Kerangka manusia itu ditemukan warga pada Minggu (26/7/2026) di area rawa-rawa yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor, sekitar 100 meter dari permukiman penduduk.

Baca Juga:

• BNPB Percepat Penanganan Banjir Tapanuli Tengah, Fokus Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai

"Penemuan berawal saat seorang warga setempat sedang berkeliling di sekitar lokasi rawa-rawa bekas bencana banjir dan tanah longsor yang berjarak sekitar 100 meter dari permukiman warga," ujar Zul, Senin (27/7/2026).

Saat ditemukan, kondisi jasad sudah tertutup tanah dan lumpur dengan posisi telungkup.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala lingkungan, aparat kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menerima laporan itu, Tim Inafis Polres Tapanuli Tengah langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan awal menunjukkan jasad sudah tidak utuh dan hanya menyisakan sejumlah tulang-belulang.

"Yang ditemukan hanya berupa tengkorak kepala, tulang lengan kiri, tulang paha kanan dan kiri, tulang punggung, serta tulang pinggul," kata Zul.

Sekitar pukul 20.00 WIB, tim gabungan mengevakuasi kerangka tersebut menggunakan kantong jenazah ke RSUD Pandan untuk menjalani visum et repertum dan proses identifikasi oleh tim dokter forensik.

"Saat ini jasad telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi serta visum et repertum," ujarnya.

Polisi menduga kerangka tersebut merupakan salah satu korban banjir dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025. Namun, kepastian identitas masih menunggu hasil pemeriksaan forensik.

Polres Tapanuli Tengah mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga saat bencana banjir dan tanah longsor pada 25 November 2025 agar segera menghubungi Polres Tapanuli Tengah atau Polsek Pandan guna membantu proses pencocokan identitas.* (ds/dh)

Menurut Saleh, langkah Kaesang mencerminkan kesiapan politik menghadapi kontestasi Pemilu Legislatif 2029. Ia menilai setiap partai politik saat ini mulai menyusun strategi serta mempersiapkan kader terbaiknya untuk bersaing di berbagai daerah pemilihan.

Baca Juga:

• Ferdinand: Pancingan Prabowo Sangat Jitu, Umpan Dilempar, 'Londo Ireng' Keluar Serentak

Saleh mengatakan keputusan Kaesang memilih dapil yang juga menjadi basis Ketua DPR RI Puan Maharani diyakini telah melalui berbagai pertimbangan politik. Ia menilai Kaesang tentu memiliki keyakinan mampu bersaing dengan para calon dari partai lain.

Menurutnya, persaingan pada Pemilu Legislatif 2029 diprediksi berlangsung semakin kompetitif, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat persaingan politik tinggi.

Meski demikian, PAN menegaskan menghormati pilihan politik Kaesang. Selama seluruh proses berjalan sesuai aturan perundang-undangan, setiap partai memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat.

"Bagi PAN, pilihan Kaesang maju di dapil itu adalah hak politik. Selama tidak ada ketentuan yang dilanggar, PAN siap berkompetisi secara sehat. Sejauh ini semua berjalan normal saja," kata Saleh.

Ia juga menilai latar belakang Kaesang sebagai putra daerah Solo menjadi salah satu alasan yang membuat langkah tersebut dinilai cukup wajar. Selain memiliki kedekatan dengan masyarakat, Kaesang dinilai telah mengenal karakter politik di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep mengumumkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif 2029 dari Dapil V Jawa Tengah. Pengumuman itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Rakorda PSI di Solo. Dalam kesempatan tersebut, Kaesang juga mengajak seluruh kader PSI menjaga soliditas partai demi menghadapi kontestasi politik mendatang.* (d/dh)

Airlangga menegaskan bahwa kekuatan Bank Indonesia terletak pada institusinya, bukan hanya pada sosok pemimpinnya. Karena itu, berbagai tugas strategis BI diyakini tetap berjalan sebagaimana mestinya meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Baca Juga:

• Destry Respons Rupiah dan IHSG Melemah usai Perry Mundur, BI Pastikan Stabilitas Tetap Terjaga

Saat ditanya apakah telah mengetahui rencana pengunduran diri Perry Warjiyo sebelum diumumkan secara resmi, Airlangga mengaku mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media.

"Tadi kita monitor dari media," katanya singkat.

Mengenai sosok yang akan mengisi jabatan Gubernur Bank Indonesia secara definitif, Airlangga meminta publik menunggu keputusan pemerintah. Ia mengaku belum memperoleh informasi mengenai nama calon pengganti Perry Warjiyo.

"Belum terinfo. Kita tunggu saja," ucapnya.

Airlangga juga memastikan koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan tetap berjalan secara rutin. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, posisi tersebut untuk sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.

Destry menegaskan Bank Indonesia akan terus menjalankan mandatnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Sulaiman Harahap saat mengikuti Zoom Meeting Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah di Ruang Rapat Smart Province Lantai 6, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Walk Out dari Paripurna DPRD Sumut, Polemik Kuorum hingga Isu Koalisi Memanas

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap masukan, keluhan maupun pengaduan menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan penjelasan, klarifikasi, serta penyempurnaan pelayanan," ujar Sulaiman.

Ia menjelaskan, evaluasi pengelolaan pengaduan menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah-langkah perbaikan agar pelayanan publik semakin efektif, responsif, transparan, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Sulaiman juga menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan, Pemprov Sumut berharap kualitas pelayanan publik terus meningkat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.* (dh)

Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7/2026), Sudaryono menekankan bahwa tujuan utama program MBG bukan sekadar menyediakan makanan bagi para penerima manfaat, melainkan memastikan kebutuhan gizi mereka benar-benar terpenuhi.

Baca Juga:

• BGN Siapkan Sistem Digital MBG, Orang Tua Bisa Cek Menu, Kandungan Gizi hingga Dapur Penyedia

Selain kualitas gizi, BGN juga mendorong agar pelaksanaan program mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari daerah sekitar.

Sudaryono menegaskan, pihaknya tidak akan ragu memberikan sanksi kepada SPPG yang tidak memenuhi standar operasional. Menurutnya, langkah pembenahan terus dilakukan demi menjaga kualitas layanan program MBG di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari evaluasi, BGN telah menutup secara permanen sebanyak 833 dapur MBG atau SPPG yang dinilai tidak memenuhi persyaratan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain menyangkut aspek higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar.

Sebelum penutupan dilakukan, BGN telah memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan perbaikan. Namun, setelah masa evaluasi berakhir, sejumlah dapur dinilai tidak menunjukkan perubahan sehingga operasionalnya dihentikan secara permanen.

Meski demikian, Sudaryono memastikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada para siswa tetap berjalan normal. Distribusi makanan dari dapur yang ditutup akan dialihkan ke SPPG lain di sekitar wilayah terdampak agar para penerima manfaat tetap memperoleh layanan tanpa hambatan.

Ia juga kembali mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar menjadikan mutu gizi, keamanan pangan, kebersihan, serta tata kelola sebagai prioritas utama. Menurutnya, keberhasilan Program MBG akan diukur dari manfaat nyata yang diterima masyarakat, bukan hanya dari jumlah makanan yang dibagikan.* (k/dh)

Hal itu disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, usai bertemu dengan kliennya di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Polisi Dalami Kematian Sutrimo, Orang Dekat Eks Jampidsus Febrie, Benarkah Ada Kejanggalan?

"Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah terkait predicate crime. Hingga saat ini hal tersebut masih belum jelas dan menjadi pembahasan kami bersama klien," ujar Febri.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur berbagai jenis tindak pidana asal yang dapat menjadi dasar penerapan pasal TPPU.

Menurutnya, kejelasan mengenai tindak pidana asal juga akan menentukan mekanisme penanganan perkara, termasuk kewenangan pengadilan yang nantinya memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

Febri berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai dasar hukum penetapan tersangka terhadap kliennya. Ia menilai keterbukaan informasi akan memperkuat akuntabilitas sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses penyidikan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama. Penahanan dilakukan dengan menitipkan Febrie di Rutan Cabang KPK.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, Rudi Margono, menjelaskan penitipan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan perlindungan. Menurutnya, Febrie pernah menangani sejumlah perkara besar saat menjabat sebagai Jampidsus sehingga diperlukan pengamanan selama menjalani proses hukum.

Selain alasan perlindungan, penempatan di Rutan KPK juga disebut sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat sinergi antarpenegak hukum dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Hingga kini, Kejaksaan Agung masih melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat mantan Jampidsus tersebut.* (k/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penyidik tidak akan mengabaikan sekecil apa pun informasi yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang.

Baca Juga:

• Jasad Bayi Ditemukan di Bantaran Sungai Binjai, Polisi Buru Pelaku Pembuangan

Menurutnya, kepolisian juga membuka ruang bagi pihak keluarga apabila memiliki dugaan atau menemukan kejanggalan terkait meninggalnya Sutrimo. Laporan dari keluarga dinilai akan mempermudah proses penyelidikan secara hukum.

Budi menjelaskan, apabila keluarga merasa ada hal yang mencurigakan, mereka dipersilakan membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya agar penyidik dapat melakukan pendalaman lebih lanjut melalui mekanisme pro justitia.

Meski demikian, hingga kini polisi mengungkapkan belum menerima laporan dari pihak keluarga terkait dugaan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Di sisi lain, penyidik tetap menghormati suasana duka yang tengah dialami keluarga korban. Karena itu, proses penyelidikan dilakukan dengan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan tanpa mengganggu keluarga yang masih berduka.

Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di depan sebuah klinik kecantikan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengungkap kronologi pasti sebelum korban ditemukan meninggal.

Sutrimo diketahui merupakan Kepala Rumah Tangga (Karumga) yang selama ini disebut-sebut dekat dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Hingga kini, penyelidikan masih terus berlangsung dan polisi belum menyimpulkan penyebab pasti kematian korban.* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat mengawasi pelaksanaan program MBG secara langsung.

Baca Juga:

• Sudaryono: Dapur MBG Dilarang Pakai LPG 3 Kg, Minyakita hingga Beras SPHP

Menurut Sudaryono, orang tua nantinya dapat masuk ke sistem menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak sebagai proses verifikasi. Langkah itu dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi peserta didik.

Melalui sistem tersebut, orang tua akan memperoleh informasi mengenai sekolah anak, menu makanan yang disajikan setiap hari, kandungan gizi, lokasi dapur MBG yang memasak makanan, hingga penanggung jawab SPPG.

Tak hanya orang tua, akses informasi juga akan diberikan kepada pihak sekolah, kepala sekolah, guru, serta instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar pengawasan program berjalan lebih optimal.

"Orang tua cukup login menggunakan NIK anak. Dari situ akan muncul informasi sekolah, menu hari itu, kandungan gizinya, makanan dimasak di mana, hingga kepala SPPG yang bertanggung jawab. Guru dan kepala sekolah juga bisa mengakses informasi tersebut," jelasnya.

BGN menargetkan sistem digital tersebut dapat mulai diakses masyarakat dalam waktu dekat. Saat ini, proses penyempurnaan masih dilakukan agar layanan berjalan optimal ketika resmi diluncurkan.

"Kami sedang menyiapkan sistemnya. Insya Allah minggu depan, atau paling lambat dua minggu lagi, sudah bisa diakses oleh masyarakat," kata Sudaryono.

Kehadiran sistem digital ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap kualitas makanan, kandungan gizi, dan pelayanan yang diterima para siswa di seluruh Indonesia.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Destry saat menghadiri rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Usai Gantikan Perry, Pjs Gubernur BI Destry Temui Prabowo di Istana Bahas Stabilitas Ekonomi Nasional

Saat ditanya mengenai kemungkinan intervensi besar-besaran di pasar keuangan, Destry menegaskan Bank Indonesia akan terus menjalankan langkah-langkah stabilisasi sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

"Ya pokoknya kita melakukan terus sama seperti yang kita lakukan sebelumnya," katanya.

Pernyataan tersebut muncul setelah pasar keuangan domestik mengalami tekanan menyusul kabar pengunduran diri Perry Warjiyo. Pada penutupan perdagangan Senin, nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 46 poin atau sekitar 0,26 persen ke level Rp18.009 per dolar Amerika Serikat (AS).

Posisi tersebut menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam sepekan terakhir. Di kawasan Asia, rupiah bersama won Korea Selatan menjadi mata uang yang tercatat mengalami pelemahan terhadap dolar AS pada perdagangan hari itu.

Selain rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ditutup di zona merah. IHSG terkoreksi 10,6 poin atau 0,17 persen ke level 6.185,78 setelah sempat bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan.

Analis pasar menilai gejolak di pasar keuangan dipengaruhi sentimen pengunduran diri Perry Warjiyo yang terjadi di tengah tekanan eksternal, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang turut memengaruhi pergerakan mata uang global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo dan menunjuk Destry Damayanti sebagai pejabat sementara Gubernur BI hingga proses penunjukan gubernur definitif sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah bersama Bank Indonesia menegaskan koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional akan terus diperkuat guna menjaga kepercayaan pasar serta meminimalkan dampak gejolak terhadap perekonomian nasional.* (k/dh)

Destry tiba di Istana sekitar pukul 16.21 WIB bersama Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono. Saat memasuki kawasan Istana, Destry hanya menyampaikan bahwa kedatangannya memenuhi undangan rapat koordinasi bersama Presiden.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Melemah, Pasar Merespons Pengunduran Diri Perry Warjiyo

Selain Destry dan Thomas Djiwandono, Presiden Prabowo juga mengundang sejumlah pejabat yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Di antaranya Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta COO Danantara Dony Oskaria.

Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung tidak lama setelah pemerintah mengumumkan pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo yang disampaikan pada Minggu (26/7/2026). Pemerintah selanjutnya akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian secara hormat sebelum mengusulkan calon Gubernur BI definitif kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Hingga proses tersebut selesai, kepemimpinan Bank Indonesia dijalankan secara kolektif di bawah koordinasi Pjs Gubernur BI Destry Damayanti bersama jajaran Dewan Gubernur BI.

Rapat koordinasi di Istana diperkirakan membahas berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, termasuk memastikan kepercayaan pasar tetap terjaga di tengah pergantian pucuk pimpinan bank sentral.

Pemerintah menegaskan koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan lembaga terkait akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor.* (k/dh)

Dalam pidatonya, Presiden ke-5 Republik Indonesia itu menegaskan bahwa TNI dan Polri berasal dari rakyat sehingga memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Kader PDI Perjuangan Medan Siap Berangkat ke Jakarta, Dampingi Senior Laporkan Kondisi DPD Sumut ke Ketum Megawati

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menanggapi pandangan politikus PDIP Andi Widjajanto yang menyoroti pentingnya profesionalisme TNI serta mengingatkan agar institusi militer tidak kembali memasuki ranah sipil maupun politik.

Megawati kemudian mengajak seluruh pihak menjadikan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai pelajaran sejarah agar penyalahgunaan kekuasaan tidak kembali terulang.

Ia mengaku masih merasakan keprihatinan ketika mengingat peristiwa tersebut. Menurutnya, kekuasaan tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat.

"Jangan sampai peristiwa seperti 30 tahun lalu terjadi lagi. Hati saya miris, mengapa waktu itu yang dipikirkan hanya kekuasaan. Mana rasa sayang kepada rakyat?" tegasnya.

Megawati juga mengingatkan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan. Menurutnya, akar rumput yang terus ditekan pada akhirnya akan bangkit kembali memperjuangkan hak-haknya.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Widjajanto menyampaikan bahwa Kudatuli menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ia menegaskan TNI harus tetap berada dalam koridor profesional sebagai alat pertahanan negara.

Menurut Andi, prajurit TNI seharusnya fokus menjalankan fungsi pertahanan, bukan mengisi jabatan di pemerintahan sipil atau menjalankan tugas di luar kewenangan pertahanan.

"Kita membayar pajak untuk menggaji tentara agar menjaga pertahanan negara, bukan masuk ke pemerintahan sipil ataupun mengurusi sektor yang bukan tugasnya," ujar Andi.

Ia juga mengingatkan kembali amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Presiden Soekarno yang menekankan bahwa tentara nasional harus tetap profesional, tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis, serta mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara.* (k/dh)

Pada akhir sesi perdagangan, IHSG terkoreksi 10,64 poin atau 0,17 persen ke level 6.185,7. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di kisaran 6.144 hingga 6.219 sebelum akhirnya ditutup di zona merah.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.009 per Dolar AS, Pasar Bereaksi Usai Perry Warjiyo Mundur

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 307 saham ditutup menguat, 341 saham melemah, sementara 147 saham lainnya bergerak stagnan.

Selain pasar saham, tekanan juga terjadi pada nilai tukar rupiah. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 46 poin atau 0,26 persen ke level Rp18.009 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pelemahan rupiah dan IHSG terjadi setelah pasar merespons kabar pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan moneter serta kepemimpinan baru di bank sentral yang dinilai akan berpengaruh terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.

Meski demikian, koreksi yang terjadi pada IHSG dinilai masih relatif terbatas. Investor masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait pengisian posisi Gubernur BI serta berbagai sentimen global yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan.* (bs/dh)

Penanaman mangrove melibatkan puluhan siswa sekolah dasar, anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Penghijauan Maju Bersama, serta perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan pesisir.

Baca Juga:

• PB IMBI-SU Desak Pemberantasan Narkoba di Langkat Dilakukan Tanpa Tebang Pilih: Jangan Hanya Fokus Satu Lokasi!

Ketua KTH Penghijauan Maju Bersama, Kasto Wahyudi, mengapresiasi dukungan yang diberikan Pertamina EP Pangkalan Susu Field terhadap pengembangan kawasan mangrove di Desa Pasar Rawa.

Menurutnya, penanaman mangrove tidak hanya berperan mengurangi ancaman abrasi pantai, tetapi juga meningkatkan keanekaragaman hayati serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

"Kami berharap kegiatan peringatan Hari Mangrove Sedunia ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga sinergi dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan kawasan edukasi serta ekowisata mangrove semakin kuat," ujarnya.

Ia menambahkan, ekosistem mangrove memiliki fungsi penting sebagai pelindung daratan dari gelombang besar sekaligus menjadi habitat alami bagi berbagai biota pesisir seperti ikan, kepiting, dan udang yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Sebelumnya, kawasan tersebut juga telah ditanami sekitar 5.800 pohon mangrove.

Field Manager PEP Pangkalan Susu Field, Edwin Susanto, mengatakan rehabilitasi ekosistem mangrove tidak hanya berdampak terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurutnya, hutan mangrove yang terjaga mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata berbasis lingkungan.

"Mangrove memiliki peran yang sangat penting, baik bagi kelestarian ekologi maupun peningkatan ekonomi masyarakat pesisir," kata Edwin.

Ia menambahkan, penanaman 2.500 bibit mangrove merupakan bagian dari pelaksanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dijalankan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Melalui program tersebut, Pertamina EP Pangkalan Susu Field berharap dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga, merawat, dan melestarikan ekosistem mangrove demi keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.* (dh)

Kanit Reskrim Polsek Binjai Kota AKP M. Firdaus membenarkan adanya penemuan bayi tersebut. Menurutnya, penyidik telah turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan sejumlah barang bukti.

Baca Juga:

• Polisi Masih Buru Titik Kebocoran Gas di Grand Polonia Medan, Ini Kendalanya

Informasi awal diterima polisi dari kepala lingkungan setempat yang melaporkan adanya penemuan bayi di lokasi pembuangan sampah. Setelah mendapat laporan, petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

Saat ditemukan, bayi itu berada di dalam plastik berwarna kuning dan dibedong menggunakan kain panjang berwarna cokelat. Polisi juga menemukan tali pusat atau plasenta bayi masih melekat pada tubuhnya.

Bayi tersebut sempat dievakuasi ke RSUD dr. Djoelham Binjai untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan warga, bayi itu masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat pertama kali ditemukan.

Namun, meski telah mendapatkan pertolongan dari tim medis, nyawa bayi tersebut tidak berhasil diselamatkan. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani proses visum sebagai bagian dari penyelidikan.

Kepala Lingkungan IV Kelurahan Tangsi, Anto, mengatakan penemuan bayi bermula saat seorang warga mencari barang bekas di sekitar lokasi pembuangan sampah di pinggir bantaran sungai. Warga kemudian terkejut melihat bayi tergeletak di antara tumpukan sampah dan segera meminta bantuan.

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi guna mengungkap identitas pelaku. Hingga kini, penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan kronologi lengkap dan mencari pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.* (tm/dh)

Kunjungan tersebut menjadi tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya terkait percepatan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT), sekaligus penataan dan sertifikasi aset tanah serta pulau-pulau yang menjadi bagian dari aset Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Peredaran 2.000 Vape Diduga Mengandung Narkotika, Disamarkan dalam Kotak Air Mineral

Rombongan Pemerintah Kota Tanjungbalai diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nugraha bersama jajaran.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Kanwil BPN Sumut, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi, memiliki kepastian hukum, serta dapat mendukung perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Sejumlah agenda strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya percepatan penyusunan NPGT sebagai instrumen perencanaan pemanfaatan ruang dan tanah, inventarisasi aset tanah milik Pemerintah Kota Tanjungbalai, percepatan proses sertifikasi aset daerah, hingga penataan dan legalisasi aset berupa pulau-pulau yang berada dalam wilayah administrasi Kota Tanjungbalai.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa penataan dan legalitas aset daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

"Dengan adanya dukungan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, diharapkan seluruh tahapan penataan aset dapat berjalan lebih cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Mahyaruddin.

Menurutnya, kepastian hukum terhadap aset milik pemerintah daerah sangat penting untuk mencegah munculnya persoalan administrasi maupun sengketa di kemudian hari. Selain itu, aset yang telah memiliki legalitas jelas juga akan lebih mudah ditata dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan BPN dalam memastikan seluruh aset daerah tercatat, tertata, dan memiliki kepastian hukum.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola aset pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai yang tertib, maju, dan berkelanjutan.* (dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan domestik yang membuat pelaku pasar cenderung bersikap hati-hati.

Baca Juga:

• Prof Didik: Gubernur BI Baru Harus Pimpin Upaya Perkuat Nilai Tukar Rupiah

Selain itu, harapan terhadap proses negosiasi damai yang melibatkan China turut memberikan sentimen positif bagi pasar. Namun, gangguan distribusi energi melalui Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb masih menjadi perhatian investor karena berpotensi memengaruhi pasokan minyak dunia.

Di sisi lain, ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) juga masih membayangi pergerakan mata uang global. Pelaku pasar memperkirakan The Fed tetap mempertahankan suku bunga dalam waktu dekat, meski peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya masih terbuka.

Sementara dari dalam negeri, pasar merespons perkembangan terkait pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kabar tersebut dinilai menambah tekanan terhadap rupiah yang sebelumnya sudah berada dalam tren pelemahan akibat ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Ibrahim, stabilitas nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap independensi Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter di tengah dinamika ekonomi nasional.

Selain itu, ia menilai kondisi fiskal Indonesia tetap perlu dicermati. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak cukup dinilai hanya dari besaran persentasenya, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang.

Untuk perdagangan berikutnya, Ibrahim memperkirakan nilai tukar rupiah masih bergerak fluktuatif dengan potensi berada pada kisaran Rp18.010 hingga Rp18.060 per dolar AS seiring pelaku pasar menunggu perkembangan sentimen global maupun domestik.* (oz/dh)

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG wajib menggunakan bahan baku non-subsidi atau produk komersial dalam proses penyediaan makanan.

Baca Juga:

• BGN Proses 48 ASN, Dugaan Judi Online dan Penyalahgunaan Dana Jadi Sorotan

Sudaryono meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila ditemukan dapur MBG yang masih menggunakan barang subsidi, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BGN agar dapat ditindaklanjuti.

Menurutnya, BGN akan memberikan surat peringatan kepada dapur yang terbukti melanggar. Namun jika pelanggaran tetap dilakukan, pemerintah tidak akan ragu menghentikan operasional dapur tersebut secara permanen.

"Kalau masih membandel setelah diberikan peringatan, dapurnya akan kami tutup. Program MBG tidak boleh menggunakan barang subsidi," tegasnya.

Selain memperketat penggunaan bahan baku, BGN juga mengumumkan telah menghentikan operasional 833 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional. Rinciannya, sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Sudaryono menjelaskan, dapur yang dihentikan operasionalnya tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, penghentian kali ini bersifat permanen karena berkaitan dengan pelanggaran standar pelayanan.

Ia menyebut sejumlah pelanggaran yang ditemukan meliputi aspek kebersihan, sanitasi, kualitas makanan, hingga tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang telah ditetapkan BGN.

Sebelum mengambil keputusan penutupan permanen, BGN telah memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Namun, karena tidak ada perubahan yang signifikan, pemerintah akhirnya memutuskan menghentikan operasional ratusan dapur tersebut.

BGN menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan terus diperketat guna memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, serta penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.* (oz/dh)

Pertandingan Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.30 WIB dan disiarkan secara langsung melalui RCTI. Laga ini menjadi penampilan perdana skuad Garuda di fase grup Piala AFF 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Senin 27 Juli 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Performa Kamboja dinilai terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Kerja sama dengan pelatih dan sistem pembinaan sepak bola Jepang membuat permainan mereka semakin kompetitif, meski masih memiliki kelemahan dalam penyelesaian akhir.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi Timnas Indonesia yang kini ditangani John Herdman. Pasalnya, Garuda hanya menjalani satu laga uji coba menjelang turnamen, yakni menghadapi Bali United sebagai bagian dari persiapan.

Meski demikian, Timnas Indonesia datang dengan modal positif. Dalam empat pertandingan FIFA Matchday sejak Maret 2026, skuad Merah Putih hanya menelan satu kekalahan dan menunjukkan performa yang cukup konsisten menghadapi lawan-lawan dengan peringkat FIFA lebih tinggi.

Selain faktor performa, Indonesia juga diuntungkan dengan kondisi fisik yang lebih bugar. Sementara Kamboja harus menjalani perjalanan dari Phnom Penh usai melakoni laga pembuka, sehingga diperkirakan dapat memengaruhi kebugaran para pemain.

Dukungan penuh suporter di Stadion Pakansari diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Timnas Indonesia untuk mengawali langkah di Piala AFF 2026 dengan hasil maksimal.

Jadwal Pertandingan

-Timnas Indonesia vs Kamboja
- Piala AFF 2026 – Grup A
- Senin, 27 Juli 2026
- Kick-off: 20.30 WIB
- Stadion Pakansari, Bogor
- Siaran Langsung: RCTI* (oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan seluruh prosedur penahanan terhadap Febrie dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku, termasuk saat proses registrasi sebagai tahanan.

Baca Juga:

• KPK Buka Suara soal Penahanan Febrie Adriansyah: Tetap Pakai Rompi Tahanan Kejagung, Tidak Ada Perlakuan Istimewa

Budi menepis anggapan adanya perlakuan istimewa terhadap Febrie selama berada di Rutan KPK. Menurutnya, setiap tahanan diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan yang pernah diemban.

"Dalam penahanan terhadap tersangka FA tidak ada perlakuan istimewa. Semua tetap sesuai standar dan prosedur pengelolaan di Rutan KPK," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dan melakukan penahanan pada Jumat (24/7/2026). Selanjutnya, Febrie dititipkan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan selama proses penyidikan berlangsung.

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 23.23 WIB menggunakan kendaraan tahanan Kejaksaan Agung, Febrie sempat menjadi perhatian karena terlihat tidak mengenakan rompi tahanan maupun borgol saat turun dari kendaraan.

Menanggapi sorotan awak media saat itu, Febrie sempat menunjuk pakaian batik yang dikenakannya sambil mengatakan, "Gak pakai rompi, ya."

KPK menjelaskan kondisi tersebut terjadi sebelum proses registrasi di rumah tahanan dilakukan. Setelah seluruh administrasi penahanan selesai, Febrie tetap mengikuti seluruh prosedur yang berlaku, termasuk mengenakan rompi tahanan sebagaimana ketentuan bagi seluruh penghuni Rutan KPK.

KPK menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum dengan memastikan seluruh tahanan memperoleh perlakuan yang sama sesuai peraturan dan standar operasional yang berlaku.* (oz/dh)

Dalam pertemuan itu, kedua menteri membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan dana transfer yang dialokasikan pemerintah pusat mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Perry Warjiyo Tinggalkan BI, Celios: Pukulan Telak bagi Stabilitas Moneter Indonesia

"Pagi ini, Menkeu Purbaya menerima kunjungan Mendagri Tito Karnavian untuk membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD)," dikutip dari keterangan Instagram @menkeuri, Senin (27/7/2026).

Menkeu Purbaya menilai koordinasi yang semakin erat antara kedua kementerian diharapkan mampu memastikan setiap alokasi TKD digunakan secara tepat sasaran serta mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Menurutnya, pengelolaan APBD yang lebih optimal akan memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta mempercepat pembangunan pada sektor-sektor prioritas.

"Melalui sinergi yang semakin erat, alokasi TKD diharapkan semakin tepat sasaran sehingga setiap daerah memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan. Dengan demikian, manfaat APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi Transfer ke Daerah hingga semester I 2026 mencapai Rp357,4 triliun atau sekitar 51,6 persen dari pagu awal sebesar Rp693 triliun.

Realisasi tersebut ditopang oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta berbagai skema transfer lainnya yang berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Kementerian Keuangan juga mencatat adanya penyesuaian pagu Transfer ke Daerah pada APBN 2026 sebesar Rp13,3 triliun. Dengan penyesuaian tersebut, total pagu TKD meningkat dari Rp693 triliun menjadi Rp706,3 triliun.

Tambahan anggaran itu dialokasikan antara lain untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Sumatera serta penambahan dana otonomi khusus bagi Papua.

Pemerintah berharap koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.* (in/dh)