Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, resmi mengukuhkan Tri Wibowo Aji Ak., M.Si sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Kamis (19/2/2026) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.
Prosesi ini juga dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana Girsang, pimpinan DPRD Bali, Forkopimda, serta kepala OPD, perbankan, perguruan tinggi, dan rumah sakit se-Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKP sebelumnya, Heru Tarsila, atas kontribusinya dalam memberikan masukan bagi tata kelola pemerintahan Bali.Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Bali dan BPKP dalam menjalankan APBD untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkualitas.
"Kolaborasi ini sangat dibutuhkan, terutama untuk mengawal pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga sektor pariwisata," kata Koster.
Deputi Setya Nugraha menekankan lima fokus utama BPKP di Bali: penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan early warning system, akuntabilitas pembangunan, serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"BPKP bertindak sebagai auditor Presiden, termasuk melakukan audit investigatif dan memberikan keterangan ahli untuk memastikan target pembangunan nasional tercapai di daerah," ujarnya.
Menyinggung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Bali dari BPK, Setya Nugraha menegaskan opini tersebut bukan jaminan efisiensi.
Kepala BPKP yang baru perlu mengawal seluruh program pembangunan, mulai dari penertiban akomodasi pariwisata ilegal, pengoptimalan pungutan wisatawan asing, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan pariwisata.
Gubernur Koster juga menyoroti tantangan kemacetan dan perilaku wisatawan yang melanggar aturan.
Ia menegaskan Pemprov Bali tengah menyiapkan infrastruktur terkoneksi antarwilayah dengan dukungan APBN, termasuk proyek Subway dari Bandara Ngurah Rai ke Canggu, serta pembangunan shortcut dan jalan baru untuk mengurangi kemacetan.
"Kontribusi Bali terhadap devisa nasional sangat besar, mencapai Rp 167 triliun pada 2024 atau 53 persen dari total devisa pariwisata Indonesia. Dukungan pusat untuk infrastruktur berkualitas sangat penting agar pariwisata dan ekonomi Bali terus berkembang," ujar Koster.
Koster menekankan, WTP yang diraih harus berkualitas dan berfokus pada substansi, bukan sekadar administrasi.
"Kalau ada masalah, bilang sakit agar bisa diobati. Proses harus diperketat supaya pembangunan berjalan sesuai relnya," pungkasnya.*
(ad)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL