Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan seluruh rangkaian penyidikan, termasuk tindakan penggeledahan, telah dilaksanakan secara profesional dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

• Laporan Gratifikasi Raja Juli Ditutup, KPK Tetap Telusuri Dugaan Aliran Dana

Budi menjelaskan, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Seluruh tindakan tersebut, kata dia, dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Meski demikian, KPK tetap menghormati langkah hukum yang ditempuh Asrul Azis melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Budi, lembaganya siap menghadapi proses persidangan dengan menyampaikan seluruh argumentasi hukum beserta alat bukti yang menjadi dasar tindakan penyidik.

"KPK optimistis proses penyidikan yang telah dilakukan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Terlebih, penyidikannya juga sudah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke tahap penuntutan," katanya.

Diketahui, gugatan praperadilan tersebut bukan kali pertama diajukan Asrul Azis Taba. Sebelumnya, ia juga menggugat penetapan status tersangkanya oleh KPK.

Namun, permohonan tersebut ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan putusan itu, status tersangka Asrul Azis dalam perkara dugaan korupsi kuota haji dinyatakan sah menurut hukum.

KPK menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan serta menghormati kewenangan majelis hakim dalam menguji legalitas tindakan penyidik melalui sidang praperadilan.* (in/dh)

Meski Prancis harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 4-6, penampilan Mbappe tetap menjadi sorotan. Dua gol yang dicetak membuat koleksi golnya di ajang Piala Dunia mencapai 22 gol, melewati torehan Lionel Messi yang sebelumnya mengoleksi 21 gol.

Baca Juga:

• Pesta 10 Gol! Inggris Bungkam Prancis untuk Rebut Posisi Ketiga Piala Dunia 2026

Selain memecahkan rekor gol sepanjang sejarah, Mbappe juga tampil luar biasa sepanjang Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 10 gol, sekaligus menjadi kandidat terkuat peraih Sepatu Emas turnamen.

Pemain berusia 27 tahun itu telah tampil dalam tiga edisi Piala Dunia, yakni 2018, 2022, dan 2026. Selama periode tersebut, Mbappe sukses mempersembahkan satu gelar juara dunia bagi Prancis serta dua kali membawa Les Bleus tampil di partai final.

Sejak dipercaya menjadi kapten Timnas Prancis pada 2023, peran Mbappe di skuad Les Bleus semakin sentral. Ketajamannya di lini depan juga mengantarkannya melampaui rekor Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Timnas Prancis.

Meski demikian, persaingan rekor belum sepenuhnya berakhir. Lionel Messi masih memiliki peluang menambah koleksi golnya saat membela Argentina menghadapi Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026.

Namun dari sisi usia, Mbappe memiliki keuntungan besar. Dengan usia yang masih 27 tahun, striker Prancis itu berpeluang tampil di beberapa edisi Piala Dunia berikutnya sehingga berpotensi terus mempertajam rekor gol yang kini telah ia genggam.* (in/dh)

Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, mengatakan proses hukum yang dijalankan aparat penegak hukum harus dilihat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan dari opini yang berkembang di ruang publik.

Baca Juga:

• Temuan Emas hingga Valas Disorot, Eks Kepala PPATK Nilai Dugaan TPPU Febrie Adriansyah Menguat

Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Karena itu, aparat penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap siapa pun selama memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Pitra menegaskan tidak ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan penyidik meminta izin Presiden sebelum melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, ataupun menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Ia menjelaskan, mekanisme penggeledahan dan penyitaan tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk memperoleh izin pengadilan apabila dipersyaratkan. Namun, hal tersebut berbeda dengan anggapan bahwa penyidikan harus mendapat persetujuan kepala negara.

Menurut Pitra, mengaitkan proses penyidikan dengan Presiden justru dapat menimbulkan persepsi yang keliru seolah-olah kepala negara ikut campur dalam proses penegakan hukum.

"Perdebatan seharusnya difokuskan pada alat bukti, prosedur hukum, dan fakta persidangan, bukan pada opini-opini yang mengarah kepada politisasi proses hukum," ujarnya.

Petisi Ahli juga mengingatkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip konstitusional yang harus dijaga. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan istimewa ataupun hambatan politik terhadap proses hukum selama aparat bekerja sesuai koridor hukum.

Pitra mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal proses penegakan hukum secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi yang dapat mengaburkan substansi perkara.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie Adriansyah dari Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selain Febrie, penyidik juga menetapkan pihak swasta Don Ritto sebagai tersangka.

Dalam pengembangan perkara tersebut, Kejaksaan Agung telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan korupsi dan TPPU.

Sebelumnya, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Dari lokasi tersebut, aparat menyita 74 kilogram emas, uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura dengan total nilai barang bukti yang diperkirakan mencapai Rp476 miliar.* (in/dh)

Inggris tampil agresif sejak menit awal dan langsung membuka keunggulan ketika laga baru berjalan tiga menit. Declan Rice sukses merebut bola dari penguasaan pemain Prancis sebelum melepaskan tembakan keras yang gagal diantisipasi Mike Maignan.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Yakin Messi Cs Juara, Argentina Hadapi Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan telak 4-0 untuk Inggris.

Memasuki babak kedua, Prancis mencoba bangkit dengan memasukkan Ousmane Dembele dan Bradley Barcola. Perubahan itu langsung membuahkan hasil ketika Kylian Mbappe memperkecil ketertinggalan pada menit ke-48.

Delapan menit berselang, Bradley Barcola kembali membobol gawang Dean Henderson setelah menerima umpan matang Mbappe. Penyerang Real Madrid tersebut kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-66 lewat kerja sama apik bersama Michael Olise sehingga skor berubah menjadi 4-3.

Saat Prancis terus menekan demi menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapat hadiah penalti pada menit ke-87 setelah Djed Spence dilanggar di kotak terlarang.

Bukayo Saka yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna dan mencatatkan hattrick sekaligus membawa Inggris unggul 5-3.

Prancis sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ousmane Dembele pada masa injury time. Namun, Inggris memastikan kemenangan lewat gol Jude Bellingham pada menit ke-90+8 setelah memanfaatkan serangan balik cepat.

Skor 6-4 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan tersebut memastikan Inggris untuk pertama kalinya berhasil memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga setelah sebelumnya gagal pada edisi 1990 dan 2018.

Di sisi lain, meski gagal membawa Prancis meraih posisi ketiga, Kylian Mbappe tetap tampil impresif dengan dua gol yang membuatnya semakin berpeluang meraih penghargaan Golden Boot Piala Dunia 2026. Sementara Michael Olise mencatat sejarah sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia setelah mengoleksi tujuh assist sepanjang turnamen.* (an/dh)

Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan kapal dan alat tangkap bagi nelayan, pembangunan pemecah ombak, perbaikan jalan provinsi, hingga bantuan pembangunan rumah ibadah. Sejumlah usulan tersebut langsung mendapat respons dari Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Bobby Pastikan Jalan Pantai Barat Nias Mulai Dibangun Agustus, Warga Lega

"Untuk kapal nanti setelah bulan delapan. Selain dari Pemprov, saya juga siap menambah bantuan kapal lewat uang pribadi, termasuk penambahan alat tangkap. Kalau pemecah ombak ini proyek kementerian, tapi kami akan dorong ke kementerian dan berkolaborasi dengan mereka," kata Bobby.

Selain sektor perikanan, masyarakat juga mengusulkan bantuan pembangunan Masjid Agung Al-Uswah serta percepatan perbaikan ruas jalan provinsi Lolowau–Sirombu dan Sirombu–Gunungsitoli.

Menanggapi hal tersebut, Bobby menjelaskan pembangunan jalan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ia juga meminta pengurus masjid memperbaiki proposal bantuan agar dapat diproses sesuai ketentuan.

"Masjid kami tidak bisa memberikan Rp100 juta, bisanya Rp250 juta, jadi tolong bapak perbaiki proposalnya. Untuk jalan kami baru bisa memperbaikinya 5 kilometer. Setelah kami tinjau tadi ada sekitar 17 kilometer yang rusak, kami akan perbaiki bertahap," ujarnya.

Agar setiap aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti, Bobby turut menghadirkan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut dalam dialog tersebut. Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta OPD terkait lainnya.

Menurut Bobby, kehadiran para kepala OPD bertujuan agar masyarakat bisa langsung memperoleh penjelasan teknis mengenai tindak lanjut setiap usulan yang disampaikan.

"Nanti tuntutannya secara teknis langsung ke kadisnya saja, jadi bisa lebih jelas bagaimana teknisnya," ucap Bobby.

Program SADA mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga Sirombu, Ahmad Rafi Zebua, mengaku bersyukur karena untuk pertama kalinya dapat berdialog langsung dengan gubernur dan menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, forum tersebut memberikan harapan karena setiap aspirasi langsung mendapat respons dan solusi, meski pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

"Baru kali ini kami bisa berdiskusi langsung dengan gubernur dan langsung ada solusinya, tidak sebatas berbicara saja. Kami sangat bersyukur masalah kami ada jalan keluarnya walau tidak semua bisa terlaksana dalam waktu dekat. Mudah-mudahan implementasinya cepat," kata Ahmad.* (dh)

Peninjauan dilakukan dalam rangkaian agenda berkantor di Kepulauan Nias, Sabtu (18/7/2026). Bobby bersama rombongan menyusuri ruas jalan mulai dari Desa Silimbowo Siwalawa, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, hingga Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, guna memastikan kesiapan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gerak Cepat, Pasien Tumor Ganas 11 Tahun di Nias Akan Dioperasi di Medan

"Untuk tahap pertama ini, kita kerjakan pembangunan jalan dari sini (Kecamatan Lolowau) sampai ke Nias Barat," ujar Bobby kepada warga.

Selain meninjau kondisi jalan, Bobby juga mengecek Jembatan Lahomi yang mengalami kerusakan pada sebagian struktur. Saat ini, akses sementara di lokasi tersebut masih menggunakan batang kelapa sebagai penyangga.

Menurut Bobby, pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus mengingat panjangnya ruas yang harus diperbaiki. Pada tahap awal, proyek akan dimulai bulan depan dengan penanganan sepanjang 2,3 kilometer.

"Kita kerjakan bertahap ya bapak/ibu, nggak bisa sekaligus. Untuk tahun ini kita mulai bulan depan (Agustus 2026)," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menerima aspirasi masyarakat terkait kerusakan jaringan irigasi yang mengairi sekitar 500 hektare lahan persawahan. Ia menjelaskan, berdasarkan kewenangan, jaringan irigasi dengan cakupan di bawah 1.000 hektare menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap memberikan dukungan apabila dibutuhkan.

"Sebenarnya kalau arealnya 1.000 sampai 3.000 hektare, itu baru urusan provinsi. Sedangkan di bawah itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Namun kalau memang diperlukan, kita bisa bantu sebagian," ujar Bobby.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung proses pembangunan agar berjalan lancar. Menurutnya, partisipasi warga sangat dibutuhkan, terutama dalam pekerjaan yang berkaitan dengan drainase dan fasilitas umum di sekitar permukiman.

Sementara itu, warga Kecamatan Lolowau, Lestari Buulolo, mengaku bersyukur pembangunan jalan yang telah lama dinantikan akhirnya segera direalisasikan. Menurutnya, kehadiran langsung Gubernur Bobby Nasution ke lokasi memberikan harapan baru bagi masyarakat.

"Kami terima kasih sekali kepada Pak Gubernur sudah mau membangun jalan ini. Apalagi beliau datang langsung melihat kondisinya. Tentu ini yang kami harapkan," ujar Lestari.

Ia menilai pembangunan jalan tidak hanya akan memperlancar mobilitas warga, tetapi juga membuka peluang pengembangan sektor pariwisata di kawasan pantai barat Pulau Nias yang memiliki potensi alam cukup besar.

Selain meninjau jalan dan jembatan, Bobby Nasution bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat juga menyapa masyarakat di sepanjang jalur yang dilalui. Dalam kunjungan tersebut, ia turut meninjau Puskesmas Lahusa yang baru diresmikan serta mengunjungi salah satu sekolah di Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat.* (dh)

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kapolsek Kuta Raja AKP Samsul Bahri mengatakan, terduga pelaku diduga memanfaatkan kedekatannya dengan korban. MS diketahui pernah beberapa kali menginap di rumah korban sehingga mengetahui kondisi rumah, termasuk lokasi penyimpanan kunci sepeda motor.

Baca Juga:

• Garda Prabowo Cabut Laporan terhadap Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Presiden Maafkan

Peristiwa pencurian terjadi pada Kamis (16/7/2026). Saat itu korban, Tazlin Sastra (47), memarkirkan sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah bernomor polisi BL 5051 TO di halaman rumah dalam keadaan terkunci sebelum beristirahat.

Sekitar pukul 23.00 WIB, korban masih melihat sepeda motornya berada di lokasi parkir. Namun keesokan paginya sekitar pukul 06.30 WIB, istri korban mendapati kendaraan tersebut telah hilang.

Korban kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV). Dari hasil rekaman itu, korban menduga pelaku pencurian merupakan MS dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Raja.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Kuta Raja melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah warung kopi di Gampong Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

"Terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan," kata AKP Samsul Bahri.

Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Saat ini MS masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Kuta Raja guna mendalami kasus tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, MS dipersangkakan melanggar Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus pencurian tersebut.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan diprediksi terjadi di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, serta Kota Langsa. Sementara itu, Aceh Barat diperkirakan diguyur hujan sedang, sedangkan Kota Subulussalam berpotensi mengalami hujan disertai petir.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Medan Berpotensi Basah

Secara umum, suhu udara di Aceh berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 52 hingga 99 persen. Suhu terendah diprakirakan terjadi di wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Aceh Besar, Bireuen, Kota Banda Aceh, dan Kota Langsa.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi diguyur hujan, terutama Aceh Barat dan Kota Subulussalam, diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan genangan, jalan licin, maupun cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sementara warga di daerah yang diprakirakan cerah tetap disarankan memantau perkembangan cuaca terkini agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan nyaman.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, serta Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, dan Gunungsitoli.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini: Jakut dan Jaksel Berpotensi Diguyur Hujan Ringan, Wilayah Lain Cerah

Secara umum, suhu udara di Sumatera Utara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 63 hingga 99 persen. Suhu terendah diprakirakan terjadi di kawasan dataran tinggi seperti Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, dan Samosir, sedangkan suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di sejumlah wilayah, termasuk Medan, Langkat, Deli Serdang, Padang Lawas, dan Labuhanbatu Selatan.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan karena kondisi jalan dapat menjadi licin saat hujan. Sementara itu, warga di daerah yang diprakirakan mengalami udara kabur disarankan menjaga kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, serta terus memantau informasi cuaca terbaru untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca sewaktu-waktu.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cerah diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Utara serta Jakarta Selatan diperkirakan mengalami hujan ringan pada sebagian waktu sepanjang hari.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Bogor dan Depok Diguyur Hujan Ringan, Mayoritas Wilayah Cerah

Masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Selatan diimbau menyiapkan payung atau jas hujan sebagai antisipasi hujan ringan. Sementara warga di wilayah yang diprakirakan cerah tetap disarankan menjaga asupan cairan tubuh karena suhu udara pada siang hari diperkirakan cukup terik. Selain itu, masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca terkini untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Sementara kondisi berawan diprakirakan menyelimuti Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, serta Kota Banjar. Adapun cuaca cerah diperkirakan mendominasi wilayah Sukabumi, Bandung, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, hingga Kota Cimahi.

Baca Juga:

• Cuaca DIY Hari Ini Berawan, Kulon Progo dan Sleman Diprakirakan Cerah Berawan

Masyarakat yang berada di wilayah berpotensi hujan ringan diimbau menyiapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara warga di daerah yang diprakirakan cerah tetap disarankan menjaga kecukupan cairan tubuh karena suhu udara pada siang hari berpotensi terasa cukup panas. Selain itu, masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cerah berawan diprediksi terjadi di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. Sementara itu, cuaca berawan diperkirakan menyelimuti Kabupaten Bantul, Gunungkidul, hingga Kota Yogyakarta sepanjang hari.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini Didominasi Hujan Ringan, Denpasar hingga Buleleng Berpotensi Cerah

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengingat suhu udara pada siang hari diperkirakan cukup hangat. Selain itu, warga juga disarankan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi cuaca di wilayah DIY.* (dh)

Wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Karangasem. Sementara itu, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Kabupaten Klungkung, Buleleng, serta Kota Denpasar.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Sabtu 18 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah Berawan

Masyarakat yang beraktivitas di wilayah berpotensi hujan ringan diimbau tetap membawa payung atau jas hujan untuk mengantisipasi perubahan cuaca. Sementara warga maupun wisatawan yang berencana beraktivitas di luar ruangan juga disarankan terus memantau informasi cuaca terkini agar perjalanan tetap aman dan nyaman.* (dh)

Dari total penggunaan Tambahan TKD di Aceh sebesar Rp1,652 triliun, sekitar Rp972,92 miliar atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Sisanya digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, serta kebutuhan pemerintahan lainnya.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Yakin Messi Cs Juara, Argentina Hadapi Spanyol di Final Piala Dunia 2026

"TKD Rp824 miliar semuanya sedang berjalan. Dibagi ke 15 SKPA untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Ada rehab rekon, sampai dengan bantuan pendidikan anak-anak terdampak bencana," ujar M. Nasir di Banda Aceh, Minggu (12/7/2026).

Selain infrastruktur, Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp194,93 miliar untuk sektor pendidikan, Rp60,43 miliar bagi pertanian, Rp39,31 miliar untuk layanan kesehatan, serta Rp361,62 miliar untuk urusan pemerintahan lainnya.

Dari keseluruhan alokasi tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh menerima Rp824,82 miliar yang didistribusikan kepada 15 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Dana itu digunakan untuk berbagai program penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan infrastruktur, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak terdampak.

Pemanfaatan Tambahan TKD tersebut telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2026. Hingga saat ini, sebanyak 11 kabupaten/kota juga telah menetapkan peraturan kepala daerah terkait pergeseran APBD untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan.

Kebijakan penggunaan Tambahan TKD mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain dana TKD, proses pemulihan juga diperkuat melalui skema hibah antardaerah. Pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat berkomitmen memberikan bantuan keuangan sebesar Rp289 miliar kepada daerah terdampak di Aceh. Hingga pertengahan Juni 2026, sekitar Rp239 miliar telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah penerima.

Pemerintah pusat juga mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp515 miliar untuk membersihkan dan memulihkan lebih dari 40 ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat bencana.

Menurut M. Nasir, total lahan pertanian yang terdampak bencana di Aceh mencapai sekitar 57 ribu hektare. Penanganan lahan dengan kategori kerusakan ringan dan sedang ditargetkan rampung pada 2026, sedangkan sekitar 16 ribu hektare lahan yang mengalami kerusakan berat dijadwalkan dipulihkan pada 2027.

Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemulihan sektor pertanian, serta penguatan layanan dasar, Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi pascabencana dapat mendorong kebangkitan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.* (dh)

Menurut Yahya, DPR pada prinsipnya mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi dan penataan anggaran Program MBG. Namun, pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga harus mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul di lingkungan sekolah.

Baca Juga:

• Kecelakaan Maut Sibolangit Tewaskan 4 Orang, DPR Siapkan Sanksi Tegas Truk ODOL

Politikus Partai Golkar itu menilai kebijakan tersebut lebih realistis diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Sementara di sekolah negeri, komposisi siswa yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dinilai membuat kebijakan tersebut berpotensi memunculkan kecemburuan sosial.

"Kebijakan tersebut hanya bisa diterapkan di sekolah swasta yang siswanya berasal dari golongan mampu. Sedangkan di sekolah-sekolah negeri, siswanya bercampur antara yang miskin dan kaya sehingga sulit untuk diterapkan," ujarnya.

Yahya meminta BGN melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut peserta didik harus memperhatikan aspek psikologis agar tidak menimbulkan stigma atau perbedaan perlakuan di lingkungan sekolah.

"Saya minta BGN melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif jika ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri," katanya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengungkapkan bahwa wacana pembatasan penerima Program MBG bagi anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 8 hingga 10 masih dalam tahap kajian.

Menurut Trenggono, salah satu aspek yang sedang dievaluasi adalah mekanisme pendataan sekolah dan penerima manfaat. Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai penerapan kebijakan tersebut.

"Ya, itu masih kita kaji lagi. Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi," ujar Trenggono usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Ia menegaskan hasil kajian akan diumumkan setelah proses evaluasi selesai dilakukan.

"Nanti semua ini masih kita adakan pengkajian dulu. Kalau sudah selesai baru akan disampaikan," pungkasnya.* (oz/dh)

Menurut Yunus, salah satu indikator utama dalam analisis dugaan TPPU adalah adanya ketidaksesuaian antara nilai kekayaan yang dimiliki dengan profil ekonomi seseorang.

Baca Juga:

• Jejak Persahabatan Febrie Adriansyah dan Don Ritto Berakhir di Pusaran Kasus Asabri

Selain itu, Yunus juga menyoroti dugaan penyimpanan hasil tindak pidana dalam bentuk aset tanpa identitas kepemilikan yang jelas (anonymous asset). Menurutnya, pola tersebut kerap ditemukan dalam praktik pencucian uang.

"Keberadaan aset tanpa nama merupakan salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang," ujarnya.

Ia menambahkan, aparat penegak hukum juga perlu mendalami kemungkinan adanya aset yang disamarkan menggunakan nama pihak lain atau yayasan, tetapi tetap dikendalikan oleh pemilik sebenarnya (beneficial owner).

Yunus juga menilai pelaporan kekayaan menjadi aspek penting dalam perkara tersebut. Apabila aset yang ditemukan merupakan milik pribadi, seharusnya seluruh kekayaan itu telah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

"Kalau memang aset itu milik pribadi, mengapa tidak dilaporkan dalam LHKPN maupun SPT Pajak," katanya.

Temuan penyidik berupa valuta asing dalam jumlah besar juga dinilai layak menjadi perhatian. Menurut Yunus, penggunaan mata uang asing dalam konteks tertentu dapat menjadi salah satu indikator yang perlu didalami dalam penyidikan dugaan TPPU.

Tak hanya itu, lokasi penyimpanan aset juga dinilai tidak lazim. Yunus menyoroti keberadaan brankas yang disembunyikan di balik tembok sebagai salah satu petunjuk yang patut didalami oleh penyidik.

"Disimpan di tempat yang tidak wajar atau tidak lazim, yakni di dalam brankas yang tersembunyi di balik tembok," ujarnya.

Febrie Adriansyah Berstatus Tersangka

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan kasus ASABRI.

Polri menyatakan penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup dan telah melalui mekanisme gelar perkara.

Selama proses penyidikan, aparat telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk gerai penukaran uang (money changer), Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta kediaman Febrie di Sentul, Kabupaten Bogor.

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti, di antaranya 74 kilogram emas batangan, uang tunai, serta valuta asing senilai miliaran rupiah yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, penanganan perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Kejagung juga membentuk tim khusus beranggotakan sembilan jaksa untuk menangani perkara tersebut. Mayoritas anggota tim merupakan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejaksaan Agung memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sembari terus mendalami seluruh alat bukti yang telah diperoleh penyidik.* (d/dh)

DI tengah optimisme yang terus disampaikan pemerintah mengenai prospek ekonomi nasional, Indonesia sesungguhnya menghadapi tantangan yang jauh lebih mendasar dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan. Persoalan utama terletak pada kualitas tata kelola pemerintahan, konsistensi kebijakan, transparansi pengelolaan anggaran, serta kemampuan negara membangun kembali kepercayaan publik melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Bawomataluo hingga Tetegewo Bikin Dubes Prancis Kagum, Nias Dibidik Jadi Destinasi Budaya Dunia

Dalam konteks Indonesia hari ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tekanan terhadap fiskal negara, kebutuhan pembiayaan berbagai program strategis, hingga upaya menjaga daya beli masyarakat membutuhkan kebijakan yang tidak hanya ambisius, tetapi juga transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Optimisme memang penting dalam membangun kepercayaan pasar maupun masyarakat. Namun optimisme tidak boleh berhenti sebagai narasi politik. Ia harus diterjemahkan menjadi hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak cukup diukur dari meningkatnya angka investasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), maupun stabilitas indikator makroekonomi. Ukuran sesungguhnya terletak pada apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok tetap terkendali, pelayanan publik semakin baik, serta tingkat kesejahteraan meningkat secara merata.

Apabila narasi keberhasilan yang dibangun pemerintah tidak berjalan seiring dengan realitas yang dialami masyarakat, maka jarak antara negara dan rakyat akan semakin melebar. Dalam situasi seperti itu, kepercayaan publik menjadi modal yang paling rentan terkikis.

Karena itu, setiap program nasional semestinya dievaluasi secara berkala melalui mekanisme yang terbuka. Audit independen, pengawasan publik, serta pengukuran manfaat yang objektif harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan modern. Penggunaan anggaran negara harus mampu dipastikan benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

Demokrasi yang sehat juga membutuhkan ruang kritik yang dijaga, bukan dihindari. Kritik yang dibangun di atas data, argumentasi, dan kepentingan publik bukanlah ancaman bagi pemerintah. Justru sebaliknya, kritik merupakan instrumen koreksi agar kebijakan semakin tepat sasaran serta mencegah lahirnya keputusan yang keliru.

Indonesia tidak membutuhkan budaya politik yang hanya mengedepankan pembenaran terhadap setiap kebijakan. Yang dibutuhkan adalah keberanian seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengevaluasi diri demi kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

Bukan Soal Siapa, Tetapi Bagaimana Memimpin

Pertanyaan mengenai siapa sosok yang mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai persoalan sebenarnya tidak sesederhana mencari figur tertentu.

Perubahan tidak lahir dari popularitas seseorang, melainkan dari kepemimpinan yang menjadikan integritas sebagai fondasi utama. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi, keberanian moral, komitmen terhadap supremasi hukum, transparansi, birokrasi yang profesional, pemberantasan korupsi, serta kesediaan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Selama prinsip-prinsip tersebut belum menjadi budaya dalam penyelenggaraan negara, Indonesia akan terus menghadapi tantangan yang sama, siapa pun yang berada di kursi kekuasaan.

Harapan tentu masih terbuka. Indonesia memiliki sumber daya yang besar, bonus demografi yang menjanjikan, serta potensi ekonomi yang kuat. Namun seluruh potensi tersebut hanya akan menghasilkan kemajuan apabila dikelola melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa bukan ditentukan oleh seberapa indah janji yang disampaikan para pemimpinnya, melainkan oleh keberanian menghadapi kenyataan, kesediaan memperbaiki kekurangan, serta konsistensi menjaga kebenaran sebagai dasar setiap kebijakan publik.

"Bangsa yang besar tidak dibangun oleh janji yang indah, melainkan oleh keberanian menghadapi kenyataan dan kesetiaan pada kebenaran.* (dh)

*)Penulis adalahopini yang merefleksikan pandangan pribadi Samuel F. Silaen. Seluruh analisis, penilaian, kritik, dan proyeksi yang disampaikan adalah tanggung jawab penulis. Pemerintah maupun pihak-pihak terkait dapat memiliki data, argumentasi, dan pandangan yang berbeda terhadap isu-isu yang dibahas.

Insiden itu terjadi di Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kamis (16/7/2026). Korban berinisial SJ, siswi kelas IX MTs Miftahul Ulum, meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam bak penampung air saat mendampingi peserta didik baru dalam rangkaian kegiatan MPLS.

Baca Juga:

• Kecelakaan Maut Sibolangit Tewaskan 4 Orang, DPR Siapkan Sanksi Tegas Truk ODOL

"Setelah acara MPLS selesai dan kegiatan tadabur alam berakhir, para pelajar beristirahat. Saat itulah terjadi peristiwa tersebut," ujar Susilo, Jumat (17/7/2026).

Berdasarkan keterangan kepolisian, korban datang bersama sejumlah siswa kelas IX untuk membantu pelaksanaan MPLS. Saat kejadian, delapan siswi berada di sekitar bak penampung air. Tujuh orang berhasil diselamatkan, sementara SJ tidak dapat tertolong.

Petugas kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki penyebab insiden. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Peristiwa tersebut mendapat perhatian dari Praktisi Lingkungan Sekolah Sungai Cimanuk (SSC), Mulyono Kadapi. Ia menilai setiap kegiatan di alam terbuka harus diawali dengan perencanaan yang matang serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan.

Menurut Mulyono, berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi di lokasi, korban bukan sedang berenang, melainkan terpeleset di area yang licin hingga terjatuh ke dalam bak penampung air. Beberapa rekannya yang berusaha memberikan pertolongan bahkan ikut tercebur.

"Ini merupakan musibah yang tidak diinginkan siapa pun. Namun setiap kegiatan di alam terbuka harus diawali dengan standar operasional prosedur yang jelas dan diterapkan secara disiplin. Lokasi yang licin, ruang gerak yang sempit, serta berada di dekat aliran sungai merupakan kombinasi risiko yang harus diantisipasi sejak awal," kata Mulyono.

Ia menjelaskan, area di sekitar bak penampung air memiliki jalur pijakan yang sempit dengan permukaan licin. Selain itu, keberadaan batu-batu besar di dasar bak dan kedalaman air yang diperkirakan melebihi dua meter membuat lokasi tersebut memiliki tingkat risiko tinggi apabila tidak diawasi secara ketat.

Mulyono berharap kejadian ini menjadi evaluasi bagi seluruh satuan pendidikan agar lebih cermat dalam menentukan lokasi kegiatan luar ruang, melakukan pemetaan risiko, menyediakan pengawasan yang memadai, serta memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan sebelum kegiatan dimulai.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga diberikan kekuatan. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar setiap kegiatan pendidikan di alam terbuka selalu mengutamakan keselamatan peserta didik," pungkasnya.* (dh)

Berdasarkan data Refinitiv, rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (17/7/2026) menguat 0,53 persen ke level Rp17.885 per dolar AS. Secara mingguan (point-to-point), rupiah juga mencatat kenaikan sebesar 0,89 persen, menjadi mata uang dengan performa terbaik di Asia selama sepekan.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp17.921 per Dolar AS, Sentimen Global dan Data BI Jadi Penopang

Penguatan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari dalam negeri, meningkatnya optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia menjadi salah satu penopang utama pergerakan mata uang Garuda.

Pemerintah mencatat realisasi investasi sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut telah memenuhi sekitar 49,5 persen dari target investasi nasional tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia tetap terjaga meski kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian.

"Realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen," ujar Rosan dalam konferensi pers, Kamis (16/7/2026).

Sementara dari faktor eksternal, dolar AS mengalami pelemahan setelah pelaku pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) semakin kecil.

Indeks dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia, turun ke level 100,755. Pelemahan tersebut memberi ruang bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, untuk bergerak menguat.

Sentimen itu dipicu oleh data inflasi Amerika Serikat pada Juni yang tercatat lebih rendah dari ekspektasi pasar. Kondisi tersebut membuat peluang The Fed kembali menaikkan suku bunga dalam waktu dekat semakin menurun.

Data CME FedWatch Tool menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada Juli turun menjadi 11 persen, dari sebelumnya 25 persen. Sementara ekspektasi kenaikan suku bunga hingga akhir tahun juga turun menjadi sekitar 26 basis poin dari sebelumnya 44 basis poin.

Meski demikian, pejabat The Fed masih membuka peluang pengetatan kebijakan moneter apabila tekanan inflasi kembali meningkat dalam beberapa bulan mendatang.

Di sisi lain, pasar global masih mencermati meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi memicu volatilitas di pasar keuangan internasional.

Meski dibayangi sejumlah risiko global, kombinasi kuatnya fundamental ekonomi domestik, tingginya realisasi investasi, serta meredanya tekanan dolar AS dinilai menjadi modal positif bagi rupiah untuk melanjutkan tren penguatan dalam jangka pendek.* (dh)

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan laporan gratifikasi Raja Juli tidak dapat diproses lebih lanjut karena mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Didesak Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Mebel Rp48,4 Miliar, Publik Soroti Lambannya Penanganan

Menurut Aminudin, regulasi terbaru mengatur sejumlah kondisi yang membuat laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti, di antaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi, objek gratifikasi tidak sesuai ketentuan, telah masuk proses penegakan hukum, atau memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Meski proses administrasi telah dinyatakan selesai, KPK menegaskan penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi tetap menjadi fokus penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik masih mendalami dugaan aliran dana yang disebut-sebut berkaitan dengan Menteri Kehutanan sebagaimana konstruksi perkara yang sedang diusut.

"Di pencegahan terkait laporan gratifikasi Pak Menteri sudah case closed. Sedangkan di penindakan masih akan terus didalami keterkaitannya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/7/2026).

Budi menjelaskan, penyidik akan mengklarifikasi seluruh rangkaian dugaan peristiwa, mulai dari asal-usul dana, pihak yang memberikan, tujuan pemberian, hingga motif di balik dugaan penyerahan uang tersebut.

Berdasarkan konstruksi perkara sementara, penyidik menduga Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah uang dari berbagai pihak sebelum dana itu diduga diserahkan kepada Menteri Kehutanan. Dugaan tersebut masih terus didalami melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Zulkarnain, serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.

Selain dugaan suap terkait jabatan, Suhardiman juga disangkakan menerima keuntungan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Ketiga tersangka saat ini menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK hingga 20 Juli 2026.

KPK menegaskan, meski laporan gratifikasi Raja Juli Antoni telah dinyatakan selesai dari sisi administrasi, proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi tetap berjalan. Penyidik memastikan setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara akan diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.* (dh)