Meutya mengatakan pemerintah bersama penyelenggara telekomunikasi terus memperluas pembangunan infrastruktur digital, termasuk jaringan fiber optik yang kini mencapai lebih dari 1,19 juta kilometer.

Baca Juga:

• Video Demo Lama Diedit Ulang, Menkomdigi Ungkap Modus Hoaks Jelang HUT RI

Jaringan tersebut menghubungkan berbagai wilayah Indonesia, mulai dari antarpulau hingga kota, kabupaten, kecamatan dan desa.

"Dengan cakupan tersebut, infrastruktur fiber optik kini telah menjangkau 53.382 desa atau 63,79 persen dari 83.687 desa di Indonesia," kata Meutya, Senin (24/8/2026).

Selain jaringan utama, pemerintah juga membangun Optical Distribution Point (ODP) sebagai titik pembagi sinyal fiber optik sebelum koneksi diteruskan ke pelanggan.

Hingga saat ini, tercatat 2.712.813 titik ODP telah terpasang. Infrastruktur tersebut disebut telah mencakup sekitar 43.233 desa atau 51,66 persen dari total desa di Indonesia.

"Dengan ODP tersebut, setara dengan 51,66 persen (43.233 desa) dari 83.687 desa di Indonesia yang telah tercover untuk menyebarkan sinyal optik ke pelanggan," ujar Meutya.

Di sektor jaringan seluler, pembangunan 4G menunjukkan cakupan yang jauh lebih luas. Hingga kuartal I 2026, layanan 4G telah menjangkau 98,96 persen populasi atau sekitar 267 juta jiwa.

Namun, jika dihitung berdasarkan luas wilayah, cakupan 4G masih sekitar 54,23 persen atau setara dengan 1,03 juta kilometer persegi.

Sementara itu, jaringan 5G masih dalam tahap pengembangan sejak pertama kali dikomersialkan di Indonesia pada Mei 2021.

"Adapun jaringan 5G masih dalam tahap awal pengembangan, dengan cakupan sekitar 2,38 persen wilayah, namun sudah mampu melayani sekitar 109 juta jiwa, menunjukkan langkah awal yang positif menuju transformasi digital berkecepatan tinggi di seluruh pelosok Indonesia," kata Meutya.

Pemerintah menargetkan kecepatan akses internet terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029, kecepatan internet nasional ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 100 Mbps pada 2029.

Untuk layanan mobile broadband, kecepatan rata-rata nasional pada 2024 tercatat 47,02 Mbps dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 60 Mbps pada 2026.

Sedangkan layanan fixed broadband yang pada 2024 memiliki kecepatan rata-rata nasional 51,30 Mbps juga menjadi bagian dari agenda peningkatan kualitas konektivitas digital nasional.

Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tantangan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan target agar 2.500 desa di wilayah 3T yang belum memiliki akses internet dapat segera terhubung.

Dalam kunjungannya ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara, pada 9 Mei 2026, Prabowo mengatakan pemerintah akan memperkuat jaringan agar masyarakat di wilayah tersebut dapat menggunakan layanan telekomunikasi secara lebih optimal.

Pemerintah kini terus mendorong pemerataan infrastruktur digital agar peningkatan kualitas jaringan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia.* (d/dh)

Rico mengatakan Medan memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus salah satu pintu gerbang internasional di Pulau Sumatera. Menurutnya, posisi tersebut menjadi modal penting untuk memperluas hubungan kerja sama dengan mitra internasional.

Baca Juga:

• Kemitraan Strategis Eropa-Sumut: Wagub Surya Pikat Dubes Belgia Lewat Optimalisasi Sawit dan Inovasi Olahraga

Selain letak strategis, Rico menjelaskan Medan merupakan kota multikultural dengan masyarakat yang berasal dari beragam agama dan latar belakang budaya. Kota Medan juga dinilai memiliki potensi ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat dikembangkan ke pasar internasional.

"Kami terus mengembangkan produk fesyen yang memadukan unsur budaya dengan desain modern. Produk-produk tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan dan diperkenalkan ke pasar internasional," ujar Rico.

Di sektor transportasi, Pemerintah Kota Medan tengah mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi publik yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Rico menyebut pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) menjadi salah satu langkah yang tengah didorong Pemko Medan. Penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat mendukung sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

"Kami sekarang lebih fokus pada bus-bus yang menggunakan listrik. Ini menjadi bagian dari upaya kami dalam mengembangkan transportasi yang lebih modern dan ramah lingkungan," tuturnya.

Pengelolaan sampah juga menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut. Pemko Medan disebut tengah membenahi tata kelola sampah, termasuk menjajaki konsep waste to energy sebagai alternatif untuk mengurangi persoalan sampah sekaligus memanfaatkan limbah menjadi sumber energi.

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan turut dibahas sebagai bidang yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan Belgia.

Sementara itu, Duta Besar Belgia David Jordens mengatakan Medan menjadi kota pertama di Pulau Sumatera yang secara khusus dikunjunginya setelah resmi memulai masa tugas di Indonesia pada awal Agustus 2026.

"Saya tertarik mengunjungi Medan karena kota ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang internasional dan akses menuju berbagai wilayah di Sumatra," ungkap David.

David juga menyampaikan rencana mengaktifkan kembali Konsul Kehormatan Belgia di Medan yang sebelumnya pernah ada, tetapi tidak aktif. Menurutnya, keberadaan konsul kehormatan dapat membuka akses yang lebih luas dalam hubungan diplomasi, bisnis dan hubungan antarmasyarakat.

"Konsul Kehormatan di Medan untuk mempermudah jalur diplomasi, bisnis, dan hubungan antarwarga," tambahnya.

Pembahasan juga mencakup potensi komoditas kakao di Sumatera Utara. David mengatakan Belgia memiliki pengalaman panjang dalam industri cokelat dan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra di Indonesia.

Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi peluang untuk mengembangkan potensi kakao Sumatera Utara, termasuk melalui penguatan hilirisasi sehingga komoditas lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Pertemuan Rico Waas dan David Jordens diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Kota Medan dan Belgia melalui program yang lebih konkret di berbagai sektor strategis.* (dh)

Pertemuan Surya dan David Jordens berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (24/8/2026). Pemprov Sumut menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman bagi investor.

Baca Juga:

• Bukan Sengaja 'Diekspor', BMKG Ungkap Angin Musiman Jadi Biang Keladi Asap Kalimantan Menggeliat ke Negara Tetangga

"Saya rasa banyak yang bisa kita kembangkan bersama karena Sumut memiliki potensi yang sangat besar, dan kami memastikan investasi yang aman dan nyaman untuk membangun daerah kami," kata Surya.

Surya juga berharap pembicaraan tersebut berlanjut pada kerja sama yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Menurutnya, Belgia memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dikolaborasikan dengan Sumut, terutama di bidang akademik, olahraga dan teknologi.

"Ke depannya saya harap kita bisa membahas kerja sama yang lebih konkret, kerja sama yang bisa memberikan dampak pada pembangunan Sumut dan Belgia dan juga kesejahteraan masyarakat kita," ujarnya.

Sementara itu, David Jordens menyampaikan ketertarikannya menjajaki kerja sama di sektor olahraga. Dia menilai Sumut memiliki kompleks fasilitas olahraga berstandar internasional yang dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan Belgia dan Sumut.

Jordens mengatakan peluang kerja sama tidak hanya terkait pengembangan atlet, tetapi juga teknologi dan infrastruktur olahraga. Belgia memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan hingga pengelolaan fasilitas olahraga.

"Bukan cuma terkait atlet, tetapi juga teknologi olahraga, kami memiliki banyak perusahaan olahraga seperti penyedia dan pengelolaan rumput lapangan, pencahayaan, desain, bila ada business matching saya akan bawa investor ke sini," kata Jordens.

Selain olahraga, Jordens tertarik menjajaki kerja sama di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Menurutnya, pengembangan sawit ke depan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas tanpa harus memperluas lahan.

"Sekarang kita sudah berpikir bagaimana sawit bisa menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang ada, bukan menambah luas lahannya, kita bisa perkuat kerja sama ini," ujarnya.

Pembahasan potensi investasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama ekonomi antara Sumut dan Belgia. Pemprov Sumut berharap komunikasi antarkedua pihak dapat dilanjutkan melalui skema kerja sama yang lebih terukur dan konkret.

David Jordens diketahui ditunjuk Kerajaan Belgia sebagai Duta Besar untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN pada Agustus 2026, menggantikan Frank Felix. Sebelum menjabat sebagai duta besar, Jordens merupakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Belgia.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Rico dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (24/8/2026). Ia mengapresiasi rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan PAD dan Pansus Penertiban Aset Daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

Baca Juga:

• "Jangan Cuma Selempang Ditempel di Badan," Rico Waas Tegaskan Bunda PAUD Medan Wajib Turun Langsung ke Lapangan

"Setelah rekomendasi ini diterima Pemko Medan, tolong tindaklanjuti dengan serius dan benar," tegas Rico.

Menurut Rico, optimalisasi PAD tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi. Pemko Medan juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara tertib, transparan dan produktif agar memberikan nilai tambah bagi daerah.

Hingga 2026, realisasi penerimaan pajak daerah tercatat sebesar 52,78 persen. Capaian tersebut dinilai masih perlu terus didorong melalui perbaikan pengelolaan dan pengawasan.

Rico menekankan setiap aset milik pemerintah daerah harus memiliki status hukum dan dokumen yang jelas. Aset juga harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan Pansus. Salah satunya meminta dilakukan audit terhadap OPD dan pelaku usaha yang diduga berkontribusi terhadap kebocoran PAD.

Pansus menemukan sejumlah persoalan, mulai dari ketidakpatuhan wajib pajak, ketidaksesuaian data, digitalisasi yang belum optimal hingga pengelolaan retribusi yang dinilai belum maksimal.

DPRD juga mendorong Pemko Medan melakukan pembenahan regulasi PAD, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat digitalisasi data wajib pajak dan menetapkan target PAD 2027 secara lebih jelas.

Selain itu, DPRD meminta penerapan sistem pengawasan berbasis risiko untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah dan memperbaiki efektivitas pengelolaan aset.

Rico menegaskan peningkatan PAD dan penertiban aset harus dilakukan dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, seluruh hasil pengelolaan keuangan serta aset daerah harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Pemko Medan diharapkan dapat menjadikan rekomendasi DPRD tersebut sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan penerimaan PAD dan memastikan aset milik pemerintah digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan kota.* (dh)

Prasetyo memastikan tidak ada alasan khusus di balik ketidakhadiran Raja Juli dalam rapat maupun kunjungan kerja Prabowo terkait penanganan karhutla.

Baca Juga:

• Bukan Sengaja 'Diekspor', BMKG Ungkap Angin Musiman Jadi Biang Keladi Asap Kalimantan Menggeliat ke Negara Tetangga

Raja Juli sebelumnya tidak tampak ketika Prabowo memimpin rapat dan meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).

Hal serupa kembali terjadi saat Prabowo memimpin agenda penanganan karhutla di Riau dan Sumatera Selatan pada Senin (24/8/2026). Raja Juli juga tidak terlihat mendampingi Kepala Negara dalam kegiatan tersebut.

Menurut Prasetyo, Raja Juli sebelumnya telah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi karhutla, termasuk di Sumatera Selatan. Karena itu, ketidakhadirannya dalam agenda terbaru bersama Presiden disebut bukan karena adanya persoalan tertentu.

"Jadi ini hanya masalah kebetulan saja," ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan kunjungan Prabowo ke sejumlah wilayah terdampak karhutla lebih diarahkan untuk memastikan kesiapan tambahan personel dan peralatan apabila dibutuhkan di lapangan.

Presiden, kata dia, secara khusus meminta dukungan unsur TNI dan Polri diperkuat untuk mempercepat penanganan kebakaran.

"Hari ini kan Bapak Presiden memang fokus kepada mengajak Panglima TNI maupun Kapolri untuk menambah kekuatan kalau dibutuhkan personel maupun dibutuhkan alat-alat, termasuk heli water bombing, kemudian tadi ada permohonan motor trail yang dimodifikasi," jelasnya.

Kebutuhan tambahan tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani secara langsung melalui jalur darat.

Prasetyo kembali menegaskan tidak ada masalah khusus antara Presiden Prabowo dan Menhut terkait ketidakhadiran Raja Juli dalam rangkaian agenda penanganan karhutla.

"Jadi hanya masalah kebetulan saja," imbuhnya.

Pemerintah saat ini terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan personel, pemadam darat, helikopter water bombing, pompa air serta berbagai sarana pendukung lainnya di wilayah terdampak.* (d/dh)

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan asap karhutla yang mencapai Malaysia maupun Singapura terbawa oleh angin.

Baca Juga:

• Sains Lawan Asap: Saat Senjata Teknologi AI dan Garam Mikro BRIN Turun Gunung Padamkan Karhutla

Ardhasena menjelaskan pergerakan asap mengikuti pola angin musiman yang secara rutin terjadi. Kondisi tersebut memungkinkan asap dari wilayah terdampak karhutla di Indonesia bergerak menuju wilayah negara lain.

"Angin musiman yang rutin terjadi," ujarnya.

Penanganan dampak asap lintas batas saat ini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah Indonesia juga meminta agar negara-negara yang terdampak tidak saling menyalahkan terkait sumber asap.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton Pandjaitan mengatakan karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara bersama-sama dengan fokus mengurangi dampak.

"Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas," kata Berton.

Berton mengatakan Indonesia memahami kekhawatiran negara tetangga terhadap dampak kabut asap. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengendalikan kebakaran dari sumbernya.

"Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla," ujarnya.

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pemerintah juga memperkuat personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

BNPB mencatat pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi penanganan karhutla di enam provinsi prioritas. Sebanyak 30 pesawat ditempatkan di wilayah Kalimantan, sedangkan 22 pesawat lainnya beroperasi di Sumatra.

Kekuatan TNI AU juga ditambah untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di Kalimantan.

Menurut Berton, pengendalian kebakaran sedekat mungkin dengan sumbernya menjadi langkah utama untuk menekan produksi asap. Dengan demikian, potensi dampak kabut asap yang melintasi batas negara juga dapat dikurangi.

"Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan," tuturnya.

Pemerintah Indonesia bersama negara-negara tetangga kini terus memantau perkembangan titik panas dan kualitas udara untuk mengantisipasi dampak karhutla yang dapat meluas ke kawasan Asia Tenggara.* (d/dh)

Tradisi Maulid Nabi berkembang dalam berbagai bentuk. Umat Islam ada yang mengisinya dengan pembacaan selawat, kajian sirah Nabi, pengajian, santunan anak yatim dan fakir miskin, hingga tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Baca Juga:

• Prof Agussabti: Hadirkan Allah dalam Setiap Langkah, Kunci Meraih Keberuntungan Dunia dan Akhirat

Dalam literatur sejarah Islam terdapat sejumlah teori mengenai asal-usul tradisi tersebut. Salah satu teori menyebut peringatan Maulid mulai berkembang pada masa Dinasti Ubaid atau Fatimiyyah di Mesir yang berkuasa pada 362-567 Hijriah.

Pada masa tersebut, berbagai perayaan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintahan Dinasti Fatimiyyah. Selain Maulid Nabi Muhammad SAW, dikenal pula perayaan yang dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra, Hasan, Husain hingga khalifah yang sedang berkuasa.

Teori lain mengaitkan perkembangan peringatan Maulid dengan Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri, penguasa Irbil di Irak. Dalam sejumlah riwayat, ia disebut menggelar peringatan Maulid secara besar-besaran dengan menghadirkan ulama, ahli tasawuf, cendekiawan dan masyarakat.

Peringatan tersebut tidak hanya diisi ceramah. Masyarakat juga mendapatkan makanan, hadiah dan sedekah. Dari tradisi itulah Maulid kemudian berkembang sebagai momentum untuk mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus berbagi dengan sesama.

Ada pula teori yang mengaitkan Maulid dengan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi. Dalam sejumlah narasi, peringatan tersebut digunakan untuk membangkitkan semangat keagamaan dan persatuan umat dalam menghadapi Perang Salib.

Sementara riwayat lainnya menghubungkan tradisi tersebut dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena terdapat sejumlah teori mengenai asal-usulnya, sejarah awal Maulid Nabi hingga kini menjadi bagian dari pembahasan dan perdebatan di kalangan sejarawan serta ulama.

Di Indonesia, tradisi Maulid berkembang melalui proses akulturasi dengan budaya lokal. Salah satu tradisi yang kerap dikaitkan dengan dakwah Wali Songo adalah Sekaten yang berkembang di tanah Jawa.

Selain Sekaten, terdapat pula Gerebeg Maulud yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa. Prosesi tersebut biasanya disertai pengarakan gunungan berisi hasil bumi dan makanan sebagai simbol rasa syukur.

Di berbagai daerah lainnya, Maulid Nabi dirayakan dengan bentuk yang berbeda. Ada yang menitikberatkan pada pembacaan selawat dan sirah Nabi, sementara daerah lain mempertahankan tradisi budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Bagi ulama yang membolehkan peringatan Maulid, momentum tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengingat risalah Nabi Muhammad SAW, mempelajari perjalanan hidup beliau serta meneladani akhlaknya.

Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah RA juga kerap dijadikan rujukan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Senin merupakan hari beliau dilahirkan ketika ditanya mengenai alasan berpuasa pada hari tersebut.

"Itu adalah hari di mana aku dilahirkan."

Dari hadis tersebut, sebagian ulama berpandangan bahwa mengingat kelahiran Nabi dapat dilakukan melalui ibadah dan ungkapan syukur kepada Allah SWT.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya beriman, memuliakan dan mengikuti Rasulullah SAW. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah Surah Al-A'raf ayat 157.

Namun, peringatan Maulid Nabi juga mendapat kritik dari sebagian ulama. Mereka menilai tradisi tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun empat imam mazhab.

Pandangan ini didasarkan antara lain pada catatan sejarah bahwa peringatan Maulid baru muncul beberapa abad setelah masa Rasulullah SAW. Sejumlah ulama juga mengkritisi praktik perayaan yang berkembang pada masa Dinasti Fatimiyyah karena dinilai memiliki latar belakang politik dan keagamaan tertentu.

Kelompok yang mengkritisi Maulid juga menekankan pentingnya mengikuti praktik generasi awal Islam sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan ibadah. Mereka mengingatkan agar kegiatan keagamaan tidak memasukkan unsur yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa sejarah dan hukum peringatan Maulid Nabi memiliki pembahasan yang cukup panjang di kalangan ulama. Ada kelompok yang membolehkannya selama diisi dengan kegiatan yang sesuai syariat, seperti selawat, sedekah, kajian dan amal kebaikan. Ada pula yang tidak membolehkannya karena tidak menemukan praktik tersebut pada generasi awal Islam.

Terlepas dari perbedaan tersebut, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada peringatan tahunan. Umat Islam dapat menjadikan momentum tersebut untuk mempelajari sirah, memperbaiki akhlak, memperbanyak selawat serta meneladani ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.* (d/dh)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan penetapan Sarjito dilakukan setelah komisi menggelar rapat internal pada Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Kapal Perang hingga Calon Gubernur BI, Ini Deretan Surpres Prabowo yang Dibacakan di DPR Hari Ini

Sebelumnya, Sarjito menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI. Dalam proses tersebut, dia memaparkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Sarjito menyoroti potensi persoalan seperti under invoicing, transfer pricing, hingga penentuan harga komoditas. Menurutnya, faktor paling penting dalam membangun BMKS adalah menciptakan pasar yang terpercaya atau trusted market.

"Apa yang terpenting? Yaitu trusted market. Karena market yang bagus pasti akan dipakai untuk arbitrage. Price arbitrage, bukan supervisory dan regulatory arbitrage," ujar Sarjito di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan price arbitrage merupakan praktik memanfaatkan perbedaan harga dengan membeli suatu produk di pasar yang lebih murah dan menjualnya kembali di pasar yang menawarkan harga lebih tinggi. Mekanisme tersebut juga lazim terjadi pada pasar keuangan dan komoditas global.

Menurut Sarjito, keberadaan pasar yang terpercaya akan membuat pelaku pasar percaya terhadap produk dan ekosistem perdagangan yang dibangun.

"Kalau Bursa Indonesia tidak dipakai untuk arbitrage, artinya tidak trusted. Kalau pasarnya terpercaya, maka artinya produknya terpercaya. Ekosistemnya terpercaya," ujarnya.

Sarjito sebelumnya menjadi calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK. Nama tersebut diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa M Sarjito merupakan satu-satunya nama yang diusulkan Presiden untuk menjalani proses seleksi di Komisi XI.

"Namanya (yang diusulkan) itu Pak M Sarjito. Pak M Sarjito nantinya akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Setelah Komisi XI menetapkan Sarjito, keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Jika disahkan, Sarjito akan mulai mengemban jabatan Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK untuk periode 2026-2031.

Posisi tersebut dinilai strategis seiring pengembangan bursa mineral dan komoditas strategis di Indonesia, terutama dalam memastikan perdagangan komoditas berjalan transparan, memiliki mekanisme harga yang kredibel dan diawasi secara efektif.* (d/dh)

Kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya, menanggapi keterangan ahli yang dihadirkan Kejaksaan Agung yang menyebut perkara TPPU dapat berdiri sendiri atau stand alone. Menurut Firman, konsep tersebut justru akan menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul harta yang diduga dicuci.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Febrie, Eks Kepala PPATK: Kasus TPPU Tak Harus Tunggu Tindak Pidana Asal Terbukti

Firman menjelaskan TPPU pada dasarnya merupakan delik lanjutan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana. Karena itu, asal-usul aset yang diduga terkait pencucian uang harus dapat dijelaskan.

"Kalau mencuci, mencuci dari tindak pidana apa? Kan tidak mungkin begitu saja ada harta, ada aset, terus kemudian diidentikkan dengan tindak pidana pencucian uang," ujarnya.

Menurut Firman, keberadaan tindak pidana asal diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara tindak pidana dengan harta kekayaan yang kemudian menjadi objek perkara TPPU.

"Karena ini hanya delik lanjutan. Harus ada delik asalnya. Dari mana? Asbabun nuzul-nya? Penyebabnya? Causa, cause effect-nya dari mana?" kata dia.

Pernyataan kuasa hukum Febrie tersebut berbeda dengan pandangan ahli yang dihadirkan Kejaksaan Agung dalam persidangan. Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein sebelumnya menyatakan perkara TPPU dapat diusut tanpa harus menunggu tindak pidana asal terbukti terlebih dahulu.

Yunus memberikan keterangan sebagai ahli yang diajukan Kejaksaan Agung dalam sidang praperadilan Febrie di PN Jakarta Selatan.

Dalam persidangan, tim Kejaksaan mempertanyakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pasal tersebut mengatur bahwa untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara TPPU, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

" Tidak wajib artinya dia ditempatkan sebagai suatu independent crime, yang bisa diusut sendiri ya. Nanti tetap dibuktikan di pengadilan pada waktu pemeriksaan di pengadilan," kata Yunus.

Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu bagian yang diperdebatkan dalam sidang praperadilan Febrie Adriansyah. Persidangan digelar untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap mantan Jampidsus tersebut.

Dengan adanya dua pandangan tersebut, persoalan mengenai posisi tindak pidana asal dalam perkara TPPU menjadi salah satu isu penting yang diuji dalam proses praperadilan Febrie.* (k/dh)

Sari mengatakan Komisi III masih menghimpun masukan dari berbagai pihak melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). Tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapat ruang dalam proses penyusunan aturan.

Baca Juga:

• "Sound Horeg Sampai Tengah Malam, Kantor DPRD Diacak-acak," Warga Pati Curhat ke DPR, Plt Bupati Bakal Dipanggil

Menurut Sari, pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan kehati-hatian karena terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai kompleks. DPR ingin memastikan aturan yang dihasilkan dapat berlaku secara adil dan tidak disalahgunakan.

"Bukan diperlambat, tidak; tetapi lebih kepada kehati-hatian sehingga ketika undang-undang ini jadi jangan sampai nanti masyarakat juga yang menyesalinya," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Forum Komunikasi Rakyat Pati melakukan audiensi dengan pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Selain itu, aspirasi yang disampaikan mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kawasan ekonomi strategis serta pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat.

RUU Perampasan Aset saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Draf aturan tersebut sedang dibahas oleh Komisi III DPR.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai pada akhir 2026. DPR menargetkan regulasi tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dalam dua masa sidang.

"Kami menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang," kata Habiburokhman, Selasa (18/8/2026).

Habiburokhman menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu lebih panjang dibanding sejumlah undang-undang lain karena konsep dan rancangan regulasi tersebut merupakan sesuatu yang baru dalam sistem hukum Indonesia.

Pemerintah juga mendorong agar pembahasan regulasi tersebut segera diselesaikan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pengesahan RUU Perampasan Aset dipercepat.

"Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum itu untuk disegerakan, tetapi karena ini usul inisiatif DPR kami menunggu, ya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026).

Meski demikian, Supratman mengatakan pemerintah belum memberikan penilaian terhadap substansi draf RUU karena masih menunggu proses pembahasan di DPR. Pemerintah nantinya akan menyampaikan sikap dan membahas rancangan tersebut bersama DPR.

"Saya belum mau berkomentar substansinya karena pemerintah pasti punya sikap tersendiri karena arahan Bapak Presiden kan jelas kepada kami, tetapi kami menunggu dulu usul inisiatif DPR, kemudian pemerintah akan membahasnya secara bersama-sama," ujarnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset kini menjadi perhatian publik karena dinilai berkaitan dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana. DPR memastikan proses legislasi tetap berjalan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat serta prinsip kehati-hatian.* (an/dh)

Asisten I Pemkab Toba sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Toba, Eston Sihotang, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan supervisi ke SPPG bersama Dinas Kesehatan, Kecamatan Balige dan perwakilan SMA BTB.

Baca Juga:

• Sempat Kritis di PICU Tak Sadarkan Diri, Krismas Dayanti Korban Keracunan MBG Karo Akhirnya Bisa Pulang

Selama masa penghentian, SPPG diminta melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap proses penyediaan makanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan menu yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan.

"Setelahnya jangan mengulangi hal serupa dan harus meningkatkan mutu makanan yang disajikan sesuai kelayakan makanan yang dipersyaratkan," ujarnya.

Eston berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh SPPG di Kabupaten Toba agar lebih memperhatikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada siswa.

Dia juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, terutama setelah sebelumnya terdapat kasus keracunan menu MBG di SMP Laguboti.

"Terlebih jangan sampai terulang untuk kali kedua keracunan menu MBG di Kabupaten Toba seperti tahun lalu di SMP Laguboti. Kita tidak ingin anak-anak dan orang tua khawatir menyantap menu MBG," katanya.

Sebelumnya, dugaan temuan belatung atau ulat pada menu MBG di SMA BTB menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial. Benda yang diduga belatung ditemukan pada menu daging yang diterima siswa pada Jumat (21/8/2026).

Guru SMA BTB, Manahan Simanjuntak, membenarkan adanya laporan dari siswa. Pihak sekolah kemudian meneruskan laporan tersebut kepada dapur penyedia MBG.

Kepala SMA BTB Frather Nisen mengatakan sejumlah siswa melaporkan adanya benda yang diduga ulat atau belatung pada makanan. Sekolah kemudian meminta siswa melaporkan apabila menemukan sesuatu yang dianggap tidak normal pada menu.

"Kita selalu anjurkan kepada setiap anak didik, sebelum dimakan menu harus terlebih dahulu diperiksa. Apabila ada yang ganjil segera dilaporkan. Ternyata kemarin berisi belatung dan kita langsung melaporkan ke dapur," ujar Frather.

Setelah laporan diterima, pihak sekolah bersama Kecamatan Balige dan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba melakukan pemeriksaan ke dapur SPPG. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab temuan dan memastikan proses penyediaan makanan memenuhi ketentuan.

Penghentian sementara penyaluran MBG di SPPG Sangkar Nihuta diharapkan menjadi momentum pembenahan agar kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terjadi.* (mi/dh)

Mengutip data RTI, IHSG turun 24,03 poin atau 0,37 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya. Pada awal perdagangan, IHSG dibuka di level 6.544.

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.721 per Dolar AS

Aktivitas perdagangan saham juga cukup ramai. Volume transaksi tercatat mencapai 35,88 miliar saham dengan nilai transaksi atau turnover sebesar Rp14,29 triliun. Sementara frekuensi perdagangan mencapai 2.194.149 kali transaksi.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 259 saham tercatat menguat. Sebanyak 367 saham melemah, sedangkan 166 saham lainnya bergerak stagnan.

Meski ditutup melemah secara harian, kinerja IHSG masih mencatat penguatan dalam beberapa periode. Secara mingguan, indeks menguat 1,56 persen dan secara bulanan naik 4,93 persen.

Namun, dalam periode yang lebih panjang, IHSG masih berada di zona negatif. Dalam tiga bulan terakhir indeks melemah 1,48 persen, sedangkan secara enam bulanan turun 21,95 persen.

Secara tahunan, IHSG tercatat masih mengalami penurunan sebesar 12,95 persen.

Pergerakan IHSG pada perdagangan berikutnya akan menjadi perhatian investor, terutama setelah indeks mengalami tekanan pada awal pekan meski secara mingguan dan bulanan masih mencatatkan penguatan.* (d/dh)

Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya rencana Dedi bergabung dengan partainya. Dia juga mempertanyakan sumber rumor tersebut.

Baca Juga:

• Bukan Wewenang KPU Era Sekarang: DKPP Tegas Tolak Aduan Bonatua soal Verifikasi Ijazah Jokowi

"Enggak ada itu. Sumber isunya pun enggak ada yang tulis siapa gitu. Jadi ada yang lempar bola liar aja kali ya? Enggak ada di kita," sambungnya.

Bestari menegaskan PSI juga tidak memiliki rencana khusus untuk menggaet Dedi Mulyadi menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, partai saat ini lebih fokus menghadapi tahapan verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Enggak, kita konsentrasi hari ini sebatas lolos verifikasi faktual KPU," ujarnya.

Di sisi lain, Bestari menyebut PSI masih berkomitmen mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029. Sikap tersebut disebut sesuai arahan Ketua Dewan Pembina PSI, Joko Widodo.

"Kita kalau untuk Pilpres, kita kan sudah diperintah Pak Jokowi, Prabowo-Gibran dua periode. Ah, oke. Jadi kita tetap di situ saja sampai hari ini, enggak mikirin plan A plan B lagi, itu saja dulu," katanya.

Sebelumnya, isu mengenai Dedi Mulyadi disebut-sebut bakal meninggalkan Gerindra dan bergabung dengan PSI juga mendapat tanggapan dari Gerindra Jawa Barat.

Wakil Ketua Gerindra Jabar Buky Wibawa Karya Guna mengaku belum mengetahui dasar munculnya rumor tersebut. Namun, dia menyebut Dedi telah memberikan pernyataan tegas untuk tetap mendukung Prabowo.

"Saya tidak tahu data dan variabel apa yang menduga-duga Dedi Mulyadi (Demul) mau hijrah ke PSI. Namun, ada pernyataan sanggahan secara tegas bahwa Demul membantah hal tersebut. Dalam pernyataannya, ia menghendaki Prabowo untuk memimpin Indonesia," ujar Buky.

Dengan bantahan PSI dan Gerindra tersebut, isu perpindahan Dedi Mulyadi ke PSI hingga kini belum memiliki dasar pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan maupun kedua partai.* (cn/dh)

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan karhutla merupakan persoalan dengan banyak faktor sehingga membutuhkan pendekatan teknologi dan penanganan yang beragam.

Baca Juga:

• "Kalian Enggak Mengajukan, Ya Ajukan Dong!" Diminta 50 Kendaraan, Prabowo Malah Kirim 100 untuk Atasi Karhutla Sumsel

Salah satu teknologi yang dikembangkan BRIN adalah GEOMIMO atau Geoinformatika Multi Input Multi Output. Platform tersebut mengintegrasikan data citra satelit dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi sumber titik api.

"Aplikasi berbasis pada AI yang sudah kita kembangkan sudah agak lama dan ini sebenarnya sudah diadopsi oleh Kementerian Kehutanan," ujar Arif.

Selain teknologi pemantauan, BRIN juga mengembangkan teknologi yang mendukung operasi modifikasi cuaca. Salah satunya adalah Dumakron, yakni bahan semai garam berbentuk bubuk higroskopis dengan ukuran sekitar 2-5 mikron.

Arif menjelaskan ukuran partikel yang sangat kecil memungkinkan bahan tersebut disebarkan menggunakan drone sehingga proses modifikasi cuaca dapat dilakukan secara lebih efisien.

"Teknologi yang kita kembangkan salah satunya adalah teknologi tentang Dumakron, bagaimana NaCl yang selama ini digunakan untuk modifikasi cuaca dibuat dalam ukuran 2 sampai 5 mikron. Jadi Dumakron itu kecil sekali dan itu bisa membuat efisiensi sangat tinggi untuk modifikasi cuaca," jelasnya.

BRIN juga memiliki teknologi flare yang dapat digunakan dalam kegiatan modifikasi cuaca. Teknologi tersebut saat ini tengah ditawarkan kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

"Kita juga punya teknologi lain seperti flare yang saat ini juga sedang kita tawarkan ke instansi yang punya otoritas untuk melakukan kegiatan modifikasi cuaca ini. Jadi insya Allah, BRIN selalu berusaha memberikan support untuk solusi-solusi terhadap persoalan yang ada," kata Arif.

Menurut Arif, pengembangan teknologi tersebut menjadi bagian dari dukungan BRIN terhadap upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani karhutla. Teknologi deteksi dini diharapkan membantu petugas mengetahui titik panas lebih cepat, sementara teknologi modifikasi cuaca dapat mendukung upaya pembasahan wilayah rawan kebakaran ketika kondisi memungkinkan.

Selain menangani karhutla, BRIN juga terlibat dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). BRIN berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak.

Salah satu teknologi yang disiapkan yakni alat desalinasi air payau untuk menghasilkan air siap minum atau Arsinum.

BRIN juga mendorong penggunaan teknologi rumah tahan gempa dalam tahap pemulihan di NTT. Arif menyebut sudah terdapat tiga contoh rumah antigempa di wilayah tersebut yang tetap berdiri setelah gempa bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.

"Kita mencoba untuk replikasi dan akan mendorong agar pemulihan perumahan di sana bisa menggunakan teknologi BRIN," ujarnya.

Pengembangan dan penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan bencana, baik dalam pencegahan karhutla maupun pemulihan masyarakat setelah gempa.* (d/dh)

Kepala BPBD Medan Yunita Sari mengatakan kejadian pada Selasa menjadi yang paling besar. Cuaca ekstrem saat itu berdampak pada sembilan kecamatan dan 18 kelurahan.

Baca Juga:

• Usai dari Riau, Prabowo Langsung Gelar Rapat Karhutla Setibanya di Palembang

Dari kejadian tersebut, sebanyak 281 rumah mengalami rusak ringan, 22 rumah rusak sedang dan 13 rumah rusak berat. Selain rumah warga, tiga fasilitas umum juga terdampak, yakni gereja, masjid dan sekolah.

Sementara itu, angin kencang kembali menerjang wilayah Medan pada Sabtu (22/8/2026). BPBD mencatat dua kecamatan terdampak, yakni Medan Tuntungan dan Medan Johor.

"Untuk yang kemarin kalau nggak salah itu 13 rumah terdampak," ujar Yunita.

Di Medan Johor, tepatnya kawasan Kuala Bekala, dua rumah terdampak. Salah satu kejadian juga menyebabkan seorang anak perempuan berusia 10 tahun mengalami luka pada bagian kepala dan harus mendapat 10 jahitan.

Sementara di Medan Tuntungan, sebanyak 11 rumah dilaporkan terdampak. Dengan tambahan tersebut, total rumah warga yang mengalami kerusakan akibat dua kejadian cuaca ekstrem mencapai 318 unit.

BPBD Medan telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Bantuan tersebut berupa material bangunan seperti seng, kayu, broti dan triplek, serta perlengkapan kebutuhan dasar berupa selimut, tikar dan terpal.

"Makanya kita bantu juga sembako," ujar Yunita.

BPBD juga mendirikan tenda pengungsian di Kecamatan Medan Johor. Namun, jumlah warga yang menginap di tenda disebut tidak terlalu banyak.

Menurut Yunita, sebagian warga terdampak memilih mengambil makanan siap saji dari posko untuk kemudian dibawa pulang dan dimakan di rumah. Warga disebut masih memilih menjaga barang-barang mereka di rumah masing-masing.

"Pengungsi waktu yang di hari Selasa itu, kami kan dirikan tenda, tenda pengungsi dan 2 tenda posko. Eh, masyarakat lebih cenderungnya ambil nasi di tenda posko, pulang ke rumah, takut barang-barangnya hilang. Jadi nggak seberapa lah yang ada menginap di tenda," katanya.

BPBD Medan masih melakukan pendataan dan penanganan terhadap warga yang terdampak cuaca ekstrem, termasuk menyalurkan bantuan material untuk memperbaiki rumah yang rusak.* (ds/dh)

Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU Haji Medan Fitrady Ulianda Siregar mengatakan pasien yang masih dirawat kini berada di ruang rawat inap biasa.

Baca Juga:

• Rektor Unsoed Pernah Tolak MBG dan KDMP, KPK Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan OTT

Pasien yang telah pulang yakni Krismas Dayanti. Siswi SMKN 1 Berastagi tersebut merupakan pasien pertama yang dirujuk ke RSU Haji Medan dan sebelumnya sempat mengalami penurunan kesadaran.

"Yang atas nama Krismas hari Jumat sudah pulang," ujar Fitrady.

Menurut Fitrady, keluhan yang dialami para pasien saat pertama kali tiba di rumah sakit relatif serupa. Mereka mengalami gangguan pencernaan berupa mual, muntah dan sakit perut.

"Kondisinya rata-rata kemarin itu muntah, mual, sama sakit di perutnya, jadi dirawat sama dokter spesialis anak subspesialis konsultan gastro," jelasnya.

Saat ini tiga pasien yang masih menjalani perawatan disebut dalam kondisi cukup baik dan seluruhnya telah dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke ruang rawat inap biasa.

Sebelumnya, salah satu korban asal SMKN 1 Berastagi sempat menjalani perawatan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU) RSU Haji Medan setelah dirujuk akibat kondisi kesehatan yang menurun.

Pada 19 Agustus 2026, Fitrady menyebut kondisi siswi tersebut mulai membaik. Pasien ketika itu sudah dapat duduk dan berkomunikasi dengan keluarga.

"Alhamdulillah kondisi siswi tersebut sudah sangat baik, tidak kesakitan lagi, sudah bisa duduk dan berkomunikasi dengan baik dengan keluarga," kata Fitrady saat itu.

Pasien tersebut sebelumnya juga disebut mengalami sindrom iritasi usus besar dengan keluhan seperti sakit perut, kembung dan perut terasa begah.

Kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo sebelumnya menyebabkan sejumlah siswa harus mendapatkan perawatan medis. Para pasien kemudian dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSU Haji Medan.

Pihak rumah sakit masih memantau kondisi tiga pasien yang tersisa dan memberikan penanganan sesuai keluhan serta kondisi medis masing-masing.* (ds/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Andi tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Jumat (21/8/2026).

Baca Juga:

• Rektor Unsoed Pernah Tolak MBG dan KDMP, KPK Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan OTT

Budi mengatakan penyidik akan berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Andi. KPK sebelumnya memanggil Andi sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Suhardiman Amby.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama ASH - Stafsus Menhut Kementerian Kehutanan," ujar Budi saat itu.

Selain memanggil Andi, KPK masih mendalami dugaan pemberian uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dikaitkan dengan perkara Bupati Kuansing.

KPK menyebut telah menemukan uang sebesar 14.000 dolar Singapura (SGD) yang disebut berasal dari pengumpulan para petani koperasi unit desa (KUD) di Kabupaten Kuansing. Namun, penyidik baru menyita 12.000 SGD sehingga masih ada selisih 2.000 SGD yang ditelusuri.

Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein sebelumnya mengatakan penyidik masih memastikan jumlah uang yang berada dalam amplop yang diberikan Suhardiman Amby kepada Raja Juli.

"Untuk Menhut, betul kita sudah menemukan 14.000 SGD hasil pengumpulan dari para petani-petani KUD di Kabupaten Kuansing. Tetapi, kemudian ada perbedaan, jumlah 12.000 SGD yang kita sita," kata Taufik.

"Jadi masih ditelusuri 2.000 SGD itu ada di pihak mana," sambungnya.

Taufik menjelaskan para petani membenarkan uang yang terkumpul dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD mencapai 14.000 SGD. Namun, penyidik masih melakukan pengecekan karena terdapat beberapa pertemuan antara Raja Juli dan Suhardiman sebelum operasi tangkap tangan (OTT).

"Ini yang kita sedang cross-check apakah kemudian betul-betul amplop yang dibawa oleh Bupati Kuansing itu 14.000 atau 12.000 dolar Singapura," ujar Taufik.

Sementara itu, Raja Juli sebelumnya enggan menjawab pertanyaan mengenai selisih 2.000 SGD tersebut. Saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Raja Juli memilih membahas agenda reforma agraria.

"Kita ngomongin reforma agraria hari ini," kata Raja Juli sambil menuju mobilnya.

Ketika kembali ditanya mengenai uang tersebut, Raja Juli hanya meminta maaf sebelum meninggalkan lokasi.

KPK masih terus mendalami aliran uang dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut, termasuk untuk memastikan asal-usul dan penggunaan uang yang jumlahnya belum sepenuhnya ditemukan.* (k/dh)

Dukungan tersebut diputuskan Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan karhutla di ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Karhutla Bencana Sangat Berbahaya, Jangan Sampai Meluas

"Yang dibutuhkan adanya penguatan kanal dan sumber air karena kebakaran ini embung yang ada sudah mulai mengering. Angin yang sangat kencang di lokasi kebakaran sehingga kami mohon ada pembuatan kanal untuk penyekatan," kata Iqbal.

Mendengar laporan tersebut, Prabowo langsung menanyakan peralatan yang diperlukan untuk pembangunan kanal dan penyekatan di lokasi karhutla.

"Apa saja yang dibutuhkan? Ekskavator?" tanya Prabowo.

"Dua puluh ekskavator, Pak Presiden," jawab Iqbal.

"Baik akan ditambah 20," kata Prabowo.

Selain ekskavator, kebutuhan sumber air menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di Sumsel. Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan perlunya tambahan sumur bor yang dilengkapi mesin pompa untuk menyediakan air di sekitar lokasi kebakaran.

Herman mengatakan sejumlah sumur bor sudah dibuat, termasuk 12 titik oleh Polri. Namun, jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan.

"Kalau yang sudah kami kerjakan, Polri bikin sumur bor sudah ada 12 titik, tapi masih kurang juga, Pak Presiden. Kalau ada sumur bor dilengkapi mesinnya untuk menyedot. Saya lihat di provinsi lain dapat 500," ujar Herman.

Prabowo kemudian mempertanyakan mengapa kebutuhan tersebut belum diajukan kepada pemerintah pusat.

"Kalian tidak mengajukan. Ya ajukan dong," kata Prabowo.

"Ya kebetulan Bapak datang. Saya butuh 500 sumur bor, Bapak," jawab Herman.

Prabowo menyatakan pemerintah pusat siap mengerahkan dukungan sesuai kebutuhan daerah.

"Ya kalian enggak mengajukan. Apa yang kalian butuhkan akan saya kerahkan. Tolong kerahkan saja sebanyak mungkin untuk semua daerah," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Herman juga melaporkan kebutuhan kendaraan pengangkut air untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses. Saat ini Sumsel memiliki sekitar 50 kendaraan yang telah dimodifikasi untuk membawa tangki air.

Herman awalnya meminta tambahan sekitar 50 kendaraan. Namun, Prabowo justru meminta agar jumlah bantuan yang diberikan ditambah.

"Kirim 100 lagi ya," ujar Prabowo.

Penambahan ekskavator, mesin pompa air dan kendaraan pengangkut air tersebut diharapkan memperkuat penanganan karhutla, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.

Langkah ini juga diarahkan untuk mempercepat pembuatan kanal penyekat, penyediaan sumber air serta proses pemadaman di tengah kondisi lahan yang kering dan angin kencang.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla di Sumatera Selatan dapat dilakukan lebih cepat dan mencegah kebakaran meluas.* (k/dh)

RM Margono merupakan kakek Presiden Prabowo Subianto. Ia lahir di Purwokerto, Banyumas, pada 16 Mei 1894 dan meninggal dunia di Jakarta pada 25 Juli 1978.

Baca Juga:

• Prabowo: Karhutla Bencana Sangat Berbahaya, Jangan Sampai Meluas

"Acara hari ini juga dalam rangka mengusulkan agar RM Margono jadi pahlawan nasional. Sudah 1,5 tahun lebih berupaya mengusulkan," ujar Wisnu dalam kegiatan doa bersama di makam RM Margono, Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, dikutip Senin (24/8/2026).

Untuk melengkapi penelitian, tim pengusul berencana datang ke Belanda guna menelusuri arsip yang berkaitan dengan perjalanan RM Margono ketika menjalankan tugas profesional di negara tersebut.

"Termasuk tim juga akan datang ke Belanda selama almarhum bekerja di Belanda," kata Wisnu.

Penelusuran arsip di luar negeri dilakukan untuk memvalidasi jejak sejarah RM Margono dari sumber primer dan internasional. Tim tidak hanya mengandalkan dokumen yang telah ditemukan di Indonesia.

Sebelum riset ke Belanda, tim akademik telah menelusuri sejumlah arsip di dalam negeri. Penelitian melibatkan Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), KITLV Jakarta serta arsip historis BNI.

Peneliti tim kajian UIN Jakarta, Dr Titik Nurhayati, mengatakan pengumpulan data difokuskan pada sumber primer dan sekunder yang dapat menggambarkan perjalanan hidup RM Margono sejak masa kolonial hingga awal kemerdekaan.

"Langkah ini dilakukan untuk menginventarisasi surat kabar sezaman, dokumen biografi ilmiah, serta catatan perjalanan beliau sejak masa kolonial hingga awal kemerdekaan," terang Titik.

Penelitian juga dilengkapi verifikasi lapangan di sejumlah daerah, antara lain Madiun, Malang, Cilacap dan Banyumas. Data tersebut akan digunakan untuk menyusun rekonstruksi biografi RM Margono secara menyeluruh.

Yayasan Serulingmas juga menggandeng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (FEB UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memperkuat naskah akademik pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Ibnu Qizam mengatakan penelitian akan dilakukan melalui dua kelompok kerja, yakni tim peneliti dan tim kajian akademis.

"Perjalanan sejarah RM Margono harus dilihat secara utuh dan berkesinambungan," ujar Ibnu.

Menurut Ibnu, pengusulan gelar Pahlawan Nasional tidak cukup hanya dengan mengumpulkan dokumen sejarah. Hasil penelitian juga perlu dikomunikasikan melalui publikasi dan diseminasi ilmiah agar kontribusi tokoh yang diusulkan dapat dipahami masyarakat secara lebih luas.

"Ini penting untuk memberikan kemantapan agar usulan kita dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Pusat," tegasnya.

Wisnu mengatakan pihaknya sengaja menggandeng akademisi agar usulan RM Margono memiliki dasar historis, akademik dan metodologi yang kuat, bukan semata-mata berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Kita menggandeng teman-teman yang mempunyai keahlian khusus untuk membuat pengusulan ini," katanya.

Tim pengusul menargetkan penyempurnaan naskah akademik usulan RM Margono sebagai Pahlawan Nasional selesai sebelum November 2026.

"Target kami adalah penyempurnaan naskah akademik ini selesai sebelum November," ujar Wisnu.

RM Margono Djojohadikusumo dikenal sebagai tokoh yang memiliki peran dalam perjalanan ekonomi Indonesia dan sejarah awal pembangunan kelembagaan perbankan nasional. Penelusuran arsip yang dilakukan tim diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kontribusi serta perjalanan hidupnya sebagai dasar pengusulan gelar Pahlawan Nasional.* (k/dh)

Kuasa hukum Lodewyk, Jonky Hendry Mailuhuw, memastikan pihaknya akan kembali mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Sudah Dua Kali Salah Alamat, Praperadilan Lodewyk Pusung Kembali Kandas tanpa Sentuh Pokok Perkara

Sebelumnya, pihak Lodewyk telah mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Namun, pengadilan tersebut juga menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan.

Setelah itu, Lodewyk mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat. Namun, PN Jakpus kembali menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut.

"Poinnya bahwa kita mengikuti putusan pengadilan," ujar Jonky.

Menurut Jonky, baik PN Jakarta Selatan maupun PN Jakarta Pusat belum pernah memeriksa pokok permohonan praperadilan Lodewyk. Kedua putusan hanya berkaitan dengan persoalan kewenangan relatif pengadilan.

"Karena kebenaran itu kan dia harus cari. Sementara putusan praperadilan baik Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat itu kan belum menyentuh dari pokok permohonan praperadilan. Jadi kita tetap akan mengajukan upaya hukum tentunya," katanya.

Jonky menegaskan pengajuan praperadilan kembali bukan ditujukan untuk menghambat proses penyidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum.

"Jadi tidak ada niat untuk menghalang-halangi. Jadi kalau ada informasi di luar bahwa Pak Lodewyk sengaja untuk menghalangi proses hukum, itu sangat tidak benar," tegasnya.

Ia mengatakan permohonan yang akan diajukan kembali pada dasarnya sama dengan permohonan sebelumnya. Pengajuan tersebut akan terus dilakukan selama belum ada pengadilan yang memeriksa pokok perkara praperadilan.

Sementara itu, hakim tunggal PN Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar dalam putusannya menyatakan perkara tersebut semestinya diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup kedudukan termohon.

"Dan berdasarkan hukum acara perdata, asas Actor Sequitur Forum Rei pada Pasal 118 HIR menyatakan, suatu gugatan harus diajukan oleh penggugat kepada wilayah hukum pengadilan negeri tempat di mana tergugat berkedudukan," kata Firman saat membacakan pertimbangan putusan.

Firman menjelaskan KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai kompetensi relatif dalam pemeriksaan praperadilan. Karena itu, penentuannya mengacu pada asas hukum acara serta praktik peradilan yang berlaku.

Menurut hakim, pemeriksaan praperadilan dalam praktik menggunakan mekanisme yang menyerupai perkara perdata sehingga kewenangan relatif ditentukan berdasarkan kedudukan termohon.

Dalam perkara Lodewyk, termohon adalah Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kedudukan Kejaksaan Agung berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Atas dasar itu, Firman menyatakan wilayah hukum yang berwenang mengadili permohonan tersebut adalah PN Jakarta Selatan, bukan PN Jakarta Pusat.

Hakim juga mempertimbangkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 2951/KPT/W10.U/KM.01.08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026 yang pada pokoknya menyatakan permohonan praperadilan diajukan ke PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau domisili termohon.

PN Jakarta Pusat juga mempertimbangkan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 105 tanggal 30 Juli 2026 yang sebelumnya menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Lodewyk.

Meski dua pengadilan sama-sama menyatakan tidak berwenang, Firman menegaskan hal itu tidak menghilangkan hak Lodewyk untuk mengajukan kembali permohonan ke pengadilan yang dianggap berwenang.

"Sehingga hak Pemohon untuk memperoleh pengujian atas upaya paksa yang dikenakan terhadap dirinya tetap hidup dan terpelihara," tegas Firman.

Dalam putusannya, Firman mengabulkan eksepsi Kejaksaan Agung dan menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan Lodewyk. Biaya perkara juga dibebankan nihil.

Dengan putusan tersebut, Lodewyk dipastikan akan kembali menempuh jalur praperadilan, kali ini dengan mengajukan permohonan ke PN Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa serta penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).* (k/dh)