JAKARTA — Kejaksaan Agung membenarkan telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, pada Rabu, 3 Juni 2026.

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejagung.

Baca Juga:

• Jejak Karier Nanik S. Deyang: Dari Jurnalis, Terseret Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, hingga Jadi Kepala BGN

Meski demikian, Jeffry belum menjelaskan perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut maupun barang bukti yang tengah dicari penyidik.

Ia menyebut Kejagung akan memberikan keterangan resmi melalui konferensi pers pada sore hari.

Penggeledahan ini terjadi tidak lama setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan di tubuh BGN.

Sebelumnya, pemerintah memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Posisi Kepala BGN kemudian diisi oleh Nanik S. Deyang, sementara jabatan wakil kepala diisi oleh Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari.

Pergantian tersebut sempat memunculkan perhatian publik, terutama karena BGN merupakan lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah dengan cakupan luas di berbagai daerah.

Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa perubahan struktur kepemimpinan tidak akan mengganggu pelaksanaan program MBG.

"Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, 2 Juni 2026.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum membeberkan lebih lanjut terkait fokus penyidikan maupun keterkaitan penggeledahan dengan dinamika internal di BGN.*

(km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana pada Selasa, 2 Juni 2026.

Penunjukan ini menempatkan Nanik di pucuk pimpinan lembaga strategis yang mengelola program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Ternyata Ini Alasan Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN

Program ini juga menjadi salah satu pos anggaran besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari Jurnalis ke Lingkaran Politik

Nanik S. Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968.

Ia memulai karier sebagai wartawan Tabloid Bangkit sebelum kemudian terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan politik nasional.

Pengalaman di dunia jurnalistik membentuk kemampuan komunikasi serta jejaring yang luas.

Dalam perjalanan kariernya, Nanik dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto dan aktif dalam tim pendukungnya pada Pemilihan Presiden 2019.

Karier di Pemerintahan dan BUMN

Setelah Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden 2024, Nanik mulai menempati sejumlah posisi strategis di pemerintahan.

Ia diangkat sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan periode 2024–2029, yang berfokus pada program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Pada Juni 2025, ia kemudian dipercaya menjadi Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), memperluas pengalaman dalam tata kelola korporasi milik negara.

Tak lama berselang, pada September 2025, Nanik ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Jabatan tersebut ia emban sambil terlibat dalam persiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Kariernya kemudian mencapai puncak pada 2 Juni 2026 saat Presiden Prabowo menunjuknya sebagai Kepala BGN.

Tugas Strategis di BGN

Sebagai Kepala BGN, Nanik akan memimpin pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Selain memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, BGN juga bertanggung jawab terhadap pengawasan kualitas makanan, efektivitas pelaksanaan program, serta tata kelola anggaran.

Pernah Terseret Polemik

Nama Nanik sebelumnya juga sempat menjadi sorotan publik dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet pada 2018.

Saat itu, ia disebut ikut menyampaikan informasi terkait dugaan penganiayaan yang belakangan terbukti tidak benar setelah Ratna mengakui bahwa luka tersebut merupakan hasil operasi plastik.

Meski pernah terseret dalam polemik tersebut, Nanik tetap melanjutkan karier politik dan pemerintahannya hingga kini dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional.*

(vo/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• Dicopot Prabowo dari Kepala BGN, Dadan Hindayana: Presiden Tahu yang Terbaik untuk Program Pemerintah

Prasetyo mengatakan, pergantian dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkala Presiden terhadap kinerja kementerian dan lembaga.

"Presiden secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh jajaran kabinet serta lembaga pemerintah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengambil berbagai langkah perbaikan, termasuk di Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi tersebut, terutama terkait kedisiplinan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program MBG.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Menurut pemerintah, kualitas layanan dalam program MBG menjadi perhatian utama karena program tersebut menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah dan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Karena itu, Presiden menilai diperlukan penyegaran kepemimpinan untuk memperkuat pelaksanaan program serta memastikan standar yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten.

"Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," kata Prasetyo.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN. Adapun posisi Wakil Kepala BGN diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Pergantian ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.*

(vo/ad)

Baca Juga:

• DPR Buka Suara soal Pergantian Kepala BGN, Sebut Prabowo Dengarkan Rakyat

JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai penanganan kejahatan jalanan seperti begal sebaiknya tetap menjadi kewenangan kepolisian tanpa melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kompolnas meminta agar pembagian peran antar-aparat penegak hukum tetap dijaga secara proporsional.

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Palsu Jokowi Siap Disidangkan, Roy Suryo: Saya Senyumin Dulu

"Saya kira cukup kepolisian, ayo kita jaga profesionalitasnya," kata Anam di kantor Kompolnas, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Anam menilai aparat kepolisian telah ditunjang oleh teknologi pengawasan, termasuk kamera CCTV di sejumlah titik rawan kejahatan.

Selain itu, mekanisme pelaporan masyarakat juga disebut semakin mudah melalui layanan darurat 110.

Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan.

"Masyarakat juga bisa langsung menghubungi kepolisian dari berbagai tingkatan jika ada informasi terkait begal," ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan serta dukungan sistem teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat respons aparat di lapangan.

"Penting kepolisian kita dorong dan kita support supaya keamanan dan kenyamanan kita terjaga," kata Anam.

Sebelumnya, TNI menyatakan siap membantu kepolisian dalam penanganan aksi begal di sejumlah daerah.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, mengatakan pengerahan prajurit bersifat dukungan dan tidak mencakup penindakan hukum.

Menurut Nas, prajurit TNI di lapangan hanya berperan membantu menciptakan rasa aman dan memperkuat kehadiran negara dalam menjaga keamanan masyarakat.

TNI juga menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan Polri untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kejahatan jalanan.*

(vo/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu, 3 Juni 2026.

Pelemahan terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika konflik geopolitik dan arah kebijakan ekonomi internasional.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Lesu, Tapi Dua Saham Ini Malah Tembus Kenaikan Tinggi

Pergerakan rupiah ini berlawanan dengan sejumlah mata uang utama di Asia yang justru menguat.

Dolar Taiwan tercatat naik 0,05 persen, dolar Singapura menguat 0,02 persen, won Korea naik 0,02 persen, yen Jepang menguat 0,06 persen, dan dolar Hong Kong naik 0,01 persen.

Sementara itu, baht Thailand menjadi satu-satunya mata uang yang turut melemah, turun 0,06 persen.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah terutama dipicu ketidakpastian perkembangan konflik geopolitik global, khususnya di Timur Tengah.

Ia menyoroti pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait negosiasi dengan Iran yang dinilai belum menunjukkan arah yang konsisten.

Di satu sisi, pembicaraan disebut masih berlangsung, namun di sisi lain muncul pernyataan yang mengindikasikan kemungkinan kebuntuan.

"Ketidakjelasan ini membuat pasar global berada dalam kondisi wait and see," kata Ibrahim, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, pasar juga mencermati dinamika konflik di Timur Tengah, termasuk kesepakatan gencatan senjata parsial antara Lebanon dan Israel yang dinilai masih bersifat terbatas dan belum meredakan ketegangan kawasan secara menyeluruh.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi rilis sejumlah data ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen secara tahunan (YoY), masih berada dalam target Bank Indonesia di kisaran 1,5–3,5 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) juga naik dari 111,09 menjadi 111,40.

Sementara itu, aktivitas manufaktur menunjukkan perbaikan dengan PMI Indonesia naik ke level 50,0 pada Mei 2026, setelah sebelumnya berada di zona kontraksi 49,1 pada April.

Meski demikian, Ibrahim menilai sektor industri masih menghadapi tekanan biaya bahan baku dan gangguan rantai pasok yang dapat menahan laju pemulihan.

Untuk perdagangan hari ini, Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah dalam rentang Rp17.840 hingga Rp17.900 per dolar AS.*

(bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka nyaris stagnan dengan kecenderungan melemah tipis pada perdagangan Rabu, 3 Juni 2026.

Tekanan awal terutama datang dari sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) yang bergerak di zona merah.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam 3 Juni 2026 Tak Bergerak, 1 Gram Dibanderol Rp2,77 Juta

Pada awal sesi perdagangan, tercatat volume transaksi mencapai 1,08 miliar saham dengan nilai Rp921,2 miliar. Kapitalisasi pasar berada di level Rp10.903 triliun.

Pada pembukaan pasar, 254 saham tercatat menguat, 204 saham melemah, dan 501 saham stagnan.

Sejumlah saham unggulan menjadi penekan indeks, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang turun 0,43 persen ke Rp5.800, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) melemah 1,49 persen ke Rp4.040, serta PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang turun 0,51 persen ke Rp9.800.

Saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) terkoreksi 2,19 persen ke Rp6.700, sementara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) melemah 0,68 persen ke Rp2.930.

Di sisi lain, beberapa saham berkapitalisasi besar justru mencatat penguatan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 0,66 persen ke Rp3.060, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menguat 0,72 persen ke Rp4.200, serta PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 0,53 persen ke Rp3.780.

Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) turut menguat 0,68 persen ke Rp7.350.

Sejumlah saham lain mencatat lonjakan signifikan, di antaranya PT Surya Citra Media Tbk (SRAJ) yang melesat 10,69 persen ke Rp14.425 dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang menguat 17,89 persen ke Rp725.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG masih berpotensi melanjutkan penguatan dengan rentang pergerakan resistance di level 6.300 dan support di 6.100.

Secara teknikal, indeks disebut masih berada di atas moving average 5 hari (MA5), dengan indikator momentum yang menunjukkan potensi penguatan lanjutan.

"Sehingga diperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan dengan menguji level 6.220–6.280," tulis analis dalam risetnya, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup menguat 1,11 persen ke level 6.195.

Penguatan ini ditopang oleh sejumlah saham perbankan besar serta emiten energi.

Dari sisi fundamental, pasar turut mencermati sejumlah data ekonomi domestik.

Inflasi Mei 2026 tercatat 3,08 persen, masih berada dalam target Bank Indonesia di kisaran 1,5–3,5 persen.

Namun, pelaku pasar tetap mewaspadai potensi tekanan suku bunga apabila inflasi dan depresiasi rupiah berlanjut.

Indeks PMI manufaktur juga naik ke level 50 pada Mei 2026 dari 49,1 pada bulan sebelumnya, menandakan stabilisasi aktivitas industri.

Namun, tekanan eksternal masih terlihat dari penurunan pesanan ekspor akibat ketidakpastian global.

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus yang menyempit menjadi US$0,09 miliar pada April 2026, dari US$3,32 miliar pada Maret.

Pelemahan ini terutama dipicu lonjakan impor migas dan nonmigas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.*

(bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu, 3 Juni 2026, terpantau tidak mengalami perubahan atau stagnan dibandingkan hari sebelumnya.

Kondisi ini juga terjadi pada harga pembelian kembali (buyback) yang tetap berada di level Rp2.584.000 per gram.

Baca Juga:

• IHSG Hari Ini Menguat ke 6.201, Ini Daftar Saham yang Tertekan FTSE Russel

Sementara itu, emas ukuran 1 gram dijual Rp2.774.000.

Untuk ukuran lain, emas 5 gram dipasarkan seharga Rp13.645.000, sedangkan 10 gram mencapai Rp27.235.000.

Adapun ukuran 25 gram tercatat Rp67.962.000, dan 50 gram dijual Rp135.845.000.

Pada ukuran yang lebih besar, emas 100 gram dibanderol Rp271.612.000.

Sementara itu, emas 500 gram dipatok Rp1.357.320.000, dan ukuran terbesar 1.000 gram mencapai Rp2.714.600.000.

Stabilnya harga emas hari ini mencerminkan minimnya tekanan volatilitas di pasar logam mulia domestik, seiring dengan pergerakan harga global yang relatif tenang dalam beberapa hari terakhir.

Dari sisi transaksi, Antam juga menetapkan ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk penjualan kembali emas di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 22) sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP, yang langsung dipotong dari nilai buyback.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP, dengan setiap transaksi disertai bukti potong pajak.

Daftar Harga Emas Antam 3 Juni 2026:

0,5 gram: Rp1.437.000
1 gram: Rp2.774.000
5 gram: Rp13.645.000
10 gram: Rp27.235.000
25 gram: Rp67.962.000
50 gram: Rp135.845.000
100 gram: Rp271.612.000
500 gram: Rp1.357.320.000
1.000 gram: Rp2.714.600.000*

(bi/ad)

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, merespons santai penetapan berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan.

Ia menyebut akan menunggu penjelasan resmi dari tim kuasa hukum sebelum memberikan tanggapan lebih jauh.

Baca Juga:

• Jelang Piala Dunia 2026, Kapolda Aceh Ingatkan Warga Jaga Kamtibmas dan Hindari Judi

Roy juga menyinggung istilah P-21 yang disampaikan aparat penegak hukum terkait status kelengkapan berkas perkara.

Ia menilai penyampaian informasi tersebut tidak dijelaskan secara tegas dan rinci dalam konferensi pers.

"Tidak secara tegas disebut sebagai P-21 dan sangat singkat menjelaskannya," ujarnya.

P-21 sendiri merupakan istilah dalam proses hukum yang menandakan berkas perkara telah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil oleh kejaksaan, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Roy Suryo dan pihak lain telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dengan status tersebut, penyidik disebut tengah mempersiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk proses persidangan.

"Berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI sudah lengkap, tidak memerlukan lagi pemenuhan kekurangan," kata Kombes Pol Iman Imannuddin, Selasa, 2 Juni 2026.

Di sisi lain, kubu Roy Suryo sebelumnya mempertanyakan proses hukum yang berjalan.

Kuasa hukum Roy, Refly Harun, menilai terdapat dugaan pelanggaran batas waktu dalam proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang disebut dapat memengaruhi status perkara yang sedang berjalan.

Namun hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan tersebut.

Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan sejumlah pihak ini menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik, terutama setelah status berkas dinyatakan lengkap dan siap disidangkan.*

(tm/ad)

JAKARTA – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons santai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberhentikannya dari jabatan tersebut.

Ia menyebut pergantian pimpinan lembaga merupakan kewenangan penuh Presiden dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Baca Juga:

• DPR Buka Suara soal Pergantian Kepala BGN, Sebut Prabowo Dengarkan Rakyat

"Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," kata Dadan, Selasa, 2 Juni 2026.

Ia menilai keputusan pergantian pimpinan lembaga negara merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang wajar.

Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan lembaga.

Dadan juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo selama sekitar 1,5 tahun ia memimpin BGN.

Ia mengaku tidak pernah membayangkan dapat menduduki jabatan tersebut dalam perjalanan kariernya.

"Insyaa Allah beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Dadan memberikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan baru BGN, yakni Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Eddy Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan sekaligus meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.

"Selamat bekerja kepada pimpinan BGN yang baru. Insyaa Allah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh penerima manfaat," kata Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional setelah melakukan evaluasi kinerja lembaga tersebut selama hampir 1,5 tahun terakhir.

Keputusan itu diumumkan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Dalam keputusan tersebut, Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala BGN, yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Eddy Trenggono sebagai wakil kepala.

Pergantian ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program gizi nasional dan penguatan tata kelola lembaga.*

(tmkm/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut dia, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah merespons berbagai masukan dari masyarakat, penerima manfaat, kementerian terkait, hingga DPR.

Baca Juga:

• BGN Setelah Dadan Dicopot: Dari Ekspansi Cepat ke Disiplin Publik

Dasco menilai evaluasi tersebut merupakan langkah untuk memperkuat pelaksanaan program-program gizi nasional yang dijalankan BGN.

Ia berharap proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar lembaga tersebut dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan.

"Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, BGN diharapkan berbenah diri dan terus melayani masyarakat penerima manfaat," ujarnya.

Meski terjadi pergantian pimpinan, Dasco menegaskan pelayanan BGN tidak boleh terganggu.

Ia meminta agar program-program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan tanpa hambatan.

"Pergantian ini tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut dia, penguatan layanan di wilayah tersebut harus menjadi prioritas kepemimpinan baru BGN.

"Harapan kami, pelayanan terutama di daerah 3T dapat segera direalisasikan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala lembaga tersebut setelah melakukan evaluasi kinerja selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat tata kelola dan efektivitas program gizi nasional.*

(di/ad)

Oleh:Mohammad Aliman Shahmi

PENCOPOTAN Dadan Hindayana dari pucuk Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya tidak dibaca sebagai sekadar pergantian pejabat.

Baca Juga:

• Timnas U-19 Menang Telak 3-0 atas Myanmar, Plh Wali Kota Tanjungbalai Harap Garuda Muda Juara AFF U-19 2026

Di bawah tekanan ekspektasi politik yang tinggi, BGN bergerak dengan kecepatan yang mengesankan: memperluas jangkauan, membangun jejaring dapur, mengonsolidasikan mitra, dan menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai simbol kehadiran negara.

Tetapi, seperti lazimnya program yang didorong terlalu cepat, ekspansi sering kali lebih mudah dipamerkan daripada ditata.

Di titik inilah negara tampak mulai menyadari bahwa kecepatan tanpa disiplin justru melahirkan biaya yang jauh lebih mahal.

Sebab itu, sesudah Dadan, pertanyaan yang relevan bukanlah siapa yang datang menggantikan, melainkan model tata kelola seperti apa yang kini hendak ditegakkan.

Publik tidak sedang membutuhkan pergantian nama untuk menenangkan keadaan.

Publik membutuhkan jaminan bahwa BGN tidak lagi bekerja dengan logika mengejar angka semata—berapa dapur berdiri, berapa porsi tersalurkan, berapa penerima tercatat.

Melainkan dengan ukuran yang lebih substantif: apakah makanannya aman, apakah mutunya terjaga, apakah anggarannya akuntabel, apakah sasaran benar-benar tepat, dan apakah program ini sungguh memperbaiki kualitas hidup penerimanya.

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih kabur, maka pergantian pimpinan hanya akan menjadi kosmetik birokrasi.

Ekspansi yang Mendahului Sistem

Masalah terbesar BGN sejak awal adalah godaan untuk memperlakukan skala sebagai ukuran keberhasilan. Dalam politik kebijakan, skala memang menggoda.

Ia mudah diberitakan, mudah dijual kepada publik, dan mudah dipakai untuk menunjukkan bahwa negara sedang bekerja. Namun, program gizi nasional bukan sekadar operasi distribusi.

Ia adalah pertemuan yang rumit antara kesehatan publik, manajemen logistik, pengadaan, pengawasan mutu, tata kelola data, dan akuntabilitas fiskal.

Ketika ekspansi didorong lebih cepat daripada kesiapan sistem, yang lahir bukan hanya ketidakteraturan administratif, melainkan juga risiko nyata di lapangan.

Di sinilah akar kritik terhadap fase awal BGN. Negara tampak ingin bergerak seperti operator logistik raksasa, tetapi belum sepenuhnya menata dirinya sebagai lembaga publik yang taat prosedur.

Kelemahan standar dapur, persoalan mutu makanan, mekanisme mitra yang belum sepenuhnya bersih dari celah kepentingan, hingga persoalan pengawasan menunjukkan bahwa BGN dibebani mandat yang terlalu besar tanpa infrastruktur pengendalian yang setara.

Akibatnya, yang terjadi adalah paradoks klasik birokrasi: semakin besar program diperluas, semakin besar pula biaya pengawasan yang tertinggal di belakangnya.

Karena itu, pencopotan Dadan harus dibaca sebagai pengakuan tidak langsung bahwa ekspansi cepat telah mendahului sistem.

Ini bukan semata kegagalan individu, melainkan kegagalan desain kelembagaan yang terlalu percaya bahwa ambisi dapat menutup kekurangan tata kelola.

Padahal, dalam urusan pangan publik, kegagalan kecil di atas kertas dapat berubah menjadi masalah besar di lapangan.

Dari Mobilisasi Program ke Disiplin Negara

Fase berikutnya menuntut perubahan watak kelembagaan. BGN tidak bisa terus dijalankan dengan semangat mobilisasi semata, seolah yang dibutuhkan hanya energi, komando, dan target.

Mobilisasi memang efektif untuk meluncurkan program. Tetapi mempertahankan program menuntut hal yang berbeda: disiplin prosedur, ketepatan pengawasan, konsistensi standar, dan keberanian mengoreksi diri.

Negara harus berhenti merasa cukup dengan narasi bahwa program ini besar dan mulia. Program yang besar justru wajib diperiksa dengan standar yang lebih keras.

Disiplin publik berarti setiap porsi makanan harus berdiri di atas rantai akuntabilitas yang jelas

. Dari dapur, pemasok, kualitas bahan baku, kebersihan tempat pengolahan, ketepatan distribusi, hingga evaluasi dampak, semua harus dapat ditelusuri.

Tidak boleh ada ruang abu-abu yang ditutupi oleh jargon pengabdian atau semangat nasional. Sebab dalam kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup.

Yang menentukan adalah apakah sebuah sistem mampu meminimalkan penyimpangan, mengoreksi kegagalan, dan membuka dirinya pada audit yang ketat.

Itulah sebabnya arah baru BGN semestinya ditandai oleh satu perubahan mendasar: pergeseran dari budaya pembenaran ke budaya pemeriksaan.

Lembaga ini tidak boleh lagi sibuk menjelaskan mengapa masalah terjadi, melainkan membangun mekanisme agar masalah itu tidak berulang.

Jika sebelumnya fokus utama ada pada ekspansi, maka kini fokusnya harus beralih pada integritas operasional.

BGN Baru Harus Lebih Terbuka, Lebih Terukur, Lebih Rendah Hati

Ada tiga prasyarat agar BGN tidak mengulang siklus yang sama. Pertama, keterbukaan data.

Publik berhak tahu dapur mana yang aktif, mana yang bermasalah, siapa mitranya, bagaimana status kelayakannya, dan bagaimana mekanisme evaluasinya.

Program publik sebesar ini tidak boleh bergantung pada kepercayaan buta. Transparansi adalah pagar pertama terhadap pemborosan dan penyimpangan.

Apakah ada perbaikan status gizi? Apakah kehadiran anak di sekolah meningkat? Apakah rantai pasok lokal ikut bergerak?

Apakah setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang dapat dibuktikan?

Tanpa indikator semacam itu, BGN akan terus terlihat besar, tetapi belum tentu efektif.

Ketiga, kerendahan hati kelembagaan. BGN harus mau menerima bahwa program sebesar ini tidak bisa dijalankan dengan mentalitas lembaga yang merasa selalu benar.

Ia memerlukan kerja bersama dengan pemerintah daerah, puskesmas, sekolah, auditor, otoritas keamanan pangan, dan pengawasan publik yang hidup.

Semakin besar program, semakin kecil alasan untuk bekerja secara tertutup.

Pada akhirnya, sesudah Dadan, masa depan BGN tidak akan ditentukan oleh kerasnya pidato atau cepatnya ekspansi, tetapi oleh kesediaan negara menukar euforia dengan disiplin.

Sebab program gizi nasional hanya akan dihormati publik jika ia terbukti rapi, bersih, aman, dan berdampak.

Jika tidak, maka BGN akan terus besar di atas kertas, tetapi rapuh di dalam praktik.

Dan negara, sekali lagi, akan belajar dengan cara yang mahal bahwa kebijakan publik tidak pernah cukup ditopang oleh ambisi; ia harus ditopang oleh tata kelola.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar

JAKARTA – Tabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 dengan plafon pinjaman Rp100 juta menjadi salah satu informasi yang banyak dicari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Skema ini dinilai membantu pelaku usaha dalam merencanakan kebutuhan modal dengan cicilan yang lebih terukur.

Baca Juga:

• Pemerintah Dorong Pemulihan UMKM Terdampak Bencana di Sumatera, Akses KUR dan Relaksasi Kredit Diperluas

Dengan simulasi angsuran, calon debitur dapat memperkirakan kemampuan pembayaran sebelum mengajukan pinjaman.

Berdasarkan simulasi tabel KUR BRI 2026, estimasi angsuran untuk pinjaman Rp100 juta adalah sebagai berikut:

Tenor 12 bulan: Rp8.833.333 per bulan
Tenor 18 bulan: Rp6.055.556 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp4.666.667 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp3.277.778 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp2.583.333 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp2.166.667 per bulan

Melalui simulasi tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat menyesuaikan besaran cicilan dengan arus kas usaha sehingga risiko kredit macet dapat diminimalkan.

Program KUR BRI 2026 disebut masih mengacu pada kebijakan pemerintah dengan suku bunga sekitar 6 persen efektif per tahun.

Oleh karena itu, perencanaan keuangan menjadi aspek penting sebelum mengajukan pembiayaan.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi calon debitur antara lain:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Usia minimal 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro
- Akta nikah (bagi yang sudah menikah)
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- Usaha aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain

Cara Pengajuan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kantor cabang BRI terdekat atau secara daring.

Untuk pengajuan online, calon debitur dapat mengakses laman resmi https://kur.bri.co.id, kemudian melakukan registrasi, mengisi data diri dan usaha, serta mengunggah dokumen yang diperlukan.

Setelah itu, pemohon dapat mengecek simulasi angsuran dan mengajukan pinjaman secara langsung melalui sistem.

Pihak BRI akan melakukan verifikasi dan survei lapangan sebelum keputusan persetujuan diberikan.

Meski pengajuan dapat dilakukan secara online, pencairan dana tetap dilakukan di kantor cabang BRI.

Program KUR BRI 2026 diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak pembiayaan UMKM di tengah kebutuhan modal usaha yang terus meningkat.*

(di/ad)

JAKARTA - Sholawat Syifa menjadi salah satu amalan yang banyak diamalkan umat Muslim karena diyakini memiliki keutamaan sebagai doa untuk memohon kesehatan lahir dan batin.

Bacaan ini termasuk bagian dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan dalam Islam.

Baca Juga:

• Jangan Lakukan 5 Dosa Ini Jika Tak Ingin Amal Kebaikan Hilang

Sholawat Syifa secara khusus dikenal sebagai salah satu doa yang dikaitkan dengan permohonan kesembuhan.

Meski demikian, para ulama menekankan bahwa sholawat pada dasarnya merupakan bentuk pujian dan doa kepada Nabi, sebagaimana diperintahkan dalam Al Quran surah Al Ahzab ayat 56.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah dan para malaikat bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga umat Islam diperintahkan untuk turut bershalawat dan mengucapkan salam penghormatan kepadanya.

Bacaan Sholawat Syifa sendiri berbunyi:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ اْلأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُوْرِ اْلأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

"Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammadin thibbil qulubi wa dawa-iha wa 'afiyatil abdani wa syifa-iha wa nuril abshori wa dhiya-iha wa 'ala alihi wa shohbihi wa sallim."

Artinya, "Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagai penawar hati, penyembuh jiwa dan badan, serta cahaya bagi penglihatan. Semoga shalawat dan salam juga tercurah kepada keluarga serta para sahabatnya."

Bacaan ini juga kerap dianjurkan dibaca setelah salat fardu maupun salat sunnah sebagai bentuk doa perlindungan dari penyakit lahir dan batin.

Sejumlah ulama menyebut, keutamaan Sholawat Syifa tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga ketenangan batin bagi yang mengamalkannya.

Di antaranya diyakini dapat membantu menenangkan hati yang gelisah, mengurangi kegundahan pikiran, hingga meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah.

Selain itu, sholawat ini juga sering diamalkan saat seseorang sedang sakit dengan harapan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, serta sebagai sarana memperbanyak pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan berbagai keutamaan tersebut, Sholawat Syifa menjadi salah satu amalan yang terus diamalkan umat Islam sebagai bentuk ikhtiar spiritual dalam menjaga kesehatan jiwa dan raga.*

(d/ad)

DELI SERDANG – Tim Nasional Indonesia U-19 mengawali langkah di ajang ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 atau Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Myanmar pada laga perdana yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin malam, 1 Juni 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Indonesia tampil dominan dan memastikan tiga poin lewat gol Arkhan Kaka di babak pertama, disusul dua gol tambahan dari Dimas Wicaksono pada paruh kedua laga.

Baca Juga:

• Dukungan ke Timnas U-19 Menggema, Bupati Asahan: Ini Energi Positif untuk Generasi Muda

Kemenangan tersebut turut disaksikan langsung oleh Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama istri, Desi Khairina Fadly Abdina, serta keluarga.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari dukungan kepala daerah terhadap penyelenggaraan turnamen yang digelar di Sumatera Utara.

Usai pertandingan, Fadly menyampaikan rasa syukur atas hasil positif yang diraih Timnas U-19 Indonesia.

Ia menilai kemenangan di laga perdana menjadi awal yang baik untuk menjaga kepercayaan diri para pemain.

"Alhamdulillah, hari ini timnas kita bermain sangat baik dan berhasil meraih poin penuh. Mudah-mudahan hasil ini bisa terus berlanjut di pertandingan selanjutnya," ujar Fadly.

Ia juga mengapresiasi kesiapan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyukseskan penyelenggaraan turnamen tersebut.

Menurutnya, fasilitas stadion dan dukungan infrastruktur yang tersedia sudah berjalan dengan baik.

Fadly turut menyoroti tingginya antusiasme masyarakat yang hadir langsung ke stadion.

Puluhan ribu penonton disebut memberikan dukungan penuh kepada Garuda Muda sepanjang pertandingan.

"Antusiasme masyarakat sangat besar. Ini menunjukkan kecintaan terhadap sepak bola nasional sekaligus menjadi energi tambahan bagi para pemain," katanya.

Ia berharap dukungan publik tidak hanya diberikan melalui kehadiran di stadion, tetapi juga melalui doa dan dukungan moral bagi Timnas Indonesia U-19 di setiap pertandingan.

Dengan performa yang terus meningkat dan dukungan suporter yang kuat, Fadly optimistis Timnas U-19 memiliki peluang besar untuk melangkah jauh dan meraih gelar juara di Piala AFF U-19 2026.*

(ad)

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Tim Nasional Indonesia U-19 yang berlaga melawan Myanmar pada ajang Piala AFF U-19 2026.

Ajakan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) di Kabupaten Deli Serdang, Senin, 1 Juni 2026.

Baca Juga:

• Hasil Reses DPRD Sumut Diserahkan ke Pemprov, Wagub Surya: Aspirasi Akan Diprioritaskan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Ribuan warga turut memadati lokasi untuk menyaksikan pertandingan dan memberikan dukungan kepada skuad Garuda Muda.

Dalam suasana yang penuh antusiasme, Bobby menyebut kehadiran masyarakat menjadi energi tambahan bagi para pemain yang tengah berjuang di kancah sepak bola Asia Tenggara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk terus memberikan dukungan dan doa terbaik bagi Timnas Indonesia U-19. Semangat yang ditunjukkan masyarakat hari ini menjadi bukti bahwa sepak bola mampu mempersatukan kita semua," ujar Bobby.

Ia menilai, penyelenggaraan kegiatan nobar ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat serta menunjukkan dukungan terhadap tim nasional yang berlaga di ajang internasional.

Menurutnya, event sepak bola seperti Piala AFF U-19 juga berpotensi memberikan dampak ekonomi dan pariwisata bagi daerah.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan kegiatan nobar menjadi sarana mempererat solidaritas masyarakat sekaligus bentuk dukungan nyata kepada Timnas U-19.

"Kami sangat mengapresiasi semangat masyarakat yang hadir dan bersama-sama memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U-19. Ini menjadi energi positif bagi generasi muda," ujar Taufik.

Ia berharap Timnas Indonesia U-19 dapat tampil maksimal, menjunjung tinggi sportivitas, dan meraih hasil terbaik di setiap pertandingan yang dijalani dalam turnamen Piala AFF U-19 2026.

Kegiatan nobar di Deli Serdang tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan publik Sumatera Utara terhadap Timnas Indonesia U-19 yang tengah berlaga di tingkat Asia Tenggara.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen olahraga "Padel Untuk Semua" yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-436 Kota Medan.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana promosi gaya hidup sehat sekaligus pembinaan atlet muda di daerah itu.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Sidak SPBE dan Pangkalan Usut Keluhan Warga soal Kelangkaan LPG 3 Kg, Ini Temuannya

Zakiyuddin mengatakan turnamen tersebut memiliki nilai positif karena dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam olahraga sekaligus membuka ruang bagi munculnya atlet potensial dari Kota Medan.

"Kami mendukung penuh kegiatan ini karena sifatnya olahraga yang sangat positif. Kami berharap mayoritas peserta adalah anak-anak Medan, sehingga momentum HUT Kota Medan benar-benar dirasakan warga," ujar Zakiyuddin.

Turnamen padel yang tengah berkembang di sejumlah kota besar itu dinilai Zakiyuddin berpotensi menjadi cabang olahraga baru yang diminati masyarakat Medan.

Ia berharap ajang tersebut dapat menjadi bagian dari pembinaan olahraga sekaligus kompetisi yang sehat bagi generasi muda.

Selain memberikan dukungan, Pemkot Medan juga meminta penyelenggara memperhatikan aspek kesehatan peserta.

Zakiyuddin mengusulkan agar panitia menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dasar sebelum pertandingan dimulai, seperti pengecekan tekanan darah.

"Tidak ada salahnya peserta diperiksa kesehatannya terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Ia juga mendorong panitia memanfaatkan turnamen sebagai ruang edukasi publik, termasuk kampanye antinarkoba dan anti-judi daring melalui media spanduk maupun sosialisasi di lokasi kegiatan.

"Harus ada imbauan agar generasi muda menjauhi narkoba dan judi online," ujarnya.

Ketua pelaksana kegiatan, Saif Adli Heer, mengatakan turnamen "Padel Untuk Semua" akan digelar pada 10–12 Juli 2026 di Fiftynine, Medan.

Ajang tersebut diperkirakan diikuti sekitar 200 tim dari berbagai kategori, termasuk kategori khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Medan.

"Turnamen ini diikuti sekitar 200 tim, termasuk kategori PNS dan PPPK Pemko Medan," kata Saif.

Panitia berharap turnamen ini dapat memperluas popularitas olahraga padel di Medan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Plh Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan pangkalan gas di wilayah kota tersebut, Selasa, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• Hasil Reses DPRD Sumut Diserahkan ke Pemprov, Wagub Surya: Aspirasi Akan Diprioritaskan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Sejumlah pejabat turut mendampingi, di antaranya unsur Forkopimda, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, serta camat setempat.

Beberapa titik yang dikunjungi antara lain PT Tomimaru Gasindo di Jalan Sudirman, PT Anugerah Tetap Jaga, dan PT Selina Jaya Sempurna.

Ketiga SPBE tersebut merupakan bagian dari rantai distribusi LPG 3 kilogram di Kota Tanjungbalai.

Fadly mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah menerima laporan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh LPG subsidi, termasuk adanya dugaan kenaikan harga di tingkat pengecer.

"Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa gas LPG khususnya ukuran 3 kilogram mengalami kelangkaan dan ada kenaikan harga. Karena itu kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan," ujar Fadly.

Namun, berdasarkan keterangan pihak SPBE yang dikunjungi, distribusi LPG disebut berjalan normal sesuai delivery order (DO) dari Pertamina tanpa adanya pengurangan kuota.

Hal serupa juga disampaikan oleh agen lain yang ikut diperiksa dalam sidak tersebut.

Meski demikian, Pemkot Tanjungbalai menyatakan masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut ke sejumlah agen dan pangkalan untuk memastikan tidak ada gangguan distribusi di tingkat bawah.

Fadly menyebut di Kota Tanjungbalai terdapat lima agen LPG dengan suplai harian sekitar enam ton dari SPBE di Jalan Jenderal Sudirman.

Pemerintah daerah, kata dia, akan memperluas pengecekan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.

"Kami akan kroscek langsung ke agen dan pangkalan untuk memastikan tidak ada hal yang merugikan masyarakat," katanya.

Ia juga meminta agen LPG untuk menyampaikan data pangkalan aktif guna mempermudah pengawasan di lapangan.

Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan distribusi LPG subsidi.

Meski belum menyimpulkan adanya pelanggaran, Pemkot Tanjungbalai tetap membuka kemungkinan adanya oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan.

"Saya tidak mau menyimpulkan terlebih dahulu. Kalau nanti ditemukan adanya penyimpangan, masyarakat diminta segera melapor," ujarnya.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Sumut di seluruh kabupaten/kota.

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan seluruh usulan yang disampaikan dalam reses akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat, dengan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Baca Juga:

• Pemerintah Dorong Pemulihan UMKM Terdampak Bencana di Sumatera, Akses KUR dan Relaksasi Kredit Diperluas

Surya menegaskan kegiatan reses merupakan agenda konstitusional yang menjadi sarana anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing.

"Hasil reses yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD Sumut merupakan kebutuhan masyarakat yang penting dan strategis. Aspirasi tersebut menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah," ujar Surya.

Ia menyebut aspirasi yang dihimpun berasal dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan mencakup berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Namun demikian, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus melakukan penyusunan prioritas secara ketat.

"Usulan yang disampaikan masyarakat akan diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk kemudian diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah," katanya.

Surya juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumut.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyampaikan bahwa seluruh hasil reses telah dihimpun dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD dan akan disampaikan kepada Gubernur Sumut sebagai bahan penyusunan program pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, perwakilan fraksi dari daerah pemilihan 1 hingga 12 turut menyampaikan laporan hasil reses yang dilaksanakan pada 17–26 Mei 2026.

Pemerintah berharap hasil reses tersebut dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah program percepatan untuk memulihkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi masyarakat pascabencana.

Baca Juga:

• Jelang Piala Dunia 2026, Kapolda Aceh Ingatkan Warga Jaga Kamtibmas dan Hindari Judi

Pemerintah juga menargetkan UMKM dapat segera kembali produktif dalam periode pemulihan 2026–2028.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi pelaku usaha terdampak melalui berbagai skema relaksasi pembiayaan.

Di antaranya pemberian masa tenggang (grace period) bagi debitur baru, penyederhanaan syarat kredit, relaksasi agunan tambahan, keringanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga penyesuaian suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Ini untuk memastikan mekanisme penyaluran kemudahan KUR dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran," kata Maman saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Medan, beberapa waktu lalu.

Menurut Maman, berbagai kemudahan tersebut disiapkan agar pelaku UMKM tidak kehilangan akses permodalan dan dapat segera memulai kembali aktivitas usaha setelah terdampak bencana.

Sebagai langkah jangka panjang, kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Dokumen itu menjadi acuan utama pemerintah dalam pemulihan sektor ekonomi, khususnya UMKM, koperasi, dan ketenagakerjaan.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut Renduk disusun dari berbagai tingkat pemerintahan dan kementerian/lembaga untuk memastikan arah pemulihan berjalan terkoordinasi.

"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah Renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Sementara itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tiga provinsi terdampak.

Data Satgas PRR per 30 Mei 2026 mencatat penyaluran KUR telah menjangkau 193.703 debitur dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun.

Penyaluran terbesar tercatat di Aceh dengan 121.984 debitur dan outstanding Rp7,15 triliun.

Sumatera Utara menyusul dengan 44.049 debitur senilai Rp2,43 triliun, sedangkan Sumatera Barat mencapai 27.670 debitur dengan outstanding Rp1,64 triliun.

Pemerintah berharap percepatan akses pembiayaan ini dapat menjadi motor pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat ketahanan UMKM di masa mendatang.*

(ad)

JEDDAH – Wacana pemberian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan Sekolah Indonesia Makkah (SIM) memunculkan perdebatan mengenai urgensi dan prioritas penggunaan anggaran.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya menyampaikan rencana tersebut saat ditemui di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu malam, 31 Mei 2026.

Baca Juga:

• Dasco Sebut Nanik Sosok Tepat Pimpin BGN, Aktif Turun Awasi Program MBG

Dadan menyebut gagasan tersebut berangkat dari aspirasi siswa yang ingin merasakan manfaat program MBG seperti yang diterapkan di Indonesia.

Aspirasi itu, menurutnya, diperoleh saat kunjungan ke Sekolah Indonesia Jeddah yang menjadi tempat pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Namun, rencana tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran besar.

Estimasi awal menyebut biaya program MBG di Arab Saudi dapat mencapai lebih dari Rp132 juta per hari, seiring tingginya harga bahan makanan di negara tersebut.

Wacana itu kemudian mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Saudi Arabia, Sharief Rahmat.

Ia mempertanyakan urgensi program tersebut, dengan menyebut kondisi siswa Indonesia di Arab Saudi tidak mengalami masalah gizi.

"Siswa di Sekolah Indonesia Jeddah, Makkah, maupun Riyadh tidak mengalami kekurangan gizi. Warga negara Indonesia di Arab Saudi tidak pernah mengalami kekurangan makanan maupun gizi," ujar Sharief di Jeddah, Senin, 1 Juni 2026.

Sharief menilai program MBG merupakan kebijakan yang baik apabila difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan di dalam negeri.

Ia berpendapat alokasi anggaran tersebut akan lebih berdampak jika diarahkan pada sektor pendidikan, seperti beasiswa bagi anak-anak pekerja migran Indonesia.

"Bila perlu, biaya pendidikan bagi anak-anak PMI dapat digratiskan karena mereka adalah anak-anak para pahlawan devisa negara," katanya.

Sharief juga menyoroti dasar klaim aspirasi siswa yang disebut disampaikan dalam kunjungan Kepala BGN ke SIJ.

Ia menyebut kunjungan tersebut berlangsung saat masa libur sekolah sehingga kehadiran siswa terbatas.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Ia menilai diperlukan kajian lebih komprehensif sebelum program MBG diterapkan di sekolah Indonesia di luar negeri.

Hingga kini, rencana pemberian MBG bagi siswa Sekolah Indonesia di Arab Saudi masih berada dalam tahap penjajakan dan belum ditetapkan sebagai program resmi yang akan segera dijalankan.*

(ad)