Penjelasan itu disampaikan Kejagung saat memberikan jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan Lodewyk Pusung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Tim 9 Kejagung Kebut Penyidikan Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, 7 Saksi Sudah Diperiksa

"Penggeledahan dilakukan berdasarkan keadaan yang mendesak guna mengamankan barang bukti dan mencegah hilang, dipindahkan, atau dirusaknya barang bukti," ujar jaksa saat membacakan jawaban di persidangan.

Kejagung menjelaskan penggeledahan tidak hanya dilakukan di kediaman Lodewyk, tetapi juga berlangsung secara serentak di sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga efektivitas penyidikan serta mencegah adanya komunikasi atau koordinasi antar pihak yang sedang diperiksa dalam perkara dugaan korupsi MBG.

Kejagung Klaim Miliki Empat Alat Bukti

Dalam sidang yang sama, Kejagung juga menyampaikan dasar penetapan Lodewyk Pusung sebagai tersangka. Penyidik disebut telah memiliki empat alat bukti yang dinilai cukup untuk memperkuat proses hukum.

Empat alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, serta dokumen.

Jaksa menyebut bukti elektronik yang diperoleh penyidik mencakup percakapan Lodewyk dengan sejumlah pihak, termasuk anggota keluarganya. Bukti tersebut disebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam perkara tata kelola program MBG.

"Berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan keterkaitan pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," kata jaksa.

Dugaan Pemborosan Anggaran MBG

Selain mengungkap alat bukti, Kejagung juga menyampaikan adanya dugaan pemborosan anggaran dalam tata kelola program MBG.

Berdasarkan hasil audit tujuan tertentu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jaksa menyebut terdapat dugaan pemborosan anggaran yang mencapai Rp10,5 triliun per tahun.

Meski demikian, proses pembuktian terkait dugaan tindak pidana maupun kerugian negara masih akan diuji dalam proses hukum lanjutan.

Kejagung memastikan penyidikan akan terus berjalan dengan mengedepankan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.* (d/dh)

Bahlil menjelaskan, pemerintah menugaskan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM untuk menjalankan proses impor tersebut.

Baca Juga:

• Perang Timur Tengah Bikin Harga Minyak Fluktuatif, Bahlil Jamin BBM Subsidi Tak Naik

Menurut Bahlil, langkah impor minyak dari Rusia dilakukan untuk menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah kondisi pasar minyak dunia yang masih mengalami ketidakpastian.

Ia mengatakan pemerintah tidak ingin cadangan energi nasional mengalami kekurangan apabila terjadi perubahan besar pada harga maupun pasokan minyak global.

"Tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita jangan sampai terjadi kekurangan dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia," kata Bahlil.

Sebelumnya, Indonesia disebut akan mengimpor minyak dari Rusia dengan jumlah mencapai 150 juta barel. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat cadangan energi nasional setelah adanya pembahasan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menjelaskan minyak dari Rusia tersebut tidak langsung digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM), melainkan akan menjadi cadangan penyangga energi nasional.

Menurut pemerintah, langkah tersebut merupakan strategi menjaga ketersediaan energi apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah memastikan pengelolaan impor minyak dilakukan dengan pengawasan dan mekanisme yang telah ditentukan guna menjaga kepentingan energi nasional.* (dh)

Kepastian tersebut disampaikan Bahlil usai melaporkan kondisi sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Dijadwalkan Hadiri Wisuda IPDN di Jatinangor, Kemendagri Kebut Persiapan

"Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk di dalamnya adalah elpiji subsidi," ujar Bahlil.

Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi pergerakan harga minyak dunia. Meski harga minyak global mengalami perubahan, stok BBM dan cadangan minyak mentah nasional masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan.

"Tentang geopolitik, peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai, tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insyaallah di atas standar minimum nasional," katanya.

Bahlil juga menyampaikan kondisi stok elpiji nasional masih terjaga. Pemerintah, lanjut dia, terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi.

Selain menjaga pasokan dalam negeri, pemerintah juga melakukan penguatan cadangan minyak melalui kerja sama impor. Salah satunya dengan merealisasikan tahap awal impor minyak dari Rusia.

Menurut Bahlil, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi nasional sekaligus mencegah terjadinya kekurangan pasokan.

"Tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita jangan sampai terjadi kekurangan dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia," jelasnya.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan pasar energi global agar dampak gejolak internasional tidak langsung membebani masyarakat, khususnya pengguna BBM dan elpiji bersubsidi.* (k/dh)

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (27/7/2026) sekitar pukul 13.04 WIB. Tayangan yang muncul di layar videotron sempat menjadi perhatian masyarakat sebelum akhirnya dihentikan oleh pihak terkait.

Baca Juga:

• DWP Unit Diskominfo Sumut Resmi Dibentuk Kembali, Siap Aktif Dukung Program Kerja dan Kesejahteraan Anggota

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Joko Wahyono, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Ia memastikan tayangan yang muncul bukan merupakan konten resmi pemerintah daerah.

"Tayangan tersebut sama sekali bukan merupakan materi publikasi yang direncanakan, diproduksi maupun disetujui oleh pemerintah daerah," ujar Joko, dikutip Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Pemkab Melawi menemukan indikasi adanya akses tidak sah terhadap akun atau sistem pengelola videotron. Akses tersebut diduga digunakan oleh pihak tertentu untuk menampilkan konten yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Usai kejadian, Diskominfo Melawi langsung mengamankan akses pengelolaan videotron serta melakukan pengecekan terhadap sistem keamanan yang digunakan. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap penyebab insiden tersebut.

Pemkab Melawi menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem keamanan digital agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Pemerintah daerah berkomitmen memberikan layanan informasi publik yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab," kata Joko.

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak menyebarluaskan rekaman maupun tangkapan layar dari tayangan tersebut. Pemkab mengimbau warga menunggu informasi resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Pemerintah Kabupaten Melawi memastikan setiap bentuk penyalahgunaan sistem informasi publik akan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat berada di Hotel Papandayan, Bandung, Selasa (28/7/2026). Ia mengutuk maraknya aksi pembegalan yang meresahkan masyarakat, namun meminta seluruh pihak tetap mengedepankan proses hukum.

Baca Juga:

• Bima Arya Sentil Dedi Mulyadi soal Sayembara Begal, Minta Utamakan Patroli dan Penegakan Hukum

"Tindakan kriminal harus ditangani oleh aparat yang diberi kewenangan oleh undang-undang, seperti kepolisian. Di luar itu, tidak boleh ada aksi main hakim sendiri," ujarnya.

Pigai menilai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus memastikan tidak ada ruang bagi praktik vigilante atau tindakan main hakim sendiri. Ia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum yang seluruh proses penegakan hukumnya harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan kekerasan terhadap seseorang yang belum melalui proses hukum dapat menimbulkan korban baru dan mencederai prinsip keadilan.

Karena itu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan atau berhasil mengamankan pelaku kejahatan. Selanjutnya, proses penyelidikan hingga penindakan menjadi tanggung jawab kepolisian.

"Kalau menangkap pelaku begal atau pelaku kejahatan lainnya, segera serahkan kepada aparat kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Pigai menambahkan, perlindungan hak asasi manusia harus tetap dijaga, termasuk dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Menurutnya, setiap orang tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Ia berharap masyarakat dapat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan tanpa mengesampingkan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya rasa aman dan keadilan bagi semua pihak.* (k/dh)

Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (28/7/2026) di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau. Dalam agenda tersebut, Juprizal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati.

Baca Juga:

• KPK Buka Peluang Periksa Perry Warjiyo dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa suap jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi," ujar Budi dalam keterangannya.

Selain Juprizal, penyidik turut memanggil 10 saksi lainnya dari berbagai unsur, mulai dari pejabat pemerintah daerah, aparatur desa, anggota koperasi hingga pihak swasta. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap lebih jauh konstruksi perkara yang sedang ditangani.

Namun demikian, KPK belum mengungkap materi pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, Juprizal juga pernah diperiksa sebagai saksi pada 8 Juli 2026. Dalam pemeriksaan itu, penyidik menyita uang sebesar 12.000 dolar Singapura yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Kuansing Suhardiman Amby sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.

Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap KPK, Suhardiman diduga meminta sebuah mobil mewah Toyota Land Cruiser sebagai syarat bagi pihak yang ingin menduduki jabatan Sekretaris Daerah. Kendaraan tersebut disebut dibeli melalui skema kredit menggunakan identitas Ardiles dengan nilai sekitar Rp2,05 miliar.

Tak hanya dugaan suap jabatan, penyidik juga mengembangkan perkara terkait dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

KPK menduga terdapat permintaan sebagian dana yang berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi yang merupakan para petani di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penyidik menilai dugaan tersebut masih terus didalami untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta aliran dana dalam perkara tersebut.* (oz/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan seluruh saksi memenuhi panggilan penyidik. Mereka terdiri dari tiga saksi dari unsur swasta serta empat penyidik kepolisian.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Empat Alat Bukti yang Menjerat Lodewyk Pusung di Kasus MBG

Menurutnya, proses penyidikan masih terus berlangsung. Tim penyidik saat ini fokus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi guna melengkapi alat bukti sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.

Anang menegaskan, hingga saat ini belum ada tindakan hukum lain selain pendalaman melalui pemeriksaan saksi.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum ada proses atau tindakan hukum lainnya," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026 yang menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU.

Sprindik tersebut diterbitkan setelah penanganan perkara beserta barang bukti berupa emas seberat 74 kilogram dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah diserahkan dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri kepada Kejagung.

Koordinator Tim 9 Kejagung, Rudi Margono, menjelaskan penerbitan sprindik baru dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan barang bukti yang telah diamankan.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan pentingnya pemeriksaan saksi sebelum penetapan status tersangka.

Kejagung memastikan proses penyidikan akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan asas profesionalitas, kecermatan, dan kepastian hukum hingga seluruh fakta perkara terungkap.* (oz/dh)

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan hasil pemodelan yang dilakukan menunjukkan tidak ada ancaman tsunami bagi Indonesia meski otoritas Jepang sempat mengeluarkan peringatan tsunami di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• KPK Buka Peluang Periksa Perry Warjiyo dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo M6,8 dengan kedalaman 22 kilometer. Episenter gempa berada pada koordinat 32,59 Lintang Utara dan 130,68 Bujur Timur atau sekitar 6 kilometer barat daya Uki, Kumamoto, Jepang.

BMKG menjelaskan, gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Sementara hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki karakteristik pergerakan geser atau *strike-slip*.

Hingga pukul 15.15 WIB, BMKG juga mencatat telah terjadi satu gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo M6,3 di kawasan yang sama.

Meski tidak berdampak terhadap Indonesia, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat juga diminta selalu mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG agar tidak terpengaruh kabar bohong maupun isu yang menyesatkan terkait potensi tsunami.

Sebelumnya, gempa kuat mengguncang wilayah Kyushu, Jepang, pada Selasa sore waktu setempat dan memicu peringatan tsunami dari otoritas setempat. Namun berdasarkan hasil analisis BMKG, kondisi tersebut tidak menimbulkan ancaman tsunami bagi wilayah Indonesia.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan setiap saksi yang dipanggil bertujuan untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan agar perkara dapat diungkap secara menyeluruh.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Empat Alat Bukti yang Menjerat Lodewyk Pusung di Kasus MBG

Menurut Budi, status seseorang yang sudah tidak lagi menjabat atau telah memasuki masa purnatugas bukan menjadi dasar otomatis bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan.

Ia menegaskan, seluruh proses pemanggilan saksi dilakukan berdasarkan perkembangan penyidikan dan kebutuhan pembuktian perkara.

"Tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan," ujarnya.

KPK memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK masih terus berjalan. Penyidik disebut masih mendalami berbagai fakta, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Budi juga menegaskan komitmen lembaganya untuk mengusut tuntas perkara tersebut, sekaligus mengungkap akar persoalan guna memperbaiki tata kelola dan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Sebelumnya, nama Perry Warjiyo sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Bank Indonesia pada 16 Desember 2024, termasuk ruang kerja Gubernur BI saat itu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik sebagai bagian dari proses penyidikan.

Meski demikian, hingga saat ini Perry Warjiyo belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang telah menjerat dua anggota DPR, yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi NasDem sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga kedua tersangka menerima dana miliaran rupiah yang bersumber dari program CSR BI, kegiatan penyuluhan OJK, serta sejumlah mitra kerja Komisi XI DPR. Selain dugaan korupsi, keduanya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan dana tersebut untuk berbagai kepentingan pribadi.

Penyidikan kasus ini masih terus bergulir. KPK menegaskan akan mendalami seluruh aliran dana serta peran setiap pihak yang diduga terlibat sebelum menyampaikan kesimpulan resmi kepada publik.* (in/dh)

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi, di antaranya Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR dalam menghimpun aspirasi publik terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.

Baca Juga:

• Kemenag Siapkan Materi Pencegahan LGBT untuk Pelajaran Agama, Ditarget Rampung Agustus

"Dari seluruh aspirasi yang kami terima, terdapat benang merah yang sama, yaitu masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, menginginkan agar negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar hasil kejahatan, bukan hanya menghukum pelakunya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).

Ia menegaskan, penyusunan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya berangkat dari sudut pandang nasional. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mampu mengakomodasi karakteristik persoalan hukum yang berbeda di setiap daerah.

Meski demikian, Habiburokhman menekankan bahwa penguatan kewenangan negara harus tetap diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap prinsip *due process of law*, kepastian hukum, mekanisme pengawasan yang efektif, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Komisi III DPR, kata dia, ingin memastikan RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk memberantas kejahatan, namun tetap adil, proporsional, dan tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga kini masih terus berlangsung dan menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian luas dari masyarakat karena dinilai berpotensi memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan aset hasil kejahatan.* (in/dh)

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup turun 55,19 poin atau 0,89 persen ke level 6.130. Sepanjang sesi perdagangan, sebanyak 281 saham berhasil menguat, 380 saham melemah, dan 304 saham lainnya bergerak stagnan.

Baca Juga:

• Rupiah Turun ke Rp18.083 per Dolar AS, Pasar Menanti Keputusan Penting The Fed

Pelemahan juga terjadi pada sejumlah indeks unggulan. Indeks LQ45 turun 0,74 persen ke level 608, disusul IDX30 yang melemah 0,80 persen menjadi 342. Indeks Jakarta Islamic Index (JII) terkoreksi lebih dalam sebesar 1,44 persen ke level 364, sedangkan indeks MNC36 turun 1,07 persen ke posisi 264.

Mayoritas sektor perdagangan turut berada di zona negatif. Sektor energi, bahan baku, infrastruktur, properti, transportasi, keuangan, industri, teknologi, konsumer siklikal, hingga kesehatan mengalami tekanan. Hanya sektor konsumer non-siklikal yang mampu bertahan di zona hijau hingga penutupan perdagangan.

Di jajaran saham dengan penguatan tertinggi (top gainers), PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) memimpin dengan kenaikan 33,78 persen ke level Rp198. Posisi berikutnya ditempati PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) yang melonjak 24,73 persen ke Rp1.715, serta PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) yang menguat 24,35 persen ke level Rp285.

Sementara itu, saham yang mengalami penurunan terdalam (top losers) dipimpin PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) yang terkoreksi 14,90 persen ke Rp12.275. Disusul PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) yang turun 14,89 persen ke Rp320, serta Ciptadana Asset Management yang melemah 13,85 persen menjadi Rp56.

Pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini memperpanjang tekanan yang masih membayangi pasar saham domestik, seiring investor yang terus mencermati berbagai sentimen global maupun kondisi ekonomi dalam negeri.* (in/dh)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya saat ini fokus memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar apabila Presiden menghadiri kegiatan wisuda para praja IPDN.

Baca Juga:

• Kursi Wamentan Masih Kosong, Amran Serahkan Penentuan Pengganti kepada Prabowo

Bima menjelaskan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ini berada di Kampus IPDN Jatinangor untuk memantau langsung kesiapan pelaksanaan wisuda dan memastikan seluruh aspek teknis telah dipersiapkan secara maksimal.

Meski demikian, Bima menegaskan pihaknya masih menunggu kepastian akhir mengenai kehadiran Presiden Prabowo dalam agenda tersebut. Ia berharap tidak ada perubahan terhadap jadwal yang telah disusun.

"Kita masih menunggu kepastian," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pembekalan kepada Praja Utama Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjelang wisuda. Dalam kesempatan itu, Tito menekankan pentingnya peran lulusan IPDN sebagai agen perubahan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Tito, Indonesia memiliki sekitar 6,5 juta ASN yang membutuhkan sosok-sosok pembaru untuk mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efektif, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia juga menilai lulusan IPDN memiliki keunggulan karena tidak hanya dibekali kemampuan akademik di bidang pemerintahan, tetapi juga pendidikan karakter, kedisiplinan, integritas, serta pembinaan fisik dan mental selama masa pendidikan.

Dengan bekal tersebut, para lulusan diharapkan mampu menjadi aparatur negara yang profesional, adaptif, serta mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai daerah.* (in/dh)

Penyusunan materi dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh direktorat pendidikan lintas agama dengan mengacu pada ajaran masing-masing agama dalam satu kerangka kebijakan Kementerian Agama.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Narkoba dan LGBTQ demi Selamatkan Generasi Muda

Menurutnya, sebelum ditetapkan secara resmi, draf materi akan dibahas melalui rapat pleno agar memperoleh kesepahaman lintas direktorat dan menjadi pedoman bersama.

"Itu memang harus atas sepengetahuan dan hasil kesepakatan bersama," ujar Muhammad Syafi'i dalam rapat koordinasi pimpinan Kementerian Agama,dikutip Selasa (28/7/2026).

Ketua Tim Penyusun yang juga Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Ahmad Zainul Hamdi atau Prof. Inung, menjelaskan setiap direktorat pendidikan agama saat ini sedang menyusun materi sesuai dengan karakteristik dan ajaran agama masing-masing.

Ia mengatakan nantinya akan ada satu kerangka kebijakan umum sebagai payung utama. Dari kebijakan tersebut, materi akan diturunkan menjadi bahan ajar sesuai kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan agama.

Selain memuat edukasi mengenai pencegahan budaya LGBT berdasarkan perspektif ajaran agama, materi yang disusun juga dirancang agar tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia.

Kemenag menegaskan penyusunan materi tersebut tidak dimaksudkan menjadi dasar pembenaran terhadap tindakan diskriminatif maupun perundungan (bullying). Sebaliknya, materi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan sekaligus mendorong sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Saat ini proses penyusunan masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada pertengahan Agustus 2026 sebelum memasuki tahap pembahasan dan penetapan sebagai kebijakan resmi Kementerian Agama.* (in/dh)

Berdasarkan data penutupan perdagangan, rupiah melemah 74 poin atau sekitar 0,41 persen ke level Rp18.083 per dolar AS. Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di level Rp18.009 per dolar AS.

Baca Juga:

• Gempa M 7,1 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan untuk Wilayah Kyushu

Menurutnya, data CME FedWatch menunjukkan probabilitas sekitar 62 persen bahwa bank sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunga pada level saat ini. Kondisi tersebut membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati terhadap aset berisiko, termasuk mata uang negara berkembang.

Selain itu, pasar juga menanti pernyataan Ketua The Fed, Kevin Warsh, yang sebelumnya menyampaikan sikap cenderung hawkish terkait upaya menjaga stabilitas inflasi. Pernyataannya diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penentu arah pergerakan pasar keuangan global dalam beberapa waktu ke depan.

Dari dalam negeri, sentimen pasar juga dipengaruhi dinamika di Bank Indonesia setelah pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Meski sempat memicu ketidakpastian di pasar keuangan, penunjukan Destry Damayanti dinilai mampu memberikan optimisme terhadap keberlanjutan kebijakan moneter nasional.

Ibrahim menilai pasar berharap kepemimpinan baru Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional.

Ke depan, perhatian investor juga akan tertuju pada proses penetapan Gubernur Bank Indonesia secara definitif. Pasar berharap proses tersebut berjalan lancar sehingga mampu menjaga kredibilitas dan independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.

Sementara itu, lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings menilai pengunduran diri Perry Warjiyo belum memberikan dampak langsung terhadap peringkat utang (sovereign rating) Indonesia. Namun, perkembangan tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap prospek kebijakan ekonomi apabila transisi kepemimpinan tidak berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa juga menunjukkan pelemahan rupiah ke level Rp18.088 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di level Rp17.995 per dolar AS.* (an/dh)

Zulhas menegaskan tidak ada alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun khusus untuk pengadaan kipas angin sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Empat Alat Bukti yang Menjerat Lodewyk Pusung di Kasus MBG

Ia kemudian menjelaskan struktur anggaran pembangunan satu unit Kopdes Merah Putih. Berdasarkan perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pembangunan gedung seluas sekitar 600 meter persegi diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp2,4 miliar.

Namun, melalui keterlibatan TNI dalam proses pembangunan, biaya tersebut dapat ditekan menjadi rata-rata sekitar Rp1,6 miliar per unit. Meski demikian, besaran anggaran dapat berbeda bergantung pada kondisi di masing-masing daerah.

Selain pembangunan gedung, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 miliar untuk pengadaan kendaraan operasional yang akan menunjang aktivitas Kopdes Merah Putih.

Zulhas menambahkan masih terdapat anggaran sekitar Rp300 juta yang akan digunakan untuk melengkapi berbagai sarana pendukung, seperti fasilitas klinik, rak penyimpanan, dan kebutuhan operasional lainnya.

Menurutnya, seluruh rincian pengadaan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, juga membantah pernah menyampaikan adanya pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Ia menegaskan informasi tersebut bukan berasal darinya.

Joao mengatakan PT Agrinas Pangan Nusantara mendapat penugasan mengelola Kopdes Merah Putih selama dua tahun ke depan, termasuk dalam pembangunan, pengadaan, hingga operasional program.

Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui asal-usul informasi mengenai pengadaan kipas angin tersebut dan memilih menunggu klarifikasi dari pihak yang pertama kali menyampaikannya.

Pemerintah menegaskan seluruh proses pengadaan dalam Program Kopdes Merah Putih akan dilakukan secara terbuka, dengan pengawasan dari lembaga terkait untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran negara.* (d/dh)

Hal tersebut disampaikan tim jaksa saat membacakan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk Pusung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026). Sidang dipimpin hakim tunggal Abdul Affandi.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Program MBG Simalungun Masuk Kejati Sumut, Berkas Segera Dikirim ke Kejagung

"Berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan keterkaitan pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026," ujar tim jaksa dalam persidangan.

Jaksa juga mengungkap bahwa salah satu barang bukti elektronik yang dimiliki penyidik berupa rekaman percakapan Lodewyk dengan sejumlah pihak, termasuk komunikasi bersama istrinya. Percakapan tersebut disebut memberikan informasi mengenai dugaan peran Lodewyk dalam perkara yang sedang disidik.

Selain itu, Kejagung menyampaikan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan adanya dugaan pemborosan anggaran Program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar Rp10,5 triliun setiap tahun akibat tata kelola yang dinilai menyimpang.

Menurut jaksa, hasil audit tersebut menjadi bagian dari dasar penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Namun, rincian mengenai besaran kerugian negara serta pembuktian unsur pidana akan diuji dalam sidang pokok perkara, bukan dalam proses praperadilan.

Jaksa menegaskan bahwa sidang praperadilan hanya bertujuan menguji aspek formil penyidikan, termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sementara pembuktian mengenai niat jahat (mens rea), besaran kerugian negara, dan mekanisme perhitungan kerugian akan dibahas pada persidangan utama.

Sebelumnya, Lodewyk Pusung mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis oleh Kejaksaan Agung.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam pengelolaan program tersebut.

Proses hukum terhadap seluruh tersangka saat ini masih terus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.* (d/dh)

Rudianto mengatakan setiap kasus kematian yang menjadi perhatian publik harus ditangani secara objektif dengan mengedepankan pembuktian ilmiah. Menurutnya, keterbukaan dalam proses penyelidikan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Sutrimo Makin Dalam, RS Ungkap Fakta Saat Korban Tiba Berselimut Biru

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kematian sebelum hasil penyelidikan resmi diumumkan. Menurutnya, ruang publik sebaiknya tidak dipenuhi asumsi yang belum tentu sesuai fakta.

"Biarkan penyidik bekerja. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan spekulasi yang berkembang di media sosial," katanya.

Rudianto meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan kesempatan kepada penyidik mengumpulkan seluruh alat bukti sebelum mengambil kesimpulan akhir.

Menurutnya, apabila nantinya ditemukan unsur pidana, maka proses hukum harus ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika hasil penyelidikan menunjukkan tidak ada tindak pidana, hal tersebut juga harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.

"Transparansi sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga," tegasnya.

Sebelumnya, aparat kepolisian masih mendalami penyebab meninggalnya Sutrimo yang ditemukan tidak bernyawa di depan Klinik Mordent, kawasan Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026).

Dalam penyelidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV), serta mengumpulkan berbagai barang bukti di sekitar lokasi kejadian untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

Hingga kini, Polda Metro Jaya belum menyampaikan kesimpulan resmi terkait penyebab kematian Sutrimo. Penyidik memastikan seluruh proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh sebelum hasilnya diumumkan kepada publik.* (d/dh)

Amran mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan posisi Wakil Menteri Pertanian yang hingga kini belum terisi. Menurutnya, seluruh keputusan terkait susunan kabinet berada di tangan Presiden dan diyakini merupakan langkah terbaik bagi pemerintahan.

Baca Juga:

• 5 Fakta Universitas Republik Indonesia, Kampus Baru Cetak Calon Pemimpin Bangsa

Ia kembali menegaskan bahwa penunjukan wakil menteri merupakan kewenangan penuh Presiden. Karena itu, Kementerian Pertanian akan mengikuti apa pun keputusan yang nantinya diambil oleh Kepala Negara.

"Jabatan wakil menteri maupun menteri merupakan hak prerogatif bapak presiden. Apa pun keputusan beliau adalah yang terbaik bagi Kementerian Pertanian," katanya.

Kursi Wakil Menteri Pertanian diketahui kosong setelah Sudaryono mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pelantikan tersebut dilakukan pekan lalu sebagai bagian dari penyesuaian struktur pemerintahan.

Sebelumnya, Sudaryono pertama kali menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Juli 2024 di penghujung masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbentuk, ia kembali dipercaya menduduki posisi yang sama sebelum akhirnya ditunjuk memimpin Badan Gizi Nasional.

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan siapa sosok yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian. Istana juga belum memberikan keterangan resmi terkait kemungkinan adanya pengganti dalam waktu dekat.* (d/dh)

Rencana pendirian URI pertama kali diumumkan pada Rabu (22/7/2026) bersamaan dengan pelantikan Gubernur Universitas Republik Indonesia, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, serta Wakil Gubernur URI, Yos Sunitiyoso, di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Sutrimo Makin Dalam, RS Ungkap Fakta Saat Korban Tiba Berselimut Biru

Menurutnya, pemerintah juga berencana membangun 10 kampus Universitas Republik Indonesia di berbagai wilayah sebagai bagian dari penguatan sistem pendidikan nasional.

Berikut lima fakta menarik mengenai Universitas Republik Indonesia:

1. Disiapkan untuk Mencetak Calon Pemimpin

Universitas Republik Indonesia dibangun sebagai institusi pendidikan yang berorientasi pada pembentukan pemimpin masa depan. Lulusan URI diharapkan mampu mengisi berbagai posisi strategis di sektor pemerintahan maupun lembaga negara.

2. Mengadopsi Konsep Lembaga Pendidikan Prancis

Model pendidikan URI terinspirasi dari Institut National du Service Public (INSP) di Prancis. Lembaga tersebut dikenal sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi calon pejabat tinggi negara serta eksekutif pemerintahan.

3. Kuliah Gratis dengan Skema Beasiswa

Pemerintah memastikan mahasiswa URI akan memperoleh pendidikan melalui skema beasiswa penuh. Selain itu, proses pembelajaran akan melibatkan dosen dari perguruan tinggi dalam negeri maupun tenaga pengajar dari luar negeri guna meningkatkan kualitas pendidikan.

4. Program Studi Tetap Bergelar Akademik

Meski memiliki fokus pada pembentukan karakter kepemimpinan dan wawasan kebangsaan, URI tetap membuka program studi sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya. Lulusan nantinya akan memperoleh gelar akademik serta berkesempatan mengikuti kerja sama pendidikan dengan universitas luar negeri.

5. Batch Pertama Sudah Berjalan

Program perdana URI telah dimulai melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Saat ini sebanyak 399 pegawai baru dari BUMN tengah mengikuti pendidikan sebagai peserta angkatan pertama.

Melalui kehadiran Universitas Republik Indonesia, pemerintah berharap lahir generasi pemimpin yang memiliki kemampuan akademik, integritas, serta daya saing global untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional di masa mendatang.* (d/dh)

Badan Meteorologi Jepang (Japan Meteorological Agency/JMA) melaporkan gempa terjadi di Pulau Kyushu sekitar pukul 16.27 waktu setempat. Guncangan tercatat mencapai intensitas tertinggi, yakni level 7 pada skala intensitas seismik Jepang atau Shindo.

Baca Juga:

• Gempa M 3,7 Guncang Simalungun, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

Televisi nasional Jepang, NHK, melaporkan kenaikan permukaan laut yang sesuai dengan peringatan tsunami mulai terpantau di beberapa wilayah pantai. Hingga kini, otoritas masih terus memantau perkembangan situasi dan mengimbau masyarakat di kawasan pesisir untuk tetap waspada serta mengikuti arahan evakuasi apabila diperlukan.

Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Pemerintah Jepang bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan dan pendataan di wilayah terdampak.

Sebelumnya, pada 25 Juni 2026, Jepang juga diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,2. Meski cukup kuat, gempa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan besar.

Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan aktivitas kegempaan tertinggi di dunia. Letaknya yang berada di pertemuan empat lempeng tektonik utama di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) membuat negara tersebut kerap mengalami ratusan gempa setiap tahunnya.

Data geologi menunjukkan sekitar 18 persen aktivitas gempa bumi dunia terjadi di Jepang. Sebagian besar guncangan memang berkekuatan kecil, namun gempa besar tetap berpotensi memicu kerusakan serius maupun ancaman tsunami, tergantung lokasi dan kedalaman pusat gempa.

Otoritas Jepang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, memantau informasi resmi dari pemerintah, serta tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait perkembangan situasi pascagempa.* (d/dh)