VANCOUVER - Swiss memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di BC Place, Vancouver, Jumat (3/7/2026) pagi WIB.

Baca Juga:

• Portugal Libas Kroasia 2-1! Gol Penalti Ronaldo dan Sundulan Ramos Antar Selecao ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Kemenangan ini membuat La Nati melaju ke fase berikutnya dan akan menghadapi pemenang pertandingan Kolombia melawan Ghana.

Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal. Swiss dan Aljazair sama-sama mencoba mengambil inisiatif serangan.

Swiss berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-10.

Johan Manzambi mengirimkan umpan matang yang berhasil dimanfaatkan Breel Embolo untuk menaklukkan kiper Luca Zidane. Gol tersebut membawa Swiss unggul 1-0.

Setelah tertinggal, Aljazair berusaha keluar menekan.

Namun lini pertahanan Swiss yang dikawal Manuel Akanji dan Nico Elvedi mampu meredam berbagai upaya Riyad Mahrez dan kawan-kawan.

Peluang terbaik Aljazair pada babak pertama datang melalui Ibrahim Maza menjelang turun minum.

Namun tembakannya masih melebar dari sasaran sehingga skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Babak kedua baru berjalan satu menit ketika Swiss kembali mencetak gol.

Berawal dari bola liar hasil sapuan pemain Aljazair, Dan Ndoye melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti yang gagal dihentikan Luca Zidane.

Swiss memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-46.

Aljazair sempat memiliki peluang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-50.

Riyad Mahrez menerima umpan tarik Rafik Belghali, tetapi penyelesaian akhirnya masih mampu diblok pemain Swiss.

Swiss terus menguasai permainan. Ruben Vargas hampir menambah keunggulan pada menit ke-57, namun sepakannya masih melenceng tipis dari gawang.

Pelatih Vladimir Petkovic melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang.

Houssem Aouar dan Ramiz Zerrouki ditarik keluar, disusul masuknya Anis Hadj Moussa dan beberapa pemain lainnya.

Meski demikian, perubahan tersebut belum mampu membongkar pertahanan Swiss yang tampil disiplin sepanjang laga.

Swiss justru kembali menciptakan sejumlah peluang melalui Fabian Rieder pada menit ke-75 dan menit ke-81.

Namun upaya tersebut masih mampu digagalkan Rafik Belghali dan Luca Zidane.

Hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Swiss menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0.

Hasil tersebut memastikan Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Aljazair harus mengakhiri langkahnya dan menjadi wakil Afrika kelima yang tersingkir pada babak 32 besar setelah Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, dan Republik Demokratik Kongo.

Susunan Pemain

Swiss:
Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer 87'), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye (Michael Aebischer 87'), Johan Manzambi (Noah Okafor 71'), Ruben Vargas (Fabian Rieder 71'); Breel Embolo (Zeki Amdouni 83').

Aljazair:

Luca Zidane; Rafik Belghali (Adil Boulbina 82'), Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Ramiz Zerrouki (Amine Gouiri 58'), Nabil Bentaleb (Hicham Bouadaoui 71'); Riyad Mahrez (Anis Hadj Moussa 71'), Houssem Aouar (Jaouen Hadjam 58'), Fares Chaibi; Ibrahim Maza.*(d/ad)

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daerah sebesar 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi menjadi bentuk legalisasi praktik yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga:

• OTT Bupati Langkat, KPK Amankan 7 Orang dan Sita Uang Diduga Fee Proyek

Romli menilai alasan untuk menekan praktik korupsi melalui penambahan hak keuangan kepala daerah tidak memiliki dasar yang kuat.

Ia mengatakan, tidak ada jaminan bahwa pemberian bagian dari PAD akan membuat kepala daerah berhenti melakukan tindak pidana korupsi.

"Walaupun tujuannya tekan korupsi, ya kan? Karena tidak menjamin juga, tidak akan menjamin menekan korupsi," ujarnya.

Menurut Romli, Pendapatan Asli Daerah seharusnya digunakan sepenuhnya untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program sosial.

Ia menilai tidak tepat apabila sebagian PAD justru dialokasikan menjadi hak tambahan bagi kepala daerah.

Selain itu, Romli mengingatkan bahwa kepala daerah saat ini telah menerima gaji beserta berbagai tunjangan yang diatur oleh negara. Karena itu, penambahan jatah dari PAD dinilai tidak etis.

"Karena kepala daerah sudah dapat jatahnya, gajinya, ya belum lagi tunjangan kinerjanya. Rasa-rasanya kurang etis, tidak etis kalau itu diambil lagi untuk kepala daerah," tegasnya.

Romli juga menilai usulan tersebut berpotensi bertentangan dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan, termasuk aturan mengenai pemerintahan daerah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, persoalan maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bukan disebabkan oleh kecilnya penghasilan, melainkan karena faktor keserakahan.

Ia mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini telah banyak melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi dan pendampingan kepada pemerintah daerah.

"Kalau masih terjadi juga, bukan masalah dia tunjangan, kesengajaan saja untuk menjadi kaya sebetulnya. Bukan menutupi apa kekurangan, tapi itu serakah itu namanya," ujar Romli.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar pemerintah melakukan revisi sejumlah regulasi mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Usulan tersebut muncul setelah maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Menurut Rifqinizamy, gaji kepala daerah saat ini dinilai tidak sebanding dengan besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

"Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp 5 sampai 6 juta rupiah, sementara cost politiknya tinggi. Dan karena itu, kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional," kata Rifqinizamy.

Wacana tersebut memunculkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai peningkatan kesejahteraan kepala daerah dapat mengurangi potensi korupsi.

Namun, kalangan akademisi menilai solusi tersebut belum tentu efektif dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola keuangan daerah.* (km/ad)

RUSIA - Rusia mulai mengimpor bensin dari India untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di dalam negeri.

Krisis tersebut dipicu oleh serangan drone Ukraina yang berulang kali menghantam infrastruktur energi dan sejumlah kilang minyak di wilayah Rusia.

Baca Juga:

• APEKSI Siapkan 10 Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo, Dorong Reformasi Keuangan Daerah hingga MBG

Di sejumlah daerah, masyarakat bahkan harus menghadapi antrean panjang dan pembatasan pembelian bahan bakar.

Berdasarkan laporan Reuters pada Selasa (1/7/2026), sekitar 60.000 ton bensin asal India telah dikapalkan menuju Rusia sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi di negara tersebut.

Jumlah itu merupakan bagian dari rencana pemerintah Rusia untuk mengimpor sekitar 400.000 ton bensin setiap bulan dari berbagai negara, termasuk Belarus.

Pemerintah Rusia sebelumnya telah mengonfirmasi tengah melakukan pembicaraan dengan sejumlah negara guna memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.

Kelangkaan BBM di Rusia semakin terasa karena terjadi bersamaan dengan musim panas, ketika konsumsi bahan bakar harian meningkat hingga sedikitnya 110.000 ton per hari.

Dalam pertemuan bersama sejumlah pejabat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa serangan drone Ukraina terhadap beberapa kilang minyak menjadi salah satu penyebab utama terganggunya pasokan bahan bakar di dalam negeri.

Meski demikian, Putin memastikan pemerintah Rusia terus mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kondisi tersebut.

Sebagai bagian dari upaya penanganan krisis, parlemen Rusia pekan lalu mengesahkan perubahan terhadap kode pajak.

Salah satu ketentuan dalam aturan baru itu memberikan subsidi terhadap impor bensin dengan memperhitungkan harga dasar (gate price) dan biaya transportasi bahan bakar yang didatangkan dari India.

Di tengah krisis BBM yang dialami Rusia, hubungan perdagangan energi antara Moskwa dan New Delhi justru semakin menguat.

Kilang-kilang minyak di India meningkatkan pembelian minyak mentah dari Rusia setelah mencari alternatif pasokan menyusul penutupan Selat Hormuz yang berdampak terhadap jalur distribusi energi dunia.

Berdasarkan data London Stock Exchange Group (LSEG) dan perusahaan pelacak kapal Kpler, impor minyak mentah India dari Rusia mencapai rekor tertinggi sekitar 2,7 juta barel per hari sepanjang Juni 2026.

Porsi minyak mentah Rusia dalam total impor minyak India juga meningkat tajam, dari 36,5 persen pada Mei menjadi lebih dari 50 persen pada Juni.

Peningkatan kerja sama energi tersebut menunjukkan hubungan dagang kedua negara tetap kuat di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan rantai pasok energi global.* (km/ad)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afandin, pada Kamis (2/7/2026).

Selain mengamankan para pihak, penyidik juga menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Kapolri: Reformasi Polri Bukan Beban

"Adapun kepada 7 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Menurut Budi, dalam operasi tersebut tim penyidik juga menemukan dan mengamankan uang tunai yang diduga merupakan bagian dari praktik suap.

"(Uang) diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada bupati," ujarnya.

KPK menyatakan Bupati Langkat Syah Afandin telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Dan pada siang ini, satu orang di antaranya, yaitu Bupati Langkat, dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi sekaligus menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Sebelumnya, KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (2/7/2026) malam. Operasi tersebut menyasar Bupati Langkat, Syah Afandin.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tersebut.

"Benar," kata Fitroh, Jumat (3/7/2026).

Namun hingga saat ini, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang menjerat Syah Afandin.

Lembaga antirasuah itu juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan.

Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT.

Perkembangan kasus ini masih terus berlangsung dan KPK dijadwalkan menyampaikan hasil pemeriksaan serta penetapan tersangka setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.* (km/ad)

YAHUKIMO - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merupakan musuh bersama yang harus dilawan karena dinilai terus melakukan aksi teror dan kekerasan terhadap masyarakat di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah insiden penembakan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, serta pembakaran pesawat jenis Pilatus milik Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Pilot AS Diduga Ditembak KKB di Yahukimo, TNI Kerahkan Tiga Helikopter Evakuasi Jenazah

"Beragam aksi teror mulai dari intimidasi, perampokan, pembakaran sekolah, gereja serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat, pemerkosaan wanita, adik-adik perempuan kita, hingga pembantaian dan pembunuhan keji di luar nalar kemanusiaan," kata Lucky dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Menurut Lucky, tindakan kekerasan yang dilakukan TPNPB-OPM bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, dan kemanusiaan.

"(Ini) mengangkangi nilai-nilai adat, agama dan ketuhanan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM, sejatinya adalah musuh bersama yang harus kita lawan dan kita hentikan," ujarnya.

Lucky menegaskan, upaya memberantas kelompok separatis bersenjata di Papua hanya tinggal menunggu waktu.

Ia optimistis langkah tersebut dapat dilakukan karena adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan masyarakat.

Karena itu, TNI kembali mengimbau seluruh anggota TPNPB-OPM untuk menghentikan aksi kekerasan dan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami ingatkan kepada seluruh anggota TPNPB-OPM untuk menghentikan seluruh aksi kejahatan kemanusiaan, segera letakkan senjata dan kembali bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi," kata Lucky.

Meski demikian, ia menegaskan setiap tindakan yang dilakukan TNI tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta Rules of Engagement (ROE).

Namun, TNI memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila keselamatan masyarakat berada dalam ancaman.

"Papua dibangun bukan dengan teror, intimidasi, apalagi memaksa masyarakat untuk patuh dengan beragam bentuk kekerasan hingga pembunuhan seperti yang dilakukan oleh TPNPB-OPM," tegasnya.

Sebelumnya, TPNPB Kodap XVI Yahukimo menyatakan bertanggung jawab atas penembakan pilot Nicholas F. Goselin dan pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation (AMA).

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan aksi tersebut dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo dari Kompi Bakusip.

"Pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo dari Kompi Bakusip bertanggung jawab atas penembakan pilot berkebangsaan Amerika Serikat Nicholas F. Goselin serta pembakaran satu unit pesawat milik maskapai penerbangan Indonesia milik PT AMA di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo," ujar Sebby dalam keterangan tertulis.

Sebby mengklaim pembakaran dilakukan karena pesawat tersebut dianggap melanggar ultimatum TPNPB yang melarang pesawat sipil memasuki wilayah yang mereka sebut sebagai zona operasi.

Ia juga menuduh pesawat sipil kerap digunakan untuk mengangkut personel dan logistik militer Indonesia menuju wilayah pedalaman Papua.

Hingga kini, aparat keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa tersebut sekaligus memperkuat pengamanan di wilayah Yahukimo dan sekitarnya.* (km/ad)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah beban.

Sebaliknya, pembenahan institusi menjadi langkah penting agar Polri semakin profesional dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Kembali Gerebek Tambang Emas Ilegal di Sungai Batang Gadis, Pelaku Kabur ke Hutan

"Bagi Polri, reformasi dan pembenahan institusi bukanlah beban, melainkan jalan untuk menjadi lebih baik dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," kata Jenderal Listyo Sigit.

Kapolri juga menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum semata.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama yang harus terus dibangun melalui kerja sama dengan seluruh elemen bangsa.

"Kepercayaan publik merupakan modal utama, dan kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa," ujarnya.

Isu reformasi Polri kembali menjadi perhatian publik setelah peristiwa pada Agustus 2025 yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.

Peristiwa tersebut memicu munculnya berbagai tuntutan agar dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi Polri.

Salah satunya datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang beranggotakan sejumlah tokoh nasional dan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan reformasi kepolisian.

Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, pada September 2025 Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan pejabat internal kepolisian.

Selanjutnya, pada November 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie bersama sejumlah tokoh nasional.

Pada Mei 2026, KPRP menyelesaikan tugasnya dengan menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

Beberapa di antaranya adalah penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), demiliterisasi kepolisian, hingga pembatasan penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

Namun, dalam proses pembahasan hingga pengesahan revisi Undang-Undang Polri di DPR, sejumlah rekomendasi tersebut tidak seluruhnya diakomodasi.

Mantan anggota KPRP, Mahfud MD, mengaku tidak puas dengan hasil revisi UU Polri yang telah disahkan DPR.

"Bahkan mungkin bukan hanya tidak mau (mereformasi Polri), mungkin takut," kata Mahfud dalam podcast Gaspol! pada 15 Juni 2026.

Menurut Mahfud, ada kesan bahwa proses reformasi belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan karena berbagai rekomendasi penting belum diakomodasi dalam regulasi yang baru.

Meski demikian, Kapolri menegaskan komitmen institusinya untuk terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.* (km/ad)

MANDAILING NATAL - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali melanjutkan operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Setelah sebelumnya melakukan penindakan di Kecamatan Kotanopan, kali ini Tim Terpadu menemukan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Sungai Batang Gadis, tepatnya di sekitar Muara Mais.

Baca Juga:

• DPR Genjot Pembahasan RUU Pemilu, Libatkan Partai Nonparlemen hingga Ormas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, agar seluruh aktivitas pertambangan ilegal ditindak secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Saat Tim Terpadu tiba di lokasi, para pelaku PETI yang mengetahui kedatangan petugas langsung melarikan diri dengan menyeberangi Sungai Batang Gadis menuju kawasan hutan. Meskipun demikian, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti serta menemukan berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas ilegal," kata Heri, Jumat (3/7/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, aktivitas tambang ilegal tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius.

Pengerukan di sepanjang bantaran Sungai Batang Gadis menyebabkan perubahan bentang alam, merusak ekosistem, serta mengikis tanah hingga mendekati badan Jalan Lintas Sumatera.

Menurut Heri, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti banjir dan longsor, yang dapat membahayakan masyarakat sekaligus mengganggu infrastruktur jalan nasional apabila aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung.

"Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti banjir dan longsor, yang dapat membahayakan masyarakat serta mengganggu infrastruktur jalan nasional apabila aktivitas ilegal tersebut terus berlangsung," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedi Jamiansyah Putra, mengatakan Tim Terpadu langsung melakukan tindakan di lokasi sebagai bagian dari penegakan hukum.

Petugas menghancurkan sejumlah sarana dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas PETI serta menyita barang bukti yang ditemukan di lokasi.

Selanjutnya, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Dedi, Pemprov Sumut akan terus melaksanakan operasi penertiban secara berkelanjutan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di berbagai daerah.

Ia menegaskan, langkah tersebut tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keselamatan masyarakat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

"Pemprov Sumut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas pertambangan ilegal serta melaporkan apabila menemukan praktik PETI kepada aparat atau instansi yang berwenang," katanya.

Pemprov Sumut berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat mempercepat pemberantasan tambang emas ilegal yang selama ini menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Mandailing Natal.* (ad)

YAHUKIMO - Komando Operasi (Koops) TNI Habema mengerahkan tiga helikopter untuk mengevakuasi jenazah pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F Goselin (29), yang diduga tewas setelah ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Artadiguna, mengatakan tim evakuasi telah diberangkatkan dari Timika sejak Jumat, 3 Juli 2026, pukul 06.45 WIT.

Baca Juga:

• Kolonel Budi Utomo, Perwira Aktif TNI yang Terseret Dugaan Korupsi Proyek MBG

Menurut dia, tiga helikopter dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi jenazah pilot berusia 29 tahun yang bertugas di PT Associated Mission Aviation (AMA).

Berdasarkan informasi awal yang diterima TNI, Nicholas F Goselin diduga meninggal dunia akibat ditembak anggota KKB.

Meski demikian, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan tim yang berada di lokasi kejadian.

"Pilot berkebangsaan Amerika Serikat itu meninggal karena ditembak anggota KKB, tetapi untuk memastikannya masih menunggu informasi dari tim," ujar Wirya.

Setelah proses evakuasi selesai, jenazah rencananya akan diterbangkan ke Jayapura untuk penanganan lebih lanjut.

"Rencananya jenazah akan langsung diterbangkan ke Jayapura," katanya.

Selain menembak pilot, KKB juga dilaporkan membakar pesawat Pilatus PK-RCY milik PT Associated Mission Aviation sesaat setelah pesawat mendarat di Lapangan Terbang Balinggama.

Pesawat tersebut diketahui terbang dari Wamena menuju Balinggama dengan membawa tujuh penumpang.

Ketujuh penumpang itu masing-masing Eston Sobolim, Kluenang Sobolim, Toni Balingga, Elina Sobolim, Ona Sobolim, Lisenia Balingga, dan Vaince Amo Hoso.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai kondisi tujuh penumpang tersebut.

Aparat keamanan masih melakukan pengamanan di lokasi sekaligus mendukung proses evakuasi.

Sementara itu, aparat gabungan juga terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penyerangan serta memastikan situasi keamanan di sekitar lokasi tetap kondusif.* (vo/ad)

JAKARTA – Markas Besar (Mabes) TNI memberikan tanggapan terkait penyidikan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) terhadap dugaan keterlibatan seorang perwira aktif dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perwira yang dimaksud adalah Kolonel Budi Utomo, yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• Dugaan Harta Rp4,87 Triliun Nadiem Makarim, Akankah Kasus Berlanjut ke Penyidikan TPPU? Ini Respons Kejagung

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigadir Jenderal Muhammad Nas, menegaskan institusinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.

"TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Muhammad Nas, Jumat (3/7/2026).

Ia menambahkan, TNI tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

"TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum."

Hingga saat ini, pihak terkait masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kolonel Budi Utomo maupun pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk Agustina Arumsari. Namun, belum ada tanggapan resmi dari keduanya.

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengungkap dugaan keterlibatan Kolonel Budi Utomo bersama dua tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Kepala BGN periode 2024–2026, Lodewyk Pusung, dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono.

Ketiganya diduga bekerja sama melakukan penggelembungan anggaran dan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan sepeda motor listrik senilai Rp1,03 triliun.

Dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung memisahkan penanganan perkara berdasarkan status para tersangka.

Berkas perkara atas nama Lodewyk Pusung yang telah purnawirawan serta Andri Mulyono sebagai warga sipil tetap ditangani penyidik Jampidsus.

Sementara itu, berkas perkara Kolonel Budi Utomo diserahkan kepada penyidik Jampidmil karena yang bersangkutan masih berstatus prajurit aktif TNI.

Selanjutnya, penyidik Jampidmil akan berkoordinasi dengan Polisi Militer dan Oditurat Militer untuk melakukan pemeriksaan serta mendalami dugaan keterlibatan Kolonel Budi Utomo dalam perkara tersebut.

Muhammad Nas memastikan TNI akan mendukung proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila dugaan tersebut terbukti.

"Apabila benar terdapat prajurit TNI aktif yang diduga terlibat, TNI akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Muhammad Nas.

Kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis ini masih terus dikembangkan oleh Kejaksaan Agung untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat serta menghitung besaran kerugian negara yang ditimbulkan.* (bb/ad)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan data tersebut merupakan hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, bukan tahun 2026.

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII: Media Sosial Pemda Harus Berbasis Data, Bukan Sekadar Publikasi Seremonial

Berdasarkan data resmi Panitia SNPMB, angka sekitar 60 ribu yang ramai diperbincangkan merupakan gabungan dari dua komponen berbeda, yaitu daya tampung yang tidak terisi dan peserta yang diterima tetapi tidak melakukan registrasi ulang.

Komponen pertama berasal dari daya tampung perguruan tinggi yang belum terisi.

Pada SNPMB 2025, total daya tampung yang disediakan melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri mencapai 627.957 kursi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 585.642 peserta dinyatakan lulus sehingga masih terdapat 42.315 kursi atau sekitar 6,7 persen yang tidak terisi.

Brian menjelaskan kondisi itu terjadi karena perguruan tinggi tetap mempertahankan standar akademik dalam proses seleksi.

"Perguruan tinggi tetap menerapkan standar mutu dalam proses seleksi sehingga kursi yang belum memenuhi kualifikasi tidak diisi semata-mata untuk memenuhi target daya tampung. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan industri," ujar Brian.

Sementara itu, komponen kedua berasal dari peserta yang sudah dinyatakan lulus tetapi memutuskan tidak melakukan registrasi ulang.

Dari total 585.642 peserta yang diterima pada SNPMB 2025, sebanyak 567.826 peserta atau 97,2 persen telah melakukan registrasi ulang dan melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa baru.

Sedangkan sebanyak 17.816 peserta atau sekitar 2,8 persen memilih tidak melanjutkan proses registrasi.

Berdasarkan analisis Panitia SNPMB, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan peserta tidak melakukan daftar ulang.

Di antaranya karena diterima pada program studi yang bukan pilihan utama sehingga memilih mengikuti jalur seleksi lain, diterima di perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi milik kementerian/lembaga lain, hingga berbagai pertimbangan pribadi dan keluarga.

Selain itu, terdapat pula peserta yang mendaftar sebagai calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah namun setelah proses verifikasi dinyatakan belum memenuhi syarat atau hanya memperoleh skema bantuan parsial sehingga masih membutuhkan dukungan biaya hidup dari keluarga.

"Kemdiktisaintek menegaskan bahwa proses verifikasi KIP Kuliah dilakukan untuk menjaga prinsip ketepatan sasaran sehingga bantuan pemerintah diberikan kepada calon mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga yang paling membutuhkan," ucap Brian.

Brian menegaskan sebagian besar angka yang ramai dibahas publik sebenarnya berasal dari daya tampung yang memang sejak awal tidak terisi karena perguruan tinggi menjaga kualitas akademik.

Sementara itu, jumlah peserta yang tidak melakukan registrasi ulang hanya mencapai 17.816 orang atau sekitar 2,8 persen dari total peserta yang diterima.

Sebaliknya, sebanyak 97,2 persen peserta yang dinyatakan lolos justru melanjutkan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa baru.

Menurut Brian, data tersebut menunjukkan mayoritas calon mahasiswa memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

"Pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh semakin banyak putra-putri Indonesia, namun pada saat yang sama kualitas akademik juga harus tetap terjaga. Karena itu, kami terus memperkuat berbagai skema afirmasi, bantuan pendidikan, sistem UKT yang berkeadilan, serta penyempurnaan sistem penerimaan mahasiswa agar semakin inklusif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan bangsa," tutur Brian Yuliarto.* (vo/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan tanggapan terkait rekomendasi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyarankan agar dugaan harta tidak seimbang milik mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, senilai Rp4,87 triliun ditelusuri melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan saat ini jaksa penuntut umum bersama penyidik masih mempelajari pertimbangan hukum yang disampaikan majelis hakim.

Baca Juga:

• Terjaring OTT KPK Terkait Suap Proyek Pemda, Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap Saat Hadiri APKASI di Deli Serdang

Anang menjelaskan, apabila nantinya dilakukan penyidikan TPPU terhadap Nadiem Makarim, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi atau pertimbangan yang disampaikan majelis hakim dalam persidangan.

Meski demikian, ia memberi isyarat bahwa hingga saat ini Kejaksaan Agung belum memiliki keputusan final untuk menggunakan pasal TPPU dalam perkara tersebut.

Menurut Anang, penerapan tindak pidana pencucian uang memiliki konsekuensi hukum berupa penelusuran secara menyeluruh terhadap seluruh harta dan aset yang dimiliki pihak yang bersangkutan.

"Itu kan memang dalam pertimbangan Majelis Hakim. Tapi, nanti kita pelajari dulu itu," ujarnya.

Sebelumnya, dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek Chromebook, jaksa menuntut Nadiem Makarim membayar dua jenis uang pengganti.

Pertama, sebesar Rp809,59 miliar yang disebut berasal dari dugaan aliran dana hasil korupsi proyek Chromebook.

Kedua, sebesar Rp4,87 triliun yang dinilai sebagai peningkatan harta yang tidak seimbang dengan profil penghasilannya.

Namun, majelis hakim menilai perkara korupsi hanya dapat membuktikan aliran dana yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Sementara dugaan harta yang tidak seimbang harus dibuktikan melalui mekanisme penyidikan TPPU.

Karena itu, hakim memutuskan Nadiem wajib membayar uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar dengan ketentuan subsider pidana penjara selama lima tahun apabila tidak dibayarkan.

Adapun terkait dugaan harta tidak seimbang senilai Rp4,87 triliun, majelis hakim menilai persoalan tersebut harus diproses melalui jalur hukum yang berbeda.

"Bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat," ujar Hakim Eryusman dalam sidang, Rabu (30/6/2026).

Dalam nota pembelaannya, Nadiem Makarim membantah tuduhan mengenai kepemilikan harta tidak wajar tersebut.

Ia menjelaskan angka Rp4,87 triliun bukan merupakan uang yang diterimanya secara langsung.

Menurut Nadiem, nilai tersebut merupakan valuasi saham saat penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada 2022 yang sempat dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai nilai IPO.

"Jadi itu cuma nilai IPO," ujar Nadiem dalam pledoinya pada pertengahan Mei lalu.

Hingga kini, Kejaksaan Agung masih mempelajari pertimbangan majelis hakim sebelum menentukan langkah hukum lanjutan terkait kemungkinan penyidikan dugaan TPPU tersebut.* (bb/ad)

JAKARTA – Komisi II DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dengan fokus memperdalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Upaya ini dilakukan agar substansi RUU semakin matang dan mampu menjawab berbagai persoalan dalam sistem kepemiluan di Indonesia.

Baca Juga:

• Hujan Tak Surutkan Semangat, Karnaval Nusantara APEKSI 2026 di Medan Berlangsung Meriah!

"Ya, kami kemarin rapat koordinasi dengan pimpinan DPR terkait dengan RUU Pemilu. Kita sepakati untuk terus mempertajam daftar inventarisasi masalah," kata Rifqinizamy, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurut Rifqinizamy, pembahasan RUU Pemilu tidak hanya melibatkan DPR dan pemerintah.

Pimpinan DPR juga meminta agar proses penyusunan regulasi ini membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan.

Ia menjelaskan, pimpinan DPR akan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari pakar, akademisi, hingga para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap sistem kepemiluan di Indonesia.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mendorong Komisi II untuk memperluas dialog dengan kelompok masyarakat di luar parlemen.

"Beliau memberikan arahan untuk kami melakukan silaturahmi kepada partai-partai nonparlemen dan organisasi kemasyarakatan," ujarnya.

Rifqinizamy mengatakan sejumlah organisasi yang akan diajak berdiskusi antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, organisasi keagamaan Kristen, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya.

Menurut dia, pelibatan berbagai elemen tersebut bertujuan untuk memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai arah demokrasi Indonesia di masa depan.

Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa penyusunan RUU Pemilu tidak hanya berangkat dari kepentingan politik di parlemen, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih menyeluruh.

"Kita ingin melihat bagaimana ekspektasi serta konsep yang diberikan oleh partai-partai nonparlemen dan organisasi-organisasi tersebut terkait dengan blueprint kepemiluan dan demokrasi kita," kata politikus Partai NasDem itu.

Melalui proses tersebut, DPR berharap RUU Pemilu nantinya dapat menjadi landasan hukum yang mampu memperkuat kualitas demokrasi sekaligus menghasilkan sistem pemilu yang lebih efektif, adil, dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.* (di/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional kembali mengalami perubahan pada perdagangan Jumat, 3 Juli 2026.

Penurunan harga masih mendominasi, terutama pada kelompok komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Menguat ke Rp17.953 per Dolar AS, Tapi Masih Dibayangi Tekanan Global

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, harga beras pada hari ini cenderung bergerak stabil dengan perubahan yang tidak terlalu besar.

Harga beras kualitas bawah I tercatat naik 0,34 persen menjadi Rp14.700 per kilogram.

Sebaliknya, beras kualitas bawah II turun 0,34 persen menjadi Rp14.500 per kilogram.

Untuk beras kualitas medium, harga masih bertahan di level sebelumnya.

Beras kualitas medium I dijual Rp16.350 per kilogram, sedangkan medium II berada di Rp16.100 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas premium mengalami kenaikan tipis.

Beras kualitas super I naik menjadi Rp17.650 per kilogram, sedangkan beras kualitas super II mencapai Rp17.150 per kilogram.

Penurunan harga paling mencolok terjadi pada kelompok bumbu dapur.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 5,70 persen menjadi Rp47.950 per kilogram.

Sebaliknya, bawang putih ukuran sedang justru naik tipis 0,80 persen menjadi Rp44.050 per kilogram.

Tren penurunan juga berlanjut pada seluruh jenis cabai.

Harga cabai merah besar turun 4,68 persen menjadi Rp50.950 per kilogram.

Cabai merah keriting juga turun 3,86 persen menjadi Rp51.050 per kilogram.

Cabai rawit hijau dijual Rp50.200 per kilogram atau turun 3,09 persen.

Sementara itu, cabai rawit merah mengalami penurunan paling besar, yakni 6,30 persen menjadi Rp63.200 per kilogram.

Untuk komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah turun tipis 0,24 persen menjadi Rp20.550 per liter.

Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek I masih bertahan di Rp24.250 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II tetap dijual Rp23.400 per liter.

Pada kelompok gula, harga gula pasir premium tidak berubah dan masih berada di Rp20.300 per kilogram.

Sementara gula pasir lokal turun tipis 0,26 persen menjadi Rp19.050 per kilogram.

Di kelompok protein hewani, harga daging sapi mengalami kenaikan tipis.

Harga daging sapi kualitas I naik menjadi Rp150.250 per kilogram. Sedangkan kualitas II meningkat menjadi Rp141.300 per kilogram.

Sebaliknya, harga daging ayam ras segar turun 1,21 persen menjadi Rp36.600 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar juga mengalami penurunan sebesar 1,69 persen menjadi Rp29.150 per kilogram.

Secara umum, harga pangan nasional pada awal Juli 2026 masih didominasi tren penurunan.

Komoditas yang mengalami penurunan terbesar adalah cabai rawit merah dan bawang merah.

Sementara kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa jenis beras premium, bawang putih, dan daging sapi.

Pergerakan harga pangan ini menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang aktivitas perdagangan akhir pekan.* (bi/ad)

MEDAN – Hujan yang mengguyur Kota Medan tidak mengurangi semangat ribuan peserta dan masyarakat dalam menyaksikan Karnaval Nusantara Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026, Kamis malam, 2 Juli 2026.

Mengusung tema "The Sparkling of Local Heroes and Culture", karnaval budaya yang diikuti delegasi dari 98 kota di Indonesia itu berlangsung meriah dari Jalan Pemuda, melintasi Jalan Ahmad Yani kawasan Kesawan, hingga berakhir di Lapangan Merdeka.

Baca Juga:

• APEKSI Siapkan 10 Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo, Dorong Reformasi Keuangan Daerah hingga MBG

Ribuan warga yang memadati sepanjang rute karnaval juga bertahan hingga acara selesai untuk menyaksikan beragam atraksi budaya dari seluruh penjuru Indonesia.

Karnaval diawali oleh kontingen Kota Semarang dan ditutup oleh penampilan Kota Banjarmasin serta Kota Medan sebagai tuan rumah.

Penampilan setiap daerah mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang tetap antusias meski harus berhujan-hujan.

Sebagai bagian dari rangkaian Rakernas XVIII APEKSI, Karnaval Nusantara digelar untuk memperkenalkan kekayaan budaya dari setiap kota melalui pertunjukan tari, busana adat, kostum kreatif, hingga atraksi seni yang menggambarkan sejarah dan identitas daerah masing-masing.

Setiap kostum yang dikenakan peserta tidak hanya menjadi pelengkap penampilan, tetapi juga menyampaikan pesan budaya yang sarat makna.

Beragam bahan dan desain dipadukan menjadi karya seni yang menarik perhatian ribuan penonton.

Dalam karnaval tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas tampil mengenakan busana adat Melayu berwarna kuning.

Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam.

Ketiganya menyambut satu per satu kontingen yang menampilkan kekayaan budaya dari daerah masing-masing.

Usai acara, Rico Waas mengaku bangga melihat semangat para peserta yang tetap tampil maksimal meski cuaca kurang bersahabat.

Menurutnya, semangat tersebut menunjukkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap budaya bangsa.

"Luar biasa! Kota-kota yang hadir membawa kontingen tidak ada yang pulang. Semuanya tetap mau tampil dan menunjukkan karyanya. Saya sangat mengapresiasi masyarakat yang meski hujan-hujanan tetap bertahan untuk menonton," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, karya budaya yang ditampilkan dalam Karnaval Nusantara layak diperkenalkan hingga ke tingkat internasional.

"Kita lihat karya anak bangsa kita itu sangat luar biasa dan sangat layak untuk dipertontonkan di tingkat internasional. Kita harus berjuang untuk kebudayaan kita, itu adalah komitmen kita bersama," tegasnya.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang menyaksikan langsung seluruh rangkaian acara.

Ia memuji Pemerintah Kota Medan sebagai tuan rumah yang dinilai berhasil menyelenggarakan pertunjukan budaya berskala nasional dengan sangat baik.

"Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan yang telah menyuguhkan rangkaian acara yang sangat spektakuler. Walaupun hujan, mereka tidak bergeser sedikit pun. Tetap berada di posisinya masing-masing dan menyuguhkan tarian kolosal yang luar biasa, yang saya tahu proses latihannya pasti lama. Saya kagum, salut, dan sangat terpesona," kata Bima Arya.

Menurut Bima, semangat seluruh peserta yang tetap bertahan di tengah hujan menjadi simbol kuatnya kolaborasi antarkota dalam membangun Indonesia.

"Ini menggambarkan semangat kolaborasi dan sinergi dari Apeksi yang luar biasa. Terima kasih untuk seluruh kota-kota yang terlibat. Ini adalah simbol bahwa kota-kota di Indonesia terus bergerak maju dan siap berkolaborasi dalam kondisi apa pun," ujarnya.

Karnaval Nusantara ditutup dengan penampilan tarian kolosal yang dibawakan sekitar 300 penari anak dari Kota Medan.

Selain dihadiri para wali kota peserta Rakernas XVIII APEKSI dari 98 kota di Indonesia, kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Karnaval Nusantara menjadi salah satu agenda yang paling menyedot perhatian masyarakat dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI 2026.

Selain menjadi ajang promosi budaya daerah, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persatuan serta kolaborasi antarkota dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia.* (ad)

MEDAN – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 yang digelar di Kota Medan.

Rekomendasi tersebut memuat berbagai usulan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota, mulai dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi lokal dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Resmi Ditutup di Medan, Ini 5 Rekomendasi Strategis untuk Transformasi Digital

"APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif," ujar Eri Cahyadi dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).

Penguatan Fiskal Jadi Prioritas

Didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan jajaran pengurus APEKSI, Eri menjelaskan rekomendasi pertama menitikberatkan pada penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

APEKSI berharap pemerintah memberikan kepastian dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta memperluas ruang fiskal agar pemerintah kota lebih leluasa menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, APEKSI juga menyoroti persoalan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Menurut Eri, apabila seluruh gaji P3K dibebankan kepada APBD, maka belanja pegawai di sejumlah daerah berpotensi melampaui batas ideal sehingga mengurangi anggaran pembangunan.

"Kami mengusulkan agar kompensasi gaji P3K dapat didukung melalui APBN sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik," katanya.

Infrastruktur dan Digitalisasi Jadi Sorotan

Dalam bidang infrastruktur, APEKSI mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah kota juga meminta agar pembangunan infrastruktur dasar diprioritaskan di wilayah yang masih membutuhkan akses transportasi dan konektivitas.

Selain pembangunan fisik, APEKSI juga mengusulkan percepatan transformasi digital pemerintahan melalui integrasi data perlindungan sosial serta sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah agar proses investasi berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.

Pengelolaan Sampah dan MBG

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam Rakernas XVIII APEKSI.

Menurut Eri, pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai kota.

Karena itu, APEKSI mendorong pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) serta berbagai inovasi pengelolaan limbah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Di sektor ekonomi, APEKSI juga mengusulkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta kantin sekolah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Selain itu, rekomendasi lainnya meliputi penyesuaian kebijakan tata ruang perkotaan, penguatan kerja sama antar daerah, pendampingan hukum bagi pemerintah kota, hingga pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC).

Menurut Eri, berbagai ide dan inovasi anak muda dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di setiap daerah.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang telah mengawal pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI sejak pembukaan hingga penutupan.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, jajaran Pemerintah Kota Medan, pengurus APEKSI, aparat keamanan, relawan, serta para pekerja di sektor transportasi, perhotelan, konsumsi, dan kebersihan yang turut menyukseskan pelaksanaan Rakernas.

Menurut Rico, hasil Rakernas diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kota-kota di Indonesia.

"Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat antarkota, kita dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat," pungkasnya.* (ad)

MEDAN – Forum Komunikasi Digital (Komdigi) APEKSI ke-XVIII resmi ditutup di Hotel Aryaduta Medan, Kamis, 2 Juli 2026.

Penutupan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan, Arrahmaan Pane, yang mengajak seluruh kepala dinas Kominfo pemerintah kota di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat transformasi digital.

Baca Juga:

• AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan, Ini Rekomendasi Strategisnya

Karena itu, menurut dia, sinergi antarkota menjadi kunci untuk menghadirkan layanan digital yang semakin baik bagi masyarakat.

"Kami menginginkan kita semua lebih kompak, lebih akrab, saling support, dan saling dukung. Kominfo adalah corong dari masing-masing kota. Lewat kebersamaan ini, kita bisa saling berbagi solusi," ujar Arrahmaan Pane.

Acara penutupan turut dihadiri Kepala BBLSDM Komdigi Medan Christiany Juditha, akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Josep J. Darmawan, Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie, Kepala Diskominfo Kota Makassar Muhammad Roem, serta para Kepala Dinas Kominfo dari berbagai pemerintah kota di Indonesia.

Arrahmaan mengatakan salah satu tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah keterbatasan anggaran dalam membangun sistem digital.

Menurutnya, persoalan tersebut dapat diatasi melalui kerja sama antardaerah.

Ia mencontohkan, daerah yang membutuhkan aplikasi pelayanan publik tidak harus mengembangkan sistem baru dari awal, melainkan dapat mengadopsi aplikasi yang telah terbukti berhasil digunakan oleh daerah lain.

"Kalau Makassar punya aplikasi bagus, kita bisa sharing dan buat MoU. Begitu juga kalau kita mau belajar regulasi penurunan kabel udara ke tanah, kita bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Kota Bandung. Konsep ini yang ingin kita bangun," jelasnya.

Menurut Arrahmaan, pola kolaborasi seperti itu tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mempercepat penerapan inovasi digital di berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Arrahmaan juga mengusulkan pembentukan Forum Kominfo Kota di lingkungan APEKSI yang dapat menggelar pertemuan rutin secara daring setiap bulan.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, solusi, hingga penyelesaian berbagai persoalan digitalisasi yang dihadapi pemerintah daerah.

Selain itu, hasil aspirasi peserta yang dihimpun melalui Google Form selama dua hari pelaksanaan forum menghasilkan lima rekomendasi utama yang akan disampaikan kepada pengurus APEKSI Pusat.

Kelima rekomendasi tersebut meliputi:

- Penyusunan regulasi tata kelola komunikasi publik nasional.
- Penguatan panduan anggaran kemitraan media daerah.
- Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) bagi dinas Kominfo.
- Standardisasi pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pelayanan publik.
- Penguatan sistem analisis media sosial dan infrastruktur pemerintahan digital.

"Selanjutnya standardisasi Teknis Pemanfaatan AI dengan Merumuskan panduan resmi penggunaan Kecerdasan Buatan dalam pelayanan publik dan Analisis Media Sosial & Infrastruktur Pemerintah Digital dengan Penguatan sistem monitoring isu publik serta infrastruktur digital yang merata di daerah," ujar Arrahmaan.

Menutup kegiatan, Arrahmaan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Forum Komdigi APEKSI XVIII di Kota Medan.

Ia berharap semangat kolaborasi yang terbangun selama forum dapat terus berlanjut hingga pelaksanaan APEKSI berikutnya yang direncanakan berlangsung di Kota Bandung pada 2027.

"Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami selama dua hari ini. Bawa pulang kenangan yang baik ke daerah masing-masing, dan mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang kita cintai," pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia menyerahkan cenderamata kepada Kepala Diskominfo Kota Bandung, Kepala Diskominfo Kota Makassar, serta para narasumber workshop yang telah berpartisipasi dalam Forum Komdigi APEKSI XVIII.* (ad)

MEDAN – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).

Penutupan Rakernas yang dipusatkan di Kota Medan itu menandai berakhirnya rangkaian forum para wali kota se-Indonesia yang menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk pembangunan perkotaan.

Baca Juga:

• Terjaring OTT KPK Terkait Suap Proyek Pemda, Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap Saat Hadiri APKASI di Deli Serdang

Acara penutupan dihadiri Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku tuan rumah, Anggota DPR RI Muhammad Lokot Nasution, Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pietra Machreza Paloh, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, para wali kota se-Indonesia, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, serta Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman.

Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa pembangunan kota yang tangguh hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, Rakernas APEKSI menjadi forum penting karena mempertemukan para wali kota yang memahami langsung kebutuhan masyarakat di daerah.

"Kami ingin membangun semangat kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kota-kota yang tangguh akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan Indonesia," ujar AHY.

Ia menjelaskan bahwa kawasan perkotaan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari urbanisasi, kepadatan penduduk, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi.

Karena itu, menurut AHY, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi harus terus diperkuat agar mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain pembangunan fisik, AHY juga menekankan pentingnya pemanfaatan riset, inovasi, dan teknologi dalam membangun kota yang modern.

Ia berharap APEKSI terus menjadi ruang berbagi pengalaman dan kolaborasi antar pemerintah kota.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, pemerintah pusat, panitia, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya Rakernas XVIII APEKSI.

Menurut Rico, penyelenggaraan Rakernas tahun ini menjadi momen yang istimewa karena berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-436 yang jatuh pada 1 Juli 2026.

"Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian memberikan kebanggaan yang sangat luar biasa bagi Kota Medan. Apalagi perhelatan ini bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kota Medan ke-436. Ini adalah kado terindah dan terbaik bagi kami," kata Rico Waas.

Rico menjelaskan, Rakernas XVIII APEKSI tidak hanya menjadi forum diskusi bagi para wali kota, tetapi juga melibatkan perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga generasi muda melalui berbagai kegiatan.

Salah satunya adalah program Youth City Changers (YCC) yang menjadi wadah bagi para delegasi muda dari berbagai daerah untuk bertukar ide dan menghadirkan inovasi dalam pembangunan kota.

Selain itu, Rakernas juga menghadirkan Forum Bappeda, Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, serta Forum Investasi yang menghasilkan berbagai masukan strategis.

Menurut Rico, para wali kota juga menyepakati sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, hingga penguatan ekonomi daerah.

"Insyaallah, mudah-mudahan seluruh rekomendasi dari Rakernas XVIII APEKSI ini benar-benar membawa manfaat nyata serta dampak yang baik bagi bangsa kita, Indonesia," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi menegaskan komitmen seluruh pemerintah kota untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program nasional.

Menurutnya, APEKSI bukan hanya menjadi wadah silaturahmi para wali kota, tetapi juga tempat menyampaikan kondisi nyata di daerah sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan.

"Kami di APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional. Namun kami juga ingin menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di daerah sekaligus memberikan solusi agar seluruh program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik," ujar Eri.

Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai akan lebih efektif apabila pemerintah kota dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Eri juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan atas suksesnya penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI.

"Terima kasih kepada Mas Rico Waas beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan. Rakernas APEKSI kali ini luar biasa dan akan menjadi kenangan indah bagi kami. Ini membuat kami ingin kembali lagi ke Kota Medan," ucapnya.

Dalam penutupan Rakernas tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan APEKSI.

Di akhir acara, Eri Cahyadi mengumumkan bahwa Kota Bandung ditetapkan sebagai tuan rumah Rakernas XIX APEKSI Tahun 2027.

Ia berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan pada Rakernas XVIII dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan kota-kota di Indonesia.* (ad)

MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada Kamis (2/7/2026).

Penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh pimpinan KPK.

Baca Juga:

• Maraknya OTT, DPR Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah: Tidak Masuk Akal Hanya Rp5-6 Juta per Bulan

"Benar," ujarnya singkat, Jumat (3/7/2026).

Meski telah mengonfirmasi penangkapan itu, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjerat Syah Afandin maupun jumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Belum bisa disampaikan detilnya. Pasca kegiatan tangkap tangan tentu masih terus dilakukan upaya-upaya penyidikan berikutnya," kata Fitroh.

Ia menambahkan, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan sebelum menetapkan status hukum mereka.

"Akan diupdate," tutupnya.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Selain Bupati Langkat, sejumlah pihak lain juga turut diamankan.

Mereka diduga berasal dari kalangan rekanan proyek serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Seluruh pihak yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.

Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Informasi yang dihimpun menyebutkan operasi senyap KPK berlangsung di beberapa lokasi, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, hingga Kabupaten Deli Serdang.

Meski sebagian pihak yang diamankan berasal dari Kabupaten Langkat, proses penindakan dilakukan di beberapa lokasi berbeda sebagai bagian dari pengembangan penyidikan.

Sejumlah pihak kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum proses selanjutnya dilakukan oleh penyidik KPK.

Pantauan di Polrestabes Medan pada Kamis malam menunjukkan aktivitas sejumlah petugas yang diduga merupakan tim KPK keluar masuk ruang Satreskrim sambil membawa koper berisi dokumen pemeriksaan.

Beredar informasi bahwa Syah Afandin diamankan saat menghadiri kegiatan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-26 di Kabupaten Deli Serdang.

Operasi tersebut disebut berlangsung secara tertutup sehingga sebagian besar peserta forum tidak mengetahui adanya penindakan.

Seorang sumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengatakan isu penangkapan baru ramai dibicarakan setelah seluruh rangkaian acara resmi selesai.

Menurut sumber tersebut, para kepala daerah sempat dijadwalkan mengikuti jamuan makan durian bersama.

Namun, perwakilan Pemerintah Kabupaten Langkat tidak lagi terlihat hadir dalam agenda tersebut.

Meski demikian, hingga kini KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai lokasi pasti penangkapan maupun kronologi lengkap operasi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Langkat juga belum memberikan penjelasan lebih jauh terkait penangkapan tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, Wahyudianto, mengatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK.

"Kami belum mendapat informasi resmi," ujarnya.

Hingga Jumat (3/7/2026), penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Lembaga antirasuah dijadwalkan menyampaikan perkembangan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.

Apabila ditemukan bukti yang cukup, KPK akan menetapkan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (tm/ad)

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti kembali persoalan hak keuangan kepala daerah setelah Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap.

Menurut Rifqinizamy, peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan daerah, termasuk tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah saat mengikuti pemilihan.

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Langkat Syah Afandin di Sumut, Ini Profil dan Rekam Jejaknya

"Soal hak keuangan kepala daerah yang memang kita akui masih sangat terbatas," kata Rifqinizamy, Jumat (3/7/2026).

Rifqinizamy mengungkapkan, Komisi II DPR RI sebelumnya telah menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang menyampaikan persoalan mengenai terbatasnya hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Karena itu, Komisi II telah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan revisi terhadap sejumlah regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah.

Menurutnya, pengaturan tersebut perlu disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Politikus Partai NasDem itu menilai besaran gaji kepala daerah saat ini tidak sebanding dengan beban pekerjaan maupun tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti kontestasi Pilkada.

"Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp5 juta sampai Rp6 juta per bulan, sementara cost politiknya tinggi," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar sistem pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik.

Komisi II DPR RI juga mengusulkan agar pemerintah memperbaiki skema hak keuangan kepala daerah sehingga lebih rasional dan proporsional.

Selain itu, peningkatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Rifqinizamy, pengaturan yang lebih baik mengenai hak keuangan kepala daerah diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

"Kalau itu di-state dengan baik, diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan, harapan kita, harapan kita tentu penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, itu bisa kita minimalisir. Tapi kalau korupsi karena keserakahan dan seterusnya, itu kan hal yang lain," imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa faktor kesejahteraan bukan satu-satunya penyebab tindak pidana korupsi.

Menurutnya, apabila korupsi dilakukan karena keserakahan, maka persoalan tersebut merupakan hal yang berbeda dan tetap harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (di/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara pada Jumat (3/7/2026).

Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan Bupati Langkat, Syah Afandin.

Baca Juga:

• Maraknya OTT, DPR Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah: Tidak Masuk Akal Hanya Rp5-6 Juta per Bulan

"Benar," kata Fitroh, Jumat (3/7/2026).

Meski demikian, hingga kini KPK belum mengungkap perkara yang menjadi dasar operasi tersebut maupun jumlah seluruh pihak yang diamankan.

Seluruh pihak yang dibawa penyidik masih berstatus sebagai terperiksa dan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Di tengah perhatian publik terhadap OTT tersebut, sosok Syah Afandin kembali menjadi sorotan.

Adik Mantan Gubernur

Sumatera UtaraSyah Afandin yang akrab disapa Ondim merupakan tokoh politik asal Kabupaten Langkat.

Ia lahir di Langkat pada tahun 1966 dan dikenal sebagai adik kandung mantan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin.

Karier politik Ondim dimulai saat mengikuti Pemilu Legislatif 2014 sebagai calon anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan Binjai-Langkat.

Saat itu, ia berhasil meraih kursi DPRD Sumut dan menjadi satu-satunya wakil dari Partai Amanat Nasional (PAN) di daerah pemilihan tersebut.

Menjadi Wakil Bupati hingga Bupati Langkat

Kariernya di legislatif tidak berlangsung hingga akhir masa jabatan.

Baca Juga:

• Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan, Kejagung: Kami Siap Hadapi

Pada Pilkada Langkat 2018, Syah Afandin maju sebagai calon Wakil Bupati berpasangan dengan Terbit Rencana Perangin-angin.

Pasangan tersebut berhasil memenangkan Pilkada setelah memperoleh lebih dari 50 persen suara.

Pada awal 2022, Terbit Rencana tersandung sejumlah perkara hukum sehingga harus meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Langkat.

Syah Afandin kemudian dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat hingga berakhirnya masa jabatan.

Dalam Pilkada 2024, Syah Afandin kembali maju sebagai calon bupati bersama Tiorita Br Surbakti, yang merupakan istri Terbit Rencana.

Pasangan tersebut kembali memenangkan Pilkada dan resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Langkat periode 2024–2029.

Aktif di Kepengurusan PAN

Selain berkiprah di pemerintahan, Syah Afandin juga aktif di Partai Amanat Nasional (PAN).

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPW PAN Sumatera Utara periode 2020–2025.

Harta Kekayaan Capai Rp10 Milyar

Harta kekayaan Bupati Langkat, Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim, tercatat mengalami kenaikan signifikan berdasarkan laporan terbaru yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan per 31 Maret 2026, Syah Afandin memiliki total kekayaan sebesar Rp10.670.002.596.

Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp2 miliar dibandingkan laporan sebelumnya per 31 Desember 2024 yang mencatat total kekayaan sebesar Rp8.812.634.913.

Berdasarkan data LHKPN, aset terbesar yang dimiliki Syah Afandin berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp5,95 miliar.

Aset tersebut terdiri dari sebuah tanah dan bangunan seluas 180 meter persegi/469 meter persegi di Kota Medan senilai Rp4 miliar, tanah dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang senilai Rp1,1 miliar, serta tiga bidang tanah di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai dengan total nilai Rp850 juta.

Selain aset properti, Syah Afandin juga memiliki kendaraan dengan nilai keseluruhan Rp925 juta.

Kendaraan tersebut meliputi satu unit Toyota Alphard tahun 2022 senilai Rp850 juta, sepeda motor Kawasaki R270 tahun 2019 senilai Rp45 juta, serta Yamaha N-Max tahun 2024 senilai Rp30 juta.

Pada kategori harta bergerak lainnya, Ondim melaporkan kepemilikan aset senilai Rp433 juta. Ia juga memiliki surat berharga senilai Rp37.932.591.

Sementara itu, kas dan setara kas yang dimiliki mencapai Rp4.317.142.756, menjadi salah satu komponen terbesar dalam total kekayaannya.

Secara keseluruhan, total aset yang dimiliki Syah Afandin tercatat sebesar Rp11.663.075.347.

Namun, dalam laporan tersebut juga tercantum kewajiban berupa utang sebesar Rp993.072.751.

Setelah dikurangi utang, total harta kekayaan bersih Bupati Langkat itu menjadi Rp10.670.002.596.

Hingga Jumat (3/7/2026), KPK belum memberikan penjelasan mengenai dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga belum mengumumkan siapa saja pihak yang ikut diamankan bersama Syah Afandin.

Baca Juga:

• KPK Lakukan OTT di Sumut, Bupati Langkat Syah Afandin Diamankan!

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan apakah para pihak yang diamankan akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah pemeriksaan.

Publik kini menunggu konferensi pers resmi KPK yang akan menjelaskan konstruksi perkara, barang bukti yang diamankan, serta status hukum para pihak yang terlibat dalam OTT di Kabupaten Langkat tersebut.* (d/ad)