Juprizal menyampaikan hal tersebut setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing yang menjerat Suhardiman Amby.

Baca Juga:

• Amplop Menhut Raja Juli Diusut KPK, Ada Selisih Ribuan Dolar Singapura yang Hilang

Juprizal juga mengaku tidak mengetahui apakah uang dalam amplop itu memang sengaja disiapkan untuk diberikan kepada Raja Juli. Ia turut membantah pernah mengumpulkan uang untuk diberikan kepada pejabat Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Tidak, tidak," ujarnya.

KPK sebelumnya memeriksa Juprizal bersama Pj Sekda Pemkab Kuansing Fahdiansyah sebagai saksi. Pemeriksaan keduanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, kedua saksi diperiksa berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengisian jabatan Sekda Kuansing.

Di sisi lain, KPK masih menelusuri keberadaan uang 2.000 SGD yang menjadi selisih dari total uang yang sebelumnya disebut terkumpul.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan informasi bahwa uang yang dikumpulkan dari para petani melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi unit desa (KUD) mencapai 14.000 SGD.

Namun, uang yang berhasil disita KPK terkait amplop tersebut hanya 12.000 SGD.

"Untuk Menhut, betul kita sudah menemukan 14.000 SGD hasil pengumpulan dari para petani-petani KUD di Kabupaten Kuansing. Tapi kemudian ada perbedaan jumlah 12.000 SGD yang kita sita," kata Taufik sebelumnya.

Ia mengatakan KPK masih menelusuri keberadaan 2.000 SGD tersebut. Penyidik juga tengah mencocokkan informasi mengenai jumlah uang yang sebenarnya berada di dalam amplop yang dibawa Suhardiman Amby.

Menurut Taufik, terdapat sejumlah pertemuan antara Raja Juli dan Bupati Kuansing sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT). Karena itu, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap rangkaian peristiwa tersebut untuk memastikan apakah uang yang dibawa dalam amplop berjumlah 14.000 SGD atau hanya 12.000 SGD.

"Jadi masih ditelusuri 2.000 SGD itu ada di pihak mana," ujarnya.

Sementara itu, Raja Juli sebelumnya memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai selisih uang tersebut. Saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, ia mengatakan dirinya sedang fokus membahas reforma agraria.

"Kita ngomongin reforma agraria hari ini," kata Raja Juli sembari berjalan menuju mobilnya.

Ketika kembali ditanya mengenai uang 2.000 SGD, Raja Juli hanya meminta maaf sebelum masuk ke dalam kendaraan.

"Maaf," ujarnya.

KPK masih terus mendalami aliran dan keberadaan uang tersebut sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.* (k/dh)

Permintaan maaf tersebut disampaikan Sudaryono kepada Bupati Karo Antonius Ginting melalui sambungan video call pada Jumat (14/8/2026), sehari setelah kejadian.

Baca Juga:

• 279 Pelajar di Berastagi Keracunan MBG, BGN Copot Kepala SPPG dan Segel Dapur

Sudaryono memastikan BGN akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan tersebut. Pemeriksaan dilakukan bersama pemerintah daerah dan dinas kesehatan dengan mengambil sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.

BGN juga telah mengambil langkah dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan MBG. Selain itu, kepala dapur SPPG tersebut telah dicopot.

"Kita akan investigasi. Pak Bupati, saya mohon bantuan dari dinas kesehatan untuk membantu mengambil sampel makanan. Tim kita dari BGN juga sudah turun dan kita sudah lakukan langkah menutup SPPG-nya dan mencopot kepala dapurnya," kata Sudaryono.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting memastikan pemerintah daerah terus memberikan penanganan kesehatan kepada para siswa yang terdampak.

"Siap Bapak, kita juga sudah mengambil sampel dan kita pastikan pelayanan terbaik untuk anak kita," ujar Antonius.

Hingga Jumat (14/8/2026), tercatat sebanyak 288 siswa terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Seluruh siswa yang mengalami dampak telah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Karo bersama BGN masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

BGN sebelumnya juga telah melakukan penutupan sementara terhadap SPPG yang memasok makanan dalam program MBG sebagai bagian dari langkah penanganan dan evaluasi.

Pemeriksaan sampel menjadi penting untuk memastikan sumber penyebab kejadian sekaligus menentukan langkah lanjutan agar kasus serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.* (k/dh)

Menurut Hetifah, kebijakan tersebut merupakan gagasan yang baik. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan minat dan ketertarikan masing-masing siswa agar pembelajaran bahasa asing dapat berjalan lebih efektif.

Baca Juga:

• Tak Perlu Pilih Antara Dunia dan Tanah Air: Presiden Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Selektif untuk Diaspora Berbakat

Hetifah mengatakan siswa sebaiknya memiliki kesempatan untuk memilih bahasa yang ingin dikuasai sebagai bahasa kedua atau ketiga setelah bahasa daerah yang mereka gunakan.

"Jadi nanti ada kesempatan untuk mereka mempelajari bahasa yang mereka pikir itu akan menjadi bahasa kedua atau bahasa ketiga setelah bahasa daerah mereka," katanya.

Menurut dia, pemerintah perlu menyusun perencanaan secara matang apabila ingin menyediakan pembelajaran berbagai bahasa asing di sekolah.

"Nah, tentu saja ini tidak mudah ya, apalagi jika kita ingin mengajarkan semua. Nah itu yang harus secara cermat dan hati-hati kita buat perencanaannya," lanjut Hetifah.

Selain pilihan bahasa, Hetifah mengingatkan pemerintah mengenai kesiapan tenaga pengajar. Menurutnya, ketersediaan guru bahasa asing harus dipastikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.

"Yang hati-hati lagi tentu saja ketersediaan guru. Jangankan bahasa asing, tentu saja bahasa daerah pun banyak yang punah saat ini karena penuturnya tidak ada," ujarnya.

Karena itu, Hetifah meminta pemerintah menyiapkan guru, fasilitas, dan sarana pendukung secara bersamaan. Dia menilai pembelajaran bahasa asing tidak cukup hanya dengan menetapkan kebijakan tanpa memastikan kesiapan sekolah.

"Jadi harus disertai dengan gurunya dan fasilitas lainnya seperti tadi, tentunya ya mungkin lab bahasanya dan sebagainya," kata Hetifah.

Dia menilai gagasan pembelajaran bahasa asing sejak SD tetap menjadi langkah positif apabila diterjemahkan ke dalam program yang matang dan didukung ketersediaan perangkat pembelajaran, sarana prasarana serta guru.

"Jadi itu satu ide yang bagus tapi nanti harus diterjemahkan ke dalam bentuk program dan juga ketersediaan perangkat, sarana prasarana, dan guru-gurunya secara simultan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah untuk memulai pembelajaran bahasa asing sejak siswa duduk di kelas 1 SD. Menurut Prabowo, kemampuan menguasai bahasa asing penting bagi anak-anak Indonesia untuk menghadapi persaingan global.

"Pelajaran apa pun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik, termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo menyebut sejumlah bahasa asing yang dinilai penting untuk dipelajari, mulai dari bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol hingga Prancis.

"Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing," kata Prabowo.

Prabowo menilai pembelajaran sejak usia dini dapat membuat anak lebih cepat menguasai bahasa asing. Kemampuan tersebut juga diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda ketika memasuki dunia kerja dan membuka peluang memperoleh pekerjaan di tingkat global.* (k/dh)

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan pengerahan ratusan personel tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Expo berjalan aman, tertib dan lancar.

Baca Juga:

• 291 Hektare Lahan Terbakar, Kapolda Aceh dan Kasdam IM Gelar Apel Gabungan Jelang HDA ke-21

Menurutnya, personel ditempatkan di sejumlah titik yang telah ditentukan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat selama Expo berlangsung tetap berjalan dengan baik.

Selain menghadirkan berbagai stan, Expo HDA juga diramaikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Pangan Provinsi Aceh bersama Perum Bulog Kanwil Aceh dan Bank Indonesia Provinsi Aceh.

Program tersebut mendapat antusiasme masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Gerakan Pangan Murah ini merupakan upaya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan mudah," kata Joko.

Dalam pengamanan kegiatan tersebut, Kasat Pamobvit Polresta Banda Aceh Kompol Sofyanto bertugas sebagai Perwira Pengendali (Padal) B Expo BMA. Personel yang ditugaskan kemudian melakukan pengamanan di sejumlah lokasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sesuai ketentuan.

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh Surya Rayendra, Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Provinsi Aceh Yuni Saputri, Ahli Madya Dinas Pangan Provinsi Aceh Nancy Ekariani, Asisten Manager Bank Indonesia Rizky Basri serta Asisten Manager Perum Bulog Kanwil Aceh Zulfadli.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat mengikuti rangkaian Expo dengan tertib. Situasi keamanan di sekitar lokasi juga terpantau kondusif.

Joko menegaskan Polda Aceh bersama Polresta Banda Aceh akan terus memberikan pelayanan dan pengamanan dalam berbagai kegiatan masyarakat, khususnya agenda yang melibatkan banyak warga.

Pengamanan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian peringatan Hari Damai Aceh dengan tertib.* (dh)

Tifa menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, langkah praperadilan ditempuh untuk memastikan proses hukum yang berjalan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga:

• Soenarko Sebut Kasus Roy Suryo-Dokter Tifa 'Dagelan Hukum', FPP TNI Minta Prabowo Turun Tangan

Tifa kemudian menyinggung putusan sela yang sebelumnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 23 Juli 2026. Dia menyebut hakim telah menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum.

"Karena pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh hakim PN Jakarta Timur, 23 Juli 2026, sudah jelas sidang saya sudah dinyatakan batal demi hukum," katanya.

Menurut Tifa, berdasarkan pertimbangan hakim, jaksa seharusnya mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Tinggi Jakarta apabila tidak menerima putusan tersebut.

Dia menilai jaksa tidak seharusnya hanya memperbaiki surat dakwaan kemudian melimpahkannya kembali ke PN Jakarta Timur. Meski demikian, Tifa mengaku siap menghadapi proses hukum apabila jaksa mengajukan perlawanan.

"Kalau memang JPU mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Tinggi, akan kami siapkan, jadi sama sekali tidak ada cerita Dokter Tifa mundur," tegasnya.

Perkara yang menjerat Tifa sebelumnya sempat dinyatakan batal demi hukum setelah majelis hakim menerima eksepsi terdakwa. Namun, perkara tersebut kembali bergulir setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan kembali berkas perkara ke PN Jakarta Timur.

Juru Bicara PN Jakarta Timur Immanuel sebelumnya membenarkan bahwa berkas perkara Tifa telah kembali diterima pengadilan. Berkas tersebut dilimpahkan pada 28 Juli 2026 dan tercatat dengan nomor perkara 354/Pid.B/2026/PN Jktim.

"Perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma, telah dilimpahkan kembali ke PN Jaktim, tanggal 28 Juli 2026. Nomor perkara 354/Pid.B/2026/PN Jktim," ujar Immanuel saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/7/2026).

Tifa menegaskan dirinya akan terus mengikuti proses hukum yang berjalan. Dia juga menyatakan siap menghadapi setiap langkah hukum yang ditempuh pihak penuntut umum terkait perkara tersebut.* (in/dh)

Usulan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• 'Tidak Masuk Akal Tunggu Kapal Solar', Prabowo Kejar 100 GW PLTS dan Hemat Rp73,9 Triliun per Tahun

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menyebut Indonesia memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara. Di antara mereka terdapat ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman hingga atlet kelas dunia.

Menurutnya, keberadaan diaspora dengan berbagai keahlian tersebut merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Indonesia.

"Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia," ujarnya.

Prabowo menilai talenta Indonesia seharusnya tidak dipaksa memilih antara kesempatan mengembangkan karier di luar negeri dan tetap memberikan kontribusi bagi Tanah Air.

"Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri," tutur Prabowo.

"Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air," sambungnya.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang kepada DPR RI. Namun, Prabowo menegaskan kewarganegaraan ganda tidak akan diberlakukan secara umum.

Skema tersebut hanya akan diberikan kepada individu tertentu yang memiliki talenta istimewa serta dinilai mampu memberikan kontribusi luar biasa bagi kepentingan nasional.

"Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional," kata Prabowo.

Pemerintah juga akan menyusun mekanisme penerapannya secara selektif dan terukur. Calon penerima kebijakan tersebut nantinya harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk uji integritas dan kewajiban yang jelas.

"Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara," tegasnya.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap diaspora Indonesia yang memiliki keahlian strategis tetap dapat berkontribusi bagi Indonesia tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkarier dan berkarya di tingkat internasional.* (in/dh)

Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan mulai pukul 08.30 WIB tersebut turut menyaksikan penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Agenda itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Akui 'Agak Intervensi' Atur Bagi Hasil Ojol-Aplikator, Penghasilan Pengemudi Diklaim Naik 3 Kali Lipat

Rico Waas bersama Zakiyuddin tampak mengikuti jalannya sidang dengan khidmat. Keduanya menyimak sejumlah poin penting yang disampaikan Presiden Prabowo, terutama mengenai kondisi ekonomi nasional dan berbagai program prioritas pemerintah.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah gejolak geopolitik dan perang dagang global. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I dan semester I 2026 disebut mencapai 5,61 persen.

Capaian tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 dapat melampaui target 5,4 persen dan diarahkan menuju angka 6 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, investasi juga menjadi salah satu faktor yang menopang perekonomian nasional. Pada 2025, realisasi investasi disebut mencapai Rp1.931 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,7 juta orang.

Sementara pada semester I 2026, investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dan menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan investasi yang meningkat bukanlah tujuan utama. Tujuan akhir dari berbagai program pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pemerintah terus melakukan penataan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara. Prabowo menyebut langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan milik negara.

Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif telah ditutup. Langkah tersebut diklaim mampu menghemat anggaran negara sekitar Rp50 triliun, dengan potensi penghematan mencapai Rp70 triliun hingga akhir 2026.

Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Medan dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengikuti arah kebijakan dan perkembangan pembangunan nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden.

Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (dh)

Teknologi tersebut diterapkan PHSS pada sejumlah sumur di Lapangan Mutiara dan Pamaguan sejak 2023 hingga 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mempertahankan produksi dari lapangan migas yang telah memasuki fase mature.

Baca Juga:

• Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas

Hasilnya, tambahan produksi minyak dari sumur yang mendapatkan stimulasi berada pada kisaran 100 hingga 500 BOPD. Sementara tambahan produksi gas mencapai sekitar 0,1 hingga 0,4 MMSCFD, tergantung kondisi reservoir.

Sumur PAM-66 di Lapangan Pamaguan menjadi salah satu yang mencatat hasil paling signifikan. Setelah menjalani proses hydraulic fracturing, sumur tersebut mampu menghasilkan tambahan laju produksi minyak awal hingga 500 BOPD.

Selain meningkatkan produksi, program tersebut diproyeksikan memberikan tambahan Estimated Ultimate Recovery (EUR) hingga sekitar 1,3 juta barel minyak dan 300.000 kaki kubik gas.

General Manager Zona 9 PHSS, Dadang Soewargono, mengatakan penerapan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan produksi pada lapangan migas yang telah beroperasi dalam waktu panjang.

Menurut Dadang, inovasi dan teknologi menjadi faktor penting untuk meningkatkan recovery rate sekaligus mempertahankan produksi dari lapangan-lapangan migas mature di Kalimantan Timur.

"Kami percaya bahwa penerapan inovasi dan teknologi memainkan peranan penting dalam menjaga keberlanjutan produksi migas sejalan dengan visi dan misi Perusahaan, serta komitmen PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina (Persero) untuk mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional," ujar Dadang.

Hydraulic fracturing merupakan metode stimulasi sumur dengan cara memompa cairan bertekanan tinggi ke dalam reservoir untuk membentuk rekahan pada batuan. Rekahan tersebut kemudian menciptakan jalur aliran baru sehingga minyak dan gas yang sebelumnya sulit mengalir dapat diproduksikan secara lebih optimal.

Meski demikian, penerapan teknologi ini tidak dapat dilakukan secara seragam pada seluruh sumur. Keberhasilannya sangat bergantung pada karakteristik reservoir.

Karena itu, PHSS melakukan kajian teknis sebelum setiap pekerjaan dilakukan. Langkah tersebut bertujuan memastikan desain stimulasi sesuai dengan kondisi reservoir sekaligus memitigasi potensi risiko teknis dan operasional.

Dadang mengatakan pendekatan berbasis kondisi reservoir tersebut telah membantu meningkatkan produktivitas sejumlah sumur sekaligus menjaga keberlanjutan produksi migas.

Bagi PHSS, optimalisasi sumur eksisting tidak hanya ditujukan untuk mengejar tambahan produksi dalam jangka pendek. Program tersebut juga menjadi strategi memperpanjang masa produktif lapangan serta memaksimalkan nilai aset migas yang masih tersedia.

Seluruh kegiatan optimasi dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan dalam pelaksanaannya. Ke depan, PHSS akan terus mengidentifikasi sumur dan reservoir potensial yang dapat memperoleh program optimasi lanjutan.

PHSS merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di Zona 9 yang mengelola kegiatan operasi hulu migas di Wilayah Kerja Sanga Sanga, Kalimantan Timur.

Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pemerintah melalui SKK Migas, PHSS bersama afiliasi PHI terus mengembangkan inovasi dan teknologi untuk mendukung produksi energi yang aman, efisien, andal, patuh, dan memperhatikan aspek lingkungan.

Optimalisasi lapangan migas mature melalui teknologi hydraulic fracturing pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan peningkatan angka produksi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan migas dari Kalimantan Timur sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.* (dh)

Mantan Wakil Kepala PPATK periode 2011-2016, Agus Santoso, mengatakan keberhasilan Patriot Bond tidak cukup hanya diukur dari jumlah dana yang berhasil dihimpun ataupun besarnya penghematan bunga.

Baca Juga:

• Prabowo Apresiasi Sinergi dengan DPR, Tapi Tegaskan: Kita Tetap Harus Diawasi dan Dikritik

"Patriot Bond memiliki potensi besar untuk menjadi terobosan penggalangan dana pembiayaan pembangunan karena menawarkan dana dengan imbal hasil yang sangat rendah," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Agus menilai kebutuhan terhadap sumber pembiayaan murah memang penting bagi Indonesia. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis jangka panjang, inovasi, hingga sektor produktif yang memberikan dampak sosial dan ekonomi.

Ia kemudian membandingkan gagasan Patriot Bond dengan Liberty Bond yang diterbitkan Amerika Serikat pada 1917. Instrumen tersebut digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar dengan imbal hasil rendah.

"Implementasi Pasal 50A UU P2SK No. 4 Tahun 2026 memiliki tujuan yang serupa dengan Liberty Bond tersebut," ujarnya.

Menurut Agus, Pasal 50A menjadi dasar penerbitan instrumen keuangan khusus berupa Patriot Bond oleh Danantara. Dari sisi keuangan, instrumen tersebut memberikan pilihan kepada investor untuk menempatkan dana dengan imbal hasil rendah sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan.

Ia menyebut Patriot Bond memiliki karakter "three in one", yakni memberikan label patriotik kepada investor, perlindungan atau imunitas yang seharusnya dibatasi, serta tetap dapat digunakan sebagai agunan kredit di bank Himbara.

Namun, karakter khusus tersebut justru dinilai membutuhkan pengawasan lebih lanjut agar implementasinya tetap sesuai dengan standar antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang direkomendasikan Financial Action Task Force (FATF).

Agus memperkirakan apabila dana yang dihimpun melalui Patriot Bond mencapai Rp60 triliun dengan imbal hasil sekitar 2 persen, potensi penghematan biaya bunga dapat mencapai sekitar Rp2,4 triliun per tahun.

Meski terlihat besar, dia mengingatkan penghematan tersebut jangan sampai hanya menjadi keuntungan jangka pendek.

"Upaya 'penghematan' Rp2,4T dari imbal hasil bunga 2 persen bisa jadi hilang, hanya karena biaya utang negara lainnya akan naik menjadi lebih mahal," katanya.

Menurut Agus, persoalan tata kelola, transparansi maupun persepsi negatif dari investor global dan lembaga internasional dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Karena itu, Agus menilai mekanisme penghimpunan dana Patriot Bond, termasuk apabila dilakukan secara tertutup untuk target investor tertentu, tetap harus memiliki sistem pengawasan yang menjamin keterlacakan aliran dana.

Kerahasiaan data investor, kata dia, tetap dapat diberikan. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan kemampuan PPATK untuk mengetahui asal-usul dan pergerakan dana.

"Perlu analisis dengan cermat tentang rumusan Pasal 50A dan implementasi dari Pasal tersebut," tegas Agus.

Sebagai salah satu solusi, Agus mengusulkan penerapan konsep "safe harbor bersyarat". Perlindungan dapat diberikan kepada investor, tetapi tetap disertai kewajiban pelaporan dari Danantara kepada PPATK.

Dengan skema tersebut, data investor tetap dapat dirahasiakan dari publik, tetapi tersedia bagi PPATK untuk kebutuhan pengawasan dan penelusuran transaksi.

Selain asal dana, Agus menilai transparansi juga harus diterapkan dalam penggunaan dana Patriot Bond. Danantara perlu menjelaskan secara berkala proyek atau sektor yang dibiayai melalui instrumen tersebut.

Pelaporan itu diperlukan untuk memastikan dana yang dihimpun benar-benar masuk ke sektor riil dan proyek produktif, bukan menjadi dana yang pergerakannya sulit dipantau.

Agus mendorong agar Patriot Bond diarahkan untuk membiayai proyek yang memiliki dampak sosial dan ekonomi tinggi, seperti transisi energi ramah lingkungan, waste to energy, pengelolaan sampah, reboisasi, pemulihan lahan pertanian, riset pangan, pembiayaan UMKM, pendidikan hingga pembangunan rumah sakit.

Dengan begitu, masyarakat dan pasar global dapat melihat hubungan yang jelas antara dana yang dihimpun dengan proyek yang dibiayai.

Agus menilai Patriot Bond tetap memiliki peluang menjadi model baru penghimpunan dana domestik dengan biaya rendah. Instrumen tersebut bahkan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi berbagai varian pembiayaan seperti social bond maupun green bond.

Namun, dia menekankan fondasi utama instrumen tersebut harus mencakup transparansi, pengawasan dan keterlacakan dana.

"Keberhasilan Patriot Bond seharusnya tidak hanya dihitung dari berapa triliun rupiah yang berhasil dihimpun dan berapa bunga yang berhasil dihemat," ujarnya.

Menurut Agus, indikator yang lebih penting adalah memastikan dana benar-benar sampai kepada proyek yang dituju dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ia menggambarkan prinsip tersebut dengan sederhana. Dana yang dihimpun melalui obligasi khusus harus memiliki jalur penggunaan yang jelas sehingga pergerakannya dapat diikuti hingga proyek dan manfaat akhirnya.

"Dana Obligasi Khusus itu wajib masuk ke Jalan Tol sehingga bisa mudah diikuti ke mana arahnya dan di mana exitnya. Tidak boleh langsung masuk di jalan Non Tol, karena akan lebih sulit untuk melacaknya," pungkasnya.

Dengan demikian, Patriot Bond dinilai dapat menjadi sumber pembiayaan murah bagi pembangunan. Namun, manfaat tersebut harus dibarengi dengan tata kelola dan pengawasan yang kuat agar dana murah yang dihimpun hari ini tidak berubah menjadi risiko finansial dan reputasi yang mahal bagi negara di kemudian hari.* (dh)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan bersama Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko memimpin apel gelar pasukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mengamankan peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21. Apel digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (14/8/2026).

Apel tersebut melibatkan personel TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, pemadam kebakaran, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait. Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla sekaligus pengamanan HDA berjalan optimal.

Baca Juga:

• Karhutla Mengintai, TNI-Polri dan Pemkab Bener Meriah Tingkatkan Kesiapsiagaan

Kapolda Aceh mengatakan apel gelar pasukan menjadi bentuk kesiapan bersama menghadapi potensi karhutla, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Berdasarkan prediksi BMKG, Aceh memasuki puncak musim kemarau pada Juni hingga September 2026 dengan potensi fenomena El Nino dalam kategori lemah.

Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di wilayah yang memiliki lahan kering, gambut, perkebunan, hutan, dan semak belukar.

Data periode Januari hingga Juli 2026 mencatat luas hutan dan lahan yang terbakar di Aceh mencapai lebih dari 291,1 hektare. Kebakaran tercatat paling banyak terjadi di Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Utara.

Ruddi meminta seluruh pihak tidak menunggu hingga kebakaran meluas untuk bertindak. Upaya pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan cepat harus dilakukan secara terpadu.

"Jangan sampai kita baru bertindak setelah api membesar. Pencegahan harus dimulai sebelum api muncul, deteksi harus dilakukan sebelum kebakaran meluas, dan penanganan harus dilaksanakan secepat mungkin ketika terjadi kebakaran," kata Ruddi.

Menurut dia, karhutla merupakan ancaman bersama sehingga penanganannya membutuhkan keseriusan, kecepatan, ketegasan, dan kolaborasi seluruh elemen.

Selain persoalan karhutla, apel tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pengamanan peringatan HDA ke-21 yang jatuh pada Sabtu (15/8/2026). Momentum tersebut menandai 21 tahun Aceh hidup dalam suasana damai setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Peringatan HDA 2026 mengusung tema "Pelaksanaan Penyelesaian Konflik secara Damai, Menyeluruh, Berkelanjutan dan Bermartabat dalam Kerangka NKRI".

Ruddi menekankan agar seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan HDA mengedepankan profesionalisme dan humanisme. Deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun isu provokatif juga diminta diperkuat.

"Bagi Polri, tugas kita menjaga agar rangkaian peringatan HDA berjalan aman dan tertib, dan juga menjaga roh perdamaian itu sendiri. Jangan sampai ada tindakan, ucapan, atau sikap kita yang justru mencederai nilai-nilai perdamaian yang selama ini telah kita jaga," ujarnya.

Dalam penanganan karhutla, Kapolda juga meminta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan terus ditingkatkan. Peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pencegahan di tingkat desa juga diminta diperkuat.

Ia menegaskan sinergi antarlembaga harus berjalan dalam satu gerakan, termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Perkuat sinergitas dan soliditas antarinstansi dalam satu gerakan dan satu tujuan, serta tegakkan hukum secara tegas, profesional, dan berkeadilan terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Sementara itu, Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan kesiapan lintas instansi merupakan bukti kuatnya kerja sama dalam membantu Pemerintah Aceh dan masyarakat.

Ia menegaskan penanganan karhutla maupun pengamanan HDA tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, seluruh unsur harus bekerja sebagai sebuah tim.

"Tidak ada tugas dan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 'superman', tetapi 'super team' karena kita saling bekerja sama," kata Dwi.

Dwi juga mengapresiasi kesiapan seluruh peserta apel dalam menghadapi karhutla, mulai dari pencegahan melalui edukasi, pengawasan melalui patroli hingga penindakan melalui kerja sama lintas instansi.

Ia menilai kondisi Aceh yang aman, damai dan kondusif menjadi modal penting dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan daerah.

"Jaga kesehatan, jaga kekompakan. Yakinlah, apa yang kita lakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan tetap tegak dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Kapolda Aceh berharap sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dapat mewujudkan Aceh bebas asap serta menekan potensi karhutla. Di sisi lain, pengamanan HDA diharapkan berlangsung aman, tertib dan tetap menjaga nilai-nilai perdamaian yang telah terpelihara selama 21 tahun.* (dh)

BANDA ACEH – Polda Aceh bersama seluruh Polres jajaran menggelar bakti sosial (baksos) secara serentak dengan membersihkan rumah ibadah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Personel dikerahkan untuk membersihkan lingkungan rumah ibadah dan fasilitas di sekitarnya.

Baca Juga:

• Bobby Bongkar Alasan Copot Kabiro Perekonomian Sumut Poppy Marulita

Di lingkungan Polda Aceh, kegiatan dimulai sekitar pukul 07.30 WIB. Personel dari sejumlah satuan kerja membawa perlengkapan kebersihan masing-masing dan bergotong royong membersihkan rumah ibadah yang telah ditentukan.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Melalui kegiatan sederhana seperti membersihkan rumah ibadah, kami ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong sekaligus mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat," ujar Joko.

Menurut Joko, kegiatan tersebut bukan semata-mata soal kebersihan, tetapi juga upaya menjaga kenyamanan rumah ibadah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

"Rumah ibadah merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Karena itu, menjaga kebersihan dan kenyamanannya merupakan tanggung jawab bersama. Polri ingin mengambil bagian dalam semangat tersebut," katanya.

Sejumlah rumah ibadah di wilayah Banda Aceh menjadi lokasi kegiatan baksos. Di antaranya Masjid Al-Furqan Beurawe, Masjid Jami' Lueng Bata, Masjid Syuhada Lamgugob, Masjid Jamik Al-Wustha Jeulingke, Masjid Baitussalihin Ulee Kareng, Masjid Baitussalam Gampong Tibang, Masjid Raudhatul Jannah Pango Raya, Masjid An Nur Ie Masen Kaye Adang, Masjid Syekh Abdurrauf, Masjid Subulussalam, Masjid Baitul Mukminin, Masjid Al Abrar Lamdingin, Masjid Al Hidayah Lampulo, dan Masjid Fathun Qarib.

Selain di lingkungan Polda Aceh, kegiatan serupa juga digelar serentak oleh seluruh Polres jajaran di wilayah hukum masing-masing dengan menyesuaikan kondisi dan lokasi setempat.

Joko menyebut momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi sarana bagi personel Polri untuk menerapkan semangat kemerdekaan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kepedulian, kebersamaan dan gotong royong. Polri akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan dan mengambil bagian dalam kegiatan yang memberikan manfaat," ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kepedulian sosial sekaligus meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas umum, khususnya rumah ibadah.

"Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti pada hari ini saja. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan harus terus dijaga bersama. Polri dan masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis," kata Joko.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan baksos diikuti personel dari 27 satuan kerja (satker) Polda Aceh. Peralatan kebersihan atau alat korve dibawa oleh masing-masing satker dan sebagian diserahkan kepada pihak masjid untuk dapat dimanfaatkan.

Sementara itu, seluruh jajaran Polres di Aceh juga melaksanakan kegiatan serupa secara serentak di wilayah masing-masing.

Bakti sosial tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Aceh dan Polres jajaran dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui kegiatan yang humanis, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.* (dh)

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Naik Motor Listrik Bisa Hemat hingga 50%, Prabowo Siapkan Insentif Besar untuk Produksi 1 Juta Unit

Prabowo mengatakan pemerintah akan mempercepat penutupan PLTD yang selama ini masih digunakan di sejumlah wilayah. Sebagai gantinya, pembangkit listrik tenaga surya akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

"Tahun ini, kita akan bangun 30 Giga Watt pembangkit listrik tenaga surya dan hentikan 13 Giga Watt pembangkit listrik tenaga diesel," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena mendapat paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Potensi tersebut dinilai harus dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

"Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik," katanya.

Selain memperkuat ketahanan energi nasional, pembangunan PLTS juga diarahkan untuk mendorong kemandirian energi di tingkat desa. Prabowo menyebut idealnya setiap desa memiliki pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 1 MW.

"Dengan PLTS kita juga bisa bangun kemandirian energi tingkat desa. Idealnya, setiap desa ada PLTS 1 Mega Watt," ujarnya.

Prabowo mengungkapkan pembangunan PLTS hingga mencapai kapasitas 100 GW diperkirakan dapat menghemat biaya produksi listrik hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.

"Menko Perekonomian menghitung, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara akan hemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita," kata Prabowo.

Presiden menegaskan potensi energi surya Indonesia tidak boleh dibiarkan terbuang. Menurutnya, pemanfaatan energi matahari harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

"Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat," tegasnya.

Target pembangunan 100 GW PLTS tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam melakukan transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan hingga ke tingkat desa.* (d/dh)

Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat memberikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• TNI Bangun 3.000 Titik Air Bersih dan Ribuan Jembatan Desa, Prabowo: Kekuatan Ekonomi RI Ada di Desa

Menurut Prabowo, kebijakan insentif tersebut memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menurunkan biaya kendaraan yang harus ditanggung masyarakat. Kedua, mengurangi konsumsi bahan bakar impor.

Ketiga, pemerintah ingin memperbesar industri motor listrik nasional sekaligus memperkuat rantai pasok, mulai dari baterai, komponen kendaraan, perangkat lunak hingga layanan purnajual.

Prabowo meyakini transformasi menuju kendaraan listrik dapat membantu Indonesia melakukan penghematan energi secara nasional. Ia menyebut Indonesia memiliki hampir seluruh unsur yang dibutuhkan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik.

"Kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik, hampir semua," ujarnya.

Prabowo juga menilai penggunaan motor listrik memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya berupa penghematan biaya operasional dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

Menurutnya, masyarakat berpeluang menghemat lebih dari 50 persen pengeluaran yang selama ini digunakan untuk motor berbahan bakar minyak. Bahkan, biaya penggunaan motor listrik disebut dapat turun hingga sekitar 30 persen dari pengeluaran sebelumnya.

"Bahkan bisa turun hanya 30 persen dari biaya yang mereka keluarkan," kata Prabowo.

Selain menekan biaya transportasi dan impor energi, kebijakan kendaraan listrik juga dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Pemerintah berharap pengembangan industri motor listrik nasional dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia.

Prabowo menyebut setiap motor listrik yang diproduksi dan digunakan di Indonesia dapat memberikan sejumlah manfaat sekaligus, mulai dari penghematan biaya bagi keluarga, pengurangan impor energi, hingga penciptaan pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat.

Pemberian insentif untuk produksi 1 juta motor listrik tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan nasional meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Apresiasi Sinergi dengan DPR, Tapi Tegaskan: Kita Tetap Harus Diawasi dan Dikritik

Menurut Prabowo, opsi tersebut diperlukan untuk menjawab kebutuhan tenaga kesehatan yang saat ini masih belum terpenuhi. Pemerintah ingin mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu proses pendidikan dokter dalam negeri memenuhi kebutuhan nasional.

Prabowo menyebut Indonesia saat ini membutuhkan tambahan sekitar 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis.

Ia menilai pemenuhan kebutuhan dokter melalui jalur pendidikan dalam negeri membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah yang lebih cepat dan inovatif.

"Karena kalau kita menunggu lulusnya dokter gigi kita (agar tercukupi), harus nunggu empat presiden sesudah saya," ujar Prabowo.

Prabowo menekankan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah diakses. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional dalam menghadapi kekurangan tenaga medis.

"Rakyat kita menuntut, berharap, pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif," tegasnya.

Rencana mendatangkan dokter asing tersebut menjadi salah satu opsi pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia kesehatan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis, terutama di tengah upaya pemerintah memperluas akses layanan kesehatan di berbagai daerah.* (d/dh)

Mengacu data perdagangan RTI, IHSG ditutup di level 6.401,88 atau naik 100 poin setara 1,59%. Level penutupan tersebut sekaligus menjadi posisi tertinggi IHSG sepanjang perdagangan hari ini.

Baca Juga:

• 265 Siswa di Karo Diduga Keracunan Usai Santap MBG, SPPG Berastagi Sempajaya Disuspend

Pergerakan positif IHSG ditopang oleh mayoritas saham yang berada di zona hijau. Sebanyak 334 saham tercatat menguat, sementara 268 saham melemah. Adapun 191 saham lainnya tidak bergerak atau stagnan.

Dari aktivitas transaksi, volume perdagangan saham hari ini mencapai 32,4 miliar saham. Nilai transaksi tercatat sebesar Rp12,43 triliun dengan total frekuensi perdagangan mencapai 1.745.872 transaksi.

Meski ditutup menguat cukup tinggi, kinerja IHSG masih berada di bawah level awal tahun. Secara year-to-date (YtD), IHSG tercatat masih melemah 25,96%.Sementara secara tahunan, IHSG juga masih mencatatkan penurunan sebesar 10,99%.

Penguatan pada perdagangan hari ini menjadi sinyal positif setelah IHSG sempat tertekan pada sesi awal perdagangan. Investor selanjutnya akan mencermati sentimen pasar dan perkembangan ekonomi yang dapat memengaruhi pergerakan indeks pada perdagangan berikutnya.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Geram Harga SDA RI Ditentukan Negara Lain, Ancam: Biar di Tanah Saja untuk Anak Cucu

"Rencana kita dengan dukungan DPR kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri, kita targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengapresiasi hubungan kerja antara pemerintah dan DPR RI yang disebutnya semakin kuat. Namun, dia menegaskan sinergi tersebut tidak berarti ruang demokrasi dan fungsi pengawasan harus dikesampingkan.

"Terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik," ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah dan DPR harus tetap menjalankan fungsi masing-masing, termasuk memastikan setiap kebijakan dapat diawasi dan dikritik secara konstruktif.

Di sisi lain, Prabowo menekankan pentingnya kecepatan dalam bekerja untuk masyarakat. Ia menilai sejumlah hasil kerja DPR RI saat ini menunjukkan adanya upaya untuk mempercepat penyelesaian agenda yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

"Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita, dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini, saya terima kasih," tutur Prabowo.

Prabowo berharap sinergi pemerintah dan DPR RI dapat terus diperkuat tanpa mengurangi prinsip demokrasi, sehingga berbagai kebijakan strategis dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat Rapat Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). Prabowo juga menyampaikan rencana pemerintah mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027.

Baca Juga:

• TNI Bangun 3.000 Titik Air Bersih dan Ribuan Jembatan Desa, Prabowo: Kekuatan Ekonomi RI Ada di Desa

Menurut Prabowo, Indonesia telah menjadi salah satu produsen besar berbagai komoditas penting dunia selama puluhan tahun. Komoditas tersebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.

Namun, dia menilai sebagian komoditas Indonesia masih terlalu banyak diekspor dalam bentuk mentah. Kondisi tersebut membuat harga komoditas kerap mengikuti harga yang terbentuk di negara pengimpor atau bursa komoditas luar negeri.

"Mereka yang tidak punya komoditas ini, masak mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini?" ujar Prabowo.

"Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya," lanjutnya.

Prabowo kemudian mempertanyakan kepada para wakil rakyat apakah kondisi tersebut masih perlu dipertahankan. Ia menggambarkan situasi tersebut seperti perajin yang menghasilkan sebuah produk, tetapi harga jualnya justru ditentukan pihak lain.

"Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah, payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa," tuturnya.

Prabowo menegaskan Indonesia harus berani mengubah pola tersebut dengan memperkuat kemandirian dalam menentukan harga komoditas strategis. Karena itu, dia meminta dukungan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah.

"Saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli," tegas Prabowo.

Menurutnya, Indonesia tidak perlu terburu-buru menjual komoditas strategis apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Ia bahkan menegaskan sejumlah SDA dapat tetap disimpan untuk kepentingan generasi mendatang.

"Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah, untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri," kata Prabowo.

Rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sekaligus meningkatkan kedaulatan ekonomi nasional.* (k/dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah membangun 3.000 titik air bersih di desa selama delapan bulan pertama 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses air bersih sekaligus memperkuat infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Target Renovasi 10.000 Puskesmas Rampung 2030, Tiap Unit Dapat Rp4 M

Selain pembangunan titik air bersih, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur dasar lainnya di desa, termasuk jembatan. Prabowo mengatakan TNI telah menyelesaikan pembangunan 2.500 jembatan desa sepanjang 2026.

Sementara itu, Polri disebut telah membangun sekitar 800 jembatan. Pemerintah menargetkan total 5.000 jembatan desa dapat diselesaikan hingga akhir 2026.

Prabowo menilai pembangunan infrastruktur desa penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, banyak sektor perekonomian Indonesia bergantung pada aktivitas masyarakat di pedesaan.

"Kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa: pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, perajin, perempuan kepala keluarga, dan anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung halaman," ujar Prabowo.

Ia mengatakan keberadaan jembatan yang memadai dapat memangkas waktu tempuh masyarakat ketika menuju sekolah, pasar, maupun pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Prabowo menyebut saat ini sudah terdapat sekitar 10.000 koperasi yang beroperasi.

Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 3.300 koperasi yang dinilai beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi dapat beroperasi secara optimal hingga akhir 2026.

Menurut Prabowo, koperasi desa diharapkan dapat berperan sebagai off-taker atau pembeli hasil pertanian dan perikanan masyarakat setempat. Dengan begitu, petani dan nelayan tidak berjalan sendiri dalam memasarkan hasil produksinya.

"Koperasi adalah alat agar petani tidak berjalan sendiri, nelayan juga tidak berusaha sendiri, dan desa memiliki daya tawar dan daya tarik ekonomi," katanya.

Pembangunan titik air bersih, jembatan, dan penguatan koperasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat infrastruktur dasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Target Renovasi 10.000 Puskesmas Rampung 2030, Tiap Unit Dapat Rp4 M

"Kita akan menyelesaikan renovasi sekolah yang membutuhkan paling lambat 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah wajib memastikan belajar di sekolah yang aman dan nyaman," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, sekolah merupakan tempat bagi anak-anak Indonesia membangun masa depan. Karena itu, kondisi sekolah yang tidak layak tidak boleh dibiarkan.

Ia menyoroti masih adanya sekolah dengan atap bocor hingga runtuh, dinding retak, toilet rusak, bahkan tidak memiliki fasilitas toilet yang memadai.

"Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita, kita harus berani memasang target tinggi tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh, ruang kelas rusak, semua sekolah harus dalam kondisi baik," tegas Prabowo.

Selain melakukan renovasi fisik, pemerintah juga akan memperkuat fasilitas pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Salah satunya dengan menyediakan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).

Prabowo menargetkan setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi fasilitas tersebut. Teknologi itu diharapkan dapat membantu proses belajar mengajar sekaligus membuka akses pembelajaran jarak jauh.

"IFP akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Long distance learning, guru terbaik bisa mengajar dari studio guru, (dari jarak jauh)," kata Prabowo.

Program renovasi sekolah dan penguatan sarana teknologi tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memadai.

Dengan RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun, pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan perbaikan fasilitas pendidikan sebagai salah satu fokus dalam pelaksanaan program pembangunan nasional.* (k/dh)

Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Banyak Ibu Meninggal Saat Melahirkan Akibat Jalan Rusak, Prabowo Siapkan Ambulans Udara dan Dokter Terbang

"Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit," ujar Prabowo.

Program renovasi tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030. Selain puskesmas, pemerintah juga akan meningkatkan fasilitas 514 laboratorium kesehatan masyarakat yang berada di seluruh kabupaten dan kota.

"Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup," kata Prabowo.

Pada tingkat layanan rujukan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan dan revitalisasi rumah sakit umum daerah (RSUD). Sebanyak 441 RSUD akan diperkuat agar pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota semakin lengkap.

"Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih, yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin," jelasnya.

Prabowo menyebut pemerintah sebelumnya telah membangun 66 rumah sakit di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, 22 rumah sakit telah beroperasi.

Selain pembangunan fisik, pemerintah mulai menghadirkan berbagai peralatan medis seperti CT scan, mamografi, USG, dan perangkat pemeriksaan jantung ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke daerah lain.

Pemerintah juga berencana menghadirkan layanan kesehatan di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Klinik di gerai tersebut nantinya akan terhubung dengan layanan kesehatan jarak jauh sehingga masyarakat dapat memperoleh konsultasi dan layanan medis tanpa harus selalu bepergian ke kota besar.

"Rencana kita juga di setiap gerai Koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh," ujar Prabowo.

Penguatan layanan kesehatan tersebut akan diarahkan pada sejumlah penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi, termasuk kanker, penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Pemerintah juga akan memperkuat pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak.

"Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar," tegas Prabowo.

Prabowo menekankan pembangunan fasilitas kesehatan harus dibarengi dengan penyelesaian masalah kekurangan tenaga medis. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis agar fasilitas kesehatan yang dibangun dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Program renovasi puskesmas dan penguatan rumah sakit tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.* (k/dh)