ACEH BESAR - Gulai Engkot Paya atau ikan rawa berbahan dasar ikan gabus menjadi salah satu kuliner tradisional Aceh yang kian digemari wisatawan.

Hidangan khas ini banyak dijumpai di rumah makan daerah Aceh Besar, dan dikenal dengan cita rasa rempah yang kuat serta sensasi asam segar yang khas.

Baca Juga:

• Sekda Aceh: Aspirasi Anak Muda Penting untuk Pembangunan Aceh ke Depan

Pemilik rumah makan, Bang Gam, mengatakan Gulai Engkot Paya menjadi menu andalan yang selalu diminati pengunjung, baik wisatawan lokal maupun dari luar daerah.

"Gulai Engkot Paya ini sangat digemari tamu. Banyak pelancong lokal maupun luar Aceh yang mencari menu ini," kata Bang Gam saat berbincang dengan Bitvonline, Sabtu (20/6/2026).

(Pemilik rumah makan, Bang Gam)

Gulai Engkot Paya sendiri diolah dari ikan gabus yang dimasak bersama jantung pisang yang dicincang halus.

Hidangan ini kemudian dipadukan dengan bumbu rempah khas Aceh, termasuk asam sunti, yaitu belimbing wuluh yang telah diawetkan dan menjadi ciri khas rasa masakan Aceh.

"Rasanya kuat di rempah, ada asam sunti dan juga asam jeruk nipis, ditambah jantung pisang yang membuat rasa semakin lengkap," ujarnya.

Selain Gulai Engkot Paya, rumah makan tersebut juga menyajikan menu lain seperti Gulai Manok Bak Kalah atau gulai ayam dengan batang cekala (kincung).

Rumah makan ini disebut telah berdiri sejak 2010 dan tetap mempertahankan menu tradisional sebagai daya tarik utama.

Bang Gam menyebut, dalam kondisi ramai pengunjung, rumah makan tersebut bisa menghabiskan puluhan kilogram ikan gabus dan sekitar 50 ekor ayam kampung dalam satu waktu.

Salah satu pengunjung asal Yogyakarta, Very Julianto, M.Psi., Psikolog, yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi UGM, mengaku terkesan dengan kekayaan rasa kuliner Aceh. Ia menyebut Gulai Engkot Paya memiliki cita rasa yang unik dan khas.

(Pengunjung asal Yogyakarta, Very Julianto, M.Psi., Psikolog, yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi UGMsedang menikmati makanan diRumah Makan Bang Gam.)

"Rasanya khas, asam sunti yang dipadu dengan jeruk nipis terasa nikmat di lidah, ditambah jantung pisang yang juga enak," kata Very.

Very yang datang ke Aceh dalam rangka penelitian disertasi itu mengaku telah mencoba sejumlah kuliner daerah, mulai dari Mie Aceh, Kuah Beulangong, hingga Gulai Engkot Paya.

"Semua kuliner Aceh yang saya coba rasanya benar-benar nikmat," ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman kuliner di Aceh menjadi bagian penting dari kunjungan wisata.

Menurutnya, perjalanan ke Aceh belum lengkap tanpa mencicipi hidangan khas seperti Gulai Engkot Paya, Kuah Beulangong, Karee Bebek, hingga Gulai Ayam Batang Kincung.

"Kalau belum coba itu, rasanya belum lengkap ke Aceh," katanya sambil tersenyum di sela santapannya yang pedas.*

(ad)

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus merespons kritik Partai Golkar yang mempertanyakan peran PDIP sebagai "penyeimbang" di luar pemerintahan.

Deddy menegaskan, posisi penyeimbang dalam sistem politik justru penting untuk menjaga fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di parlemen.

Baca Juga:

• Sekda Aceh: Aspirasi Anak Muda Penting untuk Pembangunan Aceh ke Depan

Menurut Deddy, ketika mayoritas kursi parlemen diisi partai-partai yang juga berada dalam kabinet, ruang kritik terhadap pemerintah berpotensi menyempit.

Ia menyebut kondisi tersebut bisa melemahkan fungsi pengawasan DPR.

"Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda," ujarnya.

Deddy bahkan menyinggung pengalaman masa Orde Baru sebagai perbandingan.

Ia mempertanyakan kondisi DPR jika seluruh fraksi hanya mengikuti kebijakan pemerintah tanpa kritik.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" kata dia.

Meski demikian, Deddy menegaskan bahwa posisi penyeimbang bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah.

Partai di luar pemerintahan tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, namun tetap memiliki ruang untuk mengkritik.

"Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika seluruh partai politik masuk dalam pemerintahan, maka fungsi pengawasan bisa bergeser ke ruang publik.

"Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," kata Deddy.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan keberanian partai-partai yang memiliki kader di kabinet untuk mengkritik kebijakan pemerintah maupun kementerian yang dipimpin kadernya sendiri.

"Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?" ucapnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mempertanyakan kejelasan posisi PDIP yang menyebut diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya menghormati pilihan politik PDIP, namun menilai belum terlihat secara konkret peran yang dijalankan.

"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji, Jumat (19/6).

Namun ia menilai, publik masih perlu melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan peran penyeimbang tersebut.

"Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.*

(tb/ad)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam proses pembangunan daerah.

Aspirasi anak muda dinilai bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dalam merancang arah pembangunan Aceh ke depan.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Rp29,5 Miliar: Ada Uang Rp1,5 Juta dan Perintah Teken Dokumen Malam Hari, Nama Eks Pj Bupati Langkat Ikut Mencuat

Dalam sambutannya, M. Nasir menekankan bahwa anak-anak dan remaja bukan hanya generasi penerus, tetapi juga bagian dari pembangunan saat ini.

Karena itu, forum seperti FATAR disebutnya penting sebagai ruang diskusi dan edukasi bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan.

"Suara, gagasan, dan harapan kalian memiliki nilai yang sangat penting dalam pembangunan Aceh ke depan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh tidak hanya ingin mendengar tentang hak anak, tetapi juga mendengar langsung dari anak," ujar Sekda Aceh, M. Nasir.

Ia juga menyoroti perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.

Dalam kesempatan itu, M. Nasir mengingatkan agar anak-anak dan remaja di Aceh dapat memanfaatkan teknologi secara bijak untuk belajar, berkarya, dan berprestasi, bukan sebaliknya terjebak pada dampak negatifnya.

Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama banyak pihak.

Mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah di semua tingkatan.

M. Nasir juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam kondisi sehat, mendapatkan pendidikan yang layak, terlindungi dari kekerasan, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Menutup sambutannya, ia mendorong para peserta forum untuk berani menyampaikan pendapat dan gagasan yang dapat menjadi rekomendasi nyata bagi pembangunan daerah.

"Saya percaya bahwa dari ruangan ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan Aceh. Mungkin di antara kalian ada yang kelak menjadi guru, dokter, peneliti, pengusaha, ulama, bahkan pemimpin daerah dan pemimpin bangsa. Karena itu jangan pernah merasa bahwa usia kalian masih terlalu muda untuk berbuat baik dan membawa perubahan," pungkas M. Nasir.*

(ad)

JAKARTA - Piala Dunia FIFA sudah berlangsung selama 96 tahun dan menjadi turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia.

Ajang ini pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay, dan sejak saat itu menjadi kompetisi empat tahunan yang ditunggu jutaan penggemar sepak bola.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026: Brasil Menang Telak 3-0 atas Haiti, Matheus Cunha dan Vinicius Junior Bersinar!

Saat itu, Presiden FIFA Jules Rimet kemudian menggagas turnamen baru dengan mengundang sejumlah negara untuk ikut serta dalam kompetisi internasional.

Namun, pada edisi pertama tahun 1930, tidak semua negara besar Eropa bisa hadir.

Tim kuat seperti Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, dan Belanda absen karena krisis ekonomi yang melanda Eropa.

Banyak pemain saat itu juga masih bekerja di luar sepak bola sehingga kesulitan meninggalkan pekerjaan mereka untuk perjalanan panjang ke Amerika Selatan.

Sebagai tuan rumah, Uruguay menawarkan bantuan biaya perjalanan kepada negara-negara Eropa.

Tawaran ini diterima oleh empat negara, yakni Belgia, Prancis, Rumania, dan Yugoslavia, yang kemudian ikut berpartisipasi dalam Piala Dunia pertama tersebut.

Uruguay sendiri menjadi tuan rumah secara sukarela. Selain untuk menyambut turnamen dunia itu, Uruguay juga sedang merayakan 100 tahun kemerdekaannya.

Saat itu, mereka juga merupakan juara sepak bola Olimpiade, sehingga dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dunia.

Untuk menyambut Piala Dunia perdana, Uruguay membangun Stadion Centenario di Montevideo dengan kapasitas sekitar 95.000 penonton.

Menariknya, stadion tersebut baru selesai dibangun ketika turnamen sudah berjalan lima hari.

Dalam edisi pertama ini, Uruguay berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final.

Kemenangan itu semakin mengukuhkan posisi Uruguay sebagai kekuatan sepak bola dunia pada masa awal turnamen.

Sejumlah fakta menarik juga tercatat dari Piala Dunia 1930.

Seluruh pertandingan hanya digelar di Kota Montevideo dengan tiga stadion, termasuk Stadion Centenario yang dibangun khusus untuk turnamen ini.

Perjalanan tim Eropa ke Uruguay juga penuh cerita.

Empat tim dari Eropa berangkat menggunakan kapal penumpang Italia bernama Conte Verde, yang menempuh perjalanan laut selama 16 hari untuk mencapai Amerika Selatan.

Ada pula catatan unik tentang jumlah penonton. Laga antara Peru melawan Rumania hanya disaksikan sekitar 300 orang, menjadi salah satu jumlah penonton paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia.

Trofi pertama Piala Dunia saat itu bernama Victory, yang dirancang oleh pematung Prancis Abel Lafleur.

Sementara itu, beberapa kejadian unik lainnya juga terjadi, mulai dari pertandingan yang sempat berakhir lebih cepat karena kesalahan wasit, hingga gol yang disebut-sebut terjadi karena "bantuan" seorang polisi yang tanpa sengaja menendang bola ke lapangan.

Ada pula kisah pemain multitalenta Brasil, Preguinho, yang bukan hanya pesepak bola, tetapi juga atlet di berbagai cabang olahraga lain seperti atletik, renang, hingga bola basket.

Final antara Uruguay dan Argentina sendiri juga memiliki keunikan tersendiri.

Bahkan, disebutkan ada dua bola yang digunakan dalam pertandingan, masing-masing dipilih oleh kedua tim di babak yang berbeda.

Dari turnamen sederhana yang lahir dari krisis ekonomi hingga menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia 1930 menjadi awal sejarah panjang sepak bola global yang terus berkembang hingga hari ini.*

(km/ad)

BATU BARA – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan dunia jurnalistik dengan menggelar INALUM Journalistic (IN-Journal) Chapter II bagi para jurnalis di Sumatera Utara.

Kompetisi jurnalistik ini menjadi wadah bagi insan pers untuk menghasilkan karya-karya berkualitas yang berbasis fakta, edukatif, serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Baca Juga:

• MENULIS JEJAK UNTUK BUMI: DANAU TOBA DAN IKHTIAR MEMULIHKAN ALAM UNTUK GENERASI MASA DEPAN

Pada penyelenggaraan tahun ini, IN-Journal Chapter II mengusung tema "Menulis Jejak Untuk Bumi".

Tema tersebut mengajak para peserta untuk mengeksplorasi berbagai topik terkait keberlanjutan lingkungan, praktik industri yang bertanggung jawab, serta implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mendukung masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Panitia membuka periode pengumpulan karya mulai 8 Juni hingga 30 Juni 2026.

Kompetisi ini terbuka bagi jurnalis yang ingin menyajikan karya inspiratif sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk memberikan apresiasi kepada para pemenang, INALUM telah menyiapkan total hadiah sebesar Rp8,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- Juara I: Rp3.000.000
- Juara II: Rp2.000.000
- Juara III: Rp1.500.000
- Harapan I: Rp1.000.000
- Harapan II: Rp1.000.000

Melalui IN-Journal Chapter II, INALUM berharap para jurnalis dapat menghadirkan karya-karya yang tidak hanya informatif dan inspiratif, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan dalam upaya menjaga lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Ajang ini sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antara dunia industri dan media memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi positif serta membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan yang semakin relevan di era modern saat ini.*

(ad)

MEDAN – Nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Muhammad Faisal Hasrimy, akhirnya ikut terseret dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat.

Fakta itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (19/6/2026), saat sejumlah saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Pengumuman SPMB Batu Bara Molor, Orang Tua Pertanyakan Kinerja Sistem Online

Sidang yang dipimpin hakim Yusafrihardi Girsang itu sempat berlangsung panjang dan alot hingga sore hari.

Sejumlah saksi, di antaranya Sekretaris Disdik Langkat Robert Hendra Ginting dan Kasubag Keuangan Irwansyah Soripada Nasution, dimintai keterangan terkait proses administrasi hingga pencairan dana proyek smartboard.

Dalam kesaksiannya, Irwansyah mengungkap adanya perintah untuk kembali ke kantor pada malam hari guna menyelesaikan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).

"Setelah bekusuk (dipijat), lewat HP atas perintah pak Iskandar (Kepala BPKAD M Iskandarsyah) saya balik ke kantor agar hadir jam setengah 10 malam. Disuruh nama-nama yang ada di dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Pengadaan Smartboard diteken," ujarnya di persidangan.

Ia menyebut sejumlah nama pejabat tercantum dalam dokumen tersebut, termasuk PPTK dan bendahara.

Namun, saat itu tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan masih belum lengkap.

Irwansyah juga mengaku sempat diminta mengantar dokumen ke rumah mertua Sekdis Disdik Langkat sebelum pencairan dilakukan.

Dalam proses itu, ia menyebut menerima uang transportasi sebesar Rp1,5 juta dari seseorang bernama Baron.

"Dikasih ongkos Rp1,5 juta oleh Baron," kata dia di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan, Irwansyah juga menyebut adanya komunikasi yang mengaitkan perintah dari pejabat daerah, termasuk Kepala BPKAD, untuk mempercepat proses dokumen tersebut.

Sementara itu, saksi lain, Robert Hendra Ginting, mengungkap bahwa dirinya hanya melakukan pengecekan dokumen administrasi sebelum pencairan.

Ia juga menyebut mengenal Muhammad Faisal Hasrimy sebagai sesama alumni STPDN.

"Sama-sama alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)," ujarnya.

Fakta lain yang terungkap di persidangan adalah terkait mekanisme pengadaan smartboard.

Saksi menyebut bahwa dalam tahap perencanaan, Supriadi lebih aktif sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meski dalam dokumen kontrak tercatat ada peran lain yang berubah.

Selain itu, disebutkan pula bahwa tidak ada survei harga dan kajian teknis sebelum pengadaan dilakukan.

Harga smartboard sendiri mengacu pada e-katalog dengan nilai sekitar Rp60 juta per unit.

Saksi juga mengaku baru mengetahui bahwa anggaran smartboard tidak masuk dalam APBD murni 2024, melainkan muncul dalam APBD Perubahan dengan nilai sekitar Rp50 miliar.

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum Kejari Langkat menyebut proses pengadaan smartboard tersebut diduga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Hingga sidang berakhir, pihak-pihak yang disebut dalam keterangan saksi belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan di persidangan tersebut.*

(ad)

BATU BARA – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online di Kabupaten Batu Bara menuai keluhan.

Hingga Sabtu, 20 Juni 2026, hasil seleksi yang dijadwalkan diumumkan pada 17 Juni 2026 belum juga muncul di sistem.

Baca Juga:

• Guru PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, FORMATSU Minta DPRD Batu Bara Fokus pada Kepentingan Rakyat

Mereka mengaku tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab molornya pengumuman.

"Kami sudah menunggu sejak tanggal yang tertera di sistem. Sampai sekarang belum ada kepastian," ujar salah seorang orang tua murid kepada wartawan.

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan dan keandalan sistem digital yang digunakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru.

Sebab, sejak awal masyarakat diarahkan untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran secara daring.

Untuk memperoleh penjelasan, sejumlah orang tua murid menghubungi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Tobok Situmorang, melalui pesan WhatsApp.

Namun hingga berita ini ditulis, pesan yang dikirim belum mendapatkan tanggapan.

Ketiadaan informasi resmi membuat orang tua murid berada dalam ketidakpastian.

Mereka tidak mengetahui apakah keterlambatan tersebut disebabkan gangguan teknis, proses verifikasi yang belum selesai, atau faktor lainnya.

Sorotan juga mengarah kepada DPRD Kabupaten Batu Bara, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan.

Sebagai lembaga pengawas, DPRD dinilai perlu meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan terkait molornya pengumuman yang telah dijadwalkan.

Masyarakat mempertanyakan efektivitas sistem yang digunakan jika jadwal yang telah ditetapkan sendiri tidak dapat dipenuhi.

Apalagi sistem tersebut dibangun untuk memberikan kemudahan, transparansi, dan kepastian layanan kepada masyarakat.

Hingga Sabtu (20/6/2026), belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara mengenai penyebab belum diumumkannya hasil seleksi SPMB.

Upaya konfirmasi kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Tobok Situmorang, juga belum memperoleh respons.

Berita ini akan diperbarui setelah pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan resmi.*

(ad)

TOBA - Danau Toba bukan sekadar danau terbesar di Indonesia.

Danau yang terbentuk dari letusan supervulkanik sekitar 74.000 tahun lalu ini merupakan warisan geologi dunia yang menyimpan kekayaan alam, budaya, dan sejarah peradaban masyarakat Batak.

Baca Juga:

• Guru PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, FORMATSU Minta DPRD Batu Bara Fokus pada Kepentingan Rakyat

Namun, di balik pesonanya, Danau Toba menghadapi berbagai tantangan lingkungan.

Pencemaran air, kerusakan hutan di kawasan tangkapan air, sampah plastik, hingga perubahan tata guna lahan menjadi ancaman nyata yang dapat mengurangi kualitas ekosistem danau.

Jika tidak ditangani secara serius, kerusakan lingkungan tersebut akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Tema "Menulis Jejak untuk Bumi" mengajak kita untuk tidak hanya mengagumi alam, tetapi juga meninggalkan jejak kebaikan melalui tindakan nyata dalam menjaga kelestariannya.

Danau Toba menjadi contoh penting bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan.

Danau Toba: Warisan Alam yang Tak Ternilai

Sebagai danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara, Danau Toba memiliki fungsi ekologis yang sangat penting.

Danau ini menjadi sumber air bagi jutaan masyarakat, habitat berbagai jenis ikan air tawar, serta penyangga keseimbangan lingkungan di kawasan sekitarnya.

Selain nilai ekologis, Danau Toba juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi.

Tradisi, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat Batak tumbuh dan berkembang di sekitar kawasan danau selama ratusan tahun.

Dengan demikian, menjaga Danau Toba berarti menjaga identitas budaya sekaligus masa depan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Ancaman terhadap Kelestarian Danau Toba

Perkembangan ekonomi dan meningkatnya aktivitas manusia memberikan tekanan terhadap ekosistem Danau Toba.

Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara lain:

1. Peningkatan volume sampah rumah tangga yang masuk ke perairan.
2. Kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan dan penebangan liar.
3. Sedimentasi yang menyebabkan menurunnya kualitas air.
4. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.
5. Dampak perubahan iklim yang memengaruhi keseimbangan ekosistem.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan Danau Toba membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas lingkungan, hingga masyarakat.

Peran Industri dalam Pemulihan Alam

Perusahaan yang beroperasi di sekitar Danau Toba memiliki peran strategis dalam mendukung pelestarian lingkungan.

Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan dapat berkontribusi dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, edukasi lingkungan, serta konservasi sumber daya air.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai perusahaan nasional yang tumbuh bersama masyarakat Sumatera Utara memiliki kesempatan besar untuk menjadi bagian dari gerakan pemulihan alam.

Dukungan terhadap program penghijauan, pelestarian daerah aliran sungai, serta pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan merupakan langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan kawasan Danau Toba.

Menulis Jejak untuk Bumi

Memulihkan alam tidak selalu dimulai dari langkah besar.

Perubahan dapat dimulai dari tindakan sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengedukasi generasi muda tentang pentingnya konservasi alam.

Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan perubahan.

Ketika satu orang menanam satu pohon, menjaga satu sungai, atau membersihkan satu kantong sampah dari tepi danau, sesungguhnya ia sedang menulis jejak untuk bumi.

Jejak tersebut mungkin tampak kecil hari ini, tetapi akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.

Penutup

Danau Toba adalah anugerah alam yang harus dijaga bersama.

Keindahan dan manfaat yang diberikan oleh danau ini tidak hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga harus diwariskan kepada anak cucu di masa depan.

Oleh karena itu, upaya memulihkan alam bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab bersama.

Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan generasi muda, Danau Toba dapat tetap menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam.

Menulis jejak untuk bumi berarti meninggalkan warisan kepedulian, sehingga Danau Toba tetap lestari, indah, dan memberi kehidupan bagi generasi yang akan datang.*

TAPUT – Dua mantan Bupati Tapanuli Utara (Taput) berinisial REN dan NN dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara RI (PPPN RI), Ganda Tampubolon.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan dalam perubahan status lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Baca Juga:

• Guru PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, FORMATSU Minta DPRD Batu Bara Fokus pada Kepentingan Rakyat

Tanah itu disebut berasal dari masyarakat Pohan Tonga dan kemudian dikaitkan dengan sejumlah perusahaan serta pihak lain.

Hal tersebut disampaikan Ganda pada Sabtu (20/6/2026).

Ia menyebut perubahan status lahan itu berpotensi menimbulkan kerugian negara serta memicu konflik agraria berkepanjangan di masyarakat.

Menurut Ganda, mantan Bupati Taput REN pada tahun 2003 mengajukan pembebasan lahan sekitar 20 hektare untuk kepentingan investasi sejumlah perusahaan, yakni PT Alami Agro Industri, PT Investasi Agro Tapanuli, dan Cafe Tia, dengan dasar HGU kepada Menteri Kehutanan RI.

"Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Pemkab Taput telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan dan penataan ruang. Namun, surat permohonan tersebut tidak ditanggapi karena tidak ada kewenangan Menteri Kehutanan atas tanah dimaksud dan kewenangan berada pada pemerintah daerah," ujar Ganda.

Ia menambahkan, dalam kasus serupa pada tahun 1989, masyarakat Desa Pariksabungan pernah mengajukan permohonan pengembalian lahan kepada Kementerian Kehutanan, namun juga tidak direspons karena bukan kewenangan kementerian.

Ganda kemudian menyoroti adanya kejanggalan terkait terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM).

Ia menyebut SHM sudah muncul pada tahun 2001 atas nama keluarga REN, sementara permohonan resmi ke Kementerian Kehutanan baru dilakukan pada 2002 dan 2003.

"Ironisnya, permohonan mantan Bupati REN kepada Menteri Kehutanan RI diajukan pada tahun 2002 dan 2003, namun Sertifikat Hak Milik sudah muncul pada tahun 2001 atas nama keluarganya. Sehingga patut diduga anggaran yang disiapkan Pemkab Tapanuli Utara untuk pembebasan lahan dan penataan ruang masuk ke kantong REN dan keluarganya," ujar Ganda.

Ia juga mengungkap dugaan keterlibatan mantan kepala desa dalam proses perubahan status lahan tersebut.

Menurutnya, pada tahun 2001 terdapat perubahan kepemilikan yang mengarah pada keluarga REN.

"Sehingga patut diduga ada kerja sama oknum mantan kepala desa Pariksabungan yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang," katanya.

Ganda menyebut perubahan status lahan itu memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat Desa Pariksabungan, Pohan Tonga, dan Desa Lobu Siregar, bahkan disebut telah menelan korban jiwa.

Selain itu, ia juga menyinggung dugaan penguasaan lahan lain, termasuk tanah hutan lokasi Pramuka seluas sekitar 20 hektare yang diduga dikuasai pihak tertentu, serta lahan 1,5 hektare yang diklaim sebagai aset negara tanpa alas hak yang jelas.

Ia turut meminta KPK dan Kejaksaan Agung turun tangan mengusut tuntas berbagai dugaan penyimpangan tersebut.

"Sepanjang pemerintahan NN selama dua periode, marak masalah tanah," tegas Ganda.

Sementara itu, Kepala Desa Pohan Tonga, A. Siahaan, menyatakan bahwa pada masa Bupati REN, lahan tersebut masih berstatus HGU. Namun kini telah berubah menjadi SHM.

"Tapi saat ini sudah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) di lokasi 20 hektare. Ini perlu dipertanyakan," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, dua mantan Bupati Taput berinisial REN dan NN belum memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut.*

(mi/ad)

BATU BARA – Ketua Forum Masyarakat Transparansi Sumatera Utara (FORMATSU), Rudy Harmoko SH, meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD Batu Bara lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan yang langsung dirasakan masyarakat dibanding terus berpolemik terkait dugaan kelebihan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan.

Menurut Rudy, hingga saat ini masih banyak persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, salah satunya terkait gaji guru PPPK paruh waktu yang belum diterima.

Baca Juga:

• Demo Penolakan Bermunculan, Ribuan Warga Malang Justru Gelar Aksi Bela Program MBG: Prabowo Baik

"Fokuslah kepada persoalan yang langsung menyentuh masyarakat, terutama gaji guru PPPK paruh waktu yang hingga kini belum diterima. Selain itu masih banyak persoalan pertanian, lapangan pekerjaan, dan peningkatan ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD," ujar Rudy, Kamis (19/6/2026).

Rudy menilai pembahasan terkait dugaan kelebihan lahan HGU harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih atau mencampuri status lahan HGU secara sepihak.

Menurutnya, kewenangan penerbitan, evaluasi hingga pencabutan HGU sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

"Kalau pun ditemukan adanya kelebihan lahan atau kesalahan pengukuran, yang memiliki kewenangan melakukan pengukuran dan evaluasi adalah Kementerian ATR/BPN, bukan pemerintah daerah," tegasnya.

Rudy menjelaskan bahwa perbedaan luas lahan dapat terjadi akibat perubahan metode pengukuran dari sistem manual pada masa lalu menjadi teknologi GPS dan satelit yang saat ini jauh lebih akurat.

Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila seluruh dugaan perbedaan luas lahan langsung dibebankan kepada perusahaan perkebunan tanpa adanya verifikasi resmi dari instansi yang berwenang.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pihak yang merasa memiliki hak atas suatu bidang tanah dapat menempuh jalur hukum dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

Oleh karena itu, tindakan penguasaan lahan secara sepihak maupun tindakan anarkis tidak dapat dibenarkan.

Selain persoalan HGU, Rudy turut menyoroti kewajiban perpajakan perusahaan perkebunan yang selama ini dibayarkan kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan HGU maupun perpajakan harus dipahami berdasarkan regulasi dan kewenangan yang berlaku.

"Perusahaan perkebunan memiliki kewajiban perpajakan yang dibayarkan sesuai aturan kepada pemerintah pusat. Karena itu, persoalan HGU harus disikapi secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Rudy berharap polemik HGU tidak mengalihkan perhatian pemerintah daerah dan DPRD dari berbagai persoalan yang lebih mendesak, khususnya kesejahteraan guru PPPK paruh waktu, penguatan sektor pertanian, serta upaya peningkatan ekonomi masyarakat Batu Bara.

Pansus PAD Akui Perlu Pelurusan Data

Sementara itu, Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Batu Bara, Rohadi, menyampaikan apresiasi atas berbagai kritik dan masukan yang berkembang terkait pernyataannya mengenai potensi tunggakan pajak.

Rohadi mengakui bahwa penyebutan angka 115 tahun dalam pernyataan sebelumnya perlu diluruskan agar sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas waktu penagihan pajak paling lama adalah 10 tahun.

"Kami menghargai setiap kritik dan masukan yang disampaikan. Penyebutan angka 115 tahun memang perlu diluruskan karena menurut UU KUP batas maksimal penagihan pajak adalah 10 tahun," ujar Rohadi.

Ia menegaskan bahwa seluruh data yang dimiliki Pansus PAD akan diserahkan kepada instansi perpajakan yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut.

Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat.

Menurut Rohadi, Pansus PAD DPRD Batu Bara tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi pendapatan daerah dengan berpedoman pada aturan hukum serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyampaian informasi kepada publik.

Perdebatan mengenai HGU dan potensi pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang konstruktif tanpa mengesampingkan berbagai persoalan mendesak yang saat ini dihadapi masyarakat Batu Bara.*

(ad)

MEDAN – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat kembali mengungkap sejumlah fakta baru dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (19/6/2026).

Dalam sidang tersebut, nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat M Faisal Hasrimy, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Langkat M Iskandarsyah, serta Bahrun Walidin alias Baron ikut mencuat melalui keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Ini 20 Universitas Terbaik Indonesia Versi QS World University Rankings 2027, USU di Peringkat Berapa?

Dalam keterangannya, Irwansyah mengaku pernah menerima panggilan dari Kepala BPKAD terkait dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) proyek Smartboard.

"Setelah ditelepon atas perintah Pak Iskandar, saya diminta kembali ke kantor malam hari untuk mengurus dokumen SPM yang belum ditandatangani," ujar Irwansyah di hadapan majelis hakim.

Menurut Irwansyah, saat itu sejumlah pejabat yang namanya tercantum dalam dokumen, termasuk PPTK M Nuh, Bendahara Pengeluaran Siska Syahputra, Pejabat Penatausahaan Keuangan, hingga Saiful Abdi selaku Pengguna Anggaran (PA), belum membubuhkan tanda tangan.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada malam 15 Oktober 2024 dirinya mendatangi rumah mertua Sekretaris Dinas Pendidikan Langkat Robert Hendra Ginting untuk meminta tanda tangan dokumen yang berkaitan dengan proses pencairan pembayaran proyek tersebut.

Dalam proses itu, Irwansyah mengaku menerima uang transportasi sebesar Rp1,5 juta dari seseorang bernama Baron.

Setelah itu, ia kembali mendapat telepon dari Kepala BPKAD untuk mengantarkan berkas yang telah ditandatangani.

"Pak Kepala BPKAD bilang, ini perintah bos, yakni Pj Bupati Faisal Hasrimy, supaya berkas itu disampaikan ke Pak Saiful. Tapi saat itu handphone Pak Saiful tidak aktif," katanya.

Saat diberi kesempatan bertanya, terdakwa Saiful Abdi menanyakan kepada saksi apakah dirinya pernah menyampaikan keberatan untuk menandatangani dokumen tersebut karena tidak berhasil menghubunginya.

Pertanyaan itu dibenarkan oleh Irwansyah.

Selain persoalan pencairan anggaran, sidang juga mengungkap proses perencanaan pengadaan Smartboard yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Saksi menyebut Supriadi lebih dominan menjalankan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meskipun dalam dokumen kontrak Saiful Abdi tercatat sebagai Pengguna Anggaran sekaligus PPK.

"Dalam dokumen PPK-nya Supriadi, sedangkan di kontrak tertulis Pak Saiful sebagai PA merangkap PPK," ujar saksi.

Irwansyah juga menyebut Supriadi tidak melakukan survei harga maupun kajian teknis sebelum pengadaan dilakukan.

Harga Smartboard disebut diperoleh melalui e-katalog dengan nilai sekitar Rp60 juta per unit.

Dalam persidangan yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan Langkat Robert Hendra Ginting mengaku mengenal mantan Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy karena memiliki latar belakang pendidikan yang sama.

"Sama-sama alumni STPDN," kata Robert.

Robert juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta Kepala BPKAD M Iskandarsyah untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan pencairan pembayaran proyek Smartboard.

"Saya hanya melakukan checklist beberapa item. Kalau tidak dilakukan, saya khawatir nanti disalahkan," ujarnya.

Selain itu, Robert menerangkan bahwa kode OTP untuk proses unggah harga barang ke e-katalog dikirim kepada terdakwa Supriadi.

Sementara akun yang digunakan untuk pemesanan Smartboard tercatat atas nama terdakwa Saiful Abdi.

Ia juga mengaku baru mengetahui bahwa anggaran pengadaan Smartboard tidak masuk dalam APBD murni Tahun 2024 dan baru diakomodasi dalam APBD Perubahan dengan nilai sekitar Rp50 miliar.

Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Supriadi selaku PPK, dan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Smartboard Tahun Anggaran 2024.

Jaksa menilai proses pengadaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Persidangan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap secara menyeluruh proses pengadaan Smartboard yang menjadi sorotan publik di Kabupaten Langkat.*

(sp/ad)

SOLO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara terkait isu yang menyebut dirinya akan segera bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menduduki posisi Dewan Pembina partai tersebut.

Saat ditemui di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (19/6/2026), Jokowi menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam PSI tidak bisa dilakukan secara instan karena ada mekanisme internal partai yang harus dijalani.

Baca Juga:

• Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditahan, Rismon: Semua Akan Dibongkar di Persidangan

Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang terkait kedekatan Jokowi dengan PSI, partai yang saat ini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan jabatan yang akan diembannya jika bergabung dengan PSI, Jokowi memberikan jawaban singkat namun penuh makna.

"Sebagai apa, sebagai motivator," ujar Jokowi sembari tersenyum.

Meski belum resmi menjadi kader PSI, Jokowi memastikan komitmennya untuk membantu partai tersebut menghadapi berbagai agenda politik ke depan.

"Seperti yang saya sampaikan di Kongres, di Rakernas (PSI), saya akan kerja mati-matian untuk PSI," ujarnya.

Pernyataan Jokowi tersebut semakin menguatkan sinyal kedekatannya dengan PSI yang selama ini dikenal sebagai salah satu partai pendukung utama kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, juga memastikan bahwa Jokowi pada akhirnya akan bergabung dengan PSI.

"Saya pastikan seperti itu, masuk PSI ya, jabatannya apa, bukan urusan saya," kata Ahmad Ali dalam sebuah podcast politik, Jumat (19/6/2026).

Menurut Ahmad Ali, saat ini PSI tengah fokus melakukan pembenahan struktur organisasi partai guna memperkuat mesin politik menjelang kontestasi mendatang.

Ia mengaku mendapat tugas untuk membantu memperkuat struktur tersebut.

Selain itu, Ahmad Ali juga menanggapi rencana Jokowi yang disebut akan lebih sering berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, tidak ada yang perlu dipersoalkan dari aktivitas mantan kepala negara tersebut.

"Begini, sebenarnya pertanyaannya, apa sih yang membuat orang risau kemudian ketika Jokowi mau blusukan, mau menghadiri, atau berkunjung ke suatu daerah? Dia Warga Negara Indonesia kok, dia punya paspor, dia Warga Negara Indonesia, tidak perlu kita khawatirkan, apa lagi dia mantan Presiden. Terus kenapa kemudian heboh sekali?" ujarnya.

Sejumlah pengamat menilai, apabila Jokowi benar-benar bergabung dengan PSI, langkah tersebut berpotensi memperkuat posisi partai dalam peta politik nasional.

Kehadiran Jokowi dinilai dapat menjadi magnet elektoral sekaligus memperbesar basis dukungan PSI di berbagai daerah.

Namun hingga saat ini, Jokowi belum memberikan kepastian kapan dirinya akan resmi menjadi bagian dari PSI.

Ia menegaskan seluruh proses akan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku di internal partai.*

(cn/ad)

JAKARTA – Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar menanggapi penangkapan dan penahanan Roy Suryo serta Tyassuma Tifauzia atau dokter Tifa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Rismon, selama ini Roy Suryo dan pihak yang terlibat dalam polemik tersebut terus meyakini bahwa ijazah Jokowi merupakan dokumen palsu.

Baca Juga:

• Di Hadapan Ribuan Petani dan Nelayan, Gibran: Indonesia Tak Boleh Bergantung pada Negara Lain

"Kalau masih bersikeras bahwa itu hasil ilmiah dan penelitian, maka itu akan dibongkar di persidangan nanti," kata Rismon di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Rismon menilai pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menghadapi kesulitan dalam pembuktian karena minimnya saksi fakta maupun saksi ahli yang mendukung tuduhan tersebut.

"Makanya saya bilang persidangannya itu nanti asimetris, singkat. Kenapa? Mereka nggak punya saksi fakta, saksi ahli minim, dan yang terakhir metodologi yang tidak ilmiah," ungkap Rismon.

Sementara itu, pelapor dalam perkara tersebut yang juga Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, mendukung langkah hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya.

Meski demikian, Ade menegaskan asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses hukum berlangsung.

"Kami juga mengingatkan bahwa asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Dukungan terhadap tindakan kepolisian tidak berarti mendahului putusan pengadilan," ujar Ade.

Ia juga menolak berbagai tudingan yang menyebut proses hukum terhadap Roy Suryo dan dokter Tifa sebagai bentuk kriminalisasi atau tindakan yang bermuatan politik.

"Peradi Bersatu menolak segala bentuk framing yang secara prematur menyebut tindakan kepolisian sebagai kriminalisasi, represif, atau bermuatan politik sebelum diuji secara objektif melalui mekanisme hukum yang tersedia," imbuhnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan bahwa penangkapan kedua tersangka dilakukan sebagai bagian dari proses pelimpahan tahap dua ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"Hari ini kami melakukan pengamanan terhadap tersangka RS dan TF sebagai bagian dari rangkaian proses pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum," kata Iman.

Menurutnya, seluruh tindakan yang dilakukan penyidik telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak kedua tersangka tetap dijamin selama proses berjalan.

"Kami menjamin hak dan kewajiban para tersangka tetap terlindungi sesuai Undang-Undang," ujarnya.

Sebelum proses pelimpahan, Roy Suryo dan dokter Tifa menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Roy Suryo dan dokter Tifa berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum keduanya, Refly Harun, menilai tidak ada alasan kuat untuk melakukan penahanan karena kliennya dinilai kooperatif dan tidak memiliki niat melarikan diri.

"Bagi kita tidak ada alasan menangkap. Enggak ada yang mau melarikan diri, kooperatif wajib lapor. Lalu apa pentingnya menahan," kata Refly.

Menurut Refly, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, berkas perkara Roy Suryo dan dokter Tifa dijadwalkan akan dilimpahkan ke kejaksaan pada Senin, 22 Juni 2026.

"Pelimpahan pada kejaksaan nanti hari Senin. Sehingga menurut saya terlalu berlebihan ketika dilakukan penahanan. Jadi langkah berikutnya kita nanti di waktu pelimpahan tidak ditahan," ujarnya.

Refly juga menyebut kondisi kesehatan kedua kliennya dalam keadaan baik sehingga menurutnya tidak ada alasan medis yang mengharuskan pemeriksaan khusus di RS Polri.

"Dua-duanya sehat walafiat. Dokter Tifa bahkan pagi sebelum ditangkap dia mau ujian disertasi seminar, (saat) pergi bergerak ke suatu tempat tiba-tiba dipepet di basement dan ditangkap," tuturnya.

Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi kini memasuki tahap lanjutan.

Publik menunggu proses persidangan yang akan menjadi ruang pembuktian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.*

(tb/ad)

MALANG – Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka di Kota Malang, Jawa Timur.

Ribuan massa yang terdiri dari pengusaha, relawan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, peternak, hingga mitra pelaksana program MBG menggelar aksi bertajuk Apel Akbar dan senam bersama di kawasan Bundaran Balai Kota Malang, Sabtu (20/6/2026).

Baca Juga:

• Gibran Tampung Keluhan Petani dan Nelayan di Gorontalo: Segera Tindak Lanjuti Sebelum Presiden Datang

Berbeda dengan aksi mahasiswa yang identik mengenakan pakaian serba hitam, massa pendukung MBG tampil kompak mengenakan pakaian putih.

Sejumlah poster bertuliskan "Prabowo Baik" juga terlihat dibawa peserta aksi.

Sebuah panggung besar didirikan di antara Gedung DPRD dan Balai Kota Malang.

Di sekitar lokasi juga terpasang berbagai spanduk yang menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.

Koordinator Apel Akbar, Gandung Panjalu, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keresahan para pelaku usaha dan masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari program MBG.

"Kegiatan ini berawal dari keresahan pelaku-pelaku petani, UMKM, kemudian para peternak, pedagang sayur, yang terimbas eskalasi politik akhir-akhir ini, menguat di publik tentang program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo," tutur Gandung saat ditemui di lokasi.

Menurut Gandung, kegiatan tersebut sengaja dikemas dalam bentuk yang positif agar masyarakat dapat melihat dampak nyata program MBG terhadap perekonomian daerah.

"Kegiatan yang menggaungkan energi positif ini agar program MBG ini bisa berjalan dengan dukungan masyarakat, dan target capaian penerima manfaat bisa meningkat sampai 82 juta seperti instruksi dari Pak Presiden Prabowo," ujarnya.

Sementara itu, salah satu penggagas kegiatan, Raden Djoni Sudjatmoko, menilai MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat dari sektor bawah.

"Kalau sebuah negara ingin berkembang dan membangun, tentu membutuhkan energi positif. Kami melihat MBG ini bukan hanya program pemberian makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah," kata Djoni.

Menurutnya, manfaat ekonomi dari program tersebut dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari petani, peternak, pedagang sayur, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok bahan pangan.

"Permintaan bahan pangan menjadi lebih stabil karena kebutuhan gizi harus dipenuhi setiap hari. Petani, peternak ayam petelur, pedagang sayur, semuanya mendapatkan kepastian pasar. Ini yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Djoni juga menanggapi berbagai persoalan teknis yang sempat muncul dalam pelaksanaan program MBG, termasuk kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurutnya, masalah tersebut harus dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.

"Kalau ada kekurangan tentu harus diperbaiki. Tetapi yang sudah berjalan baik jangan sampai dihentikan. Di lapangan, perbaikan terus dilakukan dan tingkat kesalahan sudah semakin minim," kata Djoni.

Para peserta aksi berharap pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program MBG tanpa menghentikan pelaksanaannya.

Mereka menilai program tersebut telah memberikan dampak ekonomi yang luas sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.*

(km/ad)

JAKARTA – Kunyit selama ini dikenal sebagai salah satu rempah yang kerap digunakan dalam berbagai masakan tradisional Indonesia.

Namun di balik warna kuning keemasannya yang khas, kunyit ternyata menyimpan manfaat besar bagi kesehatan usus dan sistem pencernaan.

Baca Juga:

• APINDO Bertemu Ratu Máxima di Belanda, Dorong Penguatan Literasi dan Kesehatan Finansial Pekerja

Namun, ahli gizi Kristen Lorenz, RD, menyebut kunyit sebagai salah satu rempah terbaik yang dapat mendukung kesehatan usus berkat kandungan senyawa aktif bernama kurkumin.

Kurkumin merupakan komponen utama dalam kunyit yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi atau antiperadangan yang kuat.

Senyawa ini membantu menjaga lapisan usus tetap sehat dengan mengurangi peradangan yang dapat mengganggu fungsi pencernaan.

Lapisan usus berperan penting dalam menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus menjadi benteng pertahanan terhadap racun dan mikroorganisme berbahaya yang masuk ke saluran pencernaan.

Ketika kondisi lapisan usus tetap terjaga, proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dapat berlangsung lebih optimal.

Selain itu, efek antiinflamasi kurkumin juga dikaitkan dengan penurunan risiko gangguan pencernaan yang berhubungan dengan peradangan, termasuk inflammatory bowel disease (IBD) atau penyakit radang usus.

Tak hanya melindungi lapisan usus, kunyit juga berperan dalam menjaga keseimbangan mikrobioma usus.

Mikrobioma merupakan kumpulan mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan dan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Menurut Lorenz, kunyit dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus.

Pada saat yang sama, kunyit membantu menghambat perkembangan bakteri atau patogen yang merugikan.

Keseimbangan bakteri usus menjadi faktor penting karena berpengaruh terhadap proses pencernaan, penyerapan nutrisi, hingga sistem kekebalan tubuh.

Mikrobioma yang sehat juga dapat membantu menekan risiko peradangan pada saluran cerna.

Selain itu, kunyit diketahui mampu merangsang produksi empedu yang diproduksi oleh hati.

Empedu berfungsi membantu tubuh memecah lemak dari makanan sehingga vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K dapat diserap secara optimal.

Produksi empedu yang baik juga berkontribusi menjaga keseimbangan mikrobioma usus dengan mengurangi jumlah bakteri berbahaya di usus halus.

Meski memiliki banyak manfaat, para ahli mengingatkan bahwa kunyit bukanlah solusi instan untuk mendapatkan usus yang sehat.

Manfaat kunyit umumnya diperoleh melalui konsumsi rutin dalam jangka panjang sebagai bagian dari pola hidup sehat.

Kesehatan usus tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti asupan serat yang cukup, hidrasi yang baik, pengelolaan stres, kualitas pola makan, dan keragaman makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Karena itu, konsumsi kunyit sebaiknya dipadukan dengan makanan prebiotik dan probiotik, memperbanyak serat, serta membatasi makanan ultra-proses agar manfaatnya lebih optimal.

Kunyit juga tergolong mudah diolah dalam berbagai menu harian.

Rempah ini dapat ditambahkan ke dalam sup, tumisan, kari, nasi kuning, hingga minuman herbal seperti jamu kunyit asam.

Dengan cita rasa khas dan kandungan nutrisinya, kunyit menjadi salah satu pilihan sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan usus dan pencernaan dalam jangka panjang.*

(km/ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

DI tengah kemajuan zaman, tantangan perkotaan menjadi semakin kompleks. Menghadapi situasi ini, kepemimpinan daerah tidak lagi cukup dengan mengandalkan orientasi pada pembangunan fisik.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bela Bupati Deli Serdang soal Pernyataan Pajak dan Jalan Rusak: Ajakan Taat Pajak

Berbicara mengenai Jakarta Selatan, sosok Syafrin Liputo merupakan figur penting yang menarik untuk dicermati.

Berbekal pengalaman panjang dalam menakhodai bidang perhubungan dan transportasi, Syafrin dikenal sebagai birokrat yang punya pemahaman mendalam terkait dinamika mobilitas perkotaan.

Syafrin telah lama malang melintang dalam dunia perhubungan dan transportasi mulai dari persoalan kemacetan, keselamatan lalu lintas, integrasi transportasi publik, hingga kebutuhan akan sistem transportasi yang ramah lingkungan.

Berangkat dari pengalaman tersebut, gaya kepemimpinnnya selalu menjadi atensi publik, lantaran tidak sekadar administratif, melainkan berbasis pada pemahaman teknokratis yang kuat.

Dalam banyak kesempatan, Syafrin selalu menunjukkan bahwa membangun sebuah kota yang maju harus dimulai dari visi yang holistik-integratif, salah satunya kemampuan menyediakan sistem transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi.

Menata transportasi memang merupakan kunci kemajuan tata kota seperti Jakarta yang sekian lama dihantui masalah kemacetan.

Karenanya, jika Jakarta, khususnya Jaksel ingin tampil sebagai model kota modern di Indonesia, maka kepemimpinan yang menempatkan transportasi sebagai urat nadi pembangunan harus menjadi fondasi yang kuat.

Transportasi: Fondasi Kota Modern dan Berkelanjutan

Sebuah kota baru dikatakan benar-benar mencapai level kemajuan terbaik ketika kualitas sistem transportasinya mulai teruji.

Dalam perspektif pembangunan perkotaan modern, transportasi memiliki makna penting bukan hanya sebagai sarana perpindahan orang dan barang, melainkan juga alat dalam menentukan produktivitas ekonomi hingga pemenuhan kualitas lingkungan hidup.

Makna penting transportasi ini mendorong para pemimpin kota di seluruh penjuru dunia untuk mendesain kebijakan transportasi yang tepat guna mendukung iklim perkotaan yang modern dan ramah bagi kehidupan.

Bertolak dari pandangan tersebut, perjalanan dan rekam jejak Syafrin Liputo di bidang perhubungan dan transportasi publik sangat relevan, khususnya bagi kota Jakarta Selatan.

Selama berkiprah di sektor transportasi, ia dikenal sebagai tokoh utama yang konsisten mendorong penguatan transportasi publik, peningkatan mutu layanan lalu lintas, hingga kebijakan integrasi antarmoda transportasi.

Pendekatan yang dirancang selaras dengan visi pembangunan kota global yang menempatkan mobilitas berkelanjutan sebagai fokus utama kota maju.

Bagi Jakarta Selatan, arah kebijakan seperti ini tentu sangat ini vital dan memiliki arti strategis.

Pasalnya, Jaksel selalu diidentikkan sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi, bisnis, pendidikan, dan permukiman terkemuka di DKI Jakarta.

Dengan demikian, tingginya mobilitas masyarakat menuntut penyesuaian sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menghubungkan berbagai kawasan yang ada.

Pembangunan yang berorientasi pada integrasi moda transportasi, karena itu, menjadi poin utama untuk peningkatan kualitas layanan publik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Legacy kebijakan Syafrin yang berfokus pada transportasi telah terbukti memberikan dampak jangka panjang bagi reputasi dan daya saing kota.

Berkat moda transportasi yang terintegrasi, waktu tempuh menjadi lebih singkat, biaya logistik lebih efisien, serta aksesibilitas menjadi lebih mudah.

Pada gilirannya, semua keunggulan itu akan meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Alhasil, melalui kebijakan progresif tersebut, Jakarta Selatan siap menjadi laboratorium keberhasilan pembangunan perkotaan yang dapat direplikasi oleh daerah lain, baik di DKI sendiri maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Menilik Gaya Kepemimpinan Syafrin Liputo

Kesuksesan menyulap moda transportasi Jakarta membuat gaya kepemimpinan Syafrin tak luput dari sorotan.

Sebelum diangkat menjadi Wali Kota Jaksel, Syafrin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Privinsi DKI.

Sebagai seorang pemimpin, Syafrin terkenal memiliki gaya kepemimpinan teknis, kolaboratif, dan berorientasi solusi.

Gaya kepemimpinan semacam, itu memang khas dimiliki seorang birokrat andal dan visioner.

Syafrin mengakui bahwa menjadi seorang pemimpin di Ibu Kota Jakarta memiliki tantangan tersendiri yang tidak mudah ditaklukkan.

Salah satu tantang terbesarnya adalah terkait tata kelola pembangunan kota yang berorientasi kota global yang ramah manusia dan lingkungan.

Syafrin adalah sosok yang tumbuh dari lingkungan birokrasi teknis. Hal itu menjadikannya sebagai birokrat yang memiliki pendekatan berbasis data, perencanaan, dan pemecahan masalah.

Gaya kepemimpinan semacam itu sangat penting dalam membangun kota metropolitan yang diperhadapkan dengan beragam persoalan multidimensional.

Seorang pemimpin di kota metropolitan dituntut untuk cakap dalam pengambilan keputusan, yang mana tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik jangka pendek, melainkan pada kebutuhan nyata masyarakat sekaligus analisis yang terukur.

Sementara, dari sisi kolaborasi, jelas hal itu sangat relevan dengan semangat membangun Jakarta sebagai kota global yang butuh partisipasi seluruh elemen.

Sebagai kota kolaborasi, pembangunan Jakarta, khususnya Jaksel yang menjadi episentrum pembangunan, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat.

Pendekatan kolaboratif inilah yang menjadi ciri utama kepemimpinan modern yang dimiliki seorang Syafrin sejak dulu sampai sekarang.

Diakui atau tidak, Jaksel adalah kota teladan bagi yang lain, karena memiliki peluang besar untuk menjadi kota dunia.

Menjadi kota global berarti wajib menghadirkan kenyamanan bagi pejalan kaki, kehadiran transportasi publik yang terintegrasi, dan memiliki tata ruang yang contoh ideal.

Alhasil, kepemimpinan Syafrin Liputo baik ketika menjabat Kadishub DKI, maupun pada saat ditunjuk sebagai Wali Kota Jaksel, selalu mencerminkan model kepemimpinan perkotaan yang dibutuhkan Indonesia saat ini.*

*)Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

GORONTALO – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan ruang kepada para petani dan nelayan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan saat menghadiri Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/6/2026).

Di tengah sambutannya, Gibran secara khusus meminta perwakilan petani dan nelayan dari berbagai daerah untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan kondisi nyata yang mereka hadapi.

Baca Juga:

• Di Hadapan Ribuan Petani dan Nelayan, Gibran: Indonesia Tak Boleh Bergantung pada Negara Lain

Permintaan tersebut langsung disambut panitia dengan mempersilakan sejumlah perwakilan petani dan nelayan naik ke panggung utama acara.

Mereka berjalan menuju panggung yang berjarak sekitar 50 meter dari area peserta.

Satu per satu perwakilan diberikan kesempatan berbicara langsung di hadapan Wakil Presiden, para menteri, pejabat pemerintah pusat, serta ribuan peserta yang hadir.

Dalam kesempatan itu, para petani dan nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas sektor pangan dan perikanan.

Keluhan yang disampaikan antara lain terkait kebutuhan perbaikan irigasi pertanian, ketersediaan bahan bakar solar untuk nelayan, hingga kebutuhan alat pengering hasil panen.

Mendengar berbagai masukan tersebut, Gibran langsung meminta para menteri dan pejabat terkait agar segera menindaklanjuti setiap persoalan yang disampaikan masyarakat.

"Terima kasih ini perwakilan dari petani dan nelayan, terima kasih sekali untuk masukan-masukannya. Mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti," kata Gibran.

Menurut Gibran, berbagai persoalan yang disampaikan petani dan nelayan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Pemerintah, kata dia, harus hadir memberikan solusi nyata agar produktivitas sektor pangan nasional terus meningkat.

Ia bahkan berharap sejumlah persoalan tersebut sudah mulai ditangani sebelum Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan PENAS XVII yang dijadwalkan berlangsung beberapa hari ke depan.

"Ini coba nanti setelah acara ini segera ditindaklanjuti ya Pak Menteri ya. Jadi apa nanti ketika Pak Presiden datang di hari Rabu, masalah-masalah ini bisa terselesaikan semua," ucap Gibran.

Wakil Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai ujung tombak ketahanan pangan Indonesia.

"Serta mencarikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh petani dan nelayan," imbuh dia.

PENAS Petani Nelayan XVII Tahun 2026 menjadi ajang pertemuan ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.*

(km/ad)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarga.

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pembagian peran antara suami dan istri bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan pengaturan tanggung jawab yang tetap menjamin keseimbangan hak kedua belah pihak.

Baca Juga:

• Bukan Jepang atau Amerika, Indonesia Jadi Negara Paling Optimistis Hadapi Tahun 2026

Psikolog Danti Wulan Manunggal mengungkapkan bahwa konflik finansial dalam rumah tangga sering kali tidak semata-mata berkaitan dengan nominal uang yang dikeluarkan.

"Secara psikologis, isu finansial dalam rumah tangga jarang murni tentang angka atau nominal uang," ungkap Danti Wulan Manunggal, S.Psi., Psikolog, pada Jumat (19/6/2026).

"Sering menjadi manifestasi dari masalah kekuasaan (power), penghargaan (appreciation), dan rasa aman (security)," lanjutnya.

Menurut Danti, kewajiban mencari nafkah memang menjadi tanggung jawab yang melekat pada suami, baik secara hukum maupun norma sosial.

Namun dalam praktiknya, tekanan psikologis dapat muncul ketika beban tersebut tidak diimbangi dengan dukungan emosional dari pasangan.

Ia menjelaskan, banyak suami yang merasa perannya dalam keluarga hanya dinilai dari kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi.

"Absennya apresiasi membuat suami merasa fungsinya direduksi hanya menjadi mesin ATM," ujar Danti.

Kondisi tersebut dapat memicu kelelahan mental atau burnout.

Ketika kerja keras mencari nafkah dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak mendapatkan penghargaan dari pasangan, motivasi untuk terus berjuang perlahan bisa menurun.

Selain itu, tekanan ekonomi yang semakin tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Terlebih bagi suami yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga.

"Tekanan untuk menjadi penyedia tunggal menciptakan kecemasan tinggi," ucap Danti.

Menurutnya, kecemasan tersebut membutuhkan empati dan dukungan dari pasangan agar tidak berkembang menjadi tekanan psikologis yang lebih berat.

"Jika istri bersikap tidak acuh terhadap stres finansial ini, suami merasa berjuang sendirian di dalam pernikahannya sendiri," sambung dia.

Danti juga menyoroti fenomena inflasi gaya hidup atau hedonic treadmill yang kerap terjadi dalam rumah tangga.

Seiring waktu, standar kebutuhan dan keinginan keluarga dapat meningkat jauh di luar kesepakatan awal saat menikah.

Situasi itu, menurutnya, dapat menimbulkan tekanan tambahan bagi suami yang terus dituntut meningkatkan pendapatan demi memenuhi ekspektasi baru.

Tak hanya terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi menengah, rasa dimanfaatkan juga dapat dirasakan oleh laki-laki dari kalangan ekonomi mapan.

"Meskipun suami berasal dari keluarga mapan dan bukan generasi sandwich, ia tetap bisa merasa dimanfaatkan," jelas Danti.

Ia menegaskan bahwa perasaan tereksploitasi dalam hubungan tidak selalu berhubungan dengan jumlah uang yang dikeluarkan, melainkan lebih kepada hilangnya penghargaan dan pelanggaran batasan dalam hubungan.

"Rasa tereksploitasi dalam psikologi relasi tidak selalu berakar pada berkurangnya nominal uang, melainkan pada pelanggaran batasan atau boundary violation, dan hilangnya rasa dihargai," lanjut dia.

Karena itu, Danti menilai komunikasi, empati, dan penghargaan terhadap peran masing-masing menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

"Jika tuntutan melampaui kesepakatan awal tanpa empati, suami kaya raya sekalipun akan merasa terobjektifikasi, sekadar alat fungsional dan bukan pasangan hidup yang dicintai utuh," pungkas Danti.*

(km/ad)

GORONTALO – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya mewujudkan kemandirian pangan nasional di tengah ketidakpastian situasi global yang dipengaruhi konflik geopolitik, perang dagang, hingga perang tarif antarnegara.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Gorontalo, Sabtu (20/6/2026).

Baca Juga:

• Cek Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah Turun, Cabai Rawit Justru Tembus Rp76 Ribu per Kg

"Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari bapak presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik perang dagang perang tarif. Negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain," kata Gibran dalam sambutannya.

Menurut Gibran, petani dan nelayan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat sektor pertanian dan perikanan agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

"Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan bapak ibu semua garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan," ungkapnya.

Selain menyoroti pentingnya kemandirian pangan, Gibran juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola sektor pertanian.

Menurut dia, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani harus segera dibenahi agar produktivitas pangan nasional terus meningkat.

Ia menyebut sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, mulai dari pengendalian alih fungsi lahan pertanian, kemudahan akses terhadap bibit unggul, hingga dukungan permodalan bagi petani.

"Soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian. Kemudahan petani mendapat bibit unggul dan akses permodalan," ujarnya.

Gibran juga menyoroti pentingnya stabilitas harga hasil pertanian, sistem pergudangan yang lebih baik, serta distribusi pupuk yang efisien dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilai berhasil menyederhanakan birokrasi penyaluran pupuk kepada petani.

"Saya ucapkan Terima kasih kepada bapak menteri pertanian yang sudah memangkas 145 regulasi syarat distribusi pupuk yang saat ini dinikmati oleh seluruh petani," ujar dia.

Selain itu, Gibran turut mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian dalam melakukan revitalisasi dan pembangunan tujuh pabrik pupuk untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian nasional.

PENAS Petani Nelayan XVII Tahun 2026 menjadi ajang konsolidasi nasional bagi pelaku sektor pertanian dan perikanan.

Tahun ini, kegiatan tersebut juga mengangkat tema penguatan rantai pasok pangan berbasis digitalisasi guna meningkatkan efisiensi distribusi komoditas antardaerah.

Pemerintah berharap melalui kolaborasi antara petani, nelayan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, target kemandirian pangan nasional dapat tercapai sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.*

(km/ad)

MEDAN – Aparat kepolisian tengah memburu seorang pria asal Kota Medan bernama Indra Ashari (21) yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial WA.

Pemuda tersebut telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah dilaporkan atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan modus menjalin hubungan asmara dan menjanjikan pernikahan kepada korban.

Baca Juga:

• Sonny Sonjaya Sebut 41 Nama Terlibat Kasus Korupsi MBG, Sahroni: Bisa Jadi Fitnah

Menurut Dearma, hubungan antara korban dan pelaku bermula pada tahun 2022 setelah keduanya dikenalkan oleh seorang teman.

Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang hingga akhirnya berpacaran.

Pada September 2022, korban memutuskan merantau ke Bangkok, Thailand, untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran.

Tidak lama berselang, pelaku menyusul dan bekerja di tempat yang sama.

"Nah mereka ini nginapnya di mes tempat kerja. Tapi pisah, yang cewek di lantai dua dan cowok lantai tiga," ujar Dearma.

Namun, hubungan tersebut berubah menjadi petaka. Polisi menyebut pelaku diduga pertama kali melakukan aksi kekerasan seksual saat keduanya berada di Thailand.

"Di situ pelaku menyetubuhi korban dan kejadian serupa berulang pada Desember 2023," sebutnya.

Setelah kembali ke Indonesia, dugaan tindakan serupa disebut masih terus berlanjut.

Polisi mencatat peristiwa terakhir terjadi pada 20 Mei 2024 di rumah korban dan salah satu hotel di Kota Medan.

Merasa tidak sanggup lagi menanggung tekanan yang dialami, korban akhirnya menceritakan seluruh kejadian kepada ibunya pada 29 Mei 2024.

Keluarga kemudian mendampingi korban untuk melapor ke Polrestabes Medan pada 21 Juni 2024.

"Sewaktu di Thailand korban masih umur 18 tahun. Pelaku ini membujuk rayu korban dengan modus ingin menikahi," ungkap Dearma.

Saat ini penyidik masih melakukan pencarian terhadap keberadaan tersangka.

Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membantu proses penangkapan apabila mengetahui informasi terkait lokasi pelarian pelaku.

"Demikian kami mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan Indra agar segera menghubungi kantor polisi terdekat atau layanan darurat 110," kata Dearma.

Polrestabes Medan menegaskan akan terus melakukan pengejaran hingga pelaku berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(km/ad)