JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Ia menegaskan, elpiji 12 kg merupakan produk nonsubsidi sehingga penentuan harganya mengikuti mekanisme pasar.

Baca Juga:

• Perkuat Pengawasan Energi, Komisi D DPRD Sumut Tinjau Langsung Operasional IPP INALUM Paritohan

Menurut Bahlil, negara tetap hadir untuk seluruh masyarakat, namun prioritas bantuan energi difokuskan kepada kelompok berpenghasilan rendah.

Karena itu, masyarakat mampu diharapkan menggunakan elpiji nonsubsidi sebagai bentuk kontribusi terhadap subsidi energi.

"Kalau yang mampu, ya harusnya berkontribusi untuk saling membantu," ujarnya.

Kenaikan harga elpiji 12 kg terjadi di tengah lonjakan harga energi global, termasuk liquified petroleum gas (LPG), yang dipicu terganggunya distribusi akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Kondisi ini berdampak pada harga jual elpiji nonsubsidi di dalam negeri.

Meski demikian, Bahlil memastikan harga elpiji 3 kg yang merupakan produk subsidi tidak akan mengalami kenaikan.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau yang subsidi tetap. Itu perintah Presiden dan aturan," kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa elpiji subsidi 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Bahlil mengingatkan agar masyarakat berpenghasilan tinggi tidak menggunakan elpiji subsidi.

Selain soal harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan pasokan elpiji dalam kondisi aman.

Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah bersama Pertamina telah mencari sumber pasokan alternatif, termasuk impor dari Rusia.

"Posisi elpiji kita saat ini di atas standar minimum nasional, jadi insyaallah aman," ujar Bahlil.

Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung.*

(km/ad)

JAKARTA – Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan.

Laporan tersebut diajukan oleh kelompok petani yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia pada Jumat, 17 April 2026.

Baca Juga:

• Polda Metro Tampilkan Foto Lawas Jokowi di UGM, Tegaskan Uji Forensik Ijazah Dilakukan di Puslabfor Polri

Kuasa hukum pelapor, Minta Itho Simamora, mengatakan pernyataan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ia merujuk pada data pemerintah yang menunjukkan adanya surplus beras nasional.

"Pernyataan bahwa swasembada pangan itu bohong memicu keresahan masyarakat," ujar Itho usai membuat laporan di Mapolda Metro Jaya.

Menurut dia, klaim Feri juga dinilai berpotensi melemahkan semangat petani yang selama ini berupaya meningkatkan produksi pangan nasional.

Para pelapor memilih menempuh jalur hukum untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan terhadap Feri.

Laporan tersebut telah teregister dengan nomor LP/B/2692/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Laporan sudah kami terima. Pada prinsipnya, kami menampung setiap laporan masyarakat," kata Budi.

Ia menambahkan, terdapat dua laporan berbeda yang ditujukan kepada Feri dalam kurun waktu berdekatan.

Selain laporan dari kelompok petani, sebelumnya seorang warga berinisial RMN juga melaporkan Feri pada Kamis, 16 April 2026.

Kedua laporan tersebut mengacu pada dugaan penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHP baru.

Pelapor turut menyerahkan barang bukti berupa dokumen digital yang disimpan dalam flashdisk serta analisis data terkait pernyataan yang dipersoalkan.

Kasus ini menambah daftar polemik publik terkait perdebatan data dan klaim swasembada pangan di Indonesia, yang belakangan kembali mencuat di ruang publik.*

(km/ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebingtinggi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, mengatakan kedua tersangka masing-masing berinisial NER dan HA.

Baca Juga:

• Plh Camat Tukka Dicopot Usai Ditegur Bobby Nasution, Kembali ke BKPSDM Tapteng

"Benar, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya satu pihak swasta," kata Ferry, Jumat, 17 April 2026.

NER diketahui menjabat sebagai Kasubbag Umum Kepegawaian Kominfo Tebingtinggi dan disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Tebingtinggi.

Sementara HA merupakan karyawan perusahaan digital yang berbasis di Kota Medan.

Polda Sumut juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda, yakni kantor PT Whiz Digital Berjaya di Medan serta rumah milik NER di wilayah yang sama.

Namun, kepolisian belum membeberkan barang bukti yang diamankan dari penggeledahan tersebut.

"Penggeledahan juga sudah dilakukan kemarin malam dan hari ini," ujar Ferry.

Sebelumnya, Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan OTT di lingkungan Kominfo Kota Tebingtinggi pada Rabu malam, 15 April 2026.

Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat juga sempat diperiksa, termasuk Kepala Dinas Kominfo.

Namun hingga kini, hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah pejabat lainnya telah dipulangkan dan masih berstatus saksi dalam penyelidikan lebih lanjut.*

(tm/ad)

TAPANULI TENGAH – Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

Pencopotan itu dilakukan pada Rabu, 15 April 2026, setelah sebelumnya ia menjadi sorotan usai ditegur Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat meninjau proyek tanggul dan sabo dam pascabanjir.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegas: Tak Ada Lagi Ruang untuk Juru Parkir Liar di Medan!

"Penugasan Plh di Kecamatan Tukka dan kapan saja dapat dikembalikan ke OPD induk yang lama yaitu Analisis Sumber Daya Manusia di BKPSDM, jadi ini perihal yang biasa," kata Yan Munzir, Jumat, 17 April 2026.

Ia menegaskan posisi Plh yang dijabatnya selama sekitar empat bulan memang bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali ke instansi asal.

"Lebih kurang empat bulan, untuk jabatan pelaksana harian itu merupakan hal yang biasa dan lumrah," ujarnya.

Sebelumnya, nama Yan Munzir menjadi perhatian publik setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terlihat marah saat meninjau lokasi proyek tanggul sungai di Kecamatan Tukka yang terdampak banjir bandang pada November 2025.

Dalam video yang diunggah akun resmi Pemprov Sumut, Bobby tampak menegur keras pejabat yang diduga Camat Tukka terkait lambatnya penanganan pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir.

Bobby menilai proses pembebasan lahan dan sosialisasi kepada warga berjalan lambat sehingga menghambat pekerjaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

"Kau daerah paling lambat lho, dimantion berkali-kali," ujar Bobby dalam video tersebut.

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut, Gibson Panjaitan, sebelumnya menjelaskan bahwa keterlambatan proyek terjadi karena belum tuntasnya pembebasan lahan oleh pemerintah daerah setempat.

Menurut dia, proyek tanggul dan sabo dam merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan pascabencana yang membutuhkan dukungan komunikasi dengan masyarakat terdampak.*

(d/ad)

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar di sekolah.

Temuan itu didasarkan pada laporan Posko Pengaduan Konstitusional Guru yang dibuka Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia.

Baca Juga:

• Disebut “Stunting” oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua MK Suhartoyo: Bagi Saya MBG Penting

"Setidaknya 88 persen guru merasa pelaksanaan proyek MBG mempengaruhi kegiatan belajar mengajar," kata Yassar dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat, 17 April 2026.

Ia menjelaskan gangguan paling banyak terjadi pada perubahan jadwal belajar di kelas.

Sebanyak 90 guru melaporkan jam pelajaran terganggu karena distribusi dan konsumsi makanan harus dilakukan di tengah kegiatan sekolah.

"Jam pelajaran berhenti untuk mengambil atau mengonsumsi MBG," ujarnya.

Selain itu, 54 guru menyebut program tersebut menambah beban kerja tenaga pendidik.

Guru disebut harus membagikan makanan, menghitung wadah makanan, hingga membersihkan kelas setelah kegiatan selesai.

"Guru harus membagikan makanan, menghitung ompreng, mengawasi siswa, dan bersih-bersih," kata Yassar.

ICW juga mencatat 41 guru menilai MBG membuat siswa kurang fokus belajar, sementara 30 guru melaporkan distribusi makanan tidak tepat waktu.

Sebanyak 25 guru lainnya mengeluhkan kualitas makanan, termasuk kebersihan dan ketertiban kelas akibat sisa makanan.

Di sisi lain, 11 guru melaporkan program tersebut tidak berdampak signifikan terhadap KBM dan dapat memberikan dampak positif apabila dikelola lebih baik.

Data ICW ini dihimpun dari 173 guru di berbagai provinsi, dengan mayoritas responden merupakan guru PPPK dan honorer.

Pengumpulan laporan dilakukan pada 9 Maret hingga 16 April 2026.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia sebelumnya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap program MBG cukup tinggi.

Sebanyak 60,6 persen responden menyatakan cukup puas dan 12,2 persen sangat puas terhadap program tersebut.

Namun ICW juga mencatat dampak lain di luar proses belajar, yakni terhadap kesejahteraan guru.

Sebanyak 82 persen guru pelapor menyebut kebijakan anggaran pemerintah saat ini berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka.

Yassar menyebut isu yang paling sering muncul adalah ketidakpastian status kerja, termasuk skema PPPK paruh waktu yang dianggap belum jelas, kontrak yang tidak pasti diperpanjang, hingga persoalan gaji dan tunjangan.

"Cerita soal gaji guru kecil atau tidak layak muncul 32 kali, dan honor terlambat 21 kali," ujarnya.

ICW menilai berbagai temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap desain implementasi program MBG agar tidak mengganggu kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.*

(tb/ad)

JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu "stunting" saat menghadiri peluncuran buku Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman sekaligus perayaan ulang tahun ke-70 Ketua MK pertama Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 17 April 2026.

Dalam sambutannya, Suhartoyo mengaku kerap menerima candaan dari sejumlah pihak, termasuk soal penampilan yang disebut "paling kucel" di antara pimpinan lembaga negara.

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Nias Selatan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

"Saya sempat dibilang paling kucel dibanding yang lain," ujar Suhartoyo disambut tawa para hadirin.

Suhartoyo kemudian mengutip candaan Jimly Asshiddiqie yang menyebut dirinya "stunting" saat membandingkan postur tubuhnya dengan hakim konstitusi baru, Liliek Prisbawono Adi.

"Tadi Prof Jimly bilang ke Pak Liliek, 'Wih tinggi orangnya, enggak seperti ketua ini, stunting'. Wih saya dibilang stunting sama Prof Jimly," kata Suhartoyo sambil tertawa.

Candaan itu kemudian ia kaitkan dengan banyaknya perkara uji materi undang-undang terkait program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

"Nah kalau saya bener stunting, hari ini banyak pengujian UU tentang MBG. Apa saya nanti harus izin MKMK untuk menggunakan hak ingkar saya?" ujarnya disambut gelak tawa.

Ia kembali menambahkan, "Karena bagi saya MBG penting. Kalau saya benar stunting kan."

Acara peluncuran buku tersebut juga dihadiri sejumlah hakim konstitusi dan akademisi hukum tata negara.*

(tb/ad)

JAKARTA – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar atas dugaan penggunaan identitas dan gelar akademik palsu untuk kepentingan tertentu.

Langkah hukum itu akan diawali dengan pengecekan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, guna memastikan keabsahan data domisili dan pembuatan KTP Rismon.

Baca Juga:

• Polda Metro Tampilkan Foto Lawas Jokowi di UGM, Tegaskan Uji Forensik Ijazah Dilakukan di Puslabfor Polri

Tifa menilai, apabila KTP tersebut terbukti bermasalah, maka hal itu dapat berimplikasi pada dugaan tindak pidana penggunaan identitas palsu.

Ia juga menyoroti kemungkinan penggunaan dokumen identitas tersebut dalam proses hukum.

"Kalau KTP ini dipakai di Polda, di pengadilan, nah ini persoalan," katanya.

Selain persoalan identitas, Tifa juga menyinggung rencana Rismon yang disebut-sebut akan menjadi saksi ahli dalam perkara yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurutnya, hal itu tidak sah jika gelar akademik yang digunakan bermasalah.

"Kalau dia nggak punya doktor atau Master of Engineering, maka dia nggak ada hak untuk menjadi saksi ahli," ujarnya.

Di sisi lain, status hukum Rismon sebelumnya sempat menjadi perhatian setelah Polda Metro Jaya mencabut status tersangkanya dalam kasus ijazah Jokowi melalui mekanisme restorative justice.

Namun, Rismon masih menghadapi sejumlah laporan lain terkait dugaan penggunaan ijazah akademik yang tidak terverifikasi, termasuk dari Universitas Yamaguchi, Jepang.

Dalam perkembangan perkara tersebut, sejumlah pihak mengklaim tidak menemukan catatan akademik Rismon di kampus yang dimaksud.

Kasus ini juga menyeret nama Rismon dalam laporan berbeda, termasuk dugaan pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Hingga kini, Rismon belum memberikan tanggapan terbaru atas rencana pelaporan yang disampaikan Dokter Tifa.*

(tb/ad)

BINJAI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibu-ibu perwiritan Masjid Musyawarah Al-Aziz, Kelurahan Binjai Kota.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPC Hanura Binjai, Abd Kadafi Pane, didampingi Ketua DPC Hanura Langkat, Abd Rasyidin Pane, sebagai bagian dari kegiatan silaturahmi dan dukungan terhadap aktivitas keagamaan masyarakat.

Baca Juga:

• Megawati Kumpulkan Pengurus PDIP, Ingatkan Kinerja dan Larang Keras Mainkan Uang Partai

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPC Hanura Langkat yang turut hadir mendampingi dalam proses penyerahan bantuan tersebut.

"Semoga alat marhaban ini bermanfaat dan dapat digunakan dalam kegiatan keagamaan ibu-ibu perwiritan," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan sosial antara partai politik dan masyarakat di tingkat lokal.*

(ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Foto hitam putih itu memperlihatkan Jokowi berpose bersama sejumlah rekan kuliahnya semasa mahasiswa.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Inara Rusli Bantah CCTV Jadi Bukti Kuat Perzinaan, Sebut Video Sudah Disunting dan Tidak Lengkap

Iman menjelaskan, penyidik menerapkan metode scientific investigation dengan menguji dokumen ijazah melalui Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.

"Puslabfor Polri telah memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium pengujian dan kalibrasi," kata Iman di Polda Metro Jaya, Jumat, 17 April 2026.

Menurut dia, pengujian dilakukan terhadap berbagai unsur fisik dokumen ijazah, mulai dari kertas, tinta, stempel, embos, hingga tanda tangan.

Selain itu, penyidik juga melakukan uji pembanding dengan ijazah sarjana milik rekan-rekan seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, serta dokumen kelulusan tingkat SMA.

Dalam proses penyidikan, kepolisian turut berkoordinasi dengan UGM untuk memastikan keabsahan dokumen akademik Presiden Jokowi.

Hasilnya, Jokowi disebut sebagai lulusan sah Fakultas Kehutanan UGM.

Kasus tudingan ijazah palsu ini bergulir sejak lama dan kembali mencuat setelah adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Presiden Jokowi kemudian melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya pada April 2025.

Iman menyebut proses penyidikan telah berlangsung lebih dari satu tahun dengan pemeriksaan 130 saksi, penyitaan 17 barang bukti, dan pengumpulan 709 dokumen.

Sebanyak 25 ahli juga dimintai keterangan.

Dalam perkembangannya, Polda Metro Jaya mencabut status tersangka terhadap tiga orang, yakni Rismon Sianipar, Eggi Sudjana, dan Damai Hari Lubis, setelah ditempuh mekanisme restorative justice.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penghentian proses hukum tersebut dilakukan setelah adanya permintaan maaf dari para pihak.

"Hingga akhirnya ruang hukum ini terpenuhi rasa keadilan dan menciptakan harmonisasi di tengah masyarakat," ujar Budi.

Saat ini, dari delapan tersangka yang dibagi dalam dua klaster, proses hukum terhadap lima orang lainnya masih berlanjut, termasuk Roy Suryo dan dr Tifa.*

(tb/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajarannya, yakni sistem perparkiran, percepatan pembangunan infrastruktur, serta transformasi sektor literasi di Kota Medan.

Penegasan itu disampaikan Rico saat melantik tiga kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan pada Kamis, 16 April 2026.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Ajak Gekrafs Sumut Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi Ekonomi Kreatif

Rico menekankan bahwa Dinas Perhubungan harus melakukan transformasi menyeluruh pada sistem perparkiran, termasuk penertiban juru parkir liar yang kerap dikeluhkan masyarakat.

"Tidak ada lagi tempat bagi juru parkir liar yang meresahkan warga," ujar Rico.

Selain itu, ia meminta percepatan penanganan infrastruktur, terutama perbaikan jalan rusak, pembangunan trotoar, hingga penanganan banjir yang masih menjadi persoalan klasik di Kota Medan.

Menurutnya, sektor tersebut harus dikebut karena selama ini belum berjalan optimal akibat belum adanya pejabat definitif.

"Kerjanya harus benar-benar cepat dan segera dikebut," kata Rico.

Sementara di sektor literasi, Rico meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan keluar dari zona nyaman dan bertransformasi menjadi motor penggerak literasi masyarakat, khususnya generasi muda.

Ia mendorong agar dunia literasi tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem belajar yang lebih luas dan menarik.

"Transformasi dari dunia pendidikan formal ke dunia literasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem belajar yang lebih menarik bagi anak-anak," ujarnya.

Rico juga menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan amanah untuk mempercepat pelayanan publik.

Ia memberikan tenggat waktu enam bulan untuk melihat perubahan kinerja di masing-masing dinas.

"Kalau dalam enam bulan tidak ada perubahan, kami evaluasi," kata dia.

Ia juga mengingatkan agar para pejabat tidak menyalahgunakan kewenangan dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.*

(km/ad)

JAKARTA — Tim kuasa hukum selebgram Inara Rusli membantah klaim pihak pelapor Wardatina Mawa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti utama dalam kasus dugaan perzinaan.

Kuasa hukum menilai rekaman tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur pidana sebagaimana yang dituduhkan.

Baca Juga:

• Jadi Korban Pengeroyokan, Kades Pakel Justru Minta Pelaku Tak Diproses Hukum: Jangan Sampai Dipenjara

Kuasa hukum Inara, Daru Quthny, mengatakan rekaman CCTV yang diserahkan pihak pelapor tidak utuh dan telah melalui proses penyuntingan.

"Di video itu sudah diedit, artinya dipotong-potong dalam beberapa bagian," kata Daru di Polda Metro Jaya.

Ia menegaskan, rekaman tersebut tidak memperlihatkan adanya aktivitas hubungan badan antara Inara dan pengusaha Insanul Fahmi sebagaimana yang didalilkan dalam laporan.

Menurut tim kuasa hukum, rekaman CCTV itu juga memiliki kualitas visual yang rendah dan tidak layak dijadikan bukti utama dalam perkara pidana.

Hal senada disampaikan kuasa hukum lainnya, Herlina, yang menyebut video tersebut gelap dan terpotong dalam beberapa segmen berdurasi singkat.

"Saya menyaksikan videonya, ada tujuh bagian, durasinya tidak lebih dari dua menit per bagian. Kondisinya gelap dan remang-remang," ujar Herlina.

Ia menilai secara hukum, bukti tersebut belum memenuhi unsur pembuktian perzinaan dalam hukum pidana.

Meski demikian, pihak Inara tidak membantah adanya pernikahan siri dengan Insanul Fahmi.

Namun, kuasa hukum menegaskan hal itu tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinaan.

"Pengakuan pernikahan siri tidak otomatis membuktikan perzinaan. Dalam BAP juga disebut tidak ada hubungan intim," kata Daru.

Dalam pemeriksaan sekitar empat jam, Inara disebut menjawab 28 pertanyaan penyidik secara kooperatif. Saat ini, statusnya masih sebagai saksi terlapor dalam perkara tersebut.

Pihak kuasa hukum juga menyatakan masih membuka ruang komunikasi untuk penyelesaian damai, sambil menunggu proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya.*

(km/ad)

KENDARI — Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kendari, Rikie Umbaran, dinonaktifkan sementara dari jabatannya mulai Jumat, 17 April 2026.

Kebijakan ini diambil menyusul viralnya narapidana kasus korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Baca Juga:

• KPK Panggil Eks Kasubdit Kemenag Agus Syafi, Kasus Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar Kian Terkuak

Ia menyebut langkah itu dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan internal yang sedang berjalan.

"Keputusan sanksi Karutan menunggu hasil pemeriksaan Kanwil dan Satops Patnal pusat. Makanya kami nonaktifkan dulu untuk memudahkan pemeriksaan," kata Sulardi, Jumat (17/4/2026).

Untuk sementara, posisi Kepala Rutan Kendari diisi pelaksana harian sembari menunggu hasil investigasi tim dari Kanwil Ditjenpas dan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal) Ditjen Pemasyarakatan.

Selain Karutan, petugas pengawal narapidana tersebut juga turut diperiksa untuk mendalami dugaan pelanggaran prosedur pengawasan.

Sementara itu, narapidana berinisial SP yang terlibat dalam kasus tersebut telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, dan ditempatkan di fasilitas super maximum security.

"Sudah ditempatkan di 'one man one cell'. Itu Lapas high risk dengan pengamanan maksimal," ujar Sulardi.

Dalam proses pemindahan, narapidana tersebut disebut mendapatkan pengamanan ketat, termasuk pembatasan visual dan pengawalan berlapis.

SP sendiri merupakan terpidana kasus korupsi yang sebelumnya divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Kendari.

Ia terbukti menyalahgunakan kewenangan terkait perizinan kapal tongkang pengangkut nikel ilegal yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp233 miliar.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan SP berada di sebuah coffee shop di Kendari usai menghadiri sidang Peninjauan Kembali, yang kemudian memicu sorotan publik dan pemeriksaan internal di lingkungan pemasyarakatan.*

(km/ad)

TOBA - Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja strategis ke fasilitas Independent Power Producer (IPP) milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) yang berlokasi di Paritohan.

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung operasional pembangkit serta memastikan kontribusi energi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat, pada Kamis (16/4/2026).

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi D, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, S.H., M.H., bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Ajak Gekrafs Sumut Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi Ekonomi Kreatif

Dalam kegiatan tersebut, Komisi D memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses produksi energi, sistem distribusi, hingga pengelolaan infrastruktur pendukung.

Tidak hanya itu, aspek keselamatan kerja, efisiensi operasional, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam diskusi.

Ketua Komisi D menegaskan bahwa sektor energi merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap operasional pembangkit listrik perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin stabilitas pasokan energi.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan kami sebagai wakil rakyat. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan energi di daerah berjalan dengan baik, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Timbul.

Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai isu strategis, seperti tantangan dalam menjaga keberlanjutan energi, dampak operasional terhadap lingkungan sekitar, serta kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional.

Pihak INALUM memaparkan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, mereka terus berkomitmen untuk menghadirkan energi yang tidak hanya andal, tetapi juga berwawasan lingkungan.

Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya air sebagai energi terbarukan, serta penerapan standar operasional yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Selain aspek teknis dan lingkungan, INALUM juga menegaskan peran aktifnya dalam pembangunan sosial melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR).

Program tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta dukungan terhadap sektor kesehatan di sekitar wilayah Paritohan.

Diskusi antara Komisi D DPRD Sumut dan manajemen INALUM berlangsung dinamis dan konstruktif.

Kedua pihak saling bertukar pandangan terkait langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja sektor energi di Sumatera Utara.

Komisi D juga mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah dan INALUM terus diperkuat, khususnya dalam hal transparansi, keberlanjutan lingkungan, serta pemerataan manfaat energi bagi masyarakat luas.

Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan energi di Sumatera Utara.

Dengan demikian, keberadaan pembangkit listrik seperti IPP INALUM Paritohan benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Sebagai penutup, rombongan Komisi D menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan komitmen INALUM dalam mendukung ketahanan energi nasional serta pembangunan berkelanjutan di daerah.*

(ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Sumut memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pelaku usaha naik kelas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di Sumatera Utara.

Ajakan itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi jajaran DPW Gekrafs Sumut di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat, 17 April 2026.

Baca Juga:

• Diskominfo Sumut dan LPS Kolaborasi Perkuat Literasi Keuangan, Fokus Cegah Pinjol Ilegal dan Judol

Bobby Nasution menilai pengembangan ekonomi kreatif merupakan tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi seperti Gekrafs.

"Mengenai ekonomi kreatif ini merupakan tantangan kita bersama. Peran organisasi akan sangat membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Sumatera Utara," kata Bobby Nasution.

Ia juga mendorong agar Gekrafs tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi, tetapi juga menghadirkan edukasi dan kajian yang berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.

"Kita harapkan ke depan terdapat edukasi atau kajian mengenai ekonomi kreatif yang dapat berdampak pada masyarakat luas," ujarnya.

Lebih jauh, Bobby Nasution mengajak Gekrafs untuk terlibat dalam pembinaan produk lokal dan pelaku usaha kecil agar dapat berkembang dan naik kelas melalui penguatan kapasitas dan jejaring pasar.

"Yok, kita bareng berkolaborasi untuk mendorong produk dan pelaku usaha di Sumut agar terus maju," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPW Gekrafs Sumut Fadhullah menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ia juga mengundang Gubernur Bobby Nasution untuk hadir dalam pengukuhan pengurus DPW Gekrafs Sumut yang dijadwalkan pada 20 April 2026.

"Gekrafs berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan Sumatera Utara," ujar Fadhullah.*

(ad)

LUMAJANG — Kepala Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sampurno, meminta kasus pengeroyokan menggunakan senjata tajam yang menimpanya tidak diproses secara hukum.

Ia menyatakan telah memaafkan para pelaku dan memilih menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

Baca Juga:

• Polda Metro Limpahkan Berkas Kasus Ijazah Jokowi ke Kejati DKI, Roy Suryo Cs Segera Disidangkan

Dalam insiden tersebut, ia mengalami luka bacok di bagian kepala dan bahu kanan akibat serangan senjata tajam jenis celurit.

Meski demikian, Sampurno menegaskan tidak menyimpan dendam kepada para pelaku.

Ia bahkan berharap para pelaku tidak ditahan dan cukup dipertemukan untuk meminta maaf secara langsung.

"Mungkin cukup orang-orang itu minta maaf pada guru-guru saya dan keluarga saya," kata Sampurno, Jumat, 17 April 2026.

Ia juga meminta agar para pelaku tidak diproses secara hukum lebih lanjut. Menurutnya, sebagian besar dari mereka memiliki keluarga yang harus dinafkahi.

"Jangan sampai ditahan, jangan sampai dipukul, apalagi dimintai uang," ujarnya.

Sampurno menambahkan bahwa ia lebih memilih penyelesaian secara damai, termasuk melalui kegiatan keagamaan bersama.

"Cukup kita bersalawat bareng, khotmil Quran bersama di pendopo," katanya.

Sementara itu, pihak kepolisian tetap melanjutkan proses hukum terhadap para terduga pelaku.

Sebanyak 10 orang telah diamankan oleh Polres Lumajang dan masih berstatus saksi dalam proses pemeriksaan untuk menentukan peran masing-masing.

Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar menyatakan penyelidikan tetap berjalan meski korban meminta penyelesaian non-hukum.

"Seluruh terduga pelaku masih dalam pemeriksaan," ujarnya.

Para pelaku dijerat dengan pasal terkait pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.*

(km/ad)

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pelimpahan ini mencakup lima tersangka yang dinyatakan masih melanjutkan proses hukum.

Baca Juga:

• Soleman Ponto: Peradilan Militer Bukan Pengecualian, Melainkan Bagian Konstitusi

Menurut Iman, tiga tersangka lainnya, yakni Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar, telah memilih penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sehingga tidak lagi dilanjutkan ke tahap penuntutan.

"Proses penyidikan terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan. Berkas perkara kami kirimkan kembali ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk diproses ke persidangan," kata Iman dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat, 17 April 2026.

Ia menjelaskan, berkas perkara sebelumnya sempat dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi, terutama terkait permintaan pemeriksaan saksi yang diajukan para tersangka.

Hal tersebut, kata dia, membuat proses penyidikan berlangsung lebih panjang.

Selain itu, para tersangka juga sempat mengajukan permintaan pemeriksaan forensik mandiri terhadap ijazah Jokowi di sejumlah institusi.

Namun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan teknis lembaga yang dituju.

"Kami harus menjaga profesionalitas dan mengakomodasi setiap peristiwa hukum selama penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara yang dilaporkan Presiden Joko Widodo terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik.

Para tersangka dijerat Pasal 27A dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 310 dan 311 KUHP dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara.

Dalam perkembangannya, sebagian tersangka telah menyelesaikan perkara melalui restorative justice, sementara lima lainnya kini masih menjalani proses hukum hingga tahap pelimpahan ke pengadilan.*

(km/ad)

JAKARTA — Pakar hukum tata negara dan hukum militer Soleman Ponto menegaskan bahwa peradilan militer bukanlah forum pengecualian dalam sistem hukum nasional, melainkan bagian konstitusional yang melekat dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 17 April 2026, Soleman menilai masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat maupun kalangan hukum mengenai kedudukan peradilan militer dan batas yurisdiksinya.

Baca Juga:

• “Saweu Keude Kupi” di D’Kupi, Kapolda Aceh Ajak Influencer Lawan Konten Negatif di Media Sosial

"Peradilan militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur kekuasaan kehakiman Indonesia," kata Soleman.

Menurut dia, sistem hukum Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan membagi ruang peradilan berdasarkan karakteristik subjek hukum dan konteks perbuatannya.

Karena itu, penentuan yurisdiksi tidak semata didasarkan pada jenis tindak pidana, melainkan pada "ruang hukum" yang melekat pada pelaku.

"Yurisdiksi peradilan ditentukan oleh ruang hukum, bukan semata oleh jenis undang-undang yang dilanggar," ujarnya.

Soleman menjelaskan bahwa selama seseorang berstatus prajurit Tentara Nasional Indonesia, maka ia tetap berada dalam yurisdiksi peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahkan untuk tindak pidana umum sekalipun, kata dia, prajurit tetap diadili dalam peradilan militer.

"Status subjek hukum menjadi dasar yurisdiksi," kata dia.

Ia menambahkan, keberadaan peradilan militer juga berkaitan dengan sistem komando dan disiplin militer yang tidak dapat dilepaskan dari fungsi pertahanan negara.

Karena itu, pemisahan prajurit dari peradilan militer dinilai dapat mengganggu struktur pertahanan.

"Peradilan militer adalah instrumen penegakan disiplin dan bagian dari sistem pertahanan negara," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Soleman juga mengaitkan keberadaan peradilan militer dengan sejumlah teori hukum, seperti konsep living law Eugen Ehrlich, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hingga prinsip keadilan Aristoteles dan pemikiran Gustav Radbruch.

Menurut dia, seluruh pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peradilan militer memiliki dasar konstitusional sekaligus fungsi praktis dalam sistem hukum nasional.

Ia menegaskan bahwa upaya memindahkan yurisdiksi prajurit ke peradilan umum merupakan kesalahan konseptual yang bertentangan dengan konstitusi.

"Yurisdiksi ditentukan oleh ruang hukum, bukan oleh pasal undang-undang semata," kata Soleman.*

(ad)

MEDAN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat diseminasi literasi keuangan kepada masyarakat.

Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman publik dalam mengelola keuangan secara bijak serta menghindari risiko pinjaman online ilegal dan judi daring (pinjol ilegal dan judol).

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Nias Selatan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

"Kita memiliki sarana untuk mendiseminasikan informasi. Kolaborasi dengan LPS ini bisa digunakan untuk menyebarluaskan program, pengumuman, dan imbauan kepada masyarakat," kata Erwin saat menerima audiensi Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan di Kantor Diskominfo Sumut, Jumat, 17 April 2026.

Ia menjelaskan, kanal komunikasi tersebut mencakup videotron, media sosial resmi pemerintah, kerja sama dengan media massa, hingga forum temu pers yang melibatkan sekitar 115 media, baik cetak, daring, maupun elektronik.

Menurut Erwin, pemanfaatan kanal tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan, Jimmy Ardianto, menyambut baik kerja sama tersebut.

Ia menilai edukasi literasi keuangan menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal dan judol.

"Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang terjerat pinjol dan judol," ujarnya.

Jimmy juga menegaskan bahwa LPS menjamin keamanan simpanan nasabah di perbankan, baik bank umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menyimpan dana di lembaga perbankan resmi.

"LPS memastikan simpanan nasabah tetap aman meskipun terjadi risiko pada bank," katanya.*

(ad)

NIAS SELATAN — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Jumat, 17 April 2026, pukul 16.22 WIB.

Getaran gempa dilaporkan terjadi di wilayah barat laut Nias Selatan.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Percepatan Ekosistem Halal di Medan, Fokus Permudah Sertifikasi UMKM

"Info gempa Mag: 3,3 pada 17 April 2026 pukul 16:22:23 WIB," demikian keterangan resmi BMKG.

BMKG menjelaskan pusat gempa berada sekitar 23 kilometer barat laut Nias Selatan dengan kedalaman dangkal, yakni 10 kilometer.

Getaran tersebut dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng di wilayah Sumatera bagian barat.

Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Hingga laporan ini disusun, belum ada informasi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat peristiwa tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA — Aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum TNI, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Surat tersebut diserahkan melalui Koalisi Sipil yang mendatangi Sekretariat Negara untuk meminta agar diteruskan kepada Presiden.

Baca Juga:

• Bahlil: Minyak Mentah Rusia Mulai Dikirim ke RI Bulan Ini

"Kami sudah berkirim surat pemberitahuan ke Kemensetneg bahwa kami akan menyerahkan surat desakan dari masyarakat sipil," kata Dimas di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jumat, 17 April 2026.

Ia menjelaskan, surat tersebut berisi desakan agar Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti kasus yang menimpa Andrie Yunus secara serius.

Selain itu, Koalisi Sipil juga membawa surat langsung yang ditulis oleh Andrie Yunus untuk diserahkan melalui Kemensetneg.

Dalam surat tersebut, Andrie Yunus mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut tuntas peristiwa penyiraman air keras yang dialaminya.

Menurut Koalisi Sipil, pembentukan TGPF dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh aparat.

Hingga kini, pihak Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait surat dan desakan tersebut.

Berikut lengkap isi surat Andrie Yunus:

Jakarta, 17 April 2026
Kepada Yth.
Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia

Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya?

Salam,
Andrie Yunus*

(d/ad)