Prasetyo menjelaskan, Sudaryono dipilih karena dinilai memiliki pengalaman yang relevan dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dari sisi penyediaan bahan pangan yang selama ini menjadi bagian dari tugas Kementerian Pertanian.

Baca Juga:

• Istana Buka Suara soal Peran Baru Nanik S Deyang Usai Mundur dari BGN

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dengan hasil terbaik, Sudaryono memperoleh beasiswa di SMA Taruna Nusantara. Pendidikan tersebut kemudian membawanya melanjutkan studi ke National Defense Academy of Japan melalui program beasiswa pada 2004 hingga 2009.

Sekembalinya ke Indonesia, ia melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Swiss German University dan kemudian meraih gelar doktor di IPB University dengan prestasi akademik yang menonjol.

Karier profesional Sudaryono dimulai sebagai Corporate Secretary di Nusantara Energy pada 2014. Pada 2018, ia dipercaya menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Garuda TV.

Di dunia politik, Sudaryono mulai dikenal setelah menjadi asisten pribadi Prabowo Subianto pada 2010. Kariernya di Partai Gerindra terus berkembang hingga dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal pada 2020 dan kemudian memimpin DPD Partai Gerindra Jawa Tengah pada 2023.

Selain aktif di pemerintahan dan politik, Sudaryono juga memimpin berbagai organisasi, di antaranya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Tani Merdeka Indonesia (TMI), Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA), serta Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

Kini, dengan amanah baru sebagai Kepala BGN, Sudaryono diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan tata kelola lembaga berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.* (k/dh)

Prasetyo mengatakan pengalaman Nanik selama menjabat sebagai Wakil Kepala hingga Kepala BGN menjadi pertimbangan Presiden untuk tetap melibatkan dirinya dalam penguatan tata kelola lembaga tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Tunjuk Kuntadi Jadi Jampidsus, Gantikan Febrie Adriansyah

Menurut Prasetyo, keputusan Nanik mundur dari jabatan Kepala BGN didasarkan pada pertimbangan kondisi kesehatan yang mengharuskannya menjalani pengobatan. Kendati demikian, Presiden tetap berharap pengalaman dan pemikirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah.

Ia menyebut Nanik diminta ikut mengawal proses perbaikan tata kelola BGN bersama pimpinan baru agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif dan tepat sasaran.

"Saya kira Presiden masih berharap Ibu Nanik dapat bersama-sama mengawal, menyukseskan, serta membantu pimpinan baru dalam memperbaiki pelaksanaan dan tata kelola Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Sebelumnya, Nanik S Deyang mengungkapkan melalui akun media sosial pribadinya bahwa Presiden Prabowo berencana membentuk Dewan Pengawas BGN dan memintanya menjabat sebagai ketua dewan tersebut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru untuk menggantikan Nanik. Sudaryono dijadwalkan dilantik di Istana Negara pada Rabu sore sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.* (k/dh)

Menurut Sahroni, pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum penting bagi Kejaksaan Agung untuk membuktikan independensi dalam penegakan hukum, terutama terhadap perkara yang melibatkan mantan pejabat internal.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Tunjuk Kuntadi Jadi Jampidsus, Gantikan Febrie Adriansyah

Politikus Partai NasDem itu mengaku mengenal rekam jejak Kuntadi sebagai aparat penegak hukum yang memiliki integritas. Karena itu, ia optimistis Kuntadi mampu menangani perkara tersebut secara objektif dan profesional.

"Saya mengenal beliau sebagai sosok yang berintegritas. Saya berharap kasus ini dapat dituntaskan tanpa intervensi maupun kompromi dengan pihak mana pun," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampidsus melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87/TPA Tahun 2026. Penunjukan tersebut merupakan bagian dari rotasi sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung berdasarkan usulan Jaksa Agung dan hasil penilaian akhir.

Selain mengangkat Kuntadi sebagai Jampidsus, Presiden juga menunjuk Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset.

Adapun Febrie Adriansyah sebelumnya telah berstatus tersangka dalam sejumlah perkara dugaan korupsi. Penanganan kasus tersebut kini berada di bawah Kejaksaan Agung dengan status tersangka tetap dipertahankan. Hingga saat ini, proses hukum terhadap Febrie masih terus berlangsung.* (k/dh)

Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurutnya, Keppres telah selesai ditandatangani dan kini tinggal memasuki tahapan administrasi sebelum disampaikan kepada Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Prabowo Tunjuk Sudaryono Jadi Kepala BGN, Resmi Lepas Jabatan Wamentan

Selain menetapkan Kuntadi sebagai Jampidsus, Keppres tersebut juga memuat sejumlah perubahan jabatan strategis di lingkungan Kejaksaan Agung. Di antaranya Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Kepala Badan Pemulihan Aset.

Pergantian Jampidsus dilakukan setelah Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengajukan nama calon pengganti kepada Presiden melalui surat resmi yang dikirim pada pertengahan Juli 2026.

Pemerintah menyebut seluruh proses pengisian jabatan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dengan ditetapkannya Kuntadi sebagai Jampidsus baru, diharapkan kinerja penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung tetap berjalan optimal dan berkesinambungan.

Mensesneg juga memastikan seluruh proses administrasi akan segera diselesaikan agar pejabat baru dapat menjalankan tugasnya secara resmi.* (in/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemilihan Sudaryono didasarkan pada pengalaman dan keterlibatannya sejak awal dalam penyusunan konsep serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga:

• Pengganti Nanik di BGN Masih Dinanti, Hasan Nasbi: Tunggu Pengumuman Resmi Pemerintah

"Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/7/2026).

Selain itu, pengalaman Sudaryono di Kementerian Pertanian dinilai menjadi nilai tambah. Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia terlibat dalam penguatan sektor pangan yang menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah menilai sinergi antara sektor pertanian dan Badan Gizi Nasional menjadi faktor penting agar program MBG berjalan optimal, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Selama ini memang juga di-support dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian, di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan. Begitu beberapa dasar pertimbangannya," kata Prasetyo.

Sudaryono dijadwalkan dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026) pukul 15.00 WIB.

Ia menggantikan Nanik S. Deyang yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional karena alasan kesehatan dan akan menjalani pengobatan.

Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai target serta semakin memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam mendukung ketahanan pangan nasional.* (in/dh)

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Aceh Besar, Andi Azhar, mengatakan hingga siang hari aktivitas gempa susulan masih terus terpantau oleh peralatan pemantauan seismik BMKG.

Baca Juga:

• Wagub Aceh Sambangi Dayah Abu Paya Pasi, Perkuat Sinergi Pemerintah dan Ulama

BMKG menjelaskan gempa utama berkekuatan M5,6 dirasakan cukup kuat di wilayah Gayo Lues dengan intensitas mencapai skala V MMI. Pada tingkat ini, getaran dirasakan hampir seluruh masyarakat, sejumlah barang di dalam rumah dapat bergeser atau terjatuh, sementara benda-benda yang digantung tampak bergoyang.

Selain di Gayo Lues, guncangan gempa juga dirasakan di sejumlah daerah lain di Aceh dan Sumatera Utara. Di antaranya Aceh Tenggara dengan intensitas IV MMI, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Lhokseumawe pada kisaran III hingga IV MMI.

Getaran juga dirasakan masyarakat di Medan, Deli Serdang, Sibolga, Aceh Selatan, dan Aceh Tamiang dengan intensitas III MMI. Sementara wilayah Langsa, Pidie, dan Pidie Jaya merasakan getaran dengan intensitas II MMI.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. BMKG juga menyebut belum ada informasi apakah sembilan gempa susulan yang terjadi turut dirasakan masyarakat.

Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan M5,6 mengguncang Gayo Lues pada pukul 11.18 WIB. Episentrum gempa berada di darat, sekitar 41 kilometer timur laut Gayo Lues pada koordinat 4,25 Lintang Utara dan 97,62 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, namun masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas gempa susulan.* (ds/dh)

MEDAN – Elais by ARTOTEL Medan menggelar kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perdana. Kegiatan yang berlangsung di area hotel tersebut terbuka untuk masyarakat umum sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung kepedulian sosial dan gaya hidup sehat.

Pelaksanaan donor darah didukung oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan yang menjadi mitra utama dalam kegiatan tersebut. Selain mendonorkan darah, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma.

Baca Juga:

• Reformasi BGN Dimulai, Lima Pejabat Baru Siap Kawal Perbaikan Program MBG

HR Manager Elais by ARTOTEL Medan, Sari, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal perusahaan dalam menghadirkan program sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Kami percaya bahwa langkah kecil seperti donor darah dapat memberikan dampak besar bagi sesama. Sebagai program CSR pertama kami, kegiatan ini menjadi awal dari berbagai inisiatif sosial yang akan terus kami hadirkan ke depannya," ujar Sari.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan edukasi kesehatan.

Melalui kegiatan ini, Elais by ARTOTEL Medan berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendorong budaya hidup sehat di Kota Medan.

Pihak hotel juga memastikan akan terus menghadirkan berbagai program CSR yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial.

Untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan dan program lainnya, masyarakat dapat mengikuti akun Instagram resmi Elais by ARTOTEL Medan.* (dh)

Setibanya di lokasi, Fadhlullah disambut langsung oleh pimpinan Dayah Abu Paya Pasi, dewan guru, serta ratusan santri. Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban, diawali dengan makan pagi bersama sebelum Wakil Gubernur meninjau pembangunan musala di lingkungan pesantren.

Baca Juga:

• Pelayanan Jamaah Haji Aceh Tuai Pujian, Wagub Beri Penghargaan kepada Tim PPHD

"Silaturahmi dengan ulama dan dayah memiliki arti penting bagi Pemerintah Aceh. Hubungan yang erat antara umara dan ulama menjadi modal utama dalam membangun Aceh yang religius, damai, dan bermartabat," ujar Fadhlullah.

Menurutnya, dayah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda, memperkuat pendidikan Islam, sekaligus menjaga nilai-nilai syariat Islam dan budaya Aceh yang telah mengakar di tengah masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Aceh berkomitmen terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan seluruh dayah sebagai mitra pembangunan daerah.

Pada kunjungan tersebut, Wakil Gubernur juga menyerahkan bantuan berupa perlengkapan ibadah yang terdiri dari sarung, sajadah, dan mukena sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan ibadah di lingkungan dayah.

Fadhlullah berharap silaturahmi seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar hubungan antara pemerintah dan ulama semakin erat serta mampu memperkuat persatuan masyarakat Aceh.

Selain itu, pertemuan dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai penguatan pendidikan dayah, pembinaan masyarakat, hingga berbagai langkah memperkuat syiar Islam di Aceh.

Pemerintah Aceh menegaskan akan terus menjalin kerja sama dengan ulama dan lembaga dayah guna mewujudkan pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai keislaman serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (dh)

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa proses pemulihan lahan pertanian yang dikoordinasikan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh menunjukkan hasil yang positif.

Baca Juga:

• Empat Pelajar Aceh Raih Beasiswa ke Tiongkok, Wagub Targetkan Jadi Penggerak Hilirisasi Daerah

Menurut Nurlis, keberhasilan pelaksanaan program turut berdampak pada meningkatnya dukungan pemerintah pusat. Jika pada tahap pertama bantuan Kementan mencapai Rp380 miliar, kini pada tahap kedua nilainya bertambah menjadi Rp515 miliar untuk mempercepat rehabilitasi lahan dan pembangunan infrastruktur pertanian.

Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, menjelaskan bencana hidrometeorologi telah berdampak pada sekitar 57.485 hektare lahan sawah. Dari jumlah tersebut, 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan sekitar 120 hektare dinyatakan hilang.

Ia mengatakan hingga kini proses optimasi lahan dan rehabilitasi telah menjangkau sekitar 40.852 hektare. Sementara sekitar 16.633 hektare lahan yang mengalami kerusakan berat dan sawah yang hilang masih menjadi prioritas penanganan berikutnya.

Selain rehabilitasi lahan, pemerintah juga membangun berbagai sarana pendukung seperti irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi, jaringan irigasi tersier hingga jalan usaha tani di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh.

Gubernur Mualem juga menginstruksikan jajaran Distanbun Aceh untuk terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Satgas PRR Kemendagri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan agar seluruh program berjalan sesuai target.

Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian tidak hanya mampu memulihkan sawah yang terdampak bencana, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di seluruh wilayah Aceh.

Berdasarkan data Distanbun Aceh, hingga 21 Juli 2026 realisasi keuangan seluruh program rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian telah mencapai 48,48 persen.* (dh)

Soleman menjelaskan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mekanisme pengisian kekosongan jabatan anggota Ombudsman melalui calon dengan nomor urut berikutnya hasil uji kelayakan dan kepatutan DPR RI.

Baca Juga:

• Praperadilan Roy Suryo Ditolak, PN Jaksel Nyatakan Status Tersangka Tetap Sah

Ia menegaskan, berakhirnya proses seleksi berarti daftar calon yang tidak terpilih tidak otomatis menjadi daftar tunggu yang wajib digunakan ketika terjadi kekosongan jabatan. Menurutnya, mekanisme tersebut hanya dapat diterapkan apabila memiliki dasar hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

"Dalam negara hukum, setiap kebijakan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Tidak cukup hanya berasumsi bahwa calon berikutnya otomatis berhak menggantikan anggota yang berhenti," tegasnya.

Soleman menambahkan, apabila terjadi kekosongan jabatan sementara regulasi belum mengatur mekanisme pengisiannya secara rinci, Presiden memiliki ruang menggunakan diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurutnya, Presiden dapat membentuk panitia seleksi baru atau mempertimbangkan kembali nama-nama calon yang sebelumnya telah diajukan kepada Presiden tanpa harus terikat pada urutan peringkat hasil seleksi.

"Kalaupun peringkat dijadikan pertimbangan, penggunaannya lebih tepat sebagai bahan evaluasi administratif terhadap kelompok calon terbaik, bukan menjadi kewajiban hukum untuk mengangkat calon pada nomor urut berikutnya," jelasnya.

Selain aspek hukum, Soleman juga menyoroti pentingnya keseimbangan komposisi keanggotaan Ombudsman. Sebagai lembaga negara independen yang bekerja secara kolektif kolegial, menurutnya Ombudsman membutuhkan latar belakang anggota yang beragam agar fungsi pengawasan pelayanan publik berjalan secara objektif, profesional, dan imparsial.

Ia mengingatkan, pengisian jabatan secara otomatis berdasarkan nomor urut berpotensi mengurangi keseimbangan representasi apabila calon berikutnya berasal dari latar belakang yang sama.

"Jika sebagian besar calon memiliki latar belakang serupa, sementara unsur birokrasi maupun aparat penegak hukum tidak terwakili secara memadai, maka keseimbangan perspektif dalam pengambilan keputusan bisa berkurang," ujarnya.

Soleman menegaskan, setelah DPR menyelesaikan proses pemilihan anggota Ombudsman, kewenangan lembaga legislatif tersebut dinilai telah berakhir. Selanjutnya, proses pengisian kekosongan jabatan menjadi kewenangan Presiden sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan tetap berpedoman pada kepastian hukum, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), kebutuhan organisasi, serta independensi lembaga.* (dh)

"Terkait penggantinya, kita tunggu saja pengumuman resmi dari Pak Mensesneg," kata Hasan Nasbi saat ditemui di Graha Pertamina, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Puan Minta Pengganti Kepala BGN Segera Ditetapkan untuk Benahi Program MBG

Ia juga menilai, pernyataan yang disampaikan Nanik melalui akun media sosial pribadinya menunjukkan bahwa proses penyampaian pengunduran diri kepada Presiden telah dilakukan.

"Kalau beliau sudah mengumumkan sendiri, berarti tentu sudah bertemu dengan Presiden. Namun keputusan resminya tetap kita tunggu dari Mensesneg," ujarnya.

Meski terjadi pergantian di pucuk pimpinan, Hasan memastikan operasional Badan Gizi Nasional tetap berjalan normal. Menurutnya, struktur organisasi BGN masih solid karena didukung oleh Wakil Kepala BGN serta jajaran pejabat eselon I yang baru saja dilantik.

"Secara organisasi, BGN tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya," jelas Hasan.

Saat disinggung mengenai sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menggantikan Nanik, seperti Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari maupun Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Hasan memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh.

"Siapa yang akan menjadi pengganti dan kapan diumumkan, semuanya akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah melalui Mensesneg," katanya.

Sebelumnya, Nanik Sudaryati Deyang mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala BGN karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Dalam keterangannya, Nanik menyebut keputusan tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Meski tidak lagi memimpin BGN, Nanik mengungkapkan dirinya tetap diminta membantu mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Ketua Dewan Pengawas BGN yang rencananya akan segera dibentuk pemerintah.* (d/dh)

Menurut Puan, pergantian kepemimpinan di tubuh BGN harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program strategis nasional tersebut. Ia optimistis pemerintah akan menunjuk pemimpin yang mampu membawa perbaikan bagi lembaga tersebut.

Baca Juga:

• Usai Nanik Mundur, DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Program MBG

Puan menilai, kepemimpinan baru di BGN diharapkan dapat mempercepat pembenahan sistem kerja serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Selain itu, ia mendorong agar proses penunjukan kepala BGN yang baru dilakukan secepat mungkin. DPR, kata Puan, akan terus memantau perkembangan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap lembaga tersebut.

"Yang terpenting adalah bagaimana BGN bisa memperbaiki kinerjanya sehingga program ini berjalan lebih baik sesuai harapan untuk anak-anak Indonesia," katanya.

Puan juga menanggapi rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Sebelumnya, Nanik Sudaryati Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Informasi tersebut disampaikan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri tersebut.

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi sosok yang akan mengisi posisi Kepala Badan Gizi Nasional.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Lalu merespons rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan mengintegrasikan materi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pembelajaran mulai kelas IV SD.

Baca Juga:

• PLN Buka Suara Soal Ketersediaan Batu Bara untuk Operasional Pembangkit Listrik

"Kalau yang dimaksud adalah memberikan pendidikan tentang kesehatan, perkembangan pubertas, menghargai sesama, serta menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perundungan dan kekerasan, itu bisa menjadi bagian dari pendidikan yang sesuai usia," ujarnya, Rabu (22/7/2026).

Namun, ia mengingatkan agar materi yang diberikan kepada siswa kelas IV SD disusun secara sederhana, berbasis fakta, dan mempertimbangkan perkembangan psikologis anak.

Lalu juga menilai pemerintah perlu berhati-hati apabila materi tersebut menyangkut identitas seseorang. Menurutnya, orientasi seksual dan identitas gender bukan persoalan yang dapat diselesaikan secara sederhana melalui kurikulum pendidikan.

Karena itu, ia berpandangan fokus pendidikan di sekolah sebaiknya diarahkan pada pembentukan karakter, etika, kesehatan, penghormatan terhadap sesama, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyampaikan Kemenag tengah menyusun materi edukasi mengenai pencegahan penyebaran budaya LGBT yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum mulai jenjang SD kelas IV.

Menurut Romo Syafi'i, penyusunan materi tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang memasukkan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu ancaman nonmiliter.

Saat ini, materi pembelajaran disebut telah memasuki tahap finalisasi sebelum nantinya diintegrasikan ke dalam kurikulum yang sudah berjalan.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Charles menyusul pengunduran diri Nanik dari jabatan Kepala BGN karena alasan kesehatan. Ia mengaku menghormati keputusan tersebut dan berharap Nanik segera pulih usai menjalani pengobatan.

Baca Juga:

• Siapa Pengganti Nanik? Sosok Ini Disebut Bakal Pimpin BGN

Menurut Charles, pergantian pimpinan BGN seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, bukan sekadar pergantian figur di tingkat kepemimpinan.

Ia menilai masih banyak persoalan yang harus segera dibenahi, mulai dari kasus keracunan massal, lemahnya tata kelola program, hingga dugaan konflik kepentingan yang sempat mencuat dalam pelaksanaan MBG.

Karena itu, Charles berharap kepala BGN yang baru berani melakukan evaluasi dan merancang ulang kebijakan agar program berjalan lebih tepat sasaran, aman, transparan, serta sesuai dengan kemampuan fiskal negara.

"Siapa pun yang memimpin BGN ke depan harus berani melakukan evaluasi dan redesign program agar lebih tepat sasaran, lebih aman, lebih akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara," tegasnya.

Charles juga memastikan Komisi IX DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja BGN. Menurutnya, yang paling penting bukan hanya pergantian pimpinan, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis secara efektif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Nanik Sudaryati Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN pada Rabu (22/7/2026). Pengunduran diri tersebut dilakukan karena Nanik akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.* (d/dh)

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2026 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Minta Perwira TNI-Polri Jauhi Korupsi, Ingat Gaji dan Amanah Berasal dari Rakyat

"Setialah kepada NKRI, yang paling utama setialah kepada rakyat Indonesia. Jangan pernah ada kepentingan apa pun yang lebih tinggi daripada kepentingan bangsa," ujar Prabowo dalam amanatnya.

Prabowo menjelaskan bahwa ancaman terhadap suatu negara kini datang dalam berbagai bentuk, mulai dari perang siber, perang informasi, peredaran narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, hingga infiltrasi budaya yang dapat melemahkan persatuan bangsa.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya membangun Indonesia yang kuat dan mandiri, terutama di bidang pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Presiden juga meminta para perwira baru terus meningkatkan kapasitas diri dengan menguasai kecerdasan buatan (AI), sistem siber, teknologi nirawak, dan kemampuan berbahasa asing.

Menurutnya, perwira masa depan harus memiliki karakter yang kuat, disiplin, kepemimpinan yang baik, serta mampu mengikuti perkembangan sains dan teknologi.

"Perwira masa depan harus unggul dalam karakter, disiplin, kepemimpinan, dan penguasaan sains serta teknologi," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo melantik sebanyak 1.177 perwira remaja TNI dan Polri yang terdiri dari 512 taruna Akademi Militer (Akmil), 229 taruna Akademi Angkatan Laut (AAL), 154 taruna Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 282 taruna Akademi Kepolisian (Akpol).

Presiden juga menyematkan penghargaan Adhi Makayasa kepada empat lulusan terbaik, yakni Calvin Tidar Sakti (Akmil), M. Rizqi Wira Utama (AAL), Yehezkiel Bonaventura Y. (AAU), dan Harindra Arshando T. (Akpol).* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Rabu (22/7/2026), bersamaan dengan kabar keberangkatannya ke luar negeri untuk menjalani pengobatan jantung.

Baca Juga:

• Nanik S. Deyang Tinggalkan Kursi Kepala BGN, Jejak Reformasi dan Alasan Mundurnya Jadi Sorotan

Nanik menegaskan, keputusannya mundur sebagai Kepala BGN telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan disetujui karena kondisi kesehatannya yang membutuhkan penanganan lebih lanjut di luar negeri.

Ia juga meluruskan anggapan bahwa dirinya berobat ke luar negeri karena tidak percaya pada tenaga medis Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut semata-mata untuk mendapatkan second opinion atas penyakit jantung yang dideritanya.

Sejumlah sumber dari lingkungan Istana dan DPR RI kemudian menyebut nama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai kandidat kuat yang berpeluang mengisi kursi Kepala BGN.

Nama Sudaryono dinilai memiliki keterkaitan erat dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini, ia aktif mendorong penguatan sektor pertanian dan peternakan guna mendukung kebutuhan bahan baku program tersebut.

Pada awal 2025, Sudaryono pernah mengungkap arahan Presiden Prabowo agar menu susu menjadi bagian dari MBG. Saat itu, ia juga menargetkan pengadaan sekitar 200 ribu sapi perah guna memenuhi kebutuhan susu nasional.

Selain itu, Sudaryono menyebut program MBG telah memberikan dampak positif terhadap penyerapan hasil pertanian dan meningkatkan permintaan berbagai komoditas seperti sayuran hingga produk susu, sehingga ikut menggerakkan perekonomian petani dan peternak.

Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala BGN definitif menggantikan Nanik S. Deyang. Pihak Istana maupun BGN juga belum memberikan konfirmasi mengenai nama yang akan mengisi posisi tersebut.* (d/dh)

Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan bahwa setiap jabatan yang diemban merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, para perwira diminta tidak tergoda melakukan penyimpangan selama menjalankan tugas.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Perwira TNI-Polri Selalu Hadir untuk Rakyat Saat Menghadapi Kesulitan

Presiden menilai, seorang perwira akan kehilangan kehormatannya apabila mengkhianati kepercayaan rakyat melalui tindakan yang melanggar hukum maupun menyalahgunakan kewenangan.

Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh fasilitas yang diterima prajurit TNI dan anggota Polri berasal dari rakyat. Mulai dari pendidikan, seragam, hingga gaji yang diterima merupakan hasil dari uang negara yang bersumber dari masyarakat.

"Ingatlah selalu, Saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat, gajimu dari rakyat. Mengabdilah selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat," ujarnya.

Selain itu, Prabowo mengatakan masyarakat tidak menuntut aparat negara menjadi sosok yang sempurna. Namun, rakyat mengharapkan setiap perwira memiliki kejujuran, keberanian, sikap adil, dan selalu hadir ketika dibutuhkan.

"Jabatan hanya titipan, pangkat akan berlalu. Yang akan dikenang sejarah adalah pengabdian kepada bangsa dan negara," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara resmi melantik 1.177 Perwira Remaja TNI dan Polri lulusan Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026.

Pelantikan berlangsung di Halaman Istana Merdeka berdasarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan taruna dan taruni Akademi TNI serta Akademi Kepolisian menjadi Perwira TNI dan Perwira Polri.

Selain melantik para perwira baru, Presiden juga menyematkan penghargaan Adhi Makayasa kepada empat lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik, kepemimpinan, dan integritas selama menjalani pendidikan.* (k/dh)

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan TNI-Polri Harus Profesional, Jangan Bangun Loyalitas Korps yang Sempit

Presiden mengaku bangga karena para perwira yang baru dilantik telah memiliki pengalaman terlibat langsung dalam penanganan bencana di sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada tahun 2025.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa tugas seorang perwira bukan hanya memimpin pasukan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan.

"Saya bangga karena Saudara-saudara telah belajar satu hal yang paling penting. Menjadi perwira berarti hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya," ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan para perwira baru agar memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan. Ia menegaskan sumpah tersebut bukan sekadar rangkaian kata, melainkan janji suci kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Presiden meminta seluruh perwira TNI dan Polri menjaga kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

"Jangan pernah ada kepentingan apa pun yang lebih tinggi dari kepentingan bangsa," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo secara resmi melantik 1.177 Perwira Remaja TNI dan Polri lulusan Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026.

Pelantikan berlangsung di Halaman Istana Merdeka berdasarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan taruna dan taruni Akademi TNI serta Akademi Kepolisian menjadi Perwira TNI dan Perwira Polri.

Pada upacara tersebut, Presiden juga menyematkan penghargaan Adhi Makayasa kepada empat lulusan terbaik dari masing-masing akademi sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik, kepribadian, dan kepemimpinan mereka selama menjalani pendidikan.* (k/dh)

Berdasarkan perdagangan pasar spot, rupiah melanjutkan tren pelemahannya dibandingkan penutupan sebelumnya. Sementara itu, data Reuters hingga pukul 02.06 GMT mencatat rupiah sempat berada di level Rp17.920 per dolar AS, melemah sekitar 0,22 persen dari posisi sebelumnya di Rp17.880 per dolar AS.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Kembali Menguat, Tembus Rp2,635 Juta per Gram Hari Ini

Yen Jepang bergerak relatif stabil di level 163,16 per dolar AS, sedangkan dolar Singapura melemah tipis sebesar 0,02 persen.

Mayoritas mata uang Asia lainnya juga berada di zona negatif. Ringgit Malaysia turun 0,15 persen, yuan China melemah 0,06 persen, serta peso Filipina terkoreksi 0,03 persen. Sementara itu, rupee India tercatat bergerak relatif stabil di kisaran 96,235 per dolar AS.

Secara kumulatif sejak awal tahun atau year to date (YTD), rupiah masih menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Asia. Sejak akhir 2025, nilai tukar rupiah telah melemah sekitar 6,98 persen terhadap dolar AS.

Angka tersebut lebih dalam dibandingkan pelemahan baht Thailand yang mencapai 6,84 persen dan rupee India sebesar 6,61 persen. Yen Jepang juga telah terkoreksi sekitar 3,99 persen sepanjang 2026, sementara won Korea Selatan turun 2,73 persen dan dolar Taiwan melemah 2,71 persen.

Berbeda dengan mayoritas mata uang di Asia, yuan China justru menunjukkan performa positif dengan penguatan sekitar 3,21 persen terhadap dolar AS sejak awal tahun. Capaian tersebut menjadikan yuan sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di kawasan Asia sepanjang 2026.* (k/dh)

Dalam amanatnya, Prabowo menekankan bahwa TNI dan Polri merupakan dua institusi yang memiliki peran vital dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Karena itu, seluruh personel diminta menjunjung tinggi profesionalisme dan menghindari sikap yang dapat memecah soliditas.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Pangkat, Ini Pesan Prabowo untuk 1.177 Perwira Baru TNI-Polri

Presiden juga mengingatkan para perwira agar tidak menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan yang telah diberikan negara. Ia menegaskan setiap anggota TNI dan Polri harus menjauhi praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, narkoba, perjudian, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya.

"Jangan pernah menyalahgunakan jabatan, jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Sekali Saudara mengkhianati rakyat, saat itu pula Saudara kehilangan kehormatanmu," ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh fasilitas yang diterima aparat negara berasal dari rakyat. Oleh sebab itu, setiap perwira memiliki kewajiban untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada masyarakat.

"Ingatlah selalu, Saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian, makanan, hingga gaji Saudara berasal dari rakyat. Mengabdilah selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat," katanya.

Menurut Prabowo, masyarakat tidak menuntut aparat negara menjadi sosok yang sempurna. Namun, rakyat menginginkan aparat yang jujur, berani, adil, dan selalu hadir ketika dibutuhkan.

"Jabatan hanya titipan, pangkat akan berlalu. Yang dikenang sejarah adalah pengabdian kepada bangsa dan negara," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan keluarga yang telah mendukung putra-putrinya menjadi bagian dari TNI dan Polri.

Ia menilai keberhasilan seorang perwira tidak lepas dari doa, pengorbanan, dan dukungan keluarga yang telah mengantarkan mereka hingga resmi mengemban amanah negara.

Menutup amanatnya, Prabowo berpesan agar para perwira TNI dan Polri terus menjaga kepercayaan rakyat dengan memimpin melalui keteladanan, bekerja dengan tulus, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.* (oz/dh)