Dua Krisis Sekaligus di Batu Bara: Elpiji 3 Kg Tembus Rp24 Ribu, MinyaKita Mahal dan Langka!

BATU BARA – Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda.

Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak goreng subsidi Minyakita, mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan disertai kelangkaan stok di pasaran.

Kondisi ini semakin menyulitkan ekonomi rakyat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

Di tingkat pengecer, harga gas Elpiji 3 kg yang seharusnya bersubsidi kini melambung tinggi hingga mencapai Rp24.000 per tabung.

Baca Juga:

• PWM Aceh Desak Pemerintah Cabut Pergub Pembatasan JKA Berbasis Desil

Padahal, harga resmi yang ditetapkan pemerintah jauh di bawah angka tersebut.

"Gas sekarang sudah Rp24 ribu, ini sangat memberatkan kami. Harusnya ada pengawasan yang tegas," keluh salah seorang warga.

Minyakita Tak Kunjung Tersedia, Harga Membumbung

Tak hanya gas, nasib minyak goreng subsidi merek Minyakita juga memprihatinkan.

Produk yang memiliki harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp15.700 per liter ini, kini dijual dengan harga selangit, mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter.

Ironisnya, meski beberapa waktu lalu Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerprindag) bersama Satgas Pangan sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah wilayah seperti Talawi dan Tanjung Tiram, namun hingga Kamis (30/04/2026) kondisi di lapangan tidak kunjung membaik.

Yang lebih mengkhawatirkan, stok Minyakita kini semakin sulit ditemukan. Di sejumlah titik, produk subsidi ini bahkan dilaporkan hilang dari peredaran.

"Sudah disidak, tapi sekarang malah barangnya susah dicari. Harga tetap saja mahal. Ada apa sebenarnya?" tanya warga dengan nada kecewa.

Masyarakat Desak Tindakan Nyata

Situasi ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan distribusi bahan pokok.

Warga mulai mempertanyakan kinerja Disnakerprindag dan Satgas Pangan Kabupaten Batu Bara.

"Jangan hanya sekadar melakukan sidak untuk konten, tapi hasilnya nihil. Kami rakyat kecil yang jadi korban," tegas salah satu warga.

Masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan secara serius.

Mulai dari menelusuri jalur distribusi yang bermasalah, hingga menindak tegas oknum yang diduga bermain harga atau melakukan penimbunan.

Kondisi ini menjadi peringatan keras agar pemerintah tidak lengah.

Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok adalah hajat hidup orang banyak yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.*

(ad)

PWM Aceh Desak Pemerintah Cabut Pergub Pembatasan JKA Berbasis Desil

Harga MinyaKita Bakal Naik? Ini Penjelasan Kemendag

Pemerintah Aceh Bantah Tuduhan “Perampokan” Dana JKA: Terlalu Semena-mena dan Berlebihan

Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat

Rencana Kementerian HAM Menetapkan Kriteria Status Aktivis Picu Polemik, Dinilai Berpotensi Membungkam Kritik

Optimalisasi Dana Transfer Pusat, Pemko Tanjungbalai Ikuti FGD Bersama Kemendagri dan K/L