MEDAN – Ulos dikenal sebagai kain tradisional masyarakat Batak yang kerap digunakan dalam berbagai upacara adat.

Namun, kain ini tidak sekadar berfungsi sebagai pakaian atau pelengkap busana.

Baca Juga:

• Rico Waas Ingatkan Budaya Melayu Terancam Punah, Generasi Muda Diminta Tak Melupakan Warisan Daerah

Budayawan Batak Thompson Hs menjelaskan, ulos pada awalnya memiliki fungsi praktis sebagai penghangat tubuh.

Fungsi tersebut berkaitan dengan kondisi cuaca dingin di wilayah tempat leluhur masyarakat Batak tinggal.

Seiring perkembangan zaman, ulos kemudian memiliki makna yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan adat.

"Ulos pada awalnya dimaknai sebagai penghangat, baik karena cuaca dingin maupun untuk hubungan kekerabatan," jelas Thompson.

Menurut Thompson, ulos juga berkembang menjadi karya seni yang memiliki nilai estetika.

Motif dan bentuknya kini diadaptasi oleh para desainer untuk memenuhi kebutuhan industri kreatif dan komersial.

Meski demikian, makna ulos dalam tradisi Batak tidak dapat dilepaskan dari konteks adat dan hubungan antara orang yang memberikan dengan pihak yang menerimanya.

Dalam tradisi Batak Toba, pemberian ulos dapat dimulai bahkan sebelum seorang anak dilahirkan.

Salah satu contohnya adalah tradisi mangirdak atau mambosuri, yakni kebiasaan adat yang dilakukan ketika usia kehamilan ibu memasuki sekitar tujuh bulan.

Dalam tradisi tersebut, ibu yang mengandung menerima ulos tertentu dan makanan sebagai bentuk perhatian keluarga.

Pemberian itu juga mengandung doa dan harapan agar ibu serta anak yang dikandungnya mendapat keselamatan hingga persalinan.

Setelah anak lahir, pemberian ulos kembali dilakukan sesuai dengan makna dan tujuan adatnya.

Dua jenis ulos yang dikenal dalam konteks tersebut adalah Ulos Bintang Maratur dan Ulos Mangiring.

Ulos Bintang Maratur berkaitan dengan harapan agar kehidupan anak berjalan teratur.

Sementara itu, Ulos Mangiring mengandung harapan agar keluarga kembali dikaruniai keturunan, termasuk hadirnya adik yang menyusul.

Dengan demikian, pemberian ulos bukan sekadar menyerahkan kain.

Di dalamnya terdapat doa, harapan, serta perhatian keluarga terhadap perjalanan hidup penerimanya.

Makna ulos juga terlihat dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat Batak, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga upacara kematian.

Dalam upacara adat, jenis dan jumlah ulos yang diberikan mengikuti ketentuan adat serta kesepakatan keluarga.

Pada tradisi Batak Toba, pihak parboru, hula-hula, atau tulang memiliki peran penting dalam pemberian ulos pada upacara tertentu.

Ulos yang digunakan dalam ritual adat juga dapat berfungsi sebagai pakaian formal tradisional.

Pemberiannya berkaitan dengan hubungan kekerabatan, kedudukan pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk penghormatan dalam pelaksanaan adat.

Karena itu, pemahaman terhadap ulos tidak cukup hanya dengan mengenali warna atau motifnya.

Cara penggunaan, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, serta upacara yang menyertainya turut menentukan makna ulos dalam kehidupan masyarakat Batak.

Keragaman jenis dan motif menjadi salah satu ciri khas ulos.

Penelitian berjudul Ciri Khas Suku Batak: Ulos Batak yang diterbitkan dalam Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar pada 2026 menjelaskan bahwa ulos memiliki nilai simbolik yang berkaitan dengan kehormatan, status sosial, kehangatan keluarga, dan identitas masyarakat Batak.

Proses pembuatan ulos juga membutuhkan keterampilan menenun yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Selain digunakan dalam upacara adat, ulos dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai selendang, sarung, selimut, hingga hiasan rumah.

Keragaman fungsi tersebut memperlihatkan bahwa ulos bukan hanya bagian dari tradisi seremonial.

Kain ini juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan cara mereka mempertahankan identitas budayanya.

Perkembangan industri turut mengubah cara ulos diproduksi dan digunakan.

Thompson menjelaskan, ulos buatan mesin memiliki keunggulan dari sisi harga dan kecepatan produksi.

Produk tersebut juga banyak digunakan untuk pertunjukan seni dan cendera mata.

Sementara itu, ulos yang ditenun langsung oleh tangan partonun atau penenun memiliki nilai tersendiri.

Proses pembuatannya berkaitan dengan keterampilan, ketekunan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Perubahan nilai ulos di tengah kehidupan modern juga dibahas dalam penelitian berjudul Identifikasi Faktor Pergeseran Nilai Ulos sebagai Warisan Budaya Batak Modern yang diterbitkan dalam Engineering and Technology International Journal pada November 2025.

Penelitian tersebut mencatat teknologi sebagai faktor dengan persentase pengaruh terbesar terhadap pergeseran nilai ulos, yakni 41 persen.

Faktor nilai ekonomis tercatat 23,3 persen, edukasi 22,9 persen, dan budaya 12,7 persen.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan pertimbangan ekonomi ikut memengaruhi cara ulos diproduksi serta dipahami oleh masyarakat modern.

Thompson menilai perkembangan fungsi ulos sebagai ornamen, produk mode, dan bagian dari industri kreatif tidak dapat dilepaskan dari perubahan zaman.

Namun, pemahaman terhadap makna tradisionalnya tetap penting agar ulos tidak hanya dipandang berdasarkan penampilan atau nilai jual.

Ulos memiliki perjalanan panjang dalam kehidupan masyarakat Batak.

Berawal dari kebutuhan untuk menghangatkan tubuh, kain ini kemudian berkembang menjadi simbol doa, kasih sayang, kekerabatan, penghormatan, dan identitas budaya.

Di tengah perkembangan industri dan perubahan gaya hidup, pelestarian ulos tidak hanya berarti mempertahankan bentuk kain dan motifnya.

Pengetahuan mengenai makna, proses pembuatan, serta tata cara penggunaannya dalam adat juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga warisan budaya Batak.* (d/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit hijau.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala BI Sumut, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia pada Sabtu (10/10/2026) pukul 08.20 WIB, harga cabai rawit merah mencapai Rp103.450 per kilogram.

Harga tersebut naik 2,88 persen atau Rp2.900 dibandingkan hari sebelumnya, sekaligus menjadi yang tertinggi di antara jenis cabai yang tercantum dalam data.

Harga cabai merah keriting mengalami kenaikan lebih besar secara persentase, yakni 12,85 persen atau Rp9.600 menjadi Rp84.300 per kilogram.

Adapun cabai merah besar naik 12,35 persen atau Rp7.800 menjadi Rp70.950 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit hijau. Harganya meningkat 9,32 persen atau Rp6.550 menjadi Rp76.850 per kilogram.

Selain cabai, sejumlah kategori beras juga mengalami kenaikan harga. Beras kualitas bawah II naik 0,34 persen atau Rp50 menjadi Rp14.750 per kilogram.

Beras kualitas medium I naik 0,3 persen atau Rp50 menjadi Rp16.650 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas super II meningkat 0,29 persen atau Rp50 menjadi Rp17.400 per kilogram.

Namun, tidak semua kategori beras mengalami perubahan harga. Beras kualitas bawah I masih bertahan di Rp14.900 per kilogram.

Harga beras kualitas medium II juga tetap Rp16.400 per kilogram, sedangkan beras kualitas super I bertahan di Rp17.950 per kilogram.

Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, harga daging ayam ras segar justru turun 1,31 persen atau Rp550 menjadi Rp41.350 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar juga mengalami penurunan 0,5 persen atau Rp150 menjadi Rp29.700 per kilogram.

Penurunan harga turut terjadi pada bawang merah ukuran sedang, yang turun 0,67 persen atau Rp250 menjadi Rp37.050 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih ukuran sedang turun 0,39 persen atau Rp150 menjadi Rp38.500 per kilogram.

Harga minyak goreng juga menunjukkan pergerakan berbeda menurut jenisnya. Minyak goreng turun 0,49 persen atau Rp100 menjadi Rp20.300 per kilogram.

Sebaliknya, minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 0,21 persen atau Rp50 menjadi Rp24.400 per kilogram.

Minyak goreng kemasan bermerek 2 juga naik 0,21 persen atau Rp50 menjadi Rp23.600 per kilogram.

Harga daging sapi masih mengalami kenaikan. Daging sapi kualitas I naik 0,07 persen atau Rp100 menjadi Rp152.650 per kilogram.

Adapun daging sapi kualitas II meningkat 0,42 persen atau Rp600 menjadi Rp144.000 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada gula pasir. Gula pasir kualitas premium naik 0,74 persen atau Rp150 menjadi Rp20.500 per kilogram.

Sementara itu, gula pasir lokal meningkat 0,52 persen atau Rp100 menjadi Rp19.250 per kilogram.

Pergerakan harga tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga pangan tidak terjadi secara seragam.

Sejumlah komoditas, terutama berbagai jenis cabai, mengalami kenaikan cukup tinggi, sedangkan ayam, telur, bawang, dan minyak goreng curah justru turun.

Data PIHPS Bank Indonesia tersebut merupakan gambaran harga berdasarkan pemantauan yang dicantumkan pada waktu pengambilan data.

Harga yang ditemui masyarakat di pasar dapat berbeda menurut daerah, pasar, dan kondisi pasokan.* (bb/ad)

MEDAN – Tim Khusus (Timsus) JCS bersama Unit Opsnal Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap tiga pria yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian dengan kekerasan atau begal di wilayah Medan Tembung dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial Iqdamiqni Rizal, 19 tahun; Akbar Ramadhan, 18 tahun; dan Muhammad Anwar, 19 tahun.

Baca Juga:

• 17 Siswa SD di Medan Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Santap MBG, SPPG Resmi Ditutup

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan yang juga menjabat sebagai Kanit Timsus JCS, IPTU Ramadhani Bimo Setiadi, mengatakan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan korban di wilayah hukum Polsek Medan Tembung.

"Benar, kami telah mengamankan tiga orang terduga pelaku begal yang beraksi di beberapa lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Medan Tembung," ujar IPTU Ramadhani Bimo Setiadi, Sabtu (10/10/2026).

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Dachyar Siregar terkait dugaan pembegalan yang terjadi pada 1 Oktober 2026 sekitar pukul 17.13 WIB di Jalan Rahayu Pasar XII, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Saat itu, korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario. Tiga orang yang berboncengan diduga memepet dan menabrak korban hingga terjatuh.

Setelah korban terjatuh, para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut.

Berbekal laporan itu, tim gabungan yang dipimpin IPTU Ramadhani Bimo Setiadi, didampingi Panit 2 Timsus JCS IPDA Richard Derio Siahaan, melakukan penyelidikan.

Pada 9 Oktober 2026 sekitar pukul 19.10 WIB, polisi menangkap dua terduga pelaku, yakni Iqdamiqni Rizal dan Akbar Ramadhan, di kawasan Sumber Rejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Tim berhasil mengamankan dua pelaku awal atas nama Iqdamiqni Rizal dan Akbar Ramadhan di kawasan Sumber Rejo Timur, Percut Sei Tuan," jelas IPTU Ramadhani.

Polisi kemudian melakukan pengembangan. Pada Jumat dini hari, 10 Oktober 2026, sekitar pukul 03.34 WIB, petugas menangkap terduga pelaku ketiga, Muhammad Anwar Arfansyah, di kawasan Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil interogasi awal yang disampaikan polisi, ketiga terduga pelaku mengakui keterlibatan mereka dalam aksi pencurian dengan kekerasan di tiga tempat kejadian perkara (TKP) berbeda.

Aksi pertama disebut terjadi sekitar tiga minggu sebelum penangkapan di kawasan Sampali, dekat gudang-gudang yang berada di sekitar SPBU.

Lokasi tersebut tercatat dalam laporan polisi.

Aksi kedua diduga berlangsung sekitar satu bulan sebelumnya di lokasi yang sama, dengan sasaran sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam.

Sementara itu, aksi ketiga disebut terjadi sekitar dua minggu sebelumnya di kawasan Pasar XII, Medan Tembung, dengan sasaran Honda Vario 125.

Dalam menjalankan aksinya, para terduga pelaku diduga memiliki peran berbeda.

Ada yang bertugas sebagai pengendara sepeda motor, membawa kabur kendaraan korban, hingga mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis samurai dan belati.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi kejahatan tersebut.

Barang bukti itu meliputi satu unit Honda Scoopy berwarna putih, satu unit Honda Beat berwarna biru doff, sejumlah pakaian berupa hoodie dan jaket yang diduga digunakan saat beraksi, senjata tajam jenis pisau belati, gunting, tang, satu unit ponsel Huawei berwarna krem, serta sebuah dompet.

"Saat ini ketiga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diboyong ke Mako Satreskrim Polrestabes Medan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan terhadap pelaku lain yang masih buron," pungkas IPTU Ramadhani.

Polisi masih melakukan penyidikan dan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Status ketiganya dalam perkara ini masih sebagai terduga pelaku, sementara proses hukum berjalan lebih lanjut.* (ad)

MEDAN – Sebanyak 17 siswa UPT SD Negeri 060870 Center 1 Medan dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala pusing, mual, dan muntah-muntah usai menyantap makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jumat, 9 Oktober 2026.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumatera Utara menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan ke sekolah tersebut.

Baca Juga:

• TERBONGKAR! Setelah Viral Opao & Pecat 4 Pencuci Ompreng Jam 4 Subuh, SPPG Tembung 3 Akhirnya di-Sidak KPPG Medan

Penghentian operasional dilakukan setelah laporan dugaan keracunan siswa mencuat.

BGN juga melakukan observasi dan pengujian laboratorium terhadap sampel makanan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.

Peristiwa itu terjadi di UPT SD Negeri 060870 Center 1 yang berlokasi di Jalan Gunung Krakatau, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, sekitar pukul 09.30 WIB.

Salah seorang wali murid, Siti Nurjanah, mengaku panik ketika tiba di sekolah sekitar pukul 10.00 WIB.

Ia mendapati guru dan orang tua murid sedang menghadapi situasi yang menegangkan setelah sejumlah siswa mengeluhkan gangguan kesehatan

Menurut keterangan yang dihimpun, para siswa mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah setelah menyantap makanan MBG.

Mereka kemudian dikumpulkan di satu ruangan sebelum mendapatkan penanganan medis.Salah satu komponen makanan yang menjadi perhatian adalah susu kotak kemasan.

Berdasarkan pengakuan sejumlah siswa, tekstur susu tersebut dilaporkan sudah berubah dan menggumpal, tidak lagi cair seperti biasanya.

Hasil pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mengetahui apakah susu atau komponen makanan lainnya berkaitan dengan kejadian tersebut.

Menu MBG yang dibagikan kepada para siswa saat itu terdiri atas nasi putih, semur telur bebek, susu kemasan, tumis tauco kacang panjang, terong hijau, tahu kering, dan buah salak.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala BI Sumut, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Sebanyak 17 siswa yang mengalami gejala tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Imelda Pekerja Indonesia Medan untuk mendapatkan perawatan medis.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, membenarkan kejadian tersebut.

Ia menyampaikan bahwa tenaga medis rumah sakit segera menangani para siswa setelah mereka tiba di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Berdasarkan keterangan Erfin pada Jumat (9/10/2026), sebanyak 11 siswa telah membaik dan diperbolehkan pulang.

Sementara itu, enam siswa lainnya masih menjalani perawatan dan observasi karena masih mengeluhkan gejala.

"Enam orang ini masih menunggu observasi, karena masih ada keluhan. Bisa saja rawat inap, bisa saja tidak. Tapi kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja," ucap Erfin Fahrurrazi, Jum'at (9/10/2026).

Pemerintah Kota Medan menginstruksikan tim medis untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh siswa yang terdampak.

Biaya pengobatan para siswa disebut ditanggung oleh pihak SPPG penyalur makanan.

Erfin menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak menjadi prioritas dalam penanganan kejadian tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa kejadian tersebut menuntut pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Proses investigasi diperlukan untuk mengetahui penyebab kejadian dan memastikan pelaksanaan program MBG mengikuti standar operasional prosedur (SOP).

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Buka Sosialisasi Bank Sumut, ASN Diingatkan Siapkan Keuangan untuk Pensiun

"Tentu mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan, investigasi. Tapi dari internal, seperti apa saya kira itu kewenangan dari instansi yang terkait," tutupnya.

Penghentian operasional SPPG dan pengujian sampel makanan menjadi bagian dari tindak lanjut atas dugaan keracunan yang dialami para siswa.

Hingga penyebabnya dipastikan melalui pemeriksaan, dugaan bahwa susu kemasan menjadi pemicu kejadian belum dapat dinyatakan sebagai kesimpulan.

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan kualitas bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan dalam program MBG.

Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar makanan yang diberikan kepada siswa aman dikonsumsi dan kejadian serupa dapat dicegah.* (tm/ad)

Ini dibenarkan Kepala KPPG Wilayah Medan Donal Simanjuntak menjawab konfirmasi bitvonline.com melalui pesan WhatApps, Jumat (10/10/2026).

Baca Juga:

• Sudah Borong Senilai Rp 3 Miliar dari Thailand, SPPG Medan Tembung 3 Sulit Hentikan Penggunaan Opao

Penjelasan Donal Simanjuntak tersebut, sejalan dengan informasi yang diperoleh bitvonline.com yang menyebutkan bahwa, petugas dari KPPG Wilayah Medan telah datang ke SPPG Medan Tembung 3, di Jalan Letda Sujono No 74 Medan, pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Kedatangan Tim KPPG Wilayah Medan ke SPPG Medan Tembung 3 tersebut, dibenarkan sumber bitvonline.com. Sumber yang merupakan mantan relawan di SPPG Medan Tembung 3 itu menjelaskan, Tim KPPG Medan datang ke SPPG Medan Tembung 3 pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Tim KPPG Wilayah Medan yang datang ke SPPG Medan Tembung 3 itu, mengaku bernama Jo. "Saya ditelpon seseorang bernama Jo sekitar pukul 11.28 Wib. Dia mengaku dari KPPG Wilayah Medan. Saya diminta datang ke SPPG Medan Tembung 3," jelas sumber tersebut.

Menurut sumber, Jo datang ke SPPG Medan Tembung 3 sekitar pukul 11.10 Wib. "Mungkin, setelah dia sampai di lokasi SPPG Medan Tembung 3, lalu menelpon saya," jelas sumber.

Menurut sumber, Jo memintanya datang ke SPPG Medan Tembung 3 untuk membicarakan soal nasib empat relawan pencuci omprengan yang dipecat secara sepihak oleh Kepala SPPG Medan Tembung 3 Faisal Lubis.

Namun sumber menolak untuk datang. Sumber hanya menyarankan agar Jo membicarakannya langsung dengan Faisal Lubis selaku Kepala SPPG Medan Tembung 3. "Ngapain saya disuruh datang? Kan ada Kepala SPPG Medan Tembung 3 di situ," tegas sumber.

BEBERAPA KASUS SPPG MEDAN TEMBUNG 3
Seperti berita viral di pekan terakhir, SPPG Medan Tembung 3 yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri, memiliki beberapa catatan kasus. Di antaranya, dipecatnya empat relawan pencuci omprengan.

Pemecatan itu dilakukan secara sepihak oleh Kepala SPPG Medan Tembung 3 Faisal Lubis. Mereka dipecat setelah selesai mencuci omprengan sekitar pukul 04.00 pagi subuh melalui surat yang ditandatangani Faisal Lubis selaku Kepala SPPG Medan Tembung 3.

Tidak hanya itu. SPPG Medan Tembung 3 yang berlokasi di Jalan Letda Sujono No 74 Medan itu, ternyata juga beberapa kali menggunakan minuman rasa susu (bukan susu), yakni Opao dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Padahal Badan Gizi Nasional (BGN) telah melarang penggunaan minuman tersebut dalam menu MBG.

Belakangan terungkap, bahwa pihak yayasan pengelola SPPG Medan Tembung 3, ternyata sudah membeli minuman rasa susu (bukan susu) Opao ke Thailand dalam jumlah besar dengan total nilai Rp 3 miliar.

Penggunaan Opao dalam menu MBG itu, diduga hanya perilaku licik ingin meraih untung besar. Karena menurut informasi, harga Opao jauh lebih murah dibanding susu standar yang ditetapkan BGN. Apalagi Opao dibeli langsung dari Thailand dalam jumlah besar, pasti harganya jauh lebih murah.

Hal inilah yang membuat masyarakat mendesak BGN Sumut dan KPPG Wilayah Medan melakukan investigasi ke SPPG Medan Tembung 3. Ini mengingat kasus keracunan anak akibat makan MBG sangat tinggi di Sumut. Kasus terbaru adalah keraunan anak SD di kawasan Krakatau Medan.

DUGAAN KORUPSI
Karena itu, masyarakat mendesak agar BGN Sumut dan KPPG Wilayah Medan jangan mendiamkan kasus yang terjadi di SPPG Medan Tembung 3 tersebut. Harus diinvestigasi. Dan kalau terbukti, harus disuspend atau dihentikan operasionalnya.

Apalagi, menurut data keuangan SPPG Medan Tembung 3 yang diperoleh bitvonline.com, patut diduga telah terjadi dugaan korupsi dalam bentuk mark-up harga. Kuta dugaan, ini terjadi atas kerjasama pihak yayasan, Kepala SPPG, akuntan dan ahli gizi.

Seperti diketahui, Kepala SPPG Medan Tembung 3 Faisal Lubis ketika dkonfirmasi, justru merespon dengan arogan. "Jangan pernah urusi dapur orang pak……," jawabnya saat dikonfirmasi.

Bahkan, dalam chat WhatApps berikutnya, Faisal menjawab seolah menantang BGN. "Terserah bapak saja. Saya tidak takut," katanya menjawab bitvonline.com.*

MEDAN - Jalan kaki setelah makan kerap dianggap sebagai kebiasaan sederhana yang bermanfaat bagi kesehatan.

Selain membantu tubuh tetap aktif, aktivitas ini juga disebut dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dan mendukung kesehatan jantung dalam jangka panjang.

Baca Juga:

• Belum Kantongi Izin Operasional, RS Abdul Jalil Meliala Tanjungbalai Diminta Lengkapi Persyaratan

Kedua faktor tersebut berkaitan dengan risiko penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah.

Dilansir dari Hindustan Times, setelah makan, karbohidrat yang dikonsumsi tubuh akan dipecah menjadi glukosa.

Proses ini menyebabkan kadar gula darah meningkat. Berjalan kaki setelah makan dapat membantu tubuh mengelola peningkatan tersebut.

Bagaimana Jalan Kaki Membantu Mengendalikan Gula Darah?

Saat berjalan, otot-otot tubuh berkontraksi dan menggunakan glukosa sebagai sumber energi.

Aktivitas ini membantu tubuh menyerap glukosa sehingga peningkatan gula darah setelah makan dapat dikendalikan.

Selain itu, aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin.

Artinya, tubuh menjadi lebih efektif dalam menggunakan insulin untuk membantu glukosa masuk ke sel dan digunakan sebagai energi.

Manfaat tersebut tidak selalu membutuhkan olahraga berat.

Jalan kaki dengan intensitas ringan hingga sedang setelah makan dapat menjadi pilihan aktivitas fisik yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Meski demikian, hasilnya dapat berbeda pada setiap orang, bergantung pada kondisi kesehatan, pola makan, dan kebiasaan aktivitas fisik.

Apakah Jalan Kaki Setelah Makan Bisa Menurunkan Tekanan Darah?

Menurut dr. Deepak Agarwal, berjalan kaki tidak selalu menyebabkan tekanan darah langsung turun setelah setiap kali makan.

Namun, kebiasaan berjalan kaki secara teratur dapat membantu memperbaiki pengendalian tekanan darah dari waktu ke waktu.

Kadar gula darah dan tekanan darah merupakan dua faktor yang berkaitan dengan kesehatan jantung.

Jika tidak terkontrol dalam jangka panjang, keduanya dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular.

Karena itu, berjalan kaki secara konsisten dapat menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga kesehatan jantung, terutama jika disertai kebiasaan hidup sehat lainnya.

Berapa Lama Sebaiknya Berjalan Kaki?

dr. Agarwal menekankan bahwa manfaat kesehatan lebih mungkin diperoleh jika berjalan kaki menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bukan hanya dilakukan sesekali.

Ia juga mengingatkan pentingnya aktivitas fisik secara rutin untuk membantu menjaga tekanan darah, kadar gula darah, berat badan, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap risiko penyakit jantung.

"Dengan berjalan kaki secara teratur, Anda dapat memperbaiki tekanan darah, kadar gula darah, berat badan, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap risiko kardiovaskular, yang semuanya berpengaruh pada kesehatan jantung jangka panjang. American Heart Association menyarankan sebagian besar orang dewasa untuk melakukan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu," ujar dr Agarwal.

Rekomendasi 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu tersebut dapat dijadikan panduan umum bagi kebanyakan orang dewasa.

Aktivitasnya bisa dibagi ke dalam beberapa sesi sesuai kemampuan dan kondisi tubuh.

Bagi orang yang baru mulai berolahraga, berjalan kaki dengan durasi singkat dan intensitas ringan dapat menjadi langkah awal.

Durasi dan intensitasnya kemudian bisa ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan.

Pola Hidup Sehat Tetap Penting

Berjalan kaki setelah makan bukan satu-satunya cara menjaga kesehatan jantung.

Kebiasaan ini perlu didukung pola makan seimbang, tidur yang cukup, pengelolaan berat badan, dan aktivitas fisik teratur.

Orang yang memiliki penyakit tertentu atau sedang menjalani pengobatan juga perlu menyesuaikan aktivitas fisik dengan kondisi kesehatannya.

Dengan menjadikan jalan kaki sebagai kebiasaan rutin, masyarakat dapat menambah aktivitas fisik harian dengan cara yang relatif sederhana.

Manfaat jangka panjangnya akan lebih optimal jika dilakukan secara konsisten dan disertai pola hidup sehat.* (d/ad)

JAKARTA – Sertifikat O-Level menjadi sorotan publik setelah disebut dalam pembahasan mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dokumen tersebut berkaitan dengan pendidikan menengah yang ditempuh Gibran di Singapura sebelum melanjutkan pendidikan ke Australia.

Baca Juga:

• Pelaku UMKM Wajib Tahu! Ini Syarat KUR BCA 2026 untuk Pinjaman hingga Rp500 Juta

Untuk memahami persoalan tersebut, masyarakat perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian O-Level dan perbedaannya dengan sistem pendidikan nasional.

Apa Itu Sertifikat O-Level?

O-Level merupakan singkatan dari General Certificate of Education Ordinary Level (GCE O-Level), yaitu kualifikasi pendidikan yang diperoleh melalui ujian pada jenjang menengah dalam sistem pendidikan tertentu.

Di Singapura, ujian GCE O-Level menjadi salah satu tahapan pendidikan menengah yang dapat digunakan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Ujian ini mencakup sejumlah mata pelajaran, seperti bahasa, matematika, sains, dan humaniora.

Siswa mengikuti ujian sesuai mata pelajaran yang tersedia dan ketentuan yang berlaku.

Hasil setiap mata pelajaran kemudian dinilai berdasarkan sistem penilaian penyelenggara ujian.

Secara historis, kualifikasi O-Level diperkenalkan di Inggris pada 1951 untuk menggantikan School Certificate.

Dalam perkembangannya, kualifikasi ini digunakan di sejumlah negara dengan ketentuan yang dapat berbeda sesuai sistem pendidikan masing-masing.

Di Singapura, penyelenggaraan GCE O-Level melibatkan Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB), Kementerian Pendidikan Singapura, dan Cambridge International Education.

Apakah O-Level Setara dengan Ijazah SMA?

Sertifikat O-Level tidak dapat secara otomatis dianggap setara dengan ijazah SMA di Indonesia.

Kedua dokumen tersebut berasal dari sistem pendidikan yang berbeda, dengan struktur pembelajaran, persyaratan kelulusan, dan mekanisme penilaian masing-masing.

O-Level merupakan kualifikasi yang diperoleh berdasarkan hasil ujian mata pelajaran.

Sementara itu, ijazah SMA di Indonesia diberikan berdasarkan pemenuhan ketentuan penyelesaian pendidikan menengah sesuai sistem pendidikan nasional.

Karena perbedaan tersebut, pengakuan terhadap kualifikasi pendidikan dari luar negeri perlu mengikuti mekanisme yang berlaku di Indonesia.

Penilaian dapat mempertimbangkan dokumen pendidikan, jenjang yang telah ditempuh, serta riwayat pendidikan secara keseluruhan.

Dengan demikian, penentuan kesetaraan tidak cukup hanya berdasarkan nama sertifikat atau penyebutan jenjang pendidikannya.

Dokumen dan riwayat pendidikan yang bersangkutan perlu diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Kaitannya dengan Riwayat Pendidikan Gibran

Dalam pembahasan mengenai riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, sertifikat O-Level menjadi salah satu hal yang menarik perhatian karena berkaitan dengan pendidikan yang ditempuhnya di Singapura sebelum melanjutkan pendidikan di Australia.

Namun, untuk menilai kedudukan dokumen tersebut, perlu dibedakan antara kualifikasi yang diperoleh di luar negeri dan pengakuan atau penyetaraannya dalam sistem pendidikan Indonesia.

Riwayat pendidikan lanjutan juga menjadi bagian penting dalam memahami keseluruhan jalur pendidikan seseorang.

Karena itu, kesimpulan mengenai kesetaraan pendidikan harus merujuk pada dokumen resmi dan keputusan atau ketentuan dari lembaga yang berwenang.

Pada akhirnya, sertifikat O-Level tidak otomatis sama dengan ijazah SMA Indonesia.

Pengakuan kesetaraannya perlu ditentukan melalui mekanisme yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan istilah atau jenjang yang tercantum pada dokumen.

Pemahaman ini penting agar masyarakat dapat mengikuti perdebatan mengenai riwayat pendidikan secara lebih cermat dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh dokumen serta ketentuan yang relevan diperiksa.* (vo/ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui program Jelajah Desa.

Kali ini, kegiatan bertema "Menyapa Desa, Mendengar Aspirasi, Membangun Labuhanbatu Selatan" digelar di Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Belum Kantongi Izin Operasional, RS Abdul Jalil Meliala Tanjungbalai Diminta Lengkapi Persyaratan

Kehadiran Fery Sahputra bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disambut antusias warga.

Dalam kunjungan itu, Bupati menyapa masyarakat dan mendengarkan berbagai kebutuhan mereka.

Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.

Melalui program Jelajah Desa, Pemkab Labusel berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Program ini juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan layanan dan program pemerintah dapat diakses secara lebih mudah.

Salah satu kegiatan utama dalam Jelajah Desa kali ini adalah penyediaan berbagai layanan publik di Kantor Desa Air Merah.

Warga dapat mengurus dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Di bidang kesehatan dan keluarga berencana, masyarakat mendapat akses pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan elektrokardiogram (EKG), pemasangan implan gratis, serta layanan bantuan alat kontrasepsi dan reaktivasi.

Pemerintah daerah juga menghadirkan perpustakaan keliling dan konsultasi perizinan gratis.

Berbagai layanan tersebut memungkinkan warga mengurus sejumlah keperluan di satu lokasi tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pelayanan di pusat pemerintahan.

Kehadiran layanan terpadu di tingkat desa diharapkan dapat menghemat waktu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses kebutuhan administrasi, kesehatan, serta informasi perizinan.

Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemkab Labusel juga menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dalam kegiatan tersebut, satu paket kebutuhan pokok dijual seharga Rp90.000. Paket itu berisi lima kilogram beras dan dua liter minyak goreng.

Pasar murah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Melalui program Jelajah Desa, Pemkab Labusel berupaya menggabungkan pelayanan langsung, penyerapan aspirasi warga, dan penyediaan kebutuhan pokok dalam satu kegiatan.

Pemerintah berharap kehadiran program tersebut dapat mempermudah akses pelayanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu Selatan.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan anak-anak Gaza dan anak-anak penghafal Al-Qur'an dalam kegiatan Safari Anak Gaza Special Menyapa Sumut.

Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Kabar Baik bagi Pedagang Tanjungbalai! 40 Gerobak dan Tenda Disiapkan untuk Food Court, Ini Rencana Penyalurannya

Kegiatan tersebut dihadiri Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, M.T., selaku Ketua The World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) sekaligus Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara III. Hadir pula pengurus Dompet Al-Qur'an, Ketua MUI Kabupaten Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Asahan, Ketua DPRD Asahan, pengurus Tahfiz Masjid Agung Ahmad Bakri Kisaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Taufik Zainal Abidin menyampaikan kepedulian dan dukungannya kepada anak-anak Gaza.

Ia memberikan semangat agar mereka tetap kuat dan tabah dalam menghadapi berbagai tantangan.

Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Asahan juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada anak-anak Gaza.

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan perhatian terhadap anak-anak Gaza dan masyarakat Palestina.

Ia mengajak berbagai pihak untuk terus menunjukkan solidaritas kemanusiaan melalui doa dan bantuan bagi masyarakat Palestina.

Ia juga berharap perdamaian dapat terwujud sehingga masyarakat, termasuk anak-anak, dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman.

Dalam kesempatan itu, Abdurahman Al-Masry, anak yang lahir di Beit Hanoun, Gaza Utara, menyampaikan gambaran kondisi masyarakat Gaza yang masih memprihatinkan.

Ia menceritakan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan pasokan listrik hingga serangan bom yang menimbulkan korban jiwa.

Menurut Abdurahman, masyarakat Gaza membutuhkan bantuan pengobatan dan dukungan kemanusiaan dari berbagai pihak di seluruh dunia.

Abdurahman juga mengingatkan pentingnya Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam.

Ia menyampaikan pesan agar masyarakat terus memberikan dukungan kepada rakyat Palestina melalui doa.

"Bantulah kami, bangsa Palestina, dengan doa."

Ia turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak Gaza.

Melalui kegiatan Safari Anak Gaza Special Menyapa Sumut, diharapkan kepedulian terhadap anak-anak Palestina terus tumbuh.

Dukungan kemanusiaan, doa, dan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak konflik.* (ad)

TANJUNGBALAI – Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, belum dapat beroperasi karena belum mengantongi izin operasional.

Untuk memastikan kesiapan rumah sakit tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan peninjauan langsung pada Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala BI Sumut, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Kedatangan Wali Kota disambut perwakilan pemilik sekaligus manajemen RS Abdul Jalil Meliala, dr. M Andyputra Meliala, SpOG.

Mahyaruddin kemudian mengecek sejumlah ruangan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan di lantai satu hingga ruang rawat inap di lantai dua dan tiga.

Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian meliputi ruang farmasi, ruang VK atau bersalin, ruang bayi, poliklinik, ruang operasi, serta peralatan medis.

Wali Kota juga meninjau fasilitas pengelolaan limbah dan sarana pendukung lainnya di bagian belakang rumah sakit.

Di lantai dua dan tiga, Mahyaruddin memeriksa ruang rawat inap, termasuk lima kamar khusus VIP dan ruang rawat inap umum.

Berdasarkan data dari pihak pemilik, RS Abdul Jalil Meliala memiliki kapasitas 103 tempat tidur untuk pasien.

Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, izin lingkungan RS Abdul Jalil Meliala telah terbit dan diperoleh pihak pemilik.

Namun, rumah sakit tersebut masih harus menyelesaikan persyaratan izin operasional sebelum dapat mulai memberikan pelayanan kepada pasien.

Setelah izin operasional dipenuhi, pengawasan lanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam peninjauan tersebut, Mahyaruddin juga memeriksa kondisi bangunan, ruangan, dan bagian luar rumah sakit.

Ia meminta manajemen memperbaiki sejumlah bagian yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah posisi pintu kamar mandi yang dinilai belum sesuai.

Wali Kota meminta pihak rumah sakit memperbaiki fasilitas tersebut sebagai bagian dari pemenuhan standar bangunan dan pelayanan.

Mahyaruddin menegaskan, kunjungan tersebut bertujuan membantu pihak rumah sakit menyelesaikan pembangunan dan memenuhi persyaratan perizinan agar proses menuju operasional berjalan sesuai aturan.

"Kedatangan kami (Pemko) hari ini dalam rangka membantu agar pembangunan Rumah Sakit sesuai perencanaannya, begitu juga penyelesaian izin operasionalnya mulai dari izin SLF (Sertifikat Laik Fungsi), izin KKPR atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi kesatuan dalam OSS (Online Single Submission)."

Selain persyaratan teknis bangunan, Wali Kota turut menyoroti dukungan masyarakat sekitar serta administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut dia, berbagai hal tersebut perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia meminta manajemen RS Abdul Jalil Meliala segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.

OPD yang dimaksud antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Perhubungan, pihak kecamatan, kelurahan, serta instansi terkait lainnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Mahyaruddin meminta pihak rumah sakit menata area parkir serta jalur masuk dan keluar kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta manajemen berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai untuk memastikan pengaturan lalu lintas di sekitar rumah sakit dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap seluruh persyaratan teknis dan administrasi dapat segera dilengkapi.

Dengan demikian, proses perizinan dapat dituntaskan sesuai aturan sebelum RS Abdul Jalil Meliala mulai beroperasi dan melayani masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri pengukuhan Ameriza Ma'ruf Moesa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara, Jumat (9/10/2026).

Acara berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Ajak KAMMI Bersinergi Bangun Daerah Lewat Program Tanjungbalai EMAS

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia untuk mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas ekonomi.

Melalui semangat Kolaborasi Sumut Berkah, Bobby mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Ia juga menyoroti perlunya kerja sama untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, memperkuat pemulihan daerah terdampak bencana, dan mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh kabupaten dan kota.

Selain itu, kerja sama ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi perdagangan dan investasi.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung sumber daya dan jumlah penduduk yang signifikan.

Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara yang baru dikukuhkan, Ameriza Ma'ruf Moesa, menyatakan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.

Ia juga berharap dukungan kepala daerah dan para pemangku kepentingan dapat memperkuat program ekonomi yang telah berjalan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan ucapan selamat kepada Ameriza Ma'ruf Moesa atas pengukuhannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara.

Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, Fadly menyambut baik pengukuhan tersebut.

Pemerintah kota memandang Bank Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pengembangan potensi unggulan daerah.

Bagi Tanjungbalai, sinergi dengan BI diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan daya saing produk lokal, serta kelancaran distribusi barang dan pengendalian harga.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi Tanjungbalai dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengukuhan kepala perwakilan BI yang baru, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara semakin kuat.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan berlangsung secara inklusif, merata, dan berkelanjutan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Tanjungbalai di ruang kerjanya, Kamis (8/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan mahasiswa dalam mendukung pembangunan kota.

Baca Juga:

• RS Abdul Jalil Meliala Tanjungbalai Segera Beroperasi, Wali Kota Turun Tinjau Persyaratan Izin

Ahmad Fauji juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-44 kepada Mahyaruddin Salim.

Ia berharap Wali Kota senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan umur panjang, serta sukses memimpin Kota Tanjungbalai.

"Kami juga dari PD KAMMI mengucapkan selamat ulang tahun ke-44 kepada Bapak Wali Kota Tanjungbalai, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT diberi kesehatan dan umur yang panjang, sukses memimpin dan tetap amanah membawa Kota Tanjungbalai lebih baik lagi kedepannya," ucap Ahmad Fauji.

Ia mengatakan, PD KAMMI Tanjungbalai mengapresiasi program-program yang dijalankan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui visi Tanjungbalai EMAS.

"PD KAMMI tentunya sangat mengapresiasi program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai melalui Visinya Tanjungbalai EMAS," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Fauji juga menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Muktamar Pengurus Pusat (PP) KAMMI XIII Tahun 2026 di Ambon, Provinsi Maluku.

Menanggapi hal itu, Mahyaruddin Salim mengapresiasi peran PD KAMMI Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Ahmad Fauji Margolang.

Menurut dia, organisasi mahasiswa tersebut turut berkontribusi dalam mendukung program Pemerintah Kota Tanjungbalai, khususnya untuk mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.

Wali Kota berharap KAMMI dapat terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui gagasan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Harapannya kedepan keberadaan KAMMI dengan program dan kegiatannya dapat bersinergi bersama Pemko Tanjungbalai melaui gagasan dan sharing program yang manfaatnya dirasakan masyarakat," ucap Wali Kota.

Mahyaruddin juga mendorong PD KAMMI agar terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Ia menilai generasi muda, termasuk mahasiswa muslim, memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan Kota Tanjungbalai.

Ia berharap kolaborasi antarpemuda dapat menjadi kekuatan untuk mendorong perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda di daerah tersebut.

"Kiranya melalui kesatuan pemuda-pemuda yang saling bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan, nantinya dapat menjadi penggerak bagi roda perkembangan kemajuan teknologi dan pengembangan bagi generasi muda di Kota Tanjungbalai sehingga akan lahir para generasi muda Tanjungbalai yang berprestasi nantinya," tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota turut didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sofian Pohan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi manajemen sekaligus pemilik Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala untuk membahas rencana operasional rumah sakit tersebut.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Baca Juga:

• HNSI Temui Wali Kota Tanjungbalai, Nelayan Usulkan BPJS Ketenagakerjaan dan Pelatihan Keselamatan

Rumah sakit tersebut direncanakan memiliki kapasitas 103 tempat tidur atau bed untuk melayani kebutuhan perawatan masyarakat.

Perwakilan manajemen sekaligus pemilik RS Abdul Jalil Meliala, dr. M. Andyputra Meliala, SpOG, mengatakan pihaknya ingin segera mengaktifkan layanan rumah sakit tersebut.

Menurut Andy, keberadaan rumah sakit itu diharapkan dapat menambah fasilitas kesehatan di Kota Tanjungbalai, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien yang belum tertampung di RSUD dr. Tengku Mansyur.

Namun, hingga saat ini, proses pengajuan izin operasional masih menjadi kendala. Andy menjelaskan bahwa sejumlah persyaratan pengajuan izin belum terpenuhi.

Karena itu, pihak pengelola berharap pemerintah kota dapat memberikan perhatian dan membantu mengarahkan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Menanggapi permintaan tersebut, Mahyaruddin Salim menyambut baik rencana beroperasinya RS Abdul Jalil Meliala.

Menurut dia, penambahan fasilitas kesehatan berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh layanan pengobatan dan perawatan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak dapat langsung beroperasi tanpa memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemko Tanjungbalai menyambut baik hadirnya RS Abdul Jalil Meliala, namun kemauan ini tidak boleh bersebrangan secara hukum dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, beliau menyampaikan akan turun bersama tim dari Pemko Tanjungbalai melakukan peninjauan langsung ke lapangan, ke lokasi gedung RS Abdul Jalil Meliala tersebut dan memberikan solusi tahapan selanjutnya untuk bisa terbit izin operasional," jelas Wali Kota.

Mahyaruddin mengatakan, pemerintah kota akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi gedung rumah sakit bersama tim terkait.

Peninjauan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persyaratan yang masih perlu dipenuhi sekaligus menentukan langkah lanjutan dalam proses perizinan.

Dengan demikian, percepatan operasional rumah sakit tetap harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.

Rencana beroperasinya RS Abdul Jalil Meliala menjadi salah satu upaya menambah pilihan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tanjungbalai.

Dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 103 tempat tidur, rumah sakit tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perawatan pasien di daerah itu.

Namun, manfaat tersebut baru dapat dirasakan setelah rumah sakit memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dan memperoleh izin operasional sesuai ketentuan.

Pertemuan antara pemerintah kota dan pihak manajemen rumah sakit juga melibatkan sejumlah pejabat terkait.

Mereka antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tety Juliani Siregar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Usni Syahzuddin Sinaga, Direktur RSUD dr. Tengku Mansyur Dian Ramadha Sari, perwakilan Dinas Kesehatan, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi, serta Lurah Pantai Johor Andika Nasa Ramadona.

Selanjutnya, hasil peninjauan dan pemenuhan persyaratan perizinan akan menjadi bagian penting dalam menentukan tahapan yang perlu dilakukan agar RS Abdul Jalil Meliala dapat beroperasi sesuai ketentuan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Kamis, 8 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Baca Juga:

• Kabar Baik bagi Pedagang Tanjungbalai! 40 Gerobak dan Tenda Disiapkan untuk Food Court, Ini Rencana Penyalurannya

Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut, Wakil Ketua DPC HNSI Kota Tanjungbalai Ridho Damanik hadir didampingi Sekretaris Iskandar Lobo.

Mereka memperkenalkan jajaran pengurus HNSI yang kini dipimpin Selamat Chaniago sebagai ketua.

Ridho mengatakan, HNSI berharap hubungan baik dengan pemerintah kota dapat ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih konkret, terutama dalam memperjuangkan hak-hak nelayan.

Menurut dia, dukungan pemerintah diperlukan agar berbagai kebutuhan nelayan di Kota Tanjungbalai dapat memperoleh perhatian dan penanganan yang sesuai.

Dalam audiensi tersebut, HNSI menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain meminta pemerintah memfasilitasi nelayan agar dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

HNSI juga mengusulkan pelatihan penyelamatan bagi nelayan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mereka menghadapi keadaan darurat saat melaut.

Selain itu, organisasi tersebut berharap pemerintah kota dapat mendukung program-program lain yang berpihak pada kepentingan nelayan.

" Kita berharap Pemko Tanjungbalai bisa bekerjasama dalam program Tanjungbalai Emas, dalam membela kepentingan Nelayan ", ucapnya.

Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi nelayan, yang menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan pekerjaan di laut.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan pemerintah kota akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan HNSI.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu hadir untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk para nelayan.

"Pemko Tanjungbalai tentunya akan mendukung program HNSI, termasuk sejumlah hal yang disampaikan tadi dalam membantu memberikan dukungan dan manfaat yang akan dirasakan untuk kesejahteraan para nelayan yang ada di Kota Tanjungbalai," tegasnya.

Mahyaruddin juga menyampaikan terima kasih atas kesiapan HNSI untuk bersinergi dengan pemerintah kota dalam mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi langkah untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan organisasi nelayan, sehingga kebutuhan masyarakat pesisir dapat dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tanjungbalai, Muslim, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang berkaitan dengan pelatihan nelayan.

Ia mengatakan dinas terkait akan berkoordinasi dengan pihak Kesyahbandaran Tanjungbalai untuk membahas usulan tersebut.

Koordinasi ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, termasuk materi keselamatan dan penyelamatan yang sesuai dengan aktivitas nelayan.

Pertemuan antara Pemko Tanjungbalai dan DPC HNSI tersebut menjadi langkah awal untuk membahas sejumlah kebutuhan nelayan.

Tindak lanjut atas usulan BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan keselamatan, dan program pendukung lainnya diharapkan dapat memperkuat perlindungan serta kesejahteraan nelayan di Kota Tanjungbalai.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berencana menyalurkan bantuan 40 unit gerobak dan tenda kepada pedagang kuliner di kawasan food court Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung penataan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Ikuti Sosialisasi BIN, Pejabat BUMD Akan Jalani Proses Clearance

Dalam pertemuan tersebut, Pemko Tanjungbalai menyampaikan apresiasi atas dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar dalam upaya penataan kota, khususnya bagi pedagang yang berjualan di kawasan food court Jalan Bachtiar Chusa.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar, yang mewakili Tim Penataan Kota Tanjungbalai, menyampaikan rencana penyaluran bantuan berupa steling atau gerobak untuk mendukung aktivitas perdagangan kuliner.

Bantuan itu ditujukan kepada anggota Komunitas Asosiasi Pedagang Food Court di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Sebanyak 40 unit gerobak dan tenda disebut merupakan bantuan dari PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai.

Menanggapi rencana tersebut, Mahyaruddin Salim mengusulkan agar penyerahan bantuan dilakukan saat kegiatan Car Free Day (CFD).

Ia juga berencana mengundang perwakilan asosiasi pedagang pada pekan berikutnya untuk membahas persiapan penyaluran bantuan.

Menurut Mahyaruddin, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan menghadirkan pelayanan pemerintah yang bermanfaat bagi warga.

Ia menilai penataan kawasan perdagangan perlu dilakukan dengan melibatkan para pedagang agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mahyaruddin menegaskan, Pemko Tanjungbalai ingin memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pertemuan dengan asosiasi pedagang yang direncanakan berlangsung pekan berikutnya, pemerintah kota akan membahas persiapan pelaksanaan sekaligus memastikan bantuan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wali kota juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pedagang yang menjadi penerima bantuan.

Program bantuan gerobak dan tenda ini diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha pedagang kuliner sekaligus mendukung penataan kawasan food court di Kota Tanjungbalai.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagper) Wiwi Fitria, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, serta Kepala Bidang Pendapatan Ade Faradila.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti sosialisasi pelayanan clearance bagi pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN), Kamis, 8 Oktober 2026.

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan sekaligus memantapkan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi pejabat BUMD.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Buka Sosialisasi Bank Sumut, ASN Diingatkan Siapkan Keuangan untuk Pensiun

Ia didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gando Tuah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sosialisasi berlangsung di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Kegiatan tersebut membahas mekanisme pelayanan clearance, tata cara pengajuan permohonan, tahapan pengisian data, serta sejumlah kendala yang kerap dihadapi BUMD dalam proses pengajuan.

Usai mengikuti sosialisasi, Fadly Abdina mengatakan terdapat sejumlah tahapan pengisian data yang perlu diselesaikan oleh pejabat BUMD.

Pemko Tanjungbalai selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) untuk menindaklanjuti proses tersebut.

"Setelah mengikuti sosialisasi ini, terdapat beberapa tahapan pengisian data yang harus diselesaikan oleh para pejabat BUMD. Selanjutnya, proses ini akan segera kita koordinasikan lebih lanjut bersama Binda," ujar Fadly.

Menurut dia, koordinasi lanjutan diperlukan agar tahapan administrasi dan mekanisme pelayanan clearance dapat dipahami serta dilaksanakan sesuai prosedur.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Subdirektorat Pengamanan Pejabat BUMD, Kombes Pol. Temangganro, hadir sebagai narasumber.

Ia memaparkan mekanisme pelayanan clearance, tata cara pengajuan permohonan, serta berbagai persoalan yang umum dihadapi BUMD dalam proses tersebut.

"Melalui pelayanan clearance dalam webinar ini, diharapkan pemerintah daerah semakin memahami serta dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal," ujar Kombes Pol. Temangganro.

Pelayanan clearance dalam kegiatan ini diperkenalkan sebagai bagian dari mekanisme klarifikasi dan verifikasi pejabat BUMD.

Melalui sistem digital, proses pengajuan dan pemeriksaan data diharapkan dapat dilakukan secara lebih praktis, dengan tetap memperhatikan ketelitian dan standar pengawasan yang berlaku.

Bagi pemerintah daerah, pemahaman terhadap mekanisme tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tahapan administrasi pejabat BUMD.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama secara daring.

Pemko Tanjungbalai selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti tahapan pengisian data dan proses pelayanan clearance bagi pejabat BUMD di wilayahnya.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina membuka kegiatan Gathering ASN Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dirangkai dengan sosialisasi produk kredit PT Bank Sumut, Kamis, 8 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, itu mengangkat tema "Perencanaan Keuangan Menghadapi Masa Pensiun Yang Lebih Baik".

Baca Juga:

• Warga Apresiasi Penataan Kota Binjai, Jalan Rusak hingga Jembatan Ambruk Mulai Diperbaiki: Lebih Baik Terlambat daripada Tidak Sama Sekali

Selain itu, peserta diperkenalkan dengan berbagai produk dan layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Kepala Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, Teuku Irmensyah, mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk komitmen bank milik masyarakat Sumatera Utara untuk mendampingi ASN, termasuk ketika memasuki masa purna tugas.

Dalam sosialisasi tersebut, Bank Sumut memperkenalkan sejumlah layanan, di antaranya Kredit Multi Guna (KMG) dan Kredit Pra Pensiun.

KMG ditawarkan dengan proses pengajuan yang disebut cepat, bunga kompetitif, serta mekanisme pembayaran melalui pemotongan gaji sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kredit Pra Pensiun diperkenalkan sebagai salah satu pilihan bagi ASN yang membutuhkan akses pembiayaan sekaligus ingin mempersiapkan kondisi keuangan dan rencana usaha setelah tidak lagi aktif bekerja.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia menilai perencanaan keuangan menjadi hal penting bagi ASN, baik selama masa kerja maupun setelah memasuki masa pensiun.

"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT. Bank Sumut yang telah melaksanakan kegiatan ini, serta kepada seluruh Bapak/Ibu yang hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan baik," ujarnya.

Menurut Fadly, kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi antara Bank Sumut dan ASN Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Sosialisasi itu juga memberikan informasi mengenai produk tabungan, deposito, pinjaman, serta manfaat layanan perbankan lainnya.

Ia menjelaskan, materi yang disampaikan mencakup manajemen perencanaan keuangan untuk menghadapi masa pensiun, fasilitas pembiayaan bagi ASN yang membutuhkan modal usaha, pembelian rumah atau kendaraan bermotor, serta pilihan investasi melalui tabungan dan deposito.

Selain itu, peserta mendapatkan informasi mengenai layanan penggajian pensiunan melalui Bank Sumut.

Sebagai mitra Taspen, Bank Sumut juga memberikan layanan pengurusan administrasi bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun maupun yang telah pensiun, sesuai ketentuan layanan yang berlaku.

"Kegiatan memiliki arti yang cukup penting, karena berbicara tentang perencanaan keuangan ASN khususnya dalam mempersiapkan masa depan dan masa pensiun yang lebih baik," jelas Wakil Wali Kota.

Fadly mengatakan, ASN tidak hanya memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama masa aktif bekerja, tetapi juga perlu mempersiapkan kehidupan setelah purna tugas.

"Masa pensiun bukanlah akhir dari sebuah pengabdian. Justru masa pensiun merupakan fase kehidupan yang harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, termasuk dari sisi kesehatan, keluarga maupun kesiapan dan perencanaan keuangan," tambahnya.

Ia berharap sosialisasi yang diberikan Bank Sumut dapat membantu ASN memahami pilihan layanan keuangan yang tersedia beserta ketentuan penggunaannya.

Dalam sambutannya, Fadly mengingatkan agar peserta tidak hanya memperhatikan manfaat dan kemudahan produk perbankan, tetapi juga memahami persyaratan, mekanisme pengajuan, suku bunga, jangka waktu pinjaman, kewajiban pembayaran, dan ketentuan lainnya.

Menurut dia, keputusan keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing ASN.

Kemudahan memperoleh fasilitas kredit, kata dia, jangan sampai justru menimbulkan beban keuangan di kemudian hari.

Ia mendorong ASN memanfaatkan fasilitas perbankan secara bijak, terutama untuk kebutuhan produktif dan perencanaan yang dapat mendukung kesejahteraan keluarga.

Kepada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, Fadly juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan pemerintah kota.

Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat, tidak hanya dalam pelayanan perbankan, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan ASN dan perekonomian daerah.

Melalui kegiatan tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya menyiapkan kondisi keuangan sejak dini.

Perencanaan yang matang dapat membantu mereka menghadapi masa pensiun dengan lebih terarah, tanpa mengabaikan kemampuan keuangan dan kebutuhan keluarga.* (ad)

BINJAI – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dalam menata kota mendapat apresiasi dari masyarakat.

Salah satunya datang dari Anton Tri Harsono, SP, yang menilai sejumlah program perbaikan infrastruktur mulai menunjukkan perkembangan positif.

Baca Juga:

• Di Ujung Petasan, Kerukunan Jakarta Diuji

Anton menilai langkah tersebut merupakan upaya positif untuk mendukung kemajuan Kota Binjai.

Menurut dia, penataan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah perlu mendapat dukungan sekaligus pengawasan dari masyarakat.

"Kepada Pemerintah Kota Binjai yang saat ini sangat fokus dalam penataan kota. Pohon dirapikan, jembatan ambruk diperbaiki, jalan rusak juga sedang dalam proses pengaspalan. Menurut saya ini adalah satu langkah baik untuk kemajuan Kota Binjai. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," ujar Anton Tri Harsono, SP.

Menurut Anton, penataan kota tidak hanya berkaitan dengan keindahan lingkungan, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Infrastruktur jalan yang baik, jembatan yang layak, serta ruang hijau yang tertata merupakan kebutuhan mendasar warga.

Ia berharap program penataan tersebut dapat dilanjutkan secara konsisten dan menjangkau seluruh kecamatan di Kota Binjai.

Dengan begitu, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di wilayah tertentu.

Anton juga mengingatkan agar seluruh pekerjaan infrastruktur dilaksanakan dengan baik, sesuai ketentuan, dan tidak dilakukan secara asal-asalan.

Ia mengajak masyarakat ikut mengawasi pekerjaan yang sedang berjalan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Anton berharap pengawasan bersama dapat mencegah adanya oknum yang memanfaatkan proyek untuk kepentingan pribadi.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penataan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

Dukungan warga perlu berjalan seiring dengan pengawasan agar pembangunan di Kota Binjai terlaksana secara berkualitas, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.* (ad)

TANGERANG SELATAN – Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) melaporkan dugaan pola tertentu dalam pengadaan jasa konsultansi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengaduan tersebut menyoroti sekitar 123 paket pekerjaan dengan nilai total Rp11,7 miliar yang disebut diperoleh dua perusahaan berinisial PT AK dan PT MKP sepanjang 2022 hingga 2026.

Baca Juga:

• PT Medan Perkuat Vonis Korupsi Kereta Api DJKA: Penjara Tetap, Uang Pengganti Tembus Rp 19,1 M

Laporan disampaikan Ketua Umum GHARIS Hotmartua Simanjuntak, S.Hum., melalui surat pengaduan Nomor 1/Dumas/GHARIS/X/2026.

Berdasarkan tanda terima yang disebut organisasi tersebut, pengaduan diterima KPK pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Hotmartua mengatakan, laporan itu tidak hanya berfokus pada satu paket pekerjaan. GHARIS menilai pola pemberian pekerjaan kepada penyedia yang sama selama beberapa tahun perlu diperiksa secara menyeluruh.

"Yang kami soroti bukan hanya satu atau dua paket. Ada pekerjaan yang berulang, penyedia yang berulang dan nilai paket yang juga memiliki pola tertentu. Itu yang menurut kami perlu diperiksa," kata Hotmartua kepada awak media, Kamis, 8 Oktober 2026.

Dua Perusahaan Disebut Mendapat 123 Paket Pekerjaan

Dalam pengaduannya, GHARIS menyoroti PT AK dan PT MKP yang disebut berulang kali memperoleh pekerjaan jasa konsultansi di lingkungan Disperkimta Tangerang Selatan.

Berdasarkan data yang disampaikan GHARIS, kedua perusahaan tersebut memperoleh sekitar 123 paket pekerjaan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp11,7 miliar selama periode 2022–2026.

GHARIS meminta KPK memeriksa bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan dari tahun ke tahun.

Organisasi tersebut juga meminta verifikasi atas dugaan adanya hubungan atau pengendalian oleh pihak yang sama terhadap kedua perusahaan.

Namun, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum.

Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah kedua perusahaan benar-benar beroperasi secara independen dalam setiap proses pengadaan.

Nilai dan Metode Pengadaan Ikut Disorot

Selain menyoroti perusahaan yang berulang kali memperoleh pekerjaan, GHARIS mempertanyakan karakteristik nilai sejumlah paket pengadaan.

Menurut data yang mereka serahkan, sebagian pekerjaan disebut menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai yang berulang kali berada di sekitar batas mekanisme tersebut.

GHARIS menilai pola itu perlu diperiksa melalui dokumen pengadaan, termasuk untuk mengetahui apakah penentuan nilai dan metode pengadaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meski demikian, kemiripan nilai paket tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran.

Dugaan tersebut perlu diuji dengan melihat dokumen, proses, dan konteks setiap pekerjaan.

GHARIS juga menyebut menemukan pekerjaan dengan karakteristik serupa yang muncul dalam beberapa paket berbeda dan diberikan kepada dua perusahaan yang sama.

Urutan paket yang berdekatan serta nilai pekerjaan yang relatif mirip turut menjadi bagian dari data yang disampaikan kepada KPK.

Menurut GHARIS, pemeriksaan perlu mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan paket, penentuan metode pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran.

GHARIS Tegaskan Tidak Menghakimi Pihak Tertentu

Hotmartua menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan upaya untuk menyimpulkan seseorang atau perusahaan telah melakukan tindak pidana.

"Kami tidak sedang memvonis siapa pun. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan. Yang kami sampaikan adalah data dan indikasi yang menurut kami layak untuk ditelusuri," ujar Hotmartua.

Ia mengatakan, hal utama yang ingin diperiksa adalah pola pengadaan yang disebut berulang selama beberapa tahun.

"Yang penting adalah melihat polanya. Dari 2022 sampai 2026 ada pekerjaan yang berulang, penyedia yang berulang, nilai paket yang berulang dan terdapat dugaan hubungan antara dua perusahaan. Semua itu perlu dilihat secara utuh," katanya.

GHARIS berharap KPK tidak hanya memeriksa perusahaan yang menjadi fokus awal pengaduan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pengadaan.

"Kami meminta KPK menelusuri siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, penentuan penyedia sampai pembayaran. Kalau memang ada pihak lain yang terlibat, tentu harus diperiksa juga," tegas Hotmartua.

Pejabat Disperkimta Berinisial S Diminta Diverifikasi

Dalam laporan tersebut, GHARIS juga meminta dugaan keterlibatan pihak internal Disperkimta Tangerang Selatan diperiksa.

Salah satu pejabat struktural yang disebut dalam pengaduan menggunakan inisial S.

GHARIS meminta KPK menelusuri posisi, kewenangan, dan kemungkinan keterlibatan pejabat tersebut berdasarkan dokumen serta tahapan pengadaan yang dipersoalkan.

Namun, pencantuman nama atau inisial seseorang dalam laporan pengaduan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran.

Kebenaran dugaan tersebut tetap harus diperiksa oleh lembaga yang berwenang berdasarkan bukti yang tersedia.

KPK Diharapkan Menelusuri Dugaanhingga Tuntas

Pengaduan GHARIS kini membutuhkan proses penelaahan dan verifikasi untuk menguji data yang disampaikan.

Angka 123 paket dengan nilai sekitar Rp11,7 miliar menjadi salah satu dasar yang menurut organisasi tersebut perlu dicermati, terutama terkait pola penyedia, nilai paket, metode pengadaan, dan dugaan hubungan antarpihak.

Hingga informasi dalam laporan tersebut disampaikan, belum ada kesimpulan yang membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi atau pelanggaran pengadaan.

Karena itu, seluruh dugaan perlu ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan dan asas praduga tak bersalah.

Hotmartua mengatakan GHARIS menghormati proses hukum dan siap memberikan dokumen maupun informasi tambahan apabila diperlukan KPK.

"Kami tidak ingin membangun opini bahwa seseorang pasti bersalah. Kami hanya meminta agar dugaan ini diperiksa secara transparan. Kalau tidak ada pelanggaran, biarkan proses hukum membuktikannya. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, tentu harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Proses selanjutnya bergantung pada penelaahan lembaga berwenang terhadap dokumen pengadaan dan data yang disampaikan.

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjawab apakah pola yang dipersoalkan merupakan bagian dari proses pengadaan yang sesuai aturan atau mengandung penyimpangan.* (ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

Seperti malam biasanya. Jakarta dengan segemerlap cahaya dan kebisingan tanpa henti tiba-tiba berubah menjadi letupan amarah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Namun, anggapan sepele ini justru menjadi sebuah titik awal yang berujung pada persoalan yang lebih serius.

Bagaimana tidak, suara yang tadinya dianggap biasa itu nyatanya ada yang merasa terusik.

Letupan kemeriahan yang tak disangka-sangka itu justru membuat seorang anak mengalami tremor, lalu berujung pada perselisihan yang makin memanas.

Persoalan ini bermula saat seorang perempuan paruh baya bernama Amanda Andono, bersama dua warga Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan memprotes bunyi petasan yang diduga bersumber dari perayaan kegiatan keagamaan.

Aksi protes itu dilakukan lantaran dinilai mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga, mengingat kejadiannya yang berlangsung tengah malam, tepat di saat warga sedang bersitirahat malam.

Dari masalah petasan yang berujung perselisihan panjang, ada satu hal penting yang patut direfleksikan bahwa mengelola Jakarta bukan hanya tentang menata jalan, banjir, sampah, ataupun moda transportasi publik.

Sebaliknya, ada persolan yang jauh lebih penting yang terkadang luput dari perhatian para pemangku kebijakan, yakni mengelola isu-isu yang lebih sensitif, seperti menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang sangat beragam.

Dari pengalaman kita banyak belajar bahwa persoalan yang bersinggungan dengan kegiatan keagamaan kerap memicu permasalahan yang lebih serius.

Jika permasalahan tersebut gagal diselesaikan di tingkat bawah, maka ia berpotensi menggelinding menjadi bola liar yang membawa banyak dampak negatif.

Dari masalahan petasan yang gagal diselesaikan di tingkat kelurahan dan mulai diarahkan ke meja hijau, pemerintah kota (dalam hal ini Wali Kota Jakarta Selatan) semestinya tidak sekadar menjadi penonton.

Sebab, dalam politik Jakarta, setiap perkara kecil yang tidak ditangani dengan cepat dan bijaksana kerap berkembang menjadi persoalan besar yang merugikan banyak pihak.

Dari Persoalan Warga ke Persoalan Politik

Dari kasus Amanda Andono dan dua warga Pondok Pinang, publik harus membaca ini lebih jauh bukan sebatas perselisihan mengenai petasan.

Akar permasalahan terletak pada bagaimana pemerintah daerah hadir kala kepentingan warga berbenturan dengan kegiatan keagamaan.

Memang mengurai persoalan ini tidak semudah yang dbayangkan.

Pada satu sisi, masyarakat mempunyai hak menjalankan kegiatan keagamaan dan tradisi sepanjang diakui, eksis dan selaras dengan nilai-nilai kehidupan kebangsaan.

Namun, pada lain sisi, warga juga memiliki hak atas rasa aman, ketenangan dan lingkungan sosial yang tertib dan saling menghargai satu sama lain.

Karenanya, kegagalan mediasi di tingkat kelurahan untuk menyelesaikan perselisihan soal petasan seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Perkara tersebut bahkan berpotensi berlanjut ke pengadilan, di mana hal ini mengharuskan Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo mengambil peran lebih aktif untuk memastikan bahwa persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar.

Langkah pro aktif bukan bermakna bahwa wali kota harus mengintervensi proses hukum, akan tetapi menghadirkan mekanisme dialog yang lebih diskursif dan bijak sebelum hubungan antarwarga menjadi semakin renggang.

Apa yang dikhawatirkan jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah kota absen bahkan sengaja membiarkan masalah ini terus berkembang menjadi bola liar.

Apalagi, perkara ini begitu sensitive karena bersinggungan dengan masalah keagamaan, yang dari banyak pengalaman, mudah ditarik ke ranah sentimen identitas.

Citra Jakarta sebagai kota metropolitan yang heterogen jangan sampai menjadi distrust hanya karena diamnya seorang wali kota.

Seorang pimpinan wilayah harus bisa menjadikan pengalaman sebagai pijakan untuk merespons setiap persoalan, terutama yang beririsan dengan nuansa keagamaan.

Langkah cepat dan arif harus dilakukan untuk mengelola perkara tersebut dengan kehati-hatian ekstra karena dampaknya dapat melampaui wilayah tempat kejadian.

Pada poin inilah, persoalan tersebut dapat dilihat berpotensi menjadi beban politik bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Bukan karena gubernur harus bertanggung jawab terhadap setiap perselisihan warga, melainkan karena publik akan memandang seberapa jauh rantai pemerintahan di bawahnya mampu menyelesaikan persoalan sensitif secara arif, cepat dan adil.

Mengenai permasalahan serupa, pelajaran sejarah Jakarta jangan sampai dilupakan.

Dari kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilgub 2017 menunjukkan betapa besarnya pengaruh sensitivitas agama dalam politik ibu kota.

Pernyataannya terkait Surat Al-Maidah berkembang menjadi isu kontroversial bahkan dalam skala nasional dan menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika politik Pilkada Jakarta pada tahun 2017.

Bahkan, implikasi dari isu tersebut Ahok yang ketika itu didukung PDIP akhirnya kehilangan banyak dukungan dan kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Tentu, kasus Pondok Pinang dalam derajat tertentu tidak bisa disamakan dengan perkara yang menimpa Ahok saat itu.

Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa semua justru berawal dari hal yang dianggap sepele namun menyimpan potensi besar untuk meledak.

Karena itu, jangan membiarkan persoalan kecil terus berlarut-larut sehingga tanpa sadar ia berubah menjadi bom waktu yang meluluhlantakkan segalanya.

Jakarta Butuh Pemerintahan yang Hadir, Bukan Sebatas Mengawasi

Benang merah yang mesti ditarik dari persoalan ini yakni bahwa di balik perkara petasan ini bukan tentang mencari siapa yang menang atau kalah.

Sebaliknya, pemerintah wajib menjamin bahwa tidak ada satupun warga di Jakarta yang merasa haknya diabaikan, serta tidak ada kelompok keagamaan yang merasa superior dan diskriminatif terhadap yang lain.

Jakarta adalah kota dunia yang dibangun dari keberagaman.

Di kota inilah, setiap rumah ibadah, kegiatan keagamaan, tradisi budaya, komunitas, dan kehidupan masyarakat hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain.

Di kota ini pula setiap keperbedaan mendapat tempat dan penghormatan, tanpa peduli seberapa besar atau kecil pengaruh dari entitas yang eksis.

Layaknya sebuah kota heterogen yang di dalamnya terhadap banyak silang kelindan warna dan kepentingan, maka gesekan tidak mungkin dihapus seluruhnya.

Apa yang dapat dilakukan adalah kemampuan pemerintah mengelola gesekan tersebut sebelum berubah menjadi konflik.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Jakarta Selatan perlu menunjukkan bahwa kehadiran sebagai penengah yang adil adalah bagian dari merawat dan menjaga kebhinekaan tersebut.

Pemkot Jaksel bukan hadir sebagai pihak yang membiarkan warga menyelesaikan sendiri persoalannya sampai akhirnya berhadapan di meja hijau.

Mediasi yang gagal seharusnya tidak otomatis berarti pemerintah menyerah atau melepas tangan begitu saja.

Justru di balik kegagalan mediasi pertama itu, kesempatan emas bagi pemkot untuk terlibat aktif mencairkan suasana dan memberikan solusi konkret.

Prinsipnya cukup sederhana bahwa kegiatan keagamaan tetap harus dihormati, namun penghargaan terhadap kegiatan keagamaan tidak berarti mengeliminasi hak warga lain.

Pun sebaliknya, sikap keberatan atau aksi protes seorang warga terhadap kebisingan tidak boleh di anggap sebagai sikap antiagama atau anti terhadap keyakinan tertentu.

Di sinilan pentingnya kehadiran pemerintah untuk memisahkan mana persoalan perilaku, ketertiban dan persoalan identitas.

Dengan kata lain, jika pemerintah mampu bertindak secara adil, maka persoalan ini justru dapat menjadi contoh bahwa Jakarta mampu menyelesaikan dinamika keperbedaan tanpa memperbesar sentimen identitas.

Sebagai wajah Indonesia, kerukunan di Jakarta begitu mahal nilainya.

Ia bukan sekadar kebutuhan administratif, tapi sebagai pesan kepada seluruh Indonesia, bahkan kepada dunia, bahwa keberagaman dapat dikelola dengan dialog tanpa mengorbankan salah satu dari setiap entitas yang ada.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)