MEDAN – PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) segera memberlakukan tarif resmi di Jalan Tol Sinaksak–Simpang Panei, Sumatera Utara.

Ruas yang menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) itu sebelumnya dioperasikan tanpa tarif sejak 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• Retorika Antikorupsi Tak Lagi Cukup, Pengamat Tantang Prabowo Buktikan Lewat Aksi Nyata

Tanggal penerapan tarif akan diumumkan dalam waktu dekat.

Sebelum beroperasi secara berbayar, ruas tol tersebut telah digunakan secara fungsional untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas saat libur Natal 2025, Tahun Baru 2026, serta arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Kehadiran jalan tol ini memberikan dampak besar terhadap konektivitas di Sumatera Utara.

Waktu tempuh dari kawasan Medan menuju kawasan wisata Danau Toba yang sebelumnya sekitar lima jam kini dapat dipangkas menjadi sekitar dua jam.

Direktur Teknik PT Hamawas, Jimmy Leonard, mengatakan ruas Tol Sinaksak–Simpang Panei telah memenuhi standar keselamatan dan keamanan setelah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan peringkat bintang lima.

"Kami juga terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan, mulai dari perawatan perkerasan jalan, pengecekan rambu dan marka, pemeliharaan drainase, beautifikasi kawasan tol, hingga peningkatan kompetensi petugas layanan operasi melalui berbagai pelatihan dan simulasi," ujar Jimmy.

Proses Uji Laik Fungsi (ULF) telah dilaksanakan pada 17–19 November 2025 sebelum akhirnya diterbitkan Sertifikat Laik Operasi sebagai syarat ruas tol dapat dioperasikan.

Corporate Secretary Hamawas, Ergy Pramadipta, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama dua bulan terakhir melalui berbagai media komunikasi.

Menurut Ergy, informasi disampaikan melalui media massa, media sosial, radio, media luar ruang (out of home/OOH), hingga pertemuan dengan para pemangku kepentingan.

"Langkah ini bertujuan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai manfaat kehadiran ruas tol, sekaligus mempersiapkan pengguna jalan dalam menghadapi pemberlakuan tarif," katanya.

Ia menambahkan keterbukaan informasi tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui seluruh ketentuan sebelum tarif resmi diberlakukan.

Rencana pemberlakuan tarif tol juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada 10 Juli 2026, pengamat ekonomi Piter Abdullah menilai keberadaan ruas tol tersebut akan memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Utara.

Menurutnya, pembangunan jalan tol menuju kawasan Danau Toba akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

"Seperti mobilitas masyarakat meningkat, distribusi logistik menjadi lebih efisien, investasi lebih mudah masuk, dan sektor pariwisata akan semakin berkembang karena akses menuju destinasi menjadi lebih cepat," ujarnya.

Daftar Tarif Tol Sinaksak–Simpang Panei

Berdasarkan keputusan Kementerian Pekerjaan Umum, berikut tarif yang akan diberlakukan untuk kendaraan Golongan I, II, dan III pada sejumlah relasi utama:

Kuala Tanjung – IC Tebing Tinggi: Gol I Rp39.500, Gol II Rp59.500, Gol III Rp79.500
Kuala Tanjung – IC Sinaksak: Gol I Rp91.500, Gol II Rp137.000, Gol III Rp183.000
Kuala Tanjung – IC Simpang Panei: Gol I Rp105.000, Gol II Rp157.500, Gol III Rp210.000
IC Indrapura – IC Sinaksak: Gol I Rp80.500, Gol II Rp120.500, Gol III Rp161.000
IC Indrapura – IC Simpang Panei: Gol I Rp94.000, Gol II Rp141.000, Gol III Rp187.500
IC Tebing Tinggi – IC Sinaksak: Gol I Rp52.000, Gol II Rp78.000, Gol III Rp103.500
IC Tebing Tinggi – IC Simpang Panei: Gol I Rp65.500, Gol II Rp98.000, Gol III Rp130.500
IC Sinaksak – IC Simpang Panei: Gol I Rp13.500, Gol II Rp20.000, Gol III Rp27.000

Manajemen Hamawas mengimbau seluruh pengguna jalan tol untuk memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi sebelum memasuki gerbang tol.

Pengendara juga diminta mematuhi ketentuan batas kecepatan minimal 60 kilometer per jam dan maksimal 80 kilometer per jam, serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat.

Dengan segera diberlakukannya tarif Tol Sinaksak–Simpang Panei, pemerintah berharap konektivitas menuju kawasan Danau Toba semakin baik, distribusi logistik menjadi lebih efisien, serta pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Sumatera Utara semakin meningkat.* (km/ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan pihak swasta bernama Don Ritto (DR) sebagai tersangka dalam pengembangan tiga perkara dugaan korupsi yang kini ditangani bersama dengan Kejaksaan Agung.

Don Ritto saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• Resmi! Kejagung Ambil Alih Tiga Perkara Korupsi dari Polri, Ini Alasannya

"Terhadap DR telah dilakukan penahanan sejak tanggal 10, dan saat ini penahanan ada di Polda Metro Jaya," ujar Totok dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7/2026).

Totok menjelaskan Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Penyidik menjerat Don Ritto dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 607 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHP baru.

Sementara itu, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan proses penanganan perkara PT ASABRI maupun dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI, dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf E Tipikor, dan Pasal 3 dan 4 TPPU, atau sangkaan KUHP adalah Pasal 607 yang ayat 1 huruf a dan huruf b," jelas Totok.

Ketiga perkara yang saat ini ditangani meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara, dugaan korupsi di PT ASABRI, serta dugaan korupsi terkait PT Krakatau Steel.

Penanganan perkara tersebut secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari penguatan sinergi antarpenegak hukum.

Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus, Rudi Margono, mengatakan pelimpahan perkara dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

"Berkenan pada sore hari ini kami secara formil akan menerima penyerahan perkara tiga perkara, yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi bersama-sama," kata Rudi Margono.

Menurutnya, masyarakat memberikan perhatian besar terhadap penyelesaian perkara tersebut sehingga proses hukum perlu dilakukan secara cepat, profesional, dan transparan.

"Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi III ini," ujarnya.

Rudi menegaskan percepatan penyidikan akan difokuskan pada penguatan alat bukti, optimalisasi barang bukti, serta koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Polri.

"Apa yang disinergikan, yang penting adalah percepatan. Yang pertama, untuk mengembangkan alat bukti, memaksimalkan. Kemudian, barang-barang bukti, dan yang terpenting adalah sinergi," sambungnya.

Sebelumnya, penyidik Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk money changer dan Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, valuta asing, emas batangan, dan aset lain yang kini masih didalami keterkaitannya dengan penyidikan.

Proses hukum terhadap kedua tersangka masih terus berlangsung.

Aparat penegak hukum menyatakan penyidikan akan dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, memperkuat alat bukti, serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat sinergi antarpenegak hukum.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Komisi III DPR Bentuk Panja Awasi Tiga Kasus Korupsi

"Berkenan pada sore hari ini kami secara formil akan menerima penyerahan perkara tiga perkara, yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi bersama-sama," kata Rudi Margono dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Rudi, perhatian publik terhadap penyelesaian perkara-perkara korupsi tersebut cukup besar.

Karena itu, percepatan proses penyidikan menjadi salah satu prioritas utama.

"Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi III ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, fokus utama setelah pelimpahan perkara adalah memperkuat alat bukti, mengoptimalkan barang bukti, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi penegak hukum.

"Apa yang disinergikan, yang penting adalah percepatan. Yang pertama, untuk mengembangkan alat bukti, memaksimalkan. Kemudian, barang-barang bukti, dan yang terpenting adalah sinergi," sambungnya.

Rudi menegaskan, meski penanganan perkara kini berada di Kejaksaan Agung, koordinasi dengan Kortastipidkor Polri tetap akan dilakukan agar proses hukum berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.

"Hari ini, walau diserahkan pada Jaksa Khusus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakortas Tipidkor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya," ujarnya.

Ia juga memastikan setiap proses penyidikan akan dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Tentunya, kami selaku penyidik, selaku Jampidsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, ukuran kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga, kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah," kata Rudi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, mengatakan pelimpahan tiga perkara tersebut merupakan bagian dari sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana korupsi.

"Kita harus sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergisitas yang tadi telah disampaikan oleh Plt Jampidsus," katanya.

Totok menjelaskan, sebelum pelimpahan dilakukan, penyidik Polri telah memeriksa 15 orang saksi dan dua orang ahli.

Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi sebagai bagian dari proses penyidikan.

"Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal memonitor dan mengetahui," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan penanganan tiga perkara dugaan korupsi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Kami hadir untuk menyampaikan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana pencucian uang," kata Budi.

Ia menyebut penanganan perkara tersebut sejalan dengan Asta Cita ketujuh yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan atensi Presiden Republik Indonesia dalam program prioritas Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Menurut Budi, penyidikan dilakukan melalui joint investigation yang melibatkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri bersama tim gabungan Polda Metro Jaya.

Hingga kini, proses penyidikan terhadap tiga perkara tersebut masih terus berlanjut.

Aparat penegak hukum menyatakan akan terus memperkuat alat bukti dan menuntaskan seluruh rangkaian penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi III DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang saat ini ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya.

Keputusan itu disampaikan setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan salah satu perkara yang sedang diusut.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Jadi Tersangka Kasus Korupsi dan TPPU!

"Kita akan lakukan pengawasan khusus masalah ini dengan bentuk panja di tingkat Komisi III. Nanti habis ini akan ada rapat khusus di Komisi III," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Habiburokhman, Panja akan melakukan pengawasan secara rinci terhadap setiap tahapan penyidikan agar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor konstitusi.

"Kerja ke depan panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas hukum agar sesuai UUD. Hukum ditegakkan, hak para tersangka juga harus diberikan," ujarnya.

Ia menegaskan Komisi III DPR RI berkomitmen mengawal penanganan perkara hingga tuntas dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

"Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas," katanya.

Sementara itu, Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, mengatakan Polri dan Kejaksaan Agung telah menyepakati langkah bersama dalam penanganan perkara tersebut.

Salah satunya melalui pelimpahan penyidikan tiga kasus ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari sinergi antarlembaga.

"Pertama, kita sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penyidikan terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergitas," kata Totok.

Ia menjelaskan penyidik telah memeriksa 15 orang saksi dan dua ahli.

Selain itu, sejumlah lokasi juga telah digeledah sebelum penyidik melakukan gelar perkara.

"Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, dua ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan yang rekan-rekan seluruhnya sudah memonitor. Pada satu titik kita lakukan gelar perkara," ujarnya.

Adapun tiga perkara yang saat ini ditangani meliputi:

- Dugaan korupsi pengadaan batu bara yang diduga berkaitan dengan pemadaman listrik (blackout).
- Dugaan korupsi di PT ASABRI.
- Dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Caturbangun Sarana (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI), anak usaha PT Krakatau Steel.

Dalam rangkaian penyidikan, penyidik Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026).

Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan sebuah brankas berukuran besar yang tertanam di dinding.

Di dalamnya terdapat uang tunai dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Totok mengatakan nilai seluruh uang yang disita setelah dikonversi ke rupiah diperkirakan mencapai hampir Rp60 miliar.

"Kemudian untuk uang yang kita sita SGD3.130.000 dalam bentuk pecahan 100 dolar Singapura, kemudian USD889.965, kemudian uang tunai Rp259.159.000. Setelah dikonversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir Rp60 miliar. Ini ditemukan di lokasi de'Clan," kata Totok.

Hingga kini proses penyidikan masih terus berlangsung.

Aparat penegak hukum menyatakan akan melanjutkan pendalaman terhadap alat bukti, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan tiga perkara tersebut.* (cn/ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan tersangka diumumkan Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, dalam konferensi pers bersama Komisi III DPR RI dan Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Baca Juga:

• Bareskrim Ungkap Kronologi Penangkapan 9 Tersangka Penyerangan Polisi di Katingan, 3 Pelaku Utama Ditangkap di Kaltim

"Kita telah melakukan pemeriksaan ke 15 saksi, dua ahli, termasuk telah lakukan beberapa penggeledahan. Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ucap Totok.

"Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA [Febrie Adriansyah], dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang, dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri, dan atau tindak pidana korupsi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12d, 12B, tindak pidana korupsi, dan Pasal 3, 4 TPPU atau yang sekarang KUHP 607 ayat 1a dan b," ujar Totok.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, juga menyampaikan bahwa dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial DR dan F.

"Apa yang dinanti masyarakat, sudah gamblang diberitakan, sudah ada dua tersangka, berinisial DR dan F. F ini orang kemarin menjabat posisi yang ditempati Jampidsus [Rudi Margono sekarang sebagai Plt]," ucap Habiburokhman.

Pelaksana Tugas Jampidsus, Rudi Margono, mengatakan pihaknya menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dari Kortastipidkor Polri.

Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi batu bara yang berkaitan dengan PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

"Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka, yaitu swasta yang kedua adalah berinisial F," kata Rudi Margono.

Dalam proses penyidikan, polisi melakukan penggeledahan di 12 lokasi, termasuk rumah di kawasan Sentul, rumah di Cilandak, sebuah money changer, serta Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti, antara lain:

Rumah di Sentul

- 74 kilogram emas batangan
- USD 4.767.300
- SGD 14.083.800
- Uang tunai Rp100 juta
- Dua bingkai foto keluarga

Money Changer Cipete

- Uang tunai Rp4,46 miliar
- Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Riyal Saudi, Baht Thailand, Yuan Tiongkok, Yen Jepang, Poundsterling, Won Korea Selatan, Dirham Uni Emirat Arab, Ringgit Malaysia, Dolar Brunei, Dong Vietnam, Dolar Selandia Baru, Lira Turki, dan Rupee India.

Cafe de'Clan Signature

- SGD 3,13 juta
- USD 889.965
- Uang tunai Rp259 juta

Rumah di Cilandak

- Uang tunai Rp520 juta
- USD 133.000
- Polisi: Penanganan Kasus Jadi Atensi Presiden

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan penyidikan tiga perkara tersebut menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Ini merupakan atensi Bapak Presiden. Dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan," kata Budi Hermanto.

Menurut Budi, penyidikan dilakukan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi batu bara di PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

"Dari Kortastipidkor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan rangkaian penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe de'Clan dan Coin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel," ujarnya.

Hingga kini, penyidik masih terus mengembangkan perkara dengan menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak lain yang diduga terkait dalam tiga kasus tersebut.* (dcn/ad)

JAKARTA – Di tengah dominasi smartphone layar penuh, perusahaan teknologi Clicks mencoba menghadirkan kembali pengalaman menggunakan ponsel berkeyboard fisik melalui perangkat terbarunya yang diberi nama Communicator.

Perangkat ini mengusung konsep yang mengingatkan pada ponsel BlackBerry, namun dipadukan dengan sistem operasi Android 16 dan sejumlah fitur modern.

Baca Juga:

• OnePlus 16 Disebut Jadi Ponsel Pertama dengan Layar 185 Hz, Apa Keunggulannya?

Kini, perangkat tersebut menunjukkan perkembangan yang lebih matang setelah Clicks menampilkan video pratinjau terbaru melalui kanal YouTube resminya.

Dalam video tersebut, Vice President Marketing Clicks, Jeff Gadway, memperlihatkan antarmuka (user interface/UI) khusus yang dibangun menggunakan Niagara Launcher.

Berbeda dengan tampilan Android pada umumnya, antarmuka Communicator dibuat lebih sederhana.

Aplikasi ditampilkan dalam daftar vertikal sehingga lebih mudah diakses pada layar berukuran kecil.

Karena menggunakan layar OLED berukuran 4 inci, perangkat ini hanya mampu menampilkan sekitar lima ikon aplikasi dalam satu tampilan.

Pengguna juga dapat langsung mengetik nama aplikasi melalui keyboard fisik tanpa harus menggulir layar.

Jeff Gadway turut memperagakan berbagai fitur yang tersedia, mulai dari notifikasi pesan yang muncul di samping ikon aplikasi, pemutar musik, panggilan telepon, hingga perpindahan antar aplikasi.

Salah satu fitur yang menjadi perhatian adalah sensor sidik jari yang terintegrasi dengan tombol spasi pada keyboard fisik.

Posisi tersebut diklaim lebih nyaman digunakan saat membuka kunci perangkat.

Spesifikasi Clicks Communicator

Dari sisi perangkat keras, Clicks Communicator dibekali spesifikasi yang cukup kompetitif untuk smartphone Android.

Beberapa spesifikasi utamanya meliputi:

- Layar OLED 4 inci
- Sistem operasi Android 16
- Keyboard fisik QWERTY
- Kamera belakang 50 MP
- Kamera depan 24 MP
- Baterai 4.000 mAh
- Jack audio 3,5 mm
-Slot kartu microSD
- NFC
- Bluetooth
- WiFi

Meski menawarkan spesifikasi yang setara dengan smartphone Android pada umumnya, Clicks tidak memosisikan Communicator sebagai pengganti ponsel utama.

Perusahaan menyebut perangkat ini dirancang sebagai smartphone kedua yang lebih difokuskan untuk aktivitas komunikasi, seperti berkirim pesan, menelepon, dan bekerja secara lebih produktif berkat kehadiran keyboard fisik.

Clicks juga menjanjikan akan memperlihatkan lebih banyak fitur menjelang peluncuran resminya.

Communicator dijadwalkan mulai dipasarkan pada kuartal IV 2026 dengan harga 499 dolar Amerika Serikat, atau sekitar Rp8 jutaan tergantung nilai tukar saat peluncuran.* (km/ad)

JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap kronologi penangkapan sembilan tersangka dalam kasus penyerangan terhadap personel Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, yang menewaskan tiga anggota polisi saat melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengatakan pengejaran terhadap para pelaku dilakukan secara bertahap sejak peristiwa itu terjadi pada 2 Juli 2026 hingga akhirnya tiga tersangka utama berhasil ditangkap di Kalimantan Timur.

Baca Juga:

• Pria Asal Indonesia Divonis 6 Tahun 5 Bulan Penjara di Australia atas Kasus Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual

Peristiwa bermula ketika personel Satresnarkoba Polres Katingan menggerebek rumah milik Bio di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kamis (2/7/2026).

Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat transaksi sekaligus penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Saat operasi berlangsung, petugas mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang menggunakan senjata api rakitan, parang, mandau, tombak, dan berbagai senjata tajam lainnya.

Akibat serangan tersebut, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur saat menjalankan tugas.

Setelah menerima laporan kejadian, Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC memberikan asistensi kepada Polda Kalimantan Tengah, Polres Katingan, serta jajaran terkait untuk memburu para pelaku.

Pelaku pertama yang berhasil diamankan adalah Saldy alias Ateng pada Jumat (3/7/2026) di sekitar bantaran Sungai Desa Tumbang Pariyei.

Polisi menyebut tersangka ditangkap tanpa memberikan perlawanan.

Sehari kemudian, Sabtu (4/7/2026), tim gabungan kembali menangkap Dea Nabila di Kota Palangkaraya dan Isnan Melani Pebriansyah alias Roby di Desa Tumbang Kalemei.

Pada Minggu (5/7/2026), Nimu berhasil ditangkap saat bersembunyi di sebuah pondok di Desa Tumbang Kalemei.

Pengejaran kemudian berlanjut ke Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada Selasa malam (7/7/2026), Ahmad Riyadi Saputra alias Yadi dan M. Lupie berhasil diamankan di kawasan PT ADS, Desa Tumbang Jorong.

Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka tersebut, penyidik memperoleh informasi bahwa tiga pelaku utama, yakni Bio, Ramblan alias Busu, dan Perie telah melarikan diri ke Kalimantan Timur menggunakan kendaraan travel menuju Kalimantan Utara.

Tim gabungan kemudian berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Timur dan Polresta Samarinda untuk melakukan penyekatan.

Pada Rabu (8/7/2026) sekitar pukul 23.45 WITA, kendaraan travel yang ditumpangi ketiga tersangka dihentikan di Jalan Poros Samarinda–Bontang, Kecamatan Prangat Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ketiganya kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Bio diduga berperan sebagai bandar narkoba sekaligus pemilik rumah yang dijadikan lokasi transaksi dan penyalahgunaan sabu.

Ia juga diduga ikut menyerang petugas menggunakan senjata api rakitan dan parang.

Ramblan alias Busu diduga berperan sebagai pengedar sabu yang membawa senjata api rakitan dan melakukan penembakan terhadap petugas.

Perie diduga membawa senjata api rakitan dan mandau serta ikut melakukan penembakan.

Sementara itu, Saldy alias Ateng diduga membawa senjata api rakitan, melakukan penembakan, serta memprovokasi warga.

Roby diduga memprovokasi massa, membawa senjata api rakitan, dan ikut membuang jenazah korban ke sungai.

Nimu disebut membawa tombak dan memprovokasi warga. Ahmad Riyadi Saputra alias Yadi diduga membacok korban menggunakan parang.

Adapun M. Lupie diduga membawa parang dan senjata api rakitan serta ikut melakukan penembakan terhadap petugas.

Dalam pemeriksaan awal, Bio mengakui rumah miliknya memang digunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan sabu.

Ia juga mengaku memperoleh pasokan narkotika dari seseorang di Pontianak bernama Pepe melalui sistem kurir dengan nilai sekitar Rp30 juta setiap kali menerima kiriman.

Selain itu, Bio mengakui dirinya bersama pelaku lainnya melakukan perlawanan terhadap petugas menggunakan senjata api rakitan dan senjata tajam hingga menyebabkan tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan meninggal dunia.

Meski sembilan tersangka telah diamankan, Bareskrim Polri masih memburu tiga orang yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), yakni Pia alias Diyon, Darius alias Iyus, dan Ilue.

"Melakukan pengembangan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)," jelas Brigjen Eko Hadi Santoso.

Menurut hasil penyidikan, ketiga buronan tersebut diduga membawa senjata api rakitan, tombak, dan pisau.

Mereka juga diduga ikut mengejar, menyerang petugas, hingga membuang jenazah korban ke Sungai Katingan.

Sebelumnya, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur saat melakukan operasi penangkapan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei.

Korban adalah Aipda Yudhi Perdana Putra, Aiptu Sumariyanto, dan Bripda Nopandri Ramadhana.

Peristiwa itu menjadi salah satu kasus penyerangan terhadap aparat penegak hukum yang menyita perhatian publik dan hingga kini penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan untuk menangkap seluruh pelaku yang terlibat.* (km/ad)

SYDNEY – Pengadilan Distrik New South Wales, Australia, menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun lima bulan kepada Surya Subekti (45), pria berkewarganegaraan Australia keturunan Indonesia, dalam perkara perdagangan seorang remaja asal Indonesia untuk tujuan eksploitasi seksual.

Putusan dibacakan pada Jumat, 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• KPK Benarkan Diundang Polri untuk Bahas Tiga Perkara Korupsi, Ini Hasilnya

Dengan putusan tersebut, waktu paling awal bagi Surya untuk memperoleh pembebasan adalah November 2030.

Surya sebelumnya mengaku bersalah atas dua dakwaan, yakni mengatur masuknya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun ke Australia dengan tujuan memberikan layanan seksual serta melibatkan anak di bawah umur dalam kerja paksa.

Hakim Nicole Noman menyatakan Surya tidak menunjukkan penyesalan yang tulus atas perbuatannya.

"Saya tidak menerimanya sebagai penyesalan yang tulus atas perbuatannya," ujar hakim dalam persidangan.

Dalam persidangan terungkap korban merupakan warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun 7 bulan ketika seluruh rangkaian tindak pidana dimulai.

Berdasarkan hukum Australia, usia minimum untuk terlibat dalam pekerjaan seks adalah 18 tahun.

Hakim menyebut Surya mengetahui usia korban dan justru memberikan arahan agar identitas usia tersebut disembunyikan.

Menurut pengadilan, Surya memiliki peran penting dalam mengatur proses perekrutan, kontrak kerja, pengurusan visa, transportasi hingga penempatan korban di sebuah rumah bordil di Sydney selama sekitar dua bulan.

"Korban sepenuhnya bergantung pada pengaturan yang dibuat untuknya," kata Hakim Nicole Noman.

Pengadilan juga mendengar bahwa korban dipindahkan ke Australia menggunakan dokumen visa yang memuat informasi tidak benar, termasuk identitas orang dewasa yang disebut sebagai orang tua korban.

Setibanya di Australia pada Januari 2021, korban dipaksa bekerja di rumah bordil.

Berdasarkan fakta persidangan, Surya mengendalikan penghasilan korban, menentukan lokasi tempat korban bekerja, serta ikut menyusun kontrak yang mewajibkan korban bekerja hingga 12 jam setiap hari.

Dalam perkara yang sama, Elton Valentino (32), warga negara Indonesia yang tinggal di Australia, juga dijatuhi hukuman penjara.

Elton mengaku bersalah atas satu dakwaan memfasilitasi pengangkutan anak di bawah usia 18 tahun untuk tujuan memberikan layanan seksual.

Di hadapan penyidik, Elton mengatakan Surya memintanya agar tidak menyebut nama asli kepada korban dan hanya memperkenalkan Surya dengan nama samaran "Batman".

Pengadilan menjatuhkan hukuman dua tahun delapan bulan penjara kepada Elton dengan masa minimum satu tahun 10 bulan.

Hakim menilai Elton memiliki peluang rehabilitasi yang baik serta telah menunjukkan penyesalan yang tulus.

Karena telah menjalani masa penahanan sejak Oktober 2024, Elton berpeluang memperoleh pembebasan paling cepat pada Agustus 2026 dengan ketentuan menjalani masa percobaan selama lima tahun.

Selama persidangan, Surya sempat menyampaikan kepada seorang psikolog bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin terlibat dalam perdagangan manusia dan mengklaim korban sendiri yang mendesaknya.

Namun hakim menyatakan keterangan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang telah disepakati dalam persidangan.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa Surya merupakan ayah dari tiga anak dan memperoleh dukungan keluarganya.

Meski demikian, pengadilan menilai tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindakan spontan, melainkan telah direncanakan dengan matang.

Atas dasar itu, pengadilan memutuskan hukuman penjara selama enam tahun lima bulan dengan masa tanpa pembebasan bersyarat selama empat tahun lima bulan.* (km/ad)

DEPOK – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa tujuan utama mempelajari Al-Qur'an bukan hanya untuk menambah pengetahuan, melainkan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurutnya, ilmu yang dipelajari tanpa landasan spiritual berpotensi kehilangan arah.

Baca Juga:

• Ini Amalan yang Mengantarkan Husnul Khatimah Menurut Ustaz M. Farhan Maulana

"Dalam Islam itu ilmu bukan untuk ilmu, tetapi ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena itu ayat pertama berbunyi Iqra' bismi rabbika, bukan sekadar iqra' saja," ujar Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, frasa Iqra' bismi rabbika mengandung makna bahwa aktivitas membaca, meneliti, dan mencari ilmu harus selalu dilandasi kesadaran akan kehadiran Allah.

Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya mengejar kecerdasan intelektual, tetapi juga harus memiliki nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi.

"Kalau pendidikan tanpa bismillahirrahmanirrahim, itu berbahaya. Di pesantren ada iqra' dan ada bismillahirrahmanirrahim. Artinya ilmu selalu dikaitkan dengan Allah," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin Umar juga mengajak para santri untuk terus memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur'an.

Ia menilai menghafal Al-Qur'an merupakan langkah yang sangat mulia, tetapi proses belajar tidak boleh berhenti pada hafalan semata.

"Anda menghafal Al-Qur'an jangan berhenti pada hafalan. Teruslah belajar agar memahami makna, isyarat, hingga hikmah yang terkandung di dalamnya," ujarnya.

Menurutnya, Al-Qur'an memiliki lapisan makna yang sangat luas.

Oleh karena itu, setiap muslim perlu terus belajar agar mampu memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya secara lebih mendalam, tidak hanya sebatas makna tekstual.

Ia juga mengutip pandangan para ulama yang menyebut Al-Qur'an memiliki berbagai tingkatan pemahaman, mulai dari makna lahiriah hingga hakikat yang lebih dalam.

Dalam sambutannya, Menag turut mengulas makna Surat Al-'Alaq ayat 1–5 sebagai wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW.

Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sejak awal menempatkan budaya membaca sebagai fondasi penting dalam kehidupan.

Namun, ia menegaskan bahwa perintah membaca dalam Al-Qur'an tidak berdiri sendiri, melainkan selalu disertai kesadaran spiritual melalui kalimat bismi rabbika.

"Jangan dipahami hanya iqra' saja, tetapi Iqra' bismi rabbika. Membaca atas nama Tuhanmu. Itu yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan yang hanya mengejar ilmu pengetahuan semata," jelasnya.

Pada bagian lain sambutannya, Nasaruddin Umar menyebut Al-Qur'an hingga kini tetap menjadi salah satu kitab yang paling banyak dibaca, dicetak, dan dipelajari di dunia.

Menurutnya, minat mempelajari Al-Qur'an tidak hanya datang dari kalangan umat Islam, tetapi juga dari banyak ilmuwan dan masyarakat nonmuslim yang ingin memahami isi kandungannya.

"Al-Qur'an adalah rahmat bagi seluruh alam. Peminat Al-Qur'an bukan hanya umat Islam, tetapi juga banyak dari kalangan nonmuslim yang mempelajarinya," ujar Menag.

Menutup sambutannya, Nasaruddin Umar berpesan agar para santri yang telah diwisuda tidak berhenti belajar Al-Qur'an.

Ia juga mengajak mereka untuk selalu mendoakan kedua orang tua yang telah berjuang mendukung pendidikan anak-anaknya.

"Jangan pernah berhenti belajar Al-Qur'an. Doakan juga orang tua agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki sehingga bisa terus mendukung pendidikan kalian sampai setinggi-tingginya," pesannya.

Wisuda Akbar Program I'dadi, Tahsin, dan Tahfidz Pondok Pesantren Al-Qur'an dan Sains Nurani Tahun Ajaran 2025–2026 diikuti para santri yang telah menyelesaikan jenjang pembelajaran Al-Qur'an, mulai dari tahap persiapan membaca, tahsin, hingga tahfidz.

Acara tersebut turut dihadiri Pemimpin Pondok Pesantren Tahfidz Nurani KH M. Ilyas Marwal, Direktur Pesantren Kementerian Agama Basnang Said, para pengasuh pesantren, ulama, tokoh masyarakat, serta orang tua santri.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah memenuhi undangan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk membahas penanganan tiga perkara korupsi yang tengah diusut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan undangan tersebut diterima pada Jumat, 10 Juli 2026, dan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi serta supervisi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca Juga:

• Siapa Rudi Margono? Sosok yang Dipilih Jaksa Agung Jadi Plt Jampidsus, Gantikan Febrie Adriansyah

Menurut Asep, kehadiran KPK dalam pertemuan tersebut mengacu pada Pasal 6 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur kewenangan KPK dalam melakukan koordinasi, supervisi, hingga pengambilalihan penanganan perkara korupsi dalam kondisi tertentu.

"Itu sesuai dengan Pasal 6, kemudian Pasal 10A besar gitu ya, di undang-undang 19 tahun 2019. Silakan nanti dilihat. Menindaklanjuti surat tersebut kemudian pimpinan menugaskan dua orang deputi," jelasnya.

Asep mengatakan pimpinan KPK kemudian menugaskan Deputi Penindakan dan Eksekusi bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada mekanisme koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum lain.

"Di sana kami berdiskusi ya, diskusi dengan penyidik, itu terkait dengan bagaimana terkait dengan koordinasi dan supervisi sebuah perkara, kan gitu ya. Jadi Ibu Deputi Korsup menjelaskan bahwa saat ini tahapnya masih tahap awal gitu ya, tahap awal. Nanti rekan-rekan bisa lihat kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya," tutur Asep.

Ia menegaskan, pengambilalihan perkara oleh KPK memiliki mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang dan tidak dapat dilakukan begitu saja.

"Baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di Pasal 10A Ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silakan baca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Karena di sana ada kriteria di mana pengambilalihan perkara itu dilakukan. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri," lanjutnya.

Asep juga menyampaikan KPK menghormati proses hukum yang sedang dijalankan Kepolisian maupun Kejaksaan.

"Tentunya kami melihat dan memandang bahwa baik Kepolisian maupun Kejaksaan itu pasti akan melaksanakan tugasnya secara profesional gitu ya, profesional, sehingga pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah jadi kalau ini kan baru tahap awal gitu ya, tahap awal. Jadi kita hanya berdiskusi seputar itu," ucapnya.

Ia memastikan hingga saat ini belum ada rencana melakukan join investigation atau penyidikan bersama dengan Polri terhadap tiga perkara tersebut.

"Apakah akan dilakukan join investigasi? Hasil diskusi kami semalam itu karena memang mulai dari pengumpulan awal, penyelidikan awal, penyelidikan sampai naik sidik itu dilakukan di sana gitu ya. Dan kami diminta ke sana itu dalam rangka koordinasi dan supervisi gitu ya. Itu jadi tentunya sesuai dengan permintaan kami di sana ya," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan penanganan tiga perkara korupsi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

"Kami hadir untuk menyampaikan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana pencucian uang," kata Budi.

Ia menyebut penanganan perkara tersebut sejalan dengan Asta Cita ketujuh yang menitikberatkan pada reformasi politik, hukum, birokrasi, serta penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan atensi Presiden Republik Indonesia dalam program prioritas Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Menurut Budi, penyidikan dilakukan melalui kolaborasi Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri bersama tim gabungan Polda Metro Jaya.* (d/ad)

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Sabtu, 11 Juli 2026.

Penunjukan itu dilakukan setelah Jaksa Agung menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jampidsus.

Baca Juga:

• Tongkat Estafet Jampidsus Beralih ke Rudi Margono, Kejagung Jamin Penanganan Perkara Tetap Ngebut

Dengan penugasan baru tersebut, ia akan memimpin pelaksanaan tugas di bidang tindak pidana khusus hingga ditetapkannya pejabat definitif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan penunjukan Rudi Margono dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas di lingkungan Jampidsus tetap berjalan.

"Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin telah menunjuk Rudi Margono, yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan, untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," kata Anang dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).

Anang menegaskan pergantian pejabat tersebut tidak akan memengaruhi proses penanganan perkara yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.

"Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pengunduran diri itu telah diterima oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Menurut Anang, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum terkait penanganan perkara yang sedang dilakukan Polri.

"Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Anang.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah," katanya.

Profil Singkat Rudi Margono

Rudi Margono merupakan jaksa karier yang telah mengabdi lebih dari tiga dekade di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Ia lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 6 Desember 1969.

Rudi menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya, kemudian meraih gelar Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia juga memperoleh gelar Guru Besar Kehormatan Ilmu Hukum Pidana di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.

Kariernya dimulai pada 1994 sebagai staf di Kejaksaan Negeri Magetan.

Selama bertugas, ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ampana, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Wakil Kepala Kejati Nusa Tenggara Timur, Wakil Kepala Kejati Yogyakarta, Kepala Kejati Kepulauan Riau, Kepala Kejati DKI Jakarta, hingga Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Sejak 18 Desember 2024, Rudi dipercaya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

Ia juga pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sekitar delapan tahun.

Dalam perjalanan kariernya, Rudi terlibat dalam penanganan sejumlah perkara besar, di antaranya kasus Jiwasraya, Asabri, dan mafia tanah.

Saat memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, ia menggagas konsep Corporate University yang memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2026, total kekayaan Rudi Margono tercatat sekitar Rp7,29 miliar tanpa utang.

Aset tersebut didominasi tanah dan bangunan di Magetan, Surabaya, Jakarta Selatan, dan Depok, serta sejumlah harta bergerak dan kas.* (tm/ad)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/7/2026). Ia menilai BUMN memiliki potensi besar untuk berkembang dan mampu bersaing di tingkat global apabila dikelola secara profesional.

Baca Juga:

• Prabowo Tantang 3 Menteri Wujudkan PLTS 100 GW dalam 2 Tahun, Indonesia Bidik Lompatan Energi Hijau

Prabowo menyebut, hasil pembenahan mulai terlihat. PT PAL, misalnya, kini dinilai telah mampu memproduksi kapal perang hingga kapal selam dengan teknologi yang semakin maju.

"PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih," katanya.

Sementara itu, PT Pindad juga dikabarkan memperoleh kontrak baru dari Arab Saudi untuk memasok senapan dan senapan mesin bagi kebutuhan militernya.

Tak hanya sektor pertahanan, Prabowo mengungkapkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga sempat berada dalam rencana penjualan kepada investor asing. Namun pemerintah memilih melakukan pembenahan manajemen sehingga maskapai pelat merah tersebut diproyeksikan mulai mencatatkan keuntungan.

"Garuda tadinya mau dijual, bulan depan sudah mulai untung. Pelan-pelan kita perbaiki semua kekurangan," ucapnya.

Prabowo juga mengaku menerima laporan bahwa sejumlah BUMN yang selama puluhan tahun mengalami kerugian kini mulai membukukan laba.

Menurutnya, perubahan tersebut merupakan hasil pembenahan yang dilakukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terhadap tata kelola perusahaan negara.

Ia menilai, selama bertahun-tahun banyak BUMN menjadi tempat praktik korupsi sehingga perlu dilakukan penataan secara menyeluruh.

Selain itu, Prabowo mengaku terkejut mengetahui jumlah BUMN beserta anak usahanya mencapai lebih dari 1.000 perusahaan. Ia menilai banyaknya struktur anak, cucu hingga cicit perusahaan berpotensi dimanfaatkan untuk menyembunyikan keuangan negara.

Karena itu, pemerintah melalui Danantara terus melakukan penataan. Hingga saat ini tercatat sekitar 240 BUMN yang dinilai bermasalah telah ditutup, dan jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026.* (d/dh)

ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri acara pisah sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tanjung Balai Asahan (TBA) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat, 10 Juli 2026.

Acara tersebut menjadi momentum serah terima kepemimpinan dari Letkol Laut (P) Agung Dwi Handoko Djoewari, M.Tr.Opsla., CTMP., kepada Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, CTMP., CRMP., M.Tr.Opsla., yang kini mengemban tugas sebagai Komandan Lanal TBA.

Baca Juga:

• Universitas Asahan dan Pemkab Asahan Teken MoU, Perkuat Tri Dharma untuk Dukung Pembangunan Daerah

Dalam sambutannya, Letkol Laut (P) Agung Dwi Handoko Djoewari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Asahan, pemerintah daerah di wilayah kerja Lanal TBA, serta masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai Komandan Lanal TBA.

Ia mengaku memperoleh banyak pengalaman selama bertugas di wilayah tersebut dan berharap hubungan baik yang telah terjalin tetap berlanjut meski kini mendapat amanah di tempat tugas yang baru.

Sementara itu, Danlanal TBA yang baru, Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan kepadanya beserta keluarga.

Ia berharap dukungan dan sinergi dari Forkopimda, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin untuk mendukung pelaksanaan tugas menjaga keamanan wilayah perairan sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Mewakili tokoh masyarakat, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., menyampaikan apresiasi kepada Letkol Laut (P) Agung Dwi Handoko Djoewari atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Lanal TBA.

Menurutnya, sinergi yang telah dibangun bersama Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Asahan dan wilayah sekitarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menyampaikan ucapan selamat kepada Letkol Laut (P) Agung Dwi Handoko Djoewari atas amanah baru sebagai Perwira Pembantu Produksi Staf Intelijen Komando Armada Republik Indonesia.

"Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian serta berbagai masukan positif yang telah diberikan untuk kemajuan Kabupaten Asahan. Semoga sukses dalam mengemban amanah di tempat tugas yang baru," ujar Bupati.

Kepada Danlanal TBA yang baru, Letkol Laut (P) Sigit Ryanto beserta istri, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Asahan.

Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin antara Lanal TBA, Pemerintah Kabupaten Asahan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat terus dipertahankan bahkan semakin diperkuat.

Menurut Bupati, kolaborasi yang solid antarunsur Forkopimda menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan Kabupaten Asahan yang lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

ASAHAN – Universitas Asahan (UNA) resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam rangka memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) berlangsung di Aula Zulfiman Siregar Kampus Universitas Asahan, Jumat, 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• OTT Bupati Sukoharjo Jadi Alarm, NasDem Minta Kepala Daerah Mawas Diri

Ketua Pengurus Yayasan Universitas Asahan, Drs. Mapilindo, M.Pd., mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah penting untuk menjembatani dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan daerah.

"Bagi kami, penandatanganan MoU ini bukan sekadar dokumen kesepakatan, melainkan wujud nyata tanggung jawab bersama untuk memajukan Kabupaten Asahan. Yayasan sepenuhnya mendukung setiap langkah yang diambil Universitas Asahan agar mampu menjadi institusi yang tidak hanya mencetak lulusan berilmu, tetapi juga menjadi solusi atas berbagai tantangan pembangunan di daerah ini," ujarnya.

Menurut Mapilindo, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kerja sama tersebut juga diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Asahan sekaligus memperkuat pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor Universitas Asahan, Assoc. Prof. Dr. Mangaraja Manurung, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan yayasan dan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kami berharap para dosen dapat menghasilkan penelitian yang menjawab kebutuhan daerah, sementara mahasiswa memperoleh pengalaman melalui program magang yang relevan dengan kondisi di lapangan," katanya.

Ia menjelaskan, Universitas Asahan saat ini memiliki 12 program studi, satu Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta tiga program magister.

Dua program studi, yakni Ilmu Hukum dan Teknik Informatika, telah meraih akreditasi Unggul, sementara program studi lainnya terus didorong mencapai capaian yang sama.

Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menilai kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah berbasis kajian ilmiah.

"Kami tidak ingin membangun hanya berdasarkan dugaan. Setiap kebijakan, perencanaan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur memerlukan landasan akademis yang kuat. Karena itu, kami menggandeng Universitas Asahan sebagai mitra strategis," tutur Bupati.

Menurut Taufik, kerja sama itu akan difokuskan pada pengembangan ekonomi masyarakat dan UMKM, rencana pembangunan Asahan Center Business District, penguatan sektor ketahanan pangan dan pertanian, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui program pendidikan lanjutan.

"Kami ingin ilmu pengetahuan yang dikembangkan di kampus dapat diterapkan secara nyata untuk memajukan daerah. Ini merupakan langkah bersama menuju Kabupaten Asahan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing," pungkasnya.

Melalui penandatanganan MoU tersebut, Universitas Asahan dan Pemerintah Kabupaten Asahan berharap kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah dapat menghasilkan berbagai program yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.* (ad)

MEDAN – Finalis The Icon Indonesia SCTV, Finalis The Icon Indonesia SCTV,Felicia, semakin difavoritkan melangkah ke babak Top 3 jelang malam spektakuler Top 4 yang akan digelar pada Senin (13/7/2026) pukul 21.15 WIB. Penyanyi muda tersebut dinilai memiliki kualitas vokal yang konsisten, karakter suara yang kuat, serta performa panggung yang terus memikat perhatian dewan juri.

Keunggulan Felicia semakin terlihat dari raihan 43 Standing Ovation yang diterimanya sepanjang kompetisi. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan para finalis lainnya dan menjadi indikator kuat atas kualitas penampilannya di panggung The Icon Indonesia.

Baca Juga:

• Bunthora Situmorang Optimistis Felicia Sihombing Melaju ke Top 4 The Icon Indonesia, Ajak Masyarakat Sumut Beri Dukungan

Penyanyi legendaris Batak, Andi Situmorang, turut memberikan dukungan kepada Felicia. Menurutnya, penyanyi berdarah Batak tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu finalis terbaik hingga babak puncak.

"Felicia memang tampil mewakili Tangerang, tetapi dia merupakan satu-satunya peserta yang memiliki darah Batak. Sudah sepantasnya masyarakat Sumatera Utara, khususnya halak Batak, memberikan dukungan penuh karena dia berpotensi menjadi kebanggaan dunia musik Indonesia," ujar Andi Situmorang, Sabtu (11/7/2026).

Andi menegaskan, dukungan kepada Felicia bukan semata karena faktor kedaerahan, melainkan karena kualitas vokalnya yang dinilai layak bersaing menjadi juara.

Ia juga mengingatkan Felicia agar tetap rendah hati, terus berlatih, dan tidak cepat berpuas diri meski telah mendapatkan banyak apresiasi dari para juri.

"Saya berharap seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya halak Batak, terus memberikan dukungan agar Felicia bisa menjadi juara The Icon Indonesia SCTV dan menjadi generasi penerus penyanyi Batak di kancah nasional hingga internasional," katanya.

Dukungan serupa juga datang dari sang kakek, Jamal H. Sinaga, yang mengaku bersyukur atas doa dan dukungan masyarakat kepada cucunya selama mengikuti ajang pencarian bakat tersebut.

Menurutnya, antusiasme masyarakat Sumatera Utara terus meningkat dan menjadi motivasi besar bagi Felicia untuk memberikan penampilan terbaik di setiap babak kompetisi.

Selain dukungan doa, Jamal juga mengajak masyarakat memberikan virtual gift kepada Felicia karena menjadi salah satu unsur penilaian yang menentukan langkah peserta untuk bertahan hingga babak final.

Dengan dukungan yang terus mengalir dan performa yang konsisten, Felicia kini menjadi salah satu kandidat terkuat menuju Top 3 The Icon Indonesia SCTV.* (dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan penunjukan Rudi Margono didasarkan pada Surat Perintah Jaksa Agung Nomor PRINT-76/A/JA/07/2026.

Baca Juga:

• Usai Mundur dari Jampidsus, Febrie Adriansyah Berpeluang Diperiksa Polda Metro

"Jaksa Agung telah menunjuk Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," ujar Anang dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).

Ia menegaskan, pergantian kepemimpinan di Jampidsus tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum maupun penyelesaian perkara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

"Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah sebagai Jampidsus pada Sabtu (11/7/2026). Keputusan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum di tengah proses penyidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Anang memastikan pengunduran diri Febrie tidak akan mengganggu roda organisasi maupun penanganan perkara tindak pidana khusus yang saat ini sedang berlangsung.

Nama Febrie Adriansyah sebelumnya menjadi sorotan setelah penyidik Kortastipidkor Polri mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN. Dalam proses penyidikan tersebut, polisi telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah yang diakui sebagai kediaman Febrie di kawasan Sentul, Bogor, serta lokasi lain di Cipete, Jakarta Selatan.

Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, emas batangan, dokumen, dan barang bukti lainnya yang kini masih didalami sebagai bagian dari proses penyidikan.* (k/dh)

Permintaan itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Baca Juga:

• Prabowo Soroti Penolakan B50, Singgung Kepentingan di Balik Impor Solar

"Kita dibicarakan di dunia karena leading dalam mengurangi emisi karbon. Tahun ini PLN akan mulai membangun 17 gigawatt tenaga surya, dan target kita mencapai 100 gigawatt dalam dua tahun," ujar Prabowo,ditulis Sabtu (11/7/2026).

Presiden kemudian meminta ketiga menterinya memastikan target tersebut dapat direalisasikan. Ia optimistis pembangunan PLTS berskala besar mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan.

Meski demikian, Prabowo mengakui program ambisius tersebut berpotensi menuai keraguan dari berbagai kalangan. Namun ia menegaskan pemerintah tetap akan fokus menjalankan target yang telah ditetapkan.

Selain menyinggung pengembangan energi bersih, Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Indonesia mampu mencetak prestasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Menurutnya, keberhasilan membangun sektor energi harus diiringi dengan pencapaian Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia.

Pemerintah menilai pembangunan PLTS menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung target transisi energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus memperkuat bauran energi baru terbarukan di Indonesia.* (d/dh)

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyitaan dilakukan dalam rangkaian penyelidikan tertutup yang berujung pada penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Modus Dugaan Pemerasan Bupati Sukoharjo, Setoran Pegawai Capai Rp2,93 Miliar

KPK merinci barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai sebesar Rp6,4 miliar, valuta asing dengan nilai sekitar Rp7,5 miliar yang terdiri dari dolar Singapura, dolar Australia, dolar Amerika Serikat, yen Jepang, ringgit Malaysia, dan baht Thailand.

Selain itu, penyidik juga menyita 25 keping logam mulia masing-masing seberat 100 gram atau total 2,5 kilogram dengan nilai sekitar Rp7,3 miliar.

Menurut KPK, barang bukti tersebut diperoleh dari sejumlah lokasi, termasuk ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Richard Tri Handoko, brankas milik Bupati Etik Suryani di Wonogiri dan Laweyan, serta dari Sekretaris BPKAD Kabupaten Sukoharjo.

Dalam perkara ini, KPK menduga praktik pemerasan dilakukan melalui mekanisme permintaan setoran kepada pegawai dengan memanfaatkan kebijakan terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo.

Ketiganya disangka melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidikan masih terus berlangsung untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.* (d/dh)

PENANGANAN sejumlah perkara besar oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi perhatian publik. Perkara . Sorotan dan penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di beberapa lokasi terkait dengan penyidikan dugaan korupsi, suap, dan pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan PT Asabri, korupsi pasokan batu bara di Sumatera, serta PT Krakatau Steel. Sehingga sejumlah kasus strategis lainnya bukan hanya menyedot perhatian karena nilai kerugian negara yang besar, tetapi juga karena derasnya arus informasi yang mengiringinya. Di saat proses penyidikan berjalan, ruang digital justru dipenuhi berbagai opini, spekulasi, tuduhan kriminalisasi, politisasi hukum, pembunuhan karakter, hingga informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Baca Juga:

• Foto Keluarga Disita, Tapi Tak Ditampilkan, Ada Apa di Balik Penyidikan Kasus Febrie?

Perubahan karakter ini tidak dapat dilepaskan dari transformasi konflik modern. Jika dahulu perang identik dengan konfrontasi militer, kini kompetisi berlangsung melalui informasi, teknologi, ekonomi, psikologi, hingga manipulasi persepsi. Dalam kajian strategis, fenomena tersebut dikenal sebagai perang asimetris, yakni penggunaan berbagai instrumen nonmiliter untuk memengaruhi perilaku lawan dan melemahkan legitimasi institusi tanpa harus menggunakan kekuatan bersenjata.

Martin van Creveld dalam The Transformation of War menjelaskan bahwa konflik modern telah bergeser dari dominasi kekuatan militer menuju persaingan yang melibatkan aktor non-negara, media, jaringan ekonomi, dan ruang informasi. Sementara Frank G. Hoffman melalui konsep Hybrid Warfare menunjukkan bahwa konflik abad ke-21 merupakan perpaduan kekuatan politik, ekonomi, hukum, diplomasi, teknologi, dan informasi yang digunakan secara simultan untuk mencapai tujuan strategis.

Dalam perspektif tersebut, dinamika yang mengiringi perkara-perkara besar Jampidsus menjadi menarik untuk dicermati. Analisis ini bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa setiap perkara merupakan bagian dari operasi perang asimetris. Namun, setiap perkara besar hampir selalu berkembang menjadi arena kompetisi narasi yang melibatkan berbagai kepentingan. Fokus publik tidak lagi semata pada substansi perkara, tetapi juga pada bagaimana perkara tersebut dikonstruksi dan dipersepsikan.

Setiap perkembangan penyidikan kini hampir selalu diikuti ledakan informasi. Potongan video, kutipan yang keluar dari konteks, komentar tokoh publik, unggahan anonim, hingga analisis yang belum terverifikasi menyebar dalam hitungan menit. Algoritma media sosial mempercepat distribusi informasi yang bersifat emosional, sementara klarifikasi resmi sering kali datang ketika opini publik telah lebih dahulu terbentuk.

Thomas Rid dalam Active Measures menjelaskan bahwa operasi informasi modern tidak selalu bertujuan membuat masyarakat mempercayai satu narasi tertentu. Yang jauh lebih efektif adalah menciptakan keraguan terhadap semua narasi. Ketika publik kehilangan kemampuan membedakan fakta, opini, propaganda, dan disinformasi, maka yang sesungguhnya mengalami erosi bukan hanya kebenaran, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi negara.

Dalam konteks inilah konsep by design menjadi relevan. Konsep ini bukanlah ajakan melihat setiap peristiwa sebagai konspirasi, melainkan sebuah cara membaca bahwa dalam konflik modern, berbagai instrumen informasi, media, psikologi, dan teknologi dapat dimanfaatkan secara sistematis untuk menghasilkan efek tertentu terhadap persepsi publik. Dengan kata lain, yang penting bukan sekadar siapa yang menyampaikan informasi, tetapi bagaimana informasi tersebut dirancang, disebarkan, diperkuat, dan akhirnya memengaruhi cara masyarakat mengambil kesimpulan.

Kerangka tersebut sejalan dengan pemikiran Barry Buzan dalam Security: A New Framework for Analysis, yang menegaskan bahwa ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berupa agresi militer, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas politik, kohesi sosial, dan legitimasi institusi. Dalam era digital, kepercayaan publik telah menjadi salah satu aset strategis negara.

Joseph S. Nye melalui konsep Soft Power bahkan menempatkan kredibilitas sebagai sumber kekuatan. Sebuah institusi tidak hanya kuat karena memiliki kewenangan, tetapi karena dipercaya. Ketika kepercayaan publik melemah, efektivitas kewenangan formal pun ikut tergerus.

Perspektif komunikasi memperkuat analisis tersebut. Robert Entman melalui teori Framing menjelaskan bahwa cara suatu fakta disajikan akan memengaruhi cara publik memaknainya. Sementara Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow menunjukkan bahwa manusia cenderung mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang paling cepat diterima, bukan yang paling lengkap. Dalam ekosistem media sosial, kondisi ini menjadikan informasi yang sensasional lebih mudah membentuk persepsi dibandingkan penjelasan hukum yang membutuhkan proses dan konteks.

Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum pada era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan alat bukti ataupun putusan pengadilan. Sama pentingnya adalah kemampuan institusi membangun komunikasi publik yang kredibel, transparan, dan konsisten. Kekosongan informasi hampir selalu menjadi ruang bagi spekulasi, sedangkan komunikasi yang baik merupakan bagian dari strategi menjaga legitimasi.

Namun demikian, perspektif perang asimetris tidak boleh digunakan untuk menegasikan kritik. Dalam negara demokrasi, kritik yang berbasis fakta dan argumentasi hukum merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas. Yang perlu diwaspadai adalah ketika ruang informasi dipenuhi disinformasi, manipulasi, atau narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan kebingungan dan mengikis kepercayaan publik.

Sebagaimana diingatkan Carl von Clausewitz bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, maka pada abad ke-21 kompetisi itu semakin sering berlangsung melalui informasi, persepsi, dan legitimasi. Medan pertempurannya bukan lagi hanya wilayah geografis, melainkan ruang kesadaran masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian patut diajukan adalah: apakah perkara-perkara besar yang saat ini ditangani Jampidsus akan mampu diungkap secara utuh melalui proses hukum yang independen, transparan, dan akuntabel? Ataukah dinamika perang asimetris akan terus berlangsung dengan berbagai pola, taktik, dan strategi yang memengaruhi persepsi publik, sehingga pertarungan sesungguhnya tidak lagi hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga di ruang informasi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut bukan hanya akan menentukan nasib sebuah perkara, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana negara mampu mempertahankan legitimasi institusi penegak hukum di tengah karakter ancaman yang terus berevolusi pada era digital.* (dh)

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendampingi delegasi Temasek Singapura meninjau langsung kawasan TSTH2 di Kecamatan Pollung, Humbahas, Jumat (10/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat potensi kawasan sebagai pusat riset, inovasi, dan pengembangan bioekonomi tropis yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Modus Dugaan Pemerasan Bupati Sukoharjo, Setoran Pegawai Capai Rp2,93 Miliar

"TSTH2 bukan sekadar proyek daerah atau laboratorium penelitian. Kawasan ini adalah ladang masa depan, tempat ilmu pengetahuan tumbuh dari desa dan dataran tinggi Humbang Hasundutan untuk berkontribusi nyata bagi ekonomi nasional," ujar Surya.

Menurutnya, kawasan TSTH2 memiliki lebih dari 100 jenis tanaman herbal dan hortikultura unggulan, di antaranya andaliman, kunyit hitam, jahe merah, serta berbagai komoditas dataran tinggi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Didukung kondisi agroklimat yang ideal, kawasan tersebut dinilai berpotensi menjadi pusat pengembangan benih, riset adaptasi perubahan iklim, hingga penyedia bahan baku herbal dan hortikultura berkualitas ekspor.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan sektor berbasis riset dan inovasi.

Selain meninjau berbagai fasilitas di kawasan TSTH2, rombongan juga menggelar diskusi mengenai peluang investasi dan kerja sama jangka panjang. Pemerintah berharap kunjungan delegasi Temasek menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi internasional guna mendorong investasi, hilirisasi, dan pembangunan bioekonomi berkelanjutan di Sumatera Utara.* (dh)