JAKARTA - Polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan program tersebut telah melalui prosedur resmi dan mendapat persetujuan pemerintah.

Menurut Yahya, pengadaan sepeda motor listrik itu merupakan bagian dari anggaran negara tahun 2025 yang telah disetujui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Banggar DPR Sebut APBN Masih Kuat, Harga BBM Tak Perlu Naik di Tengah Krisis Global

Ia menjelaskan, proses pengadaan dilakukan secara bertahap dan telah direncanakan sejak awal. Pemesanan kendaraan disebut mulai dilakukan pada Juni 2025 setelah seluruh tahapan administratif dinyatakan lengkap.

Yahya juga menegaskan pengadaan tersebut tetap melibatkan industri dalam negeri. Meski unit didatangkan dari luar negeri dalam bentuk completely knock down (CKD), proses perakitan dilakukan di Indonesia.

"Artinya tetap ada keterlibatan industri nasional," ujarnya.

Diketahui, pengadaan kendaraan roda dua itu dilakukan melalui satu penyedia, yakni PT Yasa Putra Tri Manunggal, dengan skema katalog elektronik.

Menkeu Pernah Tolak Usulan

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat menolak usulan serupa pada tahun sebelumnya.

Ia menilai pengadaan kendaraan operasional tidak sejalan dengan prioritas utama program, yakni penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. "Harusnya utamanya untuk makanan," ujar Purbaya.

Pernyataan ini mencuat di tengah viralnya motor listrik berstiker BGN di media sosial, serta kondisi APBN yang tengah mengalami defisit.

Hingga Maret 2026, defisit anggaran tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya juga mempertanyakan bagaimana usulan yang sebelumnya ditolak dapat terealisasi pada tahun anggaran berikutnya.

BGN Klarifikasi Jumlah Motor

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan adanya pengadaan motor listrik, namun meluruskan jumlah yang beredar di publik.

Ia menyebut jumlah kendaraan yang direalisasikan saat ini sebanyak 21.801 unit dari rencana 25.000 unit pada 2025, bukan 70 ribu unit seperti yang ramai di media sosial.

Motor tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

"Motor tersebut belum dibagikan dan akan dicatat sebagai Barang Milik Negara sebelum didistribusikan," jelas Dadan.

Meski demikian, perbedaan pernyataan antara pihak terkait memunculkan pertanyaan mengenai sinkronisasi kebijakan anggaran pemerintah.*

(tm/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menambah panjang daftar kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pejabat daerah.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut kasus di Tulungagung menjadi salah satu dari sejumlah praktik korupsi serupa yang terjadi sepanjang 2026.

Baca Juga:

• OTT Bupati Tulungagung, KPK Sita Rp335 Juta hingga Sepatu Mewah Bermerek Louis Vuitton

Selain di Tulungagung, KPK juga mengungkap dugaan pemerasan di sejumlah daerah lain, seperti Pemkab Cilacap, Pemkab Pati, hingga Pemkot Madiun.

Asep mengatakan maraknya praktik pemerasan oleh pejabat daerah menjadi catatan penting bagi upaya pencegahan korupsi. KPK mendorong penguatan sistem pengawasan melalui Monitoring Control Surveillance for Prevention (MCP) serta tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

KPK juga menyoroti skor SPI Kabupaten Tulungagung tahun 2025 yang masih berada di angka 72,32 atau masuk kategori rentan. Nilai tersebut menempatkan Tulungagung di peringkat ke-35 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Menurut Asep, capaian tersebut menunjukkan masih adanya risiko dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera dibenahi.

"Harapannya para pejabat di Tulungagung bisa segera melakukan perbaikan, khususnya terkait hasil SPI dan rekomendasi dari Kedeputian Pencegahan," katanya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka.

Gatut diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah dengan total permintaan mencapai Rp5 miliar. Dari jumlah tersebut, ia diduga telah menerima Rp2,7 miliar.*

(in/dh)

SURABAYA - PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat distribusi LPG nasional guna menjaga ketahanan energi dan memastikan pasokan tetap aman serta merata di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan keandalan distribusi energi menjadi prioritas utama perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Menaker Ajukan Tambahan 150 Ribu Kuota Magang Nasional 2026, Antusiasme Lulusan Membludak

Ia menjelaskan, penguatan distribusi LPG dilakukan melalui optimalisasi sarana terintegrasi, mulai dari armada kapal untuk distribusi laut, skid tank untuk distribusi darat, hingga peningkatan pengawasan di SPPBE, agen, dan pangkalan resmi.

Langkah tersebut bertujuan menjaga ketersediaan stok serta memastikan distribusi berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah.

Peran Strategis STS Kalbut

Salah satu penopang utama distribusi LPG adalah fasilitas Ship-to-Ship (STS) Kalbut yang berada di Perairan Teluk Kalbut, Situbondo, Jawa Timur.

Fasilitas ini menjadi simpul penting dalam proses bongkar muat LPG dari kapal tanker induk ke kapal yang lebih kecil untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah.

Area Manager Communication, Relations, and CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyebut STS Kalbut sebagai urat nadi distribusi energi nasional.

"Fasilitas ini menjadi tulang punggung suplai LPG, tidak hanya untuk Jawa Timur, tetapi juga Bali, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan hingga Sulawesi," jelasnya.

STS Kalbut mendukung distribusi ke sejumlah terminal LPG seperti Surabaya, Tanjungwangi, Manggis, Ampenan, hingga Bima dengan kapasitas suplai mencapai 1.700 hingga 10.000 metrik ton.

Pasokan LPG Terus Ditingkatkan

Seiring meningkatnya kebutuhan LPG, Pertamina mencatat pada 8 April 2026 kapal kargo dengan muatan 44.839 metrik ton bersandar di STS Kalbut.

Muatan tersebut kemudian didistribusikan ke sejumlah wilayah, antara lain Gresik sebanyak 10.000 metrik ton ditambah 1.000 metrik ton dari kilang TPPI, Surabaya 8.000 metrik ton, serta Banyuwangi 2.500 metrik ton.

Pertamina memastikan, melalui penguatan infrastruktur dan sistem distribusi, ketersediaan LPG nasional tetap terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.*

(mt/dh)

JAKARTA - Polisi mengamankan dua perempuan berinisial NR dan MT terkait kasus dugaan penistaan agama setelah aksi sumpah dengan menginjak Al-Qur'an viral di media sosial. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, meminta aparat penegak hukum menangani kasus ini secara tegas dan profesional.

Baca Juga:

• DPR Kritik Wacana ‘War Ticket’ Haji, Dinilai Tak Adil bagi Jemaah yang Sudah Antre Puluhan Tahun

Ia menilai, kasus tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi memicu kegaduhan sosial serta melukai perasaan umat beragama jika tidak ditangani secara bijak.

Singgih juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing emosi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik tetap menjaga kondusivitas dan mempercayakan proses hukum kepada aparat.

"Dalam situasi seperti ini, masyarakat harus tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru memperkeruh suasana," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan pembinaan mental dan pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran agar tidak terulang.

"Kita perlu memperkuat pembinaan mental dan keagamaan di masyarakat, agar persoalan tidak diselesaikan dengan cara yang melanggar norma dan hukum," tegasnya.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula saat NR merasa kehilangan alat makeup yang dipesan secara online. Tanpa bukti kuat, ia menuduh rekannya, MT, telah mengambil barang tersebut.

Karena tidak puas dengan penjelasan yang diberikan, NR kemudian meminta MT melakukan sumpah dengan menginjak Al-Qur'an.

"Jadi itu mereka sebenarnya berteman. Si pemilik ini menuduh, lalu karena tidak puas akhirnya melakukan sumpah sambil menginjak Al-Qur'an," ujar Kasi Humas Polres Lebak, Iptu Moestafa Ibnu Syafir.

Polisi kini telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan tengah mendalami kasus tersebut.*

(d/dh)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kinerja positif sepanjang pekan perdagangan 6–10 April 2026.

Meski menguat signifikan, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih (outflow) di sejumlah saham besar.

Baca Juga:

• IHSG Melonjak 6,14 Persen dalam Sepekan, Tembus 7.458 di Tengah Meredanya Geopolitik Timur Tengah

Kenaikan IHSG turut diikuti oleh peningkatan kapitalisasi pasar. BEI mencatat kapitalisasi pasar naik 7,18% menjadi Rp 13.189 triliun dari Rp 12.305 triliun pada pekan sebelumnya.

"Kapitalisasi pasar BEI juga mengalami peningkatan sebesar 7,18 persen menjadi Rp 13.189 triliun," tulis BEI dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4/2026).

Tak hanya itu, aktivitas perdagangan juga mengalami peningkatan. Rata-rata volume transaksi harian melonjak 24,81% menjadi 32,28 miliar lembar saham dari sebelumnya 25,87 miliar lembar saham.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian naik 17,26% menjadi Rp 17,32 triliun dari Rp 14,77 triliun. Frekuensi transaksi juga meningkat 15,05% menjadi 2,05 juta kali dari 1,78 juta kali transaksi.

Di sisi lain, investor asing mencatatkan beli bersih sebesar Rp 193,91 miliar pada perdagangan Jumat. Meski demikian, secara keseluruhan masih terjadi aksi jual bersih pada sejumlah saham.

Saham PT Bumi Resources Tbk menjadi yang paling banyak dilepas asing dengan nilai jual bersih mencapai Rp 183,96 miliar. Disusul PT Barito Pacific Tbk sebesar Rp 129,03 miliar dan PT Aneka Tambang Tbk sebesar Rp 117,83 miliar.

Aksi jual juga terjadi pada sejumlah saham lain seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (Rp 67,47 miliar), PT Bumi Resources Minerals Tbk (Rp 41,15 miliar), serta PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Rp 40,39 miliar).

Selain itu, investor asing juga mencatatkan jual bersih pada PT Amman Mineral Internasional Tbk, PT Chandra Daya Investasi Tbk, PT Merdeka Battery Materials Tbk, dan PT Chandra Asri Pacific Tbk.

Meski dibayangi aksi jual asing, penguatan IHSG menunjukkan sentimen pasar yang masih positif di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan.*

(k/dh)

JAKARTA - Wacana penerapan skema "war ticket" dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai kritik dari DPR RI. Kebijakan yang digagas pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) itu dinilai berpotensi mencederai rasa keadilan bagi jemaah yang telah lama mengantre.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menilai konsep tersebut tidak berpihak pada jutaan calon jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci.

Baca Juga:

• Banggar DPR Sebut APBN Masih Kuat, Harga BBM Tak Perlu Naik di Tengah Krisis Global

Menurut Dini, hingga saat ini pemerintah belum menjelaskan secara rinci skema teknis dari kebijakan tersebut. Komisi VIII DPR RI pun berencana memanggil pihak kementerian untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

"Skemanya belum jelas. Kami akan minta penjelasan langsung dari kementerian terkait," katanya.

Dini menyoroti nasib sekitar 5,2 juta calon jemaah haji Indonesia yang masuk daftar tunggu. Dengan masa tunggu rata-rata mencapai 26 tahun, ia khawatir skema baru ini justru menggeser hak mereka yang sudah lama antre.

Ia menegaskan, jika kebijakan tersebut tetap dilanjutkan, pemerintah tidak boleh mengganggu kuota reguler yang sudah ada.

"Kalau dipaksakan, jangan sampai mengurangi hak jemaah yang sudah antre. Solusinya hanya bisa jika berasal dari tambahan kuota," tegasnya.

Skema 'War Ticket' Haji Masih Wacana

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji dua skema penyelenggaraan haji ke depan, yakni sistem antrean dan skema "war ticket".

Dalam skema tersebut, jemaah yang ingin berangkat lebih cepat dapat membayar biaya haji secara penuh tanpa subsidi.

"Kalau ditetapkan Rp200 juta, maka itu dibayar penuh oleh jemaah tanpa nilai manfaat," ujar Dahnil.

Sementara itu, jemaah reguler tetap menggunakan sistem antrean dengan dukungan subsidi dari pengelolaan dana haji. Pemerintah menegaskan, kuota untuk skema "war ticket" direncanakan berasal dari tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi, bukan dari kuota reguler.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Wacana ini memicu beragam reaksi. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut bisa menjadi solusi untuk mengurangi antrean panjang haji.

Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait potensi ketimpangan akses, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial lebih.

Selain itu, sistem ini juga dikhawatirkan membuka peluang percaloan serta menyulitkan masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa skema "war ticket" masih dalam tahap kajian dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat.*

(tm/dh)

BANDA ACEH - Doa bukan sekadar rangkaian kata-kata permintaan, melainkan sebuah bentuk penghambaan dan "senjata" bagi umat beriman.

Namun, agar doa lebih berpeluang menembus langit, umat Islam perlu memahami waktu, tempat, hingga adab-adabnya.

Baca Juga:

• Perundingan AS-Iran Dimulai di Pakistan, Bahas Peluang Perdamaian Timur Tengah

Dalam tausiyahnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH) ini mengupas tuntas soal tempat-tempat istimewa untuk bermunajat.

"Doa itu adalah ibadah. Agar lebih mudah dikabulkan, kita perlu tahu di mana saja tempat-tempat yang mustajab," ujar Dr. Muharrir mengutip hadis riwayat Tirmidzi.

3 Tempat Utama yang Mustajab

Berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, Dr. Muharrir menyebutkan setidaknya ada tiga area krusial, terutama saat menjalankan ibadah di tanah suci:

1. Bukit Shafa dan Marwah: Rasulullah SAW mencontohkan untuk menghadap kiblat, bertakbir, bertahmid, dan mengangkat tangan saat berada di sini.

2. Di Dalam Ka'bah: Tempat ini merupakan pusat tauhid yang memiliki keutamaan besar bagi mereka yang berkesempatan masuk dan berdoa di dalamnya.

3. Tempat Melempar Jumrah & Masy'aril Haram: Doa yang dipanjatkan setelah melempar Jumrah Ula dan Wustha serta di Muzdalifah dikenal sangat dekat untuk dikabulkan karena dilakukan di saat ibadah yang penuh keikhlasan.

Hati-hati dengan Penghalang Doa

Meski berdoa di tempat paling mulia sekalipun, Dr. Muharrir mengingatkan bahwa ada "kerikil" yang bisa menghambat doa sampai ke hadirat Allah SWT. Salah satu yang paling fatal adalah persoalan harta dan makanan.

"Ini penghalang yang sangat besar. Seseorang berdoa hingga mengangkat tangan, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan?" tegasnya merujuk pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Selain makanan haram, ada dua hal lain yang patut diwaspadai:

- Berdoa untuk kemaksiatan atau memutus tali silaturahmi.

- Hati yang lalai, yakni lisan berdoa namun hati tidak hadir atau tidak yakin doanya akan dikabulkan.

Pelajaran dari Bani Israil

Menutup ceramahnya, ia menceritakan kisah Bani Israil yang doanya ditolak Allah meski sedang ditimpa musibah. Penyebabnya adalah tangan mereka yang berlumuran kezaliman dan kehidupan yang penuh kemaksiatan.

"Hadirkan hati, jaga diri dari yang haram, dan jangan berbuat zalim. Ingat janji Allah dalam Al-Qur'an, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan untukmu'," pungkasnya.*

(dh)

BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) membantah isu yang menyebut pemerintah menyerah dalam penanganan lumpur pascabanjir bandang di Aceh.

Satgas menegaskan proses pembersihan justru terus dipercepat di berbagai titik terdampak.

Baca Juga:

• Sebagian Besar Wilayah Aceh Diguyur Hujan Ringan, Waspada Petir di Subulussalam

"Kami perlu tegaskan, bagi kami berat itu bermakna harus kerja keras dan tidak pernah menyerah," ujar Safrizal dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, proses penanganan pascabanjir memang tidak bisa dilakukan secara instan. Namun, seluruh tim di lapangan tetap berkomitmen menuntaskan pekerjaan hingga seluruh lokasi bersih.

Berdasarkan data Satgas, dari total 519 lokasi terdampak, sebanyak 480 lokasi telah berhasil dibersihkan. Sementara 39 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan, terutama di kawasan permukiman padat dan drainase sempit yang memerlukan penanganan manual.

Untuk mempercepat proses, Satgas mengerahkan tambahan personel di sejumlah wilayah krusial. Di Aceh Tamiang, misalnya, personel Praja IPDN dilibatkan untuk membantu pembersihan fasilitas publik dan lingkungan warga.

Selain itu, program cash for work (padat karya) tahap II juga terus dilanjutkan dengan melibatkan masyarakat terdampak. Di Pidie Jaya, ratusan warga bersama aparat gabungan turut bergotong royong membersihkan lingkungan.

"Kami melibatkan 300 warga lokal, 80 personel Satpol PP dan BPBD, serta 12 personel TNI/Polri dalam pelaksanaan di lapangan," jelas Safrizal.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak utuh di media sosial. Safrizal memastikan bahwa infrastruktur vital dan jalan nasional telah selesai 100 persen sejak tahap awal, dan saat ini fokus diarahkan pada pemulihan lingkungan permukiman.

"Data adalah fakta, dan kerja kami nyata. Kami tidak akan berhenti sampai seluruh lokasi benar-benar tuntas," tegasnya.*

(oz/dh)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Dari operasi tersebut, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah hingga barang mewah berupa sepatu bermerek.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Bupati Tulungagung Terima Rp2,7 Miliar, Dipakai Beli Sepatu hingga Bagi THR

"Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada GSW melalui perantara YOG," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Asep, uang tersebut diduga merupakan bagian dari setoran yang diminta Gatut kepada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Selain uang tunai, KPK juga mengamankan barang bukti lain berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan empat pasang sepatu Louis Vuitton yang disita memiliki nilai fantastis, ditaksir mencapai sekitar Rp129 juta.

"Empat pasang sepatu ini informasinya nilainya mencapai Rp129 juta," ujar Budi.

KPK menduga uang yang diamankan tersebut merupakan bagian dari total penerimaan yang lebih besar. Sebelumnya, Gatut disebut telah menerima dana hingga Rp2,7 miliar dari total permintaan sekitar Rp5 miliar kepada sejumlah OPD.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dugaan pemerasan. Keduanya diduga terlibat dalam praktik permintaan jatah kepada OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Penyidik masih terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.*

(in/dh)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana hasil pemerasan yang diterima Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Total uang yang diterima mencapai sekitar Rp2,7 miliar dan diduga digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Modus Bupati Tulungagung ‘Sandera’ Pejabat dengan Surat Pengunduran Diri

"Seperti untuk pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dibebankan pada anggaran di OPD," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).

Tak hanya itu, KPK juga mengungkap sebagian uang tersebut diduga digunakan untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Menurut KPK, Gatut diduga meminta setoran kepada 16 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar. Permintaan tersebut dilakukan dengan cara mengatur dan menggeser anggaran di masing-masing OPD.

Dari setiap anggaran yang ditambahkan, Gatut disebut meminta jatah hingga 50 persen, bahkan sebelum anggaran tersebut dicairkan. Dalam praktiknya, pengumpulan dana dilakukan melalui ajudannya yang terus menagih kepada OPD.

"Bagi OPD yang belum memberikan sesuai permintaan, akan terus ditagih layaknya memiliki utang," ujar Asep.

KPK mencatat total permintaan dana mencapai sedikitnya Rp5 miliar, namun yang telah terealisasi dan diterima sekitar Rp2,7 miliar.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan di lingkungan pemerintahan daerah.

Penyidik masih terus mendalami aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.*

(in/dh)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus yang diduga digunakan Bupati Tulungagung, Gatot Senu Wibowo, dalam mengendalikan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Gatot disebut membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai alat untuk menekan bawahannya.

Baca Juga:

• Daftar Lengkap 10 OTT KPK Januari-April 2026, Sudewo hingga Gatut Sunu Ikut Diamankan

"Bagi yang tidak 'tegak lurus' kepada bupati, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Asep, surat pernyataan itu tidak mencantumkan tanggal dan tidak diberikan salinannya kepada para pejabat. Hal tersebut diduga sengaja dilakukan agar dokumen bisa digunakan sewaktu-waktu.

Tanggal dalam surat tersebut nantinya dapat diisi jika ada pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan bupati. Dengan cara itu, Gatot diduga dapat mengendalikan dan menekan bawahannya agar tetap loyal.

"Dokumen ini kemudian diduga digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar menuruti setiap perintah," jelas Asep.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Gatot Senu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Keduanya diduga terlibat dalam kasus pemerasan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) di Tulungagung.

KPK sebelumnya mengamankan 18 orang dalam operasi di Tulungagung. Dari jumlah tersebut, 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak 11 orang kemudian dilepaskan karena tidak terbukti terlibat.

Saat ini, Gatot dan Dwi Yoga ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 April 2026 di Rumah Tahanan Negara cabang Gedung Merah Putih KPK. Penyidik masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi dan melakukan penggeledahan guna melengkapi alat bukti.*

(mt/dh)

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menahan tekanan global sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Ketua Banggar DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wijanto, mengatakan APBN saat ini mampu berfungsi sebagai peredam (shock absorber) di tengah gejolak ekonomi global, khususnya dari sektor energi.

Baca Juga:

• Bahlil Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tak Naik, Pemerintah Cari Cara Jaga Stabilitas

Menurutnya, kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Hal itu tercermin dari tingkat inflasi yang berada di kisaran 3,48 persen per Maret 2026 serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39 persen pada kuartal IV 2025.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk mempertahankan harga BBM, bahkan menambah alokasi subsidi guna menjaga daya beli masyarakat.

Wihadi juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap harga komoditas lain. Dampaknya, daya beli masyarakat bisa menurun dan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik," ujarnya.

Ia menegaskan, di tengah krisis energi global, kebijakan menjaga harga BBM merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

"Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN," tutupnya.*

(mt/dh)

BANDA ACEH – Cuaca di sejumlah wilayah Provinsi Aceh didominasi hujan ringan pada hari ini.

Berdasarkan data prakiraan cuaca, mayoritas kabupaten/kota mengalami hujan dengan suhu yang bervariasi serta tingkat kelembapan udara yang tinggi.

Baca Juga:

• Mayoritas Wilayah Sumut Diguyur Hujan Ringan, Medan Berawan

Sementara itu, kondisi cerah hingga cerah berawan terpantau di beberapa daerah seperti Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Pidie dengan suhu relatif sejuk, mulai dari 16 hingga 32 derajat Celsius.

Untuk wilayah kepulauan dan pesisir, seperti Simeulue dan Kota Sabang, cuaca cenderung berawan hingga cerah dengan suhu berkisar 25 hingga 31 derajat Celsius.

Adapun Kota Banda Aceh diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu antara 26 hingga 31 derajat Celsius. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, dan Pidie Jaya.

Namun, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah Kota Subulussalam yang diprediksi mengalami hujan disertai petir dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celsius.

Pihak terkait mengingatkan warga agar tetap berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem yang bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama pada sore hingga malam hari. Pengguna jalan juga diminta waspada terhadap kondisi jalan licin akibat hujan.*

(dh)

MEDAN – Cuaca di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara didominasi hujan ringan pada hari ini. Berdasarkan data prakiraan cuaca, sebagian besar kabupaten/kota mengalami kondisi hujan dengan suhu yang relatif sejuk hingga hangat.

Wilayah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, hingga Labuhanbatu diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius dan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, mencapai hingga 99 persen.

Baca Juga:

• Cuaca DKI Jakarta Hari Ini: Jaksel Berpotensi Hujan Petir, Sebagian Wilayah Diguyur Hujan

Di wilayah pesisir seperti Kota Sibolga, Tanjung Balai, dan Gunungsitoli, hujan ringan juga diprediksi terjadi dengan suhu yang cenderung hangat. Hal ini turut dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara yang tinggi di kawasan tersebut.

Adapun daerah lain seperti Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas, hingga Nias Barat juga mengalami pola cuaca serupa, yakni hujan ringan disertai kelembapan tinggi.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada siang hingga malam hari. Selain itu, pengguna jalan juga diminta berhati-hati terhadap kondisi jalan yang licin akibat curah hujan.*

(dh)

JAKARTA – Prakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta hari ini menunjukkan potensi hujan di hampir seluruh kawasan, dengan intensitas yang bervariasi mulai dari ringan hingga disertai petir.

Wilayah Jakarta Selatan diprediksi mengalami hujan petir dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celsius serta tingkat kelembapan mencapai 66 hingga 96 persen. Kondisi ini perlu diwaspadai karena berpotensi disertai angin kencang.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Bogor hingga Bekasi Berpotensi Hujan Petir, Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Sedang

Adapun Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan cukup tinggi.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kepulauan Seribu diprakirakan hanya berawan dengan suhu udara antara 28 hingga 29 derajat Celsius serta kelembapan 74 hingga 83 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan petir, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, serta kemungkinan genangan air di sejumlah titik akibat curah hujan yang terjadi.*

(dh)

BANDUNG – Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat hari ini didominasi hujan dengan intensitas beragam, mulai dari ringan hingga sedang. Bahkan, sejumlah daerah diprediksi mengalami hujan disertai petir.

Wilayah Bogor dan Kota Bekasi berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu udara berkisar 23 hingga 33 derajat Celsius serta tingkat kelembapan antara 60 hingga 97 persen. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kota Tasikmalaya.

Baca Juga:

• Cuaca DIY Hari Ini: Sleman Berpotensi Hujan Petir, Wilayah Lain Hujan Ringan hingga Cerah

Adapun hujan ringan diprediksi terjadi di Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Bandung Barat, Pangandaran, serta sejumlah kota seperti Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi.

Di sisi lain, wilayah Indramayu dan Subang diperkirakan hanya berawan dengan suhu udara berkisar 24 hingga 33 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan petir yang dapat disertai angin kencang, terutama di wilayah Bogor, Bekasi, dan Tasikmalaya. Selain itu, kondisi jalan licin akibat hujan juga perlu diantisipasi oleh para pengguna jalan.*

(dh)

YOGYAKARTA – Prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hari ini menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah daerah.

Bahkan, satu wilayah diprediksi mengalami hujan disertai petir.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini: Mayoritas Wilayah Cerah, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Daerah

Sementara itu, Gunungkidul juga diprediksi mengalami pola cuaca serupa, yakni hujan ringan yang disusul kondisi cerah. Suhu udara di wilayah ini berkisar 22 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 98 persen.

Berbeda dengan wilayah lain, Sleman berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu udara antara 23 hingga 31 derajat Celsius serta kelembapan 75 hingga 93 persen. Meski demikian, kondisi cuaca di Sleman juga diperkirakan dapat berubah menjadi cerah pada periode tertentu.

Adapun Kota Yogyakarta diprakirakan mengalami hujan ringan sebelum akhirnya cerah. Suhu udara di wilayah perkotaan ini berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan antara 55 hingga 94 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan petir, khususnya di wilayah Sleman, serta perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Selain itu, kondisi kelembapan tinggi juga dapat memengaruhi aktivitas harian.*

(dh)

DENPASAR – Cuaca di wilayah Bali hari ini didominasi kondisi cerah di sebagian besar daerah. Namun, beberapa wilayah masih berpotensi mengalami hujan ringan dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi.

Berdasarkan data prakiraan cuaca, wilayah Jembrana diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 66 hingga 97 persen.

Baca Juga:

• Kemarau 2026 Lebih Panjang dan Kering, BMKG Minta Waspadai Ancaman Karhutla

Untuk wilayah Badung, Gianyar, Klungkung, Buleleng, hingga Kota Denpasar, cuaca cenderung cerah sepanjang hari. Suhu udara di daerah tersebut bervariasi antara 24 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan berkisar 65 hingga 92 persen.

Adapun Karangasem juga diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu antara 20 hingga 28 derajat Celsius serta tingkat kelembapan yang cukup tinggi, mencapai 97 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di wilayah yang berpotensi hujan ringan. Selain itu, kondisi suhu yang cukup tinggi di beberapa daerah juga diharapkan tidak mengganggu aktivitas harian masyarakat.*

(dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengenang perjalanan panjangnya di dunia pencak silat yang telah dijalani selama 34 tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-16 Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Jakarta Convention Center, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Bahlil Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tak Naik, Pemerintah Cari Cara Jaga Stabilitas

Prabowo mengungkapkan dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum selama empat periode, sebelum kemudian menjadi Ketua Umum PB IPSI selama lima periode.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyatakan tidak akan melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum PB IPSI. Keputusan tersebut diambil karena fokus pada tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Saya mohon izin untuk tidak melanjutkan sebagai Ketua Umum PB IPSI karena tugas kebangsaan yang menyita waktu," katanya.

Meski tidak lagi menjabat, Prabowo menegaskan tetap akan mendukung perkembangan pencak silat nasional dari belakang.

Ia juga mengenang sosok Eddy Nalapraya sebagai tokoh utama dalam organisasi tersebut.

"Ketua Umum PB IPSI itu sebenarnya Pak Eddy Nalapraya. Saya hanya penggantinya," ujarnya.

Prabowo mengungkapkan kecintaannya terhadap pencak silat telah tumbuh sejak kecil, dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang juga dekat dengan dunia pencak silat, termasuk perguruan Setia Hati di Madiun.

Ia menegaskan bahwa meskipun tidak lagi menjabat, komitmennya terhadap pencak silat tidak akan berubah.

"Dengan jabatan atau pun tidak, seorang pendekar adalah sampai napas terakhir," ucapnya.

Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf karena belum berhasil membawa pencak silat menjadi cabang olahraga Olimpiade. Namun, ia tetap optimistis pencak silat dapat menembus panggung dunia di masa depan.*

(in/dh)

TOBA - Seorang mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Medan dilaporkan tenggelam saat berenang di Air Terjun Situmurun, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sabtu (11/4/2026).

Korban diketahui bernama Cristopher (21), mahasiswa Fakultas Filsafat asal Batam. Ia tenggelam saat mengikuti kegiatan rekreasi bersama sekitar 60 mahasiswa lainnya.

Baca Juga:

• Tradisi Mangalahat Horbo, Kurban Kerbau yang Menyatukan Masyarakat Batak Toba

"Korban sempat mengeluhkan kram di kakinya. Temannya berusaha mengambil pelampung, namun saat kembali korban sudah tidak terlihat," ujarnya.

Tim SAR yang menerima laporan langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian dengan metode penyelaman. Namun hingga Sabtu malam sekitar pukul 22.30 WIB, korban belum ditemukan.

Pencarian mengalami kendala akibat kondisi air yang keruh sehingga membatasi jarak pandang tim di dalam air.

"Pencarian akan dilanjutkan besok. Kita berharap kondisi air lebih jernih agar proses penyelaman bisa maksimal," tambahnya.

Peristiwa ini bermula saat rombongan mahasiswa tiba di lokasi wisata dan langsung berenang di sekitar air terjun. Sekitar 20 menit kemudian, korban terpisah dari rombongan setelah mengalami kram.

Hingga kini, tim gabungan masih bersiaga di lokasi untuk melanjutkan proses pencarian korban.*

(mi/dh)