Sumut Perkuat Layanan Sosial dan Penanganan Bencana, Wagub Surya Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat layanan sosial dan penanganan bencana, saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (20/2/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang sosial, keagamaan, dan kebencanaan.

Dalam pertemuan tersebut, Surya menyampaikan bahwa Sumut kini memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025.

Baca Juga:

• Pemko Pematangsiantar Pastikan Tidak Ada Konflik Kepentingan dalam Pembelian Tanah Ketua DPRD untuk Kantor Lurah Baru

Masyarakat terdampak telah menempati hunian sementara, sementara pemerintah daerah fokus menyiapkan pemulihan mata pencaharian warga dan perbaikan infrastruktur vital.

"Masyarakat terdampak telah menempati hunian sementara, dan kami sedang merancang revitalisasi mata pencaharian serta infrastruktur vital," ujar Surya.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan DPR RI yang dinilai penting dalam percepatan penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumut hingga Aceh.

Menurut Surya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi.

"Berkat kerja keras bersama, dalam waktu kurang dari dua bulan kita berhasil melewati fase tanggap darurat. Saat ini, fokus kami adalah penguatan sistem mitigasi berbasis teknologi dan edukasi masyarakat agar risiko bencana jangka panjang dapat dikurangi," tegasnya.

Selain isu kebencanaan, pertemuan juga membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Surya optimistis Embarkasi Medan mampu mempertahankan kualitas layanan terbaik bagi jemaah, dari keberangkatan hingga kepulangan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansori Siregar menekankan bahwa kunjungan reses ini selain untuk menyerap aspirasi daerah, juga sebagai bentuk pengawasan terhadap alokasi anggaran fungsi agama dan sosial.

Ansori menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan anak, dan ketahanan sosial masyarakat Sumut secara inklusif.

"Kami ingin memastikan bantuan sosial tepat sasaran, dan program pemberdayaan ekonomi perempuan serta pendidikan anak menjadi prioritas," ujar Ansori.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin komunikasi lebih intensif, memperkuat ketahanan sosial, serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat di Sumut.*

(ad)

Pemko Pematangsiantar Pastikan Tidak Ada Konflik Kepentingan dalam Pembelian Tanah Ketua DPRD untuk Kantor Lurah Baru

PHI Raih “Best ESG Program”, Catat Optimasi Biaya Rp2,5 Triliun dan Jadi Grand Champion Pertamina Group

Dugaan Intervensi Penetapan Guru Besar, Kajati Sumut Dilaporkan ke Kejagung

Bukti Kepedulian Nyata, Polres Gayo Lues Salurkan Bantuan Sembako Kapolri untuk Korban Bencana di Desa Agusen

Sah! Kesepakatan Dagang Diteken, Tarif Impor Indonesia ke AS Turun dari 32 ke 19 Persen

HMI Nilai Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota Binjai Belum Beri Perubahan Nyata: Tidak Butuh Pencitraan