MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengintensifkan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan program Sadar Pajak, dengan pendekatan sosialisasi langsung hingga ke lingkungan permukiman dan rumah-rumah warga.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Apresiasi Polda Sumut di Hari Bhayangkara ke-80, Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi

"Kami saat ini sedang melakukan sosialisasi sadar pajak kendaraan bermotor, dengan sosialisasi ini kita harapkan semakin memberikan imbauan kepada masyarakat untuk dapat membayarkan pajak kendaraannya," ujar Sutan, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurutnya, petugas akan menyasar berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, mulai dari jalan raya, tempat umum, pusat keramaian, warung, hingga melakukan kunjungan langsung dari rumah ke rumah (door to door).

"Ya nantinya petugas kita akan melakukan sosialisasi di lapangan, bisa di jalanan, tempat-tempat umum, tempat keramaian, warung-warung sampai nanti ke rumah-rumah masyarakat," ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda Sumut bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut, PT Jasa Raharja, serta Bapenda kabupaten dan kota untuk memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Sutan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membantu pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun ini.

"Agar lebih masif lagi kita kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat lebih memiliki kesadaran terhadap pajak, semoga ini bisa memberikan dampak yang lebih luas dan memaksimalkan target kita," tuturnya.

Ia berharap masyarakat tidak hanya memahami pentingnya membayar pajak kendaraan, tetapi juga rutin memeriksa masa berlaku pajak agar tidak terlambat melakukan pembayaran.

"Dengan adanya kegiatan ini harapkan kita juga tentu masyarakat menyadari terhadap pajak kendaraannya dan memeriksa apakah pajaknya sudah jatuh tempo, jika sudah jatuh tempo harapan kita agar segera dibayarkan," katanya.

Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2026.

Sebelumnya, Bapenda Sumut menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 2026 sebesar Rp1,81 triliun.

Target tersebut meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp1,74 triliun, dengan realisasi penerimaan pada 2025 mencapai Rp1,44 triliun.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Polri Jaga Demokrasi: Lindungi Hak Demonstrasi, Tapi Hukum Harus Tetap Tegak

Melalui berbagai program sosialisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan terus meningkat sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.* (ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sumut atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan serta mendukung berbagai program pembangunan di daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Surya saat menghadiri acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Markas Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Km 10,5, Medan, Rabu, 1 Juli 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Polri Jaga Demokrasi: Lindungi Hak Demonstrasi, Tapi Hukum Harus Tetap Tegak

Ia menilai jajaran kepolisian telah berkontribusi dalam mengawal pengendalian inflasi, memberantas peredaran narkotika, mengamankan berbagai agenda nasional, hingga hadir membantu masyarakat saat terjadi bencana.

"Atas seluruh pengabdian tersebut kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga setiap pengabdian menjadi amal ibadah dan memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara," kata Surya.

Surya menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Sumut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, kerja sama tersebut harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata untuk menjaga keamanan wilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kolaborasi tersebut harus terwujud melalui langkah-langkah nyata, mulai dari menjaga keamanan wilayah, kualitas layanan publik, memperkuat penegakan hukum, memberantas narkoba, premanisme, hingga mengantisipasi perkembangan kejahatan yang saat ini semakin kompleks," tambah Surya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan mengatakan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi institusi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, peringatan tahun ini juga memiliki makna khusus seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang memperluas ruang lingkup tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Inti utama dari tema HUT Polri tahun ini adalah pengabdian yang diberikan kepada bangsa dan negara. Semua itu tujuannya hanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Brigjen Pol. Sonny Irawan yang memimpin upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Markas Polda Sumut.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Sumut turut dihadiri Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, unsur Forkopimda Sumut, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Momentum tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di Sumatera Utara.* (ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi dengan menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai, sekaligus menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran.

Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu, 1 Juli 2026.

Baca Juga:

• Polri Kebut Pembangunan 1.500 Dapur MBG hingga Akhir 2026

"Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa, menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai, dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," ujar Prabowo.

Presiden mengatakan kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, masukan dari masyarakat perlu didengar sebagai bahan evaluasi.

Namun, Prabowo juga menyatakan bahwa terdapat kritik maupun aksi unjuk rasa yang menurutnya dilatarbelakangi kepentingan kelompok tertentu, termasuk kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah maupun pihak asing.

Selain membahas penanganan demonstrasi, Presiden menyampaikan enam arahan kepada seluruh jajaran Polri pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Arahan pertama adalah menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut Prabowo, kepercayaan publik merupakan modal utama yang harus dimiliki setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas.

Kedua, Presiden meminta Polri selalu hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan, perlindungan, dan mendengarkan kebutuhan rakyat.

"Semua perlengkapan kita dari rakyat. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita," katanya.

Arahan ketiga adalah menegakkan hukum secara adil.

Presiden meminta aparat kepolisian berani membela pihak yang benar serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lemah.

Keempat, Prabowo menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurutnya, perkembangan kejahatan saat ini menuntut aparat penegak hukum terus meningkatkan kemampuan agar mampu menghadapi tantangan baru.

Arahan kelima adalah memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

Presiden menegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus membangun kerja sama dengan TNI, pemerintah, lembaga negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, media, pelaku usaha, petani, nelayan, buruh, serta seluruh elemen masyarakat.

Pada arahan terakhir, Prabowo mengingatkan seluruh anggota Polri agar terus melakukan pembenahan internal dan tidak cepat berpuas diri.

"Jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. Institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati," ujar Prabowo.

Presiden berharap peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah dinamika tantangan keamanan yang terus berkembang.* (bb/ad)

JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selesai hingga akhir 2026.

Hal itu disampaikan Kapolri saat Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu, 1 Juli 2026.

Baca Juga:

• Gubernur Mualem Pastikan Hilirisasi Blok Andaman Jalan, Aceh Bersiap Jadi Pusat Industri Migas!

Dari jumlah tersebut, sebanyak 828 SPPG telah beroperasi, 227 SPPG berada pada tahap operasional, sedangkan 360 SPPG masih dalam proses pembangunan.

"360 SPPG dalam tahap pembangunan, termasuk 33 di antaranya dibangun pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)," ujar Listyo.

Ia menjelaskan, seluruh SPPG tersebut diproyeksikan mampu melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat sekaligus menyerap sekitar 70.700 tenaga kerja.

Kapolri juga memaparkan berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas layanan dapur MBG.

Hingga kini, SPPG Polri telah memiliki 348 sertifikat laik higiene sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, 285 sertifikat hasil uji laboratorium air, serta didukung 305 koki atau chef yang telah mengikuti pelatihan.

Selain itu, Polri menyusun buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang memuat 80 variasi menu makanan.

"[Polisi] juga menyusun buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang berisi 80 menu beragam sehingga dapat menambah variasi makanan serta memastikan terpenuhinya standar nutrisi," kata Kapolri.

Untuk mendukung keamanan pangan, dapur MBG Polri juga dilengkapi berbagai fasilitas, seperti tandon air berbahan baja nirkarat (stainless steel), alat penyaring dan pemurni air (reverse osmosis), pemanas air, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), alat pengukus berkapasitas besar, rak makanan, lampu ultraviolet (UV), hingga alat pengujian kualitas pangan.

Menurut Kapolri, penggunaan berbagai fasilitas tersebut bertujuan menerapkan standar keamanan pangan (food safety) dalam setiap proses pengolahan makanan sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Presiden mengatakan Polri telah berperan aktif membangun lebih dari seribu SPPG sebagai bagian dari upaya menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut.

Prabowo mengaku memperoleh informasi bahwa dapur-dapur MBG yang dibangun Polri memiliki kualitas yang sangat baik.

"Saya tidak ragu-ragu, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik," ujar Presiden.

Program pembangunan SPPG menjadi salah satu bentuk dukungan Polri terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat di berbagai daerah Indonesia.* (bb/ad)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memastikan pemerintah akan mendorong hilirisasi minyak dan gas (migas) dari Blok Andaman sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian Aceh.

"Gas alam melimpah, kita harus persiapkan diri dengan matang," kata Mualem di Jakarta, Selasa, 1 Juli 2026.

Baca Juga:

• Kapolres Tanjab Timur Sampaikan Pesan Tegas di Hari Bhayangkara ke-80, Soroti Tantangan Polri ke Depan

Menurut Mualem, keberadaan Blok Andaman merupakan peluang besar bagi Aceh untuk membangun ekonomi daerah.

Ia menilai manfaat kawasan migas tersebut tidak boleh hanya dilihat dari besarnya pendapatan yang diterima daerah, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah melalui pembangunan industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kalau hanya bicara finansial, pembahasannya sebatas pembagian hak bagi Aceh dalam bentuk nominal rupiah. Yang kita inginkan adalah Blok Andaman menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, mengembangkan sumber daya manusia, dan kemanfaatan lainnya. Karena itu, perlu perencanaan yang matang. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan," ujarnya.

Pernyataan Gubernur disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi.

Ia mengatakan, Pemerintah Aceh telah beberapa kali membahas rencana hilirisasi migas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun.

Menurut Nurlis, kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.

Tahap awal pengembangan akan dimulai dari Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang dikelola Mubadala Energy.

"Project inilah yang mengawali pergerakan hilirisasi," kata Nurlis.

Ia menjelaskan, hilirisasi akan dimulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan Program Strategis Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, termasuk pengembangan KEK Arun Lhokseumawe.

Menurut Nurlis, potensi gas dari Lapangan Tengkulo masih sangat besar.

Dari kapasitas produksi sekitar 300 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), baru sekitar 160 MMSCFD yang telah memiliki komitmen melalui Gas Sale Agreement (GSA) dengan PLN.

"Jadi sangat banyak peluang untuk pertumbuhan industri," ujarnya.

Ia menjelaskan, gas alam tersebut dapat diolah menjadi metanol dan hidrogen.

Karena itu, Aceh dinilai perlu mulai mempersiapkan pembangunan pabrik metanol.

"Di sini saja, sudah mesti dibuat persiapan membangun pabrik methanol. Methanol ini masuk dalam program strategis nasional biodiesel. Biodiesel dari kelapa sawit membutuhkan campuran methanol," katanya.

Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari.

Produk tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, serta bahan bakar minyak yang dibutuhkan berbagai sektor industri.

"Jadi kondensat ini mendorong berdirinya refinery. Dampak ekonomi terjadi setelah berdirinya berbagai industri tersebut," kata Nurlis.

Ia menambahkan, pengembangan industri hilir migas juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Aceh agar masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari investasi yang masuk.

"Di sinilah pengembangan pendidikan perlu dilakukan. Mubadala kita harapkan dapat berperan mendidik SDM Aceh," ujarnya.

Menurut Nurlis, Gubernur Mualem menginginkan seluruh proses pengembangan hilirisasi migas dilakukan melalui perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak agar manfaat ekonomi, industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia benar-benar dapat dirasakan masyarakat Aceh dalam jangka panjang.* (ad)

TANJAB TIMUR – Polres Tanjung Jabung Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Lapangan Hijau Polres Tanjung Jabung Timur, Rabu, 1 Juli 2026.

Upacara yang dimulai sekitar pukul 07.30 WIB itu berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K.

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Pimpin Upacara HUT Bhayangkara ke-80, Bacakan Lima Arahan Presiden Prabowo untuk Polri

Upacara diikuti ratusan peserta yang terdiri atas personel Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Senkom, petugas keamanan, Pramuka, hingga unsur Bhabinkamtibmas.

Bertindak sebagai Perwira Upacara adalah Kasat Samapta Polres Tanjung Jabung Timur, sedangkan Komandan Upacara dijabat Kanit Turjawali Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur Iptu Fakhrizal, S.H.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada pasukan, pemeriksaan pasukan oleh inspektur upacara, mengheningkan cipta, pengucapan Tribrata, amanat Kapolres, pembacaan doa, hingga ditutup dengan menyanyikan Hymne Polri.

Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Ade Candra menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh anggota Polri, khususnya jajaran Polres Tanjung Jabung Timur.

Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", Kapolres menegaskan bahwa seluruh bentuk pengabdian Polri harus berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang profesional, humanis, serta berkeadilan.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Polri saat ini semakin kompleks. Selain menghadapi kejahatan konvensional, aparat kepolisian juga harus mampu mengantisipasi ancaman kejahatan siber, penyalahgunaan narkotika, perdagangan orang, perjudian daring, penyelundupan, serta berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya.

"Oleh karena itu, Polri harus menjadi institusi yang adaptif, responsif, prediktif, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegas Kapolres.

Ia juga mengajak seluruh personel Polres Tanjung Jabung Timur untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, kualitas pelayanan publik, memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, peningkatan kemampuan personel dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika ancaman keamanan juga menjadi perhatian utama.

Kapolres berharap momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi sarana introspeksi bagi seluruh anggota Polri agar terus meningkatkan kualitas pengabdian sehingga Polri semakin profesional, modern, dipercaya, dan dicintai masyarakat.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan parade atau defile pasukan serta peragaan bela diri yang diperagakan oleh personel Polres Tanjung Jabung Timur.

Sekitar pukul 08.30 WIB, rangkaian acara berlanjut dengan syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Aula Parama Satwika Polres Tanjung Jabung Timur.

Kegiatan tersebut kembali dipimpin Kapolres dan dihadiri unsur Forkopimda serta para tamu undangan.

Acara syukuran diawali dengan pembukaan, doa bersama, penayangan video selayang pandang, sambutan Bupati dan Kapolres, pemotongan tumpeng, pemberian santunan kepada anak yatim, pembagian hadiah, hingga ramah tamah.

Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Timur Hj. Dillah Hikmah Sari mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polres Tanjung Jabung Timur dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Bupati, peran Polri sangat strategis mengingat Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki wilayah yang luas, dengan sekitar 92 persen berupa kawasan perairan yang menjadi salah satu pintu masuk Provinsi Jambi melalui jalur laut.

Ia turut mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Polri, Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, mendukung program ketahanan pangan, serta mendorong pembangunan daerah.

Sementara itu, Kapolres AKBP Ade Candra menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Menurutnya, perjalanan panjang Polri selama 80 tahun merupakan wujud pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kapolres menegaskan bahwa tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks sehingga Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami mengajak seluruh personel menjadikan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai momentum memperkuat semangat pengabdian agar Polri semakin dipercaya dan dicintai masyarakat," ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Tanjung Jabung Timur berakhir sekitar pukul 11.30 WIB.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif sebagai wujud soliditas serta sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.* (ad)

BANDA ACEH – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., mewakili Kapolda Aceh memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Merah Mapolda Aceh, Rabu, 1 Juli 2026.

Upacara berlangsung khidmat dengan Komandan Upacara AKBP Dr. Akmal, S.E., M.M., yang juga menjabat sebagai Danden Gegana Satbrimob Polda Aceh.

Baca Juga:

• Heboh! Rumah Dinas Sekda Binjai Diduga Dipakai Kajari, ADA SUARA Minta Pemko Buka Dokumen Legalitas

Rangkaian upacara diawali dengan masuknya pasukan dari daerah persiapan, pembacaan salawat Nabi, menyanyikan Mars Polri, penghormatan dan pemeriksaan pasukan, hingga masuknya Pataka Polda Aceh Machdum Sakti ke lapangan upacara.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Tribrata, serta penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Republik Indonesia kepada dua personel jajaran Polda Aceh.

Pada kesempatan itu, Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di hadapan seluruh peserta upacara.

Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri.

Presiden juga mengapresiasi dedikasi, kerja keras, dan pengorbanan seluruh personel Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional secara profesional.

Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", Presiden menegaskan bahwa seluruh pengabdian Polri harus bermuara pada pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Presiden juga menekankan pentingnya pelayanan Polri yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan Polri diukur dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kehadiran serta manfaat pelayanan yang diberikan.

Dalam amanat tersebut, Presiden mengingatkan agar Polri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari rivalitas geopolitik, perang siber, kejahatan transnasional, hingga dinamika ekonomi dunia.

Untuk itu, Polri diminta terus memperkuat kemampuan yang prediktif, adaptif, dan responsif.

Presiden turut memberikan apresiasi atas kontribusi Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah.

Di antaranya pembangunan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi 651.196 hektare lahan jagung yang meningkatkan produksi nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, penegakan hukum terhadap kasus narkoba, penyelundupan, dan judi online, pembangunan 10.905 unit rumah bagi personel Polri dan masyarakat, serta pengamanan proyek strategis nasional, kawasan hilirisasi, dan sektor energi.

Presiden juga menegaskan bahwa disahkannya Undang-Undang Polri yang baru harus menjadi momentum memperkuat reformasi kelembagaan agar Polri semakin profesional, modern, transparan, akuntabel, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat.

Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan lima arahan utama kepada seluruh jajaran Polri.

Arahan tersebut meliputi memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan dan penegakan hukum, memperkuat kualitas sumber daya manusia yang adaptif, berintegritas, dan menguasai teknologi, meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, serta memperkuat legitimasi institusi melalui peningkatan kepercayaan publik, komunikasi yang baik, respons cepat terhadap kritik, dan penguatan integritas.

Presiden menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.

Karena itu, Polri diharapkan terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, responsif, dan prediktif.

Mengakhiri amanatnya, Presiden mengajak seluruh insan Bhayangkara menjadikan pengabdian sebagai ibadah, pelayanan sebagai kehormatan, dan kepercayaan rakyat sebagai alasan utama mengenakan seragam Polri.

"Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman, dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju," demikian kutipan amanat Presiden yang dibacakan Wakapolda Aceh.

Usai pembacaan amanat Presiden, upacara dilanjutkan dengan Andika Bhayangkari, pembacaan doa, keluarnya Pataka Polda Aceh Machdum Sakti dari lapangan upacara, laporan Komandan Upacara, penghormatan pasukan, menyanyikan Hymne Polri, hingga pasukan kembali ke daerah persiapan.

Upacara tersebut turut dihadiri perwakilan Wali Nanggroe Aceh, Pemerintah Aceh, Kodam Iskandar Muda, Kejaksaan Tinggi Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh, Badan Intelijen Negara Daerah Aceh, Lanud Iskandar Muda, Lanal Sabang, Bhayangkari Daerah Aceh, kepala dinas dan instansi terkait, purnawirawan Polri, warakawuri, serta pengurus Paguyuban Brimob.

Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai atraksi yang ditampilkan personel Polda Aceh.

Atraksi tersebut meliputi patroli Kamseltibcarlantas oleh Direktorat Lalu Lintas serta demonstrasi Jungle Warfare, simulasi penanggulangan aksi teror, dan penjinakan bom oleh personel Satbrimob Polda Aceh yang mendapat apresiasi dari tamu undangan dan peserta upacara.* (ad)

BINJAI – Dugaan penyimpangan penggunaan aset milik Pemerintah Kota Binjai kembali menjadi perhatian publik.

Aliansi Pemuda Sumatera Utara Bersuara (ADA SUARA) secara resmi mengajukan permohonan informasi publik kepada Pemerintah Kota Binjai untuk memperoleh kejelasan mengenai legalitas penggunaan rumah dinas Sekretaris Daerah (Sekda).

Baca Juga:

• Jaksa Bantah Kriminalisasi Nadiem Makarim: Ini Bukan Menang atau Kalah, Tapi Penegakan Keadilan

Dalam surat itu, aliansi menyoroti penggunaan rumah dinas Sekda di Jalan Samanhudi yang diduga ditempati Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai sejak 2025 hingga 2026.

Menurut mereka, persoalan ini bukan hanya menyangkut administrasi aset daerah, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.

Sebagai bagian dari hak memperoleh informasi publik, ADA SUARA meminta sejumlah dokumen yang dinilai penting untuk memastikan legalitas penggunaan rumah dinas tersebut.

Dokumen yang diminta meliputi surat permohonan resmi dari Kejaksaan Negeri Binjai, Surat Keputusan Wali Kota, perjanjian pinjam pakai atau nota kesepahaman (MoU), hingga Berita Acara Serah Terima (BAST).

Permintaan informasi itu disebut sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah penggunaan aset daerah tersebut telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan atau justru terdapat penyimpangan administrasi.

Dalam kajian yang disusun aliansi, penggunaan rumah dinas Sekda oleh Kajari Binjai diduga berkaitan dengan skema tumpang tindih anggaran atau double funding.

Mereka menjelaskan, negara melalui APBN dan APBD sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas Kejaksaan Negeri Binjai, termasuk pembangunan unit rumah dinas dan fasilitas pendukung.

Namun, fasilitas tersebut diduga tidak dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Binjai disebut tetap menganggarkan sekitar Rp100 juta pada 2026 untuk pemeliharaan rumah dinas Sekda, meskipun rumah tersebut diduga tidak ditempati oleh pejabat yang berhak.

Selain itu, Sekretaris Daerah juga disebut tetap menerima tunjangan perumahan dalam bentuk uang karena tidak menempati rumah dinas.

Menurut kajian tersebut, kondisi itu membentuk pola pengeluaran ganda untuk fungsi yang sama sehingga dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas keuangan negara.

Aliansi juga mengutip ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pinjam pakai aset daerah hanya dapat dilakukan apabila aset tersebut tidak sedang digunakan.

Sementara rumah dinas Sekda merupakan fasilitas jabatan yang melekat pada pejabat aktif sehingga dinilai tidak dapat dikategorikan sebagai aset yang tidak dimanfaatkan.

Dari sisi pengelolaan keuangan negara, mereka juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kedua aturan tersebut mengatur bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Dalam kajiannya, aliansi menyebut dugaan tersebut juga dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Bahkan, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan itu dinilai berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

Selain persoalan administrasi dan anggaran, aliansi juga menyoroti potensi konflik kepentingan.

Menurut mereka, penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah oleh aparat penegak hukum dapat memunculkan pertanyaan mengenai independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

ADA SUARA menyatakan informasi yang diminta akan digunakan sebagai bahan kajian hukum sekaligus bentuk pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Mereka juga meminta Pemerintah Kota Binjai memberikan jawaban sesuai tenggat waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apabila permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti, aliansi menyatakan akan menempuh mekanisme sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Sejumlah pengamat menilai langkah permohonan informasi itu dapat menjadi pintu masuk untuk menguji tata kelola aset daerah.

Mereka menyebut pola yang dipersoalkan memiliki kemiripan dengan sejumlah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai daerah, seperti penggunaan aset yang tidak sesuai peruntukan, pembayaran ganda, serta lemahnya pengendalian internal pemerintah.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Binjai maupun Kejaksaan Negeri Binjai terkait substansi dugaan yang disampaikan dalam permohonan informasi tersebut.* (ad)

Oleh : Rasi Kasim Samosir, S.P., M.Si

PEMBANGUNAN Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Baca Juga:

• HUT Ke-80 Bhayangkara, Prabowo Sampaikan 6 Amanat Penting untuk Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat hingga Tegakkan Keadilan

Oleh karena itu, kehadiran PSN diharapkan mampu membuka konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Selatan tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua Selatan masih berada pada kisaran 19,71 persen.

Angka tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan masih menjadi kebutuhan yang mendesak.

Infrastruktur yang memadai diyakini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan, maupun investasi sehingga mampu menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.

Dalam konteks ini, pembangunan PSN dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing wilayah.

Namun demikian, pembangunan tidak dapat dipandang hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dalam ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, pembangunan harus mampu menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tarigan (2016) menjelaskan bahwa tujuan utama perencanaan wilayah bukan sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengarahkan pemanfaatan ruang agar berlangsung secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Artinya, keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai fungsi kawasan.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa setiap pembangunan wajib menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan PSN tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi ekologis wilayah yang akan dikembangkan.

Dari aspek perencanaan, pembangunan PSN harus didasarkan pada dokumen tata ruang yang telah ditetapkan, baik RTRW maupun RDTR, serta didukung oleh kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penentuan lokasi pembangunan harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang maupun kerusakan lingkungan.

Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat juga menjadi bagian penting dalam proses perencanaan karena mereka merupakan pihak yang paling memahami karakteristik wilayahnya.

Pada aspek pemanfaatan ruang, pembangunan seharusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Selatan.

Pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan pertanian, maupun infrastruktur lainnya diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Dengan demikian, tujuan pembangunan bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pembangunan.

Sementara itu, pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.

Kawasan konservasi, hutan lindung, daerah resapan air, lahan gambut, dan wilayah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi merupakan kawasan yang harus dipertahankan karena memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan.

Aspek lingkungan menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan PSN di Papua Selatan.

Pembangunan memang penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi manfaat tersebut harus dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Apabila pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, maka kerusakan hutan, hilangnya habitat satwa, penurunan kualitas air, hingga meningkatnya risiko bencana ekologis dapat menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.

Yunus (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan ruang yang baik adalah pemanfaatan yang tetap mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan lingkungan dalam mendukung aktivitas manusia.

Pembangunan PSN di Papua Selatan perlu dipandang sebagai peluang untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mewujudkan Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pemerataan pembangunan memang harus terus didorong agar kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi.

Namun, pembangunan tersebut tidak boleh mengorbankan kawasan yang memiliki fungsi lindung dan nilai ekologis tinggi.

Wilayah yang secara ekologis harus dilindungi sebaiknya tetap dipertahankan dan tidak dijadikan objek pembangunan.

Dengan menempatkan aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang secara seimbang, pembangunan PSN tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang.

Inilah esensi pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.*

*) Penulis merupakan akademisi pada program studi Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Cenderawasih.

CIANJUR – Selain dikenal sebagai situs megalitikum terbesar di Indonesia, Gunung Padang di Kabupaten Cianjur juga menyimpan tradisi yang masih dijaga hingga kini.

Salah satunya adalah anjuran bagi setiap pengunjung untuk singgah di sumber mata air sebelum atau sesudah memasuki kawasan situs.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Rabu 1 Juli 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Didampingi Kepala Juru Pelihara Gunung Padang, Nanang Sukmana, para peserta diajak mendatangi sumber mata air yang berada di kawasan situs.

Di tempat itu, mereka membasuh wajah dan tangan menggunakan air pegunungan yang jernih sebagai bagian dari tradisi yang telah lama dikenal masyarakat setempat.

Rombongan PWI dipimpin Bendahara PWI Jaya, Dar Edi Yoga, bersama sejumlah peserta, antara lain Anrico Pasaribu, Rudolf Simbolon, Raldy Doy, Toni Bramantoro, praktisi spiritual Cahaya Adi Wibowo, Wahyu, serta peserta lainnya yang datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus memahami nilai sejarah dan budaya Gunung Padang.

Menurut Nanang Sukmana, ritual di sumber mata air bukanlah kewajiban ataupun bagian dari tata cara keagamaan tertentu.

Tradisi tersebut lebih dimaknai sebagai simbol penyucian diri, penghormatan kepada alam, serta ajakan agar setiap pengunjung memasuki kawasan situs dengan hati yang tenang dan penuh rasa hormat.

"Air menjadi lambang kehidupan. Membasuh diri di sini dimaknai sebagai upaya membersihkan pikiran dan niat sebelum menikmati nilai sejarah dan budaya yang ada di Gunung Padang," kata Nanang.

Ia menegaskan, tradisi itu telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat sekitar.

Karena itu, setiap pengunjung diajak untuk menghormati kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun tanpa memandang latar belakang maupun keyakinan.

Rombongan anggota PWI mengikuti prosesi tersebut dengan penuh khidmat.

Bagi sebagian peserta, pengalaman itu menjadi momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mengheningkan cipta, sekaligus mensyukuri karunia alam yang masih terjaga.

Bendahara PWI Jaya, Dar Edi Yoga, yang telah puluhan kali mengunjungi Gunung Padang sejak pertama kali datang pada 15 Maret 2012, mengatakan setiap kunjungan selalu memberikan pengalaman yang berbeda.

"Tradisi di sumber mata air ini mengingatkan kita agar datang dengan kerendahan hati. Yang terpenting bukan ritualnya, tetapi bagaimana kita menghargai alam, sejarah, dan menjaga sikap selama berada di tempat yang memiliki nilai budaya tinggi," ujarnya, Selasa, 30 Juni 2026.

Usai dari sumber mata air, rombongan melanjutkan perjalanan menyusuri lima teras Gunung Padang hingga dini hari.

Di bawah cahaya bulan purnama, perjalanan itu menjadi pengalaman yang memadukan wisata sejarah, refleksi diri, dan penghormatan terhadap kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Gunung Padang tidak hanya menjadi destinasi wisata sejarah dan arkeologi, tetapi juga ruang untuk mengenal tradisi lokal yang masih hidup di tengah masyarakat.

Nilai-nilai penghormatan terhadap alam, budaya, dan sejarah menjadi bagian penting yang terus dijaga hingga sekarang.* (ad)

Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Baca Juga:

• Dari Jokowi hingga Jusuf Kalla, Para Tokoh Nasional Hadiri HUT ke-80 Bhayangkara

Selain itu, Presiden meminta Polri terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, humanis, serta tanggap terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

"Polri harus selalu hadir untuk rakyat, memberikan rasa aman, perlindungan, serta pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat," tegas Prabowo.

Penegakan Hukum Harus Berkeadilan

Amanat berikutnya berkaitan dengan penegakan hukum.

Kepala Negara menegaskan bahwa setiap proses hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berkeadilan tanpa membedakan latar belakang siapa pun yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Prabowo, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah aparat penegak hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus terjaga.

Dukung Pembangunan Nasional

Presiden juga meminta Polri terus mendukung agenda pembangunan nasional dengan menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menilai situasi keamanan yang kondusif menjadi salah satu syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, serta memastikan berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Tingkatkan Profesionalisme

Dalam amanatnya, Prabowo turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Polri.

Ia berharap seluruh anggota kepolisian terus meningkatkan kompetensi, disiplin, kemampuan teknis, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Utamakan Kepentingan Bangsa

Pada bagian akhir pidatonya, Presiden kembali mengingatkan bahwa Polri merupakan alat negara yang harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ia mengajak seluruh jajaran Polri untuk terus mengabdi kepada masyarakat, menjaga kehormatan institusi, serta bekerja secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, enam amanat yang disampaikan Presiden Prabowo meliputi menjaga kepercayaan masyarakat, menghadirkan pelayanan terbaik bagi rakyat, menegakkan hukum secara adil, mendukung pembangunan nasional, meningkatkan profesionalisme anggota Polri, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara

Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara berlangsung sejak pukul 06.00 hingga 12.00 WIB di Satlat Brimob Cikeas.

Usai pelaksanaan upacara dan penyampaian amanat Presiden, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pesta rakyat serta berbagai demonstrasi kemampuan personel Polri.

Acara juga dimeriahkan dengan parade defile, penampilan drumband gabungan, atraksi Top Shot Senapan 80 Tahun dari Korps Brimob, demonstrasi helikopter Polisi Udara, hingga pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern milik Polri yang menjadi penutup peringatan Hari Bhayangkara Ke-80.* (vo/ad)

Kehadiran Jokowi menjadi salah satu perhatian dalam rangkaian peringatan hari jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baca Juga:

• Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Polri dan Naikkan Pangkat 3 Purnawirawan di HUT Bhayangkara ke-80

Ia mengenakan jas hitam dipadukan dengan kopiah hitam saat mengikuti jalannya upacara.

Selain Jokowi, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla juga hadir dalam acara tersebut.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut memenuhi undangan, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan Presiden Prabowo akan memimpin langsung jalannya upacara.

"Pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 akan dipimpin Presiden RI Bapak Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara," kata Johnny Eddizon Isir.

Dalam peringatan tahun ini, Polri menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menampilkan kemampuan dan inovasi institusi kepolisian.

Rangkaian acara meliputi upacara parade, pemberian tanda kehormatan kepada personel dan satuan Polri yang berprestasi, atraksi peragaan kemampuan personel, defile pasukan, syukuran, hingga pameran alat utama (alut) dan alat khusus (alsus) buatan dalam negeri.

Selain itu, Polri juga menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik serta menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

"Puncaknya dengan Upacara Parade, pemberian tanda kehormatan, Peragaan, Defile dan syukuran serta ada Expo Alut dan Alsus produk dalam negeri, produk anak bangsa kemandirian adalah kedaulatan bangsa serta berbagai inovasi juga pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," ujar Johnny.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 mengusung semangat memperkuat profesionalisme Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tengah tantangan yang terus berkembang.* (bi/ad)

Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 dan 38 TK Tahun 2026 serta Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026 yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Baca Juga:

• Prabowo: Tak Boleh Ada Kriminalisasi, Tak Ada yang Kebal Hukum!

Selain itu, Bintang Bhayangkara Nararya juga diberikan kepada anggota Polri yang dinilai menunjukkan keberanian, ketabahan, dan pengabdian luar biasa dalam menjalankan tugas.

Sebelas Satuan Polri Terima Nugraha Sakanti

Sebanyak 11 satuan kerja dan kepolisian daerah menerima penghargaan Nugraha Sakanti.

Penerima penghargaan tersebut meliputi:

- Polda Metro Jaya
- Polda Jawa Barat
- Polda Sumatera Utara
- Polda Riau
- Polda Lampung
- Polda Jawa Tengah
- Polda Banten
- Polda Kalimantan Tengah
- Polda Jawa Timur
- Divisi Hukum Polri
- Pusat Keuangan Polri

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi kesatuan tersebut dalam mendukung tugas kepolisian dan kepentingan nasional.

Enam Personel Raih Bintang Bhayangkara Nararya

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan Bintang Bhayangkara Nararya kepada enam anggota Polri.

Mereka adalah:

- Kombes Pol Prasetiyo Adhi Wibowo, Widyaiswara Kepolisian Madya TK III Sespim Lemdiklat Polri.
- Kombes Pol Imam Rifai, Karoops Polda Sulawesi Barat.
- AKP Nengsi Marline Waromy, Kasiwas Polresta Manokwari Polda Papua Barat.
- AKP Ivone A. Rorongpangalo, Kaurmintu Subbagrenmin Rolog Polda Papua.
- Aiptu Wawan Setiyawan, personel Subsi Protokol Satlat Brimob Korbrimob Polri.
- Aiptu Irwan Setiyono, Bamin Urmin Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya.

"Kehormatan Bintang Bhayangkara Narariya sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian," ujar Wahyu saat membacakan keputusan Presiden.

Tiga Purnawirawan Terima Pangkat Kehormatan

Selain memberikan tanda kehormatan kepada personel aktif, Presiden Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada tiga purnawirawan Polri yang dinilai memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara.

Ketiga tokoh tersebut adalah:

- Irjen Pol (Purn.) Sidarto Danusubroto yang menerima pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Kehormatan.
- Irjen Pol (Purn.) Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga menerima pangkat Komjen Polisi Kehormatan.
- Brigjen Pol (Purn.) Taufiq Effendi, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yang dianugerahi pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Kehormatan.

Sidarto Danusubroto dikenal sebagai mantan ajudan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, serta pernah menjabat Ketua MPR RI periode 2013–2014 dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Menganugerahkan pangkat secara istimewa kepada purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia atas jasanya yang luar biasa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia," ucap Wahyu.

Pemberian tanda kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 sebagai bentuk penghargaan negara kepada kesatuan, anggota aktif, maupun purnawirawan Polri yang dinilai telah memberikan pengabdian luar biasa dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia.* (bi/ad)

JAKARTA – WhatsApp mulai meluncurkan fitur Username yang memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon kepada orang lain.

Fitur terbaru yang dirilis pada 30 Juni 2026 ini menjadi salah satu upaya Meta untuk meningkatkan perlindungan privasi para penggunanya.

Baca Juga:

• Instagram–Facebook Dibanjiri Iklan Judol, Komdigi Siapkan Pertemuan dengan Meta

Dengan begitu, nomor telepon tidak lagi harus dibagikan kepada orang yang belum dikenal.

Menurut Meta, nomor telepon merupakan informasi pribadi yang sering kali terhubung dengan berbagai aspek kehidupan pengguna.

Karena itu, WhatsApp menghadirkan cara baru untuk memulai percakapan dengan tingkat privasi yang lebih baik.

Peluncuran fitur Username dilakukan secara bertahap dan ditargetkan menjangkau seluruh pengguna hingga akhir 2026.

Cara Reservasi Username WhatsApp

Bagi pengguna yang ingin mendapatkan username tertentu, WhatsApp telah menyediakan fitur reservasi yang bisa dilakukan langsung melalui aplikasi.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Buka aplikasi WhatsApp.
- Masuk ke menu Settings atau Pengaturan.
- Pilih menu Profil.
- Ketuk bagian Nama Pengguna (Username).
- Masukkan username yang diinginkan.
- Jika nama tersebut masih tersedia, pengguna dapat langsung melakukan reservasi.

Apabila kesulitan menentukan nama pengguna, WhatsApp juga menyediakan fitur generator username yang akan memberikan beberapa rekomendasi.

Selain itu, pengguna dapat memakai username yang sama dengan akun Facebook atau Instagram apabila masih tersedia.

Langkah ini membuat identitas pengguna di berbagai platform Meta menjadi lebih konsisten sehingga lebih mudah dikenali, terutama bagi pelaku usaha atau pemilik bisnis.

Tetap Utamakan Privasi

Meski menghadirkan sistem username, WhatsApp menegaskan bahwa fitur ini tetap dirancang dengan mengutamakan privasi pengguna.

Aplikasi ini tidak menyediakan direktori publik, kolom pencarian username, maupun daftar rekomendasi akun seperti yang terdapat pada media sosial lainnya.

Artinya, seseorang hanya dapat menghubungi pengguna lain apabila mengetahui username yang benar.

Sebagai perlindungan tambahan terhadap spam, WhatsApp juga menghadirkan fitur opsional berupa username key.

Melalui fitur ini, pengguna dapat meminta kode khusus sebelum orang lain mengirimkan pesan pertama menggunakan username.

Dengan mekanisme tersebut, WhatsApp berharap pengguna tetap dapat menikmati kemudahan berkomunikasi tanpa harus mengorbankan keamanan dan privasi data pribadi.* (di/ad)

MEXICO CITY – Timnas Meksiko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Mexico City Stadium, Rabu, 1 Juli 2026, pagi WIB.

Dua gol kemenangan El Tri tercipta pada babak pertama melalui Julian Quinones dan Raul Jimenez.

Baca Juga:

• Hujan Deras dan Badai Petir, Laga Meksiko vs Ekuador di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 Ditunda

Pertandingan sempat mengalami penundaan selama satu jam akibat hujan badai yang melanda kawasan Mexico City.

Setelah kondisi memungkinkan, laga akhirnya dimulai dengan Meksiko langsung mengambil inisiatif menyerang.

Peluang pertama hadir pada menit kelima. Raul Jimenez menyambut umpan dengan sundulan di depan gawang, namun bola masih melenceng dari sasaran.

Meksiko akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-22.

Roberto Alvarado mengirim umpan cungkil kepada Quinones yang kemudian menggiring bola memasuki pertahanan Ekuador dan menembak bola masuk ke gawang.

Meksiko memimpin 1-0.

Keunggulan El Tri bertambah delapan menit kemudian.

Kali ini Raul Jimenez mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan kerja sama umpan-umpan pendek yang diakhiri dengan tembakan akurat ke gawang.

Julian Quinones memberikan assist pada gol tersebut sehingga Meksiko unggul 2-0.

Menjelang turun minum, Ekuador hampir memperkecil ketertinggalan.

Tendangan keras John Yeboah yang mengarah ke gawang masih mampu ditepis kiper Raul Rangel.

Memasuki babak kedua, Meksiko tetap tampil agresif. Roberto Alvarado kembali memperoleh peluang, namun tembakannya belum mengarah ke gawang.

Di sisi lain, Ekuador berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan.

Namun, rapatnya lini pertahanan Meksiko membuat upaya mereka berkali-kali gagal membuahkan hasil.

Meksiko nyaris menambah gol pada menit ke-67. Sundulan Cesar Montes hasil situasi sepak pojok masih mampu diamankan kiper Hernan Galindez.

Ekuador juga sempat memperoleh peluang emas melalui Rodriguez. Namun sontekannya di depan gawang belum mampu mengubah skor.

Situasi semakin sulit bagi Ekuador pada masa injury time. Bek Piero Hincapie diganjar kartu merah setelah terlibat cekcok dengan Santiago Gimenez.

Wasit memutuskan memberikan kartu merah setelah meninjau insiden melalui VAR.

Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol.

Meksiko menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pada babak berikutnya, El Tri akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo.* (d/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, merupakan murni proses penegakan hukum, bukan bentuk kriminalisasi terhadap sebuah kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan JPU Corneles Geeb Paulus usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Disebut Dapat Untung dari Proyek Chromebook Nadiem Makarim, Google Akhirnya Buka Suara

Meski demikian, ia menegaskan seluruh jaksa memilih untuk mengesampingkan berbagai narasi negatif yang berkembang dan menghormati proses hukum yang telah berjalan.

"Kami penuntut umum melupakan segala hinaan, cacian, makian, cemooh, ancaman yang disampaikan di dalam persidangan maupun di luar persidangan," kata Corneles.

Menurutnya, majelis hakim telah menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim juga menilai terdakwa menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam putusannya, majelis hakim menempatkan Nadiem sebagai pelaku utama dalam perkara tersebut.

Corneles menegaskan putusan tersebut bukan persoalan menang atau kalah antara jaksa dan terdakwa, melainkan bentuk penegakan hukum yang bertujuan menghadirkan keadilan.

Ia mengatakan keadilan tidak hanya diberikan kepada terdakwa melalui proses peradilan, tetapi juga kepada masyarakat, khususnya peserta didik yang dinilai kehilangan hak atas pemerataan program digitalisasi pendidikan.

Selain itu, Corneles menyebut putusan tersebut juga memberikan keadilan bagi para siswa yang data dan identitasnya disebut telah dikumpulkan serta disimpan dalam satu lembaga tertentu.

"Untuk itu, kami mengajak kepada teman-teman sekalian, kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, untuk menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim," ujarnya.

Menanggapi anggapan bahwa kejaksaan mengkriminalisasi kebijakan pemerintah, Corneles membantah tudingan tersebut.

Ia menegaskan seluruh proses penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan dilakukan secara profesional berdasarkan alat bukti dan analisis hukum.

"Kami kejaksaan tidak pernah akan mungkin mengkriminalisasikan sesama anak bangsa," tegasnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada periode anggaran 2019–2022.

Hakim menyebut terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun.

Selain itu, Nadiem juga dinilai terbukti menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia.

Selain pidana penjara selama 10 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Jika tidak dibayarkan, harta benda milik Nadiem akan disita dan dilelang. Apabila nilai aset yang disita tidak mencukupi, sisa kewajiban tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.* (vo/ad)

JAKARTA – Google akhirnya memberikan tanggapan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2020–2022 yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.

Dalam putusan yang dibacakan Selasa (30/6/2026), majelis hakim menyebut Google merupakan salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dari kebijakan digitalisasi pendidikan melalui penggunaan Chromebook.

Baca Juga:

• PSN di Papua Selatan: Antara Pemerataan Pembangunan dan Keberlanjutan Lingkungan

"Sepanjang proses ini, kami secara konsisten menegaskan bahwa investasi kami di Gojek, yang dilakukan bersama investor global lainnya, telah mendahului inisiatif pendidikan ini selama bertahun-tahun dan dimulai jauh sebelum pengangkatan menteri," demikian pernyataan Google yang dikutip dari situs resminya, Rabu (1/7/2026).

Google juga menegaskan bahwa produk dan layanannya dikembangkan menggunakan teknologi yang aman dan telah digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk di sekolah-sekolah Indonesia.

"Produk dan layanan kami dibangun di atas teknologi aman dan diakui secara global yang dirancang untuk beradaptasi dengan realitas infrastruktur lokal dan terus digunakan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia."

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa investasi di entitas terkait Gojek dilakukan bersama sejumlah investor global dan institusional pada periode 2017 hingga 2021.

Menurut Google, sebagian besar investasi tersebut telah dilakukan jauh sebelum Nadiem Makarim diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Oktober 2019.

Google juga menegaskan investasi tersebut tidak memiliki hubungan dengan kerja sama penyediaan produk maupun layanan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam amar putusannya menyatakan Google, termasuk Google Asia Pacific dan Google International, merupakan korporasi yang menjadi sasaran keuntungan dalam kebijakan digitalisasi pendidikan karena menjadi pemilik sistem operasi Chrome OS, Google Cloud, dan Chrome Device Management (CDM).

Hakim juga menilai terdapat korelasi antara investasi Google di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau Gojek dengan kebijakan pengadaan Chromebook yang dijalankan Kemendikbudristek.

Berdasarkan keterangan Direktur Legal dan Corporate Secretary PT GoTo, R.A. Kusuma Hadiani, total investasi Google ke PT AKAB sepanjang 2017–2021 mencapai sekitar 786,99 juta dolar Amerika Serikat.

Sebagian investasi tersebut dilakukan ketika Nadiem telah menjabat sebagai menteri.

Majelis hakim menilai hubungan waktu antara investasi tersebut dan pelaksanaan kebijakan Chromebook menunjukkan keterkaitan yang tidak dapat dianggap sebagai kebetulan.

Hakim juga menyatakan dalil pembelaan yang menyebut investasi Google merupakan transaksi bisnis biasa tidak cukup meyakinkan.

Salah satu pertimbangannya, Nadiem masih tercatat sebagai pemegang saham PT GoTo selama periode investasi tersebut berlangsung.

Di sisi lain, Nadiem Makarim tetap membantah adanya praktik korupsi maupun konflik kepentingan dalam proyek digitalisasi pendidikan.

Dalam persidangan, Nadiem menegaskan penggunaan Chrome OS bukan bentuk balas jasa atas investasi Google di Gojek.

Ia juga menjelaskan selama menjabat menteri tidak hanya bertemu dengan Google, tetapi juga melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan teknologi lain sebagai bagian dari pelaksanaan program digitalisasi pendidikan.

Menurut Nadiem, dirinya bahkan lebih sering bertemu dengan perwakilan Microsoft dibandingkan Google. Selain itu, ia juga beberapa kali bertemu dengan petinggi Apple.

"Seandainya saya berniat menguntungkan Google, saya dengan sangat mudah bisa membuka saja spesifikasi laptop untuk opsi Chrome OS. Mengapa saya tidak memanfaatkan kesempatan di tahun 2020 itu untuk mengalihkan spesifikasi ke Chrome OS?" kata Nadiem.

"Inilah pertanyaan mendasar yang tidak bisa dijawab oleh Kejaksaan."* (bb/ad)

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat.

Karena itu, proses penegakan hukum harus berjalan secara adil, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan politik.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana dari Polri, Ini Maknanya

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa hukum harus menjadi pelindung seluruh masyarakat, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan keadilan.

"Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan, hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah," ujar Prabowo.

Presiden mengatakan seluruh aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang.

Menurut Prabowo, hukum tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kelompok tertentu ataupun digunakan sebagai sarana kepentingan politik.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun," katanya.

Kepala Negara juga mengingatkan agar praktik kriminalisasi serta penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum, karena seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali mengingatkan bahwa aparat penegak hukum harus memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang lemah dan membutuhkan perlindungan negara.

"Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani," ujarnya.

Presiden menambahkan, penegakan hukum yang adil akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang mematuhi aturan sekaligus memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan.

"Orang yang benar harus merasa aman, orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," kata Prabowo.

Pidato tersebut menjadi salah satu pesan utama Presiden dalam peringatan HUT ke-80 Bhayangkara.

Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.* (bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 1 Juli 2026.

Penurunan ini mengikuti pelemahan harga emas dunia yang terjadi dalam dua hari terakhir.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana dari Polri, Ini Maknanya

Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali oleh Antam juga ikut terkoreksi.

Hari ini, harga buyback berada di level Rp2.320.000 per gram, turun Rp15.000 dari posisi sehari sebelumnya.

Penurunan harga tersebut terjadi di tengah melemahnya harga emas global.

Pada perdagangan terakhir, harga emas dunia di pasar spot ditutup di kisaran US$4.010,5 per troy ons, atau turun sekitar 0,14 persen.

Koreksi tersebut sekaligus memperpanjang tren pelemahan selama dua hari berturut-turut dengan penurunan mendekati 2 persen.

Pelaku pasar saat ini masih mencermati perkembangan ekonomi Amerika Serikat yang dinilai tetap kuat.

Salah satu indikatornya berasal dari data US Bureau of Labor Statistics yang menunjukkan jumlah lowongan pekerjaan (job openings) pada Mei meningkat menjadi 7,59 juta, tertinggi dalam satu tahun terakhir.

Data tersebut memunculkan ekspektasi bahwa bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), masih memiliki ruang untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi atau bahkan kembali menaikkan suku bunga acuannya pada tahun ini.

Kondisi tersebut biasanya memberikan tekanan terhadap harga emas.

Pasalnya, emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil (non-yielding asset), sehingga menjadi kurang menarik ketika tingkat suku bunga meningkat.

Daftar Harga Emas Antam 1 Juli 2026

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Rabu (1/7/2026):

0,5 gram: Rp1.365.000
1 gram: Rp2.625.000
2 gram: Rp5.200.000
3 gram: Rp7.775.000
5 gram: Rp12.925.000
10 gram: Rp25.795.000
25 gram: Rp64.362.000
50 gram: Rp128.645.000
100 gram: Rp257.212.000
250 gram: Rp642.765.000
500 gram: Rp1.285.320.000
1.000 gram: Rp2.570.600.000

Pelaku investasi emas disarankan tetap mencermati perkembangan pasar global, terutama kebijakan suku bunga The Fed dan data ekonomi Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi arah harga emas dalam beberapa waktu ke depan.* (bi/ad)

BOGOR – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menganugerahkan Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana kepada Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang digelar di Pusat Latihan (Puslat) Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Medali kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di hadapan para pejabat negara, jajaran TNI-Polri, serta tamu undangan yang menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara.

Baca Juga:

• Dari Jokowi hingga Jusuf Kalla, Para Tokoh Nasional Hadiri HUT ke-80 Bhayangkara

"Penganugerahan Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samrakshana dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia."

Medali Loka Praja Samrakshana memiliki makna sebagai simbol perlindungan terhadap masyarakat dan bangsa.

Penghargaan ini diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki jasa besar dalam mendukung tugas Polri, mulai dari perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, hingga penegakan hukum demi menjaga keamanan nasional.

"Penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar pemandu acara.

Selain menerima medali kehormatan, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah penghargaan kepada jajaran Polri sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara.

Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada dua satuan kerja Polri, yakni Divisi Hukum (Divkum) Polri dan Pusat Keuangan (Puskeu) Polri.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada sepuluh Kepolisian Daerah (Polda), yaitu Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, Bintang Bhayangkara Nararya dianugerahkan kepada enam personel Polri yang dinilai berjasa besar dalam pengembangan institusi kepolisian.

Mereka adalah Kombes Pol Prasetiyo Adhi Wibowo, Kombes Pol Imam Rifai, AKP Nengsi Marline Waromy, AKP Ivone A. Rorongpangalo, Aiptu Wawan Setiyawan, dan Aiptu Irwan Setiyono.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada tiga purnawirawan Polri atas jasa mereka kepada bangsa dan negara.

Ketiga purnawirawan tersebut ialah Ketua MPR RI periode 2013–2014 Irjen Pol (Purn.) Sidarto Danusubroto yang memperoleh pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Kehormatan, mantan Ketua KPK Irjen Pol (Purn.) Taufiequrachman Ruki yang juga menerima pangkat Komjen Polisi Kehormatan, serta mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Brigjen Pol (Purn.) Taufiq Effendi yang dianugerahi pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Kehormatan.

Penganugerahan medali, tanda kehormatan, serta kenaikan pangkat tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara sebagai bentuk penghargaan negara kepada institusi, anggota aktif, dan purnawirawan Polri yang dinilai telah memberikan pengabdian bagi keamanan, ketertiban, dan kepentingan bangsa serta negara.* (bi/ad)