BANDA ACEH – Gubernur Aceh meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menunda penandatanganan Persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tungkulo Wilayah Kerja South Andaman.

Sikap ini muncul setelah adanya perbedaan pandangan dalam pertemuan dengan Mubadala Energy dan SKK Migas terkait skema pengembangan gas.

Baca Juga:

• KUR Mandiri 2026 Tawarkan Pinjaman hingga Rp100 Juta, Ini Tabel Angsuran dan Syaratnya

Pengamat kebijakan publik yang juga akademisi Universitas Syiah Kuala, Nazrul Zaman, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak mengulang pola pengelolaan sumber daya alam seperti masa lalu.

Menurutnya, Aceh memiliki infrastruktur strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Arun Lhokseumawe yang semestinya dioptimalkan melalui skema pengolahan di darat (onshore processing facility).

Ia menilai, pendekatan tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

"Pengolahan di darat akan memberi dampak ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat Aceh dibandingkan skema lepas pantai," ujar Nazrul dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan sumber daya gas tidak mengulang sejarah ketimpangan ekonomi pada era pengelolaan Gas Arun yang dinilai meninggalkan dampak sosial jangka panjang di Aceh.

Menurutnya, aspek sosiologis dan ekologis wilayah juga perlu menjadi pertimbangan utama, bukan semata batas administratif laut.

Sementara itu, sikap Pemerintah Aceh disebut bukan penolakan terhadap investasi, melainkan dorongan agar investasi menghadirkan keadilan ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya.

"Kami tidak menolak investasi, tetapi investasi harus menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Aceh," kata Nazrul.

Di sisi lain, pengembangan Blok Andaman melibatkan kerja sama antara SKK Migas dan perusahaan energi internasional Mubadala Energy, yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan skema pengembangan lapangan.

Pemerintah Aceh menegaskan akan terus mendorong agar setiap keputusan strategis di sektor migas mempertimbangkan dampak ekonomi lokal, termasuk pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada di daerah.*

(ad)

JAKARTA – Bank Mandiri kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp100 juta dengan tenor cicilan maksimal 60 bulan atau lima tahun.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Penanaman Mangrove dan Tinjau Pembangunan Kawasan Nelayan Modern

Skema ini menawarkan bunga ringan sekitar 6 persen per tahun, serta proses pengajuan yang relatif mudah.

Sejumlah jenis KUR yang tersedia di Bank Mandiri meliputi KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR PMI, hingga KUR Khusus.

Beberapa di antaranya juga tidak mewajibkan agunan tambahan, tergantung pada skala dan jenis usaha.

Tabel Angsuran KUR Mandiri 2026 Rp100 Juta

Untuk plafon pinjaman Rp100 juta, cicilan disesuaikan dengan tenor yang dipilih sebagai berikut:

12 bulan: Rp8.833.333 per bulan
18 bulan: Rp6.055.556 per bulan
24 bulan: Rp4.666.667 per bulan
36 bulan: Rp3.277.778 per bulan
48 bulan: Rp2.583.333 per bulan
60 bulan: Rp2.166.667 per bulan

Dengan skema tersebut, cicilan paling ringan berada pada tenor 60 bulan atau lima tahun.

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Calon debitur wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain, serta memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.

Adapun dokumen yang perlu disiapkan meliputi e-KTP, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta, Kartu Keluarga, serta dokumen pendukung lainnya seperti akta nikah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Cara Pengajuan

Pengajuan KUR Mandiri dapat dilakukan langsung ke kantor cabang Bank Mandiri dengan membawa dokumen lengkap.

Setelah pengajuan, bank akan melakukan verifikasi data dan survei usaha.

Jika dinyatakan layak, nasabah akan menandatangani perjanjian kredit sebelum dana dicairkan ke rekening.

Program KUR Mandiri 2026 menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor produktif.*

(di/ad)

JAKARTA – Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah akhir dari perjalanan manusia.

Setelah meninggal dunia, setiap manusia diyakini akan memasuki alam barzakh, yaitu alam pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara Bersilaturahmi Bersama Jemaah Haji Kota Tanjungbalai

Dalam literatur Islam, alam barzakh dipahami sebagai fase penantian sebelum datangnya hari kiamat dan dibangkitkannya seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya.

Menurut sejumlah ulama, kondisi manusia di alam barzakh berbeda-beda sesuai dengan amal yang dilakukan selama hidup di dunia.

Orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah SWT akan memperoleh kenikmatan kubur berupa kelapangan dan ketenangan.

Sebaliknya, mereka yang banyak melakukan kemaksiatan dan mengingkari ajaran agama akan menghadapi kesulitan serta siksa kubur.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa setelah seseorang dimakamkan, ia akan didatangi dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir.

Keduanya akan mengajukan pertanyaan mengenai keimanan dan keyakinan seseorang semasa hidupnya.

Bagi orang yang mampu menjawab dengan benar, kuburnya akan dilapangkan dan diberi penerangan.

Namun bagi mereka yang tidak mampu menjawab, akan mendapatkan kesempitan dan siksaan hingga hari kebangkitan tiba.

Enam Tahapan Manusia Setelah Kiamat

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui manusia setelah kiamat. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses menuju kehidupan akhirat yang kekal.

1. Yaumul Ba'ats (Hari Kebangkitan)

Tahap pertama adalah hari kebangkitan, ketika seluruh manusia yang pernah hidup sejak Nabi Adam AS hingga akhir zaman dibangkitkan dari kuburnya setelah sangkakala ditiup untuk kedua kalinya.

2. Yaumul Mahsyar (Hari Berkumpul)

Setelah dibangkitkan, seluruh manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar. Pada fase ini, setiap orang akan menerima catatan amal yang berisi seluruh perbuatannya selama hidup di dunia.

3. Yaumul Hisab (Hari Perhitungan)

Pada tahap ini, seluruh amal manusia akan dihitung secara adil. Tidak ada satu pun perbuatan yang luput dari perhitungan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi.

4. Yaumul Mizan (Hari Penimbangan Amal)

Setelah dihitung, amal manusia akan ditimbang. Amal kebaikan yang lebih berat akan mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan dan keselamatan.

Sebaliknya, dominasi amal buruk akan berujung pada kesengsaraan.

5. Yaumul Sirat (Melewati Jembatan Sirat)

Seluruh manusia akan melewati jembatan Sirat yang membentang di atas neraka.

Kecepatan dan keselamatan seseorang saat melintasi jembatan tersebut ditentukan oleh kualitas iman dan amalnya selama hidup.

6. Yaumul Jaza (Hari Pembalasan)

Tahapan terakhir adalah hari pembalasan. Pada fase ini, manusia menerima balasan yang setimpal atas seluruh amal perbuatannya.

Mereka yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh surga, sedangkan mereka yang ingkar akan menerima hukuman sesuai ketentuan Allah SWT.

Kepercayaan terhadap alam barzakh dan kehidupan setelah kematian merupakan bagian dari rukun iman kepada hari akhir.

Keyakinan tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa memperbanyak amal saleh dan menjauhi perbuatan yang dilarang agama sebagai bekal menuju kehidupan akhirat.

Wallahu a'lam.*

(d/ad)

Oleh: Muhammad Yazid Al-Faizi

SERING kita bayangkan partai politik sebagai benteng terakhir gagasan besar bangsa.

Baca Juga:

• Said Iqbal Berpeluang Masuk Kabinet Prabowo, Istana: Masih Dalam Pembahasan

Sayangnya, gambaran ideal itu ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan.

Begitu musim pemilu tiba, realitas justru berputar 180 derajat. Alih-alih perdebatan gagasan, kita hanya dipaksa menjadi penonton drama absurd.

Politisi berubah warna layaknya bunglon, melompat dari satu perahu ke perahu lain hanya dalam hitungan malam.

Akibatnya, partai politik yang seharusnya menjadi penjaga gawang nilai demokrasi, kini justru berubah fungsi menjadi sekadar penyalur bantuan sosial.

Fenomena ini membuat partai-partai persis seperti kerupuk kulit yang dipajang di etalase kaca yang megah, ia mengembang besar, memikat mata, dan tampak begitu kokoh di balik cahaya lampu yang redup.

Namun, saat kita masuk ke dalam toko dan mencoba menggigitnya, kerupuk itu renyah sesaat, hancur menjadi bubuk, dan ternyata kosong di dalam.

Celakanya, ideologi yang mereka klaim hanyalah pembungkus plastik yang sekadar memberi label, padahal isinya hampa.

Narasi nasionalis atau agamis yang mereka usung hanyalah bumbu penyedap yang ditaburkan agar tampak menggugah selera.

Bedanya, kerupuk di toko hanya merugikan uang kita beberapa ribu rupiah, sementara "kerupuk" di Senayan telah menelan anggaran miliaran rupiah hanya untuk membiayai kehampaan.

Ketimpangan ini adalah bukti matinya fungsi ideologi di tubuh partai politik kita.

Ketika ideologi dikubur dalam-dalam demi pragmatisme elektoral, partai politik tidak lebih dari sekadar badan usaha penyalur kandidat, meninggalkan demokrasi kita berjalan terombang-ambing tanpa arah yang jelas.

Etalase Politik yang Renyah Tapi Kosong

Banyak yang berdalih bahwa ketiadaan ideologi adalah bentuk fleksibilitas politik modern yang cair.

Pandangan ini sebenarnya menyesatkan. Fleksibilitas tanpa landasan prinsip justru melahirkan wajah politik muka dua yang berbahaya.

Tanpa ideologi, koalisi dibangun bukan atas kesamaan visi jangka panjang untuk bangsa, melainkan murni atas kalkulasi bagi-bagi logistik dan jatah kue kekuasaan.

Gejala ini terlihat dari gemuknya kabinet kita. Ketika partai lintas spektrum merapat ke dalam satu perahu kekuasaan, akomodasi politik telah mengalahkan substansi.

Kabinet raksasa dipaksakan berdiri bukan demi efektivitas, melainkan untuk menampung syahwat politik partai yang lapar jabatan.

Politik kita kini menjadi "industri pelupa". Partai tidak lagi menjual visi, melainkan menjual kealpaan.

Mereka membombardir publik dengan gimmick dan bansos agar kita lupa pada kegagalan masa lalu.

Seperti kerupuk kulit dengan pengawet berlebih, mereka mengawetkan kebodohan kolektif agar pemilih tidak menuntut akuntabilitas jangka panjang.

Kemacetan ini terjadi karena spektrum ideologi partai kita sangat sempit dan usang, hanya berputar pada label nasionalis, agamis, atau perpaduan keduanya.

Lucunya, batas ini sering menjadi panggung sandiwara. Partai nasionalis mendadak ingin terlihat agamis, begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana PDIP dengan Bamusi-nya, atau partai-partai lain yang sering berubah haluan ideologi menyesuaikan arah angin kekuasaan.

Sebaliknya, partai berbasis agama mencoba mengampanyekan narasi keterbukaan, seperti PKS dengan KTA non-muslimnya, atau PAN dan PKB yang secara konsisten mencoba mengaburkan batas tradisional demi mengejar suara pemilih perkotaan yang lebih moderat.

Perkawinan paksa identitas ini hanyalah sentimen luar demi kepentingan elektoral yang dadakan.

Mereka seperti kerupuk kulit yang diberi bumbu pedas agar pembeli tidak menyadari bahwa sebenarnya tidak ada "daging" kebijakan yang bisa dikunyah di sana.

Kondisi ini bertolak belakang dengan demokrasi di Eropa. Di sana, partai adalah "restoran" yang menawarkan menu kebijakan yang jelas.

Partai Buruh (Labour Party) di Inggris secara tegas memperjuangkan layanan publik yang merata, sementara Partai Konservatif (Conservatives Party) memilih pasar bebas.

Di Belanda, kejelasan isu melahirkan Partai untuk Hewan (Partij voor de Dieren) yang fokus pada hak satwa dan lingkungan.

Di sana, pemilih tahu persis agenda kebijakan yang mereka "beli", sementara pemilih Indonesia hanya disuguhi jargon permukaan tanpa tahu sikap konkret partai terhadap isu harian mereka.

Jebakan identitas ini diperparah oleh desain sistem politik kita yang belum matang.

Meskipun sistem proporsional terbuka adalah wujud kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya secara langsung, praktiknya justru menciptakan anomali.

Alih-alih memperkuat ikatan antara pemilih dan wakilnya, sistem ini justru memaksa calon legislatif bertarung brutal secara individual.

Kompetisi yang tidak berimbang ini membuat popularitas figur dan tebalnya isi dompet lebih menentukan daripada kedalaman gagasan.

Akibatnya, partai merosot menjadi sekadar "kendaraan" yang merekrut kader berdasarkan jumlah pengikut di media sosial, bukan kesamaan visi ekonomi-politik.

Masalahnya bukan terletak pada hak rakyat untuk memilih langsung, karena itu adalah jantung demokrasi kita, melainkan pada absennya filter ideologi dalam partai itu sendiri.

Tanpa partai yang memiliki platform gagasan yang kuat, sistem terbuka justru menjadikan pemilu sebagai ajang kontestasi selebritas politik, bukan pertarungan ideologi yang sehat.

Menjadikan Partai Sebagai Rumah Gagasan

Guna memutus lingkaran setan politik transaksional ini, mengutuk pragmatisme tentu tidak lagi cukup.

Demokrasi kita membutuhkan tekanan dari luar yang memaksa partai kembali mengasah ideologi mereka.

Di sinilah peran penting pers, akademisi, dan lembaga kajian independen untuk mulai menginisiasi uji realitas platform secara berkala.

Alih-alih membiarkan debat dipenuhi gimmick personal, ruang publik harus memaksa partai membedah manifesto tertulis terkait isu harian, misalnya seperti skema pajak progresif, transisi energi, hingga jaminan sosial.

Publik juga perlu diberikan ruang hukum melalui mekanisme gugatan warga negara terhadap partai yang kebijakannya di parlemen bertentangan 180 derajat dengan asas ideologi mereka sendiri.

Jika sebuah partai mengklaim berasaskan ekonomi kerakyatan namun ternyata konsisten menyetujui undang-undang yang meminggirkan buruh demi oligarki, publik harus memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban politik tersebut.

Ideologi adalah pijakan moral yang menjaga partai tetap waras.

Sudah sepatutnya kita menuntut partai politik untuk berhenti menjadi sekadar event organizer pemilu yang menjual kerupuk kulit kosong, dan mulai kembali menjadi pilar demokrasi yang memiliki jiwa.

Jika tidak, kita hanya akan terus menjadi penonton dalam komedi politik yang memiskinkan masa depan kita sendiri.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Mahasiswa Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Indonesia dan Pegiat Demokrasi.

BATU BARA – Guna memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., melakukan kunjungan ke RSUD H. OK Arya Zulkarnain di Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kamis (04/06/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi fasilitas, sarana, dan prasarana yang tersedia di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Penanaman Mangrove dan Tinjau Pembangunan Kawasan Nelayan Modern

Dalam arahannya, Bupati Baharuddin Siagian menegaskan bahwa ketersediaan alat kesehatan, fasilitas pendukung, serta sarana dan prasarana rumah sakit harus menjadi perhatian utama.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus didukung oleh fasilitas yang memadai agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan maksimal.

"Seluruh alat kesehatan serta sarana dan prasarana yang ada harus terus diperhatikan dan ditingkatkan. Kita ingin masyarakat yang datang berobat merasakan kenyamanan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik," tegas Bupati Baharuddin.

Selain meninjau fasilitas rumah sakit, Bupati Batu Bara juga menyempatkan diri berinteraksi dengan pasien yang sedang menjalani perawatan.

Dengan penuh kehangatan, Bupati Baharuddin memberikan motivasi dan semangat kepada para pasien agar tetap optimis dalam menjalani pengobatan serta segera diberikan kesembuhan.

Kehadiran Bupati Batu Bara tersebut di tengah para pasien mendapat sambutan positif dan menjadi penyemangat tersendiri bagi pasien maupun keluarga yang mendampingi.

Pada kesempatan itu, Bupati Baharuddin juga memberikan arahan kepada jajaran rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan serta mengedepankan sikap ramah, responsif, dan profesional dalam melayani masyarakat.

Melalui kunjungan tersebut, Bupati Baharuddin Siagian menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, nyaman, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Batu Bara.*

(ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dr. Ade Tajudin Sutiawarman, melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Pantai Sejarah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus mendukung program konservasi yang berkelanjutan.

Baca Juga:

• Bupati Baharuddin Komitmen Perkuat Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam kesempatan itu, Bupati Baharuddin Siagian menegaskan bahwa pelestarian lingkungan pesisir merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga secara berkesinambungan.

Menurutnya, keberadaan hutan mangrove memiliki peran strategis dalam melindungi kawasan pantai sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Pelestarian lingkungan harus menjadi perhatian bersama agar sumber daya alam yang kita miliki dapat terus memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang," ujar Bupati Baharuddin.

Usai kegiatan penanaman mangrove, Bupati Baharuddin Siagian bersama rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres dan kesiapan pembangunan kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara.

Bupati Baharuddin berharap pembangunan Kawasan Nelayan Modern dapat berjalan sesuai rencana dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kehadiran Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersama jajaran menunjukkan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kawasan pesisir yang maju, produktif, dan berkelanjutan.

Kegiatan berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

(ad)

BATU BARA - Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah saat memimpin rapat koordinasi dan pemantauan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (4/6/2026).

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan koordinasi dan pemantauan Kampung Nelayan Merah Putih yang dihadiri oleh Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr. Ade Tajudin Setiawan, Inspektur II KKP Febry Budianto, Staff Ahli Menteri Bidang KNP Ir. Lutfi, Tim Jamintel Kejaksaan Agung Alamsyah, Tim BPKP Eko Cahyono, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut Imaida Noor Hasibuan, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Farid Firman, Unsur Forkopimda dan Kepala OPD.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai dan DPW IMO Sumut Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pariwisata Daerah

"Potensi perairan dan kelautan Kabupaten Baru Bara dengan garis panjang pantai 62 km, jumlah nelayan 11.521 dengan potensi sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan," papar Bupati Baharuddin.

Total produksi perikanan tangkap mencapai 53.231 ton pertahun 2025 yang 60% hasil tangkapan di kirim ke luar kota dan luar negeri dengan metode penangkapan ulama mayoritasnya adalah "One Day Fishing".

Bupati Baharuddin juga menyampaikan bahwa hasil budidaya air payau seperti budidaya udang vaname dan ikan kerapu asal Kabupaten Batu Bara memiliki kualitas yang sangat bagus sehingga sering dikirim ke luar negeri serta adanya budidaya air laut yang didominasi budidaya kerang-kerangan dan kepah.

Bupati Baharuddin menyebut Selat Malaka di Batu Bara adalah Selat Hormusnya Indonesia.

"Selat disini bisa disebut Selat Hormusnya Indonesia karena selat yang sering dilewati kapal dan banyak proyek strategis nasional yang akan didirikan," lanjut Bupati Baharuddin.

Dirinya mengusulkan program prioritas kepada KKP seperti pengerukan sedimentasi alur sungai dengan tujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kapal nelayan.

Selanjutnya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 5 titik lokasi bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan dan kesejahteraan nelayan.

Pembangunan kampung budidaya tematik udang Vaname dan rumah pengering ikan asin dengan teknologi solar dryer dome.

Bupati Batu Bara juga menyampaikan dukungannya terhadap program pembangunan KNMP yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2029.

Program Presiden RI tersebut menargetkan pembangunan sebanyak 5.269 KNMP sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pembangunan di berbagai daerah.

Mengingat Kabupaten Batu Bara memiliki panjang garis pantai sekitar 62 km, Bupati Baharuddin berharap agar sedikitnya 10 KNMP dapat dibangun di wilayah Kabupaten Batu Bara guna mendukung percepatan pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara itu Inspektur Jenderal KKP Dr. Ade Tajudin Sutiawarman menyampaikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) agar berhasil harus didukung oleh semua elemen karena KNMP merupakan program prioritas Presiden RI yang berorientasi pada pembangunan fisik yang mencakup dimensi sosial dan ekonomi keberlanjutan serta pemerataan pembanguan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dr. Ade menyampaikan rencana pembangunan KNMP pada tahun 2026 akan ditargetkan sebanyak 1259 lokasi di seluruh pesisir Indonesia.

Manfaat KNMP didirikan yaitu peningkatan produktivitas nelayan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta menciptakan penyerapan tenaga kerja.*

(ad)

DELI SERDANG – Timnas U-19 Indonesia kembali mencatat hasil meyakinkan pada ajang Piala AFF U-19 2026.

Skuad asuhan Nova Arianto menundukkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga kedua Grup A yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis, 4 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai dan DPW IMO Sumut Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pariwisata Daerah

Hasil tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi kuat untuk melaju ke fase berikutnya, menjelang laga penentuan melawan Vietnam.

Pertandingan tersebut turut disaksikan langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh olahraga.

Usai pertandingan, Bobby Nasution memberikan apresiasi atas performa Timnas U-19 yang kembali tampil dominan.

Ia menyebut kemenangan tersebut sebagai modal penting menghadapi laga berikutnya yang dinilai lebih berat.

"Menang lagi 3-0, semangat terus. Sekarang bersiap untuk laga yang lebih berat, yaitu melawan Vietnam," ujar Bobby.

Bobby juga menyebut Vietnam sebagai lawan yang harus diwaspadai karena memiliki performa konsisten sepanjang turnamen dan saat ini memimpin klasemen Grup A berdasarkan selisih gol.

Sementara itu, pelatih Timnas U-19 Nova Arianto menilai persaingan di Grup A berlangsung ketat.

Ia menekankan pentingnya fokus tim menjelang laga melawan Vietnam yang akan menentukan posisi di fase berikutnya.

"Vietnam baik secara mental maupun taktikal. Kami ingin lolos dengan jalan kami sendiri. Laga melawan Vietnam akan menjadi pertandingan yang sangat penting," kata Nova.

Pada pertandingan melawan Timor Leste, Indonesia tampil dominan sejak awal laga.

Meski sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan pada babak pertama, Garuda Muda akhirnya membuka keunggulan melalui gol Reno Salampessy menjelang turun minum.

Memasuki babak kedua, permainan Indonesia semakin berkembang.

Dua gol tambahan masing-masing dicetak oleh Irfan Siregar dan Arkhan Kaka, memastikan kemenangan 3-0 bagi Indonesia.

Kemenangan ini memperpanjang tren positif Timnas U-19 di Grup A dan membuka peluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya, dengan laga kontra Vietnam menjadi penentu.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen dan pangkalan gas LPG 3 kilogram di wilayah Kecamatan Datuk Bandar dan Teluk Nibung, Rabu, 3 Juni 2026.

Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai dan DPW IMO Sumut Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pariwisata Daerah

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah agen LPG PT Gas Mas Nusantara di Jalan Masjid Beting Simelur, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar.

Selain itu, tim juga melakukan pemantauan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yakni PT Tomimaru Gasindo, PT Anugerah Tetap Jaga, dan PT Selina Jaya Sempurna.

Menurut Fadly, sidak dilakukan untuk memastikan penyebab kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat sekaligus memantau langsung proses distribusi gas bersubsidi di lapangan.

"Kami ingin memastikan akar persoalan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram. Karena itu, kami turun langsung melakukan pengecekan ke agen, SPBE, dan pangkalan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fadly kembali mengingatkan seluruh agen dan pangkalan agar mematuhi Surat Edaran Pemerintah Kota Tanjungbalai Nomor 500/9008 tentang Penertiban Penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Bersubsidi.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah mewajibkan setiap pangkalan memasang papan informasi yang mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET), memastikan LPG 3 kilogram hanya disalurkan kepada rumah tangga dan usaha mikro, serta melarang penjualan gas bersubsidi kepada pengecer atau kedai.

Pemerintah juga mewajibkan agen menyalurkan LPG langsung ke pangkalan resmi sesuai alamat izin usaha dan melaporkan setiap perubahan data pangkalan kepada pemerintah daerah.

Fadly menegaskan bahwa agen maupun pangkalan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dilaporkan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Dari hasil pemeriksaan, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak menemukan adanya indikasi pengurangan pasokan LPG 3 kilogram di tingkat agen.

Berdasarkan keterangan pengelola PT Gas Mas Nusantara, pasokan yang diterima dari SPBE masih berjalan normal sesuai Delivery Order (DO) yang diterbitkan.

Pihak agen menyebutkan distribusi harian mencapai sekitar 560 tabung LPG 3 kilogram yang berasal dari tiga Delivery Order setiap hari.

Setelah melakukan pemeriksaan di tingkat agen, rombongan melanjutkan sidak ke pangkalan LPG di Kecamatan Teluk Nibung.

Di Pangkalan Lokkot Marihot, diketahui pasokan mencapai 100 tabung per hari atau sekitar 450 tabung per minggu.

Sementara Pangkalan Umar Gultom menerima distribusi sekitar 100 tabung per minggu.

Fadly mengatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi agar pasokan dapat tersalurkan tepat sasaran dan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat segera teratasi.

"Kami berharap seluruh agen dan pangkalan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga distribusi LPG 3 kilogram kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," katanya.*

(ad)

BANDA ACEH – Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri Cabang Medan bersama Unit Identifikasi dan Forensik (Inafis) Satreskrim Polresta Banda Aceh menyelesaikan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kasus pengrusakan dan dugaan pembakaran sejumlah fasilitas di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.

Pemeriksaan yang berlangsung selama dua hari itu menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi pengrusakan dan kebakaran.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Disertai Petir

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan seluruh barang bukti yang ditemukan telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Forensik Polri.

"Beberapa barang bukti telah dibawa ke Laboratorium Forensik Polri untuk dilakukan pemeriksaan dan analisis lebih lanjut," kata Dizha, Kamis malam, 4 Juni 2026.

Menurut Dizha, olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mendokumentasikan berbagai bentuk kerusakan yang terjadi di lingkungan Fakultas Pertanian USK.

Pada hari pertama pemeriksaan, Rabu, 3 Juni 2026, tim forensik melakukan penyisiran di sejumlah gedung dan menemukan berbagai kerusakan pada pintu, kusen, serta jendela yang pecah.

Di sekitar lokasi juga ditemukan batu dan kayu yang diduga digunakan untuk merusak Gedung F, G, dan H.

Sementara itu, di Gedung E yang merupakan area Fakultas Pertanian lama, petugas tidak menemukan kerusakan maupun bekas kebakaran.

Tim kemudian memusatkan perhatian pada laboratorium yang terbakar guna mencari sumber api dan mengumpulkan sampel untuk kebutuhan analisis laboratorium.

Pemeriksaan dilanjutkan pada hari kedua, Kamis, 4 Juni 2026, dengan fokus pada kawasan Fakultas Pertanian yang baru.

Tim melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Gedung A, B, C, dan D serta beberapa bangunan lainnya.

Di Gedung B, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran dan pengrusakan.

Selain botol yang terbakar dan berbau hidrokarbon, ditemukan pula batu, kayu, dan gir kendaraan.

Dizha mengatakan hasil analisis laboratorium akan menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk memastikan penyebab kebakaran serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi dasar untuk melengkapi proses penyidikan agar penanganan kasus berjalan berdasarkan bukti ilmiah," ujarnya.

Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik terhadap seluruh barang bukti yang telah diamankan.

Polisi belum menyimpulkan penyebab pasti kebakaran dan pengrusakan yang terjadi di lingkungan Fakultas Pertanian USK tersebut.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Media Online (DPW IMO Indonesia) Sumatera Utara di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Rabu, 3 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Fadly Abdina didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Dewi Yanti serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Tanjungbalai Idawati Tanjung.

Baca Juga:

• Kejar PAD Lebih Optimal, Plh Wali Kota Tanjungbalai Sampaikan Perubahan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah di DPRD

Pada kesempatan tersebut, A. Nuar Erde menyampaikan bahwa audiensi dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus membangun kerja sama dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai, khususnya dalam mendukung promosi sektor pariwisata daerah.

Menurutnya, media online memiliki peran strategis dalam memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

Karena itu, IMO Indonesia Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

"Kami siap mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, terutama dalam pengembangan sektor pariwisata dan promosi daerah," ujar Nuar.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Fadly Abdina mengapresiasi kunjungan dan dukungan yang diberikan DPW IMO Indonesia Sumatera Utara terhadap program pembangunan daerah.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan media menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas penyebaran informasi pembangunan serta memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kota Tanjungbalai.

Fadly berharap sinergi yang terjalin dapat mendukung upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan visi pembangunan daerah bertajuk Tanjungbalai EMAS, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.

"Terima kasih atas dukungan DPW IMO Sumatera Utara. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin untuk mendukung kemajuan Kota Tanjungbalai," kata Fadly.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi media dalam mendukung promosi pembangunan serta sektor pariwisata di Kota Tanjungbalai.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tanjungbalai terkait pembahasan perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa, 2 Juni 2026.

Rapat yang berlangsung di Aula DPRD Kota Tanjungbalai itu dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Safri Sahputra, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta lurah se-Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi Kepala Cabang Baru Bank Sumut, Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan Daerah

Menurutnya, perubahan dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menyesuaikan ketentuan dengan regulasi yang lebih tinggi.

"Perubahan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur harmonisasi dan evaluasi kebijakan pajak serta retribusi daerah," kata Fadly dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, revisi perda tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban pajak serta retribusi daerah.

Selain itu, perubahan diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan PAD yang berkelanjutan.

Fadly mengatakan terdapat sejumlah penyesuaian dalam batang tubuh peraturan maupun lampiran tarif retribusi daerah.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil harmonisasi regulasi serta mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah saat ini.

Pemerintah Kota Tanjungbalai juga melakukan evaluasi terhadap tarif retribusi yang berlaku guna memastikan penerapan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, dan potensi peningkatan pendapatan daerah.

Menurut Fadly, perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola pajak dan retribusi yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Setelah penyampaian nota pengantar, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tanjungbalai terhadap Ranperda yang diajukan pemerintah daerah.

Menanggapi pandangan fraksi, Fadly menegaskan bahwa perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 juga bertujuan mengakomodasi penyesuaian tarif, menambah potensi objek retribusi baru sebagai sumber PAD, serta memperkuat tata kelola penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah.

Ia berharap proses pembahasan Ranperda dapat berjalan konstruktif sehingga menghasilkan regulasi yang sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Tanjungbalai menuju Tanjungbalai EMAS.

"Kami berharap berbagai usulan perubahan ini dapat menjadi bahan diskusi bersama sehingga menghasilkan peraturan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Fadly.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi Kepala Cabang PT Bank Sumut Tanjungbalai, Teuku Irmensyah, di ruang kerja Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Rabu, 3 Juni 2026.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tanjungbalai Siti Fatimah serta Wakil Pimpinan Cabang Bank Sumut Tanjungbalai Jam'an Hadi.

Baca Juga:

• Petani Sawit Mengeluh, Bupati Asahan Turun Tangan Kumpulkan Pimpinan PKS

Teuku Irmensyah menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan setelah dirinya resmi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Sumut Tanjungbalai.

Menurut Irmensyah, dirinya tidak asing dengan Kota Tanjungbalai karena sebelumnya pernah bertugas sebagai Wakil Kepala Cabang Bank Sumut di daerah tersebut.

Ia menegaskan komitmen Bank Sumut untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

"Kolaborasi dan sinergitas yang selama ini telah terjalin dengan baik akan terus kami lanjutkan dan tingkatkan, khususnya dalam bidang perbankan dan pelayanan keuangan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan jajaran Bank Sumut.

Ia juga menyambut baik kehadiran Teuku Irmensyah sebagai pimpinan baru Bank Sumut Cabang Tanjungbalai.

Menurut Fadly, Bank Sumut selama ini memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan sektor keuangan bagi masyarakat.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai mengapresiasi peran Bank Sumut sebagai mitra strategis daerah. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan ke depan," kata Fadly.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap hubungan kerja sama dengan Bank Sumut dapat terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan daerah, peningkatan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.*

(ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin rapat pembahasan perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis, 4 Juni 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Dalam sambutannya, Bupati Taufik Zainal Abidin menyampaikan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan petani sawit memperoleh harga yang lebih layak dan tidak terlalu jauh dari ketentuan yang berlaku di tingkat provinsi.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan harga acuan TBS kelapa sawit sebesar Rp 3.252 per kilogram.

Namun, harga yang diterima petani di Kabupaten Asahan pada akhir Mei 2026 masih berada di kisaran Rp 2.580 per kilogram.

"Harga yang berlaku di tingkat petani diharapkan tidak terlalu jauh dari harga patokan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi sehingga kesejahteraan petani dapat lebih terjamin," ujar Taufik.

Ia menilai stabilitas harga sawit memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian masyarakat, mengingat sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kabupaten Asahan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Asahan Rianto meminta seluruh pimpinan PKS untuk meningkatkan pengawasan terhadap rantai pembelian TBS di lapangan.

Menurutnya, praktik penekanan harga oleh agen pembelian harus dihindari agar tidak merugikan petani.

Rianto menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menciptakan harga sawit yang lebih stabil dan menguntungkan seluruh pihak.

Sementara itu, para pimpinan PKS yang hadir menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan pemerintah daerah.

Meski demikian, mereka mengingatkan bahwa harga pembelian TBS juga dipengaruhi oleh kemampuan operasional dan kapasitas masing-masing pabrik.

Perwakilan PKS menyampaikan bahwa pihak perusahaan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus berkomitmen mendukung program pembangunan daerah.

Rapat tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani guna menciptakan tata niaga kelapa sawit yang lebih sehat serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Asahan.*

(ad)

BATU BARA – Seorang orang tua siswa SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, melaporkan dugaan pengancaman terhadap anaknya ke Polres Batu Bara, Kamis, 4 Juni 2026.

Laporan itu dibuat setelah anaknya yang masih duduk di kelas V SD mengaku mendapat ancaman dari seorang pegawai sekolah usai terjadi perselisihan antara ayahnya dan pihak sekolah terkait proses pendaftaran siswa baru.

Baca Juga:

• Abang-Adik Tersangka Penganiayaan Wanita Hamil di Deli Serdang Ditahan Polisi

Namun, pihak sekolah disebut menolak pendaftaran dengan alasan domisili pada Kartu Keluarga berada di luar wilayah zonasi sekolah.

Pelapor kemudian meminta penjelasan kepada kepala sekolah mengenai peluang anaknya diterima pada tahap kedua penerimaan peserta didik baru.

Kepala sekolah, menurut pelapor, menyatakan bahwa anak tersebut masih dapat mengikuti penerimaan tahap kedua.

Namun ketika diminta memastikan apakah anaknya akan diterima, kepala sekolah disebut tidak dapat memberikan kepastian.

"Kalau tidak bisa dipastikan, berarti apakah Bapak memberikan harapan palsu kepada saya?" kata pelapor menirukan ucapannya saat berdialog dengan kepala sekolah.

Pelapor mengaku percakapan tersebut berujung ketegangan.

Ia menuding kepala sekolah bersikap arogan, mendorongnya keluar dari ruang perpustakaan, bahkan mengajaknya berkelahi di luar lingkungan sekolah.

Untuk menghindari konflik yang lebih besar, ia memilih meninggalkan sekolah dan kembali bekerja di Tanjung Tiram.

Sekitar satu jam kemudian, istrinya menghubunginya dan memberitahukan bahwa anak pertama mereka yang masih bersekolah di SD Negeri 01 Labuhan Ruku pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan menolak kembali ke sekolah.

Saat ditanya penyebabnya, anak tersebut mengaku dicegat di jalan oleh seorang penjaga atau pegawai sekolah yang dikenal dengan nama Napi.

Menurut pengakuan anak itu, pegawai sekolah tersebut mengatakan, "Sok keras kali ayah kau. Nanti kau yang kubuat tidak aman di sekolah."

Pelapor menilai ucapan tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap anaknya.

Sejak kejadian itu, kata dia, anaknya mengalami ketakutan, enggan keluar rumah, dan tidak mau kembali ke sekolah.

Atas dasar itu, keluarga memutuskan melaporkan dugaan pengancaman tersebut ke Polres Batu Bara agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 54 menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan berbagai bentuk perlakuan yang mengganggu tumbuh kembang anak.

Selain itu, Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan yang dimaksud tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis yang menimbulkan rasa takut, trauma, atau tekanan mental pada anak.

Apabila unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku dapat dijerat Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Hingga berita ini ditulis, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan yang disampaikan pelapor.

Redaksi bitvonline.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak sekolah dan kepolisian mengenai laporan tersebut.*

(ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Bali pada Jumat, 5 Juni 2026, didominasi kondisi cerah.

Cuaca yang relatif bersahabat diperkirakan terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Tabanan dengan suhu berkisar 20-28 derajat Celsius dan kelembapan udara 72-93 persen.

Sementara itu, Kabupaten Badung diprediksi cerah dengan suhu yang cukup panas mencapai 34 derajat Celsius serta kelembapan 61-92 persen.

Di Kabupaten Gianyar, cuaca cerah diprakirakan berlangsung sepanjang hari dengan suhu udara 21-30 derajat Celsius dan kelembapan 65-89 persen.

Kabupaten Klungkung juga diprediksi cerah dengan suhu berkisar 26-32 derajat Celsius serta kelembapan udara 58-76 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Bangli diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Suhu udara di wilayah pegunungan tersebut berkisar antara 16-26 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, mencapai 71-99 persen.

Sementara itu, Kabupaten Karangasem diprediksi cerah dengan suhu 18-28 derajat Celsius dan kelembapan 70-94 persen.

Kabupaten Buleleng juga diprakirakan cerah dengan suhu udara 22-30 derajat Celsius serta kelembapan 68-94 persen.

Untuk Kota Denpasar, BMKG memprediksi cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 65-82 persen.

Suhu maksimum yang mencapai 34 derajat Celsius menjadikan Denpasar sebagai salah satu wilayah terpanas di Bali pada hari ini, bersama Kabupaten Badung.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengguna jalan dan pelaku wisata juga disarankan terus memantau informasi cuaca terkini guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.*

(ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 5 Juni 2026, didominasi kondisi berawan.

Meski demikian, sejumlah wilayah masih berpeluang mengalami cuaca cerah dengan suhu udara yang relatif hangat sepanjang hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 57 hingga 95 persen.

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bantul.

Suhu udara di wilayah ini berkisar 26-32 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 89 persen.

Kondisi serupa juga diperkirakan berlangsung di Kabupaten Gunungkidul.

BMKG mencatat suhu udara di wilayah tersebut berada pada rentang 24-32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 57-93 persen.

Di Kabupaten Sleman, BMKG memprediksi fenomena udara kabur. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan udara 53-94 persen.

ondisi udara kabur umumnya dapat mengurangi jarak pandang sehingga masyarakat yang berkendara di pagi maupun malam hari diimbau meningkatkan kewaspadaan.

Adapun Kota Yogyakarta diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara 25-32 derajat Celsius dan kelembapan udara 56-91 persen.

Secara umum, suhu udara di wilayah DIY pada Jumat ini diprediksi berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca terkini, terutama bagi pengguna jalan, pelaku perjalanan, dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Informasi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Karena itu, masyarakat disarankan memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG secara berkala.*

(ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami cuaca berawan pada Jumat, 5 Juni 2026.

Dari total 27 kabupaten dan kota yang dipantau, hanya Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yang diprediksi menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Wilayah dengan suhu terendah diperkirakan terjadi di Kabupaten Garut, yakni 18 derajat Celsius.

Sementara suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celsius diprediksi terjadi di Kabupaten Karawang, Kota Depok, dan Kota Bekasi.

Di kawasan Priangan Timur seperti Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar, cuaca berawan diperkirakan mendominasi dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan di wilayah tersebut juga relatif tinggi, mencapai lebih dari 90 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di wilayah Bandung Raya.

Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu udara antara 19 hingga 30 derajat Celsius.

Suhu yang lebih sejuk diperkirakan terjadi di daerah dataran tinggi seperti Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Di wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur, cuaca berawan juga diprediksi berlangsung sepanjang hari.

Kabupaten Cianjur tercatat memiliki tingkat kelembapan tertinggi yang mencapai 98 persen, sementara suhu udara berada pada kisaran 20 hingga 29 derajat Celsius.

Sementara itu, kawasan Pantura Jawa Barat seperti Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, dan Cirebon diperkirakan memiliki suhu udara yang lebih panas dibandingkan wilayah lainnya.

Suhu maksimum di kawasan tersebut berkisar antara 31 hingga 33 derajat Celsius.

BMKG mencatat Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon menjadi dua wilayah yang diprediksi mengalami cuaca cerah dengan suhu udara 27 hingga 31 derajat Celsius dan kelembapan 58 hingga 81 persen.

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan.

Tingkat kelembapan yang tinggi di sejumlah wilayah berpotensi menimbulkan rasa gerah meski cuaca tidak disertai hujan.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca resmi guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.*

(ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta akan mengalami cuaca berawan pada Jumat, 5 Juni 2026.

Meski tidak ada potensi cuaca ekstrem yang signifikan, suhu udara di sejumlah wilayah ibu kota diperkirakan mencapai 33 derajat Celsius pada siang hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Disertai Petir

Sementara itu, Kota Jakarta Pusat diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara 27 hingga 33 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 54 hingga 83 persen.

Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Jakarta Utara. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 27 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan 57 hingga 85 persen.

Di Jakarta Barat, cuaca berawan diperkirakan berlangsung sepanjang hari dengan suhu udara mencapai 33 derajat Celsius dan kelembapan udara 54 hingga 84 persen.

Adapun Jakarta Selatan diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu udara 26 hingga 33 derajat Celsius.

Wilayah ini memiliki tingkat kelembapan terendah dibandingkan wilayah lainnya, yakni mulai 51 persen hingga 84 persen.

Sementara itu, Jakarta Timur juga diperkirakan berawan dengan suhu udara antara 27 hingga 33 derajat Celsius dan kelembapan udara 53 hingga 83 persen.

Secara umum, suhu udara di wilayah Jakarta pada Jumat ini berada pada kisaran 26 hingga 33 derajat Celsius.

Kondisi cuaca berawan diperkirakan dapat mengurangi intensitas panas matahari dibandingkan cuaca cerah, meski udara tetap terasa cukup hangat terutama pada siang hari.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh, memenuhi kebutuhan cairan, dan memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini, khususnya bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan maupun melakukan perjalanan di wilayah Jabodetabek.

Informasi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi atmosfer.

Oleh karena itu, masyarakat disarankan memantau pembaruan cuaca resmi yang dikeluarkan BMKG secara berkala.*

(ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Aceh pada Jumat, 5 Juni 2026, didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan.

Bahkan, Kabupaten Aceh Utara berpotensi mengalami hujan yang disertai petir.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, Kabupaten Bireuen menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 99 persen.

BMKG juga memprediksi potensi hujan petir di Kabupaten Aceh Utara.

Masyarakat di wilayah tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kilat, petir, dan genangan air, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Di sisi lain, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.

Wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah diprediksi memiliki suhu udara yang relatif lebih sejuk dibandingkan daerah pesisir.

Suhu minimum bahkan dapat mencapai 17 derajat Celsius di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

Sementara itu, suhu udara tertinggi di Aceh diperkirakan mencapai 32 derajat Celsius yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam.

Secara umum, tingkat kelembapan udara di Aceh berada pada kisaran 57 hingga 99 persen.

Kondisi ini berpotensi membuat udara terasa lebih lembap dan mendukung terbentuknya awan hujan di beberapa daerah.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau perkembangan cuaca terkini, terutama bagi nelayan, pengguna jalan, serta warga yang beraktivitas di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan petir.

Informasi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.*

(ad)