Kasus Penyiraman Andrie Yunus Memanas, Ketum YLBHI Diperiksa Polda Metro Jaya
JAKARTA Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal U
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik jika tidak diantisipasi secara sistematis.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan pihaknya menemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.Baca Juga:
"Kami melihat masih adanya informasi yang tidak sesuai fakta di lapangan," ujar Hidayati dalam kunjungan dinas ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Jumat, 24 April 2026.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan informasi program tersampaikan secara akurat kepada masyarakat.
"Karena itu penguatan diseminasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Menurut Hidayati, BGN selama ini telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memperkuat literasi publik.
Selain itu, kolaborasi juga dilakukan dalam pendampingan hukum apabila muncul permasalahan dalam implementasi program di lapangan.
"Kami tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan ekosistem informasinya sehat dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," ujarnya.
BGN juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan satuan tugas di daerah, termasuk Satgas MBG di Sulawesi Utara yang masih dalam tahap penguatan implementasi.
Hidayati menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan kinerja satgas di daerah.
"Harapan kami, seluruh daerah dapat menjadi mitra aktif dalam mendukung sosialisasi Program MBG. Dengan komunikasi yang kuat dan satu pintu informasi, kita bisa meminimalkan disinformasi di masyarakat," ucapnya.*
(km/ad)
JAKARTA Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal U
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara terus mengembangkan kasus peredaran narkotika jenis sabusabu seberat 113 kilogram y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Perubahan Ketiga atas Undang
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara berhasil membongkar kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Deli S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan kondisi industri perbankan nasional saat ini berada dalam tren yang positif. Ha
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat paripurna DPR
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melontarkan pujian kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat rapat par
POLITIK
BINJAI Seorang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) nekat melarikan diri usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dikabarkan menggandeng pe
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati Rancangan UndangUndang tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 2
POLITIK