Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito mengatakan pertumbuhan tersebut juga diikuti peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit.

Baca Juga:

• Sumut Dihantam Cuaca Ekstrem! Puting Beliung Sapu 9 Rumah di Taput, Banjir Rendam Samosir dan Deli Serdang

"Dari kualitas pembiayaan, rasio kredit bermasalah BPR-BPRS berada di 10,32 persen. Angka ini relatif tinggi dibanding sektor perbankan umum, dan dinamika NPL-nya masih terkendali, sehingga BPR-BPRS mampu mengantongi keuntungan yang wajar," kata Triyoga, Minggu (27/9/2026).

OJK juga terus mendorong penguatan industri BPR-BPRS melalui perbaikan struktur permodalan, tata kelola dan kepengurusan.

Menurut Triyoga, langkah tersebut dilakukan mengacu pada peta jalan pengembangan BPR-BPRS agar industri semakin kuat, resilien dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

"Ini mengacu pada peta jalan (roadmap) pengembangan BPR-BPRS, agar industri jadi makin kuat, resilien, dan mampu memberi kontribusi optimal untuk perekonomian daerah," ujarnya.

Untuk memperkuat permodalan, OJK mendorong BPR yang memiliki modal terbatas tetapi tetap menunjukkan kinerja sehat untuk melakukan konsolidasi maupun merger.

Triyoga mengatakan proses konsolidasi BPR-BPRS di Sumut masih berlangsung. Sebanyak 23 BPR-BPRS yang sebelumnya terbagi dalam enam grup usaha kini terkonsolidasi menjadi dua grup utama.

"Di Sumut, konsolidasi masih masif, yaitu 23 BPR-BPRS yang awalnya terbagi di enam grup usaha, sekarang jadi dua grup utama," katanya.

Salah satu bentuk konsolidasi dilakukan melalui penggabungan 18 BPR menjadi satu. Kantor pusat dari hasil penggabungan tersebut nantinya dikonversi menjadi jaringan kantor cabang yang terintegrasi.

OJK juga menyebut terdapat kelompok usaha lain yang proses konsolidasinya telah mendapatkan status efektif dari regulator, termasuk merger BPR Mega Ganda dan BPR Mitra Dana.

Triyoga berharap restrukturisasi dan konsolidasi tersebut dapat membuat industri BPR-BPRS di Sumatera Utara semakin solid, efisien dan mampu mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat maupun perekonomian daerah.* (mi/dh)

Desakan tersebut disampaikan Rieke menyusul temuan Ombudsman RI saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Intip LHKPN Wisnu Hani Eks Kalapas Cibinong: Punya 5 Rumah Cuan Miliaran Usai Dinonaktifkan

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan secara utuh siapa penghuni setiap bangunan yang menjadi temuan," kata Rieke, Minggu (27/9/2026).

Rieke juga meminta pemerintah mengungkap pihak yang memberikan izin penggunaan bangunan, sejak kapan fasilitas digunakan, serta sumber pembiayaan pembangunan dan fasilitas di dalamnya.

"Siapa yang memberikan izin penggunaan, sejak kapan fasilitas tersebut digunakan, dari mana sumber pembiayaan pembangunan dan fasilitas," ujarnya.

Selain itu, Rieke mempertanyakan ada atau tidaknya pembayaran dari warga binaan maupun keluarga mereka untuk menggunakan fasilitas tersebut. Salah satu hal yang disorot adalah dugaan pungutan Rp150 ribu per minggu.

Menurut Rieke, pemeriksaan juga harus menyentuh petugas yang mengetahui keberadaan fasilitas hingga pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaannya.

"Jangan hanya periksa orang yang berada di ujung rantai. Periksa pula sistem, keputusan, perintah, pembiaran dan mekanisme pengawasannya," katanya.

Rieke menegaskan apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, kasus tersebut diminta diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Bangunan Dilengkapi Fasilitas Mewah

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan di area Lapas Cibinong yang disebut memiliki fasilitas menyerupai hunian mewah.

Dalam inspeksi tersebut, ditemukan lebih dari 10 bangunan dengan fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, dapur serta perlengkapan rumah tangga.

Di kawasan tersebut juga ditemukan fasilitas kebugaran dan simulator golf yang disebut sedang dibangun. Ombudsman turut menemukan minuman beralkohol di salah satu fasilitas.

Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan internal oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejumlah pejabat struktural Lapas Cibinong juga telah dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan.

Nama Jimmy Masrin Ikut Disorot

Nama terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin ikut menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan dan informasi di ruang publik yang mengaitkannya dengan salah satu bangunan tersebut.

Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang memastikan Jimmy Masrin merupakan penghuni bangunan yang ditemukan Ombudsman.

Jimmy Masrin sendiri merupakan terpidana dalam perkara korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Petro Energy.

Dalam perjalanan perkara hukumnya, Jimmy awalnya divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2025. Hukuman tersebut kemudian diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Maret 2026.

Mahkamah Agung selanjutnya menolak permohonan kasasi Jimmy pada Juni 2026 sehingga hukuman 10 tahun penjara tetap berlaku.

Meski demikian, kaitan Jimmy dengan bangunan yang diperiksa Ombudsman di Lapas Cibinong masih berupa dugaan dan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Pemeriksaan terhadap fasilitas serta pihak-pihak yang berkaitan dengan bangunan tersebut masih berlangsung. DPR meminta seluruh rangkaian fakta dibuka secara menyeluruh, termasuk mengenai penghuni, izin penggunaan, sumber pembiayaan dan mekanisme pengawasannya.* (tm/dh)

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pahlawan Panji Sibura-bura, Kecamatan Sidikalang, pada Jumat (25/9/2026). Saat kejadian, seorang anak laki-laki berinisial MAZA (4) bersama ibunya berada di dalam rumah yang terbakar.

Baca Juga:

• Tragis! Polisi di Dairi Meninggal Dunia Usai Bantu Evakuasi Korban Kebakaran

Petugas selanjutnya melakukan evakuasi dan berhasil mengeluarkan MAZA bersama ibunya dari rumah yang dilalap api. Keduanya kemudian dibawa ke RSUD Sidikalang untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahri Ramadhan Hasibuan mengatakan proses evakuasi dilakukan dengan cepat karena api telah membakar bagian rumah.

Namun, setelah tiba di RSUD Sidikalang, kondisi Aiptu Herbin tiba-tiba menurun. Saat itu, dia sedang berjalan bersama rekan-rekannya menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Setelah sampai di RSUD Aiptu Herbin berjalan beberapa langkah tiba-tiba terjatuh, serta tidak sadarkan diri," ujar Syahri, Sabtu (26/9/2026).

Petugas medis kemudian langsung membawa Aiptu Herbin ke IGD dan memberikan pertolongan. Resusitasi jantung paru (RJP) juga dilakukan beberapa kali.

"Namun setelah beberapa kali dilakukan resusitasi jantung paru (RJP), tidak dapat ditolong dan dinyatakan meninggal dunia," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kepolisian menduga Aiptu Herbin meninggal dunia akibat kelelahan setelah melakukan proses evakuasi korban kebakaran.

Sementara itu, anak yang berhasil dievakuasi dari rumah tersebut juga sempat dibawa ke RSUD Sidikalang. Namun, MAZA akhirnya meninggal dunia meski telah mendapatkan penanganan medis.

Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah Aiptu Herbin kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan.

Pihak keluarga bersama kepolisian selanjutnya mempersiapkan prosesi pemakaman. Aiptu Herbin rencananya dimakamkan pada Minggu (27/9/2026).

Peristiwa tersebut menjadi duka bagi keluarga dan jajaran Polres Dairi setelah Aiptu Herbin meninggal dunia usai menjalankan tugas membantu proses evakuasi korban kebakaran.* (km/dh)

Kabid Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni mengatakan bencana tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang melanda sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Bertahun-tahun Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Dusun II Desa Cinta Damai Keluhkan Jalan Rusak

"Terjadi angin puting beliung sehingga mengakibatkan rusaknya atap rumah sebanyak 9 unit di Desa Siabal," ujar Sri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2026).

Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Setelah bencana terjadi, BPBD Sumut berkoordinasi dengan Pemkab Taput dan masyarakat untuk menangani lokasi terdampak.

Sementara itu, banjir bandang terjadi di Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, sekitar pukul 18.00 WIB.

Banjir tersebut dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan aliran air meluap dan menggenangi wilayah permukiman.

Akibat kejadian itu, satu rumah warga mengalami kerusakan dan satu gudang hancur. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

Sebanyak empat kepala keluarga memilih mengungsi sementara ke rumah keluarga karena tempat tinggal mereka terdampak banjir.

Sri mengatakan kondisi banjir di Samosir kini telah surut. Meski demikian, BPBD bersama pemerintah daerah dan unsur terkait masih bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.

Banjir juga melanda Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan dengan curah tinggi menyebabkan Sungai Anak Baru meluap.

"Luapan banjir menggenangi rumah warga di Desa Manunggal, total ada 80 warga yang terdampak banjir ini," kata Sri.

BPBD kemudian melakukan asesmen di lokasi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan warga terdampak.

Hasil penanganan di lapangan menunjukkan adanya persoalan gorong-gorong dan pendangkalan aliran sungai yang membuat kapasitas aliran tidak lagi mampu menampung debit air.

BPBD Kabupaten Deli Serdang selanjutnya menyarankan pemerintah desa mengajukan permohonan normalisasi aliran sungai serta pembangunan tanggul sepanjang kurang lebih 500 meter di sepanjang Sungai Anak Baru.

Untuk kondisi terkini, banjir di Desa Manunggal dilaporkan mulai berangsur surut. Petugas masih melakukan pemantauan di lokasi terdampak.* (km/dh)

Penutupan kegiatan turut dihadiri Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta, Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, perwakilan Dandim 0208/Asahan, para asisten dan organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus serta sejumlah tamu undangan.

Baca Juga:

• Hadiri Pelantikan DPC PWKI 2026-2031, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Minta Wanita Kristen Jadi Teladan

Dia berharap kegiatan tersebut dapat digelar secara berkelanjutan setiap tahun sebagai ruang bagi anak-anak Asahan untuk mengembangkan potensi, kreativitas, kebersamaan dan kepercayaan diri.

"Kegiatan ini hendaknya tidak berhenti sampai di sini. Kita berharap Jambore Anak Asahan dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga perkembangan, potensi dan kreativitas anak-anak Asahan dapat terus kita lihat dan evaluasi dari tahun ke tahun," ujar Taufik.

Bupati juga berpesan kepada anak-anak Asahan agar terus belajar, menjaga kesehatan dan membangun karakter positif. Dia meminta anak-anak tidak minder dengan identitas mereka sebagai bagian dari Kabupaten Asahan.

"Banggalah menjadi anak Asahan. Jadilah anak yang sehat, cerdas, berkarakter dan berprestasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," katanya.

Rangkaian acara penutupan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan trofi kepada para pemenang permainan gerobak sodor. Taufik bersama para tamu kehormatan menyerahkan trofi kepada para pemenang.

Setelah itu, kegiatan ditandai dengan pelepasan balon sebagai simbol berakhirnya Jambore Anak Asahan Tahun 2026.

Adapun hasil perlombaan gerobak sodor yakni Kecamatan Bandar Pasir Mandoge sebagai juara I, Kecamatan Air Joman juara II dan Kecamatan Meranti juara III.

Sementara itu, juara harapan I diraih Kecamatan Kota Kisaran Timur, harapan II Kecamatan Simpang Empat dan harapan III Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Jambore Anak Asahan 2026 diharapkan menjadi ruang pembinaan anak sekaligus mendorong tumbuhnya generasi yang sehat, cerdas, percaya diri dan berkarakter.* (dh)

Pelantikan pengurus ditandai dengan pengambilan sumpah yang dilakukan Ketua DPD PWKI Provinsi Sumatera Utara Dra. Veronika Sitanggang.

Baca Juga:

• Nekat Temui Jokowi, Kader Surabaya Langsung Ditendang dari PDIP! Pengamat: Ini Sinyal Keras Buat Seluruh Anggota

"PWKI bukan hanya sebuah organisasi, tetapi merupakan organisasi perempuan yang dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah, gereja dan masyarakat. Kami siap berkontribusi serta membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan visi dan misinya," ujar Rury.

Sementara itu, Ketua DPD PWKI Sumatera Utara Veronika Sitanggang mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Dia mengajak pengurus PWKI Asahan menjalankan organisasi dengan baik serta membangun sinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

"Jabatan ini adalah amanah untuk melayani masyarakat. Mari kita berbuat untuk kepentingan masyarakat dan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan," katanya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC PWKI Kabupaten Asahan periode 2026-2031.

Menurut Taufik, keberadaan DPC PWKI Kabupaten Asahan merupakan hal baru yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perempuan Kristen maupun masyarakat secara luas.

"Diharapkan DPC PWKI Kabupaten Asahan dapat menjadi suri teladan bagi wanita Kristen di Asahan. Saya yakin pengurus memiliki kemampuan yang hebat dan mampu menjalankan tugas serta amanah ini dengan sebaik-baiknya," ujar Taufik.

Bupati berharap PWKI dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 024/KPTS/DPD-PWKI.Proc.SU/IX/2026 tentang Pengurus Dewan Penasehat Cabang dan DPC PWKI Kabupaten Asahan Masa Bakti 2026-2031, susunan pengurus yang disebutkan yakni Rury Chintya Angelia Pardede sebagai ketua, Nofrida Lasmaria Sitorus sebagai sekretaris, serta Kamelia Ernawati Margaretta sebagai bendahara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Asahan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), pengurus DPD PWKI Sumatera Utara, pengurus DPC PWKI Kabupaten Asahan serta tamu undangan lainnya.

Pelantikan tersebut menjadi awal kepengurusan DPC PWKI Kabupaten Asahan periode 2026-2031 dalam menjalankan program organisasi serta membangun kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.* (dh)

"Jangan kriminalisasi pikiran," kata Budi Arie dalam podcast Hendri Satrio Official, dikutip Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Hukuman Nadiem Dipangkas Jadi 9 Tahun, Kejagung Punya Waktu 14 Hari Tentukan Kasasi

Pernyataan Budi Arie kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Gerakan Cinta Prabowo (GCP) pada 2 September 2026. Dalam pengaduannya, pelapor mencantumkan Pasal 193 juncto Pasal 246 KUHP dan mengaitkannya dengan dugaan makar serta penghasutan.

Namun, laporan tersebut pada saat diajukan masih berstatus pengaduan masyarakat atau dumas.

Budi Arie membantah pernyataannya dimaksudkan sebagai ajakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Menurut dia, pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan momentum politik merupakan analisis dan pandangan pribadi.

Mantan Menteri Koperasi itu juga mengaku sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf karena ucapannya menimbulkan spekulasi dan salah tafsir. Dia menyatakan siap bertanggung jawab atas analisis serta pernyataan yang disampaikannya.

Budi Arie meminta pernyataannya dilihat secara utuh dan tidak hanya berdasarkan potongan video atau kalimat yang beredar di ruang publik.

Menurut dia, perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Analisis mengenai kemungkinan perubahan peta politik, kata dia, tidak semestinya langsung diposisikan sebagai tindakan kriminal.

Tim Hukum Budi Arie Berikan Penjelasan

Tim Hukum Pejuang Demokrasi dan HAM yang mendampingi Budi Arie juga menilai pernyataan kliennya merupakan wacana, pertanyaan dan analisis politik, bukan tindakan konkret untuk menggulingkan pemerintahan.

Atas dasar itu, tim hukum berpendapat unsur makar dan penghasutan yang dituduhkan belum terpenuhi.

Namun, pandangan tersebut merupakan argumentasi dari pihak Budi Arie. Penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta, alat bukti, konteks pernyataan dan proses hukum yang berlaku.

Tim hukum juga menyatakan menyerahkan penilaian secara objektif kepada Bareskrim Polri.

Sementara itu, Projo sebelumnya meminta dugaan makar tidak hanya didasarkan pada tafsir terhadap potongan pernyataan, tetapi diuji berdasarkan fakta dan alat bukti.

Aduan Masih dalam Proses

Dalam perkara tersebut terdapat dua posisi yang berbeda. Pelapor mempersoalkan pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan percepatan momentum politik sebelum Pemilu 2029 dan mengaitkannya dengan dugaan makar serta penghasutan.

Sementara Budi Arie menyebut pernyataan tersebut sebagai analisis politik dan menolak anggapan bahwa dirinya mengajak masyarakat melakukan tindakan melawan hukum.

Karena masih berstatus pengaduan masyarakat, belum terdapat kesimpulan hukum bahwa pernyataan Budi Arie memenuhi unsur tindak pidana yang diadukan.

Budi Arie menegaskan kembali pentingnya menjaga ruang demokrasi agar perbedaan pandangan politik tetap dapat disampaikan tanpa serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana.* (fj/dh)

Keberatan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara dugaan korupsi Waterfront City di Pengadilan Tipikor Medan. Kuasa hukum menilai terdapat sejumlah hal dalam proses pemeriksaan dan perhitungan kerugian yang perlu dipertanyakan.

Baca Juga:

• Sidang Waterfront City Samosir, Saksi Mengaku Tak Tahu Ada Aliran Dana ke PPK

Namun, menurut Donny, hasil audit Victor tidak dilimpahkan sebagai barang bukti dalam persidangan.

"Kalau hasil audit dari Pak Victor tidak dijadikan barang bukti, tidak dapat dipertimbangkan. Maka hasil audit tersebut yang menjadi sumber data KAP swasta yang menyatakan ada kerugian Rp13 miliar menjadi gugur," kata Donny, Minggu (27/9/2026).

Kuasa hukum kemudian menyoroti dokumen yang disebut menggunakan Adendum 10 sebagai rujukan audit. Menurut mereka, dokumen proyek yang diperiksa hanya mencatat adendum sampai nomor 9.

"Adendum 10 ini tidak ada. Rujukan audit dia pakai adendum 10, padahal adendum itu hanya dari 1 sampai 9. Dengan rujukan adendum 10 ini berarti rujukannya data yang mana? Itu yang kami pertanyakan," ujar Donny.

Selain persoalan adendum, penasihat hukum juga mempertanyakan metode pemeriksaan yang dilakukan ahli. Mulyadi menyebut pemeriksaan terhadap pekerjaan Waterfront City dilakukan dengan metode sampling dan tidak mencakup keseluruhan pekerjaan.

Dia juga menyoroti perbedaan antara keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dengan keterangan ahli di persidangan mengenai kondisi aktual pekerjaan di lapangan.

Menurut Mulyadi, ahli dalam persidangan menyebut pemeriksaan dilakukan berdasarkan gambar. Kuasa hukum kemudian mempertanyakan apakah perhitungan volume pekerjaan benar-benar dilakukan berdasarkan kondisi aktual di lokasi.

"Artinya dia tidak melakukan perhitungan volume tersebut berdasarkan aktual di lapangan," kata Mulyadi.

Kuasa hukum juga mempertanyakan kompetensi ahli dalam menghitung pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau MEP. Menurut Mulyadi, Victor menyatakan tidak memiliki kemampuan menghitung pekerjaan tersebut, sementara komponen MEP disebut masuk dalam laporan perhitungan.

Selain itu, surat permohonan atau penunjukan ahli terkait perhitungan volume struktur disebut hanya mencantumkan nama Victor Gangga Sinaga.

Penasihat hukum kemudian mempertanyakan sejumlah item pekerjaan yang disebut dalam persidangan, yakni Kopi Tao, Resto Dainang dan solar panel.

Donny mengatakan tiga pekerjaan tersebut disebut dalam berbagai pembahasan mengenai proyek, tetapi menurut keterangan ahli tidak termasuk dalam perhitungan kerugian sekitar Rp13,1 miliar.

"Selama ini dakwaan atau asumsi-asumsi di luar kerugian Rp13 miliar itu karena Kopi Tao tidak terbangun, Resto Dainang tidak terbangun, solar panel tidak terbangun. Ternyata ditanya di persidangan tiga item ini termasuk dalam perhitungan audit Rp13 miliar atau tidak, ternyata Pak Victor jawab tidak," ujarnya.

Berdasarkan sejumlah keberatan tersebut, kuasa hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan fakta dan keterangan yang muncul selama persidangan.

"Ini yang menjadi fakta persidangan hari ini. Mudah-mudahan majelis hakim melihat dan mempertimbangkan ini," kata Donny.

Pada persidangan sebelumnya, majelis hakim menghadirkan ahli struktur Victor Gangga Sinaga dan ahli pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ferry Tanjung.

Victor diketahui memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di Direktorat Jenderal Bina Marga dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada 2013-2015.

Perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir masih bergulir di Pengadilan Tipikor Medan. Sidang berikutnya dijadwalkan kembali digelar pada Rabu pekan depan dengan agenda melanjutkan pemeriksaan ahli pengadaan barang dan jasa Ferry Tanjung.* (tm/dh)

Kasat Reskrim Polres Toba AKP Desman Manalu mengatakan HR merupakan tahanan titipan Polres Toba yang ditempatkan di Rutan Balige sejak 14 September 2026.

Baca Juga:

• Tahanan Kasus Narkoba Ditemukan Meninggal di Rutan Balige, Begini Kronologi Kejadiannya

Petugas yang mendatangi lokasi kemudian menemukan HR dalam kondisi tidak sadarkan diri di dalam kamar tahanan.

Petugas selanjutnya menurunkan korban dan memberikan pertolongan pertama di klinik rutan. Sekitar pukul 01.30 WIB, HR kemudian dibawa ke RS HKBP Balige untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, setibanya di rumah sakit sekitar pukul 01.43 WIB, HR dinyatakan telah meninggal dunia.

"Setibanya di RS HKBP Balige sekira pukul 01.43 WIB oleh pihak rumah sakit tersangka/korban dinyatakan telah meninggal dunia," ujar Desman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2026).

Jenazah HR kemudian dibawa ke RSUD Porsea untuk menjalani Visum et Repertum guna memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Desman mengatakan pihak keluarga telah menerima kematian HR. Keluarga juga membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak keberatan dan tidak meminta dilakukan autopsi.

"Surat itu ditandatangani oleh istri dan adik kandung HR," katanya.

Hingga kini, penanganan terhadap peristiwa tersebut masih dilakukan pihak kepolisian dan Rutan Balige. Berdasarkan keterangan Polres Toba, HR merupakan tahanan titipan dalam perkara narkoba.* (km/dh)

Pencalonan tersebut disampaikan Sugiono dalam pidato Indonesia pada Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu didasari pengalaman dan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian serta keamanan internasional.

Baca Juga:

• Pidato Membara Menlu Sugiono di PBB: Indonesia Kawal Palestina Sampai Merdeka

Sugiono mengatakan Indonesia selama ini telah berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik melalui diplomasi dan mediasi, baik di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Personel Indonesia telah terlibat dalam berbagai misi PBB sejak 1957.

Menurut Sugiono, pasukan perdamaian Indonesia juga telah bertugas selama hampir dua dekade di Lebanon di bawah misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

"Meskipun UNIFIL mungkin sedang memasuki babak akhirnya, komitmen Indonesia tidak berakhir seiring dengan selesainya misi tersebut," ujarnya.

Sugiono menegaskan arah diplomasi Indonesia ke depan akan berfokus pada penguatan persatuan dan kemajuan perdamaian.

Menurut dia, memperkuat persatuan berarti membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral dan menjaga saluran dialog tetap terbuka.

Sementara itu, memajukan perdamaian dilakukan dengan mendorong seluruh pihak untuk menjunjung tinggi hukum internasional serta menggunakan berbagai instrumen yang tersedia secara efektif.

"Kami akan secara konsisten menjunjung tinggi Piagam PBB demi memelihara perdamaian dan keamanan internasional," kata Sugiono.

Indonesia Dorong Diplomasi Multilateral

Sugiono mengatakan Indonesia akan tetap menjaga ruang dialog dengan berbagai pihak dan membangun kesepahaman bersama dalam menghadapi persoalan internasional.

Menurutnya, tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian harus diterjemahkan menjadi kerja sama yang nyata.

Pendekatan tersebut, kata Sugiono, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan hubungan dengan berbagai mitra serta keterlibatan aktif dalam organisasi multilateral.

Indonesia juga menggunakan pendekatan tersebut dalam kerja sama melalui ASEAN, G20, D8, BRICS, MIKTA dan PBB.

"Pendekatan yang sama menjadi pedoman bagi interaksi Indonesia dengan seluruh mitra melalui ASEAN, G20, D8, BRICS, MICTA, dan PBB; Indonesia akan terus menjalin persahabatan demi mewujudkan kerja sama yang nyata," ujarnya.

Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029-2030 sendiri telah menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia. PBB menyebut Indonesia tengah aktif mengupayakan kursi tersebut sebagai bentuk komitmen untuk berkontribusi lebih langsung dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Apabila terpilih, Indonesia akan kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB setelah sebelumnya pernah menjalankan mandat tersebut pada periode 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008 dan 2019-2020.

Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat keterlibatannya dalam sistem multilateral serta mendorong diplomasi yang berorientasi pada perdamaian dan kerja sama internasional.* (k/dh)

DELI SERDANG - Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa resmi membuka Turnamen Golf Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Turnamen tersebut digelar di Bukit Barisan Golf Course, Tuntungan, Deli Serdang, Minggu (27/9/2026).

Pembukaan turnamen ditandai dengan pemukulan tee off menggunakan bola asap secara simbolis. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan.

Baca Juga:

• Sambut HUT TNI ke-81, Kodam I/BB Gelar Bazar dan Pasar Murah di 3 Kota Sumut

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakapolda Sumut Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kabinda Sumut Brigjen TNI Muhammad Nasrullah Nasution, Danrem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto serta unsur Forkopimda Sumatera Utara.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan turnamen golf tersebut digelar untuk meningkatkan kebugaran sekaligus memperkuat kebersamaan lintas sektor.

"Kegiatan Tournament Golf ini kita selenggarakan sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan, untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI, Forkopimda, instansi pemerintah, BUMN, serta seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara," ujar Hendy.

Menurut Hendy, olahraga juga dapat menjadi sarana membangun sportivitas dan kekompakan. Semangat tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

"Yang jelas, kegiatan ini membangun sportivitas dan soliditas agar kita, TNI dan Polri, bisa terus solid bersatu membangun negeri ini untuk kemakmuran masyarakat Indonesia semuanya. Dari tubuh yang sehat akan lahir pengabdian yang prima untuk rakyat dan untuk Indonesia maju," katanya.

Turnamen tersebut mengusung semangat tema HUT ke-81 TNI, yakni "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur".

Peserta turnamen berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pemain amatir, atlet profesional, personel TNI dan Polri, pegawai perbankan hingga masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap olahraga golf.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di wilayah Sumatera Utara. Melalui kegiatan olahraga dan silaturahmi, panitia berharap hubungan antara TNI, pemerintah dan masyarakat semakin erat.* (dh)

ACEH TIMUR - Angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan menimpa rumah Ainun Mardiah (43), warga Dusun Tengku Ubit, Gampong Buket Pala, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (26/9/2026) siang.

Akibat kejadian tersebut, anak korban, Maulana Fitria (22), yang merupakan penyandang disabilitas, mengalami luka ringan berupa goresan di bagian paha akibat terkena serpihan material bangunan.

Baca Juga:

• Akses Mobil ke Panton Luas Lumpuh Diterjang Longsor, Polsek Tapaktuan Berjibaku Buka Jalur

Kapolsek Idi Rayeuk AKP JM Tambunan mengatakan personelnya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari Keuchik Gampong Buket Pala.

Personel Polsek Idi Rayeuk bersama Babinsa Koramil 05/Idi Rayeuk dan masyarakat setempat kemudian bergotong royong membersihkan pohon yang tumbang serta membantu penanganan dampak kejadian.

"Begitu menerima informasi, kami langsung menuju lokasi untuk memastikan kondisi korban dan membantu proses evakuasi serta pembersihan. Keselamatan warga menjadi prioritas utama, terutama anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus," ujar JM Tambunan.

Selain membantu membersihkan lokasi, Kapolsek Idi Rayeuk bersama Keuchik dan Babinsa juga menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga korban.

Bantuan yang diberikan berupa beras, telur, air mineral dan mi instan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga yang terdampak.

JM Tambunan mengatakan kehadiran personel TNI-Polri di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga membantu warga ketika mengalami musibah.

"Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga korban. Dalam situasi seperti ini, kehadiran dan kepedulian semua pihak sangat berarti agar warga yang tertimpa musibah tidak merasa menghadapi kesulitan sendirian," katanya.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu pohon tumbang maupun bencana lainnya.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa pohon tumbang tersebut.* (dh)

Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Sabtu (26/9/2026) malam. Sejumlah persoalan sektor perumahan dibahas, mulai dari tingginya harga material bangunan hingga proses administrasi rumah subsidi.

Baca Juga:

• Beri 'PR' Khusus untuk Perantau Minang, Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Kuasai Pasar Industri Halal

"Kalau untuk harga bahan material, kami coba tawarkan cara yang mungkin bisa kita atasi bersama. Jadi memang kita harus kolaborasi, agar harga itu (material bangunan) bisa lebih murah," kata Bobby.

Menurut Bobby, kebutuhan material dari pemerintah dapat digabungkan dengan kebutuhan perusahaan pengembang sehingga pembelian dilakukan dalam skala besar dan berpotensi memperoleh harga yang lebih rendah.

Dia menyebut pengadaan tersebut juga dapat dilakukan melalui badan usaha milik daerah (BUMD) Sumut.

"Jadi nanti pemerintah misalnya membutuhkan material, kita sampaikan ke distributor berapa kebutuhannya. Ditambah dengan kebutuhan para perusahaan pengembang perumahan. Sehingga pembelian dalam jumlah besar bisa mendapat potongan, dan harga bisa lebih murah. Dan itu (pengadaan) bisa dilakukan melalui BUMD kita," ujarnya.

Selain persoalan material, Bobby juga mendorong percepatan proses administrasi perumahan subsidi, termasuk pengurusan sertifikat dan kebutuhan administratif lainnya.

Dia menilai penyediaan rumah bagi MBR membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, BUMD hingga pengembang.

"Intinya semua pihak terkait harus saling bantu, termasuk perbankan, BUMD, pemerintah daerah, dan lainnya, untuk menyelesaikan masalah. Karena ini program nasional," katanya.

Bobby mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemprov Sumut terhadap program pembangunan rumah rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Andre Rosiade menyambut baik usulan Pemprov Sumut untuk membantu menciptakan iklim investasi yang mendukung sektor perumahan.

Andre mengatakan penyediaan rumah subsidi bagi MBR perlu didorong agar dapat berjalan di berbagai wilayah Indonesia. Dia juga menyatakan pihaknya di DPR akan menyuarakan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program pemerintah tersebut dapat berjalan.

Dalam pertemuan tersebut, para pengembang menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pembangunan rumah subsidi. Persoalan harga material dan proses administrasi menjadi bagian dari pembahasan untuk mencari solusi bersama.

Pertemuan juga dihadiri perwakilan asosiasi pengembang perumahan, BUMD Sumut serta pejabat terkait. Pemprov Sumut sebelumnya juga telah melakukan kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta organisasi pengembang dalam program penyediaan hunian layak di Sumut.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat ketersediaan hunian dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Nasional Indonesia pada Debat Umum Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Dua Versi Berbeda, Kesaksian Kolonel Latief dan Keterangan Soeharto soal Pertemuan Sebelum G30S

Sugiono mengatakan dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak terlepas dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme.

Menurutnya, pengalaman tersebut turut membentuk sikap Indonesia dalam mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

"Palestina bukan hanya persoalan satu kawasan. Palestina adalah ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya dan mampu memberikan hasil ketika paling dibutuhkan," katanya.

Dalam pidatonya, Sugiono juga menekankan pentingnya penegakan hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan negara serta pengakhiran kolonialisme.

Dia menyebut Indonesia siap terus mengambil bagian dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui diplomasi, mediasi, bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian, serta kontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia juga terus mendorong penguatan dukungan internasional terhadap penyelesaian konflik Palestina melalui solusi dua negara. Kemlu mencatat isu Palestina menjadi salah satu agenda diplomasi Indonesia selama rangkaian Sidang Umum PBB ke-81.

Indonesia Dorong Penguatan Multilateralisme

Sugiono mengatakan Indonesia membawa pendekatan politik luar negeri yang menekankan keterbukaan dialog, pencarian titik temu dan penghormatan terhadap Piagam PBB.

Menurut dia, tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian perlu diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret, termasuk dalam menghadapi konflik dan persoalan kemanusiaan.

Komitmen tersebut juga berkaitan dengan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 dengan tema "Fostering Unity, Advancing Peace".

Tema tersebut menekankan upaya membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral, menjaga ruang dialog serta memperkuat penghormatan terhadap hukum internasional.

Dalam rangkaian agenda diplomasi di New York, Indonesia juga mendorong momentum global untuk memperkuat langkah menuju solusi dua negara dan meningkatkan dukungan terhadap lembaga kemanusiaan yang membantu masyarakat Palestina.

Sidang Umum PBB ke-81 sendiri berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada 22-28 September 2026. Forum tersebut menjadi ajang bagi para kepala negara, pemerintahan dan perwakilan tingkat tinggi untuk menyampaikan posisi masing-masing mengenai berbagai persoalan global.

Dengan pernyataan tersebut, pemerintah Indonesia kembali menegaskan dukungan diplomatiknya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat melalui solusi dua negara.* (in/dh)

PSMS datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan telak 6-0 atas Persiku Kudus pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Ayam Kinantan pada musim ini setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Sumsel United.

Baca Juga:

• Bawa 23 Pemain Tanpa Rudi, PSMS Medan Incar Kemenangan Ketiga Lawan Adhyaksa Bekasi

"PSMS berangkat hari ini ke Bekasi, siap untuk menghadapi Adhyaksa besok malam. Tim sangat siap, kami membawa 23 pemain dan siap buat pertandingan besok dengan hasil yang terbaik," kata Eko dalam konferensi pers, Sabtu (26/9/2026).

Meski demikian, PSMS masih memiliki sejumlah pemain yang kondisinya belum pasti. Rachmad Hidayat dan Sulthan Zaki masih menjalani latihan terpisah, sedangkan kiper Rudi dipastikan tidak tampil karena masih menjalani sanksi.

Striker PSMS Javier Siverio Toro atau Javi juga terus dipantau setelah mengalami tarikan otot saat menghadapi Persiku Kudus. Kondisinya disebut terus membaik, tetapi belum sepenuhnya pulih.

Menghadapi Adhyaksa FC, Eko meminta para pemain tetap waspada dan tidak menganggap remeh lawan. Tim pelatih PSMS telah menganalisis sejumlah pemain Adhyaksa sebelum pertandingan.

"Untuk pemain Adhyaksa Bekasi kita tahu, kita sudah analisa beberapa pemain. Kita harus waspada untuk hasil yang terbaik," ujar Eko.

Penjaga gawang PSMS M Natshir Fadil atau Deden Natshir juga menyadari laga tandang tersebut tidak akan mudah. Dia meminta rekan-rekannya bekerja keras untuk mempertahankan momentum positif.

"Sebagai pemain tentunya kita pengen menjaga tren positif, tapi itu tidak mudah. Kita main di kandang lawan dan kita harus bekerja keras untuk mendapatkan poin di Bekasi," kata Deden.

Sementara itu, Adhyaksa FC belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Persiku Kudus sebelum kalah 1-2 dari Persikad.

Pertandingan melawan PSMS menjadi kesempatan bagi Adhyaksa FC untuk meraih kemenangan pertama sekaligus memperbaiki catatan mereka di awal musim.

PSMS sendiri akan berusaha membawa pulang poin dari Bekasi demi menjaga momentum setelah kemenangan besar atas Persiku. Laga kedua tim malam ini menjadi pertemuan yang penting bagi perjalanan keduanya di pekan ketiga kompetisi.* (tm/dh)

Dalam kesaksiannya di persidangan, Latief mengatakan dirinya sempat melaporkan rencana penculikan itu kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Baca Juga:

• Stok Beras RI Cetak Rekor Baru, Bapanas Optimistis Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

"Sehari sebelum kejadian itu saya melapor langsung kepada Bapak Mayjen Soeharto, sewaktu beliau berada di RSPAD sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas," kata Latief dalam kesaksiannya.

Latief mengatakan sebelumnya dia juga pernah membicarakan isu mengenai Dewan Jenderal dengan Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim.

Saat itu, Latief menyebut Dewan Jenderal disebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Menurut kesaksiannya, Soeharto mengatakan informasi tersebut akan diselidiki.

Dalam buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa, kesaksian Latief tersebut disebut menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan mengenai peran Soeharto menjelang G30S.

Latief juga mengatakan dirinya kembali menyampaikan informasi mengenai rencana tersebut setelah laporan kepada Pangdam Jaya Mayjen Umar Wirahadikusumah dan Pangdam Brawijaya Mayjen Basoeki Rachmat tidak mendapat respons yang menurutnya memadai.

Menurut Latief, Soeharto tidak mengambil langkah untuk memperketat pengamanan meski telah menerima informasi mengenai kemungkinan penculikan para jenderal.

Namun, kesaksian Latief tidak sepenuhnya sama dengan keterangan Soeharto mengenai pertemuan mereka sebelum G30S.

Keterangan Soeharto Berbeda

Soeharto mengakui pernah bertemu atau ditemui Latief menjelang peristiwa G30S. Namun, keterangan yang disampaikannya pada waktu berbeda tidak sama.

Dalam wawancara dengan majalah Jerman Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengatakan Latief datang menemuinya di RSPAD pada malam 30 September 1965. Saat itu, Soeharto sedang menjaga Tommy, putranya yang dirawat karena luka bakar.

Soeharto dalam wawancara tersebut mengatakan Latief tidak menyampaikan informasi mengenai rencana penculikan. Ia bahkan menyebut Latief memiliki niat untuk membunuhnya, tetapi mengurungkan niat karena berada di tempat umum.

Sementara dalam autobiografinya yang terbit pada 1988, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto memberikan keterangan berbeda. Ia mengatakan hanya melihat Latief dari kejauhan dan tidak sempat berbicara dengannya.

Perbedaan keterangan tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pembahasan dalam kajian mengenai peran Soeharto menjelang dan setelah peristiwa G30S.

Soeharto dan Peristiwa G30S

Saat G30S terjadi, Soeharto berpangkat mayor jenderal dan menjabat Pangkostrad. Posisi tersebut membuatnya menjadi salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang tidak menjadi sasaran penculikan.

Sejumlah sejarawan kemudian memiliki tafsir berbeda mengenai posisi Soeharto dalam peristiwa tersebut.

Sejarawan WF Wertheim, sebagaimana dikutip dalam sumber tersebut, pernah berpendapat bahwa Soeharto memiliki kemungkinan berada dalam pihak yang berkomplot. Tafsir itu dikaitkan dengan ketidakpuasan Soeharto terhadap kepemimpinan TNI Angkatan Darat serta konflik politik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam pandangan Wertheim, G30S kemudian dapat dimanfaatkan untuk melemahkan pimpinan TNI AD sekaligus memberikan alasan bagi tindakan terhadap PKI.

Namun, pandangan mengenai keterlibatan Soeharto dalam G30S merupakan bagian dari perdebatan historiografi dan memiliki tafsir yang berbeda di antara para sejarawan.

Peristiwa G30S sendiri terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Enam jenderal dan seorang perwira TNI AD menjadi korban penculikan dan kemudian ditemukan tewas di kawasan Lubang Buaya, Jakarta.

Setelah peristiwa tersebut, Soeharto mengambil peran penting dalam penanganan situasi politik dan militer. Pada perkembangan berikutnya, ia menjadi Pejabat Presiden pada 1967 dan Presiden Republik Indonesia pada 1968 hingga 1998.

Dengan demikian, kesaksian Kolonel Abdul Latief mengenai Soeharto sebelum G30S menjadi salah satu sumber yang terus diperdebatkan. Sementara itu, keterangan Soeharto mengenai pertemuannya dengan Latief juga tercatat berbeda dalam sejumlah sumber.* (k/dh)

DELI SERDANG, BITV – Warga Dusun II, Gang Buntu, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Padahal, jalan tersebut merupakan akses utama yang setiap hari digunakan warga untuk beraktivitas.

Kerusakan jalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini membuat warga merasa kecewa. Pasalnya, mereka mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan dan memohon kepada Pemerintah Desa Cinta Damai agar jalan tersebut segera diperbaiki. Namun, hingga kini, belum ada realisasi perbaikan.

Baca Juga:

• Simpan Sabu Dalam Kotak Kacamata, Tepos dan Doyok Akhirnya Diangkut Polisi Deli Serdang

Salah seorang warga, Bahli Hasibuan, saat diwawancarai wartawan BITV, menyampaikan keluhannya terkait kondisi jalan yang sudah lama rusak. Ia bersama warga lainnya berharap pemerintah desa segera mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki akses jalan tersebut.

Menurut keterangan warga, mereka telah beberapa kali mendatangi kantor Desa Cinta Damai dan bertemu langsung dengan kepala desa untuk menyampaikan permohonan perbaikan jalan.

Namun, hingga saat ini, warga mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai kapan perbaikan akan dilakukan.

Kondisi tersebut membuat warga Dusun II kecewa dan mempertanyakan perhatian pemerintah desa terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Warga berharap Pemerintah Desa Cinta Damai segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta agar perbaikan jalan segera direalisasikan demi kelancaran aktivitas serta kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, wartawan BITV telah berupaya menghubungi Kepala Desa Cinta Damai melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta konfirmasi terkait keluhan warga dan kondisi jalan yang rusak tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan kepada kepala desa belum mendapatkan respons.
Warga Dusun II berharap keluhan yang telah mereka sampaikan selama bertahun-tahun dapat segera ditindaklanjuti.

Mereka menginginkan adanya langkah nyata dari pemerintah desa agar akses jalan yang setiap hari mereka gunakan dapat segera diperbaiki.* (dh)

Hingga akhir Agustus 2026, IASC mencatat 668.441 laporan penipuan yang masuk. Pemerintah juga menerima laporan terhadap 1.276.688 rekening yang diduga digunakan untuk aktivitas keuangan ilegal.

Baca Juga:

• Beri 'PR' Khusus untuk Perantau Minang, Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Kuasai Pasar Industri Halal

"Pemerintah melalui IASC dan Satgas PASTI terus menindak aktivitas keuangan ilegal serta membantu mengamankan dana korban. Jika menemukan penipuan atau aktivitas keuangan ilegal, jangan diam. Laporkan melalui SIPASTI di sipasti.ojk.go.id atau IASC di iasc.ojk.go.id," tulis Badan Komunikasi Pemerintah dalam unggahan Instagram @bakom.ri, Minggu (27/9/2026).

Modus penipuan yang dilaporkan masyarakat beragam, mulai dari transaksi belanja, investasi, tawaran pekerjaan hingga penipuan melalui media sosial.

Pada Agustus 2026, terdapat lima modus penipuan yang paling banyak dilaporkan. Modus transaksi belanja tercatat sebanyak 119.494 laporan.

Berikutnya, modus impersonation atau fake call mencapai 65.914 laporan. Penipuan investasi tercatat sebanyak 32.738 laporan.

Kemudian, penipuan berkedok tawaran pekerjaan mencapai 29.373 laporan, sedangkan penipuan melalui media sosial sebanyak 25.919 laporan.

Selain memblokir rekening, pemerintah juga mencatat dana yang berhasil diamankan mencapai Rp771,2 miliar. Dari penanganan tersebut, dana sebesar Rp206 miliar disebut telah dikembalikan kepada korban aktivitas keuangan ilegal.

Pemerintah juga menerima 159.472 laporan terkait nomor telepon yang digunakan dalam aktivitas penipuan.

Penindakan Satgas PASTI

Sementara itu, Satgas PASTI yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 30.328 pengaduan hingga periode yang dilaporkan.

Pengaduan tersebut terdiri dari 26.729 aduan pinjaman online ilegal, 200 aduan gadai ilegal dan 3.399 aduan investasi ilegal.

Satgas PASTI juga menghentikan 1.222 entitas keuangan ilegal. Jumlah tersebut terdiri dari 951 pinjaman online ilegal, 27 gadai ilegal, 242 investasi ilegal serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Data tersebut menunjukkan penipuan digital dan aktivitas keuangan ilegal masih menjadi salah satu persoalan yang ditangani pemerintah melalui pemblokiran rekening, pengamanan dana serta penghentian entitas yang dinilai melanggar ketentuan.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Andre saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah IKM Sumatera Utara periode 2024-2029 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Sabtu (26/9/2026). Acara tersebut juga dihadiri Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Beri 'PR' Khusus untuk Perantau Minang, Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Kuasai Pasar Industri Halal

Andre mengatakan Sumut memiliki kekuatan anggaran yang lebih besar dibandingkan Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, dia menyebut APBD Sumut sekitar dua kali lipat dibandingkan APBD Sumbar.

Menurut Andre, kemampuan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan sejumlah proyek strategis. Salah satu yang disorot yakni rencana pembangunan jalan menuju Berastagi dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) berbasis APBD.

"Beliau akan memakai konsep kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis APBD. Karena APBD Sumut ini luar biasa," ujar Andre.

Andre juga menyebut pembangunan jalan tol menuju kawasan Danau Toba serta konektivitas jalur kereta api dari Aceh ke Sumatera Utara sebagai bagian dari rencana pembangunan yang menurutnya perlu didorong.

Dia berharap pembangunan tersebut dapat memperkuat konektivitas sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Utara.

Selain membahas pembangunan, Andre mengajak keluarga besar IKM dan masyarakat Minang di Sumut menjadi bagian dari kolaborasi pembangunan daerah.

Dia berharap Pemprov Sumut juga memperluas konektivitas dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk warga Minang yang berada di perantauan.

Sementara itu, Bobby Nasution dalam acara tersebut mengajak IKM Sumut memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan ekonomi keumatan dan industri halal.

Bobby mengatakan potensi industri halal dan ekonomi berbasis syariah di Sumatera Utara masih dapat dikembangkan lebih luas melalui kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Ketua DPW IKM Sumut Delfitri Munir yang baru dilantik juga menyatakan organisasi akan mendukung program pembangunan Pemprov Sumut serta memperluas kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda pelantikan pengurus IKM Sumut sekaligus membahas peluang kolaborasi antara masyarakat Minangkabau dan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi serta pembangunan.* (pm/dh)

Hal itu disampaikan Denny saat membahas perkara tersebut dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV. Ia menjelaskan konsekuensi yang dimohonkan dalam gugatan tersebut adalah diskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 27 September: Berawan Mendominasi, Hujan Ringan di Sejumlah Daerah

Denny menegaskan istilah gugatan ijazah yang banyak digunakan publik tidak sepenuhnya menggambarkan substansi permohonan yang diajukannya.

"Orang menyebutnya gugatan ijazah, sebenarnya jauh lebih dalam persoalannya dari ijazah," ujarnya.

Menurut Denny, persoalan utama berkaitan dengan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu. Ketentuan tersebut mensyaratkan calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Denny mengatakan salah satu hal yang dipersoalkan adalah bukti pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika proses pencalonan berlangsung.

"Memang sejauh ini kita tidak melihat, Gibran punya tanda bukti tamat pendidikan SLTA atau ijazah, itu satu hal," tuturnya.

Namun, menurut Denny, persoalan mengenai ijazah hanya merupakan bagian dari perkara yang lebih luas. Ia mengatakan pihaknya ingin menguji proses pemenuhan syarat pencalonan Gibran melalui mekanisme hukum di MK.

"Tapi kalau soal ijazah itu ecek-ecek untuk MK. Masa MK urus ijazah. MK itu kan Mahkamah Konstitusi, mahkamah yang menegakkan hukum dasar," katanya.

Denny kemudian menyampaikan dugaan adanya persoalan dalam proses pencalonan Gibran. Ia mengklaim terdapat indikasi bahwa Gibran diloloskan sebagai calon wakil presiden meski menurutnya tidak memenuhi syarat.

"Tapi ini memang bukan ijazah, ternyata dari proses pencalonan ini dari hari ke hari, waktu ke waktu makin terlihat ada indikasi upaya memang meloloskan Gibran padahal tidak memenuhi syarat," ujar Denny.

Pernyataan tersebut merupakan dalil dan penilaian dari pihak pemohon dalam perkara dan belum menjadi kesimpulan atau putusan MK.

Gugatan Gibran di MK

Gugatan Denny bersama sejumlah pemohon lainnya telah diregistrasi MK dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pokok perkara tersebut tercatat sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan keabsahan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat proses pencalonan pada Pemilu 2024. Mereka juga meminta MK menguji konsekuensi hukum apabila syarat tersebut dinilai tidak terpenuhi.

MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026 dan pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026 dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan Bawaslu, serta pihak terkait.

Hingga kini, perkara tersebut masih menjadi objek pemeriksaan MK. Penilaian akhir mengenai dalil para pemohon serta konsekuensi hukumnya bergantung pada proses persidangan dan putusan MK.* (fj/dh)