Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Budiman Simanjuntak mengatakan tiga orang lainnya hanya diperiksa sebagai saksi karena tidak ditemukan unsur tindak pidana. Mereka kemudian dipulangkan.

Baca Juga:

• Sambut Pesparani Katolik 2026, Bupati Asahan Garansi Dukungan Penuh Pemkab: Siap Digelar 3 Oktober

Penggerebekan tersebut dilakukan pada 18 Juli 2026 sekitar pukul 16.00 WIB. Polisi sebelumnya menerima informasi mengenai dugaan praktik prostitusi yang berkedok spa.

Saat penggerebekan, petugas menemukan seorang pelanggan laki-laki bersama seorang terapis perempuan yang diduga hendak melakukan perbuatan asusila.

Polisi kemudian memeriksa empat orang yang berada di lokasi. Mereka terdiri atas dua pekerja kebersihan, seorang terapis dan seorang kasir.

Budiman menjelaskan tersangka berinisial C berperan sebagai kasir Gardenia Spa. Selain melayani transaksi, C disebut menjadi perantara antara pelanggan dan terapis dalam menentukan layanan yang diberikan.

"Kasir perannya dia yang melakukan nego kepada pengunjung untuk memilih pelayanan yang akan dilakukan di spa tersebut. Untuk pelaku inisial C sudah kita limpahkan ke JPU," ujarnya.

C juga diduga memperoleh keuntungan pribadi dari aktivitas tersebut.

Budiman mengatakan berkas perkara C telah dinyatakan lengkap. Tersangka kemudian dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Sementara itu, polisi membantah kabar bahwa tiga orang yang dipulangkan setelah penggerebekan dimintai uang Rp30 juta.

Budiman menegaskan ketiga orang tersebut dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ada pungutan saat proses pemulangan.

"Tidak benar. Karena saat kita pulangkan, kita tanpa ada memungut biaya apa pun," tegasnya.

Salah satu pekerja kebersihan yang sempat diamankan, Ian, juga membantah adanya pembayaran Rp30 juta kepada polisi. Dia mengatakan dirinya bersama dua rekannya dipulangkan setelah diperiksa.

"Bahwasanya kami tidak ada mengasih dari ke pihak kepolisian Rp30 juta, itu salah, tidak benar," kata Ian.

Kasus tersebut kini berlanjut pada proses hukum terhadap tersangka C. Sementara tiga orang lainnya telah dipulangkan setelah pemeriksaan oleh penyidik.* (tm/dh)

Beragam fitur tersebut diumumkan YouTube dalam acara tahunan Made on YouTube 2026. Salah satu pembaruan utama hadir di YouTube Studio yang menjadi platform kreator untuk mengelola kanal sekaligus memantau performa konten.

Baca Juga:

• Gemini Makin Canggih! Kini Bisa Menelepon Bisnis untuk Cek Barang hingga Reservasi

Dengan demikian, kreator dapat memperoleh masukan sebelum video benar-benar ditayangkan kepada penonton.

YouTube juga menambahkan bagian Insights dan Research. Fitur tersebut membantu kreator melihat performa video sebelumnya sekaligus menemukan jenis konten yang sedang berjalan baik di platform untuk dijadikan referensi membuat konten berikutnya.

Selain itu, YouTube membawa AI lebih jauh ke proses editing melalui fitur Conversational Editing. Fitur tersebut mengintegrasikan Gemini ke YouTube Shorts dan aplikasi YouTube Create.

Kreator nantinya dapat memberikan perintah menggunakan bahasa sehari-hari untuk mengedit video. AI dapat diminta membuat draft awal, mengubah urutan klip, memotong bagian tertentu hingga menyesuaikan musik dengan ketukan video.

Apabila hasilnya belum sesuai, pengguna tetap dapat berpindah ke timeline untuk melakukan penyuntingan secara manual.

Dengan sistem tersebut, proses editing tidak sepenuhnya dilakukan AI. Kreator masih dapat mengombinasikan perintah berbasis percakapan dengan penyuntingan manual.

YouTube menyebut ratusan ribu kanal per hari telah menggunakan Gemini Omni pada Shorts dan YouTube Create sepanjang Agustus 2026.

AI juga akan membantu kreator menentukan judul dan thumbnail. YouTube Studio nantinya dapat memberikan rekomendasi judul serta thumbnail berdasarkan isi video dan menyesuaikannya dengan gaya masing-masing kanal.

YouTube juga memperkenalkan Dynamic Thumbnails. Melalui fitur tersebut, kreator dapat menyiapkan tiga pilihan thumbnail untuk kemudian ditampilkan kepada kelompok penonton yang berbeda.

Pengujian itu bertujuan melihat thumbnail mana yang memberikan performa lebih baik. YouTube menyebut kreator telah melakukan lebih dari 40 juta eksperimen A/B untuk judul dan thumbnail sejak fitur tersebut diluncurkan pada 2024.

Kini, konsep pengujian tersebut diperluas ke isi video.

YouTube akan menghadirkan fitur video A/B testing yang memungkinkan kreator menguji hingga tiga versi potongan video. Salah satu penggunaannya adalah menguji bagian pembuka atau hook.

Kreator yang memiliki tiga konsep pembukaan berbeda dapat menguji seluruh versi tersebut untuk melihat bagian mana yang memberikan performa lebih baik.

Fitur tersebut diharapkan membantu kreator mengetahui pembukaan yang paling efektif dalam mempertahankan perhatian penonton.

Selain fitur editing dan pengujian video, YouTube juga memperluas Ask Studio, yakni asisten AI yang dapat digunakan untuk menanyakan performa kanal dan konten.

Ask Studio kini diperluas ke aplikasi YouTube Studio untuk perangkat Android dan iOS. Sebelumnya, pengalaman tersebut lebih terbatas pada desktop.

Ask Studio juga semakin proaktif karena AI dapat meninjau video lama dan memberikan saran thumbnail baru yang dinilai berpotensi meningkatkan performa.

Dengan rangkaian fitur tersebut, YouTube memperluas pemanfaatan AI dalam ekosistem kreator, mulai dari mencari ide konten, mengedit video, meminta evaluasi sebelum publikasi, membuat judul dan thumbnail hingga menguji beberapa versi video.* (k/dh)

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Donal Simanjuntak mengatakan proses administrasi pencopotan Iqbal dari jabatan Kepala SPPG sedang dilakukan.

Baca Juga:

• Bisa Kasih Bintang 1-5! BGN Siapkan Aplikasi Rating Kinerja Dapur MBG Buat Sekolah: Biar Transparan

Donal menegaskan pencopotan yang dilakukan saat ini baru dari jabatan Kepala SPPG, bukan pemberhentian sebagai pegawai.

"Tahap awal dari jabatannya dulu," katanya.

KPPG Medan juga telah menyiapkan pengganti sementara agar posisi Kepala SPPG tidak kosong. Administrasi untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SPPG tersebut disebut sudah diproses.

"Kita juga sudah proses administrasi sebagai Pelaksana Tugas SPPG tersebut," ungkap Donal.

Selain memproses pencopotan, KPPG Sumut telah melakukan pertemuan dengan Iqbal untuk membahas persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.

"Kita sudah melaksanakan pertemuan dengan Kepala SPPG tersebut," tegas Donal.

Nama Iqbal sebelumnya menjadi sorotan setelah istrinya, Resty Ardila Yuningsih Nainggolan, mengaku memergoki suaminya keluar dari sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Medan, pada 12 September 2026 sekitar pukul 04.43 WIB.

Resty kemudian melaporkan Iqbal ke SPKT Polda Sumut pada 24 September 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perselingkuhan dan perbuatan tidak menyenangkan.

Polemik tersebut kemudian turut berdampak pada posisi Iqbal sebagai Kepala SPPG di Kota Tebing Tinggi. KPPG Sumut menyatakan proses pencopotan dari jabatan dan penunjukan Plt saat ini sedang berjalan.

Sementara itu, laporan yang dibuat Resty juga masih menjadi bagian dari proses hukum yang ditangani kepolisian.

KPPG Sumut belum menyampaikan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan internal maupun keputusan terkait status Iqbal sebagai pegawai setelah proses pencopotan dari jabatan Kepala SPPG tersebut selesai.* (sp/dh)

Mahfud mengatakan secara konstitusional, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah terpilih melalui proses pemilu dan putusan pengadilan. Namun, dia menilai terdapat persoalan moral konstitusional dalam proses yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

Baca Juga:

• Pasang Badan Buat Gibran, Relawan GI-JOE Serbu MK: Gugatan Denny Indrayana Mengarah Makar Politik

Mahfud kemudian menyinggung putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai pelanggaran etik berat yang dilakukan hakim konstitusi dalam perkara Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Mahfud, putusan MKMK tersebut menjadi bagian dari persoalan moral yang menurutnya berkaitan dengan proses pencalonan Gibran.

"Pengadilannya curang sehingga pengesahannya juga cacat moral secara konstitusi, itu iya," katanya.

Mahfud juga membedakan antara persoalan etik dan kekuatan hukum suatu putusan MK. Menurutnya, meskipun seorang hakim terbukti melakukan pelanggaran, putusan MK yang telah dijatuhkan tetap bersifat final dan tidak dapat dibatalkan hanya karena kesalahan hakim.

"Lah kenapa kalau hakimnya sudah bersalah kok keputusannya masih dibenarkan. Begitulah bunyi konstitusi bahwa putusan MK itu bersifat final meskipun hakimnya salah, nggak bisa dibatalkan lagi," ujar Mahfud.

Sementara itu, Denny Indrayana sebelumnya mengajukan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bersama sejumlah pemohon lainnya. Perkara tersebut telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Mereka meminta MK menilai syarat pendidikan tersebut sekaligus mengajukan sejumlah konsekuensi hukum, termasuk diskualifikasi Gibran.

Permohonan itu telah menjalani pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026. Selanjutnya, MK menggelar pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026 dengan agenda mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan Bawaslu dan pihak terkait.

Denny mengatakan dirinya sempat berkomunikasi dengan Mahfud mengenai kemungkinan mantan Ketua MK tersebut ikut menjadi pemohon dalam perkara tersebut. Namun, menurut Denny, Mahfud memilih tidak bergabung karena pertimbangan etika.

"Saya komunikasi dengan Prof. Mahfud soal kemungkinan beliau maju sebagai pemohon sengketa pilpres di MK. Beliau merasa tidak pas secara etika. Saya paham dan hormati," ujar Denny.

Menurut Denny, dirinya dan Mahfud kemudian berdiskusi mengenai substansi permohonan. Dari diskusi tersebut, Denny mengatakan Mahfud menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan melakukan terobosan hukum apabila berada dalam posisi sebagai hakim.

"Kami juga berdiskusi soal substansi permohonan. Karena sudah lebih paham permohonan dan ikhtiar kami itulah, beliau berkomentar, seandainya beliau hakimnya, akan melakukan terobosan hukum demi menegakkan keadilan," kata Denny.

Hingga 26 September 2026, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 masih dalam proses pemeriksaan di MK dan belum terdapat putusan akhir mengenai pokok permohonan.* (fj/dh)

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum GI-JOE Benny Parapat di depan Gedung MK, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Baca Juga:

• Gugatan Ijazah Gibran Bergulir di MK, Refly Harun Pastikan Kedudukan Prabowo Tetap Aman

Benny menilai gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan mempersoalkan kedudukan hukum para pemohon. Penilaian itu merupakan sikap GI-JOE terhadap perkara yang saat ini sedang diperiksa MK.

GI-JOE juga menilai langkah para pemohon sebagai manuver politik. Benny bahkan menyebut pergerakan kelompok tersebut telah "mengarah pada makar politik".

"Pergerakan mereka sudah mengarah pada makar politik, memecah belah rakyat, dan sengaja merusak jalannya program pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.

GI-JOE kemudian menyerukan masyarakat melakukan perlawanan politik terhadap pihak yang menurut mereka berupaya memakzulkan Gibran. Benny menyatakan kelompoknya siap memberikan dukungan kepada Gibran.

"Bersiaplah melakukan perlawanan politik terhadap kelompok manapun yang mencoba memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dengan topeng hukum yang penuh kebencian. Gibran sah pilihan rakyat, sekali diganggu, kami siap pasang badan," ujarnya.

Gugatan yang menjadi sorotan tersebut telah diregistrasi MK dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohonnya antara lain Denny Indrayana, KIPP, Partai Ummat, sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta beberapa warga lainnya.

Dalam permohonan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Para pemohon juga meminta sejumlah konsekuensi hukum, termasuk diskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden, pembatalan keputusan KPU terkait pencalonannya serta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Mereka turut meminta MPR memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari setelah putusan dibacakan.

Perkara tersebut telah menjalani pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026. Selanjutnya, pada 23 September 2026 MK menggelar pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban KPU, keterangan Bawaslu dan pihak terkait.

Dalam persidangan 23 September, KPU mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa permohonan tersebut. Menurut KPU, persoalan yang diajukan para pemohon lebih berkaitan dengan sengketa proses pemilu, sedangkan kewenangan MK dalam PHPU berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu.

Dengan demikian, hingga 26 September 2026, perkara tersebut masih berada dalam proses pemeriksaan MK. Tuduhan GI-JOE bahwa gugatan tersebut mengarah pada "makar politik" merupakan pernyataan dari kelompok relawan dan belum menjadi kesimpulan hukum dalam perkara tersebut.* (in/dh)

Kasat Reskrim Polres Batubara AKP Binrod Situngkir mengatakan kasus tersebut terungkap setelah polisi menemukan unggahan di Facebook yang menawarkan jasa pembuatan STNK.

Baca Juga:

• Pojok Baca Digital Rp 2,1 M di Batubara Disorot, Audit Temukan Kelebihan Bayar hingga Ratusan Juta

Petugas kemudian melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Polisi yang mendatangi lokasi jasa pengiriman menemukan tiga lembar STNK palsu yang akan dikirim ke Kota Manado, Sulawesi Utara.

"Setelah berkonsultasi dengan petugas admin pengiriman jasa, kami lakukan pengejaran terhadap tersangka dan mengamankannya di sekitar tempat jasa pengiriman tersebut," ujarnya.

Setelah IR ditangkap, polisi mengembangkan penyelidikan ke rumahnya. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk membuat STNK palsu.

Barang bukti yang diamankan antara lain komputer, alat cetak, kertas yang digunakan untuk pembuatan STNK palsu serta uang tunai yang diduga berasal dari hasil penjualan.

Polisi juga mengungkap IR mengaku telah menjalankan praktik pembuatan STNK palsu tersebut selama sekitar satu tahun. Untuk setiap lembar STNK, IR disebut mematok harga Rp800 ribu.

Atas perbuatannya, IR dijerat Pasal 391 KUHP tentang pemalsuan surat. Polisi menyebut pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.

Hingga kini, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui apakah IR menjalankan pembuatan STNK palsu seorang diri atau melibatkan pihak lain.

Polisi juga masih menelusuri jaringan pemesan dan distribusi STNK palsu yang diduga dibuat oleh tersangka.* (tm/dh)

Mu'ti menyampaikan hal itu seusai menghadiri Wardah Inspiring Educators 2026 di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026).

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dikebut, Pengamat: Kualitas UU Tak Hanya Diukur dari Kecepatan Pengesahan

Meski belum menetapkan nominal anggaran, Mu'ti memastikan akan ada tambahan anggaran untuk mendukung kebijakan pendidikan gratis. Usulan tersebut nantinya akan dibahas bersama DPR.

"Yang jelas akan ada penambahan. Untuk Dikti kan ada penambahan, Pak Menteri (Brian Yuliarto) sudah menyampaikan kan, kemudian mungkin dari kami juga ada usulan penambahan anggaran. Sehingga, finalnya nanti akan dibicarakan dengan DPR," katanya.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat layanan pendidikan gratis. Kemendikdasmen saat ini menyiapkan skema pendidikan gratis yang mencakup pendidikan dasar dan menengah, termasuk mulai jenjang taman kanak-kanak.

Mu'ti juga mengatakan tambahan anggaran untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis SD-SMP turut masuk dalam usulan kementeriannya.

"Itu termasuk yang kita usulkan," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah angka kebutuhan anggaran pendidikan gratis telah muncul dari pemerintah maupun DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memperkirakan kebutuhan untuk menggratiskan pendidikan SD dan SMP mencapai lebih dari Rp300 triliun.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menghitung kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh perguruan tinggi negeri mencapai sekitar Rp93,7 triliun. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal untuk 2.833.169 mahasiswa D3, D4 dan S1.

Dalam pembahasan lain, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut kebutuhan sementara untuk pendidikan gratis SD, SMP dan SMA mencapai sekitar Rp210 triliun, sedangkan kebutuhan pendidikan tinggi sekitar Rp92 triliun. Menurut Said, implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

Kemendikdasmen juga sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp306,51 triliun untuk mendukung pelaksanaan putusan MK terkait pendidikan gratis SD dan SMP negeri maupun swasta.

Dengan munculnya berbagai angka tersebut, kebutuhan anggaran pendidikan gratis masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi satu angka resmi yang ditetapkan pemerintah.

Mu'ti mengatakan pemerintah masih akan menyesuaikan kebutuhan anggaran sebelum pembahasan final dilakukan bersama DPR.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah bahkan mulai memperluas dukungan PIP ke jenjang TK bagi anak dari keluarga tidak mampu mulai 2027.* (d/dh)

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan, Rizki Fadhillah Pratama Putra, mengatakan gelombang tinggi diperkirakan terjadi selama beberapa hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Sabtu 26 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

BMKG memprakirakan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Perairan Barat Kepulauan Nias, Perairan Barat Kepulauan Batu serta Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias.

Selain itu, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah lain, yakni Perairan Barat Sumatera Utara, Perairan Timur Kepulauan Nias dan Perairan Kepulauan Batu.

Meski berada pada kategori lebih rendah, gelombang 1,25 hingga 2,5 meter tetap berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran, khususnya kapal berukuran kecil hingga menengah.

BMKG menjelaskan kondisi gelombang laut salah satunya dipengaruhi pola angin di wilayah Indonesia. Saat ini, angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4-20 knot.

Sementara di wilayah Indonesia bagian selatan, angin umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8-25 knot.

Arah dan kecepatan angin tersebut dapat meningkatkan tinggi gelombang di sejumlah perairan terbuka, terutama wilayah yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.

BMKG mengimbau nelayan, operator kapal, masyarakat pesisir dan instansi terkait meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut.

Tingkat kewaspadaan perlu disesuaikan dengan jenis kapal serta kondisi angin dan gelombang di wilayah perairan yang dilalui.

Masyarakat yang melakukan aktivitas di laut juga diminta memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebelum beraktivitas.* (km/dh)

"Karena meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan," kata Jokowi dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dikebut, Pengamat: Kualitas UU Tak Hanya Diukur dari Kecepatan Pengesahan

Dia mengatakan struktur organisasi yang telah terbentuk harus diikuti kegiatan nyata agar keberadaan partai dapat dirasakan masyarakat.

"Struktur di Kota Bandung, DPC 100 persen selesai. DPRt juga 100 persen selesai. Kenapa saya dan Ketum datang, itu karena Bandung sudah 100 persen," ujarnya.

Jokowi menegaskan struktur partai yang telah selesai dibentuk akan percuma apabila tidak menjalankan aktivitas di lapangan.

"Yang paling penting struktur itu harus hidup, struktur itu harus bekerja. Percuma strukturnya selesai tapi tidak bekerja dan tidak ada dinamika di bawah. Struktur itu harus hidup dan bekerja," tegasnya.

Jokowi juga meminta kader PSI Kota Bandung memperluas jaringan hingga tingkat akar rumput. Menurutnya, Bandung memiliki banyak komunitas yang dapat menjadi ruang bagi kader untuk membangun hubungan dengan masyarakat.

Komunitas tersebut antara lain bergerak di bidang olahraga, budaya, seni dan buruh.

Selain komunitas, Jokowi meminta kader membangun hubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan di Kota Bandung.

"Harus bisa membangun hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh yang ada di sini di Kota Bandung, baik tokoh masyarakat, baik tokoh-tokoh agama, baik tokoh-tokoh pemuda, baik tokoh-tokoh perempuan, semuanya," katanya.

Jokowi mendorong kader PSI aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti, gotong royong, membantu warga serta kegiatan lingkungan.

Menurut dia, kerja politik tidak cukup dilakukan ketika pemilu berlangsung. Kader perlu hadir dalam berbagai aktivitas masyarakat dan menyerap persoalan yang ada di lapangan.

"Kita ini, yang kita cari ini adalah dukungan rakyat, dukungan masyarakat, dukungan warga. Jadi dalam kegiatan apa pun kita ini harus bisa hadir," ujarnya.

Jokowi juga meminta kader tidak menjauh dari ruang publik. Mereka didorong aktif mengikuti diskusi, forum dialog hingga kegiatan kebudayaan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PSI Endang Tirtana mengatakan bergabungnya Jokowi menjadi bagian dari keluarga besar PSI dinilai sebagai modal bagi partai menghadapi Pemilu 2029.

"Dengan bergabungnya Pak Jokowi dalam keluarga besar PSI. Kita semakin optimis, PSI akan menang di Pemilu 2029 mendatang," kata Endang.

Kegiatan Rakorda PSI Kota Bandung tersebut turut dihadiri Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Saiful Haq, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie serta sejumlah anggota Dewan Pembina PSI.

Kunjungan Jokowi ke Bandung merupakan bagian dari rangkaian agenda konsolidasi PSI di sejumlah daerah. Penguatan struktur organisasi dan aktivitas kader di tingkat daerah menjadi salah satu agenda yang disampaikan dalam kunjungan tersebut.* (k/dh)

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Ringroad Pasar 3, Kecamatan Medan Selayang, pada Rabu (13/9/2026) sekitar pukul 00.20 WIB. Kejadian itu kemudian viral setelah rekaman kamera CCTV beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Minta Inspektorat Tak Menakut-nakuti ASN, Rico Waas Geber Platform PengawasMU Demi Cegah Pungli

Tak lama kemudian, seorang wanita dan pria mendatangi Tenang. Ketiganya terlihat terlibat percakapan hingga terjadi cekcok.

Saat Tenang hendak pergi menggunakan becak motornya, Murniati dan seorang pria berdiri di depan kendaraan tersebut. Tidak lama kemudian, Tenang memacu becaknya hingga menyeret dan melindas tubuh Murniati.

Pria yang berada di dekat korban kemudian berupaya menghentikan becak motor tersebut.

Kapolsek Sunggal Kompol M Yunus Tarigan membenarkan penangkapan Tenang. Polisi menangkapnya di Kota Medan pada Jumat (25/9/2026) malam.

"Sudah (ditangkap)," kata Yunus saat dikonfirmasi.

Yunus menjelaskan kejadian bermula ketika korban sedang berada di tempat usaha lulurnya. Tenang kemudian datang menggunakan becak motor dan memarkirkan kendaraan di samping tempat usaha tersebut.

Setelah itu, Tenang disebut mengambil foto dan video tempat usaha korban menggunakan telepon genggam miliknya.

"Terlapor mulai memfoto dan mengambil video tempat usaha tersebut dengan menggunakan handphone terlapor," ujar Yunus.

Melihat aktivitas tersebut, korban keluar dan menanyakan alasan Tenang memotret serta merekam tempat usahanya.

Menurut Yunus, Tenang merespons dengan ketus sembari menghidupkan becak motornya. Dia kemudian memacu kendaraan tersebut hingga membuat korban terdorong, terseret dan terlindas.

"Terlapor langsung melakukan penganiayaan dengan menggunakan becak motor sehingga pelapor terdorong dan terseret," katanya.

Akibat kejadian tersebut, Murniati mengalami sejumlah luka pada tubuhnya, sakit di bagian kepala serta kaki terkilir. Korban kemudian membuat laporan ke Polsek Sunggal.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Tenang.

Yunus mengatakan Tenang diduga sengaja merekam dan memotret tempat usaha korban untuk membuat keributan demi keperluan konten media sosial.

"Iya (meributi usaha korban), untuk konten TikTok," pungkasnya.

Tenang kini telah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut terkait dugaan penganiayaan terhadap Murniati.* (ds/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya ingin mempelajari berbagai praktik terbaik dari negara yang dinilai memiliki pengalaman dalam menjalankan program makan gratis bagi siswa.

Baca Juga:

• RAPBN 2027 Disepakati Rp4.106 Triliun: Ini Besaran Anggaran Pendidikan, MBG hingga Kesehatan

"Intinya adalah kami ingin belajar dari negara yang salah satu yang terbaik dalam program free meals-nya. Kami sedang mempelajari hal-hal yang bisa kita dapat dari program tersebut, mulai dari cara pelaksanaan, penanganan, hingga peran masing-masing pihak," kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Menurut Sudaryono, pembelajaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan menu makanan. BGN juga melihat pola kerja sama antara sekolah, guru, kepala sekolah, siswa hingga orang tua dalam mendukung pelaksanaan program makan gratis.

"Kami ingin banyak mendengar, banyak belajar, banyak melihat, kemudian banyak mengadopsi yang baik-baik dan yang bagus-bagus dari banyak sumber, sehingga program free meals kita ini bisa berjalan sebaik-baiknya di Indonesia," ujarnya.

Salah satu praktik yang menarik perhatian BGN adalah fleksibilitas sistem penyediaan makanan di Jepang. Tidak seluruh sekolah memasak makanan secara langsung di fasilitas sekolah.

Jepang juga menerapkan model *central kitchen*, yakni makanan dimasak di dapur terpusat dalam jumlah besar sebelum dikirim dan didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Di Jepang sendiri juga mengadopsi adanya Central Kitchen. Jadi ada dua tipe, ada yang dimasak di sekolah, tetapi ada juga yang menggunakan model Central Kitchen, ini menjadi satu pelajaran baru," kata Sudaryono.

Dia mengatakan model tersebut berpeluang dipelajari untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan MBG di Indonesia.

"Siapa tahu kita bisa juga meniru dengan langkah-langkah yang barangkali perlu di-adjust terhadap pelaksanaan MBG bagi kita," sambungnya.

BGN diketahui telah menjalin kerja sama dengan JICA sejak 2024. Lembaga tersebut juga rutin mengirim peserta pelatihan ke Jepang untuk mempelajari berbagai pengalaman terkait program makan gratis.

Meski demikian, BGN tidak hanya mempelajari sistem dari Jepang. Sudaryono mengatakan pihaknya terbuka terhadap pengalaman dari berbagai negara lain, termasuk India dan Brasil.

"BGN tidak menutup mata bahwa kita ada persoalan, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap inovasi, pengalaman best practice. Apakah Jepang, India, Brasil, dan banyak negara lainnya," tegasnya.

Menurut Sudaryono, pengalaman dari berbagai negara akan digunakan untuk mencari model yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Yang kita cari adalah model seperti apa yang kemudian terbaik yang bisa kita lakukan dengan yang sekarang sudah ada. Tinggal kita adopsi sedikit dan kita sesuaikan," pungkasnya.* (d/dh)

Refly, yang menjadi salah satu kuasa hukum pemohon bersama Denny Indrayana, mengatakan gugatan tersebut ditempuh melalui jalur MK untuk menguji pemenuhan syarat pencalonan Gibran.

Baca Juga:

• Nyindir Menohok! Jubir PSI Sentil Penggugat Ijazah Gibran di MK: Negara Lain Bikin AI, Kita Sibuk Ijazah

"Ini mengenai persyaratan administrasi yang melekat pada diri pribadi masing-masing calon, bukan soal perolehan suara bersama," ujar Refly, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Dalam petitumnya, para pemohon memang meminta sejumlah hal, termasuk mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden, membatalkan keputusan KPU terkait pencalonannya serta membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Para pemohon juga meminta MPR memilih wakil presiden baru berdasarkan dua nama yang diajukan Presiden paling lambat 60 hari setelah putusan dibacakan.

Refly mengatakan proses di MK dinilai dapat menjadi ruang untuk menguji dalil tersebut melalui penyampaian dokumen dan pembuktian di persidangan.

Dia juga menyebut perkara yang diajukan bersama Denny berbeda dengan polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang menurutnya berlangsung lebih lama.

Sementara itu, Hendri Satrio melihat adanya kemungkinan lain dalam perkara tersebut. Menurut dia, apabila MK menemukan adanya persoalan dalam proses verifikasi dokumen pencalonan, salah satu konsekuensi yang mungkin muncul adalah sanksi terhadap KPU.

Hendri menyebut kemungkinan itu tidak harus berujung pada diskualifikasi Gibran. Namun, pandangan tersebut masih merupakan analisis dan bergantung pada pertimbangan serta putusan MK.

"Ini bisa menjadi opsi untuk menghindari guncangan politik yang terlalu besar," kata Hendri.

Di sisi lain, Refly menyatakan secara hukum gugatan pemohon diarahkan pada persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Dia juga menyebut permohonan tersebut dirancang agar konsekuensi hukumnya tidak secara otomatis menyentuh kedudukan Presiden Prabowo.

Perkara tersebut telah terdaftar di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026 dan pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026.

Dalam sidang 23 September, KPU sebagai termohon mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa substansi perkara. KPU menilai persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menjadi ranah Bawaslu, bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Dengan demikian, perkara tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan hukum yang harus dinilai MK, termasuk kewenangan Mahkamah memeriksa permohonan serta substansi dalil mengenai syarat pendidikan Gibran.

Hingga 26 September 2026, MK belum menjatuhkan putusan akhir atas perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.* (fj/dh)

Dedek menyatakan kritik terhadap gugatan tersebut melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu (26/9/2026). Dia membandingkan perdebatan mengenai isu pendidikan Gibran dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di negara lain.

Baca Juga:

• Tiga Pembuktian Perkara Membatalkan Pencalonan Wapres Gibran

Dia juga menyinggung bahwa sebelum persoalan syarat pendidikan Gibran mencuat, isu mengenai ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo lebih dahulu menjadi perdebatan publik.

"Ketika urusan bapaknya udah sampai babak akhir, mulai lagi isu ijazah anaknya," ujarnya.

Dedek kemudian menyebut pihak yang menggulirkan gugatan terhadap Gibran dengan istilah "jahat". Pernyataan tersebut merupakan penilaian pribadi Dedek terhadap pihak yang mengajukan gugatan.

"Di satu sisi yang menggulirkan jahat. Di sisi lain kok ya ada aja yang percaya?" katanya.

Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran telah diregistrasi MK dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, pakar hukum tata negara Denny Indrayana, serta sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka mendalilkan syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi sejak proses pencalonan.

Dalam permohonannya, para pemohon juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan mendiskualifikasinya sebagai calon wakil presiden. Mereka turut meminta pembatalan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pencalonan hingga pelantikan Gibran.

Permohonan tersebut telah menjalani pemeriksaan pendahuluan pada Senin (21/9/2026). MK kemudian menggelar pemeriksaan persidangan pada Rabu (23/9/2026) dengan agenda mendengar jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta keterangan pihak terkait.

Dalam sidang 23 September, KPU menyatakan persoalan yang diajukan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses yang menurut KPU menjadi kewenangan Bawaslu, bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Sementara itu, pihak terkait yang mendukung Gibran juga mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa substansi syarat pendidikan dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, perkara tersebut tidak hanya menyangkut dalil para pemohon mengenai syarat pendidikan Gibran, tetapi juga mencakup persoalan apakah MK berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut dalam kerangka PHPU Presiden dan Wakil Presiden. MK belum menjatuhkan putusan atas pokok permohonan tersebut.* (fj/dh)

Peristiwa itu terjadi di Jalan Sumber Jaya, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Pematangsiantar, Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Baca Juga:

• Asyik Nge-warnet, Boncel Pencuri Motor Beat di Percut Sei Tuan Akhirnya Diringkus Polisi

Namun, sekitar tiga menit kemudian setelah selesai bertransaksi, korban mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di tempat. Korban sempat mencari kendaraan tersebut di sekitar lokasi, tetapi tidak ditemukan.

Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Pematangsiantar dengan nomor laporan LP/B/600/IX/2026.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan melalui Tim Opsnal Unit Jahtanras Satreskrim Polres Pematangsiantar.

Kurang dari 24 jam setelah kejadian, polisi menangkap pelaku pertama berinisial JPS (29) di kediamannya di Jalan Bah Biak Kiri, Jumat (25/9/2026) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar AKP Sandi Riz Akbar mengatakan JPS mengaku melakukan pencurian bersama rekannya berinisial AP (28).

"Saat diinterogasi, JPS mengaku beraksi bersama rekannya, AP. Motor curian itu bahkan sudah sempat disalurkan ke kenalan mereka di kawasan Jalan Sadum," ujar Sandi, Sabtu (26/9/2026).

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap AP. Sekitar satu jam setelah JPS diamankan, AP ditangkap tanpa perlawanan di Jalan Nagur, Kecamatan Siantar Utara.

Dari tangan kedua pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan saat beraksi. Barang tersebut di antaranya kaos bergaris, topi dan sandal.

"Kedua pelaku sudah ditahan di Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan intensif. Atas perbuatannya, mereka dijerat Pasal 477 KUHPidana tentang pencurian," kata Sandi.

Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pematangsiantar. Polisi masih mendalami rangkaian pencurian serta keberadaan barang bukti lainnya.* (mi/dh)

Rahmat tampil impresif dengan mencatatkan total angkatan 366 kilogram. Catatan tersebut terdiri dari angkatan snatch 160 kilogram dan clean and jerk 206 kilogram.

Baca Juga:

• Target Emas Turun Jadi 4, Prabowo Bakar Semangat 281 Atlet Garuda Menuju Asian Games 2026

Rahmat Erwin tampil meyakinkan sejak awal pertandingan. Atlet berusia 25 tahun itu mampu menunjukkan performa terbaiknya di tengah persaingan dengan sejumlah lifter dari negara lain.

Pada angkatan snatch, Rahmat mencatatkan beban 160 kilogram. Dia kemudian melanjutkan penampilannya pada nomor clean and jerk dengan mengangkat 206 kilogram.

Dengan total 366 kilogram, Rahmat unggul tipis dari wakil Thailand, Weeraphon Wichuma, yang mengumpulkan total angkatan 365 kilogram.

Sementara itu, medali perunggu diraih lifter Korea Utara, Chong Song Ri, dengan total angkatan 357 kilogram.

Medali emas dari Rahmat menjadi emas kedua Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sebelumnya, emas pertama Indonesia dipersembahkan tim bulu tangkis putra setelah mengalahkan China dengan skor 3-2 pada final nomor beregu.

Tambahan emas dari cabang olahraga angkat besi tersebut kembali menunjukkan kontribusi cabang ini bagi Kontingen Indonesia di ajang olahraga terbesar Asia.

Rahmat Erwin Abdullah pun berhasil menempatkan Indonesia di podium tertinggi nomor 75 kilogram putra setelah melalui persaingan ketat di Nagoya.* (in/dh)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang Syahdin Setia Budi Pane mengatakan Job Fair tersebut merupakan yang kedua digelar Pemkab Deli Serdang sepanjang 2026.

Baca Juga:

• Tak Terima Dipukul Saat Istirahat, Abang Ipar di Deli Serdang Balas Tikam Adik Istri Hingga Maut

Pendaftaran Job Fair akan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, proses pendaftaran kali ini dilakukan langsung di dalam gedung lokasi kegiatan.

Job Fair tersebut dapat diikuti pencari kerja berusia 18 hingga 35 tahun. Selain untuk penempatan di wilayah Deli Serdang, sejumlah perusahaan juga membuka lowongan untuk penempatan di berbagai daerah di Sumatera Utara dan Aceh.

Budi menyebut beberapa perusahaan yang ikut dalam kegiatan tersebut antara lain Alfamart dan Indomaret. Kedua perusahaan itu membuka peluang kerja untuk penempatan di wilayah Sumut dan Aceh.

"Alfamart dan Indomaret ikut dan mereka untuk penempatan Sumut Aceh. Tinggal anak Deli Serdang punya mental untuk kerja di Sumut dan Aceh tidak. Job Fair ini keterbukaan informasi akan adanya peluang kerja," katanya.

Menurut Budi, Job Fair kedua diharapkan dapat menghasilkan lebih banyak pencari kerja yang diterima perusahaan. Tahun ini kebutuhan tenaga kerja tidak hanya berasal dari posisi teknis, tetapi juga pekerjaan lain seperti petugas kebersihan dan security.

Pada Job Fair pertama, tercatat 2.815 orang mendaftar dari sekitar 600 peluang kerja yang tersedia. Namun, hanya 283 orang yang akhirnya diterima perusahaan.

Budi mengatakan pihak Disnaker Deli Serdang tidak melakukan intervensi terhadap proses rekrutmen. Pencari kerja diminta menyesuaikan kemampuan dan persyaratan yang ditetapkan masing-masing perusahaan.

"Kalau kita dari Disnaker memang nggak ada intervensi sama sekali. Yang saya khawatirkan ya ada masih banyak yang nggak masuk. Kalau sudah yang diminta perusahaan S-1 jangan dipaksakan dicoba," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pencari kerja agar memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan perusahaan. Pada pelaksanaan sebelumnya, masih ditemukan pelamar yang mendaftarkan diri meski tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

Pemkab Deli Serdang berencana meningkatkan frekuensi pelaksanaan Job Fair. Budi mengatakan kegiatan tersebut ke depan ditargetkan digelar tiga kali dalam setahun.

"Untuk tahun ini kita buat setahun dua kali dan tahun depan kita rencanakan bisa setahun tiga kali. Artinya setiap empat bulan sekali kita buat," katanya.* (tm/dh)

Dalam tulisannya berjudul "Titik Nol 66: Setelah 66 Tahun, Sejarah Carut Marut Tata Kelola Agraria", Budyto mengulas perjalanan tata kelola agraria sejak lahirnya UUPA pada 24 September 1960 hingga kondisi saat ini.

Baca Juga:

• 3.001 Massa ATUR Jakarta Geruduk Istana, Warga Kelapa Dua Wetan Desak Pemerintah Tetapkan Wilayahnya sebagai Lokasi Reforma Agraria

Namun, ia menilai perjalanan tersebut menghadapi berbagai persoalan, terutama ketika regulasi sektoral di bidang penanaman modal, kehutanan dan pertambangan berkembang selama periode 1967-1998.

Budyto menyebut penguasaan tanah dalam skala besar berkembang, sementara sebagian petani justru menjadi buruh di atas tanah yang sebelumnya mereka garap. Ia juga menyoroti persoalan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pertanahan yang menurut pengalamannya membuka ruang bagi praktik percaloan, pungutan liar dan berbagai penyimpangan.

Memasuki era Reformasi, Budyto menilai agenda pembaruan agraria belum sepenuhnya berjalan. Persoalan seperti tumpang tindih peta, sertipikat ganda, konflik batas dan dugaan pungutan liar disebut masih muncul di sejumlah kasus.

Ia mengatakan masyarakat yang mengurus sertipikat juga dalam sejumlah kondisi masih bergantung pada perantara atau calo.

"Saya telah 45 tahun berada di lingkungan BPN dan menyaksikan berbagai persoalan tersebut," tulis Budyto.

Menurut dia, pembenahan tata kelola pertanahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti pejabat. Sistem pelayanan juga dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh agar lebih transparan dan seragam.

Budyto kemudian menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menurutnya menjadi salah satu terobosan besar dalam mempercepat pendaftaran tanah. Jutaan bidang tanah telah didaftarkan, tetapi menurut dia masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah dalam tata kelola pertanahan.

Ia menyinggung persoalan mafia tanah, sertipikat palsu, tumpang tindih hak, pemalsuan dokumen dan konflik penguasaan tanah yang masih terjadi.

Selain itu, biaya pelayanan juga menjadi perhatian. Budyto menilai masyarakat di sejumlah wilayah masih dapat menghadapi biaya tambahan di luar biaya resmi akibat ulah oknum atau perantara.

Memasuki 2025-2026, Budyto menilai persoalan integritas kembali menjadi perhatian publik setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan pertanahan.

Menurutnya, apabila dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan terbukti melalui proses hukum, persoalan tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola dari tingkat pelayanan hingga mekanisme pengawasan.

Ia menilai pemeriksaan tidak seharusnya hanya berhenti pada pelaksana di lapangan, tetapi juga mencakup sistem pengawasan, mekanisme pengambilan keputusan, transparansi pemberian hak atas tanah serta pengelolaan konflik pertanahan.

Budyto juga menyoroti slogan pelayanan "Melayani, Profesional, Terpercaya". Menurut dia, prinsip tersebut harus diterapkan dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat dan tidak berhenti sebagai slogan.

Dalam momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ke-66 pada 24 September 2026, Budyto mendorong agar pembaruan agraria diterjemahkan dalam kebijakan nyata.

Ia menyebut sejumlah agenda yang perlu diperkuat, antara lain penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, perlindungan masyarakat adat, kepastian hak masyarakat kecil dan pembenahan kelembagaan pertanahan.

Budyto juga mendorong adanya regulasi pelaksana yang jelas, terukur dan dapat diawasi publik apabila terdapat aturan baru mengenai reforma agraria.

Dalam bagian rekomendasinya, Budyto mengusulkan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pertanahan, pembangunan standar pelayanan nasional yang mudah, cepat, murah dan transparan serta pembenahan data spasial dan tekstual dari produk pertanahan sejak 1960 hingga saat ini.

Ia juga mendorong penguatan kebijakan satu peta atau One Map Policy untuk mendukung kebutuhan kebijakan nasional.

Selain itu, Budyto menilai pemberantasan pungutan liar harus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat, menurut dia, perlu mengetahui biaya resmi, lama proses serta pihak yang bertanggung jawab dalam setiap layanan.

Persoalan tunggakan sengketa dan pelayanan pertanahan juga dinilai perlu memiliki target penyelesaian yang jelas dan dapat dipantau masyarakat.

Budyto turut mendorong percepatan digitalisasi data pertanahan, termasuk data spasial, tekstual dan warkah. Menurutnya, transformasi tersebut diperlukan untuk membangun big data pertanahan digital yang aman, valid dan terintegrasi.

Ia menyebut volume arsip pertanahan yang sangat besar menjadi salah satu alasan transformasi digital perlu dipercepat.

Pada akhirnya, Budyto menggunakan istilah "titik nol" untuk menggambarkan kebutuhan melakukan pembenahan besar terhadap tata kelola agraria setelah 66 tahun perjalanan UUPA.

"Titik nol bukan berarti kembali ke masa lalu. Titik nol berarti membangun kembali sistem dari fondasi yang benar," tulisnya.

Menurut Budyto, reforma agraria pada akhirnya harus diwujudkan melalui kepastian dan perlindungan hukum atas tanah, penyelesaian konflik, pelayanan yang transparan serta manfaat yang dirasakan masyarakat.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor saat membuka Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day (WRD) tingkat Sumut di Lapangan Astaka Medan Sport Center, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (26/9/2026).

Baca Juga:

• Tak Mau Kinerja 'Mandek', Wagub Surya Desak OPD Pemprov Sumut Kejar SAKIP BB 2026 & Berguru ke Jabar

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama, berkolaborasi, dan mencurahkan tenaga serta pikirannya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik," ujar Timur.

Menurutnya, sektor peternakan memiliki peran penting dalam pembangunan Sumut karena menyediakan pangan bergizi seperti daging, telur dan susu. Sektor tersebut juga menjadi sumber penghidupan, membuka lapangan pekerjaan serta menggerakkan perekonomian masyarakat.

Karena itu, pembangunan peternakan diarahkan agar semakin produktif, berdaya saing, ramah lingkungan dan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak. Peningkatan produksi juga harus dibarengi penguatan kesehatan hewan, keamanan pangan asal hewan dan kesejahteraan hewan.

"Peternakan yang maju, masyarakat sehat. Kita ingin mendorong peternakan di Sumatera Utara naik kelas melalui peningkatan kualitas bibit, pakan yang sehat, hilirisasi, serta penguatan kesehatan hewan dan masyarakat," katanya.

Di sisi lain, Timur menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan hewan, organisasi profesi, pemerintah kabupaten dan kota, komunitas pecinta hewan hingga pemilik hewan peliharaan.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan hewan, perluasan cakupan vaksinasi dan edukasi masyarakat untuk mendukung target Indonesia bebas rabies pada 2030.

Pemprov Sumut juga akan mendorong peningkatan produktivitas peternakan, penerapan teknologi, penguatan hilirisasi produk serta peningkatan kesejahteraan peternak.

"Sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat harus terus diperkuat, karena tantangan di sektor peternakan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumut Chalikul Bahri mengatakan rangkaian World Rabies Day bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan rabies dan kesejahteraan hewan.

"Rabies adalah penyakit yang dapat dicegah, tetapi tetap memerlukan kewaspadaan, kedisiplinan, dan kerja sama dari semua pihak," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Fariz Haholongan Hutagalung mengatakan Bulan Bakti Peternakan berlangsung pada 26-27 September 2026.

Sejumlah kegiatan digelar dalam acara tersebut, di antaranya kontes hewan kesayangan, khususnya anjing dan kucing, yang memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara.

Selain itu, tersedia pelayanan pengobatan dan vaksinasi hewan secara gratis serta pengendalian populasi melalui kastrasi dan sterilisasi kucing maupun anjing.

Dalam rangka World Rabies Day 2026, Pemprov Sumut juga menggelar vaksinasi rabies massal dengan target 15.000 ekor hewan.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperluas perlindungan terhadap hewan sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat dari risiko rabies.

Fariz menambahkan Bulan Bakti Peternakan juga diisi dengan pembagian 50 ribu butir telur serta makan telur bersama sebanyak 10 ribu telur secara gratis kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut, Kepala Balai Veteriner Medan Arif Hakim, para kepala daerah secara daring, akademisi, pelaku usaha peternakan serta komunitas pecinta hewan.* (dh)

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat memimpin rapat Akselerasi Peningkatan SAKIP Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga:

• Sita 105,9 Hektare Sawit Ilegal di Suaka Margasatwa Langkat, Kejati Sumut Siap Serahkan ke BKSDA

"Saya minta 2026-2027 harus meningkat menjadi BB, 2028-2029 jadi A, kita harus punya target, kalau tidak ini akan mandek terus di situ-situ saja," kata Surya.

Pada 2025, nilai SAKIP Pemprov Sumut masih berada pada predikat B atau Baik/Cukup Akuntabel. Pemprov Sumut kemudian mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas seluruh perangkat daerah.

Saat ini, tiga OPD Pemprov Sumut tercatat memperoleh nilai SAKIP pada posisi AA, yakni Bapperida, Dinas Kesehatan dan Inspektorat.

Kemudian, tujuh OPD berada pada predikat A, termasuk Diskominfo dan BKAD. Sementara itu, 16 OPD berada pada predikat BB dan enam OPD lainnya masih berada pada predikat B.

Surya meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja secara serius. Salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat agar indikator yang menjadi penilaian SAKIP dapat dipenuhi.

"Kita tidak punya banyak waktu banyak lagi, segera tindaklanjuti rekomendasi yang diberikan agar indikator-indikator penting untuk nilai SAKIP bisa kita penuhi, ini salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong peningkatan nilai SAKIP.

Strategi tersebut meliputi percepatan tindak lanjut rekomendasi, penetapan batas waktu penyelesaian, penentuan penanggung jawab atau Person in Charge (PIC), serta kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya.

"Kita akan coba bekerja sama dengan Jabar untuk membangun sistem yang lebih baik, sistem yang bisa memenuhi kebutuhan kita terkait akuntabilitas dan kinerja, kami optimis ini akan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan target kita bisa tercapai," kata Sulaiman.

Pemprov Sumut berharap langkah percepatan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing OPD sekaligus mendorong pencapaian target predikat SAKIP BB pada 2026.* (dh)

Inspektur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Irjen Pol Rudy Setiawan mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan internal untuk mendalami dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan fasilitas di lingkungan pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Disorot Soal Hunian Mewah Lapas Cibinong, Siapa Terpidana Korupsi Jimmy Masrin Sebenarnya?

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa ini," tegas Rudy, Sabtu (26/9/2026).

Lima pejabat yang dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum yang membidangi barang milik negara dan fasilitas.

Penonaktifan tersebut dilakukan setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026) dan menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, AC hingga kulkas.

Ombudsman juga menemukan sejumlah warga binaan berada di kawasan tersebut. Bahkan, salah satu warga binaan disebut mengaku membayar untuk menempati salah satu bangunan.

Namun, Ombudsman belum dapat memastikan kepada siapa pembayaran dilakukan maupun siapa pihak yang membangun dan mengelola fasilitas tersebut. Dugaan bahwa bangunan itu dimanfaatkan warga binaan yang memiliki kemampuan finansial lebih juga masih memerlukan pendalaman.

Pemeriksaan internal dilakukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan fasilitas tersebut sekaligus mendalami seluruh temuan Ombudsman.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di area belakang kompleks Lapas Cibinong yang disebut memiliki fasilitas layaknya apartemen dan vila. Temuan itu kemudian menjadi perhatian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang dinilai terkait dengan keberadaan bangunan dan fasilitas tersebut.* (tm/dh)