Berdasarkan pantauan di lokasi, Selasa (20/10/2026), akses menuju titi darurat tersebut terlihat sulit dilalui kendaraan. Kondisi tanah timbunan yang diduga belum dipadatkan secara maksimal menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan.

Baca Juga:

• Sampah Plastik Diolah Jadi Bensin dan Solar, Bupati Batu Bara Tinjau Inovasi LPS Labuhanbatu

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jalur penghubung itu masih dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari selama proyek pembangunan jembatan berlangsung.

Akses Darurat Dinilai Belum Layak Dilintasi

Keberadaan titi darurat seharusnya menjadi solusi sementara untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat ketika pembangunan jembatan utama sedang dikerjakan.

Namun, kondisi akses yang sulit dilalui justru menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan.

Material tanah yang digunakan sebagai timbunan diduga belum memiliki kepadatan yang memadai. Hal itu terlihat dari kondisi lintasan yang menyulitkan kendaraan, terutama becak motor yang membawa beban.

Meski demikian, dugaan mengenai kualitas pemadatan tanah tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang.

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan fasilitas penghubung sementara yang disediakan selama proyek pembangunan berlangsung.

Bupati Batu Bara Diminta Turun Tangan

Kondisi titi darurat tersebut diharapkan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, terutama Bupati Batu Bara dan instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah daerah diminta segera melakukan peninjauan untuk memastikan penyebab kerusakan atau kesulitan akses yang dialami pengguna jalan.

Pemeriksaan juga diperlukan terhadap kondisi tanah timbunan, kelayakan konstruksi titi darurat, serta sistem pengamanan bagi kendaraan yang melintas.

Apabila ditemukan pekerjaan yang belum memenuhi standar teknis, pelaksana proyek diharapkan segera melakukan perbaikan agar akses masyarakat kembali aman dan lancar.

Proyek Bernilai Ratusan Juta Jadi Sorotan

Proyek pembangunan jembatan yang disebut menggunakan anggaran ratusan juta rupiah itu turut menjadi perhatian dari sisi kualitas pekerjaan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Besarnya nilai anggaran pembangunan diharapkan sejalan dengan kualitas pelaksanaan proyek, termasuk penyediaan akses sementara yang layak.

Namun, nilai pasti anggaran, sumber pembiayaan, serta identitas perusahaan pelaksana proyek belum dirinci dalam informasi yang tersedia.

Karena itu, pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek maupun penanganan akses darurat tersebut.

Warga Harapkan Perbaikan Segera

Masyarakat berharap kondisi titi darurat yang menghubungkan Kecamatan Talawi dan Desa Simpang Dolok dapat segera diperbaiki.

Akses yang aman menjadi kebutuhan penting bagi pengendara sepeda motor, pengemudi betor, serta masyarakat yang menggunakan jalur tersebut untuk aktivitas sehari-hari.

Selain memperlancar arus kendaraan, perbaikan diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kondisi lintasan yang sulit dilalui.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai kondisi titi darurat, penyebab persoalan, dan rencana perbaikannya.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara diharapkan segera menindaklanjuti keluhan tersebut agar pembangunan jembatan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kepentingan masyarakat.* (dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan laporan itu disampaikan oleh perwakilan salah satu partai politik dan kini ditangani Subdirektorat Siber Polda Sumut.

Baca Juga:

• Buntut Insiden Maut Anggota Ormas di Tanjung Morawa, Polda Sumut Amankan 3 Orang dan Buru Dalang Utama

Ferry menjelaskan, penyelidikan masih berada pada tahap awal. Polisi juga belum melakukan pemeriksaan terhadap Aleh sebagai pihak terlapor.

"Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Terlapor belum diperiksa," ujarnya.

Aleh Mengaku Ditawari Rp80 Juta agar Tak Bahas Karhutla

Kasus ini bermula dari video yang diunggah Aleh melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (17/10/2026).

Dalam video tersebut, Aleh mengaku menerima pesan berisi penawaran kerja sama senilai Rp80 juta. Menurut pengakuannya, tawaran itu disertai permintaan agar dirinya tidak lagi membahas persoalan karhutla.

Aleh juga memperlihatkan potongan percakapan yang disebutnya sebagai bukti adanya penawaran tersebut.

"Waduh, heran. Kacau, asli kacau. Aku baru dapat tawaran kerja sama malam ini, dan aku baru di-chat mengenai ajakan untuk tidak membahas isu bencana karhutla. Nah, kalian bisa baca ini chat-nya," ujar Aleh dalam video tersebut.

Unggahan itu kemudian memicu perdebatan di media sosial. Sejumlah pihak mempertanyakan kebenaran pengakuan Aleh, termasuk siapa yang diduga menawarkan uang tersebut.

Video yang menjadi sorotan itu belakangan diketahui telah dihapus dari akun Instagram Aleh.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari kepolisian yang memastikan apakah penawaran uang Rp80 juta tersebut benar terjadi atau merupakan informasi yang tidak sesuai fakta.

Wakil Ketua DPRD Sumut Minta Polisi Usut Tuntas

Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga.

Ihwan meminta Polda Sumut mengusut kebenaran pengakuan Aleh agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, penyelidikan diperlukan untuk mengetahui apakah benar terdapat pihak yang menawarkan uang kepada konten kreator agar tidak menyuarakan persoalan karhutla.

"Jika memang ada penawaran, siapa yang menawarkan dan untuk kepentingan siapa? Itu yang harus ditelusuri oleh Polda Sumut. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan isu karhutla demi kepentingan tertentu," kata Ihwan, Minggu (18/10/2026).

Ihwan juga meminta kepolisian memanggil Aleh guna mengklarifikasi pengakuannya yang telah beredar luas di media sosial.

Ia khawatir informasi yang belum terverifikasi dapat memunculkan persepsi keliru mengenai penanganan karhutla oleh pemerintah.

"Jika tidak ditindaklanjuti, masyarakat bisa berpersepsi keliru seolah-olah pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk meredam penanganan isu karhutla," ujarnya.

Ihwan menegaskan, apabila penawaran uang itu benar terjadi, pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Sebaliknya, jika pengakuan tersebut terbukti merupakan informasi bohong yang memenuhi unsur tindak pidana, ia meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan.

"Kalau memang terbukti ada yang menawarkan, pelakunya harus ditangkap. Namun, jika ini terbukti kebohongan yang menimbulkan keresahan, konten kreator tersebut yang harus diproses hukum," tegasnya.

Aleh Pernah Divonis 7 Bulan Penjara dalam Kasus UU ITE

Rahmat Hidayat alias Aleh sebelumnya juga pernah menghadapi proses hukum terkait konten media sosial.

Berdasarkan riwayat perkara di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diberitakan, Aleh pernah dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara pada 9 Oktober 2020 dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus tersebut berkaitan dengan konten parodi lagu bernuansa keagamaan yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Kini, Aleh kembali berhadapan dengan laporan hukum setelah pengakuannya mengenai dugaan tawaran uang Rp80 juta untuk tidak membicarakan karhutla menjadi perhatian publik.

Meski demikian, penyelidikan kasus terbaru ini masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka sebagaimana informasi yang disampaikan Polda Sumut.

Polisi masih perlu mengumpulkan keterangan serta bukti untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam laporan tersebut.* (tm/dh)

Dalam operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN) tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial HG (53). Petugas juga menyita sejumlah paket sabu dan ganja yang ditemukan di dalam pos siskamling.

Baca Juga:

• Buntut Ledakan Maut Grand Polonia Medan, Pekerja Mitra PGN Ditetapkan Jadi Tersangka

Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan di lokasi, polisi menemukan pos siskamling yang diduga telah beralih fungsi menjadi tempat transaksi narkotika.

"Saat kita cek dan kembangkan di lapangan, kita menemukan adanya Pos Siskamling yang sengaja difungsikan sebagai lapak transaksi narkoba di kawasan Jalan Multatuli," ujar Rafli, Selasa (20/10/2026).

Petugas kemudian menggeledah pos siskamling tersebut. Hasilnya, polisi menemukan satu paket sabu-sabu dan tujuh paket ganja kering yang diduga disimpan untuk diedarkan.

Menurut Rafli, penggunaan pos siskamling sebagai tempat transaksi diduga menjadi cara para pelaku untuk menyamarkan aktivitas peredaran narkoba di tengah permukiman warga.

"Kami temukan satu paket sabu dan tujuh paket ganja di Pos Siskamling. Pos ini kami duga kuat sengaja dimanfaatkan sebagai modus operandi tempat transaksi untuk mengelabui petugas maupun warga sekitar," jelasnya.

Polisi masih mendalami keterlibatan pria yang diamankan serta menelusuri pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Sejumlah Terduga Pelaku Kabur dengan Terjun ke Sungai

Penggerebekan itu juga diwarnai aksi pelarian sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aktivitas narkoba.

Saat mengetahui kedatangan petugas, beberapa orang nekat melompat ke sungai yang berada di sekitar kawasan permukiman Jalan Multatuli untuk menghindari penangkapan.

Di antara orang-orang yang melarikan diri tersebut, polisi menduga terdapat pemilik narkotika yang ditemukan di lokasi penggerebekan.

Meski sejumlah orang berhasil kabur, polisi mengaku telah mengantongi identitas mereka dan tengah melakukan pengejaran.

"Sejumlah pelaku memang melarikan diri dengan melompat ke sungai. Namun seluruh identitasnya sudah kami kantongi dan saat ini tim sedang melakukan pengejaran intensif," kata Rafli.

Polrestabes Medan menegaskan operasi pemberantasan narkoba akan terus dilakukan, khususnya di kawasan yang terindikasi menjadi lokasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Penggerebekan di Jalan Multatuli menjadi bagian dari upaya kepolisian menekan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan permukiman masyarakat.

Polisi juga masih mengembangkan hasil penggerebekan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika serta memburu pihak-pihak yang melarikan diri.

Hingga penggerebekan tersebut, polisi telah mengamankan satu orang dan menyita delapan paket narkotika berupa sabu dan ganja sebagai barang bukti.* (tm/dh)

Permohonan tersebut disampaikan Fitri saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam persidangan di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (19/10/2026).

Baca Juga:

• Soroti Unsur Kerugian Negara, Luhut Minta Prabowo Ubah Definisi Korupsi di Indonesia

"Dengan segala kerendahan hati, saya memohon Yang Mulia majelis hakim untuk menolak dakwaan dan tuntutan Jaksa, dan berkenan membebaskan saya," ujar Fitri dalam pembelaannya.

Sebelumnya, jaksa menuntut Fitri dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp250 juta. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp493.798.000 setelah dikurangi uang Rp22,5 juta yang telah dititipkan kepada Kejari Samosir.

Dalam pleidoinya, Fitri menyampaikan lima poin keberatan terhadap dakwaan jaksa. Ia menilai tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak didukung bukti yang cukup kuat.

Bantah Minta Fee 15 Persen Dana Bansos

Salah satu tuduhan yang dibantah Fitri adalah dugaan permintaan fee sebesar 15 persen dari total dana bantuan korban banjir bandang di Kabupaten Samosir.

Menurut Fitri, tuduhan tersebut hanya didasarkan pada keterangan sepihak tanpa penjelasan terperinci mengenai waktu, tempat, maupun proses permintaan uang.

"Saya tidak pernah meminta fee, apalagi itu untuk pihak lain. Saya tidak pernah mengundang atau memanggil pengurus Bumdes-Ma untuk membicarakan fee, apalagi di ruang kerja Kepala Dinas," tegasnya.

Fitri juga membantah menerima uang sekitar Rp179 juta sebagaimana disebutkan dalam dakwaan. Ia menilai keterangan para saksi mengenai jumlah uang yang diduga diterimanya tidak konsisten.

Selain itu, Fitri menolak tuduhan telah menyalahgunakan kewenangan dalam proses pemindahbukuan dana bantuan dari rekening penerima manfaat ke rekening BUMDES-MA Marsada Tahi.

Ia mengklaim penerbitan surat permohonan pemindahbukuan tersebut dilakukan atas permintaan mantan Kepala Cabang Bank Mandiri Pangururan, Jonni Ronald Simanjuntak.

Menurut Fitri, permintaan itu berkaitan dengan tindak lanjut rapat bersama Kementerian Sosial dan Bank Mandiri Pusat untuk mempermudah proses pembelian barang kebutuhan usaha penerima bantuan.

Singgung Terdakwa Lain yang Tidak Ditahan

Dalam persidangan, Fitri turut mempertanyakan status Jonni Ronald Simanjuntak yang disebutnya juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, tetapi tidak menjalani penahanan.

Fitri membandingkan kondisi itu dengan dirinya yang telah menjalani penahanan selama 294 hari.

"Sementara saya sudah menjalani masa tahanan selama 294 hari," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian pembelaan Fitri yang meminta majelis hakim mempertimbangkan kembali dakwaan serta tuntutan jaksa terhadap dirinya.

Setelah pembacaan pleidoi, jaksa Kejari Samosir menyatakan akan memberikan tanggapan dalam persidangan berikutnya.

Dugaan Korupsi Bansos Rp1,5 Miliar

Kasus ini bermula dari penyaluran dana bantuan penguatan ekonomi bagi korban banjir bandang di tiga desa di Kabupaten Samosir pada 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, sebanyak 303 kepala keluarga dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dari Kementerian Sosial.

Masing-masing keluarga memperoleh alokasi bantuan sebesar Rp5 juta, sehingga total anggaran yang disalurkan mencapai Rp1,515 miliar.

Sesuai ketentuan program, dana bantuan seharusnya disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat melalui Bank Mandiri.

Namun, dalam dakwaannya, jaksa menyebut mekanisme penyaluran bantuan diduga diubah dari bantuan uang menjadi barang melalui BUMDES-MA Marsada Tahi tanpa persetujuan Kementerian Sosial.

Jaksa juga mendakwa adanya pemindahbukuan dana dari 303 rekening penerima manfaat ke rekening BUMDES-MA Marsada Tahi tanpa persetujuan pemilik rekening.

Selain dugaan perubahan mekanisme bantuan, Fitri didakwa meminta keuntungan sebesar 15 persen dari total dana bantuan dan menerima uang Rp179 juta.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan jaksa, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp516.298.000.

Meski demikian, Fitri tetap membantah tuduhan tersebut dan meminta majelis hakim membebaskannya.

Hingga pembacaan pleidoi, perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan dan belum memperoleh putusan akhir.* (km/dh)

Kasi Intelijen Kejari Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung mengatakan, SPDP atas nama Iqbal diterima kejaksaan pada 19 Agustus 2026. Namun, berkas perkara tersebut belum dinyatakan lengkap dan masih berstatus P19.

Baca Juga:

• Tim Gabungan Gerebek Sarang Narkoba di Medan Sunggal, 11 Paket Sabu dan Ganja Disita

P19 merupakan status ketika berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk jaksa. Sementara itu, P21 menandakan berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

Valentino menjelaskan, berdasarkan berkas yang diterima kejaksaan, Iqbal bekerja sebagai karyawan swasta di PT PGAS Solution, perusahaan yang disebut sebagai mitra Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Pekerjaannya karyawan swasta, mitra perusahaan dari PGN yaitu Pegasol (PT PGAS Solution), untuk saat ini berkas SPDP yang kita terima baru satu tersangka," imbuh Valentino.

Iqbal dijerat dengan Pasal 308 ayat 2 dan 3 KUHP juncto Pasal 311 KUHP, sebagaimana disebutkan dalam keterangan kejaksaan. Pasal yang disangkakan berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan luka berat dan kematian.

Kejari Medan belum menyampaikan perincian petunjuk yang harus dilengkapi penyidik karena hal tersebut masih berkaitan dengan kepentingan penyidikan.

Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menyatakan penyidik telah menetapkan satu tersangka dalam kasus ledakan rumah mewah di kawasan Grand Polonia Medan.

"Proses penyidikan berjalan sampai dengan saat ini, terkait dengan kasus ledakannya itu sendiri sudah ada satu tersangka yang sudah ditetapkan," kata Calvijn saat diwawancarai pada Kamis (10/9/2026).

Saat itu, Calvijn belum memerinci identitas tersangka maupun perannya dalam peristiwa tersebut. Dia mengatakan kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Proses ini tentu masih berjalan, namun, kami masih mendalami potensi adanya berkaitan dengan tersangka lainnya," ujarnya.

Penerimaan SPDP oleh Kejari Medan menjadi salah satu tahapan lanjutan dalam penanganan perkara. Meski demikian, proses penyidikan dan pelengkapan berkas masih berlangsung.

Ledakan Terjadi pada Juli 2026

Ledakan di rumah mewah kawasan Grand Polonia Medan terjadi pada Senin (20/7/2026). Dalam peristiwa tersebut, tiga orang dilaporkan tewas tertimpa.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki penyebab ledakan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang disampaikan sebelumnya, ledakan diduga dipicu kebocoran pipa gas tanam milik PT PGN.

Titik kebocoran pipa tersebut juga disebut telah ditemukan oleh penyidik.

Hingga Selasa (20/10/2026), proses penanganan perkara masih berlanjut. Kejari Medan menunggu penyidik melengkapi berkas sesuai petunjuk jaksa, sementara kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.* (ds/dh)

Luhut mengatakan Prabowo menyetujui kajian yang disusun tim DEN mengenai definisi korupsi. Menurutnya, kajian tersebut diperlukan agar penanganan perkara korupsi di Indonesia mengacu pada standar internasional.

Baca Juga:

• Aksi Pembentangan Spanduk di Bundaran HI Disorot Istana, Pemerintah Ajak Greenpeace Duduk Bareng

Dalam usulannya, Luhut menyoroti penerapan unsur kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dia berpendapat, pendekatan tersebut perlu dikaji kembali dengan mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

"Nah itu kami mengacu kepada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Chapter yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan, jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut.

Luhut menilai penerapan unsur kerugian negara dalam perkara korupsi dapat menimbulkan tantangan bagi aktivitas bisnis, terutama bagi perusahaan milik negara dan badan usaha yang menjalankan investasi dengan berbagai risiko.

Menurutnya, kegiatan bisnis tidak selalu menghasilkan keuntungan karena setiap keputusan usaha memiliki risiko. Karena itu, dia menilai perlu ada kajian untuk membedakan risiko bisnis dengan tindakan yang masuk kategori tindak pidana korupsi.

Luhut bahkan menyebut Indonesia sebagai satu-satunya negara yang menerapkan kerugian negara sebagai salah satu unsur dalam penanganan tindak pidana korupsi.

"Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara. Ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis, yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Maka ini saya kira penting," ujarnya.

Menurut Luhut, kajian tersebut penting bagi pengelolaan investasi, termasuk aktivitas korporasi yang dilakukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dia berharap penyesuaian pendekatan hukum dapat memberikan kepastian bagi kegiatan usaha tanpa mengabaikan penindakan terhadap praktik korupsi.

Persetujuan Prabowo terhadap kajian yang disampaikan DEN, sebagaimana dijelaskan Luhut, menjadi bagian dari pembahasan mengenai definisi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Namun, persetujuan terhadap kajian tidak dengan sendirinya berarti ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi telah berubah. Sumber yang tersedia belum menjelaskan langkah legislasi yang akan ditempuh, jadwal pembahasan, ataupun rumusan perubahan aturan yang diusulkan.

UNCAC sendiri mengatur beragam bentuk korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan atau penyalahgunaan aset, perdagangan pengaruh, dan penyalahgunaan fungsi. Konvensi tersebut tidak membatasi korupsi hanya pada penyuapan. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Karena itu, tindak lanjut kajian DEN masih perlu dilihat dari rumusan usulan yang lebih terperinci serta kesesuaiannya dengan hukum nasional.

Kajian mengenai definisi korupsi tersebut menjadi perhatian karena dapat berkaitan dengan penegakan hukum dan kepastian bagi dunia usaha. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil kajian serta keputusan pemerintah dan proses hukum yang diperlukan.* (d/dh)

Keluhan itu disampaikan sejumlah petani yang datang ke Padangsidimpuan pada Selasa (20/10/2026). Mereka menyebut pupuk subsidi sulit diperoleh di kios-kios setempat, sementara pupuk nonsubsidi yang tersedia dijual dengan harga lebih dari Rp 400 ribu.

Baca Juga:

• Cetak Rekor 5 Kali Beruntun, Pemkab Asahan Boyong Predikat Tertinggi KI Award Sumut 2026

"Harga HET hanya Rp 94.000, namun di pasaran rata-rata Rp 200.000, tetapi masih sulit diperoleh," ujar Hendra di Padangsidimpuan, Selasa (20/10/2026).

Menurut Hendra, kondisi tersebut menyulitkan petani memenuhi kebutuhan pupuk untuk lahan pertanian mereka. Sejumlah petani akhirnya terpaksa mempertimbangkan pembelian pupuk nonsubsidi meski harganya jauh lebih mahal.

Lebih dari 10 Kios Disebut Sering Kehabisan Stok

Para petani mengungkapkan, lebih dari 10 kios di Kecamatan Sipirok tidak selalu menyediakan pupuk subsidi. Mereka menyebut stok di gudang maupun kios kerap kosong, sedangkan pupuk nonsubsidi lebih sering tersedia.

Kondisi tersebut membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan mereka.

Hendra mengatakan kelangkaan dan mahalnya pupuk berdampak terhadap hasil pertanian. Menurutnya, hasil panen petani mengalami penurunan dan kondisi itu dikhawatirkan berujung pada gagal panen apabila persoalan tidak segera diatasi.

"Langka dan tingginya harga pupuk subsidi drastis menyebabkan hasil panen kami jauh merosot, meskipun Bupati Tapsel selalu menggaungkan swasembada pangan," katanya.

Para petani berharap persoalan pupuk subsidi mendapat perhatian serius karena ketersediaannya menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kegiatan produksi pertanian.

Petani Minta Distribusi Pupuk Subsidi Ditelusuri

Para petani meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas Pertanian segera menelusuri persoalan distribusi pupuk subsidi di lapangan.

Mereka juga meminta pengawasan diperketat terhadap distributor dan kios penyalur untuk memastikan pupuk subsidi tersedia dan disalurkan sesuai ketentuan.

Petani berharap pemerintah memeriksa penyebab kekosongan stok, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses distribusi. Mereka juga meminta tindakan tegas jika ditemukan pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.

"Kami berharap pemerintah daerah segera mengidentifikasi masalah pokoknya di lapangan. Jika ditemukan ada pihak distributor ataupun kios-kios 'nakal' yang sengaja melakukan pelanggaran, mohon ditindak tegas," tambah Hendra.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Selatan Muhammad Taufik Batubara belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengenai keluhan petani tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan dari Dinas Pertanian Tapanuli Selatan mengenai penyebab kelangkaan, ketersediaan stok, maupun dugaan harga pupuk subsidi yang melampaui HET di Kecamatan Sipirok.

Para petani berharap pemerintah daerah segera melakukan pengecekan ke distributor dan kios penyalur agar ketersediaan serta harga pupuk subsidi sesuai ketentuan dan kebutuhan petani dapat terpenuhi.* (am/dh)

BIREUEN - Universitas Islam Aceh (UIA) Paya Lipah, Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, mewisuda 227 lulusan program Sarjana (S1) dan Magister (S2) Tahun Akademik 2025/2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 lulusan meraih predikat pujian atau cum laude, sedangkan 195 lainnya memperoleh predikat sangat memuaskan.

Wisuda Angkatan XXXVIII itu digelar melalui Rapat Senat Terbuka di Auditorium Kampus Induk UIA, Selasa (20/10/2026) pagi.

Baca Juga:

• Kisah Inspiratif Muhammad Maulana, Putra Ketua PWM Aceh yang Lulus S2 UGM Cumlaude

Wakil Rektor I UIA, Dr. Dhiauddin, M.Pd., merinci jumlah lulusan berdasarkan program studi yang menyelesaikan pendidikan pada tahun akademik tersebut.

Berikut sebaran 227 lulusan UIA Paya Lipah:

- Magister Pendidikan Agama Islam: 33 orang
- Sarjana Pendidikan Agama Islam: 58 orang
- Sarjana Manajemen Pendidikan Islam: 18 orang
- Sarjana Pendidikan Bahasa Arab: 28 orang
- Sarjana Ekonomi Syariah: 7 orang
- Sarjana Hukum Keluarga Islam (HKI): 83 orang

Berdasarkan data tersebut, Program Studi Hukum Keluarga Islam mencatat jumlah lulusan terbanyak dengan 83 orang. Sementara itu, Program Studi Ekonomi Syariah meluluskan tujuh orang.

Secara keseluruhan, 32 lulusan memperoleh predikat cum laude dan 195 lulusan berpredikat sangat memuaskan. Kedua kelompok tersebut mencakup seluruh 227 wisudawan.

Rektor UIA Paya Lipah, Dr. Nazaruddin, MA, menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian para wisudawan. Dia juga menyoroti sejumlah prestasi institusi yang diraih UIA meski belum genap dua tahun berstatus universitas.

Menurut Nazaruddin, UIA telah ditetapkan sebagai kampus terbaik di Aceh dan meraih akreditasi Unggul untuk Program Studi Pendidikan Agama Islam serta Ekonomi Syariah.

UIA juga disebut memperoleh 10 penghargaan dari PTKIS Award dan AICISSS Award 2026, meraih GI BEI Award 2026, serta masuk nominasi perguruan tinggi binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai kampus yang berpotensi meraih predikat Unggul secara institusi.

Nazaruddin menegaskan, wisuda bukan sekadar seremoni kelulusan, melainkan awal bagi para lulusan untuk mengabdikan ilmu yang telah diperoleh kepada masyarakat.

"Wisuda hari ini bukan sekadar seremoni akademik. Lebih dari itu, ini adalah momentum refleksi intelektual, pengukuhan tanggung jawab moral, dan awal perjalanan pengabdian yang lebih luas kepada masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan," kata Nazaruddin.

Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, ST, meminta UIA terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurutnya, perguruan tinggi perlu memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Aceh Dr. Husnan mendorong para lulusan agar tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga berani menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.

"Kami berharap para lulusan tidak hanya berorientasi pada peluang kerja, tetapi juga berani menciptakan peluang, membangun usaha, dan mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat," ujar Husnan.

Pesan tersebut menjadi dorongan bagi para lulusan untuk memanfaatkan ilmu, keterampilan, dan pengalaman selama kuliah sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

Wisuda Angkatan XXXVIII UIA Paya Lipah ini meluluskan 227 mahasiswa dari enam program studi. Para lulusan diharapkan mampu mengembangkan kompetensi masing-masing serta berkontribusi bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.* (dh)

Pelepasan keberangkatan berlangsung di kantor PT Hasanah Wisata Travel. Dalam kesempatan itu, Fery menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jemaah yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Baca Juga:

• Gercep Sapa Warga Langgapayung, Bupati Labusel Pastikan Parit Rampung Desember & Kabulkan Bola Gratis

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah yang mendapat kesempatan dan panggilan Allah SWT untuk menunaikan ibadah umrah. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman spiritual yang membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar," ujar Fery.

Fery mengatakan, ibadah umrah bukan sekadar perjalanan menuju Tanah Suci, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan.

Karena itu, dia mengingatkan para jemaah agar meluruskan niat, menjaga kesehatan, memperbanyak ibadah, serta mengikuti arahan pembimbing selama menjalankan rangkaian ibadah.

Dia juga meminta para jemaah menjaga kebersamaan dan saling membantu selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, kepedulian terhadap sesama menjadi hal penting agar perjalanan ibadah dapat berlangsung dengan nyaman dan khusyuk.

Fery turut mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

"Semoga seluruh jamaah berangkat dalam keadaan sehat, menjalankan ibadah dengan lancar, dan kembali ke tanah air dengan selamat. Mudah-mudahan menjadi pribadi yang semakin baik, membawa keberkahan bagi keluarga, serta memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Selain memberikan pesan kepada jemaah, Fery meminta PT Hasanah Wisata Travel mengutamakan pelayanan, terutama dalam hal kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama perjalanan.

Dia berharap pihak penyelenggara memastikan seluruh rangkaian perjalanan berlangsung lancar sehingga jemaah dapat beribadah dengan tenang.

"Berikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah. Kami berharap seluruh proses perjalanan berjalan lancar sehingga jamaah dapat beribadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk," pesannya.

Fery juga berharap seluruh jemaah dapat meraih umrah yang mabrur dan mabruroh, memperoleh ampunan, serta membawa pulang pengalaman spiritual yang memberi dampak positif bagi kehidupan sehari-hari.

Pelepasan 159 jemaah umrah tersebut menjadi momen bagi Pemkab Labusel untuk menyampaikan dukungan dan doa bagi masyarakat yang menunaikan ibadah ke Tanah Suci, termasuk lima penerima hadiah umrah dari ajang MTQ.* (dh)

Penghargaan tersebut diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga:

• Kejar Swasembada Pangan! Pemprov Sumut Siapkan 9.624 Hektare Lahan Bawang Putih di 9 Wilayah

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya Pemkab Asahan dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Surya yang mewakili Gubernur Sumatera Utara menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, penghargaan yang diterima badan publik seharusnya tidak hanya menjadi pencapaian administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

"Tujuan utama kita bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat. Keterbukaan informasi adalah cara kita membangun kepercayaan publik," tegas Surya.

Dia juga mengucapkan selamat kepada seluruh badan publik yang meraih predikat Informatif. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya badan publik di Sumut dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik.

Penilaian KI Award dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diselenggarakan setiap tahun. Proses tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari kebijakan dan regulasi layanan informasi hingga ketersediaan informasi publik.

Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam evaluasi tersebut.

Penilaian dilakukan untuk melihat penerapan prinsip transparansi oleh badan publik secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan mempertahankan predikat Informatif selama lima tahun berturut-turut menjadi motivasi bagi Pemkab Asahan untuk terus memperkuat tata kelola informasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya tersebut mencakup peningkatan transparansi, perluasan akses masyarakat terhadap informasi publik, serta pengelolaan layanan informasi yang profesional dan berkelanjutan.

Pemkab Asahan berharap keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Capaian KI Award 2026 ini juga menjadi dorongan bagi Pemkab Asahan untuk terus mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, sejalan dengan visi Asahan Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.* (dh)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah menghargai penyampaian aspirasi melalui aksi tersebut. Dia menyebut persoalan krisis iklim dan dampaknya terhadap biaya hidup masyarakat juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Sehari Pasca-2 Tahun Pimpin RI, Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri di Istana Besok Sore

Syahganda menambahkan, pemerintah terus memperkuat upaya penanganan krisis iklim, termasuk melalui penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

Menurutnya, pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan. Dalam keterangannya, Syahganda menyebut perusakan lingkungan sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius.

Penanganan krisis iklim menjadi salah satu perhatian pemerintah, terutama terkait kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak pada lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Syahganda mengatakan pemerintah terus menggalakkan penanggulangan karhutla dan memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan yang merusak lingkungan.

Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat mengenai dampak krisis iklim, termasuk tekanan terhadap biaya hidup di tengah dinamika ekonomi global.

"Karena itu, kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden," kata Syahganda.

Selain kebijakan lingkungan, pemerintah mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Syahganda menyebut pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.

Paket tersebut mencakup bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik hingga akhir 2026.

Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton untuk membantu menahan gejolak harga pangan.

"Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan," ujar Syahganda.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Namun, pelaksanaan dan dampak setiap kebijakan tetap perlu dilihat berdasarkan realisasi program serta perkembangan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah Buka Ruang Dialog dengan Greenpeace

Di tengah aksi tersebut, pemerintah menyatakan terbuka untuk berdialog dengan Greenpeace dan berbagai pihak lainnya. Pemerintah berharap organisasi lingkungan itu dapat menyampaikan data, masukan, dan rekomendasi kepada kementerian terkait.

Syahganda mengatakan masukan dari masyarakat sipil dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pemerintah, termasuk dalam penanganan krisis iklim dan perlindungan lingkungan.

"Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan," ujarnya.

Pemerintah berharap komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat dapat membantu memperkuat penanganan persoalan lingkungan sekaligus memastikan aspirasi publik tetap mendapat ruang.

Aksi Greenpeace di Bundaran HI menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mengenai isu lingkungan. Sementara itu, pemerintah menyatakan akan terus melanjutkan upaya penanggulangan karhutla, penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan, serta kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.* (mt/dh)

Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan, perbedaan tingkat ketidakhadiran antara siswa penerima dan nonpenerima MBG terlihat cukup besar, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau desil satu.

Baca Juga:

• Sehari Pasca-2 Tahun Pimpin RI, Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri di Istana Besok Sore

Menurut Firman, temuan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program MBG. Riset itu diharapkan dapat membantu pemerintah memahami manfaat program sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.

Selain tingkat kehadiran, riset DEN juga menyoroti hubungan antara kualitas makanan yang disajikan dan semangat belajar siswa.

Firman menyebut sekitar 95 persen siswa menunjukkan semangat belajar ketika menu MBG yang diterima memiliki rasa yang enak. Sebaliknya, semangat belajar disebut lebih rendah ketika kualitas makanan kurang baik.

"Jika kualitas jelek, semangat belajarnya sangat rendah. Kami rekomendasikan agar perlu diperhatikan kualitas menu, karena korelasi rasa lapar dan semangat belajar," kata Firman.

Temuan tersebut menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan dalam pelaksanaan MBG. Program ini tidak hanya perlu memperhatikan distribusi makanan kepada siswa, tetapi juga mutu menu agar makanan yang disediakan dapat diterima dan dikonsumsi dengan baik oleh penerima manfaat.

DEN merekomendasikan agar kualitas menu menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi program. Dengan demikian, pelaksanaan MBG diharapkan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan siswa.

Riset mengenai program MBG tersebut dilakukan DEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga terkait lainnya.

Dalam pelaksanaannya, tim menyusun modul khusus dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Penelitian tersebut telah dimulai sejak September 2025.

Riset ini menjadi salah satu upaya untuk mengukur dampak program MBG berdasarkan data sosial dan ekonomi masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.

Meski demikian, informasi yang disampaikan dalam paparan tersebut belum merinci jumlah sampel, metode pengukuran kehadiran siswa, maupun rincian perhitungan angka 95 persen. Karena itu, angka dan temuan riset perlu dibaca sesuai cakupan serta metodologi penelitian yang digunakan.

Di sisi lain, DEN menemukan distribusi program MBG masih cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan.

Firman menilai pemerintah perlu menetapkan daerah prioritas agar penyaluran MBG dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata dan tepat sasaran.

"Perlu ada prioritas di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan)," ucapnya.

Pemerataan distribusi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar siswa di wilayah dengan keterbatasan akses tidak tertinggal dalam menerima manfaat program.

DEN berharap hasil riset tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas menu, memperluas jangkauan distribusi, serta meningkatkan ketepatan sasaran program MBG.

Melalui evaluasi berbasis data, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi kebutuhan para siswa di berbagai wilayah Indonesia.* (mt/dh)

Rocky menyampaikan gagasan itu di tengah kritik mahasiswa dari sejumlah kampus terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Menurutnya, suara kritis mahasiswa tidak cukup hanya didengar, tetapi perlu mendapat ruang untuk diperdebatkan bersama para pengambil kebijakan.

Baca Juga:

• Mengenal Arti Simbol Tiga Jari yang Digunakan Massa Aksi dalam Demonstrasi Dua Tahun Prabowo-Gibran

Dia menginginkan forum tersebut menjadi tempat bagi mahasiswa dan menteri untuk menguji argumen, dasar pemikiran, serta pertimbangan di balik kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Rocky juga menyatakan kesiapannya berkomunikasi dengan pemimpin redaksi media televisi nasional agar forum debat itu dapat difasilitasi dan disiarkan kepada masyarakat.

"Saya akan negosiasi dengan pimred, dengan Pak Karni Ilyas, sebagai pemimpin acara ini," ujarnya.

Rocky Ingin Semua Menteri Berdebat dengan Mahasiswa

Rocky menegaskan, forum Kabinet Watch dirancang sebagai ruang adu gagasan antara mahasiswa dan para pejabat pemerintah. Dia ingin para menteri bersedia menjelaskan kebijakan yang mereka buat sekaligus menghadapi pertanyaan kritis dari kalangan akademisi muda.

"Saya ingin tekan mereka berdua, supaya ada forum bersama mahasiswa di kabinet. Namanya apa? Kabinet Watch," terangnya.

Dia juga mengusulkan agar seluruh menteri bersedia terlibat dalam forum tersebut. Menurut Rocky, perdebatan terbuka diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya disampaikan melalui penjelasan birokratis, tetapi juga diuji melalui argumentasi dan pertukaran gagasan.

"Pasang semua menteri itu, berdebat dengan kalian. Itu dasarnya tu," ucap Rocky.

Melalui gagasan tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki kesempatan untuk mempertanyakan dasar kebijakan secara langsung kepada pejabat yang bertanggung jawab. Di sisi lain, para menteri dapat menjelaskan alasan dan pertimbangan di balik keputusan pemerintah.

Ingin Diskusi Politik Berbasis Argumen

Rocky mengatakan, salah satu tujuan Kabinet Watch adalah mendorong diskusi politik yang bertumpu pada metodologi dan argumentasi, bukan semata-mata sentimen atau adu opini di ruang publik.

Dia menilai perdebatan intelektual dapat membantu masyarakat memahami persoalan kebijakan secara lebih mendalam. Forum terbuka juga diharapkan menjadi sarana untuk menguji gagasan sebelum berkembang menjadi perdebatan emosional di media sosial.

"Supaya ada discourse yang basisnya metodologi. Supaya ada argumen yang diproduksi," ungkapnya.

Rocky berharap diskusi antara mahasiswa dan pemerintah dapat mengurangi kecenderungan perdebatan politik yang hanya berputar pada dukungan atau penolakan terhadap pihak tertentu.

"Jangan sampai hidup kita itu, dari sentimen ke sentimen. Karena itu saya ingin bertengkar dengan saudara-saudara," tuturnya.

Rocky Tegaskan Tetap Membawa Sikap Akademisi

Meski kini menjadi anggota Wantimpres, Rocky menegaskan dirinya tetap ingin mempertahankan cara berpikir kritis yang selama ini dibawanya sebagai akademisi.

Dia mengajak mahasiswa terus menjaga nalar kritis dan menggunakan ruang diskusi untuk menguji kebijakan pemerintah. Menurutnya, pertukaran pendapat yang tajam dapat menghasilkan pemikiran yang kemudian dibawa ke ruang publik.

"Saya tetap akademisi. Saya anggap kalian mahasiswa. Maka saya ajak bertengkar, supaya pikiran itu dihasilkan dari pertengkaran, dan hasil pertengkaran itu bisa dibawa ke ruang publik," pungkasnya.

Gagasan Kabinet Watch tersebut masih berupa usulan Rocky Gerung. Belum ada keterangan dalam sumber yang tersedia mengenai persetujuan pemerintah, jadwal pelaksanaan, ataupun mekanisme resmi forum debat antara menteri dan mahasiswa itu.* (fj/dh)

Laporan tersebut dilayangkan karena para pelapor menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka mempersoalkan belum dihadirkannya Jokowi sebagai pihak pelapor sekaligus saksi korban serta belum diperlihatkannya ijazah yang menjadi objek perkara secara transparan di persidangan.

Baca Juga:

• Eksepsi Ditolak, Refly Harun Tantang Jaksa Bawa Ijazah Asli Jokowi: Jangan-jangan Memang Tak Ada!

"Dalam kasus-kasus lain, jika pelapor tidak hadir, biasanya perkara tersebut bisa gugur demi hukum. Contohnya sudah ada pada kasus-kasus sebelumnya. Namun, dalam persidangan ini, saksi korban yang namanya berada di urutan pertama tidak pernah hadir, dan barang bukti ijazah aslinya pun tidak pernah diperlihatkan secara transparan di persidangan," ujar Roy.

Roy bersama tim advokasi meminta KY memeriksa dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim yang menangani perkara tersebut. Mereka berharap lembaga pengawas peradilan itu menindaklanjuti laporan secara profesional dan independen.

Perwakilan purnawirawan TNI, Laksamana (Purn) Muriono, turut mengkritik jalannya persidangan. Dia menilai proses hukum terhadap sejumlah aktivis dan akademisi yang terlibat dalam polemik ijazah Jokowi perlu mendapat perhatian, terutama terkait pemenuhan hak para terdakwa dalam proses peradilan.

"Kami melihat penegakan hukum saat ini seperti sebuah dagelan politik dengan bungkus penegakan hukum. Bagaimana mungkin orang yang dituduh mencemarkan nama baik diadili, sementara pihak yang melaporkan sekaligus pihak yang kepentingannya dipersoalkan tidak pernah sekalipun hadir di pengadilan untuk menunjukkan bukti yang sah," kata Muriono.

Menurut kelompok pelapor, kehadiran pihak yang melaporkan serta pemeriksaan bukti yang dipersoalkan diperlukan untuk mendalami perkara. Mereka juga menilai majelis hakim perlu memberikan ruang yang memadai bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menguji bukti dalam persidangan.

Namun, penilaian mengenai ketidakhadiran Jokowi dan belum diperlihatkannya ijazah tersebut merupakan keberatan yang disampaikan pihak pelapor. Dugaan pelanggaran etik oleh majelis hakim masih perlu diperiksa melalui mekanisme yang berlaku di KY.

Selain mempersoalkan kehadiran Jokowi dan bukti ijazah, kelompok pelapor menilai jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur perlu diawasi agar tetap sesuai dengan hukum acara pidana.

Mereka meminta KY menelaah dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim dalam penanganan perkara tersebut. Pengawasan itu diharapkan dapat memastikan proses peradilan berjalan secara objektif serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Perwakilan tim hukum menyatakan pelaporan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengawasan terhadap proses peradilan, bukan sekadar menyampaikan keberatan terhadap pihak tertentu.

"Kami meminta Komisi Yudisial untuk menjalankan kewenangannya secara profesional dan independen. Perjuangan menegakkan hukum ini bukan soal siapa yang didukung, tetapi apakah proses peradilannya sudah adil dan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara di depan hukum," ujar salah satu perwakilan tim hukum.

Komisi Yudisial telah menerima berkas pengaduan tersebut untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan itu selanjutnya menjadi dasar bagi KY untuk menelaah pengaduan berdasarkan kewenangannya. Hingga laporan ini disusun, belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan KY ataupun keputusan yang menyatakan majelis hakim terbukti melakukan pelanggaran etik.* (fj/dh)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan rencana sidang kabinet tersebut. Dia menyampaikan agenda itu saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga:

• Rapor 2 Tahun HAM Era Prabowo, DPR Sebut Hak Rakyat Menang Hingga Ruang Kritik Tetap Terbuka

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga mengonfirmasi jadwal tersebut. Dia menyebut sidang kabinet akan berlangsung pada Rabu sore.

"Besok sidang paripurna. Paripurna. Jam 3-an," kata Brian kepada awak media.

Sidang Kabinet Paripurna dijadwalkan berlangsung sehari setelah dua tahun pelantikan Prabowo sebagai presiden. Prabowo dilantik bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

Sidang kabinet menjadi forum bagi Presiden dan jajaran menteri untuk membahas berbagai agenda pemerintahan. Namun, berdasarkan keterangan yang tersedia, belum ada penjelasan terperinci mengenai topik atau agenda khusus yang akan dibahas dalam sidang pada Rabu besok.

Jadwal tersebut telah dikonfirmasi oleh Airlangga Hartarto dan Brian Yuliarto saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/10/2026).* (oz/dh)

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Petugas gabungan juga dikerahkan untuk menangani insiden dan memastikan keselamatan orang-orang yang berada di kapal.

Baca Juga:

• Detik-detik KMP Batumandi Terbakar di Perairan Merak, Seluruh Penumpang dan ABK Selamat

Sebelumnya, Maruli menyebut proses evakuasi masih berlangsung. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Banten diterjunkan ke lokasi untuk membantu penyelamatan.

Namun, dalam perkembangan berikutnya, ASDP dan Basarnas memastikan seluruh penumpang serta awak KMP Batumandi telah dievakuasi. Penanganan insiden masih berlanjut, terutama untuk memastikan kondisi kapal dan menyelidiki penyebab kebakaran.

KMP Batumandi terbakar saat sedang dalam proses olah gerak untuk bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak. Kapal sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sekitar pukul 14.52 WIB.

Berdasarkan keterangan ASDP, petugas di darat melihat percikan api di bagian buritan atau belakang kapal sekitar pukul 16.15 WIB. Api muncul di dek atas yang digunakan untuk mengangkut kendaraan kecil.

Kebakaran terjadi di sekitar Pulau Merak Besar, dekat Pelabuhan Merak, Cilegon. Asap pekat terlihat membubung dari kapal dan terekam dalam sejumlah video yang beredar.

Saat kejadian, beberapa penumpang terlihat bergerak menuju anjungan hingga geladak kapal untuk menyelamatkan diri sambil menunggu bantuan petugas.

Proses penyelamatan melibatkan petugas dari unsur pelabuhan, Basarnas, kepolisian, dan BPBD. Sejumlah armada digunakan untuk memindahkan penumpang dari kapal yang terbakar.

Basarnas Banten menyatakan seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara itu, ASDP memastikan awak kapal juga telah dievakuasi.

Petugas selanjutnya melanjutkan penanganan insiden dan melakukan pendataan terkait kejadian tersebut.

Hingga laporan ini disusun, penyebab pasti kebakaran KMP Batumandi belum diumumkan. Polda Banten masih melakukan penyelidikan, sementara ASDP berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan instansi terkait.

Informasi mengenai jumlah pasti orang di kapal serta perkembangan penanganan lebih lanjut masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.

Polisi dan instansi terkait terus mendalami insiden tersebut untuk memastikan penyebab kebakaran dan mengevaluasi kejadian yang berlangsung di perairan dekat Pelabuhan Merak.* (oz/dh)

Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Maret 2026, total kekayaan Gibran tercatat meningkat dari sebelumnya Rp 27.519.975.620 atau sekitar Rp 27,5 miliar.

Baca Juga:

• Mengenal Arti Simbol Tiga Jari yang Digunakan Massa Aksi dalam Demonstrasi Dua Tahun Prabowo-Gibran

Gibran dilantik menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Perubahan nilai kekayaan dalam LHKPN menjadi salah satu informasi publik yang dapat digunakan untuk mencermati komposisi aset pejabat negara.

Tanah dan Bangunan Jadi Aset Terbesar Gibran

Berdasarkan laporan LHKPN periode 2025, tanah dan bangunan menjadi komponen terbesar dalam kekayaan Gibran. Total nilai aset properti yang dilaporkan mencapai Rp 17,44 miliar.

Gibran tercatat memiliki tujuh aset tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Surakarta atau Solo serta Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seluruh aset properti tersebut dicatat sebagai hasil sendiri.

Nilai tanah dan bangunan dalam laporan terbaru itu tidak berubah dibandingkan periode sebelumnya.

Dengan demikian, kenaikan total kekayaan Gibran tidak berasal dari perubahan nilai yang dilaporkan pada kategori properti. Perubahan tersebut justru terlihat pada sejumlah komponen kekayaan lainnya.

Namun, untuk mengetahui secara pasti penyebab kenaikan total kekayaan, diperlukan informasi lebih terperinci mengenai perubahan pada masing-masing aset dan kewajiban.

Ini Rincian Harta Kekayaan Gibran dalam LHKPN 2025

Dalam laporan periode 2025, Gibran mencantumkan beberapa kategori aset dengan nilai keseluruhan Rp 27,9 miliar. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 17.440.000.000

- Surat berharga: Rp 5.552.000.000

- Kas dan setara kas: Rp 4.357.154.176

- Harta bergerak lainnya: Rp 280.000.000

- Alat transportasi dan mesin: Rp 286.500.000

Jika dijumlahkan, seluruh komponen tersebut mencapai Rp 27.915.654.176, sesuai dengan total kekayaan yang dilaporkan.

Setelah properti, surat berharga menjadi komponen dengan nilai terbesar kedua, yakni Rp 5,552 miliar. Sementara itu, kas dan setara kas yang mencapai Rp 4,357 miliar juga menjadi salah satu bagian penting dalam komposisi kekayaan Gibran.

Gibran Laporkan 7 Kendaraan

Selain aset properti, surat berharga, dan kas, Gibran melaporkan kepemilikan tujuh kendaraan dengan nilai gabungan Rp 286,5 juta.

Kendaraan yang tercantum dalam laporan tersebut terdiri atas tiga sepeda motor dan empat mobil, yakni:

- Honda Scoopy tahun 2015.

- Honda CB-125 tahun 1974.

- Royal Enfield tahun 2017.

- Toyota Avanza tahun 2016.

-Toyota Avanza tahun 2012.

- Isuzu Panther tahun 2012.

- Daihatsu Grand Max tahun 2015.

Nilai kendaraan tersebut merupakan nilai yang dicantumkan dalam laporan LHKPN, bukan perkiraan harga jual kendaraan saat ini.

Jika dibandingkan dengan aset properti yang mencapai Rp 17,44 miliar, nilai gabungan kendaraan tersebut menjadi bagian yang jauh lebih kecil dari total kekayaan Gibran.

Kekayaan Gibran Naik Meski Nilai Kendaraan Turun

Dibandingkan laporan sebelumnya, total kekayaan Gibran meningkat sekitar Rp 395,7 juta. Namun, perubahan tersebut tidak terjadi secara merata pada setiap kategori aset.

Nilai tanah dan bangunan tetap tercatat Rp 17,44 miliar. Sebaliknya, nilai kendaraan yang dilaporkan turun dari sekitar Rp 312 juta menjadi Rp 286,5 juta.

Sementara itu, kas dan setara kas pada laporan periode 2025 tercatat mencapai Rp 4.357.154.176 atau sekitar Rp 4,36 miliar.

Perubahan pada sejumlah komponen tersebut membuat total kekayaan Gibran tetap meningkat dibandingkan laporan sebelumnya.

Meski demikian, perubahan nilai kekayaan dalam LHKPN tidak dengan sendirinya menjelaskan sumber penambahan atau pengurangan setiap aset. Untuk mengetahui penyebab secara terperinci, diperlukan penjelasan tambahan atau data pendukung dari laporan yang bersangkutan.* (dw/dh)

Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah negeri dan swasta.

Baca Juga:

• Imbas Kantor Kumuh Bak Gudang! Lurah Dwikora Medan Terancam Sanksi Sedang & Evaluasi Jabatan

Kebijakan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 400.3/005/X/2026 tertanggal 16 Oktober 2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran di Provinsi Sumatera Utara. Disdikbud Medan juga mempertimbangkan perkembangan kualitas udara yang dinilai semakin membaik.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh kepala sekolah diminta memastikan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka berlangsung tertib dan lancar.

Pihak sekolah juga diminta mengikuti protokol kesehatan yang berlaku serta memperhatikan kondisi lingkungan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Sebelumnya, pelaksanaan PJJ diberlakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk menyikapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebijakan PJJ untuk sekolah di Sumut sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 16-21 Oktober 2026. Dengan adanya kebijakan terbaru dari Disdikbud Medan, siswa PAUD hingga SMP di Kota Medan dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran langsung di sekolah mulai Rabu.

Perbaikan kualitas udara menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengembalikan kegiatan belajar mengajar ke sekolah.

Berdasarkan pemantauan pada Selasa (20/10/2026) melalui laman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara di sejumlah titik pemantauan Kota Medan berada pada kategori baik hingga sedang.

Data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (AQMS) di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan Johor, menunjukkan nilai ISPU 61 pada pukul 11.00 WIB atau masuk kategori sedang.

Sementara itu, pemantauan di kawasan Jalan Pinang Baris, Medan Sunggal, mencatat nilai ISPU 65 yang juga termasuk kategori sedang.

Adapun stasiun AQMS di Rusunawa, Jalan Kayu Putih, Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, mencatat nilai ISPU 19 atau masuk kategori baik.

Data tersebut menunjukkan kondisi kualitas udara berbeda di setiap titik pemantauan, meskipun secara umum sejumlah wilayah telah berada pada kategori baik hingga sedang.

Dengan penghentian PJJ dan penerapan kembali PTM mulai 21 Oktober 2026, kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri maupun swasta di Medan kembali berlangsung secara langsung. Masyarakat tetap diimbau memantau perkembangan kualitas udara dan mengikuti arahan resmi apabila kondisi lingkungan kembali memburuk.* (ds/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan bahwa kasus tersebut telah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut. Polisi masih mendalami perkara untuk mengungkap peran masing-masing pihak.

Baca Juga:

• Isi Hati Istri Korban Pertikaian di Deli Serdang: Harapkan Keadilan Usai Suami Meninggal Dunia

Ferry menegaskan, ketiga orang yang diamankan tersebut belum berstatus tersangka.

"Saat ini statusnya masih sebagai saksi," ucapnya.

Meski telah mengamankan tiga orang, polisi masih memburu pelaku utama yang diduga menjadi otak penembakan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Menurut Ferry, terduga pelaku utama masih dalam pencarian petugas. Polisi juga terus mendalami rangkaian kejadian untuk mengungkap peran pihak-pihak yang terlibat.

"Iya, untuk pelaku utamanya, yang saat ini dianggap sebagai otak pelaku, masih dalam pencarian petugas," ujarnya.

Polisi belum mengungkap secara terperinci identitas ketiga orang yang diamankan maupun peran mereka dalam peristiwa tersebut.

Sebelumnya, seorang pria berinisial DN dilaporkan tewas setelah diduga ditembak di dalam mobil di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (18/10/2026) malam.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan, berdasarkan informasi awal, penembakan terjadi di dalam mobil yang ditumpangi korban. Pelaku kemudian melarikan diri.

"Informasinya, itu penembakan di dalam mobil antara sesama ormas (satu ormas)," kata Ferry saat dikonfirmasi pada Senin (19/10/2026).

Ferry membenarkan adanya satu korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Namun, polisi masih menyelidiki kronologi lengkap dan motif penembakan.

"Satu orang meninggal dunia," ujarnya.

"Jadi, motifnya masih kita dalami," pungkas Ferry.

Kasus penembakan tersebut juga menjadi perhatian setelah sebuah video yang memperlihatkan anggota keluarga korban berteriak di rumah sakit beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, pria yang mengaku sebagai keluarga korban mengungkapkan kemarahan dan meminta polisi segera menangkap pelaku. Dia juga menyebut ada tiga orang yang terkena tembakan, dengan satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Namun, keterangan dalam video tersebut perlu dibedakan dari informasi yang telah dikonfirmasi kepolisian. Hingga keterangan terakhir yang tersedia, Polda Sumut mengonfirmasi satu orang meninggal dunia dan masih mendalami keseluruhan peristiwa.

Saat ini, penyidik Ditreskrimum Polda Sumut masih memeriksa para saksi, mengungkap motif penembakan, serta memburu orang yang diduga menjadi otak pelaku.* (ds/dh)

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan hasil pemantauan satelit pada pukul 10.00 WIB menunjukkan tidak ada sebaran asap yang terdeteksi di Sumut.

Baca Juga:

• Kejar Swasembada Pangan! Pemprov Sumut Siapkan 9.624 Hektare Lahan Bawang Putih di 9 Wilayah

Berdasarkan analisis angin permukaan, angin saat itu bertiup dari arah timur-tenggara menuju barat laut-utara.

Selain tidak mendeteksi sebaran asap, BBMKG Wilayah I Medan juga melaporkan tidak terdapat titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara hingga pukul 12.00 WIB pada Selasa.

Tidak terdeteksinya titik panas tersebut menjadi salah satu informasi yang dipantau dalam melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumut.

Meski demikian, hasil pemantauan tersebut merujuk pada waktu pengamatan yang tercantum dalam laporan BMKG dan tidak berarti risiko kebakaran sepenuhnya hilang.

BMKG juga memantau kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 20 Oktober 2026. Hasil pengamatan menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori baik hingga sedang.

Sementara itu, pengamatan pada pukul 12.00 WIB di Stasiun Meteorologi Kualanamu, Stasiun Meteorologi Aek Godang, dan Stasiun Meteorologi Silangit mencatat jarak pandang berkisar antara 6-10 kilometer.

Data tersebut menjadi gambaran kondisi atmosfer dan jarak pandang di sekitar lokasi pengamatan pada waktu tersebut.

BMKG mengimbau masyarakat tetap memperhatikan kondisi kualitas udara saat beraktivitas, terutama apabila terjadi penurunan kualitas udara atau muncul kembali kabut asap.

Masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai juga dianjurkan untuk membantu mengurangi paparan partikel asap.

BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan cuaca dari sumber resmi, terutama selama upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian di Sumatera.* (ds/dh)