PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, resmi memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rapat paripurna penyampaian hasil Panitia Khusus (Pansus) hak angket, Jumat (31/10/2025). Dengan keputusan ini, Bupati Sudewo lolos dari pemakzulan.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menjelaskan rapat paripurna memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.
"Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing," ujar Ali.Baca Juga:
Dalam forum tersebut, muncul dua opsi. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pemakzulan Bupati Sudewo, sementara enam fraksi lainnya, Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, mendorong pemberian rekomendasi perbaikan kinerja.
Dari 49 anggota dewan yang hadir, 36 suara mendukung opsi rekomendasi, sehingga secara mekanisme voting, opsi tersebut menang.
"Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan," jelas Ali.
Dengan keputusan ini, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan.
Rekomendasi perbaikan kinerja nantinya akan disampaikan kepada Bupati Sudewo dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Ali menegaskan, proses rapat telah dilaksanakan secara netral dan tidak ada rekayasa.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sudewo menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Ali menekankan bahwa tugas DPRD adalah mengawal pemerintah melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Meskipun keputusan DPRD telah ditetapkan, ribuan warga tetap melakukan aksi unjuk rasa di luar gedung DPRD Pati untuk menuntut pemakzulan Bupati Sudewo.
Pansus hak angket DPRD Pati yang bekerja sejak 13 Agustus 2025, menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan Bupati Sudewo.
Beberapa di antaranya terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD, pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, kebijakan UMKM, hingga pengelolaan Baznas Kabupaten Pati.
Fraksi PDIP menilai beberapa kebijakan bupati merugikan masyarakat dan mengusulkan pemakzulan.
Sementara enam fraksi lainnya menilai masih memungkinkan perbaikan kinerja dengan beberapa catatan terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.*
(vo/a008)
JAKARTA Polda Metro Jaya akan melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga dua orang yang hilang saat aksi demonstrasi pada Agustus 20
Peristiwa
SOLO Keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memastikan pemakaman Raja PB XIII akan digelar pada Rabu (5/11) mendatang di
Nasional
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat rumah semi permanen di Jalan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Min
Peristiwa
LANGKAT Tim gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Langkat, dan Polres Binjai menyegel Diskotek Blue Night yang berlokasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak res
Ekonomi
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan menetapkan Bripda VPA, seorang personel Polda Sumut, sebagai tersangka setelah menabrak seorang wanita
Hukum dan Kriminal
MEDAN Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengajak anakanak untuk mengamalkan Tujuh Ikrar Kebi
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Dua bersaudara asal Lampung, Adiprapat Nopel Wisanjaya dan Sagala Jaya Dirba Anugrah, mencuri perhatian publik setelah me
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan di bawah kepemimp
Pemerintahan
JAKARTA Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil.adsense Hingga saat ini, l
Pendidikan