JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat.

Namun, pengumuman resmi perpindahan tersebut masih menunggu momentum politik yang dinilai tepat.

Baca Juga:

• KPK Sita “Surat Sakti” Pengunduran Diri Kepala OPD Tulungagung, Diduga Jadi Alat Tekan Bupati

Meski demikian, ia enggan merinci nama maupun jumlah kader yang dimaksud.

"Ya, ada beberapa (dari NasDem). Nanti biar jadi kejutan ya," kata Yoga di Gedung DPP PSI, Kamis, 16 April 2026.

Yoga menyebut rencana tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang sebelumnya menyebut akan ada banyak tokoh politik yang bergabung ke partai berlambang mawar tersebut.

Menurut dia, proses perpindahan kader masih dalam tahap komunikasi dan pertimbangan internal.

"Seperti yang disampaikan Mbak Grace, akan ada banyak tokoh yang masuk ke PSI. Tapi semua itu tentu butuh proses dan waktu," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam praktik politik, pengumuman perpindahan tokoh biasanya tidak dilakukan secara terbuka sebelum ada momentum yang dianggap strategis.

"Kalau di politik, kita menunggu momen yang baik untuk mengumumkan," kata dia.

Saat ditanya waktu pengumuman resmi, Yoga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya meminta publik menunggu perkembangan berikutnya.

"Ditunggu saja," ujarnya.

Menurut Yoga, tokoh yang akan bergabung tidak hanya berasal dari tingkat nasional, tetapi juga dari level daerah.

PSI, kata dia, telah mulai menjaring sejumlah tokoh lokal di berbagai wilayah.

Ia menyebut pengumuman untuk tokoh daerah kemungkinan akan dilakukan dalam agenda internal partai di tingkat wilayah dan kabupaten, seperti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).

"Untuk tokoh lokal sudah mulai banyak yang kita jaring. Nanti mungkin diumumkan saat Rakorda," kata Yoga.

Sementara itu, untuk tokoh tingkat nasional, PSI disebut akan menyiapkan forum khusus untuk pengumuman resmi pada waktu yang belum ditentukan.*

(km/ad)

JAKARTA — Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Tantangan itu disampaikan setelah Rismon disebut telah memperoleh Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara yang menjeratnya.

Baca Juga:

• Polda Metro Selidiki Laporan Faizal Assegaf soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Jubir KPK

Ia bahkan menyinggung agar Roy Suryo tidak membawa "cheerleader" dalam adu argumen tersebut.

"Roy Suryo saya tantang, gak usah bawa cheerleader-nya, dua orang saja. Di podcast atau televisi, biar tidak ngelantur," ujar Rismon dalam keterangannya, Kamis, 16 April 2026.

Dalam pernyataannya, Rismon juga menyebut telah memberikan keterangan sebagai saksi mahkota dalam perkara yang berkaitan dengan Roy Suryo dan dr Tifa.

Ia mengaku telah mengisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait perkara tersebut.

Di sisi lain, Rismon menyatakan bahwa dirinya kini meyakini ijazah Jokowi adalah asli.

Sikap tersebut disebut berbeda dengan pandangannya sebelumnya yang sempat mempertanyakan keaslian dokumen tersebut.

"Sejak bertemu dengan keluarga Pak Jokowi dan Mas Gibran, ya sudah tidur nyenyak," katanya sambil tertawa.

Rismon juga menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden ke-7 RI tersebut.

Ia mengaku lega setelah tidak lagi berstatus tersangka usai terbitnya SP3 dari penyidik Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menyatakan bahwa penerbitan SP3 telah difinalisasi oleh penyidik.

Menurut dia, pencabutan status tersangka telah dilakukan secara resmi, meski isi lengkap ketetapan belum dipublikasikan.

"Intinya SP3 sudah diterbitkan dan sudah final," kata Jahmada.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi.

Para tersangka terbagi dalam dua klaster, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr Tifa pada klaster kedua.

Dalam perkembangannya, sejumlah tersangka telah lebih dulu menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative justice.*

(tm/ad)

BOGOR — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Inspektorat Jenderal (Itjen), kata dia, tidak lagi cukup berperan sebagai lembaga pemeriksa setelah masalah terjadi, melainkan harus menjadi mitra strategis yang mampu mendeteksi risiko sejak dini.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh: Revisi UUPA Harus Sesuai Kebutuhan Nyata Masyarakat

Menurut Yassierli, pengawasan internal harus bergeser dari pendekatan reaktif menjadi preventif.

Inspektorat Jenderal diharapkan tidak hanya fokus pada penemuan kesalahan administratif, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi penyimpangan sebelum terjadi.

Ia menekankan, keberhasilan pengawasan tidak semata diukur dari banyaknya temuan audit, melainkan dari sejauh mana potensi masalah dapat dicegah sejak awal.

"Peran APIP harus berubah dari jargon 'Awas Ada Itjen' menjadi 'Untung Ada Itjen'," katanya.

Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Fokus pengawasan, menurut dia, perlu diarahkan pada upaya memastikan setiap unit kerja berjalan tertib, akuntabel, serta tidak terhambat persoalan administratif dalam penggunaan anggaran negara.

Lebih jauh, Menaker meminta agar Itjen Kemnaker mulai mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, termasuk Big Data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), dalam sistem pengawasan.

Teknologi tersebut dinilai penting untuk memperkuat deteksi dini risiko, memetakan potensi penyimpangan, serta meningkatkan akurasi pengawasan berbasis data.

Yassierli juga meminta auditor Itjen tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi turut membantu memecahkan hambatan regulasi yang dapat mengganggu pelaksanaan program prioritas ketenagakerjaan.

Dengan demikian, pengawasan internal diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap kelancaran agenda pembangunan di sektor ketenagakerjaan.

"Pengawasan harus mampu memastikan proses kerja di setiap unit berjalan tertib, akuntabel, dan tidak tersendat oleh persoalan administratif," ujarnya.

Transformasi peran Itjen ini diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemnaker, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program ketenagakerjaan.*

(ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis, 16 April 2026.

Forum ini membahas penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Baca Juga:

• Mualem Usul Dana Otsus Aceh Naik Jadi 2,5 Persen dalam Rapat Revisi UUPA di DPR: Minimal, Kalau Bisa Lebih

Sejumlah pejabat hadir dalam agenda itu, mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, Sekretaris Daerah Aceh, anggota DPR RI TA Khalid, Pangdam Iskandar Muda, Kepala BNN Aceh, Kabinda Aceh, Ketua DPRA, hingga para bupati dan wali kota se-Aceh.

Kapolda Aceh menilai keterlibatan unsur legislatif pusat dan daerah menjadi penting agar revisi UUPA tidak keluar dari kebutuhan riil masyarakat Aceh.

"Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap substansi perubahan undang-undang, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih selaras dengan kebutuhan serta kondisi riil masyarakat Aceh," kata Marzuki.

Ia juga mengingatkan bahwa proses revisi UUPA berpotensi diwarnai dinamika kepentingan antara pusat dan daerah.

Karena itu, pemerintah daerah dan DPRA diminta aktif mengawal proses pembahasan agar tidak menyimpang dari kepentingan publik.

"Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRA diharapkan berperan aktif dengan menyampaikan masukan yang jelas, terarah, dan berbasis kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Marzuki juga menekankan perlunya keterlibatan akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur sipil agar revisi UUPA tidak hanya bersifat politis, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Aceh secara menyeluruh.*

(ad)

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Ia bahkan menyebut angka tersebut sebagai batas minimal yang diharapkan dapat ditingkatkan.

Baca Juga:

• Wagub Aceh Dorong UMKM dan BUMDes Jadi Motor Ekonomi di Program MBG Pascabencana

Usulan tersebut dibahas dalam forum konsultasi yang dihadiri 31 anggota Baleg DPR RI yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia.

Rapat juga dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, unsur Forkopimda, DPR Aceh, kepala daerah se-Aceh, akademisi, serta tokoh masyarakat.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan bahwa angka 2,5 persen telah masuk dalam draf usulan perubahan UUPA.

Ia menyebut pembahasan masih berlanjut ke tingkat pemerintah pusat.

"Sebetulnya dalam draft usulan perubahan UUPA, kami sudah mencantumkan angka Dana Otsus untuk Aceh sebesar 2,5 persen," ujarnya.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan usulan tersebut telah mengerucut dalam pembahasan awal.

Ia menyebut tahap selanjutnya akan dibawa ke pemerintah pusat, setelah sebelumnya sempat muncul usulan penyesuaian menjadi 2 persen.

"Sejauh ini angka 2,5 persen sudah finis di forum konsultasi," kata Nurlis.

Ia menggambarkan suasana rapat berlangsung relatif tanpa perdebatan tajam.

Menurut dia, forum tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara berbagai pihak terkait arah revisi UUPA.

Dalam forum yang sama, sejumlah akademisi juga menyampaikan masukan.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Husni Jalil, menyoroti perlunya revisi pada sejumlah aspek kewenangan Aceh, termasuk pendidikan, migas, pemerintahan gampong, pelabuhan, hingga penguatan qanun.

Sementara akademisi Universitas Malikussaleh, Amrizal J. Prang, menekankan pentingnya penguatan implementasi Dana Otsus serta perbaikan regulasi daerah yang kerap berbenturan dengan aturan lain.

Tokoh perdamaian Aceh, Munawar Liza, juga menyoroti isu batas wilayah laut serta kembali menegaskan pentingnya keberlanjutan Dana Otsus tidak kurang dari 2,5 persen.

Pernyataan tersebut disetujui peserta forum.

Pemerintah Aceh menyebut salah satu fokus penggunaan Dana Otsus saat ini adalah untuk penanganan dampak bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di provinsi tersebut.*

(ad)

BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pascabencana yang digelar di Banda Aceh, Kamis, 16 April 2026.

Pemerintah daerah menekankan penguatan ekonomi rakyat sebagai bagian dari pemulihan wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Bahlil Laporkan Penataan IUP di Kawasan Hutan ke Prabowo, Pemerintah Siap Eksekusi

Menurut dia, pemulihan tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes).

"Pemulihan pascabencana harus menyentuh ekonomi rakyat. UMKM, koperasi, dan BUMDes harus menjadi penggerak utama di gampong," kata Fadhlullah dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Program MBG dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan ketahanan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Program tersebut juga dinilai memiliki dampak ekonomi karena melibatkan rantai pasok pangan lokal.

"Setiap rupiah yang dibelanjakan dalam program ini harus memberi dampak ganda, meningkatkan gizi masyarakat sekaligus menghidupkan ekonomi lokal," ujarnya.

Untuk memperkuat implementasi program, Fadhlullah menekankan sejumlah langkah strategis, di antaranya pemetaan potensi UMKM dan BUMDes, integrasi rantai pasok pangan berbasis digital, serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan daerah dan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha, mulai dari manajemen usaha, kualitas produk, hingga sertifikasi keamanan pangan.

Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan Program MBG di Aceh.

Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, lembaga terkait, serta pelaku usaha.

Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal di tingkat gampong.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di atas Sungai Deli demi berangkat ke sekolah.

Rico mengaku jalur tersebut bukan hal baru, bahkan ia menyebut pernah melintasi rute yang sama saat masih sekolah.

Baca Juga:

• Lantik 76 Pejabat Pemko Medan, Rico Waas Warning: 6 Bulan Tanpa Hasil, Siap Dievaluasi!

Meski demikian, Rico menegaskan pemerintah kota akan segera mencari solusi atas kondisi tersebut.

Lokasi penyeberangan itu diketahui berada di atas aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), sehingga perlu koordinasi lintas pihak untuk penanganannya.

"Segera kita koordinasikan, apakah bisa dibangun jembatan atau dicarikan jalur lain yang lebih aman dan tetap efisien," ujarnya.

Rico menambahkan, rencana pembangunan jembatan alternatif masih dalam tahap kajian.

Pemerintah Kota Medan, kata dia, perlu menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebelum memutuskan pembangunan infrastruktur baru.

"Tentu menjadi atensi kita. Kalau mau dibangun dari awal kita mesti punya DED-nya dulu," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah siswa SMP di Medan Maimun terpaksa melintasi pipa air di atas Sungai Deli karena tidak tersedianya jembatan penghubung.

Jalur tersebut menjadi akses tercepat menuju sekolah di kawasan Medan Polonia.

Para siswa mengaku harus menyeberangi pipa karena jika mengambil jalur alternatif, jarak tempuh menjadi lebih jauh dan memakan biaya transportasi lebih besar.

Seorang siswi kelas 7 SMPN 34 Medan, Mita, mengatakan dirinya sudah terbiasa melintasi jalur tersebut setiap hari.

"Kalau lewat sini lebih dekat. Kalau mutar jauh," ujarnya.

Warga sekitar menyebut jembatan lama yang sebelumnya menjadi akses utama telah rusak dan tidak lagi dapat digunakan.

Sejak itu, sebagian pelajar dan warga terpaksa menggunakan jalur pipa sebagai penyeberangan darurat, meski telah dipasang peringatan larangan melintas.*

(d/ad)

KALBAR – Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PK-CFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April 2026.

Seluruh penumpang dan kru di dalam helikopter dipastikan meninggal dunia.

Baca Juga:

• Tragis di Tanjung Tiram, Pria 32 Tahun Ditemukan Meninggal Diduga Akhiri Hidup

Namun, proses evakuasi masih terkendala kondisi medan.

"Untuk titik koordinat sudah ditemukan dan semuanya sudah dinyatakan meninggal," kata Sugianto dalam keterangan tertulis.

Ia menyebut tim gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD, serta relawan dan masyarakat sekitar masih berupaya menuju lokasi untuk proses evakuasi.

"Namun kami masih butuh waktu untuk melaksanakan evakuasi," ujarnya.

Sebelumnya, helikopter tersebut dilaporkan hilang kontak pada pukul 08.39 WIB, sekitar lima menit setelah lepas landas.

Berdasarkan data yang dihimpun, helikopter tersebut membawa delapan orang, terdiri dari pilot, kopilot, dan enam penumpang.

Mereka adalah Marindra (pilot), Harun Arasyid (kopilot), Patrick K, Victor T, Charles L, Joko C, Fauzie O, dan Sugito, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dan tercatat berdomisili di Pontianak.

Hingga kini, penyebab jatuhnya helikopter belum diketahui dan masih dalam proses investigasi pihak berwenang.*

(kp/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tulungagung, dalam penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, surat tersebut dibuat tanpa tanggal dan diduga dipaksa ditandatangani para kepala OPD di hadapan Gatut.

Baca Juga:

• Massa Desak Pembebasan Tersangka Kasus Dana BOS MAS Sunggal, Kejati Sumut Buka Suara

"Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi alat tekan bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," kata Budi, Kamis, 16 April 2026.

KPK menyita dokumen tersebut saat menggeledah rumah dinas, rumah pribadi Gatut, serta rumah ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Menurut Budi, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen lain yang relevan dengan perkara.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang sebelumnya mengamankan 18 orang.

Dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

Keduanya diduga terlibat pemerasan terhadap sejumlah kepala OPD dan pejabat daerah dengan total nilai mencapai Rp 5 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 2,7 miliar disebut telah diterima Gatut.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, uang tunai Rp 335,4 juta, serta sejumlah barang mewah.

Gatut dan Dwi dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Gatut sempat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Tulungagung.

"Mohon maaf," kata Gatut.*

(kp/ad)

MEDAN – Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kamis, 16 April 2026.

Dalam aksinya, massa menuntut pembebasan tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah, Kecamatan Sunggal.

Baca Juga:

• Ini Alasan Irvian Bobby Ajukan Diri Jadi Saksi Mahkota di Sidang Korupsi Wamenaker Noel

"Mereka tidak menikmati hasil korupsi. Ada pihak lain yang diduga sebagai aktor utama, namun hingga kini belum ditahan," kata Ansori dalam orasinya.

Ketiganya saat ini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Labuhan Deli oleh penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli.

Massa menilai penanganan perkara tersebut sarat ketidakadilan dan menduga adanya kriminalisasi terhadap tenaga honorer di sekolah tersebut.

Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengambil alih perkara serta segera menahan pihak yang disebut sebagai aktor utama, yakni Ketua Yayasan berinisial M.

"Hukum jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kami ingin keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Ansori.

Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan Bidang Intelijen Kejati Sumut, Monang Sitohang, menyatakan proses hukum telah berjalan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.

"Penanganan perkara saat ini masih dalam tahap penyidikan, termasuk pemenuhan alat bukti dan penyusunan berkas perkara," kata Monang.

Ia menjelaskan, berkas perkara kini dalam tahap penelitian oleh jaksa peneliti sebelum dinyatakan lengkap atau P-21, untuk kemudian dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Menurut Monang, keputusan mengenai bersalah atau tidaknya tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.

"Kalau dibebaskan atau dihukum, itu kewenangan hakim. Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan berdasarkan alat bukti," ujarnya.

Ia juga menegaskan, Kejati Sumut akan menindak jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, menyatakan seluruh aspirasi massa akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

"Kami mengajak masyarakat mengawal proses hukum ini hingga persidangan agar semuanya menjadi terang di pengadilan," kata Rizaldi.*

(spat/ad)

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan.

Laporan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang sebelumnya meminta percepatan penertiban izin tambang di wilayah hutan.

Baca Juga:

• Kemkomdigi Ancam Blokir Wikipedia Jika Wikimedia Tak Daftar PSE dalam 7 Hari

"Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Ia menyebut laporan tersebut disampaikan sesuai tenggat waktu satu minggu yang diberikan Presiden Prabowo.

Menurut dia, pemerintah kini bersiap masuk ke tahap eksekusi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

"Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut," kata Bahlil.

Penataan izin tambang di kawasan hutan ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperketat tata kelola sumber daya alam.

Pemerintah sebelumnya menilai masih terdapat banyak izin usaha pertambangan yang berada di kawasan dengan status perlindungan lingkungan.

Langkah ini juga disebut sebagai upaya memperkuat kepastian hukum di sektor pertambangan sekaligus menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan tambang harus memberikan manfaat optimal bagi negara serta tidak merusak kawasan hutan yang dilindungi.*

(km/ad)

JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui adanya kenaikan harga minyak goreng di pasaran.

Kenaikan itu, menurut dia, salah satunya dipicu oleh lonjakan harga plastik kemasan yang digunakan pada hampir seluruh produk minyak goreng.

Baca Juga:

• Pengendalian Inflasi Jadi Fokus, Pemprov Sumut Siapkan Terobosan Baru

Meski demikian, pemerintah masih mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita di level Rp 15.700 per liter.

Budi menyebut produsen masih dinilai mampu menahan harga tersebut, meskipun harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terus mengalami kenaikan.

"Sekarang kan masih bisa. Ya masih bisa, ya memang itu kan fungsinya untuk menstabilkan harga," kata dia.

Budi menambahkan, stok minyak goreng di pasar dinilai masih dalam kondisi aman, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

Ia menegaskan bahwa minyak goreng di pasaran tidak hanya berasal dari merek MinyaKita.

Menurut dia, MinyaKita merupakan minyak goreng program Domestic Market Obligation (DMO) yang diproduksi dari kewajiban pasokan produsen untuk kebutuhan dalam negeri.

"MinyaKita itu kan minyak DMO, jadi jumlahnya terbatas," ujarnya.

Ia juga menyoroti persepsi masyarakat yang kerap menjadikan MinyaKita sebagai satu-satunya indikator ketersediaan minyak goreng.

Kondisi itu, kata dia, kerap menimbulkan kesan kelangkaan ketika stok merek tersebut menipis di pasar.

"Padahal kan banyak. Ada minyak second brand, kita minta produsen membuat minyak second brand," kata Budi.

Di sisi lain, harga CPO global diproyeksikan masih berpotensi meningkat hingga pertengahan 2026.

Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) mencatat kenaikan harga dipicu ketegangan geopolitik global yang mendorong lonjakan harga energi.

IPOSS memperkirakan harga CPO bisa mencapai sekitar 1.783 dolar AS per ton pada Juni 2026, naik dari level April yang sekitar 1.440 dolar AS per ton.

Kenaikan harga energi global tersebut turut meningkatkan permintaan CPO untuk biodiesel di sejumlah negara, yang pada akhirnya memberikan tekanan terhadap harga di pasar domestik.*

(km/ad)

JAKARTA — Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan periode 2022–2025, Irvian Bobby Mahendro, mengajukan diri sebagai saksi mahkota dalam perkara dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel.

Kuasa hukum Irvian, Rangga Afianto, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk iktikad baik kliennya untuk mengungkap fakta hukum dalam perkara yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca Juga:

• KPK Periksa Dua Pejabat Bank Indonesia, Terkait Apa?

Rangga menyebut, pada persidangan lanjutan yang dijadwalkan Senin, 20 April 2026, Irvian akan menyampaikan seluruh keterangan yang diketahuinya terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3.

"Klien kami akan mengungkap kebenaran materiil dan fakta hukum yang sebenar-benarnya dari perkara ini," kata dia.

Ia menambahkan, pengajuan sebagai saksi mahkota juga merujuk pada ketentuan KUHAP baru, dengan harapan dapat menjadi bagian dari pengungkapan perkara secara terang benderang.

Pihaknya juga berharap status tersebut dapat menjadi pertimbangan hukum bagi kliennya dalam tuntutan pidana.

Namun, langkah Irvian ini sebelumnya sempat menuai penolakan dari sejumlah terdakwa lain.

Mereka menilai saksi mahkota umumnya diajukan sejak tahap penyidikan dan diperuntukkan bagi pihak dengan peran kecil dalam perkara.

Dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana sempat mengonfirmasi langsung pengajuan tersebut kepada Irvian.

"Betul saudara mengajukan diri jadi saksi mahkota?" tanya hakim.

"Betul, yang mulia," jawab Irvian.

Pengadilan kemudian belum mengambil keputusan atas status saksi mahkota tersebut dan menunda sidang sambil menunggu sikap pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam dakwaan jaksa, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama sejumlah pihak diduga menerima uang hasil pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 dengan total mencapai Rp 6,52 miliar.

Sementara Irvian Bobby disebut menerima hingga Rp 69 miliar serta sejumlah fasilitas lain, termasuk kendaraan mewah.

Jaksa juga menduga praktik tersebut berlangsung sejak 2021 dengan modus menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3 melalui skema "biaya non-teknis" di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Para terdakwa dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP.*

(km/ad)

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan akan memblokir layanan Wikimedia Foundation apabila tidak segera menyelesaikan kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan pemerintah memberikan tenggat waktu tujuh hari sejak Rabu, 15 April 2026, bagi Wikimedia untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Lantik 76 Pejabat Pemko Medan, Rico Waas Warning: 6 Bulan Tanpa Hasil, Siap Dievaluasi!

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan tata kelola ruang digital agar seluruh penyelenggara sistem elektronik tunduk pada regulasi nasional.

Pemerintah, kata Alexander, sebelumnya telah memberikan perpanjangan waktu pendaftaran atas permintaan Wikimedia sejak tahun lalu.

Namun hingga kini, kewajiban tersebut belum dipenuhi.

"Jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran," ujarnya.

Kemkomdigi menegaskan pendaftaran PSE merupakan kewajiban bagi seluruh platform digital, baik lokal maupun asing, termasuk media sosial, e-commerce, hingga platform berbasis pengetahuan seperti Wikimedia.

Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa PSE yang tidak mendaftar dapat dikenai sanksi administratif hingga pemutusan akses layanan.

Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk memastikan perlindungan data pengguna, kepatuhan hukum, serta menciptakan ruang digital yang tertib dan adil di Indonesia.*

(km/ad)

MEDAN — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik Polda Sumatera Utara terhadap dirinya dan sejumlah pejabat di dinas tersebut.

Ghazali menyatakan kehadirannya di Polda Sumut pada Rabu, 15 April 2026, semata untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait tugas dan fungsi dinas terhadap penyedia layanan (provider).

Baca Juga:

• Bupati Taufik Zainal Abidin Ikuti Sosialisasi PBPH, Dorong Peran BUMD Kelola Lahan

Ia menjelaskan datang ke kantor kepolisian menggunakan kendaraan pribadi sekitar pukul 09.00 WIB dan menjalani pemeriksaan hingga pukul 21.00 WIB.

Menurut dia, tidak ada penindakan hukum berupa OTT seperti yang beredar di sejumlah pemberitaan.

"Saya datang sendiri dan hanya dimintai keterangan oleh penyidik. Tidak benar ada OTT," katanya.

Dalam proses klarifikasi tersebut, Ghazali hadir bersama Kepala Bidang Aptika Dinas Kominfo Tebing Tinggi, Dedi Sahputra, serta bendahara dinas, Krisna Manta Panca.

Ia menegaskan tidak ada pertemuan dengan pihak swasta atau rekanan selama berada di Polda Sumut, sekaligus membantah informasi yang menyebut adanya keterlibatan pihak luar dalam dugaan OTT tersebut.

Ghazali juga meminta publik tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Ia menyebut sejumlah kabar yang beredar di media sosial dan sebagian media massa sebagai informasi yang tidak benar.

"Kami berharap tidak ada lagi penyebaran hoaks. Kami siap bekerja sama dengan kepolisian dan pers untuk meluruskan informasi," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Sumatera Utara terkait isu OTT yang sempat beredar.*

(mi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik 76 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kamis, 16 April 2026.

Dalam pelantikan yang digelar di Balai Kota Medan itu, Rico memberikan tenggat waktu enam bulan bagi para pejabat untuk menunjukkan kinerja nyata.

Baca Juga:

• Bupati Taufik Zainal Abidin Ikuti Sosialisasi PBPH, Dorong Peran BUMD Kelola Lahan

Dalam arahannya, Rico menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan amanah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan kota.

"Bukan permasalahan jabatan yang terpenting, tapi tentang pengabdian kepada masyarakat," kata Rico.

Ia menekankan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara ketat dalam waktu enam bulan.

Jika tidak menunjukkan perubahan signifikan, evaluasi bahkan rotasi jabatan akan dilakukan.

"Kami memberikan tenggat waktu. Jika dalam enam bulan tidak ada perubahan, kami pastikan akan dilakukan evaluasi," ujarnya.

Rico juga mengingatkan agar seluruh pejabat tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Rico menyoroti tiga sektor prioritas yang harus segera dibenahi, yakni sistem perparkiran, infrastruktur, dan literasi.

Untuk sektor perhubungan, ia meminta transformasi total sistem parkir, termasuk penertiban juru parkir liar.

Sementara di sektor infrastruktur, Dinas SDABMBK diminta mempercepat perbaikan jalan, pembangunan trotoar, dan penanganan banjir.

"Kerja harus cepat dan terukur. Tahun ini harus ada hasil nyata," katanya.

Di bidang literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didorong menjadi motor penggerak budaya baca di kalangan generasi muda.

Pelantikan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.*

(ad)

MEDAN — Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Sumatera Utara, Kamis, 16 April 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas sektor dalam menyikapi kebijakan penertiban izin kehutanan beserta dampaknya terhadap masyarakat.

Baca Juga:

• Ekonomi Kawasan Danau Toba Terpukul, Ribuan Warga Sumut Desak Presiden Prabowo Buka Kembali TPL

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam arahannya menegaskan bahwa pencabutan izin PBPH merupakan bagian dari upaya penataan tata kelola kehutanan agar lebih tertib, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

"Penataan ini penting untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar Bobby.

Ia juga menekankan pentingnya kejelasan pengelolaan lahan pasca pencabutan izin, termasuk peran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta antisipasi potensi konflik sosial di tingkat masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala Penegakan Hukum Satgas PKH Anggiat Napitupulu menyatakan bahwa pencabutan izin merupakan bagian dari penegakan hukum di sektor kehutanan.

Ia menegaskan perlunya pengawasan berkelanjutan agar kawasan hutan tidak kembali disalahgunakan.

Menurut Anggiat, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan juga menyampaikan sejumlah masukan, di antaranya perlunya pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan terdampak, serta penguatan peran pengawasan oleh Satgas PKH.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan langkah strategis dan terkoordinasi dalam menangani dampak pencabutan PBPH, khususnya bagi masyarakat di wilayah Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Pertemuan berlangsung tertutup dan membahas sejumlah isu strategis nasional.

Baca Juga:

• Ekonomi Kawasan Danau Toba Terpukul, Ribuan Warga Sumut Desak Presiden Prabowo Buka Kembali TPL

"Presiden menerima laporan beberapa hal strategis sekembalinya dari kunjungan luar negeri," demikian keterangan yang disampaikan.

Dalam pertemuan itu, Dasco melaporkan perkembangan situasi politik, keamanan, serta kondisi ekonomi nasional.

Ia juga menyampaikan sejumlah masukan dari DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.

"Beberapa perkembangan situasi politik, keamanan dan ekonomi nasional serta masukan dari fungsi legislasi DPR turut disampaikan kepada Presiden," ujar Dasco.

Pertemuan ini berlangsung di tengah dinamika politik nasional serta tantangan ekonomi global yang masih fluktuatif.

Pemerintah dan DPR dinilai perlu menjaga koordinasi untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

Hingga kini belum ada pernyataan rinci mengenai kebijakan atau langkah konkret yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.*

(d/ad)

MEDAN — Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Mereka menilai penghentian aktivitas perusahaan tersebut telah memicu penurunan signifikan kondisi ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Baca Juga:

• Bahlil Lapor ke Prabowo: RI Akan Dapat Pasokan Minyak Mentah dari Rusia

Massa berasal dari sejumlah daerah, antara lain Toba, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Selatan.

Koordinator aksi, Maju Butarbutar, menyebut penghentian operasional TPL berdampak luas terhadap mata pencaharian masyarakat.

"Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan menurun drastis. Dampaknya sudah meluas," ujarnya.

Ia menjelaskan, sedikitnya 13 ribu orang terdampak langsung, mulai dari petani hutan, sopir angkutan, petani tumpang sari, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dampak tersebut, kata dia, juga merembet ke sektor pendidikan.

Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Erwin Sitorus, menuturkan banyak anak terancam putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga yang memburuk.

"Bahkan mahasiswa terpaksa berhenti kuliah karena keterbatasan biaya," katanya.

Selain mendesak pembukaan kembali operasional perusahaan, massa juga meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengambil langkah konkret dalam merespons situasi tersebut.

Mereka menilai diperlukan kebijakan strategis untuk mencegah memburuknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Forum tersebut juga meminta keterlibatan aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk aparat penegak hukum dan DPRD, guna menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel.

Dalam tuntutan lainnya, massa mendesak pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pembakaran lahan dan aktivitas ilegal di sejumlah wilayah.

Penegakan hukum dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Menurut massa, tanpa langkah konkret dari pemerintah, potensi konflik sosial dapat meningkat seiring bertambahnya angka pengangguran di kawasan tersebut.

Sebagai solusi jangka pendek, mereka meminta pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja alternatif dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.

Forum Masyarakat Berjuang berharap pemerintah pusat segera merespons kondisi ini dan mempertimbangkan situasi riil masyarakat daerah dalam setiap kebijakan yang diambil.*

(vv/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dana bantuan sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada Kamis, 16 April 2026, penyidik KPK memeriksa dua pejabat Bank Indonesia untuk menelusuri aliran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang diduga bermuara ke yayasan yang terafiliasi dengan mantan anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan dan Satori.

Baca Juga:

• Polda Metro Selidiki Laporan Faizal Assegaf soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Jubir KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengonfirmasi mekanisme pengajuan dan pencairan dana PSBI yang diduga disalurkan melalui yayasan terkait para tersangka.

"Para saksi dimintai keterangan terkait pengetahuan mereka soal pengajuan dan pencairan Program Sosial Bank Indonesia ke yayasan atau lembaga sosial yang terkait dengan pihak tersangka," kata Budi.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka pada Agustus 2025.

Kasus ini berawal dari kewenangan Komisi XI DPR RI yang menyetujui rencana anggaran tahunan BI dan OJK.

Dalam rapat tertutup Panitia Kerja, disepakati adanya alokasi dana program sosial dengan skema kuota kegiatan bagi anggota dewan melalui yayasan yang mereka kelola.

Dalam praktiknya, Heri Gunawan diduga mengajukan proposal melalui empat yayasan, sementara Satori menggunakan delapan yayasan yang dikelola orang kepercayaannya.

Namun, KPK menemukan bahwa dana yang cair pada periode 2021–2023 tidak digunakan sesuai peruntukan kegiatan sosial sebagaimana tercantum dalam proposal.

Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar, dengan Rp 6,26 miliar di antaranya berasal dari BI. Sementara Satori diduga menerima Rp 12,52 miliar, termasuk Rp 6,30 miliar dari BI.

Dana tersebut kemudian diduga disamarkan dalam berbagai aset, mulai dari deposito, pembangunan rumah makan dan showroom, hingga pembelian tanah dan kendaraan.*

(tb/ad)