JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat ini, seluruh aduan tersebut masih menjalani verifikasi administrasi dan materi.

Baca Juga:

• Jokowi Sebut Isu Ijazah Gibran Operasi Politik, Denny Indrayana Beri Jawaban Menohok: Justru Cawe-cawenya di Pilpres 2024

"Semuanya masih dalam verifikasi administrasi dan verifikasi materi," kata Ketua DKPP Heddy Lugito, Jumat (16/10/2026).

Heddy memastikan, aduan yang memenuhi persyaratan akan dijadwalkan untuk disidangkan setelah proses verifikasi selesai.

"Kalau semuanya lengkap akan kita jadwalkan sidang," ujarnya.

Dalam proses penanganan pengaduan, DKPP melakukan dua tahapan verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi materi.

Verifikasi administrasi merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan laporan yang diterima.

Sementara itu, verifikasi materi dilakukan untuk menilai alat bukti dan relevansinya dengan pokok pengaduan, termasuk apakah terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang layak diperiksa dalam persidangan.

Apabila suatu aduan dinyatakan memenuhi syarat administrasi, laporan tersebut akan memperoleh nomor registrasi dan dilanjutkan ke tahap verifikasi materi.

Sebaliknya, jika dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, DKPP akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengadu paling lambat lima hari kerja setelah verifikasi.

Khusus laporan yang berstatus belum memenuhi syarat, pengadu diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen paling lama tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

Apabila dokumen tidak dilengkapi dalam batas waktu tersebut, aduan dinyatakan gugur.

Prosedur itu mengacu pada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

Heddy mengatakan, lima aduan yang diterima DKPP berkaitan dengan putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Salah satu pengaduan terakhir disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, bersama pihak lainnya.

"Ada 5 pengaduan. Terakhir dari Denny Indrayana dan temannya," kata Heddy.

Aduan pertama diterima DKPP pada 8 Oktober 2026.

Laporan tersebut diajukan Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), dengan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026.

Aduan kedua disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan. Laporan itu tercatat dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.

Selanjutnya, pada 13 Oktober 2026, DKPP menerima tiga aduan lainnya.

Dua di antaranya diajukan oleh pengacara Novi Manaban dan Paman Nurlette, dengan tanda terima Nomor 041/02-12/SET-02/X/2026.

Sementara satu aduan lainnya diajukan Ibnu Jandi dengan tanda terima Nomor 044/02-13/SET-02/X/2026.

"Dalam 2 aduan ini, para Pengadu mengadukan Ketua dan lima Anggota KPU RI dalam masing-masing aduannya," kata Heddy.

DKPP juga menerima pengaduan pada 14 Oktober 2026 yang diajukan sejumlah pihak dari berbagai organisasi.

Di antara nama yang tercantum ialah Brahma Aryana selaku Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Ansufri Sambo selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Ummat, Muhammad Sadiq selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Ummat, Denny Indrayana sebagai pengacara, Moeryono Aladin dari FPP TNI, serta Soenarko dari FPP TNI.

Pengaduan tersebut tercatat dengan tanda terima Nomor 045/01-14/SET-02/X/2026.

Dalam laporan itu, para pengadu mengadukan Ketua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Meski lima aduan telah diterima, DKPP belum menyatakan bahwa seluruh laporan tersebut memenuhi syarat untuk disidangkan.

Keputusan mengenai kelanjutan setiap aduan masih bergantung pada hasil verifikasi administrasi dan materi.

Dengan demikian, proses yang sedang berlangsung di DKPP masih berada pada tahap pemeriksaan awal.

Belum ada putusan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari operasi politik untuk merusak reputasi.

Denny justru menilai tindakan yang layak disebut operasi politik adalah campur tangan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024.

Baca Juga:

• Polemik Gibran Memanas, Ray Rangkuti: Hak Angket DPR Bisa Bantu Jokowi Ungkap Kebenaran soal Ijazah

"Yang menurut kami operasi politik justru adalah cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024," kata Denny dalam unggahannya di YouTube pada Sabtu (17/10).

Menurut Denny, perubahan sejumlah aturan menjelang Pilpres 2024 menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian publik.

Ia menilai ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi Gibran sehingga memungkinkan putra sulung Jokowi itu maju sebagai calon wakil presiden.

"Yang paling sekarang mengemuka adalah diubahnya pasal-pasal syarat menjadi menggibran disesuaikan dengan kondisi Gibran," kata Denny.

Salah satu aturan yang disoroti Denny adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan yang dibacakan pada 2023 itu mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, aturan tersebut mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun.

Setelah putusan MK, ketentuan itu menjadi usia paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Perubahan tersebut memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden apabila memenuhi ketentuan pengalaman jabatan yang dipilih melalui pemilu.

Denny menilai putusan itu menjadi salah satu faktor yang memungkinkan Gibran, yang ketika itu menjabat Wali Kota Solo, maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Ia juga menyoroti keterlibatan Anwar Usman, yang saat itu menjabat Ketua MK sekaligus adik ipar Jokowi.

Anwar Usman kemudian dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait penanganan perkara tersebut dan dicopot dari jabatan Ketua MK.

"Syarat umur yang harusnya minimal 40 tahun digibrankan melalui putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran di Mahkamah Konstitusi," kata Denny.

Selain batas usia, Denny menyoroti Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan itu menjadi sorotan dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.

Perdebatan muncul terkait bukti pendidikan setara SMA yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pemilu 2024.

Denny menilai ketentuan tersebut perlu dikritisi karena dianggap memberikan kelonggaran yang menguntungkan Gibran.

Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan Denny dalam menanggapi polemik yang berkembang.

"Syarat pendidikan yang seharusnya berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat digibrankan melalui pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 yang semakin terindikasi adalah pasal selundupan demi meloloskan Saudara Gibran menjadi wakil presiden Itulah sebenarnya operasi politik yang merusak kejujuran dan keadilan Pilpres 2024," jelas Denny.

Denny juga menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut polemik ijazah Gibran sebagai upaya menurunkan reputasi politik dirinya dan sang anak.

Ia mempertanyakan kelayakan Gibran untuk menduduki jabatan publik dan menyampaikan kritik secara terbuka terhadap rekam jejak politiknya.

"Untuk Saudara Gibran, tanpa didowngrade sekalipun memang reputasinya masih belum layak. Beliau seharusnya tidak dipasangkan menjadi wakil presiden. Bahkan untuk menjadi Wali Kota Solo pun, sama-sama kita tahu, masih perlu dipertanyakan kelayakannya," ujar Denny.

Ia kemudian menyarankan agar Jokowi mengambil sikap dengan menasihati Gibran untuk mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.

"Yang paling tepat adalah memberikan usulan kepada anak Gibran untuk sudahlah mundur dari posisi wakil presiden. Itu adalah tindakan negarawan, itu adalah langkah yang bijak dan itu adalah cara pertobatan bagi keluarga Solo agar tidak semakin merusak politik Republik, politik Indonesia," ucap Denny.

Pernyataan tersebut merupakan usulan politik dari Denny.

Hingga berita ini disusun, tidak ada keterangan dalam materi yang disampaikan bahwa Gibran menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik ijazah Gibran kembali mencuat karena adanya operasi politik dan pihak-pihak yang menunggangi persoalan tersebut.

"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10).

Jokowi menilai polemik itu sengaja dimunculkan untuk merusak reputasi politik dirinya dan Gibran.

"Sekali lagi, ini operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang," kata Jokowi.

Saat ditanya apakah serangan tersebut ditujukan kepada dirinya atau Gibran, Jokowi menjawab, "Ya dua-duanya bisa," kata dia.

Meski demikian, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan tudingan yang dialamatkan kepada keluarganya.

"Buat saya ya biasa saja," kata dia.

Jokowi juga menanggapi sikap sejumlah partai politik, yakni PAN, PKB, dan Golkar, yang belum menyatakan dukungan secara tegas kepada Gibran untuk Pilpres 2029, meski telah menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dua periode.

Menurut Jokowi, keputusan mengenai dukungan politik merupakan hak masing-masing partai dan harus dihormati.

"Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai," kata dia.

Pernyataan Denny dan Jokowi memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai polemik ijazah Gibran.

Jokowi melihat persoalan itu sebagai operasi politik untuk merusak reputasi, sedangkan Denny menilai perubahan aturan menjelang Pilpres 2024 justru perlu dipertanyakan dari sisi proses dan keadilan politik.* (cn/ad)

MEDAN — HiLo menggelar kegiatan lari bersama sejumlah komunitas di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Nutrihub Medan, Jalan Sei Besitang, Kecamatan Medan Petisah, ini sekaligus menjadi ajang peluncuran produk HiLo AM dan PM Protein.

Baca Juga:

• Kabut Asap Paksa Siswa di Medan Belajar dari Rumah, DPR Usul MBG Tetap Jalan

Acara diawali dengan aktivitas lari bersama.

Setelah itu, para peserta mendapat kesempatan untuk mengenal produk terbaru HiLo, yaitu HiLo AM dan PM Protein.

Peluncuran yang dikemas melalui kegiatan olahraga ini juga berlangsung secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, HiLo berupaya menjangkau komunitas yang memiliki ketertarikan terhadap gaya hidup sehat dan aktif.

Salah seorang peserta HiLo Runners, Frans Jacob, mengatakan kegiatan yang melibatkan komunitas lari memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman menarik melalui berbagai tema kegiatan.

"Kesempatan ini jadi cara mempererat hubungan para peserta satu sama lain, kegiatan launching HiLo dengan melibatkan peserta lari dapat menyatukan para komunitas lari," ujar Frans.

Menurut Frans, kegiatan semacam ini dapat menjadi ruang bagi anggota komunitas untuk saling mengenal sekaligus memperkuat hubungan di antara mereka.

Kolaborasi HiLo dengan komunitas lokal diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terus menjalani gaya hidup aktif dan sehat.

Melalui kegiatan lari bersama tersebut, HiLo turut memanfaatkan aktivitas komunitas sebagai sarana memperkenalkan produk sekaligus membangun interaksi dengan masyarakat yang memiliki minat terhadap olahraga.* (ad)

BINJAI — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap salah seorang peserta unjuk rasa yang beredar di media sosial.

Melalui akun resmi Instagram @satpolpp_kotabinjai, Satpol PP Kota Binjai menegaskan bahwa personel yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa mengedepankan sikap simpatik, humanis, dan komunikasi persuasif.

Baca Juga:

• Asap Karhutla Selimuti Binjai, PDIP dan BMI Turun Bagikan 500 Masker kepada Warga

"Dalam pelaksanaan tugas pengamanan aksi unjuk rasa, personil senantiasa mengedepankan sikap simpatik, humanis serta komunikasi persuasif guna menjaga situasi tetap aman, tertib dan kondusif," tulis pernyataan tersebut.

Satpol PP Kota Binjai juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional dan menghindari sikap arogan.

Institusi tersebut menegaskan tidak akan melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas, setiap personel disebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Satpol PP Kota Binjai turut menegaskan penghormatannya terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurut pernyataan tersebut, pendekatan yang mengutamakan dialog, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara tetap menjadi perhatian dalam pengamanan aksi.

Di akhir pernyataannya, Satpol PP Kota Binjai mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas kota dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Klarifikasi ini disampaikan di tengah beredarnya pemberitaan dugaan pemukulan terhadap peserta unjuk rasa.

Namun, pernyataan tersebut belum memuat penjelasan terperinci mengenai kronologi kejadian maupun hasil pemeriksaan khusus terkait dugaan kekerasan yang beredar di media sosial.

Karena itu, informasi mengenai peristiwa tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.* (ad)

JAKARTA — Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bepergian ke Malaysia untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nusron sebelumnya tidak menghadiri agenda pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan promosi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

Baca Juga:

• Empat Nelayan Diamankan di TPI Lampulo, Satresnarkoba Polresta Banda Aceh Temukan Barang Diduga Ganja dan Bekas Sabu

Boyamin mengungkapkan, berdasarkan penelusuran MAKI, Nusron diduga melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Batam pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Dari Batam, ia menyeberang menggunakan kapal feri ke Singapura, kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju Johor Bahru, Malaysia.

"Berdasarkan penelusuran kami, Nusron Wahid pada hari Rabu telah bepergian ke Malaysia. Diduga lewat Batam dan Singapura. Jadi, penerbangan dari Jakarta ke Batam, menyeberang pakai kapal feri ke Singapura, dari Singapura kemudian menyeberang ke Malaysia, yaitu Johor Bahru," ujar Boyamin kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Boyamin, Nusron sempat berkeliling di Johor Bahru menggunakan kendaraan dinas perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Ia kemudian disebut kembali menuju Singapura pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Boyamin mempertanyakan tujuan perjalanan dinas tersebut.

Ia menilai persoalan kebakaran hutan yang menjadi salah satu isu hubungan Indonesia-Malaysia bukan merupakan ranah utama Kementerian ATR/BPN.

"Sebenarnya ke Malaysia itu seperti apa, karena isu yang kita urus ini kan urusan kebakaran hutan, dan itu tugasnya menteri-menteri di luar Nusron. Nah, kalau Nusron ke Malaysia ngurus apa? Jadi ini nampaknya hanya sebagai upaya menghindari panggilan dari KPK," tutur Boyamin.

Dugaan tersebut merupakan penilaian Boyamin dan MAKI.

Belum ada konfirmasi dalam informasi yang disampaikan bahwa Nusron sengaja bepergian ke luar negeri untuk menghindari pemeriksaan.

Boyamin mendesak KPK bersikap tegas terhadap ketidakhadiran Nusron dalam pemeriksaan.

Ia meminta penyidik mempertimbangkan penerbitan surat perintah membawa apabila persyaratan hukum untuk tindakan tersebut terpenuhi.

Menurut Boyamin, KPK dapat menjemput Nusron ketika kembali ke Indonesia jika penyidik menilai langkah tersebut memiliki dasar hukum.

"KPK sebenarnya bisa langsung menerbitkan surat perintah membawa karena sudah dua kali mangkir. Seorang saksi bisa dijemput itu apabila dua kali mangkir kalau dengan alasan. Kalau tanpa alasan, ya sekali saja sudah langsung bisa dijemput. Untuk ini, saya meminta KPK untuk melakukan surat perintah membawa nanti untuk menyanggong di bandara misalnya. Nah, itu hari Senin mestinya gitu," tegas Boyamin.

Boyamin juga menyinggung pernyataan Nusron saat memimpin rapat internal bersama jajaran eselon satu dan eselon dua Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Menurut Boyamin, Nusron sebelumnya menyatakan ingin fokus menghadapi panggilan penyidik KPK.

Namun, berdasarkan penelusuran MAKI, Nusron justru diduga melakukan perjalanan ke luar negeri pada hari berikutnya.

KPK sebelumnya telah memanggil Nusron sebagai saksi untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Ketidakhadirannya menjadi perhatian MAKI yang meminta proses hukum tetap berjalan.

Pemanggilan Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan suap dalam pengurusan perpanjangan dan pemecahan HGB serta dugaan gratifikasi terkait pengurusan izin pertanahan dan promosi jabatan.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Dalam perkara ini, penyidik mengamankan barang bukti uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai yang disebut mencapai Rp106,3 miliar.

Uang tersebut ditemukan tersimpan di sejumlah koper dan kardus.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Dari unsur pejabat ATR/BPN, tersangka yang disebut adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Dari pihak swasta, KPK menetapkan Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi dan Rizal Pahlevi sebagai tersangka.

Empat tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Erwin, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta Muhammad Fakhry.

Mereka diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, termasuk sebagai pihak yang disebut-sebut menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

Penyidik memanggil Nusron untuk menggali informasi mengenai konstruksi perkara dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Namun, pemanggilan sebagai saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang menjadi tersangka atau terbukti terlibat dalam tindak pidana.

Desakan MAKI agar KPK mempertimbangkan langkah tegas menambah sorotan terhadap penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Di sisi lain, alasan perjalanan dinas Nusron dan tindak lanjut atas ketidakhadirannya perlu diklarifikasi melalui keterangan resmi pihak terkait.

KPK memiliki kewenangan melakukan tindakan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan mengenai pemanggilan ulang atau tindakan membawa saksi harus didasarkan pada prosedur dan persyaratan hukum, bukan semata-mata pada dugaan pihak luar.

Perkembangan kasus ini masih dinantikan, terutama terkait pemeriksaan Nusron dan upaya penyidik mengungkap dugaan aliran suap dalam pengurusan HGB serta promosi jabatan di lingkungan ATR/BPN.* (tb/ad)

JAKARTA — Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan semata-mata upaya menyerang pemerintah.

Menurut dia, mekanisme konstitusional tersebut justru dapat menjadi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menjelaskan persoalan secara terbuka kepada publik.

Baca Juga:

• Jokowi Mulai Bangun Panggung Politik Sendiri? Pengamat Ungkap Dua Faktor Perubahan Sikap Jokowi terhadap Prabowo

Usulan itu juga mencakup pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki persoalan yang mereka nilai perlu mendapat penjelasan.

Ray mengatakan hak angket dapat menjadi sarana untuk mengungkap persoalan yang selama ini diperdebatkan, termasuk polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

"Ya, karena sebetulnya forum angket itu memfasilitasi Pak Jokowi untuk mengungkap kebenaran yang ada pada dirinya gitu," kata Ray, Jumat (16/10/2026).

Ray juga membantah anggapan bahwa desakan penggunaan hak angket ditunggangi kepentingan politik tertentu untuk menjatuhkan reputasi pemerintah.

Ia justru menilai forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan secara transparan.

"Kalau mau ditunggangi kayaknya saya ditunggangi oleh Pak Jokowi deh. Kenapa gitu?"

"Ya, karena sebetulnya forum angket itu memfasilitasi Pak Jokowi untuk mengungkap kebenaran yang ada pada dirinya gitu loh kira-kira tuh."

"Salah satu tujuan angket itu memfasilitasi Pak Jokowi untuk mengungkap kebenaran adanya ijazah itu," tegas Ray.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya menanggapi wacana penggunaan hak angket DPR terkait polemik ijazah Gibran dan usulan pemakzulan wakil presiden tersebut.

Jokowi menyatakan hak angket merupakan hak konstitusional partai politik yang memiliki fraksi di DPR.

"Ya itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR."

"Semua fraksi yang ada di DPR itu hak konstitusional yang sudah diatur oleh konstitusi kita," ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Jokowi mengakui hak angket sebagai mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan.

Namun, pernyataan itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Jokowi mendukung atau menolak usulan angket terkait dokumen pendidikan Gibran.

Desakan penggunaan hak angket sebelumnya disampaikan sejumlah elemen masyarakat sipil yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, KIPP Indonesia, dan aktivis 98.

Pada Senin, 12 Oktober 2026, kelompok tersebut beraudiensi dengan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS di DPR.

Dalam pertemuan itu, mereka meminta DPR menggulirkan hak angket untuk menyelidiki polemik ijazah Gibran.

Ray menjelaskan, Aliansi Kolektif Sipil mendorong pembentukan pansus agar persoalan tersebut dapat ditelaah melalui mekanisme pengawasan parlemen.

Penyelidikan yang diusulkan, menurut Ray, mencakup persoalan syarat pendidikan Gibran serta proses yang berlangsung menjelang Pemilu 2024.

Kelompok tersebut juga menyebut kemungkinan persoalan itu berlanjut pada pembahasan pemakzulan, bergantung pada hasil dan proses konstitusional yang berlaku.

Ray menegaskan bahwa gerakan tersebut, menurutnya, tidak didasarkan pada permintaan pihak tertentu.

Ia menyebut keprihatinan terhadap dugaan kecurangan pemilu sebagai salah satu alasan mereka mendorong penyelidikan.

"Pada intinya kita punya kesamaan satu hal, bahwa segala yang berhubungan dengan kecurangan, keculasan, dalam pelaksanaan pemilu itu khususnya harus dibongkar dan dihentikan."

"Bukan buat siapa-siapa. Buat bangsa ini. Karena kita tidak ingin pemilu kita yang sudah dianggap demokratis itu justru pintu bagi orang untuk melakukan kecurangan dan menjadi pemimpin," kata Ray Rangkuti usai audiensi dengan Fraksi PKS, Senin (12/10/2026).

Aliansi Kolektif Sipil berencana melanjutkan audiensi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk menyampaikan tuntutan serupa.

Polemik pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas perkara yang berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Putusan itu menjadi salah satu latar belakang berlanjutnya perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Meski demikian, desakan hak angket masih berupa usulan politik yang harus melalui prosedur dan persyaratan di DPR.

Hak angket sendiri merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Apakah usulan tersebut akan berlanjut menjadi penyelidikan resmi bergantung pada proses di DPR.

Sementara itu, Ray Rangkuti menilai mekanisme tersebut dapat menjadi jalan untuk membuka persoalan yang diperdebatkan kepada publik.* (tb/ad)

BINJAI — DPC PDI Perjuangan Kota Binjai bersama Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Binjai membagikan 500 masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Aksi sosial tersebut dilakukan di sejumlah titik keramaian dan jalan protokol di Kota Binjai.

Baca Juga:

• Kabut Asap Paksa Siswa di Medan Belajar dari Rumah, DPR Usul MBG Tetap Jalan

Kegiatan tersebut dihadiri Muliadi Barus dan Erlina Wati dari DPC PDI Perjuangan Kota Binjai, serta Sekretaris BMI Kota Binjai, Hendrik Napitupulu, yang mewakili organisasi tersebut dalam kegiatan bersama.

Hendrik mengatakan, pembagian masker merupakan bentuk kolaborasi antara PDI Perjuangan dan BMI Binjai untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap.

"Kami dari DPC PDI Perjuangan dan BMI Binjai berkolaborasi untuk berbagi 500 masker. Ini sebagai langkah antisipasi karena asap sudah berada di Kota Binjai dan bisa mengganggu kesehatan masyarakat," ujar Hendrik.

Hendrik menambahkan, penggunaan masker penting sebagai salah satu upaya melindungi saluran pernapasan dari paparan asap, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Pengendara di jalan raya, anak-anak, dan masyarakat yang harus bekerja di luar rumah menjadi kelompok yang perlu memperhatikan perlindungan diri saat kondisi udara memburuk.

Sementara itu, Muliadi Barus menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat.

Menurut dia, kepedulian terhadap warga tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan politik, tetapi juga lewat aksi sosial dan perhatian terhadap lingkungan.

Pembagian 500 masker tersebut diharapkan dapat membantu warga mengurangi paparan langsung kabut asap ketika beraktivitas di luar rumah.

Melalui kegiatan tersebut, DPC PDI Perjuangan dan BMI Kota Binjai mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut.

Warga juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak dan menggunakan masker saat harus bepergian.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan, terutama pada saluran pernapasan.

Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan kondisi udara dan mengikuti imbauan dari pihak berwenang.

Aksi pembagian masker ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warga Binjai dalam menghadapi dampak kabut asap karhutla yang menjangkau kawasan permukiman dan jalan raya.* (ad)

JAKARTA — Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Hendri, perubahan tersebut diduga berkaitan dengan dinamika hubungan politik keduanya serta polemik ijazah yang turut menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Prabowo Genap Berusia 75 Tahun, Kemensetneg: Semoga Dikaruniai Kekuatan dalam Memimpin

Pertama, kemungkinan Jokowi merasa tidak lagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik strategis.

Kedua, polemik ijazah yang awalnya menyangkut dirinya dan kemudian berkembang menjadi persoalan dokumen pendidikan Gibran.

"Selama sepuluh tahun lebih, Pak Jokowi selalu berada di pusat keputusan politik. Sekarang, kalau ia merasa tidak lagi diajak bicara soal langkah-langkah besar, wajar kalau Pak Jokowi mulai mencari ruang politiknya sendiri," kata Hensa dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Hensa, tokoh politik yang merasa kehilangan ruang dalam pengambilan keputusan dapat terdorong menentukan langkah politik secara mandiri.

Dalam konteks Jokowi, ia menilai mantan presiden tersebut berpotensi membangun panggung politik baru ketimbang mengambil sikap pasif.

"Saya melihat Pak Jokowi memilih membangun panggung baru, bukan diam. PSI adalah kendaraan politik yang paling dekat dan paling masuk akal untuk itu," ujarnya.

Penilaian Hensa muncul di tengah perkembangan keterlibatan Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada September 2026, Jokowi memperlihatkan posisinya sebagai bagian dari partai tersebut.

Keterlibatan itu menjadi salah satu hal yang disoroti dalam pembahasan mengenai arah politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Namun, menurut Hensa, langkah tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Jokowi telah memutus hubungan politik dengan Prabowo.

Keberadaan Jokowi di PSI dapat dibaca sebagai upaya membangun jalur politik sendiri di tengah dinamika nasional.

Meski demikian, langkah tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pertentangan terbuka dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hensa menilai perasaan tidak lagi dilibatkan dalam keputusan strategis berpotensi menjadi salah satu pertimbangan Jokowi untuk memperkuat ruang politiknya sendiri.

Faktor lain yang disoroti Hensa adalah polemik ijazah Jokowi yang kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Menurut Hensa, persoalan tersebut berpotensi memengaruhi cara Jokowi merespons perkembangan politik.

Terlebih, polemik itu tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga putranya yang kini menjabat wakil presiden.

"Isu ijazah ini sudah bukan lagi soal pribadi Pak Jokowi. Begitu merembet ke anaknya, apalagi anaknya kini menjabat wakil presiden, wajar kalau Pak Jokowi merasa harus pasang badan dan tampil lebih keras," tutur Hensa.

Polemik dokumen pendidikan Gibran turut menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait gugatan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Perkembangan itu memperpanjang perdebatan publik mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Meski demikian, dugaan hubungan antara polemik ijazah dan perubahan sikap politik Jokowi terhadap Prabowo masih merupakan analisis Hensa, bukan pernyataan yang telah dikonfirmasi Jokowi.

"Orang yang terus diserang lama-lama akan berhitung, daripada menunggu lebih baik maju duluan. Bisa jadi itulah yang sedang kita lihat dari sikap Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo sekarang," lanjut Hensa.

Meski menilai ada kemungkinan perubahan sikap, Hensa tidak menyimpulkan bahwa Jokowi telah memutuskan untuk berseberangan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, Jokowi sejauh ini masih menunjukkan dukungan terhadap pasangan tersebut.

Namun, perkembangan langkah politiknya bersama PSI perlu dicermati untuk melihat arah politik berikutnya.

"Jokowi memang sejauh ini masih mendukung Prabowo-Gibran. Tapi melihat langkahnya sekarang, saya melihat Jokowi mungkin juga sudah mulai mempertimbangkan rencana lain. Dilihat saja apa yang akan ia lakukan bersama PSI nantinya," pungkasnya.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa hubungan politik antartokoh tidak selalu dapat disimpulkan hanya dari kedekatan sebelumnya atau dukungan dalam pemilu.

Perubahan strategi, komunikasi politik, dan respons terhadap persoalan yang berkembang juga dapat memengaruhi arah hubungan mereka.

Hingga kini, penilaian mengenai perubahan sikap Jokowi terhadap Prabowo tersebut masih sebatas pandangan pengamat.

Arah hubungan politik keduanya perlu dicermati melalui pernyataan dan tindakan yang dapat diverifikasi.* (tb/ad)

JAKARTA — Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-75 kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Ucapan yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemensetneg.ri itu disertai doa agar Prabowo senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan dalam memimpin Indonesia.

Baca Juga:

• Dua Kali Mangkir dari Panggilan KPK, Kini Nusron Wahid Absen di Pertemuan Kabinet Prabowo: Ke Mana Dia?

Pemerintah juga diharapkan konsisten mewujudkan berbagai cita-cita nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Di hari yang istimewa ini, kami mendoakan semoga Bapak Presiden senantiasa dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan dalam memimpin jalan 'Transformasi Bangsa'," tulis Kemensetneg dikutip dari akun Instagram @kemensetneg.ri, Sabtu.

Dalam unggahan itu, Kemensetneg turut menyisipkan lagu Selamat Ulang Tahun yang dipopulerkan grup band Jamrud.

Selain menyampaikan ucapan selamat, Kemensetneg mendoakan agar setiap langkah kepemimpinan Prabowo senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemerintah juga berharap agenda pembangunan nasional terus berjalan untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri.

Hal itu mencakup penguatan sektor pangan, energi, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

"Semoga setiap gerak nyata dan langkah kepemimpinan Bapak senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, terus konsisten mewujudkan cita-cita bangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi, hingga kesejahteraan yang merata, agar Indonesia tegak berdiri di atas kakinya sendiri," tulis Kemensetneg.

Kemensetneg menutup pesan tersebut dengan harapan agar Prabowo terus mengabdi dan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Selamat bertambah usia, Bapak Presiden. Teruslah mengabdi dan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia!" tulis Kemensetneg.

Prabowo Lahir pada 17 Oktober 1951

Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951.

Ia merupakan putra pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar.

Ayahnya dikenal sebagai ekonom yang pernah menjabat Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Indonesia.

Prabowo memiliki perjalanan panjang di dunia militer, politik, dan bisnis.

Pada 20 Oktober 2024, ia resmi menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Memasuki usia ke-75, ucapan Kemensetneg menyoroti harapan agar kepemimpinan Prabowo dapat terus mendorong pembangunan nasional, memperkuat kemandirian Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (km/ad)

BANDA ACEH — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Banda Aceh mengamankan empat pria yang berprofesi sebagai nelayan dalam operasi pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Sabtu, 17 Oktober 2026, dini hari.

Keempat pria tersebut masing-masing berinisial FA (40), warga Kecamatan Seunudon, Aceh Utara; HS (43), warga Kecamatan Nisam, Aceh Utara; AS (38), warga Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar; dan MI (34), warga Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen.

Baca Juga:

• Polres Aceh Selatan Ungkap Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi, 640 Liter Disita dan Satu Pria Diamankan

Polisi menemukan satu plastik putih berisi ranting dan biji yang diduga ganja serta satu plastik bekas sabu di dalam kapal tersebut.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho, melalui Kepala Satresnarkoba, Kompol Fandi Ba'u, mengatakan penindakan itu merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk penegakan hukum terkait narkoba.

Operasi tersebut juga menjadi bagian dari rencana pemberantasan dan pemulihan kawasan rawan penyalahgunaan narkoba di sejumlah gampong dalam wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

"Patroli ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka penegakan hukum sekaligus upaya pemberantasan dan pemulihan kawasan yang menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba," demikian penjelasan Kasatresnarkoba.

Operasi gabungan berlangsung pada pukul 02.00 hingga 05.00 WIB. Petugas menyasar sejumlah lokasi di Kecamatan Baiturrahman dan Kuta Alam.

Tim yang dipimpin langsung oleh Kompol Fandi Ba'u itu melibatkan Kanit I dan Kanit II Satresnarkoba, Kasubnit Opsnal, personel Opsnal Satresnarkoba, serta anggota Patroli Kota dari Satuan Samapta Polresta Banda Aceh.

Sebelum menuju TPI Lampulo, petugas lebih dahulu menyisir bekas Terminal Labi-Labi di Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman.

Namun, di lokasi tersebut, polisi tidak menemukan aktivitas masyarakat yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Petugas kemudian melanjutkan patroli ke kawasan TPI Lampulo.

Di sana, polisi memeriksa sejumlah warung kopi yang dicurigai berpotensi menjadi lokasi transaksi atau penyalahgunaan narkotika.

"Saat menyisir lorong belakang salah satu warung kopi, petugas menemukan tempat duduk yang diduga tempat berkumpulnya para terduga pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika, saat itu petugas menemukan sebuah botol minuman merek Sprite yang tutupnya telah dilubangi pada dua bagian dan dipasangi pipet." tutur Kompol Fandi.

Meski menemukan botol yang telah dimodifikasi tersebut, petugas tidak menemukan kaca pirex. Polisi juga belum dapat memastikan siapa pemilik benda itu.

Setelah memeriksa kawasan warung kopi, tim gabungan bergerak ke pinggir laut, tepatnya di deretan kapal yang bersandar di pangkalan TPI Lampulo.

Petugas memeriksa sejumlah kapal hingga menemukan satu kapal yang dinilai mencurigakan.

Dari kapal tersebut, polisi mengamankan empat pria dan menemukan barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Menurut Fandi, berdasarkan pemeriksaan awal, keempat pria itu mengaku pernah menggunakan narkoba.

Namun, mereka tidak mengakui kepemilikan barang yang ditemukan di dalam kapal.

"Keempat orang tersebut tidak mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan petugas di dalam kapal," jelas Kompol Fandi lagi.

Polisi masih mendalami keterkaitan masing-masing pria dengan temuan tersebut.

Karena belum ada pengakuan mengenai kepemilikan barang, penyidik perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab.

Keempat pria bersama barang yang ditemukan kemudian dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

Kompol Fandi mengatakan penyidik telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, termasuk melengkapi administrasi penyidikan dan menggelar perkara untuk menentukan tindak lanjut penanganan kasus.

Polisi juga merencanakan pemeriksaan urine terhadap keempat pria tersebut guna mengetahui ada atau tidaknya indikasi penggunaan narkotika.

Selain penegakan hukum, Polresta Banda Aceh membuka kemungkinan penanganan melalui rehabilitasi bagi pihak yang memenuhi persyaratan.

Penentuan kelayakan rehabilitasi akan dilakukan melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT), berdasarkan hasil pemeriksaan dan asesmen.

"Kepemilikan barang yang ditemukan di dalam kapal masih dalam pendalaman. Hasil pemeriksaan urine maupun keputusan terkait rehabilitasi akan disampaikan nantinya," sambung Kasatresnarkoba.

Polresta Banda Aceh menyatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, terutama di kawasan yang menjadi sasaran program pemberantasan dan pemulihan narkoba.

Hingga pemeriksaan lanjutan selesai, kepemilikan barang yang ditemukan di kapal dan keterlibatan masing-masing pria masih dalam pendalaman polisi.* (ad)

BOGOR — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak menghadiri pertemuan tertutup jajaran kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2026) malam.

Ketidakhadiran Nusron disebut karena agenda perjalanan dinas ke luar negeri.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan bahwa pihak Nusron telah mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan yang dijadwalkan pada 14 Oktober 2026.

Menurut Taufik, surat tersebut menyebut adanya agenda dinas ke Malaysia yang bertepatan dengan jadwal pemeriksaan.

"Terhadap NW, betul bahwa tanggal 14 (Oktober) kemarin sebetulnya sudah sesuai dengan panggilan penyidik, tapi kemudian ada surat dari yang bersangkutan untuk melakukan penundaan," kata Taufik.

Sebelumnya, Nusron juga tidak memenuhi panggilan pertama penyidik pada Rabu (7/10/2026).

Saat itu, ketidakhadirannya disebut karena agenda kegiatan yang berlangsung bersamaan.

KPK kini menganalisis alasan ketidakhadiran Nusron untuk menentukan langkah selanjutnya.

Penyidik akan menilai apakah alasan penundaan pemeriksaan tersebut dapat diterima atau justru memerlukan tindakan lanjutan.

"Itu akan dianalisis oleh tim penyidik, apakah alasan tersebut patut dan wajar. Hasil evaluasi menentukan apakah diterapkan panggilan kedua atau dilakukan penjadwalan ulang (reschedule)," lanjut Taufik.

Keterangan Nusron dinilai penting untuk membantu penyidik memahami rangkaian perkara secara menyeluruh.

Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Hingga saat ini, ketidakhadiran Nusron tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan atau kesalahan dalam perkara.

Statusnya dalam proses penyidikan yang disebutkan adalah sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik membutuhkan keterangan Nusron untuk memperjelas konstruksi perkara, termasuk dugaan keterlibatan pejabat atau pihak lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pembukaan blokir HGB lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Penyidikan juga mencakup dugaan jual-beli jabatan yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Keterangan dari Saudara NW dibutuhkan penyidik guna menerangkan konstruksi utuh perkara ini, sehingga penyidik bisa melakukan analisis apakah masih ada pihak lain yang punya peran signifikan selain tersangka yang sudah ditetapkan," jelas Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni:

Lampri (LMP) — Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.
Sontang Coin Manurung (SON) — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
Adrianto Pitojo Adi (ADR) — Direktur Utama PT Summarecon Tbk.
Arif Sugiyanto (ARF).
Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ).
Rizal Pahlevi (LEV) — pihak swasta.
Erwin (ERW).
Muhammad Fakhry (MF).

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap peran masing-masing pihak dan melengkapi bukti dalam perkara tersebut.

Penetapan tersangka tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketidakhadiran Nusron juga mendapat perhatian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Ia menyoroti dugaan rute perjalanan Nusron menuju Malaysia ketika bertepatan dengan jadwal pemeriksaan KPK.

Menurut dugaan MAKI, Nusron bertolak dari Jakarta menuju Batam pada Rabu (14/10/2026), kemudian menyeberang melalui jalur laut ke Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Johor Bahru, Malaysia.

Informasi mengenai rute perjalanan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan MAKI dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi secara independen.

Boyamin meminta KPK bersikap tegas apabila saksi yang dipanggil secara sah kembali tidak hadir tanpa alasan yang dinilai patut.

"Seorang saksi bisa dijemput apabila dua kali mangkir tanpa alasan patut. Kami mendorong KPK mengeluarkan surat perintah membawa dan bersiap di bandara saat yang bersangkutan tiba kembali di Indonesia," ujar Boyamin, Sabtu (17/10/2026).

Permintaan MAKI tersebut menjadi bagian dari sorotan terhadap penanganan perkara HGB Summarecon.

Namun, keputusan mengenai pemanggilan lanjutan atau tindakan hukum terhadap saksi tetap berada pada kewenangan penyidik berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan hukum.

KPK kini perlu menentukan langkah berikutnya setelah menilai alasan penundaan pemeriksaan Nusron.

Keterangan saksi tersebut diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas rangkaian dugaan suap pengurusan HGB serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.* (tm/ad)

ACEH SELATAN — Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Selatan, Polda Aceh, mengungkap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial KL, 46 tahun, serta menyita 640 liter solar dan dua unit mobil yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM.

Baca Juga:

• Singapura Identifikasi 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Nama-namanya

Polisi menyatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran.

Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal Iptu Bagus Pribadi menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah Tim Unit 2 dan Unit Opsnal melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan solar subsidi.

Tim yang dipimpin Ipda Agus Mulyadi kemudian menghentikan sebuah kendaraan yang dicurigai mengangkut BBM bersubsidi di Jalan Nasional, Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan.

"Tim Opsnal berhasil mengamankan satu unit mobil Kia Travello yang dilengkapi tangki minyak modifikasi di Jalan Nasional, tepatnya di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh KL, yang diketahui baru selesai mengisi solar di SPBU PT Fajarna Sabe Labuhanhaji," jelas Bagus.

Berdasarkan pemeriksaan awal, KL mengaku solar tersebut rencananya akan dijual kepada pihak PT BHS di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Menindaklanjuti informasi itu, pada Sabtu, 17 Oktober 2026, petugas memeriksa lokasi penyimpanan BBM yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Di lokasi, polisi menemukan 20 jeriken berisi solar dengan perkiraan volume masing-masing 32 liter.

Dengan demikian, total solar yang ditemukan diperkirakan mencapai 640 liter.

Polisi juga mengamankan satu unit mobil Kia Travello lainnya yang, berdasarkan pengakuan terduga pelaku, turut digunakan untuk mengangkut solar tersebut.

Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 20 jeriken berisi solar, dua unit mobil Kia Travello, dua lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK), satu unit telepon genggam, serta dua kartu MyPertamina.

"Barang bukti yang diamankan meliputi 20 jeriken berisi solar, dua unit mobil Kia Travello, dua lembar STNK kendaraan, satu unit telepon genggam, serta dua kartu MyPertamina. Terduga pelaku beserta seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

Polisi menyatakan KL disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Meski demikian, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada KL harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Bagus menegaskan, Polres Aceh Selatan akan terus melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ia mengingatkan bahwa BBM subsidi ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sehingga distribusinya perlu diawasi.

"Kami berkomitmen menindak setiap penyalahgunaan BBM subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan. BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sehingga penyalurannya harus tepat sasaran. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat agar tidak menyalahgunakan BBM subsidi dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas tersebut," demikian, tegas Bagus Pribadi.

Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk dugaan rencana penjualan solar kepada pihak lain.

Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan asal BBM, tujuan penyaluran, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.* (ad)

MEDAN — Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sejumlah daerah akibat kabut asap memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai program tersebut tetap dapat berjalan meskipun siswa belajar dari rumah, salah satunya dengan menyediakan opsi bagi orang tua untuk mengambil makanan ke sekolah.

Baca Juga:

• Singapura Identifikasi 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Nama-namanya

Yahya mengingatkan pemerintah agar mengkaji secara mendalam kebijakan penghentian sementara MBG ketika sekolah menerapkan PJJ.

Menurut dia, keputusan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan gizi siswa sekaligus keberlangsungan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menilai penghentian program dalam jangka waktu yang tidak menentu berpotensi mengganggu pemenuhan asupan gizi anak sekolah.

Karena itu, diperlukan mekanisme yang disepakati agar penyaluran makanan tetap dapat dilakukan tanpa menambah beban orang tua.

"Perlu dicarikan solusi yang bijak dan pola dan makanisme yang disepakati agar program MBG tetap bisa dijalankan," ujarnya.

Sementara itu, seluruh sekolah di Kota Medan menerapkan pembelajaran jarak jauh pada 16–21 Oktober 2026.

Kebijakan ini berlaku bagi satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Penerapan PJJ dilakukan untuk melindungi siswa dari risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan juga meminta siswa, guru, dan tenaga kependidikan menggunakan masker serta menghentikan sementara kegiatan belajar di luar ruangan.

Kepala Disdikbud Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Sumatera Utara mengenai penanganan dampak kabut asap.

"Kebijakan tersebut diterapkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait penanganan dampak kabut asap" kata Kadis Pendidikan, A Barli, Jumat (16/10/2026).

Ketentuan penggunaan masker juga dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 400.3.5/9753 tentang Penggunaan Masker bagi Warga Satuan Pendidikan.

"Sudah ada Surat Edaran. Sesuai instruksi Pak Wali, kita telah mengeluarkan surat edaran penggunaan masker bagi seluruh warga di satuan pendidikan. Artinya, penggunaan masker bukan hanya diimbau kepada para siswa, tetapi juga guru dan warga satuan pendidikan lainnya," katanya.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sekaligus menjaga kesehatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan selama kualitas udara memburuk.

Disdikbud Kota Medan menetapkan tujuh ketentuan yang harus dipatuhi satuan pendidikan selama PJJ berlangsung.

Pertama, PJJ diberlakukan bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, selama 16–21 Oktober 2026.

Kedua, pihak sekolah diminta mengimbau orang tua atau wali murid untuk mengawasi anak-anak agar tetap berada di rumah selama jam belajar serta mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Ketiga, kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan platform digital atau media komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan masing-masing sekolah.

Keempat, guru diminta memberikan materi pembelajaran secara proporsional dan tidak membebani siswa dengan tugas secara berlebihan.

Kelima, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk mengelola pelaksanaan PJJ secara daring.

Namun, pegawai dengan penyakit penyerta atau kondisi kesehatan rentan diperbolehkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Keenam, kepala sekolah wajib memantau, mengawasi, dan melaporkan pelaksanaan PJJ secara berkala kepada Kepala Disdikbud Kota Medan.

Ketujuh, kebijakan PJJ akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan arahan pihak berwenang.

Informasi mengenai kemungkinan perpanjangan PJJ atau kembalinya kegiatan belajar tatap muka akan disampaikan kemudian, berdasarkan hasil evaluasi kondisi udara.

Usulan Yahya Zaini agar orang tua mengambil makanan MBG ke sekolah menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ketika kegiatan belajar dilakukan dari rumah.

Namun, penerapannya perlu memperhatikan keamanan makanan, waktu pengambilan, jarak tempat tinggal siswa, serta kemampuan orang tua untuk datang ke sekolah.

Skema tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi keluarga yang tidak memiliki waktu atau sarana untuk mengambil makanan.

Karena itu, mekanisme penyaluran perlu disesuaikan agar tujuan pemenuhan gizi anak tetap tercapai tanpa menimbulkan kesulitan baru bagi keluarga.

Di tengah penerapan PJJ akibat kabut asap, pemerintah menghadapi dua kebutuhan yang harus berjalan seimbang, yakni melindungi kesehatan siswa dan menjaga keberlanjutan pemenuhan gizi mereka.* (tm/ad)

SINGAPURA — Pemerintah Singapura mengidentifikasi tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas negara.

Pemerintah Singapura meminta perusahaan-perusahaan tersebut mengambil langkah pemadaman dan pencegahan kebakaran berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA).

Baca Juga:

• Bansos PKH Terhenti karena Anak Terindikasi Judol, Pemko Medan Jelaskan Solusinya

Dikutip dari The Straits Times pada Sabtu, 17 Oktober 2026, pengumuman itu merupakan bagian dari upaya Singapura menangani dampak kabut asap yang melintasi perbatasan negaranya.

Daftar perusahaan tersebut diterbitkan oleh Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA).

Pemerintah Singapura menyatakan penyelidikan awal menunjukkan sebagian kabut asap yang dialami negara itu berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia.

"Investigasi kami sejauh ini menunjukkan bahwa sebagian kabut asap yang dialami di Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia," kata Fu.

Daftar 7 Perusahaan yang Diidentifikasi Singapura

Berikut tujuh perusahaan yang disebut dalam pengumuman Pemerintah Singapura:

PT Bumi Andalas Permai
PT Bumi Mekar Hijau
PT Paramitra Mulia Langgeng
PT Sumatera Alam Anugerah
PT SBA Wood Industries
PT Hutan Lestari Raya
PT Bangkanesia

Pemerintah Singapura meminta perusahaan-perusahaan tersebut mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk menangani api di area yang menjadi perhatian.

Mereka juga diwajibkan menghentikan aktivitas pembakaran.

Identifikasi tersebut merupakan bagian dari proses penanganan kabut asap lintas negara.

Penyebutan nama perusahaan dalam pengumuman itu tidak dengan sendirinya berarti seluruh perusahaan telah terbukti bersalah melakukan pembakaran hutan dan lahan.

NEA juga membuka kemungkinan menerbitkan surat serupa kepada perusahaan lain jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam kebakaran yang berdampak pada kualitas udara Singapura.

"Kami akan terus memantau situasi dan tanggapan perusahaan terhadap surat-surat tersebut, jika memang diperlukan," ujarnya.

Grace Fu mengatakan Pemerintah Singapura dapat mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut terhadap perusahaan yang berkaitan dengan kabut asap lintas batas.

Opsi yang disebut mencakup penjatuhan denda hingga pengajuan tuntutan hukum, meskipun keputusan tersebut masih dalam tahap pertimbangan.

Singapura juga menyatakan akan mengevaluasi penanganan kasus ini untuk memperbaiki proses penegakan hukum pada masa mendatang.

"Kita harus berusaha melindungi warga Singapura dan melakukan segala sesuatu yang masih berada dalam kendali kita untuk memberikan hasil terbaik bagi Singapura, meskipun upaya itu mungkin tidak terlalu efektif," tegasnya.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Singapura berupaya menggunakan perangkat hukum yang dimilikinya untuk menangani dampak pencemaran udara yang diduga berasal dari kebakaran di luar wilayah negaranya.

Di tengah langkah penegakan hukum tersebut, Singapura menyatakan tetap siap membantu Indonesia menangani karhutla.

Fu mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, pada bulan sebelumnya mengenai kemungkinan bantuan.

"Kami memahami bahwa kondisi yang mereka hadapi cukup rumit, dan kami siap membantu sejauh yang kami bisa," katanya.

Fu mengaku kembali menghubungi Jumhur pada Jumat, 16 Oktober 2026. Namun, menurut dia, belum ada tanggapan yang diterima hingga saat itu.

Singapura menyatakan siap memberikan bantuan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan Indonesia, termasuk melalui teknologi modifikasi cuaca atau penyemaian awan.

"Saya belum terima tanggapan darinya, tetapi kami siap memberikan bantuan yang dinilai sesuai oleh Indonesia dan akan terus menjalin komunikasi dengan mereka," ujarnya.

Teknologi modifikasi cuaca dapat digunakan untuk membantu upaya penanganan karhutla dalam kondisi tertentu.

Namun, efektivitasnya bergantung pada kondisi atmosfer, ketersediaan awan yang sesuai, serta situasi kebakaran di lapangan.

Selain Singapura, Malaysia menyatakan telah menawarkan bantuan untuk memadamkan karhutla yang menimbulkan kabut asap di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Malaysia masih menunggu respons resmi Indonesia atas tawaran tersebut.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan negaranya menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan personel untuk membantu operasi pemadaman di wilayah terdampak.

Menurut Ahmad Zahid, tawaran tersebut disampaikan saat kunjungan resminya ke Jakarta pada September 2026.

Dalam kunjungan itu, ia bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia (Nadma) bersama Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah menyurati mitra mereka di Indonesia mengenai tawaran bantuan tersebut.

"Penawaran itu kami lakukan dengan tulus, tetapi belum ada respons terhadap tawaran kami untuk membantu mereka," kata Ahmad Zahid pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Ia mengatakan Malaysia memilih berprasangka baik dan menganggap Indonesia mungkin tidak membutuhkan bantuan yang ditawarkan.

Identifikasi tujuh perusahaan oleh Singapura dan tawaran bantuan dari Malaysia memperlihatkan bahwa dampak karhutla di Indonesia menjadi perhatian negara-negara tetangga.

Kabut asap lintas batas bukan hanya persoalan kebakaran di lokasi kejadian, tetapi juga menyangkut kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan hubungan antarnegara.

Penanganan masalah ini membutuhkan pemadaman di lapangan, pencegahan kebakaran berulang, penegakan hukum berdasarkan bukti, serta koordinasi regional.

Di sisi lain, dugaan terhadap perusahaan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan proses hukum yang sesuai agar pertanggungjawaban ditetapkan berdasarkan bukti.* (tm/ad)

MEDAN — Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima keluarga Rosmina, warga Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, terhenti setelah anak laki-lakinya terdeteksi terlibat judi online (judol).

Rosmina pun meminta bantuan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar keluarganya dapat kembali diusulkan sebagai penerima bantuan sosial.

Baca Juga:

• Warga Bayar Iuran Sampah Rp27.500 Masih Diminta Uang Ekstra, Rico Waas: Oknum Pungli Kita Copot dan Pecat!

Ia berharap penghentian bantuan yang berkaitan dengan aktivitas anaknya tidak membuat anggota keluarga lain, terutama anak perempuannya yang masih bersekolah, kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.

Rosmina juga meminta agar anak laki-lakinya dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK) sehingga anggota keluarga lain dapat diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Keluarga Rosmina saat ini menghadapi tekanan ekonomi.

Suaminya baru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kini berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengumpulkan barang bekas.

Terhentinya bantuan PKH semakin menambah beban keluarga tersebut.

Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka juga harus memikirkan biaya pendidikan anak yang masih bersekolah.

Dalam kondisi itu, Rosmina berharap pemerintah dapat menjelaskan langkah yang harus ditempuh agar keluarganya kembali berpeluang menerima bantuan sosial.

Menanggapi aduan tersebut, Rico Waas meminta Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti menjelaskan prosedur yang dapat ditempuh keluarga Rosmina.

Khoiruddin menyampaikan bahwa keluarga yang terdampak masih dapat mengajukan perbaikan data sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, pengajuan tersebut harus memenuhi persyaratan dan melalui proses verifikasi.

Langkah yang dijelaskan antara lain menutup rekening bank yang digunakan untuk aktivitas terkait judi online, menonaktifkan akun dompet digital seperti GoPay atau DANA, serta membuat surat pernyataan.

Setelah itu, keluarga dapat melapor melalui kantor kelurahan agar data mereka diperbarui dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Perbaikan data menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kondisi keluarga tercatat sesuai keadaan sebenarnya.

Meski demikian, proses pembaruan data tidak serta-merta membuat bantuan langsung kembali disalurkan.

Khoiruddin juga menjelaskan bahwa pemisahan Kartu Keluarga dapat menjadi salah satu opsi agar anggota keluarga yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan kembali sebagai penerima bantuan sosial.

Namun, pemisahan KK bukan jaminan bantuan PKH akan kembali diterima.

Kelayakan penerima tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan dan hasil verifikasi data.

Ia menegaskan, keputusan akhir mengenai kelayakan penerima bantuan berada di tangan Kementerian Sosial, bukan pemerintah daerah.

Selain melalui pembaruan data di SIKS-NG, pengajuan juga dapat dilakukan melalui mekanisme usul sanggah atau aplikasi Perlinsos.

Kasus yang dialami keluarga Rosmina menunjukkan pentingnya memahami prosedur ketika bantuan sosial terhenti akibat persoalan data atau indikator tertentu yang berkaitan dengan anggota keluarga.

Warga yang menghadapi kondisi serupa dapat meminta penjelasan kepada kelurahan atau Dinas Sosial setempat mengenai alasan penghentian bantuan, dokumen yang dibutuhkan, dan mekanisme pengajuan perbaikan data.

Pengajuan kembali tetap bergantung pada hasil verifikasi dan keputusan pihak berwenang.

Karena itu, keluarga perlu memastikan data yang disampaikan benar dan mengikuti prosedur yang berlaku.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memerintahkan Inspektorat Kota Medan memeriksa seluruh kecamatan dan kelurahan, terutama di Kecamatan Medan Baru, menyusul laporan warga mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengangkutan sampah.

Rico menegaskan, petugas yang terbukti meminta uang tambahan di luar ketentuan akan dikenai tindakan tegas, termasuk pencopotan jabatan hingga pemecatan.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

Aduan mengenai dugaan pungli itu disampaikan Rotua, warga Kelurahan Merdeka.

Ia mengaku harus membayar uang tambahan agar sampah hasil penebangan tanaman di rumahnya diangkut petugas, meskipun dirinya telah membayar iuran bulanan sebesar Rp27.500.

Rotua mempertanyakan dasar aturan yang digunakan petugas truk sampah untuk meminta uang tambahan di pangkalan.

Menurut dia, pungutan tersebut menambah beban warga di luar iuran rutin yang sudah dibayarkan setiap bulan.

"Truk sampah di pangkalan meminta uang ekstra. Jadi kami terbebani. Kalau sampah kami mau diangkat, kami harus memberikan uang ekstra di luar uang bulanan yang sudah kami bayar Rp27.500 per bulan. Pertanyaannya, apakah memang itu peraturannya, Pak?" ujar Rotua.

Laporan tersebut menjadi perhatian Rico Waas.

Ia meminta Inspektorat menelusuri dugaan pungutan tambahan itu untuk memastikan apakah tindakan petugas sesuai dengan ketentuan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Medan.

Rico meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kecamatan dan kelurahan, tetapi juga petugas terkait di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan.

Pemeriksaan diminta menjangkau pihak lain yang berkaitan dengan layanan pengangkutan sampah.

Ia menegaskan, penindakan akan dilakukan apabila dugaan pungutan di luar ketentuan terbukti berdasarkan bukti dan keterangan saksi.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan kebersihan berjalan sesuai aturan dan masyarakat tidak dibebani biaya tambahan yang tidak memiliki dasar ketentuan.

Meski demikian, dugaan pungli tersebut masih perlu ditelusuri melalui pemeriksaan.

Penindakan terhadap petugas akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.

Sebelum kegiatan Sapa Warga berlangsung, pemerintah setempat bersama masyarakat menggelar gotong royong untuk membersihkan aliran drainase di kawasan tersebut.

Hujan deras yang mengguyur wilayah itu tidak menghentikan kegiatan.

Acara yang semula direncanakan berlangsung di luar ruangan akhirnya dipindahkan ke dalam ruangan karena kondisi cuaca.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, yang juga menjabat Inspektur Kota Medan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Citra Effendi Capah, sejumlah pimpinan perangkat daerah, Camat Medan Baru Frans Seno R.H. Siahaan, para lurah, serta kepala lingkungan.

Pemeriksaan yang diperintahkan Rico Waas diharapkan dapat memperjelas dugaan pungutan tambahan dalam pengangkutan sampah sekaligus memastikan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan berjalan transparan dan sesuai ketentuan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan di Jalan Flamboyan Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Dalam kegiatan Open House Sekolah Rakyat Permanen Tahun Ajaran 2026/2027, Rico menyapa para siswa yang kembali memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Baca Juga:

• Tiga Nelayan Diamankan dalam Operasi Narkoba di Batu Bara, Polisi Temukan Catatan Penjualan

Program ini diresmikan secara virtual oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan terhubung dengan 182 titik di seluruh Nusantara.

Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, anak putus sekolah, serta mereka yang menghadapi keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, program Sekolah Rakyat disebut telah menaungi lebih dari 44.000 anak di berbagai wilayah Indonesia.

Kisah Nia dan Danu, Anak Medan Belawan yang Kembali Bersekolah

Di hadapan para peserta, Rico Waas membagikan kisah dua anak asal Kecamatan Medan Belawan, yakni Nia dan Danu.

Keduanya memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan meski menghadapi keterbatasan ekonomi keluarga.

Danu yang berusia 9 tahun sebelumnya tidak bersekolah karena kondisi keuangan keluarganya.

Sementara itu, Nia sempat mengenyam pendidikan sebelum kemudian mendapatkan kesempatan melalui Sekolah Rakyat.

Kehadiran program tersebut menjadi jalan bagi keduanya untuk kembali mengejar cita-cita.

Saat ditanya mengenai impian mereka di masa depan, Nia menjawab ingin menjadi tentara, sedangkan Danu bercita-cita menjadi wali kota.

Rico berharap Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

"Kita mendoakan Sekolah Rakyat ini terus bisa maju dan memajukan anak-anak seperti Nia dan Danu. Insya Allah dengan dukungan dan dorongan dari kita semua, anak-anak kita ini bisa mencapai cita-cita yang mereka impikan," ungkap Rico Waas optimis.

Menurut Rico, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Program ini juga berperan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemampuan anak-anak untuk membangun masa depan.

Ia menilai pendidikan yang disertai pembinaan karakter dapat membantu anak-anak meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang untuk memutus rantai kemiskinan dalam keluarga.

Rico juga meminta para siswa belajar dengan tekun dan menjaga hubungan baik dengan teman-teman mereka.

Ia turut mengingatkan pihak sekolah agar memberikan perhatian serta pendampingan kepada para siswa.

"Saya berpesan kepada anak-anak ku semua agar belajar dengan tekun, menjaga kedisiplinan, serta membangun pertemanan yang baik, sekaligus saya juga minta kepala sekolah agar menjaga dan membimbing anak-anak didik ini dengan sepenuh hati," pesan Rico Waas.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.

Program tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya negara menjalankan amanat Pasal 34 UUD 1945 mengenai pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Saifullah menyebut pendekatan rehabilitasi sosial dalam program Sekolah Rakyat turut membantu membangun kembali kepercayaan diri, kedisiplinan, dan semangat siswa untuk mengejar cita-cita.

"Melalui pendekatan rehabilitasi sosial, program ini sukses memulihkan kepercayaan diri, kedisiplinan, dan semangat para siswa untuk kembali berani mengejar cita-cita," ujar Saifullah Yusuf.

Ia juga mengajak kepala daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sekitar untuk berpartisipasi menjaga serta mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Dukungan berbagai pihak dinilai penting agar anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan pendampingan yang memadai.

"Sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, pemda, dan masyarakat luas diharapkan mampu mengawal Sekolah Rakyat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya mengubah nasib keluarga mereka, tetapi juga masa depan Indonesia," Pungkasnya.

Kegiatan Open House Sekolah Rakyat Permanen di Medan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang menghadapi kendala ekonomi, sekaligus memberikan dukungan agar mereka dapat belajar, mengembangkan kemampuan, dan mewujudkan cita-cita.* (ad)

BATU BARA — Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Bara mengamankan tiga pria dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Desa Sono, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Ketiganya berprofesi sebagai nelayan dan berdomisili di wilayah Medang Deras.

Baca Juga:

• Polisi dan BNNK Gerebek Sarang Narkoba di Desa Pon Sergai, 12 Warga Diamankan dan 11 Bong Disita

Mereka diamankan setelah petugas gabungan melakukan operasi dan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika.

Operasi tersebut melibatkan sejumlah unsur, yakni Satresnarkoba, Satreskrim, Samapta, Saintelkam, Propam, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Bara, AKP Arifin Purba, mengatakan pengerahan personel gabungan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perlawanan selama operasi berlangsung.

"Operasi ini dilakukan secara gabungan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Khawatir mendapatkan perlawanan, kami lakukan operasi gabungan," ungkap Kasat Narkoba Polres Batubara, AKP Arifin Purba, Sabtu (17/10/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Barang bukti yang disita meliputi dua plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, 11 alat isap atau bong, satu timbangan digital, serta satu catatan yang diduga berkaitan dengan penjualan narkoba.

"Ada dua plastik klip berisikan narkitika jenis sabu-sabu, 11 alat isap bong, satu timbangan digital, satu catatan penjualan Narkoba," terangnya.

Keberadaan timbangan digital dan catatan tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang didalami petugas untuk mengetahui dugaan aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.

Namun, keterlibatan setiap orang dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

AKP Arifin Purba mengatakan operasi GSN dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari bahaya narkoba.

Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan masing-masing.

"Kami meminta masyarakat agar berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi ke pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan," katanya.

Saat ini, petugas masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri asal barang bukti yang ditemukan.

Pengembangan juga dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Polres Batu Bara menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Batu Bara, khususnya Kecamatan Medang Deras.* (tm/ad)

SERDANG BEDAGAI — Tim gabungan mengamankan 12 warga dalam Operasi Sarang Narkoba (OSN) dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Dusun II, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.

Operasi tersebut melibatkan personel Satresnarkoba Polres Sergai, Satresnarkoba Polda Sumatera Utara, Polsek Sei Rampah, Satbrimob Tebing Tinggi, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai.

Baca Juga:

• Wanita Hamil Dua Bulan Hanyut di Sungai Ular Deli Serdang, Basarnas Lakukan Pencarian

Hasil pemeriksaan menunjukkan 10 orang dinyatakan positif narkoba. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Sergai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Sergai, AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, mengatakan operasi tersebut merupakan upaya kepolisian bersama instansi terkait untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

Kegiatan itu juga bertujuan memulihkan kawasan yang dinilai rawan narkoba menjadi Kampung Bebas dari Narkoba (KBDN).

"Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan kawasan serta penyelamatan para pengguna melalui jalur rehabilitasi. Tidak ada ruang bagi peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Sergai," tegas Kapolres, Sabtu (17/10/2026).

Kasi Humas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, mengatakan petugas turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dalam operasi tersebut.

Barang bukti yang diamankan meliputi 11 alat isap sabu atau bong, lima korek api, satu kantong plastik berisi sejumlah plastik klip transparan, satu dompet cokelat berisi plastik klip transparan, satu bungkus rokok, serta uang tunai Rp50.000.

Menurut Bringin Jaya, penanganan terhadap warga yang hasil tes urinenya positif dilakukan dengan berkoordinasi bersama BNNK Serdang Bedagai.

Sepuluh orang tersebut akan menjalani asesmen untuk menentukan penanganan lebih lanjut, termasuk kemungkinan rehabilitasi sesuai hasil pemeriksaan.

Sementara itu, dua warga lainnya dikembalikan kepada keluarga masing-masing melalui pemerintah desa.

Hasil tes urine positif narkoba tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Penentuan status hukum dan langkah penanganan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan serta proses yang dilakukan pihak berwenang.

Berdasarkan keterangan kepolisian, sepuluh warga yang hasil tes urinenya dinyatakan positif narkoba masing-masing berinisial:

MR (26), warga Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Bamban.
DS (35), warga Kecamatan Sei Bamban.
WS (23), warga Dusun III Betung, Desa Sei Parit, Kecamatan Sei Rampah.
RJL (17), warga Lingkungan VI, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi.
ES (35), warga Dusun VII, Desa Brohol, Kecamatan Sei Bamban.
PS (57), warga Dusun II, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban.
AM (30), warga Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban.
MA (29), warga Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban.
SE (41), warga Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban.
MRA (20), warga Dusun V, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban.

Salah satu warga yang diamankan berusia 17 tahun.

Penanganan terhadap warga yang masih di bawah umur perlu memperhatikan ketentuan perlindungan anak dan prosedur hukum yang berlaku.

Polisi menyatakan operasi tersebut tidak hanya bertujuan menindak dugaan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mendorong pemulihan masyarakat melalui asesmen dan rehabilitasi.

Koordinasi dengan BNNK Serdang Bedagai diharapkan membantu menentukan langkah penanganan yang sesuai bagi warga yang membutuhkan layanan pemulihan.

Operasi di Desa Pon ini menjadi bagian dari upaya aparat bersama pemerintah daerah untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Serdang Bedagai.* (mi/ad)

DELI SERDANG — Seorang perempuan muda yang tengah hamil dua bulan dilaporkan hanyut di aliran Sungai Ular, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (17/10/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, korban belum ditemukan.

Baca Juga:

• Kreator Medan Mengaku Ditawari Rp80 Juta agar Bungkam soal Karhutla, Siapa di Baliknya?

Pencarian dilakukan selama berjam-jam, tetapi belum membuahkan hasil.

Peristiwa tersebut mengundang perhatian warga sekitar.

Sejumlah warga berdatangan dan memadati jembatan di dekat lokasi kejadian untuk menyaksikan proses pencarian.

Fatimah, salah seorang warga setempat, mengatakan informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa korban sebelumnya mandi di sungai bersama tiga orang lainnya.

Namun, korban tidak kembali pulang setelah kejadian tersebut.

"Namanya kami kurang tahu. Kabarnya, tetangga korban sedang mengadakan pesta. Sebelum hanyut, mereka berempat mandi di sungai. Namun, perempuan yang sedang hamil ini tidak pulang. Informasinya, korban dibawa temannya karena tenggelam. Sampai sekarang belum ditemukan," ujar Fatimah, warga setempat.

Fatimah berharap tim penyelam yang ikut membantu pencarian dapat segera menemukan korban.

Warga lainnya, Nurhaliza, mengatakan tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) bersama aparat terkait telah ikut melakukan pencarian terhadap korban.

Upaya pencarian dilakukan setelah korban dilaporkan hanyut di Sungai Ular.

Keluarga dan warga juga berusaha membantu dengan menyisir aliran sungai hingga ke hilir.

Hingga saat ini, korban belum ditemukan.

Informasi mengenai kronologi lengkap kejadian, termasuk penyebab pasti korban hanyut, masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak berwenang.

Peristiwa ini menjadi perhatian warga Desa Denai Kuala, terutama karena korban dilaporkan sedang mengandung dua bulan.

Keluarga dan masyarakat setempat berharap korban segera ditemukan oleh tim pencarian.* (mi/ad)