Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (29/7/2026), Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan para mitra diminta bersabar hingga pemerintah mengumumkan hasil kajian dan mekanisme penyelesaiannya.

Baca Juga:

• 13 Ribu Dapur MBG Masih Menggantung, Zulhas Targetkan Tuntas dalam 1-2 Bulan

Pemerintah menargetkan penyelesaian terhadap lebih dari 13.000 titik dapur MBG dilakukan secara bertahap dalam waktu satu hingga dua bulan. Prioritas utama akan diberikan kepada dapur yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.

Menurut Zulhas, wilayah seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi fokus penyelesaian pada tahap pertama yang ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.

Sementara itu, mayoritas titik SPPG yang berada di Pulau Sumatera dan Jawa diproyeksikan selesai dalam kurun waktu dua bulan.

Ia menjelaskan, kondisi 13.000 lebih titik dapur MBG tersebut beragam. Sebagian sudah selesai dibangun, sebagian lainnya masih dalam proses pembangunan, bahkan ada yang baru mencapai sekitar 80 persen.

Karena itu, pemerintah tengah menyusun skema terbaik agar seluruh mitra memperoleh kepastian mengenai kelanjutan operasional dapur MBG.

Meski memastikan proses penyelesaian sedang berjalan, Zulhas belum mengungkap secara rinci bentuk kebijakan yang akan diterapkan. Pemerintah, kata dia, akan mengumumkan mekanisme tersebut setelah proses kajian selesai.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil. Pemerintah berharap percepatan penyelesaian dapur MBG dapat memperluas cakupan layanan sekaligus mempercepat penanganan stunting di berbagai daerah.* (k/dh)

Berdasarkan data Bloomberg, penguatan rupiah terjadi seiring pelemahan indeks dolar Amerika Serikat (DXY). Hingga pukul 15.00 WIB, indeks yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia itu turun 0,12 persen ke posisi 101,291.

Baca Juga:

• Rupiah Tersungkur ke Rp18.109, Ini Penyebab Mata Uang Garuda Tertekan

Menurutnya, pengaruh sentimen global terhadap pergerakan rupiah hanya berkisar 30 hingga 40 persen. Sementara sekitar 60 hingga 70 persen tekanan berasal dari faktor-faktor dalam negeri.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut terlihat dari performa rupiah yang masih tertinggal dibandingkan mata uang negara-negara Asia lainnya. Saat ringgit Malaysia, baht Thailand, dan peso Filipina mulai menguat, rupiah justru masih mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, Dipo menyoroti kenaikan Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang mencerminkan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap aset keuangan domestik. Semakin tinggi nilai CDS, semakin besar kekhawatiran investor terhadap kemampuan suatu negara dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Menurutnya, meningkatnya CDS Indonesia tidak sepenuhnya dipicu kondisi ekonomi, melainkan juga dipengaruhi persepsi pasar terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai masih berubah-ubah dan sulit diprediksi.

Di sisi lain, kinerja neraca perdagangan Indonesia juga menjadi perhatian. Setelah mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan pada Mei 2026 sebesar 1,61 miliar dolar AS. Defisit terjadi karena nilai impor mencapai 24,81 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan ekspor yang sebesar 23,20 miliar dolar AS.

Meski demikian, Dipo menegaskan kondisi tersebut belum mengarah pada krisis ekonomi. Menurutnya, defisit neraca perdagangan lebih tepat dipandang sebagai sinyal awal yang perlu diwaspadai agar pemerintah dapat memperkuat kembali fundamental ekonomi nasional.

Pelaku pasar kini masih menantikan berbagai kebijakan lanjutan pemerintah dan Bank Indonesia yang diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.* (k/dh)

Data perdagangan BEI menunjukkan IHSG sempat dibuka menguat di level 6.141,16 dan menyentuh posisi tertinggi harian di 6.174,41. Namun, tekanan jual yang meningkat membuat indeks berbalik arah hingga sempat menyentuh level terendah di 6.029,32 sebelum akhirnya ditutup di level 6.091,39.

Baca Juga:

• IHSG Menguat ke 6.143,54, Ini Daftar Saham Pilihan Analis Hari Ini

Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 186 saham menguat, 494 saham melemah, dan 285 saham bergerak stagnan. Kondisi ini menunjukkan tekanan jual masih mendominasi perdagangan di pasar modal domestik.

Pelemahan IHSG juga tercermin pada sejumlah indeks utama. Indeks LQ45 turun 0,25 persen menjadi 606,52, Jakarta Islamic Index (JII) melemah 0,85 persen ke 361,31, KOMPAS100 turun 0,45 persen ke 796,13, ISSI melemah 0,67 persen, IDX30 turun 0,21 persen, serta JII70 terkoreksi 0,61 persen.

Dari sisi sektoral, sektor properti menjadi penyumbang pelemahan terbesar setelah turun 2,75 persen. Disusul sektor industri yang merosot 2,67 persen, transportasi turun 1,77 persen, infrastruktur melemah 1,48 persen, energi terkoreksi 1,26 persen, serta sektor barang konsumsi siklikal turun 1,16 persen.

Selain itu, sektor keuangan dan bahan baku juga ikut melemah masing-masing sebesar 0,45 persen dan 0,32 persen. Sementara hanya beberapa sektor yang mampu bertahan di zona hijau, yakni sektor teknologi yang naik 0,18 persen, barang konsumsi nonprimer menguat 0,11 persen, dan sektor kesehatan bertambah 0,08 persen.

Di kelompok saham unggulan LQ45, saham PT Mitra Adiperkasa Tbk menjadi salah satu penguatan terbesar setelah naik 2,80 persen. Saham PT Barito Pacific Tbk menguat 2,29 persen, PT ESSA Industries Indonesia Tbk naik 1,65 persen, dan PT AKR Corporindo Tbk bertambah 1,38 persen.

Sebaliknya, tekanan terbesar dialami saham PT Bumi Resources Tbk yang turun 3,64 persen. Saham PT Merdeka Battery Materials Tbk melemah 2,82 persen, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk terkoreksi 2,61 persen, dan PT Indosat Tbk turun 2,56 persen.

Sementara itu, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Indeks Shanghai SSE Composite dan Hang Seng Hong Kong ditutup menguat, begitu pula S&P/ASX 200 Australia. Di sisi lain, indeks Nikkei Jepang dan KOSPI Korea Selatan justru mengalami pelemahan, mencerminkan sentimen investor regional yang masih cenderung berhati-hati terhadap dinamika pasar global.* (k/dh)

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Lubis membenarkan bahwa Antonius kini telah berstatus sebagai tersangka. Namun, kepolisian belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait apakah yang bersangkutan telah dilakukan penahanan.

Baca Juga:

• Siswa Secata Rindam I/BB Ditemukan Meninggal di Belakang Markas, Hasil Autopsi: Tidak Ada Tanda Kekerasan

Menurut Adrian, seluruh perkembangan kasus akan dipaparkan secara resmi dalam konferensi pers yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Pihaknya meminta masyarakat bersabar menunggu penjelasan lengkap dari penyidik.

Kasus ini bermula dari laporan Robin Marojahan Silalahi ke Polrestabes Medan pada 7 Juni 2026. Robin mengaku menjadi korban penganiayaan usai berselisih dengan Antonius di kawasan Jalan Tapanuli, Kecamatan Medan Barat, pada 5 Juni 2026.

Robin menjelaskan, peristiwa bermula saat mobil yang dikendarainya melewati polisi tidur hingga suara mesin kendaraan terdengar cukup keras. Ia mengaku Antonius kemudian memukul bodi mobilnya. Saat Robin berhenti dan membuka kaca mobil untuk menanyakan tindakan tersebut, dirinya mengaku justru mengalami dugaan penganiayaan.

Akibat insiden itu, Robin mengaku mengalami luka memar di bagian wajah serta kedua lengan. Setelah tidak menemukan penyelesaian secara kekeluargaan, ia akhirnya memilih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Di sisi lain, Antonius melalui tim kuasa hukumnya membantah tuduhan penganiayaan. Kuasa hukum menyatakan kliennya tidak melakukan kontak fisik dengan pelapor. Mereka menyebut perselisihan terjadi karena Antonius merasa terprovokasi oleh suara mesin mobil yang digeber saat melintas di depan rumahnya.

Kuasa hukum juga menegaskan Antonius tetap berada di depan rumah dan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Robin. Meski demikian, penyidik Polrestabes Medan tetap melanjutkan proses hukum hingga menetapkan Antonius sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Polrestabes Medan memastikan penanganan perkara akan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Informasi lebih rinci mengenai konstruksi perkara, alat bukti, hingga langkah hukum selanjutnya akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.* (k/dh)

Proses penyerahan bayi berlangsung di Markas Polda Jambi, Rabu (29/7/2026), dan disaksikan langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Chandra, Bupati Batanghari Fadhil Arief, serta perwakilan kelompok masyarakat pedalaman yang sebelumnya merawat bayi tersebut.

Baca Juga:

• Tangis Ibu Pecah, Bayi Diduga Dijual Rp20 Juta, Mohon Prabowo Bantu Pulangkan Anaknya

Menurutnya, proses negosiasi sempat berlangsung cukup alot. Namun, berkat komunikasi yang intensif, bayi Gia akhirnya dapat diserahkan kembali kepada ibu kandungnya dalam keadaan selamat.

"Kami mengedepankan negosiasi agar proses berjalan kondusif. Setelah itu, penanganan hukum tetap dilanjutkan sesuai prosedur," ujar Krisno.

Saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi telah mengambil alih penanganan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan terlapor TH yang merupakan ayah kandung Gia.

Penyidik masih akan menggelar perkara guna menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Bupati Batanghari Fadhil Arief menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban karena proses penyelesaian kasus memerlukan waktu cukup panjang. Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat pedalaman terkait mekanisme dan legalitas pengangkatan anak.

Kasus ini bermula ketika Pemi menitipkan Gia kepada suaminya pada 7 Juli 2026. Namun, setelah lebih dari sepekan bayinya tak kunjung kembali, Pemi mendapat informasi bahwa anaknya diduga telah dijual seharga Rp20 juta kepada seorang perempuan yang kemudian menyerahkannya kepada keluarga dari kelompok masyarakat pedalaman.

Merasa menjadi korban, Pemi melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Polisi kemudian melakukan penelusuran hingga menemukan keberadaan Gia di kawasan Bukit 12.

Dalam proses penyelesaian, bayi Gia sempat ditempatkan di rumah aman UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Namun beberapa hari kemudian, puluhan orang dari kelompok masyarakat pedalaman mendatangi lokasi dan membawa kembali bayi tersebut.

Setelah serangkaian negosiasi yang melibatkan aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta tokoh adat, Gia akhirnya berhasil dipulangkan kepada ibu kandungnya.

Kasus tersebut kini masih terus didalami oleh penyidik Polda Jambi guna mengungkap seluruh fakta dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.* (k/dh)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ribuan titik SPPG tersebut terdiri dari dapur yang sudah selesai dibangun, masih dalam tahap pembangunan, hingga yang progresnya telah mencapai sekitar 80 persen.

Baca Juga:

• 116 Juta Warga RI Masih Kekurangan Kalori dan Protein, Kepala BGN: Ini Realita yang Menyedihkan

Menurut Zulhas, pemerintah membagi proses penyelesaian menjadi dua tahap berdasarkan tingkat prioritas wilayah.

Tahap pertama difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan angka stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah menargetkan penyelesaian di wilayah prioritas tersebut dapat rampung dalam waktu satu bulan.

Sementara itu, mayoritas titik SPPG yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera diproyeksikan selesai dalam kurun waktu dua bulan.

"Nah, sebagian besar itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa," ujarnya.

Meski demikian, Zulhas belum membeberkan secara rinci mekanisme penyelesaian ribuan titik dapur MBG tersebut. Pemerintah masih melakukan kajian sebelum mengumumkan skema yang akan diterapkan.

"Bentuknya seperti apa nanti akan kami jelaskan setelah kajian selesai," katanya.

Zulhas juga meminta seluruh mitra penyedia dapur MBG agar bersabar menunggu keputusan resmi pemerintah. Ia berharap hasil kajian nantinya dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembangunan fasilitas program MBG.

Pemerintah optimistis penyelesaian ribuan titik SPPG tersebut akan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terutama di wilayah dengan angka stunting tinggi dan daerah yang membutuhkan intervensi gizi secara cepat.* (k/dh)

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan untuk periode 2024, Syerly memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp84.206.010. Laporan tersebut disampaikan kepada KPK pada 13 Februari 2025.

Baca Juga:

• Rico Waas Respons Viral Lurah Paya Pasir, Dugaan Pelanggaran Etik ASN Kini Diproses

Selain aset properti, Syerly juga memiliki satu unit sepeda motor Honda tahun 2023 yang nilainya tercatat sebesar Rp10 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp7.206.010.

Secara keseluruhan, total aset yang dimiliki mencapai Rp237.206.010. Namun, Syerly juga memiliki kewajiban berupa utang senilai Rp153 juta, sehingga total kekayaan bersihnya tercatat sebesar Rp84.206.010.

Sementara itu, polemik mengenai ucapan Syerly masih bergulir. Pemerintah Kota Medan melalui Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan menyatakan Syerly terindikasi melanggar Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

Inspektorat merekomendasikan pembinaan disiplin terhadap Syerly karena dinilai tidak menjaga integritas dan keteladanan dalam ucapan maupun perilaku sebagai aparatur sipil negara.

Sebelumnya, Syerly telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia mengaku ucapan tersebut terlontar secara spontan lantaran merasa memiliki hubungan yang akrab dengan warga yang menyampaikan keluhan.

Pemerintah Kota Medan menegaskan proses penanganan kasus ini merupakan bentuk komitmen menjaga profesionalisme aparatur serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan menghormati setiap aspirasi masyarakat.* (tm/dh)

Rico Waas menegaskan, Pemko Medan menghormati proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Inspektorat Kota Medan. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• 34 Tahun Mengabdi, Wiriya Alrahman Tinggalkan Balai Kota Medan, Rico Waas: Beliau Melahirkan Banyak Pemimpin

Inspektorat Kota Medan telah memanggil dan meminta klarifikasi terhadap Syerly melalui Berita Acara Klarifikasi Nomor 800.1.6.2/257/Irbansus/2026 tertanggal 28 Juli 2026.

Kepala Inspektorat Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai ASN.

Menurut Erfin, pemeriksaan mengacu pada Pasal 4 huruf f yang mewajibkan setiap ASN menjaga integritas, keteladanan, serta etika dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak, baik di lingkungan kerja maupun di luar kedinasan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan direkomendasikan untuk mendapatkan pembinaan disiplin," ujar Erfin.

Rekomendasi tersebut mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf d Perwal Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur pemberian hukuman disiplin ringan terhadap ASN yang dinilai melanggar kewajiban menjaga integritas sehingga berdampak pada citra perangkat daerah.

Sebelumnya, Syerly telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menjelaskan ucapan yang menjadi sorotan publik itu terlontar secara spontan karena merasa memiliki hubungan yang akrab dengan warga yang menyampaikan keluhan, yakni Ibu Ulfa.

"Hal tersebut terjadi secara spontan. Karena saya merasa dekat dan akrab serta sering bercanda kepada Ibu Ulfa, jadi terucap begitu saja," ujarnya.

Penjelasan itu juga dibenarkan oleh Ibu Ulfa. Ia mengatakan hubungan dirinya dengan Syerly memang sudah lama terjalin dan candaan semacam itu kerap terjadi dalam komunikasi sehari-hari.

"Kami memang dekat dengan Ibu Lurah, jadi biasa bercanda seperti itu. Mungkin tanggapan masyarakat berbeda, tapi tidak ada masalah di antara kami," katanya.

Meski demikian, Inspektorat tetap melanjutkan proses pemeriksaan sebagai bagian dari penegakan disiplin ASN. Pemko Medan menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menjaga profesionalisme aparatur serta memastikan pelayanan publik berjalan secara etis, profesional, dan menghormati setiap aspirasi masyarakat.* (tm/dh)

Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad A. Hariri, mengatakan kasus tersebut seharusnya menjadi salah satu prioritas Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menurutnya, penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari komitmen Kejagung dalam menegakkan hukum secara adil dan akuntabel.

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro: Terkait Suap Proyek dan Jual Beli Jabatan, Amankan Rp2 Miliar dan 21 Orang

Hariri menilai publik saat ini menunggu pembuktian nyata atas komitmen Jaksa Agung yang selama ini dikenal tegas terhadap aparat kejaksaan yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, konsistensi antara pernyataan dan tindakan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas institusi.

Ia juga menegaskan posisi Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembenahan internal berjalan secara terbuka dan berani. Langkah tersebut diyakini dapat memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung.

Lebih lanjut, Hariri menyebut pemberantasan korupsi merupakan mandat utama yang harus dijalankan aparat penegak hukum tanpa pandang bulu, termasuk ketika perkara menyangkut mantan pejabat internal lembaga.

Menurutnya, penanganan kasus yang melibatkan mantan pejabat Kejagung menjadi ujian penting bagi kredibilitas institusi. Apabila proses hukum tidak dilakukan secara profesional dan objektif, persepsi negatif masyarakat terhadap Kejaksaan Agung berpotensi semakin menguat.

"Kalau penanganan kasus eks Jampidsus tidak dilaksanakan secara profesional, publik tetap menganggap Kejagung sebagai sapu kotor yang tidak mungkin benar-benar membersihkan kotoran," katanya.

LSAK berharap Jaksa Agung memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung dapat terus terjaga di tengah sorotan terhadap perkara tersebut.* (oz/dh)

Geisz memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Hingga proses konfirmasi dilakukan, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan masih berlangsung.

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro: Terkait Suap Proyek dan Jual Beli Jabatan, Amankan Rp2 Miliar dan 21 Orang

Selain Geisz Chalifah, penyidik juga memanggil seorang notaris bernama Sahdat Ginting sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, KPK belum mengungkap materi pemeriksaan yang didalami dari kedua saksi tersebut.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang menyeret Rita Widyasari. KPK juga terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merupakan pengembangan dari perkara korupsi tersebut.

Geisz Chalifah sendiri diketahui pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebelum mengundurkan diri pada 2 Januari 2023.

Sementara itu, Rita Widyasari telah lebih dulu menjalani hukuman setelah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.

Dalam putusan tersebut, Rita dinyatakan terbukti menerima gratifikasi senilai Rp110,72 miliar serta suap sebesar Rp6 miliar dari sejumlah pemohon izin dan rekanan proyek selama menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara.

KPK memastikan proses penyidikan masih terus berjalan guna mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara gratifikasi maupun dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah dikembangkan.* (in/dh)

Sudaryono mengatakan angka tersebut setara dengan sekitar 40 persen penduduk Indonesia yang berada pada kelompok kuintil 1 dan kuintil 2 atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga:

• BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik, Libatkan Rumah Ibadah dan TNI-Polri

Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kelompok masyarakat tersebut mengonsumsi makanan di bawah kebutuhan harian sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan energi untuk beraktivitas secara optimal.

"Ini menyedihkan, tapi ini realita yang harus kita hadapi. Sekitar 116 juta orang kita kurang makan atau kasarannya lapar. Yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas yang dijalani," katanya.

Menurut Sudaryono, kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

BGN juga tengah menyiapkan langkah intervensi yang lebih terarah di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, terdapat 20 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah, 182 kabupaten/kota kategori sedang, 220 kabupaten/kota kategori tinggi, dan 92 kabupaten/kota kategori sangat tinggi.

"Kami ingin memastikan program yang sudah berjalan semakin baik, sekaligus mempersiapkan intervensi langsung berupa pemberian gizi yang tepat sesuai kebutuhan, khususnya di daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi," jelasnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, BGN akan memanfaatkan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data kesehatan. Sistem ini memungkinkan pemerintah memetakan penerima manfaat MBG, mulai dari balita, anak sekolah hingga ibu hamil beserta kondisi kesehatannya.

Selain itu, efektivitas Program Makan Bergizi Gratis akan dipantau melalui program Cek Kesehatan Gratis yang dilakukan secara berkala. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengukur dampak program terhadap penurunan stunting, peningkatan status gizi, hingga perbaikan kondisi kesehatan masyarakat.

"Outcome-nya harus terlihat. Anak yang sebelumnya stunting menjadi sehat, yang underweight menjadi normal. Karena itu kami mengusulkan cek kesehatan gratis dilakukan lebih dari sekali agar hasil program bisa terukur," pungkas Sudaryono.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Roy Suryo usai menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2026). Ia menegaskan yayasan yang akan menerima donasi merupakan lembaga resmi, bukan yayasan fiktif.

Baca Juga:

• Roy Suryo Bantah Praperadilan Jilid III untuk Tunda Sidang, Kuasa Hukum Beberkan Alasannya

Roy menjelaskan, identitas yayasan penerima donasi baru akan diumumkan setelah majelis hakim memutus perkara praperadilan yang diajukannya.

"Jadi, kita tunggu putusannya dulu," ujarnya.

Menurut Roy, dana tersebut kemungkinan akan disalurkan kepada satu atau dua yayasan sosial. Penentuan penerima donasi nantinya akan diputuskan melalui pembahasan bersama tim kuasa hukumnya.

"Akan ada rapatnya, karena tidak mungkin terlalu banyak. Mungkin satu atau dua yayasan, nanti kita lihat," katanya.

Sebelumnya, Roy Suryo melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan jilid ketiga terhadap Polda Metro Jaya dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp206 juta.

Dalam permohonan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp106 juta dan kerugian imateriil senilai Rp100 juta.

Kuasa hukum Roy Suryo menjelaskan, kerugian materiil dihitung berdasarkan sejumlah komponen, di antaranya hilangnya pendapatan dari kanal YouTube selama empat hari penahanan dengan estimasi Rp12 juta.

Selain itu, terdapat biaya konsultasi hukum dan litigasi advokat sebesar Rp20 juta, biaya litigasi tim kuasa hukum sebesar Rp30 juta, serta biaya transportasi dan konsumsi tim advokasi selama proses penanganan perkara senilai Rp44 juta.

Sementara itu, tuntutan kerugian imateriil sebesar Rp100 juta diajukan dengan alasan adanya beban psikologis, kerusakan nama baik, rasa cemas, hingga stigma sosial yang muncul akibat pemberitaan luas selama proses hukum berlangsung.

Sidang praperadilan tersebut masih berlanjut dan majelis hakim akan memeriksa seluruh dalil serta bukti yang diajukan para pihak sebelum menjatuhkan putusan.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka entry meeting Ombudsman RI 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Lhokseumawe Mulai Gunakan Dana TKD Rp126,9 Miliar, 42 Program Pemulihan Pascabencana Dijalankan

"Kita harus memaknai ini sebagai salah satu instrumen evaluasi pelayanan publik untuk perbaikan, introspeksi, peningkatan sistem kerja, pengelolaan pengaduan, peningkatan aparatur, dan standar pelayanan yang konsisten," ujar Bobby.

Bobby mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat puas dengan capaian yang telah diraih. Ia menyebut pada tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil memperoleh predikat Opini Kualitas Tinggi (Zona Hijau) dalam penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Meski demikian, menurutnya, penghargaan tersebut justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara merata kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasinya, tetapi tidak boleh berpuas diri. Justru ini harus menjadi motivasi agar bekerja lebih baik lagi sehingga kualitas pelayanan publik kita terus meningkat dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Syafrida R Rasahan menilai tantangan terbesar pelayanan publik tahun ini adalah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga.

Menurut Syafrida, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk mencari solusi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Tantangan terbesarnya adalah keterbatasan fiskal. Kita harus berpikir ulang bagaimana tetap memberikan pelayanan publik yang prima meski dengan keterbatasan anggaran. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara Herdensi Adnin menjelaskan penilaian kepatuhan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026.

Hasil evaluasi tersebut dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026 sebagai bahan tindak lanjut bagi pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Tidak ada pelayanan publik yang sempurna. Yang terpenting adalah komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan sehingga hari ini lebih baik dari kemarin, dan tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya," kata Herdensi.

Entry meeting tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Nugraha, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda, perwakilan kementerian dan lembaga, serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.* (dh)

Hasan mengatakan, penafsiran yang menyebut seluruh wartawan, pengamat, dan LSM sebagai "londo ireng" merupakan kesimpulan yang keliru dan tidak sesuai dengan maksud pernyataan Presiden.

Baca Juga:

• Prabowo ke Lulusan IPDN: Jangan Rusak Kepercayaan Rakyat, Kalian adalah Wajah Negara

Menurut Hasan, Presiden Prabowo hanya merujuk pada pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan profesi atau posisinya untuk kepentingan asing dan bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Ia juga menyinggung fenomena pihak yang kerap merasa paling benar dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

"Orang yang contraflow malah lebih galak daripada kita yang sedang berada di jalan yang benar," ujarnya.

Hasan menegaskan, dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat berlaku bagi semua pihak, termasuk pemerintah. Karena itu, menurutnya pemerintah juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun kritik terhadap berbagai pandangan yang dinilai tidak tepat.

"Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini bisa menjadi benar," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan istilah "londo ireng" saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pemberitaan yang dinilainya lebih banyak mengangkat sisi negatif dibanding capaian pemerintah. Ia kemudian menyebut masih ada pihak-pihak yang disebut sebagai "londo ireng", yakni istilah yang menurutnya merujuk pada orang Indonesia yang berpihak kepada kepentingan asing dan melawan bangsanya sendiri.

Pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi pers dan pegiat masyarakat sipil. Pemerintah melalui Hasan Nasbi kemudian memberikan penjelasan bahwa istilah tersebut tidak ditujukan kepada profesi tertentu secara umum, melainkan kepada individu atau oknum yang dinilai bertindak bertentangan dengan kepentingan nasional.* (in/dh)

Bonatua Silalahi mengatakan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tidak mencapai titik temu selama proses mediasi. Karena itu, majelis mediator memutuskan perkara dilanjutkan ke tahapan persidangan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Bantah Praperadilan Jilid III untuk Tunda Sidang, Kuasa Hukum Beberkan Alasannya

"Nanti di sini kita akan bukakan semua fakta-fakta. Kami mengumpulkan ada sekitar 26 alat bukti yang akan kami tampilkan di persidangan sehingga nanti di sini kita akan mengajak publik untuk menilai bukti-bukti kami," ujar Bonatua usai menjalani mediasi di PN Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Dalam perkara tersebut, tiga pihak dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni mantan Dekan Fakultas Kehutanan Prof. Mohammad Na'iem, mantan Dekan Fakultas Kehutanan Prof. Budiadi, serta Rektor UGM Prof. Ova Emilia turut menjadi tergugat.

Bonatua menilai ketiga pihak tersebut tidak menunjukkan itikad hadir dalam proses mediasi, meskipun hakim mediator telah menawarkan mekanisme kehadiran secara daring melalui konferensi video.

"Seperti dugaan kita, memang dari awal sudah tahu bahwa pihak UGM tidak mau datang. Bahkan walaupun hakim mediator menawarkan cukup melalui Zoom maupun WhatsApp, tetap tidak hadir," katanya.

Ia menjelaskan, salah satu materi yang akan dipersoalkan dalam persidangan berkaitan dengan legalisasi fotokopi ijazah yang pernah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, terdapat dokumen legalisasi yang disebut tidak mencantumkan tanggal penerbitan.

Bonatua juga menyatakan pihaknya akan menghadirkan sejumlah dokumen lain, termasuk yang berkaitan dengan identitas pejabat yang menandatangani legalisasi tersebut. Seluruhnya akan menjadi bagian dari proses pembuktian di hadapan majelis hakim.

Meski mediasi dinyatakan gagal, Bonatua menyebut peluang perdamaian masih terbuka selama persidangan berlangsung apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan.

Sementara itu, Moeryono Aladin mengatakan mediasi yang digelar merupakan mediasi keempat sekaligus terakhir. Menurutnya, pihak penggugat telah berupaya agar para tergugat hadir, baik secara langsung maupun daring, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Perkara selanjutnya akan memasuki agenda pembuktian, di mana masing-masing pihak diberi kesempatan menyampaikan bukti dan argumentasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru tidak membatasi pengajuan praperadilan selama objek permohonan berbeda dengan perkara yang telah diajukan sebelumnya.

Baca Juga:

• Polda Metro Proses Hentikan Penyelidikan Laporan PWI terhadap Hotman Paris Usai Damai

Menurutnya, pengajuan praperadilan ketiga dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan sebelumnya, khususnya mengenai permohonan ganti rugi dan rehabilitasi yang belum diputus secara terpisah.

Ia menjelaskan, alasan tersebut menjadi dasar hukum bagi tim kuasa hukum untuk kembali mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam permohonan praperadilan jilid III itu, Roy Suryo juga meminta ganti rugi kepada Polda Metro Jaya dengan total nilai Rp206 juta. Nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp106 juta dan kerugian immateriil sebesar Rp100 juta.

Kerugian materiil yang diajukan meliputi hilangnya pendapatan dari kanal YouTube Roy Suryo selama menjalani penahanan selama empat hari. Selain itu, turut dimasukkan biaya jasa hukum, biaya litigasi tim advokat, hingga biaya transportasi dan konsumsi selama proses pendampingan hukum.

Sementara itu, kerugian immateriil diajukan atas dasar dampak psikologis, stigma sosial, serta gangguan terhadap kehormatan akibat pemberitaan yang dinilai masif selama proses hukum berlangsung.

Permohonan praperadilan tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (in/dh)

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Rabu (29/7/2026), Gibran mengatakan pemerintah juga menghargai berbagai hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan lembaga-lembaga kredibel.

Baca Juga:

• Rapor Merah Politik

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, hingga mengawasi jalannya pemerintahan sebagai bagian dari prinsip demokrasi.

Gibran menilai kritik yang disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi justru menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun maupun menjalankan kebijakan.

"Tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," katanya.

Ia optimistis keterbukaan terhadap kritik akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Dengan semangat itu, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia semakin matang, dan kepercayaan publik tetap terjaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," lanjutnya.

Sebelumnya, sejumlah akademisi, pengamat, dan tokoh masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan sebagai wadah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Inisiatif tersebut disebut bertujuan memperkuat fungsi kontrol publik melalui kajian berbasis data, analisis kebijakan, serta diskusi terbuka terhadap kinerja para menteri.

Pembentukan Kabinet Bayangan juga dilatarbelakangi pandangan bahwa fungsi oposisi dan pengawasan di parlemen dinilai belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan ruang alternatif bagi masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan secara independen.* (in/dh)

Pesan itu disampaikan Prabowo saat melantik Pamong Praja Muda di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Pigai Luruskan Polemik 'Londo Ireng', Tegaskan Wartawan Bukan Sasaran: Prabowo Titip Pesan 'I Love You'

"Di mana pun saudara bertugas, ingat saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, rakyat akan menilai apakah negara hadir, tertib, dan membanggakan," ujar Prabowo.

Presiden menekankan, pelayanan yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, jika aparatur mengecewakan rakyat, dampaknya bukan hanya merusak nama pribadi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap negara.

"Kalau saudara bekerja dengan baik, rakyat akan semakin percaya dan semakin cinta kepada negaranya. Tapi kalau saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama saudara, melainkan kepercayaan rakyat kepada negara," tegasnya.

Selain mengingatkan pentingnya integritas, Prabowo juga meminta para lulusan IPDN menjaga loyalitas kepada bangsa dan negara, bukan kepada kelompok atau kepentingan tertentu. Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, ras, dan budaya.

Ia pun mengajak para Pamong Praja Muda menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan.

"Pegang teguh Pancasila, jangan punya kesetiaan sempit. Semua suku adalah saudaramu, semua agama adalah saudaramu, semua ras adalah saudaramu," katanya.

Di akhir arahannya, Prabowo berpesan agar para aparatur muda selalu bekerja dengan hati, menjauhi sikap arogan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Kalau ragu mengambil keputusan, tanyakan kepada diri sendiri, mana yang paling menguntungkan rakyat. Berpihaklah kepada rakyat," pungkasnya.* (in/dh)

Pigai mengaku membawa pesan langsung dari Presiden Prabowo kepada para wartawan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pernyataan tersebut. Menurutnya, Presiden tetap menaruh rasa hormat dan kedekatan dengan insan pers.

Baca Juga:

• Kepuasan Prabowo Merosot di Survei SMRC, Bakom: Nanti Bisa Naik Lagi

Dia menjelaskan, istilah londo ireng yang dimaksud Presiden merujuk kepada individu yang membantu kepentingan asing hingga merugikan bangsa sendiri. Karena itu, istilah tersebut tidak melekat pada profesi tertentu, termasuk wartawan.

Menurut Pigai, seseorang yang masuk dalam kategori tersebut bisa berasal dari berbagai latar belakang, baik pejabat, pegawai negeri, menteri, maupun profesi lainnya. Oleh sebab itu, dia meminta publik tidak menggeneralisasi pernyataan tersebut kepada seluruh jurnalis.

"Londo ireng itu orang yang membantu orang asing untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Tidak disebut wartawan," ujarnya.

Pigai juga menilai polemik berkembang karena adanya penafsiran yang mengaitkan langsung istilah tersebut dengan profesi wartawan melalui pemberitaan. Dia menegaskan hubungan pemerintah dengan media harus tetap terjaga dengan baik.

Sebelumnya, pernyataan Presiden Prabowo terkait londo ireng memicu respons dari sejumlah organisasi pers dan kalangan jurnalis. Beberapa pihak menilai istilah itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman jika dikaitkan dengan profesi wartawan.

Melalui penjelasan Pigai, pemerintah menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak ditujukan kepada seluruh insan pers. Bahkan, Presiden disebut secara khusus menyampaikan salam serta rasa sayang kepada wartawan.* (in/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto membenarkan bahwa PWI telah mengajukan pencabutan laporan secara resmi kepada penyidik.

Baca Juga:

• PWI Cabut Laporan Polisi terhadap Hotman Paris usai Berdamai, Kasus Ucapan 'Lu Punya Otak Nggak' Selesai

Budi menjelaskan, pencabutan laporan disampaikan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya pada 28 Juli 2026.

Surat tersebut diajukan oleh Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, selaku pihak pelapor dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, penyelidik akan memanggil pihak pelapor guna mengonfirmasi keabsahan surat pencabutan laporan sekaligus mendalami alasan di balik keputusan tersebut.

"Setelah tahapan konfirmasi selesai, pihak kepolisian akan menggelar perkara sebagai dasar hukum resmi untuk menghentikan proses penyelidikan kasus tersebut," ujar Budi.

Sebelumnya, PWI Pusat memutuskan mencabut laporan polisi terhadap Hotman Paris Hutapea setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai melalui proses mediasi.

Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, mengatakan pencabutan laporan dilakukan setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum PWI Akhmad Munir dan Hotman Paris yang difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam pertemuan tersebut, Hotman Paris kembali menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada PWI.

Menurut Anrico, organisasi menerima permintaan maaf tersebut dengan iktikad baik sehingga memilih menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative justice.

"PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu secara tulus. Dan secara hukum, kami melakukan pencabutan sesuai dengan mekanisme hukum bahwa ada restorative justice," ujar Anrico.

Dengan pencabutan laporan tersebut, proses hukum kini memasuki tahapan administrasi di kepolisian. Keputusan penghentian penyelidikan akan ditetapkan setelah penyidik menyelesaikan proses konfirmasi dan menggelar perkara sesuai ketentuan yang berlaku.* (mt/dh)