BANDUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Geofisika Bandung memastikan suara dentuman yang terdengar di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya pada Sabtu (5/9/2026) dini hari bukan disebabkan oleh aktivitas gempa bumi.

BMKG juga menyatakan fenomena tersebut tidak berkaitan dengan fenomena cuaca lokal.

Baca Juga:

• Mengapa Dentuman Erupsi Anak Krakatau Terdengar hingga Bandung? Ini Penjelasan Ahli

Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Suaidi Ahadi, mengatakan BMKG merespons laporan masyarakat mengenai suara dentuman yang terdengar berulang sejak pukul 00.30 hingga 05.00 WIB.

Hasil analisis data kegempaan menunjukkan tidak terdapat aktivitas seismik di wilayah Bandung dan sekitarnya pada periode tersebut.

Dengan demikian, gempa bumi dinilai tidak menjadi pemicu suara dentuman.

"Selain parameter kegempaan, BMKG juga memeriksa kondisi atmosfer serta aktivitas kelistrikan udara di wilayah Jawa Barat. Pemantauan Lightning Detector mencatat aktivitas petir di Bandung Raya berada pada intensitas relatif rendah dan tidak signifikan," kata Suaidi dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).

Selain aktivitas kegempaan dan petir, BMKG turut memeriksa kondisi cuaca saat dentuman terdengar.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi cuaca secara umum cerah. Angin juga tercatat bertiup konsisten dari arah timur ke barat.

Kondisi tersebut mengindikasikan tidak terdapat fenomena cuaca ekstrem lokal yang dapat menjadi pemicu suara dentuman.

Pada saat yang sama, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) terdeteksi melalui citra satelit. Peningkatan aktivitas petir juga tercatat di sekitar gunung tersebut.

Namun, BMKG menilai kemungkinan suara erupsi Gunung Anak Krakatau merambat hingga Bandung relatif kecil.

Arah angin dari timur ke barat saat kejadian dinilai memperkecil peluang gelombang suara erupsi bergerak menuju Bandung Raya.

Karena itu, BMKG menduga sumber suara dentuman berasal dari sumber lain yang hingga kini masih memerlukan kajian lebih mendalam.

Di sisi lain, sejumlah instrumen BMKG mencatat anomali yang kini menjadi bahan analisis lanjutan.

Pemantauan di Pulau Sebesi merekam anomali pada seismogram pada pukul 23.08 WIB dan 23.32 WIB atau 16.08 UTC dan 16.32 UTC.

Selain itu, stasiun magnet bumi di Sukabumi (SKB) dan Serang (SRG) mencatat gangguan magnetik internal bumi pada periode 4 September pukul 23.00 WIB hingga 5 September pukul 02.00 WIB.

Meski demikian, BMKG tidak menemukan aktivitas badai matahari pada periode tersebut.

"Namun, BMKG menekankan bahwa seluruh temuan anomali ini belum dapat secara langsung dikaitkan sebagai penyebab pasti suara dentuman tersebut," ujarnya.

Stasiun Geofisika Bandung masih melakukan pemantauan intensif untuk mengetahui sumber suara dentuman yang terdengar di Bandung Raya.

Pemantauan dilakukan terhadap aktivitas kegempaan, petir, magnet bumi, dan kondisi atmosfer.

BMKG juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

"BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Bandung Raya untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu memperbarui informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG," imbaunya.

Dengan hasil pemantauan sementara tersebut, BMKG memastikan suara dentuman yang terdengar pada Sabtu dini hari tidak berasal dari aktivitas gempa bumi.

Adapun sumber pasti dentuman masih dalam proses kajian.* (sn/ad)

JAKARTA – Masyarakat kini dapat mengajukan pemutakhiran data desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui telepon seluler atau HP.

Pemutakhiran ini penting karena desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat dan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).

Baca Juga:

• BUMN Dibabat, Prabowo Targetkan 700 Perusahaan Lagi Ditutup hingga Akhir 2026

Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Kelompok desil 1 sampai 5 menjadi prioritas penerima bansos. Namun, data desil masih dapat berubah karena proses pemutakhiran dan verifikasi data.

Lantas, bagaimana cara mengubah atau memperbarui data desil melalui HP?

Cara mengubah data desil

Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengajukan pemutakhiran data DTSEN, yakni secara offline melalui kantor desa atau kelurahan dan secara online menggunakan aplikasi Cek Bansos.

Cara mengubah desil secara offline

Masyarakat yang ingin memperbarui data dapat melakukan langkah berikut:

- Datang ke kantor desa atau kelurahan sesuai domisili.
- Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengajukan pemutakhiran data DTSEN.
- Ikuti prosedur yang ditetapkan dan lengkapi dokumen atau persyaratan yang diminta.
- Data yang diajukan akan diproses untuk dilakukan verifikasi.
- Tunggu apabila diperlukan survei oleh pendamping sosial.

Selain datang langsung ke kantor desa atau kelurahan, masyarakat juga dapat mengajukan pemutakhiran secara online melalui HP.

Cara menurunkan desil DTSEN lewat HP

Pemutakhiran data secara online dapat dilakukan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut langkah-langkahnya:

- Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store.
- Daftarkan akun apabila belum memiliki akun.
- Masuk atau login menggunakan akun yang sudah didaftarkan.
- Pilih menu "Usulkan Pembaruan".
- Isi seluruh data dan pertanyaan yang tersedia.
- Pastikan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Kirim pengajuan pembaruan data.
- Tunggu proses verifikasi oleh petugas.

Pemutakhiran data tidak serta-merta membuat kelompok desil langsung berubah.

Data yang diajukan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu.

Pemutakhiran ini penting bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat.

Jika data tidak diperbarui, masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima bansos berpotensi tidak masuk dalam sasaran bantuan.

Cara cek desil dan status bansos lewat HP

Setelah melakukan pemutakhiran, masyarakat dapat mengecek kelompok desil sekaligus status penerima bansos melalui HP.

Salah satu caranya melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos.

Langkahnya sebagai berikut:

- Buka browser di HP.
- Akses laman resmi Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK sesuai KTP pada kolom yang tersedia.
- Isi kode verifikasi atau captcha.
- Klik "Cari Data".
- Sistem akan menampilkan informasi mengenai nama penerima, kelompok desil, periode penyaluran, hingga jenis bantuan yang diterima apabila terdaftar.

Masyarakat juga dapat mengecek informasi tersebut melalui aplikasi Cek Bansos.

Cara cek desil melalui aplikasi Cek Bansos

Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
Pilih menu Cek Bansos.
Masukkan NIK KTP.
Klik "Cari Data".
Sistem akan menampilkan kelompok desil serta jenis bantuan apabila pengguna tercatat sebagai penerima.

Kemensos benahi data desil DTSEN

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap data desil agar hasilnya lebih stabil dan akurat.

Menurut Gus Ipul, perubahan desil terjadi antara lain karena terdapat tambahan 12 juta data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang belum selesai diverifikasi dan divalidasi.

"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat," kata Gus Ipul dalam siaran pers, Jumat (4/9/2026).

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan proses stabilisasi, perapian, serta verifikasi dan validasi terhadap data tersebut.

" Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," kata Gus Ipul.

Perubahan desil juga tidak otomatis membuat seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bansos.

" Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran. Sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan, itu tidak otomatis (bansos) hilang. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali," kata Gus Ipul.

Kementerian Sosial juga menegaskan bahwa desil bukan ukuran mutlak untuk menentukan seseorang kaya atau miskin.

Data tersebut merupakan bagian dari proses penentuan sasaran program bantuan dan perlu terus diperbarui agar kondisi masyarakat yang tercatat semakin sesuai dengan keadaan sebenarnya.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong pengajuan kasasi setelah Pengadilan Tinggi Militer menghapus sanksi pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Putusan tersebut diberikan setelah majelis hakim menerima permohonan banding yang diajukan para terdakwa.

Baca Juga:

• Wujudkan Generasi Emas 2045, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ingatkan Pelajar: Kenali Narkoba untuk Menjauhinya, Bukan Mencoba!

Pigai menyampaikan dorongan pengajuan kasasi melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Sabtu (5/9/2026).

"Saya minta pengacara ajukan kasasi bahkan kalau bisa sampai di PK [Peninjauan Kembali]," tulis Pigai di akun X tersebut.

Namun, setelah diklarifikasi mengenai pihak yang dapat mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut, Pigai mengonfirmasi bahwa yang dimaksud adalah oditur militer, bukan pengacara.

"Iya, benar [oditur]," ujarnya merespons pertanyaan melalui aplikasi pesan.

Pigai mengatakan semua pihak harus menghormati hukum dan keputusan hakim.

Namun, menurut dia, putusan pengadilan juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kepekaan sosial, terutama dari sudut pandang korban.

"Kita hormati keputusan yang mulia HAKIM tetapi perlu kepekaan sosial dan keadilan. Rasa adil harus diukur menurut korban bukan menurut orang lain apalagi pelaku," tulis Pigai.

Menurut Pigai, apabila para prajurit tersebut terbukti melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, pemecatan dari dinas militer dinilai layak diberikan.

"Kalau mereka terbukti pelaku, maka sudah sangat wajar dipecat dari statusnya sebagai Anggota Aktif TNI karena: 1.melakukan tindak pidana penyerangan, 2. Mengcederai kehormatan negara termasuk harga diri negara,3. Mencederai institusi BAIS, 4. Mencederai Institusi militer,' kata Pigai."

Ia juga menyoroti waktu terjadinya perkara tersebut yang bertepatan dengan upaya pemerintah memperkuat perlindungan HAM dan demokrasi.

"Semua tindakan yang dilakukan pada saat di mana kami pemerintah sedang berjibaku mempertahankan Iklim HAM, Demokrasi dan Kedigdayaan sipil," sambungnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Militer mengubah hukuman terhadap empat terdakwa dalam perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Dalam putusan perkara Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, majelis hakim menerima secara formal permohonan banding yang diajukan para terdakwa.

"Mengadili: Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa- I EDI SUDARKO, Serda Mar NRP 102064. Terdakwa II BUDHI HARIYANTO WIIDHI CAHYONO, Lettu Mar NRP 23990/P, Terdakwa III NANDALA DWI PRASETYA, Kapten Mar NRP 240121/P dan Terdakwa IV SAMI LAKKA, Lettu Pas NRP 533904," demikian bunyi putusan yang dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jumat (4/9).

Dalam putusan tingkat banding, terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko dijatuhi pidana 2 tahun 6 bulan penjara.

Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi pidana 2 tahun penjara.

Sementara itu, terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dihukum 2 tahun penjara. Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

"Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan," ucap hakim pengadilan tinggi militer dalam putusan tersebut.

Laman SIPP tidak menampilkan susunan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Edi Sudarko dan 2 tahun 6 bulan penjara kepada Budhi Hariyanto Widhi.

Keduanya disebut berperan sebagai eksekutor penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Selain hukuman penjara, hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Edi dan Budhi.

Sementara Nandala Dwi Prasetyo dihukum 2 tahun penjara dan Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Hakim tingkat pertama mempertimbangkan kadar kesalahan dan kualitas perbuatan terdakwa III dan IV sehingga menjatuhkan hukuman lebih ringan, meskipun pangkat keduanya lebih tinggi dibandingkan dua terdakwa lainnya.

Dalam putusan banding, sanksi pemecatan terhadap dua terdakwa tersebut tidak lagi diberlakukan.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), yang selama ini mendampingi Andrie Yunus, mengkritik putusan banding tersebut.

TAUD menilai penghapusan pemecatan terhadap dua terdakwa dan pengurangan pidana penjara menunjukkan persoalan serius dalam proses peradilan militer.

Jane Rosalina Rumpia dari KontraS yang menjadi bagian dari TAUD mengatakan amar putusan banding menimbulkan pertanyaan mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Amar putusan banding menimbulkan ketidakjelasan dan pertanyaan serius mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer," kata Jane melalui keterangan pers, Jumat.

Menurut Jane, amar putusan tersebut dinilai janggal karena mengubah pidana pokok, tetapi tidak memberikan kejelasan mengenai status pidana tambahan berupa pemecatan yang sebelumnya dijatuhkan pada tingkat pertama.

Ketidakjelasan tersebut, menurut dia, menimbulkan kesan bahwa pemecatan terhadap terdakwa I dan II telah dianulir.

"Ketidakjelasan dalam amar putusan tersebut tentu menegaskan kekhawatiran dan kecurigaan publik bahwa peradilan militer merupakan infrastruktur impunitas dan wadah untuk melindungi sesama prajurit," ucap Jane.

TNI menyatakan tidak mencampuri putusan Pengadilan Tinggi Militer tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan institusinya menghormati independensi dan kewenangan hakim dalam memutus perkara.

"Terkait putusan Pengadilan Tinggi Militer yang dimaksud merupakan ranah peradilan militer yang secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah Agung," ujar Nas melalui pesan tertulis, Jumat malam.

"TNI menghormati dan menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara," sambungnya.

Putusan banding tersebut kini menjadi sorotan karena selain mengurangi hukuman penjara terhadap sejumlah terdakwa, Pengadilan Tinggi Militer juga menghapus sanksi tambahan berupa pemecatan terhadap dua prajurit yang sebelumnya dijatuhi hukuman tersebut di tingkat pertama.* (cn/ad)

JAKARTA – Forum Bahtsul Masail Waqiyyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang di Indonesia hukumnya haram.

Perwakilan Bahtsul Masail Waqiiyah Muktamar ke-35 NU, KH Mahbub Maafi, mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga:

• Mengapa Dentuman Erupsi Anak Krakatau Terdengar hingga Bandung? Ini Penjelasan Ahli

Karena itu, Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai mata uang pengganti rupiah.

"Kalau kita ingin menjadikan Bitcoin sebagai mata uang, boleh, tetapi itu hukumnya tetap haram karena ada larangan dari pemerintah bahwa mata uang kita adalah bukan Bitcoin, tetapi mata uang kita adalah rupiah," kata Mahbub dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (3/9).

Meski penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dinyatakan haram karena bertentangan dengan aturan yang berlaku, forum Bahtsul Masail memberikan penilaian berbeda dari sisi fikih Islam.

Mahbub mengatakan Bitcoin memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai mal atau harta dan saman atau alat tukar.

"Secara fikih Bitcoin memenuhi syarat sebagai mal atau harta dan saman atau alat tukar," katanya.

Mahbub menjelaskan forum tersebut membedakan pengertian saman dengan mata uang atau naqd.

Menurut dia, sesuatu yang berstatus sebagai saman belum tentu berstatus sebagai mata uang. Sebaliknya, mata uang pasti memiliki fungsi sebagai saman.

Dalam menetapkan Bitcoin sebagai mal dan saman, forum Bahtsul Masail mempertimbangkan sejumlah aspek.

Salah satunya adalah manfaat Bitcoin yang dinilai nyata.

Manfaat tersebut juga dianggap diperbolehkan dalam syariat serta memiliki nilai berdasarkan kebiasaan masyarakat atau 'urf an-nas.

"Kemudian fluktuasi nilai Bitcoin secara faktual tidak pernah mencapai titik nol. Ini merupakan salah satu poin penting," terang Mahbub.

Selain itu, Bitcoin dinilai dapat ditukar dengan barang lain dan dipindahtangankan dari satu pemilik kepada pemilik lainnya.

Bitcoin juga memiliki private key yang dinilai memberikan perlindungan terhadap aset sehingga dapat menghindarkan dari dharar atau kerugian.

Forum Bahtsul Masail Waqiyyah Muktamar ke-35 NU juga membahas hukum transaksi menggunakan Bitcoin.

Mahbub mengatakan Bitcoin dapat diposisikan sebagai aset digital yang boleh diperjualbelikan atau ditransaksikan.

Bahkan, menurut hasil pembahasan forum tersebut, menjadikan Bitcoin sebagai mata uang dinilai sah dari perspektif fikih.

Namun, penggunaannya sebagai mata uang di Indonesia tetap dinilai haram karena bertentangan dengan ketentuan pemerintah mengenai alat pembayaran yang sah.

"Mentransaksikan Bitcoin sebagai aset digital adalah sah dan diperbolehkan. Sedangkan yang menarik, menjadikan Bitcoin sebagai mata uang juga sah," kata dia.

Dengan demikian, keputusan Bahtsul Masail membedakan antara Bitcoin sebagai aset digital atau alat tukar dan Bitcoin sebagai mata uang resmi di Indonesia.

Bitcoin dinilai memenuhi ketentuan tertentu sebagai harta dan alat tukar dalam perspektif fikih.

Namun, ketika digunakan sebagai mata uang di Indonesia, penggunaannya dinyatakan haram karena Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang yang sah.* (cn/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Zulhas Tegaskan Tak Ada Toleransi SPPG Lalai, Pengiriman MBG Terlambat Bisa Picu Keracunan

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, hingga saat ini sebanyak 290 BUMN telah ditutup.

Langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

"Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," kata Teddy dalam keterangan resmi, Sabtu (5/9/2026).

Proses konsolidasi dan penataan BUMN tersebut akan terus dilanjutkan.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara.

Melalui restrukturisasi tersebut, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran dapat mencapai Rp100 triliun.

Penataan BUMN diarahkan untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih sederhana dan efisien.

Pemerintah juga menargetkan perusahaan negara memiliki kondisi yang lebih sehat dan dikelola secara profesional.

Presiden Prabowo meminta proses tersebut dilakukan secara terukur dan menyeluruh agar keberadaan BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

Selain penataan BUMN, pertemuan tersebut juga membahas rencana percepatan hilirisasi.

Pertemuan itu turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Menurut Teddy, percepatan hilirisasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

"Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," ujarnya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Pertemuan Prabowo dengan jajaran Danantara dan sejumlah menteri itu menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan penataan perusahaan negara sekaligus mempercepat agenda hilirisasi.* (ad)

BANDUNG – Suara dentuman yang diduga berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan terdengar hingga wilayah Bandung, Jawa Barat.

Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi menerus sejak Jumat (4/9/2026) pukul 23.07 WIB dan masih berlangsung hingga Sabtu (5/9/2026) pukul 04.40 WIB.

Baca Juga:

• Aktivitas Gunung Sinabung Masih Tinggi, Pengungsi Mulai Keluhkan Gangguan Kesehatan

"Erupsi menerus dalam durasi beberapa jam yang berasosiasi dengan erupsi lava air mancur merupakan fenomena yang umum terjadi," kata dia, Sabtu (5/9/2026).

"Suara dentuman dan getaran yang dirasakan masyarakat diduga kuat berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada waktu yang sama," sambungnya.

Menurut Lana, suara dentuman dari Gunung Anak Krakatau dapat terdengar hingga Bandung karena adanya pelepasan gas secara cepat saat erupsi.

Fenomena itu juga dapat terjadi akibat gesekan dan turbulensi aliran lava berkecepatan tinggi di dalam konduit atau lubang kepundan.

"Gelombang suara dari Anak Krakatau dapat merambat jauh melalui atmosfer dan akhirnya terdengar di Bandung, meskipun beberapa wilayah pesisir yang lebih dekat belum tentu mendengarnya dengan jelas," papar Lana.

Gelombang suara atau tekanan udara berfrekuensi rendah dapat merambat hingga ratusan kilometer melalui atmosfer.

Kondisi atmosfer, termasuk suhu, tekanan, dan angin di ketinggian tertentu, dapat membelokkan jalur rambatan suara.

Akibat proses tersebut, gelombang suara yang berasal dari kawasan Gunung Anak Krakatau dapat kembali turun ke permukaan bumi di wilayah yang jauh dari sumber suara.

"Hingga suara bisa turun kembali jauh dari sumber. Yang terasa di Bandung yang berjarak 700 km (garis lurus) adalah dentuman, kaca dan pintu bergetar," beber Lana.

Lana mengimbau masyarakat tetap tenang dalam menyikapi aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama informasi mengenai potensi tsunami.

Saat ini tingkat aktivitas Gunung Api Anak Krakatau berada pada Level III atau Siaga. Status tersebut telah ditetapkan sejak 2 Juli 2026.

Dengan status tersebut, masyarakat perlu mewaspadai sejumlah potensi bahaya akibat aktivitas gunung api, antara lain aliran lava, lontaran batu pijar, awan panas, dan hujan abu vulkanik.

Sebaran abu vulkanik juga dapat mengganggu jarak pandang dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, memberikan penjelasan serupa mengenai suara dentuman yang terdengar di Bandung.

"Dentuman bandung dapat dijelaskan bersumber dari erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK)," jelas dia melalui keterangan, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Daryono, dentuman tersebut terjadi akibat perubahan mendadak energi panas dan energi mekanis dari proses erupsi menjadi gelombang tekanan suara berfrekuensi sangat rendah atau infrasound.

Gelombang infrasound tersebut kemudian dapat merambat melalui lapisan troposfer dan stratosfer, yakni bagian atmosfer yang berada di atas permukaan bumi.

"Gelombang tekanan ini terperangkap di dalam saluran gelombang atmosferik (atmospheric waveguide) akibat refraksi gradient temperatur serta geser angin (wind shear)," ujar dia.

Kondisi tersebut membuat gelombang mengalami redaman yang relatif kecil sehingga dapat menjangkau wilayah yang sangat jauh dari sumber erupsi.

Daryono menjelaskan gelombang tekanan atmosferik tersebut juga dapat memicu resonansi mekanis pada benda atau struktur ringan, seperti kaca jendela.

Fenomena tersebut berbeda dengan getaran akibat gelombang seismik yang merambat melalui tanah.

Dalam kasus ini, getaran yang dirasakan masyarakat dapat berkaitan dengan tekanan gelombang suara yang merambat melalui atmosfer.

"Membiaskan energi suara melompati daerah terdekat (acoustic shadow zone) untuk jatuh tepat pada jarak fokal Cekungan Bandung," ucap Daryono.

Menurut dia, bentuk topografi Cekungan Bandung dapat berperan seperti ruang yang memantulkan dan memperkuat gelombang tekanan atmosferik secara lokal.

Fenomena tersebut menjelaskan mengapa suara dentuman erupsi Gunung Anak Krakatau dapat terdengar hingga wilayah Bandung, meskipun jaraknya mencapai sekitar 700 kilometer dalam garis lurus.

Masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau maupun wilayah yang terdampak suara dentuman diimbau mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.* (km/ad)

JAKARTA – Ada anggapan yang masih cukup sering terdengar tentang cara memperlakukan HP Android yang baru dibeli.

Salah satunya adalah anjuran agar ponsel baru dicas terlebih dahulu sebelum digunakan.

Baca Juga:

• Eks Kadisdik Langkat Dituntut 11 Tahun, Pengacara Kritik Keras Tuntutan Jaksa: Lari dari Fakta Persidangan!

Cara tersebut dipercaya dapat membuat kapasitas baterai lebih maksimal dan menjaga daya tahan baterai pada siklus pengisian berikutnya.

Anjuran mengecas HP Android baru selama 3 hingga 8 jam ini sebenarnya merupakan kebiasaan lama.

Lantas, apakah HP Android yang baru dibeli memang harus dicas terlebih dahulu sebelum digunakan?

HP Android yang baru dibuka dari kemasan pada dasarnya bisa langsung digunakan.

Pengguna tidak perlu menunggu baterainya habis terlebih dahulu atau mengecasnya selama berjam-jam sebelum menyalakan perangkat.

Teknologi baterai pada smartphone saat ini telah berkembang dibandingkan dengan ponsel generasi lama.

Ponsel zaman dulu banyak menggunakan baterai berbahan Nickel Cadmium (Ni-Cd).

Jenis baterai tersebut memiliki karakteristik yang sering dikaitkan dengan memory effect, yakni baterai dapat "mengingat" pola pengisian tertentu.

Karena itu, muncul kebiasaan untuk mengosongkan baterai terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian penuh pada perangkat baru.

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan smartphone modern.

HP Android saat ini umumnya menggunakan baterai Lithium-ion (Li-ion).

Jenis baterai ini tidak memerlukan prosedur khusus seperti baterai Nickel Cadmium pada saat pertama kali digunakan.

Dengan demikian, HP Android baru dapat langsung digunakan setelah dikeluarkan dari kotak. Pengguna cukup mengisi daya ketika baterai mulai rendah.

Meskipun bisa langsung digunakan, pengguna sebaiknya tidak membiasakan baterai sampai benar-benar kosong sebelum dicas.

Pengisian daya dapat dilakukan ketika kapasitas baterai mulai rendah, misalnya sebelum berada di bawah 20 persen atau ketika muncul peringatan "baterai lemah".

Pengguna juga tidak perlu mengecas HP Android baru selama 3, 5, 8 jam atau lebih hanya karena perangkat tersebut baru pertama kali digunakan.

Cukup isi daya hingga kapasitas yang diinginkan, termasuk hingga 100 persen apabila memang diperlukan.

Bagaimana siklus baterai Li-ion dihitung?

Baterai Lithium-ion memiliki cara penghitungan siklus pengisian yang berbeda dari anggapan bahwa satu kali mencolokkan charger berarti satu siklus.

Satu siklus pada dasarnya dihitung berdasarkan total penggunaan energi yang setara dengan 100 persen kapasitas baterai.

Sebagai contoh, ketika baterai berada pada 100 persen, pengguna menggunakan 75 persen daya sehingga tersisa 25 persen.

Setelah itu, baterai diisi kembali hingga 100 persen.

Pada penggunaan berikutnya, pengguna kembali memakai 25 persen daya sehingga tersisa 75 persen.

Jika digabungkan, penggunaan 75 persen pada tahap pertama dan 25 persen pada tahap berikutnya berarti total penggunaan telah mencapai 100 persen. Akumulasi tersebut dihitung sebagai satu siklus.

Artinya, satu siklus tidak harus terjadi dalam satu kali penggunaan dan satu kali pengisian daya.

Jadi, apakah HP Android baru harus dicas dulu?

Jawabannya, tidak harus.

HP Android baru yang masih memiliki daya baterai dapat langsung digunakan setelah keluar dari kemasan.

Tidak ada keharusan untuk mengosongkan baterai hingga 0 persen kemudian mengecasnya selama 3 hingga 8 jam pada penggunaan pertama.

Kebiasaan tersebut lebih berkaitan dengan teknologi baterai generasi lama.

Untuk smartphone modern dengan baterai Lithium-ion, pengguna cukup menggunakan perangkat secara normal dan melakukan pengisian daya ketika baterai mulai rendah.

Yang terpenting, pengguna mengikuti panduan pengisian daya dari produsen dan menjaga kebiasaan penggunaan baterai agar perangkat tetap bekerja secara optimal.* (km/ad)

KARO – Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih tinggi.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut aktivitas gunung api tersebut masih didominasi gempa tremor dan hembusan yang berlangsung terus-menerus di puncak gunung.

Baca Juga:

• Tak Sempat Menghindar! Truk Bermuatan Ikan Tabrak Pick Up hingga Hantam Bangunan Warga, Kernet Tewas Terjepit

Secara visual, Gunung Sinabung masih terlihat mengeluarkan hembusan dari kawasan puncak.

Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas gunung api masih perlu diwaspadai karena potensi erupsi dinilai masih tinggi.

"Potensinya masih tinggi," ujarnya.

Di tengah tingginya aktivitas Gunung Sinabung, warga yang mengungsi juga mulai mengalami berbagai keluhan kesehatan.

Pengungsi yang berasal dari Desa Kutatengah saat ini tinggal di lokasi pengungsian.

Petugas kesehatan menyebut keluhan warga mulai muncul sejak hari pertama mereka berada di pengungsian.

Kepala Puskesmas Naman sekaligus Kepala Posko Kesehatan Pengungsi, Abdul Rahman Surbakti, mengatakan pasien yang datang didominasi warga lanjut usia.

"Kami dari pos kesehatan dari hari pertama sudah menerima pasien. Hingga saat ini, pasien didominasi oleh lansia dan rata-rata mengalami hipertensi dan demam," ujar Abdul Rahman Surbakti.

Menurut dia, keluhan kesehatan tersebut mulai ditangani melalui posko kesehatan yang disediakan bagi para pengungsi.

Saat ini sebanyak 208 kepala keluarga atau 650 jiwa warga Desa Kutatengah mengungsi. Mereka menempati lokasi pengungsian di jambur dan KDKMP Sukatepu.

Pengungsian dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya aktivitas Gunung Sinabung yang masih tinggi.

Kondisi pengungsi, terutama kelompok lansia, menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.

Selain kebutuhan dasar selama berada di pengungsian, pelayanan kesehatan juga diperlukan untuk menangani keluhan yang muncul.

Aktivitas Gunung Sinabung yang masih didominasi tremor dan hembusan menerus membuat masyarakat di sekitar kawasan gunung api tetap perlu mengikuti informasi resmi dari petugas dan tidak melakukan aktivitas di wilayah yang berpotensi terdampak.* (km/ad)

MEDAN – Tim penasihat hukum terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi menilai konstruksi hukum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard.

Hal itu disampaikan penasihat hukum Saiful Abdi, Jonson David Sibarani, didampingi Togar Lubis, seusai pembacaan surat tuntutan terhadap kliennya dan dua terdakwa lainnya di ruang sidang Cakra IX, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Polres Binjai Ungkap 3 Kasus Narkoba dalam Dua Hari, 56,25 Gram Sabu dan 14 Ekstasi Diamankan

Jonson juga mempertanyakan uraian JPU mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Menurut dia, berdasarkan peraturan dan keterangan ahli yang terungkap dalam persidangan, HPS tidak dikenal dalam mekanisme e-purchasing.

Pihak penasihat hukum juga mempertanyakan dasar JPU menyimpulkan Saiful Abdi menerima Rp2,5 miliar dari Bahrun Walidin alias Baron.

Jonson mengatakan tidak terdapat bukti percakapan ataupun keterangan lain yang menunjukkan kliennya pernah meminta uang kepada Baron.

"Kok bisa-bisanya penuntut umum menyimpulkan Saiful Abdi menerima Rp2,5 miliar dari Bahrun Walidin alias Baron? Kapan klien kami minta uang ke Baron? Tidak ada chat atau transkrip percakapan telepon soal itu," ujarnya.

Ia juga menyinggung keterangan terdakwa Budi Pranoto yang disebut membantah keterangan Baron ketika dikonfrontasi oleh majelis hakim.

"Bagaimana mungkin Budi Pranoto memberikan uang sebesar itu kepada Saiful Abdi? Sedangkan kenalnya saja setelah sama-sama di rutan. Artinya keterangan Baron adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa ada saksi dan tanpa ada alat bukti lain yang mendukungnya," kata Jonson.

Penasihat hukum Saiful Abdi juga membantah adanya persekongkolan antara Saiful Abdi dan Supriadi dalam pengadaan smartboard.

Menurut Jonson, fakta persidangan justru menunjukkan Saiful Abdi dan Budi Pranoto baru saling mengenal setelah keduanya berada di rumah tahanan.

"Mana ada di persidangan yang membuktikan bahwa Saiful Abdi dan Supriadi sama-sama mengklik e-katalog. Ngaco itu, berasumsi. Bahkan jaksa terkesan mengarang cerita," ujarnya.

Penasihat hukum kemudian menyoroti uraian JPU mengenai aliran dana Rp19 miliar yang disebut diterima Bahrun Walidin alias Baron.

Jonson mempertanyakan alasan kerugian negara dibebankan kepada ketiga terdakwa, sementara dalam uraian tuntutan disebut Baron menerima uang tersebut.

"Hebatnya lagi, berulang kali penuntut umum menerangkan bahwa Baronlah yang menerima uang Rp19 miliar. Sumbernya sama. Tetapi kenapa kerugian negara dibebankan kepada ketiga terdakwa ini?" katanya.

Menurut Jonson, uraian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang sebenarnya menerima dan menguasai uang hasil pengadaan smartboard.

"Patut diduga, jaksa menutupi dan melindungi pelaku penilep uang negara yang sesungguhnya. Ini zalim namanya. Awas karma dari Tuhan," ujarnya.

Jonson juga menyoroti tuntutan uang pengganti terhadap Budi Pranoto Seputra sebesar Rp26,5 miliar.

"Yang paling sadis kepada terdakwa Budi Pranoto. Dibebankan uang pengganti sebesar Rp26,5 miliar. Artinya jaksa sekali lagi terkesan melindungi Baron. Padahal Baronlah 'otak' dari semuanya permainan ini berdasarkan fakta-fakta persidangan," katanya.

Sementara itu, Saiful Abdi melalui tim penasihat hukumnya mempertanyakan uraian dalam surat tuntutan yang menyebut dirinya menerima Rp1 miliar dari Baron untuk kemudian dibagi dua dengan terdakwa Supriadi, masing-masing Rp500 juta.

"Padahal itu tidak ada dalam kesaksian maupun dalam fakta persidangan," kata Saiful.

Dalam perkara tersebut, JPU menuntut terdakwa rekanan Budi Pranoto Seputra dengan pidana penjara selama 13 tahun dan denda Rp500 juta subsider satu bulan kurungan.

Budi juga dituntut membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp26,5 miliar.

Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap, harta benda Budi dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jika harta benda terpidana tidak mencukupi, Budi dituntut menjalani pidana tambahan selama tujuh tahun penjara.

Sementara itu, Saiful Abdi selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Supriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan smartboard masing-masing dituntut 11 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider satu bulan kurungan.

Saiful Abdi dibebankan uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar, sedangkan Supriadi sebesar Rp500 juta dengan ketentuan pembayaran dan penyitaan harta benda yang sama.

Jika uang pengganti tidak dibayar dan harta benda tidak mencukupi, keduanya juga dituntut menjalani pidana tambahan selama tujuh tahun penjara.

Menurut JPU Kejari Langkat, pengadaan 312 unit smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diduga mengandung markup yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

Perkara tersebut kini masih berproses di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Para terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.* (at/ad)

DELI SERDANG – Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk colt diesel dan mobil pick up terjadi di Jalan Jamin Ginting, Dusun II, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026) subuh.

Kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia setelah terjepit di dalam kabin truk.

Baca Juga:

• 10 Gubernur se-Sumatera Bakal Teken Kesepakatan Bersama, Sumut Jadi Penggerak Sinergi Pembangunan

Kanit Lantas Polsek Pancur Batu Ipda F. Bu'ulolo membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut saat ditemui di Mapolsek Pancur Batu, Jumat sore (5/9/2026).

Ia mengatakan korban meninggal dunia dan korban luka-luka telah dievakuasi ke RSUP Adam Malik Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

"Benar, kejadiannya tadi subuh. Korban yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka sudah kita evakuasi ke RSUP Adam Malik. Korban meninggal dunia merupakan penumpang atau kernet dari truk colt diesel bermuatan ikan yang sempat terjepit di dalam kabin," ujar Ipda F. Bu'ulolo.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sejumlah saksi, kecelakaan bermula ketika mobil pick up Mitsubishi Colt L300 bernomor polisi BL 8334 HC melaju dari arah Berastagi menuju Kota Medan.

Mobil tersebut berjalan beriringan dengan truk colt diesel bermuatan ikan bernomor polisi BK 8254 GL yang berada tepat di belakangnya.

Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi pick up diduga melakukan pengereman secara mendadak.

Jarak kendaraan yang terlalu dekat membuat pengemudi truk colt diesel, Sabri (32), tidak sempat mengendalikan laju kendaraannya.

Truk tersebut kemudian menabrak bagian belakang mobil pick up.

Benturan keras membuat mobil pick up L300 terbanting ke sisi kiri badan jalan.

Kendaraan itu kemudian menimpa bangunan rumah warga dan menghantam satu unit minibus Kijang Innova bernomor polisi BK 1336 IB yang sedang terparkir di garasi.

Bagian belakang Kijang Innova tersebut mengalami kerusakan berat.

Sementara itu, truk colt diesel yang dikemudikan Sabri membanting setir ke arah kanan jalan.

Truk tersebut kemudian menghantam sejumlah bangunan rumah dan tempat usaha milik warga.

Bangunan yang terdampak antara lain warung kopi milik Bahri dan bengkel milik Iron Brema Sembiring.

Korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut diketahui bernama Andi Suryadi (42), warga Lingkungan II Lubuk Tukko Baru, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Andi merupakan penumpang atau sopir kedua (kernet) truk colt diesel bermuatan ikan. Ia sempat terjepit di dalam kabin setelah kecelakaan terjadi.

Petugas kepolisian bersama warga kemudian melakukan proses evakuasi terhadap korban sebelum dibawa ke RSUP Adam Malik Medan.

Adapun pengemudi truk, Sabri (32), warga Aceh Singkil, mengalami luka pada bagian kepala dan siku tangan kiri.

Pengemudi dan penumpang mobil pick up yang terlibat kecelakaan juga mengalami dampak dari insiden tersebut dan mendapatkan perawatan medis.

Polisi telah mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan. Petugas masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut.

"Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah kita amankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan," pungkas Ipda F. Bu'ulolo.

Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi dan kondisi kendaraan untuk memastikan rangkaian kejadian kecelakaan di Jalan Jamin Ginting tersebut.* (ad)

BANDAR LAMPUNG – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlambat mengirimkan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas mengatakan keterlambatan pengiriman makanan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu kasus keracunan dalam program MBG.

Baca Juga:

• Harga Avtur Naik, Kemenhub Naikkan Batas Fuel Surcharge Tiket Pesawat Jadi 40 Persen

"Dapur bagus, semua bagus. Tapi budaya. Misalnya, masak harusnya dikirim jam 6, mungkin bangunnya kesiangan, dikirimnya jam 11. Itu menimbulkan keracunan," kata Zulhas.

Menurut Zulhas, kasus keracunan dalam program MBG merupakan kesalahan manusia, baik yang terjadi akibat kelalaian maupun tindakan yang disengaja.

Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi sistem distribusi makanan dari SPPG. Evaluasi tersebut ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

Zulhas mengatakan tidak boleh ada toleransi terhadap SPPG yang terbukti lalai dalam menjalankan prosedur.

Sanksi juga dapat diberikan kepada karyawan yang dianggap bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

"Ini kan menyangkut banyak kebiasaan kita, karena ini menyangkut 60 juta orang. Ini yang kami lagi tertibkan. Kasih waktu dua bulan, kami akan menyelesaikan ini. Dan saya sudah minta tidak boleh ada toleransi. Yang lalai, ganti. SPPG siapa saja yang terlibat, ganti. Kita tidak boleh mempertaruhkan anak kita walaupun satu orang keracunan," tuturnya.

Pemerintah menilai ketepatan waktu distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat MBG.

Selain kualitas makanan di dapur, proses pengiriman juga perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Evaluasi tersebut dilakukan di tengah munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG di beberapa daerah.

Berdasarkan data terakhir Badan Gizi Nasional (BGN), seluruh korban dugaan keracunan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, telah membaik. Namun, sebanyak 22 orang masih menjalani perawatan di sembilan rumah sakit setempat.

Wakil Kepala BGN Mayor Jenderal TNI Trenggono mengatakan dari 748 santri yang terdampak, sebagian besar telah kembali ke pondok setelah mendapatkan perawatan medis.

BGN sebelumnya telah menangguhkan operasional SPPG Kali Tengah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, pada Rabu (2/9/2026) menyusul kejadian tersebut.

Penangguhan dilakukan untuk memberikan ruang bagi proses investigasi dan evaluasi terhadap dugaan kelalaian serta ketidakpatuhan petugas dapur dalam menjalankan prosedur operasional standar.

Selain menangguhkan operasional SPPG Kali Tengah, BGN juga mencopot kepala dapur SPPG tersebut.

Pemeriksaan terhadap penerapan prosedur operasional standar akan dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian.

Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Pemerintah kini menaruh perhatian pada seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari proses memasak di dapur SPPG hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Evaluasi dalam dua bulan ke depan diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi sekaligus mencegah kasus serupa kembali terjadi.

Pemerintah juga menegaskan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG.* (km/ad)

MEDAN – Provinsi Sumatera Utara akan mengambil peran strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antardaerah di Pulau Sumatera.

Langkah itu akan dilakukan melalui Rapat Kerja 10 gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32.

Baca Juga:

• Harga Avtur Naik, Kemenhub Naikkan Batas Fuel Surcharge Tiket Pesawat Jadi 40 Persen

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Forum IMT-GT ke-32 yang berlangsung di Kota Medan pada 7–10 September 2026.

Selain memperkuat kerja sama sub-regional antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, forum tersebut menjadi momentum bagi pemerintah provinsi di Sumatera untuk meningkatkan koordinasi pembangunan antardaerah.

Perencana Ahli Utama atau Fungsional Perencana Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Muhammad Armand Effendy Pohan mengatakan, 10 gubernur se-Sumatera akan menandatangani kesepahaman bersama mengenai rencana pembangunan, sinergitas, dan kerja sama antardaerah.

"Sebanyak 10 Gubernur se-Sumatera akan menandatangani kesepahaman bersama terkait rencana pembangunan, sinergitas, dan kerja sama antardaerah. Ini merupakan langkah strategis yang telah diawali melalui pra-pertemuan di Kemenko Perekonomian sebelumnya," jelas Effendy saat temu pers yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (4/9/2026).

Kesepahaman tersebut akan melibatkan gubernur dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.

Tujuan kesepakatan bersama tersebut, menurut Effendy, adalah memperkuat sinergi dan koordinasi pembangunan antar-pemerintah provinsi se-Sumatera.

Selain itu, kesepakatan diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan regional dengan arah pembangunan nasional.

Kerja sama lintas daerah juga akan didorong pada sejumlah bidang yang menjadi kepentingan bersama.

Pemerintah daerah di Sumatera diharapkan dapat memperkuat pertukaran data, informasi, inovasi, serta praktik baik dalam pembangunan.

"Juga untuk memperkuat pertukaran data, informasi, inovasi, dan praktik baik antardaerah. Dan mendukung terwujudnya pembangunan se-Sumatera yang terpadu, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," jelasnya.

Ruang lingkup kesepakatan bersama mencakup sejumlah sektor strategis. Di antaranya ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, dan agribisnis.

Kerja sama juga mencakup pengembangan sektor pariwisata regional dan ekonomi kreatif, ekosistem industri, produk dan layanan halal, serta konektivitas logistik dan infrastruktur transportasi antardaerah.

"Selain itu, juga tentang fasilitasi integrasi perdagangan dan promosi investasi bersama. Kelestarian lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan ketahanan iklim. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta integrasi transformasi digital dan sistem data terpadu," terangnya.

Dengan kerja sama tersebut, pemerintah provinsi di Sumatera diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menangani berbagai persoalan pembangunan.

Keselarasan program antardaerah dinilai dapat memperkuat daya saing Pulau Sumatera secara keseluruhan.

Mewakili Panitia Forum IMT-GT, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sonny A. Soekoer mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah sekaligus mengambil peran sebagai koordinator provinsi kerja sama IMT-GT di Indonesia.

"Sumut memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga infrastruktur konektivitas. Peran Sumut sebagai koordinator sangat krusial untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan seluruh provinsi di Sumatera agar dapat diakomodasi dalam forum sub-regional bersama Malaysia dan Thailand," paparnya.

Peran tersebut membuat Sumatera Utara berada pada posisi penting dalam mendorong keterhubungan pembangunan antardaerah di Sumatera sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi dengan Malaysia dan Thailand melalui forum IMT-GT ke-32.* (ad)

JAKARTA – Kenaikan harga avtur mulai memengaruhi ruang penyesuaian tarif penerbangan nasional.

Pemerintah memberikan keleluasaan kepada maskapai untuk menerapkan fuel surcharge (FS) lebih tinggi setelah rata-rata harga bahan bakar pesawat mengalami kenaikan pada September 2026.

Baca Juga:

• Rp103 Miliar Disebut Buat Podcast, Menkop Ferry: Tidak Tepat! Ini Penjelasannya

Batas tersebut meningkat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang menetapkan FS maksimal sebesar 30 persen.

Kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengevaluasi perkembangan harga avtur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan.

Berdasarkan publikasi harga per 1 September 2026, rata-rata harga avtur nasional tercatat Rp23.315 per liter atau meningkat sekitar 6,5 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan perubahan batas maksimal FS merupakan bagian dari evaluasi berkala pemerintah terhadap komponen tarif penerbangan.

"Dengan mempertimbangkan perkembangan harga avtur tersebut, besaran biaya tambahan (fuel surcharge) yang dapat diterapkan oleh badan usaha angkutan udara untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi menjadi maksimal 40% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan, dari sebelumnya maksimal 30%," kata Lukman dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Pemerintah menegaskan kenaikan batas maksimal fuel surcharge tidak berarti seluruh maskapai akan langsung menerapkan FS sebesar 40 persen.

Angka tersebut merupakan batas tertinggi yang diperbolehkan.

Besaran FS yang dikenakan kepada penumpang tetap menjadi keputusan masing-masing badan usaha angkutan udara.

Maskapai dapat menetapkan biaya tambahan di bawah batas maksimal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan strategi bisnis.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa harga avtur menjadi salah satu komponen penting dalam struktur biaya operasional industri penerbangan.

Ketika harga bahan bakar meningkat, maskapai memiliki ruang untuk menyesuaikan sebagian beban biaya melalui mekanisme fuel surcharge.

Namun, fleksibilitas tersebut tetap berada dalam pengawasan pemerintah.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan memantau penerapan tarif oleh maskapai, perkembangan harga avtur, serta kepatuhan perusahaan penerbangan dalam mencantumkan komponen FS secara terpisah pada tiket.

Pengawasan diperlukan agar penyesuaian biaya penerbangan berlangsung secara transparan dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara.

Di satu sisi, maskapai membutuhkan ruang untuk menjaga keberlangsungan operasional ketika biaya bahan bakar meningkat. Di sisi lain, kenaikan komponen tarif harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus melakukan pengawasan terhadap penerapan tarif penerbangan, termasuk komponen FS, agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Lukman.

Dengan batas maksimal baru tersebut, maskapai tetap memiliki pilihan untuk menetapkan FS di bawah angka 40 persen.

Karena itu, kenaikan batas maksimal tidak otomatis berarti harga tiket seluruh penerbangan akan naik dengan besaran yang sama.

Kementerian Perhubungan menilai keseimbangan antara kepentingan industri penerbangan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengaturan tarif.

Pemerintah akan terus memantau tarif yang diberlakukan badan usaha angkutan udara agar persaingan tetap berjalan dan konektivitas nasional tidak terganggu.

Di tengah dinamika harga bahan bakar penerbangan, pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan perkembangan harga avtur dan kondisi pasar.

"Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan harga avtur dan melakukan evaluasi guna memastikan kebijakan tarif penerbangan tetap mendukung konektivitas nasional, keberlangsungan industri penerbangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara," kata Lukman.* (ad)

BINJAI – Polres Binjai melalui Satuan Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika.

Dalam kurun waktu dua hari, 31 Agustus hingga 1 September 2026, polisi mengungkap tiga kasus dan mengamankan tiga pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

Baca Juga:

• Wujud Nyata Kehadiran Polri, Kapolres Binjai Salat Jumat Bersama Warga

Mereka diamankan di dua lokasi berbeda yang masih berada di wilayah hukum Polres Binjai.

R (35) diamankan pada Senin, 31 Agustus 2026, sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Sirsak, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat.

Sementara BPS (29) dan AG alias YOKO (25) diamankan pada Selasa, 1 September 2026, sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Sirsak, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti.

Di antaranya sabu seberat 56,25 gram, 14 butir ekstasi dengan berat 7,23 gram, satu unit timbangan elektrik, dua buah pipet modifikasi berbentuk sekop, satu unit telepon seluler merek Infinix, satu unit sepeda motor Yamaha NMAX, serta uang tunai Rp50.000.

Kasat Resnarkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja personel Satresnarkoba Polres Binjai dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkotika.

"Pengungkapan ini merupakan wujud keseriusan kami dalam memberantas peredaran narkotika. Kami akan terus melakukan penindakan terhadap para pelaku yang mencoba mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polres Binjai," tegas AKP Ismail Pane.

Terhadap R (35), penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara terhadap BPS (29) dan AG alias YOKO (25), penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," ujar Kasat Narkoba.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan pemberantasan narkotika menjadi salah satu prioritas Polres Binjai.

Ia memastikan kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi pelaku peredaran gelap narkoba.

"Perang terhadap narkoba akan terus kami lakukan tanpa kompromi. Ini merupakan bentuk komitmen Polres Binjai untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika," tegas Kapolres Binjai.

AKBP R. Bimo Moernanda juga mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan dan masa depan generasi muda di Kota Binjai.

Masyarakat diminta berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika.

"Jika masyarakat mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika, segera informasikan kepada pihak kepolisian melalui Call Center 110. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting untuk menciptakan Kota Binjai yang aman dan bersih dari narkoba," pungkasnya.

Pengungkapan tiga kasus tersebut menunjukkan upaya Polres Binjai dalam menekan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan dugaan peredaran narkoba demi menjaga lingkungan dan melindungi generasi muda.* (ad)

JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan informasi mengenai anggaran Rp103 miliar yang sebelumnya disebut sebagai dana untuk podcast Kementerian Koperasi.

Ferry menegaskan anggaran tersebut bukan dialokasikan secara khusus untuk membuat atau menjalankan podcast.

Baca Juga:

• Harlah Kejaksaan RI ke-81, Wali Kota Mahyaruddin Dorong Sinergi dan Penegakan Hukum Berkeadilan

Penjelasan itu disampaikan Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jajaran Kementerian Koperasi serta anggota Komisi VI DPR RI.

Ferry menjelaskan penyebutan angka Rp103 miliar sebagai "anggaran podcast" tidak menggambarkan keseluruhan fungsi yang tercakup dalam alokasi tersebut.

Menurut Ferry, komunikasi publik merupakan bagian dari tugas kementerian yang membutuhkan dukungan berbagai bidang.

Di antaranya kehumasan, dokumentasi, publikasi, teknologi informasi, infrastruktur, tata usaha, dan kebutuhan pendukung lainnya.

"Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian," jelas Ferry.

Dengan demikian, podcast hanya menjadi salah satu sarana komunikasi yang dapat digunakan Kementerian Koperasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Anggaran tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk memproduksi konten podcast.

Ferry mengatakan komunikasi publik diperlukan agar berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami masyarakat secara lebih luas.

Menurut dia, program di bidang perkoperasian harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat program.

"Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan," ujarnya.

Fungsi komunikasi publik tersebut mencakup penyusunan informasi, publikasi, dokumentasi, hubungan masyarakat, pengelolaan teknologi informasi, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya.

Karena itu, Ferry menilai keberadaan podcast harus ditempatkan sebagai salah satu kanal dalam ekosistem komunikasi publik Kementerian Koperasi, bukan sebagai satu-satunya tujuan penggunaan anggaran.

Menurut Ferry, kebutuhan komunikasi publik berkaitan dengan upaya pemerintah menyampaikan berbagai program perkoperasian kepada masyarakat.

Informasi tersebut perlu menjangkau koperasi yang telah berjalan maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sedang dikembangkan.

Masyarakat, kata Ferry, perlu mendapatkan informasi mengenai program yang tersedia, tujuan kebijakan, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat yang dapat diperoleh dari penguatan koperasi.

"Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Ferry.

Dalam rapat kerja yang sama, Kementerian Koperasi juga mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program perkoperasian pada 2027.

Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk penguatan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan koperasi.

Ferry mengatakan tambahan dukungan anggaran diperlukan karena cakupan tugas Kementerian Koperasi semakin besar.

"Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi punya tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting dan KDKMP," kata Ferry.

Menurut dia, penguatan koperasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan.

Pemerintah juga membutuhkan sumber daya manusia dan tenaga pendamping yang mampu memberikan pembinaan secara berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengapresiasi kinerja Kementerian Koperasi.

Namun, ia meminta kebutuhan anggaran ke depan diarahkan secara lebih spesifik untuk memperkuat koperasi.

Menurut Eko, penguatan koperasi, termasuk KDKMP, harus ditopang pelatihan, pembinaan, pengawasan, serta tenaga pendamping yang profesional dan berbasis kinerja.

"Koperasi, termasuk KDKMP, harus memiliki manajemen dan tata kelola yang sehat sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat," kata Eko.

Di tengah sorotan publik terhadap angka Rp103 miliar, Ferry menegaskan komitmen Kementerian Koperasi untuk memastikan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengatakan anggaran pemerintah harus digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan menghasilkan kinerja yang dapat diukur.

Karena itu, polemik mengenai istilah "anggaran podcast" perlu dilihat dalam konteks keseluruhan fungsi komunikasi publik Kementerian Koperasi.

Anggaran komunikasi publik, menurut penjelasan Ferry, tidak berdiri sendiri sebagai pembiayaan satu jenis konten.

Anggaran tersebut mendukung berbagai kebutuhan pemerintah dalam menyampaikan informasi dan program kepada masyarakat.

Kementerian Koperasi pun menegaskan bahwa Rp103 miliar bukan dana yang disiapkan khusus untuk podcast.

Podcast hanya merupakan salah satu kanal komunikasi di tengah berbagai fungsi kehumasan, publikasi, dokumentasi, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dan kebutuhan pendukung lainnya.

Di sisi lain, sorotan DPR terhadap arah penggunaan anggaran menjadi bagian dari pengawasan agar setiap rupiah anggaran negara dapat digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi penguatan koperasi serta masyarakat.* (ad)

BINJAI – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. melaksanakan salat Jumat berjemaah bersama elemen masyarakat dan tokoh muda sekaligus pengusaha Fahmi Al Rasyid di Masjid Raya Kota Binjai, Jumat, 4 September 2026.

Kegiatan keagamaan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antara aparat penegak hukum dan warga.

Baca Juga:

• Wujudkan Generasi Emas 2045, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ingatkan Pelajar: Kenali Narkoba untuk Menjauhinya, Bukan Mencoba!

Seusai menunaikan ibadah salat Jumat, Kapolres Binjai didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Binjai meluangkan waktu berdialog langsung dengan tokoh agama, alim ulama, serta warga sekitar.

Dialog tersebut dimanfaatkan untuk mendengarkan berbagai aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat mengenai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan sekitar.

Kapolres Binjai mengatakan kegiatan Jumat tersebut merupakan salah satu program untuk memastikan kepolisian selalu berada dekat dengan masyarakat dan siap memberikan pelayanan.

Melalui pertemuan langsung di rumah ibadah, kepolisian juga berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga informasi mengenai situasi kamtibmas dapat diperoleh secara cepat dan akurat.

Dalam pesan kamtibmasnya, Kapolres Binjai mengajak seluruh jemaah untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar ikut mengantisipasi peredaran narkoba serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau isu yang belum diketahui kebenarannya.

Menurutnya, keamanan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Peran tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat, dan warga juga diperlukan untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

Sinergitas antara kepolisian dan masyarakat diharapkan terus diperkuat.

Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan keamanan di lingkungan masyarakat dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Polres Binjai untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan memperkuat hubungan antara kepolisian dengan warga.

Kehadiran Kapolres Binjai di tengah masyarakat melalui kegiatan keagamaan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik serta menciptakan situasi Kota Binjai yang aman, sejuk, dan kondusif.* (ad)

TANJUNGBALAI – Belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam kelas.

Pengalaman melihat langsung lingkungan dan memahami persoalan di sekitar juga dapat menjadi pelajaran bagi generasi muda.

Baca Juga:

• Harlah Kejaksaan RI ke-81, Wali Kota Mahyaruddin Dorong Sinergi dan Penegakan Hukum Berkeadilan

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan tersebut ditujukan kepada masyarakat, khususnya remaja dan pelajar, untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina.

Hadir pula Kepala Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan Refin Tua Simanullang beserta jajaran, Ketua DPC GANN Tanjungbalai Novasari Br Ginting, serta para pelajar.

Dalam keynote speaker-nya, Muhammad Fadly Abdina menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata bagi generasi muda.

Menurut dia, tantangan generasi saat ini bukan lagi menghadapi penjajahan bersenjata, melainkan menghadapi bentuk penjajahan modern seperti narkoba yang dapat merusak generasi muda secara perlahan.

"Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, generasi muda harus sehat, cerdas, dan bebas dari narkoba. Ia menekankan bahwa pendidikan menjadi kunci utama menghadapi bonus demografi di masa depan," jelasnya.

Fadly mengatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah.

Pembangunan tidak hanya dilakukan melalui infrastruktur fisik, tetapi juga melalui penguatan lingkungan sosial dan pendidikan.

"Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur sosial. Sekolah ini adalah bagian dari upaya kita membangun SDM yang tangguh, sehat lahir dan batin, serta bebas dari narkoba," sebut Fadly.

Fadly juga menyoroti tantangan yang dihadapi pelajar di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi.

Menurut dia, ruang pergaulan anak muda kini semakin luas karena tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui media sosial.

"Pergaulan sekarang tidak terbatas. Ada teman di luar sekolah, bahkan di media sosial. Maka, penting bagi kalian untuk bijak dalam bergaul di era globalisasi dan kemajuan teknologi," tuturnya.

Ia mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terpengaruh lingkungan dan selalu mempertimbangkan dampak dari setiap pergaulan.

Fadly juga menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi hukum.

"Narkoba itu sangat berbahaya. Siapa pun yang terlibat akan merusak dirinya sendiri dan pasti akan berurusan dengan hukum. Kuncinya, tahu tentang narkoba agar bisa menjauhi, bukan untuk mencoba," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Fadly mengajak para pelajar untuk terus belajar, memperkuat iman, serta membangun lingkungan pergaulan yang positif.

"Saya yakin, dengan prestasi dan lingkungan yang mendukung, kalian bisa menjadi generasi unggul dan anti narkoba. Kunci sukses adalah jauhi narkoba dan terus berjuang untuk masa depan yang cerah," pungkasnya.

Selain memberikan sosialisasi kepada pelajar, Wakil Wali Kota Tanjungbalai juga berdialog dengan sejumlah warga binaan Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan.

Dalam kunjungan tersebut, Fadly melihat secara langsung sejumlah sampel narkotika serta hasil kerajinan yang dibuat para warga binaan.

Menurut dia, kerajinan yang dihasilkan warga binaan cukup baik dan memiliki nilai ekonomis.

Kegiatan tersebut sekaligus memberikan gambaran kepada para pelajar mengenai dampak penyalahgunaan narkoba serta pentingnya membangun masa depan dengan kegiatan yang positif.

Sosialisasi yang digelar DPC GANN Kota Tanjungbalai bersama Lapas Kelas IIB Tanjungbalai Asahan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda tentang bahaya narkoba.

Pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut sederhana: mengenali bahaya narkoba bukan berarti mencoba, tetapi menjadi langkah untuk menjauhinya.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di Aula Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu, 2 September 2026 sore.

Acara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Tak Mau Aset Pemko Menganggur, Wali Kota Tanjungbalai Sulap Gedung Terbengkalai Jadi Kantor: Dukung Pelayanan Publik

Kehadiran jajaran Forkopimda dalam kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan sinergi antarlembaga di Kota Tanjungbalai.

Kerja sama lintas instansi dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Kajari Tanjungbalai Bobon Robiana menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Forkopimda dan instansi terkait dalam acara tersebut.

"Dalam kesempatan itu, Kajari Tanjungbalai Bobon Robiana menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Forkopimda dan instansi terkait. Menurut Bobon, dukungan dari seluruh pihak menjadi modal utama bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan masyarakat", ujarnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengatakan peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI menjadi momentum untuk memperkokoh silaturahmi sekaligus menjaga stabilitas dan transparansi dalam mengawal pembangunan di Kota Tanjungbalai.

"Mahyaruddin Salim mengucapkan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81, Pemko Tanjungbalai siap terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat", ujarnya.

Mahyaruddin mengatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk terus membangun kerja sama dengan Kejaksaan dan seluruh unsur Forkopimda.

Ia berharap sinergi tersebut dapat membantu menciptakan ketertiban umum sekaligus menghadirkan pelayanan hukum yang humanis bagi masyarakat.

"Ia juga mengungkapkan, melalui momentum ini, Pemko Tanjungbalai menegaskan komitmennya untuk terus bergandengan tangan, bersinergi serta berkolaborasi bersama Kejaksaan dan Forkopimda dalam menciptakan ketertiban umum serta pelayanan hukum yang humanis bagi masyarakat."

Peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menjaga penegakan hukum, stabilitas daerah, dan pelayanan publik di Kota Tanjungbalai.

Sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, kepolisian, TNI, lembaga peradilan, DPRD, dan unsur terkait lainnya diharapkan terus terjaga demi mendukung pembangunan yang transparan serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau kondisi bangunan gedung bersejarah yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Rabu, 2 September 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Mahyaruddin didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tety Juliani Siregar serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga:

• FMAM Soroti Kinerja OPD yang Lamban, Wali Kota Tanjungbalai Siap Evaluasi dan Tindaklanjuti

Bangunan tersebut kini sedang diperbaiki oleh Dinas PUTR dan nantinya direncanakan menjadi Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM.

Mahyaruddin mengatakan bangunan tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Tanjungbalai yang tercatat di Dinas PUTR.

Menurut dia, aset tersebut perlu dimanfaatkan agar tidak kembali terbengkalai.

"Bangunan itu telah menjadi aset Pemko Tanjungbalai dan saat ini tercatat di dinas PUTR Kota Tanjungbalai. Sayangkan kalau hanya dibiarkan terbengkalai. Olehnya saya berinisiatif mengusulkan dan dimanfaatkan menjadi gedung perkantoran dan akan dipakai dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM nantinya akan digunakan oleh RSUD dr Tengku Mansyur guna mendukung operasional dan pelayanan," kata Wali Kota.

Mahyaruddin mengatakan pemerintah daerah telah melihat kondisi bangunan secara keseluruhan.

Perbaikan dilakukan karena sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan akibat lama tidak digunakan dan dirawat.

"Lanjut Wali Kota Mahyaruddin, tadi kami sudah melihat bangunan yang ada dan saat ini juga sedang dilaksanakan perbaikan oleh dinas PUTR."

"Kami tadi sudah lihat kondisi bangunan secara keseluruhan, karena sudah lama tidak dirawat untuk itu dilakukan perbaikan pada sejumlah sisi bangunan yang telah rusak," ungkaplah lagi.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap pemanfaatan kembali bangunan tersebut dapat mengoptimalkan aset daerah sekaligus mendukung kebutuhan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.

Mahyaruddin juga mendorong agar aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

Menurut dia, optimalisasi aset penting untuk mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.

"Terakhir, Wali Kota Mahyaruddin berharap agar aset-aset yang selama ini tidak dimaksimalkan penggunaannya untuk kita manfaatkan. Hal ini penting dalam rangka mendukung administrasi, pelayanan publik dan kinerja OPD."

Pemanfaatan bangunan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai menata dan mengoptimalkan aset daerah agar memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Forum Mahasiswa Aktivis dan Masyarakat (FMAM) Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Rabu, 2 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Mahyaruddin didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitra Hadi, Asisten Ekbang Tajul Abrar, Asisten Administrasi dan Umum Hamdani, serta Kepala Bagian Umum Rizal Hamdani.

Baca Juga:

• Bupati Fery Sahputra Blusukan ke Pasir Tuntung, Warga Sampaikan Aspirasi dan Keluhan

Menurut Ahmad Fadly, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi, memperkuat sinergi, serta melakukan konsolidasi dan refleksi terhadap berbagai persoalan dan dinamika pembangunan di Kota Tanjungbalai.

Ia juga menyampaikan perlunya penyegaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai FMAM lambat merespons dan terkesan kurang mendukung program yang selama ini dilakukan Wali Kota.

Hal tersebut, kata dia, mencakup jajaran di tingkat lurah, camat, kepala dinas, hingga pimpinan pejabat tinggi pratama lainnya.

"Kami berharap melalui pertemuan ini dapat menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan antara pemerintah daerah dengan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat dalam rangka memberikan masukan serta membangun komitmen bersama demi terwujudnya Kota Tanjungbalai yang Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS), jelasnya"

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan FMAM kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai.

"Untuk itu, apa yang telah disampaikan akan menjadi pertimbangan dan masukan bagi kami, segera akan menindaklanjuti hal itu, sebut Wali Kota"

Mahyaruddin juga memerintahkan OPD terkait untuk menindaklanjuti sejumlah hal yang disampaikan FMAM.

Ia turut mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk melaporkan jika menemukan dugaan oknum yang bermain di lingkungan OPD.

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat Kota Tanjungbalai.

FMAM meminta pemerintah memperhatikan perbaikan sejumlah lampu penerangan jalan yang mengalami kerusakan.

Mereka juga meminta upaya penanganan banjir yang masih terjadi ketika musim penghujan maupun banjir rob.

Audiensi tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan sekaligus membahas sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan Kota Tanjungbalai.* (ad)