JAKARTA -Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menangkap Zarof Ricar, seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA), pada Kamis, 24 Oktober 2024. Zarof, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA hingga 2022, ditangkap terkait dugaan pemufakatan jahat dalam kasus suap dan gratifikasi yang mencapai hampir Rp1 triliun.
Zarof, kelahiran Sumenep 16 Januari 1962, memiliki karier yang cemerlang di lingkungan MA. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, serta Sekretaris Direktorat Jenderal yang sama. Meskipun telah pensiun, ia tetap aktif di dunia peradilan dan terlibat dalam proyek film “Sang Pengadil”, yang bercerita tentang hakim muda berintegritas, sangat kontras dengan kehidupannya yang sekarang terjerat dalam kasus korupsi.
Melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang dia laporkan pada Maret 2022, Zarof mengklaim memiliki harta senilai Rp51,4 miliar. Namun, ketika ditangkap, Kejagung menemukan harta jauh lebih besar, termasuk uang tunai senilai Rp920 miliar dan emas seberat 51 kilogram.
Baca Juga:
Dalam kasus ini, Zarof diduga terlibat dalam pemufakatan untuk menyuap hakim demi meloloskan kasus Ronald Tanur, seorang yang diduga melakukan pembunuhan. Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, Zarof telah berkomunikasi dengan advokat Ronald, Lisa Rahmat, yang meminta bantuannya untuk mengurus perkara kasasi. Lisa berjanji akan menyediakan dana sebesar Rp5 miliar untuk hakim dan Rp1 miliar untuk Zarof.
Penyidik menemukan bahwa meski Zarof telah berupaya menyuap hakim, uang suap yang dijanjikan masih tersimpan di brankas rumahnya di Senayan, Jakarta Selatan. Kejagung menyatakan bahwa Zarof melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim agar Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah.
Baca Juga:
Zarof Ricar kini dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 15 dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, Lisa Rahmat juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejagung menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp20 miliar serta barang elektronik dari penggeledahan di enam lokasi.
Dengan penangkapan ini, Kejagung menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di lingkungan peradilan. Zarof, yang pernah memiliki reputasi baik di Mahkamah Agung, kini menjadi contoh tragis dari penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya dihindari oleh para pejabat publik.
Kejagung telah melakukan penahanan terhadap Zarof Ricar selama 20 hari ke depan di rutan Kejagung, sementara Lisa Rahmat tidak ditahan karena statusnya sebagai pemberi suap. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia.
(N/014)
PEMATANGSIANTAR Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, melontarkan kecaman keras atas dugaan pernyataan Wali Kota Pematan
Nasional
BINJAI Dugaan korupsi dana insentif fiskal tahun anggaran 2024 di Kota Binjai semakin mengemuka. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Ju
Pemerintahan
JAKARTA Ketegangan antara Israel dan Iran kembali meningkat tajam setelah Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, melontarkan ancaman se
Internasional
JAKARTA Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keputusan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pole
Nasional
JEMBRANA Kepolisian Resor (Polres) Jembrana menunjukkan komitmennya dalam mendukung proses demokrasi dengan menghadiri Rapat Koordinasi
Pemerintahan
BANDA ACEH Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh pada Senin (16/6/2025) siang, memprotes penetapan empat
Peristiwa
JAKARTA Putra sulung musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al Ghazali, resmi menikahi kekasih lamanya, Alyssa Paramitha Daguise. Prosesi
Entertainment
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) menepis tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialamatkan kepada prajuritnya terkai
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Yasonna Laoly, menanggapi keras pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut t
Nasional
JAKARTA Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilik
Nasional
