MEDAN — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi Ghazali Rahman membantah kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik Polda Sumatera Utara terhadap dirinya dan sejumlah pejabat di dinas tersebut.

Ghazali menyatakan kehadirannya di Polda Sumut pada Rabu, 15 April 2026, semata untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait tugas dan fungsi dinas terhadap penyedia layanan (provider).

Baca Juga:

• Bupati Taufik Zainal Abidin Ikuti Sosialisasi PBPH, Dorong Peran BUMD Kelola Lahan

Ia menjelaskan datang ke kantor kepolisian menggunakan kendaraan pribadi sekitar pukul 09.00 WIB dan menjalani pemeriksaan hingga pukul 21.00 WIB.

Menurut dia, tidak ada penindakan hukum berupa OTT seperti yang beredar di sejumlah pemberitaan.

"Saya datang sendiri dan hanya dimintai keterangan oleh penyidik. Tidak benar ada OTT," katanya.

Dalam proses klarifikasi tersebut, Ghazali hadir bersama Kepala Bidang Aptika Dinas Kominfo Tebing Tinggi, Dedi Sahputra, serta bendahara dinas, Krisna Manta Panca.

Ia menegaskan tidak ada pertemuan dengan pihak swasta atau rekanan selama berada di Polda Sumut, sekaligus membantah informasi yang menyebut adanya keterlibatan pihak luar dalam dugaan OTT tersebut.

Ghazali juga meminta publik tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Ia menyebut sejumlah kabar yang beredar di media sosial dan sebagian media massa sebagai informasi yang tidak benar.

"Kami berharap tidak ada lagi penyebaran hoaks. Kami siap bekerja sama dengan kepolisian dan pers untuk meluruskan informasi," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Sumatera Utara terkait isu OTT yang sempat beredar.*

(mi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melantik 76 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kamis, 16 April 2026.

Dalam pelantikan yang digelar di Balai Kota Medan itu, Rico memberikan tenggat waktu enam bulan bagi para pejabat untuk menunjukkan kinerja nyata.

Baca Juga:

• Bupati Taufik Zainal Abidin Ikuti Sosialisasi PBPH, Dorong Peran BUMD Kelola Lahan

Dalam arahannya, Rico menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan amanah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan kota.

"Bukan permasalahan jabatan yang terpenting, tapi tentang pengabdian kepada masyarakat," kata Rico.

Ia menekankan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara ketat dalam waktu enam bulan.

Jika tidak menunjukkan perubahan signifikan, evaluasi bahkan rotasi jabatan akan dilakukan.

"Kami memberikan tenggat waktu. Jika dalam enam bulan tidak ada perubahan, kami pastikan akan dilakukan evaluasi," ujarnya.

Rico juga mengingatkan agar seluruh pejabat tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Rico menyoroti tiga sektor prioritas yang harus segera dibenahi, yakni sistem perparkiran, infrastruktur, dan literasi.

Untuk sektor perhubungan, ia meminta transformasi total sistem parkir, termasuk penertiban juru parkir liar.

Sementara di sektor infrastruktur, Dinas SDABMBK diminta mempercepat perbaikan jalan, pembangunan trotoar, dan penanganan banjir.

"Kerja harus cepat dan terukur. Tahun ini harus ada hasil nyata," katanya.

Di bidang literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didorong menjadi motor penggerak budaya baca di kalangan generasi muda.

Pelantikan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.*

(ad)

MEDAN — Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri sosialisasi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Sumatera Utara, Kamis, 16 April 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas sektor dalam menyikapi kebijakan penertiban izin kehutanan beserta dampaknya terhadap masyarakat.

Baca Juga:

• Ekonomi Kawasan Danau Toba Terpukul, Ribuan Warga Sumut Desak Presiden Prabowo Buka Kembali TPL

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam arahannya menegaskan bahwa pencabutan izin PBPH merupakan bagian dari upaya penataan tata kelola kehutanan agar lebih tertib, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

"Penataan ini penting untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar Bobby.

Ia juga menekankan pentingnya kejelasan pengelolaan lahan pasca pencabutan izin, termasuk peran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta antisipasi potensi konflik sosial di tingkat masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala Penegakan Hukum Satgas PKH Anggiat Napitupulu menyatakan bahwa pencabutan izin merupakan bagian dari penegakan hukum di sektor kehutanan.

Ia menegaskan perlunya pengawasan berkelanjutan agar kawasan hutan tidak kembali disalahgunakan.

Menurut Anggiat, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan juga menyampaikan sejumlah masukan, di antaranya perlunya pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan terdampak, serta penguatan peran pengawasan oleh Satgas PKH.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan langkah strategis dan terkoordinasi dalam menangani dampak pencabutan PBPH, khususnya bagi masyarakat di wilayah Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Pertemuan berlangsung tertutup dan membahas sejumlah isu strategis nasional.

Baca Juga:

• Ekonomi Kawasan Danau Toba Terpukul, Ribuan Warga Sumut Desak Presiden Prabowo Buka Kembali TPL

"Presiden menerima laporan beberapa hal strategis sekembalinya dari kunjungan luar negeri," demikian keterangan yang disampaikan.

Dalam pertemuan itu, Dasco melaporkan perkembangan situasi politik, keamanan, serta kondisi ekonomi nasional.

Ia juga menyampaikan sejumlah masukan dari DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.

"Beberapa perkembangan situasi politik, keamanan dan ekonomi nasional serta masukan dari fungsi legislasi DPR turut disampaikan kepada Presiden," ujar Dasco.

Pertemuan ini berlangsung di tengah dinamika politik nasional serta tantangan ekonomi global yang masih fluktuatif.

Pemerintah dan DPR dinilai perlu menjaga koordinasi untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

Hingga kini belum ada pernyataan rinci mengenai kebijakan atau langkah konkret yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.*

(d/ad)

MEDAN — Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Mereka menilai penghentian aktivitas perusahaan tersebut telah memicu penurunan signifikan kondisi ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Baca Juga:

• Bahlil Lapor ke Prabowo: RI Akan Dapat Pasokan Minyak Mentah dari Rusia

Massa berasal dari sejumlah daerah, antara lain Toba, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Selatan.

Koordinator aksi, Maju Butarbutar, menyebut penghentian operasional TPL berdampak luas terhadap mata pencaharian masyarakat.

"Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan menurun drastis. Dampaknya sudah meluas," ujarnya.

Ia menjelaskan, sedikitnya 13 ribu orang terdampak langsung, mulai dari petani hutan, sopir angkutan, petani tumpang sari, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dampak tersebut, kata dia, juga merembet ke sektor pendidikan.

Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Erwin Sitorus, menuturkan banyak anak terancam putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga yang memburuk.

"Bahkan mahasiswa terpaksa berhenti kuliah karena keterbatasan biaya," katanya.

Selain mendesak pembukaan kembali operasional perusahaan, massa juga meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengambil langkah konkret dalam merespons situasi tersebut.

Mereka menilai diperlukan kebijakan strategis untuk mencegah memburuknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Forum tersebut juga meminta keterlibatan aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk aparat penegak hukum dan DPRD, guna menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel.

Dalam tuntutan lainnya, massa mendesak pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pembakaran lahan dan aktivitas ilegal di sejumlah wilayah.

Penegakan hukum dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Menurut massa, tanpa langkah konkret dari pemerintah, potensi konflik sosial dapat meningkat seiring bertambahnya angka pengangguran di kawasan tersebut.

Sebagai solusi jangka pendek, mereka meminta pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja alternatif dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.

Forum Masyarakat Berjuang berharap pemerintah pusat segera merespons kondisi ini dan mempertimbangkan situasi riil masyarakat daerah dalam setiap kebijakan yang diambil.*

(vv/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dana bantuan sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada Kamis, 16 April 2026, penyidik KPK memeriksa dua pejabat Bank Indonesia untuk menelusuri aliran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang diduga bermuara ke yayasan yang terafiliasi dengan mantan anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan dan Satori.

Baca Juga:

• Polda Metro Selidiki Laporan Faizal Assegaf soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Jubir KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengonfirmasi mekanisme pengajuan dan pencairan dana PSBI yang diduga disalurkan melalui yayasan terkait para tersangka.

"Para saksi dimintai keterangan terkait pengetahuan mereka soal pengajuan dan pencairan Program Sosial Bank Indonesia ke yayasan atau lembaga sosial yang terkait dengan pihak tersangka," kata Budi.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka pada Agustus 2025.

Kasus ini berawal dari kewenangan Komisi XI DPR RI yang menyetujui rencana anggaran tahunan BI dan OJK.

Dalam rapat tertutup Panitia Kerja, disepakati adanya alokasi dana program sosial dengan skema kuota kegiatan bagi anggota dewan melalui yayasan yang mereka kelola.

Dalam praktiknya, Heri Gunawan diduga mengajukan proposal melalui empat yayasan, sementara Satori menggunakan delapan yayasan yang dikelola orang kepercayaannya.

Namun, KPK menemukan bahwa dana yang cair pada periode 2021–2023 tidak digunakan sesuai peruntukan kegiatan sosial sebagaimana tercantum dalam proposal.

Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar, dengan Rp 6,26 miliar di antaranya berasal dari BI. Sementara Satori diduga menerima Rp 12,52 miliar, termasuk Rp 6,30 miliar dari BI.

Dana tersebut kemudian diduga disamarkan dalam berbagai aset, mulai dari deposito, pembangunan rumah makan dan showroom, hingga pembelian tanah dan kendaraan.*

(tb/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait hasil negosiasi kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia.

Salah satu hasil utama pembahasan tersebut adalah kesepakatan pasokan minyak mentah yang diklaim telah memasuki tahap final.

Baca Juga:

• Yusril: Polri Garda Terdepan Penegakan Hukum dalam Asta Cita Prabowo

"Beliau melaksanakan rapat dengan utusan khusus Presiden Putin dan Menteri Energi Rusia, dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Teddy di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Rusia menyatakan kesediaan memasok minyak mentah sekaligus membuka peluang investasi di sektor infrastruktur energi Indonesia.

Menurut dia, kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan cadangan energi nasional.

"Kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan mereka juga siap membangun beberapa infrastruktur penting untuk meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional," ujar Bahlil.

Selain minyak mentah, pemerintah juga mulai menjajaki kerja sama impor liquefied petroleum gas (LPG) dari Rusia.

Namun, Bahlil menyebut pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan membutuhkan pembicaraan lanjutan.

"Kalau crude sudah hampir final, tapi untuk LPG masih butuh beberapa tahap komunikasi," kata dia.

Pemerintah menyebut langkah diversifikasi sumber energi dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian global. Indonesia saat ini mengonsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel.

"Di tengah kondisi global seperti ini, kita harus mencari cadangan minyak dari berbagai sumber, tidak hanya satu negara," ujar Bahlil.*

(mt/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar asosiasi penyelenggara telekomunikasi dan sejumlah operator seluler dalam sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja terkait polemik kuota internet hangus.

Delapan dari sembilan hakim konstitusi yang hadir menggali keterangan para pihak secara mendalam di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas: Keberhasilan Pemimpin Tak Lepas dari Peran TP PKK

Ia meminta penjelasan rinci soal klaim kerugian akibat kuota internet yang tidak terpakai oleh konsumen.

"Tolong disimulasikan yang dimaksud beban itu seperti apa sehingga mengakibatkan kerugian akibat kuota yang tidak terpakai," kata Adies dalam persidangan.

Ia juga mempertanyakan alur keuntungan bisnis layanan internet serta nasib sisa kuota yang hangus setelah masa berlaku habis.

Selain itu, Adies menyinggung perbandingan layanan dengan penyedia lain di sektor digital.

Hakim Konstitusi Asrul Sani turut mempertanyakan argumen kerugian operator apabila permohonan pemohon dikabulkan.

Ia menilai sejumlah produk operator sebenarnya memungkinkan akumulasi kuota dengan syarat tertentu.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyoroti dampak kebijakan kuota hangus bagi konsumen yang kini menjadikan internet sebagai kebutuhan dasar.

Ia menilai mekanisme tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

"Harus ada solusi yang adil dan sosialisasi yang jelas," ujarnya.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menekankan aspek keadilan dalam skema tarif kuota internet.

Ia mempertanyakan apakah mekanisme yang berjalan saat ini sudah mencerminkan prinsip transparansi dan fairness.

Hakim lain, Daniel Yusmic P Foek, meminta penjelasan terkait struktur biaya infrastruktur jaringan yang menjadi dasar penetapan harga kuota internet.

Sementara Enny Nurbaningsih menyoroti alokasi pendapatan dari kuota yang tidak terpakai.

Adapun Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa internet telah menjadi hajat hidup orang banyak sehingga skema layanan harus tetap memperhatikan kepentingan publik.

"Ini harus dipikirkan agar pengguna tidak dirugikan," katanya.

Ketua MK Suhartoyo turut meminta kejelasan dasar hukum skema bisnis kuota internet, termasuk apakah merujuk pada regulasi domestik atau praktik internasional.

Sidang akan dilanjutkan pada Senin, 4 Mei 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan tambahan dari asosiasi, operator, dan PLN.*

(at/ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan aktivis 98 Faizal Assegaf terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo.

Laporan tersebut resmi teregister dengan nomor STTLP/B/2592/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 14 April 2026.

Baca Juga:

• Tanpa Hakim Ad Hoc, Pengadilan Militer Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Digelar Terbuka

"Pelapor melihat di suatu unggahan pemberitaan yang menyatakan adanya dugaan penerimaan barang atau fasilitas," kata Budi di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 16 April 2026.

Ia menjelaskan, peristiwa yang dipersoalkan terjadi pada 8 April 2026.

Saat ini penyidik tengah menyiapkan administrasi penyidikan atau mindik sebelum melangkah ke tahap pemeriksaan lanjutan.

"Setelah mindik dipersiapkan, pelapor akan dipanggil untuk memberikan keterangan serta menyerahkan barang bukti," ujarnya.

Faizal Assegaf melaporkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo atas dugaan penyebaran informasi yang dinilai mencemarkan nama baik dan menggiring opini publik terkait kasus dugaan suap impor.

Dalam laporannya, Faizal menyebut pernyataan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan fasilitas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilai merugikan dirinya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh pelapor.

Menurut dia, pelaporan itu merupakan hak konstitusional warga negara dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tidak ada masalah karena seluruh proses yang dilakukan KPK adalah bagian dari pertanggungjawaban kepada publik," ujar Budi, Selasa, 14 April 2026.

Ia menegaskan, seluruh tindakan KPK dalam penanganan perkara dilakukan secara transparan dan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.*

(tb/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian signifikan meski baru berjalan 1 tahun 3 bulan.

Program tersebut bahkan dibandingkan dengan program school meal di Jepang yang sudah berlangsung lebih dari satu abad.

Baca Juga:

• Rp 1 Triliun per Hari untuk MBG, BGN Klaim Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat dari Aceh hingga Papua

"Kalau Jepang baru 100 tahun melaksanakan school meal, di Indonesia alhamdulillah sudah 1 tahun 3 bulan," ujar Sony dalam Talkshow Refleksi Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Sony menyebut program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat serta melibatkan sekitar 1,8 juta relawan dan pekerja di berbagai daerah.

"Dari jumlah SPPG tersebut, sekitar 1,8 juta relawan dan pekerja telah terlibat. Ini wujud pemberdayaan masyarakat," kata dia.

Ia juga membantah anggapan bahwa anggaran besar program MBG hanya dinikmati kelompok tertentu. Menurut dia, dana program justru berputar di tingkat masyarakat bawah.

"Setiap hari mencapai Rp 986 miliar uang dikucurkan pemerintah langsung mengalir ke grassroot, dari Aceh sampai Papua. Rp 600 miliar lebih diserap pedagang beras, ayam, telur, daging, sayur, dan buah," ujarnya.

Sony menegaskan bahwa distribusi anggaran tersebut mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal, bukan hanya di kelompok elite.

"Ini mengalir ke saudara-saudara kita langsung," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.*

(kp/ad)

JAKARTA — Pengadilan Militer II-08 Jakarta memastikan persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, akan digelar secara terbuka untuk umum.

Proses persidangan juga dipastikan tidak melibatkan hakim ad hoc, melainkan sepenuhnya hakim karier militer.

Baca Juga:

• Yusril: Polri Garda Terdepan Penegakan Hukum dalam Asta Cita Prabowo

"Menunjuk majelis sampai saat ini belum, karena saya harus meneliti berkas apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Kalau sudah, baru register," kata Fredy di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Setelah proses registrasi selesai, ia akan menetapkan susunan majelis hakim yang seluruhnya berasal dari hakim militer.

"Penetapan hakim dan seluruhnya hakim karier ya, hakim militer. Jadi bukan hakim ad hoc," ujarnya.

Fredy menegaskan perkara tersebut tetap menjadi kewenangan peradilan militer.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena para terdakwa merupakan prajurit TNI aktif.

"Kalau ke peradilan sipil, malah salah saluran. Yang legitimate adalah peradilan militer," kata dia.

Ia menjelaskan, kewenangan peradilan militer juga ditentukan oleh status subjek hukum para terdakwa serta locus delicti perkara yang berada di wilayah hukum Jakarta.

"Kalau kita lihat dari empat terdakwa itu militer, berarti masuk secara subjek. Kewenangan mutlak masuk," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat mengusulkan agar hakim ad hoc dari kalangan profesional dilibatkan untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik dalam kasus ini.

Namun, hingga kini Pengadilan Militer menegaskan tetap berpegang pada mekanisme hukum yang berlaku di peradilan militer.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi pada 12 Maret 2026 usai korban selesai melakukan aktivitas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Korban mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif di RSCM.

Empat prajurit BAIS TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.

Mereka dijerat pasal penganiayaan berencana dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.*

(km/ad)

BATU BARA – Suasana duka menyelimuti warga Dusun IV, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat digegerkan dengan penemuan seorang pria yang ditemukan meninggal dunia diduga kuat akibat mengakhiri hidup sendiri, pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Korban diketahui bernama lengkap Riki Wira Nata Subarja (32), atau akrab disapa Wira. Ia merupakan warga tetap Dusun III Desa Suka Maju.

Baca Juga:

• Silaturahmi Syawal ASLAB, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Fadly Abdina Hadiri Rembug Pemekaran Sumatera Pantai Timur

Lokasi penemuan ini berada tidak jauh dari area sekolah setempat dan juga tidak terlalu jauh dari kediaman keluarga korban.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak keluarga, diduga kuat korban mengakhiri hidupnya karena sedang mengalami tekanan batin atau depresi yang dideritanya belakangan ini.

Ibu kandung korban, Tuti Mariani (62), menyampaikan kesedihan mendalam namun berbesar hati menerima takdir tersebut.

"Kami menerima kejadian ini dengan ikhlas," ujar Tuti mewakili keluarga.

Untuk meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat, pihak keluarga secara resmi telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani di hadapan saksi-saksi dan perangkat desa.

Surat tersebut disaksikan oleh M. Sahlan dan Sofyan Kirana, serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Maju, Amri.

Dalam surat pernyataan itu, keluarga menegaskan beberapa poin penting:

1.Keluarga tidak menuntut pihak mana pun atas peristiwa yang menimpa korban.
2.Meyakini bahwa dalam kejadian tersebut tidak terdapat unsur tindak pidana atau campur tangan orang lain.
3.Secara tegas menolak dilakukan visum et repertum maupun autopsi terhadap jenazah almarhum.
4.Menyatakan tidak akan membuat laporan polisi dan siap bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari ada pihak keluarga yang mengingkari isi pernyataan tersebut.

Peristiwa naas ini kembali menjadi tamparan keras serta pengingat bagi kita semua betapa pentingnya memperhatikan kesehatan mental dan kondisi psikologis orang-orang terdekat di lingkungan sekitar.

Masyarakat diimbau untuk lebih peka, peduli, dan tidak segan menawarkan bantuan atau sekadar mendengarkan keluh kesah keluarga maupun teman yang sedang mengalami masalah, agar tragedi memilukan seperti ini tidak lagi terulang di masa mendatang.*

(ad)

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang penegakan hukum dan reformasi sistem peradilan.

Hal itu disampaikan Yusril dalam Rapat Kerja Teknis Divisi Hukum (Divkum) Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 April 2026.

Baca Juga:

• Bahlil Pastikan Stok BBM dan LPG Aman, Tak Ada Kenaikan Harga: Sampai Selamanya

Menurut dia, institusi kepolisian tidak hanya bertugas menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjamin perlindungan hak warga negara.

"Sinkronisasi dengan Asta Cita harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak sekadar mengamankan program pemerintah, tetapi memastikan Polri bergerak sejalan dengan strategi pembangunan negara hukum," kata Yusril.

Ia menegaskan Polri merupakan aktor kunci dalam efektivitas sistem hukum nasional. Karena itu, Divisi Hukum Polri disebutnya sebagai "jantung" yang menentukan arah pembaruan institusi.

"Divisi Hukum adalah dapur konseptual yang menentukan apakah perubahan besar dalam hukum pidana nasional benar-benar terinternalisasi dalam aturan, prosedur, dan praktik kelembagaan," ujarnya.

Yusril juga menekankan bahwa reformasi hukum pidana merupakan agenda lintas lembaga yang membutuhkan peran aktif Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana.

Ia menyebut Polri harus mampu menerjemahkan semangat hukum baru ke dalam praktik yang tertib, adil, dan manusiawi.

Dalam kesempatan itu, Yusril turut mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi utama negara.

"Keberhasilan suatu bangsa terletak pada kemampuannya menegakkan kekuasaan hukum. Harus ada kepastian hukum yang melahirkan keadilan," kata dia mengutip Presiden.*

(d/ad)

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dalam kondisi aman.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Akhiri Sengketa Panjang! Bobby Nasution Putuskan Relokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar, Ini Alasannya

Bahlil menambahkan pemerintah telah menyepakati kebijakan penahanan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.

Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut diharapkan dapat dipertahankan lebih lama, bergantung pada kondisi fiskal dan harga minyak dunia.

"Sudah disepakati atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya," ujarnya.

Menurut Bahlil, kebijakan energi tersebut sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Ia menyebut selama ICP berada di bawah US$100 per barel, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menopang subsidi energi.

"Sekarang rata-rata ICP Januari sampai sekarang tidak lebih dari US$77 per barel," kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi tersebut masih dalam batas aman bagi APBN, meski tetap memerlukan pemantauan terhadap dinamika harga minyak global.*

(d/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait tata kelola pertambangan nikel.

Hery diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari pihak swasta.

Baca Juga:

• KI Babel Angkat Bicara Soal Sengketa Informasi: Sudah Selesai Hingga Mahkamah Agung

"Tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM, direktur PT TSHI, kurang lebih Rp1,5 miliar," kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Kejagung menjelaskan, Hery diduga berperan dalam upaya mengarahkan agar Ombudsman mengoreksi kebijakan terkait PNBP sehingga perusahaan dapat menghitung kewajibannya secara mandiri.

Dalam proses penyidikan, Kejagung juga menahan Hery sebagai bagian dari pengembangan perkara yang disebut berlangsung dalam periode 2013–2025.

Menanggapi hal tersebut, Ombudsman RI menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Lembaga tersebut menyatakan akan bersikap kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

"Pimpinan Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung serta akan kooperatif," demikian pernyataan resmi Ombudsman.

Ombudsman juga menegaskan kasus tersebut merupakan peristiwa pada periode sebelumnya dan menyatakan komitmen menjaga kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan pelayanan publik.

Selain itu, Ombudsman mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam menyikapi perkara ini.*

(d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas keberangkatan 1.883 calon jemaah haji (calhaj) asal Kota Medan untuk musim haji 1447 Hijriah, dalam suasana hangat dan khidmat yang dirangkaikan dengan halal bihalal di Medan, Kamis, 16 April 2026.

Prosesi pelepasan diawali pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan lantunan talbiyah, serta tradisi tepung tawar sebagai doa keselamatan bagi para jemaah.

Baca Juga:

• Rico Waas Perintahkan Jajaran Jenguk Korban Begal di Medan Marelan, Instruksikan Penguatan Poskamling

Dalam sambutannya, Rico menekankan pentingnya menjaga kesehatan, memperkuat solidaritas, serta menjaga nama baik bangsa Indonesia selama berada di Tanah Suci.

"Berbahagialah Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah panggilan dari Allah. Tidak semua yang mampu mendapat kesempatan ini," kata Rico.

Rico menyebutkan, jemaah haji Kota Medan tahun ini memiliki rentang usia yang cukup lebar, mulai dari 15 tahun hingga 89 tahun.

Sekitar 80 jemaah atau 4 persen di antaranya merupakan lanjut usia di atas 80 tahun.

Menurut dia, kondisi tersebut menuntut kerja sama antarpeserta, terutama jemaah yang lebih muda untuk membantu pendampingan lansia selama ibadah berlangsung.

"Kita harus saling menjaga, baik kesehatan pribadi maupun sesama jemaah. Dengan kerja sama yang baik, insya Allah ibadah dapat berjalan lancar," ujarnya.

Ia juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik, mengatur pola makan, serta menghindari konflik selama di Tanah Suci.

Rico bahkan berpesan agar jemaah tetap disiplin menjaga kesehatan di tengah godaan kuliner.

"Jaga lisan, kendalikan emosi, dan fokuslah pada ibadah," kata dia.

Selain itu, Rico menegaskan bahwa jemaah haji merupakan duta bangsa Indonesia di mata dunia, sehingga harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan mematuhi aturan petugas haji.

Pemkot Medan juga memastikan kesiapan menjaga keamanan rumah-rumah jemaah yang ditinggalkan selama ibadah berlangsung.

"Silakan berkoordinasi dengan pihak kewilayahan jika ada hal yang perlu dipantau," ujar Rico.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata secara simbolis serta tausiah singkat oleh Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum.*

(ad)

BANGKA BELITUNG - Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanggapi pemberitaan yang menuding ketidakprofesionalan lembaga tersebut serta rencana pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

KI Babel menyebut narasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menyesatkan publik.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Sambut Audiensi Unmuha, Sepakat Perkuat Sinergi di Bidang Pendidikan Hukum

Perkara tersebut, kata dia, telah diputus dalam sidang Komisi Informasi Nomor 001/III/KIP-BABEL/2025 pada 19 Juni 2025.

Menurut Rikky, putusan tersebut kemudian digugat ke PTUN Pangkalpinang, namun pengadilan menguatkan keputusan KI dalam putusan Nomor 5/G/KI/2025/PTUN.PGP tertanggal 25 September 2025.

Upaya hukum berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tetapi ditolak melalui putusan Nomor 8 K/TUN/KI/2026 pada 10 Maret 2026.

"Dengan demikian perkara ini telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap," kata Rikky, Kamis, 16 April 2026.

Ia menilai, pengangkatan kembali isu yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Menurut dia, seluruh proses telah ditempuh sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Terkait laporan ke Ombudsman RI, Rikky menjelaskan bahwa lembaga tersebut hanya memiliki kewenangan dalam pengawasan pelayanan publik secara administratif, bukan membatalkan putusan pengadilan.

Ia juga menyebut Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung telah menutup laporan tersebut melalui surat tertanggal 27 Februari 2026.

"Rekomendasi Ombudsman bersifat administratif, bukan putusan hukum," ujarnya.

KI Babel menegaskan penyelesaian sengketa informasi publik telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lembaga itu juga menyatakan tetap terbuka terhadap kritik, selama disampaikan berdasarkan koridor hukum.*

(ad)

JAKARTA - Roy Suryo, pakar telematika yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, memimpin aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Dalam aksi bertajuk Mimbar Rakyat yang diikuti sejumlah kelompok massa, termasuk Gerakan Aksi Ummat Melawan Ketidakadilan dan UI Watch, Roy Suryo berorasi dari atas mobil komando.

Baca Juga:

• Pengendalian Inflasi Jadi Fokus, Pemprov Sumut Siapkan Terobosan Baru

Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati satu tahun gerakan yang menyoroti isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Massa mulai berkumpul sejak siang hari dan membawa berbagai spanduk serta poster bernada kritik terhadap pemerintah.

Sejumlah tuntutan juga terlihat dalam spanduk yang dibentangkan, di antaranya desakan "TANGKAP dan ADILI JOKOWI" serta "MAKZULKAN GIBRAN" yang merujuk pada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Selain Roy Suryo, beberapa tokoh lain seperti Rizal Fadillah turut hadir dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Massa juga menyuarakan kritik terhadap sejumlah isu nasional, mulai dari kebijakan sumber daya alam, pelemahan lembaga antirasuah, hingga isu pendidikan dan penggunaan buzzer politik.

Dalam kesempatan itu, Roy Suryo juga memperlihatkan kaos bergambar sampul buku berjudul Jokowi's White Papers, yang ia klaim disusun berdasarkan kajian forensik digital dan telematika.

Nama salah satu penulis, Rismon Sianipar, tampak ditutupi plester cokelat.

Roy menyebut tindakan tersebut sebagai simbol kekecewaan terhadap Rismon yang disebutnya telah menarik diri dari kelompok tersebut.

"Ini untuk mengingatkan soal integritas dalam perjuangan," kata Roy.

Ia menegaskan gerakan tersebut tidak akan berhenti meski terjadi perpecahan di internal kelompok.

Sementara itu, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi untuk mengatur arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang sempat mengalami kepadatan akibat kerumunan massa.*

(tbsn/ad)

JAKARTA — Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meragukan motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Keraguan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Oditur Militer yang menyebut serangan itu dilatarbelakangi motif personal.

Baca Juga:

• Jelang Sidang Kasus Andrie Yunus, Puan Maharani Minta Proses Hukum Digelar Seadil-adilnya

"Tidak masuk akal jika disebut persoalan individual atau dendam pribadi. Mereka tidak saling mengenal," ujar Fadhil, Kamis, 16 April 2026.

Menurut dia, dugaan motif personal semakin sulit diterima karena jumlah pelaku yang terlibat tidak sedikit.

Berdasarkan temuan sementara, sedikitnya 16 orang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Fadhil menilai konflik pribadi umumnya tidak melibatkan banyak pihak, apalagi hingga melibatkan aktor lapangan dalam jumlah besar.

"Masalah pribadi seperti apa yang bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan serangan seperti ini," katanya.

Ia menduga, aksi penyiraman air keras tersebut merupakan serangan terencana yang berkaitan dengan aktivitas advokasi hak asasi manusia yang dilakukan korban.

Pandangan serupa juga disampaikan perwakilan Divisi Hukum KontraS, M Yahya Ihyaroza.

Ia menyebut serangan tersebut menunjukkan pola yang terorganisasi dan tidak sekadar tindakan spontan.

"Kuat dugaan ini bukan kehendak pribadi. Polanya terlihat sistematis dan terorganisasi," ujar Yahya.

Ia menambahkan, hingga kini pihaknya belum menemukan motif pasti di balik serangan tersebut.

Namun, KontraS mendesak aparat penegak hukum membuka proses penanganan perkara secara transparan.

Sementara itu, Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya, sebelumnya menyatakan motif penyiraman air keras diduga dilatarbelakangi dendam pribadi terhadap korban.

Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap para terdakwa.

"Motif sementara yang kami dalami adalah dendam pribadi terhadap korban," kata Andri dalam keterangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Ia menyebut, motif tersebut masih akan didalami lebih lanjut dalam proses persidangan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Dalam perkara ini, empat anggota TNI telah ditetapkan sebagai terdakwa dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan militer.

Persidangan akan menjadi ruang pembuktian untuk mengungkap motif dan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.*

(kmd/ad)

PEMATANGSIANTAR - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pihak sepakat merelokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar sebagai solusi atas sengketa lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Relokasi diputuskan setelah berbagai opsi penyelesaian dinilai tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan.

Baca Juga:

• Pemprov Aceh Hentikan Tanggungan BPJS Warga Desil 8–10, Ini Penjelasan Mualem

Sekolah tersebut saat ini tengah bersengketa dengan PT Detis Sari Indah (DSI).

Mahkamah Agung telah menyatakan PT DSI sebagai pemilik sah lahan, meski proses hukum peninjauan kembali masih berjalan.

Selain putusan kepemilikan, pengadilan juga menetapkan kewajiban ganti rugi yang harus dipenuhi pihak sekolah, yakni sekitar Rp40,7 miliar serta biaya sewa lahan selama kurang lebih 18 tahun sebesar Rp10 miliar.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan relokasi menjadi pilihan paling rasional setelah mempertimbangkan aspek hukum, keselamatan, dan kondisi fisik sekolah yang berada dekat jalan raya serta rawan banjir.

"Relokasi opsi yang lebih efektif dan efisien. Sekolah ini juga terlalu dekat jalan raya dan sering banjir, jadi ini paling masuk akal," kata Bobby di SMA Negeri 5 Pematangsiantar, Kamis, 16 April 2026.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kota dan pihak sekolah kini mulai mencari lokasi baru dengan kriteria minimal luas 1,1 hektare, berjarak tidak terlalu jauh dari lokasi lama, serta berada di kawasan yang lebih aman dari risiko banjir.

Bobby menargetkan proses pencarian lahan dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu. Setelah itu, perencanaan teknis pembangunan akan segera disusun.

"Kalau lahannya sudah ada tahun ini, kita langsung buat DED. Tahun depan kita harap bisa mulai pembangunan," ujarnya.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyatakan pemerintah kota akan ikut mendukung proses relokasi, termasuk dari sisi pembiayaan.

"Pemko sudah mengalokasikan Rp10 miliar untuk sewa lahan dan akan melihat kontribusi lain yang bisa diberikan," katanya.

Rapat pembahasan relokasi turut dihadiri DPR RI, DPRD Sumut, Dinas Pendidikan Sumut, serta pihak sekolah.

Pemerintah menyebut keputusan ini diambil untuk memastikan proses belajar siswa tidak terganggu di tengah sengketa lahan yang berkepanjangan.*

(ad)