SOLO – Rencana pelaksanaan Kirab Pusaka Malam 1 Suro di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat belum menemui titik terang.

Dua kubu yang sama-sama mengklaim memiliki kewenangan pelaksanaan kirab, yakni kubu PB XIV Hangabehi Purbaya dan kubu KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, masih menunggu kesepakatan akhir terkait teknis kegiatan.

Baca Juga:

• Lawan Kecanduan Gadget, Unmuha Gelar Festival Permainan Tradisional dan Kesehatan Mental di Banda Aceh

Dari kubu PB XIV Purbaya, Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, GKR Panembahan Timoer Rumbay, menegaskan bahwa seluruh kegiatan di lingkungan keraton harus berlandaskan dhawuh dalem atau keputusan raja.

"Sejak awal kami sudah menegaskan bahwa kegiatan di Keraton Surakarta didasarkan pada dhawuh dalem," kata Timoer di Keraton Solo, Selasa (9/6/2026).

Meski demikian, ia tidak menolak adanya rencana kirab dari pihak lain.

Namun ia mengingatkan bahwa sejumlah elemen utama kirab tidak dapat dipisahkan, mulai dari rute hingga simbol kebo bule yang selama ini menjadi bagian penting prosesi.

"Rutenya sama, lokasi keluarnya pusaka sama, bahkan kebo bulenya juga sama. Karena itu sangat mungkin kedua rombongan bertemu di titik tertentu," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya semua pihak menahan diri agar tidak terjadi gesekan dalam pelaksanaan tradisi yang bersifat sakral tersebut.

Sementara itu, kubu KGPH Panembahan Agung Tedjowulan juga memastikan akan tetap menggelar kirab pada waktu yang sama.

Juru bicara Tedjowulan, Kanjeng Pakoenegoro, mengatakan kirab merupakan bagian dari tradisi yang harus dijaga bersama.

"Kirab dilaksanakan Selasa malam 16 Juni. Waktu pelaksanaannya masih menyesuaikan situasi," katanya.

Ia mengakui adanya potensi gesekan jika dua kelompok menggelar kegiatan di waktu dan lokasi yang sama. Karena itu, ia berharap semua pihak mengedepankan kebersamaan.

Menurutnya, kirab bukan milik satu kelompok, melainkan hajat budaya Keraton Surakarta yang harus dijaga bersama.

Di sisi lain, KGPH Suryo Wicaksono atau Gusti Ninok menyebut keputusan teknis pelaksanaan kirab masih menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Solo, Kementerian Kebudayaan, dan pihak keraton.

Rapat lanjutan dijadwalkan digelar pada 13–14 Juni 2026 untuk mencari titik temu terkait pelaksanaan kirab agar tetap berjalan aman dan khidmat.

Hasil pertemuan itu diharapkan menjadi dasar kesepakatan bersama demi menjaga keamanan sekaligus kelestarian tradisi Malam 1 Suro di Keraton Surakarta.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak bisa hanya ditopang oleh satu sektor.

Menurutnya, kolaborasi antara sektor swasta dan koperasi menjadi kunci untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Baca Juga:

• Kodim 1710/Mimika Bangun 6 Jembatan Garuda di Tiga Distrik, Akses Warga Papua Tengah Makin Terbuka

Forum tersebut mempertemukan pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan untuk mendorong kerja sama investasi yang lebih luas.

Ferry menyebut sektor swasta memiliki kekuatan pada inovasi, investasi, dan akses pasar.

Sementara koperasi berperan sebagai instrumen ekonomi yang membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih inklusif.

"Keduanya harus saling melengkapi agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi dari tingkat bawah.

Pemerintah mencatat sekitar 83.000 badan hukum KDKMP telah terbentuk di seluruh Indonesia.

Menurut Ferry, koperasi desa dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal yang mengintegrasikan berbagai layanan usaha sesuai potensi wilayah masing-masing.

Model ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah, Zulnahar Usman, menyatakan dukungan terhadap penguatan ekonomi berbasis daerah.

Ia menilai kemitraan antara pemerintah, swasta, dan koperasi perlu terus diperluas.

Zulnahar juga menyoroti kerja sama dengan EA GreenX Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan di wilayah pedesaan, termasuk pemanfaatan panel surya untuk mendukung aktivitas ekonomi koperasi.

Dari sisi investor, Executive Chairman EA GreenX, Justin Joel Lim, menilai Indonesia memiliki peluang besar dalam transformasi ekonomi berbasis kolaborasi dan keberlanjutan.

Ia menyebut kemitraan menjadi faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang.*

(ad)

MIMIKA – Komando Distrik Militer (Kodim) 1710/Mimika memulai pembangunan enam Jembatan Garuda yang tersebar di tiga distrik di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (10/6/2026).

Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama secara serentak di Distrik Wania, Kuala Kencana, dan Mimika Timur.

Baca Juga:

• Puspen TNI Ajak Media Perkuat Sinergi, Bahas Yon TP hingga Koperasi Merah Putih

Perwira Seksi Teritorial Kodim 1710/Mimika, Kapten Inf Teguh Heru Ponco, yang mewakili Dandim, mengatakan pembangunan jembatan tersebut difokuskan untuk membuka akses transportasi warga di wilayah yang selama ini masih terbatas infrastruktur penghubung.

Menurutnya, keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh masyarakat, termasuk akses anak-anak menuju sekolah serta mempercepat layanan kesehatan di wilayah distrik.

"Pembangunan Jembatan Garuda ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat," ujar Teguh.

Ia menambahkan, infrastruktur ini juga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi warga, terutama dalam memperlancar distribusi barang dan hasil produksi antar kampung dan distrik.

Sementara itu, Kepala Distrik Wania, Ria Mandiwa, menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan tersebut.

Ia menyebut proyek ini telah lama dinantikan masyarakat karena penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pimpinan TNI AD atas perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah Mimika.

Pemerintah distrik berharap pembangunan enam jembatan ini dapat berjalan lancar, aman, dan selesai sesuai target, dengan dukungan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Dengan hadirnya Jembatan Garuda, akses antarwilayah di Mimika diharapkan semakin terbuka dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.*

(ad)

JAKARTA – Pusat Penerangan (Puspen) TNI menggelar dialog interaktif bertajuk "Ngobrol Santai Kapuspen TNI Bersama Media" di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Forum ini mempertemukan jajaran Puspen TNI, Dinas Penerangan tiap matra, serta insan pers dari berbagai media nasional sebagai ruang komunikasi terbuka terkait isu-isu strategis pertahanan dan kebijakan pemerintah.

Baca Juga:

• Mukarramah Fadhlullah Terpilih Aklamasi sebagai Ketua PERWOSI Aceh 2026–2030, Fokus Perkuat Olahraga dan Gaya Hidup Sehat Perempuan

Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ia menekankan bahwa pola komunikasi yang terbuka perlu terus diperkuat agar informasi yang sampai ke masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam sesi dialog, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari program ketahanan pangan yang dijalankan TNI di berbagai daerah, hingga peran Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) dalam mendukung pembangunan wilayah.

Selain itu, forum juga menyinggung keterlibatan TNI dalam membantu penanganan gangguan keamanan seperti kriminalitas jalanan, serta dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi bagian dari agenda pemerintah.

Kapuspen TNI menyebut seluruh program tersebut merupakan bagian dari tugas TNI dalam mendukung kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar publik mendapatkan gambaran yang utuh dan berimbang mengenai peran TNI di berbagai sektor.

"Media memiliki peran strategis untuk menjaga persatuan bangsa melalui pemberitaan yang sehat dan bertanggung jawab," ujar Muhammad Nas.

Melalui forum ini, TNI berharap terbangun kesamaan pemahaman antara institusi militer dan media, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan disinformasi di ruang publik.*

(ad)

BANDA ACEH – Ny. Mukarramah Fadhlullah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Aceh periode 2026–2030 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) PERWOSI Aceh yang digelar di Aula Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Rabu (10/6/2026).

Musprov tersebut dihadiri sejumlah unsur, di antaranya Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Malayati M. Nasir, Ketua Umum PERWOSI Aceh periode 2022–2026 Dyah Erti Idawati, pengurus PERWOSI kabupaten/kota se-Aceh, serta perwakilan organisasi perempuan dan pemangku kepentingan sektor olahraga.

Baca Juga:

• Pengurus Baru PGRI Banda Aceh Resmi Dilantik, Fokus Tingkatkan Kompetensi Guru untuk Pendidikan yang Lebih Berkualitas

Ia menegaskan kepemimpinannya akan diarahkan untuk memperkuat peran PERWOSI dalam mendorong budaya hidup sehat di kalangan perempuan dan keluarga.

"Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk memajukan PERWOSI Aceh," ujar Mukarramah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya yang dinilai telah meletakkan dasar organisasi yang cukup kuat.

Menurutnya, capaian tersebut akan menjadi pijakan untuk melanjutkan program yang lebih berkelanjutan.

Mukarramah menegaskan bahwa PERWOSI Aceh periode 2026–2030 akan berpedoman pada visi PERWOSI nasional, yakni membentuk perempuan yang sehat, kuat, dan berdaya sebagai penggerak olahraga keluarga menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sejumlah program prioritas telah disiapkan, di antaranya penguatan olahraga keluarga berbasis gampong, pengembangan kegiatan Senam Inong Aceh, Family Fun Walk, hingga lomba tari kreasi bernuansa olahraga untuk remaja dan perempuan.

Selain itu, PERWOSI Aceh juga menargetkan peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang wasit dan pelatih olahraga, guna memperluas keterlibatan perempuan dalam dunia olahraga secara profesional.

Mukarramah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan TP PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI Aceh, serta pihak swasta untuk memperkuat program organisasi.

Ia mengajak seluruh pengurus PERWOSI Aceh untuk menjaga kekompakan dan menjalankan program secara bersama-sama demi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Yang kita dorong bukan hanya olahraga, tetapi juga kebiasaan hidup sehat di tingkat keluarga," katanya.

Dengan kepengurusan baru ini, PERWOSI Aceh diharapkan dapat semakin berperan dalam memperkuat gaya hidup sehat dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia olahraga di Aceh.*

(ad)

BANDA ACEH – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Banda Aceh periode 2024–2029 resmi dilantik dalam acara yang berlangsung di Aula Mawardi Nurdin, Kompleks Pemerintah Kota Banda Aceh, Rabu (10/6/2026).

Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, hingga ratusan guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Baca Juga:

• Mobil Damkar Diduga Suplai Air ke Rumah Pejabat Pemko Medan, Damkarmat Buka Suara

Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan, pengucapan sumpah jabatan, serta penyerahan pataka organisasi sebagai simbol amanah kepemimpinan.

Dalam sambutannya, Sulaiman Bakri menegaskan komitmennya untuk menjadikan PGRI sebagai organisasi profesi yang lebih solid dan responsif terhadap kebutuhan guru.

Ia menyebut penguatan organisasi penting agar PGRI tidak hanya menjadi wadah administratif, tetapi juga ruang perjuangan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik.

Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Aceh, Dr. Agus Jumaidi, meminta pengurus baru menjaga kekompakan internal organisasi dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.

Ia menekankan pentingnya PGRI beradaptasi dengan perubahan zaman di sektor pendidikan.

"PGRI harus mampu menjawab tantangan dan tetap memberi manfaat nyata bagi guru serta dunia pendidikan," ujarnya.

Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'aduddin Djamal, dalam kesempatan yang sama menegaskan peran strategis guru dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ia menyebut peningkatan kualitas guru menjadi kunci utama dalam mencetak generasi yang berdaya saing.

Pemerintah Kota Banda Aceh, kata Iliza, siap memperkuat kolaborasi dengan PGRI dalam berbagai program peningkatan kompetensi guru dan pengembangan pendidikan di daerah.

Acara pelantikan juga diisi dengan pembacaan fakta integritas pengurus serta komitmen bersama untuk menjaga marwah organisasi dan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banda Aceh. Kegiatan berlangsung tertib dan penuh suasana kebersamaan di antara para peserta.

Dengan pelantikan ini, PGRI Kota Banda Aceh diharapkan dapat semakin aktif memperjuangkan aspirasi guru sekaligus memperkuat peran dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah.*

(ad)

BANDA ACEH - Dosen bersama mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh (FKM Unmuha) berhasil mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah styrofoam menjadi bean bag sofa sebagai upaya mengurangi dampak sampah plastik terhadap lingkungan.

Inovasi tersebut diperkenalkan melalui kegiatan praktikum di Laboratorium FKM Unmuha, Banda Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Lawan Kecanduan Gadget, Unmuha Gelar Festival Permainan Tradisional dan Kesehatan Mental di Banda Aceh

Dosen pendamping praktikum, Dr. Tahara Dilla Santi, M.Biomed, mengatakan limbah styrofoam menjadi salah satu persoalan serius karena jumlah produksinya sangat besar di dunia, namun sulit terurai secara alami.

"Dunia memproduksi lebih dari 8 juta metrik ton styrofoam setiap tahunnya. Material ini termasuk limbah berbahaya karena membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan akhirnya menjadi mikroplastik yang mencemari lingkungan," kata Tahara.

Ia menjelaskan, Indonesia juga menjadi salah satu penyumbang besar sampah plastik global, termasuk styrofoam, yang berdampak pada pencemaran tanah dan laut.

Selain sulit terurai, bahan tersebut juga mengandung zat kimia berbahaya seperti stirena dan benzena yang dapat berdampak pada kesehatan manusia jika terpapar dalam kondisi tertentu.

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi pengelolaan limbah yang lebih kreatif dan ramah lingkungan.

Salah satunya dengan mengubah styrofoam menjadi produk bernilai guna seperti bean bag sofa.

Mahasiswa FKM Unmuha yang terlibat dalam inovasi ini antara lain Elfia Elita, Nasyata Safira, Nia Rahmadani, M. Hazik, dan Saiful Azahar.

Mereka memanfaatkan styrofoam bekas sebagai bahan isian bean bag yang memiliki karakter ringan, empuk, dan fleksibel mengikuti bentuk tubuh.

"Pemanfaatan limbah styrofoam menjadi bean bag sofa adalah langkah kreatif untuk mengurangi sampah lingkungan sekaligus memberikan nilai guna baru," ujar salah satu mahasiswa.

Dalam prosesnya, limbah styrofoam dihancurkan menjadi butiran kecil, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kain dalam (inner bag), lalu dibungkus dengan sarung luar berbahan kain tebal yang dilengkapi resleting agar mudah dilepas dan dibersihkan.

Tim juga menjelaskan tahapan pembuatan mulai dari penghancuran styrofoam, pembuatan pola kantong, proses pengisian, hingga penyelesaian produk akhir yang siap digunakan.

Inovasi ini diharapkan dapat menjadi contoh pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi produk fungsional, sekaligus meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat terhadap bahaya sampah plastik, khususnya styrofoam.*

(ad)

MEDAN - Video mobil pemadam kebakaran (damkar) Kota Medan yang terekam memasok air bersih ke sebuah rumah di kawasan Jalan STM Gang Suka Cita, Medan Johor, viral di media sosial.

Rumah tersebut diduga milik seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Baca Juga:

• Normalisasi Sungai Pascabencana Diperkirakan Rampung hingga 2028, Tito Karnavian Dorong Pemda Gandeng Pihak Ketiga

Peristiwa itu terjadi di tengah keluhan warga terkait krisis air bersih di sejumlah wilayah Kota Medan akibat gangguan mesin PDAM Tirtanadi yang terdampak pemadaman listrik.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (damkarmat/" target="_blank">Damkarmat) Kota Medan, Wandro Abadi Agnellus Malau, mengatakan mobil damkar yang berada di lokasi bukan atas permintaan pribadi dari pejabat yang bersangkutan.

Ia menyebut pengiriman air bersih tersebut merupakan bagian dari bantuan penanganan dampak gangguan distribusi air yang dikoordinasikan bersama pihak PDAM.

"Pengaduan ke PDAM, kita bantu. Yang bawa ke lokasi pihak PDAM," kata Wandro, Senin, 10 Juni 2026.

Wandro juga membantah anggapan bahwa penggunaan mobil damkar ke rumah tersebut merupakan permintaan langsung dari pejabat Pemko Medan.

Ia menegaskan bahwa distribusi air bersih dilakukan secara lebih luas kepada warga terdampak.

"Bukan (permintaan pribadi)," ujarnya singkat.

Menurut dia, armada damkar memang dikerahkan untuk membantu distribusi air bersih di sejumlah kecamatan yang terdampak gangguan pasokan PDAM.

"Armada kita perbantukan keseluruhan kecamatan terdampak," kata Wandro.

Namun, aksi tersebut menuai protes warga yang terdampak krisis air bersih.

Dalam video yang viral, sejumlah warga—terutama ibu-ibu—mempertanyakan prioritas distribusi bantuan air yang dinilai tidak merata.

Warga mengaku belum mendapatkan pasokan air sejak malam sebelumnya, sementara mobil damkar terlihat mengisi air di rumah yang diduga milik pejabat.

"Kami sudah tidak mendapatkan air sejak malam. Tapi justru ada mobil Damkar yang mengisi air ke rumah pejabat. Sementara masyarakat tidak dilayani," ujar seorang warga dalam video tersebut.

Protes warga sempat memanas di lokasi sebelum akhirnya mobil damkar meninggalkan area tersebut setelah mendapat sorotan dari masyarakat.

Peristiwa ini memicu perdebatan di media sosial terkait transparansi dan pemerataan distribusi bantuan air bersih di tengah gangguan layanan PDAM di Kota Medan.*

(vv/ad)

BANDA ACEH - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah mempercepat normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi dengan membuka peluang kerja sama bersama pihak ketiga.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh, yang dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta 18 kepala daerah kabupaten/kota terdampak, di Banda Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Tito Karnavian Minta Daerah Percepat Pemanfaatan Dana Rp10,6 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

Dengan skema tersebut, pemerintah daerah tidak perlu sepenuhnya bergantung pada pengerjaan pemerintah pusat.

"Sungai yang tidak rawan banjir kembali mungkin lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah, lalu pemda kerja sama dengan pihak ketiga. Kalau tidak, tidak selesai kalau harus dikerjakan pemerintah pusat semua," kata Tito.

Menurut Tito, pekerjaan normalisasi sungai masih membutuhkan waktu panjang dan diperkirakan berlangsung hingga 2028.

Karena itu, percepatan di tingkat daerah dinilai penting agar pemulihan wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin tertunda.

"Masih banyak yang harus dikerjakan. Bisa sampai 2028 soal normalisasi sungai ini. Kalau ada pihak ketiga, ya sudah biar pihak ketiga saja," ujarnya.

Data Satgas PRR mencatat terdapat 115 titik normalisasi sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari jumlah tersebut, 34 lokasi telah selesai ditangani, sementara 91 lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Untuk normalisasi muara sungai, dari 38 lokasi, sembilan telah rampung dan 31 lainnya masih berjalan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa percepatan pemulihan sektor ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama pascabencana.

Ia menilai perbaikan sawah, tambak, irigasi, hingga normalisasi sungai sangat menentukan keberlangsungan mata pencaharian warga terdampak.

"Semua butuh penanganan. Yang paling urgent itu sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, jembatan, jalan, dan tambak. Ini berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat Aceh," kata Muzakir.

Ia juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini merugikan warga.

Menurut dia, banjir berulang tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu ekonomi rumah tangga masyarakat di sekitar aliran sungai.

"Sungai-sungai juga perlu kita benahi supaya saat hujan tidak terjadi banjir lagi. Masyarakat yang tinggal dekat sungai selalu terdampak," ujarnya.*

(ad)

BANDA ACEH - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengoptimalkan penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.

Tito mengatakan, TKD menjadi salah satu instrumen fiskal yang dapat segera digunakan daerah untuk menjalankan program pemulihan, sambil menunggu pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dalam Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera.

Baca Juga:

• Kemenhub dan Pemprov Sumut Matangkan Proyek BRT Mebidang Berbasis Bus Listrik, Ditargetkan Beroperasi 2027

Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mempercepat pemulihan layanan dasar, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam skema pelaksanaannya, sebagian dana TKD juga diarahkan melalui mekanisme hibah antardaerah.

Pola ini disebut sebagai bentuk solidaritas fiskal, terutama untuk membantu Aceh yang mengalami dampak bencana paling berat.

Melalui mekanisme tersebut, daerah dengan alokasi TKD lebih besar diharapkan dapat mengalihkan sebagian dukungan kepada daerah lain yang terdampak lebih parah namun memiliki anggaran terbatas.

Tito meminta seluruh proses administrasi hibah segera diselesaikan tanpa penundaan.

Namun, Tito mencatat masih adanya hambatan birokrasi dalam penyaluran hibah antardaerah.

Di sejumlah daerah pemberi hibah, keterlambatan terjadi pada penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang bantuan keuangan.

Sementara di daerah penerima, penyusunan proposal hibah sebagai dasar penggunaan anggaran juga belum tuntas.

"Saya agak kecewa. Kenapa lambat sekali? Karena kesepakatannya sudah cukup lama. Ini bisa diatasi. Kabupaten penerima belum mengajukan proposal hibah, jadi pemberi hibah tidak bisa menyalurkan tanpa itu," kata Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemulihan Pascabencana di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Tito menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk memperlambat proses administrasi, mengingat situasi pemulihan bencana membutuhkan tindakan cepat.

Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk mempercepat harmonisasi regulasi di daerah melalui kantor wilayah Kementerian Hukum.

Selain itu, Tito mengingatkan agar daerah yang menerima TKD dalam jumlah besar tidak menahan penyaluran bantuan kepada wilayah yang lebih terdampak.

Menurut dia, percepatan distribusi dana menjadi kunci pemulihan kondisi masyarakat di lapangan.

Sebagai langkah pengawasan, pemerintah juga membuka opsi evaluasi terhadap daerah yang dinilai menghambat penyaluran hibah.

Salah satunya dengan mempertimbangkan pengurangan alokasi TKD pada tahun anggaran berikutnya bagi daerah yang dianggap tidak kooperatif, untuk kemudian dialihkan ke daerah yang lebih membutuhkan.*

(ad)

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Kementerian Perhubungan mempercepat pembahasan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang) yang ditargetkan rampung pada 2027 sebagai proyek strategis nasional.

Pembahasan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 10 Juni 2026, dan membahas sejumlah aspek penting mulai dari pembangunan fisik, kelembagaan, regulasi, hingga skema pembiayaan operasional.

Baca Juga:

• Kajari Medan Bantah Tuduhan Pemerasan Kontraktor di Kupang: Itu Fitnah

Menurut dia, BRT Mebidang menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi publik yang modern dan terintegrasi di kawasan perkotaan.

"Pemprov Sumut sangat mendukung proyek BRT Mebidang yang merupakan proyek strategis nasional. Program ini untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan," kata Sulaiman.

BRT Mebidang direncanakan mulai beroperasi secara bertahap dengan menggunakan armada bus listrik melalui kerja sama dengan mitra internasional.

Pada tahap awal, sistem ini akan melayani 12 koridor, terdiri dari 10 koridor di Kota Medan dan dua koridor lintas wilayah Mebidang.

Dua rute yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Sumut adalah Binjai–Medan–Carrefour serta Lubuk Pakam–Amplas–Simpang Pelangi.

Pemerintah daerah menilai kehadiran BRT ini dapat menjadi solusi kemacetan dan meningkatkan akses mobilitas warga di kawasan metropolitan Medan.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan awal BRT Mebidang akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Sumut.

Selain itu, Pemprov juga menyiapkan BUMD PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai opsi pendukung operasional ke depan.

Sementara itu, Advisor Ditjen Perhubungan Darat untuk MASTRANS, Danang Parikesit, menyampaikan bahwa pembangunan fisik proyek seperti halte dan koridor sudah berjalan.

Namun, ia menekankan perlunya percepatan pembahasan aspek nonfisik.

"Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan, mengingat operasional BRT ini melibatkan banyak pemerintah daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, proyek ini tidak hanya melibatkan Pemprov Sumut, tetapi juga Pemerintah Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang, sehingga diperlukan kesepakatan lintas wilayah agar operasional berjalan efektif.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran Dinas Perhubungan Sumut, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya, Dinas Perkim Sumut, biro pemerintahan dan hukum Setdaprov Sumut, serta perwakilan Kementerian Perhubungan dan World Bank.*

(ad)

BANDA ACEH - Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar Festival Permainan Tradisional dan Kesehatan Mental di halaman kampus, Banda Aceh, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan ini mengangkat tema "Melestarikan Budaya, Membangun Kebersamaan, dan Meningkatkan Kesehatan Mental melalui Permainan Tradisional".

Baca Juga:

• Legenda PSMS Temui Wali Kota Medan, Bahas Kebangkitan Sepak Bola Kota

Dekan Fakultas Psikologi Unmuha, Hanna Amalia, mengatakan kegiatan ini digelar sebagai respons atas meningkatnya ketergantungan generasi muda terhadap gawai yang berdampak pada berkurangnya aktivitas fisik dan interaksi sosial.

"Kami percaya permainan luar ruangan memiliki dampak besar bagi perkembangan sosial dan emosional. Kegiatan ini juga berkaitan langsung dengan kesehatan mental karena menghadirkan keceriaan dan interaksi sosial," kata Hanna.

Menurut dia, permainan tradisional tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media pembelajaran nilai-nilai seperti sportivitas, kerja sama, serta kemampuan mengelola emosi.

Rektor Unmuha, Universitas Muhammadiyah Aceh, Aslam Nur, menilai festival ini sebagai upaya menjaga ruang interaksi sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

"Pengenalan kembali permainan tradisional memberi dampak nyata bagi penguatan karakter, kreativitas, dan kebersamaan generasi muda," ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat diperluas manfaatnya, tidak hanya bagi pelajar peserta, tetapi juga masyarakat umum sebagai alternatif aktivitas yang sehat dan edukatif bagi anak-anak.

Ketua panitia menjelaskan, festival ini diikuti oleh pelajar SMA sederajat dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Selain itu, puluhan pelaku UMKM turut meramaikan kegiatan dengan membuka stan produk lokal di area acara.

Berbagai permainan tradisional diperlombakan dalam festival ini, antara lain lompat tali karet, engklek, gasing, kelereng, bakiak, tarik tambang, hingga permainan batok kelapa.

Panitia juga menyiapkan sertifikat, piala, dan hadiah bagi para pemenang sebagai bentuk apresiasi.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang edukasi sekaligus upaya pelestarian budaya lokal di tengah perubahan gaya hidup masyarakat modern.*

(ad)

MEDAN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menanggapi pemeriksaan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung terkait dugaan pemerasan terhadap seorang kontraktor di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Ia membantah keras tuduhan tersebut.

Baca Juga:

• Legenda PSMS Temui Wali Kota Medan, Bahas Kebangkitan Sepak Bola Kota

"Yang jelas itu fitnah," kata Ridwan saat ditemui usai konferensi pers di Polrestabes Medan, Rabu (10/6/2026).

Ia menambahkan, jika tuduhan tersebut benar, seharusnya dirinya sudah ditangani aparat penegak hukum.

Namun, ia menilai hingga kini dirinya masih menjalankan tugas seperti biasa.

"Kalau benar kan saya sudah diambil (diamankan) orang, ini kan saya masih di sini," ujarnya.

Ridwan juga mengaku tidak berencana melaporkan balik pihak yang melontarkan tuduhan tersebut.

Menurutnya, langkah hukum balasan hanya akan membuang waktu.

"Melapor balik itu kan hanya buang-buang waktu," katanya.

Terkait laporan yang juga disebut telah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ridwan menyatakan siap menghadapi proses hukum apabila memang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Siap lah (dipanggil KPK), dipanggil Tuhan pun kita siap," ujarnya.

Sebelumnya, dugaan pemerasan ini mencuat dari laporan kontraktor bernama Hironimus Sonbay alias Roni di Kupang.

Laporan tersebut juga disebut telah diteruskan ke Kejaksaan Agung dan Komisi III DPR RI.

Kuasa hukum pelapor menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan internal di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah dikirimkan ke Kejagung untuk ditindaklanjuti.

Namun, pihak Kejati NTT belum membeberkan hasil pemeriksaan tersebut ke publik.

Kasus ini kini masih dalam penanganan aparat kejaksaan di tingkat pusat.*

(d/ad)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik, termasuk dalam aksi demonstrasi yang berpotensi digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Imbauan tersebut disampaikan menanggapi seruan BEM SI yang memberi tenggat waktu kepada pemerintah untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah, sebelum menggelar aksi bertajuk "Reformasi Jilid II".

Baca Juga:

• Prabowo Tanggapi Kritik Soal Sering Kunjungan ke Luar Negeri: Jokowi Jarang ke Luar Negeri, Juga Disalahkan

Sigit menegaskan bahwa Kepolisian akan memastikan setiap penyampaian pendapat di muka umum tetap berlangsung kondusif dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

Menurut dia, kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan hak warga negara, namun harus tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan gangguan keamanan.

"Polri akan terus menjaga agar setiap bentuk penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan aman," ujarnya.

Sebelumnya, BEM SI memberikan tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk merespons persoalan ekonomi, khususnya pelemahan rupiah yang dinilai berdampak pada masyarakat.

Jika tidak ada langkah konkret, mahasiswa menyatakan siap menggelar aksi besar bertajuk Reformasi Jilid II.

Pemerintah melalui Istana sebelumnya juga telah merespons tuntutan tersebut dan meminta mahasiswa untuk tetap mengedepankan dialog dalam menyampaikan kritik.

Aksi dan rencana mobilisasi mahasiswa ini menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, termasuk kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bakar.*

(km/ad)

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax bukan disebabkan oleh menipisnya kondisi keuangan PT Pertamina (Persero), melainkan mengikuti mekanisme pasar untuk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Pernyataan itu disampaikan Dony saat menghadiri rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026), merespons kenaikan harga Pertamax yang kini mencapai Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.

Baca Juga:

• Kasus Pembelian Pertalite Pakai Jeriken, Dua Eks Pejabat Polrestabes Medan Bakal Dipanggil Bersaksi di Sidang

"Bukan karena kondisi keuangan Pertamina. Ini perlu diluruskan. Danantara itu berjalan secara komersial, dan untuk BBM non-subsidi memang mengikuti harga pasar," kata Dony.

Ia menjelaskan, Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang seharusnya mengikuti dinamika harga minyak dunia.

Karena itu, penyesuaian harga dinilai sebagai hal yang wajar dalam mekanisme keekonomian.

Menurut Dony, selama ini harga Pertamax sempat tidak mengalami penyesuaian sejak awal Maret 2026, meskipun harga minyak dunia terus berfluktuasi akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Saat ini, harga minyak mentah Brent tercatat berada di kisaran 93 dolar AS per barel.

"Kalau tidak mengikuti harga pasar, masak ditanggung terus-terusan. Ini untuk kelas menengah ke atas," ujarnya.

Dony juga memastikan bahwa kebijakan penyesuaian harga tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menyebut harga yang ditetapkan masih berada di bawah harga keekonomian.

"Itu pun sebenarnya baru sekitar 50 persen dari harga riil. Sudah disepakati bersama Kementerian ESDM melalui Dirjen," kata dia.

Kenaikan harga BBM ini sebelumnya memicu sorotan publik di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup, terutama bagi kelompok masyarakat perkotaan dan kelas menengah.*

(km/ad)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan keluhan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI saat pembahasan anggaran kementeriannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Pigai menilai kinerja Kementerian HAM belum mendapatkan apresiasi yang memadai dari DPR.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp1,1 Triliun untuk Program PHTC di 2026

Ia meminta agar struktur anggaran diperbaiki dan lebih diarahkan pada program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Jangan pelayanan ke dalam dulu… kami ini dukung, tidak mungkin tidak," kata Willy dalam rapat tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya perbaikan skema anggaran agar lebih terarah, termasuk penyusunan rencana jangka panjang kementerian dalam lima tahun ke depan.

"Kami tunggu perbaikan ini, kemudian minta skema trajectory-nya minimal lima tahun seperti apa," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan keberatan atas penilaian yang menurutnya tidak memberikan penghargaan terhadap capaian kementeriannya.

"Kami sudah berprestasi tapi bapak-ibu tidak pernah kasih apresiasi," kata Pigai dalam rapat.

Pernyataan itu kemudian langsung ditanggapi oleh Willy Aditya yang menegaskan bahwa Komisi XIII DPR sebenarnya tetap memberikan apresiasi, namun tetap meminta perbaikan dalam penyusunan anggaran.

"Ini kita apresiasi, tenang saja," jawab Willy.

Dalam forum tersebut, DPR juga meminta Kementerian HAM untuk memperjelas arah penggunaan anggaran, termasuk fokus pada penguatan kelembagaan, pembangunan sumber daya manusia, serta program perlindungan HAM yang lebih terukur dan berdampak langsung.

Rapat berlangsung dalam suasana dinamis, dengan perdebatan terkait efektivitas perencanaan anggaran dan arah kebijakan kementerian ke depan.*

(d/ad)

MEDAN - Semangat untuk menghidupkan kembali kejayaan PSMS Medan kembali menguat setelah jajaran legenda dan keluarga besar mantan pemain klub tersebut melakukan audiensi dengan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (10/6/2026).

Pertemuan itu membahas rencana penguatan organisasi Keluarga Besar Mantan PSMS Medan sekaligus dorongan agar Kota Medan memiliki sistem kompetisi sepak bola yang berjenjang dan berkelanjutan sebagai ruang pembinaan pemain muda.

Baca Juga:

• JMFF 2026 Resmi Dibuka, Jadi Wadah Sineas Muda Unjuk Karya Film Pendek

Hadir pula Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, H.T. Chairuniza.

Rico Waas menegaskan bahwa PSMS bukan sekadar klub sepak bola, tetapi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Kota Medan.

"Nama baik PSMS adalah nama baik Kota Medan. Kejayaan yang pernah diraih para senior harus menjadi inspirasi bagi generasi muda," kata Rico.

Ia menekankan pentingnya pembinaan usia muda yang ditopang kompetisi rutin, mulai dari kelompok usia di bawah 17 tahun hingga U-19.

Pemerintah Kota Medan, kata dia, akan mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menyusun pola kompetisi yang lebih terstruktur.

Menurut Rico, tanpa kompetisi yang berkelanjutan, pembinaan pemain muda akan terhenti di tengah jalan dan berisiko kehilangan talenta potensial.

Mantan pemain PSMS, Saktiawan Sinaga, dalam kesempatan itu juga menyoroti minimnya kompetisi sebagai salah satu hambatan utama perkembangan pemain muda di Medan.

Ia menilai banyak talenta tidak mendapat ruang untuk melanjutkan karier setelah usia junior.

"Setelah usia 17 tahun harus ada jalur kompetisi yang jelas. Jangan sampai pemain muda yang sudah dibina kehilangan arah," ujarnya.

Ketua Keluarga Besar Mantan PSMS Medan, A.R. Gurning, menyatakan kesiapan pihaknya untuk ikut terlibat dalam pembinaan sepak bola usia muda di Kota Medan.

Ia juga mengundang Wali Kota Medan untuk menghadiri pengukuhan kepengurusan organisasi tersebut yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026 di Stadion Kebun Bunga.

Pertemuan ini menjadi salah satu upaya awal untuk menghidupkan kembali ekosistem sepak bola Medan agar kembali melahirkan pemain-pemain berprestasi seperti era kejayaan PSMS di masa lalu.*

(ad)

JAKARTA - Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026 resmi dibuka di GOR Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (10/6/2026).

Festival ini menjadi ruang bagi sineas muda dari berbagai daerah, khususnya Jawa dan Bali, untuk menampilkan karya film pendek sekaligus mengikuti rangkaian workshop industri kreatif.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Perguruan Tinggi di Medan Cetak SDM Unggul dan Berkarakter

JMFF 2026 digelar dengan dukungan sejumlah lembaga, antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Jakarta Film Commission, serta Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Panitia festival menyambut pembentukan Jakarta Film Commission yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem perfilman di ibu kota.

Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi produksi dan distribusi film, serta memperkuat daya saing karya sineas Indonesia di tingkat global.

Dalam sambutannya, Budi Mulyawan menyampaikan bahwa Jakarta memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat industri film nasional.

"Jakarta memiliki potensi besar sebagai pusat industri kreatif, khususnya perfilman. Dengan dukungan kebijakan, infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor, Jakarta bisa menjadi kota sinema," kata Budi dalam pembukaan JMFF 2026.

Konsep Cinema City atau kota sinema yang diusung dalam festival ini mencakup penguatan ekosistem perfilman secara menyeluruh, mulai dari kemudahan perizinan produksi, penyediaan lokasi syuting, peningkatan sumber daya manusia, hingga perluasan distribusi karya film Indonesia ke pasar internasional.

JMFF 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan praktisi film dan akademisi untuk mengisi sesi workshop, di antaranya Indrayanto Kurniawan, Arturo GP, Eric Gunawan, Dewi Alibasah, dan Joko Santoso.

Festival ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang tumbuh bagi sineas muda untuk mengembangkan karya yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.*

(ad)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun pada 2026 untuk mendukung pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Program ini menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Baca Juga:

• KPK OTT 5 ASN BPK Terkait Dugaan Suap Pengadaan Smart Board di Muara Enim

"Realisasi PHTC di triwulan I ini untuk kontrak sudah mencapai Rp539 miliar, realisasi keuangan Rp115 miliar atau 10,7 persen, dengan realisasi fisik 10,24 persen," kata Faisal dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (10/6/2026).

Program PHTC dilaksanakan melalui 141 kegiatan yang melibatkan sembilan OPD utama bersama perangkat daerah pendamping.

Program ini mencakup enam kebijakan prioritas, yaitu Program Unggulan Sekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis melalui Universal Health Coverage (UHC), Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik CERDAS, Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).

Faisal menjelaskan, rendahnya capaian fisik pada awal tahun disebabkan sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan dan proses kontraktual.

"Di triwulan I ini masih fase persiapan. Setelah April–Mei, progresnya sudah meningkat. Banyak kegiatan yang sebelumnya belum kontrak, sekarang sudah berjalan," ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa program belum sepenuhnya berjalan karena menunggu waktu pelaksanaan yang tepat.

Salah satunya Program Unggulan Sekolah Gratis yang baru akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Program tersebut menargetkan lebih dari 103 ribu siswa, termasuk di wilayah Nias serta daerah terdampak bencana seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Langkat.

Sementara itu, Program Berobat Gratis dan JASKOP disebut sudah mulai berjalan.

Untuk JASKOP, Pemprov Sumut juga tengah menyiapkan fasilitas penyimpanan hasil panen melalui Solar Dryer Dome guna menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, terutama cabai.

Untuk sektor infrastruktur, sebagian proyek masih dalam tahap pengadaan barang dan jasa, termasuk akibat penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah pada awal tahun.

Pemprov Sumut menargetkan seluruh kegiatan infrastruktur dalam PHTC sudah memasuki tahap kontrak pada Juni 2026, sebelum kemudian dipercepat pelaksanaannya agar dapat selesai pada akhir tahun.*

(ad)

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai vonis terhadap empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, tidak mencerminkan rasa keadilan.

Putusan pengadilan militer yang menjatuhkan hukuman 1,5 hingga 3 tahun penjara dinilai terlalu ringan dibanding dampak perbuatan para terdakwa.

Baca Juga:

• Hakim Beberkan Hal yang Memberatkan Vonis Kasus Air Keras Andrie Yunus: Cacat hingga Rusak Citra TNI

"Yang kita lihat malah tidak ada akuntabilitas terhadap kasus ini, tidak ada pengungkapan kebenaran, apalagi bicara soal keadilan," kata Jane dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

TAUD juga menilai vonis tersebut mencerminkan praktik impunitas dalam proses peradilan militer, yang dianggap lebih melindungi institusi dibandingkan memberikan keadilan bagi korban.

Tim Advokasi untuk Demokrasi menyebut putusan pengadilan militer lebih menonjolkan pertimbangan institusi ketimbang pemulihan hak korban.

"Ini adalah wajah impunitas yang kembali dipertontonkan melalui proses peradilan militer," ujar Jane.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim disebut menyatakan bahwa luka berat yang dialami korban tidak menjadi tujuan utama para terdakwa.

Para pelaku disebut hanya bermaksud memberikan "pelajaran" kepada korban.

Hal ini, menurut TAUD, merupakan pertimbangan yang bermasalah dari sisi hak asasi manusia.

TAUD juga menyoroti rencana pemusnahan barang bukti berupa wadah cairan air keras oleh majelis hakim.

Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menghambat proses penyidikan lanjutan di kepolisian, karena kasus ini juga masih berjalan di ranah peradilan umum.

Selain itu, TAUD berpendapat bahwa perkara ini seharusnya ditangani oleh peradilan umum, bukan peradilan militer, karena terdapat dugaan keterlibatan lebih dari satu pihak, termasuk pihak sipil.

"Kasus ini dipaksakan masuk ke peradilan militer, padahal seharusnya di peradilan umum," kata TAUD.

Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis terhadap empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah berdasarkan ketentuan KUHP baru.

Berikut amar putusan:

- Sersan Dua Edi Sudarko: 3 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer
- Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi: 2,5 tahun penjara dan dipecat
- Kapten Nandala Dwi Prasetyo: 2 tahun penjara
- Letnan Satu Sami Lakka: 1,5 tahun penjara

Kasus ini masih menuai sorotan publik karena dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi korban.*

(d/ad)