DELI SERDANG – Dua pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diberhentikan setelah video mereka yang mengejek korban keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) beredar di media sosial.

Keduanya diketahui bekerja di SPPG Galang Barat 2, Kabupaten Deli Serdang. Mereka diberhentikan per 30 September 2026.

Baca Juga:

• Porprovsu XII 2026 Makin Dekat, Rico Waas Pastikan Kebutuhan Atlet Medan Diperhatikan

Dalam siaran itu, keduanya beberapa kali melontarkan pernyataan yang dinilai mengejek warga yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

"Nanti kalau ada MBG lagi, keracunan lagi. sakit perut lagi? ke puskesmas, iya? Nanti dikasih telur ya biar enggak keracunan," kata mereka dalam video.

"MBG beracun. Iya, penerimanya beracun," imbuhnya.

Keduanya kemudian membandingkan respons penerima MBG ketika mendapatkan menu daging dengan menu telur.

Mereka menyebut penerima MBG tidak banyak bicara ketika mendapat daging, tetapi ribut ketika mendapat telur dan mengalami keracunan.

"Itu yang keracunan, Kalau kalian dikasih daging, kalian diam-diam saja. Giliran ini dikasih telur, keracunan, bising kalian," ucapnya.

Dalam siaran langsung tersebut, kedua pegawai juga menyebut mereka tidak mengalami keracunan meski mengonsumsi susu dalam jumlah banyak dari SPPG.

"Keracunan, Ya kan itu kalian yang keracunan, kami enggak, kami minum susu lima pun enggak ada keracunan sama kami. Memang kayak gitulah kalau netizen, heboh. Buktinya kami minum susunya enggak nya kami keracunan. Memang dasar kau saja," ujarnya.

Video tersebut kemudian menjadi perhatian setelah beredar luas di media sosial.

Keduanya setelah itu menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah rekaman video.

Namun, permintaan maaf tersebut tidak mengubah keputusan pemberhentian mereka dari SPPG.

Berdasarkan surat pemberhentian yang beredar, keduanya diberhentikan karena dinilai menunjukkan sikap yang kurang pantas dan mencoreng nama baik SPPG.

Pemberhentian berlaku sejak 30 September 2026.

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara, Yoga Arizanto, membenarkan pemberhentian dua pegawai tersebut.

"Iya benar sudah diberhentikan keduanya," sebut Yoga Arizanto.

Pemberhentian itu dilakukan setelah munculnya video siaran langsung yang berisi pernyataan mengenai warga yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.

Kasus tersebut kembali menjadi perhatian terhadap pentingnya sikap dan etika petugas yang bekerja dalam pelaksanaan program MBG, terutama ketika menyampaikan pernyataan di ruang publik dan media sosial.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi III DPR RI akan mengundang advokat Hotman Paris Hutapea untuk membahas aspek hukum putusan arbitrase internasional, termasuk penerapan Konvensi New York tentang arbitrase internasional.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Baca Juga:

• Dokter Tifa Nilai Sidang Tak Adil, Tim Hukum Protes Ijazah Jokowi Tak Ditampilkan: Mau Buka di Mana Lagi? Mau di Akhirat?

"Komisi III DPR-RI sepertinya sangat ingin agar Konvensi New York tentang Arbitrase Internasional diberlakukan secara fair dan adil."

Pertemuan tersebut akan mengambil topik Aspek Hukum Putusan Arbitrase Internasional.

Hotman Paris menyebut dirinya belum mengetahui apakah pembahasan nantinya juga akan mencakup putusan arbitrase internasional yang menghukum PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Kimia Farma Tbk masing-masing sebesar Rp2,2 triliun.

"Hotman Paris belum tahu apakah termasuk membahas putusan arbitrase internasional yang menghukum PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebesar Rp. 2,2 triliun dan PT Kimia Farma Tbk sebesar Rp. 2,2 triliun."

Sengketa Kimia Farma yang dimaksud berkaitan dengan perkara investasi antara Indonesia Investment Authority (INA) dan Silk Road Fund (SRF) dengan sejumlah pihak, termasuk PT Kimia Farma Tbk, PT Bio Farma, dan PT Kimia Farma Apotek.

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) pada pertengahan Juni 2026 mengeluarkan putusan dalam perkara tersebut.

Kimia Farma kemudian menyatakan telah menerima putusan dan masih melakukan kajian komprehensif serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Dalam perkembangan berikutnya, Kimia Farma juga menjelaskan bahwa putusan arbitrase asing tersebut belum otomatis dapat dilaksanakan di Indonesia.

Pelaksanaannya memerlukan pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun nilai sekitar Rp2,2 triliun dalam sengketa tersebut berkaitan dengan klaim atau kewajiban dalam perkara arbitrase, bukan semata-mata nilai investasi awal.

Investasi INA dan SRF pada 2022 di PT Kimia Farma Apotek disebut sekitar Rp1,86 triliun untuk kepemilikan 40 persen saham.

Selain media, Hotman Paris juga menyampaikan bahwa dosen hukum, praktisi hukum, serta mahasiswa dan mahasiswi hukum diharapkan dapat menghadiri agenda tersebut.

Forum ini akan membahas aspek hukum putusan arbitrase internasional dan pengalaman praktik dalam menangani sengketa bisnis lintas negara.

Agenda tersebut juga menjadi ruang untuk membahas bagaimana putusan arbitrase internasional diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk kaitannya dengan Konvensi New York.

Hotman Paris menyampaikan undangan tersebut sebagai bagian dari agenda pembahasan hukum arbitrase internasional di Komisi III DPR RI.* (ad)

ACEH UTARA – Universitas Malikussaleh (Unimal) mengukuhkan 1.247 lulusan dalam wisuda angkatan ke-39 yang digelar selama dua hari, 29–30 September 2026.

Prosesi wisuda berlangsung di Auditorium Tgk A Wahab Dahlawy, Kampus Unimal Reuleut, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.

Baca Juga:

• Kenaikan Pangkat Prajurit Korem 011/Lilawangsa, Brigjen Ali Imran Beri Pesan: Tanggung Jawab Makin Besar

Dari total tersebut, 429 lulusan meraih predikat Dengan Pujian.

"Sejumlah tokoh juga mengikuti prosesi wisuda. Brigjen TNI Ali Imran dikukuhkan sebagai lulusan Magister Manajemen. Ia saat ini menjabat Komandan Korem 011/Lilawangsa sekaligus Danrindam Iskandar Muda. Selain itu, Senator DPD RI Azhari Cage juga meraih gelar Magister Administrasi Publik," terangnya.

Rektor Unimal, Prof. Dr. Herman Fithra, ASEAN Eng, mengatakan wisuda bukan sekadar seremoni kelulusan.

Menurut dia, momentum tersebut menjadi awal bagi para lulusan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh sekaligus memasuki kehidupan yang lebih luas.

"Ilmu harus berjalan bersama karakter, etika, dan tanggung jawab," kata Herman.

Herman juga menyampaikan sejumlah perkembangan Unimal, termasuk capaian akreditasi unggul dan peningkatan jumlah profesor yang kini mencapai 25 orang.

Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika Unimal.

"Penguatan sumber daya manusia menjadi modal penting bagi Unimal untuk menghasilkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan Indonesia," sebutnya.

Kepada para lulusan, Herman memperkenalkan prinsip JITUFK yang merupakan singkatan dari jujur, inisiatif, tanggung jawab, berpikir luas, fokus, dan konsisten.

Ia meminta para lulusan tidak berhenti belajar setelah menerima ijazah.

Para alumni juga diminta mampu beradaptasi dengan perubahan dan menjaga nama baik almamater.

"seseorang tidak cukup hanya memiliki semangat untuk memulai, tetapi juga harus mampu mempertahankan komitmen hingga mencapai tujuan. Jadilah alumni yang mampu menginspirasi dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat," pesannya.

Salah satu lulusan dalam wisuda tersebut adalah Brigjen TNI Ali Imran.

Setelah mengikuti prosesi, Danrem 011/Lilawangsa itu mengatakan pendidikan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas wawasan dalam menjalankan tugas.

"Memperdalam ilmu terapan seperti manajemen pertahanan, hukum, teknik militer, psikologi, hingga logistik yang sangat dibutuhkan dalam mendukung tugas pokok kedinasan," kata Ali Imran.

Menurut Ali Imran, pendidikan juga berperan dalam membentuk kemampuan seseorang untuk menghadapi tuntutan tugas dan perubahan lingkungan.

Ia menilai perkembangan teknologi membuat prajurit perlu terus meningkatkan kemampuan akademis agar dapat beradaptasi dengan perubahan dalam dunia militer.

"Menghadapi perkembangan teknologi siber, kecerdasan buatan (AI), dan alutsista modern, prajurit dituntut memiliki kapasitas akademis yang mumpuni agar adaptif terhadap taktik perang modern. Jika ada waktu, timbala ilmu setinggi-tingginya," ujarnya.

Wisuda angkatan ke-39 menjadi momentum bagi 1.247 lulusan Unimal untuk melanjutkan perjalanan ke dunia kerja, masyarakat, maupun bidang pengabdian sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Para lulusan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.* (ad)

LHOKSEUMAWE – Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran memimpin Korps Raport kenaikan pangkat perwira, bintara, dan tamtama Korem 011/Lilawangsa periode 1 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung KNPI Korem 011/Lilawangsa, Lhokseumawe, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Bukan Jenderal Biasa, Ini Rekam Jejak Mayjen Putra Widiastawa yang Pernah Jadi Danup HUT RI di Istana

"Atas nama pribadi dan selaku Komandan Korem 011/Lilawangsa, saya mengucapkan selamat dan turut berbahagia kepada para prajurit yang hari ini memperoleh kehormatan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi," ujar Ali Imran.

Menurut Ali Imran, kenaikan pangkat bukan hanya bentuk penghargaan atas pengabdian prajurit.

Pangkat baru juga membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan tugas.

Karena itu, ia meminta para prajurit menjadikan kenaikan pangkat sebagai momentum untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pengabdian.

Danrem juga mengingatkan para prajurit untuk memberikan keteladanan melalui sikap, tutur kata, dan tindakan.

Ia meminta setiap prajurit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat komitmen pengabdian.

"Jadikan pangkat baru ini sebagai momentum untuk merefleksikan diri, mengevaluasi kinerja, dan memperkuat tekad untuk memberikan pengabdian terbaik," pesannya.

Brigjen Ali Imran turut menyampaikan apresiasi kepada para istri dan keluarga prajurit.

Menurutnya, keberhasilan prajurit dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari dukungan keluarga.

"Keberhasilan yang diraih hari ini tidak terlepas dari doa, dukungan moril, dan kesetiaan yang senantiasa menyertai langkah pengabdian para prajurit," ujarnya.

Ia berharap kenaikan pangkat tersebut dapat menjadi motivasi bagi para prajurit Korem 011/Lilawangsa untuk semakin bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Para prajurit juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi satuan, TNI AD, bangsa, dan negara.

Acara tersebut turut dihadiri Kasrem 011/LW Letkol Inf Novi Widianto, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 011 PD IM Ny Dini Hidayati Ali Imran, serta para Kasi dan Pasi Korem 011/LW.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung penyelenggaraan Revora 2026, ajang otomotif dan gaya hidup yang akan digelar di kawasan Lapangan Merdeka Medan pada 6 November 2026.

Dukungan itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi panitia penyelenggara Revora 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Kamis, 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Porprovsu XII 2026 Makin Dekat, Rico Waas Pastikan Kebutuhan Atlet Medan Diperhatikan

Menurut dia, kegiatan semacam itu dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas dan mengembangkan potensi.

"Insyaallah, mudah-mudahan lancar. Pemko Medan mendukung kegiatan yang menjadi wadah aktualisasi anak muda," ujar Rico Waas.

Rico menilai Medan memiliki potensi dari komunitas anak muda, kreator, hingga pelaku usaha lokal.

Karena itu, menurut dia, kegiatan Revora 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang otomotif, tetapi juga dapat mempertemukan berbagai komunitas dan pelaku industri kreatif.

"Kegiatan ini tidak hanya sekadar ajang otomotif, tetapi harus mampu membawa nama Kota Medan lebih dikenal luas melalui kolaborasi komunitas, industri kreatif, dan UMKM," lanjutnya.

Founder Revora, Ari Ridwan, mengatakan Revora 2026 akan menghadirkan sekitar 1.000 mobil.

Event tersebut juga diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi anak muda di Kota Medan.

Menurut Ari, kreativitas generasi muda menjadi salah satu kekuatan yang ingin ditampilkan dalam penyelenggaraan Revora 2026.

"Kami ingin berupaya menaikan nama kota Medan melalui kreativitas anak-anak mudanya,"bilangnya.

Revora 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 November 2026 di kawasan Lapangan Merdeka Medan.

Selain menjadi ajang bagi komunitas otomotif, kegiatan ini diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi antara komunitas, industri kreatif, dan UMKM lokal.

Dengan target kehadiran sekitar 1.000 mobil, Revora 2026 diproyeksikan menjadi salah satu kegiatan otomotif yang melibatkan banyak komunitas dan generasi muda di Kota Medan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta para atlet Kota Medan fokus mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu XII 2026.

Pesan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Lahan Makam Warga Suka Maju Medan Penuh, Rico Waas Tawarkan TPU Simalingkar B

Rico mengatakan persiapan atlet harus dilakukan secara maksimal.

Menurut dia, atlet perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat berkonsentrasi menghadapi pertandingan.

Selain kesiapan bertanding, kebutuhan atlet dan pembinaan selama masa persiapan juga perlu diperhatikan.

"Bagaimana agar para atlet bisa fokus terhadap persiapan pertandingan Porprovsu nanti. Kebutuhan dan persiapan pembinaan atlet juga harus dapat terpenuhi," ujar Rico.

Rico berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga dapat memastikan kebutuhan para atlet terpenuhi selama masa persiapan.

Menurut dia, dukungan terhadap atlet tidak hanya berkaitan dengan persiapan menghadapi pertandingan, tetapi juga pembinaan yang dilakukan sebelum kompetisi berlangsung.

Dengan persiapan yang baik, para atlet diharapkan dapat menjalani tahapan latihan dan pembinaan secara maksimal menjelang Porprovsu XII.

Ketua KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal menyampaikan kesiapan para atlet Kota Medan untuk mengikuti Porprovsu XII 2026.

KONI Kota Medan terus melakukan persiapan dan pembinaan terhadap atlet yang nantinya memperkuat kontingen Kota Medan dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Porprovsu XII 2026 akan mempertandingkan 28 cabang olahraga. Ajang tersebut melibatkan lebih dari 5.654 atlet dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Pelaksanaan pertandingan tersebar di empat wilayah, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Deli Serdang.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, persiapan kontingen Kota Medan terus dilakukan, termasuk memastikan kesiapan atlet dan kebutuhan pembinaan sebelum pertandingan dimulai.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tengku Chairuniza serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Nasution.* (ad)

MEDAN – Keterbatasan lahan pemakaman menjadi persoalan yang dihadapi warga Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor.

Kondisi tersebut mendorong Panitia Pengadaan Tanah Perkuburan Kelurahan Suka Maju menemui Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Baca Juga:

• Dari 8 Persen Jadi 16,70 Persen, Rehabilitasi Pascabencana Medan Terus Dikebut

Pertemuan itu membahas kebutuhan lahan pemakaman bagi warga Suka Maju yang semakin terbatas.

Ketua Panitia Pengadaan Tanah Perkuburan Muslim, H. Dinsyah Sitompul, mengatakan Kelurahan Suka Maju dihuni sekitar 3.000 kepala keluarga atau sekitar 10 ribu jiwa.

Sementara itu, lahan pemakaman yang tersedia saat ini sudah penuh. Bahkan, menurut Dinsyah, lahan tersebut telah dimanfaatkan hingga tiga tingkat.

Panitia kemudian berencana membeli lahan sekitar 2 hektare di wilayah Deliserdang.

Lahan tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan pemakaman warga hingga 100 tahun.

Namun, rencana pengadaan lahan tersebut masih menghadapi kendala pembiayaan.

Dari sekitar 10 ribu warga yang menjadi calon pengguna lahan pemakaman, baru sekitar 500 orang yang mampu memberikan kontribusi sebesar Rp1,2 juta.

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pengadaan lahan tersebut.

Rico Waas mengapresiasi upaya masyarakat yang berusaha mencari solusi atas keterbatasan lahan pemakaman.

Namun, ia menjelaskan Pemerintah Kota Medan tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk membeli lahan yang berada di luar wilayah administrasi Kota Medan.

Sebagai alternatif, Rico menawarkan pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B milik Pemko Medan.

TPU Simalingkar B memiliki luas sekitar 14 hektare.

Dari luasan tersebut, baru sekitar 40 persen yang telah digunakan sehingga masih tersedia lahan yang cukup luas untuk kebutuhan pemakaman.

"Kalau dibutuhkan, kami sarankan dialihkan ke Perkuburan Simalingkar B. Ini TPU milik Pemko Medan dan masih cukup luas," ujar Rico.

Menurut Rico, pemanfaatan TPU milik Pemko Medan dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjawab kebutuhan warga Suka Maju tanpa harus melakukan pengadaan lahan di luar wilayah administrasi Kota Medan.

Rico Waas menegaskan persoalan ketersediaan lahan pemakaman menjadi perhatian Pemko Medan.

Selain TPU Simalingkar B, Pemko Medan juga tengah memberi perhatian terhadap kebutuhan lahan pemakaman di kawasan Marelan.

Pemerintah kota juga menyiapkan rencana pembangunan TPU di kawasan Martubung sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan lahan pemakaman bagi masyarakat.

Persoalan keterbatasan lahan pemakaman dinilai perlu ditangani dengan perencanaan jangka panjang.

Pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan di kawasan perkotaan membuat kebutuhan TPU menjadi bagian dari perencanaan fasilitas publik di Kota Medan.

Pemko Medan membuka opsi pemanfaatan lahan pemakaman yang masih tersedia sembari mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah lainnya.* (ad)

MEDAN – Realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Medan meningkat dari 8 persen menjadi 16,70 persen.

Pemerintah Kota Medan menyebut peningkatan tersebut menunjukkan pekerjaan fisik di lapangan terus berjalan seiring dengan proses penyerapan anggaran.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bantu Tebus Ijazah, 278 Siswa Terbebas dari Tunggakan Pendidikan

Rapat berlangsung dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan dan difasilitasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).

Menurut Erfin, rapat tersebut bertujuan mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana sekaligus mencari solusi atas sejumlah kendala teknis yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

"Data realisasi yang sebelumnya 8 persen, sekarang sudah 16,70 persen. Pekerjaan fisik di lapangan terus berjalan dan beriringan dengan proses penyerapan anggaran," ujar Erfin.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Dalam Negeri.

Keterlibatan pemerintah pusat diperlukan karena sejumlah persoalan yang muncul tidak dapat diselesaikan Pemko Medan sendiri.

Salah satu persoalan yang dibahas ialah rehabilitasi pasar yang terdampak bencana.

Erfin mengatakan masih terdapat kendala administratif terkait persyaratan yang diminta kementerian.

Salah satunya berkaitan dengan perbedaan persepsi mengenai keharusan suatu kegiatan masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Menurut Erfin, kebutuhan tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Rencana Induk.

Selain itu, terdapat batasan waktu teknis dalam proses R3P yang turut menjadi kendala.

"Ini yang sedang kita koordinasikan, karena ada perbedaan persepsi terkait persyaratan. Ada yang meminta masuk R3P, sementara sudah tercantum dalam Rencana Induk. Kemudian ada juga batasan waktu teknis R3P," kata Erfin.

Persoalan lainnya berkaitan dengan status aset pasar yang terdampak bencana.

Erfin menjelaskan aset pasar tersebut merupakan aset terpisah milik Perusahaan Umum Daerah (PUD).

Kondisi itu membuat Pemerintah Kota Medan tidak dapat mengalokasikan anggaran secara langsung untuk rehabilitasi aset tersebut.

Karena itu, Pemko Medan berharap Satgas PRR dapat membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian terkait.

Koordinasi lintas sektor diperlukan agar rehabilitasi pasar tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, rapat dipimpin Wakil Sekretaris Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Marsda TNI Mohammad Nurdin.

Nurdin mengatakan tim Satgas PRR melakukan validasi terhadap data penanganan pascabencana sekaligus mendengar secara langsung kendala yang dihadapi pemerintah daerah.

"Satgas ini tidak mengambil alih tugas kementerian dan lembaga. Keberadaan kami lebih kepada fungsi koordinatif untuk mengurai simpul-simpul permasalahan di daerah yang ujungnya berdampak kepada masyarakat," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan terobosan dalam pelaksanaannya.

Namun, langkah tersebut tetap harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi karena anggaran yang digunakan merupakan uang negara.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Medan Ferri Ichsan, Kepala BPBD Medan Yunita Sari, serta perwakilan Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK).

Dengan realisasi yang telah mencapai 16,70 persen, Pemko Medan bersama Satgas PRR dan kementerian terkait masih melakukan koordinasi untuk mengurai berbagai kendala agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat terus berjalan.* (ad)

MEDAN – Persoalan biaya pendidikan masih membuat sebagian siswa yang telah menyelesaikan sekolah belum dapat membawa pulang ijazah mereka.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan melalui Program Tebus Ijazah.

Baca Juga:

• Bappeda Medan Buka Ruang Evaluasi Standar Pelayanan Publik, Masyarakat Diminta Beri Masukan

Rico Waas mengatakan Program Tebus Ijazah ditujukan bagi peserta didik dan alumni jenjang SD, SMP, maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi ijazahnya masih tertahan di sekolah karena tunggakan biaya pendidikan.

Program tersebut menyasar keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga belum mampu melunasi tunggakan pendidikan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Program Tebus Ijazah menargetkan 1.000 siswa penerima bantuan sepanjang 2026.

Hingga saat ini, sebanyak 278 siswa dari keluarga tidak mampu telah menerima bantuan untuk menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan yang menyebabkan ijazah mereka masih tertahan di sekolah.

Bantuan diberikan berdasarkan data serta bukti tunggakan yang disampaikan oleh pihak sekolah.

Tunggakan yang dapat dibayarkan mencakup Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya, dengan nilai bantuan maksimal Rp2,5 juta untuk setiap siswa.

Penerima bantuan merupakan lulusan SD, SMP, dan MTs yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Program Tebus Ijazah masih berjalan. Karena itu, jumlah penerima bantuan diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai target 1.000 siswa pada 2026.

Pemko Medan memberikan bantuan berdasarkan tunggakan yang tercatat dan didukung bukti dari sekolah.

Mekanisme tersebut dilakukan agar bantuan diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria program.

Melalui program ini, Pemko Medan membantu menyelesaikan kewajiban administrasi pendidikan yang masih menjadi kendala bagi siswa atau alumni.

Dengan lunasnya tunggakan sesuai bantuan yang diberikan, siswa dapat membawa pulang ijazah yang telah mereka peroleh setelah menyelesaikan pendidikan.

Ijazah tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya maupun keperluan lainnya.

Program Tebus Ijazah menjadi salah satu upaya Pemko Medan untuk membantu keluarga yang mengalami kendala ekonomi agar persoalan biaya tidak menjadi penghalang bagi lulusan untuk memperoleh dokumen pendidikan mereka.* (ad)

MEDAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan membuka ruang evaluasi terhadap standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Pelayanan Publik terkait Standar Pelayanan, Kamis (1/10/2026).

Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Medan itu melibatkan perangkat daerah, kecamatan, akademisi, pelajar, serta unsur masyarakat dan komunitas.

Baca Juga:

• Usai Temuan “Kluster Mewah” Lapas Cibinong, Dirjenpas Mashudi Resmi Mengundurkan Diri

Selain itu, forum menjadi ruang bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan Bappeda.

"Forum ini untuk menyampaikan standar pelayanan kita kepada para pemangku kepentingan sekaligus mendapatkan masukan untuk penyempurnaan pelayanan," kata Ferri.

Menurut Ferri, peserta forum mendapat penjelasan mengenai sejumlah aspek pelayanan, mulai dari durasi pemberian layanan, kualitas pelayanan, hingga fasilitas sarana dan prasarana pendukung.

Masukan yang disampaikan peserta selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelayanan Bappeda.

Forum konsultasi tersebut tidak hanya melibatkan mitra kerja dari berbagai perangkat daerah.

Sejumlah kecamatan juga ikut ambil bagian, yakni Kecamatan Medan Kota, Medan Timur, Medan Petisah, Medan Barat, dan Medan Maimun.

Unsur internal Bappeda turut mengikuti forum tersebut.

Selain itu, perwakilan mahasiswa dan siswa SMK dilibatkan sebagai pengguna layanan sekaligus pemangku kepentingan.

Pelibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari pihak yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan layanan Bappeda.

Penyelenggaraan forum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam pemaparannya, Ferri menjelaskan standar pelayanan Bappeda mencakup 14 komponen.

Komponen tersebut meliputi persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan layanan, evaluasi kinerja pelaksana, dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, serta penanganan pengaduan.

Standar pelayanan tersebut diterapkan pada sejumlah layanan Bappeda, baik untuk perangkat daerah maupun masyarakat.

Beberapa layanan yang disiapkan antara lain permohonan informasi dan data perencanaan pembangunan daerah, fasilitasi praktik kerja atau magang bagi pelajar dan mahasiswa, konsultasi dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta konsultasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Untuk permohonan informasi dan data, proses pelayanan dimulai dari penerimaan dan pengagendaan surat.

Selanjutnya dilakukan disposisi, analisis status informasi, penyusunan jawaban atau penolakan, pengesahan, hingga penyerahan data atau informasi kepada pemohon.

Sementara untuk layanan praktik kerja atau magang bagi pelajar dan mahasiswa, proses dimulai dari pengajuan surat pengantar sekolah atau kampus.

Surat tersebut kemudian diproses untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bappeda dan disposisi.

Setelah itu diterbitkan surat persetujuan, dilanjutkan pelaksanaan magang hingga penerbitan surat keterangan selesai magang.

Untuk perangkat daerah, konsultasi Monev serta penyusunan Renstra dan Renja dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pejabat atau jabatan fungsional pengampu.

Perangkat daerah terlebih dahulu mengajukan permintaan jadwal konsultasi.

Selanjutnya dilakukan asistensi hingga proses penyelesaian yang ditandai dengan berita acara konsultasi.

Selain menyampaikan standar pelayanan, Bappeda Medan juga memperkenalkan mekanisme pengaduan dengan nama "Kami Mendengar Anda".

Setiap pengaduan yang masuk dicatat secara resmi. Petugas kemudian memberikan respons apabila persoalan tersebut dapat diselesaikan secara langsung.

Jika pengaduan membutuhkan koordinasi lintas bidang, persoalan diteruskan kepada Sekretaris Bappeda untuk ditindaklanjuti.

Hasil penyelesaian selanjutnya disampaikan kembali kepada pengadu.

Ferri mengatakan penjelasan mengenai jalur pengaduan diperlukan agar masyarakat mengetahui saluran resmi ketika menemukan persoalan dalam pelayanan.

Dengan adanya mekanisme tersebut, pengaduan tidak hanya menjadi sarana menyampaikan keluhan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan pelayanan.

Forum tersebut juga menghadirkan perwakilan Ombudsman sebagai narasumber.

Kehadiran Ombudsman memberikan pemahaman kepada peserta mengenai standar pelayanan publik yang ideal serta aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan.

Ferri mengatakan Bappeda melalui forum tersebut tidak hanya menyampaikan standar pelayanan yang telah disusun.

Forum juga menjadi ruang komunikasi dua arah antara penyelenggara dan pengguna layanan.

Masukan, saran, dan evaluasi dari peserta menjadi bagian dari proses penyempurnaan pelayanan agar lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.* (ad)

JAKARTA – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya.

Surat pengunduran diri Mashudi telah diterima Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

"Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan," jelas Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

Akbar mengatakan pengunduran diri Mashudi tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

"Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan," kata Akbar.

Pengunduran diri Mashudi terjadi di tengah polemik mengenai kondisi Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong pada 23 September 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan adanya bangunan yang disebut sebagai "kluster mewah" dan dihuni warga binaan pemasyarakatan.

Ombudsman menyebut bangunan tersebut memiliki sejumlah fasilitas yang menyerupai hunian layaknya rumah atau apartemen, antara lain ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, serta meja makan.

Tim Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran dan pembangunan simulator golf di kawasan tersebut.

Selain itu, Ombudsman menyoroti adanya celah keamanan berupa akses keluar di bagian belakang bangunan yang terhubung ke area luar lapas.

Temuan tersebut kemudian menjadi sorotan dan memicu polemik mengenai tata kelola pemasyarakatan.

Dalam perkembangannya, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemasyarakatan, termasuk regulasi, kesejahteraan pegawai, dan mekanisme pengawasan.

Meski Mashudi mengundurkan diri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan pelayanan publik serta tugas pemasyarakatan tetap berjalan.

Akbar mengatakan seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan tetap menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, pengunduran diri Mashudi tidak menghentikan aktivitas pelayanan di lembaga pemasyarakatan maupun tugas kedinasan Ditjen Pemasyarakatan.

Polemik Lapas Cibinong sendiri masih menjadi perhatian dalam evaluasi tata kelola pemasyarakatan.

Ombudsman sebelumnya menyatakan akan menyampaikan hasil pengawasan dan saran perbaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.* (d/ad)

JAKARTA – Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026).

Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menilai proses persidangan tersebut tidak adil.

Baca Juga:

• Dokter Tifa Siapkan 2.000 Pertanyaan soal Ijazah Jokowi

"Tadi betul-betul menghasilkan sebuah dinamika, perdebatan keras itu karena tidak adilnya proses persidangan tadi baru berjalan," ujar Dokter Tifa usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Tifa, salah satu persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan bukti berupa potongan unggahan dari akun media sosialnya yang disampaikan dalam bentuk flashdisk.

Ia mempertanyakan penggunaan flashdisk tersebut karena menurutnya unggahan media sosial seharusnya ditampilkan secara aktif dalam persidangan sehingga dapat diperiksa oleh semua pihak.

"Yang lebih menyalahi lagi adalah, bahwa ketika giliran JPU itu menanyakan tentang materi-materi yang ada di postingan yang di-screenshot oleh saksi, kemudian JPU menampilkan akun aktif saya, secara aktif," jelasnya.

Persoalan lain yang disoroti Tifa berkaitan dengan keterangan salah satu saksi yang mengaku pernah melihat ijazah Jokowi.

Kuasa hukum Tifa, Abdullah Alkatiri, sebelumnya meminta jaksa menunjukkan ijazah yang disebut pernah dilihat oleh saksi tersebut.

Menurut Abdullah, permintaan itu diperlukan untuk menguji kesesuaian antara dokumen yang pernah dilihat saksi dengan dokumen yang menjadi barang bukti dalam perkara.

"Saya bilang, 'Jaksa, tolong tunjukkan, apa benar ijazah itu yang dilihat?' Hei, ke mana-mana! 'Wah, anu, enggak bisa ini.' Lho? Pembuktian yang akurat, yang komprehensif, ya di persidangan! Mau di mana lagi? Mau di akhirat? Ya semuanya harus terbuka di sini, harus terbuka!" ujar Abdullah kepada wartawan di PN Jakarta Timur, Kamis.

Tifa mengatakan tim hukumnya sebelumnya menanyakan kepada saksi apakah pernah melihat ijazah Jokowi. Saksi kemudian menjawab pernah.

Menurut Tifa, keterangan tersebut perlu dikonfirmasi dengan dokumen ijazah yang dimiliki Jokowi.

"Analoginya tuh jelas sekali. Ketika saksi menunjukkan *screenshot, *potongan-potongan dari postingan saya, jaksa menunjukkan akun aktif saya. Lalu apa bedanya dengan ketika advokat bertanya, 'Anda melihat ijazah?' Maka, kita minta jaksa untuk menunjukkan ijazahnya," tegasnya.

Tifa menekankan bahwa persidangan merupakan tempat untuk menguji bukti dan keterangan yang diajukan para pihak.

Karena itu, ia ingin mengetahui apakah ijazah yang disebut pernah dilihat oleh saksi sama dengan dokumen yang menjadi barang bukti dalam perkara.

"Ini adalah uji materi. Sementara jaksa diizinkan untuk membuka akun saya tanpa izin saya lho. Membuka akun saya untuk menjadi fakta persidangan tanpa izin saya sebagai pemilik akun," protesnya.

Selain soal ijazah, Abdullah Alkatiri juga mempertanyakan penyebutan Jokowi sebagai saksi oleh JPU.

Menurut Abdullah, Jokowi merupakan pihak yang melaporkan perkara tersebut sehingga tim hukum Tifa mempertanyakan dasar penyebutan Jokowi sebagai saksi.

"Nah, di opening statement JPU tadi, selalu menyatakan Jokowi sebagai saksi, Jokowi sebagai saksi. Kami protes! Kan Jokowi kan pelapor. Lah kok sebagai saksi? Akhirnya kami curiga, ini ke mana arahnya ini?" kata Abdullah.

Ia mengatakan tim hukum Tifa akan tetap menyampaikan keberatan apabila Jokowi ditempatkan sebagai saksi.

Menurut dia, keberatan tersebut berkaitan dengan konstruksi perkara sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

"Karena Jokowi adalah pelapor, bukan saksi. Sesuai dengan dakwaan. Dakwaan itu Pasal 433, 434, dan sebagainya, itu semua adalah laporan Jokowi. Lah kok bisa Jokowi sebagai saksi?" ujar Abdullah.

Abdullah juga mempersoalkan keterangan pelapor lain yang menurut dia tidak berkaitan dengan pasal yang didakwakan kepada Tifa.

"Terbukti bahwa laporan dari pelapor tadi itu tidak masuk dalam dakwaan. Coba pas cari di dakwaan itu, Pasal 28 tidak ada. Pasal 160 tentang penghasutan itu tidak ada. Jadi jelas, kesaksian tadi tidak bisa diterima," kata Abdullah.

Tim hukum Tifa juga menyoroti sejumlah bukti yang ditampilkan JPU.

Abdullah menilai beberapa keterangan yang disampaikan dalam persidangan lebih banyak berkaitan dengan peristiwa lain dan belum menunjukkan kaitannya dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Ia mencontohkan keterangan mengenai perjalanan ke Solo, Jawa Tengah, serta sejumlah tangkapan layar yang ditampilkan di persidangan.

"Yang disampaikan beliau, yang tentang masalah kejadian di Solo, kunjungan, beliau hanya bercerita tentang perjalanan ke Solo. Apa hubungannya dengan masalah tindak pidana? Tidak ada sama sekali," ujar Abdullah.

Menurut Abdullah, pembuktian perkara harus didasarkan pada bukti yang diperiksa dalam persidangan.

"Dan itu, kita ingat lho, hukum itu adalah didasarkan bukti, bukan katanya, bukan asumsi," kata Abdullah.

Ia mengatakan pihaknya akan terus menyampaikan keberatan terhadap hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan konstruksi perkara.

"Kita meminta terang suatu peristiwa. Kok ada orang ditangkap dipenjarakan. Masa Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazahnya, orangnya (terdakwa) sudah dipenjarakan?" ujar Abdullah.

Perkara yang menjerat Dokter Tifa berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan mengenai keaslian ijazah.

Sebelumnya perkara Tifa dilimpahkan ke PN Jakarta Timur pada Juni 2026 untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan tersebut.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut perkara bermula dari sejumlah unggahan di media sosial yang mempersoalkan ijazah S-1 Jokowi.

Jaksa juga menyebut Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM.

Dalam perkara tersebut, pihak penuntut umum mendalilkan bahwa unggahan Tifa telah merugikan nama baik Jokowi.

Tifa kemudian didakwa dengan dakwaan primer Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Sementara dakwaan subsidernya menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Perkara ini masih berada dalam proses persidangan.

Karena itu, tudingan mengenai ijazah tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang sedang diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.

Persidangan perkara Tifa sebelumnya juga sempat mengalami dinamika hukum terkait eksepsi terdakwa.* (km/ad)

JAKARTA – Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengatakan tim kuasa hukumnya telah menyiapkan sekitar 2.000 pertanyaan untuk menggali informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Tifa, ribuan pertanyaan tersebut disiapkan oleh 25 advokat yang mendampinginya.

Baca Juga:

• Sidang Dokter Tifa Memanas, Hakim Tegur Tim Hukum soal Alat Bukti Flashdisk

"Sementara 25 advokat kami dan bersama dengan saya nanti, saya mendapatkan kesempatan untuk bertanya, juga masih ada 2.000 pertanyaan," katanya, Kamis (1/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah persidangan menghadirkan Lechumanan sebagai saksi pelapor.

Dalam pemeriksaan, saksi mengaku pernah melihat ijazah milik Jokowi.

Keterangan mengenai ijazah itu muncul ketika tim penasihat hukum Dokter Tifa menggali pengetahuan Lechumanan mengenai dokumen kelulusan Jokowi.

Ketika ditanya apakah pernah melihat ijazah Jokowi secara langsung, Lechumanan memberikan jawaban singkat.

"Saya pernah (melihat ijazah Jokowi)," ujar Lechumanan.

Keterangan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan tim hukum Dokter Tifa.

Mereka meminta agar keterangan saksi dapat diuji dengan dokumen yang menjadi barang bukti dalam perkara.

Sebelumnya, tim hukum Tifa juga meminta jaksa penuntut umum menunjukkan ijazah yang disebut menjadi barang bukti untuk dikonfirmasi kepada saksi.

Permintaan itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah dokumen yang pernah dilihat Lechumanan sama dengan dokumen yang digunakan dalam persidangan.

Perkara yang menjerat Dokter Tifa berkaitan dengan unggahan di media sosial mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Berdasarkan dakwaan jaksa, unggahan tersebut muncul pada Maret 2025.

Perkara kemudian berkembang setelah Jokowi memperoleh informasi mengenai unggahan yang dinilai menyerang kehormatannya.

Kuasa hukum Jokowi selanjutnya mengumpulkan materi unggahan dan menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan mengenai ijazah palsu.

Pada 15 April 2025, Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan keterangan mengenai status akademik Jokowi.

Dalam keterangan tersebut, UGM menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus.

Menurut jaksa, unggahan dengan tudingan mengenai ijazah Jokowi kembali muncul.

Pada 22 April 2025, ajudan Jokowi, Syarif Muhammad, disebut memperlihatkan 28 unggahan yang memuat tudingan serupa kepada mantan presiden tersebut.

Jaksa kemudian menilai unggahan tersebut menimbulkan kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Jokowi.

Dokter Tifa didakwa dengan sejumlah ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik, fitnah, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokter Tifa mengatakan jumlah pertanyaan yang telah disiapkan timnya masih cukup banyak.

Pernyataan serupa mengenai lebih dari 2.000 pertanyaan sebelumnya juga pernah disampaikan Tifa pada Juli 2026, ketika ia menyebut pertanyaan tersebut disusun berdasarkan ratusan dokumen yang dikumpulkan timnya.

Dalam persidangan terbaru, Tifa menilai pemeriksaan saksi menjadi kesempatan bagi tim hukumnya untuk menggali informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, proses persidangan masih berjalan.

Keterangan saksi, alat bukti, serta pembuktian dari masing-masing pihak akan menjadi bagian yang dipertimbangkan majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut.* (we/ad)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menegur tim hukum terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dalam sidang pembuktian perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kamis (1/10/2026).

Teguran tersebut terjadi ketika persidangan berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi Lechumanan.

Baca Juga:

• Saksi Mengaku Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Minta Dokumen Barang Bukti Diperlihatkan

Bukti yang hendak ditampilkan berupa satu flashdisk milik Lechumanan.

Flashdisk tersebut disebut memuat tangkapan layar dan video yang berkaitan dengan perkara yang menjerat Dokter Tifa.

"Majelis, ini pelanggaran hukum. Kami tahu hakim berwenang, tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, Majelis. Saya bacakan undang-undangnya. Saya ngajar undang-undang ITE, Pak Majelis. Bukti itu dapat diakses," kata tim hukum dokter Tifa.

Sebelumnya, JPU meminta izin untuk menampilkan bukti tersebut sembari menggali keterangan dari saksi.

"Mohon izin Yang Mulia, sambil nanti kami bertanya kepada saksi agar untuk peralatan menyajikan video tangkapan layar yang kami sandingkan dengan hasil laboratorium digital forensik. Kami juga mau menampilkan sekalian Yang Mulia biar tidak memakan waktu banyak," kata JPU di ruang sidang.

Tim hukum Dokter Tifa langsung menyatakan keberatan.

"Kami keberatan Majelis," ujar tim hukum dokter Tifa.

Tim hukum Tifa kemudian mempersoalkan cara pengumpulan bukti berupa tangkapan layar dari telepon seluler milik saksi yang kemudian disimpan ke dalam flashdisk.

Menurut tim hukum, bukti tersebut seharusnya diperiksa melalui telepon seluler milik Lechumanan, bukan hanya melalui salinan yang tersimpan di flashdisk.

"Ini flashdisk yang mau ditunjukkan, bukan dari bukti yang diakses. Dari HP, seharusnya HP beliau yang diperiksa. Screenshot itu undang-undang yang bicara," tambahnya.

Atas keberatan tersebut, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati meminta tim hukum Dokter Tifa menyimak terlebih dahulu proses pemeriksaan yang dilakukan JPU.

"Ini dia melaporkan seperti itu pertanyaan dari Penuntut Umum. Nah, nanti silakan Saudara bertanya juga, Saudara tanggapi, kalau keberatan nanti dicatat Saudara tanggapi juga. Ini Penuntut Umum sedang bertanya, ini akan ditampilkan, silakan Saudara simak terlebih dahulu," tegas hakim.

Christina kemudian memperingatkan tim hukum agar tidak langsung menyimpulkan keabsahan alat bukti yang sedang diajukan JPU.

"Gini ya Pak, caranya Saudara nanti menanggapi, Saudara mengajukan pembuktian juga, gitu ya. Jangan Saudara menilai keabsahan pembuktiannya Penuntut Umum di sini. Gitu ya. Silakan Penuntut Umum," ujar hakim.

Hakim menjelaskan bahwa tim hukum terdakwa tetap memiliki kesempatan untuk menguji alat bukti yang diajukan jaksa dalam tahapan persidangan berikutnya.

Tim hukum juga dapat mengajukan saksi maupun ahli untuk mendukung pembelaan terhadap Dokter Tifa.

"Bapak nanti tim advokat ya, tim advokat punya waktu, diberikan waktu untuk bertanya, nanti menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan, mengajukan saksi, mengajukan ahli, silakan pembuktiannya. Ini giliran Penuntut Umum untuk pembuktian," kata Christina.

Perkara Dokter Tifa merupakan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait pernyataan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memasuki tahapan pembuktian dengan pemeriksaan saksi.

Dalam proses pembuktian, keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak akan menjadi bagian dari pemeriksaan majelis hakim sebelum perkara diputus.* (sn/ad)

JAKARTA – Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa meminta jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan ijazah Joko Widodo yang menjadi barang bukti dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Permintaan tersebut disampaikan Tifa setelah salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Lechumanan, mengaku pernah melihat ijazah Jokowi.

Baca Juga:

• Cetak Rekor Kapolri Terlama Era Reformasi Listyo Sigit Resmi Lengser, Komjen Suyudi Dilantik Siang Ini

"Ketika beliau menanyakan tentang apakah saksi pernah melihat ijazah Jokowi Widodo, saksi mengatakan pernah. Nah, kata-kata 'pernah melihat ijazah' itu harus dikonfirmasi dengan ijazah asli atau ijazah yang dimiliki oleh Jokowi," kata Dokter Tifa kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Tifa mengatakan pencocokan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah dokumen yang pernah dilihat saksi merupakan dokumen yang sama dengan ijazah yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan.

Ia kemudian mempertanyakan alasan jaksa tidak memperlihatkan ijazah tersebut kepada saksi untuk dikonfirmasi.

"Lalu apa bedanya dengan ketika advokat bertanya, 'Anda melihat ijazah?', maka kita minta jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Jangan-jangan yang katanya dilihat oleh saksi itu bukan ijazah asli?" ujar Tifa.

Tifa menyebut permintaan tersebut berkaitan dengan proses pembuktian dalam perkara yang sedang diperiksa majelis hakim.

"Padahal sidang ini adalah uji materi," kata dia.

Selain persoalan ijazah, Dokter Tifa juga memprotes penggunaan tangkapan layar unggahan media sosialnya yang ditampilkan dalam persidangan.

Kuasa hukum Tifa mempertanyakan dasar penggunaan potongan unggahan tersebut sebagai bagian dari pembuktian perkara yang menjerat kliennya.

Tifa juga menyoroti ketika akun media sosialnya ditampilkan secara langsung di ruang sidang.

Menurut dia, terdapat perbedaan perlakuan dalam proses pembuktian tersebut.

"Membuka akun saya untuk menjadi fakta persidangan tanpa izin saya sebagai pemilik akun. Walaupun sifatnya terbuka, tetapi kalau itu menjadi fakta persidangan, maka tentu saja secara etika itu harus minta izin kepada pemilik akun, seharusnya seperti itu," kata Dokter Tifa.

Ia kemudian membandingkan persoalan tersebut dengan permintaannya agar ijazah yang disebut pernah dilihat saksi diperlihatkan di persidangan.

"Begitu juga dengan ijazah. Ijazah sudah ada disebagai barang bukti. Dan saksi katanya tadi melihat, maka kita pengin tahu, apa yang dilihat sama enggak dengan apa yang disita oleh jaksa sebagai barang bukti? Jangan-jangan beda," ujar Dokter Tifa.

Menurut Tifa, pemeriksaan saksi menjadi kesempatan bagi tim kuasa hukumnya untuk menguji keterangan yang disampaikan di persidangan.

Ia mengatakan masih ada sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada para saksi terkait dakwaan terhadap dirinya.

Dokter Tifa merupakan salah satu terdakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo terkait polemik ijazah.

Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain Tifa, Roy Suryo juga menghadapi perkara terkait tudingan terhadap ijazah Jokowi.

Dalam perkembangan perkara Roy Suryo, jaksa menyatakan unggahan yang menjadi bagian dari perkara berkaitan dengan tudingan bahwa ijazah S-1 Jokowi palsu.

Jaksa juga menyebut Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus.

Sementara itu, Jokowi sebelumnya menyatakan siap hadir apabila dipanggil majelis hakim dan mengatakan akan membawa serta menunjukkan ijazah pendidikannya dalam persidangan.

Proses pemeriksaan saksi dalam perkara Dokter Tifa masih berjalan.

Keterangan para pihak dan pembuktian selanjutnya akan menjadi bagian dari proses persidangan yang nantinya dinilai oleh majelis hakim.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan Bahlil merupakan bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih.

Baca Juga:

• Suyudi Ario Seto Resmi Jadi Kapolri, Ini Daftar Kapolri dari Masa ke Masa

Dalam pelantikan itu, Bahlil mengucapkan sumpah jabatan dengan dituntun Presiden Prabowo.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah jabatan yang diucapkan Bahlil dengan dituntun Presiden Prabowo.

Selain menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil tetap dipercaya memegang jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelum pelantikan, Bahlil mengatakan dirinya mendapat penugasan dari Presiden untuk merangkap dua jabatan tersebut.

Ia mengaku mendapat telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai penugasan itu.

"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," kata Bahlil.

Bahlil Lahadalia bukan sosok baru dalam pemerintahan.

Ia telah menduduki sejumlah jabatan strategis, baik pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden ke-7 Joko Widodo.

Bahlil pertama kali masuk pemerintahan ketika dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ESDM pada 23 Oktober 2019.

Pada 19 Agustus 2024, ia kembali dilantik sebagai Menteri ESDM untuk menggantikan Arifin Tasrif dan melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Dua hari kemudian, pada 21 Agustus 2024, Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Di pemerintahan Presiden Prabowo, Bahlil kembali dipercaya sebagai Menteri ESDM. Ia dilantik pada 21 Oktober 2024 untuk periode 2024-2029.

Kini, setelah dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menjalankan tugas koordinasi di bidang hilirisasi dan transisi energi sekaligus tetap memegang jabatan Menteri ESDM.

Sebelum masuk pemerintahan, perjalanan karier Bahlil terbilang panjang.

Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah, Maluku, 7 Agustus 1976, itu pernah menjalani berbagai pekerjaan sebelum menjadi pengusaha.

Bahlil pernah menjadi sopir angkot dan penjual koran.

Perjalanan tersebut kemudian membawanya menjadi pengusaha dengan bisnis di sejumlah sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan hingga konstruksi.

Bahlil juga pernah memimpin Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2015-2019.

Berdasarkan LHKPN tahun pelaporan 2025 yang disampaikan pada 31 Maret 2026, Bahlil Lahadalia tercatat memiliki total harta kekayaan Rp344.415.518.982.

Harta tersebut terdiri atas tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Tanah dan bangunan yang dilaporkan bernilai Rp322.381.257.825 dan tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, Sragen, dan Sleman.

Bahlil juga melaporkan kepemilikan kendaraan senilai Rp75 juta berupa Toyota Harrier dan Honda CR-V. Sementara surat berharga tercatat senilai Rp1.612.500.000.

Adapun kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai Rp20.346.485.157. Dalam laporan tersebut, Bahlil tidak tercatat memiliki utang.

Dengan demikian, total harta kekayaan yang dilaporkan Bahlil dalam LHKPN 2025 mencapai Rp344.415.518.982.

KPK menjelaskan bahwa LHKPN merupakan instrumen untuk mengawasi harta kekayaan penyelenggara negara dan informasinya dapat diakses masyarakat melalui sistem e-LHKPN.

Pelantikan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi menambah daftar perubahan dalam Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026.

Bersamaan dengan itu, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain dalam agenda reshuffle di Istana Negara.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021.

Baca Juga:

• Mitra BGN Mengadu ke DPR, Klaim 13 Ribu Dapur SPPG Tak Beroperasi

Sebelum dilantik, Suyudi terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Persetujuan tersebut kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis pagi.

Dengan pelantikan tersebut, Suyudi yang sebelumnya berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) kini menyandang pangkat Jenderal Polisi.

Suyudi menjadi Kapolri ke-26 jika dihitung dari masa kepemimpinan sejak 1945.

Berikut daftar Kapolri dari masa ke masa:

Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo
Masa jabatan: 29 September 1945 – 14 Desember 1959

Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonegoro
Masa jabatan: 14 Desember 1959 – 30 Desember 1963

Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo
Masa jabatan: 30 Desember 1963 – 8 Mei 1965

Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo
Masa jabatan: 9 Mei 1965 – 15 Mei 1968

Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso
Masa jabatan: 15 Mei 1968 – 2 Oktober 1971

Jenderal Polisi Mohamad Hasan
Masa jabatan: 3 Oktober 1971 – 24 Juni 1974

Jenderal Polisi Widodo Budidarmo
Masa jabatan: 26 Juni 1974 – 25 September 1978

Jenderal Polisi Awaluddin Djamin
Masa jabatan: 26 September 1978 – 3 Desember 1982

Jenderal Polisi Anton Soedjarwo
Masa jabatan: 4 Desember 1982 – 6 Juni 1986

Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi
Masa jabatan: 7 Juni 1986 – 19 Februari 1991

Jenderal Polisi Kunarto
Masa jabatan: 20 Februari 1991 – 5 April 1993

Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro
Masa jabatan: 6 April 1993 – 14 Maret 1996

Jenderal Polisi Dibyo Widodo
Masa jabatan: 15 Maret 1996 – 28 Juni 1998

Jenderal Polisi Roesmanhadi
Masa jabatan: 29 Juni 1998 – 3 Januari 2000

Jenderal Polisi Roesdihardjo
Masa jabatan: 4 Januari 2000 – 22 September 2000

Jenderal Polisi Surojo Bimantoro
Masa jabatan: 23 September 2000 – 29 November 2001

Jenderal Polisi Da'i Bachtiar
Masa jabatan: 29 November 2001 – 7 Juli 2005

Jenderal Polisi Sutanto
Masa jabatan: 8 Juli 2005 – 30 September 2008

Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri
Masa jabatan: 1 Oktober 2008 – 22 Oktober 2010

Jenderal Polisi Timur Pradopo
Masa jabatan: 22 Oktober 2010 – 25 Oktober 2013

Jenderal Polisi Sutarman
Masa jabatan: 25 Oktober 2013 – 16 Januari 2015

Jenderal Polisi Badrodin Haiti
Masa jabatan: 17 April 2015 – 14 Juli 2016

Jenderal Polisi Tito Karnavian
Masa jabatan: 14 Juli 2016 – 23 Oktober 2019

Jenderal Polisi Idham Aziz
Masa jabatan: 1 November 2019 – 27 Januari 2021

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
Masa jabatan: 27 Januari 2021 – 1 Oktober 2026

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto
Masa jabatan: 1 Oktober 2026 – sekarang

Profil Suyudi Ario Seto

Suyudi Ario Seto merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.

Ia memiliki pengalaman panjang, terutama di bidang reserse dan penegakan hukum.

Kariernya dimulai dari sejumlah jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya.

Suyudi pernah menjadi Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Pasar Minggu, hingga Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Kariernya kemudian berkembang. Pada 2017, Suyudi dipercaya menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Dua tahun kemudian, ia menduduki posisi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Ia juga pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan Bareskrim Polri. Pada 2023, Suyudi dipercaya sebagai Wakapolda Metro Jaya.

Setahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Kapolda Banten. Dalam perjalanan kariernya, pangkat Suyudi meningkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal.

Sebelum ditetapkan sebagai Kapolri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

DPR kemudian menyetujui Suyudi sebagai Kapolri dalam rapat paripurna setelah Komisi III memberikan persetujuan melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi memaparkan sejumlah agenda transformasi Polri.

Ia mengusung doktrin "Polisi Bersama Masyarakat" dan menyampaikan enam program prioritas untuk pembenahan institusi.

Kini, setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto, Suyudi Ario Seto memimpin Korps Bhayangkara sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.* (d/ad)

JAKARTA – Pimpinan DPR RI menerima audiensi Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para mitra menyampaikan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk permintaan agar dapat bertemu langsung dengan Kepala BGN Sudaryono.

Baca Juga:

• Kapolri Baru, Dosa Lama Jangan Diwariskan

Para mitra BGN datang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) yang juga Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan terdapat sekitar 13 ribu dapur SPPG yang saat ini tidak beroperasi atau terkena suspensi.

"Ada 13 ribu dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspen oleh kepala BGN yang baru," kata Aweng.

Menurut Sawaluddin, kondisi tersebut berdampak pada para mitra yang telah mengeluarkan investasi untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut sebagian mitra masih memiliki kewajiban pembayaran kepada bank maupun pihak lain.

"Saya ingin katakan kepada Republik ini, Rakyat Indonesia hari ini ada menitipkan menitipkan pesannya kepada saya untuk sampaikan kepada negara ini bahwa ada 26 triliun yang sudah kami investasikan. Uang rakyat, Pak," sambungnya.

Sawaluddin mengatakan para mitra tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program MBG.

Namun, mereka meminta adanya kepastian mengenai tata kelola kemitraan dengan BGN.

"Kami ingin katakan bahwa kami ini murni datang sebagai pendukungnya Presiden Prabowo. Presiden mau di mana taruh ini?Mereka yang jadi garda terdepan pada program suksesnya makan bergizi gratis ini. Negara punya duitkah untuk bangun dapur? Nggak, kan?" ujarnya.

Menurut dia, kepastian tersebut mencakup mekanisme penghentian operasional dapur serta pembagian tanggung jawab antara mitra dan BGN apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan program.

"Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab. Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara. Setara, kedudukan kita sama, tidak ada sistem perintah di situ. Adil ini, kita sama-sama saling menjaga. Bertanggung jawab ini, kita sama-sama saling menjaga," katanya.

"Kita bertanggung jawab terhadap kami punya fasilitas, kami bertanggung jawab terhadap fasilitas itu dengan segala persyaratan yang diberikan oleh BGN. BGN juga bertanggung jawab," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T Herwil Junaidi Haref juga meminta pimpinan DPR memfasilitasi pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono.

"Pak, kami ingin sekali BGN hadir untuk RDPU, ya, kami minta dihadirkan Sudaryono," ujarnya.

"Kami minta supaya dihadirkan hari ini Sudaryono. Dia terlalu buat kacau Indonesia ini," sambungnya.

Usai audiensi, Saan Mustopa mengatakan pimpinan DPR akan memfasilitasi pertemuan antara Presidium Mitra BGN dan Kepala BGN Sudaryono pada pekan depan. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (5/10).

"Yang terkait dengan agenda hari ini ya dari presidium BGN mereka yang terpencil dan 3T, ya. Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium soal PPG itu. Nah, minggu depan Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN, penting dengan Pak Sudaryono," ujarnya.

Saan mengatakan pertemuan tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang disampaikan para mitra BGN dapat dibahas bersama dan dicari penyelesaiannya. Namun, ia belum memastikan waktu pelaksanaan audiensi tersebut.

"Tentu karena kita juga ingin persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi sekali lagi, Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka semua dengan Kepala BGN, Pak Sudaryono. Jadi kita udah jadwalkan," imbuh dia.

Pertemuan tersebut nantinya menjadi ruang bagi para mitra BGN untuk menyampaikan langsung persoalan mengenai operasional SPPG, kepastian kemitraan, investasi, serta mekanisme penghentian atau moratorium dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.* (d/ad)

Oleh:Yogen Sogen

PADA Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Prabowo Subianto lewat Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026, untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga:

• Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

Penyebutan tahun itu menegaskan, pergantian pucuk pimpinan Polri kali ini tidak sekadar rotasi jabatan rutin, melainkan bagian dari penataan konfigurasi kekuasaan yang membentang hingga ujung periode pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pergantian ini datang di tengah warisan yang belum sepenuhnya tuntas dari era Listyo Sigit, baik soal netralitas politik institusi maupun agenda reformasi kelembagaan yang terus disuarakan publik, namun tak kunjung menemukan bentuk konkret.

Luka yang Tertinggal

Istilah Parcok, singkatan dari Partai Coklat, pertama kali meledak di ruang publik pada akhir 2024, ketika Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, Deddy Yevri Sitorus, mengungkap dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pemenangan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.

Alih-alih membantah tegas, Listyo Sigit justru melempar pertanyaan wartawan kembali kepada pihak yang mengungkap dugaan tersebut:

"Tanya yang nanya," ujarnya singkat di sela acara di Magelang (Kompas.com, 29 November 2024).

Ketika didesak ulang soal isu yang sama, jawabannya tak banyak berubah: "Ya tanyakan partai lah".

Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, saat itu menegaskan, polisi wajib dan tidak boleh ada kata lain selain netral dalam pemilu, sementara peneliti ISESS, Bambang Rukminto, bahkan menyebut periode kepemimpinan Sigit sebagai salah satu yang paling buruk dalam sejarah Polri pascareformasi.

Jawaban yang mengelak, tanpa disertai bukti, adalah pola yang oleh Levitsky dan Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) digolongkan sebagai salah satu tanda paling halus dari pelemahan institusi penegak hukum sebagai wasit netral demokrasi.

Ketika pemimpin lembaga keamanan negara memilih tidak menjawab tudingan keberpihakan secara langsung, publik kehilangan kesempatan mendapat kepastian, sementara institusi tersebut kehilangan momentum untuk memulihkan kepercayaan yang telanjur retak.

Di luar persoalan netralitas elektoral, warisan yang tak kalah berat adalah tuntutan reformasi struktural Polri yang terus menguat namun belum pernah benar-benar dijawab tuntas.

Desakan publik agar Polri ditempatkan kembali di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana pernah berlaku sebelum reformasi memisahkan kedua institusi, kembali mengemuka setelah rangkaian insiden yang menyeret nama kepolisian sepanjang dua tahun terakhir.

Listyo Sigit secara tegas menolak wacana ini dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, dengan alasan independensi kelembagaan.

Namun, penolakan semacam ini tidak serta-merta menjawab akar persoalan yang mendorong wacana tersebut muncul berulang kali, terkait lemahnya mekanisme pengawasan eksternal, minimnya transparansi penanganan dugaan pelanggaran oleh anggota, dan pola impunitas yang membuat publik kehilangan kepercayaan pada kapasitas Polri untuk mengoreksi dirinya sendiri.

Para pengamat turut mengingatkan bahwa independensi Polri tidak cukup dijaga lewat penolakan perubahan struktur kelembagaan semata, melainkan membutuhkan pembenahan budaya kerja, penguatan lembaga pengawas seperti Kompolnas, serta keberanian menindak oknum internal tanpa pandang bulu.

Reformasi semacam ini jauh lebih mendasar ketimbang sekadar memperdebatkan di bawah lembaga mana Polri semestinya berada, sebab persoalan sesungguhnya bukan pada posisi struktural, melainkan pada budaya akuntabilitas yang belum terbentuk kuat di dalam tubuh institusi itu sendiri.

Ujian Terlalu Mulus

Kekhawatiran ini terbukti pada hari yang sama. Fit and proper test Suyudi hanya berlangsung sekitar 30 menit, dan yang paling mengejutkan, tidak ada satu pun pertanyaan yang diajukan dari seluruh delapan fraksi yang hadir di Komisi III (Kumparan, 1 Oktober 2026).

Ketua Komisi III Habiburokhman bahkan tidak membuka sesi tanya jawab, dan langsung mengonfirmasi ke seluruh anggota, "Apakah secara aklamasi disetujui?"

Jawabannya serentak: "Setuju," diikuti ketukan palu persetujuan tanpa perdebatan maupun pendalaman substansi apa pun.

Proses sepenting ini, yang semestinya menjadi forum paling tepat untuk menagih komitmen tertulis soal netralitas politik dan reformasi struktural, justru selesai lebih cepat ketimbang rapat-rapat teknis DPR yang jauh kurang strategis dampaknya.

Ketiadaan satu pun pertanyaan dari delapan fraksi adalah bukti paling telanjang bahwa uji kelayakan ini telah diputuskan hasilnya jauh sebelum sidang dimulai, sebagaimana lazim terjadi pada pencalonan tunggal yang telah melalui konsultasi informal antara pimpinan DPR dan Istana.

Publik berhak tahu, dari paparan visi "Polisi Bersama Masyarakat" yang disampaikan Suyudi, sejauh mana Komisi III sesungguhnya menekan komitmen konkret soal netralitas dan reformasi struktural Polri menjelang rangkaian kontestasi elektoral menuju 2029.

Bukan sekadar menyoroti rekam jejak reserse dan penanganan kasus besar yang selama ini dibanggakan sejumlah pendukungnya.

Pertanyaan ini bukan basa-basi protokoler di Senayan.

Sebab, sepanjang 2026 saja, publik menyaksikan rangkaian dinamika yang menuntut Polri menunjukkan independensi dan akuntabilitasnya, seperti kematian warga sipil tak berdosa seperti Bambang Setiawan di Pejompongan akibat kerusuhan yang melibatkan kelompok tak dikenal, berbagai penyimpangan dalam penanganan aksi massa di sejumlah daerah, hingga penanganan pembubaran ibadah bersenjata tajam di Tangerang yang berakhir hanya dengan ajakan musyawarah tanpa penahanan pelaku.

Semua peristiwa ini menuntut jawaban tegas: akankah Kapolri baru memastikan institusi yang dipimpinnya menjadi wasit yang netral dan tegas bagi seluruh warga negara, atau justru mengulang pola pembiaran dan jawaban yang mengelak sebagaimana pernah terjadi sebelumnya?

Menagih Komitmen Nyata

Rekam jejak profesional Suyudi di bidang reserse, dari Kanit Resmob hingga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, serta pengalamannya memimpin Polda Banten dan BNN, memang layak dipertimbangkan sebagai bekal kepemimpinan teknokratis.

Namun, kompetensi teknis semata tidak otomatis menjawab pertanyaan paling mendasar yang diwariskan dari era pendahulunya, yakni kesediaan untuk menegakkan independensi institusi dan membenahi akuntabilitas internal, bahkan ketika itu berarti berhadapan dengan tekanan politik dari lingkaran kekuasaan yang mengangkatnya.

Visi "Polisi Bersama Masyarakat" yang membentang hingga 2029 semestinya diterjemahkan oleh DPR dan publik menjadi tuntutan konkret, bukan slogan yang nyaman didengar.

Pertama, komitmen tertulis dan terukur untuk menindak tegas, bukan sekadar memediasi, setiap tindakan kekerasan maupun intimidasi bersenjata terhadap warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau kelompok sosial pelaku maupun korbannya.

Kedua, agenda reformasi struktural yang konkret, termasuk penguatan pengawasan eksternal dan penindakan tegas terhadap anggota yang menyalahgunakan wewenang, bukan sekadar menolak wacana perubahan kelembagaan tanpa menawarkan solusi substansial sebagai gantinya.

Ketiga, transparansi penuh dan proses hukum yang jelas setiap kali tudingan keberpihakan politik kembali muncul, alih-alih jawaban mengelak seperti "tanya yang nanya" yang justru memperlebar jarak kepercayaan publik.

Lebih jauh, pergantian pucuk pimpinan Polri menuju konfigurasi politik 2029 adalah momentum untuk memutus pola lama ini, bukan sekadar memindahkannya ke pundak pemimpin baru dengan wajah yang berbeda, namun warisan persoalan yang sama.

Jika uji kelayakan hari ini saja sudah selesai dalam 30 menit tanpa satu pertanyaan pun, publik punya alasan kuat untuk mempertanyakan apakah mekanisme pengawasan DPR terhadap Polri ke depan akan jauh berbeda dari pola aklamasi yang baru saja dipertontonkan.*(nasional.kompas.com)

*)Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STIPAN

BANDA ACEH – Polresta Banda Aceh menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polresta Banda Aceh, Kamis, 1 Oktober 2026.

Upacara sertijab berlangsung di Meuligoe Rastra Sewakottama, Polresta Banda Aceh, dan dipimpin Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho.

Baca Juga:

• Ini Daftar Pejabat yang Dilantik Prabowo: Listyo Sigit Jadi Kepala KSP hingga Dudung Abdurachman Menko Polkam

Mutasi juga berdasarkan Keputusan Kapolda Aceh Nomor KEP/323/IX/2026 tanggal 18 September 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polda Aceh.

Dalam mutasi tersebut, Kompol Sofyanto yang sebelumnya menjabat Kasat Pam Obvit Polresta Banda Aceh diangkat sebagai Ps Kasubdit Pam Obvit Polda Aceh.

Jabatan Kasat Pam Obvit Polresta Banda Aceh selanjutnya dipercayakan kepada Kompol Tri Andi Dharma.

Sebelumnya, ia menjabat Kasi Tatib Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh.

Pergantian juga terjadi pada jabatan Kabag Ops Polresta Banda Aceh.

Kompol Muhammad Hasbi yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut diangkat sebagai Wakapolres Aceh Utara.

Posisi Kabag Ops Polresta Banda Aceh kemudian diisi Kompol Mawardi yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polresta Banda Aceh.

Sementara jabatan Kasat Lantas Polresta Banda Aceh dipercayakan kepada Kompol Moch Abdhi Hendriyatna.

Sebelumnya, ia menjabat Kabag Ops Polres Lhokseumawe.

Rotasi juga terjadi pada jabatan Kapolsek Banda Raya.

AKP Maulidin yang sebelumnya menjabat Kapolsek Banda Raya Polresta Banda Aceh diangkat sebagai Ps Kaurrapkum Subbid Bankum Bidkum Polda Aceh.

Jabatan Ps Kapolsek Banda Raya selanjutnya diemban Iptu Amrizal yang sebelumnya menjabat Wakapolsek Kuta Raja Polresta Banda Aceh.

Sementara itu, jabatan Kapolsek Kuta Baro juga mengalami pergantian.

AKP Firmansyah yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kuta Baro Polresta Banda Aceh diangkat sebagai Ps Kanit 2 Subdit 1 Ditintelkam Polda Aceh.

Posisi Kapolsek Kuta Baro selanjutnya dijabat Iptu Dr Junaidi.

Sebelumnya, ia menjabat Kasubsi Basidik Sikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Aceh.

Di jajaran fungsi intelijen, Kompol Rudi Patar Marihot Siahaan yang sebelumnya menjabat Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh diangkat sebagai Kasiyanmin Ditintelkam Polda Aceh.

Jabatan Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh selanjutnya dijabat AKP Agung Kasatria Kesuma yang sebelumnya menjabat Kanit 2 Subdit 3 Ditintelkam Polda Aceh.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho mengatakan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus penyegaran dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pergantian jabatan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.* (ad)