Wilayah Kabupaten Aceh Selatan diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 23–31°C dan kelembapan udara mencapai 96 persen. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, serta Kabupaten Aceh Utara.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumatera Utara Kamis Ini: Kota Medan hingga Kabupaten Langkat Berpotensi Hujan Ringan

Sementara itu, kondisi berawan diperkirakan terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Besar dengan suhu yang relatif sejuk di kawasan dataran tinggi.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diperkirakan mengalami cuaca petir dengan suhu 26–31°C. Sedangkan Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam diprediksi mengalami hujan ringan.

Adapun Kota Sabang diperkirakan berawan dengan suhu 28–31°C dan kelembapan udara 64–80 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan disertai petir yang dapat terjadi di beberapa wilayah Aceh, terutama pada siang hingga malam hari.*

(dh)

Wilayah Kabupaten Langkat diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25–32°C dan kelembapan udara mencapai 99 persen. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kabupaten Karo, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Kamis Ini: Jaksel dan Jakbar Diguyur Hujan Ringan, Wilayah Lain Berawan

Di kawasan Kepulauan Nias, kondisi berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan.

Sedangkan hujan ringan berpotensi turun di Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli.Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 26–32°C. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, dan Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, Kota Tebing Tinggi, Kota Padangsidimpuan, dan Kota Sibolga diprediksi berawan sepanjang hari.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama potensi hujan ringan hingga sedang pada siang dan malam hari.*

(dh)

Wilayah Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu 29–30°C dan kelembapan udara 70–77 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Kamis Ini: Hujan Ringan Dominasi Bogor hingga Bandung, Sejumlah Wilayah Berawan

Hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan suhu udara berkisar 26–33°C serta tingkat kelembapan cukup tinggi.

Sedangkan wilayah Jakarta Timur diprediksi berawan dengan suhu 26–32°C dan kelembapan udara mencapai 93 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama potensi hujan ringan pada siang hingga malam hari yang dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah ibu kota.*

(dh)

Wilayah Bogor diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 25–31°C dan kelembapan 66–96 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Cianjur serta Bandung yang sama-sama berpotensi diguyur hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Kamis Ini: Sleman hingga Gunungkidul Berpotensi Hujan Ringan, Yogyakarta Berawan

Untuk wilayah lain seperti Garut, Majalengka, Subang, dan Purwakarta juga diprediksi mengalami hujan ringan dengan kelembapan tinggi.

Wilayah utara Jawa Barat seperti Indramayu, Karawang, dan Bekasi diperkirakan berawan dengan suhu mencapai 33°C.

Untuk wilayah perkotaan, Depok, Cimahi, serta Bogor diperkirakan mengalami hujan ringan, sementara Cirebon cenderung berawan hingga hujan ringan.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada siang dan malam hari.*

(dh)

Wilayah Kulon Progo diprakirakan berawan dengan suhu 24–32°C dan kelembapan udara 76–94 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Bantul yang juga diprediksi berawan dengan suhu 24–32°C.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Kamis Ini: Hujan Ringan di Sejumlah Wilayah, Denpasar Berawan dengan Suhu hingga 32°C

Untuk wilayah perkotaan, Yogyakarta diperkirakan berawan dengan suhu lebih hangat, yakni 25–33°C, dan kelembapan udara mencapai 69–97 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca terutama hujan ringan yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada siang hingga malam hari.*

(dh)

Wilayah Jembrana diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24–28°C dan kelembapan udara 77–96 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Tabanan serta Gianyar yang sama-sama berpotensi diguyur hujan ringan.

Baca Juga:

• Menuju Pendidikan Modern, Disdikpora Bali Perkuat Transformasi Berbasis Teknologi: Adaptif, Inovatif, dan Inklusif

Di wilayah pegunungan, Bangli diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu lebih sejuk, yakni 19–24°C dan kelembapan tinggi hingga 98 persen.

Wilayah timur Bali, yakni Karangasem, juga diprakirakan diguyur hujan ringan dengan suhu 22–26°C. Sementara itu, Buleleng di bagian utara Bali diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24–28°C.

Untuk ibu kota provinsi, Denpasar, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 26–32°C dan kelembapan 76–91 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama potensi hujan ringan pada siang hingga malam hari.*

(dh)

JEMBER – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej), Aries Harianto, menyoroti tindakan anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D yang membahas isu kesehatan, termasuk stunting, campak, angka kematian ibu dan bayi, serta Universal Health Coverage (UHC).

Aries menilai, perilaku tersebut tidak sekadar persoalan etika pribadi, melainkan mencerminkan rendahnya penghormatan pejabat publik terhadap forum resmi dan masyarakat yang diwakilinya.

Baca Juga:

• Viral Video Diduga Anggota DPRD Nias Barat Hisap Sabu, DPD Hanura Sumut Buka Suara

Ia menegaskan, anggota dewan semestinya menjaga sikap dan fokus dalam setiap forum resmi karena rapat DPRD berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan dan pelayanan publik.

Menurutnya, tindakan bermain gim saat rapat menunjukkan ketidaksungguhan dalam menjalankan mandat sebagai wakil rakyat.

"Orang yang bermain game saat rapat berarti tidak fokus pada substansi kegiatan. Itu mencerminkan sikap tidak serius dan tidak menghormati forum," kata dia.

Aries juga menyoroti kebiasaan merokok di ruang rapat yang dinilainya memiliki dampak etik dan sosial, terutama karena dapat mengganggu kenyamanan peserta lain.

Ia menekankan bahwa ruang rapat DPRD merupakan ruang publik yang seharusnya bebas dari paparan asap rokok.

Lebih jauh, ia menilai dampak dari video yang beredar di media sosial tidak hanya menyerang individu, tetapi juga mencoreng citra lembaga DPRD dan partai politik tempat yang bersangkutan bernaung.

Di era digital, kata dia, opini publik terbentuk dengan cepat melalui viralnya suatu peristiwa.

"Publik sudah memberikan sanksi sosial berupa opini negatif ketika video itu viral," ujarnya.

Aries mendorong DPRD Jember dan partai politik terkait untuk bersikap tegas serta transparan dalam menangani dugaan pelanggaran etik tersebut melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD.

Ia menilai keterbukaan proses menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.

"Publik harus mengetahui sejauh mana penegakan etik dilakukan. Transparansi penting agar lembaga tidak dianggap menutup-nutupi pelanggaran," katanya.

Sebelumnya, video anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi yang diduga bermain gim sambil merokok saat RDP Komisi D viral di media sosial.

Ketua DPRD Jember telah menyampaikan permintaan maaf dan memastikan kasus tersebut akan diproses melalui Badan Kehormatan DPRD.*

(km/ad)

LABUSEL – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Labusel yang digelar di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kotapinang, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah, di antaranya Wakil Ketua DPRD Labusel Irmayanti Siregar, anggota DPRD Zulfikli Nasution, Mahfuddin, dan Angginatul Ladomi, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, Ketua KNPI Sumatera Utara Aldi Syahputra Siregar, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, organisasi kepemudaan (OKP), serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Susun RP3KP, Fokus Penanganan Kawasan Kumuh dan Rumah Layak Huni

Ia menegaskan bahwa Musda KNPI bukan sekadar forum pergantian kepengurusan, melainkan momentum evaluasi dan konsolidasi arah gerak organisasi ke depan.

"Musyawarah daerah bukan hanya agenda pergantian kepengurusan, tetapi momentum evaluasi, konsolidasi, dan penentuan arah perjuangan KNPI ke depan," ujar Fery.

Fery berharap Musda kali ini mampu melahirkan gagasan-gagasan baru serta memperkuat soliditas pemuda agar KNPI tetap relevan sebagai wadah perjuangan kepemudaan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman organisasi kepemudaan.

"Jangan sampai Musda meninggalkan perpecahan. Siapa pun yang terpilih nanti harus kita dukung bersama sebagai keputusan organisasi," katanya.

Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah, tidak hanya sebagai penerus, tetapi juga sebagai penentu arah perubahan saat ini.

Karena itu, KNPI diharapkan dapat menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.

Fery juga mengakui selama kepemimpinannya di KNPI Labusel masih terdapat kekurangan dan keterbatasan.

Namun, ia menilai berbagai kegiatan kepemudaan, sosial, hingga olahraga tetap dapat berjalan berkat kekompakan para kader.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut membagikan refleksi perjalanan dirinya dari aktivis KNPI hingga dipercaya memimpin Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Momen itu menjadi motivasi bagi para pemuda yang hadir untuk terus berkontribusi bagi daerah.

Di akhir sambutannya, Fery menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama memimpin KNPI, sekaligus mengajak seluruh elemen pemuda untuk terus menjaga semangat gotong royong, persatuan, dan pengabdian kepada masyarakat.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rabu, 13 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai itu dibuka oleh Pelaksana Harian Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina.

Baca Juga:

• Dugaan Politik Dinasti dan Alokasi APBD Tak Tepat Sasaran di Kaltim, Prabowo Didesak Turun Tangan

Dalam sambutannya, Fadly mengatakan RP3KP disusun sebagai arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

Ia menegaskan bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dibangun secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

"Dokumen ini diharapkan menjadi dasar pengendalian pembangunan, penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman," kata Fadly.

Ia menjelaskan, RP3KP juga akan menjadi pedoman pembangunan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang di Kota Tanjungbalai.

Penyusunan dokumen ini, kata dia, harus selaras dengan kebijakan RTRW sebagaimana diatur dalam Perda Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2025.

Menurut dia, keselarasan tersebut penting agar pembangunan perumahan berjalan sesuai peruntukan ruang serta menciptakan kawasan permukiman yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Fadly menambahkan, FGD ini menjadi ruang untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar Ranperda RP3KP yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mendukung pembangunan perumahan yang layak, aman, dan nyaman demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi pemikiran secara aktif sehingga Ranperda tersebut dapat menjadi produk hukum yang implementatif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan.*

(ad)

JAKARTA — Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memohon agar tetap dapat berdinas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Permohonan itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Terungkap di Sidang Militer, Sosok yang Diduga Usulkan Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus

Dalam persidangan, para terdakwa menyampaikan penyesalan atas perbuatan mereka.

Edi mengakui telah menyiramkan cairan campuran pembersih karat dan air aki kepada korban. Ia juga menyebut ikut merasakan efek panas dari cairan tersebut.

Terdakwa II, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, dan Terdakwa IV, Letnan Satu Sami Lakka, turut menyampaikan permintaan maaf serta berharap masih dapat melanjutkan dinas di TNI demi keluarga mereka.

"Harapannya kami masih berdinas karena ada anak-anak yang harus dibanggakan," ujar keduanya dalam persidangan.

Sementara itu, Terdakwa III, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban, pimpinan TNI, serta masyarakat.

Ia menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Kami bersikap kesatria dan berjanji tidak akan mengulangi lagi," ujarnya.

Di sisi lain, hakim anggota Letkol Kum Irwan Tasri menilai aksi penyiraman cairan berbahaya tersebut telah direncanakan sejak awal pertemuan para terdakwa di lingkungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Hakim mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menunjukkan adanya usulan awal untuk melakukan penyiraman terhadap korban, yang kemudian disepakati bersama oleh para terdakwa.

"Berarti sudah direncanakan lebih dahulu," kata Irwan dalam persidangan.

Ia juga menilai tindakan tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil kesepakatan bersama yang telah disusun sejak awal pertemuan para terdakwa.

Kasus ini melibatkan empat prajurit aktif TNI dan masih terus disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk mengurai peran masing-masing terdakwa dalam peristiwa penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS tersebut.*

(snbs/ad)

JAKARTA — Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan meninggal dunia setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia, pada Senin, 11 Mei 2026.

Sementara itu, tujuh WNI lainnya masih dalam proses pencarian.

Baca Juga:

• Singapura Usulkan Revitalisasi SIJORI dengan RI dan Malaysia, Dorong Lonjakan Investasi Digital dan Energi Kawasan

"Dari 14 orang WNI yang sebelumnya dalam proses pencarian, tujuh orang telah ditemukan meninggal dunia," kata Heni, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Heni, hingga saat ini tim pencarian masih berupaya menemukan tujuh WNI lainnya yang belum ditemukan sejak insiden tersebut terjadi.

"Kemudian tujuh orang lainnya masih dalam proses pencarian," ujarnya.

Kapal yang membawa 37 WNI itu dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor. Dari jumlah tersebut, 23 orang berhasil diselamatkan, sementara 14 lainnya sempat dinyatakan hilang.

Otoritas Maritim Malaysia menyebut para WNI tersebut diduga berangkat dari Kota Kisaran, Sumatera Utara, pada 9 Mei 2026.

Mereka disebut hendak menuju sejumlah wilayah di Malaysia seperti Penang, Terengganu, Selangor, dan Kuala Lumpur.

Hasil penyelidikan awal juga menunjukkan sebagian besar penumpang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Kementerian Luar Negeri menyatakan akan mengirim tim untuk menelusuri keluarga korban di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, guna membantu proses identifikasi serta administrasi kepulangan jenazah.

KBRI Kuala Lumpur saat ini berkoordinasi dengan aparat Malaysia untuk penanganan korban, baik yang selamat maupun meninggal dunia.

"Kemlu menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jalur nonprosedural untuk bekerja ke luar negeri," kata Heni.*

(ad)

AGAM — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kilogram ganja yang diduga berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Barang haram tersebut diamankan di jalur lintas Bukittinggi–Medan, Kabupaten Agam, setelah petugas menangkap empat orang yang diduga kurir.

Baca Juga:

• Viral Video Diduga Anggota DPRD Nias Barat Hisap Sabu, DPD Hanura Sumut Buka Suara

"Tim mulai melakukan penyelidikan pada Sabtu (9/5/2026). Dari hasil pemantauan diketahui ada pergerakan yang mengindikasikan pengiriman ganja dari Sumatera Utara," kata Ricky, Rabu, 13 Mei 2026.

Tim pemberantasan dan intelijen BNNP Sumbar kemudian melakukan pemantauan hingga akhirnya melakukan penyergapan pada Minggu dini hari, 10 Mei 2026, sekitar pukul 04.00 WIB di kawasan Jorong Batang Palupuh, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh.

Dalam operasi itu, petugas menghentikan dua kendaraan yang diduga digunakan dalam pengangkutan narkotika.

Masing-masing Toyota Agya dan Daihatsu Sigra yang membawa empat orang pelaku.

Dari penggeledahan, petugas menemukan tujuh karung putih berisi puluhan paket ganja yang disembunyikan di dalam mobil Sigra.

Total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 150 kilogram.

"Ganja tersebut dikemas dalam tujuh karung dengan total 150 kilogram," ujar Ricky.

Selain narkotika, petugas turut mengamankan tujuh unit telepon genggam, satu tas sandang, serta dua mobil yang digunakan para pelaku.

Keempat tersangka masing-masing berinisial MI alias A (31), DR (35), AF (31), dan NLP (28). Mereka diduga berasal dari wilayah Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

BNNP Sumbar menduga para pelaku merupakan bagian dari jaringan penyelundupan narkotika lintas provinsi yang memasok ganja dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat.

Saat ini, penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan tersebut.

"Kami masih terus mendalami jaringan dan asal barang ini," kata Ricky.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.*

(km/ad)

MEDAN — Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyatakan dirinya menjadi korban "kriminalisasi perdata" dalam perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang ditaksir merugikan negara Rp141 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Djoko usai menyampaikan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Empat Terdakwa Kasus Alih Lahan PTPN II Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Jaksa Hanya “Copy Paste” Dakwaan

Djoko menegaskan transaksi yang dipersoalkan dalam perkara tersebut merupakan hubungan bisnis murni yang diikat dalam perjanjian keperdataan.

Ia menyebut kontrak yang dibuat para pihak memuat klausul force majeure serta tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut dia, perkara tersebut tidak dapat dipisahkan dari mekanisme bisnis dan kesepakatan kontraktual yang berlaku antarperusahaan.

Ia juga menyinggung pencatatan transaksi dalam laporan keuangan PT Inalum yang disebut masih tercatat sebagai piutang selama lima tahun terakhir.

"Inalum sendiri dalam laporan keuangan lima tahun mencantumkan transaksi ini sebagai aset perdata," ujarnya.

Djoko meminta majelis hakim menilai perkara tersebut sebagai sengketa perdata, bukan tindak pidana korupsi.

Ia juga menilai unsur kerugian negara harus dibuktikan melalui lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kerugian negara harus ada perhitungan dan pernyataan dari BPK," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum Djoko, Willyam Raja D. Halawa, menilai perkara ini lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan bisnis yang bersifat keperdataan.

Ia menyebut kerugian yang dialami badan usaha milik negara tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan kerugian negara.

Willyam juga mengungkapkan PT PASU telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 2024, sehingga seluruh aset dan kewajiban perusahaan berada di bawah pengawasan kurator.

"Kerugian negara ini semakin kabur," kata dia.

Ia juga menegaskan dalam dakwaan jaksa tidak terdapat uraian mengenai aliran dana maupun dugaan suap kepada para terdakwa.

"Tidak ada suap, tidak ada aliran dana," ujarnya.

Dalam perkara ini, empat terdakwa didakwa terlibat dalam dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum kepada PT PASU.

Perubahan skema pembayaran dari SKBDN menjadi dokumen D/A dengan tenor 180 hari disebut membuat kewajiban pembayaran tidak terpenuhi hingga menimbulkan kerugian negara Rp141 miliar.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

(ad)

NIAS BARAT – Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota DPRD Kabupaten Nias Barat menghisap sabu beredar dan viral di media sosial.

Pria dalam video tersebut disebut-sebut merupakan kader Partai Hanura.

Baca Juga:

• Di Hadapan Menkomdigi, Wali Kota Medan Tegas Perangi Judol hingga ke Lingkup Pemerintahan

Ia terlihat menghembuskan asap setelah diduga menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Video tersebut memicu sorotan publik dan menuai berbagai tanggapan, terutama terkait dugaan keterlibatan seorang pejabat publik dalam penyalahgunaan narkotika.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis DPD Hanura Sumatera Utara, Syaiful Amri, mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya video tersebut dan akan segera melakukan penelusuran.

"Nanti kita tindaklanjuti dan dalami apakah benar yang di dalam video tersebut adalah kader Partai Hanura," ujar Syaiful, Rabu (13/5/2026).

Ia menegaskan, Partai Hanura tidak akan menoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan kadernya, terlebih jika hal tersebut mencoreng nama baik partai.

"Intinya kita tidak mentolerir perbuatan yang melanggar hukum dan yang mencoreng nama baik partai. Pasti ada sanksi yang tegas jika terbukti itu kader partai kita," katanya.

Hingga kini, pihak Partai Hanura masih melakukan pendalaman terkait identitas pria dalam video tersebut.

Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Nias Barat mengenai dugaan tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik sebagian pengusaha yang mengekspor komoditas sumber daya alam seperti kelapa sawit, batu bara, timah, dan emas, namun tidak menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri.

Prabowo menyebut kondisi tersebut menyebabkan potensi besar kekayaan negara tidak kembali memperkuat ekonomi nasional.

Baca Juga:

• Dugaan Politik Dinasti dan Alokasi APBD Tak Tepat Sasaran di Kaltim, Prabowo Didesak Turun Tangan

Ia menegaskan, hasil ekspor tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional, termasuk memperbesar cadangan devisa dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Prabowo menambahkan, pemerintah telah mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.

Kebijakan ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Kalau tidak ada aturan ini, kekayaan kita hanya akan habis dijual tanpa kembali memperkuat negara," katanya.

Selain kelapa sawit dan batu bara, Prabowo juga menyinggung komoditas lain seperti timah dan emas yang turut diekspor tanpa optimalisasi manfaat di dalam negeri.

Ia menilai kondisi tersebut perlu segera diperbaiki melalui penguatan regulasi dan hilirisasi industri.

Menurut Prabowo, kebijakan DHE dan hilirisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi agar lebih berdaulat dan tidak bergantung pada arus modal luar negeri semata.

"Ini semua adalah bukti kepada rakyat bahwa kita akan terus mengambil langkah-langkah tegas. Kita akan melaporkan setiap kemajuan kepada rakyat," ujarnya.

Prabowo juga menegaskan pemerintah akan bersikap tegas terhadap praktik yang dinilai merugikan negara, serta memastikan seluruh kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia menyatakan optimistis Indonesia akan mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.

"Kita akan buktikan sampai tahun depan, dunia akan kaget melihat kebangkitan bangsa Indonesia," kata Prabowo.*

(km/ad)

JAKARTA – Kerusuhan Mei 1998 tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah politik Indonesia modern.

Peristiwa yang berlangsung sekitar 10 hari itu dipicu oleh penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 dan berujung pada lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Baca Juga:

• Dugaan Politik Dinasti dan Alokasi APBD Tak Tepat Sasaran di Kaltim, Prabowo Didesak Turun Tangan

Enam mahasiswa dilaporkan tewas dalam insiden tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Alan Mulyadi, Hendriawan Sie, dan Vero.

Peristiwa itu memicu gelombang kemarahan publik dan aksi demonstrasi di berbagai titik di Jakarta.

Sehari setelahnya, pada 13 Mei 1998, kerusuhan meluas di sekitar kawasan Universitas Trisakti dan semakin tidak terkendali. Situasi keamanan di Ibu Kota kian memburuk.

Pada 14 Mei 1998, kerusuhan mulai menyebar ke sejumlah kota besar di Indonesia. Aksi massa disertai pembakaran dan penjarahan dilaporkan terjadi di berbagai lokasi.

Memasuki 15 Mei 1998, kerusuhan meluas hingga ke pusat-pusat perbelanjaan.

Salah satu lokasi yang terdampak adalah pusat perbelanjaan di kawasan Klender, Jakarta Timur, di mana dilaporkan banyak korban jiwa dalam insiden kebakaran dan kepanikan massa.

Sehari kemudian, 16 Mei 1998, kerusuhan masih berlanjut. Peristiwa serupa kembali terjadi di sejumlah titik, termasuk Cileduk Plaza yang juga dilaporkan menimbulkan korban jiwa.

Pada 17 Mei 1998, situasi semakin tidak terkendali. Berdasarkan laporan yang beredar saat itu, ratusan orang dilaporkan meninggal dunia dan ribuan bangunan terbakar di berbagai wilayah Jakarta.

Gelombang demonstrasi kemudian berlanjut ke ranah politik pada 18 Mei 1998, ketika ribuan mahasiswa menduduki Kompleks Parlemen Senayan.

Ketua MPR saat itu, Harmoko, menyerukan agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Pada 19 Mei 1998, Soeharto menyatakan akan menggelar pemilu lebih cepat serta tidak mencalonkan diri kembali.

Ia juga menyampaikan rencana pembentukan komite reformasi sebagai respons atas tekanan politik yang meningkat.

Pada 20 Mei 1998, beredar rencana aksi long march mahasiswa, namun aksi tersebut tidak terlaksana. Situasi politik tetap berada dalam ketegangan tinggi.

Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ Habibie.

Peristiwa ini menandai berakhirnya 32 tahun kekuasaan Orde Baru.

Kerugian material akibat kerusuhan selama dua hari (13–14 Mei 1998) di Jakarta diperkirakan mencapai sekitar Rp 2,5 triliun.

Kerusuhan Mei 1998 hingga kini tercatat sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia, yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar, tetapi juga menjadi titik balik perubahan politik nasional menuju era reformasi.*

(km/ad)

SAMARINDA – Puluhan tokoh senior yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) berencana menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi sosial politik serta tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur.

Inisiator MPKT, Harbiansyah Hanafiah, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Presiden melalui Budi Djiwandono saat kunjungan kerja di Balikpapan.

Baca Juga:

• Mahfud MD Ungkap Isi Pembicaraan saat Tak Sengaja Bertemu Jokowi

"Surat telah kami sampaikan ke Budi Satrio untuk diteruskan kepada Presiden RI," ujar Harbiansyah, Rabu (13/5/2026).

Menurut Harbiansyah, langkah itu ditempuh karena adanya keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.

Ia menyebut sebagian kebijakan justru memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam MPKT terdiri atas akademisi, pengusaha, mantan birokrat, hingga tokoh olahraga daerah.

Mereka menilai kebijakan strategis pemerintah daerah saat ini cenderung mengarah pada kepentingan politik tertentu.

"Penggunaan anggaran daerah juga menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Harbiansyah.

Dalam surat yang disampaikan kepada Presiden, MPKT memuat empat poin utama.

Poin pertama terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum akuntabel. Mereka menyoroti sejumlah alokasi APBD yang dianggap tidak tepat sasaran.

Poin kedua berkaitan dengan dugaan praktik politik dinasti di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk indikasi penempatan kerabat pejabat pada sejumlah posisi strategis.

MPKT menilai hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Isu ini bahkan sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik," ujar Harbiansyah.

Poin ketiga menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

MPKT juga mengkritik keberadaan Tim Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang dinilai membebani anggaran daerah.

Sementara itu, poin keempat mendorong DPRD Kalimantan Timur untuk mempertimbangkan penggunaan hak angket atau hak interpelasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.

Harbiansyah berharap pemerintah pusat dapat merespons aspirasi tersebut secara objektif.

Ia juga meminta DPRD Kaltim memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

"DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara tegas demi menjaga marwah demokrasi dan menjamin kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya.*

(km/ad)

SURABAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, melanggar standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelanggaran itu diduga menjadi pemicu keracunan yang dialami sekitar 200 siswa dari 12 sekolah di wilayah tersebut pada Senin (11/5/2026).

Baca Juga:

• Siswa Kini Bisa Usulkan Menu MBG Sesuai Selera, Ini Mekanisme dan Peran SPPG

"SPPG yang bersangkutan terjadi kesalahan penerapan. Di antaranya, pengawas gizi tidak ada di tempat saat kualitas bahan baku datang," ujar Kusmayanti dalam rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Ia menyebut, kondisi tersebut membuat proses pengawasan mutu makanan tidak berjalan optimal.

BGN juga tidak dapat memastikan pada tahap mana makanan mengalami kerusakan, apakah saat pengolahan di SPPG atau ketika distribusi ke sekolah-sekolah.

Selain itu, sampel makanan yang seharusnya diuji di laboratorium juga mengalami kerusakan karena penanganan yang tidak sesuai prosedur.

Makanan disebut sempat dikeluarkan dari lemari pendingin tanpa perlakuan khusus.

"Harusnya ketika dikeluarkan ada treatment khusus dan dimasukkan ke cooler box, tidak dibiarkan di suhu ruangan. Akibatnya, hanya daging yang masih bisa diambil sampelnya," kata dia.

BGN Jawa Timur menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Kusmayanti menyebut kejadian ini menjadi bahan evaluasi serius dalam pelaksanaan program MBG ke depan.

"Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf. Ini menjadi catatan bagi kami untuk jauh lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam penerapan SOP," ujarnya.

Sebelumnya, sekitar 200 siswa dari jenjang TK, SD, hingga SMP di kawasan Tembok Dukuh mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, dan muntah setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Sebagian di antaranya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya.

Puskesmas Tembok Dukuh mencatat, hampir seluruh siswa dari 12 sekolah yang menerima distribusi makanan tersebut mengeluhkan gejala serupa.*

(km/ad)

DENPASAR – Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menekankan pentingnya transformasi pendidikan yang adaptif dan inklusif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika zaman.

Hal itu disampaikan dalam Seminar Pendidikan 2026 di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Bali, Minggu, 11 Mei 2026.

Baca Juga:

• Medan Diproyeksikan Jadi Kota Metropolitan Berbasis Teknologi, Rico Waas: Inovasi Bukan Lagi Pilihan

Dalam paparannya yang bertajuk "Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Bali", Wesnawa menegaskan bahwa pendidikan masa depan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi dengan teknologi serta keterbukaan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus mendorong peningkatan mutu pendidikan yang tidak hanya berdaya saing secara intelektual, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman yang kian dinamis. Partisipasi semesta adalah kunci," ujar Wesnawa di hadapan peserta seminar.

Ia menyebut terdapat tiga pilar utama dalam penguatan pendidikan di Bali, yakni adaptif terhadap teknologi, inovatif dalam metode pembelajaran, serta inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali.

Menurutnya, ketiga pilar tersebut penting untuk membangun ekosistem pendidikan yang mampu mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.

Seminar ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas tenaga pendidik di Bali dalam menghadapi transformasi pendidikan berbasis teknologi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut Kota Medan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota metropolitan berbasis teknologi.

Ia menilai transformasi berbasis inovasi menjadi kebutuhan mendesak seiring pesatnya perkembangan kota.

Baca Juga:

• Di Hadapan Menkomdigi, Wali Kota Medan Tegas Perangi Judol hingga ke Lingkup Pemerintahan

Rico mengatakan Medan sebagai "miniatur Indonesia" memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang kawasan barat Indonesia, sehingga berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan berbasis teknologi.

"Misalnya pembangunan SPPG yang ditargetkan sebanyak 255 unit untuk menjangkau 700 ribu anak," kata Rico.

Selain itu, ia menyebut Kota Medan juga ditetapkan sebagai lokasi pembangunan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) serta pengembangan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT).

Menurut Rico, inovasi tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam tata kelola kota modern.

Ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus memberi dampak langsung bagi masyarakat.

"Inovasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kita bisa menyandingkannya dengan penerapan teknologi agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Terkait persoalan banjir, Rico memetakan dua faktor utama penyebab genangan di Kota Medan, yakni banjir kiriman dari wilayah hulu dan banjir rob.

Kondisi tersebut, kata dia, menuntut kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

"Dengan kondisi seperti ini kita mendorong adanya self emergency atau kesiapsiagaan mandiri bagi masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif/Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI, Alwis Rustam, menyampaikan bahwa Kota Medan bersama Malang terpilih sebagai kota percontohan program Pijar Foundation.

Direktur Inovasi Pijar Foundation, Cynthia Krisanti, menambahkan bahwa pihaknya membawa sejumlah inovasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan kota.

"Kami memiliki teknologi inovasi di sektor kesehatan, iklim, kebencanaan, lansia, hingga ketahanan pangan," ujarnya.

Melalui integrasi teknologi dalam program strategis, Medan diharapkan tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga menjadi kota yang lebih tangguh, cerdas, dan berkelanjutan.*

(ad)