Meski mengikuti upacara secara virtual, suasana di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan berlangsung khidmat. Rico Waas tampak mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan mengenakan busana adat Jawa.

Baca Juga:

• Pimpin Upacara HUT RI Berbusana Adat Jawa, Rico Waas Ingatkan Anggaran Medan Harus Berdampak Nyata

Turut mengikuti kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, unsur Forkopimda Kota Medan, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, tokoh masyarakat dan pemuda, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Bagi Rico Waas, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak boleh hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan. Menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

"Masih banyak yang harus kita perjuangkan. Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan perhatian kita," ujar Rico Waas.

Rico menilai semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, keberadaan pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan agar menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan perhatian terhadap masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 RI melalui live streaming tersebut sekaligus menjadi bentuk partisipasi Pemerintah Kota Medan dalam mengikuti rangkaian upacara kenegaraan, meski dilakukan dari daerah.

Rico berharap semangat kemerdekaan dapat terus diwujudkan melalui kebersamaan, kepedulian, dan kerja nyata sehingga pembangunan Kota Medan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.* (dh)

Rakornas diikuti jajaran pengurus DPD I PKN Sumatera Utara, DPD II PKN dari berbagai kabupaten dan kota, serta kader dan simpatisan PKN.

Baca Juga:

• Rayakan HUT RI, Pedagang Pasar Hongkong Binjai Kompak Lantik Pengurus Baru dengan Semangat 'Kita Bersaudara'

Dalam forum tersebut, para pengurus membahas penguatan struktur organisasi, penyamaan langkah antarkader, program kerja ke depan, serta strategi pemenangan dan pengabdian kepada masyarakat.

Sekretaris DPD II PKN Kota Binjai, Maruli Malau, mengatakan pihaknya siap menjalankan hasil Rakornas yang telah dibahas bersama.

"Kami siap menjalankan hasil Rakornas hari ini," ujar Maruli.

Sementara itu, Ketua DP II PKN Kabupaten Langkat Rasyidin Pane, SH, menyatakan kesiapan organisasinya untuk bergerak bersama dan memperkuat konsolidasi di tingkat daerah.

"Rakornas ini menjadi momentum untuk semakin solid dan bekerja nyata untuk rakyat," ujar Rasyidin Pane.

Menurutnya, hasil Rakornas diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran PKN di daerah dalam menjalankan program organisasi serta memperkuat kerja-kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Rakornas berlangsung dalam suasana konsolidatif dengan seluruh peserta menyatukan langkah untuk memperkuat organisasi. Forum tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat komunikasi antara pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, kader, dan simpatisan PKN di Sumatera Utara.

Kehadiran PKN Binjai dan PKN Langkat dalam Rakornas juga menunjukkan kesiapan kedua struktur daerah untuk menindaklanjuti agenda organisasi sesuai hasil pembahasan bersama.* (dh)

Rico bertindak sebagai Inspektur Upacara dengan mengenakan busana adat tradisional Jawa. Upacara turut diikuti Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap yang mengenakan busana adat Melayu, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi, pimpinan perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, OKP, veteran, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Baca Juga:

• 18 Tahun Dipenjara dan Diasingkan Tanpa Pengadilan, Megawati Bongkar Kisah Pahit Bung Karno di HUT ke-81 RI

Usai upacara, Rico mengatakan peringatan kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan. Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi pengingat bahwa masih banyak persoalan masyarakat yang harus diperjuangkan.

"Makna ini jangan menjadi hanya sekadar seremonial, tapi menjadi momentum penting bagi kita mengingat bahwasanya masih banyak yang harus diperjuangkan. Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan perhatian kita," ujar Rico.

Rico mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Hal itu, kata dia, juga menjadi perhatian dalam pembahasan KUA-PPAS sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBD 2027.

Ia mendorong agar perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

"Pembangunan infrastruktur, lalu bagaimana penguatan kesehatan dan pendidikan kita seperti sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin. Bagaimana penguatan puskesmas, sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah yang terintegrasi, bahkan teknologinya semakin baik, ada juga smart class," katanya.

Rico juga mendorong pemberian stimulus ekonomi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak cukup diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Perencanaan kita di 2027 mendatang yang sedang kita rancang hari ini harus benar-benar dilaksanakan pembangunannya dan benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat," tegasnya.

Karena itu, Rico meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan setiap anggaran yang direncanakan memiliki manfaat yang jelas. Ia juga meminta Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi melakukan pengawasan terhadap proses penganggaran.

"Jangan kita lalai, tidak terlihat, akhirnya terlihatnya menjadi pemborosan. Jadi itu betul-betul harus efektif, efisien, berdampak, dan berguna," ujarnya.

Dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI tersebut, Pemerintah Kota Medan juga menyerahkan paket bingkisan kepada tujuh veteran kemerdekaan Indonesia. Pemberian tersebut menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas perjuangan para veteran dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Rico kemudian mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan melalui hal-hal sederhana, mulai dari lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, semangat gotong royong dan toleransi harus terus dijaga.

"Mari kita maknai dengan kita semakin mencintai. Dari apa dulu? Keluarga, lingkungan, gotong royong, pembangunan masyarakatnya, kedekatan dengan masyarakatnya, bagaimana toleransi tetap bisa dijaga, saling kita menguatkan," katanya.

Ia menilai kekuatan bangsa dibangun dari sikap saling menjaga, menghormati dan memperkuat satu sama lain. Karena itu, mengisi kemerdekaan tidak harus selalu dilakukan melalui langkah besar.

"Bersahabat dengan satu dengan yang lainnya, mencintai satu dengan yang lainnya, menghormati satu dengan yang lainnya. Hal-hal itu kita bangun dengan gotong royong bersama. Mudah-mudahan kota kita makin baik," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico juga menyampaikan doa untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah menghadapi dampak bencana. Ia berharap masyarakat terdampak segera pulih dan para korban meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

"Kita mendoakan mudah-mudahan bisa segera pulih untuk NTT. Kita mendoakan juga untuk yang wafat, mudah-mudahan diberikan sisi terbaik di sisi Tuhan," ujarnya.

Rico juga berharap tidak ada lagi bencana yang melanda daerah lain di Indonesia. Ia mengajak masyarakat terus memanjatkan doa dan menjaga kebersamaan.

"Kita berdoa juga tidak ada lagi bencana-bencana di tempat lain di Indonesia. Kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan perlindungan kepada kita," ucapnya.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Dias tidak lagi berstatus sebagai pegawai KPK sehingga penanganan etik terhadap dirinya bukan menjadi ranah Dewas KPK.

Baca Juga:

• KPK Geledah Rumah ASN hingga Anggota DPRD Bengkulu, Kejar Fakta Baru Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Meski tidak masuk dalam ranah sidang etik, Budi mengatakan Dewas KPK tetap memiliki perhatian terhadap evaluasi internal lembaga. Evaluasi terutama akan dilakukan pada aspek administrasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Dewas juga ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi terkait dengan proses khususnya di bidang administrasi ya, supaya hal-hal demikian tidak kembali terjadi," ujarnya.

Dias sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta. Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (30/7/2026).

Dalam perkara tersebut, Dias ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, orang kepercayaan bupati Mohamad Haris alias Gus Haris, serta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias.

Keempatnya sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Selasa (28/7/2026).

KPK menyebut Anom bersama Gus Haris diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat desa dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Dari praktik tersebut, Anom disebut mengumpulkan uang sekitar Rp1,98 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 miliar kemudian diberikan kepada Lilik untuk mengurus perkara yang tengah bergulir di KPK.

Atas perkara tersebut, Anom Widiyantoro dan Mohamad Haris disangka melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara Lilik Budi Suprianto dan Setya Budi Dias disangka melanggar Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Tidak adanya sidang etik terhadap Dias disebut KPK berkaitan langsung dengan status kepegawaiannya yang sudah berakhir. Namun, kasus tersebut tetap menjadi perhatian internal KPK untuk melakukan evaluasi terhadap proses administrasi dan pengawasan di lingkungan lembaga.

Langkah evaluasi itu diharapkan dapat mencegah persoalan serupa terulang sekaligus memperkuat tata kelola internal KPK.* (k/dh)

Purbaya mengatakan dana tersebut disiapkan agar pemerintah dapat merespons kebutuhan pembiayaan bencana secara cepat, terutama ketika terjadi kondisi darurat.

Baca Juga:

• Anggaran Pendidikan Naik Jadi Rp820,9 Triliun, Purbaya: Gaji Guru Belum Direncanakan tapi Bukan Tak Mungkin

Menurut Purbaya, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pencairan dana yang responsif untuk penanganan bencana. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan dapat segera ditindaklanjuti setelah ada permintaan resmi.

"Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas," jelasnya.

Selain dana yang disiapkan melalui Kementerian Keuangan, BNPB juga memiliki anggaran siaga yang dapat digunakan untuk kebutuhan penanganan darurat di lapangan.

"Di BNPB juga sudah tersedia dana yang siap digunakan, sekitar Rp500 miliar dalam posisi siaga. Kalau kurang, kami tambahkan kembali," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan kesiapan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana tidak terkendala persoalan pembiayaan. Pemerintah, kata dia, akan menyesuaikan dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di sela agenda peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

"Hari ini kita harapkan menjadi awal dari kebangkitan Indonesia yang lebih baik ke depan. Tahun depan kita harapkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, mudah-mudahan bisa lebih dari itu," ujar Purbaya.

Menurutnya, kesiapsiagaan fiskal dalam menghadapi bencana tetap menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional maupun daerah. Penanganan yang cepat dinilai diperlukan agar dampak bencana terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat segera diminimalkan.

Dengan adanya dana siaga Rp5 triliun serta tambahan anggaran yang dapat diberikan sesuai kebutuhan, pemerintah menyatakan siap mendukung penanganan bencana di berbagai daerah.* (oz/dh)

Dalam pidatonya, Megawati mengatakan bangsa yang besar harus berani menghadapi seluruh catatan sejarah, termasuk bagian yang pahit dan masih menyisakan pertanyaan.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Seremoni, Wakapolda Aceh Ajak Jajaran Polda Refleksi Diri di HUT ke-81 RI

Menurut Megawati, keberanian melihat sejarah secara utuh penting agar bangsa tidak terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia kemudian menyinggung perjalanan politik Bung Karno yang disebutnya harus melalui masa penjara, pengasingan, hingga tahanan rumah.

Megawati menyebut Bung Karno menghabiskan total sekitar 18 tahun dalam berbagai bentuk penahanan dan pengasingan. Rinciannya, 12 tahun pada masa kolonialisme Belanda, dua tahun diasingkan pada masa revolusi fisik, serta empat tahun dalam tahanan rumah pada masa Orde Baru.

"Coba kamu bayangkan, Bung Karno itu proklamator, terus tiba-tiba pada zaman Orde Baru, ketika zaman Pak Harto itu, beliau karena Pak Harto ingin menjadi presiden, maka Bung Karno itu dilakukan suatu penahanan. Saya pun tidak tahu namanya apa. Hanya ditaruh permulaan di Istana Bogor, setelah itu di Batu Tulis, setelah itu lalu di Wisma Yaso. Tanpa sebuah proses pengadilan," ujarnya.

Megawati mengatakan dirinya bersama keluarga Bung Karno tidak memperoleh penjelasan resmi mengenai tindakan tersebut.

Namun, menurut Megawati, Bung Karno tidak melihat kondisi itu semata sebagai penderitaan. Ia menyebut ayahnya memandangnya sebagai bentuk pengorbanan untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

"Namun Bung Karno menegaskan bahwa itu bukan penderitaan, melainkan pengorbanan terhadap cita-cita kita, yaitu Indonesia merdeka yang berdaulat," ucap Megawati.

Dalam pidatonya, Megawati juga menekankan pentingnya generasi penerus memahami sejarah bangsa secara utuh. Menurutnya, pengalaman masa lalu, termasuk berbagai persoalan politik, harus menjadi bahan pembelajaran agar Indonesia dapat terus berkembang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Megawati menjadi Inspektur Upacara di Sekolah Partai PDIP sekaligus mengajak kader dan masyarakat untuk tidak melupakan perjalanan panjang bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan.

Pesan mengenai pentingnya memahami sejarah tersebut menjadi bagian dari refleksi Megawati dalam memperingati 81 tahun Indonesia merdeka.* (in/dh)

Pelantikan digelar di Pasar Hongkong, Kelurahan Pekan Binjai, Jalan Kapten Pierre Tendean, Kecamatan Binjai Kota. Kegiatan mengusung semangat persatuan dan kebersamaan dengan tema nasional "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur".

Baca Juga:

• Ketua KORMI Binjai Rudi Barus Resmi Buka Go Troup Cup 1 Binjai, Dorong Masyarakat Aktif Berolahraga

Slogan "Kita Bersaudara" juga menjadi semangat yang diusung dalam kepengurusan tersebut. Selain pelantikan, kegiatan diisi dengan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

Sejumlah unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Kalaksa BPBD Kota Binjai Rudi Barus, serta sejumlah tokoh lainnya.

Kehadiran berbagai elemen tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara pedagang, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan di Kota Binjai.

Ketua Depicab SOKSI Binjai Maruli Malau berharap Solidaritas Pasar Hongkong dapat terus menjaga kekompakan dan kebersamaan di tengah dinamika aktivitas perdagangan.

Maruli juga berharap hubungan antara Solidaritas Pasar Hongkong dan Depicab SOKSI Binjai dapat terus terjalin serta membuka peluang kerja sama dalam berbagai kegiatan ke depan.

"Harapan kita perkumpulan Pasar Hongkong tetap solid dan ke depan bisa bekerja sama dengan Depicab SOKSI," ujar Maruli saat ditemui wartawan Bitvonline.

Menurutnya, semangat persatuan yang dibangun dalam organisasi dapat menjadi modal penting untuk menciptakan lingkungan pasar yang kondusif sekaligus mendukung kemajuan masyarakat Kota Binjai.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dalam kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi para pedagang dan masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan serta mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata.

Pelantikan pengurus Solidaritas Pasar Hongkong periode 2026-2031 diharapkan menjadi awal bagi penguatan organisasi sekaligus mempererat solidaritas antarpedagang di Pasar Hongkong Kota Binjai.* (dh)

BANDA ACEH — Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Mapolda Aceh, Senin (17/8/2026).

Upacara tersebut diikuti jajaran pejabat utama (PJU) dan personel Polda Aceh. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung khidmat dan lancar.

Baca Juga:

• Lewat Jurus dan Gerakan Silat, Satria Bakti Rayakan HUT ke-81 RI sekaligus Rekatkan Persaudaraan Warga Dendang

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan upacara tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Alhamdulillah, upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Polda Aceh yang dipimpin Wakapolda berlangsung khidmat dan penuh makna. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua akan jasa para pahlawan sekaligus pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Joko dalam keterangannya usai upacara.

Menurut Joko, peringatan Hari Kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan bagi setiap personel Polri untuk melakukan refleksi sekaligus meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.

"Semangat kemerdekaan ini menjadi energi bagi jajaran Polda Aceh dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengayomi masyarakat. Kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Upacara pengibaran Bendera Merah Putih tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Polda Aceh.

Melalui momentum tersebut, jajaran Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari pengabdian dalam mengisi kemerdekaan.* (dh)

Penampilan tersebut mendapat perhatian dan antusiasme warga yang menyaksikan langsung aksi para pesilat dari salah satu perguruan pencak silat yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu.

Baca Juga:

• Kapolda dan Forkopimda Aceh Kompak Peringati HUT ke-81 RI di Blang Padang

Atraksi pencak silat sendiri kerap ditampilkan Perguruan Satria Bakti dalam berbagai kegiatan dan momentum tertentu, termasuk saat memperingati hari-hari besar nasional.

Ilyas, salah satu guru Pencak Silat Satria Bakti, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mempererat persaudaraan dan hubungan antarwarga.

"Semoga dengan atraksi-atraksi ini dapat menimbulkan persaudaraan dan menguatkan antara sesama di tengah-tengah masyarakat, khususnya Kecamatan Dendang," ujar Ilyas.

Menurutnya, kegiatan semacam itu dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan pencak silat kepada masyarakat sekaligus mendorong generasi muda agar lebih mengenal budaya dan seni bela diri tradisional Indonesia.

Ia berharap kegiatan pencak silat dapat terus digelar dalam berbagai kesempatan sehingga tidak hanya berfungsi sebagai seni bela diri, tetapi juga menjadi media untuk membangun kebersamaan dan memperkuat persaudaraan.

Keikutsertaan Perguruan Pencak Silat Satria Bakti dalam peringatan HUT ke-81 RI juga menunjukkan peran komunitas seni bela diri dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal di tengah masyarakat.

Atraksi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengajak generasi muda mencintai pencak silat sebagai salah satu warisan budaya Indonesia.* (dh)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, Senin (17/8/2026).

Upacara tersebut dipimpin Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, jajaran TNI-Polri, aparatur sipil negara, serta berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga:

• Dari Khidmat Upacara ke Tawa Bersama, Momen Cair Prabowo-Gibran-Jokowi di HUT ke-81 RI

"Upacara ini merupakan momentum penting untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan dalam membangun Aceh dan Indonesia," ujar Joko dalam keterangannya usai upacara.

Rangkaian upacara diisi dengan sejumlah prosesi kenegaraan, termasuk pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan, pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), serta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.

Prosesi juga dilanjutkan dengan pembacaan doa bagi para pahlawan dan keselamatan bangsa Indonesia.

Menurut Joko, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kontribusi positif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Peringatan kemerdekaan di Lapangan Blang Padang tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, aparatur negara, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta persatuan di Aceh.* (dh)

Momen pengibaran dimulai ketika anggota Paskibraka berjalan membentuk formasi. Pembawa baki utama, Celina Olivia Apriani Theo, kemudian menuju hadapan Prabowo selaku Inspektur Upacara untuk menerima Bendera Merah Putih.

Baca Juga:

• Geger Polemik Upah Pengupas Bawang Rp700 Ribu: Istana Minta Publik Jangan Terjebak 'Gorengan' Algoritma Media Sosial

Celina tampak khidmat saat menuruni tangga mimbar utama. Setelah itu, dia kembali bergabung dengan anggota Paskibraka lainnya untuk menjalankan tahapan pengibaran Bendera Merah Putih.

Tugas sebagai pengerek bendera dipercayakan kepada I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dari Kalimantan Selatan. Siswa SMAN 7 Banjarmasin tersebut menjalankan tugas bersama M. Aryo Wira Zandhyka Y dari Bengkulu yang bertugas sebagai pembentang bendera.

Bendera Sang Saka Merah Putih kemudian terbentang sempurna dan perlahan berkibar di halaman Istana Merdeka.

Prosesi pengibaran berlangsung dengan khidmat dan menjadi salah satu momen utama dalam rangkaian Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 RI.

Setelah Bendera Merah Putih berhasil dikibarkan, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat dan tamu undangan memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi kepada para anggota Paskibraka.

Tepuk tangan tersebut menjadi penghargaan atas keberhasilan para putra-putri Indonesia menjalankan tugas penting dalam upacara kenegaraan.

Pengibaran Bendera Merah Putih kemudian menandai salah satu rangkaian penting peringatan kemerdekaan Indonesia. Prosesi tersebut sekaligus menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan semangat generasi muda dalam mengisi kemerdekaan.* (in/dh)

Hasan mengajak publik melihat substansi dan gagasan besar yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.

Baca Juga:

• Dari Pontianak hingga Kupang, Wajah Keberagaman Indonesia dalam Tim Paskibraka 'Indonesia Berdaulat'

Menurut Hasan, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan satu pernyataan sebagai fokus utama ketika menilai keseluruhan pidato Presiden. Ia menilai gagasan yang lebih besar dalam pidato Prabowo perlu menjadi perhatian.

"Satu kalimat, dua kalimat, tapi pikirkan substansi besar dan gagasan besar dari pidato Presiden. Sebaiknya seperti itu," imbuhnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasan setelah ucapan Prabowo mengenai upah pengupas bawang ramai diperbincangkan di media sosial.

Polemik bermula dari pernyataan Prabowo yang menyebut upah buruh pengupas bawang sebesar Rp700 ribu per kilogram. Pernyataan itu kemudian mendapat perhatian publik karena dianggap berbeda dengan pengakuan sejumlah pekerja pengupas bawang di lapangan.

Salah satunya Nurliah (50), pedagang sayur dan bumbu dapur di Pasar Pa'baeng-baeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia mengaku tertarik dengan besaran upah tersebut dan bahkan bersedia mengambil pekerjaan itu apabila memang tersedia.

"Di mana? Kalau ada, saya juga mau," kata Nurliah saat ditemui di Pasar Pa'baeng-baeng, dikutip dari Tribun Timur, Minggu (16/8/2026).

Nurliah mengaku tidak asing dengan pekerjaan mengupas bawang. Selain berjualan, ia terkadang menerima pekerjaan sampingan sebagai buruh pengupas bawang.

Ia mengatakan pernah menerima bayaran Rp100 ribu untuk mengupas sekitar 25 kilogram bawang.

"Waktu saya dulu makkupas, Rp100.000 untuk 25 kilogram. Jadi kalau satu kilogram berarti Rp2.500," ujarnya.

Perbedaan angka tersebut kemudian memicu perbincangan di ruang publik mengenai besaran upah pekerja pengupas bawang serta konteks pernyataan yang disampaikan Presiden.

Istana melalui Hasan Nasbi memilih menekankan agar publik melihat keseluruhan substansi pidato Presiden, bukan hanya bagian tertentu yang kemudian menjadi perbincangan di media sosial.* (k/dh)

Sudaryono mengatakan kondisi korban kini berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan dari tim medis. Meski demikian, pasien masih menjalani perawatan intensif.

Baca Juga:

• Gak Boleh Tipu-tipu! Diaspora Tantang Pejabat Icip Menu MBG Sama Persis dengan Siswa

"Sudah lebih baik, tapi masih di ICU. Semoga segera bisa dirawat di ruangan biasa, artinya kan sudah jauh lebih baik," sambungnya.

Usai menjenguk korban, Sudaryono menyampaikan sejumlah hal terkait evaluasi dan penanganan kasus keracunan MBG di Kabupaten Karo. Berikut poin-poin yang disampaikannya:

1. Korban Alami Infeksi

Sudaryono mengatakan korban masih dirawat di ICU anak dan mendapat pemantauan ketat dari tim medis. Perawatan dilakukan untuk menangani infeksi dan toksin yang diduga masuk ke tubuh.

"Treatment-nya kondisi perut dipuasakan, karena ada bakteri, ada inputan antibiotik, pain killer anti nyeri dan bagaimana caranya agar toksinnya itu keluar," katanya.

Ia mengaku sedih sekaligus marah melihat kondisi korban. Menurutnya, insiden serupa tidak boleh kembali terjadi dalam pelaksanaan MBG.

"Perasaan saya antara sedih sama marah sama keadaan. Ini enggak boleh lagi terjadi," ujarnya.

2. Sudaryono Ingin Nol Kasus Keracunan

Sudaryono mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG akan terus dilakukan agar kejadian keracunan tidak kembali terulang.

Ia menegaskan target pemerintah bukan sekadar menurunkan jumlah kasus, melainkan mencapai nol kasus.

"Memang tingkat jumlah keracunannya menurun, tapi saya bukan butuh penurunan. Saya butuh nol kasus. Nggak boleh lagi ada," kata Sudaryono.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan petugas agar menjalankan prosedur operasional standar (SOP) secara ketat.

"27 ribu kepala dapur SPPG di seluruh Indonesia harus hati-hati. Nggak hanya masak saja, ini masalah nyawa. Kau bayangkan itu adikmu," tegasnya.

3. Kepala SPPG Terancam Dipecat Jika Lalai

Sudaryono mengatakan dapur MBG yang berkaitan dengan kasus keracunan di Karo akan mendapat sanksi berat. Ia juga menyatakan tidak ragu mengajukan pemecatan terhadap Kepala SPPG apabila terbukti lalai.

"Sanksinya pertama dapurnya di-suspend berat, kemudian kepala SPPG-nya bukan hanya dicopot tapi saya ajukan pemecatan dengan tidak hormat status ASN-nya," ujar Sudaryono.

4. Ditemukan Indikasi Kelalaian

Berdasarkan pemeriksaan awal, Sudaryono mengatakan terdapat dugaan kelalaian dalam pengelolaan bahan baku yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Ia menyebut sekitar 200-300 ekor ikan tidak dimasukkan ke dalam freezer dan dibiarkan berada pada suhu ruang selama sekitar 12 jam.

"Kami sudah coba cek sementara, jadi kelalaian itu ada di pengelolaan. Bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, tapi ada sekitar 200-300 ekor ikan tidak masuk freezer, itu di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 jam," ungkapnya.

Menurut Sudaryono, bahan makanan berupa ikan basah tidak seharusnya dibiarkan dalam suhu ruang dalam waktu lama. Ia menilai kelalaian dalam pengelolaan bahan baku merupakan persoalan serius karena menyangkut keselamatan penerima manfaat.

"Ikan basah ditaruh di suhu ruangan itu suatu kebodohan menurut saya, kelalaian ya. Khilafnya itu menyangkut nyawa seseorang. Dapur itu tidak boleh ada kelalaian," tegasnya.

5. Minta Kepala SPPG Mundur Jika Tak Sanggup

Sudaryono juga meminta seluruh Kepala SPPG di Indonesia menjalankan tanggung jawab dengan penuh kehati-hatian. Ia bahkan menyarankan kepala dapur mengundurkan diri apabila tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.

"Kepala dapur kalau tidak sanggup kerja, kau keluar saja daripada membahayakan nasib seseorang," ujarnya.

BGN menyatakan evaluasi dan langkah perbaikan akan terus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Sudaryono kembali menegaskan bahwa target pemerintah dalam pelaksanaan MBG adalah tidak ada lagi kasus keracunan.

"Memang tingkat jumlah keracunan itu turun, tapi saya enggak butuh penurunan, saya butuhnya nol kasus. Enggak boleh lagi ada," pungkasnya.* (ds/dh)

Momen tersebut terlihat ketika ketiganya menyaksikan pertunjukan alat utama sistem persenjataan (alutsista) unggulan Indonesia. Prabowo yang berada di tengah tampak tersenyum dan tertawa bersama Gibran dan Jokowi yang berada di sisi kanan.

Baca Juga:

• Di Tengah Duka Bencana Sumatera-NTT, Prabowo Pimpin Mengheningkan Cipta di HUT ke-81 RI

Upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kolonel Inf Priyo Handoyo kepada Prabowo. Priyo diketahui menjabat sebagai Komandan Kodim 0733/Kota Semarang, Jawa Tengah.

Setelah laporan tersebut, dentuman meriam sebanyak 17 kali disertai suara sirene menandai dimulainya Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi.

Prabowo kemudian membacakan naskah Proklamasi yang sebelumnya dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945. Prosesi dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar kemudian memimpin pembacaan doa dalam rangkaian upacara tersebut.

Rangkaian upacara selanjutnya memasuki prosesi pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Berdaulat.

Dalam formasi utama, Celina Olivia Apriani Theo dari Provinsi Kalimantan Barat dipercaya sebagai pembawa Bendera Merah Putih. Celina merupakan pelajar SMK Negeri 5 Pontianak.

Sementara I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dari Provinsi Kalimantan Selatan mendapat tugas sebagai pengerek bendera. Ia merupakan siswa SMAN 7 Banjarmasin.

Adapun tugas pembentang bendera dipercayakan kepada M. Aryo Wira Zandhyka Y dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu.

Dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bendera Merah Putih kemudian dikibarkan hingga mencapai puncak tiang di halaman Istana Merdeka. Seluruh peserta upacara tampak berdiri tegap mengikuti prosesi tersebut.

Setelah rangkaian pengibaran selesai, Komandan Upacara kembali melapor kepada Prabowo mengenai pelaksanaan upacara.

"Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan khidmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan," kata Prabowo.

"Lanjutkan," jawab Kolonel Priyo.

Usai rangkaian utama upacara, perhatian kemudian tertuju pada suasana yang lebih santai ketika Prabowo, Gibran, dan Jokowi terlihat tersenyum dan tertawa bersama saat menyaksikan pertunjukan alutsista.

Momen tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.* (cn/dh)

Nasaruddin mengawali doa dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa Indonesia dapat kembali memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-81.

Baca Juga:

• Di Tengah Duka Bencana Sumatera-NTT, Prabowo Pimpin Mengheningkan Cipta di HUT ke-81 RI

Dalam doanya, Menag juga menyampaikan rasa syukur atas angka kerukunan sosial yang disebut mencapai 77,85 persen. Menurutnya, capaian tersebut disebut sebagai puncak keagamaan dan kerukunan sosial tertinggi yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa.

Nasaruddin berharap momentum peringatan HUT ke-81 RI menjadi bentuk rasa syukur seluruh masyarakat Indonesia sekaligus menjadi dorongan untuk terus mengisi kemerdekaan dengan berbagai prestasi.

"Kiranya Engkau dapat terus mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggulan kepada putra-putri bangsa kami," katanya.

Menag juga memanjatkan doa agar Indonesia dijauhkan dari fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan kekuatan bangsa.

"Seandainya hari ini Engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga dan negerinya," ucap Nasaruddin.

Ia mengingatkan bahwa perjalanan bangsa masih panjang. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan bersama.

"Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, 'Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya'," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin juga mengajak seluruh peserta upacara untuk terus mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Doa tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, sekaligus menjadi momentum refleksi atas perjuangan para pendahulu dan kondisi bangsa saat ini.* (d/dh)

"Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia serta mendoakan saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, NTT dan wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai," kata Prabowo dari atas mimbar.

Baca Juga:

• Langkah Hati-hati Celina Bawa Bendera Pusaka dari Tangan Prabowo hingga Berkibar di Istana

Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan senjata. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) serta personel TNI dan Polri juga telah mengambil posisi di halaman utama Istana Merdeka.

"Lapor, upacara detik-detik Proklamasi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 siap dimulai," lapor Komandan Upacara kepada Prabowo.

"Laksanakan," jawab Prabowo.

"Laksanakan," ujar Komandan Upacara.

Setelah laporan tersebut, suara sirene terdengar menandai rangkaian peringatan detik-detik Proklamasi. Para peserta upacara tampak mengikuti prosesi dengan khidmat.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Prabowo. Selain untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, doa tersebut juga ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.

Usai mengheningkan cipta, kembali dilakukan penghormatan senjata. Selanjutnya, teks Proklamasi dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi tersebut menjadi salah satu rangkaian utama HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka.

Momentum tersebut tidak hanya menjadi penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat atas kondisi masyarakat yang tengah menghadapi bencana di sejumlah wilayah Indonesia.* (in/dh)

Prosesi pengibaran diawali dengan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mengambil posisi dan membentuk formasi. Pembawa baki utama, Celina Olivia Apriani Theo dari Kalimantan Barat, kemudian berjalan menuju hadapan Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.

Baca Juga:

• Menteri Sudah Turun ke NTT, Mensesneg: Kunjungan Prabowo ke Lokasi Gempa Tinggal Tunggu Waktu

Pasukan kemudian mengambil posisi untuk melaksanakan tahapan pengibaran Bendera Merah Putih.

Dalam prosesi tersebut, I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dari Kalimantan Selatan dipercaya menjalankan tugas sebagai pengerek bendera. Sementara M. Aryo Wira Zandhyka Y dari Bengkulu bertugas sebagai pembentang bendera.

Setelah seluruh posisi siap, Sang Saka Merah Putih dibentangkan dan perlahan dikibarkan menuju puncak tiang bendera di halaman Istana Merdeka.

Prosesi tersebut berlangsung diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta upacara tampak berdiri tegap memberikan penghormatan saat Bendera Merah Putih dikibarkan.

Pengibaran Sang Saka Merah Putih menjadi salah satu puncak Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Momen tersebut sekaligus menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pendahulu bangsa serta pengingat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata.* (oz/dh)

Salsa mengusulkan agar menu MBG juga disajikan dalam berbagai kegiatan resmi pemerintah, termasuk rapat di DPR dan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI.

Baca Juga:

• "Kalau Enggak Mampu, Mundur Aja!" Kepala BGN Ancam Pecat Kepala SPPG usai 353 Siswa Keracunan MBG

Menurut Salsa, menu yang disajikan untuk pejabat seharusnya tidak dibuat khusus atau berbeda dari makanan yang diterima siswa. Ia menilai kesetaraan kualitas makanan menjadi hal penting apabila para pejabat ingin benar-benar merasakan program tersebut.

"Gak boleh tipu-tipu, menu harus sama dengan apa yang dimakan siswa random dari dapur seluruh wilayah sekitar," lanjutnya.

Salsa juga berpendapat pejabat tidak seharusnya menerima menu yang lebih mewah apabila program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Menurutnya, pejabat yang meyakini keamanan dan manfaat program tersebut semestinya tidak keberatan mengonsumsi menu yang sama dengan siswa.

"Kalo beneran yakin dan adil, mereka harusnya setuju. Gak ada urgensi mereka konsumsi mewah-mewah, mahal-mahal saat siswa di sekolah bertaruh nyawa bisa keracunan kapan aja," tegasnya.

Sorotan tersebut muncul di tengah kembali terjadinya kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berdasarkan bahan yang menjadi sumber berita, ratusan siswa dari sejumlah sekolah di Berastagi dan Kabanjahe mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Jumlah siswa yang diduga mengalami keracunan disebut mencapai 353 orang. Sejumlah korban mengalami mual, muntah, pusing hingga kejang dan kemudian mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Kasus tersebut membuat pelaksanaan program MBG kembali mendapat perhatian publik, terutama terkait keamanan pangan, pengawasan dapur penyedia makanan dan standar distribusi.

Salsa kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan efisiensi anggaran. Ia mengusulkan agar konsumsi pejabat dalam berbagai kegiatan resmi disesuaikan dengan standar biaya MBG yang disebut sebesar Rp15 ribu per hari.

"Gak ada snack atau buah atau minum tambahan, semua bawa dari rumah biar adil. Lagian sejalan sama semangat efisiensi budget, konsumsi Rp15.000 per hari apa pun acaranya," tulisnya.

Pernyataan tersebut kemudian ramai dibahas warganet. Sejumlah pengguna media sosial mendukung gagasan agar para pejabat ikut mengonsumsi MBG sebagai bentuk keteladanan dan untuk merasakan langsung kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Namun, sebagian komentar juga menyoroti perbedaan fasilitas dan tunjangan yang diterima pejabat dengan kondisi masyarakat penerima manfaat program.

Kasus keracunan MBG di Karo bukan menjadi satu-satunya insiden yang mendapat sorotan. Sebelumnya, dugaan keracunan juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah, pada 31 Juli 2026 dengan ratusan siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Dalam kasus tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait mendapat sanksi penghentian sementara.

Rangkaian kasus tersebut membuat aspek keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG. Pengawasan terhadap proses pengolahan, kualitas bahan makanan, sanitasi dapur hingga distribusi menjadi faktor penting untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Tantangan agar pejabat ikut menyantap MBG pun pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan menu makanan, tetapi juga menjadi kritik mengenai kesetaraan, transparansi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program yang menyasar jutaan penerima manfaat di Indonesia.* (tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono menyusul dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah menyantap makanan program MBG di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini 17 Agustus: Hujan Ringan di Sejumlah Wilayah

Sudaryono juga membuka kemungkinan proses investigasi kasus tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan kelalaian atau pelanggaran.

Ia meminta seluruh kepala dapur, petugas, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG memastikan seluruh prosedur operasional standar (SOP) dijalankan secara ketat.

"Ini juga peringatan bagi yang lain, harus ekstra hati-hati dan kerja dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak bisa, kau mundur," katanya.

Menurut Sudaryono, keamanan pangan dalam program MBG bukan sekadar persoalan teknis operasional dapur. Ia menegaskan kualitas dan keamanan makanan berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat.

"Jangan nyawa orang jadi permainan. Kalau enggak mampu jadi kepala dapur, kalau enggak mampu jadi chef, kalau enggak mampu jadi petugas di situ, kau mundur aja. Karena nyawa seseorang enggak bisa dipertaruhkan," tegasnya.

Kasus dugaan keracunan tersebut sebelumnya dialami siswa SMA Negeri 1 Berastagi, SMA Bersama, dan SMK Negeri 1 Berastagi setelah menyantap makanan MBG pada Kamis (13/8/2026).

Hingga Jumat (14/8/2026), jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan tercatat mencapai 353 orang.

Sejumlah siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, hingga tubuh melemah setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program MBG.

Para siswa yang mengalami keluhan kemudian mendapat penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain Rumah Sakit Efarina Berastagi, RSU Amanda Berastagi, Rumah Sakit Umum Kabanjahe, serta Puskesmas Berastagi.

BGN sebelumnya juga telah menegaskan pentingnya memastikan makanan yang dibagikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Sudaryono mengatakan setiap petugas yang terlibat dalam penyediaan makanan harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, tidak boleh ada kelalaian dalam proses pengolahan hingga distribusi makanan kepada siswa.

Pemerintah saat ini mendorong evaluasi dan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Penanganan kasus di Berastagi juga menjadi perhatian untuk memastikan penyebab insiden dapat diketahui dan langkah perbaikan segera dilakukan.* (k/dh)

" Nanti kita lihat situasinya, ya, para menteri juga sudah di sana. Kita lihat seperti apa lalu kita putuskan," kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Baca Juga:

• Lewat Surat dan Facebook, PM Singapura Lawrence Wong Sampaikan Duka Mendalam untuk Korban Gempa NTT

Sejumlah menteri dan wakil menteri diketahui berada di NTT untuk memastikan proses penanggulangan gempa berjalan dengan baik. Mereka juga memimpin rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI dari wilayah tersebut.

"Karena kemarin sekali lagi kita menyampaikan rasa dukacita mendalam, karena telah terjadi musibah gempa bumi yang cukup besar di Nusa Tenggara Timur, maka ada beberapa Menteri yang memang hari ini memimpin upacara," ujar Prasetyo.

Beberapa pejabat yang berada di NTT antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Kesehatan, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

Mereka ditugaskan untuk memantau kondisi masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan penanganan bencana terpenuhi di sejumlah wilayah terdampak.

"Pemerintah terus memastikan dampak bencana ditangani dengan baik. Menteri PU, Wakil Menteri Kesehatan, dan juga Wakil Menteri Sosial sekarang sedang berada di Nusa Tenggara Timur dalam rangka memonitor dan memastikan menanggulangi bencana yang kemarin terjadi di Nusa Tenggara Timur," tutur Prasetyo.

Prasetyo menegaskan pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap masyarakat terdampak meski saat ini Indonesia tengah memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Jadi, di tengah-tengah kita merayakan kemerdekaan, tentu saja di satu sisi kita tetap harus memastikan bahwa saudara-saudara kita yang kemarin terkena bencana itu semua tertangani dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah saat ini masih melakukan koordinasi penanganan pascagempa di NTT, termasuk pendataan kerusakan, evakuasi warga, distribusi bantuan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Terkait rencana kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi terdampak, Prasetyo belum memberikan kepastian waktu. Keputusan disebut akan diambil setelah pemerintah melihat perkembangan situasi dan kesiapan penanganan di lapangan.* (k/dh)