Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan penerimaan tersebut berkaitan dengan sejumlah kegiatan pengadaan yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Baca Juga:

• KPK Hentikan Penyelidikan Korupsi MBG, Tegaskan Tak Bisa Ada Dualisme Penyidikan

KPK telah melakukan gelar perkara terhadap hasil operasi senyap tersebut. Dari hasil ekspose, lembaga antirasuah itu memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Menurut Budi, peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Terkait rangkaian peristiwa tertangkap tangan dalam penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan, telah dilakukan ekspose. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, perkara ini naik ke tahap penyidikan," jelasnya.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total 10 orang. Lima orang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk Bupati Edison, sementara lima orang lainnya berasal dari pihak swasta yang diduga terkait dalam perkara tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik suap pengadaan proyek.

"Untuk barang bukti, sejauh ini terinformasi ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah," kata Budi.

KPK menyebut operasi ini berkaitan dengan dugaan penerimaan pejabat negara dari pihak swasta dalam proses pengadaan barang dan jasa. Saat ini seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa dan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik mengingat dugaan korupsi terjadi pada sektor pendidikan yang seharusnya berorientasi pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.*

(k/dh)

Bahtra menegaskan praktik pengangkatan tim sukses menjadi tenaga honorer harus segera dihentikan karena berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mengganggu upaya penataan aparatur sipil negara.

Baca Juga:

• Wabup Asahan Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD soal Pertanggungjawaban APBD 2025

Menurut Bahtra, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer yang tidak sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan. Ia menilai langkah tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di lapangan.

Bahtra menegaskan, pengangkatan tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan dengan alasan balas jasa politik kepada tim sukses saat Pilkada. Jika praktik tersebut terus berlangsung, target pemerintah untuk menekan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD akan sulit tercapai.

"Sudah tidak boleh lagi merekrut honorer dengan alasan apa pun, termasuk karena utang budi kepada tim sukses saat Pilkada," tegasnya.

Selain pengawasan, Komisi II DPR juga mendorong Kemendagri menyiapkan mekanisme sanksi bagi pemerintah daerah yang masih nekat merekrut tenaga honorer di luar ketentuan yang berlaku.

Bahtra mengaku pihaknya masih menerima laporan mengenai adanya daerah yang melakukan pengangkatan tenaga honorer dari kalangan tim sukses kepala daerah. DPR berjanji akan melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa banyak tenaga honorer yang direkrut bukan berdasarkan kebutuhan keterampilan tertentu, melainkan karena faktor kedekatan politik dengan kepala daerah.

Menurut Tito, kondisi tersebut kemudian menjadi persoalan ketika tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun menuntut pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akibatnya, beban belanja pegawai daerah terus meningkat dan membebani pemerintahan berikutnya.

Tito menegaskan pemerintah daerah harus belajar dari pengalaman tersebut dan menghentikan rekrutmen tenaga honorer yang tidak sesuai kebutuhan. Namun, pengecualian masih dapat diberikan untuk sektor yang benar-benar membutuhkan tenaga profesional seperti guru dan tenaga kesehatan.

Pemerintah berharap penataan tenaga honorer dan PPPK dapat berjalan lebih efektif sehingga belanja pegawai tetap terkendali tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.*

(d/dh)

Akademisi dan penulis Simalungun, Erond L. Damanik, menjelaskan bahwa Habonaron sebagai kepercayaan asli masyarakat Simalungun memang telah mengalami kemunduran sejak puluhan tahun lalu. Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih dapat ditemukan dalam berbagai upacara adat dan ritus budaya yang dijalankan hingga sekarang.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Susun Rencana Induk Pembangunan Daerah, Jadi Cetak Biru Pembangunan hingga 2045

"Nilai-nilai Habonaron tetap hidup di tengah masyarakat Simalungun melalui adat dan tradisi yang masih dijalankan hingga saat ini," ujarnya.

Habonaron sendiri merupakan ajaran leluhur masyarakat Simalungun yang menekankan pentingnya kebajikan, keseimbangan, dan keharmonisan antara manusia dengan alam semesta. Dalam konsep tersebut, manusia dipandang sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, lingkungan, hewan, tumbuhan, serta Sang Pencipta.

Nilai keseimbangan antara manusia dan alam itu masih tercermin dalam berbagai ritual adat, termasuk upacara-upacara penting dalam siklus kehidupan masyarakat Simalungun.

Erond menilai keberlanjutan nilai Habonaron membuktikan bahwa perubahan agama dan perkembangan zaman tidak selalu menghapus identitas budaya suatu masyarakat. Sebaliknya, nilai-nilai luhur dapat beradaptasi dan tetap bertahan dalam bentuk tradisi serta falsafah hidup.

Salah satu warisan pemikiran yang masih dikenal luas hingga saat ini adalah falsafah "Habonaron Do Bona" yang berarti kebenaran adalah dasar segala sesuatu. Konsep tersebut lahir dari Seminar Kebudayaan Simalungun tahun 1963 dan menjadi pedoman moral dalam kehidupan masyarakat Simalungun.

Bagi masyarakat Simalungun, Habonaron mungkin telah memudar sebagai sistem kepercayaan. Namun nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan keharmonisan yang diwariskannya masih terus hidup dalam adat, budaya, serta kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini.*

(ds/dh)

Prasetyo menegaskan pemerintah menghargai dan menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari masukan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca Juga:

• Prabowo ke 8 Dubes: Indonesia Tetap Pegang Politik Bebas Aktif

"Sebagai pemerintah tentu kami menerima aspirasi tersebut sebagai masukan yang konstruktif," ujar Prasetyo,di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Meski demikian, Prasetyo mengingatkan bahwa persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu singkat. Ia menilai kondisi ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga membutuhkan proses dan kebijakan yang berkelanjutan.

Pemerintah, kata dia, tetap optimistis berbagai langkah yang sedang dijalankan akan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.

Terkait tenggat waktu 18 hari yang diberikan mahasiswa, Prasetyo menegaskan tidak semua persoalan dapat diselesaikan berdasarkan batas waktu tertentu. Namun, pemerintah memahami semangat yang ingin disampaikan mahasiswa agar negara lebih serius memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar aksi bertajuk "Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat" di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa memberikan ultimatum selama 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, mengatakan angka 18 hari dipilih sebagai simbol kondisi nilai tukar rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

Mahasiswa juga mengingatkan akan melakukan aksi lanjutan apabila dalam tenggat waktu yang diberikan tidak terdapat langkah nyata dari pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional.*

(k/dh)

Salah satu fokus utama yang disampaikan Nanik adalah melakukan efisiensi anggaran agar pelaksanaan MBG tidak membebani keuangan negara. Meski demikian, ia menegaskan target pemenuhan gizi bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Baca Juga:

• Prabowo ke 8 Dubes: Indonesia Tetap Pegang Politik Bebas Aktif

"Kami ingin memastikan distribusi layanan lebih merata, terutama untuk wilayah yang selama ini belum tersentuh secara optimal," ujarnya.

Selain efisiensi, Nanik juga berencana melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat MBG. Program tersebut nantinya akan lebih diprioritaskan bagi anak-anak dan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.

Ia menilai sekolah-sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi baik kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima program. Sebaliknya, perhatian akan diarahkan kepada daerah-daerah dengan tingkat kerentanan gizi yang lebih tinggi.

Dalam mendukung program tersebut, BGN juga akan membuka peluang kerja sama dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun hibah dari berbagai pihak untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Nanik menegaskan keterlibatan sektor swasta diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan program tanpa meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tak hanya itu, BGN juga akan memperkuat aspek keilmuan dan profesionalisme dengan melibatkan para ahli gizi, profesor, serta dokter anak dalam Dewan Pengarah BGN. Dewan tersebut nantinya bertugas memberikan masukan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional.

Nanik optimistis berbagai langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan bantuan gizi tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan.*

(k/dh)

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan para duta besar yang berasal dari Sri Lanka, Filipina, Korea Selatan, Republik Ceko, Palestina, Yunani, Lebanon, dan Saint Lucia.

Baca Juga:

• Prabowo Angkat Said Iqbal Jadi Penasihat Presiden, Komunikasi Buruh dengan Istana Kini Lebih Cair

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia sejak didirikan oleh para founding fathers memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak kepada blok mana pun," ujar Prasetyo Hadi.

Selain menerima surat kepercayaan, Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan ramah tamah bersama para duta besar guna memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama di berbagai sektor strategis.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah duta besar menyampaikan apresiasi atas peran diplomasi Indonesia yang dinilai aktif mendorong perdamaian dan stabilitas global.

Pemerintah Indonesia juga menerima komitmen dari negara-negara sahabat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, investasi hingga kemaritiman.

Duta Besar Filipina untuk Indonesia Christopher Baltazar Montero menyoroti pentingnya penguatan kerja sama maritim mengingat Indonesia dan Filipina sama-sama merupakan negara kepulauan besar di kawasan ASEAN.

Sementara itu, Duta Besar Saint Lucia Menissa Rambally menyebut Indonesia sebagai inspirasi dalam membangun kerja sama antarnegara kepulauan serta menciptakan dunia yang lebih damai dan inklusif.

Di sisi lain, Duta Besar Lebanon Salam Al Achkar menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan persahabatan antara Indonesia dan Lebanon dengan memperkuat hubungan bilateral yang selama ini telah terjalin baik.

Pemerintah berharap pertemuan tersebut semakin mempererat hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara sahabat sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif.*

(k/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari gagasan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat disampaikan Presiden pada peringatan May Day 2025.

Baca Juga:

• Dilantik Prabowo, Said Iqbal Tegas: Boleh Kaya, Tapi Jangan Miskinkan Buruh

"Secara substansi tujuannya tetap sama, yakni memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja serta memperjuangkan aspirasi buruh," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan, kehadiran Said Iqbal di lingkaran penasihat Presiden diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, intensif, dan tidak terhambat birokrasi.

"Yang diharapkan adalah komunikasi yang jauh lebih cair, lebih intens, dan tidak birokratis dalam memperjuangkan harapan serta kebutuhan para pekerja," katanya.

Sementara itu, Said Iqbal menegaskan dirinya akan fokus memperjuangkan kesejahteraan buruh melalui berbagai rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo.

Ia menilai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat, termasuk kalangan pekerja.

"Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata dan kesetaraan kesempatan. Setiap orang harus memiliki peluang yang sama untuk hidup lebih sejahtera," ujar Said Iqbal.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh tidak hanya menyangkut kepastian kerja, tetapi juga kepastian pendapatan dan jaminan sosial yang memadai.

Said juga menyoroti pentingnya kebijakan upah layak yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Ia menilai upah pekerja harus mampu memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang, termasuk kebutuhan pendidikan, komunikasi, transportasi hingga kepemilikan rumah.

"Upah yang layak akan meningkatkan daya beli masyarakat. Buruh harus memiliki kesempatan untuk menabung dan memiliki rumah yang layak," tegasnya.

Ia menambahkan, orientasi kebijakan ketenagakerjaan ke depan harus selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni memastikan hasil pembangunan dan kekayaan negara dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah berharap penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden dapat menjadi jembatan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan kelompok pekerja dalam merumuskan berbagai kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang.*

(dw/dh)

Said Iqbal mengatakan dirinya akan segera menyampaikan berbagai laporan, masukan, dan analisis kebijakan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Juga:

• Renduk Pascabencana Bawa Harapan Baru bagi Petani dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen harus diiringi dengan distribusi kesejahteraan yang adil dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu, melainkan harus mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat luas.

"Pertumbuhan harus diimbangi redistribusi kekayaan yang merata dan kesetaraan kesempatan. Kalau bahasa sederhana kami, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami," tegasnya.

Said Iqbal menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang akan menjadi fokus dalam memberikan saran dan analisis kebijakan kepada Presiden. Ketiga aspek tersebut meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, serta jaminan sosial bagi pekerja.

Menurutnya, tiga faktor tersebut merupakan fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang.

Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti pentingnya mewujudkan upah layak bagi pekerja. Ia menilai perlindungan terhadap buruh migran Indonesia juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Kami akan memberikan gagasan, saran, dan analisis kebijakan terkait kesejahteraan buruh, termasuk persoalan upah layak dan perlindungan pekerja migran Indonesia," katanya.

Untuk memperkuat masukan yang akan diberikan kepada Presiden, Said Iqbal mengaku akan menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan sejumlah kementerian terkait.

Ia berharap keberadaannya sebagai Penasihat Khusus Presiden dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan kalangan pekerja dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.*

(oz/dh)

Perwakilan TAUD, Dimas Bagus Arya, mengatakan kekhawatiran tersebut muncul setelah mendengar tuntutan dari auditorat militer yang disebut meminta majelis hakim untuk memusnahkan barang bukti perkara.

Baca Juga:

• TAUD Desak Penghentian Sidang Kasus Andrie Yunus di Pengadilan Militer Jakarta

Menurut Dimas, keberadaan barang bukti masih diperlukan karena kasus dugaan penyiraman terhadap Andrie Yunus juga tengah menjadi perhatian dalam proses hukum yang ditangani aparat penegak hukum sipil, termasuk di Polda Metro Jaya.

TAUD pun meminta Pengadilan Militer mempertimbangkan penghentian sementara proses persidangan sebelum agenda pembacaan putusan atau vonis terhadap empat oknum TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Dimas menjelaskan, saat ini persidangan telah memasuki tahap akhir. Setelah agenda replik dan duplik, majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan dalam waktu dekat.

"Karena vonis sudah dijadwalkan, kami berharap surat yang kami sampaikan dapat segera dipertimbangkan sebelum putusan dibacakan," katanya.

Selain menyerahkan surat permohonan penghentian sidang, TAUD juga membawa dukungan dari masyarakat sipil yang menginginkan kasus tersebut diproses melalui peradilan umum.

Menurut Dimas, pihaknya telah menerima sekitar 400 surat dukungan dari warga dan berbagai elemen masyarakat yang menilai proses hukum terhadap kasus Andrie Yunus perlu dilakukan secara terbuka dan memberikan rasa keadilan yang lebih luas.

Surat-surat tersebut rencananya akan diserahkan langsung kepada Andrie Yunus sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral terhadap perjuangannya mencari keadilan.

Kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS itu menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah kelompok masyarakat sipil terus mengawal proses hukum dan mendorong pengungkapan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.*

(oz/dh)

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan lembaganya sebelumnya memang tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Namun, proses tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya ketentuan yang melarang terjadinya dualisme penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• KPK Dalami Komunikasi Silmy Karim dengan Bos Kampung Rusia, Dugaan Pemerasan WNA Menguat

Menurutnya, ketika suatu perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum lain, maka lembaga penegak hukum lainnya tidak dapat menjalankan proses yang sama secara bersamaan.

Karena itu, KPK memutuskan untuk menghentikan proses penyelidikan yang sebelumnya dilakukan terkait dugaan korupsi program MBG.

Meski demikian, KPK masih akan membahas langkah lanjutan terkait data dan informasi yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan berlangsung. Pembahasan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara bersama pimpinan lembaga.

"Kami akan menunggu hasil gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penyerahan data kepada pihak Kejaksaan Agung," ujar Taufik.

Diketahui, Kejaksaan Agung saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis pada tahap penyidikan. Oleh sebab itu, seluruh proses penegakan hukum terkait perkara tersebut kini berfokus pada institusi yang telah lebih dahulu menaikkan status penanganan kasus.

KPK menegaskan keputusan menghentikan penyelidikan bukan berarti menghentikan upaya pemberantasan korupsi, melainkan bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum yang mengatur koordinasi dan pembagian kewenangan antarpenegak hukum.

Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih proses hukum sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.*

(in/dh)

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membenarkan adanya informasi terkait komunikasi tersebut. Namun, ia belum merinci lebih jauh karena materi tersebut telah masuk dalam substansi penyidikan yang masih berjalan.

Baca Juga:

• Nama Raffi Ahmad Muncul di Kasus Dugaan Suap Bea Cukai, KPK Buka Suara

KPK kini mendalami apakah komunikasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA yang menyeret Silmy Karim dan sejumlah pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka.

Menurut Taufik, penyidik masih mengumpulkan berbagai alat bukti guna mengungkap kemungkinan adanya pola atau modus lain yang digunakan dalam perkara tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2 hingga 3 Juni 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Dalam operasi tersebut, sebanyak 17 orang diamankan, terdiri dari aparatur sipil negara dan pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara.

Selanjutnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA yang berlangsung sepanjang periode 2022 hingga 2026. Para tersangka diduga memperoleh keuntungan mencapai Rp145,5 miliar.

Selain Silmy Karim, sejumlah pejabat imigrasi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.

Sementara itu, nama Andrej Frey sebelumnya juga pernah menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali dalam kasus dugaan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah dilindungi di kawasan Ubud, Bali.

KPK menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing tersebut.*

(an/dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Banda Aceh diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara mencapai 60 hingga 88 persen.

Baca Juga:

• Sebagian Besar Wilayah Sumut Diguyur Hujan Ringan Hari Ini, Medan-Binjai Diminta Waspada

Wilayah Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam diprediksi berada dalam kondisi berawan dengan suhu yang bervariasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Di kawasan dataran tinggi seperti Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara, suhu udara relatif lebih sejuk dengan kisaran 16 hingga 24 derajat Celsius. Sementara wilayah pesisir dan perkotaan seperti Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, serta Aceh Utara memiliki suhu yang lebih hangat mencapai 31 hingga 32 derajat Celsius.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk mempersiapkan perlengkapan pelindung hujan dan tetap berhati-hati saat berkendara, terutama pada daerah yang berpotensi mengalami jalan licin akibat hujan ringan.

Selain itu, nelayan, petani, dan pelaku usaha sektor transportasi diharapkan terus memantau perkembangan informasi cuaca untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat perubahan kondisi atmosfer.

Dengan kelembapan udara yang tinggi di hampir seluruh wilayah Aceh, masyarakat diminta tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.*

(dh)

Berdasarkan data prakiraan cuaca, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, serta sejumlah daerah lainnya.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan, Suhu di Jaksel Diperkirakan Capai 35 Derajat Celsius

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 70 hingga 95 persen. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kota Binjai, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.

Di kawasan dataran tinggi seperti Kabupaten Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Toba, suhu udara relatif lebih sejuk dengan kisaran antara 18 hingga 25 derajat Celsius. Tingkat kelembapan yang tinggi berpotensi meningkatkan peluang hujan pada siang hingga malam hari.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan pelindung hujan dan tetap berhati-hati saat berkendara, terutama di daerah yang rawan genangan dan jalan licin akibat curah hujan.

Selain itu, pelaku sektor pertanian, perikanan, dan transportasi diharapkan terus memantau perkembangan informasi cuaca guna mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat perubahan kondisi atmosfer.

Prakiraan cuaca ini menjadi pengingat bagi masyarakat Sumatera Utara untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan selama beraktivitas di tengah potensi hujan ringan yang meluas di berbagai daerah.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan tingkat kelembapan udara yang bervariasi antara 37 hingga 75 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini Didominasi Berawan, Cianjur Diguyur Hujan Ringan dan Bekasi Tembus 35 Derajat

Di wilayah pusat kota, Kota Jakarta Pusat diprediksi berawan dengan suhu berkisar 29 hingga 33 derajat Celsius. Adapun Kota Jakarta Barat juga mengalami kondisi serupa dengan suhu maksimum 33 derajat Celsius.

Untuk kawasan pesisir dan utara Jakarta, Kota Jakarta Utara diperkirakan berawan dengan suhu 28 hingga 31 derajat Celsius. Sementara wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi berawan dengan suhu relatif stabil di kisaran 28 hingga 30 derajat Celsius.

Berikut rincian prakiraan cuaca DKI Jakarta hari ini:

Administrasi Kepulauan Seribu
Berawan, 28-30°C, kelembapan 66-75%

Kota Jakarta Pusat
Berawan, 29-33°C, kelembapan 48-66%

Kota Jakarta Utara
Berawan, 28-31°C, kelembapan 56-72%

Kota Jakarta Barat
Berawan, 28-33°C, kelembapan 46-70%

Kota Jakarta Selatan
Berawan, 29-35°C, kelembapan 37-67%

Kota Jakarta Timur
Berawan, 28-34°C, kelembapan 42-67%

Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih dan mengurangi aktivitas berat di luar ruangan saat suhu sedang tinggi, khususnya pada siang hingga sore hari.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi berawan mendominasi hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang bervariasi.

Baca Juga:

• Cuaca Yogyakarta Hari Ini Didominasi Berawan, Suhu Maksimum Capai 32 Derajat Celsius

Sementara itu, Kabupaten Cianjur diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 18 hingga 29 derajat Celsius. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap waspada terhadap potensi jalan licin dan berkurangnya jarak pandang.

Untuk wilayah pesisir utara Jawa Barat, Kabupaten Indramayu diperkirakan cerah dengan suhu mencapai 34 derajat Celsius. Kondisi cerah juga diprediksi terjadi di Kota Cirebon dengan suhu maksimum 33 derajat Celsius.

Suhu tertinggi hari ini diperkirakan terjadi di Kota Bekasi dan Kota Depok yang mencapai 35 derajat Celsius. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan cuaca terasa lebih panas terutama pada siang hingga sore hari.

Berikut beberapa wilayah dengan suhu tertinggi di Jawa Barat hari ini:

Kota Bekasi: Berawan, 28-35°C
Kota Depok: Berawan, 27-35°C
Indramayu: Cerah, 24-34°C
Bekasi: Berawan, 27-34°C
Karawang: Berawan, 26-33°C
Cirebon: Cerah, 25-33°C
Kota Cirebon: Cerah, 25-33°C

Sedangkan suhu terendah tercatat di Kabupaten Garut dengan kisaran 16 hingga 27 derajat Celsius dan Kabupaten Bandung dengan suhu 17 hingga 28 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan kondisi cuaca terkini, terutama bagi pengguna jalan dan warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, seluruh kabupaten dan kota di DIY diprediksi mengalami kondisi berawan dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi menciptakan suasana sejuk pada pagi dan malam hari, namun tetap hangat saat siang hari.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini Cerah hingga Cerah Berawan, Suhu Capai 32 Derajat Celsius

Sementara itu, Kabupaten Bantul diprediksi berawan dengan suhu antara 23 hingga 30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara di wilayah tersebut berkisar 74 hingga 96 persen.

Di Kabupaten Gunungkidul, cuaca berawan diperkirakan berlangsung sepanjang hari dengan suhu udara 22 hingga 31 derajat Celsius dan kelembapan antara 66 hingga 89 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Sleman yang diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 22 hingga 29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 71 hingga 93 persen.

Adapun Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan suhu tertinggi hari ini, yakni mencapai 32 derajat Celsius. Meski berawan, cuaca di ibu kota DIY tersebut diperkirakan tetap mendukung aktivitas masyarakat dan wisatawan.

Berikut rincian prakiraan cuaca wilayah DIY hari ini:

Kulon Progo: Berawan, 22-27°C
Bantul: Berawan, 23-30°C
Gunungkidul: Berawan, 22-31°C
Sleman: Berawan, 22-29°C
Kota Yogyakarta: Berawan, 23-32°C

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca terkini, terutama bagi yang memiliki aktivitas luar ruangan. Tingkat kelembapan yang tinggi juga dapat memicu kondisi udara terasa lebih panas pada siang hari.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, sejumlah kabupaten dan kota di Bali didominasi kondisi cerah dengan suhu udara yang relatif hangat. Kabupaten Jembrana diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara 67 hingga 94 persen.

Baca Juga:

• Pesta Budaya Karo “Mbure Ate Tedeh” di Binjai Jadi Wadah Pelestarian Tradisi dan Persatuan

Untuk wilayah Badung, Gianyar, Klungkung, dan Kota Denpasar, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di kawasan tersebut berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang masih cukup tinggi.

Kabupaten Buleleng menjadi salah satu daerah dengan suhu tertinggi hari ini, yakni mencapai 32 derajat Celsius. Meski demikian, kondisi cuaca cerah diperkirakan tetap mendominasi wilayah Bali bagian utara tersebut.

Masyarakat dan wisatawan diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dengan memenuhi kebutuhan cairan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Cuaca cerah yang berlangsung sepanjang hari juga dinilai mendukung berbagai kegiatan wisata di sejumlah destinasi unggulan Pulau Dewata.

Berikut rincian prakiraan cuaca di Bali hari ini:

Jembrana: Cerah, 21-30°C
Tabanan: Cerah, 20-31°C
Badung: Cerah Berawan, 22-32°C
Gianyar: Cerah Berawan, 22-32°C
Klungkung: Cerah Berawan, 26-32°C
Bangli: Cerah, 17-29°C
Karangasem: Cerah, 19-29°C
Buleleng: Cerah, 22-32°C
Kota Denpasar: Cerah Berawan, 25-32°C

Cuaca yang relatif stabil ini diharapkan dapat menunjang mobilitas masyarakat dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Bali.*

(dh)

Anak asuhan pelatih Timnas U-19 Thailand Jukkapant Punpee itu, membungkam pasukan pelatih Malaysia Mohd Nafuzi bin Muhammad Zain dengan skor 3-2.

Baca Juga:

• Babak Pertama, Thailand vs Malaysia Imbang 2-2

Sementara gol kedua bagi Thailand terjadi pada menit 42 melalui tendangan pemain nomor punggung 18 Pirada Larsawat. Dan, gol ketiga yang merupakan gol kemenangan bagi Thailand tercipta pada menit 79 lewat tendangan finalti yang dieksekusi kapten nomor punggung 10 Pichaiya Konsri.

Tim skuad Malaysia sendiri, sebetulnya bermain sangat dengan cukup baik. Bahkan sejak babak pertama hingga kedua, kapten Ahmad Luthfi Hadi dan kawan-kawan, bermain sangat taktis.

Gol pertama dari laga ini justru dicetak Malaysia pada menit 13 melalui tendangan pemain nomor punggung 15 Muhammad Amar Imran bin Uzaini Ashadi. Sedang gol kedua bagi Malaysia tercipta detik-detik berakhirnya babak pertama, yakni menit 45 + 1 yang dicetak Muhammad Arsyad bin Mohd Shamsul Aswadi bernomor punggung 8.

Detik detik terakhir babak kedua, persis sekitar menit 90, Malaysia terus melakukan tekanan. Beberapa kali tendangan mengarah langsung ke kiper.

Tapi tak satupun yang berhasil gol. Kiper Thailand mampu menghalau bola yang melaju kencang. Hingga akhirnya, Malaysia harus berhenti di skor 3-2 dengan kekalahan Malaysia.*

MEDAN — Timnas Thailand U-19 memastikan satu tempat di babak semifinal ASEAN U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 atau Piala AFF U-19 2026 setelah menundukkan Malaysia dengan skor 3-2 pada laga terakhir Grup B di Stadion Madya 1, Senin malam, 8 Juni 2026.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal.

Baca Juga:

• Nama Raffi Ahmad Muncul di Kasus Dugaan Suap Bea Cukai, KPK Buka Suara

Thailand kemudian berbalik unggul melalui gol Pirada Larsawat pada menit ke-42.

Namun keunggulan tersebut tidak bertahan hingga turun minum setelah Malaysia kembali menyamakan skor lewat Muhammad Arsyad pada menit ke-45+3.

Pada babak kedua, laga berlangsung semakin intens dengan jual beli serangan dari kedua tim.

Thailand akhirnya memastikan kemenangan lewat gol kedua Pichaiya pada menit ke-80, yang sekaligus menjadi penentu hasil akhir 3-2.

Hasil tersebut mengantarkan Thailand keluar sebagai juara Grup B dengan torehan sempurna sembilan poin dari tiga pertandingan.

Sementara Malaysia harus puas finis di posisi kedua dengan enam poin.

Meski memiliki produktivitas gol yang sama dengan Vietnam, Malaysia tersingkir karena kalah dalam selisih kebobolan dalam perhitungan runner-up terbaik.

Nasib Vietnam sendiri masih menunggu hasil laga terakhir Grup C antara Australia melawan Kamboja yang akan menentukan satu slot semifinal tersisa.

Di pertandingan lain Grup B, Singapura menutup fase grup dengan kemenangan 4-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Teladan, Medan.

Namun kemenangan tersebut tidak cukup untuk meloloskan Singapura ke semifinal.

Dengan hasil ini, Thailand menjadi tim kedua yang memastikan tiket semifinal setelah Indonesia U-19 lebih dulu lolos sebagai juara Grup A usai menaklukkan Vietnam 2-1.

Indonesia melaju ke semifinal dengan catatan sempurna, meraih tiga kemenangan dari tiga laga dan mengoleksi sembilan poin, menjadikannya salah satu kandidat kuat juara turnamen tahun ini.*

(tm/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka mantan Komisioner Ombudsman berinisial HS beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Pelimpahan tahap II itu dilakukan pada Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Nama Raffi Ahmad Muncul di Kasus Dugaan Suap Bea Cukai, KPK Buka Suara

Kejaksaan menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh seorang penyelenggara negara dalam proses pengawasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan yang melekat pada aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Selama penyidikan, tim jaksa telah memeriksa 38 saksi dan dua ahli serta menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan hasil penggeledahan di wilayah DKI Jakarta.

Perkara ini berawal dari kewajiban pembayaran PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh PT TSHI yang mencapai sekitar Rp130 miliar.

Nilai kewajiban tersebut kemudian dipersoalkan pihak perusahaan hingga berujung pada upaya meminta bantuan melalui pihak yang memiliki akses terhadap lembaga pengawas pelayanan publik.

Penyidik menduga terjadi rekayasa dalam proses pemeriksaan yang seolah-olah berasal dari laporan masyarakat, namun kemudian mengarah pada rekomendasi yang menguntungkan pihak perusahaan.

Dalam proses itu, Kejaksaan juga mengungkap dugaan kebocoran dokumen internal berupa draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelum diterbitkan secara resmi.

Selain itu, tersangka HS diduga menerima sejumlah imbalan, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas lain, termasuk satu unit rumah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, HS dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya.

Kejaksaan Agung menegaskan pelimpahan perkara ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum dalam kasus korupsi sektor sumber daya alam yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Perkara tersebut selanjutnya akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam fungsi pengawasan lembaga negara yang semestinya bersifat independen.

Persidangan diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran keuntungan dari praktik tersebut.*

(ad)