Pergantian pimpinan rumah sakit tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan manajemen dan operasional rumah sakit daerah yang menjadi salah satu fasilitas kesehatan utama di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih

Di tengah pergantian pimpinan tersebut, pelayanan kepada pasien di RSUD H. OK Arya Zulkarnain dipastikan tetap berlangsung seperti biasa. Pemerintah daerah menilai sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang harus tetap menjadi prioritas.

Untuk sementara waktu, jabatan Plt Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain dipercayakan kepada dr. Yufly Yanza yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan di rumah sakit tersebut.

Dengan pengalaman yang dimiliki, dr. Yufly diharapkan mampu menjaga stabilitas pelayanan sekaligus melanjutkan berbagai program yang telah berjalan di lingkungan RSUD.

Pergantian pimpinan rumah sakit ini juga mendapat perhatian masyarakat. Sebagian warga menilai perubahan tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD H. OK Arya Zulkarnain.

Salah seorang warga Kabupaten Batu Bara, Illa, berharap pergantian pimpinan mampu membawa perubahan positif bagi pelayanan rumah sakit.

"Kalau memang diganti, semoga ke depan pelayanan bisa lebih baik," ujarnya.

Hingga saat ini, Pemkab Batu Bara belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait alasan pencopotan dr. Wahyu dari jabatan Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain.

Namun, pemerintah memastikan seluruh proses pergantian jabatan dilakukan untuk menjaga efektivitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Batu Bara.*

(Krisna)

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik menetapkan Dadan Hindayana (DH), Sony Sonjaya (SS), dan Lodewyk Pusung (LP) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tahun 2025-2026.

Baca Juga:

• Dadan Hindayana Cs Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Kejagung Ungkap Dugaan Penyimpangan Tata Kelola BGN

"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari," kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Rabu (3/6/2026).

Menurut penyidik, yayasan-yayasan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan program MBG. Bahkan, proses verifikasi dan penunjukan mitra diduga telah diatur melalui sistem portal mitra BGN.

Kejagung menduga yayasan yang memperoleh keuntungan besar tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan para tersangka.

"Yayasan-yayasan tersebut terafiliasi, di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," ujar Syarief.

Selain dugaan penyalahgunaan dalam penunjukan yayasan mitra, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG.

Ketiganya langsung ditahan untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Penyidik terus mendalami aliran dana, mekanisme penunjukan mitra, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Kejagung memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.*

(k/dh)

Pengamanan dilakukan di lokasi berbeda sebelum kedua pejabat tersebut dibawa ke Kantor Kejati Sumsel di Palembang untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Baca Juga:

• KPK Blokir Aset Fadia Arafiq, Sinyal Kuat Pengembangan Tersangka Baru

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, membenarkan adanya pengamanan terhadap Wakil Bupati PALI dan Kepala Dinas PU tersebut. Menurutnya, keduanya saat ini masih menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik.

"Benar, ada pengamanan terhadap beberapa pihak terkait dugaan kasus suap fee proyek. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman oleh tim penyidik," kata Ketut kepada wartawan.

Meski demikian, Kejati Sumsel belum mengungkap secara rinci proyek yang menjadi objek perkara. Penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti serta keterangan saksi guna mengungkap konstruksi kasus secara menyeluruh.

Ketut menjelaskan, proses hukum masih berada pada tahap pendalaman sehingga status hukum kedua pejabat tersebut belum dapat disimpulkan hingga pemeriksaan selesai dilakukan.

"Kami masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara terkait suap fee proyek. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut setelah pemeriksaan selesai dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, tim penyidik saat ini terus menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta dokumen yang berkaitan dengan proyek yang sedang diselidiki.

Kejati Sumsel juga memastikan penyidikan tidak akan berhenti pada dua pejabat yang telah diamankan. Pengembangan perkara akan terus dilakukan apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.

"Kami akan terus melakukan pengembangan. Jika nantinya ditemukan keterlibatan pihak lain, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Ketut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI. Kejati Sumsel menegaskan seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.*

(dh)

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kasi Propam Polresta Banda Aceh AKP Adi Suriyono mengatakan, pemeriksaan saat ini berlangsung di Subbid Paminal Propam Polda Aceh.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Apresiasi Peluncuran Buku "Polda Aceh Meutuah", Rekam Pengabdian dan Gagasan Kapolda untuk Aceh

Menurut Adi, langkah pemeriksaan dilakukan guna memastikan seluruh tindakan yang dilakukan personel tersebut telah sesuai dengan aturan dan kode etik profesi kepolisian.

Ia menjelaskan, permohonan penangguhan tersebut diajukan setelah salah satu terduga pelaku, YS, meminta bantuan kepada Aiptu ZK. Permintaan itu disampaikan karena yang bersangkutan ingin menjalani proses penangguhan menjelang Hari Raya Idul Adha dan telah memenuhi sejumlah syarat sesuai ketentuan yang berlaku dalam Qanun Jinayat Aceh.

Meski demikian, Propam tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses tersebut.

"Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku," tegas AKP Adi.

Saat ini, pemeriksaan terhadap Aiptu ZK masih berlangsung. Propam Polda Aceh terus mengumpulkan keterangan dan mendalami seluruh aspek terkait peristiwa tersebut guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi.

Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan atau dugaan pelanggaran yang melibatkan personel secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(dh)

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang dianggap cukup untuk meningkatkan status hukum ketiga pejabat tersebut.

Baca Juga:

• Profil Dadan Hindayana, Eks Kepala BGN Lulusan Terbaik IPB yang Kini Ditahan Kejagung

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang cukup, tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala BGN periode 2025-2026, serta saudara SS dan LV selaku Wakil Kepala BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis," ujar Syarief dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung menjalani penahanan. Dadan Hindayana terlihat lebih dahulu keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dikawal ketat petugas.

Tak lama kemudian, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya juga digiring menuju mobil tahanan yang telah disiapkan penyidik. Ketiganya dibawa menggunakan kendaraan yang berbeda menuju rumah tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program strategis nasional pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Hingga kini, Kejagung masih terus mendalami aliran dana dan mekanisme tata kelola program tersebut. Penyidik juga membuka peluang untuk memeriksa pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Kejagung menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.*

(oz/dh)

Penahanan tersebut menambah perhatian terhadap sosok Dadan Hindayana yang selama ini dikenal sebagai akademisi dan birokrat di bidang pertanian serta pendidikan tinggi.

Baca Juga:

• Kejagung Tahan 3 Eks Pimpinan BGN, Dadan Hindayana hingga Sony Sonjaya Digiring ke Mobil Tahanan

Karier akademiknya terus berkembang hingga meraih gelar doktor di Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover, Jerman, pada periode 1997-2000. Di kampus tersebut, Dadan mendalami bidang Entomologi Terapan dan menghasilkan sejumlah publikasi ilmiah yang mendapat pengakuan internasional.

Sejak tahun 1992, Dadan mengabdikan diri sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman IPB. Ia kemudian dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan perguruan tinggi maupun lembaga pemerintahan.

Dalam perjalanan kariernya, Dadan pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang IPB pada 2003 hingga 2008. Ia juga pernah menjadi Direktur Ad-interim Direktorat Kerja Sama IPB serta Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK) Banau, Halmahera Barat.

Puncak kariernya di pemerintahan terjadi ketika Presiden menunjuknya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 2024. Ia memimpin lembaga tersebut hingga akhirnya dicopot pada 2 Juni 2026 setelah evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain dikenal sebagai akademisi dan birokrat, Dadan juga menerima sejumlah penghargaan sepanjang kariernya. Beberapa di antaranya adalah Satyalancana Karya Satya X Tahun, XX Tahun, dan XXX Tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Ia juga pernah menerima penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1992 serta penghargaan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu dari Bappenas pada 1994.

Namun kini, perjalanan karier Dadan memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tahanan dalam perkara yang tengah disidik. Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami dugaan kasus yang menyeret mantan pimpinan BGN tersebut.

Publik kini menanti penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung terkait konstruksi perkara dan dugaan pelanggaran hukum yang menjerat mantan Kepala BGN itu.*

(oz/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim penyidik masih melakukan pencarian terhadap Silmy Karim untuk kepentingan pemeriksaan terkait operasi senyap yang berlangsung di Jakarta Barat.

Baca Juga:

• KPK Kembali Panggil Japto Soerjosoemarno, Dalami Dugaan Gratifikasi Tambang di Kukar

Budi menegaskan proses pencarian tersebut masih merupakan bagian dari pengembangan OTT yang dilakukan KPK di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Menurutnya, KPK meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk bersikap kooperatif dan membantu proses hukum yang sedang berjalan.

"Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakarta Barat," ujarnya.

Sementara itu, Silmy Karim sempat memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi awak media terkait OTT tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci dan meminta agar pertanyaan diarahkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Baiknya Pak Menteri yang jawab ya," kata Silmy melalui pesan singkat.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK telah mengamankan belasan orang dari berbagai pihak. Salah satu yang diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Selain pejabat imigrasi, KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta yang diduga terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.

Berdasarkan informasi awal, kasus ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia.

KPK masih mendalami konstruksi perkara dan belum memutuskan bentuk tindak pidana yang akan disangkakan kepada para pihak yang diamankan.

"Nanti kita lihat konstruksi perkaranya. Apakah masuk suap, pemerasan, atau bentuk tindak pidana lainnya," kata Budi.

Dalam OTT tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda empat dan roda dua, uang tunai dalam berbagai mata uang asing, serta logam mulia.

"Kami mengamankan barang bukti berupa mobil, motor, uang tunai dalam mata uang dolar AS dan dolar Singapura, serta logam mulia emas," ujarnya.

Hingga Rabu sore, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum mereka dalam perkara tersebut.*

(in/dh)

Ketiga mantan pejabat tersebut terlihat keluar dari Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung dengan pengawalan ketat petugas. Mereka kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan yang berbeda.

Baca Juga:

• Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Muncul Kenakan Rompi Tahanan Kejagung, Langsung Digiring ke Mobil Tahanan

Tak lama berselang, dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga keluar dari gedung yang sama dan langsung dibawa menuju mobil tahanan yang telah disiapkan.

Penahanan ketiga eks pimpinan BGN tersebut dilakukan di tengah proses penyidikan yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung. Sebelumnya, penyidik Jampidsus juga melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kasus yang menjerat para mantan pimpinan BGN ini menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan salah satu faktor pergantian pimpinan BGN berkaitan dengan adanya dugaan praktik jual-beli titik dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya, salah satu faktornya itu," kata Dudung saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Dudung, Presiden Prabowo telah menerima berbagai laporan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan.

"Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, dan mengevaluasi berbagai sumber yang masuk kepada beliau," ujarnya.

Hingga kini, Kejaksaan Agung masih belum mengungkap secara rinci pasal maupun dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada ketiga mantan pimpinan BGN tersebut. Pihak Kejagung dijadwalkan memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus dalam konferensi pers.*

(in/dh)

Pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik yang masih membayangi pasar keuangan. Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang menekan pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Baca Juga:

• Inflasi Sumut Tembus 4,35 Persen, Pengamat Pesimis Kembali ke Target BI

"Ketidakpastian geopolitik membuat pelaku pasar cenderung mencari aset aman dan meninggalkan mata uang negara berkembang," ujar Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Selain faktor geopolitik, lonjakan harga minyak dunia juga memicu kekhawatiran terhadap inflasi global. Kondisi tersebut meningkatkan spekulasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) akan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan pasar.

Data ekonomi AS yang menunjukkan peningkatan jumlah lowongan kerja pada April 2026 semakin memperkuat ekspektasi bahwa The Fed belum akan melonggarkan kebijakan moneternya dalam waktu dekat.

Dari dalam negeri, sentimen negatif turut datang dari kenaikan inflasi Mei 2026 yang tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan (month to month/mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi April yang berada di angka 0,13 persen.

Kenaikan inflasi tersebut dipicu oleh peningkatan harga pangan, energi, harga yang diatur pemerintah, serta tekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah.

Meski demikian, Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan pada April 2026 sebesar 89,1 juta dolar AS. Surplus tersebut menjadi yang ke-72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus perdagangan April terutama ditopang sektor nonmigas yang menyumbang surplus sebesar 3,53 miliar dolar AS.

Namun demikian, Ibrahim mengingatkan bahwa surplus perdagangan mulai menyempit tajam akibat terganggunya rantai pasok global dan ketidakpastian distribusi energi dunia.

"Secara statistik surplus perdagangan memang masih ada, tetapi trennya mulai menyempit. Ini menunjukkan adanya tekanan terhadap ketahanan eksternal Indonesia," katanya.

Untuk perdagangan Kamis (4/6/2026), rupiah diperkirakan masih bergerak fluktuatif dengan kisaran Rp17.960 hingga Rp18.030 per dolar AS.*

(mt/dh)

Kemunculan Dadan sontak menjadi perhatian awak media yang telah menunggu sejak siang hari di kompleks Kejaksaan Agung. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan, Dadan langsung digiring petugas menuju kendaraan tahanan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.

Baca Juga:

• Kemdiktisaintek Persilakan Kampus Dirikan SPPG, Tapi Bukan Kewajiban

Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung belum memberikan penjelasan resmi terkait perkara yang diduga menjerat mantan Kepala BGN tersebut. Namun, Kejagung dijadwalkan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan perkembangan kasus yang tengah ditangani.

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun, pihaknya belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar tindakan penyidikan di lembaga tersebut.

Penggeledahan diketahui berlangsung sejak dini hari dan menyebabkan aktivitas perkantoran BGN sempat terganggu. Sejumlah pegawai dilaporkan tidak diperbolehkan memasuki gedung selama proses penggeledahan berlangsung.

Kasus ini mencuat hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional. Dalam keputusan yang diumumkan pada Selasa (2/6/2026), Presiden mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.

Selain Dadan, dua Wakil Kepala BGN, yakni Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, juga diberhentikan dari jabatannya.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik akan didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa pergantian pimpinan dilakukan setelah Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Gizi Nasional selama hampir satu setengah tahun terakhir.

Kini perhatian publik tertuju pada langkah Kejaksaan Agung yang tengah mengusut dugaan perkara di lingkungan BGN. Masyarakat masih menunggu penjelasan resmi terkait status hukum Dadan Hindayana dan kasus yang sedang ditangani penyidik.*

(k/dh)

Menurut Dudung, KSP memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah. Namun, tugas tersebut dinilai belum didukung anggaran yang memadai.

Baca Juga:

• Dadan Hindayana Dicopot dari BGN, Dudung Sebut Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG

Dudung menjelaskan, saat ini total anggaran KSP hanya sekitar Rp108 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai dan operasional rutin.

Akibatnya, anggaran yang tersedia untuk mendukung tugas pengawasan lapangan sangat terbatas. Bahkan, anggaran kunjungan kerja yang digunakan untuk memantau pelaksanaan program prioritas nasional hanya sekitar Rp3 miliar dalam setahun dan harus dibagi kepada empat deputi di lingkungan KSP.

Keterbatasan anggaran tersebut, kata Dudung, pernah membuat dirinya menggunakan dana pribadi saat melakukan perjalanan dinas.

Ia mencontohkan ketika harus melakukan kunjungan ke Palembang, Sumatera Selatan, guna menyelesaikan persoalan pembangunan kampung nelayan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

"Saya pernah harus menggunakan dana pribadi untuk berangkat karena memang ada keterbatasan anggaran. Padahal tugas pengawasan harus tetap berjalan," ujarnya.

Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen mengawal seluruh program prioritas pemerintahan tanpa melihat keterbatasan yang ada.

Menurutnya, fungsi utama KSP adalah memonitor pelaksanaan program berbasis data, mempercepat penyelesaian hambatan pelaksanaan kebijakan, mengelola isu strategis nasional, serta menyusun rekomendasi kepada Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, KSP bertugas mendeteksi berbagai kendala yang muncul di lapangan, melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memastikan solusi yang dihasilkan dapat segera dieksekusi.

Dudung juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

"Kami meyakini sinergi pemerintah dan DPR menjadi faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan program-program prioritas nasional," katanya.

Usulan pemisahan anggaran KSP dari Kemensetneg diharapkan dapat memperkuat kapasitas lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan dan percepatan penyelesaian berbagai program strategis pemerintah di daerah.*

(an/dh)

Tingginya angka inflasi tersebut memicu kekhawatiran sejumlah kalangan, termasuk pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin. Ia menilai pemerintah akan menghadapi tantangan berat untuk mengembalikan inflasi ke dalam rentang target Bank Indonesia (BI) yang berada di kisaran 2,5 persen ±1 persen atau maksimal 3,5 persen hingga akhir tahun.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.900 per Dolar AS, BI Kencangkan Sinergi dan Jurus Stabilisasi

"Kenaikan harga cabai merah lebih banyak dipengaruhi proses normalisasi harga setelah sebelumnya mengalami penurunan signifikan pada April. Sementara tomat mengalami lonjakan akibat berkurangnya pasokan karena gagal panen di sejumlah sentra produksi di Kabupaten Karo," ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Selain komoditas hortikultura, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada harga pangan olahan berbahan baku impor, seperti tahu dan tempe.

Gunawan menyebut harga tempe di sejumlah pasar dilaporkan naik hingga sekitar 20 persen. Sementara produsen tahu memilih menerapkan strategi shrinkflation atau mengurangi ukuran produk tanpa menaikkan harga jual.

"Fenomena shrinkflation kini tidak hanya terjadi pada tahu, tetapi juga mulai terlihat pada produk tempe di tingkat pedagang eceran," katanya.

Tidak hanya sektor pangan, Badan Pusat Statistik juga mencatat kenaikan harga pada sejumlah produk elektronik seperti laptop dan telepon pintar yang turut memberikan kontribusi terhadap inflasi.

Menurut Gunawan, kombinasi pelemahan rupiah, kenaikan harga bahan baku plastik, meningkatnya biaya logistik, serta ketidakpastian ekonomi global membuat harga berbagai kebutuhan rumah tangga berpotensi bertahan tinggi dalam jangka panjang.

"Dampak tekanan ekonomi global dan domestik membuat banyak barang kebutuhan masyarakat berada pada kondisi permanent high price atau harga tinggi yang bertahan lama," jelasnya.

Ia memperkirakan tekanan inflasi masih akan berlanjut pada bulan-bulan mendatang. Selain faktor ekonomi, sektor pertanian juga menghadapi tantangan kenaikan biaya produksi, risiko cuaca ekstrem, serta ketidakpastian geopolitik internasional.

Ketegangan di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat, serta ancaman fenomena El Nino disebut berpotensi memperburuk kondisi pasokan dan distribusi pangan nasional.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Gunawan meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui kebijakan yang lebih konkret dan terukur.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga distribusi komoditas pangan, melakukan pemetaan wilayah rawan gagal panen, memperkuat cadangan komoditas strategis, serta memberikan dukungan logistik bagi daerah dengan tingkat inflasi tinggi.

"Ada ketidakpastian yang sangat tinggi dalam pengendalian inflasi karena faktor eksternal semakin dominan. Dengan kondisi inflasi tahunan Sumut yang sudah mencapai 4,35 persen, saya melihat akan sangat sulit bagi pemerintah membawa inflasi kembali ke target aman BI di bawah 3,5 persen hingga akhir tahun," tutupnya.*

(mi/dh)

Pencapaian tersebut menjadikan Riska sebagai perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil lolos ke program prestisius tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 1994.

Baca Juga:

• 58 Huntara Korban Banjir di Aceh Utara Rusak Diterjang Angin Kencang

"Saya dinominasikan melalui PannaFoto Institute. Alhamdulillah, bisa berada di antara 13 fotografer terpilih dari seluruh dunia. Proses seleksinya sangat ketat sehingga pencapaian ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus menghasilkan karya visual yang berdampak," ujar Riska, Rabu (3/6/2026).

Berbekal pengalaman sebagai jurnalis dan fotografer dokumenter, perempuan kelahiran Banda Aceh, 20 Oktober 1998 itu dikenal aktif mengangkat isu sosial, budaya, dan kemanusiaan melalui karya-karya visualnya.

Menurut Riska, keikutsertaannya dalam program tersebut menjadi kesempatan untuk membawa cerita-cerita dari Aceh ke panggung internasional.

"Sebagai fotografer yang berasal dari Aceh, saya ingin membawa cerita-cerita dari daerah saya ke panggung internasional. Banyak isu sosial, budaya, dan kemanusiaan yang penting untuk didokumentasikan dan diketahui publik yang lebih luas," katanya.

Joop Swart Masterclass merupakan program pendidikan unggulan World Press Photo yang dirancang khusus bagi fotografer dokumenter dan fotojurnalis dengan pengalaman profesional sekitar lima hingga sepuluh tahun.

Program tersebut bertujuan membantu peserta mengembangkan proyek jangka panjang, memperkuat visi visual, sekaligus membangun karier profesional di bidang fotografi dokumenter dan fotojurnalistik.

Proses seleksi Joop Swart Masterclass dikenal sangat kompetitif. Peserta tidak dapat mendaftar secara langsung, melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan nominasi dari panel nominator internasional. Setelah itu, mereka diwajibkan mengirimkan portofolio, proposal proyek, curriculum vitae, dan esai motivasi yang akan dinilai oleh komite independen.

Dari sekitar 200 fotografer yang dinominasikan dari berbagai negara, hanya 13 peserta yang akhirnya terpilih mengikuti program tahun 2026. Riska menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar tersebut.

Peserta lainnya berasal dari Palestina, Guatemala, Sudan, Bangladesh, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ukraina, Kolombia, Iran, dan Kanada.

Program Joop Swart Masterclass 2026 akan berlangsung selama satu tahun. Para peserta akan mengikuti sesi bimbingan daring sejak Juni 2026 untuk mengembangkan proyek pribadi masing-masing dengan pendampingan mentor internasional.

Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan masterclass tatap muka di Kairo, Mesir, pada November 2026 yang mencakup lokakarya, kuliah umum, kunjungan lapangan, serta presentasi karya.

Program akan ditutup pada akhir tahun melalui presentasi pasca-masterclass yang memungkinkan peserta membagikan hasil karya dan pengalaman mereka kepada komunitas fotografi di negara masing-masing.

Terpilihnya Riska Munawarah tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga menandai sejarah baru bagi dunia fotografi Indonesia. Prestasi tersebut membuka peluang lebih luas bagi karya-karya visual dari Aceh dan Indonesia untuk dikenal di tingkat global.

"Saya berharap keikutsertaan ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga dapat menginspirasi lebih banyak perempuan Indonesia untuk berkarier dan berkarya di bidang fotografi dokumenter serta fotojurnalisme," tutup Riska.*

(dh)

Setiap pagi, puluhan siswa masih datang mengenakan seragam sekolah sambil membawa buku pelajaran. Meski ruang kelas mereka kini berganti menjadi tenda sederhana beralaskan terpal, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung demi menjaga hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.

Baca Juga:

• Pendidikan Antikorupsi Masuk PAUD, Wamendagri Ingin Integritas Jadi Karakter Sejak Dini

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, Safran, mengatakan bangunan SDN 10 Linge mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang sehingga tidak lagi layak digunakan sebagai tempat belajar.

Berdasarkan hasil kajian bersama, lokasi sekolah lama juga telah ditetapkan sebagai zona merah karena dinilai memiliki risiko tinggi terhadap bencana serupa di masa mendatang.

"Pembangunan kembali di lokasi lama tidak memungkinkan karena faktor keselamatan. Oleh karena itu, solusi relokasi menjadi pilihan terbaik demi masa depan anak-anak," ujar Safran saat meninjau lokasi bersama sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Rabu (3/6/2026).

Safran mengaku terharu melihat semangat para siswa yang tetap mengikuti pelajaran meski harus belajar di bawah tenda darurat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat meski sedang menghadapi musibah.

Selain kehilangan ruang belajar, sebagian siswa juga harus menghadapi tantangan perjalanan yang lebih berat. Sejumlah akses jalan menuju lokasi belajar mengalami kerusakan akibat banjir sehingga membutuhkan waktu dan tenaga lebih untuk mencapai sekolah.

Meski demikian, kehadiran siswa di tenda darurat tetap tinggi. Para guru dan orang tua terus memberikan dukungan agar proses belajar tidak terhenti.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah mulai menyiapkan solusi jangka panjang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pembangunan sekolah baru bagi SDN 10 Linge.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tengah menyiapkan lahan pengganti yang aman dari potensi bencana serta memiliki status hukum yang jelas dan bebas sengketa.

"Dana revitalisasi sudah siap dikucurkan. Syaratnya pemerintah daerah harus menyediakan lahan baru yang aman dari potensi bencana dan berstatus clear and clean," kata Muhammad Kasman dari Direktorat Sekolah Dasar.

Sementara itu, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) juga tengah menyiapkan proposal relokasi untuk diajukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar pembangunan sekolah baru dapat segera direalisasikan.

Harapan besar kini tertuju pada percepatan pembangunan sekolah baru tersebut. Bagi siswa SDN 10 Linge, impian mereka sederhana, yakni dapat kembali belajar di ruang kelas yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuhnya cita-cita mereka di masa depan.

Di tengah keterbatasan pascabencana, semangat belajar anak-anak Linge menjadi bukti bahwa pendidikan tetap dapat berjalan selama masih ada tekad, kepedulian, dan gotong royong dari semua pihak.*

(dh)

Dalam keterangannya, TAUD menyebut tuntutan yang diajukan Oditur Militer menunjukkan masih kuatnya persoalan impunitas dalam proses peradilan militer, terutama ketika anggota TNI diadili atas kasus yang melibatkan warga sipil.

Baca Juga:

• Oditur Militer Sebut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Andrie Yunus Bentuk Balas Dendam di Luar Hukum

Selain besaran tuntutan pidana, TAUD juga menyoroti tidak adanya tuntutan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap para terdakwa. Menurut mereka, hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen institusi dalam menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

TAUD menilai absennya tuntutan pemecatan semakin memperkuat dugaan adanya perlindungan institusional terhadap prajurit yang terlibat dalam perkara tersebut.

Lebih jauh, organisasi tersebut kembali mendorong adanya reformasi sistem peradilan militer melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mereka menilai perubahan regulasi diperlukan untuk menjamin proses hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, TAUD juga menyesalkan tuntutan pemusnahan barang bukti yang diajukan oditur militer. Menurut mereka, langkah tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum yang dinilai belum sepenuhnya tuntas.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut empat prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun. Oditur meyakini para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keempat terdakwa dalam perkara tersebut yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aktivis hak asasi manusia dan memunculkan kembali perdebatan mengenai efektivitas sistem peradilan militer dalam menangani perkara yang melibatkan anggota TNI dan warga sipil.*

(d/dh)

JAKARTA– Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, pemerintah menegaskan langkah tersebut bukan kewajiban yang harus dijalankan seluruh kampus di Indonesia.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian BrianYuliarto mengatakan perguruan tinggi dapat membangun SPPG sebagai bagian dari program teaching factory atau sarana praktik langsung bagi mahasiswa.

Baca Juga:

• Kejagung Geledah Kantor BGN, Penyidik Masih Buru Bukti di Tengah Sorotan Tata Kelola MBG

"Nah, bahwa kemudian ada beberapa kampus yang membuat SPPG dalam rangka teaching factory, dalam rangka mahasiswa praktik, dalam rangka itu juga sekaligus diteliti, kami mempersilakan kepada kampus-kampus tersebut," ujar Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Meski demikian, Brian menegaskan Kemdiktisaintek tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh perguruan tinggi mendirikan dapur SPPG. Keterlibatan kampus dalam program nasional, kata dia, dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai bidang keilmuan masing-masing.

"Kami tidak pernah mengeluarkan edaran bahwa setiap kampus harus mendirikan dapur SPPG," tegasnya.

Brian menjelaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk melalui riset, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam konteks program MBG, kampus didorong untuk melakukan penelitian yang dapat memberikan dampak jangka panjang, seperti studi mengenai penurunan angka stunting, peningkatan kualitas gizi masyarakat, hingga evaluasi efektivitas program.

Ia mencontohkan sejumlah penelitian internasional menunjukkan program makan bergizi berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penurunan stunting apabila dijalankan secara berkelanjutan dan terukur.

Sebelumnya, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sempat mendorong perguruan tinggi agar memiliki setidaknya satu SPPG untuk mendukung peningkatan gizi nasional. Bahkan beberapa kampus seperti Universitas Hasanuddin dan IPB University telah lebih dulu mengembangkan fasilitas tersebut.

Kemdiktisaintek berharap perguruan tinggi dapat mengambil peran aktif dalam menyukseskan program-program nasional melalui kontribusi akademik, penelitian, dan inovasi tanpa harus dibatasi pada pembangunan fasilitas tertentu.*

(d/dh)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat pimpinan yang digelar pada Rabu (3/6/2026) membahas berbagai agenda strategis DPR, terutama yang berkaitan dengan legislasi dan tugas-tugas komisi.

Baca Juga:

• Produksi Gas Nasional Nyaris Capai Target APBN 2026, SKK Migas Ungkap Temuan Gas Raksasa di Kaltim

Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Menurut Dasco, salah satu agenda utama yang berhasil dirampungkan dalam rapat adalah finalisasi revisi UU P2SK. DPR kini tinggal menunggu jadwal rapat paripurna untuk membawa hasil pembahasan tersebut ke tahap berikutnya.

"Kalau untuk legislasi hari ini kita merampungkan mengantar Undang-Undang P2SK untuk diparipurnakan dalam waktu paripurna terdekat," ujarnya.

Selain membahas UU P2SK, rapat pimpinan DPR juga menyoroti perkembangan revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini menjadi perhatian berbagai fraksi di parlemen.

Dasco mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan pimpinan Komisi II DPR RI yang menyampaikan kesiapan seluruh unsur komisi untuk memulai pembahasan revisi regulasi kepemiluan tersebut.

"Barusan bertemu dengan pimpinan Komisi II, pimpinan Komisi II menyatakan bahwa untuk revisi Undang-Undang Pemilu itu Komisi II dari semua partai yang ada sudah siap untuk membahas perubahan-perubahan," kata Dasco.

Kesiapan pembahasan revisi UU Pemilu dinilai menjadi langkah penting dalam menyempurnakan sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu ke depan. DPR berharap proses legislasi dapat berjalan sesuai mekanisme dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan rampungnya finalisasi revisi UU P2SK dan dimulainya persiapan pembahasan UU Pemilu, DPR menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penyelesaian agenda legislasi prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap tata kelola sektor keuangan dan sistem politik nasional.*

(d/dh)

Sidang putusan digelar pada Rabu (3/6/2026) dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto.

Baca Juga:

• Kejagung Geledah Kantor BGN, Penyidik Masih Buru Bukti di Tengah Sorotan Tata Kelola MBG

Selain pidana pokok, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Serka Mochamad Nasir dan Kopda Feri Herianto.

Hakim menyatakan Serka Mochamad Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban M Ilham Pradipta. Sedangkan Kopda Feri Herianto dan Serka Frengky Yaru dinyatakan terbukti terlibat dalam tindak pidana penculikan terhadap korban.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan para terdakwa tergolong kejam karena menyebabkan hilangnya nyawa korban serta meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

Selain itu, hakim juga menilai tindakan para terdakwa telah mencoreng nama baik institusi TNI dan bertentangan dengan nilai-nilai keprajuritan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota militer.

Majelis hakim turut mengabulkan sebagian tuntutan restitusi kepada keluarga korban. Serka Mochamad Nasir diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp750 juta, sementara Kopda Feri Herianto dibebankan restitusi sebesar Rp500 juta kepada ahli waris korban.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan yang digelar pada 18 Mei 2026, Oditur Militer menuntut Serka Mochamad Nasir dengan hukuman 12 tahun penjara, Kopda Feri Herianto 10 tahun penjara, dan Serka Frengky Yaru empat tahun penjara.

Kasus ini bermula dari penculikan yang berujung pada pembunuhan terhadap M Ilham Pradipta, seorang kepala cabang bank berusia 37 tahun. Perkara tersebut mendapat perhatian luas publik karena melibatkan anggota aktif TNI.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelumnya juga mengajukan permohonan restitusi senilai Rp5,8 miliar atas nama istri korban, Puspita Aulia, sebagai ahli waris. Permohonan tersebut diajukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan kerugian yang dialami keluarga korban akibat tindak pidana tersebut.*

(d/dh)

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.00 WIB saat truk bernomor polisi K 9831 FS melaju dari arah Kota Medan menuju Lubuk Pakam.

Baca Juga:

• Roy Suryo dan Tifa Segera Disidang, Pengacara Jokowi: Saatnya Fakta dan Hoaks Dibuktikan di Pengadilan

"Truk melintas di Fly Over Amplas dan mengalami kecelakaan tunggal hingga akhirnya terbalik. Dugaan sementara pengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan kendali," ujar Widodo, Rabu (3/6/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, muatan karton yang dibawa truk tumpah dan berserakan di badan jalan. Kondisi itu sempat menghambat arus kendaraan yang melintas di kawasan Fly Over Amplas.

Petugas Satlantas Polrestabes Medan yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan serta pengaturan lalu lintas guna mengurangi kepadatan kendaraan.

"Kami melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian agar proses evakuasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kemacetan yang lebih panjang," kata Widodo.

Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, petugas juga mengamankan lokasi kecelakaan sambil menunggu proses evakuasi truk dan pembersihan material karton yang berserakan di jalan.

Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sopir truk dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera serius.

Hingga siang hari, proses evakuasi kendaraan dan pembersihan lokasi terus dilakukan untuk mengembalikan kondisi lalu lintas menjadi normal.

Polisi mengimbau para pengemudi, khususnya sopir kendaraan angkutan barang, agar memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan guna menghindari risiko kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan atau mengantuk saat berkendara.*

(ds/dh)

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), kerusakan huntara terjadi di sejumlah desa dalam Kecamatan Langkahan, yakni Desa Rumoh Rayeuk, Buket Linteung, Geudumbak, dan Langkahan.

Baca Juga:

• Lazismu Aceh Tengah Salurkan Qurban untuk Penyintas Bencana di Hunian Sementara Desa Burlah

"Di Desa Rumoh Rayeuk terdapat 36 unit huntara terdampak, terdiri atas 11 unit rusak berat, 20 unit rusak sedang, dan 5 unit rusak ringan," kata Bahron dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, di Desa Buket Linteung, tepatnya di Dusun Leubok Meuku, tercatat tujuh unit huntara mengalami rusak berat. Satu unit tempat ibadah di kawasan tersebut juga dilaporkan ikut terdampak akibat terjangan angin.

Sementara di Desa Geudumbak, sebanyak 10 unit huntara mengalami kerusakan dengan rincian empat unit rusak berat, empat unit rusak sedang, dan dua unit rusak ringan.

Sedangkan di Desa Langkahan, lima unit huntara dilaporkan mengalami kerusakan ringan.Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara langsung turun ke lokasi usai kejadian untuk membantu membersihkan puing-puing bangunan yang rusak akibat angin kencang.

Saat ini, jumlah warga terdampak masih dalam proses pendataan oleh pemerintah setempat. Warga juga telah mengevakuasi barang-barang berharga ke lokasi yang lebih aman guna mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk susulan.

BPBA mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi selama masa peralihan musim.

"Cuaca saat ini mulai membaik, namun masyarakat diminta tetap waspada karena potensi angin kencang dan hujan lebat dapat terjadi sewaktu-waktu," ujar Bahron.

Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi guna memastikan kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi dengan baik.*

(ds/dh)