Program UHC Belum Optimal, Wagub Sumut Janji Tindak Lanjuti

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan akan menindaklanjuti laporan hasil reses DPRD Sumut terkait pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis dengan KTP, yang dinilai belum berjalan maksimal.

Pernyataan ini disampaikannya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2).

Menurut Surya, aspirasi yang disampaikan anggota DPRD dari berbagai dapil menjadi dasar penentuan skala prioritas pembangunan daerah.

Baca Juga:

• TPPO di Sumut Masih Tinggi, Pemprov dan Kemendagri Bersinergi Fokus Lindungi Perempuan dan Anak

"Tentunya apa yang telah diusulkan, akan dinantikan realisasinya oleh masyarakat. Kami akan menindaklanjuti program UHC yang dinilai kurang maksimal," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan pendanaan sehingga masyarakat diharapkan memahami kondisi tersebut.

Namun, seluruh masukan dewan akan diurutkan berdasarkan skala prioritas, kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana kerja perangkat daerah.

Surya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses, mulai tanggal 5–14 Februari 2026, dan menyampaikan laporan hasil kegiatan serta sosialisasi program pemerintah.

Hasil reses yang dibacakan dalam rapat paripurna Rabu (26/2) menyoroti berbagai isu prioritas masyarakat, mulai dari UHC, perbaikan infrastruktur, pengawasan kerusakan lingkungan, hingga penanganan bencana.

Juru bicara Fraksi PAN, Hendra Cipta, menekankan pentingnya langkah sosialisasi intensif agar masyarakat memahami program UHC dan manfaatnya.

Ia juga meminta pemerintah provinsi proaktif dalam pengawasan lingkungan serta mempercepat penanganan bencana dengan koordinasi pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

"Kami berharap pemerintah secara aktif melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan. Terkait UHC, perlu langkah sosialisasi agar masyarakat memahaminya. Begitu juga penanganan bencana harus cepat dan tepat," katanya.

Dengan penegasan ini, Pemprov Sumut menunjukkan komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses DPRD, sekaligus memastikan program pembangunan daerah berjalan tepat sasaran dan inklusif.*

TPPO di Sumut Masih Tinggi, Pemprov dan Kemendagri Bersinergi Fokus Lindungi Perempuan dan Anak

Satgas Pangan Siber Polda Bali Sidak Harga Bahan Pokok, Semua Masih Sesuai HET

Safari Ramadan Hari Kedua: Bupati dan Sekda Asahan Gelar Kegiatan di Dua Kecamatan Berbeda

Angka Kemiskinan Naik Tipis pada 2025, Berikut Daftar Daerah dengan Penduduk Miskin Terbanyak di Sumut

DWP Simalungun Gelar Rakor dan Sosialisasi E-Reporting, Dorong Tata Kelola Organisasi Lebih Transparan

Rumah Dinas ASN di Serbalawan Hangus Terbakar, Pemkab Simalungun Serahkan Bantuan