MEDAN — Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan merilis jadwal dan lokasi terbaru pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di Kota Medan, Sumatera Utara.

Layanan ini tersedia di sejumlah titik untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM.

Baca Juga:

• Sabet Rekor MURI 15 Ribu Vaksinasi, Pemko Tanjungbalai Gaspol Dukung Sumut Bebas Rabies 2030

Bagi masyarakat yang ingin membuat SIM baru, pelayanan dilakukan di Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM (Satpas) Polrestabes Medan.

Sementara itu, pemilik SIM yang hendak memperpanjang masa berlaku dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling.

Berdasarkan informasi Satlantas Polrestabes Medan yang dilihat pada Senin, 28 September 2026, terdapat lima lokasi pelayanan SIM Keliling di Kota Medan.

Lokasi pelayanan tersebut meliputi Komplek MMTC. Khusus Minggu, pelayanan berada di Lapangan Merdeka.

Kemudian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Iskandar Muda, serta depan CIMB Lapangan Merdeka.

Untuk Sabtu, pelayanan tetap berada di depan CIMB Lapangan Merdeka.

Lokasi berikutnya adalah Komplek Asia Mega Mas. Khusus Sabtu, pelayanan dipindahkan ke Plaza Medan Fair.

Sementara itu, pelayanan SIM Keliling di Komplek Citra Garden Padang Bulan pada Sabtu berada di Plaza Millenium.

Jadwal dan lokasi tersebut berlaku mulai 28 September hingga 4 Oktober 2026.

Setelah periode tersebut berakhir, jadwal dan lokasi pelayanan SIM Keliling dapat kembali berubah.

Masyarakat yang ingin mengetahui jadwal terbaru disarankan memantau informasi dari Satlantas Polrestabes Medan.

Syarat Perpanjangan SIM

Syarat untuk memperpanjang SIM relatif sederhana.

Pemohon perlu membawa fotokopi KTP, surat keterangan sehat, surat psikologi, serta SIM lama yang masih berlaku.

Pemohon sebaiknya memastikan seluruh dokumen telah disiapkan sebelum datang ke lokasi pelayanan.

Kelengkapan berkas dapat membantu proses perpanjangan SIM berjalan lebih lancar.

Jadwal Operasional SIM Keliling

Jam operasional pelayanan SIM Keliling berbeda berdasarkan hari.

Pada Senin hingga Jumat, pelayanan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.

Pada Sabtu, pelayanan dibuka mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Sementara pada Minggu, pelayanan berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 10.00 WIB.

Masyarakat yang hendak memperpanjang SIM diimbau datang sesuai jadwal operasional dan memastikan lokasi pelayanan pada hari kedatangannya.

Perlu diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling diperuntukkan bagi perpanjangan SIM, sedangkan pembuatan SIM baru dilakukan melalui Satpas Polrestabes Medan.* (d/ad)

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya sebagai mitra kerja Ombudsman ingin mendengar penjelasan langsung terkait temuan di Lapas Cibinong. Komisi II juga disebut tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak dengan mempertentangkan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Dorong Kemandirian Warga Binaan Lewat Beragam Kegiatan Kerja

Menurut Rifqinizamy, Ombudsman perlu menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu kasus tertentu. Rekomendasi yang diberikan, kata dia, diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik secara lebih luas.

"Kami selalu mendorong Ombudsman untuk bekerja bukan berbasis pada kasuistik, melainkan pada perbaikan layanan publik secara holistik," ujarnya.

Dalam konteks temuan Lapas Cibinong, Komisi II meminta Ombudsman tidak hanya memberikan koreksi terhadap fasilitas yang ditemukan, tetapi juga menyusun rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan secara nasional.

"Dalam konteks Lapas Cibinong, tentu Ombudsman kami dorong bukan hanya sibuk mengkoreksi apa yang menjadi temuan mereka di Lapas Cibinong, tetapi harus kemudian mampu memberikan rekomendasi konkret bagaimana perbaikan tata kelola lapas di seluruh Indonesia," kata Rifqinizamy.

Rifqinizamy mengatakan rapat bersama Ombudsman dijadwalkan berlangsung pada Selasa (29/9/2026) pukul 14.00 WIB.

"InsyaAllah besok jam 14.00 Ombudsman kami panggil," ujarnya.

Alasan Ombudsman Tak Hadir di Komisi XIII

Sebelumnya, Komisi XIII DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas dan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.

Rapat tersebut membahas tindak lanjut temuan Ombudsman mengenai sejumlah fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong. Namun, Ombudsman tidak hadir dalam rapat tersebut.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat untuk meminta Ombudsman hadir. Namun, Komisi XIII harus meminta izin melalui Komisi II karena Ombudsman merupakan mitra kerja Komisi II DPR.

"Jadi Ombudsman bukan mitra Komisi XIII, jadi secara aturan kami dari Komisi XIII harus meminta izin. Hari ini belum ada respons sehingga Ombudsman RI belum dapat hadir untuk menyampaikan apa yang kita minta sebelumnya," kata Willy dalam rapat.

Karena Ombudsman belum hadir, Komisi XIII melanjutkan rapat dengan mendengarkan penjelasan Dirjen Pemasyarakatan Mashudi dan Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.

Temuan Fasilitas di Lapas Cibinong

Temuan tersebut berawal dari inspeksi mendadak Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan dengan sejumlah fasilitas rumah tangga seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas dan perlengkapan memasak.

Kementerian Imipas kemudian membentuk tim investigasi dan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan guna mendalami kondisi serta pihak yang bertanggung jawab atas temuan Ombudsman.

Kini, Komisi II DPR akan meminta penjelasan langsung dari Ombudsman sekaligus membahas fungsi pengawasan dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait perbaikan tata kelola pemasyarakatan.* (d/dh)

Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan pada Senin, 28 September 2026, melibatkan warga binaan sesuai dengan minat, kemampuan, serta keterampilan yang dimiliki.

Baca Juga:

• Dirjen PAS Irjen Pol Drs Mashudi Diminta Pahami UU Ombudsman Secara Utuh

Di bidang kerajinan tangan, dua orang warga binaan turut mengembangkan kreativitas dengan menghasilkan berbagai produk, di antaranya asbak, kapal-kapalan, dan gantungan kunci.

Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan melatih keterampilan, tetapi juga mendorong warga binaan menghasilkan karya yang memiliki nilai guna dan berpotensi memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, sebanyak tiga orang warga binaan mengikuti kegiatan pengelasan dengan mengerjakan pembuatan meja dan kursi. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk membekali warga binaan dengan keterampilan teknis yang dapat dikembangkan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat.

Pembinaan kemandirian juga dilakukan melalui keterampilan songket yang diikuti oleh 10 orang warga binaan. Dari kegiatan tersebut, warga binaan menghasilkan kain songket yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta keterampilan dalam setiap proses pembuatannya.

Melalui berbagai kegiatan kerja tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berupaya menciptakan lingkungan pembinaan yang produktif sekaligus memberikan ruang bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan diri.

Keterampilan yang diperoleh selama mengikuti program pembinaan diharapkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat sehingga warga binaan mampu mengembangkan kemampuan secara mandiri dan menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.* (dh)

Dokter Tifa menyebut telah menyiapkan sejumlah saksi dan ahli untuk membahas materi yang berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

Baca Juga:

• Tiga Pembuktian Perkara Membatalkan Pencalonan Wapres Gibran

Rencana tersebut disampaikan Dokter Tifa melalui akun media sosialnya setelah menanggapi pernyataan Beathor mengenai dokumen yang disebut digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon Wali Kota Surakarta pada 2005.

Beathor sebelumnya menyampaikan dugaan mengenai penggunaan dokumen milik pihak lain dalam proses pendaftaran tersebut. Klaim tersebut kemudian ditanggapi Dokter Tifa dan disebut akan diuji melalui pembuktian di persidangan.

Dokter Tifa juga mengaitkan pernyataan Beathor dengan penelitian Bonatua Silalahi mengenai dokumen pemilihan Wali Kota Surakarta 2005. Dia menyebut adanya dugaan dokumen pemilihan yang dibakar oleh KPU Surakarta.

Pernyataan mengenai penggunaan dokumen milik pihak lain maupun pembakaran dokumen pemilihan tersebut merupakan klaim yang disampaikan pihak terkait dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.

"InsyaAllah semua teka-teki siluman ijazah ini akan kita bongkar dan blender habis pada sidang pokok perkara dr Tifa setiap Kamis di PN Jakarta Timur," tulis Dokter Tifa melalui akun X pribadinya.

JPU Siapkan Tiga Saksi

Sidang Dokter Tifa pada 1 Oktober 2026 sebelumnya telah ditetapkan memasuki agenda pembuktian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan akan menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan.

Dalam persidangan sebelumnya, JPU menyampaikan rencana menghadirkan tiga hingga lima saksi. Majelis hakim kemudian memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan tiga saksi terlebih dahulu.

Tiga saksi yang disebut akan dihadirkan lebih dulu yakni Andi Kurniawan, Lechumanan, dan Maret Samuel Sueken.

Perkara Masuk Tahap Pembuktian

Persidangan Dokter Tifa berkaitan dengan perkara yang memuat tudingan mengenai ijazah Jokowi. Pada persidangan sebelumnya, majelis hakim telah menetapkan proses pemeriksaan selanjutnya memasuki tahap pembuktian.

Agenda tersebut menjadi ruang bagi jaksa maupun pihak terdakwa untuk menyampaikan alat bukti dan menghadirkan saksi sesuai ketentuan persidangan.

Dokter Tifa sebelumnya menyatakan memiliki sejumlah dokumen dan saksi yang akan digunakan dalam proses pembuktian. Sementara itu, kebenaran berbagai klaim yang disampaikan mengenai dokumen pendidikan dan pencalonan Jokowi tetap akan dinilai berdasarkan alat bukti serta keterangan yang muncul di persidangan.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 1 Oktober 2026 di PN Jakarta Timur.* (fj/dh)

Hal itu disampaikan Fadly saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XVI Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tanjungbalai di Aula DPRD Tanjungbalai, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Pastikan Tak Ada Masalah, Wawako Tanjungbalai Pantau Penyaluran MBG di Sejumlah Sekolah

Menurutnya, KNPI diharapkan tetap menjadi wadah pemersatu organisasi kepemudaan sekaligus mampu melahirkan berbagai program yang positif dan produktif bagi masyarakat.

"Musyawarah Daerah ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi juga momentum penting untuk menghasilkan kepengurusan baru, gagasan-gagasan baru, program kerja yang konkret dan komitmen bersama untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda dan masyarakat Kota Tanjungbalai," ujar Fadly.

Fadly berharap kepengurusan KNPI Kota Tanjungbalai yang baru nantinya dapat menjadi jembatan komunikasi antara organisasi kepemudaan dan Pemko Tanjungbalai.

Dia mengajak KNPI membangun hubungan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi menjadi kemitraan yang terbuka, produktif dan saling mendukung.

Menurut Fadly, pemuda memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Pemuda tidak hanya dipandang sebagai penerus, tetapi juga harus mampu tampil sebagai pelopor, penggerak dan mitra pembangunan.

"Karena itu, saya mengajak KNPI dan seluruh organisasi kepemudaan di Kota Tanjungbalai untuk membangun sinergi yang sehat dan produktif dengan Pemko Tanjungbalai. Sampaikan gagasan dan kritik secara konstruktif, berikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, jika ada persoalan di tengah masyarakat, mari kita duduk bersama dan mencari solusinya," katanya.

Fadly mengatakan keterlibatan pemuda menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Tanjungbalai, yakni Tanjungbalai EMAS yang merupakan singkatan dari Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera.

"Tanjungbalai EMAS tidak mungkin diwujudkan tanpa keterlibatan pemuda," ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, semangat kebersamaan dan tujuan membangun pemuda harus tetap menjadi prioritas.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, kata Fadly, akan terus membuka ruang konsolidasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen pemuda.

"Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari generasi muda sebagai agen perubahan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Fadly berharap Musda XVI KNPI Kota Tanjungbalai berlangsung demokratis, tertib dan penuh persaudaraan dengan tetap menjunjung tinggi semangat musyawarah.

Dia juga mengajak seluruh peserta mendukung siapa pun yang nantinya mendapat amanah memimpin KNPI Kota Tanjungbalai.

"Mari kita bangun konsolidasi dalam memperkuat persatuan pemuda dalam membangun sinergitas dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Tanjungbalai EMAS," pungkas Fadly.

Atas nama Pemko Tanjungbalai, Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada panitia dan caretaker KNPI yang telah mempersiapkan pelaksanaan Musda XVI.* (dh)

Mahyaruddin hadir didampingi Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Muslim serta Kepala Dinas Kominfo Indra Adiguna. Dalam kegiatan tersebut, dia turut mengikuti jalan santai bersama Wakil Gubernur Sumut Surya dan peserta lainnya.

Baca Juga:

• Lepas Jalan Santai World Rabies Day, Pemko Medan Siap All Out Garansi Sumut Bebas Rabies 2030

"Berkaitan dengan kegiatan Bulan Bhakti Peternakan dan Deklarasi Sumut Bebas Rabies 2030, kami dari Pemko Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprovsu di daerah agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat nantinya," ujar Mahyaruddin.

Deklarasi Sumut bebas rabies 2030 menjadi komitmen bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan serta pengendalian rabies secara terpadu.

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan Pemprov Sumut berkomitmen memastikan ketersediaan vaksin rabies di seluruh kabupaten dan kota. Penguatan pusat kesehatan hewan, kapasitas tenaga medis veteriner, surveilans, deteksi dini, pelaporan serta penanganan kasus juga menjadi bagian dari komitmen tersebut.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memastikan ketersediaan vaksin rabies di seluruh kabupaten dan kota, memperkuat pusat kesehatan hewan, meningkatkan kapasitas tenaga medis veteriner, memperkuat surveilans, deteksi dini, pelaporan, serta penanganan kasus secara cepat dan tepat," kata Surya.

Sumatera Utara tercatat mengalami 280 kasus rabies sepanjang 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena rabies tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga keselamatan masyarakat.

Surya mengatakan target Sumut bebas rabies pada 2030 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas dan masyarakat diharapkan menjalankan pencegahan melalui pendekatan One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan. Capaian vaksinasi itu turut mendapat sertifikat Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) yang diserahkan kepada Surya.

Surya mengajak masyarakat rutin memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan sebagai salah satu langkah untuk memutus rantai penularan rabies.

"Saya juga mengajak seluruh masyarakat, rutin memvaksinasi hewan peliharaannya. Kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk memutus rantai penularan rabies," ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan persoalan rabies menyangkut kesehatan dan keselamatan manusia sehingga pencegahannya perlu dilakukan secara serius.

Deklarasi tersebut mencakup komitmen penyediaan vaksin di seluruh kabupaten/kota, surveilans dan deteksi dini, edukasi masyarakat serta penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan One Health.

Mahyaruddin mengatakan Pemko Tanjungbalai siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Sumut untuk mendukung pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di daerah.* (dh)

Yanuar mempertanyakan sejumlah perabot yang disebut hilang setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Cibinong. Perabot yang disorot antara lain sofa, pendingin udara (AC) dan bingkai foto yang sebelumnya terlihat berada di bangunan tersebut.

Baca Juga:

• Soal Foto Jimmy Masrin Hingga Kulkas Wiski di Lapas Cibinong, Dirjen PAS Buka Suara di DPR

Yanuar kemudian menanyakan siapa yang memerintahkan pemindahan barang-barang tersebut. Wisnu menjawab bahwa dirinya yang meminta agar barang-barang itu dipindahkan.

"Karena barang tersebut bukan barang milik negara," jawab Wisnu ketika ditanya alasan pemindahan.

Yanuar selanjutnya mempertanyakan siapa yang sebelumnya memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bangunan yang diperiksa Ombudsman.

Menurut Wisnu, barang tersebut dimasukkan oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Kelas IIA Cibinong yang juga disebut bertanggung jawab atas rumah dinas.

Yanuar kemudian menyoroti masa kerja Wisnu yang disebut hampir tiga tahun sebagai Kalapas Cibinong. Dia mempertanyakan mengapa kondisi fasilitas tersebut baru berubah setelah adanya sidak Ombudsman.

"Bapak jangan bohonglah. Ini disaksikan oleh semua publik. Melihat peristiwa kemarin, Pak Menteri datang ke sana, dengan situasi yang berbeda, Anda bukan cuma bohongin Pak Menteri. Anda bohongin seluruh rakyat Indonesia," ujar Yanuar.

Yanuar juga mempertanyakan alasan pencopotan AC yang disebut rusak. Menurutnya, jika AC mengalami kerusakan, semestinya dilakukan perbaikan dan bukan langsung dilepas.

"Jadi jangan main-main dengan kecerdasan publik. Jangan bilang AC rusak, kemudian dicopot. Di mana pernah ada AC rusak dicopot? Yang ada diperbaiki, diservis," katanya.

Dalam rapat tersebut, Yanuar turut menanyakan keberadaan bingkai foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin yang sebelumnya terlihat di salah satu bangunan.

Wisnu mengatakan bingkai foto tersebut berada di rumah yang sama dengan rumah yang ditempati Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Cibinong.

Ketika ditanyakan keberadaan pejabat tersebut, Wisnu menjelaskan Kasi Kamtib tidak hadir dalam rapat karena sedang sakit demam. Namun, menurut Wisnu, surat keterangan dokter belum diterima pihak lapas.

Yanuar mempertanyakan ketidakhadiran pejabat tersebut mengingat agenda rapat berkaitan langsung dengan temuan di lingkungan Lapas Cibinong.

Selain persoalan barang dan foto Jimmy Masrin, Yanuar juga menyoroti tidak adanya kamera pengawas atau CCTV di kawasan bangunan yang menjadi perhatian Ombudsman.

Menurutnya, pengawasan seharusnya menjadi bagian penting dari keamanan lapas, terlebih Wisnu telah menjabat selama beberapa tahun.

"Kenapa tidak ada? Anda tiga tahun loh di sana. Menurut Anda, penting enggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?" tanya Yanuar.

Wisnu mengakui keberadaan CCTV penting, tetapi belum menjelaskan alasan fasilitas tersebut tidak tersedia di kawasan tersebut.

Yanuar kemudian meminta jajaran Ditjen Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas di Lapas Cibinong.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas rumah tangga lengkap di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui pemeriksaan internal.

Pemeriksaan terhadap kondisi bangunan, penggunaan fasilitas, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan Ombudsman hingga kini masih berlangsung.* (k/dh)

Ketua Umum Gibranku Ananta Agung Junaedy meminta partai yang berada di barisan koalisi menunjukkan solidaritas terhadap Gibran ketika menghadapi persoalan di ruang publik.

Baca Juga:

• Sidang Syarat Pendidikan Gibran Memanas, MK Bakal Gelar Pembuktian Hari Rabu

"Kami di akar rumput terus bergerak dan pasang badan, namun kami melihat hampir tidak ada pembelaan yang proporsional dari partai politik yang selama ini berdiri di barisan yang sama," kata dikutip Senin (28/9/2026).

Dia menilai sikap sebagian parpol koalisi yang dianggap berhati-hati dalam merespons isu tersebut dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan relawan.

"Kesetiaan itu diuji saat ada badai, bukan hanya saat laut sedang tenang," ujarnya.

Ananta juga meminta partai politik pengusung dan pendukung Gibran ikut meluruskan informasi yang menurut mereka keliru mengenai isu pendidikan Gibran.

"Isu ijazah ini adalah bentuk serangan pembunuhan karakter yang harus dilawan secara kolektif, bukan malah dihindari demi zona nyaman," katanya.

Menurut Gibranku, keterlibatan elite partai dinilai diperlukan untuk menjaga soliditas dukungan di tingkat akar rumput. Ananta berharap partai koalisi menunjukkan sikap yang lebih terbuka kepada publik terkait persoalan yang sedang dihadapi Gibran.

"Kami berharap teguran ini dapat menjadi bahan refleksi bagi partai-partai politik koalisi untuk kembali menunjukkan komitmen serta kesetiaan mereka secara nyata kepada publik, bukan sekadar retorika di masa pemilihan," ujarnya.* (in/dh)

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (30/9/2026) pukul 12.00 WIB. Agenda persidangan memasuki tahap pembuktian dari pihak pemohon.

Baca Juga:

• Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK: Dari Dugaan "Pasal Penyelundupan" hingga Jawaban KPU

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pihak. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. MK telah meregistrasi perkara tersebut dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat wajib dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden sejak proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, mendiskualifikasi pencalonannya, membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan tersebut, serta membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.

KPU Persoalkan Kewenangan MK

Dalam sidang pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026, KPU sebagai termohon mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa pokok permohonan tersebut.

KPU berpandangan persoalan yang diajukan pemohon lebih berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

KPU juga mempersoalkan kedudukan hukum para pemohon dan menyebut permohonan tersebut diajukan melewati batas waktu pengajuan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut KPU, hasil Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 20 Maret 2024, sedangkan permohonan perkara tersebut baru didaftarkan pada 10 September 2026.

Di sisi lain, KPU menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Prabowo Subianto-Gibran telah diterima dan diverifikasi pada 28 Oktober 2023. KPU juga menyatakan dokumen persyaratan pendidikan Gibran telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan dokumen yang diserahkan.

Hakim Pertanyakan Aturan Pendidikan

Dalam persidangan sebelumnya, hakim konstitusi juga menggali penerapan aturan mengenai bukti pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan apakah ketentuan tersebut pernah diatur dalam PKPU pada Pilpres sebelumnya.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin kemudian menyatakan aturan yang dipersoalkan tersebut belum pernah diatur dalam PKPU untuk Pilpres 2019 dan menjawab bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk Pemilu 2024.

Sementara itu, para pemohon tetap meminta agar pokok persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran diperiksa melalui pembuktian di MK.

Sidang pada Rabu (30/9/2026) menjadi tahapan berikutnya dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Hasil pembuktian dan keterangan para pihak selanjutnya akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan majelis hakim konstitusi.* (k/dh)

Mashudi mengatakan bingkai foto Jimmy Masrin merupakan barang yang sebelumnya diamankan petugas dalam kegiatan razia keamanan. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Usut Kamar Mewah 'Apartemen' Lapas Cibinong, Komisi XIII DPR Panggil Ombudsman dan Kemen Imipas Hari Ini

Mashudi menyampaikan penjelasan tersebut saat memaparkan hasil sementara pemeriksaan tim gabungan terkait temuan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong.

Menurut Mashudi, pemeriksaan sementara telah dilakukan terhadap 90 orang yang terdiri atas 55 warga binaan dan 35 pegawai.

16 Bangunan di Kawasan Lapas Cibinong

Mashudi menjelaskan fasilitas yang sebelumnya disebut Ombudsman sebagai bangunan berstandar apartemen merupakan rumah dinas atau mes pegawai.

Di kawasan tersebut terdapat 16 unit bangunan. Tiga unit tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), sedangkan 13 unit lainnya berada di bantaran Sungai Ciliwung.

Mashudi juga memberikan penjelasan mengenai sejumlah barang yang ditemukan di salah satu ruangan.

Menurutnya, televisi, perabotan rumah tangga, sofa, springbed dan kulkas yang berisi tiga botol wiski serta satu botol bir merupakan barang milik pribadi Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib).

Temuan di Area SAE

Selain bangunan rumah dinas, tim pemeriksa juga mendalami sejumlah fasilitas di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

Mashudi mengatakan bangunan yang disebut menyerupai penginapan kontainer sebenarnya merupakan kantor operasional kegiatan penggemukan sapi yang dibangun menggunakan APBN 2026.

Sementara bangunan lain yang digunakan sebagai mes atau wisma peristirahatan pegawai disebut dibangun melalui APBN 2017.

Terkait area yang diduga merupakan simulator golf, Mashudi menjelaskan fasilitas tersebut sedang dipersiapkan untuk menjadi loker.

Adapun lahan SAE yang disebut digunakan sebagai tempat parkir disebut merupakan area alternatif ketika tempat parkir utama penuh.

Mashudi juga membantah adanya jalur tikus di kawasan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan langsung, dia mengatakan tidak ditemukan jalur khusus yang disebut sebagai jalur tikus.

"Terkait dugaan adanya jalur tikus, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan langsung di lokasi, tidak ditemukan adanya jalur tikus. Alokasi tersebut dikelilingi oleh aliran Sungai Ciliwung," ujarnya.

Pemeriksaan Masih Berlangsung

Mashudi mengatakan pemerintah masih mendalami keberadaan 13 bangunan rumah dinas di bantaran Sungai Ciliwung yang belum tercatat dalam SIMAK BMN.

Menurutnya, keputusan terkait bangunan tersebut baru akan ditentukan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.

"Perlu kami tegaskan bahwa penjelasan tersebut merupakan hasil pemeriksaan sementara. Proses investigasi dan pendalaman masih berlangsung, sehingga langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap," pungkasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di kawasan belakang Lapas Kelas IIA Cibinong saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026).

Sejumlah ruangan memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas dan perlengkapan memasak. Ombudsman juga mencatat adanya warga binaan di area tersebut, meski identitas dan status mereka belum seluruhnya dipastikan.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui investigasi internal. Pemeriksaan masih berlangsung untuk mengetahui peruntukan bangunan, penggunaan fasilitas serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaannya.* (k/dh)

Pemeriksaan dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas yang disebut berstandar seperti apartemen di lingkungan Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Batal Buka Suara Soal Kamar 'Apartemen' Lapas Cibinong, Mengapa Ombudsman Absen di DPR?

Mashudi menjelaskan Ditjenpas bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah melakukan kunjungan ke Lapas Cibinong pada 25 September 2026. Setelah kunjungan tersebut, dibentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman.

"Sebagai tindak lanjut, dibentuk tim investigasi berdasarkan Surat Perintah Dirjenpas Nomor PAS-SA.04.01-3418," ujarnya.

Pada hari yang sama, Ditjenpas juga menarik lima pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan.

"Pada hari yang sama, Dirjenpas menarik 5 pejabat untuk kepentingan pemeriksaan, yaitu kalapas, kepala KPLP, kasi binadik, kasi kamtib, dan kaur umum Lapas Kelas IIA Cibinong," kata Mashudi.

Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong.

Kelima pejabat tersebut yakni Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan internal. Kelima pejabat tersebut dinilai perlu diperiksa terkait temuan Ombudsman di lapas tersebut.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman," ujar Rudi.

Menurut Rudi, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan peristiwa yang menyebabkan fasilitas tersebut ditemukan di lingkungan Lapas Cibinong.

Ferdy Sambo Disebut Tak Menempati Klaster Mewah

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno sebelumnya menyatakan belum ada temuan yang menunjukkan Ferdy Sambo maupun warga binaan lainnya menempati rumah berfasilitas mewah di kompleks Lapas Cibinong.

Yudi mengatakan bangunan tersebut berada di lingkungan perumahan dinas dan terdapat fasilitas yang digunakan untuk keperluan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) serta tempat beristirahat para pekerja.

"Sampai detik ini tidak ada informasi dan temuan-temuan hasil tim itu mengarah ke sana, gitu. Itu kan sebetulnya lingkungan perumahan dinas itu," kata Yudi.

Dia juga menegaskan belum menemukan informasi bahwa Ferdy Sambo menggunakan rumah yang disebut memiliki fasilitas mewah tersebut.

"Kayaknya nggak ada ya. Eh, bukan kayaknya, sampai detik ini belum ada temuan tuh, khususnya Pak Ferdy Sambo (menggunakan rumah fasilitas mewah)," ujarnya.

Dengan adanya pemeriksaan internal, pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih mendalami temuan Ombudsman, termasuk kondisi fasilitas, penggunaan bangunan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan keberadaan fasilitas tersebut.* (d/dh)

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya telah mengirimkan undangan kepada Ombudsman melalui Komisi II DPR RI untuk meminta penjelasan mengenai hasil inspeksi mendadak di Lapas Cibinong. Namun, hingga rapat dimulai, belum ada respons atas surat tersebut.

Baca Juga:

• Meski Dinonaktifkan Buntut Kamar 'Apartemen', Eks Kalapas Cibinong Tetap Tampak Hadiri RDP DPR

Willy menjelaskan, Ombudsman merupakan mitra kerja Komisi II DPR. Karena itu, Komisi XIII perlu meminta izin terlebih dahulu melalui Komisi II untuk menghadirkan Ombudsman dalam rapat.

"Jadi Ombudsman bukan mitra Komisi XIII, jadi secara aturan kami dari Komisi XIII harus meminta izin. Jadi bahasanya masuk rumah orang kan harus ketok pintu," ujarnya.

Karena Ombudsman tidak hadir, Komisi XIII kemudian melanjutkan rapat dengan mendengarkan penjelasan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Mashudi.

"Kita langsung ke mitra kita Dirjen Pas untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa yang boleh dibilang perkembangan terakhir yang dilakukan oleh Ombudsman, dan apa yang menjadi respons dari Dirjen Pas," kata Willy.

Selain Mashudi, Komisi XIII juga memberikan kesempatan kepada Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto untuk memberikan penjelasan terkait kondisi yang ditemukan Ombudsman.

Temuan Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

RDP tersebut digelar setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Dalam inspeksi tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah di area belakang lapas yang memiliki sejumlah fasilitas rumah tangga lengkap. Temuan tersebut berada di luar blok hunian warga binaan pada umumnya.

Sejumlah fasilitas yang ditemukan antara lain ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, tempat tidur hingga perlengkapan memasak.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui pemeriksaan internal.

Kementerian Imipas sebelumnya menonaktifkan Wisnu Hani Putranto bersama empat pejabat struktural Lapas Cibinong. Kelima pejabat tersebut akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan temuan Ombudsman tersebut terjadi.

Komisi XIII DPR kini meminta penjelasan Kementerian Imipas mengenai tindak lanjut pemeriksaan serta keberadaan fasilitas yang ditemukan di lingkungan Lapas Cibinong.

Sementara itu, ketidakhadiran Ombudsman membuat penjelasan langsung dari lembaga pengawas tersebut belum disampaikan dalam RDP. Komisi XIII tetap melanjutkan pembahasan dengan jajaran Ditjen Pemasyarakatan dan Kalapas Cibinong nonaktif.* (in/dh)

Berdasarkan data tersebut, Deli Tua menunjukkan indeks kualitas udara dalam kategori baik dengan indikator warna hijau. Kondisi itu menunjukkan paparan partikulat PM2.5 di wilayah tersebut relatif lebih rendah dibandingkan wilayah yang berada dalam kategori sedang.

Baca Juga:

• Dolar AS Makin Perkasa Tembus Rp 17.954, Sinyal The Fed dan Geopolitik Bikin Rupiah Tertekan

Sementara itu, beberapa wilayah lain di Sumatera Utara yang masuk dalam pemantauan tercatat berada pada kategori sedang.

Kategori sedang dalam indeks kualitas udara menunjukkan kondisi udara masih dapat diterima secara umum, tetapi dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang sangat sensitif terhadap polusi udara.

Dalam pemantauan kualitas udara, salah satu indikator yang digunakan adalah partikulat PM2.5. Partikel berukuran sangat kecil tersebut menjadi salah satu parameter penting dalam melihat kondisi pencemaran udara.

Adapun skala indeks kualitas udara yang dicantumkan dalam sumber tersebut yakni 0-50 berada dalam kategori baik, 51-100 kategori sedang, 101-150 tidak sehat bagi kelompok sensitif, 151-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat dan 301-500 berbahaya.

Kondisi kualitas udara di Sumatera Utara sebelumnya juga menjadi perhatian seiring adanya sebaran asap di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat tetap diimbau memperhatikan kondisi udara, terutama bagi kelompok yang lebih sensitif terhadap paparan polusi.

Pemantauan kualitas udara secara berkala menjadi penting untuk mengetahui perubahan kondisi lingkungan dan menentukan langkah pencegahan apabila kualitas udara memburuk.* (tm/dh)

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur kecamatan dan kelurahan langsung melakukan penanganan di lokasi terdampak.

Baca Juga:

• Sumut Dihantam Cuaca Ekstrem! Puting Beliung Sapu 9 Rumah di Taput, Banjir Rendam Samosir dan Deli Serdang

Tujuh kecamatan yang terdampak yakni Tukka, Badiri, Sarudik, Pinangsori, Kolang, Tapian Nauli dan Pandan.

Di Kecamatan Tukka, banjir merendam sejumlah lingkungan di Kelurahan Bonalumban dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa. BPBD mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman.

Banjir juga merendam Lingkungan II/Sigotom, Kelurahan Tukka. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa hingga membuat akses jalan lintas lumpuh.

Sementara di Kelurahan Hutanabolon, banjir merendam Lingkungan I dan IV akibat luapan sungai. Kondisi tersebut disebut terjadi karena belum adanya normalisasi dan pengerukan.

Di Kecamatan Badiri, banjir merendam permukiman warga dan badan jalan akibat luapan Sungai Aek Lopian. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa dan menyebabkan arus lalu lintas di jalan lintas Padangsidimpuan-Sibolga terganggu.

Banjir di Kecamatan Sarudik merendam Kelurahan Pasir Bidang dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Selain permukiman, air juga menggenangi jalan lintas sehingga kendaraan kesulitan melintas.

Sejumlah permukiman di Kelurahan Pondok Batu juga ikut terdampak banjir.

Di Kecamatan Pinangsori, banjir merendam Dusun I, Desa Parjalihotan. Air masuk ke permukiman dan sejumlah rumah warga.

Sementara di Kecamatan Kolang, banjir dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa merendam permukiman di Kelurahan Kolang Nauli. Sebagian warga memilih mengungsi saat banjir terjadi.

Di Kecamatan Tapian Nauli, luapan Sungai Mela merendam permukiman warga di Desa Mela I dan Desa Mela II.

Adapun di Kecamatan Pandan, banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Pasar Baru. Genangan juga menutup akses ruas jalan raya sehingga tidak dapat dilalui kendaraan.

Masinton mengatakan BPBD bersama Search and Rescue Community (SRC) bergerak ke sejumlah lokasi untuk memantau kondisi serta mengevakuasi warga yang terdampak.

"Tim BPBD dan SRC turun langsung ke titik-titik lokasi banjir untuk menyisir kawasan terdampak dan mengevakuasi warga," ujarnya.

Pemkab Tapteng juga mendirikan sejumlah posko siaga, salah satunya di Kecamatan Badiri. Petugas turut membantu pengendara yang melintas di jalan raya yang terendam banjir.

Di Kecamatan Sarudik, petugas melakukan pemantauan dan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan bantuan.

Hingga Minggu (27/9/2026) dini hari, banjir di sejumlah lokasi dilaporkan mulai surut. Debit air di Kelurahan Bonalumban, Kelurahan Tukka atau Sigotom, serta Kelurahan Hutanabolon di Kecamatan Tukka berangsur menurun.

Di Kecamatan Badiri, kondisi arus lalu lintas juga disebut telah tertangani.

Meski banjir mulai surut, Masinton meminta seluruh jajaran tetap siaga, terutama di wilayah yang masih rawan terdampak banjir.

"Saya sudah instruksikan kepada semua jajaran agar terus waspada dan siaga dengan kondisi banjir yang masih terus terjadi. Tetap bersiaga penuh di lokasi-lokasi rawan hingga situasi dipastikan benar-benar aman bagi masyarakat," katanya.* (km/dh)

Dalam rapat tersebut, Wisnu terlihat duduk bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dengan mengenakan seragam putih. Dia duduk sederet dengan Dirjen Pemasyarakatan Irjen (Purn) Mashudi.

Baca Juga:

• Usut Kamar Mewah 'Apartemen' Lapas Cibinong, Komisi XIII DPR Panggil Ombudsman dan Kemen Imipas Hari Ini

"Terima kasih atas kehadiran pimpinan Komisi XIII, anggota Komisi XIII dan jajaran Direktorat Pemasyarakatan, serta saudara Wisnu Hani Putranto untuk mengikuti RDP ini," kata Willy.

Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut membahas penjelasan dan tindak lanjut hasil inspeksi mendadak Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Komisi XIII DPR sebelumnya juga mengagendakan pemanggilan Ombudsman untuk mendapatkan penjelasan mengenai hasil investigasi terkait temuan fasilitas mewah di lingkungan Lapas Cibinong.

Namun, Ombudsman belum dapat hadir dalam rapat tersebut. Willy menjelaskan, Ombudsman merupakan mitra Komisi II DPR sehingga Komisi XIII perlu meminta izin terlebih dahulu untuk menghadirkan lembaga tersebut.

"Jadi Ombudsman bukan mitra Komisi XIII, jadi secara aturan kami dari Komisi XIII harus meminta izin. Jadi bahasanya masuk rumah orang kan harus ketok pintu. Jadi hari ini belum ada respons sehingga Ombudsman RI belum dapat hadir untuk menyampaikan apa yang kita minta sebelumnya," ujar Willy.

Wisnu Dinonaktifkan Buntut Temuan Lapas Cibinong

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan Wisnu Hani Putanto bersama empat pejabat lainnya di Lapas Cibinong.

Penonaktifan dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan adanya sejumlah bangunan dengan fasilitas yang disebut berstandar seperti apartemen di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan lima pejabat tersebut dinonaktifkan karena diduga bertanggung jawab atas kondisi yang ditemukan Ombudsman.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman," kata Rudi dalam konferensi pers di Lapas Kelas IIA Cibinong, Sabtu (26/9/2026).

Selain Wisnu, empat pejabat lain yang dinonaktifkan yakni Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Menurut Rudi, kelima pejabat tersebut dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui kondisi yang menyebabkan temuan Ombudsman terjadi.

"Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Kami nonaktifkan dan kami lakukan pemeriksaan bagaimana kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini," ujarnya.

Temuan fasilitas tersebut sebelumnya diketahui dalam inspeksi mendadak Ombudsman di area belakang Lapas Cibinong. Sejumlah bangunan dilaporkan memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, tempat tidur hingga perlengkapan memasak.

Rapat Komisi XIII DPR menjadi bagian dari pembahasan lanjutan mengenai temuan tersebut, termasuk langkah yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah pemeriksaan Ombudsman.* (k/dh)

Kedua pria tersebut diamankan Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 02.30 WIB di lokasi berbeda.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Taruna Poltekpel Aceh Usai Demam dan Ruam, Polisi Tunggu Hasil CT Scan

"Kasus ini dilaporkan ke Polresta Banda Aceh pada 14 September 2026 dengan nomor laporan polisi LP/B/738/IX/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh," kata Dizha.

Kasus bermula ketika sepeda motor milik korban disewa selama satu hari. Setelah masa sewa berakhir, terlapor kemudian menghubungi admin tempat penyewaan untuk memperpanjang masa rental selama satu hari berikutnya.

Namun, pada 16 September 2026, korban menghubungi pelaku melalui WhatsApp untuk meminta kendaraan dikembalikan karena masa peminjaman telah berakhir.

Meski sudah diminta, sepeda motor tersebut disebut tidak kunjung dikembalikan.

Kendaraan yang dilaporkan digelapkan itu merupakan Honda Scoopy tahun 2026 warna putih dengan nomor polisi BL 5326 LCF. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp26 juta.

Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai hukum.

Dua Pelaku Ditangkap di Lokasi Berbeda

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan dan pengembangan.

Polisi kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan MR alias Cek di kawasan Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Petugas bergerak ke lokasi dan mengamankan MR untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan awal, MR mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut.

MR juga menyebut dua nama lain yang diduga ikut terlibat, yakni FS dan IM.

Polisi kemudian melakukan pengembangan ke Desa Kampung Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, untuk mencari keberadaan FS.

Setibanya di lokasi, petugas mengamankan FS. Polisi menyebut FS juga mengakui keterlibatannya dalam perkara tersebut.

Kedua pria tersebut kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh bersama barang bukti satu unit Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, IM yang disebut dalam pengembangan kasus masih dalam pencarian petugas.

Polisi Lanjutkan Penyidikan

Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan penyidik masih melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara dan mendalami keterlibatan masing-masing pihak.

Polisi juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) serta terus mencari keberadaan IM.

Penyidik telah melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah lanjutan dalam penanganan kasus tersebut.

Kedua pria yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai terduga pelaku. Proses hukum terhadap mereka tetap dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.* (dh)

ACEH BESAR - Mahasiswa Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh, Muhammad Rasya Fadilla (18), meninggal dunia di RSUD Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Minggu (27/9/2026) sore. Polisi masih menunggu hasil visum dan CT scan untuk memastikan penyebab kematiannya.

Rasya merupakan mahasiswa program Diploma III (D-III) Studi Nautika asal Kota Lhokseumawe. Sebelum meninggal, dia sempat mengalami demam tinggi dan nyeri tenggorokan hingga kemudian muncul ruam kemerahan di sekujur tubuh.

Baca Juga:

• Gasak 13 Lokasi demi Uang Loak, 2 Spesialis Maling Meteran Air di Banda Aceh Diciduk Jatanras

"Berdasarkan keterangan awal, korban sebelumnya mengalami demam dan nyeri tenggorokan, kemudian menjalani perawatan di klinik Poltekpel Malahayati Aceh sebelum dirujuk ke RSUDZA," kata Dizha.

Berdasarkan kronologi yang dihimpun polisi, Rasya datang ke Poliklinik Poltekpel Malahayati Aceh pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 16.21 WIB. Saat itu, dia mengeluhkan demam dan nyeri tenggorokan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah korban 131/74 mmHg, denyut nadi 104 kali per menit dan suhu tubuh mencapai 39,7 derajat Celsius.

Korban kemudian mendapat penanganan medis berupa pemasangan infus serta pemberian obat untuk membantu menurunkan demam dan mengurangi nyeri.

Namun, pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 10.17 WIB, muncul ruam kemerahan pada tubuh korban. Ruam tersebut dilaporkan semakin banyak setelah dilakukan observasi oleh tenaga medis.

Sekitar pukul 12.13 WIB, Rasya kemudian dirujuk ke RSUDZA dengan didampingi tim medis dari klinik Poltekpel Malahayati Aceh.

"Setibanya di RSUDZA, korban mendapatkan penanganan medis. Namun, pada pukul 16.14 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia," ujar Dizha.

Penyebab Kematian Masih Diselidiki

Untuk mengetahui penyebab pasti kematian Rasya, polisi berkoordinasi dengan dokter forensik RSUDZA.

Korban telah menjalani pemeriksaan luar melalui visum et repertum dan CT scan jenazah. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk membantu melihat kondisi tubuh korban, termasuk adanya memar maupun ruam kemerahan.

Namun, proses pemeriksaan tidak dilanjutkan dengan autopsi karena keluarga tidak memberikan izin.

Dizha mengatakan dokter forensik untuk sementara menduga korban meninggal karena sakit. Meski demikian, kepastian penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan forensik.

"Berdasarkan keterangan dokter forensik, dr Taufik, dugaan sementara korban meninggal dunia karena sakit," ungkapnya.

Hasil visum et repertum diperkirakan baru keluar sekitar tujuh hari, sedangkan hasil CT scan diperkirakan dapat diketahui pada Senin (28/9/2026).

Polisi Lanjutkan Penyelidikan

Polisi masih melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui rangkaian kejadian sebelum Rasya meninggal dunia.

Penyidik akan berkoordinasi dengan RSUDZA terkait hasil pemeriksaan forensik dan CT scan. Polisi juga akan meminta keterangan dari pihak Poltekpel Malahayati Aceh serta sejumlah saksi yang mengetahui kondisi korban sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Penyelidikan tersebut dilakukan untuk melengkapi keterangan dan memastikan rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal dunia," kata Dizha.

Sebelum meninggal, Rasya diketahui tinggal di Asrama Cut Nyak Dhien, kamar C-201, Poltekpel Malahayati Aceh bersama lima mahasiswa lainnya.

Setelah seluruh pemeriksaan awal selesai, jenazah Rasya diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke Kota Lhokseumawe dan dimakamkan.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla masih menunggu hasil pemeriksaan visum et repertum dan CT scan RSUDZA.* (dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan pengungkapan dilakukan di tiga lokasi berbeda di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Aceh.

Baca Juga:

• Jadwal & Siaran Langsung Indonesia vs Malaysia Malam Ini: Duel Panas Rebut Puncak Klasemen di SUGBK

Pengungkapan berawal dari penyelidikan Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut terkait informasi adanya pengiriman 150 kilogram sabu dari Malaysia melalui perairan pantai timur Sumatera.

Awalnya, petugas mendapat informasi bahwa kapal pembawa sabu akan menuju wilayah Asahan. Namun, informasi tersebut kemudian berubah dan kapal disebut bergerak menuju pantai Aceh Timur.

Polisi selanjutnya mengalihkan penyelidikan ke Kabupaten Aceh Timur. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa bulan, petugas bergerak melakukan penangkapan pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Blang Buket, Kecamatan Darul Aman.

Di lokasi tersebut, polisi menemukan mobil pikap pengangkut galon air yang diduga digunakan untuk membawa 70 kilogram sabu. Selain itu, sebuah mobil Daihatsu Xenia diduga membawa 20 kilogram sabu.

Polisi kemudian melakukan pengembangan karena masih ada informasi mengenai 60 kilogram sabu lainnya yang disimpan jaringan tersebut.

Petugas bergerak ke Kuala Idi Cut, Kecamatan Darul Aman. Di lokasi itu, polisi menangkap Musliadi (35) dan menemukan 60 kilogram sabu yang disimpan di dalam fiber ikan.

"Ditemukan sabu seberat 60 kg yang disimpan di dalam fiber ikan," ujar Andy.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan empat orang tersangka. Mereka yakni Baihaqki alias Bay (22), Muhammad Azhari (29), T. Murhaban (39) dan Musliadi (35).

Keempat tersangka diamankan di sejumlah lokasi di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, sebelum dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 150 bungkus sabu kemasan warna biru muda dengan berat sekitar 150.000 gram bruto.

Selain sabu, barang bukti lain yang diamankan berupa empat telepon seluler, satu mobil Chevrolet pikap warna abu-abu tanpa pelat nomor, satu Daihatsu Xenia putih bernomor polisi BL 1684 DO, tujuh karung goni putih serta dua fiber ikan.

Andy mengatakan hasil pemeriksaan awal menggunakan alat tes narkotika menunjukkan barang bukti tersebut positif mengandung narkotika.

"Saat ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi penangkap dan penyidikan lebih lanjut terhadap perkara tersebut," katanya.

Polda Sumut masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan di atas para tersangka. Polisi juga akan mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik (Labfor), melakukan gelar perkara serta melengkapi administrasi penyidikan.* (ds/dh)

Duel Indonesia vs Malaysia dijadwalkan kick-off pada pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang dinantikan karena kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan.

Baca Juga:

• Diwarnai Kartu Merah & Penalti Ole Romeny, Timnas Indonesia Sikat Singapura 2-0 di SUGBK

Sementara itu, Malaysia juga meraih kemenangan pada pertandingan pertamanya. Harimau Malaya menundukkan Bangladesh dengan skor 3-0 melalui dua gol Arif Aiman dan satu gol Bergson.

Hasil tersebut membuat pertandingan Indonesia vs Malaysia menjadi duel antara dua tim yang sama-sama mengantongi tiga poin pada awal persaingan Grup A.

FIFA menyebut pertandingan Indonesia melawan Malaysia sebagai salah satu duel yang paling dinantikan dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan kembali digelar di SUGBK, venue yang juga menjadi lokasi laga pembuka kedua tim.

Jadwal Indonesia Vs Malaysia

Pertandingan Indonesia vs Malaysia akan digelar pada:

Senin, 28 September 2026
Kick-off: 19.30 WIB
Stadion: Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Kompetisi: FIFA ASEAN Cup 2026
Babak: Divisi 1 Grup A

Pertandingan tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi nasional dan layanan streaming yang menayangkan FIFA ASEAN Cup 2026. Jadwal yang dihimpun sejumlah media mencantumkan SCTV, Indosiar dan Vidio sebagai platform penayangan.

Selain duel Indonesia vs Malaysia, pertandingan Grup A lainnya pada hari yang sama mempertemukan Singapura melawan Bangladesh pada pukul 16.00 WIB di SUGBK.

Setelah menghadapi Malaysia, Timnas Indonesia masih memiliki satu pertandingan tersisa di fase grup, yakni melawan Bangladesh pada Kamis (1/10/2026) pukul 19.30 WIB di SUGBK.* (d/dh)

Warga dari berbagai kecamatan mulai berdatangan setelah Magrib. Memasuki waktu setelah Isya, taman yang berada di depan Stadion Teladan tersebut dipenuhi masyarakat yang datang bersama keluarga maupun kelompok masyarakat untuk mengikuti rangkaian kegiatan.

Baca Juga:

• Minta UMKM Medan Naik Kelas, Walkot Rico Waas Peringatkan Pentingnya Kemasan Visual dan TikTok

"Senang sekali hari ini kita bisa hadir di Stadion Teladan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, stadion ini penuh. Masyarakat dari berbagai kecamatan hadir bersama-sama," kata Rico.

Rico kemudian mengajak masyarakat untuk semakin kompak dan saling mendukung dalam membangun Kota Medan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan bersama, mulai dari banjir, geng motor, korupsi, kemacetan hingga persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.

"Kita harus jujur, Kota Medan masih memiliki banyak masalah. Karena itu, kita membutuhkan kekuatan dan dukungan seluruh masyarakat untuk sama-sama memperbaikinya," ujarnya.

Rico juga mengakui Pemko Medan masih memiliki berbagai kekurangan. Namun, dia memastikan pemerintah akan terus bekerja membangun Kota Medan dengan dukungan masyarakat.

"Kami menyadari masih banyak kekurangan. Namun, kami akan terus berupaya dan bekerja keras untuk pembangunan Kota Medan yang kita cintai. Dengan dukungan dan doa kita semua, insyaallah kita bisa membangun Kota Medan bersama-sama," katanya.

Menurut Rico, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pembangunan kota.

"Karena Medan untuk semua dan semua untuk Medan," tegasnya.

Suasana peringatan Maulid semakin semarak ketika Ustaz Dr. H. Das'ad Latif mengajak masyarakat dan para pemimpin Kota Medan bersalawat. Salawat kemudian berkumandang dan diikuti ribuan warga yang memadati kawasan Taman Stadion Teladan.

Dalam ceramahnya, Das'ad Latif mengajak umat Islam menjalankan ajaran agama secara menyeluruh dan tidak hanya mengikuti sesuatu yang sedang ramai di media sosial.

Menurutnya, nilai-nilai keislaman perlu diwujudkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim.

Das'ad juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam memperoleh dan menggunakan harta. Dia meminta umat tidak menerima uang yang bersumber dari sesuatu yang haram serta memastikan rezeki diperoleh melalui jalan yang baik dan halal.

Selain itu, masyarakat diajak terus menambah pengetahuan agama dan tidak malas mendengarkan ceramah. Das'ad menekankan pentingnya menjalankan salat lima waktu sekaligus memperbanyak salat sunah, seperti salat Duha.

Dia juga mengingatkan bahwa setiap manusia akan menghadapi persoalan dan cobaan dalam kehidupan. Karena itu, umat diminta mempersiapkan diri dengan keimanan, kesabaran dan keteguhan hati.

Di tengah berbagai persoalan, Das'ad mengajak umat tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi juga memohon pertolongan Allah SWT. Menurutnya, doa dan tawakal menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan serta ujian kehidupan.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen, Sultan Deli ke-14 Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamantjiji Perkasa Alam, Pj Sekda Medan Erfin Fachrurrazi, pimpinan perangkat daerah, camat dan lurah di lingkungan Pemko Medan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah tersebut merupakan bagian dari program pengembangan kebudayaan dan keagamaan Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain memperkuat keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk tampil, berkarya dan berprestasi.

Rangkaian acara turut diisi pembacaan Al-Qur'an oleh Humaira Azzahra Asri Lubis, Juara II MTQ Nasional 2026 di Semarang. Ada pula penampilan dai cilik Kota Medan Khadijah Khalilurrahman dan Uwaiz Yazid Al-Khalifi Butar-butar.* (dh)