MEDAN – Kafilah Kabupaten Batu Bara berhasil menorehkan sejumlah prestasi membanggakan pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Astaka Pancing, Jalan Willem Iskandar, Medan, Rabu (24/6/2026) malam.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi langsung kepada para kafilah asal Kabupaten Batu Bara, Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Penutupan MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Baca Juga:

• LKBH Binjai Desak Pemko Terbitkan Perda Earmarking Parkir Lapangan Merdeka, Dana Diminta Kembali untuk Fasilitas Publik

Penutupan MTQ ke-40 menjadi puncak rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2026 dan diikuti oleh kafilah dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Acara berlangsung meriah dan khidmat dengan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, para kepala daerah, tokoh agama, serta peserta MTQ dari berbagai daerah.

Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menampilkan kemampuan terbaik selama perlombaan.

Menurutnya, MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kami berharap prestasi yang diraih para peserta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan generasi Qurani di Kabupaten Batu Bara. Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan terus mendukung program-program keagamaan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing," ujar Bupati.

Pada perhelatan MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, kafilah Kabupaten Batu Bara berhasil menorehkan sejumlah prestasi membanggakan, di antaranya Juara I Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an, Juara II Cabang Digital Kontemporer, Juara II Tilawah Tuna Netra Putra, Juara III Qariah Tuna Netra Putri, Juara III Qari Remaja Putra, Juara III Hifzhil Al-Qur'an, Juara III Tafsir Al-Qur'an Putri, Juara III Terjemahan Bahasa Inggris Putri, dan Juara III Khat Al-Qur'an Putri.

Selain itu, kafilah Batu Bara juga meraih sejumlah predikat harapan, yakni Harapan I Hifzhil Al-Qur'an 5 Juz, Harapan I Hifzhil Al-Qur'an 10 Juz, Harapan I Grup Syarhil Al-Qur'an Putri, Harapan III Tartil/Murattal Al-Qur'an, Harapan III Qariah Murattal Dewasa, Harapan III Tafsir Bahasa Arab, serta Harapan III Terjemahan Bahasa Inggris.

Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam melakukan pembinaan terhadap generasi muda Islam, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu kabupaten yang aktif dalam pengembangan syiar Al-Qur'an di Sumatera Utara.* (ad)

LANGKAT – Di tengah derasnya arus modernisasi yang terus berkembang, upaya pelestarian budaya daerah dinilai semakin penting untuk menjaga identitas dan warisan leluhur.

Semangat itu tercermin dalam Pagelaran Seni Silat Melayu Langkat yang digelar di Kabupaten Langkat, Kamis, 25 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kunjungi Galeri Dekranasda Gunungsitoli, Kahiyang Ayu Dorong UMKM dan Kerajinan Lokal Naik Kelas

Pagelaran seni budaya itu tidak hanya menampilkan keindahan gerak silat Melayu sebagai warisan leluhur, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk lebih mengenal sejarah, adat istiadat, serta identitas budaya Melayu yang menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat Langkat.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Rasyidin Pane menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai memiliki nilai strategis dalam menjaga kelestarian budaya daerah.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya Melayu.

"Menurutnya, menjaga budaya merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, karena budaya adalah akar yang memperkuat eksistensi suatu bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi."

Abdul Rasyidin Pane juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pagelaran Seni Silat Melayu Langkat.

Menurutnya, keberadaan kegiatan budaya seperti ini sangat penting untuk memastikan nilai-nilai tradisi tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.

Selain menjadi bagian dari seni bela diri tradisional, silat Melayu juga mengandung nilai-nilai luhur seperti disiplin, penghormatan kepada sesama, keberanian, serta semangat menjaga kehormatan diri dan budaya.

Karena itu, pelestarian seni silat tidak hanya berkaitan dengan menjaga tradisi, tetapi juga membangun karakter generasi muda agar tetap memiliki jati diri yang kuat di tengah pengaruh budaya global.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia.

Pagelaran Seni Silat Melayu Langkat pun diharapkan menjadi agenda budaya yang terus berkembang dan mampu melahirkan generasi penerus yang bangga terhadap sejarah, adat istiadat, serta identitas Melayu yang telah diwariskan oleh para pendahulu.* (ad)

BINJAI – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kota Binjai mendesak Pemerintah Kota Binjai untuk segera membenahi tata kelola retribusi parkir di kawasan Lapangan Merdeka dan Taman Kota Binjai.

LKBH menilai persoalan parkir yang selama ini menjadi sorotan masyarakat perlu diselesaikan secara menyeluruh melalui regulasi yang menjamin transparansi penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.

Baca Juga:

• Khawatir Kehilangan Mata Pencaharian, Ribuan Relawan SPPG Geruduk Kantor Bupati Bangkalan: Jangan Hentikan MBG

Menurutnya, dana parkir yang dikutip dari masyarakat seharusnya dikembalikan untuk meningkatkan kualitas fasilitas yang ada di Lapangan Merdeka dan Taman Kota Binjai.

"Pendapatan dari kutipan parkir di sekitar Lapangan Merdeka jangan dialihfungsikan atau dilempar ke pos anggaran lain. Uang itu harus dikunci lewat Perda untuk digunakan langsung membiayai pembangunan dan perawatan fasilitas taman itu sendiri. Biarkan masyarakat melihat langsung wujud nyata uang parkir yang mereka bayar," ujar Binka Simatupang kepada awak media, Rabu, 24 Juni 2026.

Binka menilai masih banyak fasilitas publik di kawasan Lapangan Merdeka yang membutuhkan perhatian serius.

Menurut dia, masyarakat yang rutin berolahraga di lokasi tersebut belum memperoleh fasilitas yang memadai meskipun pungutan parkir terus diberlakukan.

Ia menyebut kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa warga harus membayar untuk menggunakan ruang publik tanpa diimbangi peningkatan kualitas sarana yang tersedia.

"Banyak hal yang sangat mendesak untuk dibenahi di Lapangan Merdeka. Hingga saat ini, belum ada fasilitas kamar mandi layak dan ruang bilas yang cukup bagi warga setelah berolahraga. Kita juga butuh penyediaan loker penyimpanan barang yang aman bagi pengunjung taman guna meminimalisasi angka kriminalitas pencurian saat warga fokus beraktivitas fisik," tambahnya.

Selain fasilitas olahraga, LKBH Binjai juga menyoroti persoalan kebersihan lingkungan dan penataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai masih belum tertata dengan baik.

Menurut Binka, apabila dana parkir dikelola secara transparan melalui Perda khusus, sebagian anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendukung bagi pedagang agar kawasan taman menjadi lebih tertib dan nyaman.

Meski demikian, ia mengingatkan agar upaya penataan UMKM tidak mengubah fungsi utama Lapangan Merdeka dan taman kota sebagai ruang terbuka hijau serta area olahraga masyarakat.

"Zonasi pedagang harus dibuat tanpa mengubah alih fungsi taman. Area hijau dan jalur olahraga wajib tetap murni. Jika Pemko berani transparan dan menunjukkan bahwa uang parkir dikembalikan dalam bentuk perawatan, pengadaan alat olahraga, toilet bersih, loker aman, gazebo, penghijauan berupa penanaman pohon teduh dan tanaman bunga, hingga pengelolaan sampah modern, masyarakat pasti akan dengan senang hati membayar parkir resmi sekaligus bersama-sama memberantas keberadaan juru parkir liar," pungkas Binka.

LKBH Binjai berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas ruang publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel.* (ad)

BANGKALAN – Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendatangi Kantor Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Kamis, 25 Juni 2026.

Mereka menyuarakan aspirasi agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan meskipun saat ini memasuki masa libur sekolah.

Baca Juga:

• Dilaporkan ke Polisi, Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Ini Momentum Mereka Mempersembahkan Loyalitas ke Prabowo

Selain menyoroti pentingnya pemenuhan gizi masyarakat, mereka juga mengkhawatirkan dampak penghentian sementara program terhadap lapangan pekerjaan yang telah tercipta.

Koordinator aksi, Mahmudi Ibnu Khotib, mengatakan ribuan relawan turun langsung menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar program MBG tidak dihentikan selama masa libur sekolah.

Menurutnya, kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat di Bangkalan masih sangat tinggi.

Ia menyebut Kabupaten Bangkalan masih termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Timur sehingga program tersebut dinilai sangat dibutuhkan.

"Kalau memang betul-betul memperbaiki gizi, program harus tetap berjalan. Angka stunting masih tinggi, anak-anak masih butuh gizi," ujarnya.

Mahmudi menjelaskan bahwa manfaat program MBG tidak hanya dirasakan oleh siswa sekolah.

Program tersebut juga menyasar kelompok masyarakat lain yang membutuhkan perhatian khusus, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Selain berdampak pada sektor kesehatan, ia menilai program MBG juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah.

"Para relawan di MBG ini rata-rata memang tidak memiliki pekerjaan. Dengan adanya MBG ini mereka bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Salah seorang relawan dapur MBG, Ummu Salamah, mengaku keberadaan program tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi dirinya.

Karena itu, penghentian operasional dapur selama masa libur sekolah menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

"Tentu kami khawatir karena ini satu-satunya pekerjaan kami. Kami berharap dapur segera beroperasi," ucapnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengatakan pihaknya telah menerima dan mendengarkan langsung tuntutan para relawan.

Bahkan, di hadapan massa aksi, Bambang mengaku telah menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

"Mereka menuntut agar MBG tidak berhenti dan dilanjutkan. Beliau juga menerima ada evaluasi. Kami juga berkomitmen mendukung keberlanjutan program ini," pungkasnya.

Saat ini terdapat 128 dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Bangkalan.

Program tersebut disebut telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap.

Karena itu, keberlangsungan program MBG tidak hanya menjadi harapan bagi penerima manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga bagi ribuan relawan yang menggantungkan sumber penghasilan dari operasional dapur program tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memastikan salah satu kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS), Kapal Gamsunoro, berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman di tengah situasi keamanan kawasan yang sempat menjadi perhatian dunia.

Kapal tersebut dilaporkan berhasil melewati jalur pelayaran strategis itu pada Rabu, 24 Juni 2026, sekitar pukul 20.00 WIB.

Baca Juga:

• Bahlil: Saya Menteri yang Tidak Suka Impor, Banyak Celah Rente di Dalamnya

"Pemilihan waktu dan rute melintasi Selat Hormuz telah melalui pembahasan dan penilaian risiko yang sangat ketat," ujar Vega di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut Vega, sebelum memutuskan melintasi Selat Hormuz, perusahaan telah melakukan pembahasan risk assessment selama satu bulan terakhir serta berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, berbagai persyaratan teknis dan operasional juga harus dipenuhi untuk memastikan keamanan pelayaran.

"Kami mencatat puluhan persyaratan yang harus dipenuhi kapal, mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional, keamanan, hingga kesiapan kru, sehingga diputuskan kapal dapat mulai bergerak dari Teluk Arab," katanya.

Kapal Gamsunoro memulai perjalanan dari kawasan Teluk Arab pada Rabu dini hari.

Kapal bergerak pada pukul 01.06 waktu Dubai atau sekitar pukul 04.06 WIB dengan kecepatan rata-rata 7,5 knot.

Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 16 jam, kapal tiba di mulut Selat Hormuz sekitar pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB.

"Empat jam kemudian, kapal dinyatakan berhasil melintasi selat dan mencapai titik aman," kata Vega.

Selama proses pelayaran, kondisi kapal terus dipantau secara intensif.

Awak kapal di laut juga melakukan koordinasi berkelanjutan dengan tim yang berada di pusat krisis atau crisis center PIS guna memastikan seluruh perjalanan berlangsung aman.

Vega menjelaskan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan situasi secara real time.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh keputusan operasional dapat diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di kawasan.

Sementara itu, armada PIS lainnya yang berada di wilayah Teluk Arab, yakni VLCC Pertamina Pride, masih dalam tahap persiapan sebelum melakukan pelayaran melintasi Selat Hormuz.

Perusahaan saat ini masih mengevaluasi berbagai faktor, mulai dari perkembangan keamanan kawasan, kondisi lalu lintas pelayaran, tingkat kepadatan jalur, hingga berbagai risiko lainnya berdasarkan rekomendasi internasional.

"Terima kasih atas dukungan dan doa seluruh pihak serta masyarakat Indonesia untuk Kapal Gamsunoro. Kami juga memohon dukungan dan doa bagi kapal VLCC Pertamina Pride agar dapat segera melintasi Selat Hormuz dengan aman," tutup Vega.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia karena menjadi pintu keluar masuk distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk.

Karena itu, setiap perkembangan keamanan di wilayah tersebut selalu menjadi perhatian pelaku industri energi dan perdagangan global.* (km/ad)

YOGYAKARTA – Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, angkat bicara setelah dirinya dilaporkan ke kepolisian oleh sejumlah pihak terkait pernyataan yang dianggap kontroversial.

Sebelumnya, advokat Muhammad Firdaus Oiwobo melaporkan Tiyo ke Polres Tangerang Selatan atas dugaan penghasutan terkait penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Tahu Pihak Pendana Demo, PDIP: Justru Terkesan Mengancam Rakyatnya Sendiri

Menanggapi laporan tersebut, Tiyo mengaku memandang langkah yang dilakukan para pelapor sebagai bentuk loyalitas kepada Presiden Prabowo.

"Saya pribadi memandang bahwa momentum ini memang bagus sekali untuk mereka yang ingin mempersembahkan loyalitasnya kepada Pak Presiden Prabowo, dan ini saya kira dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang melaporkan saya," ujar Tiyo Ardianto saat ditemui di lingkungan UGM, Kamis, 25 Juni 2026.

"Jadi, saya harap Pak Presiden memberikan apresiasi terbaik bagi mereka yang sedang menunjukkan loyalitasnya," lanjutnya.

Meski telah dilaporkan ke polisi, Tiyo menegaskan dirinya akan bersikap kooperatif apabila diminta memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum.

"Saya pribadi akan tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang substantif dengan tetap tentu kooperatif, apabila kita dipanggil pihak kepolisian, ya kita akan datang. Apabila kita dimintai keterangan, ya kita akan berikan," ungkapnya.

Menurut Tiyo, perannya sebagai warga negara yang kritis tetap akan dijalankan.

Ia menilai kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan rakyat.

Ia mengibaratkan kondisi bangsa sebagai sebuah rumah yang membutuhkan perhatian seluruh anak bangsa agar tidak mengalami kerusakan yang lebih besar.

"Salah satu peran yang saya ambil adalah menjadi warga negara kritis yang tidak rela apabila penghancuran dilakukan oleh mereka yang harusnya melakukan perbaikan," tuturnya.

Tiyo juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima panggilan resmi dari pihak kepolisian terkait laporan yang diajukan terhadapnya.

"Belum ada. Belum ada. Belum ada (panggilan dari kepolisian)," ujar Tiyo Ardianto.

Pasca pelaporan tersebut, Tiyo mengaku banyak pihak yang menawarkan bantuan hukum.

Menurutnya, dukungan itu merupakan bentuk solidaritas masyarakat sipil dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Ya banyak pihak-pihak yang menawarkan bantuan hukum kepada saya dan tentu saya akan terima setiap bantuan hukum itu sebagai bagian dari wujud solidaritas masyarakat sipil di dalam membela hak-hak kaum tertindas dan membela demokrasi," ungkapnya.

Meski menghadapi proses hukum, Tiyo menegaskan aktivitasnya untuk berdiskusi dengan masyarakat dan anak muda di berbagai daerah akan tetap berjalan.

Ia mengatakan akan terus mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran politik dan mengawasi jalannya kekuasaan agar tetap berada di jalur yang benar.

"Meskipun ada pelaporan, kita masih terus keliling di daerah-daerah ketemu dengan anak-anak muda dan membangkitkan kesadaran politik, bahwa hari ini ada kekuasaan yang harus kita awasi supaya kekuasaan itu berjalan dengan benar dan berpihak pada rakyat," katanya.

Kasus pelaporan terhadap mantan Ketua BEM UGM tersebut kini menjadi perhatian publik dan menambah daftar perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, kritik terhadap pemerintah, serta batasan hukum dalam ruang demokrasi di Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah nyata apabila benar mengetahui pihak yang mendanai aksi demonstrasi bayaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Andreas menanggapi pidato Prabowo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai sejumlah demonstrasi di Indonesia.

Baca Juga:

• Usai Viral, Barak Narkoba di Labuhanbatu Dibakar Polisi: Ada yang Janggal, Tempat Musnah, Bandar ke Mana?

"Justru yang dibutuhkan dari presiden karena beliau mengetahui, langkah dan tindakan apa yang dilakukan terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran," kata Andreas, Kamis, 25 Juni 2026.

Ia menilai, dengan dukungan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara, seharusnya tidak sulit bagi presiden untuk membedakan demonstrasi yang murni menyampaikan aspirasi masyarakat dengan aksi yang didorong kepentingan tertentu.

"Sebagai presiden dengan kelengkapan alat-alat negara, alat intelijen, alat penegak hukum dan perangkat negaranya, memang seharusnya tidak sulit bagi presiden untuk mengetahuinya," kata Andreas.

"Tanpa presiden menyampaikan di depan umum pun kita memahami bahwa presiden mengetahui itu," sambung dia.

Meski demikian, Andreas mengaku menangkap kesan berbeda dari pernyataan yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.

"Kalau melihat ucapan presiden dalam pidatonya, justru terkesan nada ancaman terhadap rakyatnya sendiri," pungkas dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pendanaan sejumlah aksi demonstrasi.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo memberikan peringatan kepada pihak yang disebutnya membiayai aksi demonstrasi tersebut.

"Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu," kata Prabowo.

Prabowo juga menyebut sebagian peserta demonstrasi yang dibayar tidak memahami tujuan aksi yang mereka ikuti.

"Ditanya anak-anak demo, (mereka yang berdemo tapi dibayar) enggak ngerti. Mau demo apa ya? 'Em... em... Kami dibayar Rp 200.000.' Gitu ya," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pembangunan nasional dan menjaga persatuan di tengah persaingan global yang semakin ketat.

"Kita ini kalau merasa, kalau dalam pertandingan kita jadi suporter, dukung satu tim, 'Ayo maju, maju, maju'. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak," ujar Prabowo.

Pernyataan Presiden mengenai demonstrasi bayaran tersebut kemudian memunculkan beragam respons dari sejumlah kalangan, termasuk partai politik.

Sejumlah pihak menilai jika memang terdapat bukti terkait pendanaan aksi demonstrasi, maka penegakan hukum dan pengungkapan kepada publik menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi usulan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu menganalisis penyakit pasien di tengah masih terbatasnya jumlah dokter di sejumlah daerah.

Menurut Budi, teknologi AI memang memiliki potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan.

Baca Juga:

• Asahan Raih Juara Umum V MTQ Sumut 2026, Bupati Taufik Apresiasi Perjuangan Kafilah

"Karena dokter dan tenaga kesehatan, tenaga medis, kan mesti melihat, mesti menyentuh pasiennya juga," ucap Budi usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Budi menegaskan bahwa persoalan utama yang saat ini harus diselesaikan pemerintah adalah masih kurangnya jumlah dokter, terutama di wilayah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau.

"Yang secara fundamental harus dijawab adalah kekurangan dokter itu terjadi terutama di daerah-daerah terpencil. Itu yang harus dijawab, ya. Saya rasa prioritas utamanya ke sana dulu," ujarnya.

Meski demikian, Kementerian Kesehatan tetap membuka peluang pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat.

Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah pengembangan telemedisin atau layanan konsultasi kesehatan jarak jauh.

Menurut Budi, penggunaan AI dan teknologi kesehatan lainnya dapat menjadi pelengkap dalam pelayanan kesehatan.

Namun, ia mengingatkan agar pemanfaatan teknologi tidak menggeser fokus utama pemerintah dalam meningkatkan jumlah tenaga medis dan pemerataan distribusi dokter di seluruh Indonesia.

"Bahwa kemudian nanti ditambah dengan telemedisin, dengan AI, dan teknologi-teknologi lainnya, tapi jangan sampai itu mengalihkan fokus kita atau perhatian kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah," jelasnya.

Usulan mengenai pemanfaatan AI dalam sektor kesehatan sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan.

Nihayatul menilai teknologi AI saat ini telah digunakan di berbagai sektor dan berpotensi membantu mengatasi keterbatasan layanan kesehatan di sejumlah daerah.

"Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI," ujar Nihayatul dalam rapat.

Ia kemudian mengusulkan agar AI dimanfaatkan untuk membantu tenaga kesehatan dalam menganalisis kondisi pasien, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan dokter.

"Bisa enggak ya, Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, yang mungkin ada ada ini kita bisa dibantu AI untuk sebagai paling tidak untuk membantu pasien kita untuk apa menganalisis penyakit dan sebagainya? Karena untuk menjembatani saja," ucap dia.

Perdebatan mengenai pemanfaatan AI di bidang kesehatan belakangan semakin mengemuka seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.

Meski dinilai mampu membantu analisis data medis dan mempercepat layanan kesehatan, banyak pihak menilai kehadiran dokter tetap menjadi faktor utama dalam proses diagnosis dan penanganan pasien.

Pemerintah sendiri saat ini masih memprioritaskan peningkatan jumlah dokter dan pemerataan tenaga kesehatan sebagai langkah utama untuk memperkuat pelayanan kesehatan nasional, khususnya di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga medis.* (km/ad)

DELI SERDANG – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Lapangan Astaka Pancing, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu malam, 24 Juni 2026.

Penutupan MTQ yang mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Langkah Menuju Kolaborasi Sumut Berkah" tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, para kepala daerah se-Sumatera Utara, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta peserta dan kafilah dari berbagai kabupaten dan kota.

Baca Juga:

• Sumut Raih WTP Ke-12 Berturut-turut, Bobby Nasution Minta Aparatur Jaga Integritas dan Kinerja

Ketua Panitia MTQ ke-40 Sumatera Utara, Muhammad Yasir Tanjung, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Dalam laporannya, Yasir juga menyebutkan bahwa Gubernur Sumatera Utara memberikan 10 paket umrah kepada peserta berprestasi, sementara Wakil Menteri memberikan dua paket umrah sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi para peserta.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan hakim, peserta, kafilah, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan MTQ ke-40 Sumatera Utara.

Menurut Bobby, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga momentum untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, official, dan pendamping yang telah berjuang membawa nama daerah dalam ajang MTQ tingkat provinsi.

Menurutnya, kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan kafilah Kabupaten Asahan berhasil membuahkan hasil yang membanggakan.

Kabupaten Asahan berhasil meraih Juara Umum V pada MTQ ke-40 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Selain itu, kafilah Asahan juga membawa pulang 24 piala dari berbagai cabang perlombaan serta memperoleh hadiah umrah melalui prestasi Terbaik I pada Cabang Tafsir Bahasa Inggris Putra.

Sejumlah prestasi yang berhasil diraih antara lain Juara I Cabang Tilawah Tuna Netra Putra, Juara I Cabang Mujawwad Dewasa Putri, Juara I Cabang Tafsir Bahasa Inggris Putra, serta Juara I Cabang Dekorasi Putri.

Selain itu, peserta dari Kabupaten Asahan juga meraih berbagai posisi juara, juara harapan, dan penghargaan pada cabang-cabang lainnya.

Bupati Asahan berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan generasi Qur'ani di daerahnya.

Ia menilai keberhasilan tersebut harus dijadikan pijakan untuk mempersiapkan peserta yang lebih baik pada pelaksanaan MTQ berikutnya melalui pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Rangkaian penutupan MTQ diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, penampilan tarian medley etnik Sumatera Utara, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pembacaan doa, penurunan bendera MTQ, laporan panitia, sambutan Gubernur Sumatera Utara sekaligus penutupan resmi MTQ, pengumuman pemenang, serta penyerahan hadiah kepada para juara.

Dengan berakhirnya MTQ ke-40 Provinsi Sumatera Utara, diharapkan semangat mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an semakin tumbuh di tengah masyarakat serta melahirkan generasi Qur'ani yang berprestasi dan berakhlak mulia.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut diterima Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Kunjungi Galeri Dekranasda Gunungsitoli, Kahiyang Ayu Dorong UMKM dan Kerajinan Lokal Naik Kelas

Hal itu disampaikan Bobby Nasution pada Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis, 25 Juni 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menyelesaikan audit laporan keuangan Pemprov Sumut dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

"Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby.

Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI, Bobby Nasution mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola keuangan daerah.

Karena itu, Pemprov Sumut akan terus melakukan pembenahan internal sekaligus mengharapkan bimbingan dari BPK RI dan pengawasan konstruktif dari DPRD Sumut.

"Kami berharap kepada segenap aparatur untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan taat azas dan taat aturan, sehingga laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang tetap mendapatkan opini terbaik yang telah menjadi 'budaya' Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Bobby Nasution juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik atau Clean Government dan Good Governance.

Menurut dia, prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas akan terus diperkuat melalui kolaborasi Sumut Berkah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita memberikan apresiasi atas keberhasilan Sumatera Utara mempertahankan opini WTP.

Menurut Nelson, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK RI menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Meski memberikan opini WTP, BPK RI tetap menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumut.

Beberapa di antaranya terkait evaluasi belanja daerah, pengendalian anggaran, penyelesaian kelebihan pembayaran, serta sejumlah catatan administratif lainnya.

"Meskipun begitu, permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Dan kami apresiasi capaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi (BPK RI) sebesar 78,9%. Untuk itu kami memerlukan komitmen dan capaian bersama agar bisa sesuai target secara nasional (80%). Untuk opini WTP ke-12, kami ucapkan selamat," pungkasnya.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi catatan positif bagi Pemprov Sumut.

Namun, tantangan untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran tetap menjadi pekerjaan yang harus dijalankan secara berkelanjutan.* (ad)

NIAS – Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobby Nasution, mengunjungi Galeri Dekranasda Kota Gunungsitoli yang berada di Pasar Gomo, Kecamatan Gunungsitoli, Selasa, 23 Juni 2026.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal agar semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Ajak Perempuan Rutin IVA Test, Tekankan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Serviks

Kehadiran rombongan juga menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sektor kerajinan dan UMKM lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang, baik di tingkat regional maupun nasional.

Saat meninjau galeri, Kahiyang Ayu menegaskan pentingnya penguatan ekonomi kreatif yang berakar pada budaya dan warisan daerah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat.

"Kita ingin produk-produk kerajinan dan UMKM lokal terus tumbuh, dikenal lebih luas, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan para perajin. Galeri ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan karya, budaya, dan peluang usaha," ujar Kahiyang.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung berbagai produk unggulan hasil karya perajin lokal yang dipamerkan di galeri.

Produk yang ditampilkan meliputi kerajinan tangan, kain tenun, produk olahan khas daerah, hingga beragam karya kreatif yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal Kepulauan Nias.

Menurut Kahiyang, produk-produk lokal seperti ini perlu terus mendapat dukungan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Kunjungan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Dekranasda Provinsi Sumatera Utara dan Dekranasda Kota Gunungsitoli dalam mendukung pemberdayaan perajin, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.

Ketua Dekranasda Kota Gunungsitoli, Veny Sowa'a Laoli, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Dekranasda Provinsi Sumatera Utara terhadap perkembangan kerajinan daerah.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi dorongan semangat bagi para pelaku UMKM dan perajin untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pemasaran agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Kegiatan itu turut dihadiri pengurus Dekranasda Provinsi Sumatera Utara serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Dekranasda, dan para pelaku usaha, diharapkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif di Kepulauan Nias dapat terus berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

NIAS BARAT – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mengajak kaum perempuan untuk rutin memeriksakan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, sebagai langkah penting dalam mendeteksi berbagai penyakit sejak dini.

Ajakan tersebut disampaikan Kahiyang Ayu saat memimpin kegiatan Monitoring Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test) di Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Selasa, 23 Juni 2026.

Baca Juga:

• PLN Padamkan Listrik 7 Wilayah di Medan Hari Ini, Berikut Daftar Lokasinya

Menurutnya, kegiatan monitoring IVA Test merupakan bentuk nyata upaya deteksi dini kanker leher rahim sekaligus memperkuat pembinaan kader PKK mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Melalui peninjauan langsung ke lapangan, TP PKK Sumatera Utara ingin memastikan pelayanan pemeriksaan kesehatan berjalan optimal, sosialisasi kepada masyarakat tepat sasaran, serta fasilitas kesehatan setempat siap memberikan layanan pemeriksaan bagi Wanita Usia Subur (WUS).

Kahiyang menilai deteksi dini menjadi langkah penting dalam menekan risiko kanker serviks yang hingga kini masih menjadi salah satu penyakit yang mengancam kesehatan perempuan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada TP PKK Kecamatan Lahomi yang dinilai berhasil mengedukasi masyarakat dan mendorong partisipasi perempuan dalam pemeriksaan IVA Test.

Saat ini, cakupan pemeriksaan di wilayah tersebut telah mencapai 58 persen.

Meski demikian, Kahiyang mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat para kader PKK cepat berpuas diri.

Ia menegaskan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

"Diharapkan para kader PKK terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar para perempuan menjaga dan memelihara kesehatan reproduksinya, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Kegiatan monitoring IVA Test tersebut turut dihadiri oleh Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Ketua TP PKK Nias Barat Evita Eliyunus Waruwu, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Sumatera Utara berharap kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi semakin meningkat sehingga berbagai penyakit dapat dideteksi dan ditangani sejak tahap awal.* (ad)

LABUHANBATU – Aksi penggerebekan dan pembakaran lapak yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba oleh jajaran Polres Labuhanbatu menuai kritik dari sejumlah kalangan masyarakat.

Tindakan yang sempat viral di media sosial itu dinilai belum menyentuh akar persoalan karena tidak disertai penangkapan terhadap pihak yang diduga menjadi bandar maupun pengedar narkoba.

Baca Juga:

• Polres Bener Meriah Perkuat Sinergi dengan Warga melalui Program Subuh Keliling

Menurut dia, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menghancurkan lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi.

"Bagi saya ada yang janggal dalam penghancuran tempat itu oleh pihak kepolisian, karena tidak ada satupun yang ditangkap," kata Syarif Lubis, Kamis, 25 Juni 2026.

Syarif menilai keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba di Labuhanbatu bukan persoalan baru.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus narkoba di daerah tersebut kerap menjadi perhatian publik hingga viral di tingkat nasional.

Ia mencontohkan munculnya lagu berjudul "Siti Mawarni Bandar Sabu" yang berasal dari Labuhanbatu dan sempat ramai diperbincangkan masyarakat.

Fenomena itu, menurutnya, menunjukkan bahwa isu peredaran narkoba telah lama menjadi perhatian warga.

Berdasarkan kondisi tersebut, Syarif mengaku sulit menerima jika keberadaan para bandar narkoba tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

"Di geruduk emak-emak, ini tamparan bagi pihak kepolisian. Video viral itu menunjukkan kalau aktifitas bandar dan pengguna narkoba di tempat itu sudah menjadi keresahan publik. Saya merasa tidak yakin kalau pihak kepolisian tidak mengetahuinya," pungkasnya.

Sorotan terhadap keberadaan lapak yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba bermula dari video viral seorang ibu yang mendatangi lokasi tersebut.

Aksi itu kemudian memicu reaksi luas dari masyarakat dan menjadi perhatian aparat kepolisian.

Menindaklanjuti informasi yang beredar, Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu bergerak ke lokasi pada Selasa malam, 23 Juni 2026.

Polisi kemudian melakukan pembongkaran sekaligus pembakaran terhadap lapak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.

Kasat Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardiyanto mengatakan pihaknya tetap berkomitmen memberantas peredaran narkotika dan siap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

"Sudah dibakar tadi malam sejak kami mendapatkan informasinya. Kami tetap berkomitmen perang terhadap narkotika. Kepada masyarakat, penting untuk melaporkan di mana pun, kami akan tanggapi," ujar Hardiyanto.

Meski demikian, langkah pembakaran lapak tersebut masih menuai kritik dari masyarakat.

Sejumlah warga menilai tindakan tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan pengungkapan jaringan serta penangkapan bandar dan pengedar yang selama ini diduga beroperasi di kawasan tersebut.

Reaksi serupa juga terlihat di media sosial.

Akun Instagram resmi Polres Labuhanbatu dibanjiri komentar warganet yang mempertanyakan mengapa tidak ada pelaku yang diamankan dalam operasi tersebut.

Mereka berharap aparat tidak hanya memusnahkan lokasi, tetapi juga menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

Publik kini menunggu langkah lanjutan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas jaringan peredaran narkoba yang disebut-sebut telah lama meresahkan masyarakat di Labuhanbatu.* (rs/ad)

JAKARTA – Meninggalnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mendapat perhatian dari DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menilai peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

Baca Juga:

• Ganjar Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran: Jangan Pukul Rata Semua Aksi Demonstrasi

Dua peserta yang meninggal dunia diketahui bernama Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq.

Anisa dilaporkan meninggal akibat heat stroke saat mengikuti pelatihan di Balikpapan.

Sementara Yonanda wafat karena henti jantung ketika menjalani pelatihan di Baturaja.

Menurut Rahmat, evaluasi tidak cukup hanya menyangkut pengawasan kesehatan peserta.

Pemerintah juga perlu meninjau kembali desain pelatihan yang diberikan, termasuk relevansi pelatihan militer bagi calon manajer koperasi yang berasal dari kalangan sipil.

Ia mengingatkan bahwa KDMP merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa.

Karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan program harus dirancang secara tepat dan aman.

"Program Koperasi Desa Merah Putih adalah program besar yang membawa harapan bagi penguatan ekonomi desa. Justru karena program ini penting, maka seluruh tahapan pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan agar tujuan yang baik tidak terganggu oleh persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal," ujarnya.

Politikus PKS asal Sumatera Barat itu juga mempertanyakan apakah pola Latsarmil yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan calon manajer koperasi yang nantinya bertugas mengelola usaha, keuangan, dan organisasi di tingkat desa.

"Kita tentu memahami semangat membangun disiplin, integritas, dan jiwa pengabdian. Namun perlu dievaluasi secara objektif apakah bentuk pelatihan yang diterapkan saat ini sudah paling relevan dengan kebutuhan calon manajer koperasi yang nantinya akan mengemban tugas-tugas manajerial, bisnis, tata kelola organisasi, hingga pengembangan usaha di desa," katanya.

Rahmat menegaskan bahwa fokus utama pelatihan seharusnya diarahkan pada penguatan kemampuan teknis dan manajerial.

Mulai dari tata kelola koperasi, pengembangan usaha, digitalisasi, pengelolaan keuangan, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

"Fokus utama yang harus dipastikan adalah bagaimana para manajer ini benar-benar siap mengelola koperasi secara profesional. Mereka harus menguasai aspek manajemen, tata kelola keuangan, pengembangan usaha, digitalisasi, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Sistem pelatihan harus optimal untuk mendukung kebutuhan tersebut," lanjutnya.

Selain itu, Rahmat menekankan bahwa peserta program merupakan warga sipil yang memiliki latar belakang beragam.

Karena itu, metode, intensitas, dan standar pelatihan perlu disesuaikan dengan tugas yang akan mereka jalankan di lapangan.

"Calon manajer KDMP ini bukan prajurit militer. Mereka berasal dari masyarakat sipil yang sedang dipersiapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Karena itu tentu diperlukan penyesuaian metode, intensitas, maupun standar pelatihan agar tetap relevan, proporsional, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tugas yang akan mereka jalankan nantinya," tandasnya.

Sorotan DPR ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara program agar pembekalan sumber daya manusia dalam program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi desa.* (rs/ad)

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Ia menilai peningkatan produksi energi dalam negeri menjadi solusi utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

Baca Juga:

• Bahlil Ungkap Rahasia RI Tetap Aman Saat Perang AS-Iran, Diversifikasi Minyak Jadi Kunci

Menurutnya, praktik impor selama ini kerap menimbulkan kecurigaan publik karena membuka ruang terjadinya penyimpangan. Oleh sebab itu, pemerintah terus mendorong penguatan sektor energi nasional melalui peningkatan produksi domestik dan pengembangan energi alternatif.

Meski demikian, Bahlil mengakui kebutuhan konsumsi energi nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas produksi dalam negeri. Data pemerintah menunjukkan kebutuhan bensin nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara produksi domestik masih relatif stagnan.

Pada 2025, kebutuhan bensin nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta kiloliter. Namun produksi dalam negeri hanya sekitar 14,27 juta kiloliter sehingga kekurangannya masih harus dipenuhi melalui impor.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah mendorong penggunaan campuran bioetanol pada bahan bakar minyak melalui program E10. Kebijakan ini diyakini mampu menekan impor BBM hingga jutaan kiloliter per tahun.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat implementasi program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai diluncurkan pada Juli 2026. Menurut Bahlil, program tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Ia bahkan optimistis Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai tahun ini karena kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi domestik dan pencampuran bahan bakar nabati berbasis minyak sawit atau crude palm oil (CPO).

"Ternyata sampai dengan B50 yang akan kita resmikan pada Juli mendatang, itu menyelamatkan Indonesia dari ketergantungan impor solar. Mulai tahun ini kita tidak lagi impor solar," katanya.

Bahlil menambahkan, konsumsi solar nasional terus meningkat setiap tahun. Namun peningkatan produksi biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) telah membantu menekan kebutuhan impor secara signifikan.

Pemerintah berharap berbagai kebijakan tersebut dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.* (oz/dh)

Presiden sementara Venezuela, Rodriguez, mengatakan tim penyelamat masih bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi korban serta mencari warga yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan.

Baca Juga:

• Gempa Kuat Hantam Venezuela, 18 Orang Diselamatkan dari Bangunan Runtuh

"Daerah ini telah menjadi zona bencana. Tim penyelamat saat ini terus berupaya menyelamatkan nyawa," ujar Rodriguez, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, puluhan bangunan dilaporkan runtuh akibat guncangan kuat yang melanda wilayah tersebut. Kondisi itu membuat proses evakuasi berlangsung sulit karena banyak akses jalan tertutup material bangunan.

Rodriguez bahkan menyebut situasi di La Guaira sebagai "tragedi yang sesungguhnya" mengingat banyaknya korban serta kerusakan infrastruktur yang terjadi.

Pemerintah Venezuela kini mulai membuka pintu bantuan internasional untuk mempercepat penanganan darurat dan proses penyelamatan korban. Sejumlah tim bantuan dari berbagai negara dijadwalkan tiba dalam beberapa jam ke depan.

Rodriguez juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah negara yang telah memberikan dukungan kemanusiaan, di antaranya Amerika Serikat, Republik Dominika, El Salvador, Meksiko, dan Qatar.

Sementara itu, operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung di berbagai titik terdampak. Otoritas setempat belum menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah seiring proses evakuasi dan pendataan yang masih berjalan.

Hingga kini, pemerintah Venezuela terus melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan bangunan, fasilitas publik, serta kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak gempa.* (oz/dh)

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Ma'ruf menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Baca Juga:

• KPK Bantarkan Gus Yaqut ke RS Polri, Istri Apresiasi Langkah Cepat Tim Medis

"Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR," kata Budi dalam keterangannya.

Menurut Budi, Ma'ruf hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pagi dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik.

"Saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik," ujarnya.

KPK diketahui tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Penetapan status hukum itu diumumkan lembaga antirasuah setelah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sebelumnya.

Ma'ruf diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI pada periode 2019 hingga 2021. Penyidik kini terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil saksi maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi tersebut.

Pemeriksaan terhadap Ma'ruf Cahyono menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga negara.* (in/dh)

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Sidang Perdana Korupsi Nikel Dimulai, Eks Ketua Ombudsman Hadapi Dakwaan Suap Miliaran Rupiah

"Terdakwa Hery Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," ujar jaksa saat membacakan dakwaan di persidangan.

Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut diduga berkaitan dengan upaya mempengaruhi penanganan persoalan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta sejumlah perizinan usaha pertambangan yang tengah menjadi perhatian berbagai pihak.

Selain itu, Hery juga diduga diminta untuk memengaruhi penilaian Ombudsman terhadap sejumlah persoalan administrasi yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan kehutanan.

Dalam dakwaan disebutkan, total nilai gratifikasi dan suap yang diterima mencapai Rp4,8 miliar yang terdiri dari uang tunai sekitar Rp2,6 miliar serta sebuah rumah senilai Rp2,2 miliar yang berlokasi di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

Jaksa memerinci sejumlah penerimaan yang diduga diterima Hery dari berbagai pihak, di antaranya berasal dari Direktur PT Toshida Indonesia, Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, serta sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dalam pengurusan izin dan kewajiban perusahaan di sektor pertambangan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menduga Hery berperan dalam pengurusan persoalan penghitungan kewajiban PNBP yang melibatkan perusahaan pertambangan.

Menurut penyidik, terdapat dugaan upaya memengaruhi kebijakan dan rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI terkait persoalan tersebut sehingga menguntungkan pihak tertentu.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian untuk mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menyeret mantan pimpinan Ombudsman RI tersebut.* (in/dh)

Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan. Ia menjelaskan Taufik berhasil diamankan tim gabungan Polda Jabar pada Selasa (23/6/2026) malam setelah sebelumnya berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat.

Baca Juga:

• Komnas HAM Kecam Kasus Taufik Hidayat, Penyiksaan dan Penyekapan Korban Dinilai Sangat Keji

Menurutnya, tersangka sempat bersembunyi di sejumlah tempat sebelum akhirnya berhasil dibekuk petugas di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Selain menangkap tersangka, penyidik juga berencana memeriksa seorang saksi bernama Dadang Ahyar yang diduga mengetahui pergerakan Taufik selama masa pelarian.

"Itu salah satu saksi dan akan kita lakukan pemeriksaan. Secara visual sudah dilakukan pemeriksaan, tapi akan ada tindak lanjut lagi," ujarnya.

Saat ini, penyidik masih terus mendalami keterangan para saksi dan melengkapi alat bukti guna mengungkap secara menyeluruh rangkaian kasus penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan tersangka terhadap korban.

Tak hanya itu, Polda Jawa Barat juga membuka kemungkinan adanya korban lain dalam kasus serupa. Polisi mengaku telah menerima sejumlah informasi dan unggahan di media sosial dari pihak-pihak yang mengaku pernah menjadi korban tersangka.

"Kami menerima adanya postingan-postingan di media sosial yang mengaku sebagai korban. Kami membuka ruang kepada siapa pun yang merasa menjadi korban untuk melapor," kata Hendra.

Sebelumnya, Taufik Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang disebut berlangsung selama kurang lebih tiga tahun di sebuah rumah indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka serius yang berdampak pada kondisi fisiknya, termasuk gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, hingga tidak dapat berjalan secara normal.

Polda Jawa Barat menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh fakta serta kemungkinan adanya korban lain dalam perkara tersebut.* (mt/dh)

Prasetyo yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Negara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI mengatakan partisipasi publik menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menentukan identitas visual peringatan kemerdekaan.

Baca Juga:

• Rico Waas di HUT ke-29 Waspada Online: Media Harus Adaptif, Inovatif dan Tetap Kredibel

Menurutnya, setiap suara dan masukan dari masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan desain logo yang dianggap paling mampu merepresentasikan semangat persatuan, optimisme, dan cita-cita bangsa Indonesia.

Prasetyo menjelaskan peringatan Hari Kemerdekaan merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan logo.

"Peringatan HUT Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas kreatif, hingga masyarakat umum," katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan publik diharapkan mampu memperkuat rasa kebangsaan sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap tanah air melalui sebuah proses kolaborasi nasional.

Lebih lanjut, Prasetyo berharap logo HUT Ke-81 RI yang nantinya terpilih tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual semata, tetapi juga menjadi simbol persatuan bangsa yang mencerminkan perjuangan seluruh rakyat Indonesia.

"Melalui semangat kebersamaan inilah, kita ingin memastikan bahwa setiap peringatan kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat tekad bersama untuk terus melanjutkan perjuangan menuju Indonesia yang semakin maju, adil, dan sejahtera," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan logo resmi HUT Ke-81 RI. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) menghadirkan lima desain logo terbaik hasil seleksi yang dapat dipilih oleh masyarakat melalui kanal resmi yang telah disediakan.

Langkah ini menjadi pertama kalinya masyarakat diberikan kesempatan lebih luas untuk menentukan logo resmi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui mekanisme partisipatif.* (an/dh)