Pengamat sosial dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute, Abdul Rahim Daulay, meminta Kejati Sumut menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca Juga:

• KPK Soroti Mahalnya Ongkos Politik, Negara Diminta Biayai APK Peserta Pemilu

"Jika proses penanganan perkara terus berjalan tanpa kejelasan, masyarakat bisa mempertanyakan perkembangan kasus tersebut. Kejati Sumut harus segera menghadirkan langkah konkret agar proses hukum berjalan maksimal," ujar Rahim, Sabtu (18/7/2026).

Ia menilai pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum. Menurutnya, Kejati Sumut perlu menunjukkan kinerja yang sejalan dengan semangat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Rahim juga membandingkan penanganan perkara tersebut dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin.

"Masyarakat tentu menunggu langkah nyata dari Kejati dalam menuntaskan kasus ini. Korupsi berdampak langsung terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, dan keuangan negara," katanya.

Dugaan korupsi proyek mebel Langkat mencuat setelah adanya indikasi sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan. Proyek tersebut diketahui terbagi dalam dua paket besar, yakni pengadaan mebel SD senilai Rp21,6 miliar dan pengadaan mebel SMP senilai Rp26,7 miliar.

Dalam proses penyelidikan, Kejati Sumut sebelumnya menyebut telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Penanganan perkara juga masih menunggu keterangan ahli, termasuk ahli di bidang perkayuan.

Sorotan lain muncul karena salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek mebel tersebut, PT Bismacindo Perkasa, diketahui juga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Selain itu, auditor menemukan sejumlah indikasi kejanggalan, termasuk dugaan penggelembungan harga atau mark-up yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Pada proses pengadaan melalui sistem e-katalog, ditemukan tahapan negosiasi hingga persetujuan yang berlangsung pada waktu tidak biasa, yakni hingga dini hari. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan.

Auditor juga menemukan dugaan bahwa sejumlah perusahaan pelaksana bukan merupakan produsen utama barang yang dipasok, melainkan mendapatkan barang melalui pihak lain. Pola tersebut dinilai berpotensi membuka ruang ketidakwajaran harga.

Kejati Sumut hingga kini masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Masyarakat menunggu hasil penyidikan serta langkah hukum lanjutan untuk memastikan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan mebel sekolah tersebut.* (tm/dh)

Pernyataan itu disampaikan Hotman setelah mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Kasus ASABRI, Hotman Paris Pertanyakan Proses Hukumnya

"Hari ini ada pertanyaan soal apakah benar Tan Kian memberikan uang lebih dari Rp50 miliar. Jawaban Pak Febrie, tidak. Yang jelas menyangkut uang, tidak ada," ujar Hotman.

Ia menilai terdapat kejanggalan apabila seseorang yang disebut sebagai pemberi suap belum ditetapkan sebagai tersangka, sementara pihak lain yang diduga sebagai penerima sudah lebih dulu diproses hukum.

"Kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap?" kata Hotman.

Selain menyoroti dugaan aliran dana, Hotman juga menjelaskan bahwa perkara PT Asabri telah berjalan sebelum Febrie menjabat sebagai Jampidsus. Menurutnya, proses persidangan perkara tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2021 dan telah diputus Pengadilan Tipikor Jakarta pada Januari 2022, sedangkan Febrie baru dilantik sebagai Jampidsus pada 22 Januari 2022.

Hotman menyebut, dalam perjalanan perkara tersebut, Tan Kian hanya berstatus sebagai saksi fakta. Ia mengatakan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Tan Kian sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi Asabri.

"Bahkan sudah ada sejumlah hakim yang memeriksa perkara ini, termasuk hakim agung. Tidak pernah ada satu pun yang mempertanyakan mengapa Tan Kian bukan tersangka," ujarnya.

Menurut Hotman, hubungan Tan Kian dengan perkara Asabri hanya berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) atas tanah milik pribadi Benny Tjokrosaputro, salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.

Ia membantah adanya tudingan bahwa Tan Kian menikmati aset hasil tindak pidana korupsi Asabri. Hotman mengatakan aset yang berkaitan dengan kerja sama tersebut juga telah disita oleh kejaksaan dan masuk dalam proses lelang.

"Tan Kian tidak menikmati satu rupiah pun aset Asabri. Tanah yang dikerjasamakan itu juga sudah disita kejaksaan," kata Hotman.

Sementara itu, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah masih berjalan. Penyidik sebelumnya menyebut penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan melalui proses gelar perkara.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum serta dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan sejumlah perkara besar.* (dw/dh)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, penerapan B50 menjadi langkah penting karena sebagian kebutuhan bahan bakar diesel nasional kini dapat dipenuhi dari sumber daya dalam negeri, khususnya minyak sawit yang diproduksi para petani Indonesia.

Baca Juga:

• Airlangga Ajak Tiongkok Garap Proyek PLTS 100 GW di Indonesia

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara agraris mampu memanfaatkan kekayaan alam dan hasil produksi dalam negeri untuk memperkuat kemandirian energi.

Sudaryono menjelaskan, upaya mencapai swasembada energi tidak terlepas dari pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bahwa setiap negara akan lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri ketika menghadapi situasi krisis.

"Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga mengedepankan konsep percepatan program agar berbagai kebijakan strategis dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, program besar harus mampu dijalankan secara cepat, terukur, dan menghasilkan dampak nyata.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menilai penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan penting di tengah kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian serta perubahan harga energi dunia.

Menurut Hashim, pembangunan sektor energi nasional harus diarahkan pada pengurangan ketergantungan impor, pengembangan industri dalam negeri, serta percepatan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan Indonesia perlu bergerak menuju sistem energi berbasis sumber daya domestik.

Menurutnya, pemanfaatan energi dalam negeri akan memperkuat ketahanan nasional, menjaga keterjangkauan harga energi, membuka lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Kita sedang bergerak dari sistem energi yang berbasis impor menuju energi berbasis sumber daya domestik. Dengan begitu, ketahanan energi semakin kuat dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat," ujar Darmawan.

Melalui program B50, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, tetapi juga meningkatkan nilai tambah komoditas sawit serta memperkuat kesejahteraan petani di dalam negeri.* (oz/dh)

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, capaian investasi semester pertama menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi periode tersebut mencapai Rp1.010,6 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target investasi tahun 2026.

Baca Juga:

• Prabowo: LNG Abadi Masela Harus Bawa Kemakmuran bagi Rakyat

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan berbagai proyek investasi melalui penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, pembangunan infrastruktur, serta penyelesaian berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan.

Rizal menilai investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai dana yang masuk, tetapi juga harus mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Ia menyebut iklim investasi Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup baik karena didukung oleh besarnya pasar domestik, program hilirisasi, serta kondisi ekonomi makro yang relatif stabil.

Namun, memasuki semester II 2026, investor diperkirakan akan semakin selektif akibat meningkatnya ketidakpastian global, tekanan geopolitik, dan tingginya biaya pendanaan. Sektor yang memiliki peluang besar menarik investasi antara lain hilirisasi mineral, manufaktur, ekonomi digital, pusat data, energi, hingga logistik.

"Investasi tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas produksi nasional," katanya.

Dari realisasi investasi semester I 2026, pemerintah mencatat sebanyak 1,44 juta tenaga kerja berhasil terserap. Angka tersebut meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap. Faktor lain seperti produktivitas, peningkatan keterampilan pekerja, tingkat upah, transfer teknologi, dan nilai tambah industri juga menjadi indikator penting.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mengubah orientasi kebijakan investasi dari sekadar mengejar jumlah realisasi menjadi investasi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, Indonesia diharapkan mampu memperkuat daya saing industri nasional sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.* (an/dh)

Natalius Pigai menegaskan dirinya tidak pernah menyampaikan ajakan tersebut. Ia menyebut pernyataan resmi terkait dirinya hanya disampaikan melalui akun media sosial X miliknya.

Baca Juga:

• Heboh Isu Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin Senilai Rp1,8 Triliun, Dirut Agrinas Akhirnya Buka Suara

Selain klaim soal ajakan belanja Rp1 juta, Pigai juga membantah informasi lain yang beredar terkait pembangunan KDMP yang disebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat adat, aktivis, jurnalis, hingga sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Menurut Pigai, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Ia meminta publik mengutamakan informasi dari sumber resmi dan media yang menjalankan prinsip jurnalistik.

"Jangan lagi percaya sumber tidak jelas," tegas Pigai.

Komdigi Pastikan Informasi Tidak Benar

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui kanal Aduan Konten juga memastikan narasi mengenai ajakan Natalius Pigai agar masyarakat berbelanja Rp1 juta per bulan di KDMP merupakan informasi palsu.

Komdigi menyebut informasi tersebut pertama kali muncul melalui unggahan media sosial Facebook pada Kamis (9/7/2026).

Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berkaitan dengan pejabat publik dan program pemerintah.

Masyarakat diminta melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah maupun sumber informasi terpercaya sebelum mempercayai dan membagikan sebuah kabar.* (in/dh)

Direktur Operasional ITDC Troy Reza Warokka mengatakan proses pengecatan ulang sirkuit akan dilakukan dalam waktu dekat. Seluruh pengerjaan dipastikan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) dan Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial MotoGP.

Baca Juga:

• Patroli Preventif Polri di Nusa Dua, KRYD dan Cooling System Pastikan Keamanan Wisatawan

Menurut Troy, pembenahan Sirkuit Mandalika bukan hanya dilakukan untuk mempercantik tampilan arena balap, tetapi juga memastikan fasilitas memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menggelar balapan kelas dunia.

Selain lintasan, ITDC juga memastikan kesiapan berbagai infrastruktur pendukung di kawasan Mandalika. Persiapan dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, mulai dari akses bandara, fasilitas hotel, hingga layanan pendukung lainnya.

"Kami berkomitmen bukan hanya menyiapkan kawasan, tetapi juga memastikan sinergi dengan stakeholder terkait seperti airport, hotel, dan fasilitas pendukung lainnya," katanya.

Mandalika Jadi Panggung Pebalap Indonesia

Selain kesiapan infrastruktur, MotoGP Mandalika 2026 juga menjadi sorotan karena hadirnya dua pebalap muda Indonesia yang akan tampil di kelas dunia.

Mario Suryo Aji akan berlaga di kelas Moto2, sementara Veda Ega Pratama tampil di kelas Moto3 pada seri MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026.

Troy menilai kehadiran dua pebalap tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan talenta balap nasional mulai menunjukkan hasil.

"Ini membuktikan proses pembibitan atlet-atlet Indonesia bukan hanya sekadar wacana. Kehadiran Sirkuit Pertamina Mandalika memberikan proses yang sekarang bisa kita lihat bersama," ujarnya.

Meski demikian, Troy menyebut perjalanan Mario Aji dan Veda Ega masih panjang untuk mencapai level tertinggi di dunia balap motor. Karena itu, pengembangan fasilitas dan ekosistem olahraga otomotif tetap menjadi perhatian.

ITDC menegaskan akan terus mengembangkan kawasan Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan Indonesia sekaligus menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional.* (in/dh)

YOGYAKARTA – Pemerintah memastikan pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp240 triliun telah tersedia untuk mendukung operasional koperasi selama enam tahun ke depan. Pemerintah menyebut skema pembiayaan akan dilakukan secara bertahap dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana tersebut berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah nantinya akan menanggung pembayaran cicilan pinjaman tersebut.

Baca Juga:

• Ekonomi Masih Lesu, Pengamat Usul Target Pajak Diturunkan

Menurutnya, pembayaran cicilan diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun. Besaran tersebut akan menyesuaikan dengan jumlah koperasi yang mulai menjalankan kegiatan operasional.

"Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi," katanya.

Purbaya menegaskan persoalan pendanaan program Kopdes Merah Putih tidak lagi menjadi kendala. Namun, pemerintah kini berfokus memastikan pelaksanaan program berjalan rapi, transparan, dan minim kebocoran anggaran.

Selain pendanaan utama, pemerintah juga menyiapkan dukungan awal bagi koperasi yang baru berjalan. Dukungan tersebut meliputi pelatihan, biaya operasional, hingga pembayaran gaji pegawai selama satu hingga dua tahun pertama.

Pemerintah berharap setelah melewati masa awal tersebut, koperasi dapat berkembang secara mandiri dan memiliki kemampuan bisnis yang berkelanjutan.

Kopdes Merah Putih Diklaim Punya Prospek Bisnis

Purbaya menilai prospek Koperasi Desa Merah Putih cukup menjanjikan. Salah satu faktor pendukungnya adalah kebijakan pemerintah yang akan menyalurkan barang-barang bersubsidi melalui jaringan koperasi tersebut.

"Semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ saja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan program tersebut bergantung pada pengelolaan yang bersih dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Terkait isu dugaan kenaikan harga atau markup pengadaan kendaraan operasional untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya menyebut pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih dalam tahap pelaksanaan.

Namun, ia memastikan pengawasan tetap dilakukan melalui pemeriksaan secara acak maupun audit mendalam terhadap penggunaan anggaran.

"Setiap anggaran yang besar akan kita cek secara random atau satu per satu secara detail. Tujuannya bukan untuk mengganggu, tetapi membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi," jelasnya.

Pemerintah berharap program Kopdes Merah Putih dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus menjadi penggerak distribusi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.* (k/dh)

Guru SDN 016 Serusa Parit Aman, Desi Pradipta, mengaku tidak menyangka komentarnya mendapat respons hingga Wapres Gibran datang langsung melihat kondisi sekolah pada Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Gibran Soroti Kekurangan Kelas di MIN 1 Rokan Hilir, Pengembangan Fasilitas Langsung Dibahas

"Saya komen di IG Bapak untuk datang ke sekolah kami di SD 016 Serusa dan alhamdulillah ditanggapi oleh Bapak, akhirnya Bapak hari ini datang ke sekolah kami," ujar Desi dalam keterangannya, dikutip dari keterangan Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (18/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Gibran melihat langsung sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan. Beberapa bagian bangunan seperti atap, plafon, dinding, dan pintu sekolah dilaporkan mengalami kerusakan.

Selain itu, kondisi lapangan sekolah juga menjadi perhatian karena terdapat lubang besar serta area tanah rawa di sekitar lingkungan sekolah yang belum memiliki pagar pengaman.

Desi berharap kedatangan Wapres dapat menjadi awal perbaikan fasilitas sekolah agar para siswa dan guru dapat menjalankan kegiatan belajar dengan lebih nyaman.

"Semoga sekolah ini lebih maju lagi dengan kedatangan Bapak Wakil Presiden. Semoga sekolah ini juga bisa diperbaiki, itu harapan kami sebagai guru di sini dan anak-anak juga," katanya.

Salah satu orangtua murid, Muhari Siregar, menyampaikan bahwa kondisi bangunan sekolah saat ini cukup memprihatinkan. Ia menyebut gedung sekolah sudah rapuh, bahkan terdapat bagian bangunan yang terlihat miring.

"Lapangan untuk ekstrakurikuler sulit, lapangan upacara juga," ujar Muhari.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga berdialog dengan para orangtua siswa mengenai berbagai persoalan lain yang mereka hadapi. Sejumlah warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan menyampaikan keluhan terkait kebutuhan masyarakat.

Keluhan tersebut di antaranya mengenai ketersediaan solar, akses jalan menuju kawasan pertanian, hingga distribusi pupuk subsidi.

Muhari mengatakan sejumlah aspirasi warga akan ditindaklanjuti, termasuk terkait kebutuhan pupuk subsidi yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat desa.

Kunjungan Gibran ke SDN 016 Serusa Parit Aman merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan fasilitas pendidikan di daerah mendapatkan perhatian. Selain sekolah tersebut, Gibran juga sebelumnya meninjau progres rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Rokan Hilir.

Dalam kunjungan itu, Gibran didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Plt Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto, Bupati Rokan Hilir Bistamam, serta jajaran pemerintah daerah setempat.* (k/dh)

Hotman mempertanyakan proses penetapan tersangka Febrie yang menurutnya dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Hotman usai mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Kasus Febrie Adriansyah Memanas, Hotman Paris Ungkap 12 Poin Pembelaan

"Di mana logikanya seorang bawahan Presiden justru mentersangkakan dan mempermalukan bawahan lain yang adalah kebanggaan Presiden? Yang telah mengembalikan uang negara Rp430 triliun dengan cara seperti ini," ujar Hotman.

Hotman mengklaim berdasarkan informasi yang diterimanya, proses hukum terhadap Febrie tidak diketahui oleh Presiden Prabowo. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian.

Menurut Hotman, Febrie sebelumnya menangani sejumlah perkara besar yang berdampak terhadap pengembalian aset negara. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Febrie.

"Banyak oligarki yang terganggu. Dengan melakukan itu terhadap mantan Jampidsus ini, saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo," katanya.

Selain itu, Hotman juga menjelaskan alasannya menerima posisi sebagai kuasa hukum Febrie. Ia menegaskan keputusannya bukan karena alasan finansial maupun mencari perhatian publik.

"Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang lagi. Semua klien saya konglomerat," ujar Hotman.

Sementara itu, Febrie Adriansyah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait ASABRI.

Penyidik menyebut penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan melalui proses gelar perkara.

"Ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu melalui proses gelar perkara, ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan," ujar pihak kepolisian.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk gerai money changer, kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta kediaman Febrie di Sentul, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti, di antaranya emas batangan, uang tunai, dan valuta asing yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Kasus tersebut kini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan Agung memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/dh)

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, turut angkat bicara dengan menyampaikan sejumlah poin pembelaan terhadap kliennya. Ia menilai terdapat sejumlah persoalan hukum yang perlu diuji terkait proses penetapan tersangka tersebut.

Baca Juga:

• Boyamin Beberkan Dasar Hukum, Penetapan Tersangka Febrie Tak Perlu Restu Presiden

"Kalau disebut Tan Kian memberikan Rp50 miliar lebih, berarti dia diakui sebagai pemberi suap. Pertanyaannya, kenapa Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap?" ujar Hotman.

Menurut Hotman, perkara PT Asabri telah berjalan jauh sebelum Febrie menjabat sebagai Jampidsus. Ia menyebut proses persidangan kasus tersebut telah berlangsung sejak 2021, sementara Febrie baru dilantik sebagai Jampidsus pada Januari 2022.

Hotman juga menyatakan hubungan hukum antara Tan Kian dan terdakwa utama kasus Asabri, Benny Tjokrosaputro, merupakan kerja sama operasi (KSO) atas tanah pribadi, bukan terkait penggunaan dana Asabri.

Ia menegaskan objek tanah tersebut kini telah disita oleh kejaksaan dan dalam proses lelang untuk pemulihan kerugian negara.

Selain itu, Hotman menyebut pemeriksaan terhadap Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026) berjalan lancar. Febrie dicecar 18 pertanyaan terkait perkara PT Asabri dan tidak dilakukan penahanan.

"18 pertanyaan sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri," kata Hotman.

Dalam keterangannya, Hotman menyebut Febrie saat ini dikaitkan dengan tiga perkara besar, yakni kasus PT Asabri, kasus batu bara PLTU PLN terkait dugaan blackout di Sumatera, serta perkara PT Krakatau Steel.

Sementara itu, perdebatan mengenai aspek prosedural juga muncul dari pandangan sejumlah ahli hukum. Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin menilai penetapan tersangka harus memenuhi ketentuan dalam KUHAP, termasuk pemeriksaan awal dan dukungan minimal dua alat bukti.

Berbeda dengan Hamid, Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi menilai penerbitan Sprindik baru dapat menjadi langkah untuk memperbaiki aspek formil dan memberikan kepastian hukum dalam proses penyidikan.

Kejaksaan Agung sendiri menegaskan status tersangka Febrie Adriansyah tidak gugur meski telah diterbitkan Sprindik baru. Penyidikan tetap berjalan dengan pengawasan dari sejumlah pihak, termasuk KPK dan Komisi III DPR RI.

Dalam perkembangannya, Ketua Umum Relawan Jaringan Muda Pendukung Prabowo (JAGO) sekaligus Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, turut memberikan dukungan terhadap pembelaan Hotman Paris.

Ia menilai 12 poin pembelaan yang disampaikan Hotman harus diuji melalui fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum dalam proses hukum yang berjalan.* (tm/dh)

Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck mengatakan, penegakan aturan tidak cukup hanya menyasar pengemudi kendaraan, tetapi juga harus menyentuh perusahaan atau pemilik armada angkutan.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Pastikan Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Sibolangit Tak Bertambah, Ini Daftar Korbannya

"Kecelakaan-kecelakaan ini kami sebagai Komisi V DPR RI akan menyarankan suatu aturan yang tegas tidak hanya berlaku kepada sopir kendaraan, tapi juga pemilik kendaraan atau perusahaan jasa angkutan. Harus ada tindakan tegas supaya perusahaan lebih memperhatikan perawatan kendaraan dan batas beban muat sesuai izin KIR," ujar Ijeck dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Ijeck menilai persoalan kendaraan ODOL masih menjadi salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama pada jalur dengan kondisi medan menurun seperti kawasan Sibolangit.

Ia menyebut, kasus kecelakaan akibat kendaraan tidak laik jalan maupun membawa muatan berlebih tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, tetapi juga menjadi persoalan di sejumlah wilayah Indonesia.

"Kecelakaan yang terjadi di Sibolangit ini merupakan tidak kuatnya rem truk menahan beban, apalagi di jalan menurun. Hal seperti ini sering terjadi tidak hanya di Sumatera Utara, namun juga daerah lain di Indonesia," katanya.

DPR, lanjut Ijeck, masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian terkait kecelakaan beruntun tersebut sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah untuk memperkuat aturan terkait kendaraan ODOL.

Kecelakaan beruntun di Jalan Jamin Ginting Km 44-45, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, terjadi pada Jumat (17/7/2026). Insiden tersebut melibatkan sembilan kendaraan dan menyebabkan empat orang meninggal dunia serta delapan lainnya mengalami luka-luka.

Dalam kasus tersebut, polisi telah mengamankan sopir truk Fuso bernama Ilham (50) untuk menjalani pemeriksaan. Sopir tersebut diamankan terkait proses penyidikan kecelakaan yang diduga melibatkan kendaraan angkutan berat tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan, satu orang yang diduga terlibat dalam kecelakaan telah diamankan untuk dimintai keterangan.* (in/dh)

Usulan itu disampaikan Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar. Menurutnya, penyesuaian target penerimaan pajak sebaiknya dibarengi dengan efisiensi belanja negara agar kondisi fiskal tetap terjaga.

Baca Juga:

• Bobby Desak Pertamina Atasi Antrean BBM di Sumut: Masyarakat Butuh Minyak, Bukan Alasan

Ia menilai target penerimaan pajak yang terlalu tinggi justru berpotensi memicu pengawasan berlebihan terhadap wajib pajak. Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah beban pelaku usaha, terutama ketika aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih.

Menurut Fajry, pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah. Karena itu, pengawasan perpajakan dinilai lebih tepat diarahkan kepada sektor usaha yang memperoleh manfaat langsung dari belanja negara.

"Apa yang mendorong ekonomi pada semester I? Lebih banyak karena government spending. Siapa yang menikmati government spending? Para pengusaha SPPG dan sektor terkait. Itu yang seharusnya menjadi fokus pengawasan pajak," katanya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memperluas pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026.

Dalam kebijakan itu, DJP memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan basis data hingga tingkat desa. Selain kunjungan langsung, pengawasan juga akan memanfaatkan teknologi remote sensing, web scraping, serta membangun jejaring informasi bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Fajry mengingatkan, penggunaan data tersebut harus didukung validitas yang kuat agar tidak memunculkan sengketa baru antara fiskus dan wajib pajak.

"Sudah pasti akan memunculkan sengketa baru apabila kualitas datanya rendah atau terdapat perbedaan interpretasi terhadap data yang diperoleh," ujarnya.

Ia juga menyoroti pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan informasi perpajakan. Menurutnya, DJP perlu menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama tersebut beserta batas kewenangannya agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

"Surat edaran ini belum menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud pembangunan jejaring informasi beserta batasannya. Di satu sisi dapat menimbulkan kesan militeristik dalam penggalian penerimaan pajak yang seharusnya berada di ranah sipil, sementara di sisi lain bisa menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku UMKM di pedesaan," jelasnya.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak nasional hingga semester I 2026 tercatat mencapai Rp1.035,7 triliun atau setara 43,9 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98,8 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan proyeksi tersebut, potensi kekurangan penerimaan (shortfall) diperkirakan mencapai Rp46,9 triliun, lebih rendah dibandingkan shortfall tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp271 triliun.* (an/dh)

Menurut Robert, LCC Empat Pilar MPR RI bukan sekadar ajang kompetisi antarpelajar, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga:

• Polemik LCC Empat Pilar MPR RI Masuk Meja Hijau, Sidang Perdana Digelar 2 Juni

Robert juga mengajak para peserta menjadikan nilai-nilai budaya Papua sebagai pedoman dalam menjaga persatuan. Ia menyoroti filosofi masyarakat Papua, yakni "satu tungku banyak batu", yang mencerminkan pentingnya saling menopang dalam kehidupan bermasyarakat.

"Indonesia berdiri bukan karena memiliki kesamaan, melainkan karena adanya kesepakatan untuk hidup dalam keberagaman. Perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama justru menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan bangsa sesuai nilai-nilai Empat Pilar MPR RI," katanya.

Selain itu, Robert mengingatkan generasi muda untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan nasional, termasuk pahlawan asal Papua, Frans Kaisiepo, yang dinilainya memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan persatuan Indonesia.

Ia berharap para peserta mampu menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal dengan semangat nasionalisme sehingga lahir generasi muda yang berkarakter, cinta tanah air, dan siap menjadi pemimpin masa depan.

Robert menambahkan, penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI merupakan investasi jangka panjang dalam memperkuat wawasan kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Karena itu, ia mengajak seluruh peserta untuk terus belajar, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama baik Papua Barat Daya hingga tingkat nasional.

LCC Empat Pilar MPR RI 2026 merupakan kompetisi nasional yang telah dimulai sejak 31 Maret 2026 dan melibatkan seluruh provinsi di Indonesia. Tim terbaik dari setiap provinsi nantinya akan berlaga pada grand final di Jakarta pada Agustus 2026.

Final tingkat Provinsi Papua Barat Daya diikuti sembilan sekolah menengah atas dan sederajat dari Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, yang bersaing memperebutkan tiket menuju tingkat nasional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya Adolof Kambuaya, Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI Dr. Wachid Nugroho, serta para guru pendamping dan dewan juri.* (d/dh)

Kanit Gakkum Satlantas Polres Asahan, Ipda Julfren H. Situmorang, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, korban merupakan pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Vario BK 6685 VCK.

Baca Juga:

• TP PKK Asahan Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU ke-50, Dukung Promosi UMKM dan Produk Unggulan Daerah

Korban meninggal diketahui bernama Syamsul Damanik (51), warga Dusun XI Sirepa, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan. Sementara penumpangnya, Ponirah (41), warga Dusun XIII Sirepa, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, juga meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

"Kedua korban mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal dunia. Jenazah keduanya dibawa ke RSUD HAMS Kisaran," katanya.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai Syamsul bersama Ponirah melaju dari Jalan Nusa Indah menuju Jalan Besar Sei Renggas.

Setibanya di persimpangan, sepeda motor bertabrakan dengan truk cold diesel BK 8077 AD yang dikemudikan Syaiful Wahyudi (37), warga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Truk diketahui melaju dari arah BP Mandoge menuju Kota Kisaran.

Benturan keras membuat pengendara dan penumpang sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara sopir truk tidak dilaporkan mengalami luka.

Selain menelan korban jiwa, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada kedua kendaraan. Sepeda motor mengalami kerusakan di bagian samping kanan dan jok, sedangkan truk mengalami kerusakan pada bumper depan kiri, bodi depan kiri, serta kaca depan sebelah kiri.

Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai sekitar Rp1 juta.

Saat ini Satlantas Polres Asahan masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Polisi telah melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi.

"Penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan," tutup Julfren.* (ds/dh)

PT Pertamina (Persero) dan pemerintah harus jujur untuk menyampaikan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab mengenai penyebab sebenarnya antrean panjang dan terganggunya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Antrean BBM di sejumlah SPBU hingga hari ini masih terus terjadi, menunjukkan bahwa persoalan pasokan dan distribusi belum sepenuhnya teratasi serta membutuhkan penjelasan dan langkah penanganan yang lebih konkret.

Baca Juga:

• Bobby Desak Pertamina Atasi Antrean BBM di Sumut: Masyarakat Butuh Minyak, Bukan Alasan

Alasan meningkatnya konsumsi BBM akibat musim libur sekolah tidak dapat dijadikan penjelasan yang memadai atas terjadinya antrean panjang dan terganggunya pasokan BBM, khususnya di Kota Medan. Jika lonjakan konsumsi memang dipicu oleh masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar daerah selama masa liburan, maka tekanan terhadap pasokan semestinya lebih dominan terjadi di jalur lintas, kawasan wisata, maupun daerah tujuan perjalanan, bukan justru di pusat Kota Medan. Karena itu, Pertamina harus jujur dan transparan mengungkap penyebab sebenarnya dari antrean BBM di Sumatera Utara serta menyampaikan data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penjelasan yang terbuka sangat penting untuk menghilangkan spekulasi, mencegah keresahan masyarakat, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan distribusi BBM.

Antrean panjang di SPBU bukan sekadar persoalan teknis, tetapi telah menjadi persoalan perlindungan konsumen. Masyarakat kehilangan waktu produktif, aktivitas ekonomi terganggu, biaya operasional meningkat, dan pelayanan publik ikut terdampak akibat sulitnya memperoleh BBM. Konsumen tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat persoalan tata kelola pasokan dan distribusi tanpa memperoleh penjelasan yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertamina dan pemerintah juga harus menjelaskan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat dan tidak membiarkan konsumen mengantre berjam-jam tanpa kepastian kapan BBM akan tersedia. Oleh karena itu, setiap SPBU perlu menyampaikan informasi secara terbuka mengenai jadwal kedatangan dan ketersediaan BBM, sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terus-menerus menunggu tanpa kejelasan. Keterbukaan informasi tersebut merupakan bagian dari pelayanan yang layak serta bentuk penghormatan terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Pemerintah tidak boleh memandang antrean dan terganggunya pasokan BBM di Kota Medan dan wilayah sekitarnya semata-mata sebagai persoalan lokal. Peristiwa ini harus dilihat sebagai peringatan atas potensi persoalan nasional dalam tata kelola energi. Pengalaman menunjukkan bahwa berbagai gangguan layanan publik kerap diawali dari satu daerah sebelum kemudian muncul di wilayah lain. Apa yang hari ini terjadi di Sumatera Utara dapat menjadi indikator adanya kerentanan dalam sistem pasokan dan distribusi nasional. Jangan sampai kondisi yang saat ini terlihat sebagai persoalan daerah pada akhirnya berkembang menjadi persoalan nasional yang berpindah antarwilayah dan antarpulau. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat mitigasi risiko, dan memastikan ketahanan distribusi BBM nasional agar masyarakat di daerah lain tidak mengalami situasi yang sama.

Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta pemerintah daerah, didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara. Apabila terdapat kendala dalam rantai pasok maupun distribusi, langkah perbaikan harus segera dilakukan agar kondisi serupa tidak terus berulang.

Rakyat tidak membutuhkan alasan yang berubah-ubah, rakyat membutuhkan BBM yang tersedia, pelayanan yang pasti, dan informasi yang jujur. Tidak boleh ada masyarakat yang dipaksa mengantre berjam-jam tanpa mengetahui kapan BBM akan tersedia. Jika memang terdapat kendala dalam pasokan maupun distribusi, sampaikan apa adanya kepada publik. Kejujuran dan transparansi adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak konsumen

Antrean BBM yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang normal. Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Pertamina dan pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pasokan dan distribusi BBM. Transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pelayanan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar hak-hak konsumen terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan energi nasional dapat dipulihkan.* (dh)

*)Penulis adalah Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK).

Saat tiba di lokasi, Gibran berkeliling meninjau sejumlah ruang kelas yang tengah direnovasi. Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut antusias oleh para guru dan siswa. Gibran juga menyempatkan diri menyapa para pelajar yang berada di lingkungan sekolah.

Baca Juga:

• Boyamin Beberkan Dasar Hukum, Penetapan Tersangka Febrie Tak Perlu Restu Presiden

"Alhamdulillah ada pembangunan," ujar Arniyeti, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (18/7/2026).

Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih maksimal. Menurutnya, sekolah masih kekurangan tiga ruang kelas, belum memiliki aula, musala, maupun laboratorium komputer.

"Kami kekurangan kelas belajar ada tiga kelas, habis itu aula juga tidak ada, musala tidak ada, habis itu lab komputer, itu yang menjadi prioritas kami," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gibran disebut langsung berdiskusi dengan perangkat daerah dan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang turut mendampingi kunjungan. Pembahasan difokuskan pada kemungkinan pengembangan fasilitas sekolah, termasuk pemanfaatan lahan yang tersedia di sekitar lokasi.

Arniyeti menilai Gibran memberikan perhatian secara detail terhadap kondisi sekolah. Bahkan, menurutnya, Wapres juga memperhatikan sejumlah siswa yang belum mengenakan seragam sekolah yang seragam.

"Habis itu lagi ditengoknya anak-anak kan pakai baju ada yang warna lain kan, jadi katanya ini dibelikan nanti anak baju (seragam sekolah)," ungkapnya.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan infrastruktur sekolah dan pemenuhan fasilitas penunjang. Langkah itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar layanan pendidikan semakin merata dan berkualitas di berbagai daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Rokan Hilir Bistamam, Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles, Anggota DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Efendi, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis M. Yudi Prasetya.* (k/dh)

Meski gagal melangkah ke partai final, kedua tim tetap memburu kemenangan sebagai penutup perjalanan mereka di ajang Piala Dunia. Laga ini juga menjadi pertemuan perdana Perancis dan Inggris dalam sejarah perebutan tempat ketiga Piala Dunia.

Baca Juga:

• Wasit Abaikan Dugaan Aksi Kekerasan Pemain Argentina terhadap Pemain Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026, Dua Legenda Sepak Bola Murka: Memalukan!

Les Bleus telah dua kali meraih posisi ketiga, yakni pada Piala Dunia 1958 di Swedia setelah mengalahkan Jerman Barat dengan skor 6-3, serta pada Piala Dunia 1986 di Meksiko usai menundukkan Belgia 4-2.

Perancis juga pernah gagal meraih posisi ketiga saat kalah 2-3 dari Polandia pada Piala Dunia 1982 di Spanyol.

Jika mampu mengalahkan Inggris pada laga kali ini, skuad asuhan Perancis akan menambah koleksi finis di posisi ketiga menjadi tiga kali sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia.

Di sisi lain, Inggris justru memiliki kesempatan mencetak sejarah baru.

Dari 17 penampilan di Piala Dunia, The Three Lions belum pernah meraih peringkat ketiga. Prestasi terbaik mereka selain menjadi juara pada edisi 1966 hanyalah finis di posisi keempat.

Inggris sebelumnya kalah 1-2 dari Italia pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 1990 dan kembali gagal setelah takluk 0-2 dari Belgia pada edisi 2018.

Pelatih Inggris, Thomas Tuchel, menegaskan timnya tetap memiliki motivasi tinggi meski gagal mencapai final.

Menurutnya, Inggris akan tetap berjuang hingga pertandingan terakhir demi menutup turnamen dengan hasil positif.

Pertemuan Perancis dan Inggris diprediksi berlangsung sengit. Selain mempertaruhkan gengsi dua raksasa Eropa, kedua tim juga bertekad mengakhiri Piala Dunia 2026 dengan membawa pulang posisi ketiga.* (k/dh)

Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, AKP Muhammad Isral, mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan forensik terkait insiden yang sempat diduga sebagai aksi teror terhadap Wakil Bupati Deli Serdang tersebut.

Baca Juga:

• HSG Rebound Tembus 6.000, Rating Indonesia Tetap BBB dari S&P Dongkrak Optimisme Pasar

Isral juga mengisyaratkan bahwa penyebab pecahnya kaca jendela rumah dinas tersebut bukan berasal dari tembakan peluru. Namun, ia belum bersedia menjelaskan secara rinci dan meminta publik menunggu keterangan resmi dari kepolisian.

Sementara itu, Kasi Humas Polresta Deli Serdang, Iptu JM Gabe Napitupulu, membenarkan bahwa kepolisian telah menjadwalkan konferensi pers untuk mengungkap hasil penyelidikan.

"Senin nanti akan dipaparkan," kata Gabe.

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, mengaku menemukan kaca jendela kamar rumah dinasnya pecah pada Minggu (14/6/2026) malam. Saat itu, ia menduga rumah dinasnya menjadi sasaran tembakan oleh orang tak dikenal (OTK).

Lom Lom mengaku baru mengetahui adanya kerusakan setelah pulang dari aktivitas di luar rumah. Ia menemukan pecahan kaca berserakan di lantai kamar dan sempat mencari benda yang diduga proyektil, namun tidak menemukannya.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian. Tim Inafis Polresta Deli Serdang bersama personel Laboratorium Forensik Polda Sumut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa bagian kaca jendela untuk diperiksa lebih lanjut.

Sejak peristiwa itu terjadi, Lom Lom mengaku merasa tidak nyaman menempati rumah dinasnya. Ia memilih menunggu hasil pemeriksaan forensik sebagai dasar untuk mengetahui penyebab pasti pecahnya kaca tersebut.

Hingga kini, kepolisian masih menunggu waktu penyampaian resmi hasil Labfor yang diharapkan dapat menjawab dugaan adanya aksi teror maupun penyebab lain di balik insiden tersebut.* (tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Digital (Infokomdigi), Masduki Baidlowi, menanggapi dugaan kasus kekerasan terhadap seorang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang belakangan menjadi perhatian publik.

Baca Juga:

• Mantan ART Gugat Eks Istri Andre Taulany Rp1 Miliar

Menurutnya, sistem pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW berlandaskan nilai uswah hasanah, yakni memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Karena itu, seorang guru, kiai, maupun pendidik harus menjadi contoh dalam membimbing santri, bukan melakukan tindakan yang menyakiti.

"Seorang guru, seorang kiai, siapa pun itu orientasinya harus memberikan keteladanan," ujar Masduki, Sabtu (18/7/2026).

Masduki menilai, apabila dugaan kekerasan tersebut terbukti benar, maka proses hukum harus tetap dijalankan. Ia menegaskan, tindakan yang mengarah pada penyiksaan dengan dalih memberikan hukuman atau ta'zir tidak dapat dibenarkan.

"Kalau memang benar itu terjadi, harus diambil tindakan hukum. Tidak boleh hanya diselesaikan secara internal pesantren," tegasnya.

Di sisi lain, Masduki mengingatkan masyarakat agar tidak menggeneralisasi seluruh pesantren akibat ulah oknum tertentu. Menurutnya, pesantren selama ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan melahirkan generasi Islam yang moderat di Indonesia.

Ia berharap kasus yang mencuat dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh lembaga pendidikan, khususnya pesantren, agar semakin mengedepankan pola pendidikan yang humanis, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Masduki juga mengimbau para pengelola pesantren untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai nilai-nilai Islam, sehingga kegiatan mendidik tidak berubah menjadi tindakan yang membahayakan fisik maupun psikis para santri.

Menurutnya, pendidikan seharusnya membentuk karakter melalui pembinaan dan keteladanan, bukan melalui kekerasan yang dapat meninggalkan trauma bagi peserta didik.* (oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Boyamin menanggapi pandangan kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, yang sebelumnya menyebut penetapan tersangka terhadap kliennya seharusnya mendapat persetujuan Presiden.

Baca Juga:

• Kecelakaan Beruntun Sibolangit, Sopir Truk Fuso Terancam Jadi Tersangka

"Mana ada penetapan tersangka Febrie dapat izin Presiden? Aturan mana, KUHAP mana, KUHP mana yang mengatur penetapan tersangka seorang Jaksa Agung Muda harus izin Presiden? Ini membuat aturan sendiri," kata Boyamin, Sabtu (18/7/2026).

Boyamin menjelaskan, aturan mengenai pemeriksaan terhadap jaksa telah mengalami perubahan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15 Tahun 2025.

Ia menerangkan, dalam Undang-Undang Kejaksaan sebelumnya memang diatur bahwa pemeriksaan terhadap seorang jaksa memerlukan izin tertulis dari Jaksa Agung. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sejumlah tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi.

Menurutnya, pengecualian itu juga berlaku untuk tindak pidana yang diancam hukuman mati, kejahatan terhadap keamanan negara, serta tindak pidana khusus.

Boyamin menilai pernyataan Hotman Paris merupakan bagian dari strategi pembelaan sebagai kuasa hukum terdakwa atau tersangka. Ia menyebut setiap advokat memiliki hak untuk menggunakan berbagai pendekatan dalam membela kepentingan kliennya.

Meski demikian, Boyamin menegaskan perhatian publik seharusnya lebih difokuskan pada pembuktian perkara dugaan korupsi yang sedang diproses, bukan pada polemik mengenai perlu atau tidaknya izin Presiden dalam penetapan tersangka.

Ia juga menyinggung dugaan temuan uang dan emas dalam perkara tersebut yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka agar dapat dipahami masyarakat.

Selain itu, Boyamin mengingatkan bahwa selama ini penetapan tersangka maupun penahanan terhadap pejabat negara, termasuk menteri, tidak pernah mensyaratkan adanya izin Presiden apabila alat bukti dinilai telah memenuhi ketentuan hukum.

Menurutnya, proses penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan tanpa dipengaruhi tafsir yang tidak memiliki dasar hukum.* (oz/dh)