Prabowo Ubah Skema Bansos Jadi Tunai, Luhut: Rp5,4 Juta per Orang per Tahun

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dari berbasis barang menjadi uang tunai.

Skema baru ini disebut akan mulai diterapkan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem identitas digital tunggal pada akhir 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Disnaker Medan Gelar Rabu Walk-In Interview 10 Juni, Puluhan Lowongan Kerja Menanti!

Menurut Luhut, seluruh program bantuan sosial ke depan akan dikonsolidasikan dalam bentuk direct cash transfer atau bantuan tunai langsung kepada penerima manfaat.

"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer, sekitar Rp5,4 juta per orang per tahun," ujar Luhut.

Ia menjelaskan, perubahan sistem ini akan ditopang oleh penerapan Digital Single ID yang tengah disiapkan pemerintah.

Identitas digital tersebut akan menjadi dasar verifikasi penerima bansos agar penyaluran lebih tepat sasaran.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted," katanya.

Luhut menyebut, dengan sistem tersebut, seluruh penerima bantuan sosial akan memiliki identitas digital tunggal yang terhubung dengan data pemerintah.

Dana bantuan akan langsung disalurkan ke rekening penerima yang terverifikasi.

Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengelompokkan profil penerima bansos.

Sistem ini diklaim dapat membantu pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih detail.

"Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI, nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas," ujarnya.

Luhut menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan atau Government Technology (GovTech) yang tengah dikembangkan pemerintah

Ia menyebut sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

"Ini pemerintahan dengan hampir 300 juta penduduk yang mulai menggunakan digitalisasi berbasis AI. Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini," kata Luhut.

Dengan perubahan ini, pemerintah menargetkan skema bansos yang lebih terarah, transparan, dan berbasis data tunggal dalam satu sistem nasional.*

(tm/ad)

Disnaker Medan Gelar Rabu Walk-In Interview 10 Juni, Puluhan Lowongan Kerja Menanti!

Di Depan Mendagri, Mualem Blak-blakan Soal Lambatnya Pemulihan Pascabencana Aceh: Sawah Masih Terbengkalai, Infrastruktur Rusak

Prabowo Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka

Prabowo Panggil Luhut, Chatib Basri, dan Menkes Budi ke Istana, Bahas Apa?

Dari Rp2,3 Triliun Jadi Rp23,33 Triliun, Bobby Nasution Ungkap Perjuangan Naikan Dana R3P: Langsung Lapor Presiden

Pemerintah Terbitkan Renduk Pascabencana Sumatera, Pemulihan Masuki Fase Rekonstruksi Permanen