BANDA ACEH – Dosen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Taqwaddin, menegaskan bahwa benteng terakhir penegakan hukum korupsi berada pada pengadilan, sementara garda terdepannya adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Apabila aparat penegak hukum di tiga lembaga eksekutif ini bekerja secara optimal dan mengedepankan integritas, saya yakin arah penegakan hukum korupsi sudah berada di koridor yang benar," ujar Dr. Taqwaddin.
Menurutnya, hakim sebagai representasi pengadilan harus menegakkan integritas dan kualitas.Baca Juga:
Putusan hakim harus mencerminkan kebijaksanaan, keadilan, dan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta menjadi pegangan utama bagi jaksa dalam pelaksanaan eksekusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Taqwaddin saat menjadi pembicara dalam Talk Show yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Tata Negara (HIMATARA), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, di Gedung LPPM Darussalam Banda Aceh, Jumat (31/10/2025).
Acara ini dipandu oleh T. Reza Surya, MH, dengan menghadirkan pemateri Dr. Taqwaddin, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi, dan Dr. Syahdan, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Aceh. Sekitar seratus mahasiswa serta sejumlah dosen turut hadir.
Dalam kesempatan itu, Dr. Taqwaddin juga membahas implementasi KUHP Nasional yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026.
Ia menjelaskan adanya beberapa pasal KUHP yang merubah ketentuan dalam UU Tipikor, yakni Pasal 603, 604, 605, dan 606 KUHP.
Ia menekankan penggunaan asas lex posterior bagi jaksa penuntut umum maupun hakim, sehingga dakwaan primer maupun subsider dapat mengikuti ketentuan baru KUHP Nasional.
Dr. Taqwaddin mengingatkan bahwa hakim berada di ranah kekuasaan judikatif dan tidak boleh menerima intervensi dari eksekutif. Sementara proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan berada di ranah eksekutif.
"Jika semua proses di ranah eksekutif clear dan clean, maka di ranah judikatif, di mana hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum, Insya Allah akan lahir putusan yang adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum," jelasnya.
Dr. Taqwaddin saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor sekaligus Ketua MPW ICMI Aceh, menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan yudikatif agar penegakan hukum korupsi berjalan efektif dan berintegritas.*
(a008)
JAKARTA Polda Metro Jaya akan melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga dua orang yang hilang saat aksi demonstrasi pada Agustus 20
Peristiwa
SOLO Keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memastikan pemakaman Raja PB XIII akan digelar pada Rabu (5/11) mendatang di
Nasional
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat rumah semi permanen di Jalan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Min
Peristiwa
LANGKAT Tim gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Langkat, dan Polres Binjai menyegel Diskotek Blue Night yang berlokasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak res
Ekonomi
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan menetapkan Bripda VPA, seorang personel Polda Sumut, sebagai tersangka setelah menabrak seorang wanita
Hukum dan Kriminal
MEDAN Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengajak anakanak untuk mengamalkan Tujuh Ikrar Kebi
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Dua bersaudara asal Lampung, Adiprapat Nopel Wisanjaya dan Sagala Jaya Dirba Anugrah, mencuri perhatian publik setelah me
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan di bawah kepemimp
Pemerintahan
JAKARTA Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil.adsense Hingga saat ini, l
Pendidikan