KPK Tetapkan Tersangka OTT Muara Enim, Bupati Edison Diduga Terima Suap Proyek Disdikbud
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Langkah besar dalam dunia politik Sumatra Utara terjadi hari ini dengan mendaftarnya Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sebagai kader Partai Gerindra dan sekaligus sebagai balon Gubernur Sumatra Utara. Pendaftaran tersebut dilakukan langsung di kantor DPD Gerindra Sumut dan disambut hangat oleh Ketua Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu.
“Bismillahirrahmanirrahim, per hari ini saya mendaftar sebagai kader Gerindra. Alhamdulillah langsung diterima Ketua Sumatra DPD Gerindra Sumut,” ujar Bobby, mengisyaratkan langkah politiknya yang berani dan bertanggung jawab.
Kehadiran Bobby di barisan Gerindra menjadi titik terang dalam persaingan politik menjelang pemilihan gubernur Sumatra Utara. Sebagai figur yang memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Medan, langkahnya ini menjadi sorotan publik yang tak bisa diabaikan.
Tak hanya mendaftar sebagai kader Gerindra, Bobby juga mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keputusannya ini. “Anak pasti minta izin ke orangtua,” ungkapnya dengan mantap, menegaskan bahwa langkahnya ini bukan tanpa pertimbangan yang matang.
Dengan penuh semangat, Bobby pun menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra sebagai bukti keseriusannya dalam bergabung dengan partai tersebut. Sementara itu, Gus Irawan Pasaribu sebagai Ketua Gerindra Sumut, membenarkan secara resmi pendaftaran Bobby sebagai kader partai.
Langkah Bobby Nasution ini sebelumnya telah mendapat sorotan dari berbagai kalangan politik. Sebelumnya, Bobby juga sempat digadang-gadang sebagai bakal calon gubernur dari Partai Golkar. Bahkan, ia mengaku telah mendapat surat tugas dari partai tersebut. Namun, keputusannya untuk bergabung dengan Gerindra membuka babak baru dalam dinamika politik Sumatra Utara.
Selain mendaftar di Gerindra, Bobby juga telah melakukan langkah serupa dengan mendaftar sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN) pada Sabtu, 18 Mei 2024 lalu. Dengan langkah ini, Bobby Nasution secara nyata memperlihatkan bahwa dirinya adalah sosok yang siap berkompetisi dalam kancah politik Sumatra Utara, menjelang pemilihan gubernur yang akan datang.
Dengan semakin ramainya jajaran bakal calon gubernur Sumut, masyarakat pun semakin diberikan pilihan yang beragam untuk menentukan arah dan masa depan provinsi tersebut. Sebagai figur yang memiliki pengalaman dan dukungan yang cukup signifikan, langkah Bobby Nasution ini akan terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu ke depan.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Selasa (9/6/2026). Berdasa
EKONOMI
JAKARTA Persaingan smartphone kelas menengah semakin ketat pada Juni 2026. Berbagai produsen menghadirkan perangkat 5G dengan chipset Sn
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai perdagangan Selasa (9/6/2026) dengan tren positif. Bursa saham Indonesia dibuka mengu
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi melimpahkan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, beserta barang bukti kepad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada para duta besar (dubes) negara sahabat karena terlambat menerima S
NASIONAL
JAKARTA Harga cabai rawit merah masih menjadi komoditas pangan dengan harga tertinggi di tingkat pedagang eceran nasional. Berdasarkan d
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur menggelar Apel Kebangsaan Sabuk Kamtibmas sebagai upaya memperkuat sinergi s
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan perkara yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison, dalam operasi tangkap tanga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan terhadap proses
NASIONAL