Riau Mau Jadi Daerah Istimewa! Minta Dana Bagi Hasil Naik Dua Kali Lipat

JAKARTA — Upaya menjadikan Riau sebagai daerah istimewa terus menguat.

Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) mendorong perubahan nomenklatur tersebut bukan hanya untuk pembenahan sistem pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ketua BPP DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menjelaskan bahwa status daerah istimewa akan membuka peluang lebih besar bagi Riau dalam mengelola sumber daya dan fiskal daerah.

Baca Juga:

• IHSG Capai 32.000 pada 2035? Purbaya: Ini Bukan Tebak-Tebak Manggis!

Menurutnya, porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang saat ini sekitar 10% belum cukup menopang pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.

"Kalau 10 persen hanya cukup untuk menjalankan fiskal di daerah, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan baru. Maka kita perlu setidaknya 20 persen hingga 30 persen," ujar Taufik saat di Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Taufik menilai, peningkatan DBH bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Riau yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari sektor migas.

Ia menambahkan, status daerah istimewa juga akan memberikan dampak psikologis positif bagi masyarakat, karena pengakuan atas identitas dan kontribusi budaya Melayu di Riau.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Muhammad Herwan, menilai peningkatan DBH sangat penting untuk memperbaiki tata kelola daerah.

Ia memproyeksikan adanya tambahan dana istimewa yang akan dikelola secara khusus jika status daerah istimewa disetujui.

Dalam rancangan tersebut, alokasi dana keistimewaan untuk kebudayaan Melayu diusulkan sebesar 30% berbasis kontribusi sumber daya alam (SDA).

Selain itu, Riau juga meminta peningkatan DBH migas menjadi 20% untuk minyak bumi dan 35% untuk gas, serta DBH nonmigas sebesar 30%.

Tambahan lain mencakup Participating Interest (PI) wilayah kerja migas hingga 20%, serta hak kelola SDA berbasis kearifan lokal.

Naskah akademik usulan perubahan Riau menjadi daerah istimewa telah diserahkan ke DPR RI pada Selasa (28/10/2025).

Ketua Aliansi Nasional Perjuangan Daerah Istimewa Riau, Alfitra Salamm, berharap agar DPR segera membahas dokumen tersebut.

"Dari enam wilayah yang mengajukan status daerah istimewa, Riau merupakan provinsi yang paling siap. Kami berharap DPR memasukkan naskah akademik ini ke dalam Prolegnas 2026," ungkap Alfitra.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan dapat dilakukan di luar Prolegnas melalui mekanisme kumulatif terbuka, yang memungkinkan DPR membahas rancangan undang-undang kapan pun tanpa menunggu agenda tahunan.

Jika disetujui, status daerah istimewa diyakini akan menjadi momentum penting bagi Riau untuk memperkuat otonomi daerah, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mengembalikan keseimbangan antara kontribusi ekonomi daerah dan penerimaan pusat.*

(bi/a008)

IHSG Capai 32.000 pada 2035? Purbaya: Ini Bukan Tebak-Tebak Manggis!

Purbaya Sepakat dengan Jokowi: Proyek Whoosh Fokus pada Pembangunan, Bukan Keuntungan

Bantuan Sosial ke Depan Hanya Akan Diberikan untuk Lansia dan Difabel

BRI Semarapura Gelar Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-97, Serukan Semangat Bersatu untuk Bangsa

Sumut Akan Serahkan 10 Unit Solar Dryer Dome untuk Stabilkan Harga Cabai Petani

BTN Luncurkan Tabungan HKBP, Dana Jemaat Bisa Salurkan Berkah untuk Gereja