Budi Arie Setiadi Ungkap Pemutusan Kontrak 1.235 PPKL Tidak Terjadi, Prioritaskan Efisiensi Anggaran

JAKARTA SELATAN -Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Budi Arie Setiadi mengindikasikan bahwa pemutusan kontrak kerja terhadap 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang sebelumnya direncanakan tidak akan terlaksana. Budi Arie menyatakan bahwa meskipun sempat mengusulkan langkah tersebut sebagai bagian dari efisiensi anggaran, pihaknya kini akan meninjau kembali keputusan tersebut.

"Saat ini, kami sedang bereskan. Kontrak tidak akan selesai begitu saja, kita akan lihat nanti, karena PPKL masih diperlukan," ungkap Budi Arie saat ditemui di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Namun, Menteri Budi Arie belum merinci berapa banyak PPKL yang kontraknya akan diperpanjang. "Belum tahu (jumlahnya), nanti kami asesmen lagi. Ada juga yang sudah bekerja di instansi lain, seperti PNS," tambahnya.

Pada rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025), Budi Arie sempat menyatakan bahwa pemutusan kontrak terhadap PPKL menjadi salah satu dampak dari efisiensi anggaran Kementerian Koperasi untuk tahun 2025, yang dipangkas hingga Rp 155,8 miliar dari anggaran semula yang mencapai Rp 473,3 miliar.

"PPKL termasuk dalam komponen barang dan jasa dalam anggaran Kementerian Koperasi. Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, maka dipotong," jelasnya. Pemutusan kerja terhadap PPKL yang sempat mencuat tersebut pun menjadi sorotan, terutama oleh anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, yang menanyakan lebih lanjut soal kebijakan tersebut.

"Akibat efisiensi yang dilakukan, ada 1.235 orang yang akan di-PHK karena masuk dalam item barang dan jasa?" tanya Rieke Diah. "Iya, betul," jawab Budi Arie.

Meskipun adanya potongan anggaran, Budi Arie berharap bahwa kontrak PPKL dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi. "Mudah-mudahan (diperpanjang), kita tunggu saja," tambahnya.

Penyuluh koperasi lapangan memiliki peran strategis dalam pengembangan koperasi di berbagai daerah, sehingga perubahan kebijakan terkait dengan status kontrak mereka tentu menjadi perhatian banyak pihak.

(km/a)