Kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto, mengatakan temuan tersebut bermula saat pengurus yayasan membuka ruangan mantan ketua yayasan pada 10 hingga 11 Juli 2026 yang sebelumnya lama tidak digunakan. Ruangan itu rencananya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah.

Baca Juga:

• Geger! Ratusan Senjata, Narkotika, hingga CD Video Porno Ditemukan di Ruangan Yayasan Sekolah Jaksel

Menurutnya, proses pemeriksaan berlanjut pada Rabu (5/8) malam ketika pihak yayasan kembali membuka ruangan lain. Dalam pemeriksaan itu ditemukan sejumlah barang tambahan yang kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Barang-barang yang ditemukan di antaranya empat laras panjang, dua laras pendek, peredam, tujuh magasin berbagai jenis, amunisi dengan berbagai kaliber, sejumlah unit airsoft gun berbentuk FN P90, AK-47, dan M4 Carbine, taser gun, alat pembuat peluru, hingga buku panduan pembuatan amunisi.

Selain perlengkapan senjata, pihak yayasan mengaku menemukan barang yang diduga narkotika serta keping cakram bermuatan pornografi di lokasi.

Hermawanto juga mengungkapkan masih terdapat satu ruangan yang menyerupai bunker dan belum berhasil dibuka karena seluruh aksesnya masih terkunci. Pihak yayasan meminta kepolisian membuka ruangan tersebut untuk memastikan tidak ada barang lain yang berpotensi membahayakan.

"Kami meminta aparat membantu membuka ruangan itu agar seluruh isi di dalamnya dapat dipastikan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," katanya.

Ia menambahkan, mantan Ketua Yayasan telah diberhentikan pada April 2026. Menurutnya, setelah tidak lagi menjabat, yang bersangkutan membawa kunci sejumlah ruangan di lingkungan sekolah sehingga pengurus yayasan tidak memiliki akses untuk membukanya.

Sementara itu, Staf Ahli Ketua Pembina Yayasan, Untung, berharap kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut mengingat barang yang ditemukan berkaitan dengan aspek keamanan.

"Senjata yang disimpan di lingkungan sekolah tentu menjadi perhatian serius karena dapat membahayakan siswa maupun tenaga pendidik apabila disalahgunakan," ujarnya.

Di sisi lain, Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan telah menerima laporan masyarakat terkait temuan senjata di yayasan sekolah tersebut. Polisi menyatakan barang yang ditemukan terdiri dari air gun dan senjata api yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, mengatakan laporan resmi telah diterima pada 15 Juli 2026 dan penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan asal-usul serta status hukum seluruh barang yang diamankan.* (cn/dh)

Berdasarkan data RTI hingga pukul 09.20 WIB, penguatan IHSG semakin berlanjut. Indeks tercatat naik 37,47 poin atau sekitar 0,59 persen ke posisi 6.381,18, dengan level tertinggi di 6.386 dan terendah 6.347.

Baca Juga:

• IHSG Langsung Tancap Gas ke 6.379 di Pembukaan, Saham Energi Jadi Andalan

Nilai transaksi di awal perdagangan mencapai sekitar Rp2,897 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 8,008 miliar saham. Sementara itu, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat mencapai Rp11.187,966 triliun.

Di sisi lain, kelompok saham unggulan yang tergabung dalam Indeks LQ45 juga bergerak positif. Indeks LQ45 naik 1,63 poin atau 0,26 persen ke level 632,49.

Meski dibuka menguat, analis FAC Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG sepanjang perdagangan masih berpotensi mengalami tekanan akibat aksi ambil untung (profit taking) setelah penguatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Dari dalam negeri, pelaku pasar juga mencermati rencana pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap sejumlah sektor.

Selain itu, perhatian investor tertuju pada kabar yang menyebut Destry Damayanti menjadi kandidat kuat Gubernur Bank Indonesia secara definitif.

Sementara dari pasar global, bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah. Indeks Dow Jones turun 0,8 persen, S&P 500 terkoreksi 0,18 persen, dan Nasdaq melemah 0,06 persen.

Sentimen eksternal lainnya datang dari meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz serta sikap hawkish sejumlah pejabat Federal Reserve yang kembali membuka peluang kenaikan suku bunga apabila inflasi di Amerika Serikat tetap tinggi.

Kondisi tersebut diperkirakan masih akan memengaruhi pergerakan IHSG sepanjang perdagangan hari ini, meski pembukaan sesi pertama berlangsung di zona hijau.* (mt/dh)

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.12 WIB, pelemahan rupiah terjadi setelah sehari sebelumnya sempat mencatat penguatan terhadap mata uang Negeri Paman Sam.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp29.000, Cek Harga Terbaru 1 Gram hingga 1 Kg

Analis mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp17.920 hingga Rp17.970 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, pergerakan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Dari eksternal, penurunan harga energi membuat pelaku pasar mengurangi ekspektasi terhadap langkah lanjutan kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed).

Pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada September berada di sekitar 55 persen, turun dari 67 persen dalam dua hari sebelumnya. Investor juga masih menunggu rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat, terutama laporan Nonfarm Payrolls (NFP), yang dinilai menjadi indikator penting arah kebijakan moneter The Fed.

Di sisi lain, laporan ADP National Employment menunjukkan perekrutan tenaga kerja sektor swasta di Amerika Serikat melambat sepanjang Juli, sehingga perhatian pasar kini tertuju pada data tenaga kerja resmi yang akan diumumkan pada Jumat.

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen menjadi sentimen positif bagi pasar. Meski sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya, angka tersebut masih melampaui ekspektasi sehingga pertumbuhan ekonomi semester I 2026 tercatat mencapai 5,45 persen.

Selain data ekonomi, pelaku pasar juga menantikan hasil peninjauan indeks MSCI serta pengumuman FTSE Russell yang dijadwalkan berlangsung pada 10–14 Agustus 2026. Kedua agenda tersebut diperkirakan akan turut memengaruhi pergerakan pasar keuangan, termasuk nilai tukar rupiah.* (mt/dh)

Selain harga jual, harga beli kembali (buyback) emas Antam juga berada di level Rp2.461.000 per gram. Nilai tersebut menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin menjual kembali emas batangan ke Antam.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 7 Agustus: Petir Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah, Hujan Ringan Guyur Banda Aceh

Untuk transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen yang dipotong langsung dari total nilai transaksi.

Sementara itu, pembelian emas batangan Antam juga dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut daftar harga emas Antam per Jumat (7/8/2026):

- 0,5 gram: Rp1.375.000
- 1 gram: Rp2.650.000
- 2 gram: Rp5.240.000
- 3 gram: Rp7.835.000
- 5 gram: Rp13.025.000
- 10 gram: Rp25.995.000
- 25 gram: Rp64.862.000
- 50 gram: Rp129.645.000
- 100 gram: Rp259.212.000
- 250 gram: Rp647.765.000
- 500 gram: Rp1.295.320.000
- 1.000 gram: Rp2.590.600.000

Masyarakat yang ingin bertransaksi emas disarankan untuk selalu memantau perkembangan harga melalui laman resmi Logam Mulia karena nilainya dapat berubah mengikuti kondisi pasar setiap hari.* (an/dh)

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, mengatakan keputusan Gubernur Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias selama tiga bulan merupakan langkah strategis untuk mengawal percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bawa Semangat Baru Pembangunan di Nias Utara, Warga Rasakan Perubahan Infrastruktur

Menurutnya, kehadiran Komisi D DPRD Sumut di Kepulauan Nias bertujuan meninjau langsung pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DPRD ingin memastikan anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Timbul menyebut anggaran yang digelontorkan Pemprov Sumut mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, irigasi, pendidikan, hingga sektor lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias.

"Kami sudah melihat bagaimana progresnya mulai berjalan dan memang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kepulauan Nias, khususnya dalam mendongkrak perekonomian daerah," katanya.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu, menilai kebijakan Gubernur Bobby Nasution berkantor langsung di Kepulauan Nias mencerminkan model kepemimpinan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Menurut Defri, kehadiran kepala daerah secara langsung di tengah masyarakat akan mempermudah pemerintah memahami persoalan yang dihadapi warga sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan pembangunan.

"Dengan begitu banyaknya anggaran Pemprov di Kepulauan Nias, kami di Komisi D merasa perlu melihat langsung agar anggaran yang dibawa ke Kepulauan Nias benar-benar tepat guna dan tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk pembangunan di Kepulauan Nias pada 2026. Nilai tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp250 miliar.

"Untuk Kepulauan Nias kami informasikan, tahun 2026 ini kami mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar Rp250 miliar," kata Bobby.

Menurut Bobby, peningkatan anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Nias.* (dh)

Mendiktisaintek Brian Yuliarto telah membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran dan investigasi menyeluruh sejak 4 Agustus 2026. "Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam paper tersebut, diperoleh keterangan bahwa mereka tidak mengetahui, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak terlibat dalam proses penyusunan maupun pengunggahan paper dimaksud," bunyi keterangan tertulis Kemendiktisaintek yang dikirim Brian Yuliarto, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Wawako Tanjungbalai Cek Langsung Program MBG di SMA Negeri 2, Pastikan Siswa Terima Makanan Bergizi Berkualitas

Dalam kesempatan ini, Kemendiktisaintek turut menjelaskan status platform SSRN agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. "SSRN bukanlah lembaga yang berwenang dalam proses Nobel, melainkan sebuah repositori atau platform publikasi preprint tempat peneliti membagikan naskah ilmiah," tegas pihak Kemendiktisaintek.

Kemendiktisaintek menekankan bahwa keberadaan paper di SSRN tidak berarti isinya telah diverifikasi oleh Komite Nobel, begitu pula pencantuman nama seseorang tidak serta-merta menunjukkan persetujuan sebagai penulis. "Apabila terdapat nama yang dicantumkan tanpa persetujuan, hal tersebut merupakan persoalan etika publikasi ilmiah yang perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

Pihak kementerian juga menegaskan bahwa proses nominasi Nobel memiliki mekanisme tersendiri, dan identitas para nominator dijaga kerahasiaannya oleh Komite Nobel selama 50 tahun. Penggunaan kata "nomination" dalam judul paper pun tidak dapat diartikan sebagai nominasi resmi Nobel. "Keberadaan paper di SSRN tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah memperoleh nominasi resmi Nobel," ungkap Kemendiktisaintek.

Kemendiktisaintek memastikan tim investigasi akan bekerja secara objektif, profesional, dan berbasis fakta hingga tuntas. "Apabila ditemukan pelanggaran etika akademik maupun ketentuan lain yang berlaku, Kementerian akan mengambil langkah sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku," pungkasnya.* (d/dh)

"Bahwa benar Saudara FA hari ini dijadwalkan akan diperiksa oleh Tim 9 sebagai tersangka," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Bebas Sehari, Jadi Terdakwa Lagi 3 Hari Kemudian: Dokter Tifa Ungkap Kejanggalan Status Hukumnya

Awalnya, Febrie dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU terkait perkara ASABRI bersama seorang pengusaha bernama Don Ritto. Selain itu, ia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung turut menetapkan tersangka lain bernama Nurman Herin.

Di luar dua perkara tersebut, masih ada penyidikan lain yang tengah diproses terkait Febrie, yakni dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta kasus pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berujung pada peristiwa blackout.* (d/dh)

"Saya sedih sekali melihat, tenaga kesehatan itu dan juga tenaga-tenaga profesi lainnya yang melayani masyarakat itu harus memiliki empati yang baik. Kasihan masyarakat kita kalau kita kemudian nirempati seperti itu," kata Menkes saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Komentar Provokatif di Threads Soal Pidato Prabowo, 2 Orang Diringkus Polisi

Di sisi lain, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) telah mengantongi 10 nama dokter hingga perawat yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan di media sosial Threads. Pimpinan KKI Muhammad Syahril menyebut jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring investigasi yang masih berjalan. "Bisa jadi bertambah. Ini kan nggak dihapus akunnya mereka kan," kata Syahril di Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Syahril menjelaskan, pihaknya menemukan beragam latar belakang tenaga kesehatan yang diduga terlibat, mulai dari PNS, tenaga swasta, hingga dokter gigi. Meski demikian, KKI belum dapat mengungkap identitas lengkap maupun rumah sakit tempat mereka bertugas karena kasus ini masih tergolong dugaan pelanggaran etik dalam penggunaan media sosial, bukan tindakan langsung terhadap pasien di fasilitas kesehatan.

Kasus ini bermula dari unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan di Threads yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap meski telah menunggu selama delapan jam. Unggahan tersebut viral dan menuai banyak komentar, termasuk dari sejumlah akun yang diduga milik dokter dan tenaga kesehatan dengan nada merundung pasien.

Sembilan hari setelah unggahan tersebut dibuat, pasien bernama Yurizal Tri Chaerawan dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli 2026, menurut keterangan seorang yang mengaku kerabat pasien. Kabar duka ini kembali memicu kecaman publik terhadap komentar-komentar nirempati yang sempat viral sebelumnya.* (d/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada 4 Agustus 2026 dan langsung ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jabar. "Berdasarkan hasil penelusuran penyidikan, kami menetapkan TKP di Jalan Raya Cimahi, Cimahi Selatan, Kota Cimahi," kata Hendra di Mapolda Jabar, Kamis (7/8/2026).

Baca Juga:

• Curhat Prabowo: Penduduk RI Ratusan Juta, Tembus Piala Dunia Saja Tak Mampu

Menurut Hendra, penyidik menyoroti sejumlah komentar dari akun-akun yang diduga digunakan tersangka AF karena berisi ajakan bernada ancaman terhadap keselamatan pejabat negara. Pelapor menilai unggahan tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum dan mengancam keutuhan bangsa, sehingga kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa dua saksi dan empat ahli, serta menyita sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar unggahan Threads, satu akun Threads, dan telepon genggam milik tersangka.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. "Ancamannya pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak kategori IV sebesar 200 juta rupiah," kata Wakil Direktur Reserse Siber Polda Jabar AKBP Mujianto.* (k/dh)

"Ya memang pemerintah Lampung dan juga berbagai pemegang otoritas yang ada di Indonesia sudah koordinasi dengan BRIN," ujar Arif di Istana, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Ia menambahkan, BRIN turut dilibatkan dalam pembahasan soal keamanan data satelit tersebut.

Baca Juga:

• Curhat Prabowo: Penduduk RI Ratusan Juta, Tembus Piala Dunia Saja Tak Mampu

Selain memastikan keamanan data, Arif turut mengumumkan rencana BRIN meluncurkan satelit buatan dalam negeri pada awal 2027 mendatang. "Kita insya Allah juga akan launching satelit juga BRIN, BRIN NEO-1 itu produksi BRIN sendiri, pabriknya ada di Bogor," imbuhnya.

Lampung sebelumnya diklaim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi satelit pencitraan canggih asal China. Peluncuran Satelit Lampung-1 berlangsung di lepas pantai Shandong, China, pada Rabu (5/8/2026). Meski demikian, sejumlah kalangan sempat menyuarakan kekhawatiran soal keamanan data dari proyek tersebut.

Pemerintah Provinsi Lampung menyebut proyek ini sebagai lompatan transformasi digital daerah yang direalisasikan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).* (k/dh)

"Saya minta keadilan, minta seadil-adilnya," kata Benny. Dalam persidangan tersebut, Benny tidak membacakan pleidoi secara langsung, melainkan hanya menyerahkan dokumen pembelaan kepada majelis hakim yang dipimpin Sulhanuddin. Pembelaan kemudian dibacakan oleh kuasa hukumnya, Bambang Indra Gunawan.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Pelantikan Pengurus DHD BPK 45 Sumut Periode 2026–2031, Dukung Penguatan Nasionalisme Generasi Muda

Bambang turut menyoroti bahwa anggaran kegiatan MFF 2024 sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ditemukan persoalan. "Acara ini sukses, tapi kenapa muncul nilai kerugian negara. Itu dipaksakan," katanya. Atas dasar itu, ia meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan.

Selain Benny, tiga terdakwa lain dalam kasus ini yakni mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Erwin Saleh, Kepala Bidang Usaha UKM Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan Anwar Syarif, dan Direktur CV Global Mandiri Muhammad Hamdani, juga mengajukan pleidoi dengan harapan yang sama.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan menuntut Benny dengan pidana penjara lima tahun, denda Rp100 juta subsider 90 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp897.166.850. "Menghukum terdakwa Benny Iskandar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp897.166.850," ujar jaksa Surianta Desy dalam sidang sebelumnya, Kamis (30/7/2026).

Dalam perkara yang sama, Hamdani dituntut tiga tahun penjara, sementara Erwin Saleh dan Anwar Syarif masing-masing dituntut dua tahun penjara. Jaksa menyebut perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.049.530.654 berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kota Medan, mencakup dugaan penyimpangan kualifikasi teknis pekerjaan hingga tunggakan pembayaran hotel sebesar Rp70 juta.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana, Jakarta, Kamis (6/8/2026). "Kita negara jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, hampir 300 juta ya, 287 juta rakyat kita. Tapi, saya sangat sedih terus terang saja, masalah sepak bola saja kita tidak mampu masuk Piala Dunia," ujar Prabowo.

Baca Juga:

• Herdman Pasang Target Wajib Menang Lawan Singapura, Garuda Terancam Angkat Koper!

Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk introspeksi dan tidak lagi mencari kambing hitam atas kegagalan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia. "Negara sebesar kita tidak bisa ikut Piala Dunia. Jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam, karena itu tidak akan membantu," kata Prabowo.

Sebagai langkah ke depan, Prabowo meminta jajarannya mempelajari strategi negara-negara kecil yang mampu menembus Piala Dunia, mulai dari sistem pelatihan hingga asal pelatih yang digunakan. "Kenapa kok bisa negara itu masuk? Apa yang dilakukan? Pelatihnya dari mana? Guru-gurunya dari mana? Jadi, kita cari penyebabnya apa, baru kita harus berani berbuat," imbuhnya.* (k/dh)

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang kini tengah menyiapkan roadmap pengembangan Kereta Trans Sumatra dan Kereta Trans Kalimantan sebagai acuan bagi calon investor dari dalam maupun luar negeri. "Kita sudah berkoordinasi dengan KAI. KAI sudah menyiapkan roadmap-nya," ujar Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Viral Ucapan Zulhas "Kalau Tanam Padi Tak Untung, Tanam Sawit", BM PAN: Jangan Dipotong Konteksnya

Pemerintah pun kembali membuka komunikasi dengan sejumlah negara yang sebelumnya sempat menunjukkan minat berinvestasi, termasuk China dan Rusia yang kini dijajaki khusus untuk proyek Trans Kalimantan. "Kerja sama dengan Rusia kita buka kembali, kita jajaki kembali, termasuk dengan China," ujarnya.

Meski begitu, nilai investasi proyek tersebut belum ditetapkan karena para calon investor masih menghitung kelayakan bisnis sebelum mengajukan proposal resmi. "Belum ada angkanya. Kita juga harus lihat perhitungan bisnisnya mereka," kata Dudy.

Dudy menambahkan, proyek mana yang lebih dulu direalisasikan akan bergantung pada hasil kajian masing-masing investor. PT KAI disebut lebih tertarik menggarap Trans Sumatra karena potensi angkutan logistik yang sudah terbentuk, sementara Trans Kalimantan lebih diminati investor asal China dan Rusia. "Kalau di Kalimantan sepertinya dari China maupun Rusia yang berminat," tutupnya.* (in/dh)

Skuad Garuda saat ini berada di posisi ketiga klasemen Grup A dengan enam poin, tertinggal satu angka dari Singapura dan Vietnam yang sama-sama mengoleksi tujuh poin. Kondisi itu membuat Indonesia berada di luar zona semifinal sehingga kemenangan atas Singapura menjadi syarat mutlak untuk melaju ke babak empat besar.

Baca Juga:

• Dipermalukan 0-3 di Kandang Sendiri, Herdman Janji Garuda Bangkit Lawan Singapura

"Kami tim yang kuat, kami memiliki beberapa pemain yang sangat berpengalaman," kata Herdman, merujuk pada perpaduan pemain senior dan talenta muda di timnya. Ia menyebut laga melawan Singapura ini merupakan pertandingan keempat baginya bersama skuad Garuda sebagai satu kesatuan tim sejak menukangi Indonesia.

Herdman menilai ujian berat di Kallang justru menjadi bekal penting bagi perjalanan Timnas Indonesia ke depan. "Jadi, kami membutuhkan ujian ini," tegasnya, seraya menyebut laga tersebut akan menempatkan timnya pada posisi yang lebih baik saat melangkah lebih jauh di turnamen ini.* (dh)

Total pokok kredit yang ditanggung pemerintah diperkirakan mencapai Rp240 triliun. Dana tersebut merupakan pembiayaan modal awal bagi sekitar 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar untuk setiap koperasi.

Baca Juga:

• Satgas PRR Perkuat Pengawasan Pemulihan Pascabencana di Aceh, Pastikan Dana Rp1,6 Triliun Tepat Sasaran

"Iya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu (angsuran) pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit," jelas Purbaya, dikutip Jumat (7/8/2026).

Ia menegaskan APBN tidak hanya menanggung bunga pinjaman, tetapi juga membayar angsuran pokok kredit koperasi.

Meski membutuhkan anggaran besar, Purbaya optimistis program KDMP akan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Menurutnya, keuntungan koperasi akan dibagikan kepada warga melalui Sisa Hasil Usaha (SHU), sementara aset koperasi menjadi milik desa.

"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU (Sisa Hasil Usaha) ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi tidak rugi-rugi banget sih desanya, dan masyarakatnya, kalau (koperasinya) maju, bisa makmur tuh," ungkap Purbaya.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga memastikan pembayaran cicilan pertama pemerintah tidak akan mengalami keterlambatan.

"Ini kan effort baru kan, enggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor," ujar Purbaya.

Untuk mengawal pelaksanaan program, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta BPI Danantara.

"Kita sedang kerja sama dengan BPKP, Danantara bank sendiri dan tim dari sini untuk pastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada," imbuhnya.

Skema pembiayaan KDMP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2), setiap unit KDMP dapat memperoleh fasilitas kredit bank hingga Rp3 miliar dengan bunga tetap 6 persen per tahun dan jangka waktu pelunasan maksimal 72 bulan atau enam tahun. Regulasi tersebut juga memberikan masa tenggang pembayaran pokok dan bunga selama 6 hingga 12 bulan.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (4) mengatur pembayaran angsuran pokok dan bunga dapat dilakukan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) setiap bulan atau dibayarkan sekaligus setiap tahun menggunakan Dana Desa.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Regulasi tersebut mengalokasikan 58,03 persen atau Rp34,57 triliun dari total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sementara sisa Dana Desa reguler yang dapat digunakan untuk kebutuhan desa lainnya tercatat sekitar Rp26 triliun.* (in/dh)

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menghapus data ganda dalam basis penerima manfaat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan saat ini data penerima MBG mencapai 63 juta orang.

Baca Juga:

• Viral Ucapan Zulhas "Kalau Tanam Padi Tak Untung, Tanam Sawit", BM PAN: Jangan Dipotong Konteksnya

Ia mengatakan sinkronisasi data penerima manfaat menjadi prioritas pemerintah agar program MBG benar-benar tepat sasaran. Proses pembersihan data membuat target penerima manfaat MBG tahun depan bisa berubah.

Pemerintah menargetkan proses pemadanan dan validasi data selesai dalam dua bulan ke depan. Setelah basis data rampung dibersihkan, penyaluran Program MBG diharapkan lebih akurat, menghindari penerima ganda, serta memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan data ganda penerima MBG mencapai 6 juta orang. Ia mengungkapkan hasil penyisiran sementara masih harus dirapikan sehingga jumlah tersebut masih dapat berubah.

"Kalau nggak salah kekurangannya ada sekitar enam jutaan. Ya dari situ kita sisir," ujar Sudaryono.* (in/dh)

JAKARTA - Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, menilai praperadilan yang diajukan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa telah melewati batas melewati bataswaktu yang ditentukan.

Rivai menjelaskan, pada 27 Juli 2026 jaksa telah memperbaiki surat dakwaan dan mendaftarkan kembali perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Sementara, permohonan praperadilan Dokter Tifa baru diajukan pada 3 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Geledah Rumah Tersangka Nurman Herin, Dalami Kasus TPPU Febrie Adriansyah

Dia menambahkan, langkah tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, kondisi tersebut dinilai dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk mengulur waktu persidangan perkara pokok.

"Pada saat jaksa melimpahkan berkas ke pengadilan, maka kewenangan penahanan ada di pengadilan, dan pengadilan itu hanya bisa menahan 60 hari (30 tambah 60), 90 hari. Jadi, persidangan ini seharusnya diselesaikan dalam waktu tiga bulan dengan masa dalam penahanan," kata dia.

Menurutnya, apabila persidangan tidak selesai dalam batas waktu penahanan tersebut, terdakwa dapat dibebaskan demi hukum.

"Karena nanti disalahgunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan berat lainnya, bahkan ini bisa menyebabkan bebas demi hukum. Karena kembali lagi, penahanan itu terbatas di pengadilan negeri," sambungnya.

Sementara itu, eks Terdakwa Kasus Fitnah Ijazah Jokowi, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat dirinya pada kasus dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi. Menurutnya, terdapat persoalan hukum yang perlu diuji melalui mekanisme praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Dokter Tifa menjelaskan, putusan pengadilan pada 23 Juli 2026 lalu telah membebaskannya dari seluruh dakwaan. Bahkan, berkas perkara disebut telah dikembalikan. Namun, tiga hari kemudian dirinya kembali berstatus sebagai terdakwa.

"Faktanya apa yang terjadi kepada saya, ada seorang terdakwa yang karena amar putusan di tanggal 23 Juli 2026 sudah dinyatakan bebas dari segala dakwaan, bahkan berkas perkara sudah dikembalikan, tiba-tiba tiga hari kemudian menjadi terdakwa lagi," ujar Dokter Tifa.

Dia menambahkan, kondisi ini merupakan hal yang janggal sehingga perlu diuji secara hukum. Menurutnya, kehadiran KUHAP yang baru dapat menjadi ruang untuk menguji berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik peradilan.

"Ini kan sesuatu yang janggal dan membutuhkan intellectual exercise. Artinya, di sini kita belajar bersama-sama, kita menggunakan fasilitas yang ada, namanya praperadilan, untuk sama-sama menguji," ucapnya.

Sebelumnya, Dokter Tifa mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Pengajuan gugatan terkait sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

Dilihat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 132/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tertanggal 3 Agustus 2026.

"Klasifikasi perkara: Sah atau tidaknya penghentian penuntutan," tulis SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat, Selasa (4/8/2026).

Termohon dalam gugatan praperadilan ini yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) cq Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta cq Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Belum diketahui petitum lengkap permohonan praperadilan tersebut.

"Tanggal sidang Rabu 12 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB, panggilan para pihak," tuturnya.* (in/dh)

Salah satu program yang tengah dikerjakan yakni pembangunan ruas jalan Tuhemberua–Lotu sepanjang 4 kilometer dengan anggaran Rp27 miliar serta ruas jalan Lotu–Lahewa sepanjang 2,5 kilometer yang didukung anggaran Rp17 miliar.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Wujudkan Impian Siswa SMPN 4 Sitolu Ori, Gedung Permanen Segera Berdiri

"Terima kasih Pak Gubernur telah memperbaiki jalan kami. Jalan ini sudah rusak bertahun-tahun," ujar Inania, Kamis (6/8/2026).

Hal senada disampaikan Jehan Gea. Ia menyebut pembangunan jalan tersebut sangat penting karena menjadi jalur utama yang menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Nias Utara.

Jehan juga mengaku baru kali ini melihat seorang gubernur berkantor langsung di Pulau Nias untuk memastikan program pembangunan berjalan.

"Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Baru kali ini ada gubernur yang berkantor di Pulau Nias. Ini merupakan sejarah," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution juga menyapa masyarakat di Kecamatan Lotu dan mengajak seluruh warga ikut menjaga berbagai fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan bapak dan ibu semua. Jadi kalau sudah ada yang dikerjakan, mohon dijaga baik-baik," kata Bobby.

Selain meninjau progres pembangunan jalan, Bobby turut mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Warga mengusulkan sejumlah program, di antaranya pembangunan drainase, bantuan irigasi, penambahan ruas jalan, hingga pembangunan masjid.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Bobby langsung menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan di Kepulauan Nias dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.* (dh)

Sejak mulai beroperasi pada 2024, kegiatan belajar mengajar di SMPN 4 Sitolu Ori masih berlangsung di bangunan sederhana berdinding papan dan beratapkan seng. Kondisi itu membuat proses pembelajaran kerap terkendala, terutama saat musim hujan ketika lingkungan sekolah menjadi becek dan kurang nyaman.

Baca Juga:

• Resmi! Dedi Rizaldi Terpilih Kembali Pimpin Satgas GM FKPPI Sumut Periode 2026–2031

"Kami kurang nyaman, contohnya saat musim hujan. Situasi lingkungan agak becek dan banyak nyamuk yang mengganggu saat kami belajar di kelas," ujar Electra, Kamis (6/8/2026).

Electra mengaku bersyukur setelah mengetahui sekolahnya akan segera memiliki gedung baru. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bobby Nasution atas perhatian yang diberikan kepada sekolah di daerahnya.

"Bapak Gubernur, terima kasih atas perhatian Bapak di sekolah kami ini. Semoga ke depannya Bapak Gubernur bertambah rezeki dan bijaksana untuk memimpin Sumut ini," katanya.

Saat ini SMPN 4 Sitolu Ori memiliki 45 siswa yang terdiri dari 16 siswa kelas VII, 11 siswa kelas VIII, dan 18 siswa kelas IX.

Kepala SMPN 4 Sitolu Ori, Teti Gea, menyampaikan bantuan pembangunan gedung sekolah menjadi harapan baru bagi seluruh warga sekolah. Ia menilai dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan mutu pendidikan hingga ke daerah terpencil.

"Kami ucapkan terima kasih. Semoga ke depan fasilitas yang lain juga dapat dibantu," ujarnya.

Selain pembangunan ruang belajar, Teti berharap pemerintah dapat membantu pembangunan laboratorium, perpustakaan, serta akses jalan menuju sekolah. Menurutnya, sebagian siswa harus berjalan kaki sejauh dua hingga lima kilometer setiap hari untuk mengikuti kegiatan belajar.

"Ada yang berangkat sejak pukul 06.00 pagi karena harus berjalan kaki menuju sekolah," katanya.

Pembangunan yang akan dilakukan meliputi tiga ruang kelas lengkap dengan perabotannya, satu ruang administrasi yang terdiri atas ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang tamu, serta fasilitas sanitasi berupa toilet laki-laki, perempuan, dan toilet difabel.

Dalam kunjungannya, Gubernur Bobby Nasution juga menyapa para siswa di setiap ruang kelas sekaligus meninjau langsung progres pembangunan gedung baru SMPN 4 Sitolu Ori.* (dh)

LANGKAT – Gelombang protes masyarakat Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali pecah. Ratusan warga menggelar aksi blokir jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi jalan protokol penghubung antardusun yang hingga kini belum juga diaspal meski telah puluhan tahun menjadi harapan masyarakat.

Aksi yang berlangsung pada Kamis (6/8/2026) di depan Lapangan Badminton Dusun Serbaguna itu diwarnai suasana yang berbeda. Tidak hanya memblokade jalan, warga juga duduk berjamaah di atas badan jalan sambil melantunkan shalawat dan memanjatkan doa, berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan secara permanen.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Tinjau Infrastruktur Pascabencana di Bireuen, Kapolda Aceh Pastikan Pengamanan Berjalan Lancar

Aksi unjuk rasa itu turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Langkat, yakni Muhammad Rio, Rahmad Rinaldi, Jul'aidi Syam, dan Mahalli Hakim. Hadir pula Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat Arie Ramadhany, S.IP., M.SP., Camat Tanjung Pura Tengku Reza Aditya, S.STP., M.AP., Kepala Desa Pematang Cengal Arusman, serta perwakilan PT Energi Mega Persada (EMP) Gebang.

Dalam dialog bersama masyarakat, Plt. Kadis PUTR Kabupaten Langkat Arie Ramadhany menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memulai pengaspalan jalan tersebut pada November 2026 dengan target awal minimal sepanjang 500 meter.

Sementara itu, perwakilan PT EMP Gebang menyatakan pihak perusahaan akan mengusulkan bantuan pembangunan jalan kepada manajemen pusat di Jakarta. Namun, perusahaan juga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengajuan bantuan tersebut.

Pernyataan tersebut justru memicu penolakan dari masyarakat. Warga mengaku sudah terlalu sering menerima janji tanpa realisasi yang jelas. Menurut mereka, kerusakan jalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak lagi cukup dijawab dengan komitmen atau rencana semata.

Selain kondisi jalan yang rusak berat, masyarakat juga mengeluhkan tingginya intensitas truk pengangkut material dan truk trailer yang melintasi kawasan tersebut setiap hari. Aktivitas kendaraan bertonase besar itu menimbulkan debu tebal yang masuk ke rumah-rumah warga sehingga mengganggu kesehatan, terutama anak-anak dan lansia.

Tak hanya itu, getaran yang ditimbulkan kendaraan berat juga disebut menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami retak pada bagian dinding maupun fondasi. Keluhan tersebut, menurut warga, telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait, namun hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.

Suasana aksi semakin menyentuh ketika kaum ibu mengambil alih barisan depan. Mereka membentangkan terpal di atas badan jalan, memindahkan teratak dari Lapangan Badminton ke tengah jalan, kemudian duduk bersama sambil melantunkan shalawat dan memanjatkan doa. Momen tersebut menjadi simbol harapan agar pemerintah segera menghadirkan solusi nyata atas persoalan yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun.

Setelah diskusi berlangsung cukup panjang, Camat Tanjung Pura Tengku Reza Aditya kembali menyampaikan hasil kesepakatan sementara. Ia menjelaskan bahwa pada November 2026 pemerintah akan mulai mengaspal jalan sepanjang minimal 500 meter. Selanjutnya, pada tahun 2027 diharapkan PT EMP Gebang dapat memberikan dukungan pembangunan jalan sepanjang satu kilometer.

Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah juga berencana melakukan perbaikan sementara dengan menimbun ruas jalan menggunakan sekitar 200 dump truck sirtu bercampur air. Jalan tersebut nantinya akan diratakan menggunakan alat berat guna mengurangi lubang serta menekan debu yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Namun, tawaran tersebut tetap ditolak warga. Mereka menilai perbaikan sementara bukanlah solusi atas persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Massa aksi tetap bersikeras menuntut pengaspalan permanen dan memilih melanjutkan blokade jalan dengan menghentikan truk-truk pengangkut material yang hendak menuju lokasi proyek PT EMP.

Hingga menjelang waktu Magrib, ratusan warga masih bertahan menutup akses jalan. Camat Tanjung Pura bersama aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi beberapa kali mengimbau masyarakat agar membuka blokade demi kelancaran arus lalu lintas. Namun, warga tetap bertahan hingga akhirnya aparat kepolisian melakukan mediasi dan membuka akses jalan agar lalu lintas kembali normal.

Aksi ini menjadi gambaran nyata besarnya harapan masyarakat Desa Pematang Cengal terhadap pembangunan infrastruktur yang layak. Warga berharap pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait tidak lagi sekadar menyampaikan janji, melainkan segera merealisasikan pengaspalan permanen agar akses utama desa menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (dh)