Sekretaris LMND Kota Binjai Dhani Lubis menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polsek Binjai Timur atas respons cepat dalam menangkap pelaku pencurian tersebut.

Baca Juga:

• Pelajaran dari USIM Malaysia, Mahasiswa Hukum Binjai Dorong Penegakan Hukum RI Lebih Adil

Menurut Dhani, pengungkapan kasus tersebut menunjukkan respons kepolisian terhadap laporan masyarakat. Dia menilai langkah Polsek Binjai Timur dapat membantu memberikan rasa aman bagi warga di sekitar lokasi.

Dhani menyebut keberhasilan tersebut menjadi gambaran adanya respons cepat, kerja profesional dan kehadiran kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat.

Setelah pelaku diamankan, masyarakat di kawasan Jalan Danau Lau Tawar dan sekitarnya disebut merasa lebih aman dan nyaman.

LMND Kota Binjai berharap kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan menangani laporan masyarakat dapat terus dipertahankan.* (dh)

Besaran tersebut menjadi perhatian di tengah sorotan mengenai dugaan keberadaan fasilitas khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga:

• Soroti Temuan Ombudsman, Pengacara Bantah Ferdy Sambo Huni Rumah Mewah Lapas Cibinong: Klien Kami di Sel Blok A

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) telah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti temuan inspeksi mendadak Ombudsman terkait dugaan fasilitas khusus di Lapas Cibinong.

Lalu, berapa gaji pegawai lapas dan tunjangannya?

Berdasarkan data yang dihimpun, gaji pegawai lapas dibedakan berdasarkan golongan.

Untuk Golongan I yang umumnya mencakup lulusan SD hingga SMP, gaji pokok berada di kisaran Rp1.685.700 hingga Rp2.901.400. Rinciannya, golongan Ia sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600, Ib Rp1.840.800-Rp2.670.700, Ic Rp1.918.700-Rp2.783.700 dan Id Rp1.999.900-Rp2.901.400.

Sementara itu, pegawai dengan Golongan II yang disebut berasal dari lulusan SMA memiliki kisaran gaji Rp2.184.000 hingga Rp4.125.600.

Golongan IIa berada pada kisaran Rp2.184.000-Rp3.643.400, IIb Rp2.385.000-Rp3.958.200, IIc Rp2.485.900-Rp3.958.200 dan IId Rp2.591.100-Rp4.125.600.

Untuk Golongan III yang mencakup lulusan S1 hingga S2, gaji pokok berada di kisaran Rp2.785.700 hingga Rp5.180.700.

Golongan IIIa mendapatkan Rp2.785.700-Rp4.575.200, IIIb Rp2.903.600-Rp4.768.800, IIIc Rp3.026.400-Rp4.970.500 dan IIId Rp3.154.400-Rp5.180.700.

Adapun Golongan IV memiliki kisaran gaji pokok Rp3.287.800 hingga Rp6.373.200. Rinciannya, IVa Rp3.287.800-Rp5.399.900, IVb Rp3.426.900-Rp5.628.300, IVc Rp3.571.900-Rp5.866.400 dan IVd Rp3.880.400-Rp6.373.200.

Selain gaji pokok, pegawai lapas juga dapat menerima sejumlah tunjangan. Besaran tunjangan tersebut dapat berbeda sesuai golongan, lokasi kerja dan tingkat risiko pekerjaan.

Tunjangan yang disebut meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan risiko untuk jabatan tertentu, tunjangan jabatan umum, tunjangan penghasilan pegawai serta tunjangan jabatan struktural.

Untuk tunjangan risiko, terdapat empat tingkatan. Risiko Bahaya I mendapatkan Rp600 ribu per bulan, Risiko Bahaya II Rp450 ribu, Risiko Bahaya III Rp350 ribu dan Risiko Bahaya IV Rp200 ribu per bulan.

Sementara itu, pegawai lapas Golongan II disebut mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp180 ribu per bulan.

Bagi pegawai yang telah menikah, tunjangan keluarga disebut dihitung sebesar 10 persen dari gaji pokok untuk pasangan. Selain itu, terdapat tunjangan sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak.

Pegawai Golongan I hingga II juga disebut memperoleh uang makan sebesar Rp35 ribu per hari kerja.

Selain uang makan, pegawai yang telah berkeluarga disebut memperoleh tunjangan beras sebanyak 10 kilogram per bulan.

Besaran penghasilan tersebut pada akhirnya dapat berbeda antara satu pegawai dengan pegawai lainnya karena dipengaruhi golongan, masa kerja, pendidikan serta komponen tunjangan yang diterima.

Di tengah sorotan terhadap fasilitas di Lapas Cibinong, pemerintah melalui Ditjenpas juga melakukan investigasi untuk memastikan sarana, prasarana dan penggunaan fasilitas di lingkungan lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* (oz/dh)

Pertandingan berlangsung ketat hingga memasuki babak kedua. Singapura harus bermain dengan 10 orang setelah Safuwan Baharudin mendapat kartu merah langsung pada menit ke-70.

Baca Juga:

• Saksikan Laga Perdana Indonesia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026, Cek Link Live Streaming Resmi di Sini!

Indonesia kemudian mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-72. Tendangan bebas Thom Haye mengenai tangan Song Ui-young di dalam kotak penalti sehingga wasit Rustam Lutfullin menunjuk titik putih.

Ole Romeny yang dipercaya sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tembakannya pada menit ke-74 berhasil melewati penjagaan kiper Singapura Izwan Mahbud.

Indonesia kemudian memimpin 2-0 dan berusaha menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir. Singapura yang bermain dengan 10 pemain kesulitan mengembangkan permainan untuk mengejar ketertinggalan.

Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol. Indonesia pun mengamankan kemenangan 2-0 atas Singapura.

Pelatih Indonesia John Herdman menurunkan Maarten Paes sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Kevin Diks, Elkan Baggott dan Justin Hubner.

Di lini tengah, Indonesia memainkan Luke Vickery, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk dan Dean James. Sementara Ole Romeny serta Ragnar Oratmangoen mendukung Mitchell Baker di lini depan.

Hasil tersebut menjadi pembuka perjalanan Indonesia di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini merupakan edisi perdana FIFA ASEAN Cup dan Indonesia menjalani seluruh pertandingan fase grup di Jakarta.

Sebelumnya, Indonesia dan Singapura juga bertemu pada ajang ASEAN Championship 2026. Pertandingan yang digelar di Singapura pada 7 Agustus 2026 berakhir dengan skor 1-1.

Kemenangan 2-0 di SUGBK membuat Indonesia mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 dengan tiga poin.* (oz/dh)

Menurut Freddy, perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan posisi Gibran, tetapi juga menyentuh hasil Pemilu 2024 dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran yang telah dilantik.

Baca Juga:

• Pertanyakan 'Legal Standing' Pemohon, Relawan Prabowo-Gibran Desak MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

Freddy mengatakan persoalan kepastian hukum perlu diperhatikan dalam perkara tersebut. Menurut dia, setelah seluruh tahapan pemilu selesai, hasil yang telah ditetapkan perlu dihormati melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Sebab demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan kepastian bahwa setelah seluruh proses selesai, hasilnya harus dihormati melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan," ujarnya.

Dia juga menanggapi argumentasi mengenai keadilan substantif yang disampaikan pihak pemohon. Freddy berpendapat konsep tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum acara yang berlaku.

"Keadilan substantif bukan kartu bebas untuk menerobos hukum acara. Keadilan substantif bukan berarti hukum acara boleh dibuang. Keadilan substantif bukan berarti kewenangan MK boleh diperluas sesuka hati," katanya.

Menurut Freddy, terdapat sejumlah persoalan hukum acara yang perlu diperhatikan dalam perkara tersebut, antara lain kewenangan MK, tenggang waktu pengajuan, objek perkara dan kedudukan hukum para pemohon.

"Kami melihat, tidak satu pun argumen pemohon yang bisa menjawab semua permasalahan hukum acara. Tadi sudah disampaikan: kewenangan MK, tenggang waktu, objek perkara, kepastian hukum. Tidak satu pun," ujar Freddy.

Sementara itu, perkara yang dipersoalkan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden.

Dalam persidangan, para pemohon meminta agar persoalan syarat pendidikan tersebut dapat diuji melalui proses pembuktian terbuka. MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026, kemudian melanjutkan pemeriksaan pada 23 September 2026 dengan agenda penyampaian jawaban KPU, keterangan Bawaslu dan pihak terkait.

Dalam sidang 23 September, KPU mempersoalkan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. KPU berpendapat permohonan yang diajukan berkaitan dengan sengketa proses pencalonan, bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Freddy mengatakan Projo menghormati proses persidangan yang sedang berjalan. Menurutnya, seluruh persoalan mengenai kewenangan, tenggat waktu, objek perkara dan kedudukan hukum perlu dinilai melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga Jumat (25/9/2026), perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 masih dalam proses pemeriksaan di MK dan belum terdapat putusan mengenai pokok permohonan.* (in/dh)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mawengkang mengatakan keputusan meninggalkan ruang sidang merupakan bentuk solidaritas Indonesia kepada rakyat Palestina.

Baca Juga:

• Indonesia dan 76 Negara Lainnya Walk Out Saat Netanyahu Berpidato di Sidang Umum PBB

Menurut Yvonne, aksi tersebut juga mencerminkan posisi Indonesia yang selama ini menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina serta penolakan terhadap kekerasan dan pelanggaran hukum internasional.

Indonesia bersama sejumlah negara lain ingin menyampaikan pesan bahwa kekerasan terhadap warga Palestina dan pelanggaran hukum internasional, menurut pemerintah Indonesia, tidak dapat dinormalisasi dan perlu dihentikan.

Aksi walk out berlangsung ketika Netanyahu dipersilakan naik ke podium untuk menyampaikan pernyataan nasionalnya. Rekaman yang disampaikan Perutusan Tetap RI di New York menunjukkan para diplomat Indonesia meninggalkan kursi mereka dan keluar dari aula persidangan. Aksi serupa juga dilakukan oleh delegasi dari sejumlah negara lain.

Suasana di ruang sidang sempat ramai ketika banyak delegasi meninggalkan tempat duduk mereka. Menurut laporan ANTARA, sejumlah diplomat keluar dari aula saat Netanyahu mulai bersiap menyampaikan pidato.

Netanyahu kemudian merespons aksi tersebut dalam pidatonya. Dia mempersilakan delegasi yang tidak ingin mendengarkan pidatonya untuk meninggalkan ruangan dan menyebut mereka dengan istilah yang bernada mengejek.

Dalam pemberitaan ANTARA, Netanyahu menyebut delegasi yang melakukan walk out sebagai "moral cowards" atau pengecut moral.

Sementara itu, aksi delegasi Indonesia berlangsung di tengah agenda Sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang digelar pada September 2026. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat rangkaian debat umum dan agenda tingkat tinggi berlangsung pada 18 hingga 28 September 2026.

Indonesia sebelumnya juga menyampaikan perhatian terhadap situasi kemanusiaan di Gaza melalui pertemuan dengan sejumlah negara Arab dan Islam di sela Sidang Majelis Umum PBB. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bersama negara-negara lain menyatakan keprihatinan terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza dan menyerukan akses bantuan kemanusiaan yang aman serta tanpa hambatan.

Dengan aksi walk out tersebut, pemerintah Indonesia kembali menunjukkan posisi diplomatiknya terkait isu Palestina dalam forum internasional. Pemerintah menyatakan langkah itu merupakan bagian dari dukungan terhadap Palestina dan penolakan terhadap kekerasan serta pelanggaran hukum internasional.* (k/dh)

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Setelah proses eksekusi, aset tanah tersebut akan diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Baca Juga:

• Alexander Halim Mangkir Eksekusi dengan Alasan Sakit, Kejati Sumut Siapkan Dokter Independen

Rizaldi menjelaskan, Mahkamah Agung telah menyatakan Akuang bersalah dalam perkara tersebut. Dalam putusan kasasi, Akuang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tercantum dalam perkara Nomor 2657 K/PID.SUS/2026. Putusan kasasi itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan.

Dalam amar putusan, apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi kewajiban tersebut.

Apabila harta benda terpidana tidak mencukupi, Akuang diwajibkan menjalani pidana penjara tambahan selama lima tahun sebagai pengganti uang pengganti yang tidak dapat dipenuhi.

Selain Akuang, Kepala Desa Karang Gading bernama Imran juga dinyatakan bersalah dalam perkara yang sama. Namun, keduanya disebut belum menjalani hukuman.

Rizaldi mengatakan pihak Kejati Sumut sebelumnya telah menyampaikan panggilan terhadap Imran. Namun, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan dengan alasan sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.

"Yang juga terpidana dalam kasus yang sama juga telah disampaikan panggilan satu namun belum memenuhi panggilan dengan alasan sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Nanti akan kita tanyakan perkembangannya kepada teman-teman di Kejari Langkat," ujarnya.

Sementara itu, proses eksekusi terhadap lahan seluas 105,9 hektare masih dikoordinasikan dengan BKSDA. Kejaksaan memastikan pelaksanaan eksekusi akan mengacu pada putusan pengadilan yang telah ditetapkan.

Lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading di Kabupaten Langkat yang dalam perkara tersebut dikaitkan dengan perubahan fungsi lahan menjadi perkebunan sawit.*(tm/dh)

Kompolnas sebelumnya melakukan investigasi selama dua hari dengan meminta keterangan dari keluarga korban serta tim Polda Sumatera Utara yang menangani perkara tersebut. Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyatakan proses penanganan yang dilakukan kepolisian dinilai solid secara administratif maupun substansi.

Baca Juga:

• Modus Simpan Sabu di Galon Air, Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg dari Malaysia via Aceh Timur

Pernyataan tersebut kemudian mendapat keberatan dari keluarga Winda. Kuasa hukum keluarga, Utreck Richardo Siringoringo, mengatakan hasil investigasi Kompolnas belum menjawab sejumlah persoalan yang masih dipertanyakan keluarga.

"Bagi kami, pernyataan tersebut belum menjawab sejumlah pertanyaan mendasar yang sejak awal telah disampaikan keluarga," ujar Richardo, Jumat (25/9/2026).

Menurut Richardo, keluarga masih mempertanyakan sejumlah aspek forensik dalam kematian Winda, termasuk mekanisme luka tembak pada kepala, arah dan lintasan proyektil serta temuan luka lainnya.

"Bagaimana sebenarnya mekanisme luka tembak pada kepala almarhum, bagaimana arah, jarak dan lintasan proyektil dijelaskan secara ilmiah," katanya.

Keluarga juga mempertanyakan waktu kematian, kerusakan rekaman CCTV, hasil pemeriksaan residu tembakan serta sejumlah barang bukti lain yang menurut mereka belum dijelaskan secara menyeluruh.

Selain itu, pihak keluarga meminta penjelasan mengenai senjata yang digunakan dalam peristiwa tersebut, termasuk posisi awal senjata dan siapa yang memindahkannya apabila memang terjadi perpindahan.

Mereka juga mempertanyakan cakupan pemeriksaan terhadap CCTV di sekitar lokasi serta apakah seluruh saksi yang berkaitan dengan perkara telah dimintai keterangan.

"Begitu pula dengan rekam komunikasi dan telepon genggam almarhum maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara. Jika sudah diperiksa, apa korelasinya dengan konstruksi peristiwa," ujar Richardo.

Keluarga Winda juga kembali meminta dilakukan ekshumasi. Menurut kuasa hukum, permintaan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pembuktian ulang secara ilmiah dan independen, bukan untuk menuduh pihak tertentu telah bersalah.

"Permintaan tersebut bukan berarti keluarga menuduh seseorang telah bersalah, melainkan meminta pembuktian ulang secara ilmiah dan independen," katanya.

Selain ekshumasi, keluarga meminta Kapolri membentuk tim pemeriksaan independen yang dapat menguji aspek forensik, balistik, digital, CCTV, saksi, tempat kejadian perkara, barang bukti hingga kronologi kematian Winda.

Richardo mengatakan keluarga tidak meminta hukum berpihak kepada mereka. Mereka meminta seluruh pertanyaan yang masih ada dijawab berdasarkan bukti.

"Jika terdapat fakta lain, ungkap secara transparan. Jangan tutup pertanyaan dengan kata 'solid'. Jawab dengan bukti," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Sumut telah menyampaikan kesimpulan mengenai perkara kematian Winda dan kasus tersebut disebut sebagai bunuh diri. Hasil tersebut kemudian menjadi bagian dari hal yang dipersoalkan keluarga dan diminta untuk diuji kembali melalui proses pemeriksaan yang lebih menyeluruh.

Hingga kini, keluarga masih mendorong adanya pemeriksaan tambahan terhadap berbagai aspek dalam perkara tersebut. Mereka berharap proses lanjutan dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai kematian Winda.* (tm/dh)

Kuasa hukum Sambo, Arman Hanis, mengatakan kliennya saat ini menempati sel Blok A 2.5 bersama warga binaan lainnya. Menurutnya, Sambo tidak pernah menempati rumah hunian yang disorot dalam temuan Ombudsman RI.

Baca Juga:

• Menteri Imipas Buka-bukaan Isi SAE Lapas Cibinong: Rumah Dinas, Bukan Hunian Mewah, Nggak Ada yang Ditutupi

Arman juga membantah Sambo menggunakan rumah atau bangunan yang disebut memiliki fasilitas lengkap di kawasan belakang Lapas Cibinong.

"Tidak pernah di rumah hunian sebagaimana dipublikasikan dalam temuan Ombudsman RI," ujarnya.

Menurut Arman, pertemuan keluarga maupun kuasa hukum dengan Sambo selama kunjungan berlangsung di area lapas seperti mekanisme kunjungan warga binaan pada umumnya.

Ia juga menyebut pihak Lapas Cibinong telah menyampaikan bahwa Sambo ditempatkan di ruang yang sama dengan warga binaan lain tanpa perlakuan berbeda.

"Klien kami tidak pernah menempati rumah hunian maupun bangunan sebagaimana ditampilkan dalam pemberitaan sidak Ombudsman RI," katanya.

Arman meminta pemberitaan mengenai dugaan fasilitas khusus terhadap Sambo disampaikan secara akurat dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.

"Kami juga mengimbau rekan-rekan media untuk berpegang pada prinsip akurasi dan keberimbangan serta tidak menyampaikan tuduhan yang mencemarkan tanpa bukti faktual," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya mendukung pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengungkap kondisi sebenarnya di Lapas Cibinong.

Arman juga menegaskan status Sambo sebagai warga binaan tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara yang tetap dilindungi hukum.

Temuan Fasilitas di Lapas Cibinong

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di bagian belakang lapas yang disebut memiliki fasilitas menyerupai hunian, seperti ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi dan kulkas.

Temuan tersebut kemudian memunculkan dugaan mengenai kemungkinan adanya warga binaan yang menggunakan fasilitas khusus. Namun, Ombudsman menyatakan belum dapat memastikan nama warga binaan yang berkaitan dengan bangunan tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno juga sebelumnya mengatakan pihaknya belum menemukan informasi yang menunjukkan Ferdy Sambo menggunakan fasilitas khusus tersebut.

Yudi menyebut Sambo tetap menempati kamar di dalam blok lapas bersama warga binaan lainnya. Bangunan yang menjadi perhatian Ombudsman dijelaskan sebagai rumah dinas jabatan di lingkungan lapas, sementara pendalaman terhadap kondisi di lokasi masih dilakukan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama pihak terkait masih melakukan pemeriksaan terhadap temuan di Lapas Cibinong. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran, penindakan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.* (tm/dh)

Sidak ulang tersebut dilakukan untuk mengecek langsung temuan Ombudsman RI terkait keberadaan bangunan yang disebut memiliki fasilitas seperti hunian di dalam kompleks Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Menteri Imipas Buka-bukaan Isi SAE Lapas Cibinong: Rumah Dinas, Bukan Hunian Mewah, Nggak Ada yang Ditutupi

Dalam peninjauan ulang, Aries sempat memperhatikan salah satu ruangan dan menanyakan keberadaan pendingin ruangan (AC) yang sebelumnya terpasang.

"Ini AC-nya memang dicopot atau belum dipasang?" tanya Aries kepada Kepala Lapas Cibinong.

"Ada, Pak, AC-nya," jawab Kalapas.

"Kenapa dicopot?" tanya Aries.

"Kemarin rusak," jawab Kalapas.

Selain AC, sejumlah perabotan seperti meja makan dan perlengkapan dapur yang sebelumnya terlihat dalam pemeriksaan Ombudsman juga tidak tampak saat sidak ulang.

Perubahan kondisi tersebut menjadi bagian yang akan didalami Bappisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Nanti kita investigasi. Kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Jadi ini kewajiban kita semua," kata Aries.

Aries mengatakan investigasi harus dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada kecurigaan semata. Dia juga mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan.

"Tapi kita juga jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif. Ada asas praduga tak bersalah yang harus kita junjung. Kita juga harus profesional," ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya barang atau perabotan yang dipindahkan sebelum sidak ulang, Aries mengatakan hal tersebut akan menjadi bagian dari investigasi.

"Makanya itu gunanya investigasi. Sesuatu mana yang berubah, mana yang tidak, itu kan kita bukan orang yang tidak pengalaman. Intinya, setiap saat kan ada kejadian, yang enggak benar ya kita benerin," katanya.

Aries menegaskan apabila investigasi menemukan adanya pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab akan ditindak.

"Apapun bentuknya ruangan itu, bila dipakai untuk hal-hal yang menyimpang aturan, kita akan awasi dan tegakkan," ujarnya.

Dia juga meminta seluruh kepala lapas memperketat pengawasan terhadap aktivitas dan penggunaan fasilitas di lingkungan pemasyarakatan.

"Kepada seluruh kepala lapas seluruh Indonesia, saya minta bersihkan seluruh kegiatan di lapas, awasi anak buah, kontrol anak buah, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi dan transaksional," tegas Aries.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan di bagian belakang Lapas Cibinong yang disebut memiliki fasilitas menyerupai hunian atau rumah singgah. Ombudsman juga melihat beberapa kendaraan mewah, salah satunya Toyota Alphard, terparkir di kawasan tersebut.

Namun, Ombudsman belum dapat memastikan siapa pemilik kendaraan maupun kaitannya dengan warga binaan, petugas atau pihak lain.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin sebelumnya menyebut beberapa bangunan tersebut memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur dan dapur. Ia menggambarkan fasilitas yang ditemukan sebagai bangunan dengan kelengkapan seperti hunian.

Temuan tersebut kini menjadi bagian dari pemeriksaan lebih lanjut oleh Bappisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.* (tm/dh)

Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal mengatakan pemerintah daerah melihat investasi sebagai salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Salurkan Insentif untuk 540 Guru Sekolah Minggu, Dorong Pembinaan Generasi Muda

"Tentu kita yakin bersama Kadin, kita bisa memperkuat ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat," ujar Syafrizal.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara siap memberikan dukungan terhadap kegiatan investasi dan pengembangan dunia usaha di daerah.

Batu Bara dinilai memiliki potensi industri yang cukup besar, salah satunya melalui Kawasan Industri Kuala Tanjung yang menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan ekonomi dan industri daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Pj Sekda Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor serta Ketua Kadin kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan Sumatera Utara memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut antara lain berasal dari sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan kakao.

Selain itu, Sumut memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang menjadi basis industri hilir kelapa sawit dan produk turunannya.

Firsal juga menyebut Kuala Tanjung memiliki posisi strategis sebagai pelabuhan dan simpul logistik di jalur Selat Malaka. Kemudian Bandara Kualanamu menjadi salah satu gerbang udara internasional di Sumatera.

Potensi lainnya mencakup Tol Trans Sumatera yang mendukung konektivitas antarkota dan pusat produksi serta Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional.

Meski memiliki berbagai potensi, Firsal mengatakan dunia usaha masih menghadapi sejumlah tantangan di berbagai daerah. Persoalan tersebut antara lain ketimpangan antarwilayah, ketergantungan terhadap komoditas mentah, tekanan fiskal daerah, akses pembiayaan dan kapasitas UMKM hingga iklim investasi.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan daya saing.

Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor mengatakan Pemprov Sumut mengajak Kadin dan seluruh pelaku usaha memperkuat kerja sama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Timur, kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha dan industri, memperluas akses pasar serta mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan naik kelas.

Penguatan kerja sama antara pemerintah, Kadin dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang investasi serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.8 (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang saat membuka Sosialisasi dan Simulasi Cash Management System (CMS) bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Labusel. Kegiatan digelar di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga:

• Usai BPK RI Audit Dinas Pendidikan, Pemkab Labusel Tegaskan Komitmen Pembenahan: Siap Tindak Lanjut

Fery mengatakan penerapan CMS menjadi salah satu langkah untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah di tengah perkembangan pemerintahan yang semakin berbasis digital.

"Mari kita manfaatkan teknologi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan terpercaya," ujar Fery.

Dia meminta seluruh pimpinan OPD mengikuti sosialisasi dan simulasi CMS dengan serius. Menurutnya, pemahaman yang baik diperlukan agar sistem tersebut dapat diterapkan secara optimal dan membantu pelaksanaan tugas sehari-hari.

Fery menegaskan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi. Menurutnya, digitalisasi juga menjadi bagian dari pembenahan sistem kerja pemerintahan agar lebih tertib, efisien, mudah dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah mengapresiasi dukungan Pemkab Labusel terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Heru menyebut Labusel telah memiliki pondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu indikator yang disampaikannya adalah keberhasilan Pemkab Labusel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut.

"Ini tentunya memiliki hubungan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Sosialisasi CMS kepada rekan-rekan OPD akan semakin memperkuat tata kelola yang sudah baik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," kata Heru.

Menurut Heru, penerapan CMS dapat mendorong transaksi keuangan dilakukan secara digital dan tercatat dengan lebih baik. Sistem tersebut dinilai dapat mendukung proses pengawasan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dia menambahkan, kebutuhan terhadap sistem kerja yang cepat, informasi yang mudah dipantau dan pengelolaan keuangan yang tertib menjadi bagian dari karakteristik pemerintahan modern.

"Di sinilah kami rasa CMS menjadi bagian penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kami berharap masing-masing OPD tidak hanya mengenal layanan CMS, tetapi juga dapat merasakan manfaatnya untuk membantu pekerjaan sehari-hari," ujarnya.

Pemkab Labusel berharap penerapan CMS dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, transparan dan akuntabel.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan simulasi penggunaan CMS kepada pimpinan OPD serta peserta yang hadir.* (dh)

Pertemuan tersebut digelar di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Labusel dan menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan BPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Labusel.

Baca Juga:

• TMMD ke-130 di Labusel Dimulai Oktober, Bupati Fery: Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Dalam exit meeting, Tim Pemeriksa BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Labusel. Penyampaian hasil pemeriksaan menjadi bagian dari tahapan pemeriksaan untuk melihat pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Plh Sekda Labusel Ralikul Rahman menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Labusel menyatakan berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan. Pemkab juga akan terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Pemkab Labusel menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sektor pendidikan menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam upaya pembenahan tata kelola tersebut, sejalan dengan posisinya sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.* (dh)

Audiensi tersebut dipimpin Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Kabupaten Asahan Ir. Hardo Simanjuntak bersama penasehat LP3K Pastor Paroki dan panitia Pesparani Katolik Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• SPI Asahan Tuntut Reforma Agraria Sejati, Bupati Taufik Ajak Petani Cari Solusi Bersama

Ketua Umum LP3K Kabupaten Asahan Hardo Simanjuntak mengatakan Pesparani Katolik Kabupaten Asahan 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (3/10/2026).

Kegiatan tersebut akan dipusatkan di SMA Panti Budaya Kisaran, Jalan Durian Nomor 24, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah kategori lomba akan digelar di Kompleks SMA Panti Budaya Kisaran. Kategori tersebut meliputi Pesta Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC), Cerdas Cermat Rohani (CCR) dan Baca Kitab Suci (BKS).

Sementara itu, kategori Mazmur akan dilaksanakan di Gereja Paroki Kisaran.

Dalam audiensi tersebut, panitia juga menyampaikan undangan kepada Bupati Asahan untuk menghadiri pelaksanaan Pesparani Katolik Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Menanggapi undangan itu, Taufik mengatakan akan berupaya hadir apabila tidak ada agenda lain yang bersamaan.

"Kalau ada waktu saya akan hadir. Kalau memang tidak berkesempatan hadir, nanti akan saya perintahkan penggantinya untuk menghadiri kegiatan tersebut," ujar Taufik.

Bupati Asahan juga menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Pesparani Katolik Kabupaten Asahan 2026. Dia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung lancar, tertib dan sukses.

Taufik juga berharap Pesparani dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat Kabupaten Asahan.* (dh)

Joko diamankan di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Kamis (24/9/2026). Penangkapan dilakukan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga:

• Siapkan Kapal sejak 2025, 3 WN Sri Lanka Divonis 17 Bulan Gagal Selundupkan 26 Orang dari Aceh ke Prancis

Dalam perkara tersebut, Joko diadili secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. Majelis hakim menyatakan Joko terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum.

Joko kemudian dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta. Jika denda tidak dibayarkan, terpidana dikenakan pidana pengganti berupa empat bulan kurungan.

Selain itu, Joko diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp471,64 juta.

Putusan tersebut mengatur apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa.

Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Setelah bertahun-tahun masuk dalam daftar pencarian, keberadaan Joko akhirnya diketahui di wilayah Tanjung Redeb. Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung kemudian bergerak bersama jajaran Kejari Berau untuk mengamankannya.

Saat diamankan, Joko disebut bersikap kooperatif sehingga proses pengamanan berlangsung tanpa hambatan.

Setelah diamankan, Joko untuk sementara dititipkan di Kejaksaan Negeri Berau untuk menjalani proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Joko diketahui merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta. Dia juga tercatat sebagai Ketua KUD Jujur Usaha.

Pengamanan Joko merupakan bagian dari upaya Kejaksaan menindaklanjuti perintah Jaksa Agung untuk terus memonitor keberadaan para buronan yang masuk dalam DPO Kejaksaan RI.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi.

Kejaksaan Agung juga mengimbau para buronan yang masih masuk dalam DPO untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Status buronan disebut tidak menghentikan proses hukum. Kejaksaan akan terus melakukan pencarian terhadap pihak yang menjadi target eksekusi, termasuk mereka yang berada di luar wilayah asal perkara.* (dh)

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla yang digelar di Balai Pertemuan Umum Desa Bunyu Barat, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Ini Alasannya

Senior Manager Bunyu Field Ruri Heriandi mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan sinergi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, perusahaan tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran.

"Pencegahan karhutla harus menjadi upaya bersama. Dibutuhkan sinergi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan sejak dini," ujar Ruri.

Dia mengatakan sosialisasi tersebut bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan ketika menemukan potensi kebakaran.

Superintenden HSSE PEP Bunyu MM Sidik Mangkualam memberikan materi mengenai pengenalan potensi bahaya, perilaku aman dan respons awal ketika menghadapi kondisi darurat.

Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum terjadi keadaan darurat sehingga masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat mengambil langkah yang tepat ketika menemukan potensi bahaya.

"Kesiapsiagaan perlu dibangun sebelum kondisi darurat terjadi. Pemahaman mengenai keselamatan dan respons awal diharapkan dapat membantu masyarakat maupun pemangku kepentingan mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi potensi bahaya," jelasnya.

Materi pencegahan karhutla juga disampaikan oleh BPBD Tarakan. Sementara Pemerintah Kecamatan Bunyu memberikan pemahaman mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kebakaran.

Peserta mendapat informasi mengenai faktor yang dapat memicu karhutla, langkah pencegahan, kesiapsiagaan serta tindakan awal saat menemukan titik atau indikasi kebakaran.

Kepala Desa Bunyu Barat Suhadi mengapresiasi keterlibatan Pertamina bersama pemerintah dan unsur terkait dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan membantu masyarakat memahami tindakan yang perlu dilakukan ketika menemukan potensi kebakaran.

"Materi yang diberikan sangat relevan dengan kondisi saat ini, sehingga kami menjadi lebih memahami apa yang harus dilakukan apabila menemukan potensi kebakaran," kata Suhadi.

Suhadi berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan agar koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat dan Pertamina semakin kuat.

Selain memberikan edukasi, Pertamina juga membagikan masker dan vitamin kepada para peserta sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan masyarakat yang mengikuti kegiatan.

Pelibatan masyarakat hingga tingkat RT dinilai penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Potensi kebakaran yang lebih cepat dikenali dan dilaporkan diharapkan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi lebih luas.

Bagi wilayah Bunyu, penguatan kapasitas masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat dan kegiatan operasional di wilayah tersebut.

Pertamina EP (PEP) Bunyu Field merupakan bagian dari Zona 10 Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan di bawah PT Pertamina Hulu Indonesia. Bersama SKK Migas, perusahaan menjalankan kegiatan usaha hulu migas dengan mengedepankan aspek keselamatan, efisiensi, keandalan, kepatuhan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Upaya pencegahan karhutla tersebut juga disebut menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan melalui prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta dukungan terhadap keberlangsungan produksi migas nasional.* (dh)

Diskusi tersebut digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta masukan para pakar mengenai langkah pencegahan karhutla yang terjadi setiap tahun.

Baca Juga:

• Disuruh Prabowo Bikin Grand Design Rp 824 T, Menkeu Buka Suara Soal Skema Sekolah Gratis

Selain membahas pencegahan kebakaran, Prabowo juga meminta pandangan mengenai pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan produktif. Dia mempertanyakan kemungkinan pengembangan tanaman tertentu di kawasan tersebut.

"Saya kira itu tiga pertanyaan yang paling penting yang saya butuh dari saudara-saudara sebagai pakar," ujarnya.

Prabowo kemudian menanggapi adanya narasi yang menyebut dirinya tidak menghormati para pakar. Dia mengatakan diskusi tersebut justru merupakan bentuk penghormatan kepada kalangan ahli.

"Jadi saudara-saudara, jangan salah ya menerima, kadang-kadang saya kalau bicara di audiens, suka dipelintir ya, dibilang seolah saya nggak hormati pakar. Saya paling hormat sama pakar," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, dirinya selama menjadi perwira juga terbiasa mencari masukan dari para ahli sebelum mengambil keputusan.

"Kenapa saya berhasil sebagai perwira? Karena saya selalu cari pakar," ujarnya.

Prabowo kembali meminta para akademisi memberikan masukan mengenai langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah karhutla dan mengelola kawasan gambut.

"Jadi mohon saya diberi masukan, what can we do," kata Prabowo.* (in/dh)

Aplikasi tersebut disiapkan sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan evaluasi kualitas layanan MBG. Sekolah nantinya dapat memberikan umpan balik berdasarkan kondisi yang mereka temui selama program berlangsung.

Baca Juga:

• Sebulan Ratusan Siswa Tumbang Teracuni MBG Karo: Status Naik Penyidikan, Kenapa Belum Ada Tersangka?

"Melalui aplikasi rating MBG, kami ingin memastikan suara dari sekolah dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bagian dari proses evaluasi layanan. Kepala sekolah dan guru nantinya dapat memberikan penilaian sekaligus mencantumkan catatan apabila terdapat layanan yang belum sesuai," ujar Tysa, dikutip Jumat (25/9/2026).

Penilaian dalam aplikasi tersebut akan mencakup sejumlah aspek pelayanan. Di antaranya ketepatan waktu distribusi makanan serta kelayakan dan kualitas menu yang diterima peserta didik.

Selain memberikan nilai, pengguna aplikasi juga dapat mencantumkan catatan mengenai aspek layanan yang dinilai masih perlu diperbaiki.

Masukan tersebut nantinya menjadi bahan bagi BGN untuk melihat kualitas layanan SPPG secara lebih terukur sekaligus menentukan bagian yang membutuhkan perbaikan.

Tysa mengatakan sekolah juga tetap dapat menggunakan jalur pelaporan dan pemantauan yang telah tersedia apabila menemukan layanan yang belum sesuai. Jika persoalan tidak segera ditangani, laporan dapat disampaikan melalui kanal tersebut dengan memberikan tembusan kepada BGN.

"Penguatan mekanisme umpan balik ini menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola MBG yang semakin transparan, responsif, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak," katanya.

Menurut Tysa, sekolah memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan penerima manfaat program. Informasi dari sekolah diharapkan dapat membantu BGN mengetahui kondisi layanan SPPG secara lebih cepat.

Dengan adanya aplikasi rating tersebut, BGN berharap evaluasi terhadap layanan MBG dapat dilakukan secara lebih terukur dan masukan dari sekolah dapat menjadi bagian dari perbaikan kualitas program.* (in/dh)

Kasus itu terjadi pada 13 Agustus 2026 dan melibatkan ratusan siswa dari lima sekolah di Kabupaten Karo. Mereka diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di area Kodim 0205/Tanah Karo.

Baca Juga:

• Buntut Keracunan Massal MBG, DPRD Sumut Desak Polisi Pidanakan Pengelola SPPG Karo: Sanksi Tutup Tak Cukup

"Untuk tersangka belum," kata Pedoman saat dikonfirmasi, Jumat (25/9/2026).

Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan melibatkan siswa dari lima sekolah, yakni tiga SMA negeri dan dua SMP swasta. Jumlah siswa SMA yang diduga mengalami keracunan disebut mencapai sekitar 353 orang.

Salah satu siswa bahkan sempat dirujuk ke rumah sakit di Medan dan menjalani perawatan di ruang ICU. Kondisinya kemudian dilaporkan membaik.

SPPG yang menyediakan makanan tersebut diketahui berada di area Kodim 0205/Tanah Karo. Namun, berdasarkan keterangan Kodam I/Bukit Barisan, pengelolaan dapur MBG dilakukan oleh Yayasan Manunggal Kartika Jaya (MKJ).

Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy sebelumnya mengatakan penanganan kasus dilakukan oleh Kodim 0205 Karo bersama Pemerintah Kabupaten Karo. Tim gabungan, termasuk dinas kesehatan, juga telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium.

"Sudah ditangani oleh pihak Kodim bekerja sama dengan dinas kesehatan Pemkab Karo, dan sampel makanannya pun sedang diteliti di laboratorium daerah Pemprov Sumut," kata Sandy.

Evaluasi juga disebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Sementara itu, pemerintah daerah sebelumnya memberikan sanksi penghentian sementara terhadap SPPG tersebut setelah muncul kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa.

Hingga kini, proses penyidikan masih dilakukan Satreskrim Polres Tanah Karo. Polisi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai kendala penyidikan maupun kapan penetapan tersangka akan dilakukan.* (tm/dh)

Kejadian itu terekam dalam video yang kemudian beredar di media sosial pada Kamis (24/9/2026). Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang terlihat berusaha mengevakuasi siswa dari dalam lubang.

Baca Juga:

• Emosi Terpancing Cekcok Keluarga, Anak di Medan Tega Tendang Ayah Kandung Hingga Berdarah

Salah seorang orang tua siswa yang berada di lokasi mengatakan kejadian berlangsung ketika anak-anak sedang mengikuti kegiatan bersama siswa lainnya di lingkungan masjid.

Menurut dia, lubang tersebut berada di halaman belakang masjid dan tertutup lembaran triplek yang kondisinya sudah rapuh.

"Gaada yang menyangka ada lubang seperti sumur itu. Ditutupi oleh triplek, itupun kalau kami lihat tripleknya rapuh," kata orang tua siswa, Jumat (25/9/2026).

Dia mengatakan peristiwa tersebut terjadi di luar kendali para guru karena keberadaan lubang tidak terlihat dari permukaan akibat tertutup triplek.

Setelah berhasil dievakuasi, siswa tersebut diketahui tidak mengalami cedera. Namun, anak itu sempat mengalami syok dan terus menangis setelah diangkat dari dalam lubang.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena lubang yang berada di area kegiatan anak-anak disebut tidak terlihat dan hanya ditutupi material yang dinilai sudah rapuh.* (tm/dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan di tiga lokasi berbeda setelah polisi menerima informasi mengenai pengiriman sabu melalui jalur perairan Asahan.

Baca Juga:

• Usut 'Klaster Mewah' Lapas Cibinong, Menteri Imipas Ancang-ancang Copot Pejabat & Sanksi Pidana

Informasi awal mengenai pengiriman sabu tersebut diterima polisi pada Minggu (6/9/2026). Barang haram itu diduga dikirim dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur perairan Asahan.

Dalam perjalanannya, kapal yang membawa narkotika tersebut diduga mengubah haluan dan berlabuh di perairan Kabupaten Aceh Timur. Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan pergerakan para pelaku.

Penindakan dilakukan pada Rabu (9/9/2026) di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Saat itu, petugas mencurigai dua kendaraan yang melaju beriringan, yakni mobil pikap terbuka yang membawa galon air isi ulang dan satu unit Daihatsu Xenia.

Kedua kendaraan tersebut kemudian dihentikan dan diperiksa. Polisi menemukan 70 kilogram sabu di dalam mobil pikap berwarna abu-abu yang membawa galon air isi ulang.

Sementara itu, 20 kilogram sabu lainnya ditemukan di dalam mobil Daihatsu Xenia berwarna putih.

" Ternyata benar telah ditemukan 70 kilogram sabu di dalam mobil pick up warna abu-abu dan 20 kg narkotika jenis sabu di dalam mobil Xenia warna putih," ujar Andy.

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan empat orang tersangka, yakni MA (27), BY (23), MA (27), dan MHB (27). Mereka disebut merupakan warga Desa Keude Geureubak, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.

Sebagian tersangka diketahui bekerja sebagai mekanik dan buruh harian lepas.

Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka memberikan informasi mengenai adanya sabu lain yang disimpan di lokasi berbeda. Polisi kemudian melakukan pengembangan menuju sebuah rumah milik seseorang berinisial MS.

Di rumah tersebut, petugas menemukan kembali 60 kilogram sabu yang disimpan dalam sebuah kotak fiber.

"Sesampainya di rumah MS tim menemukan 60 kilogram narkotika sabu yang disimpan di sebuah fiber di rumah," ungkap Andy.

Dengan temuan tersebut, total sabu yang diamankan Polda Sumut mencapai 150 kilogram dari sejumlah lokasi.

Polda Sumut masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri jaringan narkotika yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam pengiriman sabu dari Malaysia ke Indonesia.

Seluruh tersangka dan barang bukti telah diamankan ke Mapolda Sumut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.* (km/dh)