Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki lahan pertanian terdampak, rehabilitasi sawah, pembangunan jaringan irigasi, hingga peningkatan akses jalan usaha tani. Program ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan produktivitas pertanian sekaligus memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.

Baca Juga:

• Lhokseumawe Mulai Gunakan Dana TKD Rp126,9 Miliar, 42 Program Pemulihan Pascabencana Dijalankan

Secara keseluruhan, Pemerintah Aceh mencatat dukungan Kementerian Pertanian untuk pemulihan lahan pertanian dan perkebunan terdampak mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan pemerintah daerah terhadap wilayah yang terdampak bencana.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan meminta seluruh perangkat daerah memastikan anggaran digunakan secara maksimal.

"Mualem berterima kasih kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saya harap anggaran ini dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun," kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (27/7/2026).

Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 menyebabkan sekitar 57.485 hektare sawah mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, proses optimalisasi telah berjalan pada sekitar 40.852 hektare lahan.

Sementara untuk sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare dengan penanganan pemulihan telah dilakukan pada sekitar 40.418 hektare.

Dalam program optimasi lahan sawah rusak ringan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp155,66 miliar. Hingga saat ini, realisasi mencapai Rp77,72 miliar atau sekitar 49,93 persen.

Selain itu, rehabilitasi sawah rusak sedang dengan anggaran Rp200,42 miliar telah terealisasi Rp64,54 miliar atau sekitar 32 persen. Program tersebut melibatkan pemerintah daerah, kelompok tani, perguruan tinggi, hingga unsur TNI.

Pemulihan juga dilakukan melalui pembangunan 1.135 unit infrastruktur irigasi dengan nilai anggaran Rp147,48 miliar. Realisasi keuangan program tersebut mencapai Rp85,05 miliar atau 57,7 persen.

Adapun pembangunan irigasi mencakup 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45 bangunan konservasi, serta 300 unit jaringan irigasi tersier.

Pemerintah turut mengalokasikan Rp11,66 miliar untuk pembangunan 106 unit jalan usaha tani di 13 kabupaten dan kota. Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar distribusi sarana produksi sekaligus memudahkan petani membawa hasil panen.

Pemulihan sektor pertanian dinilai menjadi langkah strategis untuk menggerakkan kembali ekonomi Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh, sekitar 38 hingga 41 persen masyarakat bekerja di sektor pertanian, sementara kontribusinya terhadap perekonomian daerah mencapai lebih dari 30 persen.

Pemerintah berharap seluruh program rehabilitasi dapat berjalan tepat waktu sehingga lahan pertanian kembali produktif dan masyarakat terdampak bencana dapat segera bangkit.* (dh)

Dari total anggaran tambahan TKD sebesar lebih dari Rp126,9 miliar, realisasi penyerapan hingga 28 Juli 2026 tercatat mencapai lebih dari Rp512 juta atau sekitar 0,40 persen.

Baca Juga:

• Zulhas Bantah Isu Kipas Angin Rp1,8 Triliun, Ungkap Rincian Anggaran Kopdes Merah Putih

"Hingga hari ini, dari dana TKD sebesar Rp126,9 miliar lebih, serapannya sudah mencapai Rp512 juta lebih dari tiga OPD yang melakukan penyerapan anggaran tersebut," ujar Faisal, Selasa (28/7/2026).

Menurut Faisal, realisasi anggaran akan terus meningkat seiring dengan berjalannya proses administrasi, pengadaan, serta pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan masing-masing OPD.

Ia menjelaskan tambahan TKD tersebut baru masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran pada akhir Mei 2026. Setelah itu, setiap kegiatan harus melalui sejumlah tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan dokumen, proses pengadaan atau pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, hingga penatausahaan keuangan.

Anggaran tersebut dialokasikan kepada 18 OPD untuk membiayai 42 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Selain tiga OPD yang telah melakukan penyerapan awal, sejumlah perangkat daerah lain juga mendapatkan alokasi, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perangkat daerah lainnya.

Pemanfaatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat penanganan kebencanaan, menjaga lingkungan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

Pemerintah Kota Lhokseumawe memastikan seluruh penggunaan anggaran tetap mengikuti aturan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan agar berjalan transparan dan akuntabel.

Secara nasional, pemerintah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp10,6 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Selain itu, bantuan keuangan hibah antardaerah bagi wilayah terdampak parah di Aceh juga telah mencapai sekitar Rp285 miliar.

Kepala Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono mengingatkan agar dukungan anggaran tersebut segera dimanfaatkan dan tidak terhambat terlalu lama oleh proses administrasi.

Menurutnya, percepatan penggunaan anggaran menjadi faktor penting agar pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat segera terlihat.

"Harapan saya dari Posko Nasional Satgas PRR ini tentunya tolong anggaran yang sudah ada ini dan sudah didukung SE Mendagri Nomor 900.1/1084/SJ. Tolong disesuaikan, karena ini berkaitan dengan pemulihan, yaitu progres indikator pemulihan dan kemasyarakatan," ujar Wahyu.* (dh)

Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah mengatakan gempa tersebut turut diikuti sejumlah gempa susulan. Sementara itu, peringatan tsunami yang sempat dikeluarkan otoritas Jepang telah dicabut.

Baca Juga:

• Gempa Kuat Guncang Jepang, BMKG Pastikan Wilayah Indonesia Tetap Aman

Meski tidak menimbulkan korban dari pihak WNI, gempa tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum dan rumah warga di wilayah terdampak.

Kemlu menyebut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo terus melakukan koordinasi dengan komunitas WNI serta otoritas Jepang untuk memantau perkembangan situasi pascagempa.

"Kemlu melalui KBRI Tokyo akan terus memantau perkembangan situasi, serta berkoordinasi dengan otoritas Jepang dan simpul komunitas WNI di wilayah Kumamoto serta Kyushu," kata Heni.

KBRI Tokyo juga mengimbau seluruh WNI yang berada di wilayah terdampak agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat, termasuk Japan Meteorological Agency (JMA).

Selain melakukan pemantauan, Kemlu menyiapkan layanan darurat bagi WNI yang membutuhkan bantuan akibat dampak gempa.

WNI yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi hotline KBRI Tokyo di nomor +81-80-3506-8612 atau +81-80-4940-7419. Selain itu, layanan Direktorat Pelindungan WNI Kemlu juga dapat diakses melalui hotline +62 812-9007-0027.* (in/dh)

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah bersifat dinamis. Menurutnya, angka survei dapat kembali meningkat apabila program-program pemerintah berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

• Diisukan Gantikan Perry Warjiyo, Purbaya Tegaskan Tetap Fokus sebagai Menteri Keuangan

Qodari menyebut hasil survei tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai kinerja pemerintah. Ia menilai perlu adanya perbandingan dengan survei dari lembaga lain agar mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh terkait persepsi masyarakat.

Menurut dia, sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan kondisi positif. Pertumbuhan ekonomi disebut tetap berada di kisaran 5 persen, sementara inflasi masih dalam kondisi terkendali.

"Fundamental ekonomi sangat bagus. Pertumbuhan ekonomi 5 sekian persen, kemudian inflasi kita juga terkendali 3 persen," katanya.

Selain faktor ekonomi, Qodari juga menyoroti stabilitas politik dan solidnya koalisi pemerintahan sebagai modal dalam menjalankan berbagai program prioritas Presiden Prabowo.

Ia mengatakan sejumlah kebijakan pemerintah mulai memberikan dampak, seperti program swasembada pangan, kebijakan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, serta kemudahan akses pupuk bagi petani.

"Kita menerima dan merespons semua masukan sebagai sesuatu yang berharga untuk melakukan perbaikan kinerja," ucapnya.

Sebelumnya, SMRC merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 51,1 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding survei November 2025 yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 81,2 persen.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyebut penurunan kepuasan publik tersebut berkaitan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap sejumlah aspek, seperti kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Survei SMRC dilakukan pada 5 hingga 19 Juli 2026 terhadap 749 responden yang dipilih secara acak melalui metode wawancara tatap muka dan telepon. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 3,7 persen.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberian tersebut diduga ditujukan kepada Anwar Sadad yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2022 melalui orang kepercayaannya, Bagus Wahyudiono.

Baca Juga:

• Rico Waas Minta RPH Medan Berbenah, Bidik Bisnis Daging Olahan hingga Cold Storage

Menurut KPK, seluruh pemberian tersebut diduga merupakan bentuk komitmen fee agar Moch Mahrus memperoleh alokasi dana hibah Pokmas sebesar Rp83,4 miliar.

Dalam perkara ini, Moch Mahrus merupakan satu dari sepuluh tersangka pada klaster pemberi suap kepada Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono.

Atas perbuatannya, Mahrus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK langsung menahan Mahrus selama 20 hari pertama, terhitung mulai 28 Juli hingga 16 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK juga telah menahan tiga tersangka lain dalam klaster pemberi, yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, dan Ra Wahid Ruslan.

Ketiganya diduga memberikan uang sekitar Rp6,9 miliar kepada Anwar Sadad untuk memperoleh jatah dana hibah Pokmas di sejumlah daerah di Jawa Timur.

KPK mengungkap praktik tersebut bermula dari pembagian kuota dana hibah yang menjadi pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Jawa Timur. Dalam prosesnya, setiap pihak yang menginginkan alokasi dana hibah diduga diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen.

Bahkan, dari dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat, penyidik menemukan adanya dugaan pemotongan kembali sebesar 20 hingga 30 persen oleh koordinator lapangan. Akibatnya, dana yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat hanya berkisar 55 hingga 70 persen dari total anggaran yang dialokasikan.

KPK memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru.* (k/dh)

Ferry mengatakan skema tersebut disiapkan pemerintah untuk memastikan operasional Koperasi Merah Putih berjalan optimal pada masa awal pembentukan.

Baca Juga:

• Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru, Kejagung Siapkan Penunjukan Kajari hingga Pegawai

Menurut Ferry, besaran gaji yang akan diterima para manajer hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Ketentuan tersebut nantinya akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang difinalisasi pemerintah.

"Lagi finalisasi. Dalam minggu depan sih sudah (terbit) Perpresnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, dukungan APBN hanya diberikan untuk pembayaran gaji manajer koperasi. Sementara gaji pegawai lainnya akan dibayarkan menggunakan pendapatan usaha masing-masing koperasi setelah mulai beroperasi.

Ferry menambahkan, Kementerian Koperasi saat ini juga tengah mempersiapkan penempatan para manajer yang akan bertugas mengelola operasional Koperasi Merah Putih, mulai dari pengembangan unit usaha hingga penyaluran berbagai barang subsidi kepada masyarakat.

Sebanyak 29.830 calon manajer saat ini masih mengikuti pelatihan manajerial dan sertifikasi kompetensi sebagai syarat sebelum ditempatkan di koperasi-koperasi yang tersebar di berbagai daerah.

Program pelatihan berlangsung sejak 17 hingga 29 Juli 2026 dan akan ditutup pada 31 Juli 2026. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi manajemen koperasi, pengelolaan keuangan, hingga sertifikasi kompetensi yang telah diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pemerintah berharap keberadaan manajer profesional mampu memperkuat tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (k/dh)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kehadiran Danantara dalam rapat KSSK yang digelar di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Selasa (28/7/2026), bertujuan memberikan masukan dari perspektif dunia usaha.

Baca Juga:

• Diisukan Gantikan Perry Warjiyo, Purbaya Tegaskan Tetap Fokus sebagai Menteri Keuangan

Dalam rapat perdana tersebut, Danantara diwakili langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria.

Purbaya menjelaskan, rapat KSSK selama ini hanya diikuti oleh anggota tetap yang berasal dari regulator, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurutnya, kehadiran Danantara diharapkan dapat memberikan pandangan dari sisi pelaku usaha yang mengelola bisnis berskala besar sehingga kebijakan yang dirumuskan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

"Kan biasanya antarregulator, kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnis yang memanage bisnis yang besar," ujarnya.

Purbaya menilai masukan yang diberikan Danantara dalam rapat tersebut cukup positif dan menjadi tambahan informasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan di sektor keuangan.

"Danantara memberikan masukan positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita dapat informasi yang lebih sehingga kebijakan kita tepat sasaran ke depannya," katanya.

Meski dilibatkan dalam pembahasan strategis, Purbaya menegaskan Danantara tidak memiliki kewenangan untuk ikut menentukan keputusan dalam rapat KSSK.

Hal itu, kata dia, telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Danantara tidak akan punya hak suara, dia akan memberikan masukan," tegas Purbaya.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menyusul beredarnya isu yang menempatkan namanya sebagai salah satu kandidat kuat Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Juga:

• Perang Timur Tengah Bikin Harga Minyak Fluktuatif, Bahlil Jamin BBM Subsidi Tak Naik

Purbaya mengaku telah mendengar berbagai spekulasi mengenai bursa calon Gubernur BI. Namun, ia menegaskan tidak mengetahui proses maupun nama-nama yang masuk dalam pembahasan untuk mengisi posisi tersebut.

Menurutnya, penunjukan Gubernur Bank Indonesia sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

"Saya nggak tahu. Kita ikutin perintah Bapak Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI dilakukan karena alasan pribadi.

"Ada alasan pribadi dan tentu kita menghormati," kata Prasetyo.

Pasca mundurnya Perry Warjiyo, pemerintah menunjuk Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur BI Sementara guna memastikan stabilitas kebijakan moneter tetap berjalan.

Pemerintah hingga kini belum mengumumkan secara resmi sosok yang akan diusulkan sebagai Gubernur Bank Indonesia definitif menggantikan Perry Warjiyo.* (in/dh)

Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Anrico Pasaribu, mengatakan pencabutan laporan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Selasa (28/7/2026) malam.

Baca Juga:

• PWI Jabar Matangkan Konferprov 2026, Panitia Pastikan Pemilihan Ketua Berjalan Transparan dan Demokratis

Menurut Anrico, keputusan tersebut diambil setelah Ketua Umum PWI Akhmad Munir bertemu dengan Hotman Paris dalam proses mediasi yang difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengatakan, PWI menganggap persoalan hukum yang sebelumnya dilaporkan telah selesai setelah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

"PWI telah melakukan suatu perdamaian yang tadi pagi dilakukan di suatu tempat di Jakarta dengan Ketua Umum. Kami PWI, saya sendiri bidang hukum, sudah melaksanakan pencabutan itu. Dengan demikian persoalan mengenai pelaporan ini sudah dianggap bagi kami telah selesai," ujarnya.

Anrico menjelaskan, salah satu pertimbangan pencabutan laporan adalah permintaan maaf yang telah disampaikan Hotman Paris secara langsung kepada Ketua Umum PWI. Permintaan maaf tersebut kembali diulang saat proses mediasi berlangsung.

"Kami PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu secara tulus," katanya.

Meski laporan telah dicabut, Anrico menegaskan proses administrasi selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Polda Metro Jaya.

"Proses hukum selanjutnya adalah kami serahkan kepada penyidik. Kalau ini delik aduan tentunya kalau terjadi perdamaian dan pelapor mencabut laporannya, selanjutnya menjadi kewenangan penyidik," ucapnya.

Sebelumnya, Hotman Paris dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PWI atas dugaan pelanggaran Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.

Selain laporan dari PWI, Hotman Paris juga dilaporkan oleh organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/5298/VII/2026/SPKT/Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan dicabutnya laporan dari PWI, penyelesaian perkara tersebut kini menunggu tindak lanjut dari penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/dh)

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius di atas kondisi normal. Berdasarkan pemantauan terbaru, kondisi tersebut kini telah mencapai level kuat sehingga membutuhkan langkah antisipasi yang lebih intensif.

Baca Juga:

• Gempa Kuat Guncang Jepang, BMKG Pastikan Wilayah Indonesia Tetap Aman

Untuk mengurangi dampak kekeringan, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta sejumlah pihak swasta mempercepat operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan cadangan air di sejumlah waduk yang menjadi sumber irigasi, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga kebutuhan air bersih masyarakat.

"Kita punya 240 waduk. Beberapa memang tidak semua itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi, dan air bersih," ujarnya.

Selain menjaga pasokan air, operasi modifikasi cuaca juga difokuskan untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah yang memiliki lahan gambut.

BMKG menetapkan enam provinsi sebagai prioritas pelaksanaan operasi tersebut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Faisal, penyemaian awan dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembapan tanah sehingga tidak mudah terbakar saat musim kemarau.

"Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca, dan juga di Aceh, beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi," jelasnya.

BMKG mengimbau seluruh pemerintah daerah dan masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino, terutama potensi kekeringan berkepanjangan, berkurangnya ketersediaan air, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung.* (d/dh)

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan, Briptu MZ dinyatakan melakukan perbuatan tercela sehingga dijatuhi sanksi etik dan administratif berupa PTDH dari dinas kepolisian.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Temui Ketua DPRA, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Stabilitas Pembangunan Daerah

Sidang Komisi Kode Etik Polri dipimpin Kabidpropam Polda Aceh Kombes Pol Bulang Bayu Samudra selaku Ketua Komisi, didampingi Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Aceh AKBP Warosidi sebagai Wakil Ketua Komisi, serta Wakapolres Aceh Selatan Kompol M. Jafaruddin sebagai anggota komisi.

Joko menjelaskan, Briptu MZ diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan terhadap Toko Emas Amin Setia di Tapaktuan pada Sabtu (18/7/2026). Aksi tersebut diduga dilakukan menggunakan senjata api organik milik Polri.

Penetapan Briptu MZ sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti, di antaranya keterangan saksi, rekaman CCTV, barang bukti, hingga pengakuan tersangka. Saat ini proses penyidikan pidana ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh.

Dalam sidang etik, perbuatan Briptu MZ dinilai melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas pelanggaran tersebut, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa pelanggar telah melakukan perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Briptu MZ menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding.

Joko mengatakan komisi menilai perbuatan pelanggar dilakukan secara sengaja, sadar, dan terencana. Tindakan tersebut dinilai mencoreng nama baik institusi Polri, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas aparat, serta menimbulkan kerugian bagi korban dan keresahan di tengah masyarakat.

"Pemberian sanksi PTDH merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam menegakkan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota yang melakukan pelanggaran berat akan diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu," kata Joko.

Ia menegaskan proses sidang etik tidak menghentikan proses pidana yang saat ini masih berjalan. Menurutnya, penegakan kode etik dan proses hukum dilakukan secara paralel dengan tetap menjunjung prinsip profesional, transparan, akuntabel, serta menghormati hak seluruh pihak.

"Polda Aceh tidak akan mentoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota. Penegakan hukum yang tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," pungkasnya.* (dh)

Kegiatan CKG tersebut digelar PT GoTo bersama Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kota Medan, dan Dinas Kesehatan Sumut di Kantor Gojek, Kompleks CBD Polonia, Medan, Selasa (28/7/2026). Ratusan mitra Gojek mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Rico Waas Minta RPH Medan Berbenah, Bidik Bisnis Daging Olahan hingga Cold Storage

"Kegiatan hari ini adalah implementasi dari program Bapak Presiden RI berupa cek kesehatan gratis. Jadi yang biasanya masyarakat datang ke Puskesmas, ini langsung kita dekatkan ke para mitra di kantor Gojek," ujar Bobby.

Dalam kegiatan tersebut, para mitra Gojek mendapatkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan mata, tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan umum.

Selain itu, tersedia pula layanan pemeriksaan tuberkulosis (TB) paru, rekam jantung, deteksi kanker, serta pemberian obat sesuai resep dokter.

Bobby menyebut kegiatan CKG tersebut berlangsung selama dua hari dan menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Ia juga menyoroti peran Gojek dalam memberikan dukungan kesehatan bagi para mitranya. Bobby menyebut terdapat program bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sebagian mitra Gojek yang berprestasi.

"Gojek ini kan ada membayarkan iuran BPJS Kesehatan untuk mitra yang berprestasi, sekitar 40 persen dari total mitranya," katanya.

Menurut Bobby, perlindungan kesehatan bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online perlu terus diperkuat. Sebab, aktivitas mereka yang sebagian besar berada di jalan memiliki risiko kesehatan dan keselamatan yang cukup tinggi.

Bobby juga berharap pihak perusahaan dapat mempertimbangkan perluasan dukungan pembayaran BPJS Kesehatan bagi lebih banyak mitra Gojek.

"Itu juga yang kita sampaikan ke pemerintah pusat dan juga pihak Gojek. Kalau bisa BPJS Kesehatan mitra ditanggung. Karena ini keluhan para mitra Gojek," ungkapnya.

Ia menjelaskan masyarakat Sumatera Utara saat ini telah mendapatkan kemudahan akses layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Dengan menunjukkan KTP, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia.

Namun, menurut Bobby, dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan agar beban pembiayaan kesehatan masyarakat dapat semakin ringan.

Bobby mengapresiasi pelaksanaan CKG yang dilakukan Gojek bersama pemerintah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada para pekerja yang setiap hari beraktivitas di jalan.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga memberikan semangat kepada para pengemudi ojek online serta menyerahkan bingkisan kepada ratusan mitra Gojek yang mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan.* (dh)

Arahan itu disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi PUD RPH Triwulan III di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (28/7/2026). Dalam rapat tersebut, Rico meminta jajaran direksi tidak hanya mengandalkan pendapatan dari jasa pemotongan ternak, tetapi mulai mengembangkan berbagai peluang usaha yang lebih produktif.

Baca Juga:

• Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Akses Tiga Kecamatan di Medan Kembali Terhubung Setelah Sempat Terputus

Rico Waas mengatakan PUD RPH harus lebih aktif mencari peluang bisnis dengan melakukan pendekatan langsung kepada calon mitra usaha.

"Kalau memang perlu, jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang daging, tawarkan proposal kerja sama. Kita tidak bisa lagi hanya menunggu peluang datang," ujar Rico.

Menurutnya, upaya menarik investor harus dibarengi dengan pembenahan internal perusahaan. Mulai dari tata kelola organisasi, sistem kerja, hingga standar operasional perlu diperkuat agar PUD RPH memiliki daya tarik dan kepercayaan dari calon mitra.

Rico menilai kondisi pendapatan PUD RPH saat ini belum sebanding dengan aset yang dimiliki. Dengan luas lahan sekitar lima hektare, perusahaan daerah tersebut dinilai masih memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan data dalam rapat evaluasi, jumlah pemotongan sapi tertinggi PUD RPH masih berada di kisaran 892 ekor per bulan. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

"Kalau ingin perusahaan ini benar-benar sehat, jumlah pemotongan harus meningkat beberapa kali lipat. Dengan kondisi sekarang, perusahaan akan stagnan. Kita tentu tidak ingin RPH berjalan tetapi perlahan-lahan mati," kata Rico.

Selain meningkatkan aktivitas utama pemotongan hewan, Rico meminta PUD RPH mulai memanfaatkan aset yang belum produktif. Aset tersebut dapat dikembangkan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu rencana yang didorong yakni pengembangan kawasan peternakan unggas. Rico meminta lahan yang tersedia segera dilakukan pengukuran dan penilaian melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebelum ditawarkan kepada calon investor.

Tak hanya itu, Rico juga meminta PUD RPH mengembangkan konsep hilirisasi produk daging. Menurutnya, produk turunan seperti bakso, kornet, dan berbagai olahan daging lainnya dapat menjadi peluang bisnis baru yang meningkatkan pendapatan perusahaan.

"Hilirisasi harus mulai dipikirkan. Produk turunannya bisa berupa bakso, kornet, maupun olahan daging lainnya. Jadi sumber pendapatan perusahaan semakin beragam," jelasnya.

Rico meminta proposal pengembangan bisnis tersebut segera disusun secara profesional. Proposal itu nantinya harus mencakup rencana usaha, analisis bisnis, hingga daftar perusahaan potensial yang dapat menjadi mitra kerja sama.

Ia menegaskan evaluasi terhadap PUD RPH bukan bertujuan mencari kesalahan direksi maupun jajaran perusahaan. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian dari upaya menemukan solusi agar perusahaan daerah tersebut mampu berkembang dan memiliki masa depan yang lebih baik.

"Kami tidak ingin menyalahkan RPH. Kami ingin RPH menjadi lebih baik. Setiap evaluasi harus menghasilkan solusi, bukan sekadar menyampaikan data mentah," pungkas Rico Waas.* (dh)

Peresmian jembatan dilakukan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Selasa (28/7/2026). Acara ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan akses jembatan untuk masyarakat.

Baca Juga:

• Jembatan Gang Damai Rampung, Warga Medan Kini Hemat Ongkos dan Anak Sekolah Tak Lagi Memutar

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan hasil kolaborasi antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Kota Medan, dan masyarakat.

"Ini adalah bentuk sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Kami membantu masyarakat keluar dari kesulitan, terutama untuk mendapatkan akses transportasi yang layak," ujar Hendy saat peresmian.

Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari program percepatan pembangunan 6.000 jembatan yang dicanangkan pemerintah. Hingga kini, Kodam I/Bukit Barisan telah membangun sebanyak 323 jembatan di berbagai wilayah Sumatera Utara dengan berbagai jenis, mulai dari jembatan bailey, aramco, hingga jembatan perintis.

Hendy menjelaskan pembangunan Jembatan Perintis Garuda dilakukan karena kondisi warga yang sebelumnya harus mempertaruhkan keselamatan saat melewati jalur pipa air.

"Kodam I/Bukit Barisan siap membantu pembangunan jembatan serupa apabila ada akses masyarakat yang terputus akibat bencana maupun kondisi mendesak lainnya," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut keberadaan Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti bahwa koordinasi cepat antarinstansi dapat menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

Rico mengatakan jembatan lama yang digunakan warga sebenarnya merupakan bekas jalur rel kereta api yang telah menjadi penghubung antarwilayah selama puluhan tahun. Namun, akses tersebut terputus setelah mengalami kerusakan akibat banjir pada 2024.

"Kami melihat langsung kondisi masyarakat yang harus menyeberang melalui pipa. Itu sangat membahayakan, apalagi banyak anak sekolah yang melintas. Karena itu kami bergerak cepat bersama Kodim dan seluruh perangkat terkait untuk mencari solusi," kata Rico.

Ia menjelaskan proses peninjauan lokasi telah dilakukan sejak April 2026 untuk melihat kondisi konstruksi, status lahan, hingga menentukan desain jembatan yang sesuai. Setelah seluruh koordinasi selesai, pembangunan langsung dikerjakan dan rampung dalam waktu sekitar lima pekan.

"Ini membuktikan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Medan dan TNI dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jembatan ini dibangun untuk warga yang sudah lama menantikannya," ujarnya.

Dengan beroperasinya Jembatan Perintis Garuda, masyarakat berharap akses transportasi antarwilayah kembali lancar. Selain memudahkan aktivitas warga, jembatan tersebut juga diharapkan mendukung kegiatan ekonomi dan mempercepat akses pendidikan bagi masyarakat sekitar.* (dh)

Perlombaan tersebut mengusung tema "Dengan Semangat Kemerdekaan, Kita Wujudkan Desa/Gampong yang Bersih, Indah, Kreatif, dan Berjiwa Nasionalisme." Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan yang melibatkan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Baca Juga:

• Prabowo Gerak Cepat Antisipasi El Nino, Menteri hingga BMKG Dikumpulkan Bahas Pencegahan Karhutla

"Lomba menghias gampong ini merupakan bagian dari rangkaian besar peringatan HUT ke-81 RI di wilayah kerja kami. Kami ingin momentum kemerdekaan tahun ini dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat melalui lingkungan yang lebih tertata dan asri," ujar Faisal, Selasa (28/7/2026).

Dalam pelaksanaannya, panitia menetapkan sejumlah indikator penilaian untuk menentukan gampong terbaik. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kebersihan lingkungan, kerapian pemasangan bendera Merah Putih, kreativitas gapura kemerdekaan, keberagaman kegiatan warga, hingga publikasi kegiatan melalui media sosial.

Menurut Dandim, penggunaan aspek digital dalam penilaian diharapkan mampu memperluas semangat nasionalisme masyarakat hingga ke berbagai daerah.

"Melalui lomba ini, kami ingin mendorong masyarakat kembali menghidupkan budaya gotong royong sekaligus menunjukkan kreativitas desa di era digital," katanya.

Letkol Inf Faisal menjelaskan, rangkaian lomba akan berlangsung sepanjang bulan Agustus 2026. Tahapan persiapan dan pelaksanaan di tingkat gampong dimulai pada 1 hingga 23 Agustus.

Selanjutnya, proses penilaian dilakukan secara bertahap. Penilaian tingkat kecamatan berlangsung pada 24–26 Agustus, kemudian dilanjutkan tingkat kabupaten pada 27–29 Agustus 2026.

Rekapitulasi nilai oleh panitia utama dilakukan pada 30 Agustus, sedangkan pengumuman pemenang sekaligus penyerahan hadiah dijadwalkan pada 31 Agustus 2026.

Kodim 0103/Aceh Utara juga memastikan kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai instansi terkait di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Untuk meningkatkan antusiasme masyarakat, Kodim 0103/Aceh Utara menyiapkan hadiah total sebesar Rp100 juta bagi para pemenang.

Juara pertama akan mendapatkan hadiah Rp50 juta, juara kedua Rp30 juta, dan juara ketiga memperoleh Rp20 juta.

Selain itu, Kodim 0103/Aceh Utara telah menggelar rapat koordinasi teknis bersama berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan lomba berjalan tertib dan transparan.

Technical meeting tersebut dipimpin Kasdim 0103/Aceh Utara Mayor Arh Nasrip dan dihadiri unsur kepolisian, para camat, Forum Keuchik, serta perwakilan instansi terkait.

Melalui kegiatan tersebut, Kodim 0103/Aceh Utara berharap peringatan HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu memperkuat rasa persatuan, kepedulian lingkungan, serta semangat kebersamaan masyarakat.* (dh)

Dalam arahannya, Danrem menegaskan bahwa kemampuan personel tidak hanya diukur dari kinerja administrasi, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan kemampuan taktis dalam mendukung tugas pertahanan negara.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Dorong ASN Perkuat Budaya Kerja, Targetkan Birokrasi Modern dan Pelayanan Publik Berkualitas

Salah satu perhatian utama dalam pengarahan tersebut adalah peningkatan kemampuan menembak bagi ASN militer. Danrem meminta Staf Operasi (Staf Ops) Korem 011/Lilawangsa segera menyusun program latihan menembak rutin bagi para ASN TNI.

Menurutnya, ASN di lingkungan TNI merupakan bagian penting dalam sistem pertahanan dan harus memiliki kesiapan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan negara.

"Jangan hanya prajurit TNI saja yang jago tembak, ASN militer juga harus bisa menembak. Bagaimana jika suatu saat diperlukan oleh negara. Staf Operasi, latihkan mereka," ujar Brigjen TNI Ali Imran.

Selain meningkatkan kemampuan teknis, Danrem juga mengingatkan seluruh personel agar tidak bertindak gegabah saat menjalankan tugas.

Ia menegaskan kemampuan menggunakan senjata harus diimbangi dengan pemahaman, ketelitian, serta pengendalian diri agar tidak terjadi kesalahan yang dapat membahayakan personel maupun masyarakat.

"Jangan salah tembak nanti, ada musuh malah teman sendiri yang menjadi korban. Itu jangan sampai terjadi, maka perlunya latihan," tegasnya.

Menurutnya, latihan yang dilakukan secara rutin bertujuan membangun profesionalisme sekaligus meningkatkan kepercayaan diri personel dalam menghadapi situasi tugas.

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Ali Imran juga mengingatkan seluruh anggota agar menjaga kondisi kesehatan, disiplin, serta mematuhi aturan yang berlaku.

Ia meminta setiap personel selalu mengedepankan koordinasi dengan pimpinan satuan apabila mendapatkan tugas tambahan dan tidak mengambil keputusan secara pribadi di luar kewenangan.

"Ikuti aturan, berpikir dengan prinsip dan bekerja dengan hati. Saat ini kita berfokus membantu masyarakat melalui pembangunan jembatan maupun kegiatan sosial lainnya," katanya.

Danrem menilai kesiapan personel menjadi faktor penting dalam mendukung tugas TNI, baik dalam menjaga keamanan wilayah maupun membantu program pembangunan masyarakat.

Dengan wilayah kerja yang mencakup sejumlah daerah strategis di Aceh, Korem 011/Lilawangsa terus mendorong peningkatan kemampuan dan kedisiplinan seluruh personel.

Melalui pembinaan kemampuan militer dan penguatan profesionalisme, Korem 011/Lilawangsa berkomitmen menjaga stabilitas keamanan serta memastikan kesiapan personel dalam menjalankan tugas negara kapan pun dibutuhkan.* (dh)

Melalui Sosialisasi Tahap I yang digelar secara daring, panitia memastikan seluruh tahapan Konferprov berjalan sesuai Peraturan Organisasi (PO), AD/ART PWI, serta mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi.

Baca Juga:

• Prabowo Dijadwalkan Hadiri Wisuda IPDN di Jatinangor, Kemendagri Kebut Persiapan

Steering Committee dipimpin oleh Plt Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri, sementara Organizing Committee diketuai Roberto Purba dengan Zaenal Ihsan sebagai sekretaris.

Ahmad Syukri menjelaskan, penetapan jadwal konferensi dilakukan dengan mempertimbangkan masa berlaku Surat Keputusan Pelaksana Tugas (SK Plt) yang berakhir pada 19 Agustus 2026.

"Kami merancang pelaksanaan Konferprov pada 12–13 Agustus sehingga masih tersedia waktu sebelum berakhirnya masa tugas Plt. Seluruh tahapan tetap berjalan meskipun waktu yang tersedia cukup terbatas," ujar Ahmad Syukri.

Menurutnya, sosialisasi tahap awal ini menjadi bagian penting untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus daerah mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan konferensi.

Efisiensi Anggaran Tetap Jadi Perhatian

Dalam persiapan Konferprov tahun ini, panitia juga menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai sekitar 816 anggota, kebutuhan awal penyelenggaraan diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Namun, melalui berbagai strategi efisiensi dan dukungan sejumlah pihak, anggaran penyelenggaraan berhasil ditekan menjadi sekitar Rp450 juta.

"Kami berupaya agar Konferprov tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas maupun tahapan organisasi yang harus dijalankan," kata Ahmad Syukri.

Selain efisiensi anggaran, panitia juga menerapkan mekanisme mandat sesuai ketentuan AD/ART PWI. Untuk organisasi dengan jumlah anggota antara 500 hingga 1.000 orang, satu peserta dapat membawa maksimal tiga mandat.

Kebijakan tersebut ditegaskan bukan aturan baru dari panitia, melainkan mengacu pada regulasi organisasi yang berlaku.

Tahapan Pencalonan Mulai Dibuka

Panitia juga telah menetapkan sejumlah tahapan menuju pelaksanaan konferensi. Pendaftaran bakal calon Ketua PWI Jawa Barat dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat dibuka mulai 27 Juli hingga 31 Juli 2026 di Sekretariat PWI Jawa Barat.

Selanjutnya, panitia memberikan waktu perbaikan administrasi pada 1–2 Agustus 2026 sebelum dokumen bakal calon dikirimkan ke PWI Pusat untuk proses verifikasi.

Setelah mendapatkan hasil verifikasi dari PWI Pusat, daftar bakal calon yang memenuhi syarat akan diumumkan menjelang pelaksanaan konferensi.

Panitia juga membuka masa kampanye bagi para bakal calon hingga 11 Agustus 2026 agar setiap kandidat dapat menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada anggota PWI di berbagai daerah.

Data Anggota dan Hak Pilih Jadi Perhatian

Ahmad Syukri meminta seluruh PWI kabupaten/kota segera melakukan verifikasi data anggota untuk memastikan seluruh hak pilih dapat terakomodasi dalam Konferprov.

Bagi anggota yang masih dalam proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA), panitia memastikan akan membantu percepatan administrasi agar anggota yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

"Kami ingin memastikan tidak ada anggota yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam konferensi hanya karena persoalan administrasi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Organizing Committee Roberto Purba mengatakan persiapan teknis pelaksanaan terus dilakukan, mulai dari kesiapan lokasi, akomodasi peserta, ruang sidang, hingga sistem pelayanan selama konferensi berlangsung.

"Kami memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan Konferprov tersedia dengan baik agar kegiatan berjalan lancar dan sesuai harapan," ujar Roberto.

Dengan adanya Sosialisasi Tahap I tersebut, panitia berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan hingga pelaksanaan konferensi.

Konferprov PWI Jawa Barat 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta melahirkan kepemimpinan baru yang mampu menghadapi tantangan dunia jurnalistik ke depan.* (dh)

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua DPRA, Banda Aceh, Selasa (28/7/2026). Agenda silaturahmi ini menjadi langkah mempererat koordinasi antara kepolisian dan lembaga legislatif dalam menjaga stabilitas Provinsi Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan Pangdam IM Beri Penghormatan Terakhir untuk Pratu Galuh Nugraha yang Gugur Saat Tugas Berantas Narkoba

Kedatangan Kapolda Aceh disambut langsung Ketua DPRA Zulfadhli bersama jajaran pimpinan DPRA. Pertemuan tersebut juga dihadiri unsur pimpinan fraksi, sekretariat DPR Aceh, serta sejumlah perwakilan komisi di lingkungan DPRA.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan seluruh pihak terkait di Aceh.

"Pertemuan ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kolaborasi antara Polda Aceh dan DPRA dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Joko.

Menurutnya, keamanan dan stabilitas daerah menjadi faktor penting dalam mendukung jalannya pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut kerja sama antara kepolisian dan lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan daerah, termasuk menjaga suasana yang aman bagi masyarakat dan dunia usaha.

"Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, diharapkan Polda Aceh dan DPRA dapat terus bersinergi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan," katanya.

Polda Aceh berharap hubungan koordinasi dengan DPRA dapat terus terjalin secara positif demi menciptakan Aceh yang aman, damai, dan kondusif.* (dh)

Penjelasan itu disampaikan Kejagung saat memberikan jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan Lodewyk Pusung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Tim 9 Kejagung Kebut Penyidikan Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, 7 Saksi Sudah Diperiksa

"Penggeledahan dilakukan berdasarkan keadaan yang mendesak guna mengamankan barang bukti dan mencegah hilang, dipindahkan, atau dirusaknya barang bukti," ujar jaksa saat membacakan jawaban di persidangan.

Kejagung menjelaskan penggeledahan tidak hanya dilakukan di kediaman Lodewyk, tetapi juga berlangsung secara serentak di sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga efektivitas penyidikan serta mencegah adanya komunikasi atau koordinasi antar pihak yang sedang diperiksa dalam perkara dugaan korupsi MBG.

Kejagung Klaim Miliki Empat Alat Bukti

Dalam sidang yang sama, Kejagung juga menyampaikan dasar penetapan Lodewyk Pusung sebagai tersangka. Penyidik disebut telah memiliki empat alat bukti yang dinilai cukup untuk memperkuat proses hukum.

Empat alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, serta dokumen.

Jaksa menyebut bukti elektronik yang diperoleh penyidik mencakup percakapan Lodewyk dengan sejumlah pihak, termasuk anggota keluarganya. Bukti tersebut disebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam perkara tata kelola program MBG.

"Berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan keterkaitan pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," kata jaksa.

Dugaan Pemborosan Anggaran MBG

Selain mengungkap alat bukti, Kejagung juga menyampaikan adanya dugaan pemborosan anggaran dalam tata kelola program MBG.

Berdasarkan hasil audit tujuan tertentu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jaksa menyebut terdapat dugaan pemborosan anggaran yang mencapai Rp10,5 triliun per tahun.

Meski demikian, proses pembuktian terkait dugaan tindak pidana maupun kerugian negara masih akan diuji dalam proses hukum lanjutan.

Kejagung memastikan penyidikan akan terus berjalan dengan mengedepankan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.* (d/dh)

Bahlil menjelaskan, pemerintah menugaskan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM untuk menjalankan proses impor tersebut.

Baca Juga:

• Perang Timur Tengah Bikin Harga Minyak Fluktuatif, Bahlil Jamin BBM Subsidi Tak Naik

Menurut Bahlil, langkah impor minyak dari Rusia dilakukan untuk menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah kondisi pasar minyak dunia yang masih mengalami ketidakpastian.

Ia mengatakan pemerintah tidak ingin cadangan energi nasional mengalami kekurangan apabila terjadi perubahan besar pada harga maupun pasokan minyak global.

"Tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita jangan sampai terjadi kekurangan dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia," kata Bahlil.

Sebelumnya, Indonesia disebut akan mengimpor minyak dari Rusia dengan jumlah mencapai 150 juta barel. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat cadangan energi nasional setelah adanya pembahasan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menjelaskan minyak dari Rusia tersebut tidak langsung digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM), melainkan akan menjadi cadangan penyangga energi nasional.

Menurut pemerintah, langkah tersebut merupakan strategi menjaga ketersediaan energi apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah memastikan pengelolaan impor minyak dilakukan dengan pengawasan dan mekanisme yang telah ditentukan guna menjaga kepentingan energi nasional.* (dh)