BANDA ACEH — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh bersama Tim Puslabfor Cabang Medan memeriksa secara forensik tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan HGU PT Gelora Sawita Makmur (GSM), Kabupaten Nagan Raya.

Pemeriksaan dilakukan pada Selasa, 15 September 2026, untuk mendalami fakta, rangkaian peristiwa, serta penyebab kebakaran melalui pendekatan ilmiah.

Baca Juga:

• Hasil Ekshumasi Sudah Keluar, Misteri Kematian Sutrimo Segera Terungkap

Tim memeriksa kondisi lokasi kebakaran dan mencocokkan temuan di lapangan dengan data serta batas kawasan HGU PT GSM.

Petugas juga mendalami keterangan dari pihak yang melakukan okupasi lahan.

Hasil pemeriksaan awal selanjutnya akan dilaporkan kepada Puslabfor Bareskrim Polri sebagai bahan pendukung proses penyelidikan.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan penanganan perkara karhutla dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis scientific investigation.

Menurut dia, seluruh temuan di lokasi akan dianalisis secara objektif untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Setiap fakta dan temuan di lapangan akan didalami secara objektif. Apabila hasil penyelidikan telah memenuhi ketentuan, perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan," ujar Joko, dalam rilisnya, Rabu, 16 September 2026.

Joko mengatakan Polda Aceh juga mendukung Polres Nagan Raya dalam penanganan perkara tersebut.

Dukungan itu antara lain dilakukan melalui pemasangan plang imbauan dan larangan memasuki lokasi kejadian serta larangan melakukan pembakaran lahan.

Kasatreskrim Polres Nagan Raya juga akan mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan Tim Puslabfor dalam pemeriksaan lanjutan di lokasi.

"Seluruh hasil pemeriksaan forensik akan menjadi bahan pendukung penyelidikan untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran," pungkasnya.

Pemeriksaan forensik tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian mengungkap penyebab karhutla di kawasan HGU PT GSM.

Polisi masih mendalami temuan di lapangan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.* (ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan hasil ekshumasi jenazah Sutrimo, pria yang disebut pernah bekerja di rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah, telah keluar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan hasil tersebut telah dikoordinasikan penyidik dengan tim dokter forensik medikolegal yang menangani proses ekshumasi.

Baca Juga:

• TNI Ungkap 44.677 Hektare Aset Tanah Bermasalah, Berpotensi Picu Konflik Agraria

Budi mengatakan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan menyampaikan hasil ekshumasi tersebut kepada publik.

Namun, ia belum memastikan waktu pengumumannya.

"Dalam waktu dekat pasti akan disampaikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum," ucap dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Ekshumasi dilakukan sebagai bagian dari penyidikan untuk mendapatkan bukti medis dan ilmiah mengenai penyebab kematian Sutrimo.

"Pelaksanaan ekshumasi hari ini merupakan bagian dari proses penyidikan. Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi Polda Metro Jaya dengan Polda Jawa Tengah dan Polresta Banyumas," kata Budi dalam keterangannya.

Selain melakukan ekshumasi, polisi telah memeriksa 27 saksi untuk mendalami kasus kematian Sutrimo.

Para saksi tersebut berasal dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perjalanan jenazah dan lokasi kejadian.

Mereka antara lain pengemudi ambulans, pihak rumah sakit, pemandi jenazah, warga di sekitar lokasi, keluarga dan teman almarhum, perangkat desa, serta pihak yang berkaitan dengan laporan di Bareskrim Polri.

Secara rinci, polisi memeriksa dua pengemudi ambulans P3D, dua pengemudi ambulans yang menjemput korban dari tempat kejadian perkara (TKP) menuju Rumah Sakit Muhammadiyah, serta dua pengemudi ambulans yang mengantar jenazah dari Rumah Sakit Muhammadiyah ke Banyumas.

Polisi juga memeriksa satu pengemudi ambulans lainnya, tiga orang dari pihak rumah sakit yang terdiri atas dua petugas keamanan dan satu dokter, serta dua petugas pemandi jenazah.

Selain itu, tujuh saksi di sekitar lokasi kejadian, tiga anggota keluarga Sutrimo, satu teman almarhum, satu perangkat desa, serta tiga pihak terkait laporan di Bareskrim Polri turut dimintai keterangan.

Budi sebelumnya menyebut penyidik masih menunggu sejumlah pemeriksaan laboratorium forensik.

Pemeriksaan tersebut mencakup jaringan, DNA, hingga zat yang ditemukan.

Hasil pemeriksaan forensik menjadi bagian dari bukti ilmiah yang digunakan penyidik untuk mendalami penyebab kematian Sutrimo.

Di sisi lain, eks Jampidsus Febrie Adriansyah membantah informasi yang menyebut Sutrimo berstatus sebagai kepala rumah tangga (Karumga).

Firman Wijaya, salah satu kuasa hukum Febrie, mengatakan Sutrimo lebih banyak bertugas menjaga rumah kosong dan tinggal di lokasi tersebut.

Menurut Firman, Sutrimo juga kerap pulang ke kampung halaman atau mengambil pekerjaan lain sehingga tidak terus-menerus bekerja dengan Febrie.

"Jadi posisi almarhum bukan sebagai Karumga seperti yang banyak disampaikan, namun lebih ke menjaga rumah yang kosong dan tinggal di sana," kata Firman dalam keterangannya.

Kini, hasil ekshumasi yang telah keluar menjadi salah satu bahan yang akan disampaikan penyidik dalam perkembangan penanganan kasus kematian Sutrimo.* (cn/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pejabat pemerintahan merupakan pelayan rakyat.

Karena itu, para pejabat dituntut mampu menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Bakal Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah dan DPRD se-Indonesia, Ada Apa?

"Kita pelayan rakyat, kita petugasnya rakyat. Pikiran kita tenaga kita, upaya kita, semuanya untuk rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pejabat publik harus memiliki kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Jika tidak mampu menjalankan tugas, menurut dia, pejabat tersebut harus berani menyingkir dari posisi.

"Dan kalau kita tidak kuat dan kita tidak sanggup, ya kita harus kesatria, kita harus (ke) pinggir," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung hubungan kerja antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia mengatakan perbedaan latar belakang partai politik tidak seharusnya menghambat kerja sama pemerintahan.

Hal tersebut juga menjadi salah satu pesan Prabowo dalam peresmian LRT Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno hadir dalam acara peresmian tersebut.

Prabowo kemudian menyinggung bahwa dirinya dan Pramono Anung berasal dari partai politik yang berbeda.

Prabowo berasal dari Partai Gerindra, sedangkan Pramono merupakan kader PDI Perjuangan.

Meski berbeda partai dan pernah bersaing dalam pemilihan umum, Prabowo mengatakan keduanya tetap dapat bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan.

"Kita datang dari partai yang berbeda, kita bersaing dalam Pemilihan Umum, tapi kita bisa bekerja sama, kita bisa saling menghormati," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pejabat publik mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja dan menjalankan tanggung jawab pemerintahan.

Karena itu, perbedaan pilihan politik tidak semestinya menghalangi kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah ketika menyangkut kepentingan masyarakat.

Prabowo juga mengatakan pembangunan membutuhkan kerja sama dan semangat gotong royong antara para pemimpin.

Ia menilai pembangunan transportasi publik seperti LRT Jakarta merupakan bagian dari langkah menuju kemajuan yang lebih besar.

Dalam peresmian tersebut, Prabowo merasa bangga melihat perkembangan transportasi Jakarta, khususnya dengan beroperasinya jalur Kelapa Gading-Manggarai.

Presiden sebelumnya juga menjajal langsung rute tersebut bersama Pramono Anung sebelum peresmian.

"Bila pemimpin bisa dan mau gotong royong, mau bekerja sama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa," kata Prabowo.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam konteks pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk ketika kepala daerah berasal dari latar belakang politik yang berbeda.

Peresmian LRT Jakarta jalur Kelapa Gading-Manggarai menjadi salah satu agenda Prabowo pada Rabu, 16 September 2026.

Jalur tersebut memiliki lintasan sekitar 12,2 kilometer dan melayani 11 stasiun.* (km/ad)

JAKARTA — TNI mengungkap sebanyak 44.677 hektare aset tanah milik mereka masih bermasalah dan berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Letjen TNI Candra Wijaya mengatakan total aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang dimiliki TNI mencapai 369.971 hektare.

Baca Juga:

• Penjual Nasi Goreng di Medan Ditangkap karena Edarkan Sabu, Keluarga Sempat Halangi Polisi

Sebanyak 133.619 hektare telah bersertifikat, sedangkan 191.657 hektare lainnya belum bersertifikat.

Adapun 44.677 hektare aset tanah masih dalam status bermasalah.

"133.619 hektar bersertifikat, 191.657 hektar belum bersertifikat, dan 44.677 hektar masih bermasalah yang akan berpotensi menimbulkan konflik agraria," kata Candra dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu, 16 September 2026.

Candra mengatakan persoalan aset tanah TNI juga terlihat dari banyaknya kasus pertanahan yang terjadi.

Hingga Agustus 2026, tercatat 452 kasus pertanahan di bidang pertahanan.

Menurut Candra, mayoritas kasus tersebut berkaitan dengan aset tanah TNI yang belum memiliki sertifikat.

"Hingga Agustus 2026 terdapat 452 kasus pertanahan di bidang pertahanan dengan mayoritas terkait aset yang belum bersertifikat," ucap Candra.

Ia mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk menyelesaikan persoalan aset tanah pertahanan.

Pada Maret 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 42 sertifikat tanah untuk Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI Angkatan Darat dengan total luas 32.782,5 hektare.

Selain itu, Candra menyoroti persoalan aset strategis berupa tanah Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara di Lampung.

Pada Januari 2026, pemerintah mencabut hak guna usaha (HGU) di atas tanah Kemhan/TNI AU di Lampung seluas 85.244,925 hektare dengan nilai sekitar Rp14,5 triliun.

Dalam pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria, TNI mengusulkan agar tanah yang sah dan secara langsung diperlukan untuk kepentingan pertahanan negara dikecualikan dari objek reforma agraria.

Candra mengatakan pengecualian tersebut perlu dilakukan berdasarkan proses verifikasi lintas kementerian dan lembaga serta didukung bukti hak yang sah.

"RUU perlu mengecualikan tanah yang sah dan diperlukan langsung bagi pertahanan negara dari obyek reforma agraria berdasarkan verifikasi lintas kementerian atau lembaga yang didukung bukti hak yang sah," kata Candra.

Menurut Candra, TNI juga membutuhkan lahan untuk pembentukan Brigade Infanteri (Brigif) dan batalion teritorial pembangunan (TP) di seluruh Indonesia.

Untuk sengketa antara masyarakat dan institusi pertahanan, TNI mengusulkan penyelesaian melalui proses verifikasi dan mekanisme hukum yang dapat diuji.

"Setiap sengketa tanah antara masyarakat dan institusi pertahanan harus diselesaikan melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan penguasaan fisik, mediasi, dan mekanisme administrasi atau hukum yang serampangan serta dapat diuji," ujar dia.

Candra mengatakan tanah yang benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan harus diselesaikan melalui instrumen hukum yang adil.

Ia menyebut mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian yang layak.

"Terhadap tanah yang benar-benar diperlukan untuk pertahanan, penyelesaiannya harus menggunakan instrumen hukum yang adil, termasuk pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian yang layak disertai batas waktu yang jelas bagi instansi terkait untuk menuntaskan verifikasi dan penataan status aset," kata Candra.

Sebagai tindak lanjut, TNI mengusulkan pembentukan tim verifikasi terpadu yang melibatkan TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, ATR/BPN, serta pemerintah daerah.

Tim tersebut nantinya akan menyandingkan data aset tanah TNI dengan peta bidang tanah, tata ruang, kawasan hutan, serta peta indikatif tanah objek reforma agraria.

TNI juga mengusulkan percepatan pencatatan, pensertifikatan, dan penataan batas terhadap aset pertahanan yang sah dan benar-benar diperlukan.

Selain itu, TNI menyatakan akan menyampaikan laporan secara berkala kepada DPR mengenai perkembangan penataan tanah pertahanan yang beririsan dengan program reforma agraria.

"Sebagai kesimpulan pada akhir penyampaian ini, TNI mendukung pembentukan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria sebagai instrumen keadilan sosial dan kepastian hukum pertanahan," kata Candra.

Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria saat ini masih berlangsung di Baleg DPR RI.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan sebelumnya menargetkan RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan.

"Jadi Surat Presiden sudah turun, tinggal DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah yang selanjutnya telah ditugaskan kepada Badan Legislasi, panja untuk menyelesaikan, membahas, sampai dengan minggu depan rampung sudah akan menjadi undang-undang yang sah," ujar Bob saat membuka RDPU terkait RUU Reforma Agraria, Senin, 14 September 2026.

Pembahasan RUU tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam penataan status dan kepastian hukum pertanahan, termasuk aset tanah yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah dan anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia dalam satu hingga dua pekan mendatang.

Pertemuan tersebut akan digelar untuk meluncurkan gerakan Indonesia ASRI yang mengusung konsep Indonesia yang aman, sehat, resik, dan indah.

Baca Juga:

• Prabowo Tolak Usulan Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional, Bagaimana dengan FIFA ASEAN Cup?

"Sesudah ini 1 atau 2 minggu saya akan gelar rapat gubernur, bupati se-Indonesia dengan DPRD se-Indonesia untuk saya launching gerakan Indonesia ASRI, artinya Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Ini harus kita wujudkan," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, gerakan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD di seluruh Indonesia.

Ia ingin konsep Indonesia ASRI tidak hanya menjadi program di tingkat pusat, tetapi diterapkan di berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti pentingnya penataan lingkungan perkotaan, terutama di Jakarta.

Ia mendorong Jakarta menjadi kota hijau yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Salah satu langkah yang disebut adalah penerapan taman vertikal atau vertical garden pada bangunan.

Prabowo meminta pemilik gedung ikut mengambil inisiatif dalam memperbanyak ruang hijau di kawasan perkotaan.

"Dan kalau bisa inisiatif dari pemilik gedung, kalau mereka kesulitan, Pemda akan turun tangan. Pemerintah daerah merasa perlu, pemerintah pusat akan turun tangan, ya," ujarnya.

Selain memperbanyak ruang hijau, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut dia, persoalan sampah dan kondisi sungai perlu menjadi perhatian dalam penataan kota.

"Hilangkan sampah, bersihkan kali-kali, ya. Dengan teknologi dan sebagainya," kata Prabowo.

Gerakan Indonesia ASRI nantinya diarahkan untuk mendorong penataan lingkungan dan peningkatan kualitas kawasan perkotaan di berbagai wilayah Indonesia.

Konsep aman, sehat, resik, dan indah diharapkan dapat diterapkan melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat.

Rencana pertemuan kepala daerah dan DPRD se-Indonesia dalam satu hingga dua pekan mendatang menjadi bagian dari persiapan peluncuran gerakan tersebut.

Melalui Indonesia ASRI, pemerintah mendorong agar persoalan lingkungan seperti sampah, kebersihan sungai, dan keterbatasan ruang hijau menjadi bagian dari agenda penataan kota di berbagai daerah.* (mi/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan tidak ingin pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk menjadi tuan rumah berbagai pertandingan internasional.

Sikap tersebut disebut sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Baca Juga:

• SIPD dan SIJOGI Diluncurkan, Bupati Labusel Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efisien: Tinggalkan Cara Lama untuk Pelayanan Lebih Baik

Namun, ia memilih menolak usulan tersebut karena mempertimbangkan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan.

"Saya pikir daripada, sebagai contoh ya, saya mungkin dituduh kurang menghormati atau apa, saya termasuk yang kemarin berapa apa itu yang sodorkan ke saya, 'Pak, kita jadi tuan rumah pertandingan internasional, macam-macam lah'. Saya bilang sudahlah, karena kita belum tentu kita bisa dapat medali emas ngapain kita keluarin ratusan miliar untuk jadi tuan rumah ya kan? Kurangi," tegas Presiden Prabowo dalam sebuah sesi wawancara dengan wartawan di kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 16 September 2026.

Menurut Prabowo, efisiensi anggaran menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia mengatakan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan seremonial dapat dialihkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih penting, termasuk menghadapi potensi bencana.

Kebijakan penghematan tersebut, kata Prabowo, juga mencakup berbagai kegiatan di kementerian dan lembaga.

Beberapa di antaranya seminar, forum group discussion (FGD), kunjungan kerja, hingga kebutuhan perlengkapan kegiatan.

"Jadi hal-hal semacam itu ternyata kita bisa menghemat banyak. Seminar, FGD, kunjungan kerja, luar biasa. Di bulan, di tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama saya mimpin, 2025 saya kita bisa menghemat Rp300 triliun. Anda bayangkan, Rp300 triliun. Biaya pembelian alat tulis, percetakan, suvenir ya, sewa gedung, peralatan, rapat, seminar dan sejenis kajian kita banyak sekali yang kita hemat," pungkasnya.

Pernyataan Prabowo mengenai efisiensi anggaran kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung di Indonesia.

FIFA telah menetapkan Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

Turnamen tersebut berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Untuk Division 1, pertandingan akan digelar di Jakarta dan Bandung.

Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat Bandung menjadi dua venue yang digunakan di Indonesia.

Turnamen ini diikuti 14 tim nasional, terdiri atas 11 negara anggota ASEAN dan tiga tim undangan.

Indonesia berada di Division 1 bersama Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Bangladesh, dan Pakistan.

Pertandingan Division 1 di Indonesia dijadwalkan berlangsung mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026.

Jadwal tersebut mencakup pertandingan fase grup hingga final.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Pernyataan itu disampaikan Erick saat menghadiri kegiatan Roll To Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di Jakarta pada Minggu, 13 September 2026.

"Setelah sebelumnya Kejuaraan Dunia FIFA U-17 kita sebagai tuan rumah, sekarang FIFA ASEAN CUP," ujar Erick Thohir.

Menurut Erick, pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah ajang internasional sebelumnya menjadi salah satu modal dalam mempersiapkan penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup.

"Mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik, dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik," ujar Erick.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan turnamen tersebut, termasuk dari sisi fasilitas latihan dan transportasi bagi kontingen.

"Yang pertama, Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Pokoknya seperti yang diminta oleh PSSI kami persiapkan," katanya kepada awak media, Minggu, 13 September 2026.

Pramono mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan akses transportasi untuk memastikan para peserta merasa aman dan nyaman selama berada di Jakarta.

"Yang paling penting adalah siapa pun nanti yang akan tanding di Jakarta itu merasa aman, nyaman, dan transportasinya sepenuhnya kita siapkan," tegas Pramono.

Ia juga berharap Timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik dalam turnamen tersebut.

"Mudah-mudahan lancar dan Indonesia bisa keluar sebagai juara," tutur Pramono.

FIFA menyebut edisi perdana FIFA ASEAN Cup akan mempertemukan 14 tim dalam dua divisi.

Division 1 digelar di Indonesia, sedangkan Division 2 berlangsung di Hong Kong.

Division 1 terdiri atas Grup A yang dihuni Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura.

Sementara Grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

Di Indonesia, fase grup dijadwalkan berlangsung di Jakarta dan Bandung.

Setelah fase grup, pertandingan perebutan tempat ketiga dan final Division 1 akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Oktober 2026.

Dengan demikian, penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup memiliki konteks berbeda dari proposal pertandingan internasional yang disebut Prabowo dalam pembahasan mengenai efisiensi anggaran.

FIFA sendiri telah mengumumkan Indonesia dan Hong Kong sebagai negara tuan rumah edisi perdana turnamen tersebut.* (tm/ad)

DELI SERDANG — Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan memberhentikan Kepala Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Hendri Ardiansyah Putra, pada Rabu, 16 September 2026.

Pemberhentian tersebut dilakukan setelah Hendri beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Deli Serdang.

Baca Juga:

• Perketat Mutu Layanan Umat KUA Pagar Merbau Genjot Validasi Data EWS Demi Hadirkan Pembinaan Nyata di Lapangan

Inspektur Deli Serdang Edwin Nasution membenarkan pemberhentian Hendri.

Ia mengatakan keputusan tersebut mulai berlaku pada hari yang sama.

"Iya benar diberhentikan. Mulai hari ini," ujar Edwin Nasution, Rabu, 16 September 2026.

Edwin mengatakan Inspektorat Deli Serdang telah beberapa kali memeriksa Hendri.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut yang dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah daerah.

Saat ditanya mengenai kesalahan yang dilakukan Hendri, Edwin menyebut pemberhentian berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa.

"Intinya yang bersangkutan menyagunakan wewenang dan melakukan maladministrasi yang menimbulkan kerugian negara," kata Edwin.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, belum dijelaskan secara rinci bentuk penyalahgunaan wewenang maupun besaran kerugian negara yang dimaksud.

Hendri Ardiansyah Putra tercatat sebagai kepala desa ketiga yang diberhentikan oleh Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan.

Sebelumnya, Bupati Asri juga memberhentikan Kepala Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, M Yusuf Batubara.

Selain itu, Kepala Desa Pantai Labu Baru, Kecamatan Pantai Labu, Muhammad Azmi, juga diberhentikan.

Kasus Muhammad Azmi berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa.

Pemberhentian para kepala desa tersebut dilakukan setelah adanya pemeriksaan dan proses tindak lanjut oleh pemerintah daerah.

Untuk kasus Hendri, Inspektorat Deli Serdang menyatakan pemeriksaan telah dilakukan beberapa kali sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan.* (tm/ad)

LABUHANBATU SELATAN — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus mendorong digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPD) menuju Gerakan Efisien dan Rasionalisasi Anggaran Keuangan (GERAK) serta Sistem Informasi Jaringan Online Kepegawaian (SIJOGI).

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima Audiensi KSBSI Sumut, Bahas Kesejahteraan dan Perlindungan Buruh

Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra mengatakan kehadiran SIPD dan SIJOGI merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, cepat, transparan, dan akuntabel.

Melalui SIPD, administrasi perjalanan dinas yang sebelumnya dilakukan secara manual dan melalui beberapa tahapan dapat diproses secara digital.

Sistem tersebut mencakup proses pengajuan, persetujuan, hingga pelaporan perjalanan dinas.

Digitalisasi itu diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi sekaligus mendukung efisiensi dan rasionalisasi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sementara SIJOGI dikembangkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian secara lebih terintegrasi.

Sistem tersebut juga dilengkapi penilaian 360 derajat yang menjadi salah satu indikator dalam manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN.

Dengan sistem penilaian tersebut, perilaku dan kinerja ASN tidak hanya dinilai oleh atasan langsung. Penilaian juga melibatkan rekan sejawat dan bawahan.

Bupati Fery Sahputra berharap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat beradaptasi dengan penerapan sistem digital tersebut dan menggunakannya secara optimal.

"Mari kita tinggalkan cara lama dan sambut efisiensi baru demi pelayanan pemerintahan yang lebih baik."

Menurut pemerintah daerah, penerapan kedua aplikasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta undangan lainnya.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima audiensi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Sumatera Utara di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu, 16 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Baharuddin berdiskusi dengan Paraduan Pakpahan, Ramlan Hutabarat, dan rombongan KSBSI Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Buruh GEBRAK Datangi DPRD Sumut dan PN Medan Dikawal Polrestabes, Ini Tuntutannya

Audiensi itu menjadi ruang bagi serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi sekaligus bertukar pandangan dengan pemerintah daerah.

Pertemuan juga membahas upaya mencari solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi pekerja di Batu Bara.

Baharuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk terus membuka ruang dialog dengan serikat pekerja dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan serikat pekerja diperlukan untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga mendorong adanya kolaborasi yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus masyarakat secara lebih luas.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Bagian Hukum Setdakab Batu Bara.* (ad)

MEDAN — Ratusan buruh yang tergabung dalam Gabungan Pekerja/Buruh Bergerak (GEBRAK) menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan Petisah, Rabu, 16 September 2026.

Aksi tersebut mendapat pengawalan dari Polrestabes Medan.

Baca Juga:

• Penjual Nasi Goreng di Medan Ditangkap karena Edarkan Sabu, Keluarga Sempat Halangi Polisi

Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Mereka juga meminta penghapusan biaya SKUM dan aanmaning dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial atau PHI.

Perwakilan buruh kemudian menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Sumut. Aspirasi tersebut diterima oleh Salman Alfarisi.

Salman menyatakan DPRD Sumut siap menerima dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para buruh.

Ia juga mengajak perwakilan pekerja menyusun rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada DPR RI.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan memastikan penyampaian aspirasi berlangsung dengan pendekatan humanis.

Massa diberi ruang untuk menyampaikan tuntutan secara tertib dan dialogis.

Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD Sumut, massa buruh kemudian bergerak menuju Pengadilan Negeri Medan.

Pergerakan massa kembali mendapat pengawalan dari Polrestabes Medan.

Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar.

Setibanya di PN Medan, enam perwakilan buruh diterima di ruang Media Center.

Mereka menyampaikan sejumlah keluhan yang berkaitan dengan biaya perkara serta proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Wakil Kepala PN Medan Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., menerima masukan dari perwakilan buruh tersebut.

Pihak PN Medan menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah persoalan yang disampaikan.

Pengadilan juga membuka ruang pertemuan dan bimbingan teknis bersama serikat pekerja untuk membahas berbagai persoalan terkait PHI.

Rangkaian penyampaian aspirasi buruh di DPRD Sumut dan PN Medan kemudian berakhir dalam kondisi aman dan kondusif.

Pengawalan yang mengedepankan pendekatan humanis membuat massa dapat menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa mengganggu jalannya kegiatan masyarakat di sekitar lokasi.* (ad/fb)

MEDAN — Penangkapan seorang penjual nasi goreng berinisial HI, 44 tahun, di Kota Medan, Sumatera Utara, berlangsung ricuh.

Keluarga HI sempat menghalangi polisi saat petugas hendak mengamankannya karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu.

Baca Juga:

• Torehkan Sejarah Medis RSU Haji Medan Sukses Bedah Otak Pasien Stroke Lewat Operasi Clipping Aneurisma Perdana

Berdasarkan video yang dilihat pada Rabu, 16 September 2026, sejumlah orang yang disebut sebagai keluarga HI terlihat berusaha melindungi dan menahan pelaku agar tidak dibawa polisi.

Dalam video tersebut, seorang perempuan terdengar meminta pertolongan.

Polisi yang berada di lokasi kemudian meminta keluarga HI bersikap kooperatif dan tidak melindungi pelaku.

Namun, keluarga tetap berusaha menahan HI.

Situasi pun memanas hingga menarik perhatian warga sekitar yang menyaksikan proses penangkapan tersebut.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, petugas sempat mendapat perlawanan ketika melakukan upaya paksa untuk mengamankan HI.

"Saat tim melakukan upaya paksa, HI dan keluarga besarnya yang tinggal di warung makan itu, sempat terjadi perlawanan yang cukup sengit terhadap tim yang melakukan tindakan hukum tadi," kata Rafli.

Meski mendapat perlawanan, petugas akhirnya berhasil membawa HI keluar dari lokasi dan memboyongnya ke Polrestabes Medan.

Polisi juga menyita satu paket sabu siap edar dari tangan HI. Berdasarkan pemeriksaan, HI mengakui perbuatannya.

Petugas kemudian melakukan tes urine terhadap HI. Hasilnya menunjukkan HI positif mengandung metamfetamin.

"Berkat kemampuan tim, bisa keluar dari daerah tersebut dan HI mengakui perbuatannya. Sesaat kami lakukan tes urine, HI positif metamfetamin," jelasnya.

Rafli mengatakan HI tidak hanya berjualan nasi goreng. Warung tersebut juga menjadi tempat bagi pembeli narkoba untuk mendapatkan sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, HI baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas sebagai pengedar narkoba.

Ia disebut tergiur keuntungan dari penjualan sabu sekaligus menggunakan narkoba untuk memenuhi kecanduannya.

"Pelaku sudah dalam satu bulan terakhir menjual narkoba, yang bersangkutan juga pengguna narkoba aktif," jelasnya.

Rafli menyebut HI memperoleh keuntungan sekitar Rp100 ribu untuk setiap gram sabu yang berhasil dijual.

Polisi menyebut HI merupakan residivis. Ia tercatat sudah dua kali menjalani hukuman penjara dalam perkara berbeda.

Pada 2019, HI pernah dipenjara karena kasus narkotika. Setelah bebas, ia kembali menjalani hukuman karena kasus penganiayaan.

"Pelaku ini residivis, sudah dua kali dipenjara dalam kasus yang berbeda yakni narkotika dan penganiayaan," ungkap Rafli.

Saat ini, polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap pemasok sabu yang diberikan kepada HI.

Rafli mengatakan polisi telah mengantongi identitas pemasok yang diduga berada di kawasan Bagan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

"Pemasok narkoba kepada pelaku kami identifikasi berada di kawasan Bagan, Percut Sei Tuan. Kami pastikan pemasok narkoba tidak akan bisa bersembunyi, pasti akan kami ungkap," pungkasnya.* (d/ad)

Operasi tersebut dilakukan untuk menangani pasien stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh Tim Pengampuan Layanan Stroke RS Adam Malik bersama tim medis RSU Haji Medan.

Baca Juga:

• Teka-teki Amnesia Siswi Karo Korban MBG, Kemenkes Bongkar Fakta di Balik Perawatan Febiona

Kepala Departemen Neurologi RS Adam Malik dr Muhammad Ari Irsyad mengatakan tindakan clipping dilakukan pada pasien yang mengalami pecah pembuluh darah otak pada 15 Agustus 2026.

"Di RSU Haji kita melakukan satu kasus clipping pada aneurisma yang pecah. Tindakan ini merupakan tindakan perdana. Kasus aneurisma tersebut berhasil kita lakukan clipping dengan menggunakan satu buah klip, kemudian dilanjutkan perawatan oleh Tim Stroke dari RS Haji," jelas Ari.

Menurut Ari, keberadaan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung menjadi faktor penting dalam pengembangan layanan stroke di RSU Haji Medan. Dia berharap kemampuan tersebut dapat membantu lebih banyak pasien stroke di Sumatera Utara.

"Harapannya dengan adanya SDM baik dokter neurologi, dokter bedah saraf, dan seluruh SDM, dan dukungan fasilitas kamar operasi, stroke corner yang ada di RS Haji, akan banyak pasien stroke yang tertolong," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengampuan Layanan Stroke RS Adam Malik dr Chairil Amin mengatakan pihaknya telah menjalankan kegiatan proctorship di sejumlah rumah sakit daerah di Sumatera Utara untuk meningkatkan kemampuan tenaga medis dalam menangani kasus stroke.

Dia berharap pengembangan kompetensi tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan stroke, khususnya stroke perdarahan.

"Mudah-mudahan dengan adanya pengembangan kemampuan ini, lebih banyak masyarakat khususnya di Sumatera Utara bisa terlayani untuk tata laksana menurunkan angka kecacatan dan kematian akibat stroke, khususnya stroke perdarahan," kata Chairil.

Sebelumnya, RS Adam Malik juga melakukan proctorship untuk tindakan coiling aneurisma pada pasien stroke di RSUD Drs H Amri Tambunan, Kabupaten Deli Serdang.

Kegiatan proctorship tersebut menjadi salah satu bentuk pelaksanaan transformasi layanan rujukan yang merupakan bagian dari enam pilar Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Selain stroke, layanan prioritas lainnya mencakup kanker, jantung, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak.

Pengembangan layanan tersebut diharapkan membuat rumah sakit daerah semakin mampu memberikan penanganan sesuai standar, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan dapat semakin luas.* (dh)

Baca Juga:

• BGN Pastikan Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan 391 Siswa Terdampak MBG di Karo

Bahlil mengatakan seluruh pihak perlu menghormati setiap keputusan Presiden, termasuk terkait pengangkatan maupun pemberhentian menteri dan wakil menteri.

Baca Juga:

• Disemprot "Banyak Ngeles" oleh Said Didu Bahlil Ngotot Stok BBM Aman Padahal Antrean Mengular di Daerah

Suahasil Nazara dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024-2029. Pelantikan dilakukan langsung oleh Prabowo.Suahasil menggantikan Purbaya yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama sekitar satu tahun.

Purbaya resmi melepas jabatannya pada Selasa (15/9/2026). Serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan dilakukan di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Pergantian tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai adanya persoalan internal di Kementerian Keuangan, khususnya yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Namun, Purbaya membantah adanya gesekan internal yang menjadi penyebab dirinya digantikan.

"Enggak, enggak ada. Gesekan sih enggak ada, yang jelas ya itu hak prerogatif presiden yang beliau udah memutuskan," ujar Purbaya seusai sertijab di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).

Purbaya mengatakan keputusan pergantian tersebut merupakan kewenangan Presiden. Dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai alasan Prabowo menunjuk Suahasil untuk menggantikannya.Sementara itu, Bahlil kembali menegaskan bahwa keputusan mengenai komposisi kabinet sepenuhnya berada pada kewenangan Presiden. Pergantian menteri merupakan bagian dari kewenangan tersebut.

Pergantian posisi Menteri Keuangan kini menjadi bagian dari dinamika Kabinet Merah Putih, dengan Suahasil Nazara mulai menjalankan tugasnya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.* (d/dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan meresmikan Gedung Rueng Seumangat Presisi Polda Aceh, Rabu (16/9/2026). Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelayanan psikologi bagi personel Polri, keluarga, hingga masyarakat umum.

Gedung Rueng Seumangat Presisi akan digunakan untuk berbagai kegiatan Bagian Psikologi (Bagpsi), di antaranya layanan konseling, hipnoterapi, dan tes psikologi. Pelayanan bagi masyarakat umum juga dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Gandeng Polisi Kanada Kapolda Aceh Perkuat Blokade Jalur Laut untuk Tumpas Jaringan Penyelundupan Manusia

"Rueng Seumangat Presisi bukan sekadar sebuah bangunan, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian Polda Aceh terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis personel dan keluarga serta masyarakat umum," ujar Ruddi.

Menurutnya, personel Polri menghadapi tantangan tugas yang kompleks dan dinamis. Karena itu, kondisi mental yang sehat diperlukan agar anggota mampu mengelola tekanan, membangun hubungan kerja yang baik, mengambil keputusan secara tepat, dan menjalankan tugas secara optimal.

"Mental yang sehat, kerja yang hebat. Karena personel yang kuat bukan hanya personel yang mampu menghadapi tugas berat, tetapi juga personel yang memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatan dirinya, bangkit dari kesulitan, dan tetap memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Ruddi menegaskan pelayanan psikologi merupakan bagian dari pembinaan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. Dia berharap gedung tersebut dapat menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi siapa pun yang membutuhkan pendampingan.

"Ruang di mana seseorang dapat menyampaikan permasalahan tanpa rasa takut untuk dihakimi. Ruang di mana setiap individu dapat memperoleh kesempatan untuk memahami dirinya, mengelola permasalahan, dan menemukan kembali kekuatan dalam menghadapi kehidupan," ungkapnya.

Dia juga menekankan bahwa meminta bantuan psikologis bukan merupakan tanda kelemahan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keberanian untuk menjaga diri, mengelola persoalan, dan memperbaiki kualitas kehidupan.

Di lingkungan organisasi, Ruddi mengajak seluruh jajaran membangun budaya saling peduli dan terbuka dalam berkomunikasi. Personel yang menghadapi persoalan psikologis diharapkan segera memperoleh perhatian dan penanganan sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.

Dalam peresmian tersebut, Ruddi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, renovasi hingga penyelesaian pembangunan Gedung Rueng Seumangat Presisi.

Dia berharap fasilitas itu dapat memperkuat sinergi antara Bagpsi Biro SDM, pimpinan satuan kerja, personel, keluarga, serta pemangku kepentingan terkait dalam membangun lingkungan kerja yang lebih peduli terhadap kesehatan mental.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan peresmian Gedung Rueng Seumangat Presisi ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Aceh.

"Penandatanganan prasasti oleh Kapolda Aceh menjadi penanda resmi peresmian Rueng Seumangat Presisi. Lebih dari sekadar fasilitas, gedung ini diharapkan menjadi ruang yang memberikan rasa aman dan kesempatan bagi personel maupun masyarakat untuk mendapatkan pendampingan psikologis," ujar Joko.

Gedung Rueng Seumangat Presisi kini resmi digunakan untuk mendukung pelayanan psikologi di lingkungan Polda Aceh sekaligus membuka akses pendampingan bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.* (dh)

JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk memastikan menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Presiden Direktur perusahaan, Adrianto Pitojo Adhi, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Corporate Communications PT Summarecon Agung Tbk Rulli Lazuardi mengatakan perusahaan bersikap kooperatif dan siap bekerja sama dengan pihak-pihak terkait selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga:

• KPK Sebut Fahd Arafiq Residivis Korupsi, Ini Jejak Tiga Kasusnya sejak 2011

OTT KPK tersebut digelar di kawasan Jabodetabek pada Senin (14/9/2026). Dalam operasi itu, KPK mengamankan 17 orang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi dalam proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Adrianto termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam rangkaian OTT tersebut.

Budi mengatakan Summarecon merupakan pihak yang mengurus perizinan HGB di wilayah Kabupaten Bogor.

"Di wilayah Kabupaten Bogor ini, pihaknya yaitu Summarecon," kata Budi.

Selain Adrianto, KPK turut mengamankan sejumlah pihak lain, di antaranya politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita uang tunai dan valuta asing senilai Rp106,3 miliar. Uang tersebut ditemukan dan dikemas dalam puluhan boks, kardus hingga koper.

Setelah melakukan gelar perkara pada Selasa (15/9/2026) dini hari, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari rangkaian OTT tersebut.

Delapan tersangka itu antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Fahd A Rafiq, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Tiga tersangka lainnya yakni Muhammad Fakhry, Erwin dan Rizal Pahlefi.

KPK kemudian menahan sejumlah tersangka, termasuk Adrianto, Fahd A Rafiq, dan Arif Sugiyanto.

Pengungkapan perkara tersebut turut mendapat perhatian dari kalangan legislatif. DPR mendorong KPK tidak berhenti pada OTT yang telah dilakukan dan menjadikan perkara tersebut sebagai pintu masuk untuk mengusut dugaan praktik mafia tanah secara lebih luas.

Sementara itu, Summarecon menyatakan akan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan sesuai ketentuan. Status hukum serta dugaan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut selanjutnya akan diuji melalui proses penyidikan dan persidangan.* (k/dh)

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut Fahd telah tiga kali terjerat perkara korupsi. Dalam konteks hukum pidana, riwayat tersebut disebut sebagai residivisme dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemidanaan apabila perkara terbaru berlanjut hingga persidangan.

Baca Juga:

• Tak Punya Kapok Golkar Marah Besar dan Kecewa Berat Fahd Arafiq Tiga Kali Terseret Korupsi

Dalam perkara terbaru, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung uang yang dikumpulkan sejumlah tersangka lain dalam pengurusan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Uang-uang tersebut diberikan kepada Saudara FEZ (Fahd Arafiq) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid)," kata Taufik.

Kasus tersebut bermula dari proses pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK menduga terdapat permintaan uang pengurusan sebesar Rp2 miliar, tetapi pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar.

Dalam pengembangan perkara, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Fahd Arafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, pejabat Kementerian ATR/BPN, serta pihak dari Summarecon.

Fahd bukan pertama kali berurusan dengan perkara korupsi. Kasus pertama yang menjeratnya adalah perkara Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada 2011-2012.

Dalam perkara tersebut, Fahd terbukti menyuap mantan anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati sebesar Rp5,5 miliar. Suap tersebut berkaitan dengan pengalokasian DPID untuk tiga kabupaten di Aceh, yakni Pidie Jaya, Aceh Besar dan Bener Meriah.

Pemberian uang disebut berlangsung sekitar Oktober-November 2010 saat Wa Ode masih menjadi anggota Badan Anggaran DPR. Fahd kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.

Perkara kedua berkaitan dengan pengadaan kitab suci Alquran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. Kasus tersebut bergulir hingga 2017.

Dalam perkara itu, Fahd dinyatakan terbukti menerima suap sekitar Rp3,411 miliar. Dia disebut memengaruhi pejabat Kementerian Agama agar perusahaan tertentu memenangkan proyek pengadaan laboratorium komputer MTs dan pengadaan Alquran.

Atas perkara tersebut, Fahd dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 28 September 2017. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Kini, Fahd kembali berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK juga menahannya bersama para tersangka lain untuk menjalani proses penyidikan.

Taufik mengatakan riwayat Fahd sebagai residivis nantinya dapat dicatat oleh penuntut umum sebagai salah satu bahan pertimbangan ketika menyusun tuntutan. Namun, berat-ringannya pidana tetap menjadi bagian dari proses penuntutan dan persidangan.

"Tapi secara konsep hukum, tentunya orang residivis itu lebih berat dari orang yang baru melakukan pertama kali sebuah perbuatan pidana begitu ya," ujarnya.

Menurut Taufik, pertimbangan tersebut baru akan diperhitungkan pada tahap akhir persidangan setelah seluruh proses pembuktian perkara berlangsung.

"Karena itu ada catatan-catatan yang kemudian nanti menjadi pertimbangan oleh tim penuntut umum ketika membuat tuntutan, pada saat sudah akhir-akhir persidangan. Nah, itu akan dipertimbangkan oleh hakim," jelasnya.

Perkara terbaru Fahd Arafiq kini masih dalam tahap penyidikan KPK. Keterlibatan masing-masing tersangka serta aliran uang dalam kasus dugaan suap HGB tersebut akan diuji melalui proses hukum selanjutnya.* (k/dh)

Doli mengatakan partai telah berulang kali mengingatkan kader agar menjaga nama baik Golkar dan tidak melakukan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• Sayangkan Fahd Arafiq Kembali Tersandung Kasus Rasuah, Golkar Ungkap Alasan Belum Berhentikan Sang Kader

Menurut Doli, Fahd memang pernah memberikan kontribusi bagi perkembangan Partai Golkar. Namun, dia menilai pengalaman dari perkara sebelumnya belum membuat perilaku Fahd berubah.

"Namun ternyata perilakunya secara pribadi tidak berubah," katanya.

Doli menyebut keterlibatan Fahd dalam perkara terbaru menjadi perhatian serius bagi partai. Menurutnya, setelah dua kali tersandung perkara pidana korupsi, seharusnya pengalaman tersebut menjadi pelajaran bagi Fahd untuk melakukan introspeksi.

"Terhadap Saudara Fahd, saya kira setelah dua kali terjerat kasus pidana korupsi, seharusnya membuat yang bersangkutan jera, melakukan introspeksi, dan bertaubat, tapi ternyata malah sebaliknya," ujar Doli.

Doli mengatakan Golkar akan mengambil pelajaran dari kasus yang kembali menjerat Fahd. Dia menyebut partai selama ini berupaya menghormati kader yang telah menjalani hukuman dan berharap mereka dapat memperbaiki diri.

"Kami tentu banyak mengambil pelajaran dari kasus Saudara Fahd ini. Kami selama ini berusaha menghormati dan menganggap setiap kader yang telah menjalani hukuman adalah manusia yang secara gentlemen mencoba menebus kesalahannya dan berupaya memperbaiki diri," sambungnya.

Fahd Arafiq kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, Fahd disebut sebagai salah satu pihak swasta yang diduga berperan sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. KPK juga menyebut Fahd diduga berperan sebagai penampung uang yang dikumpulkan dari sejumlah pihak dalam perkara tersebut.

Sebelum perkara terbaru, Fahd pernah terseret kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada 2011 serta kasus pengadaan Al-Quran dan pengadaan laboratorium komputer pada Kementerian Agama.

Kini Fahd telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB. Proses hukum terhadap perkara tersebut masih berjalan dan dugaan keterlibatan masing-masing pihak akan diuji melalui tahapan penyidikan serta persidangan.* (k/dh)

SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Halaman Kantor Camat Tapian Dolok, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri ribuan warga.

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, para camat, Ketua TP PKK Simalungun Darmawati Anton Achmad Saragih, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Yulince Mixnon Andreas Simamora, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat.

Baca Juga:

• Tolak Perpecahan Danrem Lilawangsa Pastikan Pidie Jaya Tetap Kondusif dan Setia pada Pancasila

Dalam sambutannya, Anton mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dia berharap peringatan Maulid tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menerapkan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

"Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi acara seremonial, melainkan menjadi momentum bagi kita semua untuk senantiasa meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari," ujar Anton.

Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah, seperti kejujuran, semangat, kepedulian sosial, keadilan dan keteladanan dalam memimpin perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Anton juga mengajak masyarakat memperkuat kebersamaan, kerukunan dan persaudaraan serta mempererat silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

"Melalui momentum ini, mari kita perkuat kebersamaan, kerukunan, persaudaraan, dan mempererat silaturahmi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Jadikan semangat kebersamaan sebagai kekuatan membangun Simalungun yang maju, sejahtera, dan bermartabat, dengan menjunjung semboyan 'Habonaron Do Bona' sebagai landasan pengabdian," tegasnya.

Peringatan Maulid tersebut diisi tausiyah oleh Al-Ustadz H Hasbi Al Mawardi Lubis. Dalam ceramahnya, dia mengajak umat meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dan menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Tokoh masyarakat Tapian Dolok Sukoso Winarno juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada wilayah tersebut sebagai tuan rumah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat.

"Kami merasa bangga dan bersyukur, ini menjadi kehormatan sekaligus momentum mempererat kebersamaan," kata Sukoso.

Sukoso juga mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan, termasuk perbaikan jalan di Nagori Dolok Kahean yang disebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara itu, mewakili DPRD Kabupaten Simalungun, Karnali Saragih berharap peringatan Maulid menjadi pengingat untuk menerapkan nilai kejujuran, kepedulian, keadilan dan semangat kebersamaan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Tidak hanya menggelar kegiatan keagamaan, Pemkab Simalungun juga menghadirkan sejumlah pelayanan bagi masyarakat dalam rangkaian acara tersebut.

Layanan yang diberikan antara lain administrasi kependudukan gratis, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gratis, sunat massal, pasar murah untuk memenuhi kebutuhan pokok serta penyerahan bantuan dan tali asih kepada kaum duafa, fakir miskin dan anak yatim.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Simalungun menggabungkan kegiatan keagamaan dengan pelayanan masyarakat. Melalui momentum Maulid Nabi, pemerintah daerah juga mendorong penguatan kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.* (dh)

Dalam PAW tersebut, posisi anggota DPRD dari Partai NasDem yang sebelumnya ditempati almarhum dr Eddy digantikan Sulaiman Nasution. Pergantian dilakukan setelah dr Eddy meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Walk Out dari Paripurna, Bobby Nasution Tuai Kritik Resmi NasDem Sumut

Prosesi pengambilan sumpah/janji dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Binjai. Acara tersebut disaksikan Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Sekretaris DPRD, serta perwakilan KPU Kota Binjai, Bawaslu dan pengurus DPD Partai NasDem Kota Binjai.

Dalam sambutannya, Gusuar Tini menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dr Eddy yang sebelumnya telah mengabdikan diri sebagai anggota DPRD untuk masyarakat Kota Binjai.

"Kita kehilangan sosok anggota dewan yang berdedikasi. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Binjai mengucapkan terima kasih atas pengabdian Almarhum dr Eddy," ujar Gusuar Tini.

Dia kemudian menyampaikan selamat kepada Sulaiman Nasution yang resmi menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kota Binjai melalui mekanisme PAW.

"Dan kepada Bapak Sulaiman Nasution, selamat bergabung, segera menyesuaikan diri dan menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya," katanya.

Dengan dilantiknya Sulaiman, DPRD Kota Binjai diharapkan kembali memiliki komposisi anggota yang lengkap, khususnya dari Fraksi NasDem. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD.

Rapat Paripurna PAW tersebut berlangsung khidmat dan lancar hingga seluruh rangkaian acara selesai.* (dh)

Permintaan tersebut disampaikan Sutio dalam Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2026 sekaligus Sosialisasi Peradilan Inklusi di Aula Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Penuh Berkah SMAN 7 Banda Aceh Santuni 121 Anak Yatim Sambil Suguhkan Aksi Spektakuler Rapa'i Geleng

Sutio meminta para Hakim Tinggi yang juga bertugas sebagai Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) memastikan pengadilan negeri yang berada dalam wilayah pengawasannya memberikan pelayanan inklusif kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang difabel.

"Mereka kaum difabel, tidak suka disebut penyandang disabilitas, apalagi jika disebut penyandang cacat, ini bisa membuat mereka tersinggung. Saya minta semua kata-kata penyandang cacat di seluruh pengadilan di Aceh agar diubah menjadi penyandang difabel," tegas Sutio.

Menurut Sutio, penyandang difabel harus diperlakukan secara setara, termasuk dalam memperoleh layanan di lingkungan peradilan. Dia menilai banyak penyandang difabel memiliki pendidikan tinggi dan kompetensi akademik yang mumpuni.

Karena itu, aparatur pengadilan diminta memahami kebutuhan penyandang difabel dalam kaitannya dengan proses pelayanan maupun pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan.

Sutio juga mendorong peningkatan kemampuan petugas pengadilan dalam berkomunikasi dengan penyandang difabel, khususnya melalui pemahaman bahasa isyarat.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh disebut secara rutin menggelar pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sutio meminta program serupa juga diterapkan di seluruh Pengadilan Negeri di Aceh agar pelayanan bagi penyandang difabel dapat dilakukan secara lebih mudah dan responsif.

"Mohon hal seperti ini juga dilakukan pada Pengadilan Negeri di seluruh Aceh," pinta Sutio.

Menurutnya, penerapan peradilan inklusi perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan. Aparatur pengadilan diharapkan tidak hanya memberikan layanan yang sesuai prosedur, tetapi juga mampu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan setiap pengguna layanan.* (dh)