Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lima orang diamankan di Jakarta, termasuk Sirajudin Lasena. Delapan orang lainnya diamankan di wilayah Sulawesi Utara, sedangkan satu orang diamankan di Gorontalo.

Baca Juga:

• Eks Menhub Budi Karya Tak Hadir di Sidang Banding Kasus Korupsi DJKA di Medan, KPK Ungkap Alasannya

Budi menjelaskan pihak-pihak yang diamankan berasal dari unsur penyelenggara negara hingga swasta. Di antaranya terdapat bupati, kepala dinas, aparatur sipil negara (ASN) serta pihak swasta.

"Untuk pihak-pihak yang diamankan ada Bupati, Kepala Dinas, kemudian ASN lain, dan juga pihak-pihak swasta," katanya.

Menurut KPK, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Boltara.

"Adapun dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah," ujar Budi.

Uang tersebut ditemukan di sejumlah lokasi tempat penindakan, termasuk di Jakarta, Sulawesi Utara dan Gorontalo. KPK belum merinci jumlah pasti uang tunai yang diamankan.

Lima orang yang diamankan di Jakarta, termasuk Sirajudin, menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Sementara sembilan orang lainnya menjalani permintaan keterangan awal di kepolisian setempat.

KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diamankan. Pada tahap ini, mereka masih berstatus terperiksa dan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum selanjutnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya juga membenarkan adanya kegiatan penindakan yang dilakukan tim di lapangan pada Senin (21/9/2026).

Konstruksi lengkap perkara, identitas seluruh pihak yang diamankan, serta status hukum masing-masing masih menunggu hasil pemeriksaan KPK.* (in/dh)

Palti menyebut persidangan tersebut dapat menjadi ruang bagi Gibran untuk menyampaikan sikap dan menjawab persoalan yang diajukan para pemohon.

Baca Juga:

• Persoalkan Syarat Pendidikan Gibran di MK, Denny Indrayana: Ini Bukan Cuma Soal Ada Ijazah Atau Tidak

Palti menilai Gibran dapat menggunakan forum persidangan untuk menjelaskan persoalan yang saat ini dipersoalkan oleh para pemohon.

"Panggung bagi Gibran sudah disiapkan di MK, membuktikan bahwa dirinya tidak sekosong yang dikatakan," ujar Palti Senin (21/9/2026).

Dia kemudian meminta Gibran menghadapi perkara tersebut melalui mekanisme persidangan yang sedang berjalan.

"Tunjukkan Gibran, katakan, saya akan lawan!" tandasnya.

Menurut Palti, forum resmi di MK memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan yang dipersoalkan dalam permohonan.

Sebelumnya, Denny Indrayana juga menyoroti sikap Gibran dalam menghadapi perkara PHPU tersebut. Denny menilai persidangan dapat menjadi kesempatan bagi Gibran untuk memberikan penjelasan dan bukti terkait pemenuhan syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden.

Denny mengatakan pihaknya menemukan persoalan administratif dalam proses yang berkaitan dengan pencalonan Gibran dan meminta hal tersebut diuji melalui persidangan.

"Setelah melihat cacat secara administratif dan secara manipulatif tadi, yang menyelundupkan pasal 18 ayat 3 yang menggibran itu, sekarang semuanya sebaiknya, seharusnya, bisa dibuktikan dengan persidangan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh para pemohon ke Mahkamah Konstitusi," ujar Denny.

Denny sebelumnya juga menyatakan telah menyiapkan bukti tambahan untuk diajukan dalam perkara tersebut. Salah satu isu yang dipersoalkan berkaitan dengan ketentuan syarat pendidikan calon wakil presiden.

Dalam perkara PHPU, pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait untuk memberikan jawaban atau pembelaan terhadap dalil pemohon. Denny menyebut Gibran tidak mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara yang kini diajukannya.

"Sayangnya Gibran Rakabuming Raka kabarnya tidak mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut," katanya.

Menurut Denny, keterlibatan sebagai pihak terkait dapat menjadi ruang bagi Gibran untuk memberikan penjelasan mengenai syarat pendidikan yang dipersoalkan.

"Pilihan sikap itu tentu sangat disayangkan seharusnya persidangan di MK ini dimanfaatkan Gibran untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat pendidikan Cawapres," imbuhnya.

Denny juga menilai ketidakhadiran atau tidak adanya pengajuan sebagai pihak terkait dapat membuat Gibran kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dalam proses persidangan.

Di sisi lain, MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Senin (21/9/2026). Perkara tersebut mempersoalkan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam perkembangan persidangan, Mahkamah juga menerima permohonan Militan Gibran 08 Nusantara untuk menjadi pihak terkait. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu (23/9/2026) dengan agenda mendengarkan jawaban KPU, keterangan Bawaslu serta pihak terkait.

Perkara tersebut masih dalam proses persidangan. Dalil para pemohon, keterangan para pihak dan aspek hukum terkait perkara akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi sesuai tahapan persidangan.* (fj/dh)

Denny mengatakan mekanisme tersebut berbeda dengan pemakzulan atau impeachment. Menurut dia, persoalan mengenai tidak terpenuhinya syarat calon dapat diajukan melalui forum Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.

Baca Juga:

• Sidang Perdana Gugatan Gibran di MK Hari Ini, Pemohon Serahkan 101 Alat Bukti

Denny mengatakan permohonan yang diajukannya berangkat dari dalil bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagai calon wakil presiden.

"Bahwa Gibran Rakabuming Raka itu tidak memenuhi syarat calon wakil presiden, khususnya syarat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Jadi ini bukan semata-mata, 'Oh tidak punya ijazah', bukan. Tidak memenuhi syarat pendidikan tamat SMA," ujarnya.

Dalam argumentasinya, Denny juga menyoroti dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran. Dia mempertanyakan dasar dokumen tersebut serta proses penyetaraan pendidikan yang disebut diberikan kepada Gibran.

Denny merujuk pada ketentuan yang mengatur penyetaraan pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurutnya, terdapat persoalan administratif dalam proses tersebut yang perlu diuji oleh MK.

Dia juga mengatakan telah menambah bukti dalam permohonan yang diajukannya. Menurut Denny, total bukti yang diserahkan ke MK kini mencapai 126 dokumen, bertambah 25 dokumen dari sebelumnya 101 bukti.

Perkara tersebut telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pokok perkara yang tercatat adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dengan salah satu pokok yang dipersoalkan berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran.

Dalam petitumnya, para pemohon antara lain meminta MK menyatakan syarat pendidikan calon wakil presiden merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Para pemohon juga meminta MK menyatakan Gibran didiskualifikasi serta membatalkan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pencalonan dan pelantikannya.

MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut pada Senin (21/9/2026). Dalam tahapan tersebut, permohonan pemohon disampaikan di persidangan.

Namun, kewenangan MK untuk memeriksa permohonan tersebut serta apakah dalil mengenai syarat pendidikan Gibran dapat berujung pada diskualifikasi masih menjadi bagian yang harus dinilai dalam proses persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara penerapan kewenangan tersebut terhadap perkara yang diajukan Denny dan pemohon lainnya akan bergantung pada penilaian MK dalam proses persidangan.

Sidang lanjutan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan dengan agenda mendengar jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta keterangan pihak terkait pada Rabu (23/9/2026).* (in/dh)

Kapolsek Medan Tembung Kompol Ras Maju Tarigan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pembuang maupun orang tua bayi.

Baca Juga:

• Kabur Hingga ke Tanah Karo, 3 Maling Motor Depan Toko Roti Lubuk Pakam Diciduk Tim URC

Mayat bayi tersebut ditemukan di samping rumah warga bernama Yogi (31) di Jalan Sempurna, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, pada Senin pagi.

Informasi awal mengenai penemuan tersebut diterima polisi dari warga. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan.

"Dari TKP, ditemukan informasi melalui saksi ada temuan 1 bungkus plastik yang berisi orok bayi meninggal dunia persis di samping rumahnya (saksi)," jelas Ras Maju.

Berdasarkan keterangan yang diterima polisi, Yogi sempat melihat seorang laki-laki dan perempuan yang beberapa hari sebelumnya kerap melintas di sekitar lokasi. Namun, saksi tidak mengetahui identitas keduanya.

Saksi juga melihat adanya gundukan tanah di sekitar lokasi. Informasi tersebut kini masih didalami oleh kepolisian untuk mengetahui kaitannya dengan penemuan mayat bayi.

Tim Inafis Polrestabes Medan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap jasad bayi. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia dan dibungkus kain berwarna merah serta plastik hitam.

"Hasil pemeriksaan Tim Inafis Polrestabes Medan, korban (bayi) telah meninggal dunia terbungkus kain warna merah dan plastik hitam," sebut Ras Maju.

Setelah ditemukan, jasad bayi dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk penanganan lebih lanjut.

Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan informasi dan petunjuk yang dapat membantu mengungkap kasus tersebut.

Hingga kini, polisi masih menyelidiki identitas orang tua bayi, pihak yang diduga membuang jasad bayi serta kronologi lengkap peristiwa tersebut.* (ds/dh)

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejagung dan Kemenkes di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Belum Beroperasi, Pemko Binjai Jelaskan Labkesmas Masih Tunggu Bantuan 33 Alkes Kemenkes

Sementara PKS kedua diteken Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna bersama Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Kerja sama ini berkaitan dengan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Reda mengatakan kerja sama tersebut menjadi bentuk penguatan kolaborasi antara Kejaksaan dan Kementerian Kesehatan. Menurutnya, Kejagung tidak hanya memiliki fungsi penindakan, tetapi juga berperan dalam pencegahan dan pengamanan program strategis pemerintah.

"Perjanjian ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi landasan yang kuat untuk aksi nyata," ujar Reda.

Melalui fungsi intelijen, Kejagung akan mendukung pengawalan dan pengamanan program sekaligus memperkuat deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT).

Sementara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan memberikan dukungan dalam penanganan persoalan hukum serta perspektif hukum terhadap kebijakan, kontrak dan tindakan administratif.

Kerja sama tersebut juga mencakup pertukaran dan pemanfaatan data maupun informasi untuk mendukung deteksi dini dan pengawasan. Pengawalan program dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, Kejagung dan Kemenkes membuka ruang peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama, lokakarya, seminar, sosialisasi, focus group discussion (FGD) hingga bimbingan teknis.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur dan meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan program kesehatan.

Di sisi lain, Narendra Jatna menyoroti perubahan besar yang berlangsung di sektor kesehatan. Sejumlah program transformasi, mulai dari penguatan layanan promotif dan preventif, integrasi data kesehatan nasional, pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, penguatan rumah sakit dan sistem rujukan, ketahanan farmasi dan alat kesehatan hingga program Cek Kesehatan Gratis dinilai memiliki konsekuensi hukum yang perlu diantisipasi.

Narendra menilai risiko hukum perlu dipetakan sejak awal, bukan setelah persoalan muncul.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah digitalisasi layanan kesehatan melalui SATUSEHAT Rekam Medis Elektronik. Sistem tersebut mengintegrasikan rekam medis secara nasional sehingga aspek hukum tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga tata kelola data.

Hal yang perlu diperhatikan mencakup akses terhadap data, penggunaan dan pertukaran data, mekanisme persetujuan, keamanan hingga pertanggungjawaban terhadap data kesehatan pribadi dan sensitif.

Karena itu, Narendra menekankan pentingnya keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sejak proses perencanaan kebijakan.

"JPN harus dapat dilibatkan ketika kebijakan sedang dirancang, ketika kontrak sedang disusun, ketika aksi administratif akan dilakukan, ketika proyek strategis akan dijalankan, atau ketika terdapat risiko hukum yang perlu dipetakan sejak awal," ujar Narendra.

JPN dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, termasuk melalui Legal Opinion, Legal Assistance maupun Legal Audit sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, keterlibatan JPN tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pengambil keputusan. Pendampingan hukum tetap ditempatkan dalam kerangka kewenangan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), biro hukum serta mekanisme manajemen risiko yang telah dimiliki pemerintah.

Pendampingan tersebut diarahkan untuk memberikan perspektif hukum agar keputusan memiliki dasar yang jelas, risiko dapat dipetakan dan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui dua PKS tersebut, Kejagung dan Kemenkes menempatkan aspek hukum sebagai bagian dari proses perencanaan program. Pendekatan itu diarahkan untuk memperkuat mitigasi risiko sekaligus mendukung pelaksanaan program kesehatan secara akuntabel.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, memperkuat tata kelola serta mendukung pelaksanaan program prioritas Kementerian Kesehatan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.* (dh)

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi industri padat karya sekaligus memperoleh gambaran mengenai penerapan regulasi ketenagakerjaan di lingkungan kerja.

Baca Juga:

• Perjelas Peran Usut Pidana Buruh, Desk Ketenagakerjaan Polri Diusul Masuk RUU

"Kunjungan ini memberikan gambaran riil mengenai operasional industri padat karya. Kami ingin memastikan regulasi yang diterbitkan pemerintah betul-betul mendukung keberlangsungan usaha sekaligus memberikan pelindungan yang optimal bagi para pekerja," ujar Afriansyah.

Dia mengatakan pemerintah tengah mengkaji sejumlah penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan agar aturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diterapkan secara konsisten di tempat kerja.

Afriansyah juga menekankan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan tetap menjadi kewajiban perusahaan. Namun, penerapannya menurut dia perlu mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing industri.

"Kemnaker sangat berkepentingan terhadap penyempurnaan regulasi ini. Kepatuhan terhadap aturan harus dijaga, tetapi penerapannya di lapangan tidak boleh menghambat iklim industri," jelasnya.

Menurut Afriansyah, hal tersebut terutama penting bagi sektor padat karya yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain regulasi, pemerintah juga memberi perhatian pada aspek pengawasan. Afriansyah menekankan pengawasan ketenagakerjaan harus dilakukan secara ketat, konsisten dan transparan agar aturan dapat diterapkan secara adil.

Dia menyebut arahan Presiden Prabowo menjadi salah satu dasar pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan.

"Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pengawasan dilakukan secara sungguh-sungguh. Pengawasan yang konsisten menjadi kunci agar persaingan usaha tetap sehat dan hak-hak pekerja terlindungi," tegas Afriansyah.

Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah juga menyoroti peran PT Nikomas Gemilang sebagai salah satu industri padat karya di Kabupaten Serang. Perusahaan tersebut disebut mempekerjakan sekitar 53 ribu orang.

Jumlah tenaga kerja tersebut menunjukkan besarnya kontribusi industri manufaktur dalam penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan.

Karena itu, keberlangsungan perusahaan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

"Keberlangsungan industri perlu dijaga melalui kebijakan yang mampu mempertemukan kepentingan dunia usaha dengan pemenuhan hak dan pelindungan pekerja. Dengan demikian, industri dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," pungkasnya.

Kunjungan ke PT Nikomas Gemilang menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari keseimbangan antara kepastian regulasi, keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja.

Bagi industri padat karya, kepastian aturan dan stabilitas operasional dinilai penting untuk menjaga kegiatan produksi serta penyerapan tenaga kerja. Sementara bagi pekerja, penerapan regulasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan hak-hak ketenagakerjaan tetap terpenuhi.

Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan kajian dan penyempurnaan terhadap sejumlah regulasi agar dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut turut hadir Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Diana Ardhianty Utami.* (dh)

Pelantikan yang berlangsung di Jakarta tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat ex-officio KSSK. Penempatan tersebut ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Menteri Keuangan, termasuk KMK Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah KMK Nomor 271 Tahun 2026 serta KMK Nomor 218 Tahun 2026 dan Nomor 219 Tahun 2026.

Baca Juga:

• Purbaya Lengser, Kemenkeu Blak-blakan Jawab Teka-teki Nasib Utang Kereta Cepat

Pelantikan tersebut juga disebut menjadi bagian dari penyempurnaan organisasi setelah proses mutasi dan promosi sebelumnya.

Untuk jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Suahasil meminta penguatan sistem perpajakan yang mampu membaca perkembangan ekonomi sekaligus memahami perilaku wajib pajak.

"Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," ujar Suahasil.

Dia menekankan penerimaan negara harus berjalan seiring dengan pembangunan sistem perpajakan yang kredibel dan adil.

"Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan," katanya.

Sementara kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Suahasil meminta pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Pengawasan juga diminta lebih mampu membaca pola pelanggaran sehingga tidak hanya bergerak setelah terjadi pelanggaran.

Selain mengamankan penerimaan negara, Bea Cukai diminta menjalankan fungsi pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat, khususnya sektor yang berorientasi ekspor.

"Dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita nantinya mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu," ujarnya.

Suahasil menegaskan fungsi Bea Cukai tidak hanya berkaitan dengan pengawasan.

"Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor," katanya.

Untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Suahasil meminta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semata-mata dipandang sebagai urusan administratif.

Menurutnya, APBN juga menjadi salah satu instrumen yang menggerakkan kegiatan ekonomi. Karena itu, pengelolaan kas negara harus dilakukan secara semakin presisi agar realisasi belanja pemerintah berlangsung tepat waktu dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sementara itu, dua pejabat yang ditempatkan sebagai pejabat ex-officio dalam ekosistem KSSK diminta memperkuat koordinasi antarlembaga anggota KSSK. Sekretariat KSSK juga diharapkan mampu mendukung koordinasi serta pemantauan perkembangan sistem keuangan secara berkelanjutan.

Dalam perkembangan terbaru, Danantara disebut mulai dilibatkan dalam sejumlah rapat KSSK.

Sebanyak 14 pejabat yang dilantik Suahasil terdiri dari dua pejabat pada Sekretariat Jenderal/Pengadilan Pajak, empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak, empat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, satu pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, satu pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta dua pejabat ex-officio KSSK.

Berikut daftar 14 pejabat yang dilantik:

1. Teddy Suhartadi Permadi – Sekretaris Pengadilan Pajak
2. Bismar Fahlerie – Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
3. Agung Krisdiyanto – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
4. Sekti Widihartanto – Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Ihsan Priyawibawa – Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
6. Ani Natalia – Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
7. Agus Amiwijaya – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
8. Estty Purwadiani Hidayatie – Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
9. Adhang Noegroho Adhi – Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku
10. Galih Elham Setiawan – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
11. Evy Mulyani – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
12. Panca Putra Jaya – Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
13. Herman Saheruddin – Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan
14. Ayu Sukorini – Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya

Pelantikan tersebut menandai pengisian sejumlah posisi strategis di lingkungan Kemenkeu dan ekosistem KSSK. Para pejabat baru diharapkan segera menjalankan mandat masing-masing dengan fokus pada penerimaan negara, pengawasan, pengelolaan APBN serta koordinasi stabilitas sistem keuangan.* (dh)

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan penerimaan pasokan tersebut berjalan bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Baca Juga:

• Cuma 40 Menit Tim Macan Belawan Ringkus Begal Bersajam yang Rampok Opang di Martubung

"Kami sampaikan bahwa stok Bulog dalam kondisi aman. Kami punya tugas juga melaksanakan bantuan pangan jumlahnya 52.000 ton sampai dengan Desember nanti. SPHP juga targetnya kami naikkan dari 8.000 ton menjadi 10.000 ton. Intinya, kondisi pasokan beras di Sumut ini dalam kondisi aman dan sudah dipasok juga dari wilayah lain seperti dari DKI Jakarta dan Jawa Timur," ujar Budi.

Budi merinci stok beras di gudang Bulog Sumut tercatat 41.235 ton sebelum penyaluran bantuan pangan dilanjutkan.

Sementara penyaluran bantuan pangan untuk September diperkirakan menyerap sekitar 13.000 ton beras. Karena itu, Bulog menyiapkan skema penambahan pasokan untuk menjaga ketersediaan stok di wilayah Sumatera Utara.

Budi menegaskan pasokan dari luar Sumut didatangkan bukan karena terjadi kekurangan beras secara mendadak. Penambahan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya volume penyaluran bantuan pangan dan program stabilisasi harga.

"Sebetulnya tidak ada kendala, karena kita sendiri hari ini juga masih terus melakukan pengadaan. Ini artinya stok Bulog dalam kondisi banyak, dan karena ada peningkatan penyaluran, maka jumlahnya perlu ditambah di wilayah Sumatera Utara," jelas Budi.

Selain dari Jawa Timur, pasokan beras untuk Sumatera Utara juga didukung pengiriman dari DKI Jakarta. Suplai lintas daerah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan stok di tengah tingginya kebutuhan penyaluran.

Bulog Sumut menargetkan penyaluran bantuan pangan sebesar 52.000 ton dapat dilakukan hingga Desember 2026. Sementara target program SPHP juga dinaikkan dari sebelumnya 8.000 ton menjadi 10.000 ton.

Dengan tambahan pasokan tersebut, Bulog Sumut menyatakan akan terus menjaga ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas harga beras di tingkat lokal hingga akhir tahun.* (dh)

Tiga pelaku yang diamankan yakni JS alias Jojo (17), FS alias Locot (24), dan RT (19). Mereka diduga mencuri satu unit sepeda motor Honda Beat milik SU (22) yang terparkir di depan Toko Roti Aroma, Dusun II, Desa Bakaran Batu.

Baca Juga:

• Ribuan Orang Diduga Keracunan MBG Hanya dalam 3 Hari, Kasus Terbaru Muncul di Rembang hingga Tana Toraja

Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol M Isral mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan. Ketiga pelaku diamankan pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 02.10 WIB.

Ketiganya ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sinaman, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Tanah Karo.

"Dari hasil pemeriksaan awal, masing-masing memiliki peran dalam aksi pencurian tersebut, sementara satu orang lainnya berinisial BS masih dalam pengejaran," ujar Isral, dikutip Senin (21/9/2026).

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-silver tanpa pelat nomor yang diduga digunakan dalam melakukan aksi pencurian.

Polisi kemudian membawa ketiga pelaku beserta barang bukti ke Satreskrim Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Ketiga tersangka beserta barang bukti sudah kita bawa ke Satreskrim Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih ada seorang pelaku lagi yang berinisial BS yang masih kita buron," tambahnya.

Polresta Deli Serdang masih melakukan pengembangan untuk menangkap BS serta mendalami peran masing-masing pelaku dalam kasus pencurian sepeda motor tersebut.* (bs/dh)

J ditangkap pada Senin (21/9/2026) sekitar pukul 02.45 WIB di kawasan Blok B Canang Dalam, Pulau Sicanang. Polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor milik korban dan dua pucuk senjata tajam.

Baca Juga:

• Dari Medan hingga Batam dan Aceh, 16 Tim Lawyer Siap Bertanding di Medan Lawyer FC Cup III

Saat patroli, petugas melihat kerumunan masyarakat dan kemudian mendatangi lokasi untuk mengetahui situasi. Salah seorang warga kemudian melaporkan baru saja menjadi korban begal.

"Personel melihat adanya keramaian masyarakat dan kemudian menghampiri untuk mengetahui situasinya. Salah seorang warga kemudian menyampaikan bahwa dirinya baru saja menjadi korban begal di depan Sekolah Yapim, Kelurahan Bahari," ujar Agus.

Berdasarkan informasi korban, polisi langsung melakukan pengejaran ke arah Sicanang. Petugas kemudian menemukan pelaku di kawasan Blok B Canang Dalam.

"Berkat respons cepat personel, pelaku berhasil diamankan sekitar 40 menit setelah kejadian. Sepeda motor milik korban juga berhasil ditemukan dan diamankan bersama pelaku," jelas Agus.

Pelaku selanjutnya dibawa bersama korban dan sepeda motor tersebut ke Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain mengamankan sepeda motor korban, polisi juga menyita dua pucuk senjata tajam yang ditemukan dalam penindakan tersebut. Barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada piket Satreskrim.

Polres Pelabuhan Belawan menyatakan akan terus meningkatkan patroli dan respons cepat terhadap laporan masyarakat, terutama terkait tindak pidana jalanan seperti begal.

"Kami akan terus meningkatkan patroli dan respons cepat terhadap laporan masyarakat, khususnya tindak pidana jalanan seperti begal. Kami mengimbau masyarakat segera melapor apabila menjadi korban atau mengetahui adanya aksi kejahatan," tegas Agus.

J kini diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan aksi begal tersebut.* (an/dh)

MS ditangkap pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 15.45 WIB setelah sempat melarikan diri saat hendak diamankan polisi. Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga berhasil menangkap pria tersebut.

Baca Juga:

• Nyempil di Kebun Jagung dan Belum Beroperasi, Kades Sebut Tak Dilibatkan Bangun Kopdes Merah Putih

"Setelah menerima informasi masyarakat, personel melakukan penyelidikan. Saat hendak diamankan, tersangka sempat melarikan diri sehingga terjadi pengejaran. Personel akhirnya berhasil mengamankan tersangka dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti narkotika," ujar Riza, Senin (21/9/2026).

Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu, satu unit handphone Android merek Oppo warna hitam serta uang tunai Rp45 ribu.

Berdasarkan pemeriksaan awal, MS mengaku telah menjual sabu selama kurang lebih satu bulan. Dari setiap gram sabu yang berhasil dijual, dia mengaku mendapatkan keuntungan sekitar Rp100 ribu.

"Tersangka mengaku telah menjalankan aktivitas menjual narkotika jenis sabu selama kurang lebih satu bulan. Dari setiap gram sabu yang berhasil dijual, tersangka mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp100.000," jelas Riza.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui sumber sabu yang diperoleh MS serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

"Kami masih mengembangkan perkara ini untuk mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk pemasok narkotika kepada tersangka. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika," tegasnya.

MS bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (an/dh)

Rico mengatakan koordinasi antara Pemko Medan dan Pemprov Sumut akan terus dilakukan agar persoalan pembayaran DBH dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga:

• Anggaran Dinkes Medan Turun di P-APBD 2026, Rico Waas Buka Suara: Agar Realistis dan Tak Jadi SiLPA

Pernyataan Bobby mengenai Silpa tersebut sebelumnya disampaikan saat ditanya mengenai realisasi pembayaran DBH Pemprov Sumut kepada Pemko Medan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, pembayaran DBH baru terealisasi sekitar 30 persen per 10 September 2026.

Di tengah persoalan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen juga mendorong Pemprov Sumut segera membayarkan sisa DBH 2026 kepada Pemko Medan.

Rico membenarkan bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat kepada Pemko Medan telah terealisasi sekitar 70 persen per 10 September 2026. TKD tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Iya (TKD dari Pusat ke Pemko sudah 70 persen)," ujarnya.

Rico mengatakan Pemko Medan tetap menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia saat ini.

"Pokoknya apa yang kita miliki pada saat ini, kita buat yang terbaik untuk masyarakat Kota Medan. Dengan niat baik, tulus, ikhlas, pembangunan Kota Medan mudah-mudahan berjalan lancar," katanya.

Dia juga memastikan komunikasi antara Pemko Medan dan Pemprov Sumut mengenai DBH tetap berlangsung. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas pembayaran dana bagi hasil yang menjadi hak pemerintah kota.

"(Koordinasi soal DBH) jalan, bagus, kita kita komunikasi terus. Mudah-mudahan lah, doakan lah," tutup Rico.

Persoalan DBH dan Silpa menjadi bagian dari pembahasan hubungan keuangan antara Pemko Medan, Pemprov Sumut dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan anggaran 2026.* (sp/dh)

Kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Mobil bernomor polisi BK 1821 AGI itu melaju dari arah Tangkahan menuju Padangtualang.

Baca Juga:

• Hindari Tabrakan Saat Salip Kendaraan, Ambulans Pembawa Jenazah Terbalik di Langkat

Rudi meminta Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten Langkat berkoordinasi untuk memastikan adanya tanda peringatan yang jelas bagi pengguna jalan, terutama pada malam hari.

"Ya, kita meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk saling menguatkan, memasang rambu maupun penerangan di lokasi kejadian," kata Rudi, Senin (21/9/2026).

Menurut Rudi, rambu dan penerangan sementara dibutuhkan karena kondisi jalan yang terputus dinilai tidak mudah dikenali pengguna jalan ketika malam.

Apalagi, ruas tersebut merupakan salah satu akses menuju kawasan Ekowisata Tangkahan. Rudi meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan di jalur tersebut.

"Dengan kejadian tersebut, pemerintah provinsi itu seharusnya malu, karena akses ini merupakan jalur wisata menuju Ekowisata Tangkahan. Seharusnya, akses tempat pariwisata itu bagus, bukan seperti ini," tegasnya.

Rudi juga menyebut kejadian kendaraan terjun ke sungai di kawasan tersebut bukan pertama kali terjadi. Dia meminta pemerintah kabupaten setempat ikut memasang rambu dan penerangan sementara sembari menunggu penanganan permanen.

"Pemerintah kabupaten juga harus tanggap dan peduli terhadap jalan yang putus itu. Sebagai yang punya wilayah, hadirkan dulu rambu dan penerangan sementara atau kolaborasi dengan pemerintah provinsi," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Langkat Arie Ramadhany menyatakan pihaknya telah memasang rambu dan penerangan di lokasi kecelakaan.

"Sudah kami pasang rambu dan penerangan," kata Arie.

"Itu jalan provinsi," tukasnya.Berdasarkan informasi terkait kecelakaan, mobil Toyota All New Avanza tersebut membawa tujuh orang warga Kota Medan. Kendaraan diduga melaju di ruas jalan yang badan jalannya telah terputus akibat terkikis aliran Sungai Batangserangan.

Kondisi lokasi yang gelap dan hujan yang mengguyur kawasan tersebut disebut membuat jalan yang terputus semakin sulit dikenali.

Baca Juga:

• Jalan Pemprov Sumut Menuju Tangkahan Telan Korban, Dinas SDA Buka Suara

Mobil kemudian terjun bebas ke aliran sungai. Tiga penumpang meninggal dunia, sedangkan empat orang lainnya mengalami luka dengan tingkat berbeda.

Tiga korban meninggal dunia masing-masing Adit (20), Egi (18), dan Hasbi (25).

Sementara Ismail Sani (40), M Iqbal Al-Fahri (26), dan Johan Tantawi (32) mengalami luka ringan. Sedangkan Nadin (18) mengalami luka berat dan mendapat penanganan medis.

Seluruh korban diketahui merupakan warga Kota Medan.Kecelakaan tersebut kembali menyoroti aspek keselamatan di ruas jalan yang terputus akibat abrasi. Jalur tersebut juga merupakan akses menuju kawasan wisata Tangkahan, sehingga kondisi rambu, penerangan dan pengamanan lokasi menjadi perhatian setelah kecelakaan terjadi.* (sp/dh)

Ketiga terdakwa dalam perkara ini yakni mantan Kepala Disdik Langkat Saiful Abdi, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Disdik Langkat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa selaku penyedia barang, Budi Pranoto Seputra.

Baca Juga:

• Usut Dugaan Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai Rp 1,1 Triliun, Kejati Sumut Garap 30 Saksi

"Tunda ke Kamis ini, tanggal 24 September 2026, karena belum siap putusannya," kata seorang pengawal tahanan, L. Sitohang, saat ditemui di PN Medan.

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat menuntut Saiful Abdi dan Supriadi masing-masing dengan pidana penjara selama 11 tahun serta denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Selain hukuman penjara dan denda, Saiful dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar subsider tujuh tahun penjara. Sementara Supriadi dituntut membayar uang pengganti Rp500 juta dengan subsider tujuh tahun penjara.

Adapun Budi Pranoto Seputra dituntut 13 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp26,5 miliar subsider tujuh tahun penjara.

Jaksa menyatakan perbuatan ketiga terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan para terdakwa. Di antaranya, perbuatan mereka dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menimbulkan kerugian keuangan negara Rp29,5 miliar serta meresahkan dan merugikan masyarakat.

Jaksa juga menyebut para terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Khusus Saiful Abdi, jaksa menyatakan yang bersangkutan pernah dihukum.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah ketiga terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Dengan ditundanya sidang, putusan terhadap Saiful Abdi, Supriadi dan Budi Pranoto Seputra baru akan dibacakan pada Kamis (24/9/2026).

Perkara tersebut masih berproses di Pengadilan Tipikor pada PN Medan dan para terdakwa tetap berstatus terdakwa sampai adanya putusan pengadilan.* (mi/dh)

Di kawasan Jalan Asam Kumbang, harga masker yang sebelumnya sekitar Rp20 ribu per kotak kini dijual Rp28 ribu per kotak.

Baca Juga:

• Tembus 71 Persen, Bulog Kebut Penyaluran Beras Gratis 30 Kg di Medan Selesai Akhir September

"Harganya naik karena banyak permintaan. Karena erupsi kemarin itu, asapnya kan sudah sampai ke Medan, makanya banyak yang cari," kata Ina, Senin (21/9/2026).

Selain harga yang naik, stok masker di pasaran juga mulai berkurang. Tingginya permintaan membuat persediaan yang biasanya mencapai ratusan kotak kini tersisa lebih sedikit.

"Biasanya masih ada sekitar ratusan kotak sebagai stok, tapi karena masyarakat banyak yang cari, jadi sisa 100 hingga 200 kotak. Untuk harga masker anak-anak juga sama," ucapnya.

Menurut informasi yang dihimpun, masyarakat membeli masker dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Pembelian tidak hanya satu atau dua kotak, tetapi beberapa kotak sekaligus.

Kondisi tersebut membuat sejumlah pedagang harus menyesuaikan stok dengan meningkatnya permintaan konsumen.

Kenaikan harga dan berkurangnya stok masker ini terjadi di tengah perhatian masyarakat terhadap kondisi udara setelah erupsi. Masker pelindung pernapasan menjadi salah satu barang yang banyak dicari warga.* (mi/dh)

Winda Lorenza Gowasa (30) sebelumnya ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya di Kompleks Bumi Asri, Blok G230, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada Minggu (2/8/2026).

Baca Juga:

• Diduga Polisi Gadungan, Pria di TikTok Perdaya Puluhan Wanita Lewat Video Call Hingga Rugi Ratusan Juta

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan saat kejadian terdapat enam orang di dalam rumah, yakni Winda, mantan suaminya Imansyah Harefa, dua anak mereka, seorang pengasuh serta nenek korban.

Polisi menyebut Winda dan Imansyah berada di kamar lantai dua bersama anak pertama mereka. Setelah Imansyah meninggalkan kamar, Winda disebut mengambil revolver dari tas mantan suaminya dan masuk ke kamar mandi.

"Motif bunuh diri ini pada saat ditinggalkan di kamar tersebut, faktanya bahwa korban berada di dalam kamar mandi dengan mengambil senjata api jenis revolver milik Bripka IH," kata Calvijn.

Menurut polisi, Winda dan Imansyah telah resmi bercerai sejak 2021. Setelah perceraian tersebut, Winda bersama kedua anaknya sempat tinggal di Jakarta, sementara Imansyah tetap berada di Medan karena bertugas di Polsek Medan Sunggal.

Sekitar dua bulan sebelum kejadian, Winda bersama kedua anaknya kembali ke Medan dan tinggal di rumah di Kompleks Bumi Asri.

Setelah kejadian, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah Winda ke RS Bhayangkara TK II Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dokter Forensik RS Bhayangkara TK II Medan dr Mistar Ritonga kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan luka pada tubuh korban. Ia menyebut luka tembak yang ditemukan memiliki ciri luka tembak tempel, atau posisi senjata berada menempel dengan kulit ketika ditembakkan.

Dokter forensik juga mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh Winda. Memar pada leher disebut merupakan lebam mayat, sementara perubahan pada kelopak mata dikaitkan dengan perdarahan akibat lintasan proyektil di dalam kepala.

"Saya tidak ada melihat, menjumpai tanda-tanda kekerasan pada waktu itu. Hanya yang saya jumpai di situ tuh bekas sayatan ya, di tangan. Bekas luka yang lama," ujar dr Mistar.

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut juga melakukan pemeriksaan terhadap korban, mantan suami korban, pakaian serta senjata api yang digunakan dalam kejadian tersebut.

Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Rio Nababan mengatakan tidak ditemukan residu tembakan pada tubuh maupun pakaian Imansyah Harefa. Sementara pada tubuh Winda ditemukan jejak residu di tangan kanan dan sekitar leher.

"Yang kedua, untuk yang di korban, itu ada jejak yang berada di tangan sebelah kanan dan juga di sekitar leher," kata Rio.

Pemeriksaan terhadap pakaian Winda juga menunjukkan adanya residu tembakan, dengan temuan paling banyak berada di bagian pundak kanan.

Labfor kemudian memeriksa senjata api yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Senjata itu disebut merupakan revolver kaliber .38.

Dari pemeriksaan proyektil, Labfor menyatakan peluru yang ditemukan di dalam tubuh Winda identik dengan peluru dari senjata yang diperiksa penyidik.

"Kami periksakan, kami bandingkan dengan yang sudah dilakukan pengambilan proyektil yang ada di tubuh korban. Hasilnya identik bahwa proyektil yang ada di dalam tubuh korban tersebut berasal dari senjata yang diperiksakan oleh penyidik kepada kami," ujar Rio.

Di sisi lain, tuduhan mengenai dugaan Winda pernah dijual kepada seorang mantan pejabat kepolisian beredar melalui unggahan sejumlah akun media sosial. Dalam bahan pemberitaan tersebut, tuduhan itu disebut berasal dari pihak keluarga atau kerabat korban.

Namun, tuduhan tersebut belum disertai keterangan resmi yang membuktikan klaim tersebut. Bahan yang tersedia juga tidak menjelaskan secara spesifik alasan keluarga Winda belum bersedia menjalani pemeriksaan terkait tuduhan itu.

Sementara itu, hasil penanganan kepolisian, pemeriksaan forensik dan pemeriksaan Labfor yang telah disampaikan dalam perkara kematian Winda menjadi bagian dari penyelidikan mengenai kejadian tersebut.* (tm/dh)

Area di sisi kiri, kanan hingga belakang bangunan masih berupa lahan pertanian dengan tanaman jagung.

Baca Juga:

• Mahasiswa Unimed Jadi Korban Penikaman, Pelaku Dibekuk di Tanah Garapan Laut Dendang

Akses menuju bangunan Kopdes hingga kini belum diaspal. Jalan yang dilalui kendaraan masih berupa tanah merah berbatu dan bergelombang. Kondisi jalan juga terlihat berdebu dan kendaraan yang melintas terbilang jarang.

Warga sekaligus sekuriti perumahan di sekitar lokasi, Nur, mengatakan Kopdes tersebut belum beroperasi meski dari luar bangunan terlihat telah berdiri.

"Belum beroperasi. Saya tidak ingat kapan dibangunnya karena bukan wilayah saya juga di sana," kata Nur saat ditemui di lokasi, Senin (21/9/2026).

Menurut Nur, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi umumnya bekerja sebagai pegawai swasta maupun aparatur sipil negara. Sementara sebagian petani yang memiliki lahan di kawasan tersebut disebut berasal dari daerah lain.

Nur menilai keberadaan koperasi nantinya berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat dan petani apabila sudah beroperasi.

"Kalau sudah berjalan, mungkinlah bakal berguna, karena sudah banyak yang tahu. Di sini rata-rata punya pekerjaan, banyak pegawai negeri, atau ada juga yang buka usaha bisnis kecil-kecilan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Marindal II Jupri Antono mengatakan Kopdes Merah Putih di wilayahnya memang belum beroperasi. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan bangunan tersebut mulai dibangun maupun kapan selesai karena pemerintah desa tidak dilibatkan dalam proses pembangunannya.

Jupri juga belum mengetahui kapan bangunan tersebut akan diserahterimakan kepada pemerintah desa maupun pengurus koperasi.

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Babinsa TNI Angkatan Darat, pihak PT Agrinas Palma Nusantara telah melakukan verifikasi terhadap bangunan tersebut sekitar tiga minggu sebelumnya.

Hasil verifikasi tersebut menyatakan bangunan Kopdes belum selesai sepenuhnya.

"Informasi dari Babinsa bahwa sesuai verifikasi dari pihak Agrinas sekitar 3 minggu yang lalu menyatakan bangunan belum selesai 100 persen," kata Jupri.

"Selebihnya saya nggak tahu karena Kepala Desa tak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan," sambungnya.

Jupri menambahkan, saat ini pemerintah desa sedang mempersiapkan pembentukan kepengurusan baru untuk Koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan pengurus tersebut direncanakan berlangsung pada 28 September 2026.

"Soal KDMP sekarang sedang persiapan pembentukan pengurus baru. Rencananya tanggal 28 September ini dilaksanakan," ujarnya.

Hingga saat ini, bangunan Kopdes Merah Putih di Desa Marindal II belum beroperasi. Pemerintah desa masih menunggu proses penyelesaian pembangunan serta pembentukan kepengurusan koperasi.* (tm/dh)

Dudung menyampaikan hal itu saat meninjau operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sergai, Senin (21/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah tersebut.

Baca Juga:

• Tekan Kecelakaan Kereta, KAI Sumut Bangun 12 Pos Jaga Rawan dan Siagakan Petugas 24 Jam

"Sesuai laporan dari kepala sekolah dan Bapak Bupati, dari 300 (siswa) rupanya ada sekitar 30-an yang kembali ke orangtuanya. Mungkin (penyebabnya) karena baru atau mungkin karena situasinya yang berbeda. Tetapi ini sudah ada langkah-langkah untuk dihadirkan kembali. Nanti akan kita bujuk kembali," kata Dudung.

Menurut Dudung, para siswa tersebut masih berada di rumah orang tua masing-masing. Dia menyebut langkah untuk mengajak mereka kembali ke asrama sedang dilakukan.

Dalam kunjungannya, Dudung juga berkeliling melihat fasilitas sekolah dan berdialog dengan sejumlah siswa. Dia meminta fasilitas yang telah tersedia dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung proses pendidikan.

Dudung berharap para siswa Sekolah Rakyat dapat berkembang dan meraih cita-cita melalui fasilitas serta tenaga pendidik yang telah disiapkan pemerintah.

"Yang Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Serdang Bedagai, siapa tahu ada yang jadi Kepala Staf Angkatan Darat, ada yang jadi Kapolri, ada yang jadi Presiden. Yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin," ujarnya.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sergai Edi Salamat Ritonga mengatakan sekolah tersebut saat ini memiliki 300 peserta didik. Rinciannya terdiri atas 25 siswa SD, 106 siswa SMP, dan 169 siswa SMA.

"Jumlah peserta didik pada saat ini adalah 135 siswa laki-laki dan 165 siswa perempuan. Jadi, total keseluruhan peserta didik di SRT 1 Serdang Bedagai berjumlah 300 siswa," jelas Edi.

Edi mengatakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk tahun ajaran 2026/2027 telah dilaksanakan pada 31 Juli 2026.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sergai merupakan salah satu program yang ditinjau KSP Dudung untuk memastikan pelaksanaan operasional dan kegiatan pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang juga mencatat adanya siswa Sekolah Rakyat yang memilih keluar setelah menjalani pendidikan. Salah satu alasan yang disampaikan adalah siswa maupun orang tua belum terbiasa dengan pola pendidikan berasrama dan sulit berjauhan.

Untuk mengisi kembali kursi siswa yang kosong, pemerintah daerah menyiapkan mekanisme penggantian peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.8 (tm/dh)

Pelaku yang diamankan yakni Ahmad Dedi alias Dedi Grandong, warga Jalan Pengabdian, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan. Dia ditangkap personel Polsek Medan Tembung pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Baca Juga:

• Disembunyikan di Tempat Jas Hujan Tas, Polrestabes Medan Ringkus Kurir Pembawa 480 Gram Sabu

Perampokan terjadi pada Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Saat itu, korban hendak menuju rumah pamannya melalui Jalan PWI di kawasan tanah garapan Desa Sampali.

"Dari keterangan korban, dirinya awalnya hendak menuju ke rumah pamannya. Setibanya di TKP, korban mengalami perampokan hingga sepeda motornya dibawa kabur," ujar Ras Maju, Senin (21/9/2026).

Di lokasi kejadian, korban disebut dihentikan oleh sekitar enam orang. Para pelaku diduga membawa senjata tajam jenis celurit untuk mengancam korban.Setelah korban dihentikan, para pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor dan ponsel miliknya. Setelah menguasai barang korban, mereka kemudian menyuruh korban pergi.

Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat BK 5060 AKW dan sebuah ponsel. Korban selanjutnya melaporkan peristiwa itu ke Polsek Medan Tembung.

"Dari laporan korban, selanjutnya tim Polsek Medan Tembung melakukan pengembangan hingga berhasil mendeteksi pelaku," kata Ras Maju.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada Ahmad Dedi. Petugas mendatangi rumah pelaku di Jalan Pengabdian, Desa Sampali, pada Jumat malam.Saat petugas tiba, Ahmad Dedi disebut sedang bersembunyi di dalam sumur.

"Pelaku kita amankan di rumahnya. Saat petugas datang, pelaku kedapatan sedang bersembunyi di dalam sumur," ujarnya.

Polisi juga menyebut Ahmad Dedi merupakan residivis. Dia tercatat telah melakukan kejahatan sebanyak tiga kali di wilayah hukum Polsek Medan Tembung.

Saat ini, Ahmad Dedi telah diamankan di Polsek Medan Tembung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu dan mengungkap keberadaan lima pelaku lainnya.* (tm/dh)

Baca Juga:

• Diduga Polisi Gadungan, Pria di TikTok Perdaya Puluhan Wanita Lewat Video Call Hingga Rugi Ratusan Juta

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan jalan tol tersebut.

Baca Juga:

• Banding Jaksa Kandas, Eks Kepala PPI Ujung Serangga Abdya Tetap Dihukum 2,5 Tahun dan Bayar Rp258,9 Juta

Meski telah memeriksa puluhan saksi, Kejati Sumut belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

"Belum ada tersangkanya," tambah Rizaldi.

Dugaan korupsi yang disidik Kejati Sumut berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, khususnya seksi I, II dan III. Ruas tol tersebut memiliki panjang sekitar 25,441 kilometer.

Penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pertanahan Wilayah Sumatera Utara dan BPN Kota Medan pada Kamis (9/4/2026).

Ketua tim penyidik Kejati Sumut Victor Sitorus mengatakan pengadaan tanah untuk pembangunan tol tersebut menggunakan pagu anggaran sekitar Rp1,1 triliun.

Adapun pembangunan ruas Tol Medan-Binjai itu dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggaran sebesar Rp1.170.440.000.000.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan di Kantor BPN Sumut dan Kantor Pertanahan Kota Medan. Sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan turut diamankan untuk kemudian dianalisis.

Penyidik Kejati Sumut menyatakan dokumen-dokumen tersebut akan ditindaklanjuti apabila ditemukan keterkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Hingga kini, penyidikan masih berjalan. Kejati Sumut masih meminta keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses pengadaan lahan pembangunan Tol Medan-Binjai sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.* (tm/dh)