Bahlil: Saya Gagal Jadi Menteri Jika Masih Ada Desa Belum Dialiri Listrik

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dirinya akan menganggap gagal menjalankan tugas sebagai menteri apabila masih terdapat desa dan kelurahan di Indonesia yang belum menikmati aliran listrik.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Bahlil menyatakan keyakinannya bahwa persoalan elektrifikasi desa dapat diselesaikan hingga akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Prabowo Bakal Paparkan ‘Prabowonomics’ di Forum Ekonomi Dunia Davos

Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor energi tidak semata diukur dari capaian statistik nasional, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat hingga ke pelosok.

"Kalau boleh jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insyaallah sampai selesai. Kabinet ini sukses kalau semua desa dan kelurahan sudah dialiri listrik," kata Bahlil di hadapan anggota Komisi XII DPR.

Ia menegaskan, target elektrifikasi nasional akan kehilangan makna apabila masih ada masyarakat yang hidup tanpa akses listrik.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tolok ukur keberhasilan dirinya sebagai Menteri ESDM.

"Sekalipun target listrik nasional tercapai, tapi saudara-saudara kita di desa dan kelurahan belum mendapatkan listrik, saya menganggap saya menteri yang gagal. Dan kita semua di ruangan ini patut untuk merenungkan diri," ujarnya.

Bahlil juga menyinggung fakta bahwa Indonesia telah merdeka hampir 80 tahun, namun hingga kini masih terdapat wilayah yang belum menikmati listrik sebagai kebutuhan dasar.

Ia mengaku memiliki pengalaman pribadi hidup tanpa listrik sejak kecil.

"Saya sekolah SD tidak ada listrik, pakai pelita. Bangun pagi muka hitam karena asap. Itu pengalaman hidup saya," ungkap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Pengalaman itu, menurut Bahlil, menjadi dorongan moral baginya untuk menuntaskan program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Ia menilai program tersebut bukan sekadar agenda teknis, melainkan bagian dari keadilan sosial dan kemanusiaan.

Bahlil pun mengajak seluruh anggota DPR, khususnya Komisi XII, untuk memiliki empati yang sama terhadap masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang hingga kini belum menikmati listrik.

"Saya mendapat vitamin besar dari Bapak dan Ibu semua di Komisi XII untuk bersama-sama mewujudkan agar saudara-saudara kita yang belum ada listrik bisa segera mendapatkan fasilitas listrik di seluruh Indonesia," ucapnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pembangunan sektor energi harus berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memastikan akses listrik merata di seluruh wilayah Indonesia.*

(sr/ad)

Prabowo Bakal Paparkan ‘Prabowonomics’ di Forum Ekonomi Dunia Davos

Izin Perhutanan Dicabut, Tapi 28 Perusahaan di Sumatera Tetap Berjalan? Ini Penjelasan Pemerintah

Bupati Simalungun Tegaskan Kabupaten sebagai Ujung Tombak Pelayanan Publik di Rakernas APKASI 2026

F-PDIP DPRD Sumut: Hak Pegawai Perusahaan yang Dicabut Izin Harus Tetap Terjamin

Bahlil Pastikan Sanksi Pejabat ESDM dan BUMN Setelah Pipa Gas Bocor di Sumatera

Potensi Rp 14 Triliun! DPR Soroti Keterlambatan Game Online RI Menembus Pasar Global