Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi', S.H., dan dihadiri anggota Banmus bersama jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Fadly Abdina Tegaskan Pentingnya Sinergitas TNI-Polri

Rapat Banmus menjadi bagian penting dalam mengatur rangkaian kegiatan DPRD, termasuk agenda rapat, pembahasan, serta kegiatan kelembagaan lainnya yang akan dilaksanakan selama bulan berjalan.

Melalui rapat tersebut, DPRD Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat menjalankan seluruh agenda kelembagaan secara efektif serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Data tersebut tercantum dalam publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026. Survei itu mencakup 356 ribu rumah tangga sampel di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, termasuk tambahan 700 rumah tangga untuk estimasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga:

• Wantimpres Prabowo Lebih Gemuk, Pengamat: Pembagian Tugas Harus Jelas

1. Sebanyak 11,35% Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tak Punya Ijazah

Dari sektor pendidikan, BPS mencatat 11,35 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah pada 2026.

Angka tersebut terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, proporsinya mencapai 12,49 persen, kemudian turun menjadi 12,26 persen pada 2023, 11,44 persen pada 2024 dan 11,37 persen pada 2025.

Selain itu, masih terdapat 23,66 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya hanya SD atau sederajat pada 2026.

Angka tersebut juga menurun dibandingkan 2022 yang mencapai 24,83 persen dan 2025 sebesar 23,90 persen.

2. Sebanyak 79,68% Penduduk Punya Jaminan Kesehatan

Pada sektor kesehatan, BPS mencatat 79,68 persen penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan pada 2026.

Proporsi tersebut meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pada 2022, penduduk yang memiliki jaminan kesehatan tercatat 69,62 persen. Angkanya kemudian naik menjadi 72,38 persen pada 2023, 75,48 persen pada 2024 dan 78,04 persen pada 2025.

Sementara itu, sebanyak 27,43 persen penduduk tercatat mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada 2026.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai 28,31 persen.

3. Sebanyak 5,09% Rumah Tangga Tinggal di Hunian Sempit

Kondisi tempat tinggal juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

BPS mencatat 5,09 persen rumah tangga pada 2026 tinggal di hunian dengan luas lantai kurang dari 7,2 meter persegi per kapita.

Proporsi tersebut menurun dari 5,67 persen pada 2024 dan 5,34 persen pada 2025.

Di sisi lain, sebanyak 91,25 persen rumah tangga telah memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan sendiri.

Untuk sumber penerangan, 99,59 persen rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber utama penerangan.

Sementara itu, rumah tangga yang memiliki dinding utama berupa tembok mencapai 82,82 persen pada 2026.

4. Sebanyak 21,98% Rumah Tangga Menerima Kredit

BPS juga mencatat akses rumah tangga terhadap pembiayaan. Pada 2026, sebanyak 21,98 persen rumah tangga tercatat menerima kredit.

Angka tersebut menurun dibandingkan 2025 yang mencapai 23,90 persen.

Pada 2024, proporsi rumah tangga penerima kredit tercatat 23,08 persen. Sebelumnya, angka tersebut berada di 22,97 persen pada 2023 dan 23,23 persen pada 2022.

Indikator kredit ini menjadi bagian dari statistik kesejahteraan masyarakat bersama sejumlah indikator lain, seperti kepemilikan aset, penerimaan bantuan sosial dan penggunaan uang elektronik.

5. Sebanyak 40,98% Rumah Tangga Punya Uang Elektronik

Penggunaan layanan keuangan digital menunjukkan perkembangan pada 2026. BPS mencatat 40,98 persen rumah tangga memiliki uang elektronik dalam setahun terakhir.

Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan 2025 yang tercatat 33,04 persen.

Dari jumlah tersebut, kepemilikan uang elektronik berbasis server atau dompet digital mencapai 40,70 persen. Sementara kepemilikan uang elektronik berbasis kartu atau chip sebesar 18,20 persen.

Penggunaan uang elektronik juga menunjukkan perbedaan antarwilayah. DKI Jakarta mencatat proporsi tertinggi sebesar 78,95 persen, disusul Jawa Barat 55,42 persen dan Kepulauan Riau 50,73 persen.

Sementara itu, persentasenya masih rendah di sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur sebesar 12,06 persen, Maluku Utara 10,98 persen dan Papua Barat 12,14 persen.

Selain itu, BPS mencatat 19,91 persen rumah tangga memiliki komputer, laptop atau tablet pada 2026. Angka tersebut relatif tidak berubah dibandingkan 2025 yang berada di 19,94 persen.

BPS menyebut data Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 tersebut representatif hingga tingkat kabupaten/kota. Data itu memberikan gambaran kondisi masyarakat dari berbagai sisi, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, tempat tinggal hingga akses pembiayaan dan penggunaan layanan keuangan digital.* (k/dh)

Kegiatan tersebut menghadirkan Plt Kepala UPTD TPA dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Binjai Muhammad Adarsyah sebagai narasumber, didampingi Penyuluh Lingkungan Hidup Muda Debby Lestari.

Baca Juga:

• Turun Gunung Cek Jalan Diponegoro Wakil Wali Kota Binjai Pastikan Perbaikan Gak Asal Jadi

Dalam pemaparannya, Adarsyah menjelaskan pengelolaan sampah spesifik mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2024.

Menurutnya, sampah spesifik merupakan sampah yang karena sifat, konsentrasi dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Jenis sampah tersebut antara lain sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang mengandung limbah B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, hingga sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

Adarsyah mengatakan pembangunan FPSS ditujukan untuk menyediakan sarana pemilahan dan pengumpulan sampah spesifik secara terpadu sehingga potensi pencemaran lingkungan dapat ditekan.

"Tujuannya untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, menangani sampah B3 secara aman, mengontrol dampak pencemaran, serta mendukung keberlanjutan lingkungan," kata Adarsyah.

Dia menjelaskan pengelolaan di FPSS nantinya dilakukan secara bertahap. Sampah berasal dari sumber, kemudian dipilah melalui dropbox sampah spesifik sebelum diangkut menuju Gedung FPSS.

Selanjutnya, sampah tersebut akan dikirim ke tempat pengelola limbah B3 yang resmi.

Adarsyah mengatakan pembangunan dan pengelolaan sampah spesifik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal.

"Melalui sosialisasi ini kami ingin menyamakan persepsi dan membangun sinergi dengan semua pihak. Pengelolaan sampah spesifik memerlukan kolaborasi agar lebih optimal, aman, dan berwawasan lingkungan," ujarnya.

DLH Kota Binjai berharap pembangunan FPSS dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus mengurangi risiko pencemaran akibat sampah yang membutuhkan penanganan khusus.* (dh)

BANDA ACEH - Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/10/2026). Perayaan tersebut dimeriahkan berbagai kegiatan, mulai dari pemotongan tumpeng, bazar hingga aneka perlombaan.

Ketua DYK Aceh, Ny Deliana Sutio Jumagi Akhirno, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus DYK dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah se-Aceh, termasuk DYK PTUN dan Pengadilan Militer, yang hadir dalam perayaan tersebut.

Baca Juga:

• Reuni Lintas Generasi! Prabowo Pimpin HUT ke-81 TNI di Cilangkap, Prajurit Aktif dan Senior Bertemu

Tahun ini, HUT ke-24 DYK mengusung tema "Dengan Persatuan Dharmayukti Karini Jaya". Tema tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kebersamaan dan dukungan keluarga terhadap tugas para suami yang bertugas di lingkungan peradilan.

Deliana juga mengajak seluruh anggota DYK untuk terus menunjukkan sikap luhur serta menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Saya mengharapkan kepada ibu-ibu DYK agar bersikap dan bertindak luhur serta menjadi teladan di dalam kehidupan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sekaligus Ketua Pelindung DYK Aceh, Dr Sutio Jumagi Akhirno, berharap bertambahnya usia organisasi dapat semakin memperkuat persatuan dan kekompakan para anggota DYK.

Dalam sambutannya, Sutio juga menekankan pentingnya dukungan keluarga terhadap tugas para suami yang bekerja di lingkungan peradilan.

Menurutnya, keberhasilan seorang suami dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari dukungan istri. Karena itu, dia mengajak para suami dan istri untuk saling menghargai serta mendukung dalam kehidupan keluarga.

Perayaan HUT DYK XXIV berlangsung di Ruang Sidang Utama dan area basemen Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, para hakim tinggi, unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, serta pimpinan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota se-Aceh.

Ketua Panitia Pelaksana HUT DYK XXIV, Ny Hanura Bondan, mengatakan sejumlah kegiatan disiapkan untuk memeriahkan perayaan tahun ini.

Selain sambutan dan pemotongan tumpeng, panitia menggelar bazar yang diikuti seluruh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah se-Aceh.

Bazar tersebut menghadirkan beragam produk khas dari masing-masing daerah. Para hakim tinggi, pejabat pengadilan dan warga pengadilan dipersilakan membeli produk menggunakan voucher yang disediakan panitia.

"Selain kata sambutan dari Ketua Pelindung dan juga pemotongan tumpeng, kami juga menyelenggarakan bazar. Bazar ini diikuti oleh seluruh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah se-Aceh," kata Hanura melalui Humas PT Banda Aceh.

Selain bazar, panitia juga menggelar berbagai lomba dan pertunjukan yang diikuti ibu-ibu warga pengadilan dari seluruh Aceh.

Sejumlah kegiatan yang ditampilkan di antaranya lomba menyanyi, menari, membaca puisi dan pertunjukan lainnya.

Rangkaian acara HUT DYK ke-24 akan ditutup dengan pembagian doorprize dengan berbagai hadiah bagi peserta.

Dharmayukti Karini sendiri merupakan organisasi wanita peradilan yang berdiri pada 25 September 2002. Organisasi ini beranggotakan hakim perempuan, karyawati, serta istri hakim, panitera dan pejabat kesekretariatan di lingkungan peradilan.* (dh)

Rismon menyampaikan pandangan tersebut setelah MK memutus gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya tidak dapat diterima. Menurutnya, kewenangan untuk menentukan keabsahan pencalonan peserta pilpres berada pada lembaga penyelenggara pemilu sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga:

• Imbas Putusan Gibran: 9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK, Pelapor Desak Pemecatan & Pembatalan Putusan

Rismon menilai persoalan legalitas pencalonan calon presiden dan wakil presiden harus dikembalikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

"Tentang legalitas keabsahan dari pencalonan paslon capres dan cawapres itu dikembalikan kepada mereka yang punya otoritas sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ya. Pasalnya saya tidak tahu," ujarnya.

Menurut Rismon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan sah atau tidaknya pencalonan peserta pemilu.

"Tetapi menurut undang-undang tersebut, itu kan yang punya hak untuk mengatakan sah atau tidaknya calon peserta pemilu, khususnya capres dan cawapres, adalah KPU. Jadi dikembalikan lagi ke KPU," katanya.

Soal Dokumen Pendidikan Gibran

Rismon juga menyinggung dokumen pendidikan Gibran yang berasal dari luar negeri. Dia mengatakan dalam fakta persidangan disebutkan Gibran mengikuti academic pathway atau foundation studies yang menurutnya merupakan pendidikan non-degree atau tidak bergelar.

"Wapres Gibran kan di dalam fakta hukum persidangan dinyatakan mengikuti academic pathway ataupun foundation studies, yang memang itu non-degree atau tak bergelar. Maka sertifikat yang dikeluarkan bukan Certificate of Completion, tetapi Certificate of Attendance," ujar Rismon.

Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dalam perkara tersebut, persoalan tenggat waktu pengajuan juga menjadi bagian dari pertimbangan.

Putusan MK tersebut kemudian memunculkan berbagai respons dari kalangan politik, pakar dan masyarakat terkait kewenangan lembaga penyelenggara pemilu serta status dokumen pendidikan Gibran.* (in/dh)

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengatakan pihak pelapor dan penyidik sempat berdiskusi mengenai laporan tersebut. Menurutnya, kepolisian menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.

Baca Juga:

• Arsul Sani Ungkap Temuan MK: Tak Ditemukan Bukti Meyakinkan Ijazah SMA Gibran dari Luar Negeri

Ahmad mengatakan kepolisian nantinya dapat melakukan langkah penyelidikan untuk menelusuri laporan tersebut. Termasuk melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dinilai berkaitan dengan dugaan peristiwa yang dilaporkan.

"Misalnya, Mahkamah Konstitusi tidak bisa memanggil Gibran Rakabuming Raka. Tetapi dalam proses penyelidikan, undangan klarifikasi, panggilan, dan sebagainya, tentu setiap pihak yang kemudian diduga ada dalam proses perbuatan pidana atau paling tidak turut serta dalam kasus deelneming (penyertaan), itu bisa juga diundang," ujarnya.

Menurut Ahmad, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan.

"Dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024," katanya.

Pelapor juga belum menyerahkan seluruh barang bukti kepada pihak kepolisian. Ahmad mengatakan bukti-bukti tersebut akan disampaikan dalam tahapan pemeriksaan atau klarifikasi selanjutnya.

"Namun bukti-bukti itu belum kami serahkan, menunggu proses klarifikasi lebih lanjut. Nah, dalam proses klarifikasi itulah nanti pelapor juga akan diperiksa, diambil keterangannya, dan dimintai bukti-bukti yang menjadi dasar pelaporan atas dugaan tindak pidana tersebut," ujarnya.

Pengaduan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutus perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024.

Saat ini, laporan tersebut masih berada pada tahap pengaduan masyarakat. Dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang tidak benar tersebut belum merupakan kesimpulan hukum dan masih memerlukan proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.* (oz/dh)

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perkara Febrie Adriansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga:

• "Koko Bisa Jadi Tersangka!": Eks Jampidsus Didakwa Peras Pengusaha Tan Kian Rp 55 Miliar

"Bahwa penerimaan uang seluruhnya berjumlah Rp346.743.821.282,00 dan USD 440.990, penerimaan saham, tanah dan/atau bangunan oleh terdakwa melalui Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, dan Ferry Yanto tersebut, diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana korupsi," ujar jaksa dalam persidangan.

Dalam dakwaan, sebagian penerimaan disebut dilakukan bersama Ferry Yanto Hongkiriwang.

Salah satunya adalah uang sebesar SGD 5 juta atau disebut setara Rp55 miliar yang berasal dari Tan Kian terkait penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa juga mendakwa adanya penerimaan saham senilai Rp14 miliar dari Michael Njoman selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS). Penerimaan tersebut disebut dilakukan melalui Ferry Yanto dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi (PT TMA).

Selain itu, Febrie didakwa menerima uang sebesar Rp20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria yang merupakan Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP).

Diduga Terima Rp203,4 Miliar

Jaksa juga mengungkap penerimaan yang disebut dilakukan bersama Don Ritto, Nurman Herin dan Ferry Yanto Hongkiriwang.

Di antaranya berupa uang Rp60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa (PT BAS) dan Heri Janto selaku Direktur Utama PT BAS. Penerimaan tersebut disebut dilakukan melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi (PT KPE).

Selain itu, terdapat penerimaan uang yang secara keseluruhan mencapai Rp203.469.822.832, termasuk USD 440.990. Jaksa menyebut uang tersebut berasal dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Febrie.

Rangkaian penerimaan tersebut menjadi bagian dari dakwaan TPPU yang kini harus diuji dalam proses persidangan.

Febrie sebelumnya juga didakwa dalam perkara lain, termasuk dugaan pemerasan terhadap Tan Kian dan penerimaan uang dari pihak yang terkait dengan perkara yang ditangani.

Seluruh dugaan yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut masih akan dibuktikan dalam persidangan.* (oz/dh)

Laporan tersebut diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (FORMASI) Pian Andreo Halomoan Manurung. Perkara bernomor 05/MKMK/L/10/2026 itu mulai disidangkan dalam sidang perdana di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga:

• Gerindra Desak Polemik Ijazah Gibran Disetop: Takut Bikin Investor Kabur dan Ekonomi Goyang

"Pengadu menilai terduga pelanggar telah melakukan pelanggaran kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006, tentang deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dinamakan Sapta Karsa Hutama," kata Saddan dalam persidangan.

Menurut Saddan, salah satu dugaan pelanggaran berkaitan dengan penjadwalan pemeriksaan perkara yang dinilai terlalu cepat.

Pelapor juga mendalilkan adanya dugaan pelanggaran prinsip independensi. Mereka menilai proses persidangan diduga dipengaruhi tekanan publik, media dan politik.

"Pengadu menilai bahwa terduga pelanggar telah melanggar prinsip independensi karena dalam dugaan kami adanya tekanan publik, media hingga politik, serta adanya duga iming-iming berupa uang yang dilakukan oleh salah satu pemohon yaitu Denny Indrayana," ujarnya.

Selain itu, pelapor menilai hakim MK tidak menerapkan prinsip kecakapan dan kesaksamaan secara optimal dalam memeriksa perkara tersebut. Menurut mereka, seharusnya hakim terlebih dahulu mencermati maksud dan tujuan permohonan serta kedudukan hukum para pemohon.

"Seharusnya perlu dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon," tutur Saddan.

Pelapor juga menilai MK telah melampaui kewenangan dalam memeriksa syarat administratif calon presiden dan wakil presiden. Menurut mereka, persoalan tersebut seharusnya menjadi ranah lembaga penyelenggara pemilu lainnya.

"Kami menilai seharusnya yang menjadi pemohon atas keberatan syarat dan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah para peserta dalam pemilihan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024, bukan para pemohon yang tidak memiliki hubungan sebab akibat serta menjadikan MK menjadi sebuah instrumen politik," katanya.

Dalam permohonannya, Pian Andreo Halomoan Manurung mengajukan lima permintaan kepada MKMK.

Pertama, meminta pembentukan tim pakar independen bersama MKMK untuk memeriksa laporan tersebut.

Kedua, meminta MKMK memeriksa secara objektif dan netral dugaan pelanggaran etik yang didalilkan terhadap sembilan hakim MK.

Ketiga, meminta penghentian sementara dan/atau tidak melanjutkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Keempat, meminta pemberian sanksi pemberhentian tetap terhadap hakim MK apabila terbukti melakukan pelanggaran etik.

Kelima, meminta Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dibatalkan.

Seluruh tudingan dan permintaan tersebut masih merupakan dalil dari pihak pelapor dan akan dinilai dalam proses pemeriksaan MKMK.* (k/dh)

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menilai polemik yang terus berlanjut berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berdampak terhadap perekonomian hingga stabilitas politik Indonesia.

Baca Juga:

• KPU Akhirnya Buka Suara! Beberkan Alasan Loloskan Berkas Ijazah Gibran Pascaputusan MK

Sugiat mengatakan ketidakpastian tersebut juga dapat memengaruhi iklim investasi, persepsi pasar dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik Indonesia.

"Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik di Indonesia," ujarnya.

Karena itu, Gerindra mengimbau masyarakat, tokoh bangsa dan partai politik menyikapi putusan MK secara bijak serta menghentikan polemik yang dinilai telah berlarut-larut.

Menurut Sugiat, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seluruh dinamika hukum terkait sengketa hasil Pilpres 2024 telah selesai.

"Kedewasaan berpolitik diuji dari kemampuan para aktor politik untuk move on, menyalurkan energi kritis ke jalur pengawasan kebijakan atau checks and balances, serta menempatkan kepentingan stabilitas bangsa di atas kepentingan kelompok," katanya.

MK Tak Terima Gugatan

Sebelumnya, MK menyatakan gugatan terkait sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026).

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Meski demikian, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Hakim MK Arsul Sani mengatakan dokumen yang ditemukan dalam persidangan berupa certificate of attendance, academic records dan explanation of grades tidak menunjukkan bukti kelulusan atau tamat sekolah.

"Berkenaan dengan hal tersebut, certificate of attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran," ujar Arsul.

Namun, MK menyatakan penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.

Gibran Hormati Putusan MK

Gibran mengatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang telah berlangsung di MK.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," kata Gibran saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Terkait persoalan ijazah SMA atau sederajat, Gibran menegaskan dirinya pernah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujarnya.

Gibran juga menyatakan akan tetap fokus bekerja setelah putusan MK tersebut.

"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," katanya.* (k/dh)

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran, KPU menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 sebagai dasar penilaian administratif.

Baca Juga:

• Aman di Mata Hukum, 'Rontok' di Mata Moral? Pengamat UNJ Bicara Legitimasi Gibran dan Jalur Pemakzulan Usai Putusan MK

"Dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian administratif adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019," kata Afif dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Afif menjelaskan KPU saat itu memperlakukan dokumen tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan. Artinya, keputusan administratif dianggap tetap berlaku selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Afif, terdapat sejumlah pertimbangan yang digunakan KPU dalam proses pemeriksaan. Pertama, surat penyetaraan diterbitkan kementerian yang memiliki kewenangan untuk menyetarakan pendidikan luar negeri.

Kedua, dokumen tersebut sebelumnya telah digunakan dan diterima dalam verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta 2020. Dokumen itu juga disebut belum dicabut atau dibatalkan saat verifikasi pencalonan Pilpres 2024 dilakukan.

"Ketiga dokumen tersebut sah dan berlaku karena belum terdapat lembaga dan/atau instansi yang membatalkan dokumen tersebut," ujarnya.

Afif mengatakan pada saat proses verifikasi, KPU juga tidak menemukan adanya keraguan maupun laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran, baik secara langsung maupun melalui Bawaslu.

KPU Tak Lakukan Klarifikasi

Karena tidak menemukan keraguan terhadap dokumen yang diterbitkan instansi pemerintah, KPU menilai tidak ada kondisi yang mengharuskan dilakukan klarifikasi tambahan.

"Atas dasar tersebut, KPU menilai tidak terdapat kondisi yang memerlukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2). Keputusan tersebut merupakan penerapan ketentuan klarifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi yang tersedia pada saat itu," kata Afif.

Dia menyebut KPU menjalankan asas kecermatan dengan memperhatikan kewenangan instansi penerbit, keberlakuan dokumen serta riwayat penggunaannya sebagai dasar pemeriksaan administratif.

Berdasarkan dokumen yang diterima dan hasil verifikasi saat itu, KPU menyatakan persyaratan pendidikan Gibran telah memenuhi syarat.

"Dalam proses pencalonan, KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon," ujarnya.

Namun, Afif menegaskan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan. Pembagian kewenangan tersebut menjadi dasar KPU dalam menggunakan surat penyetaraan untuk pemeriksaan administratif.

KPU Hormati Pertimbangan MK

Afif juga menyebut KPU menghormati pertimbangan MK yang menekankan pentingnya prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam memeriksa dokumen persyaratan calon.

KPU, kata dia, akan menjadikan putusan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu ke depan.

"Oleh karena itu KPU menghormati seluruh pertimbangan tersebut dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan," katanya.

Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA yang dapat menjadi dasar pemenuhan syarat calon wakil presiden.

Namun, MK menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran karena telah dilantik sebagai wakil presiden.

Gibran Hormati Putusan MK

Gibran sebelumnya turut merespons putusan MK. Dia mengatakan menghormati proses hukum yang telah berjalan dan menegaskan pernah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA sederajat.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujar Gibran.

Setelah putusan tersebut, Gibran menyatakan akan tetap fokus bekerja dan menjalankan tugas sebagai wakil presiden untuk mendukung visi dan program Presiden Prabowo Subianto.* (k/dh)

Menurut Ubedilah, meski MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya, putusan tersebut dinilai dapat memperbesar keraguan publik terhadap legitimasi politiknya.

Baca Juga:

• Bikin Bising Internasional, Media Asing Bedah Putusan MK Soal Ijazah Gibran Hingga Isu Pemakzulan

Ubedilah mengatakan ketidakpercayaan publik terhadap Gibran berpotensi semakin meluas. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berpengaruh terhadap legitimasi publik yang melekat pada posisi wakil presiden.

"Ketidakpercayaan publik pada Wapres akan semakin meluas, sehingga legitimasi publik juga akan makin rontok," ujarnya.

Dia menilai persoalan tersebut juga berpotensi memengaruhi efektivitas kerja wakil presiden. Selain itu, tekanan publik disebut dapat berdampak terhadap kewibawaan Gibran sebagai pejabat negara.

"Publik menilai kok tidak punya ijazah SMA bisa jadi Wapres. Situasi itu juga telah membuat semacam ketidakpastian hukum yang sangat serius dan membuat masyarakat secara umum akan mengalami keresahan kolektif," kata Ubedilah.

Pakar Sebut Gibran Bisa Mengundurkan Diri

Ubedilah kemudian menyebut ada sejumlah jalur yang menurutnya dapat ditempuh untuk memberikan kepastian politik dan hukum. Salah satunya adalah Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Menurutnya, jabatan wakil presiden memiliki standar etik yang tinggi dalam kehidupan bernegara. Dia menilai persoalan mengenai syarat pendidikan dapat menjadi beban etik bagi seorang pejabat publik.

"Tidak punya ijazah SMA sederajat tetapi jadi Wapres itu ada semacam kebohongan publik yang melekat pada tubuh politik Gibran. Itu pelanggaran etik berat seorang Wapres sekaligus beban etik yang mendalam," ujarnya.

Ubedilah mengatakan apabila wakil presiden mengundurkan diri, terdapat mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Dia merujuk Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur MPR dapat bersidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden.

Selain itu, menurut Ubedilah, DPR dapat menggunakan mekanisme konstitusional untuk menyatakan pendapat mengenai persoalan tersebut.

"Jika DPR menyatakan bahwa tidak adanya ijazah SMA Wapres sebagai pelanggaran etik berat maka proses impeachment atau melalui mekanisme pemakzulan terhadap Wapres dapat berlanjut di MPR," katanya.

MK Tak Menerima Gugatan

Sebelumnya, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setara SMA.

Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Dengan demikian, pernyataan mengenai hilangnya legitimasi moral Gibran merupakan penilaian dari Ubedilah Badrun, bukan amar putusan MK.

Putusan MK tersebut tetap menjadi bahan perdebatan politik dan hukum mengenai syarat pendidikan, legitimasi publik, serta mekanisme konstitusional terhadap jabatan wakil presiden.* (k/dh)

MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat.

Baca Juga:

• Teka-teki Pertemuan 2 Jam Jokowi & Prabowo di Kertanegara Tepat di Malam Putusan MK

Putusan itu menjadi perhatian Reuters. Media tersebut memberitakan perkara tersebut dengan judul "Indonesia's Constitutional Court dismisses challenge to vice president over education credentials".

Reuters menyoroti bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran tidak membuatnya didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Media itu juga mengutip penjelasan hakim MK Adies Kadir bahwa perkara tersebut tidak lagi dapat diperlakukan sebagai sengketa hasil pemilu karena Gibran telah dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto.

Reuters juga memberitakan bahwa seluruh sembilan hakim MK menolak permohonan tersebut. Dalam laporannya, Reuters menyebut Undang-Undang Pemilu Indonesia mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden telah menyelesaikan pendidikan SMA atau kualifikasi yang sederajat.

Media tersebut juga mengutip pernyataan Gibran usai putusan MK. Gibran mengatakan dirinya menghormati proses hukum dan akan tetap bekerja untuk menjalankan program pemerintahan Prabowo.

"Ya, kalau saya tidak lulus SMA, saya tidak akan bisa kuliah. Saya menyelesaikan gelar sarjana saya di Singapura," kata Gibran sebagaimana dikutip Reuters.

Selain Reuters, ABC juga menyoroti putusan MK tersebut. Media Australia itu menurunkan berita berjudul "Court dismisses challenge against Indonesia's vice-president but impeachment remains possible".

ABC menyebut putusan tersebut menjadi salah satu perkara yang paling banyak dinantikan di Indonesia. ABC juga memberitakan proses persidangan yang berlangsung panjang dengan menghadirkan sejumlah ahli serta perwakilan lembaga pemerintah.

Media tersebut turut mengulas pandangan sejumlah pakar hukum tata negara mengenai kemungkinan konsekuensi politik dan hukum setelah putusan MK.

Pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar menilai persidangan telah mengidentifikasi sejumlah persoalan substantif. Menurutnya, putusan MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, sementara penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional lainnya.

ABC juga mengutip pandangan bahwa proses pemberhentian wakil presiden dari jabatannya tidak dapat dilakukan secara langsung melalui putusan tersebut. Proses pemakzulan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, MPR dan MK.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan masa depan Gibran tidak dapat ditentukan secara langsung oleh MK melalui perkara tersebut.

"Meskipun putusan ini memicu pertanyaan mengenai keabsahan posisi Gibran, setiap proses untuk memberhentikannya dari jabatan tetap harus melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) dan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Mahkamah Konstitusi," kata Feri.

Sorotan media asing tersebut menunjukkan putusan MK mengenai gugatan syarat pendidikan Gibran tidak hanya menjadi perhatian di dalam negeri, tetapi juga diberitakan media internasional.* (k/dh)

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG sebelumnya ditutup di level 6.192,93. Pada perdagangan hari ini, indeks sempat dibuka menguat ke level 6.210,42 sebelum bergerak di rentang 6.136,19 hingga 6.214,76.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,17 Persen ke Level 6.203,21, Saham PTBA Melonjak

Dari aktivitas perdagangan, volume transaksi saham tercatat mencapai 47,78 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp 36,19 triliun. Frekuensi perdagangan mencapai 1,523 juta kali.

Sementara itu, kapitalisasi pasar BEI pada akhir perdagangan mencapai sekitar Rp 10.802 triliun.

Sejumlah indeks saham utama juga ikut melemah. Indeks LQ45 turun 0,40 persen ke level 605,72, sedangkan KOMPAS100 terkoreksi 0,55 persen menjadi 791,76.

Indeks Jakarta Islamic Index (JII) turun 0,66 persen ke level 367,25. Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) melemah 1,20 persen menjadi 214,87.

Kemudian, IDX30 turun 0,42 persen ke level 335,72 dan JII70 terkoreksi 0,79 persen menjadi 142,94.

Hampir Semua Sektor Melemah

Dari 11 indeks sektoral yang tercatat di BEI, hampir seluruh sektor berakhir di zona merah. Hanya sektor keuangan yang mencatat penguatan tipis.

Indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) naik 0,02 persen ke level 1.320,67.

Sementara itu, sektor energi menjadi sektor dengan penurunan paling dalam. Indeks sektor energi (IDXENERGY) turun 1,56 persen ke level 3.226,63.

Sektor barang konsumen non-primer (IDXCYCLIC) melemah 1,21 persen menjadi 917,85. Kemudian sektor barang baku (IDXBASIC) turun 1,15 persen ke level 1.683,86.

Sektor perindustrian (IDXINDUST) terkoreksi 1,11 persen menjadi 1.599,61. Sektor transportasi dan logistik (IDXTRANS) turun 0,87 persen ke level 1.744,14.

Sementara sektor infrastruktur (IDXINFRA) melemah 0,85 persen menjadi 1.724,28. Sektor properti dan real estat (IDXPROPERT) turun 0,70 persen ke level 753,77.

Sektor teknologi (IDXTECHNO) terkoreksi 0,49 persen menjadi 5.794,66. Sektor barang konsumen primer (IDXNONCYC) turun 0,37 persen ke level 679,44.

Adapun sektor kesehatan (IDXHEALTH) menjadi sektor dengan penurunan paling tipis, yakni 0,07 persen ke level 1.448,83.

Rupiah Menguat

Di pasar valuta asing, rupiah justru menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data pasar spot, rupiah ditutup menguat 20 poin atau 0,11 persen ke level Rp 17.887 per dolar AS.

Bursa Asia Mayoritas Melemah

Pergerakan bursa saham Asia pada perdagangan Rabu juga mayoritas berakhir di zona merah.

SSE Composite Index China menjadi salah satu bursa yang menguat, yakni naik 0,31 persen ke level 3.842,19.

Sementara itu, Nikkei 225 Jepang turun 0,92 persen ke level 70.035,71 dan Hang Seng Hong Kong melemah 0,62 persen menjadi 24.130,50.

Indeks S&P/ASX 200 Australia turun tipis 0,09 persen ke level 8.727,70. Penurunan terdalam terjadi pada KOSPI Korea Selatan yang merosot 1,98 persen ke level 6.803,90.* (k/dh)

Dakwaan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang perdana perkara Febrie Adriansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga:

• Terbongkar Kode 'Kue' Rp 20 M Jaksa Beberkan Modus TPPU Eks Jampidsus Febrie Lewat Money Changer

Pertemuan tersebut berlangsung di kawasan Pacific Place, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ferry disebut menyampaikan ancaman kepada Tan Kian terkait statusnya dalam perkara tersebut.

"Koko bisa jadi tersangka," kata Ferry sebagaimana dibacakan jaksa dalam dakwaan.

Tan Kian kemudian membantah keterlibatannya dalam perkara Asabri maupun Jiwasraya.

"Jangan dijadikan tersangka dong, kan saya tidak ada hubungannya dengan perkara Asabri atau Jiwasraya," ujar Tan Kian dalam dakwaan.

"Terserah Koko percaya atau tidak," jawab Ferry.

Setelah itu, jaksa menyebut Ferry meminta uang kepada Tan Kian sebesar Rp 55 miliar. Tan Kian disebut menyanggupi permintaan tersebut karena khawatir ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelum uang diberikan, Ferry disebut bertemu Febrie saat menghadiri pemakaman di kawasan Grogol, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ferry menyampaikan bahwa Tan Kian akan memberikan uang sekitar Rp 50 miliar.

Jaksa kemudian menyebut Tan Kian menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura kepada Ferry dalam tiga tahap. Penyerahan uang tersebut berlangsung di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.

Setelah menerima uang itu, Ferry disebut melaporkannya kepada Febrie. Dalam dakwaan, Febrie kemudian meminta agar uang tersebut untuk sementara disimpan atau tidak digunakan.

"Dinginkan saja dulu," ujar Febrie sebagaimana dibacakan jaksa.

Perkara ini menjadi bagian dari dakwaan terhadap Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Atas dugaan perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dakwaan tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal II ayat (8) Lampiran I angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Seluruh dugaan yang tercantum dalam dakwaan tersebut masih akan diuji dalam proses persidangan.* (k/dh)

Berdasarkan data Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I pada Rabu (7/10/2026) pukul 10.00 WIB, asap terdeteksi di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba, Samosir, Asahan, Tanjungbalai dan Humbang Hasundutan.

Baca Juga:

• Bakal Dieksekusi! Wagub Surya Pastikan 'Curhatan' Warga dari Reses DPRD Sumut Masuk Prioritas Pembangunan

Kepala BBMKG Wilayah I Hendro Nugroho mengatakan kondisi asap turut memengaruhi jarak pandang di sejumlah wilayah Sumut.

"Berdasarkan hasil pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit, jarak pandang pada Rabu (7/10) pukul 11.00 WIB turun berkisar 1-5 kilometer," kata Hendro.

Penurunan jarak pandang tersebut terjadi di tengah kondisi sebaran asap yang terdeteksi di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.

Sementara itu, hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan konsentrasi PM2.5 atau partikel sangat kecil di udara di Sumatera Utara berada pada kategori baik hingga tidak sehat.

BBMKG mengimbau masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara.

"Masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap juga diimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai," ujarnya.

Masyarakat di wilayah terdampak juga diminta memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kualitas udara dari pihak berwenang.* (ds/dh)

Pada Rabu (7/10/2026), menunjukkan harga ayam bersih dijual sekitar Rp 40 ribu-Rp 43 ribu per kg.

Baca Juga:

• Bikin Geleng-Geleng! Rico Waas Sidak Kendaraan Dinas Medan: Mobil Camat Nunggak Pajak, Motor Tanpa Spion

"Udah turun dari minggu lalu, sempat Rp 50 ribuan per kilo tapi sekarang sudah turun jadi Rp 40 ribu yang bersih. Ya sebenarnya masih agak tinggi cuma enggak semahal yang lalu lah," kata Rizki.

Meski harga di Medan mulai turun, harga ayam di sejumlah daerah di Sumatera Utara masih relatif tinggi.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumatera Utara, harga daging ayam broiler tertinggi tercatat di Sibolga sebesar Rp 51.450 per kg.

Harga ayam di Sibolga tersebut turun tipis dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp 52 ribu per kg.

Setelah Sibolga, harga ayam broiler tertinggi berikutnya tercatat di Humbang Hasundutan sebesar Rp 50 ribu per kg. Kemudian Padang Lawas Rp 48 ribu per kg dan Kabupaten Karo Rp 46 ribu per kg.

Sementara itu, harga ayam broiler terendah ditemukan di Asahan dengan harga Rp 31 ribu per kg.

Daerah lainnya yang mencatat harga relatif rendah yakni Labuhanbatu Selatan sebesar Rp 35 ribu per kg, Nias Utara Rp 36 ribu per kg dan Serdang Bedagai Rp 37 ribu per kg.

Perbedaan harga tersebut menunjukkan harga ayam broiler di Sumatera Utara masih bervariasi antarwilayah, meski sejumlah daerah mulai mencatat penurunan dibandingkan periode sebelumnya.* (ds/dh)

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan ribuan CCTV tersebut nantinya akan terhubung dengan sistem pemantauan yang dikendalikan melalui control room. Pemantauan juga akan melibatkan pemerintah di tingkat kecamatan.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Cari Salah! Pemko Medan Rilis 'PengawasMU', Jurus Baru Awasi Kinerja Birokrasi Berbasis Digital

Menurut Rico, pemasangan CCTV akan difokuskan di lingkungan permukiman, termasuk gang-gang yang selama ini belum banyak terjangkau kamera pengawas.

Dia menjelaskan CCTV tersebut berbeda dengan kamera yang sebelumnya banyak dipasang di jalan-jalan utama Kota Medan. Sistem baru itu dirancang agar pengawasan dapat menjangkau area permukiman secara lebih luas.

"Berbeda (dengan CCTV sebelumnya) ini yang banyak di lingkungan, karena memang masuk ke daerah, bisa masuk ke gang, ya, jalan-jalan, ya ada di jalan utama juga, tapi banyak yang masuk ke gang-gang penduduk," ujarnya.

Rico menyebut pemasangan 10.000 CCTV tersebut direncanakan mulai dilakukan pada 2027. Setiap kecamatan diperkirakan akan mendapatkan sekitar 500 kamera yang nantinya terhubung dalam sistem pemantauan.

Keberadaan CCTV di tingkat lingkungan diharapkan dapat membantu pemerintah mendeteksi aktivitas mencurigakan sekaligus mempercepat respons terhadap berbagai persoalan keamanan.

Menurut Rico, pengawasan nantinya tidak hanya dilakukan dari tingkat pemerintah kota. Kecamatan juga akan terlibat dalam memantau kondisi keamanan di wilayah masing-masing.

"Untuk satu Kota Medan itu kami siapkan 10.000 CCTV yang akan kami kontrol semuanya, ditargetkan tahun depan," pungkasnya.

Pemkot Medan menargetkan sistem pengawasan tersebut dapat memperkuat keamanan lingkungan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui pemantauan yang lebih terintegrasi.* (ds/dh)

Hal itu terungkap dalam sidang dakwaan Febrie Adriansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga:

• Bongkar Janggalnya Audit Rp 13,1 Miliar Waterfront City Samosir, Kuasa Hukum Soroti Adendum Fiktif

"Bahwa PT OBP yang bergerak di bidang perdagangan umum merupakan salah satu perusahaan pemasok batubara kepada PT PLN Indonesia Power untuk kebutuhan PLTU Suralaya sejak periode tahun 2018," ujar jaksa dalam persidangan.

Jaksa mengatakan sekitar Februari 2024, Tria menghubungi Hadi Hidayat alias Tomi selaku Direktur PT OBP sekaligus pendiri Kantor Hukum Prime Solution Associate. Tria disebut meminta Hadi menyerahkan uang dalam mata uang dolar Singapura dengan nilai setara Rp 20 miliar kepada Febrie.

Dalam komunikasi tersebut, Tria disebut menggunakan istilah "kue" sebagai kode untuk uang.

"Meminta agar Hadi Hidayat alias Tomi alias Tomi Hadi menyerahkan uang dalam mata uang SGD senilai Rp 20.000.000.000 (miliar) kepada Terdakwa dengan mengatakan, 'Tom, ada kue atau uang untuk De Clan dari kantor'," kata jaksa.

Menurut jaksa, Hadi kemudian membawa uang tersebut ke Febrie di Cafe de'Clan, Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Setelah diperlihatkan bungkusan uang itu, Febrie disebut meminta Hadi membawa uang tersebut ke KOIN Money Changer.

"Pada saat itu Hadi Hidayat alias Tomi alias Tomi Hadi memperlihatkan bungkusan uang tersebut dan Terdakwa menjawab, 'Langsung aja Om bawa ke sebelah'. Menindaklanjuti arahan Terdakwa, kemudian Hadi Hidayat alias Tomi alias Tomi Hadi membawa dan menyerahkan uang tersebut ke KOIN Money Changer dengan mengatakan, 'Ini titipan dari Om Febri'," ujar jaksa.

Selain dugaan penerimaan uang senilai Rp 20 miliar tersebut, jaksa juga mengungkap Febrie disebut menerima uang dari Tria setiap momen Lebaran.

Penerimaan tersebut disebut terjadi pada April 2024 dan Maret 2025, dengan masing-masing nominal senilai Rp 300 juta. Dengan demikian, total uang yang disebut diterima Febrie dari pemberian saat Lebaran mencapai Rp 600 juta.

"Bahwa selain itu, pada setiap momen Lebaran Idul Fitri, Terdakwa juga menerima uang dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria dengan rincian sebagai berikut; satu, pada bulan April 2024, Terdakwa menerima uang dalam mata uang SGD senilai Rp300.000.000 dan dua pada bulan Maret 2025, Terdakwa menerima uang dalam mata uang SGD senilai Rp300.000.000," kata jaksa.

Dakwaan tersebut menjadi bagian dari perkara dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.* (d/dh)

Pertemuan tersebut dikonfirmasi ajudan Jokowi, AKBP Syarif. Dia mengatakan Prabowo yang mengundang Jokowi untuk datang ke kediamannya.

Baca Juga:

• Buntut Putusan MK PDIP Desak KPU Buka-bukaan Soal Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Pertemuan Jokowi dan Prabowo berlangsung tertutup. Hingga kini belum ada keterangan mengenai materi pembicaraan kedua tokoh tersebut.

Syarif juga membantah pertemuan itu membahas sidang gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak ada," kata Syarif saat ditanya apakah persoalan tersebut ikut dibahas.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo itu berlangsung pada malam yang sama dengan agenda pembacaan putusan MK terkait perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran. Namun, belum ada informasi resmi mengenai pembahasan lain dalam pertemuan tersebut.

Jokowi kemudian meninggalkan kediaman Prabowo setelah pertemuan. Sementara Prabowo disebut meninggalkan lokasi tidak lama setelahnya.

Hingga berita ini ditulis, baik Jokowi maupun Prabowo belum memberikan penjelasan mengenai isi pertemuan tersebut.* (d/dh)

Guntur mengatakan PDIP menghormati putusan MK. Namun, menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi proses verifikasi persyaratan pencalonan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Baca Juga:

• Usai Putusan MK, Kuasa Hukum Denny Indrayana Sebut Gibran Tak Bisa Maju Lagi di Pilpres

Menurut Guntur, setiap lembaga negara yang terlibat dalam proses pencalonan memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan seluruh persyaratan calon diverifikasi secara benar, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, dia meminta KPU memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran, termasuk mekanisme pengawasan yang dilakukan saat pencalonan Pilpres 2024.

"Penyelenggara pemilu perlu menjelaskan kepada publik bagaimana verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan, termasuk peran pengawasan di dalamnya. KPU harus ikut bertanggung jawab kepada publik, mengingat besarnya cita-cita rakyat dan negara terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil," ujarnya.

Guntur menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif. Menurut dia, munculnya pertanyaan mengenai dokumen persyaratan pencalonan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral pemegang jabatan publik.

"Pertanggungjawaban hukum tentu mengikuti mekanisme dan kewenangan lembaga negara. Tetapi pertanggungjawaban moral melekat langsung pada setiap pemegang jabatan publik. Ketika muncul pertanyaan mendasar mengenai dokumen yang menjadi syarat pencalonan, rakyat berhak memperoleh penjelasan yang jujur dan terbuka," katanya.

Guntur meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan kelembagaan. Dia menegaskan tidak boleh ada kekuasaan yang kebal terhadap koreksi.

"Tidak boleh ada kekuasaan yang kebal terhadap koreksi. Hukum tidak boleh berhenti pada formalitas ketika menyangkut integritas jabatan publik. Karena itu, harus ada tindak lanjut yang terbuka melalui mekanisme hukum dan kelembagaan, disertai tanggung jawab moral," ucap Guntur.

Sebelumnya, MK dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak menerima permohonan tersebut karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

MK menilai persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai persyaratan tersebut.

Di sisi lain, dokumen KPU terkait verifikasi persyaratan bakal pasangan calon Pilpres 2024 sebelumnya menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

PDIP, kata Guntur, meminta seluruh proses lanjutan dilakukan secara terbuka dan objektif agar persoalan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan aturan dan kewenangan masing-masing lembaga.

"Hukum harus menjadi panglima. Kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan, dan jabatan publik harus selalu tunduk pada pertanggungjawaban moral di hadapan konstitusi dan rakyat," imbuhnya.* (d/dh)