Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, target investasi tersebut merupakan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Baca Juga:

• Indonesia–Austria Perkuat Kolaborasi Riset dan Pendidikan Tinggi, Fokus Energi dan Inovasi Teknologi

Rosan menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir yakni 2014–2024, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia tercatat sekitar Rp 9.100 triliun. Angka tersebut kini menjadi acuan untuk percepatan pencapaian target baru yang jauh lebih tinggi.

"Kalau dibandingkan 10 tahun terakhir, investasinya sekitar Rp 9.100 triliun saja," ujarnya.

Meski target tersebut terbilang ambisius, Rosan menyatakan optimistis Indonesia mampu mencapainya. Menurutnya, minat investor global terhadap Indonesia masih sangat tinggi meskipun kondisi geopolitik dan ekonomi dunia sedang tidak stabil.

"Terlepas dari perang, geopolitik, dan geoekonomi dunia, ternyata minat investasi ke Indonesia masih sangat tinggi," katanya.

Pemerintah menilai arus investasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat hilirisasi industri di dalam negeri.*

(d/dh)

Ibu Ardiansyah, Bardiah, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan bantuan yang diberikan sejak awal proses penanganan kasus anaknya.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Telepon PM Australia Albanese, RI Mulai Ekspor 250 Ribu Ton Urea ke Negeri Kanguru

Ia menuturkan, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa kunjungan, tetapi juga komunikasi intensif dan pendampingan hingga proses pemulangan anaknya dapat berjalan lancar.

"Perhatian dan bantuan beliau sangat berarti. Kami hanya bisa membalas dengan doa," tambahnya.

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya telah mengawal proses pemulangan Ardiansyah melalui koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

"Saya bersyukur Ardiansyah akhirnya dapat kembali ke Tanah Air. Sejak awal kami terus berkoordinasi dengan KBRI untuk mengawal proses administrasi kepulangannya," kata Doli.

Ia menjelaskan seluruh proses administrasi telah diselesaikan, termasuk penyiapan tiket kepulangan sehingga Ardiansyah dapat kembali ke Indonesia tanpa hambatan.

"Alhamdulillah semua sudah selesai, termasuk tiket kepulangan," ujarnya.

Doli juga berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan memastikan prosedur resmi sebelum bekerja ke luar negeri.

"Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan jalur resmi dan melengkapi dokumen sebelum berangkat ke luar negeri," tegasnya.

Kasus Ardiansyah sebelumnya sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian publik sejak akhir Februari 2026.*

(ds/dh)

Penggeledahan dilakukan pada Senin (20/4/2026) di salah satu bank di wilayah Kota Medan. Safe deposit box tersebut diduga milik tersangka berinisial RZ, yang merupakan mantan pejabat di lingkungan DJBC.

Baca Juga:

• KPK Panggil Lagi Staf PBNU Syaiful Bahri, Dalami Kasus Korupsi Kuota Haji

Budi menjelaskan, penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat alat bukti dalam proses penanganan perkara sekaligus mendukung langkah awal asset recovery atau pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi di lingkungan DJBC, termasuk pejabat aktif maupun pihak swasta yang diduga terlibat dalam pengaturan jalur impor barang.

Dalam konstruksi perkara, para pihak diduga melakukan pemufakatan jahat untuk mengatur jalur importasi barang agar tidak melalui prosedur pemeriksaan ketat kepabeanan, sehingga barang dapat masuk ke Indonesia dengan lebih mudah.

Kasus ini terus dikembangkan KPK untuk menelusuri aliran dana serta potensi aset lain yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.*

(k/dh)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo secara langsung meminta percepatan realisasi program tersebut, terutama pada pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar diesel.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Telepon PM Australia Albanese, RI Mulai Ekspor 250 Ribu Ton Urea ke Negeri Kanguru

Dalam rapat yang melibatkan PLN, Kementerian ESDM, Danantara, serta sejumlah perguruan tinggi dan pakar energi, pemerintah menargetkan pengurangan signifikan penggunaan pembangkit diesel dalam waktu dekat.

"Ditargetkan tahun ini 10 gigawatt dari pembangkit diesel bisa dikurangi," jelasnya.

Selain pengurangan diesel, pemerintah juga mendorong penambahan kapasitas energi baru melalui PLTS. Berdasarkan hasil kajian lintas lembaga, potensi instalasi PLTS dalam waktu dekat diperkirakan mencapai 17 gigawatt, dengan tambahan sekitar 7 gigawatt dari pengembangan lanjutan.

"Kira-kira 17 Giga bisa dilakukan instalasi PLTS berdasarkan perhitungan bersama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan perguruan tinggi," kata Brian.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan di lapangan akan sepenuhnya diatur oleh PLN sebagai pelaksana utama program, termasuk penentuan lokasi pembangunan PLTS di berbagai wilayah.

"Lokasinya nanti semua dari PLN yang berperan sebagai implementator," pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.*

(mt/dh)

Purbaya menjelaskan, meski harga BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian, hal itu tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi nasional. Pasalnya, BBM subsidi yang digunakan masyarakat kecil serta kebutuhan logistik tetap tidak mengalami perubahan harga.

Baca Juga:

• Mayoritas Publik Puas Kinerja Prabowo, Survei Index Politica Catat Angka 70,77 Persen

Ia menambahkan, kestabilan harga BBM subsidi dinilai mampu menjaga harga barang dan jasa tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Menurutnya, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan fiskal pemerintah agar stimulus tetap tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Purbaya juga menyoroti bahwa selama ini sebagian kelompok masyarakat mampu masih turut menikmati subsidi energi. Ia menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

"Kalau kita hitung, desil 8, 9, 10 itu menikmati cukup besar subsidi. Jadi yang mampu itu ya tidak apa-apa kalau harus bayar sedikit lebih mahal," ujarnya.

Ia menegaskan, kelompok masyarakat yang tergolong mampu tidak seharusnya lagi mendapatkan porsi besar dari subsidi energi, karena sudah memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli BBM nonsubsidi.

"Karena mereka memang mampu," tutupnya.*

(d/dh)

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan isu yang berkembang saat ini masih sebatas kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga, bukan pada ketersediaan bahan baku plastik itu sendiri.

Baca Juga:

• Zulhas Dorong UMKM Masuk Pasokan Makanan Haji RI, Produk RTE Mulai Diekspor ke Arab Saudi

Menurutnya, hasil pertemuan dengan pelaku industri menunjukkan bahwa pasokan bahan baku plastik masih dalam kondisi aman. Namun, dinamika harga global tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi.

Di sisi lain, Kemenperin mulai mendorong penggunaan kemasan non-plastik seperti kertas atau paperboard. Jenis kemasan ini dinilai sudah cukup kompetitif dan saat ini menyumbang sekitar 28 persen dari total kebutuhan kemasan industri makanan dan minuman.

Putu menjelaskan, kemasan kertas sudah banyak digunakan untuk produk seperti susu dan minuman, serta terus didorong melalui skema business matching antara produsen dan pengguna industri.

"Nah yang berbasis kertas ini masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Hari ini kita juga melakukan workshop untuk mengajak industri menggunakan kemasan ini karena cukup kompetitif," ujarnya.

Kemenperin mencatat industri pulp dan kertas nasional memiliki kapasitas besar, dengan 113 perusahaan, produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun, serta nilai ekspor sekitar US$ 8,2 miliar.

Selain kertas, pemerintah juga mendorong penggunaan kemasan kaca yang saat ini masih berada di angka 2–3 persen, dengan potensi peningkatan hingga 5–6 persen. Alternatif lain seperti kemasan berbasis bahan hayati juga mulai dikembangkan meski volumenya masih terbatas.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, turut mendorong pemanfaatan kemasan aseptik yang dinilai lebih efisien dan dapat mengurangi ketergantungan impor.

Ia menyebut sudah ada investasi industri dalam negeri dengan kapasitas mencapai 21 miliar kemasan per tahun, namun tingkat pemanfaatannya baru sekitar 50 persen.

"Masih ada kapasitas yang bisa diisi kalau industri beralih ke kemasan aseptik," ujarnya.

Kemasan aseptik sendiri memungkinkan produk disimpan pada suhu ruang tanpa rantai dingin karena telah melalui proses UHT, sehingga memiliki daya simpan lebih lama dibandingkan kemasan konvensional.*

(d/dh)

Anggota Bapemperda DPRD Deli Serdang, Rakhmadsyah, mengatakan salah satu usulan penting dalam daftar tersebut adalah rencana pemekaran Kecamatan Percut Seituan yang dinilai sudah memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Permendagri.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tepung Tawari Calon Jemaah Haji, Pesan Jaga Kesehatan dan Nama Baik Sumut

Ia menjelaskan, rencana pemekaran Kecamatan Percut Seituan dan Sunggal akan dituangkan dalam Ranperda terpisah. Untuk Percut Seituan, wilayah tersebut dinilai sudah sangat layak dimekarkan karena memiliki 18 desa dan 2 kelurahan serta jumlah penduduk yang cukup besar.

"Pemekaran Kecamatan Percut Seituan wajib masuk Propemperda. Secara syarat sudah memenuhi Permendagri," katanya.

Menurutnya, kondisi wilayah Percut Seituan yang padat penduduk bahkan disebut lebih besar dibandingkan sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal ini juga berdampak pada pelayanan publik, termasuk saat pemilu yang kerap mengalami kepadatan dan proses penghitungan suara yang lebih lama.

"Pemekaran ini penting agar pelayanan masyarakat bisa lebih optimal," tambahnya.

Meski demikian, Rakhmadsyah mengakui bahwa pembahasan pemekaran Kecamatan Percut Seituan telah beberapa kali masuk Propemperda, namun belum terealisasi karena belum ada kesepakatan penuh dari seluruh anggota dewan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya menegaskan bahwa wacana pemekaran wilayah masih menunggu kebijakan moratorium dibuka kembali oleh pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa pemekaran harus mempertimbangkan kesiapan fiskal daerah agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

"Pembentukan daerah baru tanpa kesiapan fiskal dapat menimbulkan persoalan baru," ujarnya.*

(tm/dh)

Dasco menyebut, isu ambang batas 4 persen menjadi salah satu poin penting yang saat ini sedang dikaji ulang sesuai arahan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

• Dana Gereja Aek Nabara Rp 28 M Dipastikan Kembali, Suster Natalia: Umat Akan Bersukacita

Ia menjelaskan, DPR saat ini masih melakukan penjaringan pandangan dari berbagai partai politik sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut. Proses tersebut, kata dia, dilakukan agar revisi UU Pemilu tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Kita lagi minta partai-partai politik melakukan simulasi, baik yang ada di parlemen maupun di non-parlemen. Jadi jangan diburu-buru," ujarnya.

Dasco menambahkan, DPR berupaya mencari formulasi parlemen/" target="_blank">ambang batas parlemen yang lebih seimbang agar tetap menjamin keterwakilan politik tanpa menghambat dinamika demokrasi di Indonesia.*

(oz/dh)

"PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:

• Prabowo Bertemu Luhut di Istana, Bahas Strategi Hadapi Gejolak Ekonomi Global dan Arus Investasi Asing

Seskab Teddy menjelaskan, kebijakan ekspor ini dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dimungkinkan karena kapasitas produksi nasional dinilai masih lebih tinggi dibandingkan kebutuhan domestik.

"Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton," jelasnya.

Pemerintah menegaskan, langkah ekspor tersebut tidak akan mengganggu pasokan pupuk bagi petani di dalam negeri. Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global," tutup Teddy.*

(oz/dh)

Dalam perkara ini, Ibrahim dituntut pidana penjara selama 15 tahun serta denda subsider 190 hari kurungan. Selain itu, ia juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar dengan ancaman tambahan hukuman 7,5 tahun penjara apabila tidak dibayar.

Baca Juga:

• Polda Aceh Rampungkan Dua Berkas Korupsi Beasiswa, Tersangka Dilimpahkan ke Jaksa

Ibrahim menegaskan selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan dirinya menerima aliran dana maupun memiliki konflik kepentingan dalam proyek pengadaan Chromebook. Ia juga mengklaim seluruh masukan yang diberikan bersifat profesional sebagai konsultan teknologi.

"Tidak ada keuntungan pribadi yang saya dapatkan. Semua masukan saya adalah profesional dan berdasarkan keahlian IT," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut namanya justru dicantumkan dalam Surat Keputusan (SK) pengesahan kajian pengadaan Chromebook tanpa sepengetahuannya dan baru diketahui saat proses persidangan.

"Saya merasa ini jelas. Saya dijadikan kambing hitam oleh pejabat pengadaan yang sebenarnya bertanggung jawab," tegasnya.

Sebelumnya, JPU menyatakan Ibrahim Arief terbukti bersalah dalam dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), serta menuntut pidana 15 tahun penjara.*

(in/dh)

Dalam kejuaraan internasional tersebut, para pejudo remaja ini sukses membawa pulang satu medali perak dan satu medali perunggu, serta satu posisi lima besar, di tengah ketatnya persaingan yang diikuti 820 peserta dari 36 klub dan 8 negara.

Baca Juga:

• Unmuha Perluas Jejaring Internasional, Jajaki Kerja Sama dengan Industri dan Kampus di Malaysia

Sementara itu, Ibnaty Lubna Rahmillah, siswi Al Hidayah Islamic School Lippo Cikarang, sukses meraih medali perunggu di kelas -32 kg putri setelah menunjukkan performa konsisten sepanjang pertandingan.

Adapun Nabila Talita Sakhi dari SMPIT Al Imaroh harus puas finis di peringkat lima pada kelas -40 kg putri. Meski belum meraih medali, penampilannya tetap mendapat apresiasi mengingat ketatnya persaingan di level internasional.

Capaian ini menjadi bukti meningkatnya kualitas pembinaan judo di tingkat pelajar Kabupaten Bekasi yang mampu bersaing di kancah internasional.

Namun, di balik prestasi tersebut, para atlet disebut belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun KONI setempat. Seluruh biaya keberangkatan hingga akomodasi selama kejuaraan di Malaysia diketahui ditanggung oleh klub dan orang tua atlet.*

(dh)

Bantuan minyak kayu putih berukuran 100 ml tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pulau Buru, M. TH. Al Affandy, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Komando Pemulihan Bencana Pemerintah Aceh, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga:

• Sinergi Pusat dan Daerah, Menko PMK dan Mendagri Serahkan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Aceh Tamiang

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari Pemkab Buru. Ini adalah bentuk persaudaraan yang melintasi jarak antara Maluku dan Aceh," ujar M. Nasir.

Ia juga menyampaikan pesan dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang mengapresiasi dukungan tersebut sebagai bentuk solidaritas antardaerah dalam masa pemulihan bencana.

Sementara itu, Kalak BPBD Kabupaten Pulau Buru, M. TH. Al Affandy, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus solidaritas masyarakat Pulau Buru terhadap korban bencana di Aceh.

Menurutnya, minyak kayu putih yang dikirim merupakan produk unggulan daerah yang diharapkan dapat membantu mengurangi keluhan kesehatan masyarakat terdampak, terutama akibat kondisi cuaca ekstrem dan lingkungan pascabencana.

"Bantuan ini adalah wujud solidaritas dan kepedulian kami untuk saudara-saudara di Aceh," ujarnya.*

(dh)

Penyerahan bantuan yang berlangsung pada pagi hingga siang hari tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana, khususnya pada sektor rehabilitasi rumah warga yang terdampak.

Baca Juga:

• Gelombang Protes Korban Banjir Langkat Tak Surut, Bupati Akui Masalah Data dan Janji Perjuangkan ke Jakarta

"Kolaborasi ini sangat penting agar bantuan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak," kata Fadlullah.

Ia juga menyebut kehadiran Menko PMK dan Mendagri di lokasi penyerahan bantuan menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

Usai agenda penyerahan bantuan, rombongan juga mengikuti kegiatan makan siang bersama praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahap III di Aceh Tamiang. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan semangat kebersamaan antara pemerintah pusat, daerah, dan calon aparatur negara.

Fadlullah menambahkan, Pemerintah Aceh terus mendukung langkah percepatan pemulihan pascabencana serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh program penanganan dapat berjalan optimal.

Kunjungan kerja Menko PMK dan Mendagri di Aceh Tamiang ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi pusat dan daerah, baik dalam penanganan bencana maupun peningkatan kapasitas pemerintahan di daerah.*

(dh)

Acara tersebut dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Wakil Bupati Rianto, unsur Forkopimda, Ketua DPRD, Ketua MUI, jajaran OPD, Ketua TP PKK beserta Staf Ahli, pengurus IPHI, serta ratusan calon jemaah haji dan para ketua rombongan.

Baca Juga:

• Asahan Perkuat Program IVA Test untuk Deteksi Dini Kanker Serviks, Siap Hadapi Penilaian Tingkat Provinsi Sumut

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin dalam arahannya menegaskan bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan menyeluruh, baik fisik, mental, maupun keikhlasan.

"Jaga kesehatan, ikuti manasik dengan sungguh-sungguh, dan luruskan niat hanya karena Allah SWT," kata Bupati.

Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin dan kebersamaan selama pelaksanaan ibadah haji, agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar dan tertib.

Kegiatan kemudian ditutup dengan prosesi adat upah-upah sebagai simbol doa dan harapan agar seluruh jemaah haji asal Asahan diberikan keselamatan, kelancaran dalam beribadah, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur dan mabrurah.*

(dh)

Kegiatan pembinaan tersebut digelar di Aula Kantor Camat Air Joman, Selasa (21/4/2026), sekaligus menjadi upaya meningkatkan kualitas layanan deteksi dini kanker serviks di wilayah setempat.

Baca Juga:

• Kopdes Merah Putih Diproyeksi Tambah Pendapatan Desa hingga Rp1,4 Miliar per Tahun

Dalam kesempatan itu, Kecamatan Air Joman ditetapkan sebagai lokus penilaian IVA Test tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Yusnila menegaskan, pembinaan ini bertujuan memastikan pelaksanaan IVA Test berjalan optimal, terukur, dan sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan. Selain kesiapan menghadapi penilaian, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan perempuan secara berkelanjutan.

"Pembinaan ini tidak hanya untuk persiapan penilaian, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan deteksi dini kanker serviks di masyarakat," ujarnya.

Ia juga mendorong kader TP PKK di seluruh tingkatan untuk lebih aktif melakukan edukasi kepada masyarakat agar mau memanfaatkan layanan pemeriksaan IVA di puskesmas. Menurutnya, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.

Sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program serta meningkatkan derajat kesehatan perempuan di Kabupaten Asahan.

Sebelumnya, dilakukan peninjauan langsung pelaksanaan IVA Test di UPTD Puskesmas Binjai Serbangan, serta penyerahan bantuan dari OPD sebagai bentuk dukungan terhadap kesiapan daerah.

Dengan adanya pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap dapat meraih hasil optimal dalam penilaian tingkat provinsi sekaligus memperkuat layanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.*

(dh)

Hal itu disampaikan Megawati saat berbicara dalam talkshow bertema Pancasila, Kebangsaan, Keragaman, dan Globalisasi di kegiatan Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia (Pelkat PKLU) di GPIB Paulus, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Bertemu Luhut di Istana, Bahas Strategi Hadapi Gejolak Ekonomi Global dan Arus Investasi Asing

Megawati yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menekankan bahwa Pancasila harus terus disampaikan kepada generasi muda agar tetap hidup dalam praktik berbangsa, bukan hanya menjadi materi hafalan.

Dalam paparannya, Megawati juga menyinggung pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, serta meningkatnya praktik perundungan (bullying) yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama.

Ia turut mengulas konsep Trisakti yang diajarkan Presiden pertama RI Soekarno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, serta relevansinya dalam kondisi saat ini.

Megawati juga menyoroti pengalaman Indonesia pasca-Reformasi 1998 yang pernah mengalami konflik sosial bernuansa SARA di sejumlah daerah seperti Ambon, Poso, dan Sampit. Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran agar tidak terulang kembali.

"Mudah-mudahan tidak terjadi lagi," ujarnya.

Selain itu, Megawati turut menyinggung nilai kearifan lokal seperti Pela Gandong di Maluku sebagai contoh penyelesaian konflik berbasis budaya. Ia juga membahas isu global, termasuk pemanasan global hasil diskusinya dengan Paus Fransiskus dalam sebuah pertemuan di masa lalu.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyoroti perkembangan dunia yang semakin tidak berbatas serta pentingnya menjaga nasionalisme. Ia berpesan agar warga Indonesia yang berada di luar negeri tetap menjaga budaya dan adab ketimuran.

"Seperti burung kembali ke sarang. Sarangmu Indonesia, jangan lupa," ucapnya.

Megawati juga menyinggung perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang menurutnya perlu dicermati secara serius di tengah perubahan global yang cepat.*

(an/dh)

Lonjakan biaya ini dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) di pasar global akibat ketegangan geopolitik di kawasan Asia Barat (Timur Tengah). Harga avtur tercatat naik signifikan dari Rp 13.656 menjadi Rp 23.551 per liter, sehingga memicu kenaikan biaya operasional maskapai pengangkut jemaah haji seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

Baca Juga:

• Prabowo Bertemu Luhut di Istana, Bahas Strategi Hadapi Gejolak Ekonomi Global dan Arus Investasi Asing

Meski demikian, ia belum merinci sumber dana yang akan digunakan untuk menutup kekurangan tersebut. Pemerintah, kata dia, saat ini tengah mengkaji dasar hukum atau "cantolan hukum" agar skema pembiayaan tambahan tersebut memiliki landasan yang jelas.

"Kita sedang membicarakan cantolan hukumnya untuk memastikan kekurangan biaya avtur ini bisa ditutup dengan mekanisme yang tepat," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa tambahan biaya akibat kenaikan harga avtur tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah diminta mencari solusi tanpa menambah beban biaya perjalanan ibadah.

"Apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah," kata Gus Irfan mengutip arahan Presiden.

Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI juga menegaskan sikap serupa. DPR meminta agar pembengkakan biaya Rp 1,77 triliun tersebut ditanggung oleh negara dan tidak membebani calon jemaah.

Sementara itu, pemerintah bersama DPR dan pemangku kepentingan terkait masih terus membahas skema final pembiayaan haji 2026 agar tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengganggu stabilitas fiskal.*

(k/dh)

Momen pertemuan itu turut dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi @sekretariat.kabinet, yang menyebut kondisi ekonomi domestik masih relatif terjaga meski kewaspadaan tetap diperlukan terhadap gejolak global.

Baca Juga:

• IMF dan Bank Dunia Wanti-Wanti Indonesia Soal Subsidi, Purbaya Beri Penjelasan Lengkap

Dalam pembahasan itu, pemerintah menyoroti sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam koridor yang sehat. Salah satu fokus utama adalah respons terhadap dampak konflik global yang berpotensi memengaruhi harga komoditas dan arus perdagangan internasional.

Luhut disebut turut memaparkan beberapa skenario kebijakan ekonomi, termasuk penguatan sistem digitalisasi pemerintahan (govtech) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan penyaluran bantuan sosial.

Selain itu, pemerintah juga tengah menguji coba digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi sebelum diperluas ke 42 kabupaten/kota lainnya, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran program.

Di sisi lain, peluang investasi global juga menjadi perhatian. Pemerintah disebut tengah mengupayakan percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna menarik arus modal, khususnya dari kawasan Timur Tengah, di tengah ketidakpastian ekonomi global.*

(k/dh)

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang mempertemukan Bendahara CU Paroki Aek Nabara, Suster Natalia Situmorang, dengan Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, yang difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga:

• Dirut BNI Pastikan Dana Gereja Aek Nabara Rp28 Miliar Dikembalikan Penuh Besok

"Terima kasih kepada semua pihak, termasuk pemerintah yang sudah memberikan perhatian besar sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik," kata Suster Natalia.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut hingga menghasilkan solusi.

"Terima kasih juga kepada Bapak Dasco yang sudah menerima kami. Ada kabar baik karena umat akan bersukacita menerima hak mereka," ujarnya.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan memastikan proses pengembalian dana akan segera dilakukan dalam waktu dekat, bahkan paling cepat pada 22 April 2026.

"Solusi sudah kami dapatkan dan kami akan segera melakukan pengembalian dana secara penuh sesuai dengan yang disampaikan pihak CU Paroki Aek Nabara," kata Putrama.

Ia menegaskan tidak ada kendala dalam proses pengembalian dana tersebut. Menurutnya, kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi sektor perbankan dan nasabah.

Sebelumnya, pihak gereja menyebut dana deposito sebesar Rp 28 miliar tidak dapat dicairkan sejak akhir 2025. Kecurigaan muncul setelah adanya pergantian pegawai yang menangani transaksi tanpa pemberitahuan resmi.

Pihak bank kemudian mengonfirmasi bahwa pegawai terkait sudah tidak lagi bekerja di institusi tersebut.

Sementara itu, aparat penegak hukum di Polda Sumatera Utara masih melanjutkan proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat dalam penggelapan dana tersebut.*

(k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Refly saat mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta bersama sejumlah perwakilan Troya lainnya, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga:

• Roy Suryo Tegaskan Tak Akan Ajukan Restorative Justice, Sebut RJ Bukan Damai Tapi “Kekalahan”

"Pengembalian berkas perkara P-19 dari penyidik Polda Metro Jaya atas nama tersangka Roy Suryo dan Dokter Tifa telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam KUHAP, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru," kata Refly.

Ia menjelaskan, dalam KUHAP baru terdapat ketentuan batas waktu penanganan berkas yang menurutnya tidak dipatuhi oleh penyidik. Refly menyebut sejak berkas dikirimkan pada Januari 2026, proses pengembalian dan kelengkapan berkas telah melewati batas waktu yang diatur.

"Kami mendapatkan konfirmasi bahwa berkas pertama kali disampaikan pada 13 Januari 2026. Pada 20 Januari sudah P-18, lalu 26 Januari dikembalikan ke penyidik," ujarnya.

Refly juga menilai keterlambatan dalam proses tersebut berdampak pada status hukum perkara yang menurutnya sudah tidak layak dilanjutkan.

"Kalau melampaui batas waktu, seharusnya berakibat batal demi hukum atau null and void," tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan hitungan pihaknya, hingga April 2026 berkas perkara belum juga kembali ke tahap yang semestinya sehingga dinilai telah melampaui batas waktu yang diatur dalam KUHAP.

"Seharusnya kasus ini tidak perlu dilanjutkan lagi," pungkas Refly.*

(oz/dh)