Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono.
Keputusan ini diambil setelah berkas administrasi yang diajukan kubu Mardiono dinyatakan lengkap dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar ke-9 PPP di Makassar.
"Setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar ke-9 di Makassar, yang tidak mengalami perubahan, maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono," ujar Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10/2025).Baca Juga:
Penandatanganan SK tersebut dilakukan pada Rabu, 1 Oktober 2025, sekitar pukul 10.00 WIB.
Supratman mengungkapkan, meski dirinya telah menandatangani surat tersebut, ia belum mengetahui apakah pihak PPP sudah mengambil dokumen tersebut dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Apakah sudah diambil, saya belum tahu. Karena saya sudah menyerahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk disampaikan. Yang jelas, saya sudah tandatangani SK pengesahan kepengurusan itu," jelasnya.
Keputusan ini sekaligus menjadi titik terang atas konflik dualisme yang sempat melanda internal PPP.
Sebelumnya, partai berlambang Ka'bah itu diwarnai perebutan kursi ketua umum antara dua kubu, yakni kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.
Kedua belah pihak saling mengklaim kepemimpinan berdasarkan hasil aklamasi yang mereka anggap sah.
Situasi tersebut sempat membuat posisi hukum partai tidak jelas, terutama menjelang proses politik dan persiapan internal partai ke depan.
Kemenkumham menjadikan AD/ART hasil Muktamar ke-9 PPP di Makassar sebagai dasar utama dalam melakukan verifikasi.
Tidak adanya perubahan dalam AD/ART tersebut menjadi landasan kuat bagi kementerian untuk menyatakan kubu Mardiono sah secara administratif.
Langkah pengesahan ini dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan stabilitas dan soliditas di internal PPP, sekaligus memberikan kejelasan hukum kepada partai yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan tersebut.*
(bi/a008)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL