JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah, yang memiliki tugas utama memonitor dan mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Satgas ini dibagi dalam tiga kelompok kerja (Pokja) untuk menangani berbagai aspek mulai dari anggaran hingga regulasi dan penegakan hukum.
Deputi I Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa Pokja I bertugas memonitor realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L).Baca Juga:
"Pokja I akan mengulas anggaran K/L, mulai dari pagu hingga realisasi serapan. Hingga akhir Oktober ini, kita evaluasi apakah target bisa tercapai. Jika tidak, anggaran bisa dialihkan ke program yang lebih siap," kata Ferry dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10).
Sementara itu, Pokja II bertugas melakukan debottlenecking, yakni menyingkirkan hambatan dalam pelaksanaan investasi dan kegiatan usaha di lapangan.
Jika ditemukan masalah, Pokja II akan langsung menanganinya agar program berjalan lebih lancar.
Pokja III fokus pada regulasi dan penegakan hukum. "Jika penyusunan kebijakan membutuhkan dukungan regulasi atau penegakan hukum, Pokja III akan turun tangan," ujar Ferry.
Satgas ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Tiga wakil ketua Satgas adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Satgas akan menerima pengaduan langsung dari pelaku usaha dan menggelar perkara kasus yang dilaporkan satu hari setiap pekan.
Purbaya menegaskan pihaknya tidak segan memotong atau menahan transfer anggaran jika kementerian/lembaga terkait tidak menjalankan keputusan Satgas.
"Langkah ekstrem ini perlu karena sekadar memperbaiki aturan tidak akan menyelesaikan masalah. Birokrasi bisa diakali. Semua langkah yang saya sampaikan ke publik telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto," ungkap Purbaya.
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak res
Ekonomi
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan menetapkan Bripda VPA, seorang personel Polda Sumut, sebagai tersangka setelah menabrak seorang wanita
Hukum dan Kriminal
MEDAN Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengajak anakanak untuk mengamalkan Tujuh Ikrar Kebi
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Dua bersaudara asal Lampung, Adiprapat Nopel Wisanjaya dan Sagala Jaya Dirba Anugrah, mencuri perhatian publik setelah me
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan di bawah kepemimp
Pemerintahan
JAKARTA Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil.adsense Hingga saat ini, l
Pendidikan
BANDA ACEH Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Korps Brimob Polri, Polda Aceh menggelar Lomba Kopi Saring di Taman Bud
Seni dan Budaya
JAKARTA Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti dampak serius dari maraknya impor pakaian bekas ilegal terh
Ekonomi
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kembali berkesempatan mendapatkan saldo gratis hingga Rp292.000 melalui fitur DANA Kaget. adsense
Ekonomi
SIBOLGA Sebuah video yang memperlihatkan aksi brutal sekelompok orang menganiaya seorang pemuda hingga tewas di area Masjid Agung Sibolg
Hukum dan Kriminal