PIDIE — Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah toko (ruko) yang diduga dijadikan tempat produksi sabu di Gampong Bereueeh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Rabu sore, 21 Oktober 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas disebut menyita 1,1 ton sabu dan mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat, termasuk dua warga negara Taiwan.

Baca Juga:

• Geger! Kapal MT Global 168 Diduga Bawa 1 Ton Ketamine di Selat Malaka, 7 WNI dan 1 WNA Diamankan

Informasi yang dihimpun menyebutkan, ruko yang digerebek merupakan bangunan sewaan yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika.

"Penggerebekannya Rabu (21 Oktober 2026) sore. Lokasinya (pabrik sabu) di ruko yang disewa. Ada sembilan orang tersangka, dua di antaranya warga negara Taiwan," kata sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Kamis (22/10/2026).

Besarnya barang bukti yang dilaporkan disita memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana aktivitas yang diduga berkaitan dengan produksi sabu tersebut dapat berlangsung di Kabupaten Pidie hingga akhirnya terungkap melalui pengembangan kasus oleh penyidik Bareskrim Polri.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai detail proses produksi, lamanya aktivitas berlangsung, serta pihak yang diduga mengendalikan lokasi tersebut belum diperoleh secara resmi.

Pengungkapan kasus ini turut menyoroti efektivitas pengawasan dan deteksi dini terhadap dugaan aktivitas produksi narkotika di Aceh.

Salah satu hal yang masih perlu dijelaskan adalah apakah keberadaan ruko tersebut sebelumnya pernah terdeteksi aparat setempat dan bagaimana koordinasi antara kepolisian daerah dengan penyidik Bareskrim Polri.

Belum adanya keterangan resmi mengenai hal tersebut membuat peran masing-masing institusi dalam pengawasan sebelum penggerebekan masih belum dapat dipastikan.

Kasus ini juga menyoroti keterlibatan dua warga negara Taiwan yang disebut termasuk di antara sembilan orang yang diamankan.

Namun, identitas, peran, dan dugaan keterlibatan keduanya dalam aktivitas di lokasi tersebut masih memerlukan penjelasan dari penyidik.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengungkapan kasus ini rencananya akan disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Kapolri dikabarkan telah berada di Aceh pada Jumat, 23 Oktober 2026, sementara Kapolda Aceh disebut telah berada di Pidie sejak Rabu sore.

Sejumlah awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana mengenai penggerebekan ruko yang diduga menjadi lokasi produksi sabu tersebut.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban yang diterima.

Konfirmasi dari Polda Aceh juga diperlukan untuk menjelaskan langkah pengawasan dan deteksi dini yang telah dilakukan, termasuk apakah aparat sebelumnya menerima informasi mengenai dugaan aktivitas produksi narkotika di wilayah Pidie.

Selain itu, penyidik diharapkan dapat mengungkap lebih jauh asal bahan baku, aliran dana, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Penjelasan mengenai peran masing-masing orang yang diamankan juga penting untuk mengetahui sejauh mana dugaan jaringan narkotika tersebut beroperasi.

Meski barang bukti yang dilaporkan mencapai 1,1 ton, hubungan antara lokasi di Pidie dan kasus sabu yang lebih dahulu diungkap di Bireuen masih memerlukan uraian resmi dari aparat penegak hukum.

Hingga berita ini ditayangkan, detail resmi mengenai penyitaan 1,1 ton sabu, konstruksi perkara, serta tanggapan Polda Aceh belum diperoleh.

Informasi lebih lanjut diharapkan dapat disampaikan melalui keterangan resmi kepolisian.* (ma/ad)

MEDAN — Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan sejumlah unsur lainnya menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika jenis ketamine seberat sekitar 1 ton melalui perairan Selat Malaka.

Barang bukti tersebut ditemukan di kapal tanker MT Global 168 yang kini telah bersandar di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Operasi itu melibatkan Bareskrim Polri, BNN, Bea Cukai, Polisi Air Baharkam Polri, serta Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI).

"Betul, Joint Operation oleh Bareskrim, BNN, Bea Cukai, Pol Air Baharkam, Puspom TNI," jelas Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Kristian dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Kristian mengatakan kapal tersebut telah ditarik dan dikawal oleh kapal Polisi Air dan Bea Cukai hingga bersandar dengan aman di Pelabuhan Belawan, bersama barang bukti ketamine.

"Saat ini Kapal MT Global 168 sudah ditarik dan dikawal oleh kapal Pol Air & Bea Cukai dan sandar dengan aman beserta BB Narkoba Jenis Ketamin di Pelabuhan Belawan," lanjutnya.

Dalam operasi tersebut, tim gabungan juga mengamankan delapan orang yang diduga terlibat, terdiri atas tujuh warga negara Indonesia (WNI) dan satu warga negara asing (WNA). Namun, Kristian belum memerinci kronologi pengungkapan maupun peran masing-masing orang yang diamankan.

Ia menyatakan informasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut akan disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Jumat, 23 Oktober 2026.

"Tersangka yang diamankan 8 orang (7 WNI dan 1 WNA), Hari Jumat akan dirilis oleh Kapolri," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai kapal tanker berbendera Mongolia yang diduga membawa narkotika dalam jumlah besar di perairan Selat Malaka, wilayah Sumatera Utara.

Tim gabungan kemudian melakukan pemantauan di laut untuk mencari kapal yang sesuai dengan informasi tersebut.

Setelah menemukan kapal yang dicurigai, petugas menghentikan pelayarannya dan melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda serta anak buah kapal (ABK).

Barang yang diduga ketamine dilaporkan ditemukan dalam puluhan karung berwarna kuning di dalam kapal.

Kapal kemudian dikawal menuju dermaga Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Kota Medan, pada Rabu, 21 Oktober 2026, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Meski demikian, rincian mengenai asal muatan, tujuan pengiriman, serta pihak yang diduga mengendalikan penyelundupan tersebut belum disampaikan secara lengkap oleh aparat.

Pengungkapan dugaan penyelundupan ketamine ini mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc., MA.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga ke pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan penyelundupan.

Menurut Salman, penanganan perkara narkotika dalam jumlah besar tidak cukup hanya dengan menyita barang bukti dan mengamankan orang-orang yang berada di kapal.

Aparat perlu menelusuri asal barang, jalur distribusi, pemilik muatan, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali utama.

"Ini bukan perkara kecil. Kita harus memastikan bahwa yang ditangkap bukan hanya orang-orang di lapangan, tetapi juga aktor utama yang mengendalikan bisnis narkoba ini. Jangan sampai kasusnya berhenti pada awak kapal dan barang bukti, sementara jaringan besarnya tetap beroperasi," ucap Salman, Rabu malam, 21 Oktober 2026.

Salman mengapresiasi kerja aparat gabungan yang berhasil mengamankan kapal tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan penindakan harus diikuti penyelidikan menyeluruh agar Sumatera Utara tidak terus menjadi sasaran penyelundupan narkotika.

Ia juga mengingatkan bahwa peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan dan kehidupan pengguna, tetapi juga dapat berkaitan dengan persoalan sosial, kriminalitas, serta beban keluarga dan masyarakat.

"Setiap upaya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar harus dipandang sebagai ancaman terhadap keselamatan generasi kita. Jangan sampai narkoba masuk, beredar, lalu merusak anak-anak muda kita. Negara harus hadir dengan penegakan hukum yang tegas dan pencegahan yang serius," ujarnya.

Salman meminta aparat memperkuat pengawasan jalur laut dan pelabuhan serta meningkatkan koordinasi antarlembaga untuk menutup celah penyelundupan.

Menurutnya, luasnya wilayah perairan Indonesia tidak boleh menjadi alasan bagi jaringan narkotika untuk leluasa menjalankan aktivitasnya.

Selain penindakan hukum, ia menilai pemberantasan narkoba perlu disertai upaya pencegahan melalui edukasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Penguatan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika juga dinilai penting.

"Penindakan harus keras terhadap jaringan dan pengedar, sementara masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan harus mendapatkan penanganan yang tepat. Kita ingin Sumatera Utara benar-benar terlindungi dari ancaman narkoba, bukan sekadar mencatat keberhasilan penangkapan." sebut Salman Alfarisi.

Kasus dugaan penyelundupan ketamine melalui MT Global 168 masih memerlukan pendalaman untuk memastikan asal barang, tujuan pengiriman, serta keterlibatan pihak lain.

Keterangan resmi lebih lanjut dari aparat penegak hukum diharapkan dapat menjelaskan kronologi dan perkembangan penyidikan secara lebih terperinci.
* (vvkm/ad)

SUMUT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Sebagian besar kabupaten dan kota diprakirakan mengalami hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Berdasarkan data prakiraan yang tersedia, suhu udara di Sumatera Utara berkisar 18–31 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan relatif tinggi, dengan sejumlah wilayah mencatat kelembapan maksimum hingga 99 persen.

Mandailing Natal diprakirakan mengalami hujan sedang dengan suhu 20–24 derajat Celsius dan kelembapan 80–99 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Humbang Hasundutan dan Samosir, yang masing-masing memiliki suhu 18–23 derajat Celsius.

Kelembapan di Humbang Hasundutan diperkirakan mencapai 83–99 persen, sedangkan di Samosir berkisar 73–99 persen.

Hujan sedang juga berpotensi mengguyur Serdang Bedagai dengan suhu 24–30 derajat Celsius dan kelembapan 75–98 persen.

Di wilayah perkotaan, kondisi serupa diprakirakan terjadi di Kota Tebing Tinggi, dengan suhu 24–30 derajat Celsius.

Kota Gunungsitoli juga berpotensi mengalami hujan sedang dengan suhu 24–29 derajat Celsius.

Sementara itu, hujan ringan diprakirakan melanda sejumlah wilayah, antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, dan Labuhanbatu.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Dairi, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, dan Nias Barat.

Di kawasan perkotaan, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, serta Kota Padang Sidempuan.

Suhu udara di Pematangsiantar diperkirakan berkisar 22–28 derajat Celsius, sedangkan Sibolga berada pada rentang 24–27 derajat Celsius.

Kota Tanjung Balai diprakirakan memiliki suhu 24–30 derajat Celsius, sementara Padang Sidempuan berkisar 22–27 derajat Celsius.

Berbeda dengan sebagian besar wilayah lainnya, Kota Medan dan Kota Binjai diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Suhu udara di Medan berkisar 24–31 derajat Celsius dengan kelembapan 73–98 persen.

Adapun Binjai diperkirakan memiliki suhu 24–30 derajat Celsius dan kelembapan 75–98 persen.

Suhu maksimum tertinggi dalam data prakiraan tersebut mencapai 31 derajat Celsius di sejumlah wilayah, termasuk Labuhanbatu, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, serta Kota Medan.

Sementara itu, suhu minimum terendah tercatat 18 derajat Celsius di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Samosir.

Dominasi potensi hujan di Sumatera Utara membuat masyarakat perlu memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan atau kegiatan di luar ruangan.

Pengendara diimbau berhati-hati saat hujan turun karena jalanan dapat menjadi licin dan jarak pandang berkurang.

Warga yang tinggal di daerah dengan potensi hujan sedang juga disarankan memantau perkembangan cuaca setempat dan memperhatikan informasi peringatan dini apabila diterbitkan BMKG.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat diimbau memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG untuk memperoleh prakiraan terkini sesuai wilayah masing-masing.
* (ad)

ACEH — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Sebagian besar kabupaten dan kota diprakirakan mengalami hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Cerah

Berdasarkan data prakiraan yang tersedia, suhu udara di Aceh berkisar 16–31 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan relatif tinggi, dengan sejumlah wilayah mencatat angka maksimum hingga 99 persen.

Aceh Barat Daya diprakirakan mengalami hujan sedang dengan suhu 22–27 derajat Celsius dan kelembapan 74–99 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Nagan Raya, dengan suhu 23–29 derajat Celsius dan kelembapan 72–98 persen.

Adapun Kota Subulussalam diprakirakan mengalami hujan sedang dengan suhu 24–30 derajat Celsius dan kelembapan 74–99 persen.

Hujan ringan diprakirakan melanda sejumlah wilayah lain, termasuk Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Utara.

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, dan Bener Meriah.

Di wilayah pesisir timur dan perkotaan, hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, serta Kota Langsa.

Suhu udara di Banda Aceh diperkirakan berkisar 24–30 derajat Celsius, sedangkan di Sabang 25–30 derajat Celsius.

Kota Lhokseumawe diprakirakan memiliki suhu 24–30 derajat Celsius, sementara Langsa berkisar 24–31 derajat Celsius.

Adapun Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah diprakirakan memiliki suhu minimum relatif rendah.

Suhu di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah berkisar 17–24 derajat Celsius, sedangkan Bener Meriah berada pada rentang 17–23 derajat Celsius.

Gayo Lues bahkan diprakirakan memiliki suhu minimum 16 derajat Celsius, dengan cuaca hujan ringan.

Berbeda dengan sebagian besar wilayah lainnya, Kabupaten Pidie Jaya diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Suhu udara di wilayah ini berkisar 22–27 derajat Celsius dengan kelembapan 72–97 persen.

Dominasi prakiraan hujan di Aceh perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Pengendara diimbau meningkatkan kewaspadaan karena hujan dapat mengurangi jarak pandang dan membuat permukaan jalan licin.

Warga juga disarankan menyesuaikan rencana perjalanan dengan kondisi cuaca setempat.

Masyarakat dapat memantau pembaruan prakiraan dan peringatan dini cuaca melalui kanal resmi BMKG untuk memperoleh informasi terkini mengenai potensi perubahan cuaca di wilayah masing-masing.
* (ad)

JAWA BARAT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Sejumlah daerah diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah Berawan

Berdasarkan data prakiraan yang tersedia, suhu udara tertinggi diperkirakan mencapai 37 derajat Celsius di Indramayu dan Subang.

Sementara itu, Garut menjadi salah satu wilayah dengan suhu maksimum terendah, yakni 23 derajat Celsius.

Indramayu diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu berkisar 28–37 derajat Celsius dan kelembapan 33–65 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Subang, tetapi dengan cuaca berawan dan suhu 26–37 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan di Subang berada pada kisaran 33–82 persen.

Suhu tinggi juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah lain.

Karawang diperkirakan memiliki suhu 27–36 derajat Celsius dengan cuaca cerah berawan.

Bekasi juga diprakirakan cerah berawan dengan suhu 26–36 derajat Celsius.

Adapun Purwakarta diperkirakan cerah dengan suhu 25–35 derajat Celsius.

Di wilayah Bogor, Kabupaten Bogor diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu 25–34 derajat Celsius.

Kota Bogor juga diperkirakan cerah berawan, dengan suhu 24–33 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Depok diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu 27–35 derajat Celsius.

Berbeda dengan wilayah utara dan sebagian kawasan perkotaan, sejumlah daerah di bagian selatan Jawa Barat diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Sukabumi diperkirakan memiliki suhu 22–29 derajat Celsius, sedangkan Cianjur berada pada kisaran 20–26 derajat Celsius.

Garut diprakirakan mengalami suhu lebih rendah, yakni 17–23 derajat Celsius, dengan kelembapan 65–99 persen.

Tasikmalaya juga diprakirakan berawan dengan suhu 22–27 derajat Celsius.

Pangandaran diperkirakan mengalami kondisi serupa dengan suhu 23–27 derajat Celsius dan kelembapan 77–97 persen.

Sementara itu, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Bandung, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.

Suhu di Kota Bandung diperkirakan berkisar 23–33 derajat Celsius, sedangkan Kota Cirebon mencapai 27–34 derajat Celsius.

Di wilayah Priangan Timur, Ciamis diprakirakan cerah dengan suhu 22–30 derajat Celsius.

Kuningan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu 23–30 derajat Celsius.

Adapun Kota Tasikmalaya diprakirakan berawan dengan suhu 22–28 derajat Celsius.

Hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Bekasi. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 26–34 derajat Celsius, dengan kelembapan 45–91 persen.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan.

Secara umum, prakiraan cuaca Jawa Barat pada Jumat ini menunjukkan perbedaan kondisi antardaerah.

Wilayah seperti Indramayu dan Subang diperkirakan mengalami suhu maksimum tinggi, sedangkan kawasan Garut, Cianjur, dan Pangandaran memiliki suhu yang relatif lebih rendah.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menjaga kecukupan cairan tubuh saat cuaca panas dan menyesuaikan kegiatan dengan kondisi setempat.

Warga di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan juga dapat menyiapkan perlengkapan hujan sebelum bepergian.

Untuk memperoleh informasi yang lebih mutakhir, masyarakat diimbau memantau pembaruan prakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG.
* (ad)

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Cerah

Berdasarkan data prakiraan tersebut, suhu udara di wilayah Jakarta berkisar 26–35 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan bervariasi, mulai dari 44 hingga 88 persen.

Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan perkiraan suhu tertinggi, yakni 27–35 derajat Celsius.

Wilayah ini diprakirakan mengalami hujan ringan dengan tingkat kelembapan 44–86 persen.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama jika hujan terjadi saat perjalanan pulang atau berangkat kerja.

Sementara itu, Jakarta Timur diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu 26–34 derajat Celsius.

Tingkat kelembapannya berkisar 45–88 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Jakarta Pusat, dengan suhu 27–33 derajat Celsius dan kelembapan 51–84 persen.

Di Jakarta Barat, cuaca juga diprakirakan cerah berawan.

Suhu udara berada pada kisaran 27–33 derajat Celsius, sedangkan kelembapan mencapai 52–86 persen.

Adapun Jakarta Utara diperkirakan memiliki suhu 28–31 derajat Celsius dengan kelembapan 59–82 persen.

Berbeda dengan wilayah daratan Jakarta, Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu relatif lebih stabil, yakni 29–30 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan di wilayah kepulauan tersebut berkisar 68–76 persen.

Secara umum, cuaca di sebagian besar wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan.

Namun, potensi hujan ringan di Jakarta Selatan membuat warga perlu mengantisipasi perubahan cuaca ketika menjalankan aktivitas harian.

Masyarakat disarankan menyesuaikan kegiatan luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat dan menyiapkan perlengkapan hujan jika diperlukan.

Pengendara juga perlu menjaga kewaspadaan ketika melintasi jalan yang basah apabila hujan turun.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Karena itu, masyarakat diimbau memantau informasi dan pembaruan cuaca melalui kanal resmi BMKG.
* (ad)

YOGYAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah, sedangkan Kulon Progo dan Sleman diprakirakan mengalami udara kabur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Jumat 23 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Cerah

Tingkat kelembapan di lima kabupaten dan kota tersebut relatif tinggi, dengan angka tertinggi mencapai 96 persen.

Kulon Progo diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu berkisar 23–28 derajat Celsius. Tingkat kelembapan di wilayah ini mencapai 72–96 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Sleman, dengan suhu udara 23–29 derajat Celsius dan kelembapan 64–95 persen.

Sementara itu, cuaca cerah diprakirakan menyelimuti Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

Di Bantul, suhu udara diperkirakan berkisar 24–31 derajat Celsius dengan kelembapan 59–94 persen.

Gunungkidul diprakirakan memiliki suhu 24–30 derajat Celsius dan kelembapan 60–94 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara 24–31 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan di ibu kota DIY tersebut berada pada kisaran 58–94 persen.

Perbedaan kondisi cuaca ini perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas sejak pagi hari, terutama di Kulon Progo dan Sleman yang diprakirakan mengalami udara kabur.

Pengguna jalan disarankan tetap berhati-hati apabila jarak pandang berkurang, khususnya saat berkendara pada pagi hari.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.

Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai perubahan cuaca, warga diimbau memantau pembaruan prakiraan melalui kanal resmi BMKG.
* (ad)

BALI — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Bali pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Kondisi cuaca diperkirakan bervariasi, mulai dari cerah dan berawan hingga hujan ringan di beberapa kabupaten.

Baca Juga:

• BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Sumut 23-25 Oktober, Minta Warga Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Sementara itu, Badung dan Bangli diprakirakan mengalami hujan ringan.

Di Kabupaten Jembrana, Gianyar, dan Buleleng, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di ketiga wilayah tersebut berkisar 26–33 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan di Jembrana mencapai 67–94 persen, Gianyar 64–94 persen, sedangkan Buleleng 58–85 persen.

Adapun Tabanan, Klungkung, Karangasem, dan Kota Denpasar diprakirakan mengalami cuaca cerah

. Suhu di Tabanan berkisar 24–32 derajat Celsius, Klungkung 26–33 derajat Celsius, dan Karangasem 24–32 derajat Celsius.

Di Denpasar, suhu udara diperkirakan mencapai 26–34 derajat Celsius.

Sementara itu, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kabupaten Badung dan Bangli.

Suhu udara di Badung berkisar 26–33 derajat Celsius dengan kelembapan 57–94 persen.

Di Bangli, suhu diperkirakan lebih rendah, yakni 24–31 derajat Celsius, dengan kelembapan mencapai 53–99 persen.

Secara umum, suhu udara di wilayah Bali pada Jumat ini berada pada kisaran 24–34 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan yang relatif tinggi di sejumlah daerah dapat membuat udara terasa lebih gerah.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca setempat.

Warga yang hendak bepergian, khususnya ke wilayah Badung dan Bangli, dapat menyiapkan perlengkapan hujan sebagai langkah antisipasi.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan atmosfer.

Masyarakat diimbau memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG untuk memperoleh informasi cuaca terkini.
* (ad)

Dian memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Buka-bukaan di Sidang! Bupati Langkat Nonaktif Akui Terima Rp 900 Juta: Rp 500 Juta Utang, Sisanya Fee Proyek

Dian mengatakan sejak awal dirinya ingin persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Menurutnya, persidangan menjadi salah satu cara untuk mengungkap fakta dan menyelesaikan polemik yang berkembang.

"Karena dari awal saya memulai persoalan ini dulu, saya sangat ingin agar ini segera tuntas, dan cara menyelesaikan ini salah satu yang paling benar adalah lewat persidangan, lewat pengadilan," katanya.

Ia menilai proses hukum dapat memberikan ruang bagi berbagai keterangan dan bukti untuk diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim.

"Dan itu saya sangat happy sekali tadi. Artinya ketika ini sudah masuk pengadilan maka segala sesuatunya akan terbuka terang-benderang," tambah Dian.

Dian juga menanggapi pemanggilannya sebagai saksi yang baru dilakukan pada sidang kesepuluh. Ia menyebut pemanggilan saksi merupakan kewenangan jaksa penuntut umum (JPU).

Menurut Dian, dirinya tidak menyangka akan diminta memberikan kesaksian pada 22 Oktober 2026.

"Mengenai hal itu, tentu itu adalah jaksa penuntut umum dalam hal daftar memanggil para saksi-saksi. Saya pun sebenarnya tidak pernah menyangka bahwa saya akan diundang pada tanggal 22 Oktober," jelasnya.

Dian kemudian menceritakan pertemuannya dengan Jokowi saat menghadiri resepsi pengurus PSI di Lombok. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku sempat berdiskusi langsung dengan Jokowi mengenai pemanggilannya sebagai saksi.

Dian mengatakan Jokowi sempat menanyakan kapan dirinya akan dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan.

"Mas Dian, ini kapan Mas Dian akan diundang?" kenang Dian menirukan pertanyaan Jokowi.

Dian mengaku saat itu menjawab bahwa dirinya belum menerima undangan untuk hadir di persidangan.

Ia kemudian menyebut Jokowi sempat memperkirakan dirinya akan dipanggil pada 22 Oktober 2026. Namun, menurut Dian, saat percakapan tersebut berlangsung, Jokowi juga belum menerima surat undangan dari pengadilan.

Kehadiran Dian sebagai saksi menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan dalam persidangan perkara yang menjerat Dokter Tifa. Keterangan para saksi dan bukti yang diajukan akan menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan.* (dh)

"Kalau ditanya investasi atau perampasan? Jawabannya jelas PERAMPASAN yang dilegalkan!," tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2018 s/d 2018-2023.

Baca Juga:

• HGU Telantar Harus Hapus Demi Hukum! Rakyat 30 Tahun Lebih Berhak dari PTPN dan Investor

Tapi menurutnya, yang dipakai malah membiaran PTPN menelantarkan lahan HGU-nya. Lalu PTPN kerjasama dengan investor. Investor dapat HGB, rakyat digusur pakai Brimob.

"Itu bukan investasi. Itu konspirasi perampasan tanah rakyat yang dilegalkan oleh BPN dan direstui Pemda!," beber Abyadi. Ia menyebut, dengan begitu, telah terjadi 4 kejahatan sekaligus.

Pertama; Kejahatan Konstitusional, yakni melanggar Pasal 33 UUD 1945 dan amanat Reforma Agraria. Tanah yang harusnya jadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) amanah Perpres No 62/2023 dan UUPA No 5/1960, malah di-HGB-kan ke developer.

Kedua; Kejahatan Kemanusiaan. Menggusur tidak manusiawi, tanpa relokasi dan ganti rugi layak. Perempuan dan anak jadi korban. Di mana nilai Pancasila?

Ketiga; Kejahatan Ekonomi. Negara rugi. Tanah negara dilepas murah ke developer (NJOP rendah), dijual mahal ke publik. Selisih triliunan masuk kantong siapa? PAD Sumut/Medan naik berapa dari Citraland? Hanya PBB kecil, untung triliunan dibawa ke Jakarta.

Keempat; Kejahatan Ekologis. Lahan pangan produktif (kebun rakyat) diubah jadi beton perumahan elite yang 70% tidak dihuni, hanya untuk spekulasi properti.

Pola umum yang harus dibongkar, menurutnya adalah, tanah HGU PTPN II, III, IV yang habis masa berlakunya atau ditelantarkan harusnya jadi TORA untuk redistribusi rakyat miskin.

Faktanya di-HGB-kan ke developer. Rakyat yang kelola puluhan tahun dicap penyerobot. Developer tiba-tiba muncul difasilitasi negara. Praktik inilah yang membuat konflik agraria Sumut tertinggi tiga besar nasional. Lebih 60% konflik di Sumut bersumber dari HGU PTPN.

Tiga Tuntutan Hukum

Sehubungan dengan itu, menurut Abyadi, ada tiga tuntutan hukum yang harus diajukan.

Kedua; mendesak BPN batalkan HGB investor di atas HGU yang sudah hapus karena telantar. Kemudian menghentikan penerbitan HGB di proyek-proyek berikutnya di lahan HGU yang ditelantarkan dan menggusur rakyat.

Ketiga; dorong warga kuasai yang sudah 20 tahun leih menguasai lahan untuk segera daftar permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) via PTSL/Reforma Agraria dasar Pasal 24 ayat 2 PP 24/1997.

"Jika hukum masih tegak, hari ini juga BPN Sumut harus batalkan semua HGB di atas eks HGU PTPN bermasalah dan bagikan ke rakyat. Itu perintah UUPA, itu perintah PP 18/2021!" pungkasnya.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumut yang diselenggarakan Tim Penggerak (TP) PKK Sumut di Hotel Grand Mercure, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Serahkan Penghargaan KILAS 2026 kepada Sembilan Daerah di Sumut, Kahiyang Ayu Dorong Keluarga Jadi Benteng Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual

"Ibu-ibu PKK adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Kuncinya berada pada ibu-ibu. Mereka akan mencontoh apa yang ibu perbuat, ibu katakan. Karena itu saya titip anak-anak agar tidak terjerat dari segala jenis Narkoba. Saat ini Sumut masih peringkat satu Narkoba," ucap Bobby.

Ia menambahkan, keluarga yang sehat, terdidik, mandiri, dan sejahtera merupakan fondasi penting bagi pembangunan Sumut. Menurutnya, peran keluarga perlu diperkuat melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Program tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan anak, ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kepedulian sosial. Bobby menilai program-program itu perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bobby juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Menurutnya, penggunaan teknologi digital dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas program dalam menghadapi kebutuhan masyarakat.

"Kalau bisa, boleh seluruh program 10 Program Pokok PKK ini ada satu tambahan output yang bisa disepakati bersama, khususnya PKK Sumut dan daerah. Saat ini kita hidup di zaman digital, tentang bagaimana penggunaan AI yang saat ini begitu massif," ujarnya.

Menurut Bobby, pemanfaatan teknologi perlu diarahkan agar mendukung penguatan keluarga dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Penerapannya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga teknologi dapat memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu mengatakan PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya pembangunan tersebut perlu dimulai dari penguatan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Kahiyang menyebut peringatan HKG PKK ke-54 menjadi momentum untuk menyatukan visi dan memperkuat sinergi seluruh jajaran PKK, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Kader Dasawisma juga dinilai memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Gerakan masif ini bertujuan untuk meneguhkan kembali pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar berjalan selaras, adaptif, dan secara nyata mendorong keberhasilan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah," kata Kahiyang.

Dalam kesempatan tersebut, Kahiyang juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba PKK tingkat Provinsi Sumut. Perlombaan tersebut meliputi Tertib Administrasi PKK, Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK, serta Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

Perlombaan dibagi dalam kategori kabupaten dan kota. Para pemenang mendapatkan dana pembinaan, trofi, dan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung pelaksanaan program PKK.

Puncak peringatan HKG PKK ke-54 tersebut turut dihadiri Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumut Boya Yanti Gultom, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, para ketua TP PKK kabupaten dan kota, kader PKK se-Sumut, serta sejumlah kepala desa dan lurah.

Melalui momentum tersebut, penguatan peran keluarga, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat berjalan beriringan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Utara.* (dh)

Maruli mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah dalam mendorong reformasi hukum, pemberantasan korupsi, penguatan kelembagaan hak asasi manusia (HAM), serta pembenahan sistem pemasyarakatan. Namun, ia menilai berbagai upaya tersebut perlu terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Negara Luar Olok-Olok Karhutla, Prabowo Buka-bukaan: Perusahaan Mereka di Sini Dablek

Ia menilai pembaruan tersebut perlu diikuti dengan penerapan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan konsisten agar tujuan mewujudkan keadilan dapat berjalan sesuai harapan.

Dalam bidang pemasyarakatan, Maruli juga menyoroti upaya pemerintah dalam mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan kapasitas, tetapi juga harus disertai peningkatan kualitas pembinaan dan rehabilitasi warga binaan.

Penerapan pidana alternatif, kata dia, juga perlu menjadi perhatian untuk mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan.Sebagai purnawirawan Polri dan anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli memandang penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Profesionalitas aparat, transparansi proses hukum, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, perlindungan saksi dan korban, pemenuhan HAM, serta kemudahan akses terhadap keadilan juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga menyangkut perlindungan hak setiap warga negara.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Maruli berharap berbagai kebijakan yang telah dijalankan dapat dilanjutkan dengan evaluasi yang objektif, pengawasan efektif, serta koordinasi yang lebih kuat antarlembaga negara.

Ia menegaskan DPR RI memiliki peran penting dalam mengawal arah kebijakan pemerintah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Peran tersebut mencakup dukungan terhadap kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus pemberian masukan terhadap program yang masih membutuhkan perbaikan.

Bagi Maruli, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari ketegasan negara dalam menindak pelanggaran. Lebih dari itu, masyarakat harus merasakan adanya rasa aman, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil.

Ia berharap momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat supremasi hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Baca Juga:

• Tantang Gibran Datang ke PTUN, Denny Indrayana Siapkan Pertanyaan Menohok Soal Ijazah

Menurut Budi, Jakarta Timur memiliki posisi strategis karena didukung jumlah penduduk yang besar, kawasan industri, pusat perdagangan, jaringan transportasi, serta kedekatannya dengan wilayah penyangga seperti Bekasi dan Bogor.

Baca Juga:

• Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?

"Jakarta Timur memiliki potensi yang sangat besar. Karena itu, pembenahan wilayah tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga bagaimana potensi ekonomi, lingkungan, budaya, dan masyarakat dapat dikembangkan menjadi nilai tambah bagi warga," ujar Budi.

Budi mengapresiasi Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin atas sejumlah program yang dinilainya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut antara lain penataan wilayah, antisipasi banjir, penguatan ketahanan pangan, pengelolaan sampah, kesehatan lingkungan, serta pengembangan sektor sosial dan ekonomi kreatif.

Di bidang lingkungan, Budi menyoroti penataan kawasan dan pengerukan saluran serta kali untuk membantu mengantisipasi genangan. Menurutnya, pemanfaatan lahan melalui program pertanian perkotaan atau urban farming juga dapat mendukung kegiatan produktif masyarakat.

Pada sektor persampahan, ia menilai kebiasaan memilah sampah dari rumah perlu terus diperkuat. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendukung pengelolaan kawasan publik secara berkelanjutan.

"Pembenahan kota akan lebih kuat apabila masyarakat menjadi bagian dari prosesnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyiapkan kebijakan dan fasilitas, sementara masyarakat, dunia usaha, komunitas, serta lembaga lainnya dapat memperkuat pelaksanaannya," kata Budi.

Selain program penataan wilayah, Budi menyoroti potensi Banjir Kanal Timur (BKT) yang menurutnya dapat dikembangkan sebagai ruang publik sekaligus kawasan ekonomi kreatif. Ia mengusulkan gagasan pengembangan BKT menjadi pusat kuliner modern dengan konsep yang disebutnya sebagai "Jakarta Crystal Tunnel".

Menurut Budi, pengembangan tersebut dapat melengkapi fungsi BKT sebagai infrastruktur pengendalian banjir dan ruang terbuka. Kawasan itu juga dinilai berpotensi menjadi tempat interaksi masyarakat, destinasi wisata malam, serta ruang pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Gagasan BKT menjadi pusat kuliner modern merupakan nilai tambah yang bisa melengkapi penataan BKT sebagai ruang publik. Konsepnya tentu perlu dikaji secara matang, termasuk aspek tata ruang, lingkungan, kebersihan, keamanan, dan keberpihakan kepada UMKM," ujarnya.

Budi menilai potensi tersebut didukung oleh keberadaan UMKM, akses transportasi, serta kedekatan Jakarta Timur dengan sejumlah destinasi, seperti Taman Mini Indonesia Indah dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan kawasan BKT perlu dirancang secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru. Penataan pedagang, pengelolaan sampah, keamanan, dan kelestarian lingkungan, menurutnya, harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung tertib dan berkelanjutan.

Selain BKT, Budi menyebut kawasan industri Pulo Gadung, pusat perdagangan Jatinegara, Pasar Induk Kramat Jati, serta sejumlah simpul transportasi sebagai potensi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta Timur.

Jaya Center Foundation juga menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan sosial. Salah satu kegiatan yang direncanakan berlangsung pada November 2026 di Cipinang Muara adalah pemeriksaan dan pembagian sekitar 500 kacamata gratis bagi warga yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat, yakni Nachrowi selaku Ketua RW 14, Ruchyat dari LMK Kelurahan Cipinang Muara, dan Subadi yang juga merupakan anggota LMK Cipinang Muara. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin disebut direncanakan hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Jaya Center Foundation juga memberikan Piagam Penghargaan JMFF 2026 kepada Munjirin sebagai bentuk apresiasi atas dukungannya terhadap penyelenggaraan festival film pendek se-Jawa dan Bali tersebut.

Budi menilai kegiatan sosial dan kolaborasi lintas komunitas dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat.

"Refleksi 2026 ini menjadi momentum untuk melihat apa yang sudah dilakukan sekaligus apa yang masih dapat dikembangkan. Kami mengapresiasi langkah Pemkot Jakarta Timur dan berharap kolaborasi dengan masyarakat semakin diperkuat," ujar Budi.

Ia berharap pengembangan Jakarta Timur ke depan dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi lokal, penataan lingkungan, pengembangan ruang publik, serta pelestarian sejarah dan budaya. Dengan potensi industri, perdagangan, transportasi, UMKM, dan pariwisata yang dimiliki, Jakarta Timur dinilai memiliki peluang untuk berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta.* (dh)

Dalam kasus ini, polisi telah menangkap dua terduga pelaku berinisial DAC (22) dan AAL (20). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Mangarahon Simanjuntak mengatakan DN meninggal dunia setelah terkena tembakan dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu (18/10/2026).

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap 2 Eksekutor Penembakan Donny Pacek di Deli Serdang, Motif Masih Didalami

Setelah kejadian itu, Feri menghubungi DN untuk meminta bantuan karena rumahnya diserang.

"Rumah Feri diserang oleh kelompok Saudara Kiboy dan kawan-kawan. Kemudian, setelah penyerangan tersebut, Saudara Feri menghubungi almarhum DN. Ia meminta bantuan karena rumahnya diserang," kata Cornelis dalam konferensi pers di Polda Sumut, Kamis (22/10/2026).

Mendapat kabar tersebut, DN kemudian mengumpulkan sejumlah rekannya untuk mendatangi rumah Feri. Menurut keterangan polisi, rombongan itu membawa sejumlah barang, termasuk senjata tajam dan senapan angin, yang dimasukkan ke dalam mobil Toyota Yaris berwarna putih.

DN mengendarai mobil tersebut menuju Desa Bandar Labuhan bersama empat rekannya. Perjalanan mereka juga diikuti sejumlah sepeda motor yang dikendarai rekan-rekan lainnya.

Dalam perjalanan, dua pria yang belakangan diidentifikasi sebagai DAC dan AAL disebut mendekati rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Keduanya diduga membawa senjata api.

Cornelis mengatakan DAC diduga menyampaikan kepada AAL bahwa senjata telah disiapkan untuk ditembakkan ketika mereka mendekati mobil korban. Sepeda motor yang ditumpangi kedua pria itu kemudian memotong dan memepet kendaraan DN.

"Mereka memotong mobil dan memepetnya. Saudara DAC menyampaikan kepada AAL, 'ini dia orangnya, silakan tembak!' begitu. Jadi ada perintah tembak dari Saudara DAC," ujar Cornelis.

Menurut polisi, penembakan kemudian terjadi beberapa kali hingga mengenai orang-orang di dalam mobil. DN mengalami luka tembak di bagian telinga kanan yang menembus leher kiri. Sementara itu, seorang penumpang bernama Indra Wijaya terkena tembakan di paha kiri.

"Tembakan mengenai telinga sebelah kanan korban DN, kemudian tembus ke leher sebelah kiri. Lalu ada tembakan juga kena paha kiri penumpang yang ada di sebelahnya bernama Indra Wijaya," jelas Cornelis.

Setelah melakukan penembakan, kedua terduga pelaku disebut berusaha melarikan diri. Namun, keduanya sempat terjatuh setelah kendaraan korban yang kehilangan kendali menabrak mereka.

Polisi menyebut persaingan antara dua kelompok ormas menjadi motif dalam peristiwa yang dikategorikan penyidik sebagai dugaan pembunuhan berencana tersebut.

"Motif dari peristiwa pembunuhan berencana ini adalah persaingan antar dua kelompok. Kelompok ini adalah kelompok ormas. Jadi motivasinya seperti itu," ungkap Cornelis.

Penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap rangkaian kejadian dan peran masing-masing pihak. Keterangan polisi mengenai kronologi, motif, dan keterlibatan kedua terduga pelaku akan diuji melalui proses hukum yang berlaku.* (km/dh)

Penegasan itu disampaikan Erfin saat memimpin rapat Tim Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Gagasan BUS TAGANA Bandung: Sinergi Penanganan Bencana Harus Tembus Sampai RT/RW

"Berbicara retribusi ini tentu tidak sama seperti pajak daerah. Retribusi itu ada pelayanan yang kita berikan kepada wajib retribusi. Artinya berjalan beriringan ketika masyarakat mendapatkan layanan, di situ kita ambil retribusinya," ujar Erfin.

Erfin mengatakan, secara agregat, capaian penerimaan retribusi Kota Medan pada bulan ini menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski kontribusinya terhadap APBD tidak sebesar pajak daerah, retribusi tetap memiliki peran strategis dalam penerimaan PAD dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan pelayanan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Meski demikian, ia mengingatkan jajaran OPD agar tidak hanya berpatokan pada keberhasilan melampaui target penerimaan. Menurutnya, kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan pemerintah.

"Bukan hanya kita cerita target melampaui batas kita anggap berhasil. Tapi ada makna yang lebih luas, apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai kehendak dan kebutuhannya? Saya ingin kita menyamakan persepsi, jangan sampai retribusi ini hanya dianggap sebagai tugas tambahan," tegasnya.

Senada dengan Erfin, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk mengidentifikasi kendala sekaligus memperkuat komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mempercepat penerimaan retribusi pada Triwulan IV.

Laksamana menyebut sejumlah OPD telah menunjukkan capaian penerimaan yang baik, bahkan melampaui target Triwulan III. Sementara itu, perangkat daerah yang belum mencapai target diminta menyampaikan data, menjelaskan persoalan yang dihadapi, serta menyusun proyeksi langkah penanganan secara realistis hingga akhir tahun.

"Untuk retribusi secara agregat ada beberapa yang sangat baik bahkan melebihi target di Triwulan III. Namun untuk OPD yang belum mencapai target, arahan Pak Sekda tadi sudah sangat jelas, yang terpenting adalah menyajikan data, memaparkan permasalahan serta menyusun proyeksi penanganan secara rasional untuk mengejar target di akhir tahun," jelas Laksamana.

Dalam rapat tersebut, delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memaparkan capaian penerimaan retribusi beserta kendala yang dihadapi di lapangan. Kedelapan instansi itu meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), serta RSUD Bachtiar Djafar.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian, Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suluh Aulia Harahap, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan Junaidi Sanjaya.

Melalui evaluasi tersebut, Pemko Medan mendorong setiap perangkat daerah mengoptimalkan penerimaan retribusi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya ini diharapkan mendukung pencapaian PAD hingga akhir tahun tanpa mengabaikan kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Ondim saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan suap dengan terdakwa kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu'arif di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• KPK Tahan 7 Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Sumut, Ex Kepala BBPJN Ikut Ditingkap

Ondim membantah bahwa seluruh uang tersebut merupakan utang pribadi. Ia menyebut hanya Rp500 juta yang dikategorikannya sebagai utang, sementara sisanya merupakan sisa fee proyek.

"Hanya Rp500 juta, itu pun utang pribadi, sedangkan sisanya merupakan sisa fee proyek. Waktu masih jadi Plt, maaf cakapnya, saya masih takut," ujar Ondim di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mendalami hubungan antara aliran uang dan dugaan pengaturan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Langkat. Jaksa masih perlu menguji keterangan itu bersama bukti serta kesaksian lain dalam persidangan.

Usai sidang, Ondim juga ditanya wartawan mengenai pernyataannya di hadapan majelis hakim. Saat ditanya apakah dirinya mengakui kesalahan dalam perkara tersebut, Ondim menjawab singkat.

"Khilaf... jadi lain tadi," jawab Ondim terbata-bata.

Ondim yang mengenakan rompi oranye KPK kemudian digiring petugas untuk kembali ke tahanan.

Dalam perkara ini, dugaan pengaturan proyek berkaitan dengan 85 paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Langkat. Berdasarkan uraian perkara yang disampaikan KPK sebelumnya, 80 paket pekerjaan berada di Dinas Pendidikan dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar, sedangkan lima paket lainnya berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai sekitar Rp748 juta.

Jaksa menduga terdapat permintaan fee proyek kepada Yaqub, kontraktor yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut. Besaran fee yang disebut dalam uraian perkara adalah 10 persen untuk proyek di Dinas Pendidikan dan 17 persen untuk proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam perkembangan perkara, KPK sebelumnya menyebut Ondim diduga telah menerima uang Rp800 juta hingga 5 April 2026. Jaksa juga menguraikan adanya permintaan tambahan uang pada akhir Juni 2026. Rangkaian aliran uang tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam proses hukum perkara suap proyek Langkat.

Selain menjadi saksi dalam persidangan Yaqub, Ondim juga berstatus tersangka KPK dalam perkara dugaan suap terkait pengaturan paket proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

Dalam penanganan perkara tersebut, KPK disebut turut mengamankan uang tunai Rp244,7 juta dan mata uang asing senilai sekitar Rp1,22 miliar, yang terdiri atas 66.950 dolar Singapura dan 11.518 ringgit Malaysia.

Penyidik juga mengamankan logam yang disebut sebagai platinum seberat 55 kilogram serta memblokir dua rekening bank atas nama Syah Afandin dengan saldo total sekitar Rp2,27 miliar.

Meski demikian, keberadaan barang dan aset yang diamankan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruhnya berasal dari tindak pidana. Asal-usul dan kaitannya dengan perkara harus dinilai berdasarkan hasil penyidikan serta pembuktian hukum.

Persidangan perkara Yaqub Abdhal Al Mu'arif masih berlanjut untuk mendalami dugaan pengaturan proyek dan aliran uang yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Langkat.* (dh)

Rencana tersebut disampaikan Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan III Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Menurutnya, keberhasilan pelatihan vokasi tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti program, tetapi juga dari kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan peluang mereka memperoleh pekerjaan.

Baca Juga:

• Perkuat 'Link and Match' Kampus-Industri, Mahasiswa Magister USK Pelajari Sistem K3 di PT PIM

Melalui konsep tersebut, KEK diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan investasi, tetapi juga tempat pengembangan keterampilan, kewirausahaan, serta penyerapan tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkenalkan konsep KEK Skills Ecosystem, yakni kolaborasi antara pengelola kawasan, perusahaan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau lembaga vokasi, pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, serta inkubator usaha.

Kolaborasi itu ditujukan untuk menerjemahkan kebutuhan tenaga kerja perusahaan menjadi materi pelatihan yang relevan. Kompetensi peserta juga akan dinilai berdasarkan standar yang berlaku agar hasil pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan rekrutmen industri.

Dalam skema yang direncanakan, pelatihan berlangsung selama empat bulan. Peserta akan menjalani dua bulan pembelajaran di BPVP, kemudian melanjutkan dua bulan berikutnya di lingkungan KEK untuk memperoleh pengalaman praktik industri.

Pada tahap pembelajaran awal, peserta dibekali keterampilan dasar sesuai bidang yang dibutuhkan. Selanjutnya, praktik di lingkungan industri diharapkan membantu peserta memahami proses kerja, penggunaan peralatan, standar mutu, prosedur operasional, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Kemnaker juga merancang enam tahapan dalam pelaksanaan KEK Skills Ecosystem. Tahap pertama adalah memetakan kebutuhan jabatan, jumlah tenaga kerja, kompetensi yang disyaratkan, dan jadwal rekrutmen perusahaan. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan jenis pelatihan serta jumlah peserta yang perlu disiapkan.

Tahap kedua adalah menyusun modul pembelajaran berdasarkan unit kompetensi, standar operasional prosedur (SOP), kebutuhan peralatan, standar mutu, dan ketentuan K3. Setelah itu, peserta mengikuti pelatihan teori dan praktik dasar dengan pendampingan instruktur.

Tahap keempat berfokus pada pengalaman kerja terstruktur di lingkungan industri dengan pendampingan mentor. Melalui proses tersebut, peserta diharapkan dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari sekaligus memahami budaya kerja dan tuntutan produktivitas.

Tahap berikutnya adalah asesmen dan sertifikasi berdasarkan standar yang berlaku untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta. Tahap terakhir berupa pembangunan basis data talenta yang dapat digunakan untuk mendukung rekrutmen, memantau penempatan kerja, dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Dengan rangkaian tersebut, pelatihan vokasi diharapkan tidak berhenti pada kelulusan peserta, tetapi terhubung langsung dengan kebutuhan perekrutan dan perkembangan karier di dunia kerja.

Kemnaker juga menyiapkan tiga indikator kinerja utama untuk mengukur efektivitas program. Indikator pertama adalah persentase peserta yang memperoleh pekerjaan dalam waktu tiga bulan setelah pelatihan. Kedua, tingkat retensi pekerja setelah enam bulan bekerja. Ketiga, tingkat kepuasan industri terhadap tenaga kerja yang direkrut melalui program tersebut.

Ketiga indikator ini diharapkan menjadi dasar evaluasi untuk mengetahui apakah materi pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan apakah lulusan mampu bertahan dalam pekerjaan yang diperoleh.

Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki pemetaan kebutuhan jabatan, metode pembelajaran, dan sistem pendampingan peserta agar pelatihan semakin relevan dengan kondisi industri.

Yassierli berharap pengembangan ekosistem keterampilan di KEK dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Integrasi antara perusahaan dan lembaga pelatihan diharapkan membantu industri memperoleh tenaga kerja sesuai kebutuhan, sementara pencari kerja mendapatkan akses pembelajaran yang lebih dekat dengan kondisi nyata di tempat kerja.

Melalui konsep KEK Skills Ecosystem, Kemnaker mendorong pelatihan vokasi yang lebih terarah, terukur, dan terhubung dengan kebutuhan dunia usaha. Keberhasilan program nantinya akan bergantung pada ketepatan pemetaan kebutuhan industri, efektivitas kolaborasi, serta hasil penempatan dan keberlanjutan pekerjaan peserta.* (dh)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan upaya tersebut disampaikan dalam dialog interaktif program Titik Kumpul di TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau, Medan, Kamis (22/10/2026). Kegiatan bertema "Sumut Nol Karhutla, Modifikasi Cuaca Urai Asap Kiriman" itu merupakan hasil kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.

Baca Juga:

• Malaysia Rencanakan Bawa Isu Karhutla ke Forum ASEAN, Ini Tanggapan Resmi Kemlu RI

Untuk mengantisipasi kebakaran, Pemprov Sumut menyiagakan personel Manggala Agni yang didukung tiga daerah operasi (Daops), yakni Daops Manggala Agni Sibolangit, Aek Nauli, dan Langga Payung.

Daops Manggala Agni tersebut masing-masing disebut berada di wilayah Sibolangit, Kabupaten Karo, Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, serta Langga Payung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Untuk mencegah karhutla di Sumut, kami menyiapkan personel Manggala Agni yang didukung tiga daerah operasi (Daops), yaitu Daops Manggala Agni Sibolangit di Kabupaten Karo, Daops Manggala Agni Aek Nauli di Kabupaten Simalungun, serta Daops Manggala Agni Langga Payung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ujar Heri.

Selain menyiagakan personel, Pemprov Sumut menggencarkan sosialisasi pencegahan karhutla di kabupaten dan kota. Kesiapsiagaan berbasis masyarakat juga diperkuat melalui pembentukan lima kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kabupaten Padanglawas Utara, Toba, Karo, Tapanuli Utara, dan Samosir.

Menurut Heri, kelompok MPA telah difasilitasi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk membantu upaya pencegahan maupun pemadaman kebakaran. Peralatan yang disediakan antara lain pakaian kerja lapangan, sepatu bot, topi lapangan, gepyok atau alat pemukul api, serta jet shooter untuk membantu pemadaman.

Meski demikian, pengendalian karhutla masih menghadapi sejumlah tantangan. Kondisi lahan gambut dan non-gambut, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi topografi, serta ketersediaan personel menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan kebakaran di lapangan.

Untuk memperkuat pencegahan, DLHK Sumut melakukan pemantauan titik panas setiap hari dengan memanfaatkan situs SiPongi, situs pemantauan LAPAN, serta data satelit NOAA dan Terra. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini agar indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.

Pengawasan juga dilakukan terhadap pemegang izin di bidang kehutanan melalui kewajiban membentuk kelompok MPA. Selain itu, petugas melakukan patroli dan pengecekan langsung atau ground check terhadap titik panas yang terpantau.

Di kawasan lahan gambut, pembangunan sekat kanal turut dilakukan untuk menjaga kondisi hidrologis lahan dan mengurangi risiko kebakaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pengelolaan lahan agar tidak mudah mengering, terutama saat kondisi cuaca meningkatkan potensi kebakaran.

Apabila kebakaran terjadi, penanganannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Pihak yang terlibat antara lain kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, kelompok MPA, polisi kehutanan, Manggala Agni, lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan, serta masyarakat sekitar kawasan hutan.

Heri mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan.

"Sinergi antara pemerintah, aparat, pemegang izin kehutanan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan serta penanganan karhutla di Sumut," pungkasnya.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Surya saat menghadiri World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Forum internasional yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 itu menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah, pelaku industri kreatif, akademisi, kreator, dan investor untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif.

Baca Juga:

• Cetak Rekor 5 Kali Beruntun, Pemkab Asahan Boyong Predikat Tertinggi KI Award Sumut 2026

"Ekonomi kreatif tidak bergantung pada sumber daya alam semata, tetapi bertumpu pada ide, kreativitas, dan inovasi anak bangsa. Dengan berkembangnya ekonomi kreatif, kita mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat identitas budaya," kata Surya.

Surya juga menilai Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) memiliki peran strategis dalam mempertemukan para pelaku industri kreatif dan mendorong lahirnya inovasi. Melalui sinergi pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha, potensi kreatif Sumut diharapkan berkembang serta memiliki daya saing yang lebih kuat.

WCCE 2026 mengusung tema "Inclusively Creative: Collective Continuity". Tema tersebut menekankan pentingnya kesempatan yang setara bagi individu dari berbagai latar belakang dan wilayah untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyoroti pentingnya memperluas akses dan kesempatan bagi talenta kreatif di berbagai negara. Menurutnya, potensi kreatif dapat ditemukan di mana saja, tetapi kesempatan untuk mengembangkannya belum tersedia secara merata.

"Bakat ada di mana-mana, tetapi kesempatan tidak," ujarnya.

Pesan tersebut menekankan perlunya ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, terutama bagi pelaku kreatif dari negara berkembang. Akses terhadap pembiayaan, teknologi, jejaring, dan pasar dinilai penting agar para kreator dapat mengembangkan karya serta bersaing di tingkat internasional.

Pengembangan ekonomi kreatif juga membutuhkan dukungan kebijakan dan kerja sama lintas negara. Dengan dukungan tersebut, ide dan inovasi diharapkan dapat berkembang menjadi produk maupun layanan bernilai ekonomi yang membuka peluang usaha baru.

Salah satu agenda penting WCCE 2026 adalah penyusunan Jakarta Vision on Creative Economy. Dokumen tersebut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi internasional dan mendorong ekonomi kreatif memperoleh posisi lebih strategis dalam agenda pembangunan global, termasuk setelah berakhirnya periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

Melalui forum ini, Indonesia berupaya memperluas jejaring kerja sama sekaligus membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Bagi Sumut, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah dan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan industri kreatif.

Penguatan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya menghasilkan karya dan inovasi, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan.* (dh)

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumut, Hery Valona Bonatua Ambarita, dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• KPK Tahan 7 Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Sumut, Ex Kepala BBPJN Ikut Ditingkap

Hery mengatakan Dinkes Sumut telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan di 33 kabupaten/kota untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat kualitas udara yang buruk dan perubahan cuaca. Koordinasi tersebut dilakukan untuk wilayah yang terdampak maupun yang tidak terdampak secara langsung.

Selain itu, Dinkes Sumut bersama Ketua TP PKK Provinsi Sumut dan Dinas Kesehatan Kota Medan telah membagikan masker kepada masyarakat di Kota Medan.

Hery menjelaskan, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker dengan ukuran yang sesuai agar dapat menutup hidung dan mulut secara rapat. Setelah beraktivitas, warga juga diimbau mencuci tangan dan wajah untuk menjaga kebersihan.

Masyarakat turut dianjurkan menerapkan pola hidup sehat guna menjaga daya tahan tubuh. Upaya tersebut meliputi mencuci sayur, buah, dan bahan makanan lainnya sebelum dikonsumsi, minum air putih yang cukup, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang.

Menu sehari-hari disarankan mencakup sumber karbohidrat, sayuran, buah-buahan, serta protein dari bahan pangan seperti daging, telur, ikan, dan udang.

Dinkes Sumut juga mengajak masyarakat menyebarkan informasi mengenai langkah pencegahan tersebut kepada anggota keluarga, teman, dan lingkungan sekitar agar semakin banyak warga yang memahami pentingnya menjaga kesehatan saat kualitas udara memburuk.

"Kita bersama-sama menyampaikan informasi yang baik kepada seluruh masyarakat, terutama untuk keluarga, lingkungan, dan teman-teman sekerja," katanya.

Menurut Hery, kualitas udara dalam beberapa hari terakhir menunjukkan perbaikan. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada dan menjaga kesehatan.

Dinkes Sumut akan terus menyampaikan imbauan melalui kegiatan promosi kesehatan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai langkah pencegahan dampak kualitas udara yang buruk.* (dh)