Korban bernama Agok, pelajar yang baru lulus kelas IX SMP dan merupakan warga Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan. Hingga Sabtu (4/7/2026) malam, proses pencarian oleh tim gabungan masih terus dilakukan.

Baca Juga:

• TNI Tambah Pengamanan di Titik Rawan Papua Usai Pilot AMA Tewas Ditembak KKB

"Jumat sore sekitar pukul 18.00 WIB mereka jalan-jalan ke Sukamandi Hilir. Setelah itu mereka mandi di Sungai Ular," ujar Zul, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Zul, saat mandi di sungai, tiga orang sempat terseret arus. Dua di antaranya berhasil diselamatkan, sementara Agok diduga tenggelam dan belum ditemukan.

"Katanya korban sempat mau ditarik, tetapi tidak bisa. Seperti ada yang menarik dari dalam sungai," tuturnya.

Zul mengungkapkan, Agok dikenal sebagai anak yang pendiam dan tidak banyak berbicara. Keluarga pun masih berharap korban segera ditemukan.

"Tahun ajaran baru ini dia sudah mau masuk SMA Swasta Satria Darma Perbaungan. Seragam dan perlengkapan sekolahnya juga sudah dibeli. Tinggal menunggu masuk sekolah," katanya.

Sebelumnya, tim Basarnas bersama unsur TNI, Polri, BPBD, dan warga telah melakukan pencarian sejak Jumat (3/7/2026) malam. Upaya pencarian dilakukan dengan penyelaman di lokasi korban diduga tenggelam serta menyusuri aliran Sungai Ular menggunakan perahu karet.

Hingga berita ini ditulis, korban masih belum ditemukan dan proses pencarian terus berlanjut.* (mi/dh)

Perlu diketahui, setiap produsen memiliki kebijakan berbeda terkait masa dukungan perangkat Android. Ada yang hanya memberikan pembaruan selama tiga tahun, namun ada pula yang memperpanjang dukungan hingga tujuh tahun, tergantung jenis dan seri ponsel.

Baca Juga:

• Bukan Lagi Lipat, Samsung Siapkan Ponsel Gulung yang Bisa Perluas Layar hingga Seukuran Tablet!

Namun, perangkat yang tidak lagi menerima pembaruan sistem dan keamanan berisiko lebih tinggi terhadap ancaman siber karena celah keamanan yang ditemukan tidak lagi mendapatkan perbaikan dari pengembang.

Cara Cek Sisa Umur HP Android

Bagi pengguna yang ingin mengetahui apakah ponselnya masih mendapat dukungan, berikut langkah-langkahnya:

1. Buka menu Pengaturan (Settings) di ponsel Android.
2. Masuk ke menu System lalu pilih About Phone untuk melihat model perangkat.
3. Buka situs endoflife.date melalui browser.
4. Pilih menu Device, kemudian pilih merek ponsel yang digunakan, misalnya Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Realme, atau lainnya.
5. Cari tipe atau model perangkat yang digunakan.
6. Situs akan menampilkan informasi mengenai tanggal peluncuran perangkat, masa dukungan pembaruan Android, serta jadwal pembaruan keamanan (Security Updates).

Melalui situs tersebut, pengguna juga akan melihat indikator warna yang menunjukkan status masa dukungan perangkat.

- Hijau menandakan perangkat masih berada dalam masa dukungan.
- Kuning menunjukkan perangkat mulai mendekati akhir masa dukungan.
- Merah berarti masa dukungan resmi telah berakhir.

Tetap Bisa Dipakai, Tetapi Ada Risiko

Ponsel yang sudah melewati masa dukungan resmi sebenarnya masih bisa digunakan seperti biasa. Namun perangkat tersebut tidak lagi memperoleh fitur terbaru maupun pembaruan keamanan dari produsen.

Kondisi ini membuat perangkat lebih rentan terhadap ancaman keamanan digital, terutama saat digunakan untuk aktivitas penting seperti transaksi perbankan, belanja online, mengakses email, hingga menyimpan data atau kata sandi.

Karena itu, pengguna disarankan mempertimbangkan untuk mengganti perangkat apabila masa dukungan telah berakhir, khususnya jika ponsel digunakan untuk menyimpan data pribadi maupun melakukan transaksi digital setiap hari.* (d/dh)

Melalui program ini, masyarakat dapat menikmati pembebasan denda PBB serta potongan pokok pajak sebesar 75 persen untuk tahun pajak 1994 hingga 2011. Sementara itu, potongan sebesar 50 persen diberikan untuk tahun pajak 2012 hingga 2025 dengan nilai pajak hingga Rp2 juta.

Baca Juga:

• Rico Waas Gerak Cepat Benahi Medan Labuhan, Banjir, Jalan Rusak hingga LPJU Langsung Ditangani

"Setiap pembayaran PBB yang dilakukan merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Kota Medan yang lebih maju, modern, dan sejahtera," demikian imbauan Bapenda Kota Medan,dikutip Sabtu (4/7/2026).

Bapenda memastikan potongan pokok pajak maupun pembebasan denda akan dihitung secara otomatis oleh sistem sesuai ketentuan yang berlaku sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan pengajuan khusus.

Selain itu, masyarakat juga tidak diwajibkan datang langsung ke kantor Bapenda karena pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran resmi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Medan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui sejumlah bank, di antaranya Bank Sumut, BCA, BRI, BSI, CIMB Niaga, OCBC NISP, BTN, Bank Sinarmas, dan UOB.

Selain layanan perbankan, pembayaran juga tersedia melalui berbagai marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli, serta dompet digital seperti OVO, DANA, dan LinkAja.

Bagi masyarakat yang memilih pembayaran secara langsung, transaksi juga dapat dilakukan melalui gerai Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia, maupun transfer ke rekening penerimaan Bapenda Kota Medan di Bank Sumut.

Sebelum melakukan pembayaran, wajib pajak diminta menyiapkan Nomor Objek Pajak (NOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), atau tahun pajak yang akan dibayarkan. Selanjutnya pembayaran dapat dilakukan melalui mobile banking, ATM, teller bank, maupun gerai ritel sesuai metode yang dipilih.

Pemerintah Kota Medan berharap program keringanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat selama periode berlangsung sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.* (ds/dh)

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan pembahasan mengenai biaya haji perlu dilakukan sejak dini agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan kebijakan yang tepat serta tidak membebani jemaah.

Baca Juga:

• Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Rupiah Melemah dan Harga Avtur Jadi Pemicu

Marwan menjelaskan Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah akan membahas berbagai skema untuk menekan potensi kenaikan biaya haji sehingga tidak memberikan beban yang terlalu besar kepada calon jemaah.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji dan mencari ruang efisiensi yang masih memungkinkan dilakukan.

Namun demikian, ia mengakui tidak semua komponen biaya dapat ditekan. Salah satunya adalah biaya penerbangan yang sangat bergantung pada kebijakan maskapai penerbangan.

Selain transportasi, komponen akomodasi di Arab Saudi juga dinilai perlu dievaluasi agar lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia.

Selain membahas persoalan biaya, Marwan juga menyoroti keterbatasan kapasitas kawasan Mina yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun.

Menurutnya, luas kawasan Mina tidak mengalami penambahan meskipun kuota jemaah dari berbagai negara terus meningkat.

"Tantangan yang berat bagi kita, Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tetapi area Mina tidak pernah bertambah," katanya.

Ia menilai skema Tanazul, yang selama ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan jemaah di Mina, perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin optimal pada musim haji mendatang.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 menjadi forum terbuka untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

Menurut Irfan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah pada musim haji berikutnya.

"Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 ini menjadi kesempatan untuk menemukan berbagai kekurangan yang telah dan sedang kita laksanakan sebagai bagian dari perbaikan pelayanan haji ke depan," ujarnya.

Ia menegaskan evaluasi dilakukan bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan sebagai upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh.

Irfan menambahkan, salah satu aspek yang masih menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan jemaah. Meski angka kematian jemaah haji tahun ini berhasil ditekan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut dinilai masih cukup tinggi dan perlu terus menjadi bahan evaluasi.* (k/dh)

Ketua Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Ardin Grup, Suyono, mengatakan kelangkaan material konstruksi telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, tingginya permintaan diduga dipicu oleh banyaknya proyek yang berjalan secara bersamaan sehingga pasokan di daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50, Siap Promosikan Potensi Unggulan Daerah dan Investasi

Ia juga menduga pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) turut meningkatkan kebutuhan bahan bangunan karena pembangunan dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan di berbagai daerah.

Menurutnya, meningkatnya permintaan tanpa diikuti penambahan stok menyebabkan harga semen dan besi mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

"Permintaan meningkat, sementara stok tidak bertambah. Akibatnya terjadi kelangkaan dan harga naik. Itu memang hukum ekonomi," katanya.

Suyono menilai kondisi tersebut bukan dipengaruhi faktor global, melainkan persoalan distribusi dan pasokan dalam negeri. Sebab, semen maupun besi merupakan produk yang diproduksi di Indonesia.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menjamin ketersediaan pasokan sekaligus mengawasi distribusi agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan di tengah kelangkaan.

"Harus ada aturan agar pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi seperti ini tidak bisa memainkan harga di pasaran," ujarnya.

Ia mengingatkan, lonjakan harga bahan bangunan berpotensi berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun fasilitas pelayanan publik.

Menurutnya, proyek pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pembangunan jalan dapat mengalami perlambatan apabila harga material terus meningkat dan pasokan tetap terbatas.

Selain itu, pemerintah juga didorong menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta memperketat pengawasan distribusi semen dan besi agar harga di pasaran tetap terkendali.

"Kalau distribusi tidak diawasi, spekulan bisa memanfaatkan situasi kelangkaan untuk menaikkan harga. Yang dirugikan nantinya masyarakat dan para pelaku usaha konstruksi," katanya.

Harga sejumlah merek semen mengalami kenaikan cukup tajam. Semen Tiga Roda yang sebelumnya dijual sekitar Rp68 ribu hingga Rp70 ribu per sak kini mencapai sekitar Rp90 ribu. Sementara semen Garuda naik dari sekitar Rp50 ribu menjadi Rp80 ribu per sak, sedangkan semen Merah Putih meningkat dari kisaran Rp55 ribu menjadi Rp80 ribu per sak.* (tm/dh)

Dewan Pakar Partai NasDem Langkat, Sukardi Darmo, menegaskan proses pembangunan tidak boleh terhenti hanya karena bupati berhadapan dengan proses hukum. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Baca Juga:

• DPR Usul Gaji Kepala Daerah Naik, KPK: Integritas Bukan Soal Besaran Gaji

Sukardi yang juga mantan anggota DPRD Langkat periode 2019–2024 mengatakan, realisasi pembangunan jalan merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi.

Ia menyoroti kondisi ruas jalan penghubung Kecamatan Stabat dengan Kecamatan Secanggang yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.

Selain itu, sejumlah ruas jalan lain yang telah masuk dalam program pembangunan juga diminta tetap direalisasikan, di antaranya jalan menuju Kecamatan Wampu, Kecamatan Pematang Jaya, Kecamatan Selesai, hingga Kecamatan Binjai.

Menurut Sukardi, pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, ia berharap seluruh program yang telah direncanakan pemerintah daerah tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

"Jangan sampai masyarakat yang sudah menaruh harapan besar malah kembali kecewa. Pembangunannya harus tetap dilaksanakan sesuai komitmen yang telah disampaikan pemerintah," katanya.

Ketua DPD Pujakesuma Langkat itu juga mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat agar tetap menjalankan roda pemerintahan secara profesional meskipun kepala daerah tengah menghadapi proses hukum.

Ia berharap pelayanan publik maupun program pembangunan tetap berjalan optimal sehingga tidak berdampak terhadap kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan suap proyek dan gratifikasi pada Jumat (3/7/2026). Dalam perkara tersebut, seorang pihak swasta berinisial YQB juga ditetapkan sebagai tersangka.* (tm/dh)

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan lokasi penembakan pilot tersebut memang belum memiliki pos aparat keamanan. Pos terdekat berada sekitar 40 kilometer dari lokasi kejadian dengan kondisi geografis pegunungan yang sulit dijangkau.

Baca Juga:

• Polda Lampung Bongkar Penyelundupan 5 Kg Sabu di Bakauheni, Oknum Brimob dan TNI AL Diamankan

Menurut Lucky, kondisi serupa juga terjadi saat penyerangan terhadap pesawat Smart Air di Lapangan Terbang Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pada Februari lalu yang menewaskan dua kru pesawat.

Atas kondisi tersebut, TNI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di wilayah-wilayah yang belum memiliki pos aparat keamanan, terutama di daerah yang menjadi jalur pelayanan penerbangan perintis.

"Kami sudah menyampaikan kepada Uskup Jayapura Yanuarius You, mungkin bisa berkolaborasi untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan penambahan dan penebalan aparat keamanan," kata Lucky.

Ia menjelaskan kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan mampu memetakan daerah-daerah yang membutuhkan penguatan pengamanan sehingga pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil tetap berjalan dengan aman.

Menurutnya, penempatan personel tambahan bukan hanya bertujuan meningkatkan keamanan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat serta menjamin kelancaran aktivitas penerbangan yang menjadi akses utama di sejumlah daerah pedalaman Papua.

"Penempatan aparat keamanan di titik-titik tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Sebelumnya, personel Koops TNI Habema telah mengevakuasi jenazah pilot maskapai AMA, Nicholas Goselin, pada Jumat (3/7/2026). Pilot tersebut meninggal dunia setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) sesaat usai mendaratkan pesawat Pilatus Porter di Bandara Ipdeheik, Desa Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Insiden tersebut kembali menjadi perhatian aparat keamanan dalam mengevaluasi sistem pengamanan di wilayah-wilayah rawan konflik, khususnya yang menjadi jalur transportasi udara bagi masyarakat di pedalaman Papua.* (mt/dh)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi anak-anak stateless yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

Baca Juga:

• Hakim MK Cecar Ahli DPR soal Perbandingan MBG RI dengan Negara Eropa

Supratman menginstruksikan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Dulyono, agar setiap pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi secara cermat segera ditindaklanjuti tanpa penundaan.

Menurutnya, program Pasti Ada Solusi menjadi salah satu sarana untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.

Ia berharap penyelesaian berbagai persoalan hukum melalui ruang dialog terbuka mampu memberikan kepastian layanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan program ini terus berjalan sebagaimana yang kita harapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mampu memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna layanan," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas permohonan dua bersaudara, Joshua Made Mahayana dan Jordan Putu Mahayana, yang mengajukan permohonan agar kembali memperoleh status sebagai warga negara Indonesia (WNI) dalam program Pasti Ada Solusi Kementerian Hukum.

Keduanya diketahui telah tinggal di Indonesia sejak berusia tiga bulan. Mereka menempuh pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di Indonesia serta telah memiliki sejumlah dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum, Dulyono, menjelaskan Joshua dan Jordan merupakan anak dari orang tua warga negara Indonesia yang lahir di Australia.

Karena lahir di Australia yang menerapkan asas ius soli, keduanya memperoleh kewarganegaraan Australia berdasarkan tempat kelahiran.

Namun, kesempatan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 telah berakhir pada Mei 2024 sehingga keduanya tidak lagi dapat menggunakan mekanisme tersebut.

Meski demikian, Dulyono menyebut kondisi Joshua dan Jordan saat ini masih dapat difasilitasi melalui mekanisme penetapan status kewarganegaraan bagi seseorang yang benar-benar tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless.

Pemerintah memastikan setiap permohonan akan diproses secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak kewarganegaraan.* (mt/dh)

Penetapan kelulusan tersebut diumumkan dalam Sidang Terbuka Penentuan Kelulusan Akhir Tingkat Panitia Daerah (Panda) Penerimaan Terpadu Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Mapolda Aceh, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Resmi Tunjuk Irjen Ruddi Setiawan Pimpin Polda Aceh, Tongkat Komando Berganti

Berdasarkan hasil sidang, sebanyak 141 peserta lulus seleksi Bintara Polri, terdiri dari 127 peserta pria dan 14 peserta wanita. Sementara 24 peserta pria dinyatakan belum lulus terpilih.

Adapun pada seleksi Tamtama Polri, sebanyak 49 peserta dinyatakan lulus terpilih, sedangkan 1 peserta belum berhasil pada seleksi tahun ini.

Dalam arahannya, Wakapolda Aceh menyampaikan bahwa tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, setiap calon anggota Polri dituntut terus meningkatkan kemampuan, menjaga integritas, serta mampu menghadirkan inovasi dalam mendukung transformasi Polri yang Presisi.

Menurutnya, transformasi tersebut diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme dan pelayanan publik yang semakin modern, cepat, terintegrasi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia unggul sejak proses rekrutmen.

Wakapolda menegaskan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara objektif dengan memanfaatkan teknologi Computer Assisted Test (CAT) pada pemeriksaan psikologi maupun uji akademik sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan masing-masing peserta.

"Sidang kelulusan ini merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian seleksi. Proses ini dilaksanakan secara terbuka sehingga seluruh peserta dapat melihat dan memeriksa hasil nilai yang diperoleh selama mengikuti setiap tahapan seleksi," ujar Wakapolda Aceh.

Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus terpilih. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi awal dari tanggung jawab besar sebagai calon insan Bhayangkara yang akan mengabdi kepada bangsa dan negara.

Para peserta diminta mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh serta menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri nantinya.

Sementara kepada peserta yang belum berhasil, Wakapolda berpesan agar tidak berkecil hati dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk mempersiapkan diri lebih baik pada seleksi berikutnya.

Wakapolda turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia daerah, tim pemeriksa, pengawas internal maupun eksternal, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga rangkaian seleksi penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026 di Polda Aceh berlangsung aman, lancar, objektif, transparan, dan akuntabel.

Di kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan pelaksanaan sidang terbuka menjadi bukti komitmen Polda Aceh dalam menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) pada proses rekrutmen anggota Polri.

Menurutnya, seluruh peserta yang dinyatakan lulus berhasil melewati proses seleksi secara objektif berdasarkan kemampuan masing-masing.

Ia juga memberikan semangat kepada peserta yang belum berhasil agar terus mempersiapkan diri dan kembali mengikuti seleksi pada kesempatan mendatang.

"Bagi peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Kesempatan untuk menjadi anggota Polri masih terbuka pada seleksi tahun-tahun mendatang. Persiapkan diri dengan lebih baik agar dapat meraih hasil yang maksimal," pungkas Joko.* (dh)

Dalam kegiatan yang turut dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan itu, Rico Waas tidak hanya mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga langsung menginstruksikan jajarannya agar segera menyiapkan langkah penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan warga.

Baca Juga:

• Hujan Deras Tak Hentikan Karnaval Budaya Nusantara, Rico Waas: Solidaritas APEKSI Jadi Kenangan Berharga untuk Medan

"Kami yang masih muda dan kuat saja merasa letih menghadapi banjir yang datang berkali-kali. Apalagi orang tua dan para janda yang tinggal di sini," ujar Hera.

Hera menilai kerusakan tanggul di sekitar kawasan menjadi salah satu penyebab utama banjir. Kondisi wilayah yang menyerupai cekungan membuat air mudah menggenang sehingga warga berharap pemerintah membangun tanggul pembatas yang lebih kokoh untuk mencegah luapan air.

Menanggapi hal itu, Rico Waas menegaskan Pemerintah Kota Medan berkomitmen menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh. Ia meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) segera menyiapkan cetak biru penanganan banjir beserta kebutuhan anggarannya.

"Kalau mau kita kerja, kita kerja jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung, sampai kapan pun kita begini terus. Saya minta SDABMBK membenahi dan melaporkan kebutuhan pembiayaannya," tegas Rico.

Menurutnya, kondisi geografis Kompleks BTN kini semakin kompleks dan mulai menyerupai kawasan rawa. Indikatornya terlihat dari genangan air di saluran pembuangan yang terus bertahan, dipenuhi lumut, hingga berubah warna menjadi hijau.

Karena itu, selain pembangunan infrastruktur secara bertahap, Rico juga meminta pihak kecamatan melakukan pendataan elevasi seluruh rumah warga sebelum pelaksanaan peninggian badan jalan.

Selain persoalan banjir, Rico memastikan perbaikan jalan rusak akibat genangan akan segera direalisasikan. Ia menyebut proses tender telah berjalan dan dalam waktu dekat jalan utama menuju kawasan masjid akan dibeton.

"Terkait keluhan jalan rusak akibat genangan, proses tender sudah berjalan. Dalam waktu dekat material akan diuji coba untuk langsung mengecor beton jalan utama dari depan hingga area masjid," jelasnya.

Keluhan lain yang disampaikan warga berkaitan dengan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Titi, salah seorang warga, mengaku banyak lampu jalan di lingkungannya mati bahkan hilang akibat pencurian sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi tindak kriminal pada malam hari.

Menanggapi hal tersebut, Rico langsung meminta Dinas Perhubungan segera memperbaiki seluruh LPJU yang rusak maupun mati. Ia juga menginstruksikan agar berkoordinasi dengan PLN terkait tiang listrik yang sudah tidak layak.

"Saya minta Kadis Perhubungan segera memperbaiki lampu jalan yang mati atau rusak. Untuk tiang listrik yang sudah tidak layak segera koordinasikan dengan PLN agar segera diganti," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, warga lainnya, Sipahutar, juga mengusulkan agar pelayanan administrasi kependudukan semakin didekatkan kepada masyarakat. Ia berharap tersedia Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Medan Labuhan sehingga warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mengurus dokumen kependudukan.

Selain itu, ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama generasi muda yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan meski banyak kawasan industri di sekitar Medan Labuhan.

Menjawab aspirasi tersebut, Rico menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kini sudah dapat dilakukan di kantor kecamatan.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Medan juga akan kembali menggelar program MPP Road Show agar pelayanan publik semakin mudah dijangkau masyarakat. Sementara untuk penyerapan tenaga kerja, Dinas Ketenagakerjaan akan membantu masyarakat memperoleh pekerjaan, termasuk melalui layanan wawancara kerja yang tersedia di MPP melalui Program RW.

Menutup kegiatan tersebut, Rico Waas memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti dan menjadi perhatian pemerintah. Ia juga berkomitmen lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap program pembenahan berjalan sesuai rencana.

"Kondisi Medan Labuhan, khususnya Kompleks BTN, menjadi perhatian penting bagi saya. Mudah-mudahan bisa kita benahi bersama-sama," pungkasnya.* (dh)

Pelantikan Irjen Ruddi Setiawan dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tertanggal 26 Juni 2026 tentang mutasi dan rotasi jabatan di tubuh Polri.

Baca Juga:

• Mutasi Besar Polri! Kapolri Lantik Enam Kapolda Baru dan Dua Pejabat Mabes

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, membenarkan pelantikan tersebut. Ia menyebut Kapolri telah secara resmi melantik Irjen Ruddi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru.

"Sebelumnya, Kapolda Aceh yang lama telah menyerahkan jabatan kepada Kapolri pada 30 Juni 2026 di Mabes Polri. Hari ini Kapolri secara resmi melantik Irjen Pol. Ruddi Setiawan sebagai Kapolda Aceh," ujar Joko.

Usai prosesi pelantikan di Mabes Polri, Irjen Ruddi Setiawan dijadwalkan mengikuti rangkaian serah terima jabatan dan acara lepas sambut bersama Kapolda Aceh sebelumnya di Mapolda Aceh.

Dengan pelantikan tersebut, Irjen Ruddi Setiawan kini resmi mengemban amanah sebagai Kapolda Aceh. Ia akan memimpin pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Aceh, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, hingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier di lingkungan Polri sekaligus upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.* (dh)

Laga yang digelar pada Sabtu (4/7/2026) dan Selasa (7/7/2026) menjadi debut internasional David Nascimento sebagai pelatih Timnas U-17 Indonesia sejak resmi ditunjuk PSSI.

Baca Juga:

• DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI dengan Turki dan Malaysia

"Idenya adalah tim akademi dan tim nasional bermain dengan gaya sepak bola yang sama. Dengan begitu, para pemain akan lebih siap ketika naik ke level berikutnya," ujar David Nascimento.

Menurutnya, filosofi bermain yang konsisten menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk pemain muda yang siap bersaing di level internasional.

Selain menguji kemampuan tim, laga kontra Malaysia juga menjadi pengalaman internasional pertama bagi sebagian besar pemain Timnas U-17 Indonesia.

David menilai pengalaman menghadapi atmosfer pertandingan internasional sejak usia muda jauh lebih berharga dibanding sekadar mengejar hasil akhir pertandingan.

"Saat ini para pemain berusia 16 tahun dan pertandingan ini akan menjadi laga internasional pertama mereka," katanya.

Ia optimistis pengalaman tersebut akan menjadi bekal penting ketika para pemain memasuki kelompok usia berikutnya dan tampil pada kompetisi yang lebih tinggi.

Menurut David, para pemain yang terus mendapatkan jam terbang internasional akan lebih mudah beradaptasi karena sudah terbiasa dengan filosofi permainan yang diterapkan secara berjenjang.

Pelatih yang juga menjabat sebagai Kepala Akademi PSSI itu menegaskan seluruh program yang disusunnya diarahkan untuk target jangka panjang, termasuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

"Itulah konsep yang ingin kami bangun sebagai persiapan menuju Kualifikasi Piala Asia U-17," ujarnya.

PSSI sendiri resmi mempercayakan kursi pelatih Timnas U-17 Indonesia kepada David Nascimento. Dalam menjalankan tugasnya, ia didampingi Ahmad Bustomi dan Simon Tahamata sebagai asisten pelatih.

Sementara tim kepelatihan juga diperkuat Muhamad Alimudin sebagai pelatih fisik, Taufik Nur Hidayat sebagai video analis, serta Arief Priyadhi yang bertugas sebagai pelatih kiper.

Dengan proyek pembinaan jangka panjang tersebut, PSSI berharap Timnas U-17 Indonesia mampu melahirkan generasi pemain berkualitas yang siap bersaing di level Asia maupun dunia.* (k/dh)

Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menilai penghasilan kepala daerah saat ini tidak sebanding dengan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti kontestasi pemilu.

Baca Juga:

• KPK Tegaskan Kasus Dugaan Suap Kuansing Tetap Berjalan Meski Menhut Kembalikan Amplop

Ia mengusulkan adanya tambahan hak keuangan bagi kepala daerah sebesar 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan.

Namun, KPK memiliki pandangan berbeda. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menegaskan hasil kajian lembaganya menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara besaran gaji pejabat dengan rendahnya tingkat korupsi.

"Tidak ada korelasi langsung antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku korupsi. Modus-modusnya tetap saja ada," kata Ahmad Taufik.

Menurutnya, faktor yang paling menentukan dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah integritas pejabat yang memegang jabatan publik, bukan besaran penghasilan yang diterima.

Meski demikian, KPK mempersilakan usulan kenaikan gaji kepala daerah dikaji lebih lanjut oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan efektivitas kebijakan tersebut.

Wacana kenaikan gaji kepala daerah mencuat di tengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek, fee proyek, mutasi jabatan, serta pengadaan seragam sekolah. Penyidik juga mengungkap dugaan adanya komitmen fee proyek hingga 10–17 persen serta menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, logam mulia, hingga rekening bernilai miliaran rupiah.

KPK menegaskan upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui peningkatan kesejahteraan pejabat, tetapi juga harus dibarengi penguatan integritas, transparansi, serta sistem pengawasan yang efektif.* (tm/dh)

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menegaskan pengembalian amplop tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana yang tengah diusut penyidik.

Baca Juga:

• Pascapenetapan Syah Afandin sebagai Tersangka, Warga Langkat Kirim Papan Bunga ke Kantor Bupati

Menurutnya, tindakan pengembalian amplop justru akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Penyidik, kata dia, akan menelusuri apakah amplop yang dikembalikan tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan.

"Nanti akan didalami oleh tim penyidik. Ditunggu saja, sabar. Ini kan baru awal-awal penyidikannya," ujarnya.

KPK menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Karena itu, tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti serta mendalami berbagai fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga meminta masyarakat bersabar menunggu perkembangan penyidikan yang saat ini masih berlangsung.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di lingkungan Kementerian Kehutanan yang kini tengah didalami oleh KPK.* (oz/dh)

Video berdurasi sekitar 10 detik itu ramai beredar di media sosial dan memperlihatkan pemandangan yang diklaim sebagai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dalam narasi yang menyertainya, video disebut direkam dari atas kapal pada pukul 20.49 WIB.

Baca Juga:

• Waspada Erupsi! Ini Daftar 5 Gunung Api Berstatus Siaga di Indonesia

"Jika diperhatikan, bentuk gunung bukanlah bentuk Gunung Anak Krakatau. Dalam layar ponsel yang terlihat di atas kapal pun tidak tampak adanya rekaman letusan, sehingga besar kemungkinan video ini merupakan penyalahgunaan teknologi AI," demikian keterangan PVMBG, Sabtu (4/7/2026).

PVMBG mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima informasi yang beredar di media sosial, terutama yang berkaitan dengan aktivitas gunung api maupun potensi bencana.

Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang positif, bukan digunakan untuk membuat maupun menyebarkan informasi palsu yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Badan Geologi memang telah menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak Kamis (2/7/2026). Peningkatan status dilakukan setelah terjadi erupsi dengan kolom abu vulkanik mencapai sekitar 200 meter di atas puncak.

Seiring peningkatan status tersebut, masyarakat, wisatawan, maupun pendaki diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Selain itu, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya berupa awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, hingga hujan abu apabila aktivitas vulkanik kembali meningkat.

PVMBG mengimbau masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari Badan Geologi dan PVMBG serta tidak mudah mempercayai konten yang belum terverifikasi kebenarannya.* (in/dh)

Menurut Rizki, komunikasi yang terintegrasi dan selaras dengan visi Presiden akan mempermudah masyarakat memahami berbagai kebijakan serta program strategis pemerintah.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan BBM B50 pada 9 Juli, Langkah Besar Kurangi Ketergantungan Solar dan Perkuat Energi Nasional

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil pemantauan digital yang dirilis Sintesa Strategi Indonesia (SSI). Dalam riset tersebut, persepsi publik terhadap Presiden Prabowo masih didominasi sentimen positif sebesar 41,5 persen, sementara sentimen negatif berada di angka 13,8 persen. Adapun 44,7 persen percakapan lainnya bersifat netral.

Pemantauan dilakukan terhadap berbagai platform digital, meliputi X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, serta media daring selama periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026.

Rizki menilai hasil riset itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden masih terjaga. Meski demikian, ia menegaskan komunikasi pemerintah tetap perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai berbagai program yang dijalankan.

Dalam laporan SSI tersebut juga disebutkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi figur kabinet dengan kontribusi sentimen positif terbesar terhadap citra Presiden pada kelompok eksposur tertinggi.

Karena itu, Rizki mendorong seluruh jajaran Kabinet Merah Putih memperkuat komunikasi secara kolektif agar capaian dan keberhasilan pemerintah dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

"Semakin solid komunikasi pemerintah, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat kepada negara," ujarnya.

Ia berharap sinergi antarkementerian terus ditingkatkan sehingga setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat diterima dan dipahami publik secara lebih efektif.* (an/dh)

Pesan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menggelar pertemuan daring bersama kepala Sekolah Rakyat dan perwakilan dinas sosial dari seluruh Indonesia pada Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• PHI Gandeng SKK Migas Perkuat Sinergi dengan Media, Dukung Ketahanan Energi Nasional

"Saya ingin kepala sekolah benar-benar fokus membuat perencanaan. Mulai dari implementasi, pengendalian, monitoring hingga evaluasi harus dipersiapkan secara menyeluruh," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Mensos menjelaskan terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian seluruh kepala Sekolah Rakyat, yakni kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan peserta didik, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan.

Ia menegaskan seluruh fasilitas penunjang, seperti ketersediaan air bersih, listrik, hingga kelengkapan bangunan sekolah, harus dipastikan siap sebelum MPLS dimulai.

Selain itu, status peserta didik juga harus ditetapkan melalui keputusan pemerintah daerah, sementara seluruh tenaga pendidik diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan MPLS.

Bagi Sekolah Rakyat permanen yang belum memiliki tenaga pengajar tetap, pemerintah akan menyiapkan guru sementara yang berasal dari pemerintah daerah, Sekolah Rakyat terdekat, maupun pendamping sosial hingga proses rekrutmen selesai pada awal Agustus 2026.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, MPLS Sekolah Rakyat akan berlangsung pada 14 hingga 31 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan program matrikulasi mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Gus Ipul menilai fase tersebut menjadi masa yang sangat penting karena siswa perlu beradaptasi secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik agar mampu mengikuti sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Ia juga meminta seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik membangun empati terhadap peserta didik yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam.

Menurutnya, MPLS bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan fondasi untuk menciptakan kesetaraan sehingga seluruh siswa dapat memulai proses belajar dari titik yang sama.

Mensos pun mengingatkan kepala sekolah dan dinas sosial agar terus memperkuat koordinasi serta segera melaporkan setiap kendala yang muncul selama proses persiapan.

"Bekerja, bergerak, berdampak. Sekolah Rakyat adalah wajah nyata negara hadir untuk rakyat," tegas Gus Ipul.* (an/dh)

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Bandar Narkoba Usai Aipda Yudhie Gugur dalam Penggerebekan di Kalteng

Dalam rotasi tersebut, jabatan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri resmi diserahterimakan dari Irjen Pol. Agus Suryonugroho kepada Irjen Pol. Wibowo.

Sementara itu, posisi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri berpindah dari Irjen Pol. Ruddi Setiawan kepada Brigjen Pol. Didi Hayamansyah.

Selain pejabat utama Mabes Polri, Kapolri juga melantik enam Kapolda baru.

Untuk Polda Aceh, jabatan Kapolda diserahterimakan dari Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah kepada Irjen Pol. Ruddi Setiawan.

Di Polda Sumatera Barat, posisi Kapolda beralih dari Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.

Sementara itu, jabatan Kapolda Jawa Barat diserahterimakan dari Komjen Pol. Rudi Setiawan kepada Irjen Pol. Pipit Rismanto.

Selanjutnya, Kapolda Kalimantan Barat kini dijabat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar menggantikan Irjen Pol. Pipit Rismanto.

Untuk Polda Kalimantan Utara, jabatan Kapolda beralih dari Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy kepada Irjen Pol. Agus Wijayanto.

Adapun di Polda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru resmi menggantikan Brigjen Pol. Gatot Haribowo sebagai Kapolda.

Johnny berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera menyesuaikan diri di tempat tugas masing-masing, melanjutkan program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Menurutnya, rotasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme Polri agar semakin adaptif dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan yang terus berkembang.* (an/dh)

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan banding dari pihak Nadiem telah didaftarkan pada Rabu (1/7/2026). Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) juga mengajukan banding sehari kemudian, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• AHY Pastikan Sekolah Rakyat di Medan Siap Beroperasi Pertengahan Juli 2026

Empat hakim yang akan dilaporkan yakni Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah serta tiga hakim anggota, yaitu Sunoto, Mardiantos, dan Eryusmas.

"Iya benar, kami akan datang ke KY pukul 12.00 WIB bersama istri Pak Nadiem," ujar Ari saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Ari, pihaknya tidak melaporkan hakim Andi Saputra karena hakim tersebut menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan perkara tersebut.

Tim kuasa hukum menilai keempat hakim yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik serta memanipulasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Selain itu, mereka juga mempersoalkan tidak diberikannya kesempatan kepada terdakwa maupun penasihat hukum untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding setelah putusan dibacakan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Nadiem Makarim terbukti bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Dalam amar putusan yang dibacakan pada Selasa (30/6/2026), majelis hakim menyatakan dakwaan primer tidak terbukti. Namun, Nadiem dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan subsider.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, disertai denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.

Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Apabila tidak dibayarkan, harta kekayaannya dapat disita dan dilelang. Jika nilai aset tidak mencukupi, hukuman tersebut akan diganti dengan pidana tambahan berupa lima tahun penjara.* (d/dh)

Dalam tradisi Jawa, larangan memotong kuku pada malam hari dikenal sebagai salah satu bentuk pamali yang diwariskan secara turun-temurun. Meski sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, kepercayaan tersebut diyakini berawal dari alasan keselamatan.

Baca Juga:

• Peternak Mengadu ke Jokowi soal Harga Ayam dan Telur Anjlok, Harap Jadi Jembatan Aspirasi ke Pemerintah

Karena itu, orang tua zaman dahulu mengajarkan larangan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian agar anggota keluarga terhindar dari cedera.

Seiring perkembangan zaman dan hadirnya teknologi penerangan, alasan tersebut kini dinilai tidak lagi relevan. Banyak kalangan menganggap larangan memotong kuku pada malam hari lebih sebagai bagian dari tradisi dan budaya dibanding aturan yang wajib dipatuhi.

Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat dalil yang melarang seseorang memotong kuku pada malam hari. Islam juga tidak mengajarkan bahwa aktivitas tersebut dapat mendatangkan kesialan.

Mengutip penjelasan dari literatur ulama Ahlus Sunnah, meyakini suatu sebab yang tidak memiliki dasar dalam syariat maupun kenyataan dapat termasuk bentuk syirik kecil apabila seseorang menganggap hal tersebut sebagai penyebab datangnya keberuntungan atau kesialan.

Salah satu kaidah akidah yang dijelaskan Syaikh Walid bin Rasyid As-Su'aidan menyebutkan bahwa setiap keyakinan terhadap sebab yang tidak ditetapkan syariat maupun realitas termasuk syirik kecil. Apabila diyakini memiliki kekuatan secara mandiri tanpa kehendak Allah SWT, maka keyakinan tersebut dapat mengarah kepada syirik besar.

Dengan demikian, Islam memandang memotong kuku pada malam hari sebagai perkara yang diperbolehkan. Yang perlu dihindari adalah keyakinan bahwa aktivitas tersebut secara otomatis mendatangkan sial atau musibah tanpa dasar yang jelas.

Pada akhirnya, larangan memotong kuku pada malam hari lebih dipahami sebagai warisan budaya yang lahir dari kondisi masyarakat pada masa lalu. Sementara dari sisi agama, tidak ada ketentuan yang melarang selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam.* (dw/dh)