MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyoroti rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang) yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,9 triliun dari Kementerian Perhubungan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyatakan kekhawatiran proyek transportasi massal tersebut akan menimbulkan beban baru bagi pemerintah daerah, khususnya terkait biaya operasional dan keberlanjutan sistem transportasi.

Baca Juga:

• Menaker Beberkan Strategi Prabowo Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja di Era Digital

Dalam forum tersebut, DPRD juga menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Indris Nasution.

Paul menilai absennya pejabat terkait menunjukkan lemahnya komunikasi pemerintah kota dengan legislatif dalam pembangunan proyek strategis tersebut.

Ia juga mengeluhkan minimnya sosialisasi terkait pembangunan koridor BRT kepada DPRD.

Menurut dia, sejumlah informasi justru diketahui setelah pekerjaan fisik mulai berjalan di lapangan.

"Kita pun tahu karena sudah ada pengerjaan di lapangan. Lantas banyak warga mempertanyakan ke kita, lalu kita respon," ujarnya.

Selain proyek BRT Mebidang, DPRD Medan turut menyoroti operasional layanan bus listrik atau Trans Metro Deli yang dinilai belum efisien secara fiskal.

Paul menyebut biaya operasional sistem transportasi tersebut mencapai sekitar Rp90 miliar per tahun, sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan hanya sekitar Rp8 miliar per tahun.

"Apalagi jika nanti ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatan akan semakin besar," kata dia.

Menurut DPRD, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota karena berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa mendatang.

Paul juga menyinggung dampak pembangunan koridor BRT terhadap kondisi lalu lintas di Kota Medan.

Ia menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti penyempitan badan jalan hingga peningkatan kemacetan di sejumlah titik.

"Akan banyak masalah baru yang muncul seperti penyempitan badan jalan, potensi kemacetan, hingga beban operasional yang dapat membebani APBD Kota Medan," ujarnya.

Hingga kini, Pemerintah Kota Medan belum memberikan penjelasan resmi terkait sorotan DPRD tersebut, termasuk mengenai skema pembiayaan lanjutan dan strategi pengelolaan operasional BRT Mebidang.*

(d/ad)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan berbagai program untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang dipicu perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan transformasi digital.

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference ke-114 di Jenewa.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi MBG, KPK Akui Sudah Lebih Dulu Menyelidiki

Karena itu, pemerintah menempatkan penguatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan pekerja sebagai agenda utama dalam menghadapi masa depan dunia kerja.

"Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat perlindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak," kata Yassierli dalam keterangan resmi, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia mengatakan perubahan pola kerja akibat digitalisasi telah memengaruhi cara masyarakat mencari pekerjaan, membangun karier, hingga bertahan di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Menurut dia, generasi muda membutuhkan pengalaman kerja yang relevan, lulusan sekolah membutuhkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sementara pekerja di sektor digital memerlukan perlindungan yang lebih kuat.

Dalam forum tersebut, Yassierli memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan.

Salah satunya adalah Program Pemagangan Nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi.

Melalui program tersebut, peserta memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah.

Pemerintah mencatat program itu telah menjangkau 100 ribu peserta pada 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 150 ribu peserta pada 2026.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat dengan target 300 ribu peserta.

Yassierli menegaskan bahwa seluruh program tersebut dirancang agar dapat diakses secara setara oleh perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan.

"Program-program ini memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat dari wilayah terpencil," ujarnya.

Selain penguatan keterampilan, pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui sejumlah program strategis nasional.

Dalam pidatonya, Yassierli menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan Food Estate, serta proyek hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Menurut dia, masa depan kerja tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan negara menyediakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pada aspek perlindungan pekerja, Indonesia juga memperkuat komitmen terhadap standar ketenagakerjaan internasional melalui ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization Nomor 188 tentang pekerjaan di sektor penangkapan ikan.

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan kerja bagi awak kapal perikanan.

Pemerintah juga tengah menyusun kebijakan nasional untuk pekerja platform digital sebagai respons terhadap berkembangnya ekonomi digital dan model kerja berbasis aplikasi.

Yassierli mengatakan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja terus diperkuat melalui forum tripartit nasional guna membahas regulasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, keselamatan kerja, serta pelatihan vokasi.

Dalam forum internasional itu, Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk memperluas kerja sama dengan ILO dan berbagai mitra global dalam pengembangan kurikulum vokasi, pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta penguatan perlindungan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja.

"Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja," kata Yassierli.*

(km/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tetap pada seluruh tuntutan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sikap tersebut disampaikan jaksa saat membacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan (pleidoi) yang diajukan terdakwa dan tim penasihat hukumnya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi MBG, KPK Akui Sudah Lebih Dulu Menyelidiki

Dalam repliknya, jaksa menilai pembelaan yang disampaikan pihak terdakwa tidak mampu membantah fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Menurut jaksa, meskipun nota pembelaan disusun dengan argumentasi yang luas dan menggunakan berbagai referensi, substansi pembelaan tersebut dinilai tidak menyentuh inti perkara yang sedang diperiksa pengadilan.

"Pada hakikatnya sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian dan tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap secara terang benderang di persidangan," ujar jaksa.

Jaksa juga menilai tim penasihat hukum terdakwa melakukan penafsiran ulang terhadap fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan.

Menurut penuntut umum, pembelaan tersebut cenderung memisahkan setiap tindakan terdakwa dari rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan perkara.

"Nota pembelaan memutarbalikkan fakta melalui penafsiran ulang fakta yang sudah jelas agar seolah terdakwa tidak bersalah dengan cara memenggal-menggal setiap perbuatan terdakwa lalu menilainya secara terpisah dari rangkaian kejadian yang utuh," kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa tetap meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun kepada Nadiem Makarim.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi masa tahanan sementara," ujar jaksa saat membacakan tuntutan.

Tak hanya itu, jaksa turut menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan total nilai mencapai Rp5,68 triliun yang terdiri atas Rp809,596 miliar dan Rp4,871 triliun.

Menurut jaksa, nilai tersebut berkaitan dengan harta kekayaan terdakwa yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan sah dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, jaksa meminta agar diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun.

Jaksa juga meminta majelis hakim menetapkan status barang bukti sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp10 ribu kepada terdakwa.

Kasus pengadaan Chromebook menjadi salah satu perkara korupsi yang mendapat perhatian luas publik karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan nasional yang dijalankan pemerintah pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah lebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum Kejaksaan Agung menetapkan para tersangka dalam perkara tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan lembaganya telah mengumpulkan sejumlah informasi dan temuan awal melalui proses penyelidikan yang dilakukan secara tertutup.

Baca Juga:

• 41 Korban Banjir dan Longsor di Sumut Masih Hilang, Bobby Nasution: Terseret Arus

Meski demikian, perkembangan perkara bergerak lebih cepat di Kejaksaan Agung yang lebih dahulu meningkatkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

Dalam perkara dugaan korupsi program MBG tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Penetapan tersangka tersebut menempatkan Kejaksaan Agung sebagai institusi yang berada di garis depan dalam pengungkapan kasus yang menjadi sorotan publik tersebut.

Taufik mengatakan KPK saat ini masih mempelajari perkembangan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut dia, lembaganya akan mengedepankan prinsip sinergi antarpenegak hukum untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara.

"Jadi kami akan melihat sinerginya untuk proses-proses penyidikannya," ujarnya.

Ia tidak menjelaskan secara rinci temuan-temuan yang telah diperoleh KPK selama proses penyelidikan berlangsung.

Namun, menurut dia, seluruh informasi yang telah dikumpulkan akan menjadi bahan evaluasi internal sebelum pimpinan KPK menentukan langkah lanjutan.

Dalam waktu dekat, KPK berencana menggelar ekspose atau gelar perkara untuk membahas perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan.

Forum tersebut akan menjadi dasar bagi pimpinan KPK dalam menentukan arah penanganan kasus, termasuk kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Agung.

"Kita akan menunggu gelar perkara, bagaimana yang diputuskan pimpinan," kata Taufik.

Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian publik karena program tersebut merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Munculnya dugaan penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut memunculkan tuntutan agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hingga kini, Kejaksaan Agung masih terus mendalami peran masing-masing tersangka serta menelusuri aliran dana dalam perkara yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut.*

(tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan sebanyak 41 korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada akhir 2025 hingga kini masih belum ditemukan.

Menurut Bobby, berdasarkan hasil pemantauan dan laporan di lapangan, para korban diduga hilang akibat terseret arus banjir bandang yang melanda sejumlah daerah terdampak.

Baca Juga:

• Terlibat di Berbagai Program Pemerintah, TNI Tegas Bantah Kebangkitan Dwifungsi

Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu berdampak luas terhadap masyarakat.

Total warga terdampak mencapai 1.803.715 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten dan kota.

Selain korban hilang, jumlah korban meninggal dunia akibat rangkaian bencana tersebut tercatat mencapai 375 orang.

"Untuk korban meninggal dunia sebanyak 375 jiwa. Ada 12 kabupaten yang menetapkan status darurat pada saat kejadian," ujar Bobby.

Kerusakan yang ditimbulkan bencana juga menyentuh hampir seluruh sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 23.111 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat.

Di sektor pendidikan, sebanyak 1.218 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan.

Sementara itu, 119 fasilitas kesehatan terdampak bencana dan membutuhkan perbaikan.

Tak hanya itu, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur transportasi dan layanan dasar masyarakat.

Sebanyak 346 unit jembatan serta 762 ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.

Jaringan air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat juga terdampak. Pemerintah mencatat sedikitnya 104 titik jaringan air bersih mengalami kerusakan.

"Untuk sektor perumahan ada 23.111 unit yang rusak, fasilitas pendidikan 1.218 unit, fasilitas kesehatan 119 unit, jembatan 346 unit, jalan 762 ruas, dan jaringan air bersih sebanyak 104 titik," kata Bobby.

Sektor pertanian dan peternakan juga mengalami kerugian besar.

Luas lahan pertanian yang rusak mencapai 36.118 hektare, sedangkan area perkebunan yang terdampak mencapai 1.227 hektare.

Selain itu, sebanyak 134.753 ekor ternak dilaporkan mati akibat bencana yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara.

Untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,33 triliun bagi Sumatera Utara.

Dana tersebut akan digunakan secara bertahap selama periode 2026 hingga 2028.

Menurut Bobby, saat ini seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur masih berjalan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).

"Semua masih dalam proses perbaikan infrastruktur dengan menggunakan dana fiskal TKD yang telah diberikan pemerintah pusat," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan proses pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak dapat berjalan secara bertahap agar aktivitas masyarakat kembali normal setelah bencana besar yang melanda pada akhir tahun lalu.*

(d/ad)

JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah anggapan bahwa keterlibatan prajurit dalam berbagai program pemerintah merupakan bentuk kebangkitan dwifungsi TNI atau ancaman terhadap demokrasi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menegaskan seluruh tugas yang dijalankan prajurit memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Pecatan TNI AU di Rohil Ditangkap Usai Todong Pengendara, Senjata Ternyata Airsoft Gun

Nas menjelaskan keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah dilakukan berdasarkan kebutuhan negara dan mekanisme yang telah diatur.

Salah satu contohnya adalah keikutsertaan TNI dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut dia, dalam program tersebut TNI hanya berperan mendampingi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya.

"Kita mendampingi kejaksaan dan bekerja sama. Hasilnya, harta kekayaan negara sekitar Rp371 triliun berhasil dikembalikan ke kas negara," ujarnya.

Selain itu, Nas menyinggung peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan keterlibatan Babinsa dilakukan untuk membantu penyuluh pertanian lapangan yang jumlahnya masih terbatas di berbagai daerah.

Menurut dia, keterlibatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas Kementerian Pertanian, melainkan membantu percepatan program pemerintah berdasarkan kesepakatan kerja sama yang telah dibuat.

"Setelah semua berjalan, akan dikembalikan kepada Kementerian Pertanian. Jadi bukan kita mengambil alih tugas kementerian," kata dia.

Nas juga menyoroti peran TNI dalam penanganan bencana alam. Ia menilai prajurit tidak mungkin menunggu instruksi formal ketika masyarakat membutuhkan pertolongan segera di lapangan.

Menurut dia, kecepatan respons personel TNI saat bencana terjadi merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan yang melekat pada setiap prajurit.

"Saat terjadi bencana, masyarakat membutuhkan bantuan, obat-obatan, dan penanganan cepat. Kami tidak mungkin hanya menunggu ketika kesulitan itu ada di depan mata," ujarnya.

Ia menambahkan, selain tugas pertahanan negara, naluri kemanusiaan menjadi landasan bagi prajurit untuk hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam kesempatan itu, Nas juga menyinggung sejumlah program pembangunan yang selama ini melibatkan TNI, seperti pembangunan jembatan, saluran irigasi, sumur air bersih, hingga program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Menurut dia, program-program tersebut justru memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.

"Yang kami lakukan adalah bekerja untuk masyarakat. Pembangunan jembatan, irigasi, sumur, dan TMMD semuanya memberikan manfaat bagi warga," katanya.

Terkait keterlibatan TNI dalam penanganan tindak kriminal seperti aksi begal, Nas menegaskan langkah tersebut dilakukan melalui mekanisme operasi perbantuan atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, TNI memiliki kewajiban membantu aparat kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku, terutama ketika keamanan masyarakat menjadi prioritas.

Nas menegaskan bahwa seluruh tugas yang dijalankan TNI, baik dalam operasi militer maupun kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap merupakan bagian dari sistem pertahanan negara.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

Karena itu, Nas meminta masyarakat tidak terburu-buru menafsirkan keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah sebagai bentuk militerisme atau kebangkitan dwifungsi.

Menurut dia, TNI tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan negara.*

(km/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam Undang-Undang Polri yang baru tidak akan menimbulkan sumbatan karier atau bottleneck di lingkungan institusi kepolisian.

Pernyataan tersebut disampaikan Listyo Sigit seusai menghadiri rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• RUU Polri Jadi UU, Wamenkum Ungkap Alasan Pembahasan Berlangsung Cepat

"Batas usia pensiun saya kira sudah diatur sehingga terkait dengan sumbatan atau bottleneck karena posisi yang stagnan, semuanya sudah diatur," kata Sigit.

Ia mengatakan Polri akan segera menindaklanjuti amanat yang tertuang dalam undang-undang baru tersebut.

Tujuannya, kata dia, agar institusi kepolisian dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Sigit menegaskan reformasi kelembagaan Polri akan terus diarahkan untuk membangun institusi yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya publik.

"Kita ingin membentuk postur Polri yang benar-benar bisa diharapkan masyarakat. Utamanya bagaimana Polri ke depan menjadi lebih humanis, lebih profesional, dan lebih dicintai masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Kapolri menilai perubahan regulasi tersebut penting untuk menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

Menurut dia, Polri harus mampu beradaptasi dengan berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat.

Ia menegaskan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap menjadi syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

"Kita harus terus beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan zaman yang memunculkan berbagai persoalan baru yang harus dihadapi Polri untuk menjaga stabilitas dan situasi kamtibmas," katanya.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada DPR, pemerintah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan hingga pengesahan revisi Undang-Undang Polri.

Ia menyebut perubahan regulasi kali ini merupakan revisi ketiga sejak undang-undang tersebut diberlakukan.

Menurut dia, sejumlah substansi dalam revisi UU Polri merupakan hasil serapan aspirasi publik yang berkembang selama proses pembahasan.

"Ini bagian dari upaya menjawab harapan publik karena banyak hal yang kami serap. Kami ingin Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang mampu memenuhi apa yang diharapkan masyarakat," ujar Sigit.

Salah satu poin penting dalam revisi UU Polri adalah penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum.

Menurut Kapolri, digitalisasi akan meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja aparat.

Ia mengatakan penggunaan teknologi informasi akan diterapkan sejak tahap awal proses hukum hingga pemeriksaan sehingga pengawasan terhadap setiap tahapan menjadi lebih efektif.

"Pengawasannya menjadi jauh lebih kuat dan komplain dari masyarakat juga diharapkan bisa direspons lebih cepat," kata dia.

Dalam revisi UU Polri yang telah disahkan DPR, terdapat perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota kepolisian.

Khusus bagi perwira tinggi berpangkat bintang empat, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui keputusan presiden.

Selain itu, aturan peralihan juga mengatur perpanjangan masa dinas bagi anggota Polri yang saat undang-undang mulai berlaku telah memasuki usia 56 hingga 58 tahun.

Ketentuan tersebut disusun untuk menjamin proses transisi berjalan secara bertahap tanpa mengganggu kebutuhan organisasi maupun regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri.*

(d/ad)

Selain BI-Rate, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,50 persen, sementara suku bunga Lending Facility turut dinaikkan menjadi 6,25 persen.

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Tembus Rp75.150 per Kg, Telur Ayam Rp30.350 per Kg Hari Ini

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak gejolak global serta menjaga inflasi tetap dalam kisaran target pemerintah," ujar Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Ia menambahkan, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan valuta asing di dalam negeri serta keluarnya modal asing dari instrumen portofolio domestik (capital outflow).

Bank Indonesia menilai kebijakan pengetatan moneter perlu dilakukan untuk menjaga daya tarik investasi di pasar keuangan Indonesia serta memperkuat imbal hasil instrumen keuangan domestik.

Selain menaikkan suku bunga, BI juga mengeluarkan sejumlah langkah lanjutan melalui penguatan operasi moneter, termasuk penyesuaian suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), penguatan instrumen repo, serta intervensi di pasar valuta asing.

BI juga memperluas intensitas lelang SRBI serta memperkuat intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar offshore NDF guna menstabilkan rupiah.

Denny menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

"Koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat secara berkesinambungan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.*

(oz/dh)

MEDAN – Suasana khitanan massal yang digelar Komunitas Sah-Rizki di Gedung PKK Kota Medan, Selasa, 9 Juni 2026, berlangsung meriah.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atau Rico Waas yang hadir dalam kegiatan tersebut mengajak puluhan anak peserta khitanan mengikuti kuis ringan sebelum menjalani proses sunat.

Baca Juga:

• Rico Waas Minta Seluruh Aset Pemko Medan Dimaksimalkan dan Tidak Terbengkalai: Kita Harus Saving Cost!

Sebanyak 42 anak mengikuti kegiatan khitanan massal yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial Komunitas Sah-Rizki, bersama donor darah dan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Ini anak-anak sudah siap semuanya?" tanya Rico Waas kepada peserta.

"Siap!" jawab anak-anak serempak.

Salah seorang peserta, Muhammad Ridho, maju ke depan saat dipanggil. Bocah berusia 13 tahun itu tampak gugup ketika menjawab pertanyaan dari wali kota.

Saat ditanya mengenai tempat tinggalnya, Ridho sempat terdiam hingga peserta lain membantu menjawab bahwa ia berasal dari Kecamatan Medan Deli.

Suasana semakin cair ketika Rico Waas menanyakan alasan Ridho ingin disunat. Setelah beberapa saat berpikir, Ridho menjawab singkat, "Biar sehat."

Jawaban itu disambut tepuk tangan para peserta dan undangan yang hadir.

Rico kemudian menawarkan uang saku jika Ridho mampu menjawab pertanyaan berikutnya mengenai pemain sepak bola favorit.

Dengan lebih percaya diri, Ridho menyebut sejumlah nama pesepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Kylian Mbappe.

Jawaban tersebut kembali mengundang tepuk tangan dari peserta lain.

"Semangat untuk sunatnya, ya. Jangan takut," kata Rico Waas.

"Enggak," jawab Ridho mantap.

Keceriaan berlanjut saat peserta lain, Ali Yusuf Pasaribu, maju ke depan. Anak berusia 12 tahun yang duduk di bangku kelas VI sekolah dasar itu memperkenalkan diri dengan lancar.

Ali berhasil menjawab pertanyaan mengenai jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Medan. Ia menyebut Kota Medan memiliki 21 kecamatan dan 151 kelurahan.

Jawaban tersebut membuat Rico Waas terkejut sekaligus kagum.

"Luar biasa," ujarnya.

Dalam sambutannya, Rico Waas mengapresiasi Komunitas Sah-Rizki yang dinilai tidak hanya aktif dalam pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, tetapi juga konsisten menjalankan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, khitanan massal bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, melainkan juga menjadi bagian dari pembinaan generasi muda.

"Hubungan sosial seperti ini sangat baik untuk terus dilakukan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi anak-anak kita semuanya," kata Rico.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Sah-Rizki Novita Sari, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Selain khitanan massal, panitia juga menyalurkan santunan kepada ibu tunggal sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Di akhir acara, Rico Waas menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.

Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Medan.*

(ad)

Melalui program tersebut, sebanyak 6.110 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah terbentuk di desa dan kelurahan se-Sumut. Kehadiran Posbankum ini diharapkan dapat membantu penyelesaian berbagai perkara hukum melalui jalur damai atau non litigasi.

Baca Juga:

• Disaksikan Jokowi, Timnas Indonesia U-19 Tundukkan Vietnam 2-1 di Stadion Sumut yang Penuh Sesak

"Saat ini sudah 17 kabupaten/kota yang kita sosialisasikan terkait mekanisme dari PHTC Pak Gubernur yang keenam yakni PRESTICE. Kita bekerja sama dengan Kementerian Hukum RI membentuk Posbankum dan saat ini sudah ada 6.110 Posbankum di desa dan kelurahan di Sumut," ujar Aprilla, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, keberadaan Posbankum juga sejalan dengan program Kementerian Hukum RI dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta mendorong penyelesaian perkara secara mediasi sebelum masuk ke ranah kepolisian maupun kejaksaan.

"Posbankum ini selaras dengan program Kementerian Hukum dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Besok Menteri Hukum akan meresmikan pelaksanaan Posbankum di Kantor Gubernur Sumut," katanya.

Selain itu, Pemprov Sumut juga melakukan pendampingan hukum melalui Sistem Bantuan Hukum (Sibankum) sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022, bekerja sama dengan 51 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.

"Tahun ini sudah ada 24 perkara hukum yang kita lakukan pendampingan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut, Ignatius Mangantar Silalahi, menyebut program PRESTICE menjadi langkah strategis dalam mendorong penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif.

"Pendekatan non litigasi ini lebih win-win solution karena tidak meninggalkan konflik berkepanjangan di masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis melalui OBH yang telah terakreditasi.

"Kalau ada masyarakat kurang mampu yang berperkara hukum bisa kita bantu. Jangan membayar, kalau ada yang minta bayar akan kami cabut izinnya," tegasnya.*

(dh)

Eddy mengatakan proses pembahasan RUU Polri tidak membutuhkan waktu lama karena substansi perubahan yang dilakukan tidak terlalu banyak, yakni hanya mencakup sekitar 20 substansi dengan tujuh materi utama yang menjadi fokus pembahasan.

Baca Juga:

• Purbaya Yakin Ekonomi 2027 Jadi Kunci Capai Target Pertumbuhan 8 Persen

Eddy menjelaskan sejumlah poin yang diatur dalam revisi tersebut, di antaranya penguatan tugas Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, pengaturan rekrutmen berbasis keahlian khusus termasuk bagi penyandang disabilitas, hingga penyesuaian jaminan sosial dan batas usia pensiun anggota Polri.

Dalam aturan baru tersebut, batas usia pensiun anggota Polri juga mengalami penyesuaian, yakni 59 tahun untuk Bintara dan Tamtama, serta 60 tahun untuk perwira pertama hingga perwira tinggi.

Selain itu, RUU Polri juga mengatur penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian yang tetap mengacu pada fungsi Polri sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yakni menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan dan pelayanan, serta menegakkan hukum.

"Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa apa, sekali lagi, dapat ditempatkan anggota Polri di situ," ujarnya.

Terkait kritik publik terhadap pengesahan UU tersebut, Eddy menegaskan pemerintah menghormati seluruh aspirasi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa mekanisme hukum telah tersedia bagi pihak yang ingin mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Ya, saya kira, begitu suatu undang-undang disahkan, kemudian ada masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar, ya itu bisa dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi," kata Eddy.*

(d/dh)

Bantuan tersebut diberikan kepada Marzuki Hasan (40), seorang petani yang rumahnya hangus dilalap api dalam musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Satlantas Aceh Timur Cetak Generasi Pelopor Keselamatan Berkendara Jelang Operasi Patuh Seulawah 2026

"Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan," ujar Saiful.

Ia menambahkan, bantuan yang diberikan mungkin tidak dapat menggantikan seluruh kerugian korban, namun diharapkan mampu meringankan beban serta memberikan semangat bagi keluarga terdampak.

Penerima bantuan, Marzuki Hasan, menyampaikan apresiasi atas kepedulian jajaran Polsek Idi Tunong. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti di tengah kondisi sulit pascakebakaran.

Kegiatan sosial ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat serta meningkatkan solidaritas sosial di lingkungan sekitar.*

(dh)

Hal tersebut disampaikan Sigit usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RUU Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• UU Polri Baru Disahkan, Ini Perkiraan Masa Pensiun Kapolri Listyo Sigit

Ia menegaskan, swasembada pangan menjadi salah satu fokus pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

"Saya kira swasembada pangan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, tentunya menjadi perhatian Bapak Presiden," ujarnya.

Sigit menambahkan, Polri diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam mendukung agenda besar pemerintah tersebut, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

"Beliau (Presiden) ingin Indonesia bisa mandiri, tidak tergantung impor, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam program swasembada pangan," katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan bahwa dalam RUU Polri yang baru juga ditegaskan fungsi Polri sebagai pelayan masyarakat selain sebagai pelindung dan pengayom.

"Fungsi Polri itu to protect and to serve, melayani. Jadi masuk dalam fungsi pelayanan," ujar Eddy.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Senayan.*

(d/dh)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kerja sama ini mencakup pemanfaatan seluruh laboratorium dan fasilitas Kementan di 38 provinsi yang akan dibuka untuk para peneliti BRIN.

Baca Juga:

• Tahanan Kasus Curanmor Kabur Usai Sidang di PN Binjai, Sempat Tertabrak Motor Saat Melarikan Diri

Amran menegaskan, anggaran besar tersebut tidak hanya difokuskan pada penelitian, tetapi juga langsung menyasar pembinaan petani di lapangan dengan skala luas, bukan sekadar uji coba kecil.

"Kita tidak bicara satu atau dua hektare, tapi 5.000 sampai 10.000 hektare kita awasi bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, Kementan akan memprioritaskan komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, tebu, kakao, kopi, dan sejumlah komoditas bernilai ekspor tinggi lainnya untuk dikembangkan berbasis riset.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya akan mendukung penuh pengembangan teknologi pertanian, mulai dari varietas unggul, teknologi smart farming, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan robotik.

"Target kita misalnya bawang putih bisa mencapai 35 ton per hektare. Ini angka yang sangat tinggi dan menantang," kata Arif.

Menurutnya, kolaborasi BRIN dan Kementan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menekan ketergantungan impor.*

(d/dh)

Dari hasil pemeriksaan, senjata yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korban ternyata bukan senjata api sungguhan, melainkan airsoft gun jenis Glock 22.

Baca Juga:

• Bocah 4 Tahun di Rohil Tewas Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Polisi Selidiki Intensif

Kris menjelaskan, aksi penodongan itu dipicu cekcok antara pelaku dan seorang pengendara berinisial M saat terjadi kemacetan di lokasi kejadian. Pelaku diduga emosi setelah mendengar ucapan yang dianggap tidak pantas.

"AGK tidak bisa menahan emosinya karena sopir M mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Selanjutnya AGK kembali ke mobil dan mengeluarkan senjata air soft gun Glock 22 yang dia punya," jelasnya.

Senjata tersebut kemudian ditodongkan ke arah pengendara. Namun korban berhasil menghindari situasi tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan.

Aksi itu sempat terekam kamera ponsel dan viral di media sosial, hingga akhirnya aparat kepolisian melakukan penelusuran dan mengamankan pelaku beserta barang bukti.

Saat ini AGK telah diamankan di Polres Rokan Hilir untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami motif serta kronologi lengkap kejadian tersebut.*

(ds/dh)

Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Ia menyebut peningkatan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Habiburokhman Puji Prasetyo Hadi di Paripurna DPR: Moerdiono yang Disempurnakan

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan mengandalkan sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut. Salah satunya dengan menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar dapat saling mendukung dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor. Dalam hal ini, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan didorong untuk memperkuat investasi di sektor strategis.

Investasi jangka panjang juga akan diarahkan untuk meningkatkan leverage aset negara melalui partisipasi investor global, sehingga dapat memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dari sisi konsumsi, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial, stabilitas harga, pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja.

Purbaya juga menekankan pentingnya efektivitas program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Menurutnya, program-program tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru serta meningkatkan perputaran ekonomi di sektor riil.*

(k/dh)

Salah satu poin penting dalam UU Polri yang baru adalah perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota kepolisian yang kini disesuaikan berdasarkan jenjang kepangkatan.

Baca Juga:

• Resmi Berlaku! Ini 8 Perubahan Besar dalam UU Polri yang Baru Disahkan DPR

Untuk perwira tinggi bintang empat, masa pensiun dapat diperpanjang hingga satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres).

Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya dalam UU Polri lama yang menetapkan batas usia pensiun maksimal 58 tahun untuk seluruh anggota Polri, kecuali kondisi tertentu yang dapat diperpanjang hingga 60 tahun.

Lantas, bagaimana dengan masa pensiun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo?

Listyo Sigit merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 dan menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021. Saat ini, ia masih berusia 57 tahun.

Dengan mengacu pada batas usia pensiun terbaru yakni 60 tahun, Listyo Sigit diperkirakan masih dapat menjabat hingga sekitar tahun 2029.

Namun, masa jabatannya juga berpotensi diperpanjang sesuai ketentuan baru yang memungkinkan perpanjangan berdasarkan keputusan Presiden.

Selain itu, Listyo Sigit juga tercatat sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama pada era reformasi, yakni lebih dari lima tahun hingga saat ini.*

(k/dh)

Hal itu disampaikan Nadiem saat menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait program digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• Guru Besar Unair Ragukan P21 Kasus Ijazah Jokowi: Tidak Mungkin

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pernyataan Jokowi yang menilai dirinya sebagai sosok yang baik, sekaligus menyinggung kembali konsistensi arah kebijakan digitalisasi pendidikan selama masa jabatannya.

"Dan saya sangat mengapresiasi statement-nya Pak Jokowi mengenai karakter saya, dan semua kebijakan digitalisasi. Memang arahan juga dari Presiden," ujarnya.

Nadiem menegaskan bahwa program digitalisasi pendidikan tersebut dijalankan dengan prinsip transparansi dan pengawasan ketat dari berbagai lembaga negara.

"Ini program paling lempeng. Menghemat anggaran, didampingi kejaksaan, diaudit BPKP dua kali selama saya menjadi Menteri, dan dilaksanakan oleh LKPP. Mau setransparan apa lagi?" tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut Nadiem sebagai sosok mantan menteri yang memiliki rekam jejak baik selama menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga menegaskan bahwa kebijakan kementerian pada dasarnya merupakan bagian dari arahan Presiden.*

(k/dh)

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan revisi UU Polri yang telah dibahas bersama pemerintah dalam masa persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Baca Juga:

• Kasus Penyiraman Andrie Yunus Memanas, Ketum YLBHI Diperiksa Polda Metro Jaya

"Apakah RUU Polri dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco yang kemudian dijawab setuju oleh para anggota dewan.

Dalam pembahasannya, revisi UU Polri memuat 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Sejumlah substansi diperbarui guna menyesuaikan kebutuhan organisasi kepolisian dan perkembangan tantangan keamanan nasional.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan terdapat delapan poin utama yang menjadi fokus perubahan dalam undang-undang terbaru tersebut.

Poin pertama menegaskan arah transformasi Polri menuju institusi yang lebih terbuka, transparan, profesional, berintegritas, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, penguatan fungsi pengawasan serta penerapan sistem teknologi informasi yang modern dan terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas institusi.

Ketiga, adanya jaminan terhadap netralitas dan profesionalisme anggota Polri dalam tata kelola organisasi maupun pembinaan karier sumber daya manusia.

Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada pelayanan publik, perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pemberantasan kejahatan.

Kelima, pengaturan yang lebih ketat terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian guna memastikan profesionalitas dan mencegah konflik kepentingan.

Keenam, pengaturan yang lebih jelas mengenai pemberhentian anggota Polri serta batas usia pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara terukur.

Ketujuh, penerapan kurikulum pendidikan kepolisian yang menekankan nilai-nilai humanis, demokratis, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kedelapan, penguatan fungsi dan kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal yang mendukung peningkatan kualitas institusi Polri.

Pemerintah dan DPR berharap perubahan regulasi ini mampu memperkuat reformasi kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut.

Dengan disahkannya UU Polri yang baru, sejumlah aturan teknis dan regulasi turunan selanjutnya akan disusun untuk mendukung implementasi kebijakan secara efektif di lapangan.*

(dw/dh)

Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut laporan polisi model B yang sebelumnya diajukan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dalam upaya mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Jelang Vonis Kasus Andrie Yunus, TAUD Khawatir Barang Bukti Dimusnahkan Pengadilan Militer

"Hari ini ada agenda pemeriksaan atau klarifikasi informasi dari Ketua Umum YLBHI terkait kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus," ujar Dimas kepada wartawan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak terlepas dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penanganan perkara tersebut.

TAUD juga terus mendorong agar proses hukum berjalan melalui mekanisme peradilan umum sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara itu, Muhammad Isnur menjelaskan bahwa pascakejadian yang menimpa Andrie Yunus, tim advokasi membentuk tim investigasi khusus guna menelusuri fakta-fakta di lapangan.

Dari hasil investigasi yang dilakukan, pihaknya menduga terdapat lebih dari satu pelaku yang terlibat dalam aksi penyiraman tersebut.

"Kami menemukan sejumlah informasi dan bukti yang mengarah pada dugaan keterlibatan beberapa pihak. Karena itu kami meminta penyidikan terus dilanjutkan hingga seluruh pelaku terungkap," kata Isnur.

Ia menegaskan bahwa laporan yang diajukan TAUD merupakan laporan terpisah dari laporan polisi yang sebelumnya telah dibuat aparat penegak hukum.

Dalam pemeriksaan tersebut, Isnur mengaku akan menjelaskan proses investigasi yang dilakukan tim advokasi, termasuk pengumpulan rekaman CCTV, data pendukung, serta berbagai informasi lain yang diperoleh selama penelusuran kasus.

Selain meminta peningkatan status laporan ke tahap penyidikan, TAUD juga mendesak aparat untuk segera mengidentifikasi, menangkap, dan memproses hukum seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus sendiri hingga kini masih menjadi perhatian publik karena menyangkut aspek perlindungan terhadap aktivis serta penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.*

(oz/dh)