MEDAN – Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Provinsi Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, mengungkapkan bahwa total nilai transaksi judi online (judol) yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencapai lebih dari Rp2,1 miliar.
Data tersebut diperoleh dari hasil koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2024.
"Total transaksinya mencapai Rp2.188.550.182, itu data yang kita terima dari PPATK," kata Sutan Tolang Lubis dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Menurut Sutan, total tersebut berasal dari 1.037 pegawai ASN dan non ASN yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas judol.
Nilai transaksi yang dilakukan masing-masing individu pun bervariasi, tergantung dari frekuensi dan durasi bermain.
"Dari 1.037 orang itu, setelah kita konfirmasi, nilai transaksinya berbeda-beda. Ada yang hanya beberapa kali bermain, tapi ada juga yang cukup sering," jelasnya.
Bapeg Sumut saat ini tengah mendalami data PPATK lebih lanjut untuk menentukan langkah pembinaan dan penegakan disiplin terhadap para pegawai yang terlibat.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution telah mengonfirmasi bahwa seluruh ASN dan non ASN yang terindikasi bermain judol sudah menerima teguran tertulis dari Pemprov Sumut.
"Terkait sebanyak 1.037 ASN yang diduga terlibat judol berdasarkan data PPATK, sudah kami surati satu per satu dan diberikan teguran ringan," ujar Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (30/10/2025).
Bobby menambahkan, pihaknya juga telah melakukan penelusuran terhadap durasi, frekuensi, dan besaran transaksi masing-masing individu untuk melihat sejauh mana keterlibatan mereka.
"Sudah dilakukan pengecekan, mainnya sejak kapan, sampai bulan berapa, dan transaksinya berapa. Dari situ akan terlihat pola dan intensitasnya," jelasnya.
Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan menoleransi pegawai yang kembali terlibat dalam praktik judol setelah mendapatkan teguran.
"Setelah kita berikan surat teguran itu, nanti akan kita cek lagi. Kalau ada yang masih main judol, akan kita berikan teguran yang lebih keras, bahkan sanksi disiplin berat," tegas Bobby.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik perjudian online yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng nama baik pemerintah daerah.
"Saya harap seluruh ASN dan non ASN segera berhenti. Ini bukan hanya soal disiplin pegawai, tapi juga soal moral dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat," pungkasnya.*
(a008)
JAKARTA Polda Metro Jaya akan melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga dua orang yang hilang saat aksi demonstrasi pada Agustus 20
Peristiwa
SOLO Keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memastikan pemakaman Raja PB XIII akan digelar pada Rabu (5/11) mendatang di
Nasional
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat rumah semi permanen di Jalan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Min
Peristiwa
LANGKAT Tim gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Langkat, dan Polres Binjai menyegel Diskotek Blue Night yang berlokasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak res
Ekonomi
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan menetapkan Bripda VPA, seorang personel Polda Sumut, sebagai tersangka setelah menabrak seorang wanita
Hukum dan Kriminal
MEDAN Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengajak anakanak untuk mengamalkan Tujuh Ikrar Kebi
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Dua bersaudara asal Lampung, Adiprapat Nopel Wisanjaya dan Sagala Jaya Dirba Anugrah, mencuri perhatian publik setelah me
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan di bawah kepemimp
Pemerintahan
JAKARTA Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil.adsense Hingga saat ini, l
Pendidikan