Angka 64,2 persen merupakan estimasi Bank Dunia untuk 2026 dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar US$8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

Baca Juga:

• Banyak Warga Pertanyakan Desil DTSEN, Dinsos Medan: Itu Kewenangan BPS, Bukan Pemko

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi menegaskan kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena memiliki tujuan dan indikator yang berbeda.

"Angka 64,2 persen merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah 8,30 dolar AS per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia," kata Nashrul dalam keterangan resmi, Kamis (3/9/2026).

Menurut Nashrul, Bank Dunia menggunakan sejumlah garis kemiskinan internasional sebagai alat pembanding tingkat kesejahteraan antarnegara. Dalam pembaruan terbarunya, batas kemiskinan ekstrem ditetapkan sebesar US$3 per kapita per hari.

Adapun batas US$4,20 per kapita per hari digunakan untuk kelompok negara berpendapatan menengah bawah, sedangkan US$8,30 per kapita per hari digunakan untuk negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income countries (UMIC).

Angka US$8,30 tersebut tidak dihitung menggunakan kurs pasar rupiah terhadap dolar AS. Bank Dunia menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP) untuk menyesuaikan perbedaan daya beli riil masyarakat di setiap negara.

Dengan standar tersebut, estimasi 64,2 persen menunjukkan proporsi penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan internasional Bank Dunia.

Bank Dunia juga menyebut statistik kemiskinan dan garis kemiskinan resmi BPS lebih tepat digunakan untuk pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan domestik Indonesia.

Indonesia saat ini masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas. Namun, posisi Indonesia masih relatif dekat dengan batas bawah kelompok tersebut.

Kondisi itu turut memengaruhi tingginya estimasi kemiskinan ketika standar US$8,30 per kapita per hari diterapkan terhadap masyarakat Indonesia.

Sementara itu, BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) untuk mengukur kemiskinan nasional. Metode ini menghitung nilai minimum pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Garis kemiskinan BPS terdiri dari komponen makanan dan nonmakanan. Untuk komponen makanan, penghitungan menggunakan standar kebutuhan energi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari.

Kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan berbagai komoditas yang umum dikonsumsi masyarakat, seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng dan sayuran.

Sedangkan kebutuhan nonmakanan mencakup tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.

Penetapan garis kemiskinan BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menggambarkan pengeluaran dan pola konsumsi riil masyarakat.

Data Susenas digunakan untuk menghasilkan angka kemiskinan secara berkala sekaligus memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pengukuran kemiskinan BPS juga disajikan secara lebih rinci hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta membedakan wilayah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan hasil pengukuran Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat 8,07 persen atau sebanyak 22,93 juta orang.

Besaran garis kemiskinan juga berbeda antarwilayah karena menyesuaikan tingkat harga lokal, pola konsumsi masyarakat serta karakteristik rumah tangga.

Secara rata-rata nasional, garis kemiskinan yang digunakan BPS untuk satu rumah tangga tercatat sekitar Rp3.091.866 per bulan.

Dengan demikian, angka 64,2 persen dari Bank Dunia dan 8,07 persen dari BPS tidak menunjukkan adanya pertentangan data. Keduanya merupakan hasil pengukuran dengan standar berbeda untuk tujuan yang juga berbeda.* (in/dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyalahgunaan identitas dapat membuat masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria justru terindikasi tidak layak menerima bansos.

Baca Juga:

• Pendataan Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Harap Masa Pendataan Diperpanjang

Menurut dia, kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat miskin yang menjadi penerima bansos. Data mereka bisa terbaca memiliki aktivitas tertentu yang sebenarnya dilakukan oleh pihak lain.

"Ada misalnya keluarga yang tidak mampu, tertolak (bansos) karena KTP-nya dimanfaatkan oleh orang lain. Kedua ada juga fenomena yang main judol itu bukan orang tuanya, tapi anaknya atau keluarganya," ujarnya.

Kemensos kini melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap data penerima bansos untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan hak bantuan akibat penyalahgunaan identitas.

"Jadi kalau ada lansia, kemudian mungkin keluarga yang sangat tidak mampu, tapi tidak menerima bansos karena terindikasi judol. Itu mungkin dimanfaatkan oleh keluarganya atau oleh orang lain. Untuk yang seperti ini sedang kita perbaiki, sedang kita dalami," kata Saifullah.

Kasus tersebut sebelumnya menyorot pasangan lansia Dayat (77) dan Darmi (63), warga Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Keduanya disebut tidak lagi menerima bansos setelah data mereka terindikasi terkait aktivitas judi online. Padahal, Dayat dan Darmi mengaku tidak memiliki telepon seluler.

Sebelumnya, pasangan tersebut tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu setiap tiga bulan. Namun, sejak awal 2026, bantuan tersebut terhenti setelah nama keduanya tidak lagi tercantum sebagai penerima.

Kemensos memastikan persoalan seperti ini akan ditelusuri agar kesalahan atau penyalahgunaan data tidak membuat kelompok masyarakat yang membutuhkan kehilangan bantuan.

Pemerintah juga terus melakukan perbaikan data untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran sekaligus mencegah identitas penerima dimanfaatkan untuk aktivitas yang dilakukan pihak lain.* (in/dh)

Fadli mengaku hingga kini belum menerima nama Sumitro Djojohadikusumo dalam daftar usulan yang masuk ke Dewan Gelar. Sumitro diketahui merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto, sedangkan RM Margono Djojohadikusumo merupakan kakek Prabowo sekaligus pendiri Bank Nasional Indonesia (BNI).

Baca Juga:

• Kibarkan Merah Putih di Rusia! Tiba di Vladivostok Sebagai Tamu Kehormatan EEF, Prabowo Disambut Antusias Haru Diaspora Mahasiswa

Fadli menjelaskan pengusulan gelar Pahlawan Nasional memiliki mekanisme yang harus dilalui secara bertahap. Proses tersebut dimulai dari tingkat daerah sebelum diteruskan ke tingkat pusat.

Pada tahap awal, usulan diteliti dan dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Setelah proses di daerah selesai, usulan kemudian diteruskan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di bawah Kementerian Sosial untuk kembali dilakukan penelitian dan pengkajian.

"Baru kemudian akan diserahkan kepada dewan gelar tanda jasa tanda kehormatan untuk kita kaji lagi dan nanti diserahkan kepada Presiden. Nanti pengumumannya biasanya pada saat Hari Pahlawan (10 November)," ujar Fadli.

Menurut Fadli, hingga saat ini Dewan Gelar belum menerima daftar nama yang telah selesai melalui seluruh tahapan penelitian dan pengkajian, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Ia menegaskan proses pengusulan masih berlangsung sehingga belum ada daftar final calon penerima gelar Pahlawan Nasional yang diterima pihaknya.

"Kami belum terima. Belum terima. Jadi sekarang ini masih banyak proses juga, masih di dalam proses," pungkasnya.

Dengan demikian, kabar mengenai Sumitro Djojohadikusumo dan RM Margono Djojohadikusumo sebagai calon Pahlawan Nasional masih berada pada tahap informasi dan proses pengusulan. Penetapan gelar nantinya menjadi kewenangan Presiden setelah seluruh mekanisme dan kajian selesai dilakukan.* (in/dh)

Peristiwa itu berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Ende ketika rapat yang dipimpin Fransiskus Taso sedang diskors sementara.

Baca Juga:

• "Dapurnya Sendiri-sendiri", PVMBG Jelaskan Fenomena Langka Enam Gunung Api Meletus Bersamaan

Hingga Rabu (2/9/2026), baik Hironimus maupun Fransiskus belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Saat dikonfirmasi, nomor telepon seluler dan pesan WhatsApp keduanya disebut tidak aktif.

Kapolres Ende AKBP Yudhi Franata membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan yang melibatkan dua pimpinan DPRD Kabupaten Ende tersebut.

"Kasusnya saat ini masih dalam proses penyelidikan. Penyidik sedang melengkapi alat bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lokasi untuk pengembangan lebih lanjut," kata Yudhi, Rabu (2/9/2026).

Polres Ende kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi, motif serta fakta hukum di balik kericuhan tersebut.

Penyidik Satreskrim Polres Ende juga berencana memanggil Fransiskus Taso untuk dimintai keterangan setelah proses klarifikasi terhadap para saksi dan pengumpulan bukti awal selesai.

Polisi masih mendalami kasus tersebut dan belum menyampaikan kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penganiayaan tersebut.* (in/dh)

Keenam gunung api tersebut yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur (NTT), Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Korban Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo Terus Bertambah, BGN Buka Suara

"Kalau bahasa sederhananya dapurnya itu masing-masing, dapurnya itu sendiri-sendiri, begitu ya, dan proses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lainnya itu juga berbeda-beda," kata Rita di Kompleks Badan Geologi, Bandung, Rabu (2/9/2026).

PVMBG, kata Rita, tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang menyebabkan keenam gunung api tersebut erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus.

Rita juga meluruskan anggapan bahwa gempa tektonik secara otomatis dapat memicu letusan gunung api. Menurutnya, hubungan tersebut harus dibuktikan melalui data pemantauan gunung, seperti peningkatan kegempaan dalam, deformasi tubuh gunung, perubahan suhu hingga perubahan pelepasan gas.

Salah satu gunung yang mengalami peningkatan aktivitas adalah Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Statusnya dinaikkan dari Level II atau Waspada menjadi Level III atau Siaga sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB.

Peningkatan status tersebut dilakukan setelah Sinabung mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak.

Sementara Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih berada pada Level III atau Siaga. Status tersebut telah berlaku sejak 2 Juli 2026.

Pada 31 Agustus 2026, Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami erupsi dengan kolom abu setinggi sekitar 200 meter dari puncak.

Menyikapi kekhawatiran masyarakat pesisir Banten dan Lampung mengenai potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, PVMBG mengimbau masyarakat tidak panik.

Erupsi berskala kecil pada Gunung Anak Krakatau tidak serta-merta menyebabkan tsunami. PVMBG terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas gunung dan memberikan rekomendasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Secara umum, PVMBG meminta masyarakat di sekitar gunung api yang sedang aktif mengikuti seluruh rekomendasi dan ketentuan keselamatan yang telah ditetapkan.

Khusus Gunung Sinabung, masyarakat dilarang memasuki radius 3 kilometer dari puncak. Larangan juga berlaku hingga radius 6 kilometer pada sektor selatan-timur.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan yang dapat terjadi di sepanjang aliran sungai yang berhulu di kawasan Gunung Sinabung.

PVMBG menegaskan aktivitas erupsi sejumlah gunung api tersebut merupakan proses vulkanik yang berjalan secara independen. Masyarakat diminta mengandalkan informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh spekulasi mengenai keterkaitan antar-erupsi.* (mt/dh)

Pembangunan dan penataan jalur alternatif tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dan rampung secara bertahap pada 2028-2029.

Baca Juga:

• Gaspol Kolaborasi Demi Rakyat, Pemprov dan DPRD Sumut Kunci Arah Pembangunan 2027 Fokus ke Kesejahteraan Warga

Bobby mengatakan pembangunan tol Medan-Berstagi tetap didorong agar masuk dalam blueprint perencanaan nasional di Bappenas. Namun, karena pembangunan jalan tol membutuhkan waktu panjang, Pemprov Sumut menyiapkan langkah alternatif dengan mengintervensi sejumlah ruas jalan yang saat ini berstatus jalan nasional, provinsi dan kabupaten.

Ruas-ruas tersebut berada di wilayah Deli Serdang dan Karo dan nantinya diarahkan sebagai jalur alternatif bagi kendaraan wisata.

"Target maksimal pengerjaan intervensi fisik ini mulai berjalan pada 2027 hingga selesai pada 2028-2029. Jalur alternatif ini difokuskan untuk kendaraan wisata atau roda enam ke bawah. Sementara jalur logistik tetap kami arahkan melewati rute utama Jalan Jamin Ginting yang ada saat ini," ujar Bobby.

Selain penataan jalan, Pemprov Sumut juga berencana melakukan intervensi di sejumlah kawasan wisata. Fokus penataan diarahkan antara lain ke kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Berastagi dan Tugu Perjuangan Berastagi.

Bobby mengatakan pemerintah tidak berencana membangun fasilitas komersial berskala besar seperti mal atau hotel di kawasan tersebut. Penataan akan lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan, drainase, jalur pedestrian dan ruang publik.

"Kami ingin intervensi kawasan ini memberikan dampak ekonomi (positive spillover) bagi masyarakat lokal, mirip seperti yang kami lakukan saat meremajakan kawasan Kota Lama Medan," tambahnya.

Rencana tersebut telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Pemprov Sumut, khususnya dalam pengembangan kawasan wisata pegunungan yang mencakup Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBK-CK) Sumut Chandra Dalimunthe memaparkan sejumlah ruas yang akan diintervensi untuk mendukung jalur alternatif Medan-Berstagi.

Salah satunya pelebaran jalur Medan-Namorambe-Sembahe. Dari kawasan Hairos atau Simpang Poci di Jalan Jamin Ginting, kendaraan wisata nantinya diarahkan menuju rute alternatif kabupaten.

Jalur tersebut akan diperlebar dari kondisi eksisting sekitar 4 meter menjadi 6-8 meter. Ruas sepanjang 18 kilometer itu direncanakan beralih status menjadi Jalan Provinsi.

Pelebaran diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jalan sekaligus memperlancar perjalanan kendaraan wisata menuju Berastagi.

Pemprov Sumut juga merencanakan pembangunan overpass dan sudetan di wilayah Sembahe. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 330 meter dan overpass sepanjang 82 meter yang melintasi jalan nasional menuju kawasan Tandu Benua.

Rencana itu ditujukan untuk memotong tanjakan dan mengurangi hambatan perjalanan kendaraan yang menuju kawasan Berastagi.

Selain itu, Pemprov Sumut menyiapkan pembangunan rest area berskala besar di kawasan Suka Nalu pada rute sepanjang 14 kilometer menuju SMK Negeri Murni. Rest area tersebut dirancang dengan konsep terbuka dan diharapkan menjadi salah satu titik persinggahan wisatawan.

Penataan juga akan dilanjutkan melalui pembangunan trase baru sepanjang 3,8 kilometer dari Sibiru-biru menuju kawasan Pertamina atau Simpang Ketaren.

Dengan berbagai intervensi tersebut, total panjang jalan penunjang yang disiapkan dari Medan hingga kawasan terkait diperkirakan mencapai sekitar 28 kilometer.

Perwakilan Ikatan Cendekiawan Karo, Prof Sukarya Sinulingga, menyambut positif rencana pembangunan dan pemetaan jalur alternatif tersebut.

Menurut Sukarya, skema tersebut berpotensi mengurai sedikitnya tiga hingga empat titik kemacetan parah yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dari Karo menuju Medan.

"Kami mengucapkan terima kasih, atas nama masyarakat Karo kami sangat gembira dengan kabar ini. Tentunya kami akan terus mendukung pembangunan ini," ujar Sukarya.

Selanjutnya, Dinas BMBK-CK Sumut akan menyusun perancangan teknis dan kebutuhan anggaran secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari tokoh masyarakat dan akademisi Karo.

Pengerjaan fisik jalur alternatif tersebut direncanakan dimulai secara bertahap pada tahun anggaran mendatang.* (dh)

Permintaan itu disampaikan Dante dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan dalam persidangan di Ruang Cakra IX PN Medan, Rabu (2/9/2026). Ia menegaskan dirinya sudah tidak lagi menjabat di PT Inalum ketika peristiwa gagal bayar yang menjadi bagian dari perkara terjadi.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Dukung Reforma Agraria, Dorong Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Ekonomi Warga

"Saya harus menjalani delapan bulan lebih di penjara dengan fungsi jantung hanya 38 persen. Semua penyakit yang membutuhkan perawatan intensif secara medis ini saya jalani dari balik jeruji besi tanpa tahu mengapa saya dipenjarakan," kata Dante.

Ia menyebut telah menjalani penahanan sejak 17 Desember 2025. Selama berada di rumah tahanan, Dante mengaku terus mempertanyakan kesalahan yang menurutnya dilakukan.

Menurut dia, fakta persidangan menunjukkan dirinya terakhir menjabat di PT Inalum pada 15 April 2020. Sementara peristiwa gagal bayar yang dipersoalkan dalam perkara disebut terjadi pada 16 Juli 2021.

"Fakta persidangan jelas membuktikan bahwa saya sudah tidak lagi menjabat sejak 15 April 2020, sementara peristiwa gagal bayar baru terjadi pada 16 Juli 2021," ujar Dante.

Dante juga menyinggung dampak perkara tersebut terhadap keluarganya. Ia mengatakan istri dan anak-anaknya ikut terdampak, baik dari sisi kesehatan, karier maupun kehidupan sosial.

Dalam pledoinya, Dante turut menceritakan pengabdiannya selama lebih dari 32 tahun di PT Inalum. Ia menyebut perusahaan tersebut telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

"Saya datang ke perusahaan ini bukan sekadar untuk bekerja. Saya tumbuh di dalamnya, mengabdikan tenaga, pikiran dan lebih dari setengah usia saya di sana," ungkapnya.

Dante membantah memiliki niat merugikan PT Inalum ataupun memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi penjualan aluminium alloy yang menjadi perkara.

"Tidak pernah terlintas dalam hati saya untuk melukai PT Inalum. Tidak pernah pula saya berniat mengambil sesuatu yang bukan hak saya, apalagi dengan sengaja bersekongkol untuk merugikan perusahaan yang telah menjadi bagian dari hidup saya," tuturnya.

Ia juga mempersoalkan tuntutan JPU berupa pidana delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta. Menurutnya, tuntutan tersebut terlalu berat karena ia merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

Dante kemudian meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Ia juga menyebut tidak ditemukan bukti bahwa dirinya menerima komisi, fee maupun keuntungan pribadi dari transaksi tersebut.

"Bagaimana mungkin seorang yang telah lama tidak lagi memegang kendali diminta memikul seluruh akibat dari kejadian setelahnya?" pungkasnya.

Sementara itu, penasihat hukum Dante, Kasmin Sidauruk bersama tim, meminta majelis hakim menyatakan kliennya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskannya dari seluruh dakwaan.

Menurut tim kuasa hukum, tindakan Dante menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Request for Approval Nomor SMS-038/RFA/2019 pada 2 Desember 2019 merupakan tindakan kedinasan yang sah dan sesuai prosedur internal perusahaan.

Tindakan tersebut, menurut mereka, ditujukan untuk menyelamatkan aset PT Inalum dari potensi kerugian akibat penumpukan produk deadstock.

"Telah terbukti secara terang benderang, nyata, dan meyakinkan bahwa Terdakwa Dante Sinaga tidak bersalah," kata Kasmin.

Penasihat hukum juga menyatakan seluruh transaksi penjualan aluminium alloy selama Dante masih aktif menjabat berstatus lunas dan menghasilkan keuntungan kas bersih bagi perusahaan.

Menurut mereka, risiko kemacetan piutang baru muncul pada Juli 2021, setelah Dante tidak lagi menjabat dan telah pensiun dari PT Inalum.

Atas dasar itu, tim hukum menilai hubungan sebab-akibat antara tindakan Dante dan dugaan kerugian negara tidak terbukti.

Mereka juga mempersoalkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Kantor Akuntan Publik Independen Prof. Tarmizi Ahmad Nomor 0001/2.0604/AP.7/09/0430/1/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 yang dinilai memiliki persoalan kompetensi.

Dalam petitumnya, penasihat hukum meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan nota pembelaan, menyatakan Dante Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian membebaskannya dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum.

Tim hukum juga meminta Dante segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara serta memulihkan hak, kedudukan, nama baik, harkat dan martabatnya.

Usai persidangan, Kasmin menyatakan optimistis majelis hakim akan memberikan putusan bebas kepada Dante berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

"Ya, kita berdasarkan fakta-fakta persidangan optimis terhadap majelis hakim ini. Kita lihat arif dan bijaksana. Apalagi sekarang dengan KUHP yang baru ini, itu sangat menjunjung tinggi kebenaran materialnya. Kita optimis kepada majelis hakim ini secara arif dan bijaksana untuk menegakkan hukum," ujar Kasmin.

Perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum tersebut menjerat empat terdakwa. Selain Dante Sinaga, terdapat Djoko Sutrisno selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal, Oggy Achmad Kosasih selaku Direktur Pelaksana PT Inalum periode 2019-2021, serta Joko Susilo selaku Kepala Departemen Sales and Marketing PT Inalum Tahun 2019.

Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntut Dante dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

JPU menyatakan Dante terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Sidang perkara tersebut masih berlanjut dan majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi terdakwa dan penasihat hukumnya sebelum menjatuhkan putusan.* (dh)

Sosialisasi tersebut diikuti berbagai unsur, mulai dari jajaran Bawaslu Kota Binjai, perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, media hingga elemen terkait lainnya.

Baca Juga:

• Menuju Musda KAHMI Binjai, Aris Wijaya Serukan Konsolidasi Potensi Intelektual Alumni HMI

Dalam kegiatan itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai mekanisme pengawasan, bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu serta kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat.

Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya pengawasan partisipatif untuk menciptakan proses Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

"Melalui pengawasan partisipatif ini kami berharap masyarakat tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan potensi pelanggaran. Pemilu yang berkualitas hanya bisa terwujud jika kita semua ikut mengawasi," ujar Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Pihak Bawaslu Kota Binjai juga mendorong terbentuknya sinergi antara pengawas Pemilu, peserta Pemilu, media dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pemilu yang berintegritas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Binjai Hj Gusuartini Br Surbakti, jajaran komisioner Bawaslu Kota Binjai, perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, media serta unsur terkait lainnya.

Bawaslu Kota Binjai berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan keberanian masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan Pemilu dan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, Bawaslu optimistis partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu di Kota Binjai akan semakin meningkat.* (dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Aceh Bier Budy Kismulyanto SH, MH, di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan komunikasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung pembangunan di Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan berbagai instansi di Aceh.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Silaturahmi, Kapolda Aceh Gandeng Baitul Mal Bersinergi Kawal Kesejahteraan Umat

"Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Polda Aceh dan Kemenkeu Aceh. Kolaborasi lintas lembaga tentu sangat penting dalam mendukung terciptanya kemaslahatan masyarakat," kata Joko.

Ia menjelaskan Kemenkeu memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait pengelolaan keuangan negara dan pembangunan daerah.

Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan Kemenkeu Aceh dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas serta berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Polri pada prinsipnya terbuka untuk membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Sinergi yang terjalin dengan baik diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Aceh," ujarnya.

Joko berharap pertemuan tersebut semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara Polda Aceh dan Kemenkeu Aceh. Kerja sama yang terbangun juga diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi lebih luas dalam mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, sinergi kedua lembaga diharapkan ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dengan komunikasi yang terbuka dan sinergi yang kuat, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama. Semangat kolaborasi ini diharapkan terus terjaga demi memberikan pelayanan dan kontribusi terbaik bagi masyarakat Aceh," pungkasnya.

Silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah di Aceh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang lebih efektif.* (dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Ketua Badan Baitul Mal Aceh (BMA) Tgk H Muhammad Yunus M Yusuf di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan komunikasi dan sinergi untuk mendukung kemaslahatan masyarakat Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dengan berbagai elemen dan lembaga di Aceh, termasuk Baitul Mal Aceh.

Baca Juga:

• Waspada Karhutla! Polda Aceh Siagakan Personel dan Satgas di Titik Rawan

Baitul Mal memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, terutama dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta penyalurannya kepada masyarakat yang berhak menerima.

Karena itu, komunikasi antara Polda Aceh dan BMA dinilai penting untuk mendukung berbagai program sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian.

Joko menyebut Polri terbuka untuk membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

"Polri pada prinsipnya terbuka untuk membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Sinergi yang terjalin dengan baik diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Aceh," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga memperkuat hubungan kelembagaan antara Polda Aceh dan BMA. Komunikasi yang baik diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung berbagai program sosial dan pembangunan di Aceh.

Polda Aceh berharap kerja sama dengan Baitul Mal Aceh dapat terus berkembang sehingga berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing lembaga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh.* (dh)

Di Aceh Selatan, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 69-99 persen. Aceh Tenggara berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 17-24 derajat Celsius serta kelembapan 73-99 persen. Sementara Aceh Timur diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-99 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumatera Utara Kamis 3 September 2026: Langkat dan Binjai Berpotensi Hujan Sedang

Di Aceh Besar, cuaca diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-33 derajat Celsius serta kelembapan 53-97 persen. Pidie berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 71-99 persen. Sementara Aceh Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 73-98 persen.

Simeulue berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 73-97 persen. Sementara Aceh Singkil diprediksi berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 71-97 persen. Bireuen diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 63-99 persen.

Di Aceh Barat Daya, cuaca berpotensi hujan petir dengan suhu 22-27 derajat Celsius serta kelembapan 75-99 persen. Gayo Lues tercatat berpotensi mengalami petir dengan suhu 17-25 derajat Celsius dan kelembapan 60-95 persen.

Aceh Jaya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 70-99 persen. Sementara Nagan Raya juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius serta kelembapan 71-98 persen.

Aceh Tamiang diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-99 persen. Bener Meriah berpotensi hujan petir dengan suhu 18-23 derajat Celsius serta kelembapan 78-99 persen. Sementara Pidie Jaya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 21-27 derajat Celsius dan kelembapan 77-97 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprediksi berawan dengan suhu 27-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-83 persen. Kota Sabang juga berawan dengan suhu 27-30 derajat Celsius serta kelembapan 65-83 persen.

Kota Lhokseumawe berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-98 persen. Sementara Kota Langsa diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-99 persen.

Adapun Kota Subulussalam juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 67-97 persen.

Beberapa wilayah perlu mewaspadai potensi hujan petir, terutama Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Barat Daya, dan Bener Meriah. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau memperhatikan perkembangan kondisi cuaca dan meningkatkan kewaspadaan saat terjadi hujan disertai petir.* (dh)

Di Tapanuli Tengah, cuaca diprakirakan cerah berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 74-96 persen. Sementara Tapanuli Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 17-26 derajat Celsius serta kelembapan 63-99 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Kamis 3 September 2026: Seluruh Wilayah Cerah, Suhu Capai 35 Derajat

Di Langkat, cuaca diprakirakan hujan sedang dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-99 persen. Karo berpotensi hujan ringan dengan suhu 20-26 derajat Celsius serta kelembapan 72-98 persen. Sementara Deli Serdang juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-98 persen.

Simalungun diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 74-98 persen. Asahan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 68-99 persen. Sementara Labuhanbatu diprediksi mengalami udara kabur dengan suhu 25-32 derajat Celsius serta kelembapan 63-99 persen.

Di Dairi, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 20-26 derajat Celsius dan kelembapan 70-98 persen. Toba juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius serta kelembapan 69-98 persen. Mandailing Natal diprediksi hujan ringan dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 76-99 persen.

Nias Selatan berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-29 derajat Celsius serta kelembapan 75-85 persen. Sementara Pakpak Bharat juga hujan ringan dengan suhu 20-26 derajat Celsius dan kelembapan 75-98 persen.

Di Humbang Hasundutan, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius serta kelembapan 70-96 persen. Samosir juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 73-99 persen.

Serdang Bedagai diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 68-98 persen. Batu Bara juga hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-98 persen.

Sementara Padang Lawas Utara diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 60-99 persen. Padang Lawas diprediksi berawan dengan suhu 25-32 derajat Celsius serta kelembapan 57-94 persen.

Labuhanbatu Selatan juga berawan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 61-98 persen. Sementara Labuhanbatu Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-99 persen.

Di wilayah Kepulauan Nias, Nias Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 75-99 persen. Nias Barat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius serta kelembapan 76-95 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 66-98 persen. Kota Pematangsiantar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 74-99 persen.

Kota Sibolga diprakirakan berawan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 77-92 persen. Sementara Kota Tanjung Balai berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 66-99 persen.

Kota Binjai menjadi salah satu wilayah yang diprediksi mengalami hujan sedang, dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-99 persen. Kota Tebing Tinggi berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-98 persen.

Adapun Kota Padangsidimpuan diprakirakan mengalami kabut atau asap dengan suhu 21-29 derajat Celsius dan kelembapan 67-99 persen. Sementara Kota Gunungsitoli berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius serta kelembapan 75-99 persen.

Suhu tertinggi dalam prakiraan cuaca Sumatera Utara mencapai 32 derajat Celsius di Labuhanbatu, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan perkembangan kondisi cuaca sepanjang hari, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang.* (dh)

Di Kepulauan Seribu, cuaca diprakirakan cerah dengan suhu 28 derajat Celsius dan kelembapan 73-76 persen. Sementara Jakarta Pusat juga diprediksi cerah dengan suhu 28-32 derajat Celsius serta kelembapan 50-69 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Kamis 3 September 2026: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Sementara itu, Jakarta Selatan diprediksi cerah dengan suhu 28-35 derajat Celsius dan kelembapan 40-67 persen. Jakarta Timur juga cerah dengan suhu 28-35 derajat Celsius serta kelembapan 38-68 persen.

Suhu tertinggi dalam prakiraan cuaca DKI Jakarta mencapai 35 derajat Celsius yang diprediksi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca sepanjang hari, terutama saat suhu udara meningkat pada siang hari.* (dh)

Di Bogor, cuaca diprakirakan cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 33-79 persen. Sementara Sukabumi berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-31 derajat Celsius serta kelembapan 44-92 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Yogyakarta Kamis 3 September 2026: Mayoritas Cerah, Suhu Capai 33 Derajat

Di Tasikmalaya, cuaca diprediksi berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 66-98 persen. Ciamis diprakirakan cerah berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 57-96 persen. Sementara Kuningan cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius serta kelembapan 43-67 persen.

Cirebon diprediksi cerah dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 50-79 persen. Majalengka juga cerah dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 45-78 persen. Sementara Sumedang diprakirakan cerah dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 43-93 persen.

Di Indramayu, cuaca diprediksi cerah dengan suhu 26-34 derajat Celsius serta kelembapan 40-77 persen. Subang juga cerah dengan suhu 26-35 derajat Celsius dan kelembapan 33-77 persen. Purwakarta diprakirakan cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius serta kelembapan 38-81 persen.

Karawang berpotensi cerah dengan suhu 26-34 derajat Celsius dan kelembapan 44-76 persen. Bekasi juga cerah dengan suhu 27-35 derajat Celsius serta kelembapan 39-72 persen. Sementara Bandung Barat diprediksi cerah dengan suhu 21-29 derajat Celsius dan kelembapan 46-92 persen.

Adapun Pangandaran diprakirakan berawan dengan suhu 22-27 derajat Celsius serta kelembapan 75-93 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprediksi berawan dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 32-84 persen. Kota Sukabumi berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-30 derajat Celsius serta kelembapan 45-95 persen.

Kota Bandung diprakirakan cerah dengan suhu 21-30 derajat Celsius dan kelembapan 34-85 persen. Kota Cirebon juga cerah dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 50-79 persen.

Sementara Kota Bekasi diprediksi cerah dengan suhu 27-35 derajat Celsius dan kelembapan 35-69 persen. Kota Depok menjadi wilayah dengan suhu tertinggi, yakni mencapai 36 derajat Celsius, dengan cuaca cerah dan kelembapan 33-66 persen.

Kota Cimahi diprakirakan cerah dengan suhu 20-29 derajat Celsius serta kelembapan 43-92 persen. Kota Tasikmalaya berawan dengan suhu 21-29 derajat Celsius dan kelembapan 58-97 persen. Adapun Kota Banjar juga berawan dengan suhu 23-30 derajat Celsius serta kelembapan 60-90 persen.

Suhu tertinggi dalam prakiraan cuaca Jawa Barat mencapai 36 derajat Celsius di Kota Depok. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan perkembangan kondisi cuaca sepanjang hari, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan dan daerah dengan suhu udara tinggi.* (dh)

Di Kulon Progo, cuaca diprakirakan cerah berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 55-92 persen. Sementara Bantul diprediksi cerah dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 44-90 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Kamis 3 September 2026: Sejumlah Wilayah Berawan, Suhu Capai 31 Derajat

Adapun Kota Yogyakarta diprakirakan cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 37-87 persen. Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan suhu tertinggi dalam prakiraan cuaca DIY, yakni mencapai 33 derajat Celsius.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah DIY diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca sepanjang hari dan menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

Di Jembrana, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 21-30 derajat Celsius dan kelembapan 69-96 persen. Sementara Tabanan diprediksi cerah dengan suhu 21-28 derajat Celsius serta kelembapan 55-92 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Rabu 2 September 2026: Mayoritas Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Klungkung diprediksi cerah dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 54-81 persen. Sementara Bangli diprakirakan berawan dengan suhu 20-27 derajat Celsius serta kelembapan 55-99 persen.

Di Karangasem, cuaca diprediksi berawan dengan suhu 20-28 derajat Celsius dan kelembapan 49-94 persen. Sedangkan Buleleng diprakirakan cerah dengan suhu 21-30 derajat Celsius serta kelembapan 48-88 persen.

Adapun Kota Denpasar diprediksi cerah dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-88 persen. Suhu tertinggi dalam prakiraan cuaca Bali mencapai 31 derajat Celsius yang diprediksi terjadi di Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah Bali diimbau tetap memperhatikan perkembangan kondisi cuaca sepanjang hari dan menyesuaikan aktivitas dengan keadaan cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

SIDOARJO — Jumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sebanyak 512 orang terpapar atau terdampak dalam kejadian tersebut.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Dukung Reforma Agraria, Dorong Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Ekonomi Warga

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan angka 512 orang merupakan hasil investigasi yang diterima pihaknya dari petugas di lapangan.

"Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang," kata Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan di BGN Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Ketut mengatakan dari 512 orang yang terdampak, sebanyak 80 santri masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Sebanyak 312 santri lainnya telah diperbolehkan pulang dan dinyatakan sembuh.

Sementara itu, 120 santri masih menjalani observasi untuk memastikan kondisi kesehatan mereka.

"Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang, namun demikian kita juga masih melakukan observasi sebanyak 120 orang," tuturnya.

BGN bersama Dinas Kesehatan terkait saat ini masih melakukan investigasi untuk mencari tahu penyebab pasti keracunan.

Ketut mengatakan hasil investigasi nantinya akan diumumkan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

"Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan Dinas Kesehatan terkait dan hasilnya nanti kita akan umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan," ujarnya.

Selain melakukan investigasi, BGN mengambil tindakan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talang Angin yang memasok makanan MBG.

SPPG tersebut dikenai suspend dengan kategori berat selama 30 hari. Kepala SPPG juga diusulkan untuk dicopot dan diganti.

"Kemudian kami juga melakukan suspend dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo, Talang Angin," imbuhnya.

Ketut mengatakan langkah tersebut dilakukan sembari pemerintah memprioritaskan penanganan santri yang masih menjalani perawatan.

"Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian. Kita akan fokus dengan penyelamatan kesehatan anak-anak kita ini di beberapa rumah sakit," tuturnya.

Sebelumnya, para santri dilaporkan menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Sidoarjo.

Data penanganan medis sebelumnya mencatat sekitar 500 santri telah mendapatkan penanganan.

Dari jumlah tersebut, 320 pasien telah diperbolehkan keluar dari rumah sakit.

Sebanyak 65 pasien masih menjalani rawat inap, sedangkan 115 lainnya masih dalam tahap observasi.

Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang dialami para santri.

"Mohon maaf ya, saya menyesal," kata Rafli kepada awak media, Rabu (2/9/2026).

Rafli mengatakan proses pengolahan makanan MBG dilakukan seperti biasanya.

Proses memasak dimulai sekitar pukul 00.00 WIB dan makanan dikirim kepada penerima sekitar pukul 11.00 WIB.

"Seperti biasa, ya jam 00.00 WIB mulai ngolah," tuturnya.

Selain santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Rafli mengungkapkan adanya laporan siswa dari luar pesantren yang mengalami keluhan serupa.

Sebanyak lima siswa dari SDN Kalitengah 1 dan SDN Kalitengah 2 dilaporkan mengalami keluhan yang diduga berkaitan dengan makanan MBG.

"Lima itu ada SDN Kalitengah 1 dan 2," katanya.

Menurut Rafli, laporan tersebut diterima pihak SPPG pada Selasa malam, 1 September 2026.

"Ya laporannya masuknya tadi malam. Setelah konfirmasi pada keracunan," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina menyebut jumlah korban yang ditangani mencapai 566 orang.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari 531 korban yang sebelumnya tercatat dan tambahan 35 orang yang dievakuasi ke rumah sakit pada Rabu, 2 September 2026.

"Kurang lebih ada 35 (evakuasi hari ini). Di RSUD kemungkinan di RS Delta Surya juga ada," kata Lakhsmie kepada awak media, Rabu (2/9/2026).

Perbedaan angka korban yang disampaikan BGN dan Dinas Kesehatan Sidoarjo menunjukkan pendataan masih berlangsung.

Pemerintah daerah dan BGN masih melakukan penanganan medis sekaligus investigasi untuk memastikan penyebab keracunan.

Untuk sementara, operasional SPPG Talang Angin dihentikan dan makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan.* (d/ad)

MEDAN — Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menghadiri Rapat Koordinasi Awal (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu, 2 September 2026.

Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, B.Sc.

Baca Juga:

• Banyak Warga Pertanyakan Desil DTSEN, Dinsos Medan: Itu Kewenangan BPS, Bukan Pemko

Dalam sambutannya yang mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Surya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dan penataan lahan membutuhkan kerja sama berbagai sektor.

Pembentukan GTRA melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/431/KPTS/2026 serta penguatan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 menjadi pijakan dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Utara.

Surya mengingatkan bahwa reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan penataan aset atau sertifikasi tanah.

Program tersebut juga harus memberikan akses kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomiannya.

Penataan aset perlu disinergikan dengan penataan akses berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bentuknya dapat melalui pengembangan UMKM, koperasi, hingga kemudahan mendapatkan pembiayaan.

Menurut Surya, akurasi data menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan reforma agraria.

Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa akibat tumpang tindih penguasaan tanah.

Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyatakan Pemerintah Kota Medan siap mendukung pelaksanaan program reforma agraria yang terintegrasi.

Dukungan tersebut dinilai penting karena persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memiliki kaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BPN, serta instansi terkait diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.

Pemko Medan juga berharap pelaksanaan reforma agraria dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Kota Medan dan wilayah sekitarnya.

Melalui Rakor GTRA 2026, pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait diharapkan dapat menyatukan langkah dalam penataan lahan, penyelesaian sengketa agraria, serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya berhenti pada persoalan administrasi dan sertifikasi tanah, tetapi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui kepastian hukum dan peningkatan akses ekonomi.* (ad)

MEDAN — Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, menegaskan penentuan maupun perubahan peringkat desil 1 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Khoiruddin, kewenangan tersebut bukan berada di tangan Pemerintah Kota Medan, Kementerian Sosial, maupun pihak kelurahan.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya: Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat

Khoiruddin meminta para camat dan lurah memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat mengenai mekanisme pembaruan data tersebut.

Warga yang merasa terdapat ketidaksesuaian pada peringkat desil tidak perlu datang langsung ke Kantor Dinsos Kota Medan.

"Kita perlu menyatukan pemahaman para Camat dan Lurah agar tidak mengarahkan warga yang tidak puas dengan angka desilnya jauh-jauh datang ke Dinsos. Pembaruan data atau pengajuan ketidaksesuaian desil cukup melapor ke operator SIKS-NG yang ada di 151 kantor kelurahan se-Kota Medan,"kata Khoiruddin Rangkuti, Rabu (2/9/2026).

Selain persoalan desil DTSEN, Khoiruddin mengatakan capaian pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan masih tergolong rendah.

Hingga saat ini, pendaftaran Perlinsos baru mencapai 297.390 kepala keluarga atau sekitar 38 persen dari total 789.026 KK di Kota Medan.

Namun, terdapat tambahan waktu bagi masyarakat yang belum melakukan pendaftaran.

Data terbaru Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut tenggat waktu pendaftaran Portal Perlinsos diperpanjang hingga akhir Desember.

Khoiruddin mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan waktu tersebut untuk memastikan data mereka telah terdaftar.

"Masih ada jeda waktu empat bulan ke depan untuk mendaftarkan diri ke Portal Perlinsos, baik secara mandiri maupun lewat jalur agen di kelurahan setempat agar tidak terlewat dari skema bansos mendatang," tambah Khoiruddin Rangkuti.

Dengan adanya mekanisme melalui operator SIKS-NG di kelurahan, masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat menyampaikannya melalui kantor kelurahan masing-masing.

Langkah tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat sekaligus mencegah penumpukan warga yang datang ke Kantor Dinas Sosial Kota Medan hanya untuk mempertanyakan peringkat desil.

Pemerintah Kota Medan juga mendorong masyarakat segera melakukan pendaftaran Perlinsos sebelum batas waktu berakhir.

Data yang akurat menjadi salah satu bagian penting dalam penyaluran bantuan sosial agar penerima sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.* (ad)

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pelaksanaan reforma agraria tidak boleh berhenti pada persoalan sertifikat dan kepastian hukum atas tanah.

Menurut dia, program tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Kurir Narkoba, 3.959 Pil Ekstasi dan Ratusan Pod Getar Disita

Rapat tersebut dihadiri Direktur Landreform Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Rudi Rubijaya, Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timor Tumanggor, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah kepala daerah.

Menurut Surya, reforma agraria harus dipahami sebagai upaya menghadirkan keadilan melalui penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Program tersebut juga harus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sesuai dengan landasan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

"Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov), kita telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur. Dengan begitu, kita memiliki wadah koordinasi lebih terpadu dalam melaksanakan penataan aset, penyelesaian konflik agraria, serta pengembangan akses ekonomi bagi penerima manfaat," jelas Wagub.

Surya mengatakan Sumatera Utara masih menghadapi sejumlah persoalan pertanahan yang kompleks.

Masalah itu antara lain tumpang tindih penguasaan lahan, sengketa kepemilikan, hingga kebutuhan menyelaraskan data antarinstansi.

Menurut dia, persoalan tersebut harus diselesaikan secara cermat, terbuka, dan akurat.

Penyelesaian juga harus memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat.

Surya menilai penataan aset perlu diikuti dengan pemberian akses ekonomi kepada masyarakat penerima manfaat.

Dukungan tersebut dapat berupa penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan.

"Penataan ini, masyarakat perlu memperoleh dukungan seperti penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Dengan begitu, manfaat reforma agraria bermuara pada kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Surya, yang menyerukan pentingnya sosialisasi terhadap berbagai kebijakan baru guna mengurangi kesalahpahaman pada pelaksanaan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap reforma agraria tidak hanya menghasilkan kepastian atas kepemilikan atau penguasaan tanah.

Program itu juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Surya mengapresiasi berbagai pihak yang telah membangun kerja sama dalam pelaksanaan reforma agraria.

Dia mengatakan penyelesaian persoalan agraria membutuhkan komitmen dan koordinasi lintas lembaga.

"Rakor ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyamakan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif hingga tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan sebelum Keputusan Gubernur tentang GTRA diterbitkan.

Persiapan tersebut meliputi konsultasi, pembahasan pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, hingga penetapan lokasi yang menjadi fokus pelaksanaan reforma agraria.

Nugraha mengatakan tim GTRA Provinsi Sumut selanjutnya akan melakukan pendataan dan survei lapangan secara bersama-sama.

Kegiatan itu ditujukan untuk mengidentifikasi subjek dan objek reforma agraria, baik dalam rangka penataan aset maupun penyelesaian konflik agraria.

Tim GTRA juga akan memberikan rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN terkait penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara.

"Menyusun daftar reform dan penataan akses Hasil Penataan Aset (by name by address) dan daftar isian masalah pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Utara. Serta melakukan rapat koordinasi akhir tahun sebagai penutup kegiatan GTRA Provinsi Sumatera Utara dan menyusun pelaporan untuk dilaporkan ke Kementerian ATR/BPN," pungkasnya.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Utara tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga memberikan akses ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.* (ad)