BANDA ACEH — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menangani isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Pemerintah Aceh juga mulai menyiapkan regulasi yang nantinya menjadi dasar kebijakan terkait langkah tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Buka Peluang Larang Total Vape di Indonesia, Ini Alasannya

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengatakan, pembahasan mengenai kebijakan tersebut masih berada pada tahap awal.

Rapat baru menghasilkan kesepakatan pembentukan satgas, sementara isi aturan yang akan disusun belum dibahas secara rinci.

"Kami hanya baru menyepakati dalam memberantas LGBT, tapi belum membahas poin-poin apa yang perlu kita buat dalam peraturan nanti. Hanya tadi menyepakati, insyaallah secepat mungkin (bentuk satgas)," kata Mualem kepada awak media di Aula Anjong Mon Mata, Kamis (23/7/2026).

Mualem menjelaskan, pemerintah daerah masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum menentukan langkah dan aturan yang akan diterapkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Nasir mengatakan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap munculnya konten terkait LGBT di ruang digital serta keberadaan komunitas tertentu yang dinilai menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Nasir, pemerintah menemukan adanya indikasi aktivitas komunitas tersebut di sejumlah tempat umum.

"Aktivitas mereka terindikasi di café atau warkop, barbershop dan tempat fitness/gym," kata Nasir.

Ia menyebut pemerintah Aceh melihat fenomena tersebut tidak hanya sebagai persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat.

Nasir mengatakan, pemerintah menilai aktivitas LGBT berpotensi meningkatkan risiko penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS.

Selain itu, fenomena tersebut disebut dapat memunculkan keresahan sosial dan polemik di tengah masyarakat Aceh yang memiliki norma dan aturan daerah tersendiri.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh berencana melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Gugus Tugas Pencegahan Pornografi.

Selain penyusunan regulasi, pemerintah juga akan memperkuat program ketahanan keluarga melalui pendekatan pola asuh serta disiplin positif.

Sekda Aceh Nasir mengatakan, diperlukan tim terpadu yang dapat melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang dianggap perlu mendapat perhatian pemerintah.

"Perlunya dibentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT di ranah publik dan media sosial," ujar Nasir.

Pembentukan satgas tersebut masih akan melalui proses penyusunan lebih lanjut, termasuk pembahasan mengenai tugas, kewenangan, serta aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.* (km/ad)

PEKANBARU — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (23/7/2026).

Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perangkat teknologi pendidikan berupa interactive flat panel atau smart board pada tahun anggaran 2024.

Baca Juga:

• Prabowo dan Gibran Hadiri Harlah ke-28 PKB, Elite Partai Politik Hadir di JCC Senayan

Ia menyebut langkah itu dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi.

"Penggeledahan terkait penyidikan perkara perkara korupsi pengadaan alat pembuatan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan atau pengadaan interactive flat panel pada Disdik Riau tahun anggaran 2024," ungkap Zikrullah di Pekanbaru, Kamis (23/7/2026) petang.

Dalam penggeledahan itu, tim penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Zikrullah mengatakan, barang bukti yang diamankan penyidik dibawa menggunakan tiga boks kontainer.

"Penyidik Pidana Khusus berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang untuk selanjutnya dilakukan penyitaan untuk kepentingan dalam penanganan perkara," kata Zikrullah.

Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan di lingkungan Disdik Riau, termasuk ruangan Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sejumlah ruangan staf.

Menurut Zikrullah, proses penggeledahan dan penyitaan dilakukan secara profesional sebagai bentuk komitmen Kejati Riau dalam mengungkap dugaan praktik korupsi.

Perkara tersebut diketahui telah masuk tahap penyidikan sejak 15 Juli 2026.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan barang bukti serta melengkapi alat bukti untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

"Kerugian negara belum (diketahui). Cuma nilai kegiatan sekitar Rp 9,5 miliar," sebut Zikrullah.

Kejati Riau belum mengungkap siapa saja pihak yang telah diperiksa sebagai saksi karena proses penyidikan masih berada pada tahap awal.

Penggeledahan berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Tim penyidik Pidsus Kejati Riau melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ruangan di lantai dua kantor Disdik Riau.

Usai kegiatan tersebut, penyidik membawa tiga boks kontainer yang berisi dokumen dan barang elektronik untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Proses penggeledahan dan penyitaan juga mendapat pengamanan dari dua prajurit TNI yang dilengkapi senjata laras panjang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, belum memberikan keterangan terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Riau tersebut.

Penyidik Kejati Riau masih terus mendalami perkara ini untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan yang menggunakan anggaran tahun 2024.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam.

Kehadiran Prabowo menjadi salah satu perhatian utama dalam acara tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Buka Peluang Larang Total Vape di Indonesia, Ini Alasannya

Selain Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam perayaan tersebut. Gibran terlihat mengenakan pakaian batik berwarna cokelat.

Keduanya disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Setelah tiba, Prabowo terlihat berkeliling terlebih dahulu untuk menyapa dan menyalami para pimpinan partai politik yang hadir dalam acara tersebut.

Prabowo tampak bersalaman dengan sejumlah tokoh politik, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.

Kehadiran para elite partai politik tersebut menunjukkan suasana silaturahmi antarpartai dalam momentum peringatan perjalanan PKB selama 28 tahun di dunia politik Indonesia.

Usai menyapa para tokoh yang hadir, Prabowo dan Gibran kemudian duduk berdampingan di barisan paling depan bersama jajaran tamu undangan lainnya.

Acara Harlah PKB ke-28 kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang disusul dengan mars PKB.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pembacaan ayat suci Alquran sebagai pembuka acara.

Perayaan Harlah PKB tahun ini menjadi momentum penting bagi partai yang didirikan pada era reformasi tersebut.

Selain memperingati perjalanan politik selama hampir tiga dekade, acara ini juga menjadi ajang memperkuat komunikasi dan hubungan dengan berbagai kekuatan politik nasional.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap maraknya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang diduga dimanfaatkan sebagai media peredaran narkotika.

Pemerintah pun membuka kemungkinan melarang total peredaran vape apabila hasil kajian menunjukkan produk tersebut lebih banyak menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Bansos Samosir, Kabid Dinsos: Dana Kemensos Tak Pernah Masuk Rekening Dinas

Dalam amanatnya, Presiden memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk segera menyusun aturan yang lebih ketat mengenai tata kelola rokok elektronik di Indonesia.

"Hari ini saya instruksikan kepada Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektronik di Indonesia," kata Prabowo dalam sambutan yang dibacakan Djamari.

Presiden juga meminta agar pengawasan terhadap jalur impor dan distribusi vape diperketat.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh ragu mengambil langkah tegas apabila produk tersebut terbukti semakin sering dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.

"Lakukan pengawasan berlapis pada jalur impor dan distribusinya. Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu-ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia," sebutnya.

Prabowo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di negara ini. Salus populi suprema lex esto. Bapak dan Ibu peserta seluruh hadirin yang saya hormati, keberhasilan penanggulangan narkotika ini tidak akan tercapai tanpa adanya sinergi seluruh pihak," ujarnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga di tingkat pusat, para kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, pihak swasta, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bergerak bersama dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika kini semakin berkembang dengan memanfaatkan media yang dekat dengan kehidupan anak muda, salah satunya liquid vape.

Menurut Suyudi, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini mencapai 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun.

"Data prevelensi nasional penyalahgunaan narkotika saat ini berada di angka 2,11% atau setara 4,15 juta jiwa dengan angka peningkatan tertinggi didominasi oleh remaja, usia 15 sampai 24 tahun, kelompok usia yang merupakan tulang punggung pembangunan di masa depan," kata Suyudi.

Ia menjelaskan, pola ancaman narkotika terus berubah dengan munculnya berbagai New Psychoactive Substances (NPS) serta metode penyelundupan yang semakin kompleks.

"Pola ancaman juga berubah, muncul berbagai New Psychoactive Substances (NPS) modus penyelundupan yang semakin kompleks serta penyalahgunaan medium yang dekat dengan gaya hidup anak muda," ujarnya.

"Termasuk liquid vape yang bisa disusupi zat berbahaya maupun narkotika. saat ini setidaknya terdapat 1.452 NPS di tingkat global, di mana 178 jenis di antaranya telah terindetifikasi masuk ke Indonesia," sambungnya.

Hasil pemeriksaan laboratorium BNN terhadap sejumlah sampel liquid vape yang beredar di masyarakat juga menemukan adanya kandungan zat berbahaya.

"Hasil pengujian laboratorium BNN terhadap sejumlah smapel liquid vape yang beredar di masyarakat menemukan adanya kandungan kanabinoid sintetis, metafifemin, dan etomidate," ungkap dia.

Menurut Suyudi, temuan tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkotika terus beradaptasi dengan berbagai cara baru sehingga strategi pemberantasannya juga harus semakin cepat dan terpadu.

BNN telah merekomendasikan pelarangan yang lebih ketat terhadap produk vape kepada DPR RI dalam rapat bersama Komisi III DPR.

"BNN RI telah merekomendasikan pelarangan ketat atas produk vape atau rokok elektrik kepada DPR RI yang disampaikan dalam RDP bersama Komisi III DPR," ujarnya.

Ia menambahkan, rekomendasi tersebut ditindaklanjuti melalui forum diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan.

Hasilnya, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 yang memasukkan etomidate ke dalam narkotika Golongan II.* (d/ad)

Penundaan dilakukan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap membacakan surat tuntutan terhadap para terdakwa.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Bansos Samosir, Kabid Dinsos: Dana Kemensos Tak Pernah Masuk Rekening Dinas

"Sidang tuntutan ditunda satu minggu dan jangan ditunda lagi. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 27 Juli 2026 dan sidang ditutup," ucap Majelis Hakim Ketua Sulhanuddin.

Selain Benny Iskandar Nasution dan Erwin Saleh, perkara ini juga menjerat dua terdakwa lainnya, yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anwar Syarif yang menjabat sebagai Kepala Bidang Koperasi UKM pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, serta Mhd Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri sebagai pelaksana kegiatan.

Dalam surat dakwaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan menyebut keempat terdakwa diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.049.530.654.

Kasus ini bermula dari pelaksanaan kegiatan Medan Fashion Festival Tahun Anggaran 2024 yang dibiayai melalui APBD Kota Medan.

Pada tahun tersebut, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan memperoleh anggaran sebesar Rp5.195.523.568 untuk penyelenggaraan Medan Fashion Festival, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.857.315.650.

Dalam pelaksanaannya, jaksa menemukan sejumlah kejanggalan, salah satunya terkait pengadaan kursi yang telah tercantum dalam kontrak pekerjaan. Padahal, kursi untuk kegiatan tersebut disebut telah disediakan oleh pihak Hotel Santika Dyandra.

Meski demikian, pembayaran pekerjaan tetap dicairkan hampir seluruhnya dengan nilai mencapai Rp4.854.339.300.

Berdasarkan hasil penyidikan, nilai pekerjaan yang benar-benar diketahui vendor sebesar Rp3.378.207.522, sehingga terdapat selisih nilai kontrak sebesar Rp1.476.131.778.

Jaksa juga mengungkap adanya dugaan permintaan pembayaran sejumlah biaya oleh Benny Iskandar Nasution kepada Mhd Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri.

Di antaranya pembayaran fee loading Hotel Santika Dyandra yang disebut dibayarkan sendiri oleh pihak pelaksana, namun hingga kini masih menyisakan tunggakan sebesar Rp70 juta.

Selain itu, Benny juga disebut meminta pembayaran honorarium koreografer, model, music director, hingga honorarium sejumlah desainer nasional seperti Imelda Ahyar, Dani Satriadi, dan Hendy Huang.

Dalam dakwaan, Erwin Saleh disebut turut bersama-sama dengan Benny Iskandar Nasution, Anwar Syarif, dan Mhd Hamdani melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil audit Inspektorat Kota Medan.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin, 27 Juli 2026, dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.* (tm/ad)

MEDAN – Sidang dugaan tindak pidana korupsi Program Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-karo, kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (23/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir, Kristina Sam E. Gultom, menegaskan bahwa dana bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak pernah masuk ke rekening Dinas Sosial Kabupaten Samosir.

Baca Juga:

• Satgas PRR Gandeng Kitabisa, Percepat Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera

"Dana bantuan yang diberikan Kemensos tersebut langsung masuk ke rekening 303 penerima manfaat, yakni masyarakat. Tidak ada yang mampir ke rekening Dinas Sosial," kata Kristina di hadapan majelis hakim.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat itu juga menghadirkan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Samosir sebagai saksi.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir terdiri dari Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan.

Kristina menjelaskan, Dinas Sosial Kabupaten Samosir tidak pernah menerima ataupun menguasai dana bantuan tersebut karena seluruh dana ditransfer langsung ke rekening penerima sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Sosial.

"Tidak ada yang mengambil dari rekening Dinas Sosial. Rekening itu milik masyarakat," ujarnya.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, Kristina mengatakan data calon penerima bantuan berasal dari usulan kepala desa yang kemudian diproses sesuai ketentuan Kemensos.

Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator.

Ia juga menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menarik kembali dana yang telah diterima masyarakat.

"Tidak bisa, Yang Mulia. Itu rekening masyarakat, bukan rekening pemerintah daerah," katanya.

Menurut Kristina, seluruh penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan melalui surat pertanggungjawaban (SPJ), bon pembelian, faktur, serta dokumentasi kegiatan sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian Sosial.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pendamping program juga ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

"SK pendamping program diterbitkan oleh Kementerian Sosial, bukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Samosir," ujarnya.

Saksi lainnya, Tunggul Sinaga, memberikan keterangan mengenai pelaksanaan program sesuai tugas pemerintah daerah.

Sementara Sekda Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak menyampaikan bahwa program bantuan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Sosial, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Usai mendengarkan seluruh keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat menunda persidangan hingga pekan depan.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (30/7), dengan agenda saksi dari penuntut umum," ujar Hendra.

Kasus ini masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor Medan.

Majelis hakim dijadwalkan kembali mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum pada sidang berikutnya.* (at/ad)

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

Langkah ini dilakukan melalui penyelarasan data, pembagian peran, serta koordinasi terpadu agar setiap program pemerintah maupun mitra berjalan saling melengkapi.

Baca Juga:

• Kementerian PU Jalankan 403 Proyek Pemulihan Pascabencana di Sumatera, Anggaran Capai Rp21,16 Triliun

Pertemuan tersebut menjadi forum sinkronisasi program sekaligus pertukaran data agar kegiatan pemerintah dan inisiatif filantropi dapat berjalan selaras, efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam kesempatan itu, Yayasan Kitabisa memaparkan pengalaman sebagai platform penggalangan dana digital yang telah menghimpun donasi lebih dari Rp6 triliun.

Khusus untuk penanganan bencana di Aceh, Kitabisa telah mengumpulkan sekitar Rp74 miliar dengan dukungan lebih dari 2.000 fundraiser.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan, termasuk bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penyediaan dapur umum dan layanan air bersih.

Selain itu, melalui program Ekspedisi Kitabisa, yayasan juga menjalankan sejumlah kegiatan pemulihan, seperti penyediaan air bersih, layanan psikososial, edukasi kebencanaan, pembangunan ruang komunal, sekolah, hingga rencana pembangunan empat jembatan di sejumlah wilayah prioritas.

Kitabisa juga memiliki dukungan armada operasional berupa ambulans, kendaraan pendukung, serta jaringan key opinion leader untuk memperluas edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Ketua Tim Data Posko Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, mengatakan Satgas PRR mendorong seluruh mitra pembangunan agar menyelaraskan program dengan pemerintah sehingga setiap intervensi di lapangan dapat saling memperkuat.

Satgas juga menegaskan bahwa prioritas utama tetap difokuskan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, seperti pembangunan hunian tetap (huntap) dan infrastruktur penting, termasuk jembatan yang spesifikasinya disesuaikan dengan kondisi wilayah terdampak.

Sebagai tindak lanjut, Satgas PRR bersama Yayasan Kitabisa akan melakukan koordinasi lanjutan melalui para koordinator wilayah untuk menyinkronkan data lokasi dan rencana pelaksanaan program.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak saling tumpang tindih dengan program pemerintah yang sedang berjalan.

"Koordinasi lanjutan dengan korwil dan PIC wilayah akan dilakukan untuk menyinkronkan data lokasi serta kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan program dapat berjalan selaras dengan program pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga," tulis Tamimi dalam laporan kegiatannya.

Pada tahap awal, Yayasan Kitabisa akan memfokuskan pelaksanaan program di wilayah Aceh, termasuk Desa Sikundo, Kecamatan Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

Selain melakukan pemetaan ulang terhadap rencana kegiatan, yayasan juga akan mengoptimalkan armada pendukung guna memperkuat pelaksanaan program pemulihan di lapangan.

Satgas PRR menilai kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan kalangan akademisi menjadi kunci dalam mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.

Dengan koordinasi yang kuat, data yang akurat, dan pembagian tugas yang jelas, proses pemulihan diharapkan berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.* (ad)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menyiapkan 403 paket pekerjaan infrastruktur sepanjang 2026 untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program tersebut difokuskan untuk memulihkan layanan dasar masyarakat, memperbaiki konektivitas antarwilayah, serta membangun infrastruktur yang lebih aman dan tangguh menghadapi bencana di masa mendatang.

Baca Juga:

• TP PKK Simalungun Ikuti Bimtek Tingkat Provinsi, Perkuat Kapasitas Pengurus dan Tata Kelola Organisasi

Dana tersebut disiapkan agar proses rehabilitasi tidak hanya bersifat sementara, tetapi berlanjut menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Anggaran itu dibagi ke empat direktorat di lingkungan Kementerian PU.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerima alokasi Rp7,52 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,02 triliun, dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp2,89 triliun.

Di sektor sumber daya air, pekerjaan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, normalisasi sungai, pembangunan cekdam, hingga penyediaan air baku.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga akan fokus pada pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan guna memulihkan akses masyarakat sekaligus memperlancar distribusi logistik dan aktivitas ekonomi.

Untuk sektor permukiman, Kementerian PU akan memperbaiki sistem penyediaan air minum, membangun sumur bor, meningkatkan fasilitas tempat pemrosesan akhir sampah, hingga menangani instalasi pengolahan lumpur tinja.

Selain itu, pembangunan hunian tetap dan rehabilitasi fasilitas umum seperti rumah sakit, rumah ibadah, pondok pesantren, serta madrasah juga menjadi bagian dari program pemulihan infrastruktur.

Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Apri menegaskan proses pemulihan terus berjalan meski masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan.

"Pada saat ini dapat disampaikan bahwa proses pemulihan terus berjalan, meskipun masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program dapat dituntaskan sekaligus meningkatkan kualitas agar lebih tangguh dan berkelanjutan," ujar Apri.

Hingga 21 Juli 2026, realisasi keuangan program rehabilitasi dan rekonstruksi Kementerian PU telah mencapai Rp2,40 triliun atau sekitar 11,35 persen dari total anggaran yang tersedia.

Sementara itu, progres fisik pekerjaan telah mencapai 26,4 persen dari total 403 paket yang direncanakan sepanjang tahun ini.

Menurut Apri, capaian tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan di lapangan terus berlangsung, meski penyerapan anggaran masih perlu dipercepat secara bertahap.

"Capaian yang ada saat ini tidak hanya mencerminkan progres pelaksanaan, tetapi juga menjadi indikator nyata kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana," katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan proses pemulihan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian PU.

Pemerintah daerah juga menjalankan sejumlah proyek melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan dalam tiga tahap.

Menurut Tito, koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis akan terus diperkuat agar berbagai kendala, mulai dari administrasi, kesiapan lahan, desain, pengadaan hingga pelaksanaan proyek di lapangan dapat segera diatasi.

Ia berharap percepatan pembangunan dapat membuat jalan, jembatan, jaringan irigasi, sistem air minum, hunian, serta fasilitas publik lainnya segera dimanfaatkan masyarakat tanpa mengurangi kualitas pembangunan dan tata kelola yang baik.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus membangun infrastruktur yang lebih tangguh untuk menghadapi risiko bencana di masa depan.* (ad)

SIMALUNGUN – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) TP PKK se-Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya memperkuat kapasitas pengurus dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Kegiatan yang berlangsung di Grand City Hall Medan pada 21–23 Juli 2026 itu diikuti seluruh TP PKK kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Wamenkes Tinjau Skrining TB di Simalungun, Bupati Tegaskan Komitmen Percepat Eliminasi Tuberkulosis

Rombongan TP PKK Kabupaten Simalungun dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih.

Turut mendampingi Staf Ahli TP PKK Yulince Mixnon Andreas Simamora, Sekretaris TP PKK Rica Sihite, Ketua Pokja I Justina Purba, Ketua Pokja II Ruth Maya Tamba, Ketua Pokja III dr. Lidya Saragih, dan Ketua Pokja IV Herlina Purba.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh materi mengenai "Kebijakan dalam Mendukung Program PKK dan Asistensi Tata Kelola Kelembagaan PKK" yang disampaikan Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Pos Pelayanan Terpadu, Nita Rosalin.

Bimtek secara resmi dibuka oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Ny. Kahiyang Ayu Puteri Bobby Nasution.

Dalam sambutannya, Kahiyang mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan, memperkuat kompetensi, serta membangun kolaborasi antardaerah.

"Terima kasih sudah hadir pada malam ini dan juga besok. Selamat mengikuti pelajaran-pelajaran dan materi-materi yang akan menambah ilmu kita semua," ujar Kahiyang Ayu di hadapan para peserta.

Menurut Kahiyang, Bimtek merupakan forum penting bagi seluruh pengurus PKK untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga.

"Melalui Bimtek ini kita memiliki kesempatan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman. PKK sebagai mitra strategis pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kabupaten/kota yang semakin maju, sekaligus mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang lebih baik," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara juga memberikan apresiasi kepada TP PKK yang aktif menggunakan aplikasi SIPANDA sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi organisasi.

Ia mendorong seluruh daerah terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam menjalankan program PKK.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa keikutsertaan dalam Bimtek merupakan bentuk komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas pengurus dalam melaksanakan berbagai program pemberdayaan keluarga.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Karena itu, seluruh pengurus perlu terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan kemampuan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan kebijakan pemerintah.

"Bimbingan Teknis ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk memperluas wawasan, memperkuat koordinasi, serta menyamakan persepsi dalam menjalankan program-program PKK," ujarnya.

Darmawati berharap seluruh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan di Kabupaten Simalungun agar program PKK semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan TP PKK Kabupaten Simalungun akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan keluarga, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Bimtek ini, TP PKK Kabupaten Simalungun diharapkan semakin siap menghadapi tantangan di lapangan dengan tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, inovatif, dan adaptif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Simalungun.* (ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) setelah menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Wamenkes RI), dr. Benyamin Paulus Octavianus, dalam rangka meninjau pelaksanaan Skrining Tuberkulosis (TB) Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sumatera Utara.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan Pemkab Nias Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan di Kepulauan Nias

Wamenkes bersama istri, Ny. Linda Benjamin Paulus Octavianus, serta rombongan Kementerian Kesehatan RI dan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Muhammad Faisal Hasrimy juga menerima penyambutan adat melalui penyematan pakaian adat Simalungun sebagai bentuk penghormatan.

Kegiatan utama kemudian berlangsung di Aula Mes Pora-Pora Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Dalam arahannya, Wamenkes menegaskan bahwa percepatan eliminasi tuberkulosis merupakan salah satu prioritas nasional dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB tertinggi kedua di dunia sehingga diperlukan langkah yang lebih masif untuk menekan angka penularan.

Meski tingkat keberhasilan pengobatan pasien TB di Indonesia telah mencapai lebih dari 90 persen, Wamenkes mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah menemukan kasus lebih dini, terutama pada anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita.

"Selama ini yang sudah sakit berhasil kita obati dengan baik. Tantangan berikutnya adalah memeriksa orang-orang yang tinggal serumah dengan penderita TB agar dapat dideteksi lebih dini. Jika belum sakit dapat diberikan terapi pencegahan, dan jika sudah terinfeksi segera diobati. Dengan demikian angka kasus TB akan terus menurun hingga Indonesia bebas TB," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat, Kabupaten Simalungun telah menerima satu unit X-Ray Portable dan akan memperoleh tambahan tiga unit lagi.

Peralatan tersebut dinilai memudahkan tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan hingga ke wilayah terpencil karena memiliki ukuran yang ringan dan mudah dibawa.

Ke depan, pemerintah juga berencana melengkapi puskesmas, khususnya puskesmas rawat inap, dengan fasilitas X-Ray permanen yang dapat digunakan untuk mendeteksi TB sekaligus memeriksa penyakit paru, jantung, hingga tumor.

Wamenkes menekankan bahwa keberhasilan eliminasi TB tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan.

Menurutnya, pemerintah daerah, kader kesehatan, TP PKK, camat, lurah, pangulu, hingga masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penemuan kasus.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor kesehatan di daerahnya.

Menurut Anton, Kabupaten Simalungun memiliki wilayah yang luas sehingga membutuhkan strategi pelayanan kesehatan yang menjangkau hingga pelosok desa.

"Kabupaten Simalungun memiliki wilayah yang sangat luas dengan 32 kecamatan, 386 nagori, 27 kelurahan, 46 puskesmas serta ratusan fasilitas kesehatan pendukung. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kami untuk memperkuat penemuan kasus TB secara aktif hingga ke pelosok desa," ungkap Bupati.

Ia menegaskan pelayanan kesehatan harus hadir langsung di tengah masyarakat, bukan hanya menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menetapkan 228 lokus pelaksanaan Skrining TB Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar jangkauan pelayanan semakin luas dan kasus TB dapat ditemukan lebih cepat.

"Kehadiran Bapak Wakil Menteri Kesehatan menjadi penyemangat bagi seluruh tenaga kesehatan dan kader di lapangan untuk terus bekerja memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari skrining, diagnosis maupun pengobatan TB hingga tuntas," tambahnya.

Bupati juga berharap pemerintah pusat terus memperkuat dukungan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk penambahan fasilitas Mobile X-Ray, sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah yang sulit diakses.

"Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat, kami optimistis target eliminasi Tuberkulosis dapat tercapai sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Simalungun yang sehat, sejahtera, dan bebas TB," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Simalungun, Direktur RSUD, para camat, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta para pangulu dan lurah.* (ad)

NIAS – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fasilitas kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan KKP Perkuat Sinergi Pulihkan Sektor Kelautan Pascabanjir

Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pelayanan kesehatan serta memastikan program peningkatan layanan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Surya melihat berbagai fasilitas yang tersedia di Puskesmas Botombawo.

Ia juga menyapa warga yang sedang memanfaatkan Program Berobat Gratis (Probis) dan meninjau sejumlah sarana yang masih memerlukan pembenahan.

Menurut Surya, beberapa fasilitas perlu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan semakin optimal, terutama dalam rencana peningkatan status puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus.

"Tadi ada beberapa yang kita lihat, perlu ada perbaikan. Karena memang kita mengejar untuk meningkatkan kapasitas dari Puskesmas rawat inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Plus. Sehingga fasilitasnya bertambah," kata Surya.

Selain peningkatan fasilitas, Surya menilai kerja sama antara Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten Nias menjadi kunci agar pembangunan sektor kesehatan berjalan lebih efektif.

Melalui perencanaan bersama, bantuan yang diberikan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Kepala Puskesmas Botombawo, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari penambahan tempat tidur, peralatan medis, ruang pelayanan hingga jaringan listrik.

"Untuk pelayanannya cukup baik. Tetapi tadi yang disampaikan Kepala Puskesmas ada kekurangan dari jumlah tempat tidur, peralatan medis, ruangan dan jaringan listrik. Melalui program peningkatan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi perencanaannya kita kolaborasi dengan Pemkab Nias," jelas Surya.

Sementara itu, Bupati Nias Ya'atulo Gulo menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terus memantau perkembangan pembangunan di Kepulauan Nias.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata bagi pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.

Kolaborasi antara Pemprov Sumut dan Pemkab Nias diharapkan mampu mempercepat peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat di wilayah Kepulauan Nias dapat memperoleh layanan medis yang lebih baik, merata, dan berkualitas.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah yang terdampak banjir.

Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, terutama para pelaku usaha perikanan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan Pemkab Nias Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan di Kepulauan Nias

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas percepatan rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan di daerah yang terdampak bencana.

Selain itu, mereka juga menyusun langkah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program pemulihan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sulaiman Harahap mengapresiasi dukungan KKP terhadap upaya pemulihan di Sumatera Utara.

Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat akan membantu masyarakat yang terdampak agar dapat kembali menjalankan usaha dan meningkatkan perekonomian.

"Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membantu percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Sinergi ini diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat," ujar Sulaiman.

Pada kesempatan tersebut, Sulaiman juga menyoroti potensi besar sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias.

Menurutnya, kawasan itu memiliki sumber daya yang sangat menjanjikan sehingga perlu didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

"Kepulauan Nias memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, potensi tersebut dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Achmad Al-Farisi, mengatakan pihaknya mendapat amanah dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bantuan pemulihan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan di masing-masing daerah dan ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2028.

KKP juga memastikan program tersebut tidak akan tumpang tindih dengan anggaran yang telah dialokasikan melalui APBN maupun APBD.

Baca Juga:

• Pemprov Aceh dan Ulama Temui BWI Pusat, Kawal Kejelasan Status Wakaf Blangpadang

"Kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyediaan data penerima bantuan secara by name by address agar seluruh bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan," kata Achmad.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Timur Tumanggor, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Imaida Noor Hasibuan, serta sejumlah pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di Sumatera Utara.

Kolaborasi antara Pemprov Sumut dan KKP ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir yang terdampak bencana.* (ad)

JAKARTA – Pemerintah Aceh bersama para ulama menemui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

Pertemuan tersebut membahas kejelasan status Lapangan Blangpadang yang diyakini sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Baca Juga:

• Mahasiswa Desak Kejagung Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menjaga amanah sejarah dan memperjuangkan kepastian hukum atas status tanah Blangpadang.

"Kami mengutus tim ke museum di Belanda bukan untuk mencari pertentangan, melainkan untuk mengumpulkan serpihan sejarah yang jujur. Hasil penelusuran mengonfirmasi bahwa Blangpadang sejak era Kerajaan Aceh adalah alun-alun kebanggaan, dan tidak pernah dijadikan fasilitas militer oleh Belanda. Ini adalah aset luhur yang diwakafkan untuk Masjid Raya Baiturrahman," tutur Fadhlullah.

Menurut Fadhlullah, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk menelusuri sejarah Blangpadang, termasuk mengirim tim ke Belanda guna memperoleh dokumen dan informasi yang dinilai dapat memperkuat data historis mengenai status tanah tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dan ulama Aceh bukan untuk mengabaikan aturan hukum, melainkan berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga kepastian status wakaf dapat diwujudkan.

"Harapan masyarakat Aceh adalah melihat status Blangpadang tuntas dan kembali sepenuhnya sebagai jalan kebaikan bagi umat."

Menanggapi penjelasan tersebut, Wakil Ketua BWI Pusat, Dr. Tatang Astarudin, menyampaikan apresiasi atas langkah yang ditempuh Pemerintah Aceh dan para ulama dalam menyampaikan aspirasi secara dialogis.

Menurut Tatang, dari sisi hukum, filosofi, maupun aspek keagamaan, posisi tanah Blangpadang sebagai tanah wakaf memiliki dasar yang kuat.

"Secara yuridis, filosofis, maupun teologis, kita semua sepaham bahwa ini adalah tanah wakaf. Posisinya sangat kuat. Tugas kita bersama saat ini adalah menyelaraskan proses administrasi antarinstansi dengan baik, menghormati prosedur yang ada, serta menjaga marwah semua pihak agar solusi terbaik dapat dicapai tanpa ada yang merasa dirugikan," kata Dr. Tatang.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Badan Wakaf Indonesia menyatakan akan menjembatani komunikasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi status tanah Blangpadang.

BWI berencana mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM guna membahas kejelasan status aset tersebut.

"Setiap Rabu kami menyelenggarakan rapat pleno. Seluruh berkas dan dokumen kebaikan yang diserahkan oleh Pak Wagub dan para ulama akan menjadi pembahasan utama kami untuk merumuskan sikap resmi BWI yang konstruktif," ujar Dr. Tatang.

Pemerintah Aceh berharap koordinasi bersama BWI dan kementerian terkait dapat menghasilkan kepastian hukum mengenai status Lapangan Blangpadang, sehingga pengelolaannya ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan umat.* (ad)

JAKARTA – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Kejaksaan Agung segera mengambil langkah hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Inalum, Ahli Hukum USU: Sengketa Bisnis Tak Bisa Langsung Dipidana sebagai Korupsi

Karena itu, mereka meminta Kejaksaan Agung segera menetapkan langkah hukum yang tegas.

Wakil Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia, Frimus, mengatakan tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah agar Kejaksaan Agung segera melakukan penahanan terhadap Febrie Adriansyah.

"Hari ini memang permintaan kami yang pertama adalah kami mendesak Kejagung untuk segera menahan Febri Ardiansyah," kata Frimus kepada wartawan di lokasi, Kamis.

Selain meminta penahanan, massa juga mendesak aparat penegak hukum segera menggeledah rumah dinas Febrie Adriansyah yang berada di Jalan Radio I, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut mereka, penggeledahan diperlukan untuk mendukung proses pemulihan aset serta mencari kemungkinan adanya barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

"Kami meminta kepada para penegak hukum untuk menggeledah kediaman ataupun rumah dinas daripada Eks Jampidsus Kejagung Republik Indonesia," ujar Frimus.

Massa aksi menduga masih terdapat barang bukti yang dapat membantu proses penyidikan apabila dilakukan penggeledahan di rumah dinas tersebut.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengamanan ketat. Sedikitnya 100 mahasiswa mengikuti demonstrasi tersebut, sementara sekitar 200 personel kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Metro Kebayoran Baru diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi.

Demonstrasi berlangsung hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib.

Sebelum meninggalkan lokasi, para demonstran menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti dalam waktu 3 x 24 jam.

Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi tersebut.* (km/ad)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan lima persoalan yang dinilai menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh saat memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).

Kelima isu tersebut meliputi pertambangan ilegal, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pelaksanaan salat berjamaah, penyebaran konten LGBT, penanganan bencana, serta pembalakan liar (illegal logging).

Baca Juga:

• Viral! Anaknya Unggah Gaya Hidup Mewah dan BBM 15 Jeriken, Pejabat Gayo Lues Mengundurkan Diri

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, di antaranya Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Kepala BIN Aceh Andrie P. Mulia, Danlanal Sabang Kolonel (P) Sadimin, Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel PNB Suryo Anggoro, serta perwakilan Pangdam Iskandar Muda, Kejaksaan Tinggi Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh, dan Wali Nanggroe.

Dalam rapat itu, Mualem meminta seluruh persoalan dipaparkan secara rinci agar menjadi dasar pengambilan keputusan bersama.

"Saya membutuhkan pandangan, pendapat dan pertimbangan, untuk menjadi keputusan kita bersama," ujar Mualem.

Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menjelaskan aktivitas pertambangan ilegal masih marak terjadi di sejumlah daerah di Aceh.

Menurutnya, sebagian aktivitas penambangan bahkan menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.

"Bahkan penambangan dilakukan dengan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya," katanya.

Pemerintah Aceh mengusulkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari sosialisasi bahaya merkuri, penertiban terpadu bersama aparat penegak hukum, koordinasi lintas instansi, hingga upaya legalisasi melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Selain itu, Pemerintah Aceh mengusulkan diterbitkannya maklumat bersama Forkopimda serta penguatan pengawasan di masing-masing instansi.

Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh juga memaparkan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah pesisir barat Aceh.

"Di antaranya yang paling luas terbakar adalah lahan gambut, lebih 150 hektar," kata Nasir.

Ia menjelaskan Pemerintah Aceh telah meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Terkait bencana hidrometeorologi, Forkopimda Aceh menyepakati status daerah masih berada pada masa transisi sehingga belum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam paparannya, Sekda Aceh menyampaikan bahwa penyebaran konten LGBT di ruang digital maupun komunitas tertentu menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Aktivitas mereka terindikasi di café atau warkop, barbershop dan tempat Fitness/Gym," kata Nasir.

Ia juga menyampaikan pandangan pemerintah mengenai dampak yang dinilai dapat memicu polemik sosial dan bertentangan dengan norma yang berlaku di Aceh.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Aceh berencana merevisi Peraturan Gubernur mengenai Gugus Tugas Pencegahan Pornografi, memperkuat ketahanan keluarga, serta membentuk tim terpadu untuk melakukan pemantauan aktivitas di ruang publik dan media sosial.

Sekda Aceh juga mengingatkan bahwa Gubernur Aceh sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2025 tentang pelaksanaan salat fardu berjamaah bagi aparatur dan masyarakat serta kegiatan mengaji di satuan pendidikan.

Namun, menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut masih perlu diperkuat.

"Pelaksanaan shalat berjamaah di masjid dan meunasah pada jam kerja maupun di lingkungan masyarakat masih perlu diperkuat," ujarnya.

Karena itu, Forkopimda Aceh berencana mengeluarkan seruan bersama untuk mendorong pelaksanaan salat berjamaah di lingkungan masyarakat.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Gubernur Aceh adalah pembalakan liar.

Menurut Mualem, aktivitas tersebut diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah.

"Salah satu penyebab banjir ini adalah penebangan pohon di hutan-hutan atau ilegal loging," kata Mualem.

Ia menegaskan Pemerintah Aceh ingin menghentikan praktik pembalakan liar sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang.* (ad)

MEDAN – Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan menyatakan hasil investigasi internal menyimpulkan bahwa meninggalnya Genial Gavensi Gulo (21), siswa Pendidikan Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2026, disebabkan oleh bunuh diri.

Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di aliran sungai kawasan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) I/Bukit Barisan, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, pada Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Putra Ferdy Sambo Dilantik Jadi Perwira Polri, Pesan dari Balik Jeruji: Jaga Kejujuran dan Integritas

"Hasil penyelidikan tim investigasi Kodam I/BB terdiri dari staf intel Dam I/BB, Pomdam I/BB, Kesdam I/BB, Kumdam I/BB beserta Deninteldam menyatakan bahwa meninggalnya korban akibat bunuh diri," ujar Sandy, Kamis (23/7/2026).

Menurut Sandy, hasil investigasi itu juga diperkuat oleh hasil autopsi yang dilakukan tim forensik Rumah Sakit Umum dr Djasamen Saragih, Kota Pematangsiantar.

Ia menyebut tim forensik tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Hasil autopsi yang dilakukan tim forensik Rumah Sakit Umum dr Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar mengatakan bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban," katanya.

Genial Gavensi Gulo diketahui merupakan peserta Pendidikan Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2026 di Rindam I/Bukit Barisan.

Komandan Rindam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Abdul Razak Rangkuti sebelumnya membenarkan identitas korban.

Ia menjelaskan, Genial baru menjalani masa pendidikan selama empat hari sebelum ditemukan meninggal dunia.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh jajaran pelatih Rindam I/Bukit Barisan di lokasi kejadian.

Saat itu, Abdul Razak menyampaikan bahwa berbagai informasi yang beredar mengenai penyebab meninggalnya korban masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang.

Ia juga meminta agar penanganan perkara dikonfirmasikan kepada Detasemen Polisi Militer (Denpom).

Kini, Kodam I/Bukit Barisan menyatakan hasil investigasi internal menyimpulkan penyebab kematian korban berdasarkan penyelidikan tim gabungan serta hasil pemeriksaan forensik.* (mi/ad)

MEDAN – Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi, menegaskan bahwa sengketa yang masih berada dalam ranah bisnis, perdata, maupun administrasi negara tidak dapat serta-merta diproses sebagai tindak pidana korupsi sebelum seluruh unsur pidana benar-benar terpenuhi.

Pendapat tersebut disampaikan Mahmud saat memberikan keterangan sebagai ahli yang diajukan tim penasihat hukum Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, dalam sidang dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (22/7/2026) malam.

Baca Juga:

• INALUM Perkuat Jurnalisme Lingkungan, 65 Karya Angkat Isu Konservasi Lewat IN-Journal Chapter II

Karena itu, menurutnya, penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan seharusnya dilakukan oleh ahli hukum administrasi negara, bukan hanya dilihat dari sudut pandang hukum pidana.

"Kalau undang-undang pidana tidak memberikan definisi sendiri, maka penafsirannya harus merujuk pada cabang ilmu asal istilah tersebut," ujarnya di hadapan majelis hakim.

Mahmud menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak otomatis memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Menurut dia, persoalan tersebut harus lebih dahulu diuji melalui mekanisme hukum administrasi negara.

"Kalau masih ada pelanggaran kewenangan, wilayah administrasi negara yang harus bekerja lebih dahulu. Belum tentu bisa langsung ditarik menjadi tindak pidana korupsi," katanya.

Ia menjelaskan, unsur melawan hukum dalam ketentuan pidana merupakan melawan hukum dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, penegak hukum wajib membuktikan aturan mana yang benar-benar dilanggar.

Dalam keterangannya, Mahmud juga mengingatkan pentingnya penerapan asas ultimum remedium, yakni hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian melalui jalur administrasi atau perdata sudah tidak dapat dilakukan.

"Kalau masih bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi atau perdata, biarkan mekanisme itu berjalan terlebih dahulu. Hukum pidana menjadi pilihan terakhir," ucapnya.

Mahmud juga menyoroti hubungan bisnis antarkorporasi.

Menurutnya, kerugian yang muncul dalam transaksi bisnis belum tentu menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) sebagaimana dipersyaratkan dalam tindak pidana korupsi.

"Hubungan bisnis seperti utang-piutang atau kontrak masih berada dalam ruang hukum bisnis. Tidak bisa langsung dipandang sebagai tindak pidana," katanya.

Ia menambahkan, unsur mens rea baru dapat dinilai setelah lebih dahulu terbukti adanya perbuatan pidana.

Selama persoalan masih berada dalam ranah hukum bisnis atau perusahaan, unsur pidana tidak dapat langsung diterapkan.

Keterangan ahli tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian dalam persidangan dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum yang masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan.* (sp/ad)

BLANGKEJEREN – Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues, Aceh, dr. H. Nevirizal M.Kes., M.H., resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah anaknya menjadi sorotan publik karena mengunggah gaya hidup mewah di media sosial, termasuk memperlihatkan pembelian 15 jeriken bahan bakar minyak (BBM).

Surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada Wakil Bupati Gayo Lues, Maliki, pada Kamis, 23 Juli 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Walk Out dari Rapat Paripurna DPRD, PDIP Sumut Desak Permintaan Maaf

"Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026," tulis Nevirizal dalam surat pengunduran dirinya.

Ia menegaskan, meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, sebagai pejabat publik dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi," tulisnya.

Menurut Nevirizal, pengunduran diri itu juga dilakukan demi menjaga nama baik lembaga tempatnya bertugas sekaligus memberi ruang bagi proses evaluasi agar berjalan dengan baik.

"Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini," lanjutnya.

Dalam surat tersebut, Nevirizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.

"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan seluruh masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya selama menjalankan amanah," tulisnya.

Sebelumnya, publik menyoroti sejumlah unggahan media sosial yang diduga dibuat oleh anak Nevirizal.

Dalam unggahan itu terlihat dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok, hingga sejumlah negara di Eropa.

Selain itu, beredar pula tangkapan layar percakapan keluarga yang membahas pembelian mobil.

Yang paling banyak mendapat perhatian adalah unggahan foto belasan jeriken yang disebut berisi BBM.

Dalam keterangan foto tersebut tertulis:

"Papaku beli minyak 15 jeriken. Ntah mobil mana lagi yang mau dipenuhkannya."

Unggahan tersebut memicu beragam komentar dari masyarakat di media sosial hingga akhirnya menjadi perhatian publik.

Dengan pengunduran diri itu, Nevirizal menyatakan ingin menjaga integritas institusi pemerintah serta menunjukkan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik atas polemik yang berkembang.* (d/ad)

MEDAN – Langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumatera Utara sebelum agenda selesai menuai kritik dari DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara.

Partai berlambang banteng itu menilai tindakan tersebut bukan hanya menyangkut etika kelembagaan, tetapi juga dapat dibaca sebagai sinyal adanya persoalan di dalam koalisi pendukung Bobby-Surya.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Rapat Forkopimda, Perkuat Kolaborasi Jaga Stabilitas Keamanan Daerah

Situasi memanas setelah sejumlah anggota DPRD mempertanyakan apakah rapat telah memenuhi syarat kuorum sebelum pengambilan keputusan dilakukan.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, interupsi yang disampaikan anggota DPRD didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan DPRD Sumut Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib.

"Interupsi yang diutarakan sejumlah Anggota DPRD tentang syarat kuorum, didasarkan pada Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib, Pasal 117 ayat 1 poin b yakni: Rapat paripurna kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD. Kemudian ayat 2 berbunyi: kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan kehadiran fisik dan/atau tanda tangan daftar hadir," kata Sutrisno dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Menurut Sutrisno, sebagai kepala daerah Bobby seharusnya mendukung anggota DPRD yang berupaya menjalankan tata tertib, bukan meninggalkan ruang sidang.

"Maka Bobby seharusnya mendukung Anggota DPRD yang patuh terhadap tata tertib DPRD, bukan merajuk, pergi meninggalkan ruang rapat paripurna, dan diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Sumut," ucapnya.

Sutrisno juga menilai tindakan walk out tersebut dapat dipandang sebagai sikap yang tidak menghormati lembaga DPRD.

Karena itu, ia meminta Bobby menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

"Meski tidak diatur secara detil dalam peraturan perundang-undangan, namun tindakan meninggalkan rapat paripurna adalah pelecehan terhadap DPRD Sumut dan seluruh rakyat Sumut. Bobby harus menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut dan seluruh warga Sumut atas sikap bapernya meninggalkan rapat paripurna DPRD," ujarnya.

Selain itu, Sutrisno menilai keluarnya Bobby dari ruang sidang dapat menjadi indikasi adanya persoalan dalam hubungan politik di koalisi yang mengusung pasangan Bobby Nasution dan Surya pada Pilkada Sumut 2024.

"Kaburnya Bobby dari ruang rapat paripurna DPRD Sumut sebagai sinyal perpecahan di tubuh koalisi partai pengusung dan pendukungnya. Keadaan tersebut juga sebagai bukti lemahnya kepemimpinan Ketua DPRD Sumut dalam mengorganisir seluruh pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi di DPRD Sumut dalam menjalankan agenda kerja DPRD Sumut," ucapnya.

Dalam keterangannya, Sutrisno juga mengkritik pernyataan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap yang memberikan penilaian mengenai kuorum rapat paripurna.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya hadir sebagai pihak yang diundang dalam rapat tersebut.

"Pernyataan Pj Sekda Sulaiman yang menilai kuorum tidaknya rapat paripurna DPRDSU tidak tepat, sebab baik gubernur, wakil gubernur, Pj. Sekda, atau pimpinan OPD adalah peserta undangan dalam rapat paripurna. kalau Sulaiman keberatan silahkan buat laporan ke BK DPRD Sumut, bukan membuat pernyataan menilai kuorum rapat paripurna DPRD Sumut," tuturnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD Sumut ketika proses akan memasuki penandatanganan keputusan bersama terkait LPJ APBD 2025.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat awalnya berlangsung normal dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2025.

Setelah laporan Badan Anggaran DPRD dan pembacaan konsep keputusan bersama selesai, sejumlah anggota DPRD dari Fraksi PDIP mengajukan interupsi dan mempertanyakan apakah rapat telah memenuhi syarat kuorum.

Mereka juga menyoroti adanya rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna.

Di tengah situasi tersebut, Bobby diketahui meninggalkan ruang sidang dan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ikut keluar dari ruang rapat.

Sementara itu, Penjabat Sekda Sumut Sulaiman Harahap menyatakan rapat paripurna telah memenuhi syarat kuorum sebelum proses penandatanganan dilakukan.

"Itukan sudah kourum semalam, sudah mau penandatanganan interupsi mempertanyakan kuorum atau tidak," kata Sulaiman, Rabu (22/7/2026).

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait kritik yang disampaikan DPD PDIP Sumatera Utara mengenai langkahnya meninggalkan rapat paripurna.* (d/ad)

BINJAI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai organisasi kepemudaan yang aktif menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus membantu mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Sebagai organisasi yang lahir pada 1978 di Pandaan, Jawa Timur, AMPI disebut terus membawa semangat persatuan pemuda dan pembaruan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda 1928.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Rapat Forkopimda, Perkuat Kolaborasi Jaga Stabilitas Keamanan Daerah

Sekretaris DPD AMPI Kota Binjai Rizki Mardhatillah mengatakan, peran pemuda telah dijamin dalam konstitusi sehingga harus diwujudkan melalui kontribusi nyata kepada masyarakat.

"bahwa peran pemuda terletak pada konstitusi negara ini, itu sudah dijamin dan termaktub pada pasal 27 ayat (3), pasal 28C ayat (2) dan pasal 30 ayat (1) UUD '45, sebab pemuda bagian dari rakyat Indonesia yang sangat diharapkan di setiap generasinya", paparnya, saat menyampaikan via seluler kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).

Menurut Rizki yang juga merupakan politisi muda Partai Golkar, seluruh kader AMPI Binjai diarahkan untuk menjalankan organisasi sesuai aturan yang berlaku.

"terkonsentrasi melalui AMPI, terkhusus di Kota Binjai, berdasarkan petunjuk daripada Ketua DPD AMPI Binjai, Bung Surya Darma Sitepu, kader AMPI Binjai wajib tertib organisasi berdasarkan tuntutan AD/ART dan peraturan organisasi lainnya. Sebab, sebagai kader kita wajib patuh pada regulasi yang berlaku", ucapnya.

Rizki menegaskan, AMPI Binjai ingin membangun citra organisasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Karena itu, kader didorong untuk hadir membantu warga yang membutuhkan.

"Maka dari itu, kita (AMPI Binjai), harus terus berbenah, bangun vibrasi citra positif kemanfaatan untuk masyarakat, tolong dan bantu masyarakat dalam mencari solusi, hakikatnya kita (AMPI), punya tanggung jawab besar jika ada masyarakat disekeliling kita ada yang kesusahan, itulah tugas kita", ungkapnya tegas.

Selain aktif dalam kegiatan sosial, AMPI Binjai juga mendorong pembinaan karakter kader melalui pendekatan keagamaan dan kebersamaan.

Rizki mengatakan organisasi tersebut berupaya membangun kehidupan yang religius bagi seluruh kader tanpa membedakan latar belakang agama.

"pemuda harus memiliki karakter unggul, beradab, tidak tercela dan berakhlak, seminimal mungkin untuk diri sendiri. Makanya, atas inisiator Ketua Darma Sitepu, AMPI Binjai bangun kereligiusan dan dekat dengan masyarakat (umat), baik bagi kader beragama Islam, Kristen, Budha dan agama maupun keyakinan yang diakui oleh negara ini. Salah satunya Gerakan Safari Dakwah Subuh atau yang disingkat G-SDS untuk kader AMPI yang berumat Islam", tuturnya.

Menurut Rizki, tantangan terbesar generasi muda saat ini adalah penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk kenakalan remaja yang semakin berkembang di era digital.

Karena itu, AMPI Binjai ingin mendorong lahirnya pemuda yang berkarakter, memiliki integritas, dan mampu memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya.

"Kembalikan giroh pemuda yang jauh dari Narkoba dan kenakalan kenakalan lainnya, ini tantangan bagi kita di era teknologi terbuka (digitalisasi). Kehadiran inklusif AMPI Binjai mudah-mudahan membawa dampak besar yang menjadi gelombang raksasa untuk kebaikan dan kemanfaatan luas, menjadi OKP yang bercitra positif secara perilaku", harapnya.

Melalui berbagai program pembinaan, DPD AMPI Kota Binjai berharap semakin banyak pemuda yang terlibat dalam kegiatan sosial, kepemudaan, dan pembangunan sehingga mampu menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat.* (ad)