JAKARTA – Permadi Arya alias Abu Janda membantah tudingan penghinaan terhadap masyarakat Sumatera Barat setelah dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Laporan tersebut dilayangkan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM) pada 26 Mei 2026 dan telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri.

Baca Juga:

• Pemerintah Ingin Kurangi Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Kompolnas Buka Suara

Ia menilai pelaporan terhadap dirinya lebih disebabkan oleh sentimen pribadi dari pihak tertentu yang tidak menyukainya.

Menurut dia, pernyataannya kerap dianggap negatif meskipun tidak dimaksudkan sebagai penghinaan.

"Tapi kalau dasarnya sudah benci Abu Janda ya susah, tidak menghina pun bisa dianggap menghina," ujarnya.

Sebelumnya, DPP Ikatan Keluarga Minangkabau melaporkan Abu Janda terkait dugaan ujaran kebencian setelah pernyataannya yang menyinggung masyarakat Sumatera Barat viral di media sosial.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP IKM, Defrizal Djamaris, mengatakan laporan dibuat karena pihaknya menilai pernyataan Abu Janda mengandung unsur penghinaan terhadap masyarakat Minangkabau.

"Pada hari ini kami dari DPP Ikatan Keluarga Minang mengajukan laporan polisi secara resmi kepada terduga yaitu saudara yang bernama Permadi Arya alias Abu Janda," kata Defrizal di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut Defrizal, pernyataan yang dipersoalkan disampaikan Abu Janda saat berada di Amerika Serikat dan dilakukan di sebuah tempat ibadah.

Dalam pernyataan tersebut, Abu Janda disebut menyinggung Sumatera Barat sebagai wilayah intoleran dan menyebut masyarakatnya "bar-bar".

"Di situ disebutkan bahwa masyarakat yang daerah yang intoleran itu ya, Sumbar, Jabar, itu yang ada barbar di belakangnya itu dianggap masyarakat barbar," ujar Defrizal.

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan publik mengenai batas kebebasan berpendapat di ruang publik dan media sosial, terutama terkait isu SARA yang sensitif di tengah masyarakat.*

(tt/ad)

JAKARTA – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menilai revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri menjadi momentum untuk memperjelas aturan mengenai penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian.

Menurut Anam, selama ini polemik mengenai polisi aktif yang menduduki jabatan sipil muncul karena belum adanya pengaturan yang rinci dan tegas dalam undang-undang.

Baca Juga:

• TNI Ikut Buru Begal, Tubagus Hasanuddin: Itu Tupoksi Polisi

Ia mengatakan pengaturan tersebut penting agar penempatan anggota Polri di luar institusi tetap memiliki dasar hukum yang jelas dan berkaitan langsung dengan tugas pokok kepolisian.

"Apa yang boleh apa yang tidak. Karena pada faktanya memang ada beberapa yang membutuhkan anggota kepolisian," ujarnya.

Anam mencontohkan sejumlah posisi yang dinilai masih membutuhkan keterlibatan polisi aktif, seperti fungsi patroli dan pengawalan (patwal) maupun bidang keamanan dalam negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Menurut dia, penempatan personel Polri di luar institusi harus tetap relevan dengan fungsi dan tugas utama kepolisian.

"Kan salah satu perdebatan yang paling penting adalah untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan terkait erat dengan tugas dan fungsi pokok kepolisian," kata Anam.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah berpandangan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi polisi aktif sebaiknya dikurangi.

"Pemerintah menganggap lebih bagus berkurang," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Meski demikian, Supratman menyebut usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya juga menyatakan salah satu poin perubahan dalam RUU Polri adalah pengaturan secara ketat dan jelas mengenai anggota Polri yang bertugas di luar institusi kepolisian.

Selain itu, revisi UU Polri juga memuat sejumlah poin lain, mulai dari penguatan pengawasan, jaminan netralitas Polri, perubahan batas usia pensiun, hingga penguatan kedudukan Kompolnas.

RUU Polri saat ini menjadi perhatian publik karena dinilai akan menentukan arah reformasi institusi kepolisian dan relasinya dengan ruang sipil di masa mendatang.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan masyarakat nonmuslim juga berhak menerima daging hewan kurban pada momentum Hari Raya Iduladha.

Menurut dia, semangat kurban dalam Islam tidak hanya ditujukan bagi umat Muslim, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agama.

Baca Juga:

• Sambut Idul Adha 1447 H, INALUM Salurkan 107 Hewan Kurban di Sumatera Utara

Ia mengatakan ribuan hewan kurban yang disembelih setiap Iduladha diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan asupan gizi dan protein.

Nasaruddin juga menyebut partisipasi dalam penyediaan hewan kurban maupun pembagian daging tidak terbatas hanya bagi umat Islam.

Menurut dia, siapa pun dapat ikut berkontribusi membantu masyarakat melalui momentum Iduladha.

"Kalau ada nonmuslim mau ikut berpartisipasi, menggunakan kesempatan ini memberikan kontribusinya untuk memberikan gizi dan protein kepada masyarakat, itu juga merupakan satu tindakan yang terpuji," ujarnya.

Ia mengungkapkan Masjid Istiqlal turut menerima sejumlah hewan kurban berupa sapi dan kambing dari lembaga nonmuslim yang kemudian disalurkan kepada masyarakat.

Menurut Nasaruddin, nilai utama kurban adalah semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama manusia.

"Kurban itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk siapa pun yang kelaparan, siapa pun yang membutuhkan," katanya.

Ia juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan pada hari raya, tanpa membedakan agama maupun latar belakang.

"Ada hadis nabi, ada seorang perempuan Yahudi kelaparan pada hari itu. Kata Rasulullah, tidak boleh ada yang kelaparan apa pun agamanya," ujar Nasaruddin.

Pernyataan Menag tersebut menjadi perhatian publik di tengah momentum Iduladha yang identik dengan nilai solidaritas sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat luas.*

(cn/ad)

TANJUNGPINANG – Pulau Katang yang berada di Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, viral di media sosial setelah diiklankan dijual dengan harga Rp 65 miliar.

Pulau seluas 73 hektare itu dipasarkan melalui sebuah akun media sosial dengan klaim memiliki perizinan lengkap dan siap dibangun.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 31 Ribu, Kini Dibanderol Rp 2,754 Juta per Gram

"For sale. Dijual pulau dengan perizinan lengkap. Lokasi di Kepulauan Riau," demikian keterangan dalam unggahan yang beredar di media sosial, Kamis, 28 Mei 2026.

Pulau Katang juga diklaim memiliki akses dekat ke Singapura dan cocok dikembangkan menjadi pulau pribadi maupun kawasan resort wisata.

"Siap bangun, HGB 45 tahun, luas 73 hektare, akses Singapura, cocok untuk pulau pribadi, resort, dll. Harga Rp 65 miliar bisa nego," tulis akun tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, membenarkan bahwa iklan penjualan Pulau Katang memang tengah ramai diperbincangkan publik.

"Iya, iklan penjualan Pulau Katang Lingga yang Anda kirim itu sedang beredar," kata Hendri.

Meski demikian, Hendri menegaskan bahwa secara hukum sebuah pulau tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh perorangan.

Menurut dia, yang diperjualbelikan umumnya adalah hak atas lahan di kawasan pulau tersebut, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU).

"Secara hukum, pulau tidak bisa dimiliki penuh oleh perorangan. Yang dijual biasanya adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha atas lahan di pulau tersebut, bukan pulau itu sendiri," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan mencabut izin apabila penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan atau merugikan kepentingan umum.

"Pemerintah bisa mencabut izin kalau tidak sesuai peruntukan atau merugikan kepentingan umum," kata Hendri.

Ia menyebut hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Provinsi Kepri maupun ATR/BPN terkait legalitas maupun status transaksi penjualan Pulau Katang tersebut.

"Sampai saat ini belum ada rilis resmi dari Pemkab Lingga, Pemprov Kepri, atau ATR/BPN soal transaksi ini. Iklan seperti ini sering muncul di medsos, tapi keaslian dokumen dan status izinnya harus dicek langsung ke BPN Lingga dan Dinas PMPTSP Kepri," ujarnya.

Menurut Hendri, isu penjualan pulau di wilayah Kepulauan Riau menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan dengan kawasan strategis perbatasan negara.

"Penjualan pulau di Kepri sering jadi isu panas karena dekat dengan perbatasan antarnegara. Kita tentu memperhatikan hal tersebut," katanya.

Ia menambahkan pemerintah daerah akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pemanfaatan lahan di kawasan pulau tersebut.

Dari penelusuran, Pulau Katang sebelumnya pernah dikembangkan investor melalui PT DHE Katang Indonesia pada 2023.

Namun, hingga kini kelanjutan realisasi investasi tersebut belum diketahui secara pasti.

"Nah, kalau ini kami belum monitor realisasinya. Perlu kami cek ke PTSP dan Kabupaten Lingga," ujar Hendri.*

(d/ad)

MEDAN – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menyalurkan 107 hewan kurban di sejumlah wilayah operasional perusahaan di Sumatera Utara menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Hewan kurban tersebut terdiri dari 101 ekor lembu dan 6 ekor kambing yang didistribusikan kepada masyarakat di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Toba, Kabupaten Asahan, Kota Medan, hingga Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Hari Kedua Idul Adha, PB MABMI Sembelih 4 Sapi dan 6 Kambing di Medan

"Melalui penyaluran hewan kurban ini, INALUM ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekaligus mempererat hubungan harmonis yang selama ini telah terjalin baik di sekitar wilayah operasional perusahaan," kata Mahyaruddin Ende dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Mei 2026.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam momentum perayaan Idul Adha.

Penyaluran hewan kurban dilakukan melalui pemerintah daerah, lembaga keagamaan, yayasan sosial, hingga kelompok masyarakat sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Di Kabupaten Batu Bara, INALUM menyalurkan 25 hewan kurban yang didistribusikan ke tiga kecamatan dan 16 desa.

Penyaluran juga dilakukan melalui Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Sementara itu, di wilayah kerja PLTA Paritohan dan sekitarnya, perusahaan menyalurkan 24 hewan kurban yang terdiri dari 21 ekor lembu dan 3 ekor kambing.

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Toba dan Kabupaten Asahan, termasuk pesantren, pemerintah daerah, serta aparat kepolisian.

Adapun di wilayah Medan dan Langkat, INALUM menyalurkan 56 hewan kurban yang terdiri dari 53 ekor lembu dan 3 ekor kambing melalui yayasan sosial, lembaga kemasyarakatan, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Kepala Grup Layanan Strategis INALUM, Daniel Hutauruk, menyebut program penyaluran hewan kurban merupakan agenda sosial tahunan perusahaan yang secara konsisten dijalankan.

"Program ini menjadi wujud komitmen INALUM untuk terus memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Kami berharap semangat berbagi dan kepedulian yang hadir dalam momentum Idul Adha dapat memberikan keberkahan bagi seluruh pihak," ujar Daniel.

Melalui program tersebut, INALUM menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus menjaga hubungan sosial yang harmonis di sekitar wilayah operasional perusahaan.*

(ad)

MEDAN — Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah, Kamis, 28 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, PB MABMI menyembelih empat ekor sapi dan enam ekor kambing.

Baca Juga:

• Menag Nasaruddin Bela Kurban Prabowo Rp100 Miliar dari APBN: Tak Boleh Ada yang Kelaparan Saat Idul Adha

Prosesi penyembelihan hewan kurban pertama dan kedua dilakukan langsung oleh Ketua Umum PB MABMI Prof. OK. Saidin.

Selanjutnya penyembelihan dilanjutkan oleh Ketua I PB MABMI Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK), Drs. H. Asrin Naim, bersama panitia lainnya.

Peserta kurban sapi tahun ini berasal dari keluarga Prof. Dr. H. OK. Saidin, keluarga Faris Saleh Bashel, SE, keluarga Ade Jona Prasetyo, serta keluarga H. Zamri Ridwan, SE, M.Si.

Sementara peserta kurban kambing di antaranya Drs. H. Asrin Naim, Dr. H. Ismail Effendy, M.Si, Hj. Syafrida Fitri, SP, M.SP, Abdul Muchsin Hamzah, Ir. H. T. Syahmi Johan, M.Si, dan H. Rahmadsyah, SH.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus PB MABMI, pengurus wilayah Sumatera Utara, pengurus daerah Kota Medan dan Deli Serdang, serta para peserta kurban dan masyarakat sekitar.

Ketua Panitia Kurban PB MABMI 2026, Dr. H. Ismail Effendy, M.Si, mengatakan kegiatan penyembelihan hewan kurban telah menjadi agenda rutin PB MABMI setiap tahun.

Menurut dia, tradisi tersebut telah berlangsung sejak kepemimpinan Dato' Seri H. Syamsul Arifin, SE dan terus dilanjutkan pada masa kepemimpinan Prof. Dr. H. OK. Saidin.

"Ini merupakan bagian dari semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan pelestarian nilai-nilai budaya Melayu yang selalu dijaga oleh PB MABMI," ujar Ismail Effendy.

Daging hewan kurban kemudian dibagikan kepada peserta kurban, kalangan pengurus dan warga MABMI, serta masyarakat yang berhak menerima, termasuk warga di sekitar lokasi penyembelihan.*

(ad)

ACEH UTARA — Kebakaran hebat melanda tumpukan kayu sisa banjir di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sejak Rabu malam, 27 Mei 2026.

Hingga Kamis siang, 28 Mei 2026, api masih belum berhasil dipadamkan dan terus mengancam permukiman warga di sekitar lokasi.

Baca Juga:

• Pembentukan PT DSI Dinilai Bisa Tutup Kebocoran Devisa dan Perkuat Kendali Ekspor SDA

Selain itu, satu unit mobil water cannon milik Polres Lhokseumawe juga diterjunkan membantu proses pemadaman.

Kepala Desa Babah Krueng, Mahdi, mengatakan tumpukan kayu gelondongan yang terbakar diperkirakan mencapai luas sekitar lima hektare.

Kayu-kayu tersebut merupakan sisa material banjir besar yang terjadi pada November 2025 lalu.

"Api sulit dipadamkan karena angin sangat besar. Lokasinya berada di pinggir sungai sehingga kobaran api terus melebar," kata Mahdi, Kamis, 28 Mei 2026.

Menurut dia, petugas pemadam kini berupaya melokalisasi titik api agar tidak merembet ke kawasan permukiman warga.

Sedikitnya lima desa berada di sekitar area kebakaran, yakni Desa Babah Krueng, Rambong Payong, Blang Tarakan, Jurong, dan Desa Lhok Bayu.

Warga dari sejumlah desa turut membantu proses pemadaman secara manual. Namun, besarnya kobaran api dan kondisi angin yang kencang membuat api sulit dikendalikan.

"Kekhawatiran warga sekarang api merembet ke rumah penduduk. Karena itu kami terus siaga di lokasi," ujar Mahdi.

Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Aparat kepolisian telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait sumber api yang membakar tumpukan kayu itu.

Peristiwa ini kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sisa material banjir yang belum tertangani secara maksimal sejak bencana melanda Aceh Utara pada akhir 2025 lalu.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berencana melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia mulai Juni 2026.

Dalam agenda tersebut, Jokowi dijadwalkan menyambangi sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di berbagai wilayah.

Baca Juga:

• My Little Bolu Ketan

"Pak Jokowi sudah menyatakan beliau sehat dan akan memenuhi undangan-undangan dari masyarakat serta tokoh-tokoh di daerah," kata Bestari, Kamis, 28 Mei 2026.

Menurut Bestari, selain memenuhi undangan masyarakat, Jokowi juga akan menyempatkan diri mengunjungi struktur PSI di daerah untuk memberikan pengarahan dan semangat kepada kader partai.

"Dan tentu juga akan menyempatkan berkunjung ke DPD-DPD PSI. Tahap awal dimulai dari Lampung, NTT, dan Jawa Barat," ujarnya.

Meski demikian, PSI belum memastikan jadwal pasti safari politik Jokowi tersebut.

Bestari menyebut agenda perjalanan masih menyesuaikan undangan masyarakat dan kesiapan di daerah tujuan.

"Yang tahu jadwal itu Pak Jokowi, karena beliau yang mendapatkan undangan dari masyarakat. PSI posisinya bersiap menerima kehadiran beliau," katanya.

Ia menjelaskan kunjungan Jokowi tidak hanya akan menyasar pengurus tingkat provinsi atau DPW PSI, tetapi juga pengurus tingkat kabupaten dan kota apabila waktu memungkinkan.

Sebelumnya, Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana kunjungan Jokowi ke berbagai daerah yang juga didorong oleh relawan Pro Jokowi atau Projo.

Menurut Ahmad Ali, setelah memimpin Indonesia selama dua periode, Jokowi dinilai memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga ingin kembali turun langsung menyapa rakyat.

"Beliau mantan Presiden 10 tahun. Tentunya ada kerinduan terhadap masyarakat dan rakyat," ujar Ahmad Ali.

Ia memastikan setiap kunjungan Jokowi ke daerah akan mendapat sambutan dari kader PSI setempat.

Selain itu, PSI disebut akan terus berkoordinasi dengan relawan Projo dalam pelaksanaan agenda keliling daerah tersebut.

Rencana safari Jokowi ini memunculkan spekulasi politik mengenai kedekatan mantan presiden itu dengan PSI menjelang dinamika politik nasional beberapa tahun ke depan.*

(kp/ad)

JAKARTA — Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menilai penggunaan anggaran untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tidak menjadi persoalan selama ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin menanggapi sorotan publik terkait pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo dengan total anggaran sekitar Rp100 miliar pada Idul Adha 1447 Hijriah.

Baca Juga:

• Komnas HAM Tegaskan Kewenangan Bentuk Tim Ad Hoc Sudah Berlaku Sejak 2000

Menurut Nasaruddin, semangat Idul Adha tidak hanya berkaitan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menikmati pangan bergizi, khususnya protein hewani.

Ia menjelaskan, jika Idul Fitri identik dengan zakat fitrah untuk memastikan masyarakat tidak kelaparan, maka Idul Adha memiliki makna sosial melalui distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Diharapkan pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak mengonsumsi daging," katanya.

Nasaruddin juga menegaskan bahwa manfaat daging kurban tidak terbatas hanya untuk umat Islam, tetapi juga dapat diberikan kepada masyarakat lintas agama yang membutuhkan bantuan pangan.

"Siapapun yang membutuhkan. Ada hadis Nabi tentang seorang perempuan Yahudi yang kelaparan. Rasulullah mengatakan tidak boleh ada yang kelaparan pada hari itu, apa pun agamanya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan penyaluran sapi kurban Presiden merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres) yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.

Menurut Juri, bantuan tersebut bertujuan membantu masyarakat di berbagai daerah agar dapat merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban bersama.

"Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama," ujar Juri dalam keterangannya, Rabu, 27 Mei 2026.

Ia menegaskan sapi kurban yang dibeli melalui anggaran negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Presiden, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu, secara pribadi Presiden Prabowo Subianto juga disebut tetap melaksanakan ibadah kurban menggunakan dana pribadi yang disalurkan secara terpisah kepada masyarakat.*

(km/ad)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis pagi, 28 Mei 2026.

Berdasarkan pembaruan harga di laman resmi Logam Mulia per pukul 10.00 WIB, harga emas Antam turun Rp 31 ribu menjadi Rp 2.754.000 per gram.

Baca Juga:

• Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

Penurunan ini melanjutkan tren koreksi harga emas dalam beberapa hari terakhir.

Selain harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga biasanya mengikuti pergerakan pasar global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Logam mulia Antam tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

Produk tersebut menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat karena dinilai aman untuk jangka panjang.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Kamis, 28 Mei 2026:

0,5 gram: Rp 1.427.000
1 gram: Rp 2.754.000
2 gram: Rp 5.448.000
3 gram: Rp 8.147.000
5 gram: Rp 13.545.000
10 gram: Rp 27.035.000
25 gram: Rp 67.462.000
50 gram: Rp 134.845.000
100 gram: Rp 269.612.000
250 gram: Rp 673.765.000
500 gram: Rp 1.347.320.000
1.000 gram: Rp 2.694.600.000

Sementara itu, transaksi pembelian maupun penjualan kembali emas Antam dikenakan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk pembelian emas, pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen berlaku bagi pembeli yang memiliki NPWP, sedangkan non-NPWP dikenakan tarif 0,9 persen.

Adapun transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta dikenakan potongan pajak sebesar 1,5 persen untuk pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari mulai pukul 08.30 WIB mengikuti perkembangan pasar emas global.*

(ad)

JAKARTA — Produsen ponsel gaming RedMagic resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya, RedMagic 11S Pro, untuk pasar global pada Rabu, 27 Mei 2026.

Perangkat ini sebelumnya lebih dulu diperkenalkan di China dan kini hadir dengan spesifikasi premium yang menyasar para penggemar game mobile.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Terima Sapi Kurban dari Presiden Prabowo, Disembelih di Masjid Al-Huda Air Batu

Ponsel ini dibekali sistem pendingin terbaru bernama AquaCore yang terdiri dari kipas internal berkecepatan 24.000 RPM, vapor chamber seluas 13.116 milimeter persegi, serta pendingin cair fluorinated liquid cooling berbasis kecerdasan buatan (AI).

RedMagic mengklaim teknologi pendingin cair tersebut menjadi yang pertama di industri smartphone gaming.

Sistem ini disebut mampu membuang panas lebih optimal, tetap tahan benturan, tahan suhu rendah, dan tidak menghantarkan listrik sehingga dinilai aman untuk penggunaan jangka panjang.

Desain pendingin cair itu juga dibuat transparan membentuk lingkaran di bagian belakang perangkat, memberikan tampilan futuristik khas ponsel gaming.

Sementara modul kamera dibuat rata tanpa tonjolan.

Dari sisi performa, RedMagic 11S Pro ditenagai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version dengan kecepatan clock hingga 4,74 GHz.

Perangkat ini juga dilengkapi chip tambahan RedCore R4 yang berfungsi mengoptimalkan audio, getaran haptic, dan efek visual ketika bermain game.

RedMagic 11S Pro hadir dengan layar OLED 6,85 inci beresolusi 1,5K, refresh rate 144 Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 1.800 nits.

Ponsel ini tetap mempertahankan kamera depan under-display sehingga tampilan layar terlihat penuh tanpa poni maupun punch hole.

Untuk mendukung aktivitas gaming intensif, RedMagic membekali perangkat ini dengan baterai berkapasitas 7.500 mAh yang mendukung pengisian cepat 80 watt, baik melalui kabel maupun nirkabel.

Fitur reverse charging kabel dan wireless juga tersedia untuk mengisi daya perangkat lain.

Di sektor fotografi, RedMagic 11S Pro mengusung kamera utama 50 megapiksel dengan dukungan optical image stabilization (OIS), kamera ultrawide 50 megapiksel, serta kamera depan 16 megapiksel.

Ponsel ini menjalankan sistem operasi RedMagic OS 11.5 berbasis Android 16 dan telah dilengkapi sejumlah fitur AI seperti Circle to Search serta penerjemahan real-time.

Selain itu, perangkat ini juga telah mengantongi sertifikasi IPX8 untuk ketahanan air.

RedMagic 11S Pro tersedia dalam dua pilihan warna, yakni Nightfreeze dan Subzero.

Untuk pasar global, harga varian 12 GB/256 GB dibanderol 849 dolar AS atau sekitar Rp 15,1 juta. Sedangkan varian 16 GB/512 GB dijual seharga 949 dolar AS atau sekitar Rp 16,9 juta.*

(km/ad)

JAKARTA — Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli dan perburuan begal menuai perhatian publik.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, menyebut keterlibatan serius TNI dalam penanganan kasus begal seperti saat ini merupakan hal yang baru terjadi.

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 4 Tersangka Kasus Narkoba di New Zone Medan, Perputaran Uang Diduga Capai Rp 65,7 Miliar

Menurut Hasanuddin, penanganan tindak kriminal jalanan seperti begal pada dasarnya merupakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Karena itu, keterlibatan TNI dinilai harus berdasarkan permintaan resmi dan koordinasi dengan kepolisian.

"Pendapat saya, memberantas begal itu tupoksi polisi. Andaikan TNI turun, itu berarti sudah atas permintaan polisi," ujarnya.

Mantan ajudan Presiden ke-3 RI BJ Habibie itu menegaskan, koordinasi dan kendali operasi tetap harus berada di tangan Polri.

Ia menilai pelibatan TNI tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme resmi sesuai aturan perundang-undangan.

"Betul, harus ada permintaan dan terkoordinasikan," katanya.

Sebelumnya, keterlibatan prajurit TNI dalam patroli keamanan untuk membantu penanganan aksi begal di wilayah Kodam Jaya memunculkan perdebatan publik.

Sebagian pihak menilai kehadiran TNI dapat memperkuat rasa aman masyarakat di tengah maraknya kriminalitas jalanan.

Namun di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan agar fungsi penegakan hukum tetap berada dalam ranah kepolisian.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pelibatan TNI dilakukan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Menurut dia, TNI memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan Polri apabila situasi keamanan memerlukan penguatan kehadiran negara.

"Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan," ujar Rico, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, keterlibatan TNI di wilayah Kodam Jaya lebih diarahkan pada patroli bersama, dukungan kewilayahan, serta memperkuat efek pencegahan agar masyarakat merasa lebih aman.

Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menilai pembentukan Batalyon Teritorial yang digagas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dapat menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan menekan potensi kriminalitas di daerah.

Meski demikian, perdebatan mengenai batas pelibatan TNI dalam urusan keamanan sipil diperkirakan masih akan terus berkembang di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kriminal jalanan.*

(km/ad)

JAKARTA — Pembentukan badan usaha ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA).

Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, mengatakan selama ini tata niaga ekspor komoditas unggulan seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara masih menyisakan berbagai persoalan serius, terutama terkait praktik under invoicing, transfer pricing, hingga lemahnya posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Baca Juga:

• Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

Menurut Ronny, sejumlah korporasi selama ini diduga memanfaatkan perusahaan perdagangan di luar negeri untuk menekan nilai ekspor yang dilaporkan dari Indonesia.

Praktik tersebut dinilai berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara serta devisa hasil ekspor (DHE) yang masuk ke sistem keuangan nasional.

Ia menilai kehadiran PT DSI dengan skema ekspor satu pintu akan membuat pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar terhadap volume, kualitas, dan harga riil komoditas yang dijual ke pasar global.

"Negara memegang kontrol penuh terhadap volume, kualitas, dan nilai riil dari komoditas yang dijual ke pasar internasional secara transparan," ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan, Ronny menilai model sentralisasi ekspor juga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Sebagai produsen CPO terbesar dunia dan salah satu eksportir batu bara utama, Indonesia dinilai selama ini masih berada dalam posisi sebagai price taker karena eksportir domestik bergerak sendiri-sendiri.

"Melalui penyatuan seluruh volume ekspor di bawah satu bendera negara, Indonesia bisa mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan yang mampu mengatur ritme pasokan dan memiliki posisi tawar lebih kuat," kata dia.

Ronny juga menilai mekanisme tersebut dapat membantu pemerintah memastikan kebutuhan domestik tetap terpenuhi sebelum ekspor dilakukan, khususnya untuk komoditas strategis yang berkaitan dengan energi dan pangan nasional.

Meski demikian, rencana pembentukan PT DSI juga menuai kritik karena dinilai berpotensi menciptakan monopoli dalam tata niaga ekspor.

Namun Ronny menilai skema tersebut masih dapat dibenarkan selama dijalankan untuk kepentingan nasional dan penguatan tata kelola sumber daya alam.

"Dengan menggeser narasi publik dari isu hambatan bisnis menjadi isu kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah semestinya mampu menggalang dukungan publik secara organik," ujarnya.*

(km/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menembus level Rp17.800 per dolar AS pada perdagangan Kamis, 28 Mei 2026.

Pelemahan kurs tersebut memicu perhatian pemerintah karena dinilai tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi domestik yang masih relatif stabil.

Baca Juga:

• Tokoh Putra Daerah Maruli Siahaan Bantu Penerangan Jalan di Bahalimbalo, Warga Akhirnya Nikmati Lampu Setelah Bertahun-tahun Gelap

Angka itu naik 57 poin atau sekitar 0,32 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Penguatan dolar AS tidak hanya terjadi terhadap rupiah, tetapi juga sejumlah mata uang utama dunia.

Mata uang Negeri Paman Sam tercatat menguat 0,51 persen terhadap won Korea Selatan, 0,05 persen terhadap yen Jepang, 0,09 persen terhadap dolar Kanada, dan 0,20 persen terhadap franc Swiss.

Sementara terhadap dolar Hong Kong, dolar AS melemah tipis 0,03 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan tekanan yang dialami rupiah.

Menurut dia, pelemahan hingga mendekati level Rp17.900 per dolar AS sulit dijelaskan jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

"Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini nggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental," ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu, 27 Mei 2026.

Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah masih mampu menjaga stabilitas pasar keuangan, terutama pasar obligasi negara.

Ia mengatakan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) justru mengalami penurunan setelah pemerintah melakukan operasi pasar.

Langkah intervensi tersebut dilakukan melalui pembelian SBN guna menjaga stabilitas nilai tukar dan menahan gejolak di pasar keuangan domestik.

Purbaya menegaskan pemerintah siap kembali melakukan langkah serupa apabila tekanan terhadap rupiah terus berlanjut.

Menurutnya, stabilitas pasar obligasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mempertahankan aliran modal asing ke Indonesia.

Pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan pelaku pasar karena terjadi di tengah klaim pemerintah mengenai kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih cukup solid, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kinerja fiskal.*

(mi/ad)

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan kewenangan membentuk tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat sebenarnya telah dimiliki lembaga tersebut sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Anggota Komnas HAM, Amiruddin, mengatakan pembentukan tim ad hoc bukan hal baru sebagaimana diatur dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang saat ini tengah menjadi pembahasan publik.

Baca Juga:

• My Little Bolu Ketan

Menurut dia, dalam praktiknya tim ad hoc tersebut lebih dikenal sebagai Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM atau KPP-HAM.

Hingga kini, Komnas HAM tercatat telah membentuk sedikitnya 17 tim ad hoc untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Amiruddin menilai pengaturan ulang soal kewenangan pembentukan tim ad hoc dalam revisi UU HAM tidak lagi mendesak karena kewenangan tersebut telah dimiliki Komnas HAM selama lebih dari dua dekade.

"Karena kewenangan untuk membentuk tim ad hoc penyelidik sudah menjadi kewenangan Komnas HAM, maka tidak perlu lagi diatur dalam UU lainnya," ujarnya.

Komnas HAM, kata Amiruddin, justru membutuhkan penguatan kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan HAM secara optimal di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan HAM di Indonesia.

Ia menyebut lembaganya membutuhkan postur kelembagaan yang lebih kokoh, dukungan sumber daya manusia profesional, serta anggaran yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

"Komnas membutuhkan postur kelembagaan yang kokoh untuk menopang fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang," katanya.

Selain itu, Amiruddin juga menekankan pentingnya dukungan anggaran agar Komnas HAM mampu menjalankan fungsi pengkajian, penyelidikan, mediasi, hingga pemantauan HAM secara maksimal di 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota.

Sebelumnya, dalam draf revisi UU HAM, Komnas HAM diusulkan memiliki kewenangan membentuk tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan unsur lembaga HAM nasional dan masyarakat.

Draf tersebut juga mengatur kewenangan Komnas HAM melakukan pemanggilan paksa atau subpoena, pemeriksaan dokumen, hingga pemeriksaan setempat berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Selain itu, revisi UU HAM turut mengatur rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.

Namun sejumlah pihak menilai sejumlah pasal dalam revisi UU HAM berpotensi membuka ruang intervensi politik terhadap independensi Komnas HAM.*

(km/ad)

Oleh:Muhammad Sarmuji.

DUA hari kemarin banyak pertanyaan pewarta kepada saya, tapi hanya satu yang saya jawab yaitu berkaitan dengan lagu yang lagi sangat viral; MBG, Mas Bahlil Ganteng.

Baca Juga:

• Catatan di Balik Menguatnya Peran Negara

Saya yang sudah mendengar lirik lagu tersebut tanpa ragu menjawab itu bagian dari kreatifitas netizen berapresiasi atas kerja keras Pak Bahlil.

Lagunya sendiri cukup cute dan menghibur.

Belakangan saya baru tahu mengapa wartawan agak ambigu dalam mengajukan pertanyaan. Ada yang menganggap lagu itu bagian dari body shaming dan terkesan bullying.

Saya menjawab pertanyaan tersebut saat jeda istirahat prosesi haji sambil lesehan waktu makan.

Menjawab dengan dua tiga kalimat bukan soalan yang berat untuk saya yang memang punya tradisi tulis yang cukup terlatih.

Dalam kondisi jeda ibadah, tidak ada pretensi politik atau keluar dari konteks terhadap lagu yang sangat disukai anak-anak itu.

Dalam pertemuan akbar manusia seluruh dunia, pikiran saya terkonstruksikan semua manusia sama di mata Tuhannya, yang membedakannya adalah taqwa dan amal kebaikan saja.

Mas Bahlil Ganteng bagi saya bukan body shaming dan bukan sarkastis.

Saya yang mengenal dengan baik budaya dan sastra jawa dengan "sanepan", satu pemaknaan yang berkebalikan dari makna leksikal, alarm saya pasti menyala jika ada unsur sarkastis.

Sebagai contoh, orang jawa untuk menyebut anak yang bertingkah banyak sebagai "anteng kaya kitiran", tenang seperti baling-baling.

Dalam konteks Mas Bahlil Ganteng di lagu itu saya tidak merasakan sarkastis bahkan sebagai sanepan atau sindiran halus sekalipun.

Bagi saya, ganteng yang disematkan untuk Pak Bahlil bisa benar seperti adanya.

Kawan saya S-2 pernah mengatakan ke saya bahwa orang intelek itu keren, sama dengan orang betawi mengatakan cakep kepada orang yang berbuat baik atau hal-hal yang baik.

Bagi saya kerja-kerja Pak Bahlil selama ini bisa diwakilkan dengan kata keren, cakep, bagus atau semisalnya.

Bahkan untuk ukuran fisik sekalipun Pak Bahlil juga ganteng sama gantengnya dengan yang lain.

Secara kebetulan saya ditakdirkan memiliki tiga anak yang memiliki gradasi kulit yang berbeda.

Anak pertama berkulit kuning langsat cenderung putih dengan wajah kearab-araban, anak kedua berkulit coklat terang berwajah oriental dan ketiga berkulit coklat gelap berwajah jawa.

Saya menyebutnya ketiganya dengan kata yang sama, ganteng.

Ketika saya bilang ganteng untuk anak ketiga saya, saya tidak sedang melakukan body shaming.

Saya hanya sedang menyatakan ganteng versi yang berbeda dengan anak kedua dan pertama. Ketiganya sama-sama ganteng.

Saya tidak sedang bersarkastis, saya memiliki konstruksi ganteng yang lebih luas dari sekedar ukuran warna kulit dan tipe wajah.

Versi ganteng saya tidak dikendalikan oleh konstruksi satu kultur atau ras tertentu.

Waktu mendengar kata my little Bolu Ketan yang saya bayangkan adalah kue bolu yang sering saya beli di pasar kaget kelurahan Manggarai Selatan dekat rumah saya.

Kue yang sangat saya suka ini terbuat dari ketan hitam dengan gula merah yang dimasak dengan cetakan daun pandan.

Baunya harum pandan bercampur gula merah. Rasanya luar biasa mewah meski harganya tipe kaki lima.

Sama seperti Pak Bahlil yang kinerjanya luar biasa meskipun tampilannya seperti rakyat kebanyakan.

Jadi kalau netizen bilang my little bolu ketan, saya bayangkan yang menyanyikan dengan nada suka bahkan sayang seperti saya suka my little bolu ketan.

Rasanya manis, baunya harum campuran gula merah dan pandan.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar

MEDAN — Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan peredaran narkoba di tempat hiburan malam New Zone, Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Empat tersangka tersebut masing-masing Josef Liopisa alias Asiang (73) selaku admin Human Resources Development (HRD), Anthony Wijaya alias Aan (56) sebagai manajer operasional, Destri Ayu Lestari (39) yang diduga berperan sebagai penyedia narkoba, serta Sherina Husnaini (19) yang diduga menjadi perantara transaksi narkoba di lokasi hiburan malam tersebut.

Baca Juga:

• Polda Aceh Salurkan 46 Hewan Kurban pada Iduladha 1447 H, Didistribusikan ke Warga dan Pesantren

"Didapatkan fakta bahwa peredaran dan jual beli narkoba berlangsung bebas di tempat hiburan malam New Zone dan melibatkan pihak manajemen," kata Eko dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2026.

Menurut Eko, kedua petinggi manajemen tersebut diduga mengetahui sekaligus membiarkan transaksi narkoba berlangsung di lokasi hiburan malam itu.

Bahkan, penyidik menemukan adanya keuntungan yang diperoleh dari penjualan pil ekstasi kepada pengunjung.

Transaksi disebut menggunakan kode tertentu seperti "obat", "obor", dan "O", yang dapat dipesan melalui pelayan atau waiter kepada pengunjung.

"Josef Liopisa alias Asiang melakukan monitoring terhadap razia aparat dan membiarkan adanya peredaran narkoba di lokasi.

Sementara Anthony Wijaya memperbolehkan transaksi tersebut dan memperoleh keuntungan dari setiap penjualan," ujar Eko.

Dari hasil penyidikan sementara, Bareskrim memperkirakan perputaran uang dari bisnis narkoba di tempat hiburan malam tersebut mencapai Rp 65,7 miliar dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Penyidik masih mendalami asal pasokan narkoba serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.

Eko menegaskan Bareskrim Polri akan melakukan penindakan secara menyeluruh terhadap jaringan peredaran narkoba di tempat hiburan malam, termasuk menelusuri keterlibatan seluruh lapisan manajemen.

"Jika operasi biasa hanya menjaring pengunjung, maka Bareskrim berkomitmen menindak seluruh layer manajemen secara vertikal mulai waiter, supervisor, manajer, direktur hingga pemilik tempat hiburan malam," katanya.

Sebelumnya, tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menggerebek New Zone pada Sabtu dini hari, 23 Mei 2026 sekitar pukul 03.25 WIB.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 34 orang yang terdiri atas pemilik, manajemen, karyawan, pengunjung dewasa, hingga anak di bawah umur.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkoba dari lokasi penggerebekan.

Seluruh pihak yang diamankan telah menjalani pemeriksaan urine dan sebagian di antaranya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

"Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba akan terus dilakukan tanpa pandang bulu demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda," ujar Eko.*

(vv/ad)

ACEH BESAR — Warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor lembu dan 8 ekor kambing di Meunasah Darul Aman, Kamis, 28 Mei 2026.

Penyembelihan hewan kurban tersebut melibatkan masyarakat dari sejumlah dusun di Gampong Lam Lumpu, yakni Dusun Lam Lumpu Cot, Lam Lumpu Lhok, Dusun Bosnila, Dusun Lam Mee, dan Dusun Banda.

Baca Juga:

• 1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, MUI: Tidak Ada Masalah Secara Syar’i

Bendahara panitia kurban, H. Irawan SE, mengatakan enam ekor lembu yang disembelih berasal dari kelompok warga yang secara bersama-sama melaksanakan ibadah kurban tahun ini.

"Enam ekor lembu ini merupakan kurban masyarakat Gampong Lam Lumpu yang terdiri dari beberapa kelompok warga dari sejumlah dusun," ujar Irawan didampingi tokoh masyarakat sekaligus peserta kurban, M. Ilyas.

Selain sapi, panitia juga menyembelih delapan ekor kambing yang berasal dari warga setempat.

Proses penyembelihan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan pendistribusian daging kurban dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB.

Menurut panitia, pembagian daging kurban diprioritaskan kepada masyarakat Gampong Lam Lumpu yang berhak menerima.

Sementara itu, tokoh masyarakat M. Ilyas menyampaikan apresiasi terhadap kekompakan warga dan kerja keras panitia dalam menyukseskan pelaksanaan kurban tahun ini.

"Kita patut bersyukur melihat kebersamaan dan semangat gotong royong warga dalam pelaksanaan kurban. Panitia bekerja dengan ikhlas, mengorbankan waktu dan tenaga demi kelancaran kegiatan ini," katanya.

Ia berharap jumlah warga yang berkurban di tahun-tahun mendatang semakin bertambah seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Insya Allah ke depan semakin banyak warga yang berkurban dan rezeki masyarakat Gampong Lam Lumpu juga semakin bertambah," ujarnya.*

(ad)

Baca Juga:

• Kenapa Umat Islam Dilarang Berpuasa pada Hari Tasyrik 11–13 Zulhijah? Ini Penjelasannya

TAPUT — Anggota DPR RI Maruli Siahaan membantu pemasangan 13 titik lampu penerangan jalan di Dusun 1 Bahalimbalo, Sitio-tio, Desa Lobusiregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Bantuan ini menghadirkan penerangan di wilayah yang selama bertahun-tahun gelap pada malam hari.

Baca Juga:

• 1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, MUI: Tidak Ada Masalah Secara Syar’i

Ia mengatakan kebutuhan dasar seperti penerangan jalan tidak seharusnya menunggu terlalu lama untuk dipenuhi.

"Ini bukan soal dapil atau politik, tetapi soal kepedulian terhadap kampung halaman. Saya lahir di sini, besar di sini, jadi ketika ada kebutuhan mendasar seperti lampu jalan, saya merasa harus turun tangan," kata Maruli saat meninjau lokasi pemasangan, Rabu (27/5/2026).

Selama ini, warga mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan pemasangan lampu jalan kepada pemerintah daerah.

Namun, permintaan tersebut belum terealisasi hingga bertahun-tahun.

Kondisi jalan yang gelap disebut warga kerap menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi anak-anak dan warga yang beraktivitas pada malam hari.

Selain rawan kecelakaan, minimnya penerangan juga membuat warga merasa tidak aman.

Tokoh masyarakat Dusun 1 Bahalimbalo, Mangasi Sitompul, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.

"Kami bersyukur dan terharu. Sudah lama kami mengusulkan, tapi belum juga terealisasi. Kehadiran lampu jalan ini sangat membantu dan membuat warga lebih aman," ujarnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Rosma br. Simanjuntak, yang menyebut penerangan jalan sangat berdampak pada aktivitas masyarakat malam hari.

"Sekarang sudah lebih aman. Anak-anak tidak takut lagi, dan warga bisa beraktivitas tanpa khawatir," katanya.

Warga berharap pembangunan fasilitas dasar seperti penerangan jalan dapat menjadi perhatian pemerintah ke depan, terutama di wilayah pedesaan yang masih minim infrastruktur.*

(ad)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa penggunaan APBN melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) untuk pembelian hewan kurban memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan secara fikih, selama ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

Baca Juga:

• Catatan di Balik Menguatnya Peran Negara

Ia menjelaskan, dalam perspektif fikih, pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan historis, di mana negara berperan sebagai pengelola kemaslahatan publik melalui mekanisme Baitul Mal, yang dalam konteks modern direpresentasikan oleh APBN.

Menurutnya, kurban yang dilakukan melalui anggaran negara pada dasarnya merupakan bentuk ibadah sosial yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Sehingga kurban dari negara untuk kepentingan masyarakat. Dan itu tidak ada soal secara syar'i," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menyebut Presiden Prabowo membeli sebanyak 1.098 ekor sapi yang akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia pada Iduladha 2026.

Total anggaran yang digunakan disebut mencapai sekitar Rp100 miliar dan bersumber dari APBN melalui program Bantuan Kemasyarakatan Presiden.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan sapi-sapi tersebut dibeli dari peternak lokal dengan variasi harga sesuai bobot dan wilayah, serta telah memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam.

Namun, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui detail penggunaan APBN dalam program tersebut dan meminta konfirmasi kepada pihak Sekretariat Negara.

Sementara itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa program tersebut sah secara hukum karena masuk dalam skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memiliki dasar anggaran resmi dalam APBN dan bukan merupakan dana pribadi presiden.

Pemerintah menyebut distribusi sapi kurban tersebut telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sebagai bagian dari program sosial negara pada momentum Iduladha.*

(tm/ad)