Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, 11 rumah yang rusak tersebar di lima kecamatan di Kota Medan. Kerusakan terbanyak tercatat di Kecamatan Medan Johor dengan empat rumah.

Baca Juga:

• Kubah Masjid Roboh hingga Mobil Dinas Ketua DPRD Tertimpa Pohon, Medan Diterjang Puting Beliung

Sebanyak 39 warga terdampak akibat kerusakan rumah tersebut. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa hujan deras dan angin kencang yang melanda Medan.

BPBD Medan juga telah mendirikan satu tenda pengungsian di Kecamatan Medan Johor untuk warga yang terdampak. Pembersihan material akibat pohon tumbang juga masih dilakukan di sejumlah lokasi.

Salah satu pohon tumbang terjadi di Jalan Yos Sudarso, Medan, tak jauh dari Warung Tenda Biru. Petugas terlihat melakukan pemotongan batang pohon besar yang tumbang setelah hujan mulai reda.

Seorang warga bernama Iwan mengatakan dirinya terkejut ketika mendengar suara keras saat hujan deras berlangsung. Menurutnya, pohon tumbang terjadi sekitar pukul 19.00 WIB.

"Bunyinya keras kali pas hujan deras, jam 7 malam tadi kejadiannya terus jam setengah 8 ditutup. Enggak ada korban lah syukurnya," kata Iwan.

Akibat pohon tumbang di kawasan tersebut, arus lalu lintas dari Simpang Glugur menuju Brayan sempat ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk memudahkan proses evakuasi dan pemotongan pohon.

Selain di Jalan Yos Sudarso, pohon tumbang juga dilaporkan terjadi di sekitar Lapangan Benteng Medan, kawasan Irian Karya Sei Agul, Jalan Krakatau serta sekitar RS Imelda Medan.

Cuaca ekstrem juga berdampak pada jaringan listrik. Sejumlah wilayah Kota Medan dilaporkan mengalami pemadaman, antara lain Jalan Bilal, sebagian Jalan Yos Sudarso, Jalan Jemadi, Jalan Budi Kemenangan hingga Jalan Cemara.

Hingga Rabu (19/8/2026), proses pembersihan material pohon tumbang dan penanganan warga terdampak masih dilakukan. Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat potensi hujan deras dan angin kencang masih dapat terjadi.* (tm/dh)

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pukul 09.00 WIB, IHSG pada awal perdagangan bergerak di kisaran 6.403,83 hingga 6.414,89.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Rabu 19 Agustus 2026: Mayoritas Wilayah Berawan

Pada awal sesi perdagangan, sebanyak 187 saham tercatat menguat, 203 saham melemah, sedangkan 573 saham lainnya belum mengalami perubahan.

Sejumlah indeks saham domestik mayoritas bergerak di zona merah. Indeks LQ45 turun 0,02 persen ke level 630,88, sedangkan KOMPAS100 melemah 0,17 persen menjadi 829,30.

Di sisi lain, IDX30 masih mampu menguat tipis 0,01 persen ke level 351,51.

Indeks saham berbasis syariah juga ikut mengalami tekanan. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) turun 1,45 persen ke level 223,84, sementara Jakarta Islamic Index (JII) melemah 0,36 persen ke posisi 382,72.

Sejumlah saham unggulan yang masuk indeks LQ45 juga bergerak variatif pada awal perdagangan.

Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) turun 1,03 persen ke level 9.625. Kemudian saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) melemah 2,09 persen menjadi 1.640, sedangkan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) turun 0,39 persen ke level 2.560.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) juga terkoreksi 0,94 persen ke posisi 4.210. Sementara saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun 20 poin ke level 3.080.

Saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melemah 1,09 persen menjadi 182.

Namun, sejumlah saham perbankan dan emiten besar masih mampu menguat. Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 0,27 persen ke level 1.850.

Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga menguat 0,24 persen menjadi 4.160. Sementara saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 0,4 persen ke level 6.325.

Pergerakan IHSG pada awal sesi menjadi perhatian pelaku pasar setelah indeks sebelumnya ditutup di level 6.449,83. Investor mencermati perkembangan saham-saham unggulan serta arah pergerakan indeks sepanjang perdagangan hari ini.* (k/dh)

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai posisi Prabowo yang diapit Jokowi dan Gibran bisa saja dimaknai sebagai upaya untuk menunjukkan kepada publik bahwa hubungan mereka tetap baik.

Baca Juga:

• SBY dan Megawati Absen, Istana Ungkap Alasan Prabowo Duduk Sejajar Jokowi di HUT RI

Menurut Jamiluddin, momen tersebut sekaligus dapat menjadi bantahan terhadap rumor yang belakangan beredar mengenai hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Gibran.

Prabowo, kata dia, seperti ingin menunjukkan bahwa tidak ada persoalan serius dalam hubungan dengan mantan presiden dan wakil presidennya tersebut.

"Dengan begitu, Prabowo ingin menegaskan tak ada yang perlu diributkan terkait hubungannya dengan Jokowi dan Gibran," ujarnya.

Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan momen keakraban tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pesan politik tertentu. Menurutnya, sikap Prabowo yang berbincang dan tertawa bersama Jokowi serta Gibran juga dapat dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap senior.

Jamiluddin menyebut sikap serupa kemungkinan juga ditunjukkan Prabowo ketika bertemu dengan tokoh senior lainnya, seperti Megawati Soekarnoputri maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut dia, sikap hormat tersebut dapat dipengaruhi oleh latar belakang militer Prabowo sekaligus budaya Indonesia yang menjunjung penghormatan kepada orang yang lebih tua dan senior.

"Jadi, bercengkerama dan tertawa itu bagian dari keramahtamahan Prabowo terhadap seniornya. Di balik wajah keras Prabowo, terbersit kesopanan, ketulusan, dan keikhlasan dalam menerima tamunya," tuturnya.

Momen Prabowo duduk di antara Jokowi dan Gibran terjadi saat Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Ketiganya terlihat berbincang dan saling melempar senyum ketika mengikuti rangkaian upacara. Mereka juga bersama-sama menyaksikan atraksi pesawat tempur yang melintas di langit Istana.

Momen tersebut berlangsung setelah Prabowo berdiri di podium untuk memberikan apresiasi kepada komandan upacara dan seluruh tim yang bertugas karena pelaksanaan upacara berlangsung lancar.

Posisi Prabowo yang berada di antara Jokowi dan Gibran kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tafsir mengenai pesan yang ingin disampaikan melalui momen tersebut.* (k/dh)

Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Haji Medan Anda Siregar mengatakan pasien yang dirawat di RS Haji Medan dipastikan mengalami gejala keracunan makanan. Meski masih dalam pengawasan ketat tim medis, kondisinya disebut menunjukkan perkembangan positif.

Baca Juga:

• Tangis Ibu Korban MBG Berastagi Pecah di Hadapan Kepala BGN: Apa Sebenarnya Racun yang Dimakan Anak Saya?

Anda menyebut pasien mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, seperti sudah bisa duduk dan berbicara. Pihak rumah sakit memperkirakan pasien dapat dipindahkan ke ruang rawat inap biasa dalam waktu dekat.

"Kondisinya sebenarnya sudah mulai membaik, pasien sudah bisa duduk dan bicara. Mudah-mudahan lusa, pasien sudah bisa ke ruang ranap umum," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara Hamid Rijal Lubis menyampaikan ada satu pasien lagi yang dirujuk ke RS Adam Malik karena kondisinya sempat tidak stabil dan mengalami sesak napas.

"Infonya begitu ya. Tapi nanti saya pastikan terlebih dahulu," ujar Hamid.

Kasus ini bermula saat ratusan siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Karo mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan program MBG pada Kamis (13/8/2026). Para siswa mengalami gejala mual, muntah, hingga kejang sehingga harus dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan.

Tercatat sekitar 353 siswa tingkat SMA menjadi korban dalam kejadian tersebut, berasal dari sejumlah sekolah di wilayah Berastagi dan Kabanjahe, yakni SMA Negeri 1 Karo, SMK Swasta Bersama, SMA Swasta Bersama, SMP Negeri 3 Kabanjahe, dan SMP Swasta Bersama.

Kejadian mulai muncul sekitar pukul 13.00 WIB, beberapa saat setelah para siswa menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah.

Hamid mengatakan hasil pemeriksaan sampel makanan dari laboratorium telah selesai dan sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Namun, ia menegaskan kewenangan mengumumkan hasil resmi tetap berada di pemerintah daerah setempat.

"Hasil lab-nya sudah keluar dan sudah kami kirim ke Dinkes Karo. Merekalah nanti yang berhak mengumumkan secara etika," jelasnya.* (k/dh)

Sejumlah wilayah yang dilaporkan terdampak antara lain Kecamatan Medan Barat, Medan Amplas, Medan Baru dan Medan Johor. Kerusakan terjadi pada rumah warga, kendaraan hingga fasilitas umum.

Baca Juga:

• Belanja Tembus Rp7,7 Triliun, Rico Waas Bocorkan 6 Prioritas Pembangunan Medan di APBD Perubahan 2026

Pohon yang tumbang di kawasan tersebut menutup badan jalan dan mengganggu aktivitas warga. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap pohon yang menghalangi akses jalan.

Dampak angin kencang juga dirasakan warga Kecamatan Medan Amplas. Kubah Masjid Al-Hikmah di Jalan Bajak V, Kelurahan Harjosari II, roboh setelah diterjang angin.

Kubah yang jatuh turut merusak satu sepeda motor dan kanopi area parkir masjid. Peristiwa tersebut membuat warga sekitar khawatir dengan kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem susulan.

Sementara di Kecamatan Medan Baru, sejumlah atap rumah warga di Jalan Sei Bilah, Kelurahan Babura, dilaporkan beterbangan akibat angin kencang. Lebih dari satu rumah terdampak dalam kejadian tersebut.

Video kondisi atap rumah yang beterbangan juga beredar di media sosial dan menunjukkan kuatnya hembusan angin yang terjadi saat hujan melanda kawasan tersebut.

Kemudian di Kecamatan Medan Johor, lebih dari tiga rumah di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Titi Kuning, dilaporkan terdampak. Sejumlah rumah mengalami kerusakan dan barang-barang warga berserakan setelah diterjang angin dan hujan.

Peristiwa tersebut terjadi setelah Kota Medan diguyur hujan deras sejak Selasa malam. Selain kerusakan akibat angin, sejumlah kawasan juga dilaporkan sempat mengalami genangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengingatkan masyarakat bahwa potensi angin kencang masih ada pada Rabu (19/8/2026).

Potensi cuaca tersebut tidak hanya terjadi di Kota Medan. Wilayah Deli Serdang, Langkat dan Binjai juga masih berpotensi mengalami angin kencang.

"Untuk hari ini masih ada potensi angin kencang di wilayah Medan, Deli Serdang, Langkat, Binjai," kata petugas BMKG saat dikonfirmasi, Rabu pagi.

Prakirawan BMKG Wilayah I Medan Putri Diana juga menyampaikan bahwa Kota Medan masih berpotensi diguyur hujan pada malam hari. Kondisi tersebut membuat masyarakat diminta tetap mewaspadai kemungkinan angin kencang dan cuaca ekstrem.

Warga diimbau berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika hujan deras disertai angin. Masyarakat juga perlu mewaspadai pohon besar, bangunan atau bagian atap yang berpotensi roboh akibat terpaan angin.* (tm/dh)

SIMALUNGUN - Ribuan warga mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (17/8/2026). Upacara berlangsung khidmat, tertib, dan penuh semangat nasionalisme.

Upacara dipusatkan di Lapangan Bolakaki Dobana, Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih bertindak sebagai inspektur upacara.

Baca Juga:

• Baru 2 Bulan Dibui di Sukamiskin, Eks Wamenaker Noel Ebenezer Sudah Kantongi Remisi HUT ke-81 RI

Ribuan masyarakat tampak memadati area sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung rangkaian peringatan detik-detik Proklamasi. Upacara juga diikuti unsur TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, anggota Pramuka hingga pelajar dari berbagai sekolah.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta pejabat Pemkab Simalungun, perwakilan TNI-Polri, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Suasana semakin khidmat saat memasuki detik-detik Proklamasi. Rangkaian tersebut ditandai bunyi sirene, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Sugiarto.

Peringatan HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur". Tema tersebut menjadi simbol tekad untuk membangun Indonesia yang berdaulat, memperkuat keadilan sosial dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Prosesi pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh Paskibraka Kabupaten Simalungun 2026. Theresia Karanita Munthe dari SMA Plus Efarina bertugas membawa baki. Sementara Maikel Doanta Sitepu, Ibra Elkana Simamora dan Jhian Mandala Wijaya bertugas sebagai pengibar bendera.

Para anggota Paskibraka tersebut menjalankan tugas di bawah bimbingan instruktur dari unsur TNI dan Polri, yakni Ipda Purnawirawan Polri Amril Yousnaidi, Serma Eduard Damanik, Aipda Jhonny Purba dan Brigadir Yose Hary BA Saragih.

Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ahmad Rizky Setiawan, S.STP., M.Si., yang mewakili ASN Pemkab Simalungun. Acara ditutup dengan doa yang dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun, Dr. H. Bahrum Saleh.

Perayaan kemerdekaan tidak berhenti pada upacara. Sejumlah atraksi turut ditampilkan untuk menghibur masyarakat yang hadir. Demonstrasi taktik pembebasan sandera oleh anggota TNI Yonif 122/TS menjadi salah satu atraksi yang menarik perhatian.

Selain itu, SMA Plus Efarina menampilkan marching band dan atraksi bela diri taktis. Penampilan vokal grup dari TP PKK Kabupaten Simalungun juga turut memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.

Pada penghujung kegiatan, Bupati Simalungun menyerahkan sejumlah penghargaan dan bantuan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah. Di antaranya santunan bagi veteran dan pejuang kemerdekaan, hadiah bagi pemenang lomba cerdas cermat bahasa Simalungun tingkat SD dan SMP, bantuan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris serta Satya Lencana Kesetiaan bagi pegawai yang telah mengabdi selama 10 dan 20 tahun.

Masyarakat yang tidak berada tepat di lokasi upacara tetap dapat mengikuti jalannya kegiatan melalui layar lebar yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.

Seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Simalungun berlangsung aman dan lancar. Antusiasme masyarakat terlihat dari kehadiran ribuan warga yang ikut memeriahkan momentum kemerdekaan sekaligus memperkuat semangat persatuan di daerah tersebut.* (dh)

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan dari total pagu Rp6,7 triliun, sekitar Rp5,3 triliun dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Sementara anggaran lainnya digunakan untuk kebutuhan pengelolaan IKN.

Baca Juga:

• Anggaran BGN Rp240 Triliun, Tapi Realisasi Belanja Kerap di Bawah Pagu: Ada Apa?

Pagu indikatif tersebut meningkat sekitar Rp400 miliar dibandingkan pagu sebelumnya yang berada di angka Rp6,3 triliun.

Basuki menjelaskan peningkatan anggaran tersebut sejalan dengan target penyelesaian sejumlah infrastruktur utama di IKN pada 2027. Selain pembangunan fisik, anggaran juga mencakup kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan aset yang telah terbangun.

OIKN saat ini membutuhkan sekitar Rp500 miliar per tahun untuk pengelolaan infrastruktur. Kebutuhan tersebut diperkirakan meningkat seiring bertambahnya aset yang nantinya diserahkan oleh kementerian terkait kepada OIKN.

Untuk kawasan yudikatif, pembangunan fisik ditargetkan selesai pada 25 Desember 2027. Kawasan tersebut mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan hingga Masjid Kawasan.

Pejabat Pembuat Komitmen E.4 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN Sonny Alissa mengatakan progres pembangunan kawasan yudikatif ditargetkan mencapai 40 persen hingga akhir 2026.

Percepatan dilakukan melalui pengerjaan struktur, topping off, hingga penyelesaian bagian arsitektur, lanskap dan interior.

Saat ini, paket pembangunan gedung MA dengan nilai kontrak Rp1,4 triliun telah mencapai progres 12,5 persen setelah delapan bulan pengerjaan. Sementara paket pembangunan MK, KY dan Masjid Kawasan memiliki nilai kontrak Rp1,65 triliun dengan progres 12,41 persen.

Di sisi lain, pembangunan kawasan legislatif juga terus dikebut. Kawasan ini nantinya mencakup Gedung DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna serta sejumlah fasilitas pendukung.

Pembangunan fisik kawasan legislatif ditargetkan rampung pada Desember 2027. Nilai kontrak keseluruhan lima paket pekerjaan kawasan tersebut mencapai Rp8,24 triliun.

Rinciannya, Gedung Sidang Paripurna memiliki nilai kontrak Rp1,24 triliun dengan progres 12,147 persen. Kemudian Gedung DPR 1 senilai Rp1,84 triliun dengan progres 11,029 persen dan Gedung DPR 2 senilai Rp1,96 triliun dengan progres 9,927 persen.

Selanjutnya, Gedung DPD memiliki nilai kontrak Rp1,48 triliun dengan progres 9,404 persen, sedangkan Gedung MPR senilai Rp1,70 triliun telah mencapai progres 10,559 persen.

"Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai," ujar PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew.

Basuki sebelumnya menyebut pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di IKN menjadi salah satu tanda bahwa pembangunan kawasan inti pemerintahan terus berjalan. Aktivitas kenegaraan pun mulai dilakukan di kawasan yang berada di Kalimantan Timur tersebut.

Sejumlah fasilitas dasar di Plaza Seremoni dan kawasan seberang Istana Kepresidenan IKN telah dapat digunakan, termasuk area upacara, akses jalan serta jaringan utilitas untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

"Upacara ini menunjukkan bahwa IKN terus dibangun. Kegiatan kenegaraan sudah bisa dilakukan di sini. Masih banyak yang harus diselesaikan, tetapi progresnya berjalan," kata Basuki.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Saan saat merespons tuntutan agar gempa NTT ditetapkan sebagai bencana nasional. Dia mengatakan pemerintah bersama Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan status darurat bencana untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Lima Hari Pascagempa, Total Bantuan Tembus 253 Ton Sementara Korban Bertambah Jadi 202 Orang

Saan menuturkan pemerintah telah mengerahkan berbagai fasilitas untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa. Salah satunya dengan mendirikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan medis kepada para korban.

Menurut dia, fasilitas kesehatan tersebut telah beroperasi dan menjalankan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Pemerintah membuat rumah sakit lapangan dan ini sudah bekerja secara maksimal juga," ujarnya.

Selain pelayanan kesehatan, bantuan logistik untuk korban gempa juga terus disalurkan. Saan menyebut sejumlah wilayah terdampak mulai kembali mendapatkan akses informasi serta aliran listrik.

DPR, kata dia, akan terus memantau perkembangan penanganan bencana di NTT. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait juga akan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat dipenuhi.

"DPR pasti akan rapat koordinasi lagi nanti dengan kementerian-kementerian dan lembaga terkait. Plus nanti DPR juga akan mengirimkan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pemerintah kabupaten masing-masing yang memang terkena dampak di NTT," tuturnya.

Berdasarkan data Basarnas hingga Senin (17/8/2026) pukul 23.30 WIB, jumlah korban gempa NTT tercatat mencapai 202 orang. Sebanyak 70 orang meninggal dunia dan 132 lainnya mengalami luka-luka.

Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudhi Bramantyo mengatakan dari 132 korban luka, sebanyak 40 orang mengalami luka berat dan 92 orang lainnya mengalami luka ringan.

Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan penanganan serta evakuasi masyarakat yang terdampak gempa.* (in/dh)

Prof. Indira mengatakan peringkat hasil seleksi tetap penting dan tidak semestinya diabaikan. Namun, posisi dalam daftar peringkat tidak otomatis menciptakan hak individual atas sebuah jabatan, khususnya dalam lembaga yang bekerja secara kolektif kolegial seperti Ombudsman.

Baca Juga:

• Gantikan Hery Susanto, Nuzran Joher Resmi Disahkan DPR Jadi Nakhoda Baru Ombudsman RI

Pandangan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya petisi publik yang mendorong calon tertentu untuk mengisi kekosongan anggota Ombudsman dengan sejumlah argumentasi, termasuk sistem merit, kepastian hukum, kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan. Prof. Indira menilai aspirasi tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang patut dihormati, tetapi setiap prinsip perlu ditempatkan secara proporsional.

Sebagai jalan tengah, Prof. Indira mengusulkan agar tiga calon dengan peringkat tertinggi yang belum terpilih ditempatkan sebagai kelompok prioritas. Setelah itu, ketiganya dinilai kembali berdasarkan kebutuhan dan komposisi Ombudsman saat ini.

"Jadi nomor urut tetap dihormati sebagai hasil merit. Ambil misalnya tiga peringkat teratas yang belum terpilih. Setelah itu jangan otomatis mengatakan nomor paling atas yang harus memperoleh jabatan. Selaraskan kompetensi ketiganya dengan kebutuhan Ombudsman sekarang," katanya.

Tiga calon teratas setelah sembilan anggota Ombudsman terpilih disebut memiliki latar belakang yang berbeda. Wahidah Suaib memiliki pengalaman di bidang kepemiluan dan masyarakat sipil, Radian Syam berlatar belakang akademisi dan hukum, sedangkan I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan merupakan jaksa dengan pengalaman di lingkungan pemerintahan dan penegakan hukum.

Prof. Indira menilai perbedaan latar belakang tersebut justru dapat digunakan untuk melihat kebutuhan komposisi Ombudsman. Menurutnya, lembaga perlu memastikan perspektif masyarakat sipil, akademisi, profesional, pemerintahan maupun penegakan hukum dapat saling melengkapi.

"Kalau terdapat tiga calon terbaik dengan kompetensi berbeda, lihat dahulu komposisi Ombudsman sekarang. Unsur apa yang sudah cukup terwakili, perspektif apa yang masih kurang, dan kompetensi apa yang paling dibutuhkan? Setelah itu baru dicocokkan dengan tiga calon tersebut," ujarnya.

Ia juga menilai pengalaman seseorang di lingkungan pemerintahan tidak otomatis bertentangan dengan prinsip independensi lembaga. Menurutnya, independensi lebih ditentukan oleh integritas dan kemampuan seseorang melepaskan kepentingan institusi asal ketika menjalankan tugas di lembaga independen.

"Independensi ditentukan oleh integritas dan bagaimana seseorang menjalankan kewenangannya setelah menjabat, termasuk kemampuannya melepaskan kepentingan institusi asal," kata Prof. Indira.

Di sisi lain, rekam jejak politik menurutnya tetap relevan untuk diperiksa apabila seorang calon pernah memiliki hubungan dengan aktivitas politik maupun tim kampanye. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuat calon tersebut tidak independen. Rekam jejak perlu diklarifikasi dan diuji relevansinya terhadap potensi konflik kepentingan.

Prof. Indira menekankan standar independensi harus diterapkan secara sama kepada seluruh calon, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat sipil maupun latar belakang lainnya.

"Yang pernah mempunyai hubungan dengan aktivitas politik, klarifikasi dan uji independensinya. Yang berasal dari pemerintah, uji apakah mampu melepaskan kepentingan institusinya. Yang berasal dari masyarakat sipil, uji pula apakah mempunyai konflik kepentingan kelompok. Tidak boleh ada standar ganda," ujarnya.

Terkait keterwakilan perempuan, Prof. Indira menilai kesetaraan gender penting dalam tata kelola lembaga publik. Namun, menurutnya, kesetaraan kesempatan harus dibedakan dari anggapan bahwa jabatan tertentu secara otomatis menjadi hak individual seseorang.

Menurut Prof. Indira, pendekatan tiga calon teratas yang kemudian diselaraskan dengan kebutuhan lembaga dapat menjadi bentuk meritokrasi yang lebih substantif. Penilaian tidak berhenti pada peringkat, tetapi juga melihat kompetensi, integritas, independensi, rekam jejak dan pengalaman yang dapat memperkuat organisasi.

"Nomor urut menentukan siapa yang patut diprioritaskan untuk dinilai, tetapi kebutuhan lembaga yang menentukan kompetensi siapa yang paling tepat. Kalau prinsip itu diterapkan secara objektif, transparan dan konsisten, siapa pun yang akhirnya dipilih akan mempunyai legitimasi yang jauh lebih kuat di mata publik," pungkas Prof. Indira.* (dh)

Temuan tersebut diperoleh setelah Kemensos melakukan pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako pada penyaluran bansos triwulan II 2026.

Baca Juga:

• Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi, dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini

"Jadi intinya kita akan terus melakukan sosialisasi edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sudah ditentukan. Jangan digunakan untuk main judol," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, dikutip Rabu (19/8/2026).

Kemensos memberikan kesempatan kepada penerima bansos yang datanya terindikasi terkait transaksi judi online untuk melakukan klarifikasi. Proses tersebut dapat dilakukan melalui pemerintah desa maupun pendamping sosial.

Klarifikasi dilakukan untuk memastikan transaksi judi online benar dilakukan oleh penerima bansos atau anggota keluarganya. Pemerintah juga ingin memastikan tidak ada identitas maupun rekening penerima yang digunakan oleh pihak lain.

Apabila setelah proses klarifikasi ditemukan bukti bahwa bansos digunakan untuk judi online, pemerintah akan menghentikan penyaluran bantuan kepada penerima tersebut.

"Kita tentu pada akhirnya memberikan sanksi untuk tidak akan kita salurkan (bansos) lagi, kita nonaktifkan itu," ujar Gus Ipul.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto mengatakan pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap penerima bansos, tetapi juga seluruh anggota keluarga yang tercatat dalam satu kartu keluarga (KK).

"Penerima triwulan II kemarin kita cek semua, termasuk anggota keluarganya dan kita dapati (1.494.652 terindikasi judol). Jadi ini ditangguhkan dulu, kita juga siapkan penggantinya, karena masih banyak masyarakat lain yang butuh sebetulnya," kata Joko.

Menurut Joko, penerima bansos belum tentu menjadi pihak yang melakukan transaksi judi online. Aktivitas tersebut bisa saja dilakukan anggota keluarga lain dalam satu KK.

"Jadi kita cek dalam satu keluarga ini, ada tidak yang main judi online. Ketahuanlah ada anaknya ternyata, ada suaminya. Mungkin penerima bansosnya tidak main, tapi ternyata anaknya," jelasnya.

Berdasarkan status anggota keluarga, kelompok anak menjadi yang paling banyak terindikasi terkait transaksi judi online dengan jumlah lebih dari 1 juta data. Selanjutnya, sekitar 458.000 data berstatus kepala keluarga, sekitar 40.000 berstatus istri, dan lebih dari 23.000 berstatus cucu.

Dari sisi nilai transaksi, Joko menyebut rata-rata transaksi judi online yang terdeteksi sepanjang 2025 berada di kisaran Rp1,9 juta per orang. Nilai transaksi terendah tercatat Rp5.000, sedangkan yang tertinggi mencapai sekitar Rp2,68 miliar untuk satu orang.

Kemensos juga masih mendalami apakah transaksi judi online tersebut dilakukan menggunakan rekening yang menjadi sarana penyaluran bansos atau rekening lain milik anggota keluarga.

"Kalau rekening penerima bansos biasanya cuma untuk transfer kemudian diambil. Tapi sedang kami selidiki ini, apakah memang menggunakan rekening bansos atau tidak," kata Joko.

Berdasarkan wilayah, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah data terindikasi judi online terbanyak, yakni 336.579 data. Setelah itu disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Untuk memastikan keakuratan data, Kemensos membuka mekanisme klarifikasi melalui aplikasi SIKS-NG yang dapat diakses oleh pendamping sosial serta operator desa atau Dinas Sosial.

Keluarga penerima manfaat dapat mengajukan sanggahan apabila merasa tidak pernah melakukan judi online, termasuk ketika identitas atau rekening diduga digunakan pihak lain. Sementara penerima yang mengakui terlibat diminta menghentikan aktivitas judi online dan menutup rekening yang digunakan.

Hingga saat ini, sebanyak 44.000 KPM telah melakukan klarifikasi dari total 1,49 juta data yang terindikasi terkait transaksi judi online.

"Dari 1,49 juta (terindikasi judol) sudah ada 44.000 yang melakukan klarifikasi," pungkas Joko.* (in/dh)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pengiriman tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan bencana di NTT. Dengan tambahan bantuan hari ini, total logistik yang telah dikirim sejak hari pertama mencapai 253 ton.

Baca Juga:

• Lewat QR Code di Panggung Kesenian Rakyat, Danantara Himpun Donasi Rp2,16 Miliar untuk Korban Gempa NTT

Seluruh bantuan tersebut akan terlebih dahulu dikumpulkan di dua posko yang berada di Labuan Bajo dan Maumere. Dari kedua posko itu, bantuan kemudian didistribusikan ke sejumlah wilayah yang terdampak gempa.

Teddy menjelaskan posko Labuan Bajo akan menjadi titik distribusi untuk wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara posko di Maumere akan menyalurkan bantuan ke wilayah Sikka, Ende, dan Nagekeo.

"Kemudian yang kedua, di sana poskonya ada dua, pertama di Labuan Bajo, kemudian yang kedua di Maumere. Di Labuan Bajo itu logistik yang di sana akan didorong ke kabupaten lainnya, di Manggarai, Manggarai Barat Timur, kemudian di Ngada. Kemudian di posko 2, di Maumere, di sana akan didorong ke Sikka, Ende, kemudian Nagekeo," ujarnya.

Pendistribusian bantuan dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat. Sejumlah helikopter dan pesawat Casa digunakan untuk mengangkut logistik ke wilayah yang membutuhkan.

Selain itu, tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut telah berada di lokasi, bersama satu kapal rumah sakit untuk mendukung penanganan warga terdampak.

"Nah, semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara, lewat helikopter, kemudian pesawat Casa, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, lewat laut, ada tiga KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian satu kapal rumah sakit berlabuh di sana, kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua," kata Teddy.

Pemerintah terus memantau proses penanganan bencana agar distribusi bantuan dapat berlangsung cepat dan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi.

"Kemudian yang ketiga, pemerintah terus memantau penanganan bencana di sana, sehingga diharapkan pelaksanaan penanganan dapat berjalan cepat, seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat," tambahnya.

Teddy juga menyampaikan apresiasi kepada aparat, warga, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan gempa di NTT. Ia berharap proses penanganan dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.

"Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapapun yang turut membantu penanganan bencana ini, sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak. Terima kasih, mari kita doakan bersama," ujarnya.

Sementara itu, Basarnas mencatat jumlah korban gempa NTT mencapai 202 orang hingga Selasa (18/8/2026) pukul 23.30 WIB. Direktur Operasi Basarnas Laksma TNI Yudhi Bramantyo mengatakan sebanyak 70 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka.

"Sampai dengan hari ketiga kemarin, pukul 23.30 WIB, telah kami kompulir, total korban adalah 202 orang, meninggal dunia 70 orang dan luka-luka 132 orang," kata Yudhi dalam konferensi pers, Selasa (18/8/2026).

Pemerintah bersama unsur terkait masih melakukan penanganan darurat dan pendistribusian bantuan di sejumlah wilayah terdampak gempa NTT.* (d/dh)

Prasetyo menyebut posisi duduk tersebut terjadi secara situasional. Menurutnya, Prabowo ingin memberikan penghormatan kepada Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI.

Baca Juga:

• Sudah Empat Kali Ajukan Praperadilan, Roy Suryo Kini Persoalkan SPDP hingga Dua Rezim KUHP Sekaligus

Prasetyo menjelaskan Jokowi menjadi satu-satunya mantan presiden yang hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana. Sementara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri disebut berhalangan hadir.

Menurut Prasetyo, setelah meminta Jokowi duduk sejajar, Prabowo juga mengajak sejumlah ketua lembaga untuk maju ke bagian depan.

"Nah dalam situasi yang situasional tidak hanya Pak Jokowi, kemudian Bapak Presiden meminta untuk beberapa ketua lembaga untuk juga ikut maju ke depan," katanya.

Prasetyo mengatakan keterbatasan tempat membuat tidak semua tamu dapat berada di bagian depan. Karena itu, posisi duduk yang terlihat dalam momen tersebut bukan sesuatu yang dirancang secara khusus.

"Dan karena keterbatasan tempat juga tidak bisa semuanya ada di depan, dan itu tidak mengurangi rasa hormat kami. Semuanya situasional," imbuhnya.

Momen Prabowo duduk di antara Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menjadi perhatian publik. Ketiganya terlihat berbincang dan tertawa saat menyaksikan atraksi jet tempur dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Momen tersebut terjadi setelah Prabowo berdiri di mimbar kehormatan untuk memberikan apresiasi kepada Komandan Upacara beserta tim setelah pelaksanaan upacara berjalan dengan baik.

Jokowi kemudian duduk di area kursi para mantan presiden dan mengambil tempat yang berada di sisi Prabowo. Sementara Gibran yang berada di area mantan wakil presiden juga memilih kursi yang dekat dengan Prabowo.

Posisi tersebut membuat Prabowo tampak diapit Jokowi dan Gibran ketika menyaksikan atraksi udara. Ketiganya kemudian terlihat berbincang dalam suasana santai di tengah rangkaian perayaan kemerdekaan.* (k/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan pihaknya membacakan sekitar 40 halaman replik untuk menanggapi jawaban Polda Metro Jaya selaku termohon serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan sebagai turut termohon.

Baca Juga:

• HUT RI ke-81: Prof. Didik Rachbini Sebut Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia Sedang Diuji

"Memang ada pembatasan di dalam KUHAP, sebagaimana kita sebutkan, yaitu tidak boleh mengajukan perkara yang sama. Perkara yang kita ajukan ini adalah perkara yang berbeda-beda," ujar Refly usai sidang praperadilan keempat di PN Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah SPDP tertanggal 15 Januari dan 30 Maret yang disebut tidak diberitahukan kepada Roy Suryo sebagai tersangka. Refly menilai kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan aturan dalam KUHAP lama.

Menurut Refly, pemberitahuan SPDP tidak hanya menjadi urusan penyidik dan jaksa penuntut umum, tetapi juga harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk tersangka.

"SPDP Surat Perintah Dimulai Penyidikan tanggal 15 Januari dan 30 Maret yang tidak diberitakan kepada tersangka dalam hal ini Roy, pemohon dalam konteks ini, itu melanggar hukum. Melanggar putusan MK yang sudah menafsirkan KUHP yang lama," katanya.

Refly menilai apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi, proses penyidikan selanjutnya dapat dianggap cacat hukum. Jika hakim tunggal praperadilan mengabulkan dalil tersebut, penetapan Roy Suryo sebagai tersangka berpotensi dibatalkan.

Selain SPDP, tim kuasa hukum juga mempersoalkan pencekalan terhadap Roy Suryo. Polda Metro Jaya disebut baru menyampaikan dalam persidangan bahwa masa pencekalan tersebut telah berakhir.

Namun, Refly mengatakan Roy tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai pencekalan tersebut. Menurutnya, persoalan yang diuji bukan hanya mengenai masa berlaku pencekalan, tetapi juga prosedur pemberitahuan kepada pihak yang dikenai tindakan tersebut.

"Pencekalan Mas Roy memang sudah berakhir sebagaimana diakui mereka, tetapi kita sendiri tidak pernah tahu apakah memang berakhir atau tidak karena tidak pernah ada pemberitahuan. Dan Roy juga belum berniat keluar negeri atau coba-coba keluar negeri," ujarnya.

Poin lain yang dipersoalkan adalah penggunaan dua rezim KUHP dalam proses hukum terhadap Roy Suryo. Refly menilai penggunaan ketentuan berbeda dalam perkara tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Penggunaan dua rezim KUHP yang berbeda antara penggunaan pasal 434 dengan pasal 310 dengan pasal 433, itu adalah pasal pencemaran nama baik, sekali lagi sudah memunculkan ketidakpastian hukum," kata Refly.

Refly menjelaskan pihaknya menggunakan KUHAP lama sebagai dasar pengujian terhadap tindakan penyidik karena proses penyidikan perkara Roy Suryo telah berlangsung sebelum KUHP dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026.

"Kasus ini adalah kasus yang sudah disidik sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru, tanggal 2 Januari 2026. Jadi, 2025 sudah dilakukan proses penyidikannya. Karena itu batu ujinya tetap menggunakan KUHAP yang lama," jelasnya.

Menurut Refly, ketentuan lama tersebut telah ditafsirkan melalui putusan MK. Sementara proses praperadilan yang kini berlangsung menggunakan ketentuan baru, yang menurutnya mengadopsi norma yang sebelumnya telah diputuskan MK.

Sidang praperadilan keempat Roy Suryo masih berlanjut. Sidang berikutnya dijadwalkan digelar di PN Jakarta Selatan pada Rabu (19/8/2026) dengan agenda mendengarkan duplik dari pihak termohon dan turut termohon.

Dalam persidangan lanjutan tersebut, Roy Suryo juga dijadwalkan menghadirkan dua ahli untuk memberikan keterangan.* (k/dh)

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Mashudi membenarkan pemberian remisi tersebut. Noel saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga:

• Rayakan HUT RI ke-81, Kapolres Aceh Selatan Salurkan Kursi Roda untuk Anak Disabilitas

Noel merupakan terpidana kasus korupsi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ia mulai ditahan di Lapas Sukamiskin sejak Rabu (25/6/2026).

Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Noel. Selain hukuman penjara, ia juga dikenai denda Rp200 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,43 miliar.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Noel dihukum 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan membayar uang pengganti Rp1,435 miliar.

Kasus yang menjerat Noel bermula dari praktik korupsi, pemerasan dan gratifikasi dalam proses pelayanan publik, khususnya pengurusan perizinan dan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Atas perbuatannya, Noel dijerat ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan pemberian remisi dua bulan tersebut, masa pidana yang harus dijalani Noel berkurang sesuai ketentuan pemasyarakatan yang berlaku.* (k/dh)

Total donasi yang terkumpul mencapai Rp2.164.037.334. Penggalangan dilakukan melalui QR Code yang tersedia di tiga titik panggung kesenian dan melibatkan keluarga besar BUMN, Danantara Indonesia serta pemerintah.

Baca Juga:

• Rumah Rusak Ringan Dapat Rp15 Juta, Rusak Berat Dibangunkan Huntap, Ini Skema Bantuan BNPB untuk Korban Gempa NTT

"Momentum Kemerdekaan tahun ini menjadi pengingat tentang kekuatan gotong royong. Partisipasi masyarakat dalam Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan dapat diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT," kata Rohan dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Danantara Indonesia juga mengoordinasikan respons lintas BUMN untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa. Koordinasi tersebut dilakukan selama masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah daerah hingga 28 Agustus 2026.

Pada tahap awal tanggap darurat, perhatian diarahkan pada pemulihan layanan publik yang menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Hingga Senin (17/8/2026), PLN telah memulihkan sekitar 88% pelanggan dan 98,3% jaringan listrik yang terdampak gempa.

Pemulihan jaringan telekomunikasi juga dilakukan Telkom Group di sejumlah wilayah terdampak untuk menjaga kelancaran komunikasi dan akses informasi. Sementara pasokan serta distribusi bahan bakar diperkuat untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pengerahan bantuan.

Sejumlah BUMN juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke kabupaten-kabupaten yang terdampak gempa. Bantuan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai titik pengungsian dan lokasi terdampak.

Penghimpunan bantuan masih terus dilakukan seiring pemetaan kebutuhan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mencakup pangan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan pengungsian hingga dukungan operasional bagi posko dan fasilitas umum.

"Fokus saat ini adalah memastikan dukungan yang dihimpun dapat tersalurkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan paling mendesak di lapangan. Pada saat yang sama, Danantara Indonesia bersama Keluarga Besar BUMN juga mulai memetakan kebutuhan lanjutan masyarakat terdampak, termasuk kemungkinan dukungan pada fase pemulihan dan perbaikan kembali fasilitas atau hunian yang terdampak," ujar Rohan.

Danantara Indonesia juga akan mengerahkan relawan dan memperkuat posko penanganan bencana di sejumlah titik prioritas, termasuk Kabupaten Sikka, Nagekeo, Ngada, Ende dan Manggarai.

Selain penanganan darurat, Danantara bersama BUMN mulai mendata rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Pendataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan tidak hanya memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat, tetapi juga mendukung proses pemulihan masyarakat dan fasilitas yang terdampak gempa di NTT.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Yaqut saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga:

• Usai Operasi Tanpa Caregiver di Rutan KPK, Yaqut Tetap Ditolak Hakim untuk Jadi Tahanan Rumah

Menurut Yaqut, angka kerugian negara tidak cukup hanya dicantumkan dalam dakwaan tanpa menjelaskan metode dan dasar penghitungannya. Ia juga mempertanyakan sumber uang negara yang disebut mengalami kerugian akibat proses pembagian kuota haji tambahan.

"Tidak kemudian asal dinyatakan kerugian negara Rp622 miliar tanpa jelas metodenya seperti apa. Kemudian uang negara mana yang berkurang dari proses pelaksanaan pembagian kuota ini dan seterusnya. Ini harus dibuktikan secara terang benderang," ujarnya.

Yaqut juga menilai surat dakwaan JPU KPK belum disusun secara cermat dan lengkap. Salah satu yang dipersoalkannya adalah adanya pencampuradukan antara kebijakan menteri dengan kebijakan teknis penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut dia, kebijakan teknis dalam penyelenggaraan haji seharusnya menjadi kewenangan direktorat jenderal. Karena itu, ia keberatan apabila kebijakan teknis tersebut seluruhnya dibebankan kepadanya sebagai menteri.

"Kebijakan menteri itu dicampuradukkan dengan kebijakan teknis yang seharusnya itu menjadi ranah direktorat jenderal. Jadi itu diarahkan menjadi kebijakan menjadi kesalahan Menteri, begitu ya. Padahal seharusnya tidak begitu," katanya.

Yaqut juga membantah pernah memerintahkan anak buahnya melakukan tindak pidana korupsi, jual beli kuota haji, maupun melonggarkan aturan penyelenggaraan ibadah haji.

"Saya tidak pernah memerintahkan staf saya untuk melakukan korupsi, jual beli kuota, pelonggaran aturan, enggak ada. Saya tidak pernah melakukan itu," tegasnya.

Selama menjabat sebagai Menteri Agama, Yaqut mengatakan dirinya justru selalu mengingatkan agar penyelenggaraan ibadah haji terbebas dari praktik koruptif.

"Yang saya tekankan malah sebaliknya. Jadi tidak boleh ada tindakan koruptif dan setiap pelaksanaan ibadah haji, persiapan ibadah haji itu harus didasarkan pada kenyamanan dan keselamatan jiwa jamaah. Titik. Tidak ada alasan, dan itu tercapai, alhamdulillah," ujarnya.

Sebelumnya, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.

JPU KPK menyebut nilai tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Dalam dakwaan, Yaqut disebut melakukan dugaan tindak pidana tersebut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Jaksa menduga para pihak tersebut melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Pengisian tersebut disebut tidak mengikuti mekanisme masa tunggu yang berlaku.

JPU juga menduga pembagian kuota dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah serta pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis.* (in/dh)

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan rumah dengan kategori rusak ringan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta. Sementara rumah yang mengalami kerusakan sedang akan memperoleh bantuan Rp30 juta.

Baca Juga:

• Rayakan HUT RI ke-81, Kapolres Aceh Selatan Salurkan Kursi Roda untuk Anak Disabilitas

Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap). Sambil menunggu pembangunan selesai, warga dapat menempati hunian sementara (huntara) atau memperoleh dana tunggu hunian (DTH).

BNPB menyiapkan DTH sebesar Rp600.000 bagi warga dengan rumah rusak berat yang memilih menyewa tempat tinggal sementara.

Suharyanto menegaskan bantuan belum dapat langsung dicairkan sebelum proses pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan sesuai kondisi rumah dan mencegah terjadinya data ganda.

Pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait diminta memperkuat koordinasi dalam proses pendataan dan verifikasi rumah warga terdampak.

"Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Suharyanto.

Selain bantuan perbaikan rumah, BNPB meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat. Satgas tersebut dapat dibentuk oleh bupati atau wali kota dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Pembentukan satgas diharapkan dapat mempercepat koordinasi, pendataan, penyaluran bantuan serta penanganan warga terdampak gempa di masing-masing wilayah.* (in/dh)

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang dijadwalkan dimulai pukul 09.05 WIB. Agenda persidangan hari ini adalah pemanggilan para pihak.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Ingatkan Kejagung: Penegakan Hukum Harus Hati-hati dan Tak Terburu-buru

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Perkara itu didaftarkan pada 5 Agustus 2026 dengan klasifikasi sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa berupa penetapan tersangka.

Dalam perkara ini, pihak yang menjadi termohon adalah Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Febrie melalui tim kuasa hukumnya sebelumnya mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2026. Gugatan tersebut diajukan untuk menguji proses hukum yang dilakukan penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kuasa hukum Febrie menilai terdapat sejumlah prosedur dalam penanganan perkara yang perlu diuji melalui mekanisme praperadilan. Mereka juga mempersoalkan penetapan tersangka serta sejumlah upaya paksa yang dilakukan terhadap Febrie.

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat.

Selain Febrie, Kejagung juga menetapkan pengacara Don Ritto dan pihak swasta Nurman Herin (NH) sebagai tersangka dalam perkara TPPU tersebut.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, mengatakan dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan tindakan Febrie ketika masih menjabat sebagai jaksa atau pejabat struktural di Kejaksaan.

Di luar perkara TPPU, Febrie juga disebut terkait dengan tiga perkara lain yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Perkara tersebut yakni dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk PLTU PLN yang disebut berdampak pada blackout, serta dugaan korupsi dalam perkara PT Asabri.

Sidang praperadilan ini nantinya akan menjadi ruang bagi pemohon dan termohon untuk menyampaikan dalil serta jawaban terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Febrie dalam perkara tersebut.* (in/dh)

Penolakan disampaikan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani setelah tim kuasa hukum Yaqut membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga:

• Hakim Tolak Pengalihan Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hakim menjelaskan terdapat sejumlah kebutuhan yang harus diperhatikan terkait kondisi Yaqut setelah menjalani operasi, termasuk keteraturan mengonsumsi obat dan pembersihan luka.

Namun, majelis hakim menilai kebutuhan tersebut masih dapat ditangani selama Yaqut menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Salah satu persoalan yang disampaikan pihak Yaqut adalah tidak tersedianya caregiver atau pendamping khusus di Rutan KPK. Menanggapi hal itu, hakim meminta pihak Rutan KPK dan penuntut umum memastikan fasilitas kesehatan bagi seluruh tahanan tetap terpenuhi, termasuk untuk Yaqut.

"Jadi yang dikeluhkan berkaitan dengan caregiver yang tidak tersedia di Rutan KPK, seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ini tentunya adalah catatan bagi Rutan, seperti itu, Penuntut Umum, berkaitan dengan sarana kesehatan yang ada di sana, bagaimana kemudian setiap tahanan yang ada di sana bisa memperoleh fasilitas kesehatan," ujar Ni Kadek.

Meski menolak pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah, majelis hakim membuka kemungkinan penanganan medis lebih lanjut apabila kondisi Yaqut mengalami keadaan darurat.

"Tapi sekiranya saudara mengalami darurat medis yang harus segera dilarikan ke rumah sakit, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter yang ada di KPK. Nanti dokter KPK akan menyampaikan kepada kami apakah memang perlu dirawat inap ataukah hanya untuk sekadar berobat luar," kata Ni Kadek.

Dalam perkara tersebut, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut nilai kerugian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

JPU mendakwa Yaqut melakukan perbuatan tersebut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Dalam dakwaan, mereka disebut mengisi kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Pengisian kuota tersebut juga disebut tidak mengikuti mekanisme masa tunggu yang berlaku.

JPU menduga pengaturan kuota dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah serta pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis.* (in/dh)

Playfit Kids yang mengusung tema "Let's Play, Learn, & Grow Together" menawarkan aktivitas gymnastic, stimulasi sensorik, dan crafting. Konsep tersebut dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui kegiatan yang memadukan permainan, edukasi, olahraga, dan kreativitas.

Baca Juga:

• Jarak Bukan Halangan, Rico Waas Khidmat Ikuti Detik-detik Proklamasi Live Streaming dari Pendopo Medan

"Kita semua tentu sepakat bahwa tumbuh kembang anak tidak hanya dibentuk dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berkembang. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mengajak anak bergerak, bermain, berkreasi, dan bersosialisasi," ujar Airin Rico Waas.

Airin mengatakan kombinasi aktivitas senam, stimulasi sensorik, dan ruang kreasi seni dapat membantu melatih kemampuan motorik serta kreativitas anak sesuai dengan tahapan usianya.

Menurutnya, fasilitas bermain seperti Playfit Kids juga dapat menjadi ruang bagi keluarga untuk menikmati waktu berkualitas di tengah kesibukan masyarakat perkotaan.

"Di tengah kesibukan orang tua, yang paling dibutuhkan anak adalah perhatian, pendampingan, dan kesempatan untuk bermain bersama. Tempat seperti ini menjadi momen berharga untuk meluangkan waktu bersama buah hati," kata Airin.

Airin juga berpesan kepada pengelola agar terus memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan kenyamanan area bermain. Ia meminta setiap program yang disediakan tetap disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak.

Kepada para orang tua di Kota Medan, Airin mengingatkan pentingnya pendampingan dalam aktivitas anak. Menurutnya, setiap anak memiliki potensi dan karakter yang berbeda sehingga perlu dihargai serta didukung dalam proses tumbuh kembangnya.

Peresmian Playfit Kids tersebut turut dihadiri Manajemen Lippo Mall Plaza Medan Dini Asih Nasution, Owner Playfit Kids Jemmy Muliawan, serta Founder Sri Wahyuni Foundation Sri Wahyuni.

Kehadiran wahana tersebut diharapkan menambah pilihan fasilitas rekreasi sekaligus edukasi bagi keluarga di Kota Medan, khususnya ruang aktivitas yang mendorong anak untuk bergerak, belajar, berkreasi, dan bersosialisasi.* (dh)