Gibran Rakabuming Soroti Masalah Zonasi dan PPDB dalam Rapat Evaluasi Kebijakan Pendidikan

JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memimpin rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah di Sheraton Hotel Gandaria, Jakarta Selatan, pada Senin (11/11). Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyoroti sejumlah isu yang menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan, khususnya yang terkait dengan kebijakan zonasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dalam sambutannya, Gibran mengungkapkan pengalaman pribadi ketika ia menjabat sebagai Wali Kota Solo, di mana banyak keluhan diterima terkait dengan pelaksanaan zonasi, Merdeka Belajar, serta ujian nasional. Gibran menegaskan, meskipun zonasi merupakan kebijakan yang baik untuk pemerataan akses pendidikan, tetapi implementasinya di lapangan sering kali menemui kendala, terutama terkait dengan ketidakseimbangan jumlah guru di berbagai daerah.

“Zonasi ini adalah program yang baik, tetapi ada tantangan besar di lapangan. Seperti yang saya sampaikan waktu menjabat sebagai wali kota, masalah zonasi ini selalu sama tiap tahun. Terkadang ada daerah yang kekurangan guru, sementara di daerah lain justru terjadi kelebihan. Ini menjadi masalah yang harus segera kita cari solusinya,” ujar Gibran.

Mendikbudristek, Abdul Mu’ti, yang hadir dalam rapat tersebut, turut memberikan masukan terkait kebijakan zonasi dan PPDB. Gibran mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk mengevaluasi kebijakan tersebut agar dapat lebih efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menghadapi tantangan terkait jumlah guru dan fasilitas pendidikan.

Gibran menambahkan, masalah zonasi sering kali terkait erat dengan fenomena perpindahan domisili menjelang PPDB. Hal ini menyebabkan sejumlah orang tua murid melakukan manuver untuk memastikan anak mereka dapat diterima di sekolah-sekolah tertentu yang lebih diinginkan, sebuah praktik yang kerap memunculkan ketimpangan dalam sistem pendidikan.

“Setiap tahun permasalahannya selalu sama. Komplain yang masuk ke saya pun selalu serupa. Saya pernah menyampaikan keluhan ini sebelumnya, tetapi belum ada solusi yang memadai. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengevaluasi kebijakan ini, apakah tetap dilanjutkan atau perlu dikaji kembali ke sistem yang lebih lama,” tuturnya.

Gibran juga menggarisbawahi pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan dan guru di seluruh daerah, yang menjadi kunci dalam memperbaiki implementasi kebijakan zonasi. Ia berharap, rapat koordinasi ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

“Sistem zonasi ini harus dievaluasi kembali. Tentunya masalah ini bukan hanya terkait dengan kebijakan pusat, tapi juga soal distribusi guru dan fasilitas di tingkat daerah yang belum merata,” ujar Gibran menambahkan.

Gibran berharap, dengan adanya kajian lebih lanjut mengenai kebijakan zonasi dan PPDB, dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dan efisien. Ia mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memberikan masukan dan berdiskusi demi kebaikan dunia pendidikan Indonesia.

Sementara itu, Abdul Mu’ti, Mendikdasmen, mengungkapkan bahwa kementerian akan terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dengan melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan yang ada. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan pendidikan di berbagai wilayah.

Gibran menegaskan bahwa masalah zonasi dan ketidakseimbangan dalam PPDB bukanlah masalah baru. Pemerintah perlu meninjau kembali implementasi kebijakan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain itu, ia berharap bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya berdampak positif di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang seringkali menghadapi kendala besar dalam hal pendidikan.

“Semoga kita semua dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Tidak hanya berdasarkan domisili, tetapi juga berdasarkan kualitas pendidikan yang tersedia,” pungkas Gibran.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan solusi untuk berbagai permasalahan yang ada dapat segera ditemukan, agar sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik, adil, dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia.

(N/014)