
Vivo Indonesia Kehabisan Stok Bensin, Konsumen Diminta Bersabar
JAKARTA Operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan seluruh stok bensin mereka telah habis. P
PeristiwaBLITAR - Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda Kota Blitar mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025 pada Sabtu (30/8).
Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan dimulai dengan penjualan sembako murah bagi masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian memberikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, serta target swasembada pangan dalam empat tahun mendatang.
Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah bentuk komitmen daerah dalam mendukung program pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. "Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras, minyak, dan gula, sehingga masyarakat kecil bisa terbantu," ujarnya.
Dandim 0808/Blitar, Letkol Inf Hendra Sukmana, M.Han, menegaskan komitmen TNI untuk selalu hadir mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. "TNI siap mendukung penuh, baik melalui pendampingan petani, pengawasan distribusi beras Bulog, maupun membantu kelancaran kegiatan pasar murah di lapangan. Sinergi ini penting agar masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," ungkap Dandim.
Kepala Dinas Koperasi Kota Blitar, Juyanito, menilai bahwa pelibatan koperasi dalam GPM menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar murah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. "Melalui koperasi, distribusi bahan pokok bisa lebih merata. Selain menjaga harga tetap terjangkau, ini juga menjadi peluang pemberdayaan koperasi dan UMKM di sektor pangan," jelasnya.
Zoom Meeting GPM Serentak Se-Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.1/4780/SJ tertanggal 28 Agustus 2025.
Program ini dilaksanakan secara serentak di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia sebagai upaya menekan inflasi, menjaga stabilitas harga, serta memberdayakan petani dengan harga jual yang layak.
Pelaksanaan kegiatan di Kota Blitar berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Pemerintah pusat berharap gerakan ini menjadi langkah nyata dalam meringankan beban rakyat serta menjaga ketahanan pangan nasional.*
JAKARTA Operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan seluruh stok bensin mereka telah habis. P
PeristiwaMEDAN Kabar baik datang bagi para pencari kerja di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) me
NasionalJAKARTA Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan B
PeristiwaMEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Khusus membuka penerimaan peg
NasionalMEDAN Sosok politisi Hasyim, SE kembali mencuri perhatian publik setelah dinilai layak maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan m
PolitikPADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali menggelar kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda
PemerintahanJAKARTA Masalah skor kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi kendala bagi masyara
EkonomiJAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan Indonesia tidak akan membuka kembali keran ekspor min
EkonomiJAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan dua jenis lauk
KesehatanJAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementeri
Politik