Sat Narkoba Polres Binjai Gerebek Barak Diduga Sarang Narkoba, Warga Ikut Dukung Polisi
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik. Menurutnya, siswa yang mengikuti program tersebut kini lebih disiplin, sehat, dan mampu berkonsentrasi lebih baik dalam proses belajar.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri rapat di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. Ia mengatakan berbagai perubahan perilaku mulai terlihat setelah para siswa menjalani pendidikan berbasis asrama dengan sistem pembelajaran selama 24 jam.
"Setidaknya kita melihat kebiasaan-kebiasaan baru yang positif. Mereka menjadi lebih disiplin dan lebih fokus dalam belajar," ujar Gus Ipul.Baca Juga:
Kementerian Sosial mencatat hingga tahun ajaran 2025-2026, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15.000 siswa yang tersebar di jenjang SD, SMP, dan SMA. Secara umum, pelaksanaan program tersebut dinilai berjalan baik dan mulai menghasilkan sejumlah prestasi akademik maupun nonakademik.
Selain peningkatan kemampuan belajar, Gus Ipul menilai kondisi kesehatan para siswa juga mengalami perkembangan. Menurut dia, pola makan yang teratur, asupan gizi yang cukup, serta penerapan pola hidup sehat membuat peserta didik menjadi lebih bugar dibanding sebelumnya.
"Yang paling penting mereka lebih sehat dan mendapatkan gizi yang cukup sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik," katanya.
Menghadapi tahun ajaran 2026-2027, pemerintah berencana memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan Sekolah Rakyat. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah siswa yang diperkirakan akan mengikuti program pendidikan tersebut.
Terkait kebutuhan tenaga pengajar, Gus Ipul mengakui masih terdapat beberapa lokasi yang mengalami kekurangan guru. Namun, kondisi itu sejauh ini masih dapat diatasi melalui dukungan guru yang telah bertugas di sekolah-sekolah tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, Kementerian Sosial membuka rekrutmen lebih dari 5.000 guru dan tenaga kependidikan baru yang akan ditempatkan di berbagai titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Pemerintah berharap penambahan tenaga pendidik tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.*
(k/dh)
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil ditangkap Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Band
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memastikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh siap menyelenggarakan pendidikan pem
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anda sedang mencari berbagai jenis kain tenun Angkola? Barangkali untuk keperluan acara adat, dll. Atau mungkin rindu dengan aneka j
EKONOMI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Masyarakat Adat dalam Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrian
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan peluang koperasi untuk masuk ke sektor pertambangan, energi, hingga indus
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan dari anggota Komisi XI DPR RI saat membahas kebijakan penempatan S
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo berencana kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk ketiga kalinya terkait penetapan status tersan
NASIONAL