Total nilai proyek dalam dua perkara tersebut mencapai Rp64 miliar lebih dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp37,8 miliar.

Baca Juga:

• PH Askani dan Abd Rahim Sebut Dakwaan JPU Keliru di Kasus HGU PTPN II

Dalam dakwaan, Budi Pranoto disebut berperan dalam pengaturan harga, penyiapan perusahaan penyedia, hingga proses pengadaan Smartboard di dua daerah tersebut.

Untuk perkara di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024, proyek pengadaan Smartboard di Dinas Pendidikan Langkat bernilai Rp49,9 miliar dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp29,58 miliar.

Jaksa mengungkapkan, Smartboard merek Viewsonic yang dibeli dari PT Galva Technologies seharga sekitar Rp30 juta per unit kemudian ditayangkan di katalog elektronik dengan harga mencapai Rp158 juta per unit.

"Terjadi selisih harga sekitar Rp128 juta per unit," ujar jaksa saat membacakan dakwaan di persidangan.

Jaksa juga menyebut adanya dugaan pengondisian perusahaan penyedia melalui PT Global Harapan Nawasena dan PT Gunung Emas Ekaputra.

Dalam dakwaan disebut terdapat kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 44 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.

Selain itu, proses pemesanan proyek disebut dilakukan di luar kantor dinas, yakni di Café Langit Mimpi, Stabat dan Café Meulgoe Kupi Atjeh, Binjai.

Sementara dalam perkara terpisah di Kota Tebing Tinggi, Budi Pranoto kembali didakwa bersama Idham Khalid selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan Bambang Ghiri Arianto selaku Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra.

Pada proyek pengadaan papan tulis interaktif Tahun Anggaran 2024 itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi membeli 93 unit Smartboard dengan total anggaran Rp14,4 miliar.

Jaksa menyebut PT Gunung Emas Ekaputra membeli Smartboard dari PT Bismacindo Perkasa seharga Rp110 juta per unit belum termasuk pajak.

Padahal, berdasarkan dokumen purchase order, PT Bismacindo memperoleh barang tersebut dari PT Galva Technologies dengan harga sekitar Rp30 juta per unit termasuk pajak.

"PT Bismacindo dan PT Gunung Emas Ekaputra merupakan perusahaan yang saling terafiliasi," kata jaksa.

Dalam dakwaan juga disebut penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan melalui survei harga pasar, melainkan hanya mengacu pada harga e-katalog LKPP sehingga menyebabkan harga menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil audit kerugian negara, proyek pengadaan Smartboard di Kota Tebing Tinggi disebut merugikan negara sebesar Rp8,21 miliar.

Jaksa turut mengungkap adanya penyerahan uang secara bertahap senilai Rp3,2 miliar dari Bahrun Walidin kepada Idham Khalid di sejumlah lokasi di Medan dan ruas Tol Medan-Tebing Tinggi.

Atas perbuatannya, Budi Pranoto Seputra didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto KUHP.*

(dh)

Kerja sama tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas transportasi laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

Baca Juga:

• Pemprov Aceh Gelar Bimtek SPM Pascabencana di Lhokseumawe, Perkuat Layanan Dasar

Menurutnya, selama ini distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Aceh masih bergantung pada jalur darat lintas Sumatera yang membutuhkan waktu tempuh panjang dan biaya operasional tinggi.

"Pengoperasian lintasan RoRo Jakarta-Malahayati menjadi harapan besar bagi masyarakat dan dunia usaha di Aceh," ujar Nasir.

Ia menjelaskan, kehadiran lintasan penyeberangan tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, memperpendek rantai pasok, hingga membuka akses pasar lebih luas bagi produk unggulan Aceh.

Selain itu, jalur penyeberangan baru ini juga diyakini dapat menekan biaya logistik dan mempercepat arus barang antara Pulau Jawa dan Aceh.

Di lokasi yang sama, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano, menegaskan ASDP siap bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam pengembangan layanan penyeberangan strategis tersebut.

Menurutnya, pengoperasian lintasan Jakarta-Pelabuhan Malahayati merupakan bagian dari transformasi layanan ASDP menuju penguatan layanan Long Distance Ferry (LDF).

"Fokus utama kerja sama ini adalah pengoperasian dan pengembangan lintasan strategis Jakarta–Pelabuhan Malahayati Aceh," kata Yossianis.

Penandatanganan kesepakatan itu turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, serta sejumlah kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Pemerintah Aceh berharap pengoperasian lintasan tersebut dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat konektivitas nasional berbasis transportasi laut.*

(dh)

Diskusi yang berlangsung secara hibrid itu menghadirkan sejumlah akademisi, ekonom, hingga peneliti senior untuk membahas kritik media internasional The Economist terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo: Tak Puas Pemerintah? Ganti Lewat Mekanisme Resmi

Dua artikel tersebut menyoroti berbagai isu mulai dari risiko fiskal, pelemahan institusi negara, hingga potensi erosi demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini PhD, menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik dalam membahas persoalan bangsa.

Menurutnya, kampus harus tetap menjadi ruang ilmiah yang terbuka untuk menguji kebijakan publik berbasis data, teori, dan bukti empiris.

"Di lingkungan Paramadina, kebebasan berpendapat sangat dijaga sepanjang argumentasinya memiliki dasar akademik yang kuat," ujar Didik dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai laporan The Economist perlu dipahami sebagai peringatan serius terhadap tata kelola pemerintahan.

Ia menyoroti menurunnya kepercayaan publik akibat dugaan melemahnya integritas, meritokrasi, serta fungsi pengawasan dalam pemerintahan.

Menurut Sudirman, kondisi tersebut dapat memperlebar jarak antara kekuasaan dan legitimasi publik sehingga pemulihan kepercayaan masyarakat menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan.

Ekonom senior Universitas Indonesia, Prof Moh Ikhsan PhD, mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum berada di ambang krisis. Namun, ia mengingatkan adanya kemiripan sejumlah gejala ekonomi dengan situasi menjelang krisis 1997–1998.

Ia menilai ancaman terbesar saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan potensi runtuhnya kredibilitas institusi negara di mata publik.

Di sisi lain, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta pemerintah memperbaiki pola pengambilan kebijakan publik agar lebih terukur dan berbasis analisis dampak.

Menurutnya, kritik internasional sebaiknya dijadikan bahan evaluasi internal, bukan dianggap sebagai serangan atau teori konspirasi.

Peneliti senior BRIN, Prof Dr R Siti Zuhro, turut mengingatkan pentingnya menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, hingga gejala sentralisasi kekuasaan.

Ia menilai proses kemunduran demokrasi sering terjadi secara perlahan sehingga dianggap normal oleh masyarakat.

Melalui forum tersebut, para pembicara sepakat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik dan ekonomi guna memperkuat institusi negara serta menjaga demokrasi tetap berjalan secara inklusif.*

(dh)

Kegiatan bertema "Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat" itu diikuti kader Posyandu, tenaga kesehatan, serta unsur lintas sektoral di Kecamatan Bandar.

Baca Juga:

• Pemprov Aceh Gelar Bimtek SPM Pascabencana di Lhokseumawe, Perkuat Layanan Dasar

Camat Bandar, Supardi, mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

"Kegiatan ini menjadi penyemangat bagi kami dan para kader Posyandu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat," ujar Supardi.

Dalam sambutannya, Ny Hj Darmawati Anton Achmad Saragih menegaskan Posyandu kini harus bertransformasi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.

"Posyandu adalah garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. Transformasi Posyandu ini mengintegrasikan pelayanan berdasarkan 6 Standar Pelayanan Minimal di nagori dan kelurahan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024," katanya.

Ia menjelaskan, Posyandu tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penimbangan balita, tetapi juga menjadi pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat.

Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan lansia, screening anemia bagi remaja putri, konseling calon pengantin, hingga edukasi kesehatan usia produktif.

Ny Darmawati turut menyampaikan apresiasi kepada para kader Posyandu dan tenaga kesehatan yang selama ini aktif membantu masyarakat.

"Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi keluarga dan masyarakat. Posyandu kuat, keluarga sehat, Simalungun maju," ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga diajak lebih aktif memanfaatkan layanan Posyandu dengan rutin membawa anak, ibu hamil, dan lansia untuk pemeriksaan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Ny Darmawati juga menargetkan penurunan angka stunting menuju Zero New Stunting tahun 2027 serta memastikan tidak ada anak putus sekolah di Kabupaten Simalungun.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah nagori, kader Posyandu, tenaga kesehatan, hingga lintas sektoral dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

"Semangat para kader adalah senyum Simalungun maju di masa depan," pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan alat kesehatan berupa timbangan dan alat ukur tensi darah untuk mendukung pelayanan Posyandu di Kecamatan Bandar.*

(dh)

Hadiah tersebut diserahkan langsung saat penutupan MTQ di Lapangan Bola Kaki PTPN IV Regional I Kebun Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kamis (20/5/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dorong Pesparani Jadi Agenda Tahunan Setara MTQ, Usulkan Festival Lintas Iman

Penutupan MTQ dilakukan langsung oleh Bupati Simalungun yang ditandai dengan penurunan bendera Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan bunyi sirene panjang.

Acara diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan Ifran Ariandi, peraih juara 3 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Kegiatan juga diramaikan penampilan tari multi etnis dan grup qasidah binaan LAQSI.

Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, mengapresiasi pelaksanaan MTQ yang dinilai bukan sekadar perlombaan, melainkan sarana memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat.

"Kegiatan seperti ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan dampak positifnya agar nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya dibaca, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Sugiarto.

Sementara itu, Bupati Anton Achmad Saragih menyampaikan rasa bangga terhadap seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Menurutnya, MTQ memiliki peran penting dalam membangun moral generasi muda di tengah tantangan zaman, seperti bahaya narkoba dan pengaruh negatif teknologi.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap para peserta mampu menularkan nilai-nilai kebaikan dan akhlak mulia di tengah masyarakat," kata Anton.

Momen yang paling menyita perhatian pada malam penutupan adalah pengumuman hadiah Umroh bagi tiga peserta terbaik sesuai janji Bupati saat pembukaan MTQ.

Tiga peserta yang mendapatkan hadiah Umroh yakni Danish Arkana Sandhi dari Kecamatan Bandar Masilam sebagai juara cabang Tahfidz 10 Juz, Satria Amal Samosir dari Kecamatan Bosar Maligas juara Mujawwad Dewasa Putra, serta Rafika Nurrahmah dari Kecamatan Hatonduhan juara Mujawwad Remaja Putri.

Selain itu, dewan hakim juga mengumumkan 11 kecamatan dengan perolehan nilai terbaik. Kecamatan Bosar Maligas berada di posisi pertama, disusul Kecamatan Siantar, Panei, Bandar dan Jawa Maraja Bah Jambi, Hatonduhan, Tanah Jawa, Sidamanik dan Gunung Maligas, Tapian Dolok, Huta Bayu Raja, Dolok Batu Nanggar, serta Gunung Malela.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap pelaksanaan MTQ mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan dan akhlak yang kuat.*

(dh)

Tim penasihat hukum dari Purban Hardyanto Law Office membacakan nota pembelaan atau pleidoi untuk terdakwa Askani SH MH, mantan Kepala Kanwil BPN Sumut periode 2020–2024, serta Abd Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang periode 2022–2025, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga:

• Terdakwa Kasus Korupsi Inalum Ajukan Eksepsi: Sebut Dakwaan JPU Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap

Dalam pleidoinya, kuasa hukum menyoroti status tanah objek perkara yang disebut telah menjadi Tanah Negara setelah PTPN II melepaskan HGU sebelum para terdakwa terlibat dalam proses tersebut.

Karena itu, menurut tim penasihat hukum, mekanisme hukum yang berlaku adalah "Pemberian Hak", bukan "Perubahan Hak" sebagaimana dijadikan dasar tuntutan penyerahan 20 persen lahan oleh JPU.

Pendapat tersebut diperkuat keterangan dua ahli hukum agraria yang dihadirkan di persidangan, yakni Prof Dr Nurhasan Ismail dan Dr Yagus Suyadi.

Keduanya menyatakan pelepasan hak memutus hubungan hukum secara mutlak sehingga rezim pemberian hak menjadi satu-satunya mekanisme yang dapat diterapkan.

"Ini bukan diskresi bebas terdakwa, tetapi keharusan hukum. Seluruh Panitia A, dua ahli hukum agraria, bahkan saksi mahkota tidak ada yang menyangkal hal tersebut," ujar anggota tim penasihat hukum, B Wisnu H Hardyanto SH MH, Sabtu (23/5).

Kuasa hukum juga menegaskan peran kedua terdakwa berbeda. Askani disebut menerbitkan SK HGB berdasarkan rekomendasi Panitia A, sedangkan Abd Rahim Lubis disebut hanya menjalankan proses administratif berupa penerbitan sertifikat.

Selain itu, tim penasihat hukum membantah dalil JPU terkait penyerahan 20 persen lahan yang disebut tidak dilakukan.

Menurut mereka, istilah yang tepat adalah "belum dilakukan" lantaran masih adanya disharmonisasi aturan antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN.

"Mengkriminalisasi terdakwa atas proses koordinasi antar-kementerian yang masih berjalan merupakan tindakan yang tidak adil," ujar anggota tim penasihat hukum lainnya, Polikarpus Bayu Prasetio SH.

Dari sisi pembuktian kerugian negara, penasihat hukum turut menolak nilai kerugian sebesar Rp263,4 miliar yang didalilkan JPU.

Mereka menilai penghitungan kerugian negara cacat secara kewenangan maupun prosedur karena dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad, bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, penghitungan disebut hanya berbasis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa verifikasi langsung serta menggunakan proyeksi kerugian di masa depan.

"Ini adalah potential loss, bukan actual loss. Bahkan ahli JPU mengakui SK masih berlaku dan negara masih memiliki hak tagih," kata tim penasihat hukum dalam pleidoinya.

Tim penasihat hukum juga menilai seluruh SK HGB yang menjadi objek perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang hingga kini belum pernah dibatalkan maupun digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karena itu, mereka berpendapat perkara tersebut seharusnya menjadi ranah PTUN, bukan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor.

Dalam petitumnya, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan Askani dan Abd Rahim Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Mereka juga meminta kedua terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibebaskan dari Rutan Tanjung Gusta Medan, serta dipulihkan nama baik dan martabatnya.*

(dh)

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti 50 peserta dari 10 kabupaten/kota di Regional I Aceh. Peserta berasal dari unsur Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa), serta Bagian Pemerintahan daerah.

Baca Juga:

• Eks Bos Vale Asal Australia Ditunjuk Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Kegiatan tersebut terselenggara atas dukungan program SKALA, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Sekretaris Daerah Aceh M Nasir melalui sambutan yang dibacakan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Dr Bob Mizwar SSTP MSi mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya wilayah terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025.

"Bencana hidrometeorologi tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara," ujar Bob Mizwar.

Ia menjelaskan, pemenuhan SPM pascabencana menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama bagi pemerintah daerah. Karena itu, perencanaan berbasis data dinilai penting agar pelayanan dasar tetap menjangkau masyarakat, terutama kelompok rentan dan korban bencana.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengidentifikasi perubahan target penerima layanan SPM Tahun Anggaran 2026, memetakan prioritas sasaran layanan tahun 2027, hingga meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SPM dalam pengisian data secara akuntabel.

Selain itu, hasil kegiatan juga diharapkan menjadi bahan penyusunan kebijakan daerah, termasuk penyesuaian target pelayanan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pada kesempatan itu, Bob Mizwar turut memaparkan capaian pelaksanaan SPM di Aceh. Kabupaten Bener Meriah tercatat menjadi daerah dengan realisasi anggaran SPM tertinggi, yakni mencapai 41,57 persen.

Sementara untuk pelaporan SPM Triwulan I Tahun 2026, capaian tertinggi diraih Kota Langsa dengan nilai 69,46 persen.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporan SPM Triwulan I. Pemerintah Aceh pun meminta seluruh daerah segera menuntaskan pelaporan sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pemerintah Aceh berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan serta menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana.*

(dh)

Latihan taktis tersebut merupakan puncak rangkaian kunjungan kehormatan (port visit) Gugus Tugas Pakistan Navy yang telah berada di Jakarta sejak 18 Mei 2026.

Baca Juga:

• Danrem 011/Lilawangsa Resmikan Pos Koramil Darul Falah, Perkuat Jaring Keamanan di Aceh Timur

TNI AL menurunkan KRI Bung Karno-369, KRI Wiratno-379, serta Helikopter Panther HS-1311. Sementara Pakistan Navy mengerahkan kapal perang PNS Taimur, PNS Aslat, dan kapal selam PNSS Hangor.

Berbagai manuver taktis dilakukan secara terkoordinasi di laut, mulai dari Tactical Maneuvering Exercise, Photo Exercise (PHOTEX), Search and Rescue Exercise (SAREX), hingga ditutup dengan Farewell Pass.

Unsur laut dan udara TNI AL juga melakukan latihan terpadu bersama PNS Taimur dengan tingkat presisi tinggi selama operasi berlangsung.

Selain latihan tempur, selama lima hari kunjungan di Jakarta, delegasi Pakistan Navy dan prajurit TNI AL turut melaksanakan berbagai kegiatan diplomatik dan sosial.

Kegiatan tersebut meliputi courtesy call kepada pejabat militer, olahraga persahabatan, jamuan diplomatik, city tour, hingga program open ship yang memberi kesempatan kepada masyarakat melihat langsung kapal perang Pakistan Navy.

Keberhasilan Latma Teman E Bahr dinilai menjadi bukti semakin eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Pakistan, khususnya di bidang pertahanan maritim.

Kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang terus mendorong peningkatan profesionalisme prajurit Jalasena melalui latihan bersama dengan negara sahabat.

Melalui latihan tersebut, TNI AL berharap kemampuan interoperabilitas antarangkatan laut semakin kuat sekaligus mempererat hubungan persahabatan di kawasan regional.*

(dh)

JAKARTA - Polda Metro Jaya menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang melarang aparat menembak langsung pelaku begal di tempat.

Kepolisian menegaskan bahwa penggunaan senjata api dalam penindakan tetap dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan hanya dalam kondisi tertentu.

Baca Juga:

• IHSG Terpuruk 8,35%, Kapitalisasi Pasar Hilang Rp1.190 Triliun dalam Sepekan

"Dikarenakan para tersangka menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Pertimbangan keselamatan masyarakat yang lebih banyak dan petugas kami itu adalah lebih utama," kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 22 Mei 2026.

Ia menegaskan, seluruh tindakan aparat tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHAP, KUHP, serta berbagai Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Iman menambahkan, penggunaan senjata api juga mempertimbangkan kondisi lapangan, terutama ketika pelaku kejahatan menggunakan senjata dan berpotensi membahayakan warga.

"Oleh karena itu mari sama-sama hormati hukum yang mengatur kita semua," ujarnya.

Ia juga menyebut dalam operasi Tim Pemburu Begal dalam sepekan terakhir, tindakan penembakan dilakukan terhadap pelaku yang diketahui membawa senjata saat melakukan aksi maupun ketika melawan petugas.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan penolakan terhadap wacana "tembak di tempat" terhadap pelaku begal.

Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan menekankan bahwa aparat harus mengedepankan proses hukum.

"Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas," kata Pigai di Bandung, Rabu, 20 Mei 2026.

Ia menekankan bahwa pelaku kejahatan harus ditangkap dalam kondisi hidup untuk diproses hukum serta mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas.*

(km/ad)

JAKARTA - Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan menjadi pintu tunggal ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, mulai 1 Juni 2026.

Namun, pengangkatan warga negara Australia, Luke Thomas Mahony, sebagai direktur utama perusahaan tersebut langsung memicu polemik di ruang publik dan parlemen.

Baca Juga:

• Terdakwa Kasus Korupsi Inalum Ajukan Eksepsi: Sebut Dakwaan JPU Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap

Nama Luke Thomas Mahony tercantum dalam Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Ia merupakan warga negara Australia dan telah bergabung dengan Danantara sejak 2025 dengan pengalaman lebih dari dua dekade di sektor pertambangan.

Penunjukan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan politikus dan anggota DPR.

Sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor SDA dan memberantas praktik kongkalikong.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai penunjukan WNA justru dapat memperkecil ruang praktik persekongkolan dalam pengelolaan ekspor.

"Presiden mungkin bermaksud memutus rantai kongkalikong yang melibatkan perkawanan," kata Sarmuji, Jumat, 22 Mei 2026.

Namun, kritik juga mengemuka dari sejumlah anggota DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI dari PDI-P Mufti Anam mengaku terkejut dengan penunjukan tersebut, mengingat sektor ini berkaitan langsung dengan devisa negara dan masa depan industri nasional.

Ia menilai kebijakan itu bisa dipahami sebagai langkah transisi untuk memperbaiki tata kelola, namun mengingatkan agar tidak menjadi preseden ketergantungan pada tenaga asing.

"Setelah sistem berjalan sehat, posisi itu harus kembali dipimpin oleh anak bangsa," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari PKS Johan Rosihan menyoroti aspek kedaulatan ekonomi dan keamanan data dalam pengelolaan ekspor SDA.

Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar penunjukan tersebut serta mekanisme pengawasannya.

"Pengelolaan SDA harus tetap berpihak pada kepentingan nasional," kata Johan.

Di sisi lain, pemerintah menyebut kebijakan pembentukan PT DSI merupakan bagian dari penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui skema BUMN pengekspor tunggal.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa seluruh ekspor komoditas SDA akan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Sementara itu, pemerintah berdalih aturan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang membuka ruang perubahan syarat kepemimpinan melalui badan pengatur terkait.

Perdebatan ini memperlihatkan tarik-menarik antara upaya reformasi tata kelola ekspor SDA dan kekhawatiran terhadap kedaulatan ekonomi nasional di sektor strategis.*

(km/ad)

MEDAN - Sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih mengalami pemadaman listrik hingga Sabtu, 23 Mei 2026, setelah gangguan transmisi terjadi sejak Jumat sore, 22 Mei 2026.

Kondisi ini berdampak pada aktivitas warga, termasuk terganggunya jaringan internet di beberapa daerah.

Baca Juga:

• Pemkot Pematangsiantar Siapkan Rp3 Miliar Bangun Gedung Yanma Polda Sumut

"PT PLN memohon maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2026)," ujar Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumatera Utara, Darma Saputra.

Di lapangan, warga masih melaporkan pemadaman di sejumlah titik.

Intan, warga Deli Serdang, mengatakan listrik di wilayah Tembung belum kembali menyala lebih dari 12 jam.

"Masih (mati lampu) di Tembung," kata Intan, Sabtu (23/5/2026).

Ia menambahkan, pemadaman juga menyebabkan gangguan jaringan internet di wilayahnya.

Selain Tembung, pemadaman masih terjadi di kawasan Jalan Flamboyan dan Jalan Asrama, Medan Helvetia.

Sementara itu, sejumlah wilayah lain seperti Perumnas Mandala Deli Serdang, sebagian Tanjung Morawa, Jalan Tuar, dan Jalan Bromo dilaporkan mulai kembali menyala secara bertahap.

"Alhamdulillah sudah hidup mulai jam 01.00 WIB tadi," ujar Andre, warga Tanjung Morawa.

Hingga kini, proses pemulihan listrik masih dilakukan secara bertahap di sejumlah titik terdampak di Sumatera Utara.*

(d/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam sebesar 8,35 persen sepanjang periode perdagangan 18–22 Mei 2026 dan ditutup di level 6.162,04.

Pelemahan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas transaksi harian serta tekanan jual dari investor asing.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat 1,10% ke 6.162, Saham Big Caps Jadi Penopang

Penurunan tersebut setara dengan hilangnya sekitar Rp1.190 triliun nilai pasar dalam sepekan.

"Rata-rata nilai transaksi harian justru meningkat 15,68 persen menjadi Rp21,77 triliun dibandingkan dengan pekan sebelumnya sebesar Rp18,82 triliun," ujar Kautsar dalam keterangannya, Sabtu, 23 Mei 2026.

Ia menambahkan, rata-rata volume transaksi harian juga naik 2,53 persen menjadi 36,67 miliar lembar saham.

Namun, frekuensi transaksi harian justru menurun 6,5 persen menjadi 2,37 juta kali transaksi, dari sebelumnya 2,53 juta kali.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transaksi bernilai besar masih mendominasi perdagangan di tengah tekanan pasar saham domestik.

Di sisi lain, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp309,52 miliar pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026.

Sepanjang tahun berjalan 2026, total net sell asing telah mencapai Rp41,63 triliun.

Meski pasar saham tertekan, BEI juga mencatat aktivitas pencatatan instrumen surat utang baru sepanjang pekan tersebut.

Terdapat tiga emisi baru yang terdiri atas dua obligasi dan satu sukuk dari sejumlah emiten.

Pada 18 Mei 2026, PT TBS Energi Utama Tbk mencatatkan obligasi senilai Rp175 miliar.

Kemudian pada 22 Mei 2026, PT Samudera Indonesia Tbk mencatatkan sukuk ijarah senilai Rp700 miliar, disusul PT Energi Mega Persada Tbk dengan obligasi senilai Rp500 miliar.

Dengan tambahan tersebut, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI sepanjang 2026 mencapai 62 emisi dari 41 emiten dengan nilai Rp67,84 triliun.

Secara keseluruhan, BEI saat ini mencatat 697 emisi obligasi dan sukuk outstanding dengan nilai Rp569,01 triliun serta US$148,82 juta, ditambah 188 seri Surat Berharga Negara senilai Rp6.803,28 triliun.*

(bi/ad)

BANDA ACEH — Majelis Al-Qur'an dinilai sebagai salah satu majelis paling mulia dalam Islam karena merupakan warisan langsung dari Nabi Muhammad SAW.

Hal itu disampaikan Ustaz Zaky Mubarak Lc., M.A dalam pengajian rutin Sabtu Subuh di Masjid Tgk Jakfar Hanafiah, Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) Banda Aceh, Sabtu, 23 Mei 2026.

Baca Juga:

• Ketua Ombudsman Nonaktif Hery Susanto Diperiksa Majelis Etik usai Jadi Tersangka Korupsi

Karena itu, umat Islam yang berkumpul untuk membaca, mempelajari, dan mentadabburi Al-Qur'an disebutnya sedang menghidupkan warisan kenabian.

Ia mengutip firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 110: "Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku."

Menurutnya, majelis Al-Qur'an tidak hanya menjadi tempat membaca ayat, tetapi juga ruang pembinaan ilmu, akhlak, dan spiritualitas umat.

Zaky juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muslim, bahwa setiap kaum yang berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dikelilingi malaikat, serta disebut oleh Allah di hadapan para malaikat.

Ia menjelaskan, hadis tersebut mengandung empat keutamaan besar, yakni turunnya ketenangan jiwa, turunnya rahmat Allah, kehadiran malaikat, serta penyebutan nama-nama peserta majelis oleh Allah SWT.

"Ketenteraman sejati tidak datang dari harta, tetapi dari majelis Al-Qur'an," ujar Zaky dalam ceramahnya.

Ia menambahkan, penggunaan bentuk kata kerja lampau dalam hadis tersebut menunjukkan kepastian janji Allah, sehingga ketenangan itu benar-benar akan turun kepada mereka yang menghadiri majelis Al-Qur'an.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar masjid tidak hanya ramai pada kegiatan seremonial, tetapi juga hidup dengan kajian Al-Qur'an dan majelis ilmu secara berkelanjutan.

Menurutnya, semakin hidup majelis Al-Qur'an di tengah masyarakat, semakin besar pula keberkahan yang hadir dalam kehidupan umat.

"Majelis Al-Qur'an adalah tempat membersihkan hati, menguatkan iman, dan memperbaiki kehidupan," kata dia.*

(ad)

MEDAN - Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT Inalum, Oggy Achmad Kosasih, mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam eksepsinya, pihak terdakwa menilai surat dakwaan yang disusun jaksa tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena dianggap tidak memahami mekanisme pengambilan keputusan korporasi di lingkungan PT Inalum.

Baca Juga:

• Purbaya Sebut DSI Akan Diawasi K/L: Biar Tak Jadi Monopoli Seenaknya

Ia merujuk Risalah Rapat Komite Operating PT Inalum Nomor 24 tanggal 11 Oktober 2019 yang disebut membahas kondisi deadstock Aluminium Alloy A356.2 sebanyak sekitar 1.703 metrik ton yang berpotensi menimbulkan biaya penyimpanan jika tidak segera dipasarkan.

"Dalam forum tersebut tidak hanya dibahas perubahan metode pembayaran, tetapi juga kondisi deadstock yang berpotensi menimbulkan inventory cost dan storage cost," ujar Firdaus di persidangan.

Menurut dia, keputusan itu dihadiri dan disetujui jajaran direksi serta senior executive vice president PT Inalum, sehingga merupakan bagian dari corporate decision making, bukan tindakan individual.

Eksepsi juga menyebut jaksa hanya merujuk sebagian ketentuan internal perusahaan, khususnya SK Direksi, tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian dalam forum direksi atau rapat korporasi.

Selain itu, pihak terdakwa menilai skema pembayaran Document Against Acceptance (D/A) dalam transaksi tersebut tidak diuraikan secara utuh dalam dakwaan.

Skema itu, menurut mereka, telah mencakup diskonto bank, bunga, hingga simulasi treasury untuk mempercepat arus kas perusahaan.

Penasihat hukum juga menyinggung prinsip business judgment rule dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menurut mereka melindungi keputusan bisnis yang diambil tanpa konflik kepentingan dan tanpa keuntungan pribadi.

Selain itu, mereka menyoroti perubahan regulasi BUMN yang disebut menegaskan bahwa keuntungan atau kerugian BUMN merupakan milik BUMN itu sendiri, bukan otomatis kerugian negara.

Dalam eksepsi juga dipersoalkan dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan jaksa, yang disebut berasal dari laporan kantor akuntan publik (KAP), bukan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pihak terdakwa merujuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara harus bersifat nyata dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

"Atas dasar itu, penggunaan audit KAP sebagai dasar utama dinilai tidak tepat," kata Firdaus.

Dalam penutup eksepsi, terdakwa meminta majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Oggy Achmad Kosasih dalam perkara dugaan penyimpangan transaksi penjualan aluminium alloy PT Inalum yang disebut merugikan negara sekitar Rp141 miliar berdasarkan perhitungan akuntan publik.*

(d/ad)

MEDAN - Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan Gedung Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Mengutip data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), proyek tersebut tercatat memiliki kode tender 10136764000 dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 67144269.

Baca Juga:

• Korban Begal Pulang dengan Peluru di Tubuh karena Tak Mampu Bayar Biaya Operasi, Wali Kota Rico Waas Buka Suara

Tender tersebut diumumkan pada 18 Mei 2026 dan berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar.

Anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2026.

Nilai pagu proyek tercatat sebesar Rp3.000.000.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp2.999.908.000.

Saat ini, tercatat empat perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti proses lelang.

Lokasi pembangunan gedung dan gudang tersebut berada di Kompleks Kantor PKK Kota Pematangsiantar, Jalan Porsea, Kota Pematangsiantar.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun pihak terkait mengenai rincian teknis dan target penyelesaian proyek tersebut.*

(d/ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait kasus korban begal, Guntur Sugoro (41), yang diduga ditembak kawanan begal di wilayah Deli Serdang dan pulang dari rumah sakit dengan kondisi peluru masih bersarang di punggungnya karena terkendala biaya operasi.

Rico menyebut Pemerintah Kota Medan tengah berupaya membujuk korban agar bersedia kembali menjalani perawatan medis.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Ajak Pelajar Lawan Judol, Teknologi dan AI Harus Jadi Alat Positif

"Iya, jadi pada saat ini sedang kami bujuk beliau, camat tadi sudah di sana sebenarnya untuk membujuk bersama keluarga agar bisa dioperasi. Dan itu sudah bisa ditanggung dengan perwal yang baru tadi," kata Rico, Jumat, 22 Mei 2026.

Ia merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pembiayaan korban kejahatan jalanan melalui APBD Kota Medan.

Menurutnya, aturan tersebut sudah mulai diterapkan dalam penanganan kasus serupa.

"Intinya apabila korban berkenan, bisa kita langsung lakukan. Jadi penerapannya bisa kita lakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Guntur yang bekerja sebagai satpam SPPG dilaporkan menjadi korban penembakan saat aksi begal di Deli Serdang.

Ia sempat dirawat di RS Pirngadi Medan, namun kemudian diperbolehkan pulang meski peluru timah masih bersarang di tubuhnya.

Guntur mengaku harus meninggalkan rumah sakit karena tidak mampu menanggung biaya operasi yang diperkirakan mencapai Rp60 juta hingga Rp100 juta untuk pengangkatan peluru tersebut.

"Ini sudah pulang, sudah di rumah," ujar Guntur.

Ia menuturkan bahwa meski dokter menyebut kondisi peluru tidak terlalu membahayakan, keberadaannya tetap menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan pada tubuhnya.

"Ini sesaknya masih ada karena masih ada (pelurunya). Tapi kalau penggumpalan darah sudah tidak ada. Kata dokter tidak masalah, tapi tetap disarankan kontrol lagi," ujarnya.

Guntur berharap peluru tersebut dapat segera diangkat agar ia bisa kembali beraktivitas normal tanpa gangguan rasa sakit di tubuhnya.

"Iya, maunya dikeluarkan karena ini mengganjal rasanya," katanya.*

(d/ad)

JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026.

Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan bunga relatif rendah untuk memperkuat modal usaha.

Baca Juga:

• Listrik Mati Total, Aktivitas Lumpuh dan Warga Resah Sepanjang Malam

Skema ini dinilai membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Pemerintah juga terus mendorong penyaluran KUR dengan target pembiayaan mencapai Rp300 triliun guna memperkuat sektor UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional.

KUR Mandiri 2026 menjadi salah satu program yang banyak diburu karena proses pengajuannya relatif sederhana serta didukung bunga yang lebih ringan dibandingkan kredit komersial.

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Sejumlah dokumen yang perlu disiapkan calon debitur antara lain Kartu Keluarga, e-KTP atau surat keterangan perekaman e-KTP, serta surat nikah atau cerai jika sudah menikah atau bercerai.

Calon peminjam juga wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).

Untuk pengajuan di atas Rp50 juta, diperlukan NPWP. Sementara untuk KUR tertentu dengan plafon lebih tinggi, dapat diminta tambahan seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Cara Pengajuan

Pengajuan KUR dilakukan dengan mendatangi kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.

Nasabah kemudian mengisi formulir pengajuan dan menjelaskan tujuan penggunaan kredit.

Setelah itu, pihak bank akan melakukan verifikasi administrasi dan menilai kelayakan usaha.

Jika disetujui, nasabah akan dihubungi untuk proses penandatanganan akad kredit sebelum dana dicairkan ke rekening.

Tabel Angsuran KUR Mandiri 2026 (Plafon Rp50 Juta)

Dengan pinjaman Rp50 juta, simulasi angsuran diperkirakan sebagai berikut:

12 bulan: Rp4.416.667 per bulan
24 bulan: Rp2.333.333 per bulan
36 bulan: Rp1.638.889 per bulan
48 bulan: Rp1.291.667 per bulan
60 bulan: Rp1.083.333 per bulan

Skema angsuran tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaku usaha dalam menyesuaikan kemampuan pembayaran dan kebutuhan modal.

Program KUR terus menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM di seluruh Indonesia.*

(di/ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara Khoirul Muttaqin di Balai Kota Medan, Jumat, 22 Mei 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi sekaligus perpisahan menjelang penugasan baru Khoirul Muttaqin di Jakarta.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dorong Pesparani Jadi Agenda Tahunan Setara MTQ, Usulkan Festival Lintas Iman

Keduanya turut membahas penguatan pengawasan sektor jasa keuangan, khususnya meningkatnya praktik judi online (judol) yang dinilai telah berkembang menjadi kejahatan digital yang meresahkan masyarakat.

Rico Waas menilai judol kini tidak lagi dapat dipandang sebagai permainan, melainkan sudah masuk dalam kategori skema penipuan digital yang terstruktur.

"Ini bukan lagi sekadar permainan untung-untungan. Sistemnya bisa diatur dan sangat merugikan masyarakat. Praktik seperti ini sudah mengarah pada scam digital," kata Rico, didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan Plt Kepala BKAD Kota Medan Suluh Aulia Harahap.

Ia menambahkan, dampak judol tidak hanya menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga merembet ke kalangan ekonomi menengah yang terdorong oleh faktor psikologis seperti sensasi dan adrenalin.

Kondisi tersebut, menurutnya, memperkuat urgensi pengawasan lintas lembaga terhadap ekosistem keuangan digital.

Rico juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pinjaman online ilegal dan platform digital yang berpotensi menjadi pintu masuk praktik keuangan ilegal.

Ia berharap kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan, OJK, dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat diperkuat untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan finansial berbasis digital.

Selain isu pengawasan, Rico turut mengapresiasi kontribusi OJK dalam memperkuat literasi keuangan masyarakat Kota Medan, termasuk dukungan terhadap pembangunan gedung OJK di Medan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara.

Sementara itu, Khoirul Muttaqin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Medan selama dirinya bertugas di wilayah tersebut.

Ia mengungkapkan OJK telah melaksanakan edukasi pelindungan konsumen sektor jasa keuangan kepada sekitar 500 aparatur sipil negara di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Khoirul juga memaparkan bahwa nilai transaksi judol di Sumatera Utara mencapai sekitar Rp1,7 triliun, dengan Kota Medan menyumbang angka tertinggi sekitar Rp800 miliar.

"Saya mengapresiasi dukungan Pak Wali Kota dan Pemko Medan terhadap program literasi keuangan dan berbagai upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Khoirul sebelum berpamitan menjalankan tugas barunya di Jakarta.*

(ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong agar Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) dijadikan agenda tahunan bergengsi di Kota Medan, setara dengan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

Ia bahkan mengusulkan agar kegiatan tersebut dapat dipadukan dengan Pesparawi sebagai bentuk penguatan keberagaman dan harmoni antarumat beragama.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Dalam pertemuan tersebut, Ketua LP3KD Kota Medan Antonius Tumanggor bersama Sekretaris Pinta Omastri Pandiangan menyampaikan sejumlah program kerja, termasuk persiapan pelantikan pengurus yang direncanakan pada Juli mendatang.

Selain itu, LP3KD juga menyiapkan kontingen Kota Medan untuk mengikuti Pesparani tingkat Provinsi Sumatera Utara di Pematangsiantar serta ajang nasional di Manado pada November 2026.

Mereka juga mengusulkan dukungan hibah dari Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat program pembinaan paduan suara hingga tingkat kecamatan.

"Kami berharap pelantikan segera dilakukan karena banyak program pembinaan yang ingin dijalankan, termasuk pembentukan paduan suara hingga tingkat kecamatan, sosialisasi ke paroki-paroki, hingga persiapan Pesparani Kota Medan yang rencananya digelar Agustus mendatang," ujar Antonius.

Menanggapi hal itu, Rico menyatakan dukungan terhadap pengembangan seni paduan suara keagamaan yang dinilai mampu memperkuat kreativitas sekaligus mempererat hubungan antarumat beragama di Kota Medan.

"Pelantikan kapan saja bisa, kalau bisa di bulan Juli. Kami tentu ingin mendorong kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Rico, didampingi sejumlah pejabat Pemko Medan.

Terkait usulan hibah, ia menyebut pemerintah kota akan mengkajinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, Rico menilai Pesparani memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agenda rutin tahunan yang prestisius, sejajar dengan MTQ.

Ia menyebut potensi paduan suara di Kota Medan cukup kuat dan perlu difasilitasi secara berkelanjutan.

"Perlombaan paduan suara ini dapat menjadi ajang bergengsi Kota Medan seperti MTQ. Ini menjadi harapan saya," ujarnya.

Rico juga mengusulkan agar Pesparani dapat digelar bersamaan dengan Pesparawi, sehingga menjadi festival seni paduan suara lintas agama yang memperkuat identitas Kota Medan sebagai kota inklusif.

"Bisa dibuat sebagai agenda rutin tahunan, bahkan dilakukan bersamaan antara Pesparani dan Pesparawi. Pemko Medan mendorong betul kegiatan seperti ini dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota," katanya.

Menurutnya, konsep tersebut sejalan dengan semangat "Medan untuk Semua" yang terus didorong pemerintah kota sebagai identitas keberagaman.*

(ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di Pulau Dewata didominasi berawan, dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah, terutama wilayah Bali bagian tengah hingga timur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Di wilayah Bali barat, Kabupaten Jembrana diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu 24–28 derajat Celsius dan kelembapan 74–97 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di Tabanan yang diprediksi berawan dengan suhu 23–28 derajat Celsius dan kelembapan 76–98 persen.

Sementara itu, Kabupaten Badung dan Gianyar juga diperkirakan berawan.

Badung mencatat suhu 24–30 derajat Celsius dengan kelembapan 68–98 persen, sedangkan Gianyar berada pada kisaran 23–29 derajat Celsius dengan kelembapan 73–99 persen.

Berbeda dengan wilayah tersebut, beberapa daerah diperkirakan mengalami hujan ringan.

Klungkung, Bangli, dan Karangasem berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu berkisar 23–30 derajat Celsius serta kelembapan tinggi yang mencapai hingga 99 persen di beberapa titik.

Di Bali utara, Kabupaten Buleleng diprakirakan berawan dengan suhu 24–28 derajat Celsius dan kelembapan 76–93 persen.

Sementara ibu kota provinsi, Kota Denpasar, juga diprediksi berawan dengan suhu 25–29 derajat Celsius dan kelembapan 72–94 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak, terutama di wilayah yang berpotensi hujan ringan, serta memperhatikan kondisi kelembapan tinggi yang dapat memengaruhi aktivitas luar ruangan.*

(ad)