Kondisi ini terjadi di tengah wacana pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat untuk periode liburan Tahun Baru.

Baca Juga:

• Makin Mudah Berobat ke Penang dan Liburan ke KL, Cek Jadwal Penerbangan Lion Group dari Kualanamu

Harga tersebut naik sekitar Rp1 juta dibandingkan harga normal yang berada di kisaran Rp1,3 jutaan per tiket.

Sementara itu, tiket pesawat rute Jakarta-Medan pada periode yang sama terpantau berada di kisaran Rp1,7 jutaan per tiket. Harga tersebut naik sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu dibandingkan sebelumnya.

Kenaikan harga juga terlihat pada rute Medan-Yogyakarta. Tiket untuk perjalanan saat libur Tahun Baru dijual mulai Rp2,8 juta hingga Rp3 juta per tiket atau meningkat sekitar Rp700 ribuan.

Untuk rute sebaliknya, Yogyakarta-Medan, harga tiket pesawat terpantau mulai dari sekitar Rp3 jutaan per tiket pada periode liburan Tahun Baru.

Harga tiket penerbangan internasional dari Kualanamu juga mengalami perubahan. Untuk rute Medan-Kuala Lumpur, harga tiket terpantau sekitar Rp900 ribuan per tiket, naik dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp400 ribuan.

Sementara tiket rute Medan-Singapura untuk periode libur Tahun Baru mencapai sekitar Rp1,7 jutaan per tiket. Harga tersebut naik hampir tiga kali lipat dibandingkan periode normal yang berada di kisaran Rp700 ribuan.

Namun, tidak semua rute mengalami kenaikan. Harga tiket pesawat Medan-Bangkok justru terpantau turun saat periode libur Tahun Baru.

Tiket rute Medan-Bangkok dapat dibeli sekitar Rp1,4 jutaan per tiket. Harga tersebut turun sekitar Rp400 ribuan dibandingkan harga pada bulan sebelumnya.

Perbedaan harga tiket tersebut menunjukkan tarif penerbangan menjelang periode liburan dapat berbeda-beda berdasarkan rute dan waktu perjalanan. Harga juga dapat berubah mengikuti kondisi pemesanan dan ketersediaan tiket pada saat pembelian.

Di tengah kondisi tersebut, wacana pemberian diskon tiket pesawat untuk periode libur Tahun Baru menjadi perhatian bagi calon penumpang yang berencana melakukan perjalanan melalui Bandara Kualanamu.* (ds/dh)

Kebolehan membunuh tikus memiliki landasan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tikus termasuk dalam kelompok khamsul fawasiq atau lima hewan yang dianggap berbahaya dan diperbolehkan untuk dibunuh, termasuk ketika seseorang sedang berihram.

Baca Juga:

• Sering Disamakan Padahal Beda Begini Tinjauan Fikih Islam Membedah Batas Antara Alkohol dan Khamar

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Artinya: "Lima hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing galak."

Dalam penjelasan fikih, status tersebut menunjukkan bahwa tikus dipandang memiliki potensi gangguan yang perlu diantisipasi. Bahkan, kebolehan membunuhnya berlaku dalam kondisi ihram dan kawasan yang memiliki aturan khusus mengenai larangan mengganggu satwa.

Istilah fasik dalam pembahasan tersebut berkaitan dengan perilaku hewan yang keluar dari tempatnya untuk mengganggu atau menimbulkan kerusakan. Sejumlah ulama menjelaskan tikus termasuk hewan yang banyak bersinggungan dengan kehidupan manusia sehingga dampak kerusakannya dapat dirasakan secara langsung.

Tikus juga dikenal dapat mengotori dan mencemari lingkungan. Selain merusak perabotan dan instalasi rumah, tikus dapat mencemari bahan makanan serta membawa kuman dan bibit penyakit.

Karena alasan tersebut, pembasmian tikus yang mengganggu kehidupan manusia diperbolehkan dalam Islam. Para ahli fikih juga menjelaskan bahwa hewan yang membahayakan atau mengganggu dapat dibunuh untuk menghilangkan mudarat.

Meski demikian, Islam tetap mengajarkan agar proses membunuh hewan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyiksa. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuh, dan apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih."

Karena itu, pembasmian tikus tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyiksa atau membuat hewan tersebut menderita dalam waktu lama.

Islam juga melarang menggunakan api untuk menyiksa hewan. Membakar tikus atau hewan lain dalam keadaan hidup tidak diperbolehkan karena terdapat larangan dari Rasulullah SAW mengenai penyiksaan makhluk dengan api.

Pembasmian tikus juga sebaiknya dilakukan pada lokasi yang memang menjadi sumber gangguan, seperti lingkungan rumah dan permukiman masyarakat. Sementara tikus yang berada di habitat alam dan tidak mengganggu kehidupan manusia tidak semestinya dibasmi secara sembarangan.

Dengan demikian, kebolehan membunuh tikus dalam Islam berkaitan dengan sifatnya sebagai hewan yang dapat mengganggu dan menimbulkan bahaya. Meski diperbolehkan untuk dibasmi, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip tidak menyiksa serta dilakukan secara proporsional terhadap hewan yang benar-benar mengganggu.* (d/dh)

Data PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat terdapat 16 kasus gangguan keamanan dan ketertiban selama periode tersebut. Jumlah itu turun dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 63 kasus.

Baca Juga:

• Berusia Lebih dari 1 Abad, KAI Sumut Rawat 6 Bangunan Cagar Budaya dan Sabet Award Pemko Medan

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo mengatakan seluruh kasus tersebut telah diungkap dan ditindaklanjuti bersama aparat yang berwenang.

Menurut Anwar, meski jumlah gangguan mengalami penurunan, pengawasan di sejumlah titik rawan tetap dilakukan. KAI juga memperkuat patroli, menambah kamera pengawas serta meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan.

Selain itu, KAI melakukan edukasi keselamatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan perjalanan kereta maupun warga.

Anwar mengingatkan gangguan terhadap fasilitas perkeretaapian tidak hanya menyebabkan kerusakan aset, tetapi juga dapat berdampak terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan para penumpang.

"Vandalisme terhadap rel, kabel persinyalan, rambu, marka, hingga fasilitas komunikasi dapat berdampak langsung pada keselamatan perjalanan kereta api serta ratusan penumpang di dalamnya," tutur Anwar.

Selain vandalisme, KAI masih menyoroti aksi pelemparan terhadap kereta yang sedang melintas. Tindakan tersebut dinilai berisiko membahayakan penumpang dan petugas di dalam kereta.

KAI kemudian mengimbau masyarakat, khususnya orang tua yang tinggal di sekitar jalur kereta api, untuk mengawasi anak-anak agar tidak bermain di area rel maupun melakukan aksi pelemparan terhadap kereta.

"Keselamatan perjalanan kereta api memerlukan kepedulian dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Menjaga keandalan dan keamanan jalur kereta api tidak hanya melindungi aset perusahaan, melainkan partisipasi nyata dalam menjaga keselamatan masyarakat pelanggan kereta api," pungkas Anwar.

KAI Divre I Sumatera Utara akan terus melakukan pengawasan dan pencegahan di titik-titik rawan untuk menjaga keamanan perjalanan kereta api serta keselamatan masyarakat dan penumpang.* (im/dh)

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan Denny bersama sejumlah pemohon lainnya. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Baca Juga:

• Sidang PHPU di MK: Denny Indrayana Soroti Pasal 18 Ayat (3) PKPU Terkait Syarat Pendidikan Gibran

"Yang Mulia, berarti agenda sidang berikutnya putusannya mungkin Senin atau Selasa, kami menunggu undangan," tanya Denny.

Wakil Ketua MK Saldi Isra kemudian menjelaskan bahwa jadwal pengucapan putusan tidak harus ditetapkan atau diumumkan langsung dalam persidangan. Menurut Saldi, para pihak akan memperoleh pemberitahuan dari Mahkamah apabila jadwal putusan telah ditentukan.

"Iya, menunggu undangan. Kalau putusan Pilpres itu kan tidak ada berapa hari sebelum pengucapan itu tidak ada begitu. Yang penting kalau misalnya hari Senin atau apa itu akan kami kabari. Yang penting akan diberitahukan kepada semua pihak," ujar Saldi.

Denny kemudian berharap apabila putusan digelar, waktunya tidak bertepatan dengan Selasa malam. Ia menyampaikan harapan agar sidang pengucapan putusan dapat dilaksanakan pada Senin.

"Aspirasi Yang Mulia. Kalau bisa jangan Selasa malam Yang Mulia, nonton final," kata Denny.

Saldi kemudian merespons pernyataan tersebut dengan candaan mengenai kemenangan yang sebelumnya dinikmati bersama.

"Kemarin kan menang kita nikmati di sini, nanti kita nikmati juga di ruang sidang ini, Pak Denny," ujar Saldi.

Setelah seluruh agenda pembuktian selesai, Saldi meminta para pihak memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk mempelajari seluruh keterangan saksi, ahli, serta dokumen yang telah disampaikan selama persidangan.

"Jadi, saling menjaga sajalah. Karena ini sudah dipercayakan kepada Mahkamah, biar Mahkamah yang memutuskan. Apa pun yang diputuskan nanti, itulah putusan yang berdasarkan fakta-fakta yang bisa kami ambil dalam persidangan ini," kata Saldi.

Saldi mengatakan para hakim konstitusi akan menggunakan waktu akhir pekan untuk membaca dan mempelajari seluruh materi perkara sebelum kembali bermusyawarah.

"Ini semua hakim akhir pekan ini akan ada di ruangan masing-masing dan akan membaca itu, dan baru kemudian akan berkumpul lagi untuk bicara," ujarnya.

Dalam jadwal resmi MK, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 telah menjalani rangkaian persidangan mulai 21 September 2026. Agenda terakhir yang tercantum adalah pemberian keterangan dari Kemendikdasmen, Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia pada 2 Oktober 2026.

Perkara ini mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pemilu 2024. Para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Dalil tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan belum merupakan putusan MK.

Hingga saat ini, perkiraan Denny mengenai sidang putusan pada Senin, 5 Oktober 2026, belum menjadi jadwal resmi yang diumumkan MK. Karena itu, waktu pengucapan putusan tetap menunggu pemberitahuan resmi dari Mahkamah.* (oz/dh)

Rocky resmi dilantik sebagai salah satu dari 26 anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Baca Juga:

• Sering Gonta-ganti Bos Komunikasi, Pengamat Sebut Bakom Era Prabowo Tak Efektif

"Inilah wajah asli dari politik. Dulu RG ini terkenal menjadi oposisi kritis pada kekuasaan, sekarang ia menjadi bagian dari kekuasaan," kata Dedy, Sabtu (3/10/2026).

Dedy kemudian mempertanyakan apakah posisi baru tersebut akan memengaruhi sikap Rocky.

"Apakah dia akan tetap kritis, sepertinya tidak," ujarnya.

Menurut Dedy, perubahan posisi dari luar pemerintahan ke dalam pemerintahan merupakan bagian dari dinamika perebutan pengaruh dalam politik. Ia menggunakan istilah struggle for power untuk menggambarkan pandangannya mengenai perubahan sikap seseorang setelah berada dalam lingkaran kekuasaan.

"Tapi, bagaimanapun RG lebih dilirik daripada @msaid_didu atau @akbarfaizal68," kata Dedy.

Sementara itu, Rocky sebelumnya memberikan penjelasan mengenai peran barunya sebagai anggota Wantimpres. Setelah dilantik, Rocky mengatakan fungsi Wantimpres bukan sekadar mengkritik kebijakan pemerintah, melainkan bersikap kritis terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Bukan mengkritik. Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan," kata Rocky setelah pelantikan.

Rocky menjelaskan sikap kritis tersebut diperlukan karena setiap kebijakan pemerintah dapat menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat, baik positif maupun negatif.

Menurut Rocky, Wantimpres memiliki peran pada ranah etis, bukan teknis. Anggota Wantimpres bertugas melihat dampak dan persoalan dari suatu kebijakan untuk kemudian memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan, penetapannya ada pada presiden. Jadi kita membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden," jelasnya.

Rocky juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan mengenai posisi Wantimpres yang bersifat etis. Menurut Rocky, anggota Wantimpres perlu melihat dampak kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan tersebut agar selaras dengan visi Presiden.

Pernyataan Rocky mengenai perannya tersebut juga dicatat Sekretariat Negara. Dalam keterangannya setelah pelantikan, Rocky menyebut Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis, serta perlu melakukan evaluasi dan melihat dampak kebijakan secara lebih luas.

Meski kini berada di dalam pemerintahan, Rocky menegaskan perpindahan posisinya tidak mengubah sikap maupun pandangannya.

"Ya kan cuman pindah, saya cuman pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah," tegas Rocky.

Dengan demikian, pernyataan Dedy dan Rocky menunjukkan dua pandangan berbeda mengenai masuknya Rocky ke Wantimpres. Dedy mempertanyakan konsistensi sikap kritis Rocky setelah berada di dalam pemerintahan, sedangkan Rocky menyatakan posisi barunya justru tetap membutuhkan sikap kritis dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Presiden.* (fj/dh)

Denny menilai ketentuan tersebut berkaitan dengan proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Menurut dia, terdapat persoalan administratif dan proses penyusunan aturan yang perlu diperiksa lebih lanjut oleh MK.

Baca Juga:

• Komdigi Temukan Sejumlah Paket Internet Operator Seluler Belum Lindungi Sisa Kuota Sesuai Putusan MK

Menurut Denny, keterangan dalam persidangan menunjukkan tidak ditemukan dokumen tanda tamat pendidikan Gibran dari UTS Insearch, Australia. Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan ketentuan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Denny juga mempersoalkan proses munculnya Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia mengatakan ketentuan yang mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi tidak muncul dalam proses uji publik maupun konsultasi dengan DPR.

Menurut Denny, ketentuan tersebut baru muncul pada tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ia menilai proses tersebut perlu diperiksa karena menurutnya ketentuan itu berkaitan langsung dengan pemenuhan persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

"Terbukti cacat administratif dan cacat manipulatif yang TST, Terstruktur, Sistematis, Terencana. Dengan demikian, Gibran layak di-diskualifikasi," kata Denny, Sabtu (3/10/2026).

Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Denny bersama sejumlah pemohon memang mendalilkan adanya persoalan pada syarat pendidikan Gibran. Para pemohon meminta MK menilai keabsahan pencalonan Gibran berdasarkan ketentuan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Namun, dalil tersebut mendapat bantahan dari pihak yang hadir dalam persidangan. Mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang menjadi saksi pihak terkait membantah adanya cacat administratif maupun manipulatif dalam pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Hasyim menjelaskan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 muncul dalam proses penyusunan peraturan setelah adanya masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut dia, ketentuan tersebut dibuat dalam konteks banyaknya calon yang mengajukan surat penyetaraan pendidikan dari luar negeri.

Hasyim juga membantah adanya motif untuk memudahkan calon tertentu. Ia menyatakan proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah dilakukan melalui prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memberikan keterangan berbeda mengenai proses verifikasi dokumen pencalonan. Bagja mengatakan Bawaslu tidak memiliki akses penuh untuk memeriksa dokumen pencalonan melalui sistem yang digunakan KPU.

Dalam persidangan, Bagja menyebut Bawaslu hanya dapat mengakses informasi pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sementara akses untuk melihat dokumen tertentu tidak diberikan.

Persoalan lain yang turut dibahas adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan merupakan hasil penilaian kesetaraan pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan nasional, bukan penerbitan ijazah baru oleh pemerintah Indonesia.

Kemendikdasmen menyatakan penilaian terhadap riwayat pendidikan Gibran mempertimbangkan dokumen dan hasil belajar yang ditempuh di Indonesia, Singapura, serta Australia. Hasil penilaian tersebut kemudian digunakan untuk menentukan padanan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional.

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran masih dalam proses pemeriksaan MK. Karena itu, tudingan mengenai adanya cacat administratif, manipulatif, maupun motif tertentu dalam penyusunan PKPU masih merupakan dalil para pemohon dan bantahan dari pihak-pihak terkait akan menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah sebelum putusan dijatuhkan.* (fj/dh)

Wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Medan meliputi Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Mulai Migrain hingga Diabetes, Ini 144 Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

"Capaian UHC di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Medan saat ini mencapai 4.001.583 peserta, berdasarkan data 31 Agustus 2026," ujar Ikhwal, Sabtu (3/10/2026).

Dari total penduduk di tiga wilayah tersebut yang mencapai 4.033.907 jiwa, sebanyak 99,20 persen telah tercakup dalam program UHC.

Meski cakupan kepesertaan UHC telah mencapai 99,20 persen, jumlah peserta JKN yang berstatus aktif tercatat sebanyak 3.299.428 peserta atau 81,57 persen.

Jumlah peserta JKN aktif tersebut telah melampaui target BPJS Kesehatan Cabang Medan yang ditetapkan sebanyak 3.227.126 peserta.

Dengan capaian tersebut, cakupan UHC di wilayah Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat telah mendekati 100 persen. Sementara itu, tingkat kepesertaan aktif tetap menjadi indikator penting dalam pemanfaatan layanan kesehatan oleh peserta.

BPJS Kesehatan Cabang Medan terus mencatat perkembangan kepesertaan JKN di tiga wilayah tersebut berdasarkan data administrasi kepesertaan yang tersedia hingga 31 Agustus 2026.* (mi/dh)

Temuan tersebut diperoleh setelah Komdigi meminta operator seluler Indosat, Telkomsel dan XLSmart melaporkan perkembangan penerapan perlindungan sisa kuota pelanggan.

Baca Juga:

• Kemendikdasmen jelaskan proses penyetaraan pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi

"Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover," kata Denny dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Meski demikian, Komdigi masih menemukan sejumlah paket non-rollover yang memberikan perlindungan hanya melalui notifikasi atau pemberitahuan kepada pelanggan sebelum masa berlaku paket berakhir.

Menurut Denny, mekanisme tersebut belum cukup karena sifatnya hanya preventif dan belum memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomi sisa kuota yang telah dibeli pelanggan.

Pada XLSmart, Komdigi menerima laporan sebanyak 101 paket. Dari jumlah tersebut, 92 paket telah menggunakan mekanisme rollover, sedangkan sembilan paket lainnya belum menggunakan mekanisme tersebut.

Denny menjelaskan, 92 paket rollover tersebut terdiri atas 18 paket baru yang disediakan setelah putusan MK dan 74 paket yang sebelumnya sudah tersedia.

Untuk layanan XL dan AXIS, seluruh paket yang dilaporkan telah dilengkapi fitur rollover. Masing-masing terdapat 38 paket XL dan 38 paket AXIS.

"Secara keseluruhan, dari 101 paket yang dilaporkan XLSmart, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover," ujar Denny.

Sembilan paket lainnya masih menggunakan bentuk perlindungan berupa penguatan informasi dan notifikasi kepada pelanggan. Komdigi menilai mekanisme tersebut belum sesuai dengan amanat putusan MK.

"Berdasarkan evaluasi kami, Komdigi, mekanisme tersebut belum sesuai dengan amanah putusan MK karena sifatnya masih preventif dan belum memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomi sisa kuota pelanggan secara langsung," katanya.

Komdigi kemudian meminta XLSmart segera menyiapkan mekanisme perlindungan yang sesuai untuk sembilan paket tersebut.

Temuan serupa juga terdapat pada layanan Indosat. Operator tersebut melaporkan 94 paket kepada Komdigi dan menyatakan seluruhnya telah memiliki bentuk perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan.

Namun, setelah dievaluasi, Komdigi menemukan tidak seluruh mekanisme tersebut sesuai dengan putusan MK. Dari 94 paket, sebanyak 23 paket telah menggunakan fitur rollover, sedangkan 71 paket masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa berlaku paket berakhir.

"Karena itu, berdasarkan evaluasi Komdigi, 71 paket Indosat tersebut belum memiliki perlindungan sesuai dengan amanah putusan MK," ujar Denny.

Denny mengatakan pemberitahuan kepada pelanggan memang merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan operator. Namun, menurut Komdigi, notifikasi saja tidak dapat menggantikan mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap kuota yang sudah dibeli.

"Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir," katanya.

Sementara itu, dari 95 paket Telkomsel yang dilaporkan kepada Komdigi, baru 19 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 76 paket lainnya masih memberikan perlindungan berupa notifikasi mengenai masa berlaku dan sisa kuota.

"Telkomsel memang telah menambah sejumlah varian paket rollover, namun berdasarkan evaluasi kami, Komdigi, mekanisme notifikasi yang diterapkan terhadap paket non-rollover tersebut belum memenuhi bentuk perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK," kata Denny.

Komdigi juga mencatat pengembangan sejumlah paket rollover Telkomsel mengalami perubahan jadwal akibat kendala teknis. Penyelesaian yang sebelumnya ditargetkan pada 28 September 2026 bergeser menjadi minggu pertama Oktober 2026.

"Kami meminta proses tersebut juga segera dituntaskan," ujarnya.

Denny menegaskan putusan MK tidak hanya meminta operator memberi tahu pelanggan bahwa kuota akan segera berakhir. Perlindungan yang dimaksud harus memberikan kesempatan kepada pelanggan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari sisa kuota yang sudah dibeli.

"Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan," katanya.

Dalam putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026, MK menyatakan ketentuan terkait tarif jasa telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.

MK juga menegaskan perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui pilihan layanan yang memungkinkan sisa kuota tetap digunakan, termasuk mekanisme akumulasi kuota atau rollover, maupun bentuk pengembalian nilai kuota sesuai ketentuan yang berlaku.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Komdigi meminta operator melakukan penyesuaian mekanisme perlindungan sisa kuota dan melaporkan perkembangannya secara berkala.

Komdigi selanjutnya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan perlindungan sisa kuota oleh masing-masing operator.

Bagi masyarakat yang menemukan persoalan terkait perlindungan sisa kuota, Komdigi membuka kanal pengaduan melalui call center Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di nomor 159.* (k/dh)

Daftar tersebut merupakan bagian dari pemeringkatan TasteAtlas bertajuk Top 35 Southeast Asian Fruits. Berdasarkan data hingga 30 September 2026, manggis memperoleh skor 4,3 dari 5, sedangkan pisang raja mendapat skor 3,8.

Baca Juga:

• Daftar Lengkap 19 Kapolda Baru Hasil Mutasi Kapolri Suyudi, Termasuk Sumut dan Metro Jaya

TasteAtlas menggambarkan manggis sebagai buah tropis dengan kulit keras berwarna ungu gelap dan daging buah putih. Teksturnya lembut, halus dan berair, dengan cita rasa manis yang disertai sedikit rasa asam.

Manggis umumnya dikonsumsi langsung. Namun, buah ini juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan, seperti salad, smoothie, teh, custard hingga es krim.

Sementara itu, pisang raja menempati peringkat kedelapan dengan skor 3,8. Pisang raja merupakan salah satu varietas pisang yang dikenal luas di Indonesia dan sejumlah wilayah Asia Tenggara.

Menurut TasteAtlas, nama pisang raja secara harfiah bermakna "raja dari segala pisang" dalam bahasa Indonesia. Penamaan tersebut dikaitkan dengan cita rasa dan teksturnya yang dianggap khas.

Daging pisang raja cenderung padat dengan rasa manis alami dan tekstur lembut. Buah ini juga memiliki bentuk panjang yang sedikit melengkung. Ketika matang, kulitnya berubah menjadi kuning tua dengan sedikit warna hijau pada bagian ujung.

Pisang raja banyak digunakan sebagai bahan berbagai olahan makanan. Salah satunya adalah pisang goreng yang dibuat dengan melapisi buah menggunakan adonan tepung sebelum digoreng hingga berwarna cokelat keemasan.

Selain manggis dan pisang raja, TasteAtlas mencatat sejumlah buah lain dari Indonesia dalam daftar 35 buah terbaik Asia Tenggara. Beberapa di antaranya adalah salak, salak pondoh, salak Kersikan, salak Bangkalan, salak Condet, salak Sidimpuan, salak Bali, salak pondoh gading, salak pondoh hitam, salak pondoh super serta jeruk Kintamani.

Daftar tersebut menunjukkan adanya beragam buah Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan TasteAtlas, meski hanya manggis dan pisang raja yang berada di 10 besar.

Untuk posisi 10 besar, urutannya adalah manggis dari Indonesia dengan skor 4,3, pisang mas atau Lady Finger banana dari Malaysia dengan skor 4,2, calamansi dari Filipina dengan skor 4,1, rambutan dari Singapura dengan skor 4,0, pisang Latundan dari Filipina dengan skor 3,9, kelapa Ben Tre dari Vietnam dengan skor 3,9, buah naga Phan Thiet dari Vietnam dengan skor 3,9, pisang raja dari Indonesia dengan skor 3,8, buah naga Binh Thuan dari Vietnam dengan skor 3,6, serta mangga Hoa Loc dari Vietnam dengan skor 3,6.

TasteAtlas menjelaskan pemeringkatan tersebut dibuat berdasarkan penilaian audiens. Untuk daftar Top 35 Southeast Asian Fruits hingga 30 September 2026, terdapat 954 penilaian yang masuk, dengan 785 di antaranya dinilai sebagai penilaian yang sah oleh sistem.

Sistem TasteAtlas juga menggunakan mekanisme untuk mengenali pengguna asli dan mengabaikan penilaian yang dianggap berasal dari bot, nasionalisme atau patriotisme lokal. Penilaian dari pengguna yang dikenali sebagai pihak berpengetahuan juga mendapatkan bobot tambahan.

TasteAtlas menegaskan peringkat tersebut tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan akhir mengenai kualitas makanan secara global. Pemeringkatan tersebut dibuat antara lain untuk mempromosikan makanan lokal, menumbuhkan kebanggaan terhadap makanan tradisional dan memperkenalkan berbagai kuliner kepada masyarakat.* (k/dh)

Syahganda dilantik di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026. Ia menggantikan Muhammad Qodari yang kini mendapat penugasan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Juga:

• Menakar Polemik Syarat Pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi: Keterangan KBRI hingga Penjelasan Kemendikdasmen

Pada awal pemerintahan, lembaga komunikasi tersebut masih menggunakan nomenklatur Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Prabowo menunjuk Hasan Nasbi untuk memimpin lembaga tersebut.

Hasan kemudian diberhentikan pada 17 September 2025. Pada hari yang sama, Prabowo mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Perubahan tersebut diikuti transformasi nomenklatur dari PCO menjadi Bakom.

Angga menjalankan tugas sebagai Kepala Bakom hingga 27 April 2026. Pada tanggal tersebut, Prabowo melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom menggantikan Angga Raka.

Qodari kemudian menjabat sekitar lima bulan sebelum kembali digantikan. Pada 2 Oktober 2026, Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom yang baru. Syahganda dilantik bersamaan dengan Fadli Tri Hartono yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala Bakom.

Pergantian berulang tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah pengamat. Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai frekuensi pergantian pimpinan dapat berkaitan dengan stabilitas kinerja dan fungsi lembaga.

"Seringnya pergantian di satu posisi menandai tidak stabilnya kinerja dan fungsi lembaga tersebut, Bakom sejauh ini menjadi lembaga formal yang justru tidak efektif mengawal komunikasi Presiden," kata Dedi, Jumat (2/10/2026).

Dedi juga mendorong agar Bakom memperkuat strategi komunikasi pemerintah setelah pergantian pimpinan tersebut. Menurutnya, Bakom perlu bersinergi dengan perangkat pemerintah sekaligus menjaga independensi dari kepentingan politik praktis.

Ia juga menyebut Presiden pada dasarnya membutuhkan sosok yang menjalankan fungsi juru bicara untuk menyampaikan kebijakan dan menjelaskan posisi pemerintah kepada publik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago berharap Syahganda dapat menjalankan fungsi komunikasi secara jelas dalam menjelaskan berbagai program pemerintah.

"Yang penting Kepala Bakom itu kan sebenarnya mampu menjernihkan, ya," ujar Pangi.

Pangi juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi publik yang diplomatis. Ia berharap Bakom dapat menjadi lembaga yang mampu menjelaskan persoalan kepada masyarakat dan menghindari munculnya kontroversi baru.

"Baik Kepala Bakom itu nggak boleh ofensif, ya. Tapi diplomatis, mampu meneduhkan, ya. Riak-riak, menjernihkan," katanya.

Sementara itu, setelah dilantik, Syahganda menyampaikan bahwa salah satu arahan Prabowo adalah menjadikan komunikasi pemerintah sebagai alat persatuan nasional. Ia mengatakan komunikasi pemerintah ke depan tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan Presiden kepada masyarakat.

Dengan dilantiknya Syahganda, kepemimpinan lembaga komunikasi pemerintah kembali mengalami perubahan. Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika penataan komunikasi pemerintahan Prabowo sejak 2024.* (k/dh)

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan permohonan penyetaraan pendidikan luar negeri atas nama Gibran diajukan melalui layanan daring pada 6 Agustus 2019.

Baca Juga:

• Menakar Polemik Syarat Pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi: Keterangan KBRI hingga Penjelasan Kemendikdasmen

"Penyetaraan pendidikan luar negeri pada dasarnya bukan proses membuat administrasi pemerintah untuk menilai dokumen dan hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan asing kemudian menentukan padanannya pada sistem pendidikan nasional," kata Gogot, dikutip dari laman resmi MK, Sabtu (3/10/2026)

"Dengan konstruksi demikian yang diterbitkan oleh Kementerian adalah hasil penilaian kesetaraan. Sedangkan dokumen pendidikan asli tetap merupakan dokumen yang diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri," lanjutnya.

Dalam permohonan tersebut, Gibran melampirkan dokumen hasil belajar yang berasal dari SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, dan UTS Insearch di Australia.

Setelah permohonan diterima, tim layanan penyetaraan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Berkas yang diperiksa antara lain identitas pemohon, paspor, surat keterangan dari perwakilan RI atau sekolah asal, ijazah atau sertifikat apabila diterbitkan lembaga pendidikan, struktur kurikulum, akta kelahiran, serta rapor sesuai jenjang pendidikan yang diajukan.

Selanjutnya, dokumen tersebut diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan verifikasi dan penilaian substansi hasil belajar. Penilaian dilakukan dengan melihat keseluruhan riwayat pendidikan Gibran, termasuk pendidikan yang ditempuh di Singapura dan Australia.

Menurut Gogot, penilaian dilakukan melalui dua aspek, yakni administratif dan substantif. Aspek administratif meliputi pemeriksaan kesinambungan riwayat pendidikan serta dokumen pendukung, sedangkan aspek substantif dilakukan dengan membandingkan hasil belajar dari luar negeri dengan kurikulum dan kompetensi dalam sistem pendidikan nasional.

Hasil penilaian menunjukkan riwayat pendidikan Gibran memiliki kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tim layanan penyetaraan kemudian menyiapkan surat keterangan penyetaraan. Surat tersebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dengan Nomor 9149/D/D1/KS/2019 dan ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pokok isi surat menyatakan pendidikan pemohon disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.

Gogot juga menjelaskan penilaian tersebut tidak berdiri pada satu sertifikat tertentu. Tim mempertimbangkan rangkaian pendidikan Gibran secara keseluruhan, termasuk kelanjutan pendidikan di UTS Insearch, Australia.

Dalam analisis hasil belajar di UTS Insearch, sejumlah mata pelajaran seperti accounting, financial management, business law and ethics, marketing, microeconomics, dan management disandingkan dengan struktur mata pelajaran SMK bidang akuntansi dan keuangan.

Kemendikdasmen menegaskan surat keterangan penyetaraan merupakan dokumen administratif yang menerangkan padanan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Dokumen pendidikan asli tetap berasal dari institusi pendidikan luar negeri yang menerbitkannya.

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024 saat ini masih diperiksa MK melalui Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Jadwal persidangan perkara tersebut tercatat dalam agenda PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam perkara tersebut, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dan meminta MK menilai keabsahan pencalonannya. Dalil tersebut merupakan posisi para pemohon dalam perkara dan belum merupakan putusan akhir MK.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Rocky setelah dilantik sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Ia membedakan makna bersikap kritis dengan melakukan kritik terhadap pemerintah.

Baca Juga:

• Menakar Polemik Syarat Pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi: Keterangan KBRI hingga Penjelasan Kemendikdasmen

Rocky menjelaskan, sikap kritis dibutuhkan karena setiap program pemerintah dapat memunculkan persepsi yang berbeda di masyarakat, baik positif maupun negatif.

"Karena pasti ada persepsi negatif, ada persepsi positif. Dua-duanya persepsi tuh," ujarnya.

Menurut Rocky, pertimbangan yang diberikan Wantimpres lebih berkaitan dengan ranah etis dan cara melihat persoalan secara menyeluruh. Ia menilai lembaga tersebut perlu memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi persoalan sebelum memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Mengandalkan kepekaan etis dan kemampuan untuk melihat detail persoalannya di mana. Dan itu yang dijadikan pertimbangan tuh," tuturnya.

Rocky kemudian menjelaskan pembagian peran dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Menurut dia, Wantimpres lebih banyak bekerja pada aspek mengingat dan menimbang, sedangkan keputusan dan penetapan kebijakan tetap berada pada Presiden.

"Kan anda biasa kalau bikin surat keputusan tuh, mengingat, menimbang, memutuskan, menetapkan. Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan. Penetapannya ada pada presiden," jelas Rocky.

Secara kelembagaan, Wantimpres memang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Lembaga tersebut berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Rocky juga mengatakan pertimbangan yang bersifat teknis akan ditangani oleh penasihat khusus dan utusan khusus Presiden yang memiliki bidang masing-masing.

"Teknis ada penasihat khusus teknis Pak Presiden tentang luar negeri, tentang pertahanan segala macam," katanya.

Dengan demikian, Rocky menggambarkan peran Wantimpres sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan dari sisi etis dan substansial, sementara pelaksanaan serta penetapan kebijakan tetap menjadi kewenangan Presiden.* (k/dh)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta pengurus Majelis Pimpinan Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Kota Medan periode 2026-2031 segera menjalankan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri pelantikan MPD ICMI Muda Kota Medan di Ballroom RSU Bunda Thamrin, 2 Oktober 2026. Ia berharap pelantikan tersebut menjadi awal pergerakan dan bukan hanya kegiatan seremonial.

Baca Juga:

• Pemko Medan Kembangkan Layanan Publik Berbasis AI, Warga Cukup Akses Lewat WhatsApp

Rico mengatakan cendekiawan muda memiliki peran penting dalam menghubungkan gagasan teoritis dengan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, persoalan Kota Medan yang kompleks membuat ICMI Muda perlu menentukan skala prioritas dalam menjalankan program.

Ia meminta organisasi tersebut menyusun roadmap kerja yang terukur sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu tertentu.

"ICMI Muda harus memiliki roadmap kerja yang terukur setiap 3, 6 hingga 9 bulan. Jadi dalam kurun waktu satu tahun ke depan, sudah ada capaian konkret yang dirasakan warga, apakah itu di sektor ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial," katanya.

Selain bidang sosial dan ekonomi, Rico juga mendorong ICMI Muda ikut melakukan pembinaan terhadap generasi muda. Upaya tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan keagamaan dengan memanfaatkan media digital seperti podcast maupun konten kreatif.

Rico menegaskan Pemko Medan terbuka untuk bekerja sama dengan ICMI Muda dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Tentunya kami siap bekerja sama, berkoordinasi, dan membuka diri untuk berdiskusi demi membangun kota yang lebih baik bersama ICMI Muda Kota Medan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPD ICMI Muda Kota Medan Ramaddan mengatakan pihaknya berkomitmen menggerakkan seluruh potensi pengurus yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai akademisi, pengusaha, teknokrat hingga birokrat.

"Kami tidak mungkin dapat bekerja sendiri, butuh dukungan dari seluruh pengurus, agar nantinya ICMI Muda memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata Ramaddan.

Dalam pelantikan tersebut, ICMI Muda Kota Medan juga meluncurkan dua program unggulan. Salah satunya adalah aplikasi Smart Service Medan, yakni platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi sekaligus melatih masyarakat agar memiliki kesiapan memasuki dunia kerja.

Selain itu, ICMI Muda Kota Medan menyalurkan bantuan program UMKM bergulir berupa 21 unit gerobak dimsum yang didukung PT Pertamina.

Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha sektor informal meningkatkan usaha mereka dan berkembang menjadi wirausahawan mandiri di Kota Medan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Presidium ICMI Muda Pusat H. Tumpal Pangabean, Ketua ICMI Muda Sumatera Utara Ilham Suheri Situmorang, Owner RSU Bunda Thamrin Medan Hendra Wibowo, jajaran direksi dan manajemen RSU Bunda Thamrin, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta undangan lainnya.* (dh)

Pengumpulan fakta dan data baru itu, ditandai turunnya Tim Kementerian ATR/BPN ke Medan, dipimpin Deden Sudrajat S.Sit, MH selaku Kasubdit Sengketa Batas Bidang Tanah, Direktorat Jenderal (Dirjen) Sengketa Konflik dan Perkara, Kamis (01/10/2026).

Baca Juga:

• Massa Kembali Datangi ATR/BPN, Tagih Tindak Lanjut Sengketa Lahan PT Musim Mas di Medan

Lokasi ini merupakan letak objek tanah sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Nomor 02/DA/HML/DS/1974. SK Gubernur Nomor 02 sendiri, merupakan alas hak kepemilikan Herlambang Panggabean atas tanah tersebut yang diwariskan ayahnya almarhum Binsar Panggabean.

Namun anehnya, justru di lokasi ini pulalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 19/Titi Papan terbit tahun 1974 atas nama St. Elkana Siagian yang kini milik PT Musim Mas dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 196/Titi Papan terbit tahun 2012 atas nama PT Musim Semi Mas.

Padahal, Deden Sudrajat mengakui, SHM dan SHGB milik PT Musim Mas dan PT Musim Semi Mas tersebut, diterbitkan berdasarkan SK Gubernur Nomor 77/DA/HML/DS/1974. Sementara berdasarkan SK Nomor 77 ini, objek tanahnya berlokasi di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Bukan di Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan yang merupakan tanah milik Herlambang Panggabean berdasarkan SK Gubernur Nomor 02/DA/HML/DS/1974.

Selama peninjauan lokasi, Deden Sudrajat didampingi pihak PT Musim Mas. "Hari Kamis lalu kami ke lokasi. Bertemu pihak PT Musim Mas. Kan tidak mungkin kita ke sana tanpa izin dia (PT Musim Mas). Tapi tanpa meminta data ke dia (PT Musim Mas). Karena data ada di kita semua," jelas Deden kepada bitvonline.com di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Medan, Jumat (02/10/2026).

BUKAN TINDAKLANJUT SURAT KEJAGUNG
Sebelumnya, kepada bitvonline.com, Herlambang menjelaskan, atas dasar laporannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan surat kepada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Menurut Herlambang, isi surat Kejagung itu meminta agar mengevaluasi penerbitan SHM atas nama PT Musim Mas dan SHGB atas nama PT Musim Semi Mas yang objek tanahnya berada di lokasi yang dilaporkan Herlambang sebagai miliknya.

Permintaan Kejagung itu didasarkan pasal 35 Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Permen ini mengatur memungkinkan untuk membatalkan SHM dan SHGB bila ditemukan ada cacat administrasi.

Ketika ditanya apakah pengumpulan fakta dan data yang dilakukan Kementerian ATR/BPN ini untuk menindaklanjuti Surat Kejagung? "Saya terjun ke sini karena perintah Pak Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo," tegas Deden Sudrajat.

"Ditemui Pak Dirjen. Sangat langka sekali lho bila seseorang bisa berhadapan dengan Dirjen. Bahkan Pak Herlambang katanya pernah bertemu Pak Menteri. Makanya, laporannya ditindaklanjuti Pak Dirjen. Jadi, kami ke sini menindaklanjuti perintah Pak Dirjen," tegas Deden.

"Memang sudah ada hasil penelitian tahun 2023 yang menyebutkan bahwa kalau seandainya Herlambang ingin mengajukan pembatalan SHGB PT Musim Semi Mas, silakan menempuh jalur litigasi. Jalur pengadilan," tambahnya.

Tapi karena Herlambang merasa keinginannya belum terakomodir, dan biasanya ini, seseorang keras keinginannya, bersikukuh tekadnya, menurut Deden Sudrajat, itu berarti karena ada sesuatu yang benar-benar ia perjuangkan dan merupakan haknya.

"Boleh donk sebagai warga negara memperjuangkan haknya. Tidak menutup kemungkinan. Jadi bukan berarti saklek tutup. Tidak seperti itu. Jadi tidak saklek-lah. Bukan tidak boleh diubah. Kalau seandainya terdapat sesuatu yang memang ditemukan adanya unsur-unsur yang tidak benar, ya akan kita laporkan. Nah, itu tujuan kami datang ke sini," jelas Deden.

Jadi, untuk merekonsolidasi. "Artinya, konsolidasi kembali deh. Coba nggk mungkin orang itu bersikukuh kalau bukan karena ada haknya yang dia pertahankan. Misalnya, beberapa kali dipatahkan. Tapi maju lagi, maju lagi. Berarti kan ada sesuatu donk di situ," tambahnya.

"Nah, kami ke sini menindaklanjuti perintah Pak Dirjen. Memberi kesempatan kepada Pak Herlambang membuktikan kembali. Tetapi kami konsentrasi turun langsung dan cek ke lapangan. Dicek lagi data-datanya di Kantor Pertanahan," jelas Deden.

ADA TEMUAN BARU
Lalu, ketika ditanya apa hasil pencarian fakta dan data yang dilakukan? Apakah ada menemukan data dan fakta baru?

"Kami kan ke sini hanya mencari fakta. Mencari data data yang baru. Kali aja ada data yang baru. Terus yang di lapangan ditemukan seperti apa. Hasilnya nanti akan kami laporkan ke Dirjen. Karena nanti, yang mengambil kesimpulan dan kebijakan terhadap kasus ini, ada di Kementerian ATR/BPN. Jadi nanti Dirjen yang memutuskan," katanya.

Nanti dirembukkan. Kantor Pertanahan Medan dipanggil. Tim pencari fakta juga dipanggil. Hasilnya diserahkan. "Benar ngk? Kalau benar, silakan bapak simpulkan, Pak Dirjen. Mau seperti apa kelanjutannya. Kalau ditemukan ada cacat administrasi, ya dibuktikan. Gitu," katanya.

Deden Sudrajat mengaku timnya menemukan temuan baru. "Ada dokumen-dokumen lama yang kita temukan. Ada temuan berupa peta tahun 1920. Dan itu nanti akan kami pertimbangkan. Tapi dokumen tersebut saat ini masih jadi rahasia kantor. Nanti Pak Dirjen yang buka. Dan ujung-ujungnya rekomendasi," jelasnya.

BANTAH SERAHKAN SURAT BLOKIR, SHM BISA DIBATALKAN
Menjawab bitvonline.com, Deden Sudrajat membantah datang ke Medan untuk menyerahkan surat blokir internal kepada PT Musim Mas. Menurutnya, Dirjen tidak ada membicarakan soal surat blokir internal seperti itu.

Sebelumnya, Herlambang Panggabean mengaku, dalam pertemuannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Dirjen PSKP Ilyas Tedjo mengatakan Kementerian ATR/BPN akan menyerahkan surat blokir internal kepada PT Musim Mas. Namun, Deden Sudrajat mengaku tidak ada menyerahkan surat blokir ke PT Musim Mas.

Di sisi lain Deden membenarkan, SHM bisa diubah kalau memang ada temuan kesalahan. Ini diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 tahun 2020. "Kalau misalnya dalam sebuah produk BPN ditemukan cacat administrasi, itu sebagai dasar dibatalkan," tegasnya.

13 TAHUN TIDAK TUNTAS DI KEMENTERIAN ATR/BPN
Terkait soal standar waktu layanan penyelesaian perkara yang diajukan Herlambang Panggabean, Deden Sudrajat menjanjikan, paling lambat dua minggu dari sekarang sudah ada kesimpulan dari Dirjen.

Seperti diketahui, sudah hampir 13 tahun Kementerian ATR/BPN belum dapat menyelesaikan laporan yang diajukan Herlambang Panggabean yang menyebut bahwa PT Musim Mas menguasai tanahnya.

Bahkan, selama 13 tahun itu, Herlambang mengaku dibola-bola. Dipersulit. Diulur-ulur tanpa ada kepastian layanan. "Bayangkan, selama 13 tahun saya berjuang mempertahankan hak saya. Tapi layanan Kementerian ATR/BPN tidak jelas," tegasnya.

Menteri ATR/BPN sendiri, menurut Herlambang sudah menyampaikan komitmennya untuk membantu proses penyelesaian perkara ini.

"Saya ketemu Pak Nusron Wahid. Ketika itu, Pak Nusron menyampaikan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Mohon Pak Herlambang bersabar," tegas Herlambang menirukan ucapan Nusron Wahid ketika itu.*

Sidang pada Jumat (2/10/2026) juga menghadirkan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan dari para pemberi keterangan untuk mendalami persoalan syarat pendidikan Gibran.

Baca Juga:

• Tak Terima Didepak dari Persidangan, Ahli Hukum Kubu Gibran 'Serang Balik' Hakim MK ke MKMK

"Setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI," kata Nur Aini dalam persidangan.

Hal serupa disampaikan Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati. Ia mengatakan berdasarkan penelusuran arsip, baik dalam bentuk fisik maupun digital, pihaknya tidak memiliki dokumen pengajuan permohonan pendidikan atas nama Gibran.

Keterangan tersebut disampaikan setelah hakim MK Saldi Isra menanyakan dokumen apa saja yang biasanya dimiliki atau diketahui atase pendidikan terkait proses pendidikan warga negara Indonesia di luar negeri.

Dalam persidangan itu, Yuli juga menjelaskan mengenai program pathway yang pernah ditempuh Gibran di Australia. Menurut dia, Pemerintah Australia tidak pernah menyatakan program pathway sebagai pendidikan yang setara dengan Senior Secondary School atau jenjang SMA.

"Secara khusus pemerintah Australia tidak pernah menyampaikan bahwa pathway, baik professional education maupun pathway yang ada di Australia merupakan setara dengan Senior Secondary School," ujar Yuli.

Ia menjelaskan pathway merupakan program yang dapat diikuti calon mahasiswa sebagai jalur menuju pendidikan jenjang sarjana. Atase Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki tugas memberikan informasi serta layanan tertentu bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Australia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan proses pengajuan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Gogot, permohonan penyetaraan diajukan secara daring pada 6 Agustus 2019. Dalam permohonan tersebut dilampirkan dokumen hasil belajar dari SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, dan UTS Insearch di Australia.

Setelah permohonan diterima, tim layanan penyetaraan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan. Berkas tersebut kemudian dinilai oleh tim penilai dengan melihat keseluruhan riwayat pendidikan serta hasil belajar yang ditempuh.

Gogot mengatakan penilaian tidak hanya melihat satu dokumen, tetapi juga menyandingkan riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School dan UTS Insearch dengan standar kompetensi pendidikan nasional.

Dari hasil penilaian tersebut, riwayat pendidikan Gibran dinilai memiliki kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tim kemudian menyiapkan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dengan Nomor Surat 9149/D/D1/KS/2019.

Pokok isi surat tersebut menyatakan pendidikan Gibran disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.

Gogot juga menegaskan bahwa surat keterangan penyetaraan bukan merupakan ijazah baru dan bukan dokumen yang menyatakan seseorang lulus dari satuan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, dokumen pendidikan asli tetap diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri, sedangkan surat keterangan penyetaraan merupakan dokumen administratif pemerintah yang menerangkan padanan pendidikan tersebut dalam sistem pendidikan nasional.

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran tersebut saat ini masih diperiksa MK dalam Perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dengan demikian, keterangan para pemberi keterangan dalam persidangan merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara dan belum menjadi putusan akhir MK mengenai sah atau tidaknya pencalonan Gibran.* (k/dh)

Dalam Islam, khamar merupakan sesuatu yang memabukkan dan hukumnya haram. Larangan mengonsumsi khamar ditegaskan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan melalui sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW.

Baca Juga:

• Polda Aceh Gelar Maulid Nabi 1448 H, Personel Diingatkan Jadi Pelindung dan Pelayan Masyarakat yang Humanis

"Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW juga menjelaskan mengenai hukum khamar.

"Khamr itu haram karena bendanya itu sendiri. Minuman yang lain haram kalau memabukkan."

Riwayat lain dari Ali juga menyebutkan bahwa khamar diharamkan karena zatnya, sedangkan minuman lainnya menjadi haram apabila memabukkan.

Lantas, apa perbedaan alkohol dan khamar?

Dalam pembahasan fikih, alkohol merupakan istilah yang berkaitan dengan senyawa kimia, sedangkan khamar merupakan kategori dalam hukum Islam yang berkaitan dengan sesuatu yang memabukkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sejumlah fatwanya membedakan alkohol atau etanol dengan khamar. Menurut penjelasan tersebut, tidak semua alkohol dapat dikategorikan sebagai khamar.

Alkohol atau etanol dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan industri, termasuk produk makanan, obat-obatan, maupun kosmetik. Karena itu, keberadaan alkohol dalam sebuah produk tidak serta-merta menjadikan produk tersebut sebagai khamar.

Dilansir dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Putusan Musywil Tarjih Jawa Tengah 1987 menyatakan minuman beralkohol yang memabukkan hukumnya haram. Penentuan batas kandungan alkohol yang dilarang disebut berkaitan dengan volume dan sifat memabukkan, sehingga penentuannya memerlukan penelitian ahli, termasuk dari bidang farmasi.

Sementara itu, khamar dalam konteks makanan dan minuman merujuk pada sesuatu yang memiliki sifat memabukkan dan dilarang dalam Islam.

Menurut penjelasan LPPOM MUI yang dikutip dalam materi tersebut, khamar atau minuman keras dapat merujuk pada minuman berbahan dasar anggur hasil fermentasi maupun minuman lain yang memiliki sifat candu dan memabukkan. Proses fermentasi dapat menghasilkan alkohol.

Perbedaan tersebut juga dijelaskan dalam buku Konsep Halalnya Sediaan Farmasi dan Pengobatan dalam Islam karya Abdul Rahim. Dalam materi tersebut disebutkan adanya perbedaan antara alkohol yang berasal dari industri khamar dengan alkohol yang bukan berasal dari industri khamar.

Alkohol yang berasal dari industri khamar disebut memiliki hukum haram dan najis. Sementara alkohol yang bukan berasal dari industri khamar, apabila digunakan sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, disebut boleh digunakan dan tidak bernajis.

Dengan demikian, tidak tepat apabila setiap kali menemukan kata "alkohol" langsung disimpulkan sebagai khamar.

Secara sederhana, khamar dapat dipahami sebagai sesuatu yang memabukkan dan menjadi objek larangan dalam hukum Islam. Sementara alkohol merupakan istilah kimia untuk kelompok senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon.

Karena itu, keberadaan alkohol dalam suatu produk perlu dilihat dari asal, penggunaan, kandungan, serta sifat produk tersebut. Dalam perspektif fikih yang dijelaskan dalam materi ini, alkohol dan khamar merupakan dua istilah yang tidak sepenuhnya sama.

Kesimpulannya, pertanyaan apakah semua alkohol haram tidak dapat dijawab dengan menyamakan seluruh alkohol dengan khamar. Dalam penjelasan yang dirujuk, khamar merupakan sesuatu yang memabukkan dan hukumnya haram, sedangkan alkohol memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat ditemukan dalam berbagai kebutuhan.* (d/dh)

Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 15 Tahun 2026, Ketua dan anggota Wantimpres mendapatkan hak keuangan sebesar Rp76,5 juta setiap bulan. Ketentuan tersebut berlaku bagi Ketua maupun anggota Wantimpres.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Dipangku Kekuasaan

Perpres juga mengatur bahwa hak keuangan mulai diberikan sejak Ketua dan anggota Wantimpres dilantik dan/atau mulai melaksanakan tugas. Pajak penghasilan atas hak keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lantas, dari mana anggaran untuk membayar hak keuangan para anggota Wantimpres?

Perpres Nomor 15 Tahun 2026 mengatur bahwa hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan anggota Wantimpres bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dialokasikan melalui bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Selain hak keuangan bulanan, Ketua dan anggota Wantimpres juga mendapatkan fasilitas lainnya. Berdasarkan Perpres tersebut, fasilitas itu diberikan sesuai dengan fasilitas yang diberikan kepada menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, Perpres Nomor 15 Tahun 2026 tidak merinci nominal rupiah untuk fasilitas tersebut. Aturan hanya menyebut fasilitas bagi Ketua dan anggota Wantimpres mengikuti ketentuan fasilitas yang diberikan kepada menteri.

Dengan jumlah 26 anggota Wantimpres yang baru dilantik, total hak keuangan secara bruto apabila dihitung untuk satu bulan mencapai sekitar Rp1,989 miliar. Sementara dalam satu tahun, nilainya sekitar Rp23,868 miliar dengan asumsi seluruh anggota menerima hak keuangan selama 12 bulan penuh. Perhitungan tersebut merupakan hasil perkalian nominal hak keuangan per orang dengan jumlah anggota yang dilantik.

Perpres Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 27 Maret 2026. Peraturan tersebut tercatat sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 28 dan saat ini berstatus berlaku.

Dalam susunan Wantimpres yang dilantik pada 2 Oktober 2026, Pratikno menjabat sebagai Ketua, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris. Rocky Gerung juga menjadi salah satu dari 26 anggota Wantimpres.

Wantimpres merupakan lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Setelah dilantik, sejumlah anggota menyampaikan kesiapan menjalankan fungsi tersebut sesuai mandat yang diberikan.* (lp/dh)

Oleh:Werdha Candratrilaksita

DALAM aksara Jawa terdapat tanda yang disebut "pangkon". Fungsinya sederhana, tetapi menyimpan metafora yang menarik. Aksara Jawa pada dasarnya membawa bunyi vokal. Ketika diberi pangkon, vokalnya hilang dan aksara itu menjadi konsonan mati.

Baca Juga:

• Paradoks Rocky Gerung Lompat ke Wantimpres Prabowo, Pengamat Ragu 'Taring' Kritisnya Bakal Didengar Istana

Lawan tidak selalu harus dilawan. Pengkritik tidak selalu harus dibungkam. Kadang-kadang ia cukup dirangkul, diberi kursi, diberi jabatan, lalu diletakkan dekat pusat kekuasaan. Karena itu, pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menarik dibaca melalui filosofi sederhana tersebut.

Rocky Gerung akhirnya berada di dalam kekuasaan yang selama bertahun-tahun menjadi sasaran kritiknya. Jumat (2/10/2026), Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pratikno, Menteri Sekretaris Negara selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, justru menjadi ketuanya.

Pemandangan itu menarik karena Rocky bukan sekadar pengkritik pemerintah. Selama bertahun-tahun, salah satu identitas politik Rocky dibangun dari kritik keras terhadap Presiden Joko Widodo dan hampir segala sesuatu yang diasosiasikan dengan kekuasaan Jokowi. Jokowi pernah disebutnya "dungu".

Gibran Rakabuming Raka juga tidak luput. Gibran sendiri pernah mengakui, Rocky mengkritiknya dengan istilah seperti "otak kosong" dan "dungu". Kini Rocky berada dalam pemerintahan yang Wakil Presidennya adalah Gibran. Di situlah ironi itu mulai terlihat. Prabowo memang Presiden. Namun pemerintahan sekarang bukan pemerintahan Prabowo seorang. Secara politik elektoral, mandat yang dimenangkan pada Pemilu 2024 adalah mandat pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan. Karena itu, ketika Rocky menerima posisi di Wantimpres, ia bukan sekadar masuk ke pemerintahan Prabowo. Ia masuk ke lingkar pemerintahan Prabowo-Gibran. Gibran yang dahulu menjadi bagian dari sasaran kritik terhadap apa yang berbau Jokowi, kini berada di dalam lembaga kepresidenan tempat Rocky memberikan pertimbangan.

Rocky, Jokowi Belum Benar-benar Pergi

Kontradiksi itu menjadi lebih menarik karena pemerintahan Prabowo-Gibran juga tidak sepenuhnya terputus dari pemerintahan Jokowi. Dalam tulisan saya sebelumnya, "Reshuffle, Konsolidasi Prabowo-Jokowi", perubahan kabinet justru dapat dibaca sebagai semakin kuatnya kontinuitas sejumlah figur yang tumbuh atau memperoleh posisi strategis pada masa Jokowi. Bahlil Lahadalia, misalnya, dilantik Jokowi menjadi Menteri Investasi pada 2021 dan kemudian Menteri ESDM pada 2024.

Pada reshuffle 1 Oktober 2026, Prabowo justru menaikkannya menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Listyo Sigit Prabowo dilantik Jokowi menjadi Kapolri pada Januari 2021. Setelah tidak lagi menjadi Kapolri, Prabowo menempatkannya lebih dekat lagi ke pusat pemerintahan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dudung Abdurachman dilantik Jokowi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada November 2021. Kini ia menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Bulan lalu, Suahasil yang diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai kepala badan kebijakan fiskal lalu menjadi wakil menteri keuangan juga dilantik sebagai menteri keuangan. Di luar reshuffle 1 Oktober 2026, publik pasti mengenal Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet Prabowo, juga bukan sosok yang sepenuhnya asing dengan Jokowi. Sebelum menjadi ajudan Prabowo, Teddy pernah menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi.

Banyak juga menteri dan setingkat menteri yang merupakan jejaring lama mantan Presiden Joko Widodo, yang selalu dikritik Rocky, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Tito Karnavian, Budi Gunadi Sadikin, Andi Amran Sulaiman, Sakti Wahyu Trenggono, Zulkifli Hasan, Rosan P. Roeslani, Supratman Andi Agtas, Saifullah Yusuf, Raja Juli Antoni, dan Nusron Wahid.

Nama-nama itu adalah sebagian kecil dari begitu banyak jejaring mantan Presiden Joko Widodo, yang tersebar tidak hanya di jabatan menteri atau setingkat, juga di BUMN dan bahkan birokrat baik sipil, polisi, maupun militer. Sekarang lihat Wantimpres. Ketua lembaga tempat Rocky duduk adalah Pratikno. Selama dua periode pemerintahan Jokowi, 2014–2024, Pratikno adalah Menteri Sekretaris Negara.

Setelah pemerintahan berganti, ia tetap berada di kabinet Prabowo sebelum akhirnya dipercaya memimpin Wantimpres. Deretan nama itu tentu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Jokowi mengendalikan pemerintahan Prabowo. Namun kontinuitas begitu banyak figur penting membuka ruang pembacaan bahwa pengaruh politik dan jejaring yang terbentuk selama satu dasawarsa pemerintahan Jokowi belum sepenuhnya hilang. Dalam konteks itulah masuknya Rocky menjadi paradoks.

Ia dahulu berdiri berseberangan dengan Jokowi. Sekarang ia berada dalam sebuah pemerintahan yang Wakil Presidennya adalah putra Jokowi dan sejumlah figur pentingnya justru memiliki jejak panjang bersama pemerintahan Jokowi.

Rocky, dari Pengkritik "Kolam Cebong" ke Dalam Kolam

Rocky dahulu gemar menggunakan metafora untuk menggambarkan pendukung kekuasaan Jokowi. Istilah "cebong" menjadi bagian dari lanskap politik masa itu. Mereka yang berada dekat dengan Jokowi kerap diposisikan sebagai penghuni sebuah kolam politik yang menjadi sasaran kritik. Rocky menyebutnya "kolam cebong".

Kini batas antara luar kolam dan dalam kolam itu menjadi tidak sesederhana dahulu. Rocky memang tidak berubah menjadi pendukung Jokowi hanya karena menerima jabatan dari Prabowo. Tetapi ia sekarang berada dalam struktur kekuasaan yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari Gibran dan dari sejumlah figur yang tumbuh pada pemerintahan Jokowi.

Sulit mengatakan Rocky berada sepenuhnya di luar "kolam" ketika orang yang duduk sebagai Wakil Presiden adalah Gibran, ketika ketua Wantimpres-nya adalah Pratikno, dan ketika sejumlah posisi strategis pemerintahan tetap ditempati figur-figur yang kariernya menanjak pada era Jokowi. Metafora yang dahulu digunakan Rocky untuk orang lain kini berbalik menjadi pertanyaan untuk dirinya sendiri.

Oligarki dan Ambang Batas ala Rocky

Paradoks serupa muncul pada isu oligarki. Rocky adalah salah satu figur publik yang paling keras menghubungkan presidential threshold dengan oligarki. Ketika ambang batas pencalonan presiden masih 20 persen, ia menyatakan bahwa ketentuan tersebut menghambat munculnya pilihan di luar elite partai. Dalam berbagai kesempatan ia mendorong ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen.

Ia juga berulang kali menyerang oligarki sebagai persoalan demokrasi Indonesia. Kini Rocky duduk di pusat kekuasaan ketika partai-partai sedang kembali membicarakan desain kompetisi Pemilu 2029, termasuk ambang batas parlemen dan pembatasan koalisi pencalonan presiden. Posisinya telah berubah secara fundamental. Dahulu Rocky berbicara dari luar pagar kekuasaan sambil menunjuk hidung siapa saja yang dianggap bagian dari kekuasaan, seperti sebutan "dungu", "oligarki", atau "kolam cebong" pendukung pemerintah. Sekarang pagar itu berada di belakangnya.

Memeluk Kekuasaan

Karena itu, persoalan Rocky bukan sekadar seorang pengkritik yang kemudian menerima jabatan negara. Perpindahan semacam itu biasa terjadi dalam politik. Yang membuatnya menarik adalah objek kritik Rocky dahulu ternyata tidak benar-benar berada jauh dari tempat duduknya sekarang.

Objek persona yakni Gibran Rakabuming Raka, Pratikno, dan banyak pejabat lainnya yang kini masih duduk di meja yang sama dengan Rocky. Bahkan pembacaan politik mengenai masih kuatnya jejaring Jokowi dalam pemerintahan Prabowo terus memperoleh bahan dari komposisi kekuasaan yang terbentuk. Rocky dahulu berdiri di luar sambil menertawakan orang-orang yang dianggap masuk ke kolam kekuasaan Jokowi. Barangkali politik memang memiliki cara sendiri mempertemukan seorang pengkritik dengan orang-orang yang dahulu dikritiknya.

Salah satunya adalah Rocky yang akhirnya memeluk kekuasaan yang selama sepuluh tahun dikatakan "dungu". Kini ia tidak perlu lagi menunjuk kolam itu dari kejauhan. Ia cukup menunjuk dirinya sendiri sebagai, maaf..."dungu". Namun, jika Rocky tetap kritis meskipun di dalam kolam kekuasaan, maka tesis bahwa ia telah masuk ke dalam kolam tidak terbukti.

Karena sikap kritis yang paling sulit dan paling berisiko adalah sikap kritis kepada kekuasaan yang mengikat pengkritik. Mungkin setiap orang bisa mengungkapkan kritik tajam manakala ia berada di luar, sebagai pribadi merdeka, namun ujian sebenarnya adalah saat ia berada di dalam namun tetap kritis, objektif, dan lantang berbicara dan menulis untuk mengkoreksi yang dilihatnya salah.* (www.kompas.com)

*)Penulis adalahAbdi Negara di bidang kebijakan fiskal dan keuangan negara; berkiprah sebagai civitas akademica, analis, dan penulis di bidang kebijakan publik dan multidisipliner; sedang menyelesaikan studi doktoral administrasi publik di Universitas Diponegoro; serta pernah terlibat dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi, pelayanan publik, SDM aparatur, dan organisasi dan kelembagaan pemerintahan pada tahun 2014-2016 sebagai tim ahli menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dalam sambutannya, Bobby mengenang perjalanan politiknya dan menyebut pernah diberhentikan dari partai politik yang sebelumnya menjadi tempatnya bernaung saat maju sebagai Wali Kota Medan. Bobby tidak menyebut nama partai tersebut dalam kesempatan itu.

Baca Juga:

• Gandeng BUMD dan DPR, Bobby Nasution Punya Jurus Pangkas Harga Rumah Murah MBR di Sumut

"Namun, sebagai seorang kader partai, yang namanya diberhentikan, dipecat dari partai, pasti ada gundah gulana di hati. Apa obatnya, apa yang membuat saya kembali tenang? Begitu melihat ke kanan, kiri, depan, belakang, saya melihat seluruh Partai Gerindra membuka tangan selebar-lebarnya untuk saya," ujar Bobby.

Bobby kemudian menyatakan tidak ingin kembali berpindah partai. Dia menyebut Gerindra sebagai tempat terakhirnya dalam perjalanan politik kepartaian.

"Ini cerita pribadi yang saya jalani dan miliki, yang tentunya hal ini pada kesempatan kali ini, cukup sekali pindah partai, biarlah saya berlabuh terakhir di Partai Gerindra ini," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para peserta Diklat Laskar Gerindra Sumut dan mendapat sambutan tepuk tangan dari peserta kegiatan.

Bobby juga menyampaikan pandangannya mengenai alasan para peserta memilih bergabung dengan Partai Gerindra. Menurutnya, para kader memiliki alasan dan landasan masing-masing untuk berproses di partai politik.

"Saya yakin seluruh teman-teman di sini memiliki satu alasan yang sama dan punya landasan bergabung dengan Partai Gerindra," katanya.

Dia juga menyebut Gerindra memiliki perjalanan politik dan perjuangan yang panjang. Karena itu, Bobby mengajak kader untuk ikut membangun partai, khususnya di Sumatera Utara.

"Saya ingin menyampaikan bahwa Partai Gerindra bukan partai tanpa perjuangan, bukan yang tiba-tiba jadi pemenang, dan kita semua hari ini termasuk saya, sekaligus mengingatkan diri saya, mari, kalau kemarin belum dari bagian perjuangan membesarkan Partai Gerindra, mari kita torehkan membangun Partai Gerindra, minimal di Sumatera Utara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bobby meminta kader Gerindra turut mengawal pelaksanaan program pemerintah pusat. Dia mengatakan program pemerintah perlu dipastikan berjalan hingga ke masyarakat di tingkat bawah.

"Program pemerintah pusat saat ini yang kita tahu sangat menargetkan dan berdampak masyarakat sampai ke paling bawah, tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya pada ekonomi yang kecil, hingga bisa makan, bisa tersenyum. Saya minta kita tidak boleh lari dari program ini, seluruh program pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota kita harus jadi ujung tombak," kata Bobby.

Bobby juga mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan program pemerintah. Menurutnya, program yang telah dijalankan harus dikawal agar memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Saya siap untuk kita bersama-sama seluruh kader Partai Gerindra, mari kita sukseskan program Bapak Presiden, tidak boleh ada cela sedikit pun, tidak boleh ada nilai buruk, dan tidak ada penyalahgunaan khususnya di Sumatera Utara," ujarnya.

Diklat Laskar Gerindra Sumut sendiri menjadi bagian dari kegiatan pembinaan kader partai di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Sibolangit dan diikuti kader dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Pernyataan Bobby mengenai Gerindra sebagai tempat terakhir dalam perjalanan politiknya menjadi salah satu bagian yang disampaikannya dalam kegiatan tersebut, bersamaan dengan ajakan kepada kader untuk memperkuat organisasi dan mengawal program pemerintah.* (mi/dh)

Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita mengatakan posisi IHSG tersebut mengalami penurunan dibandingkan penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 6.241,892.

Baca Juga:

• IHSG Terkoreksi ke Bawah Level 6.000 pada Jumat Pagi, 362 Saham Melemah

Meski secara mingguan terkoreksi, IHSG pada perdagangan Jumat (2/10/2026) justru ditutup menguat 27,39 poin atau 0,46 persen ke level 6.036,89.

Di tengah pergerakan tersebut, aksi jual bersih investor asing masih mewarnai perdagangan saham. Pada Jumat, investor asing mencatat net sell sekitar Rp1,27 triliun berdasarkan bahan yang disampaikan BEI.

Tekanan dari investor asing juga tercermin dalam akumulasi sepanjang 2026. Nilai jual bersih investor asing disebut telah mencapai Rp82,55 triliun.

Di sisi lain, BEI melakukan sejumlah penyempurnaan kebijakan pasar modal pada pekan yang sama. Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian batas harga dan Auto Rejection, penyempurnaan kriteria Papan Pemantauan Khusus, serta penerapan Short Selling dan Intraday Short Selling (IDSS).

Sejak Senin (28/9/2026), BEI menurunkan batas harga minimum Efek Bersifat Ekuitas dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dari Rp50 menjadi Rp1.

Penyesuaian tersebut juga diikuti perubahan ketentuan Auto Rejection. Untuk saham dengan rentang harga Rp1-Rp10, batas Auto Rejection Atas (ARA) dan Auto Rejection Bawah (ARB) ditetapkan sebesar Rp1.

Sementara saham dengan harga di atas Rp10 tetap menggunakan ketentuan ARB asimetris 15 persen hingga 31 Desember 2026.

Untuk DINFRA dengan harga Rp1-Rp10, batas ARA dan ARB juga ditetapkan Rp1. Sedangkan DINFRA dengan harga di atas Rp10 memiliki batas ARA dan ARB masing-masing 10 persen.

Pada hari yang sama, BEI memperbarui ketentuan Papan Pemantauan Khusus melalui Peraturan I-X dan II-X. Sejumlah kriteria pemantauan berbasis harga, likuiditas, free float, dan aktivitas perdagangan dihapus.

Namun, kriteria fundamental perusahaan seperti laporan keuangan, pendapatan, ekuitas negatif, serta kondisi terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau kepailitan tetap dipertahankan.

Mekanisme Full Call Auction (FCA) juga disempurnakan melalui penerapan Non-Cancellation Period yang berkaitan dengan proses pembentukan harga atau *price discovery*.

Perubahan kebijakan BEI berlanjut pada Kamis (1/10/2026) dengan dimulainya transaksi Short Selling dan Intraday Short Selling (IDSS).

Pada tahap awal, transaksi IDSS dapat diakses investor individu domestik hingga 31 Desember 2026 melalui dua Anggota Bursa yang telah memiliki lisensi, yakni PT Ajaib Sekuritas Asia dan PT Semesta Indovest Sekuritas.

Terdapat lima saham yang masuk dalam daftar efek IDSS pada tahap awal, yaitu ASII, BBCA, BRPT, BUMI, dan INDF.

Dalam skema IDSS, posisi short wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama sebelum sesi perdagangan berakhir. Persyaratan jaminan awal yang ditetapkan minimal Rp50 juta atau 50 persen dari nilai transaksi.

Dengan berbagai perubahan tersebut, perdagangan saham domestik pada pekan 28 September-2 Oktober 2026 berlangsung di tengah tekanan IHSG secara mingguan sekaligus penerapan sejumlah kebijakan baru di pasar modal.

Pada penutupan Jumat (2/10/2026), IHSG mampu menguat ke level 6.036,89 atau naik 0,46 persen dalam sehari, meski secara keseluruhan masih mencatat koreksi 3,28 persen dalam sepekan.* (oz/dh)