JAKARTA – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019–2022 kembali memanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026.

Eks Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, tampak emosional hingga menangis usai mengikuti rangkaian persidangan.

Baca Juga:

• Pengamat dan Fenomena Post Truth

"Saya hanya mau ini berakhir, saya sudah capek," ujar Nadiem sambil menangis di sela persidangan.

Sidang kali ini menghadirkan ahli pendidikan dan karier Ina Setiawati Liem serta tujuh saksi dari kalangan guru yang disebut menerima manfaat program digitalisasi pendidikan.

Sejumlah keluarga, kerabat, hingga pengemudi ojek daring turut hadir memberikan dukungan di ruang sidang.

Nadiem dalam keterangannya menyoroti penggunaan chrome device management (CDM) yang menurutnya merupakan bagian dari upaya transparansi pengelolaan anggaran.

Namun, perangkat tersebut justru menjadi salah satu poin yang dipersoalkan dalam dakwaan.

"CDM disebut total loss menjadi kerugian negara, padahal itu cara untuk memastikan transparansi agar tidak ada kebocoran anggaran," kata Nadiem.

Ia juga menegaskan bahwa program pengadaan Chromebook dilakukan dengan pertimbangan efisiensi, termasuk harga perangkat yang lebih murah serta penggunaan perangkat lunak tanpa biaya lisensi.

"Ini paradoks, niatnya membersihkan unsur korupsi, malah dituduh korupsi," ujarnya.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Nadiem disebut terlibat dalam dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun.

Rinciannya meliputi dugaan kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun serta pengadaan CDM senilai Rp621 miliar yang dinilai tidak diperlukan.

Ia juga disebut menerima aliran dana sebesar Rp809,5 miliar.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan dan pembuktian dari kedua belah pihak.

Perkara ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan nasional berskala besar.*

(vo/ad)

Oleh:Natalius Pigai.

"Ramai-ramai membunuh kebenaran, agar bersama-sama hidup dalam kebohongan."

Baca Juga:

• Modal Usaha Rp100 Juta dari KUR BRI 2026, Ini Cara Ajukan dan Syaratnya

Dinilai secara paripurna oleh berbagai kalangan, termasuk mayoritas masyarakat kelas bawah yang jumlahnya ratusan juta.

Satu setengah tahun, seiring waktu berjalan, saya mengikuti apa yang dipertontonkan para pengamat dan buzzer serta oposisi, ibarat panggung sandiwara, memetik dawai tua tak berguna, hanya menguasai nada minor sehingga tampak membosankan.

Kelompok Oposisi tampak ofensif dengan kritikan-kritikan yang tidak bermutu, tidak menohok, dan cenderung ad hominem dan nihil intelektual.

Karena itu memasuki tahun yang kedua pemerintahan, tulisan ini difokuskan untuk membuka tabiat para pengamat, oposisi, pollster dan buzzer para "pembunuh kebenaran".

Pengamat, polster, oposisi, buzzer, dan pembenci pemerintah yang mengklaim diri sebagai orang-orang lingkar dalam pemegang otoritas intelektual yang sebenarnya patut diduga memiliki disposisi politik dengan kelompok yang kalah dalam pemilu, kerabat, atau tidak lain dan tidak bukan, keyakinan saya, mereka adalah komprador dengan para maling dan perampok uang negara.

Korelasinya berbasis pada fakta dan informasi yang telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa selama ini.

Tidak terasa kurun waktu 1,6 tahun itu pula pengamat dan pembunuh kebenaran serta simpatisan berkoar-koar memaki-maki pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa lelah dan tanpa bosan seiring bersama berlalunya waktu.

Saya mencatat kredo para pembunuh kebenaran: "pemerintahan korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintah tidak memberantas mafia, kartel, pemerintah tidak menepati janji, pemerintah tidak menegakkan HAM, tidak berkomitmen pada rakyat, tidak konsisten, tidak demokratis, tidak bermoral, tidak menghormati kebebasan ekspresi".

Semua kata-kata memang enak didengar di kuping para pembenci, karena memang mereka suka kredo-kredo kering nihil literasi seperti ini.

Tentu saja dihormati, namun perlu dipertanyakan apakah para pembunuh kebenaran ini memiliki mata hati ketika Presiden Prabowo memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) di tengah-tengah pemilihan umum berbiaya tinggi?

Pemerintah sedang gencar-gencarnya melawan kaum oligarki ekonomi maupun para oligarki politik, oligarki hukum yang telah lama hidup di bizantium sambil menginjak kaki kaum bumiputera yang miskin dan tertinggal.

Prabowo telah memastikan pemerintahan ini bersih anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Negara telah mengembalikan triliunan uang rakyat yang dirampok para maling, tantiem para komisaris BUMN ditiadakan, BUMN tidak lagi dijadikan alat bancakan ratusan orang penganggur jalanan dan job seeker yang ditampung sebagai pemimpin perusahaan berplat merah sebagaimana tradisi selama ini.

Sekarang Danantara merekrut petinggi BUMN dengan kualifikasi dan kompetensi tinggi.

Presiden sedang tunaikan semua janji-janji yang telah dilukiskan dalam buku transformasi bangsa yang diucapkan kepada rakyat Indonesia pada saat kampanye pemilihan presiden.

Berbagai kebijakan populis untuk memutus rantai kemiskinan dengan menggelontorkan anggaran negara tidak kurang dari 1,300 triliun dari 3.600 triliun APBN.

Bagi Prabowo yang utama adalah agenda kemandirian bangsa dengan pangan yang cukup, energi yang cukup, air bersih sebagai kebutuhan elementer bagi daya tahan sebuah bangsa.

Rakyat kenyang, rakyat sehat dan rakyat pintar adalah hasil renungan mata hati Prabowo dalam perjalanan panjang kehidupannya.

Sejak masih usia muda, beliau telah mencatat dan merekam sejarah, menghadapi sejarah dan menentukan masa depan sejarah bangsa Indonesia.

Komitmennya sangat kuat untuk mengangkat bangsa Indonesia dengan meniadakan patologi ekonomi, patologi sosial, patologi budaya dan berbagai patologi melalui program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Desa Sadar HAM, cek kesehatan gratis dan lainnya.

Prabowo juga memperkuat fondasi ekonomi bangsa dengan program hilirisasi, pembentukan Danantara, peningkatan investasi, swasembada, peningkatan rasio penerimaan pajak.

Semua program bersumber dari cita-cita Prabowo dalam ASTACITA, harta untuk rakyat dan tahta untuk rakyat.

Di tengah keberpihakan dan keberhasilan Pemerintah, kita sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan para pengamat pembunuh kebenaran berimajinasi liar dan cenderung fantasi menggunakan pisau analisis logika mereka dengan variabel fallacy, memproduksi kebohongan, kebencian, iri, dengki, kejam dan jahat pada kebenaran, "mereka ramai-ramai membunuh kebenaran".

Oleh karena itu wajar jika para pengamat merasa ilmunya tidak dipakai tetapi konsisten pada jalur fallacy, maka para pembunuh kebenaran dengan ekspresi mereka hanya dapat dikategorikan sebagai "onani intelektual".

Pemimpin di negeri ini hadir dengan tulus dan penuh perasaan, peduli terhadap kaum marjinal dan orang-orang miskin. Pundi-pundi orang kaya yang tadinya tumbuh 10% per tahun, sekarang mulai terjaga keseimbangannya dengan pundi-pundi rakyat umum khususnya kelas menengah.

Pengusaha juga tumbuh, orang miskin mulai berkurang, rangking IPM dunia bangsa ini mulai membaik, Indeks rasio gini mencapai 0,363 tertinggi selama 15 tahun terakhir artinya ada peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan keseimbangan distribusi kesejahteraan yang merata.

Prestasi Prabowo luar biasa karena baru berjalan 1,6 tahun anggaran yang digunakan tidak sampai 4.000 Triliun APBN, namun kita melihat berbagai prestasi gemilang yang sedang diukir Prabowo Subianto.

Akhirnya juga saya mengukur kapasitas pembunuh kebenaran dengan hanya dilihat dari orasi-orasi verbal tanpa data, fakta dan informasi yang akurat. Narasi-narasi kosong yang mendobrak citra seakan-akan pembela kebenaran dan pembela keadilan.

Pertanyaannya sederhana, saat ini orang Papua berduka dalam kesedihan atas tragedi yang menimpa kaum bumiputera, namun saya tidak pernah mendengar kredo tentang elegi derita mereka.

Saya membaca alam bawah sadar (imajinasi) para pengamat dan oposisi, mereka berpandangan bahwa berkuasa itu enak, mumpung berkuasa, aji mumpung dan itulah kekuasaan, dengan berkuasa secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya dan masa depan kariernya.

Hal yang nyata terlihat dari oposisi yang mantan penguasa menggunakan sumber daya negara, sudah bukan rahasia bahwa LPDP dimanfaatkan anak-anak mantan penguasa dan orang kaya di negeri ini.

Sementara putra- putri yang brilian dari anak-anak miskin dan pinggiran kesulitan mendapatkan akses biaya negara.

Ada benarnya jika seorang tokoh asal Inggris Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup dan mau melakukan korupsi secara mutlak (power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely).

Karena itu kecenderungan pemimpin negeri ini berharap pada negara, pejabat dan sanak saudara berdagang pengaruh kekuasaan dan jabatan (trading in influences), pengamat berpikir dengan jabatan bisa mengambil kredit besar untuk menjadi kaya raya.

Tindakan-tindakan amoralitas ini telah berlangsung sejak zaman hukum hammurabi babilonia, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tindakan "AMORALITAS ITULAH YANG MAU DIHENTIKAN OLEH PEMERINTAH SAAT INI".

Hei pengamat (pembunuh kebenaran) kami saat ini beda dengan cara pandang kalian.

Harus dikatakan, bahwa para pengamat kita masih anonim dalam politik sebagaimana disampaikan oleh pengamat politik berkebangsaan Australia, Herbert Feith, seperti kondisi pemilih tahun 55, dan saat ini juga masih sama: anonim.

Mayoritas pengamat dan masyarakat masih stagnan dan belum melek politik sehingga timbul kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatik.

Apapun argumentasinya, negara ini telah berbaik hati pada kita semua, baik rakyat, penguasa dan pendukung. Hidup bersedekah dari negara seperti rakyat di negeri feodal berharap rezeki berberkah ratu pandito raja.

Karena itu jangan pernah berpidato; mengutip kata-kata kepahlawanan John F. Kennedy yaitu jangan bertanya apa yang diberikan oleh negara tetapi bertanya apa yang Engkau berikan kepada Negara.

Hal lain adalah fakta bahwa ada aktor yang mengendalikan para pengamat dengan remote, yang tentu memiliki disposisi politik.

Saat yang sama para pengamat menganggap bohir-bohir politik dan sumber ekonomi mereka sebagai titisan dewa, kata-kata dan perbuatan tokoh-tokoh tersebut semua benar di hadapan pendukung fanatik ini.

Bahkan kata-kata dan nasehat atau perintah mereka dianggap titah dewa, Divine Right of the King, seperti yang pernah dipraktekkan oleh King John di Inggris pada abad ke -15 masa monarki absolut. Pengamat saat ini tidak ingin hidup dengan keringat dan jerih payah tangannya sendiri.

Sejatinya, Orang-orang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa Madani yang kritis dan rasional, Imparsial, objektif untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat bukan atas dasar fanatisme agama, suku, ras dan antar golongan.

Kita sudah terlalu lama hidup di dalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa, tidak berdasarkan fragmentasi ideologi, jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan, pengikut seorang oknum Individu.

Saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa.

Prabowo sedang memimpin secara rasional agar tiap warga negara hidup berkreasi dan berkompetisi.

Sangat ironis bahwa kelompok yang mengaku intelektual tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan. Mereka juga tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumiputera karena cenderung berlaku sebagai hamba sahaja.

Berbeda dengan rakyat kecil yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum marginal. Oleh karena itulah kami menghormati kaum bumiputera dan mereka yang termarginalisasi.

Sudah 1,6 tahun berbagai sandiwara dipertontonkan para pengamat. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan intelektual, mampu mengontrol otoritas negara dengan otak mereka. Mereka mempertontonkan kepada publik pola pikir pongah dan bedebah.

Di saat yang sama para pembunuh kebenaran ini juga menyerang secara babi buta tanpa perasaan, tanpa berperikemanusiaan.

Menyerang pemerintah dengan berbagai kata-kata rendahan, berbagai bentuk kekerasan verbal, suatu tindakan yang relevan hanya dilakukan Simbol manusia tidak bernilai dan berbudaya karena cenderung diskriminatif dan rasialis.

Pemerintahan saat ini sedang memperbaiki labilitas integrasi vertikal dan horizontal yaitu antara negara dan rakyat, antara rakyat dengan rakyat, khususnya sebagaimana dialami oleh umat islam; sungguh menyakitkan di negeri Pancasila yang beragama mayoritas muslim.

Penyerangan, penganiayaan, pelarangan dan diskriminasi terhadap para ulama, kiai, ustaz, habib, telah menyatakan secara lancang tentang adanya islamophobia di negeri ini.

Hal ini merusak tatanan dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Seharusnya kita harus membangun integrasi nasional secara bersama-sama.

Kami tidak ingin berbagai kebijakan dan tindakan pendukung lebih mencerminkan pemanfaatan kekuasaan, jabatan dan uang hanya untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara apapun. Bagi kami, Demokrasi Nomor Satu.

Wahai Pengamat! Kamu Para Pengamat! Rakyat ini sudah lama menderita, apakah kalian tahu bahwa rakyat yang hidup di pelosok nusantara ini hidup dari hasil usahanya, ketergantungan pada alam, hidup sangat autarkis, taken for granted atas anugerah Ilahi dengan sumber daya alam yang melimpah ruah di bumi nusantara, dengan sentuhan negara bisa hidup, bahkan lebih aman?

Mereka paham Presiden sedang bekerja sungguh-sungguh menurunkan harga pangan, sandang dan papan.

Boleh saja percaya diri berlagak pemilik kuasa intelektual dengan Percaya Diri (PD tinggi), sementara Indeks Prestasinya (IP) rendah tetapi hidup manunggaling kawulo gusti.

Perilaku yang memalukan karena negeri ini bukan monarki, juga bukan oligarki, yang kekuasaan hanya berpusat pada raja dan sekelompok orang.

Negeri ini Republik Indonesia, negeri milik bersama di mana kekuasaan berpusat pada rakyat Indonesia dan kami yang mengelola hanya diberi kedaulatan oleh rakyat (Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium).

Karena itu esensi dari negara demokrasi maka satu-satunya cara untuk memperbaiki bangsa ini adalah distribusi keadilan (distribution of justice), melalui distribusi kekuasaan (distribution of power) dan distribusi pembangunan (distribution of development) di seluruh Indonesia.

Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto, pemimpin yang dipilih secara rasional dan masyarakat Madani dan 96 juta rakyat yang memilihnya.

Pengamat saat ini hanya menjadi gerombolan orang yang secara kolektif mengabaikan, menutupi, atau menyerang fakta-fakta tersebut. Mereka adalah gerombolan manusia yang ramai-ramai membunuh kebenaran.

Ramai-ramai membunuh kebenaran adalah ungkapan filosofis, yang menggambarkan fenomena post-truth, di mana kebenaran objektif kalah oleh emosi dan keyakinan pribadi yang didorong secara masif oleh banyak orang, sehingga orang yang mencoba jujur justru sering kali dikucilkan atau diserang.

Namun Kami tidak menyerah dan tidak akan kalah!* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Kritikus, Aktivis, Penulis dan Pejabat Pemerintah

JAKARTA – Tradisi menitip doa kepada jemaah haji masih banyak dilakukan masyarakat Muslim, terutama karena mereka dianggap sedang berada di tempat-tempat mustajab untuk berdoa di Tanah Suci.

Namun, praktik ini tetap memiliki adab yang perlu diperhatikan agar tidak membebani jamaah.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Gelar Upah-Upah Jemaah Haji 2026, Doakan Kelancaran Ibadah ke Tanah Suci

Para ulama menegaskan bahwa doa tetap hanya ditujukan kepada Allah, sementara jemaah haji hanya menjadi perantara untuk turut mendoakan.

Dasar kebolehan ini juga merujuk pada riwayat sahabat, ketika Umar bin Khattab meminta Nabi Muhammad SAW untuk mendoakannya saat hendak beribadah.

Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bahkan menganjurkan untuk saling menyertakan doa antar sesama Muslim.

Namun demikian, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, Buya Yahya, mengingatkan agar praktik titip doa tidak dilakukan secara berlebihan.

Menurutnya, masyarakat sebaiknya tidak memberikan daftar doa yang panjang kepada jemaah haji karena dapat mengganggu kekhusyukan ibadah mereka.

"Minta doa boleh, tapi jangan merepotkan. Cukup secara umum saja, tidak perlu daftar panjang," kata Buya Yahya dalam sebuah ceramah yang dikutip dari kanal Al Bahjah TV.

Ia menambahkan, semakin banyak titipan doa dari banyak orang, semakin besar pula beban yang harus dibawa oleh jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Karena itu, cukup menyampaikan permintaan doa secara sederhana, misalnya agar didoakan keselamatan atau dimudahkan untuk menyusul ke Tanah Suci.

Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang kerap menitipkan barang atau meminta oleh-oleh kepada jemaah haji.

Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi beban tambahan yang tidak perlu.

"Jangan minta hadiah, cukup minta doa saja. Kalau ingin membantu, lebih baik memberi bekal," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemberian oleh-oleh dari jemaah haji sebaiknya tidak diminta atau dipesan sejak awal, melainkan diberikan atas inisiatif pribadi setelah mereka kembali dari ibadah.

Dengan demikian, esensi keberangkatan haji sebagai ibadah yang khusyuk tetap terjaga, tanpa terbebani oleh permintaan sosial yang berlebihan.*

(d/ad)

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang paling banyak diburu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026.

Program yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini menawarkan pinjaman hingga Rp100 juta dengan bunga ringan dan skema cicilan yang fleksibel.

Baca Juga:

• Pemuda Asal Binjai yang Sempat Ditahan di Kamboja Akhirnya Dipulangkan, Keluarga Apresiasi Bantuan Doli Tandjung

Skema ini dinilai membantu pelaku usaha dalam mengakses modal kerja tanpa beban bunga komersial yang tinggi.

Melalui simulasi atau tabel angsuran, calon debitur dapat memperkirakan besaran cicilan bulanan sesuai plafon pinjaman dan tenor yang dipilih.

Untuk pinjaman Rp100 juta, cicilan berkisar dari Rp2,1 juta hingga Rp8,8 juta tergantung jangka waktu pinjaman.

Rincian simulasi angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta adalah sebagai berikut:

12 bulan: sekitar Rp8,83 juta per bulan
18 bulan: sekitar Rp6,05 juta per bulan
24 bulan: sekitar Rp4,66 juta per bulan
36 bulan: sekitar Rp3,27 juta per bulan
48 bulan: sekitar Rp2,58 juta per bulan
60 bulan: sekitar Rp2,16 juta per bulan

Simulasi tersebut digunakan sebagai acuan awal bagi pelaku usaha dalam menyesuaikan kemampuan pembayaran sebelum mengajukan pinjaman.

Syarat pengajuan KUR BRI 2026

Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi antara lain:

- KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Usia minimal 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain

Cara pengajuan

Pengajuan KUR dapat dilakukan langsung di kantor cabang BRI atau secara daring melalui laman resmi kur.bri.co.id.

Setelah pengisian data dan unggah dokumen, pemohon akan melalui proses verifikasi dan survei lapangan sebelum pencairan dilakukan di kantor bank.

KUR BRI menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan UMKM di Indonesia karena dianggap lebih terjangkau dan mudah diakses, terutama bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal pengembangan usaha.*

(di/ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam memperkuat sektor kesehatan di Kota Medan.

Ia menilai peningkatan layanan rumah sakit milik pemerintah perlu diiringi dengan edukasi publik agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

Baca Juga:

• UU PPRT Disahkan, Jadi Babak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Pertemuan itu turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan Kota Medan serta direksi RSUD dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.

Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin menyoroti masih adanya kecenderungan masyarakat memilih rumah sakit swasta meski fasilitas rumah sakit pemerintah telah mengalami peningkatan signifikan.

"Kami sudah berbenah. Rumah sakit pemerintah saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Alat kesehatan sudah lengkap dan pelayanan terus ditingkatkan," kata Zakiyuddin.

Ia meminta Relawan Kesehatan Probis untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar lebih percaya terhadap layanan rumah sakit milik pemerintah yang kini dinilai telah layak dan terus berkembang.

Zakiyuddin juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan terhadap program Universal Health Coverage (UHC).

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang harus terus dioptimalkan.

Sementara itu, Ketua Relawan Kesehatan Probis Sumut, Ridwan Sibarani, menyampaikan rencana pelaksanaan talkshow kesehatan yang akan disiarkan melalui TVRI pada 8 Mei 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan mendukung program pemerintah di sektor kesehatan.

Menurut Ridwan, talkshow itu akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, serta unsur kepolisian dan pemerhati masyarakat.

Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi layanan kesehatan, termasuk evaluasi terhadap kendala di lapangan seperti dugaan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip pelayanan publik di beberapa fasilitas kesehatan.

Menanggapi hal itu, Zakiyuddin menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap kegiatan itu dapat memperkuat sistem layanan kesehatan di Kota Medan.

"Ini menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus mendorong masyarakat memulai pola hidup sehat dari lingkungan terkecil," ujarnya.*

(ad)

JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa, 21 April 2026.

Pengesahan ini mengakhiri penantian selama lebih dari dua dekade dalam menghadirkan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Baca Juga:

• Kemnaker Salurkan Bantuan Rp32,25 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumut dan Aceh

Momentum pengesahan dinilai simbolis karena bertepatan dengan peringatan Hari Kartini serta menjelang Hari Buruh Internasional 2026.

Sejumlah perwakilan pemerintah turut hadir, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

Dalam sidang tersebut, Puan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kerja sama lintas kementerian dalam merampungkan pembahasan RUU yang telah diusulkan sejak 2004 itu.

Mewakili pemerintah, Supratman menegaskan bahwa pembentukan UU PPRT bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, sekaligus mencegah praktik diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.

"Setelah mempertimbangkan pendapat fraksi-fraksi, kami mewakili Presiden menyatakan setuju RUU tentang PPRT disahkan menjadi undang-undang," ujarnya.

Afriansyah Noor menyebut pengesahan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga secara menyeluruh.

Ia menilai regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum yang jelas dalam hubungan kerja sektor domestik.

UU PPRT mengatur berbagai aspek, mulai dari mekanisme perekrutan, ruang lingkup pekerjaan, hingga hubungan kerja berbasis perjanjian.

Selain itu, diatur pula hak dan kewajiban pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, perizinan perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT), pelatihan vokasi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.

Regulasi ini juga menegaskan tujuan utama pelindungan pekerja rumah tangga, antara lain menjamin hak atas upah layak, waktu kerja dan istirahat, serta kondisi kerja yang manusiawi.

UU ini juga diarahkan untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan, meningkatkan kesejahteraan melalui akses jaminan sosial, serta mendorong pengakuan profesi pekerja rumah tangga sebagai bagian penting dari tenaga kerja nasional.

Selain itu, negara memperkuat peran pengawasan dan pembinaan, termasuk pengaturan lembaga penempatan pekerja rumah tangga guna memastikan standar perlindungan berjalan efektif.

Pengesahan UU ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi ketenagakerjaan sektor domestik serta memperkuat keadilan sosial bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.*

(ad)

MEDAN – Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan Kemnaker Peduli senilai Rp32.252.643.000 untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara dan Aceh.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan pada Selasa, 21 April 2026.

Baca Juga:

• Polda Aceh Limpahkan Tersangka Kasus Ujaran Kebencian ke Kejari Banda Aceh

"Namun saya yakin, dengan semangat gotong royong dan ketangguhan masyarakat Sumatera Utara dan Aceh, kita akan mampu bangkit dan pulih bersama," ujar Yassierli.

Menurut dia, bantuan yang disalurkan tidak bersifat simbolis, melainkan dirancang untuk memberikan dampak nyata melalui peningkatan keterampilan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Program bantuan tersebut mencakup pelatihan vokasi bagi 4.516 orang di Sumatera Utara dengan anggaran Rp16,53 miliar dan 2.438 orang di Aceh senilai Rp8,91 miliar.

Selain itu, pemerintah menyalurkan program padat karya sebanyak 40 paket dengan total anggaran Rp4 miliar untuk menciptakan lapangan kerja sementara.

Kemnaker juga menyalurkan 400 paket bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) senilai Rp2 miliar guna mendorong tumbuhnya usaha kecil baru.

Di samping itu, terdapat santunan bagi 28 pekerja terdampak berupa paket sembako dan tali asih senilai Rp52,5 juta.

Dukungan lain diberikan melalui program wirausaha MPSI berupa pelatihan dan bantuan modal usaha senilai Rp750 juta untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha di tingkat lokal.

Yassierli menegaskan, pemulihan pascabencana tidak berhenti pada bantuan awal.

Kemnaker, melalui BBPVP di Medan dan Aceh, menyiapkan program jangka menengah dan panjang, termasuk pelatihan berbasis kebutuhan pascabencana serta penguatan produktivitas tenaga kerja.

"Bencana boleh meruntuhkan bangunan, tetapi tidak boleh meruntuhkan semangat. Kita jadikan musibah ini sebagai titik untuk bangkit lebih kuat," kata dia.

Ia juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, serta lembaga pelatihan untuk bersinergi dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan sumber daya manusia di kedua wilayah tersebut.*

(ad)

BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) dalam perkara dugaan ujaran kebencian kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Senin, 20 April 2026.

Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Aceh melalui surat tertanggal 6 April 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Rabu 22 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

"Tersangka diduga mengunggah konten yang mengandung unsur ujaran kebencian berbasis SARA serta narasi yang menghina umat Islam, khususnya di Provinsi Aceh," ujar Joko dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 April 2026.

Ia menjelaskan, perkara tersebut bermula dari laporan polisi pada 18 November 2025.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Ditreskrimsus hingga berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan Pasal 300 juncto Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dengan dilaksanakannya tahap II ini, proses hukum selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum," kata Joko.

Polda Aceh mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian, provokasi, maupun penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

(ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Rabu, 22 April 2026.

Kondisi ini disertai kelembapan udara yang relatif tinggi di hampir seluruh kabupaten/kota.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Rabu 22 April 2026: Sebagian Wilayah Hujan Disertai Petir

Sementara itu, Tabanan berpotensi diguyur hujan sedang dengan suhu lebih sejuk, antara 22–28 derajat Celsius dan kelembapan 77–96 persen.

Di Badung dan Gianyar, hujan ringan diprediksi turun sepanjang hari.

Suhu udara di Badung berada pada rentang 24–31 derajat Celsius, sedangkan Gianyar berkisar 23–29 derajat Celsius, dengan kelembapan di atas 70 persen.

Adapun Klungkung dan Buleleng diperkirakan berawan.

Klungkung mencatat suhu 28–32 derajat Celsius dengan kelembapan 71–87 persen, sementara Buleleng berada pada kisaran 25–28 derajat Celsius dan kelembapan 76–93 persen.

Wilayah dataran tinggi seperti Bangli juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu lebih dingin, yakni 20–25 derajat Celsius.

Kondisi serupa terjadi di Karangasem yang diprakirakan diguyur hujan ringan dengan suhu 21–28 derajat Celsius dan kelembapan hingga 98 persen.

Sementara itu, Kota Denpasar diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu relatif panas, mencapai 25–34 derajat Celsius serta kelembapan 71–95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan yang dapat disertai angin kencang dalam durasi singkat.

Warga juga diminta memperhatikan kondisi lingkungan guna mengantisipasi genangan maupun pohon tumbang.*

(ad)

YOGYAKARTA– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir pada Rabu, 22 April 2026.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama pada siang hingga malam hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Rabu 22 April 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Tingkat kelembapan di kedua wilayah tersebut tergolong tinggi, yakni antara 70 hingga 98 persen.

Berbeda dengan wilayah lain, Gunungkidul berpotensi mengalami hujan yang disertai petir.

Suhu udara di kawasan ini diprakirakan berada pada rentang 23–30 derajat Celsius dengan kelembapan 70–98 persen.

Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Sleman dan Kota Yogyakarta.

Kedua wilayah ini berpotensi diguyur hujan petir dengan suhu udara berkisar 23–29 derajat Celsius di Sleman dan 24–30 derajat Celsius di Kota Yogyakarta.

Tingkat kelembapan tercatat antara 68 hingga 97 persen.

BMKG mengingatkan bahwa hujan yang disertai petir berpotensi menimbulkan gangguan, seperti genangan air, pohon tumbang, hingga gangguan aktivitas luar ruang.

Warga diimbau untuk menghindari area terbuka saat terjadi petir serta memastikan saluran drainase di lingkungan tetap berfungsi dengan baik.*

(ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jawa Barat didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Rabu, 22 April 2026.

Kondisi ini merata di sejumlah kabupaten dan kota, dengan tingkat kelembapan udara yang relatif tinggi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 22 April 2026: Sebagian Wilayah Berawan

Kota Bogor juga berpotensi mengalami kondisi serupa dengan suhu 23–31 derajat Celsius.

Hujan ringan diprakirakan terjadi di Cianjur, Bandung, dan Sumedang, dengan suhu udara berkisar 21–32 derajat Celsius.

Sementara itu, Bandung Barat dan Kota Bandung juga diprediksi mengalami hujan ringan dengan kelembapan mencapai lebih dari 90 persen.

Di wilayah Priangan Timur seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, BMKG memprediksi hujan sedang dengan suhu antara 21–32 derajat Celsius.

Kota Tasikmalaya sendiri diperkirakan mengalami hujan ringan, sedangkan Kota Banjar berpotensi hujan sedang.

Untuk wilayah utara, Cirebon dan Indramayu diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu lebih panas, mencapai 24–34 derajat Celsius.

Subang, Karawang, dan Bekasi juga diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 23–33 derajat Celsius.

Kuningan dan Majalengka diprakirakan diguyur hujan sedang, sedangkan Purwakarta dan Pangandaran berpotensi mengalami hujan ringan.

Adapun Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi diprediksi mengalami hujan ringan sepanjang hari.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang yang dapat disertai angin kencang dalam durasi singkat.

Kondisi ini berisiko menimbulkan genangan, banjir lokal, hingga pohon tumbang, terutama di wilayah dengan drainase kurang optimal.

Warga juga diimbau untuk tetap memperhatikan informasi cuaca terkini guna mengantisipasi gangguan aktivitas harian, khususnya bagi pengguna jalan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.*

(ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 22 April 2026, didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan.

Perbedaan kondisi cuaca diperkirakan terjadi antara wilayah daratan dan kepulauan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Rabu 22 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara yang diperkirakan berawan dengan suhu antara 25–30 derajat Celsius serta kelembapan hingga 91 persen.

Sementara itu, hujan ringan berpotensi turun di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Suhu udara di ketiga wilayah ini berada pada kisaran 25–31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan relatif tinggi, mencapai 69–95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama pada siang hingga malam hari ketika potensi hujan meningkat.

Meski tergolong ringan, hujan dapat menyebabkan genangan di sejumlah titik serta memengaruhi kelancaran lalu lintas.

Warga juga disarankan untuk menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan, serta memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG secara berkala.*

(ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Aceh pada Rabu, 22 April 2026, didominasi hujan ringan dengan variasi cuaca cerah berawan hingga kabut di sejumlah wilayah.

Hujan ringan diperkirakan mengguyur beberapa daerah seperti Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Nagan Raya, hingga Aceh Barat Daya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Rabu 22 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Sementara itu, kondisi cerah hingga cerah berawan diprediksi terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Utara, serta Aceh Tamiang.

Suhu di wilayah tersebut bervariasi antara 16 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan 53–95 persen.

Wilayah kepulauan seperti Simeulue diprakirakan cerah dengan suhu 25–30 derajat Celsius.

Adapun daerah dataran tinggi seperti Gayo Lues cenderung berawan dengan suhu lebih sejuk, yakni 16–26 derajat Celsius.

BMKG juga mencatat adanya potensi kabut atau asap di wilayah Bireuen dan Bener Meriah, dengan suhu berkisar 17–32 derajat Celsius.

Kondisi ini berpotensi mengganggu jarak pandang, terutama pada pagi dan malam hari.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang diprakirakan berawan, sedangkan Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa mengalami cerah berawan.

Kota Subulussalam berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu mencapai 32 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama di wilayah yang berpotensi hujan ringan hingga kabut.

Pengguna jalan diharapkan berhati-hati terhadap potensi jalan licin dan terbatasnya jarak pandang.*

(ad)

SUMUT– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 22 April 2026, bervariasi dari hujan ringan, hujan sedang, hingga cerah di sejumlah wilayah.

Hujan ringan diprediksi terjadi di beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias, Dairi, serta wilayah kepulauan seperti Nias Utara dan Nias Barat.

Baca Juga:

• Jadwal Seleksi KI Sumut 2026–2030 Disesuaikan, Ini Tahapan Terbarunya

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, dengan suhu relatif sejuk antara 20–26 derajat Celsius dan kelembapan hingga 98 persen.

Di sisi lain, cuaca cerah diprakirakan mendominasi wilayah Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, hingga Labuhanbatu.

Suhu udara di kawasan ini berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan 56–95 persen.

Wilayah dataran tinggi seperti Humbang Hasundutan dan Samosir diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu lebih dingin, yakni 18–25 derajat Celsius.

Adapun Toba diprediksi cerah dengan suhu 17–25 derajat Celsius.

Untuk wilayah pesisir dan perkotaan, Kota Medan diprakirakan cerah dengan suhu mencapai 33 derajat Celsius.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Binjai, Kota Tanjung Balai, dan Kota Pematangsiantar.

Sementara itu, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli berpotensi mengalami hujan ringan.

BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama di wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang.

Kondisi ini dapat memicu genangan hingga gangguan aktivitas, terutama pada sore dan malam hari.

Warga juga diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini guna mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi, termasuk bagi pelaku transportasi darat maupun laut.*

(ad)

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, target investasi tersebut merupakan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Baca Juga:

• Indonesia–Austria Perkuat Kolaborasi Riset dan Pendidikan Tinggi, Fokus Energi dan Inovasi Teknologi

Rosan menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir yakni 2014–2024, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia tercatat sekitar Rp 9.100 triliun. Angka tersebut kini menjadi acuan untuk percepatan pencapaian target baru yang jauh lebih tinggi.

"Kalau dibandingkan 10 tahun terakhir, investasinya sekitar Rp 9.100 triliun saja," ujarnya.

Meski target tersebut terbilang ambisius, Rosan menyatakan optimistis Indonesia mampu mencapainya. Menurutnya, minat investor global terhadap Indonesia masih sangat tinggi meskipun kondisi geopolitik dan ekonomi dunia sedang tidak stabil.

"Terlepas dari perang, geopolitik, dan geoekonomi dunia, ternyata minat investasi ke Indonesia masih sangat tinggi," katanya.

Pemerintah menilai arus investasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat hilirisasi industri di dalam negeri.*

(d/dh)

Ibu Ardiansyah, Bardiah, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan bantuan yang diberikan sejak awal proses penanganan kasus anaknya.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Telepon PM Australia Albanese, RI Mulai Ekspor 250 Ribu Ton Urea ke Negeri Kanguru

Ia menuturkan, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa kunjungan, tetapi juga komunikasi intensif dan pendampingan hingga proses pemulangan anaknya dapat berjalan lancar.

"Perhatian dan bantuan beliau sangat berarti. Kami hanya bisa membalas dengan doa," tambahnya.

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya telah mengawal proses pemulangan Ardiansyah melalui koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

"Saya bersyukur Ardiansyah akhirnya dapat kembali ke Tanah Air. Sejak awal kami terus berkoordinasi dengan KBRI untuk mengawal proses administrasi kepulangannya," kata Doli.

Ia menjelaskan seluruh proses administrasi telah diselesaikan, termasuk penyiapan tiket kepulangan sehingga Ardiansyah dapat kembali ke Indonesia tanpa hambatan.

"Alhamdulillah semua sudah selesai, termasuk tiket kepulangan," ujarnya.

Doli juga berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan memastikan prosedur resmi sebelum bekerja ke luar negeri.

"Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan jalur resmi dan melengkapi dokumen sebelum berangkat ke luar negeri," tegasnya.

Kasus Ardiansyah sebelumnya sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian publik sejak akhir Februari 2026.*

(ds/dh)

Penggeledahan dilakukan pada Senin (20/4/2026) di salah satu bank di wilayah Kota Medan. Safe deposit box tersebut diduga milik tersangka berinisial RZ, yang merupakan mantan pejabat di lingkungan DJBC.

Baca Juga:

• KPK Panggil Lagi Staf PBNU Syaiful Bahri, Dalami Kasus Korupsi Kuota Haji

Budi menjelaskan, penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat alat bukti dalam proses penanganan perkara sekaligus mendukung langkah awal asset recovery atau pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi di lingkungan DJBC, termasuk pejabat aktif maupun pihak swasta yang diduga terlibat dalam pengaturan jalur impor barang.

Dalam konstruksi perkara, para pihak diduga melakukan pemufakatan jahat untuk mengatur jalur importasi barang agar tidak melalui prosedur pemeriksaan ketat kepabeanan, sehingga barang dapat masuk ke Indonesia dengan lebih mudah.

Kasus ini terus dikembangkan KPK untuk menelusuri aliran dana serta potensi aset lain yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.*

(k/dh)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo secara langsung meminta percepatan realisasi program tersebut, terutama pada pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar diesel.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Telepon PM Australia Albanese, RI Mulai Ekspor 250 Ribu Ton Urea ke Negeri Kanguru

Dalam rapat yang melibatkan PLN, Kementerian ESDM, Danantara, serta sejumlah perguruan tinggi dan pakar energi, pemerintah menargetkan pengurangan signifikan penggunaan pembangkit diesel dalam waktu dekat.

"Ditargetkan tahun ini 10 gigawatt dari pembangkit diesel bisa dikurangi," jelasnya.

Selain pengurangan diesel, pemerintah juga mendorong penambahan kapasitas energi baru melalui PLTS. Berdasarkan hasil kajian lintas lembaga, potensi instalasi PLTS dalam waktu dekat diperkirakan mencapai 17 gigawatt, dengan tambahan sekitar 7 gigawatt dari pengembangan lanjutan.

"Kira-kira 17 Giga bisa dilakukan instalasi PLTS berdasarkan perhitungan bersama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan perguruan tinggi," kata Brian.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan di lapangan akan sepenuhnya diatur oleh PLN sebagai pelaksana utama program, termasuk penentuan lokasi pembangunan PLTS di berbagai wilayah.

"Lokasinya nanti semua dari PLN yang berperan sebagai implementator," pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.*

(mt/dh)

Purbaya menjelaskan, meski harga BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian, hal itu tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi nasional. Pasalnya, BBM subsidi yang digunakan masyarakat kecil serta kebutuhan logistik tetap tidak mengalami perubahan harga.

Baca Juga:

• Mayoritas Publik Puas Kinerja Prabowo, Survei Index Politica Catat Angka 70,77 Persen

Ia menambahkan, kestabilan harga BBM subsidi dinilai mampu menjaga harga barang dan jasa tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Menurutnya, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan fiskal pemerintah agar stimulus tetap tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Purbaya juga menyoroti bahwa selama ini sebagian kelompok masyarakat mampu masih turut menikmati subsidi energi. Ia menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

"Kalau kita hitung, desil 8, 9, 10 itu menikmati cukup besar subsidi. Jadi yang mampu itu ya tidak apa-apa kalau harus bayar sedikit lebih mahal," ujarnya.

Ia menegaskan, kelompok masyarakat yang tergolong mampu tidak seharusnya lagi mendapatkan porsi besar dari subsidi energi, karena sudah memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli BBM nonsubsidi.

"Karena mereka memang mampu," tutupnya.*

(d/dh)

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan isu yang berkembang saat ini masih sebatas kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga, bukan pada ketersediaan bahan baku plastik itu sendiri.

Baca Juga:

• Zulhas Dorong UMKM Masuk Pasokan Makanan Haji RI, Produk RTE Mulai Diekspor ke Arab Saudi

Menurutnya, hasil pertemuan dengan pelaku industri menunjukkan bahwa pasokan bahan baku plastik masih dalam kondisi aman. Namun, dinamika harga global tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi.

Di sisi lain, Kemenperin mulai mendorong penggunaan kemasan non-plastik seperti kertas atau paperboard. Jenis kemasan ini dinilai sudah cukup kompetitif dan saat ini menyumbang sekitar 28 persen dari total kebutuhan kemasan industri makanan dan minuman.

Putu menjelaskan, kemasan kertas sudah banyak digunakan untuk produk seperti susu dan minuman, serta terus didorong melalui skema business matching antara produsen dan pengguna industri.

"Nah yang berbasis kertas ini masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Hari ini kita juga melakukan workshop untuk mengajak industri menggunakan kemasan ini karena cukup kompetitif," ujarnya.

Kemenperin mencatat industri pulp dan kertas nasional memiliki kapasitas besar, dengan 113 perusahaan, produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun, serta nilai ekspor sekitar US$ 8,2 miliar.

Selain kertas, pemerintah juga mendorong penggunaan kemasan kaca yang saat ini masih berada di angka 2–3 persen, dengan potensi peningkatan hingga 5–6 persen. Alternatif lain seperti kemasan berbasis bahan hayati juga mulai dikembangkan meski volumenya masih terbatas.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, turut mendorong pemanfaatan kemasan aseptik yang dinilai lebih efisien dan dapat mengurangi ketergantungan impor.

Ia menyebut sudah ada investasi industri dalam negeri dengan kapasitas mencapai 21 miliar kemasan per tahun, namun tingkat pemanfaatannya baru sekitar 50 persen.

"Masih ada kapasitas yang bisa diisi kalau industri beralih ke kemasan aseptik," ujarnya.

Kemasan aseptik sendiri memungkinkan produk disimpan pada suhu ruang tanpa rantai dingin karena telah melalui proses UHT, sehingga memiliki daya simpan lebih lama dibandingkan kemasan konvensional.*

(d/dh)