Jaringan tersebut memanfaatkan rute dari Myanmar Utara, melintasi Laos dan Thailand, hingga akhirnya tiba di Indonesia. Untuk mengelabui pemeriksaan petugas, para pelaku menyamarkan sabu cair tersebut ke dalam kaleng-kaleng cat.

Baca Juga:

• Kapolri Ungkap Modus Tanker MT Global 168: Dipantau 3 Bulan, Sempat Matikan Radar Saat Transaksi

Suyudi menjelaskan, dua WNA asal Tiongkok berinisial LJ (45) dan XM (42) bertindak sebagai koki utama (ahli kimia) dalam jaringan ini. Keduanya telah melakukan pemetaan dan survei lokasi di Banda Aceh sejak Mei 2026 sebelum akhirnya memproses produksi massal pada pertengahan Oktober 2026 di sebuah rumah toko (ruko) di Kabupaten Pidie, Aceh.

Operasi pemangkasan rute dan percepatan pengemasan sabu tersebut terbongkar berkat pertukaran informasi intelijen antara tim gabungan Polri, BNN, Bea Cukai, serta BNN Tiongkok (NNCC).

Dalam penggerebekan di ruko yang dijadikan pabrik klandestin tersebut, petugas mengamankan 11 orang tersangka yang terdiri dari sembilan WNI dan dua WNA Tiongkok, beserta barang bukti 1,2 ton sabu cair yang siap diolah dan didistribusikan.* (mt/dh)

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa hingga kini pihaknya belum dapat membeberkan secara terperinci perbuatan maupun porsi peran kedua oknum prajurit tersebut karena penyidikan masih berjalan intensif.

Baca Juga:

• KPK mendalami dugaan keterlibatan ormas GRIB dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung

Taufik menambahkan, tim penyidik KPK terus bergerak mendalami perkara ini lewat pemeriksaan saksi di kantor maupun penelusuran fakta di lapangan.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa berdasarkan konstruksi perkara yang ditemukan penyidik, terdapat dua prajurit aktif TNI yang diduga kuat ikut terseret dalam praktik rasuah di BNPB tersebut. KPK berharap koordinasi bersama institusi TNI dapat segera menuntaskan penanganan kasus ini secara transparan.* (in/dh)

Pengarahan tegas itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Prabowo mengakui pelaksanaan program vital ini masih menemui sejumlah kekurangan di lapangan.

Baca Juga:

• 395 Orang Diduga Keracunan Usai Konsumsi MBG di Cirebon, 218 Masih Dirawat

Selain penanganan pidana, sanksi tegas administratif juga terus berjalan. Tercatat sebanyak 353 orang telah diberhentikan secara tidak hormat, sementara Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap 2.600 orang guna mengaudit pelaksanaan MBG secara menyeluruh.

Mantan Menteri Pertahanan itu meminta penegakan hukum dan aksi pembersihan jajaran berjalan tanpa pandang bulu demi menjaga integritas serta keberlanjutan program demi masa depan generasi muda Indonesia.

"Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya. MBG ini strategis dan sangat penting untuk masa depan anak-anak kita," tegas Prabowo.* (in/dh)

"Jadi kalau ini nanti mereka periksa dulu. Kalau ternyata dibutuhkan, mereka bisa panggil. Harapan kita semoga Bawaslu berani memanggil, karena bukti-bukti yang kami bawa ini baru. Saya rasa mereka juga akan tercengang melihat bukti-bukti saya," ujar Bonatua di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga:

• Kasus Dokumen Pendidikan Gibran Berlanjut! Bareskrim Buka Suara Usai Cecar Pelapor 15 Pertanyaan

Ia membeberkan, materi aduannya menyasar dua pihak utama. KPU dinilai alpa serta melangkahi prosedur verifikasi syarat calon, sementara pihak Gibran dilaporkan terkait keabsahan dokumen kualifikasi pendidikan dan penyetaraan UTS Insearch yang diserahkan saat pendaftaran Pilpres.

"Gibran juga kita laporkan. Kenapa mengajukan UTS Insearch seakan-akan itu sederajat dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," tutur Bonatua.

Jika dalam kajian awal ditemukan adanya unsur pidana pemilu, Bonatua berharap penanganan kasus ini dapat segera dilimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa ormas tersebut diduga terlibat dalam pengamanan lahan yang bersengketa di Kabupaten Bogor dan menerima aliran uang ratusan juta rupiah.

Baca Juga:

• Hercules Mengaku Habiskan Puluhan Miliar untuk Lahan Tanah Abang, Maruarar Beri Respons: Itu Aset Negara

Sengketa tersebut memicu perusahaan pengelola untuk meminta bantuan pengurusan ke Kementerian ATR/BPN sekaligus melibatkan ormas untuk pengamanan di lapangan. Ormas GRIB sendiri diketahui telah mengembalikan uang senilai Rp800 juta kepada lembaga antirasuah.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Kepala Kantah Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politisi Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi, eks Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Dirjen PPTR Lampri. Tiga tersangka lainnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.

Selain menetapkan tersangka, tim penyidik KPK juga menyita barang bukti uang tunai dari berbagai tempat dengan total nilai mencapai Rp106,3 miliar dalam berbagai pecahan mata uang asing dan rupiah.* (dw/dh)

Sepanjang hari perdagangan, tercatat sebanyak 506 saham menguat, 192 saham melemah, dan 265 saham bergerak stagnan. Total nilai transaksi perdagangan mencapai Rp16,1 triliun dari 43,1 miliar saham yang ditransaksikan.

Baca Juga:

• Rupiah ditutup melemah 20 poin ke Rp18.080 per dolar AS

Saham-saham yang memimpin jajaran top gainers antara lain PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) yang melonjak 33,33 persen ke Rp36, RDI Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor naik 28,87 persen ke Rp125, serta PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) yang meroket 25 persen ke level Rp380.

Sementara itu, saham yang berada di jajaran top losers meliputi PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) yang terkoreksi 8,33 persen ke Rp11, Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF turun 6,98 persen ke Rp493, dan PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) tertekan 6,94 persen ke level Rp1.140.* (oz/dh)

Kuasa hukum pelapor, Syamsir Jalil, mengungkapkan bahwa kliennya menjalani pemeriksaan intensif dengan menjawab 15 pertanyaan dari penyidik Bareskrim Polri.

Baca Juga:

• Adukan KPU dan Gibran ke Bawaslu, Peneliti Bonatua Serahkan Buku Riset Temuan di Singapura

Syamsir menjelaskan, penyidik mendalami dasar serta independensi kliennya dalam melayangkan laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelaporan ini murni atas inisiatif pribadi dan bebas dari keterlibatan atau intervensi partai politik mana pun.

Dalam proses klarifikasi itu, pihak pelapor juga memaparkan bukti berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Dokumen tersebut yang disoal pelapor saat digunakan Gibran pada pendaftaran Pilpres 2024 lalu.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerima laporan terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran tersebut dan memprosesnya dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas) untuk ditindaklanjuti secara hukum.* (dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengungkapkan, ketegangan antara kelompok Houthi dan Arab Saudi di dekat jalur pelayaran strategis Bab el-Mandeb memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global. Situasi ini diperparah oleh terhentinya pipa minyak di Libya serta rilis data klaim pengangguran AS yang berada di level terendah dalam 57 tahun terakhir.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Loyo! Dolar AS Bertengger di Rp18.071, Ini Pemicunya

Dari dalam negeri, lonjakan harga minyak internasional yang menembus kisaran USD 100 per barel beserta kenaikan harga pangan memberikan tekanan ganda (double shock) terhadap ketahanan fiskal Indonesia.

Sebagai negara pengimpor bersih minyak (net oil importer), tingginya harga minyak dunia memperbesar kebutuhan devisa dolar AS untuk impor energi serta melipatgandakan beban subsidi BBM dan LPG pada APBN. Pelemahan rupiah ini juga berisiko menekan daya beli masyarakat menengah ke bawah serta memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri.

Melihat dinamika tersebut, Ibrahim memprediksi mata uang rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp18.080 hingga Rp18.130 per dolar AS.* (dh)

Buku tersebut berjudul Ijazah Gibran Juga Tidak Ada, Hasil Riset Berbasis Empiris yang mendokumentasikan perjalanannya saat mendatangi lembaga pendidikan MDIS dan Orchid Park Secondary School.

Baca Juga:

• Bawa Buku “Ijazah Gibran Juga Tidak Ada”, Bonatua Beberkan Hasil Penelusuran Pendidikan Wapres di Singapura

Bonatua menjelaskan bahwa aduan ini dilayangkan terkait dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 454 Ayat (6).

Ia mengklaim, saat melakukan penelusuran langsung di Singapura, pihak petugas di sekolah tersebut awalnya tidak mengenali nama Gibran maupun statusnya sebagai anak Presiden, sebelum akhirnya menyadari posisinya sebagai Wakil Presiden.

Selain dua sekolah di Singapura tersebut, Bonatua juga mendesak Bawaslu RI untuk proaktif memeriksa dokumen resmi di lembaga pendidikan lain seperti UTS Insearch karena adanya keterbatasan akses bagi peneliti independen untuk mengambil dokumentasi secara langsung.

"Saya ungkapkan, tolong nanti Bawaslu periksa ke UTS Insearch, minta dokumen resminya. Karena di sana kami tidak dikasih izin untuk merekam atau mengambil foto. Kalau mau meminta informasi resmi, harus bersurat melalui Kedubes. Keterbatasan ini yang membuat saya mendesak Bawaslu untuk turun tangan," tegas Bonatua.* (dh)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan, pemantauan intensif telah dilakukan sejak Agustus 2026 berdasarkan analisis intelijen dan dokumen pelayaran kapal yang ditangkap sebelumnya.

Baca Juga:

• Kapolri Ungkap Peran 8 ABK Kapal Tanker MT Global 168 Tersangka Penyelundupan 1 Ton Ketamin

Suyudi membeberkan, pada September 2026, kapal MT Global 168 berlayar dari tempat docking di Pasir Gudang, Malaysia, menuju Laut Andaman. Saat berada di perairan Andaman pertengahan Oktober 2026, kapal sengaja mematikan sistem AIS untuk melakukan transaksi pemindahan muatan dari kapal ke kapal (ship-to-ship).

Aksi mematikan radar tersebut justru memicu anomali yang dibaca oleh tim analis gabungan. Setelah kembali terdeteksi melintasi Selat Malaka hingga perairan lepas pantai Aceh, tim Satgas bergerak cepat melakukan penyergapan di perairan Tanjungbalai, Asahan, pada Selasa (20/10/2026) dini hari.

Dari penggeledahan di atas kapal MT Global 168, petugas menyita 58 karung hijau berisi 1.160 bungkus Ketamin HCL seberat total 1,16 ton.

Petugas turut membekuk delapan orang tersangka awak kapal, yang terdiri dari satu WNA asal Taiwan berinisial TSM (43) serta tujuh WNI berinisial KH (29), MML (36), ML (55), PL (27), TA (51), ZO (38), dan MML (44).

para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan juncto penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara serta denda maksimal Rp2 miliar.* (km/dh)

Bentrokan yang terjadi di kawasan padat Dusun IV pada Minggu (18/10/2026) tersebut sempat membuat geger warga karena diwarnai letusan senjata api berkali-kali. Seorang anggota ormas berinisial DN tewas di lokasi kejadian, sementara delapan warga yang tidak bersangkutan turut menjadi korban luka akibat tertabrak.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap Motif Penembakan Anggota Ormas di Deli Serdang: Berawal Persaingan Kelompok

"Kita menyampaikan kepada ormas untuk menenangkan diri dan menahan diri. Percayakan kepada Polda Sumut yang akan memproses penegakan hukum. Kami menyampaikan bahwa Polda Sumut bertindak tegas memberantas setiap aksi premanisme dan tindakan ormas yang melanggar hukum," tegas Cornelis, Kamis (22/10/2026).

Dua orang yang ditangkap merupakan pelaku penembakan berinisial DAC dan AAL yang kini dijerat pasal pembunuhan berencana. Sementara empat orang lainnya—IW, J, MD, dan MH—yang berada satu mobil dengan korban DN, dijerat pasal penggunaan senjata api serta senjata tajam dengan ancaman 15 tahun penjara.

Cornelis menjelaskan, bentrokan tersebut dipicu persaingan dan perselisihan antarkelompok. Polisi turut menyita senjata api jenis pistol merek Combat beserta amunisi kaliber 9 mm yang digunakan pelaku.

Pihak kepolisian saat ini masih mendalami asal-usul kepemilikan senjata api tersebut serta menyelidiki kemungkinan adanya aktor intelektual di balik aksi penembakan fatal ini.* (km/dh)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merinci para tersangka berinisial YC (71), RS (45), JA (64), EAE, CFR (48), RF (42), DPW (25), serta seorang WNA asal Taiwan berinisial YCY (42).

Baca Juga:

• Gagalkan Ketamin Rp 3,48 Triliun di Selat Malaka, Wali Kota Medan Dukung Ketegasan Polri

Dalam struktur operasional kapal, tersangka YC bertindak sebagai kapten kapal, RS menduduki posisi chief officer, JA sebagai chief engineer, dan EAE sebagai second engineer. Sementara itu, CFR berperan sebagai oiler, serta RF, DPW, dan YCY bertugas sebagai able seaman.

"Mereka memiliki peran masing-masing dalam mengoperasikan kapal," jelas jenderal bintang empat tersebut.

Pengungkapan kasus ini berawal saat tim gabungan mencegat kapal MT Global 168 yang dicurigai membawa barang haram di perairan Sumatera. Setelah diamankan dan digeledah, kapal beserta seluruh muatannya langsung disandarkan ke Pelabuhan Belawan untuk proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut.* (ds/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas usai menghadiri konferensi pers yang dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sekaligus Deklarasi Polisi Bersama Masyarakat Sumut Tolak Narkoba di Terminal Bandar Deli Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga:

• Satu-satunya di RI! Kebijakan Bobby Nasution Larang Vape ASN Dipuji Kapolri Demi Tangkal Narkoba Cair

Rico berharap, atensi khusus dan sinergi kuat antara Polri, BNN, Bea Cukai, serta Pemprov Sumut dapat menekan peredaran gelap narkoba secara signifikan, khususnya di kawasan rawan seperti Medan Belawan.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan bahwa tim gabungan berhasil menyita 1,16 ton ketamin HCl dari kapal tanker MT Global 168. Selain barang bukti, delapan awak kapal—terdiri dari tujuh WNI dan satu WNA asal Taiwan—turut diamankan.

Keberhasilan ini berawal dari pemantauan intelijen terhadap pergerakan kapal mencurigakan di Selat Malaka dan Laut Andaman sejak Agustus 2026 yang menggunakan modus ship to ship. Dengan estimasi harga pasar gelap mencapai Rp3,48 triliun, pengungkapan ini diperkirakan berhasil menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Rangkaian acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi bersama penolakan narkoba yang dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, Dirjen Bea Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, Sestama BNN RI Irjen Pol Asep Saepudin, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat.* (dh)

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Medan, Yunita Sari, meminta masyarakat melakukan langkah mitigasi dan antisipasi mandiri demi keselamatan diri serta keluarga.

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Padangsidimpuan, BMKG Sebut Tak Berpotensi Tsunami

Yunita menyarankan setiap keluarga menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, serta kebutuhan dasar bayi seperti susu dan popok. Bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir, dianjurkan untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat tinggi sebelum genangan air membesar, serta mengenali jalur evakuasi di lingkungan sekitar.

Saat hujan deras dan angin kencang terjadi, masyarakat diminta tidak berteduh di bawah pohon atau baliho yang rentan roboh, serta membatasi aktivitas di luar rumah. Kebersihan saluran air dan larangan membuang sampah sembarangan juga terus digaungkan lewat prinsip "Kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita."

Sesuai arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, BPBD Kota Medan turut memperkuat kesiapsiagaan dengan menambah perahu evakuasi dan meningkatkan armada operasional agar sanggup menembus genangan banjir tinggi.

Guna merespons keadaan darurat secara cepat, sebanyak 53 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) kini disiagakan secara terpusat di Mako BPBD Kota Medan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat bencana dapat langsung menghubungi Pusdalops PB BPBD Kota Medan melalui WhatsApp Call Center di nomor 0813-7080-0880.* (dh)

Pujian tersebut disampaikan Suyudi di sela-sela konferensi pers pengungkapan kasus 1,16 ton ketamin di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026). Menurutnya, Pemprov Sumut menjadi pelopor pemerintah daerah yang berani mengambil sikap tegas terkait penggunaan vape.

Baca Juga:

• Grebek Bengkel di Bandar Setia, Polrestabes Medan Sita 1.152 Vape Berbahaya dan Buru WN Malaysia

Suyudi menjelaskan, perkembangan modus operandi kejahatan narkotika saat ini telah bergeser dari bentuk padat ke bentuk cairan. Keberadaan cairan isi ulang (liquid) vape dengan ragam aroma buah menjadi celah rawan yang sangat tersamar untuk disusupi zat-zat terlarang.

Ia menambahkan bahwa dalam rapat dengar pendapat di DPR RI pada Mei 2026 lalu, pihak kepolisian bahkan telah merekomendasikan pelarangan total terhadap vape karena sulitnya membedakan bahan kimia biasa dengan zat narkotika secara kasatmata.

Kebijakan pelarangan vape bagi ASN di Sumut sendiri resmi dituangkan dalam Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/3/INST/2026 yang terbit sejak 3 Juni 2026 dan ditargetkan kepada seluruh bupati serta wali kota se-Sumut.

Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari institusi Polri. Bobby menegaskan komitmen Pemprov Sumut bersama jajaran kepolisian untuk memutus mata rantai peredaran narkoba demi menyelamatkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.* (dh)

Hal tersebut ditegaskan Bobby saat menghadiri konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Lantik 15 Pejabat Bapenda, Tekankan Peran Vital PAD di Tengah Penurunan Dana Pusat

"Izin, Bapak Kapolri, kami sampaikan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia terkait peredaran narkoba. Kami berharap pengungkapan kasus ini menjadi langkah berkelanjutan untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan narkotika," kata Bobby.

Ia secara khusus menyoroti kawasan Belawan yang kerap menjadi titik rawan peredaran gelap. Bobby menekankan pentingnya sinergi antara Forkopimda, TNI, Polri, hingga elemen masyarakat untuk melindungi generasi muda guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pengungkapan bernilai fantastis ini merupakan buah hasil kerja sama intensif antara Polri, BNN, Bea Cukai, serta TNI melalui pemantauan intelijen di perairan Selat Malaka.

Kapolri juga mengapresiasi langkah inovatif Pemprov Sumut dalam menekan potensi penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk larangan penggunaan vape di kalangan ASN.

Kegiatan konferensi pers tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan deklarasi "Tolak Narkoba" yang diikuti oleh para bupati/wali kota se-Sumut, jajaran Polda Sumut, tokoh agama, serta lembaga antinarkoba.* (dh)

Pelantikan yang mencakup pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) ini dilangsungkan di Aula Kantor Bapenda Sumut, Jalan SM Raja, Medan, Jumat (23/10/2026). Pengukuhan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.

Baca Juga:

• Dana Transfer Pusat ke Sumut Dipangkas Rp 1,125 Triliun pada 2027, Timur Tumanggor Minta Bapenda Genjot PAD

"Bapenda ini berbeda dengan OPD lainnya. Bapak dan Ibu sekalian adalah jantungnya untuk memompa pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Sumber pendapatan daerah yang kita kelola berasal dari 7 macam pajak serta retribusi daerah dari 15 OPD," ujar Timur saat membacakan arahan Gubernur Sumut.

Melalui momentum pelantikan ini, Timur menginstruksikan seluruh jajaran Bapenda untuk bergerak cepat mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi secara terukur serta berbasis data. Ia juga meminta para pejabat baru segera melakukan konsolidasi internal, mengevaluasi kinerja, serta menghadirkan inovasi pelayanan perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Dengan kepemimpinan Kepala Bapenda Sutan Tolang Lubis, Timur optimistis jajaran Bapenda Sumut semakin solid dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.* (dh)

MEDAN — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menetapkan empat orang teman Wakil Komandan Koti Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, almarhum Donny Pacek, sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata api rakitan.

Keempat tersangka tersebut adalah Muhammad Hatta alias MH, 44 tahun; Muhammad Dio Alfareza Lingga alias MDAL, 21 tahun; Juanda alias J, 39 tahun; dan Indra Wijaya Lingga alias IWL, 23 tahun.

Baca Juga:

• Dana Transfer Pusat ke Sumut Dipangkas Rp 1,125 Triliun pada 2027, Timur Tumanggor Minta Bapenda Genjot PAD

"Keempat pelaku ini kita amankan karena menggunakan, menyimpan atau membawa senjata-senjata api rakitan," ujarnya, Kamis, 22 Oktober 2026.

Kasus kepemilikan senjata api rakitan tersebut berkaitan dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Donny Pacek di Jalan Linau Mungkur, Kecamatan Limau Manis, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Cornelis menjelaskan, rangkaian peristiwa tersebut bermula dari perselisihan yang kemudian berujung pada penyerangan ke rumah Ferry, rekan Donny Pacek.

Penyerangan itu, menurut polisi, dilakukan oleh sekelompok orang dari kelompok Doni Kibot.

Setelah rumahnya diserang, Ferry meminta bantuan kepada Donny Pacek.

Donny kemudian mengumpulkan sejumlah anggotanya untuk membantu Ferry menghadapi kelompok yang diduga menyerang rumah tersebut.

Dalam persiapan itu, mereka membawa sejumlah senjata, mulai dari senjata tajam hingga senjata api yang telah dimodifikasi.

Senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam mobil Toyota Yaris sebelum rombongan berangkat.

"Kemudian Donny Pacek ini mengumpulkan para anggotanya, lalu mempersiapkan peralatan, senjata-senjata, baik itu senjata tajam maupun senjata api yang dimodifikasi, yang ini semuanya dimasukkan ke dalam mobil Toyota Yaris. Rencananya, mereka akan melakukan pembalasan ya, penyerangan terhadap kelompok saudara Doni Kibo dan kawan-kawan," kata Cornelis.

Menurut Cornelis, senjata-senjata tersebut kemudian dibawa oleh masing-masing orang yang terlibat dalam rombongan.

Rencananya, senjata api itu akan digunakan untuk menyerang balik kelompok Doni Kibot.

Namun, sebelum rencana penyerangan balasan itu terlaksana, rombongan Donny Pacek dihadang oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat.

Peristiwa tersebut kemudian berujung pada penembakan yang menewaskan Donny di lokasi kejadian.

"Namun, dalam perjalanannya mereka dihadang oleh dua orang dengan mengendarai satu sebuah sepeda motor Beat, kemudian terjadilah penembakan. Kemudian saudara Donny Pacek ini meninggal dunia di lokasi," ucapnya.

Penetapan empat tersangka dalam perkara kepemilikan senjata api rakitan ini menjadi bagian dari penanganan polisi terhadap rangkaian peristiwa yang mendahului dan menyertai kematian Donny Pacek.

Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pembunuhan Donny Pacek.

Adapun peran masing-masing tersangka, hubungan antara kepemilikan senjata api rakitan dan penembakan, serta perkembangan penyidikan lebih lanjut perlu merujuk pada keterangan resmi kepolisian.

Kasus ini kembali menyoroti bahaya kepemilikan dan penggunaan senjata api rakitan, terutama ketika perselisihan antar-kelompok berkembang menjadi aksi kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa.
* (mi/ad)

JAKARTA — Peneliti Bonatua Silalahi mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia

. Dalam aduan tersebut, Bonatua menyerahkan sejumlah bukti, termasuk buku karyanya berjudul Ijazah Gibran Juga Tidak Ada, Hasil Riset Berbasis Empiris.

Baca Juga:

• Bonatua Silalahi Laporkan KPU dan Gibran ke Bawaslu soal Syarat Pendidikan Cawapres

Ia mengaku mendatangi Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan Orchid Park Secondary School untuk mencari informasi secara langsung.

"Tadi kita sudah kasih banyak bukti. Nah, saya kasih contoh salah satunya adalah buku saya tentang perjalanan saya di Singapura. Di buku ini saya kasih tahu bahwa saya sudah ke MDIS dan Orchid Park Secondary School," ujar Bonatua kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bonatua juga menyoroti Pasal 454 Ayat 6 UU Pemilu, yang mengatur batas waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu paling lama tujuh hari kerja sejak pelanggaran diketahui.

Dalam penelusurannya di Singapura, Bonatua mengaku tidak memperoleh pengenalan terhadap nama Gibran dari sejumlah petugas di lembaga pendidikan yang ia datangi.

Ia menyebut dua petugas keamanan dan empat petugas layanan informasi yang ditemuinya di Orchid Park Secondary School tidak langsung mengenali nama Gibran.

"Dua orang sekuriti yang sudah cukup lama menjaga di Orchard Road Secondary School tidak kenal sama Gibran. Di dalam pun saya ketemu empat orang petugas layanan informasi, awalnya tidak kenal. Saya sebut nama Gibran tidak kenal, sebut anak Presiden tidak kenal. Tapi begitu saya cocokkan dengan posisinya sebagai Wapres, baru mereka bilang pernah mendengar," tuturnya.

Pernyataan tersebut merupakan hasil penelusuran yang disampaikan Bonatua.

Keterangan dari petugas yang ditemuinya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang pernah atau tidak pernah menempuh pendidikan di suatu lembaga.

Verifikasi riwayat pendidikan memerlukan pemeriksaan dokumen resmi dari institusi terkait.

Selain MDIS dan Orchid Park Secondary School, Bonatua meminta Bawaslu memeriksa dokumen pendidikan di UTS Insearch.

Menurut dia, pemeriksaan langsung oleh lembaga berwenang diperlukan karena peneliti independen menghadapi keterbatasan akses untuk memperoleh dokumentasi di lokasi tersebut.

"Saya ungkapkan, tolong nanti Bawaslu periksa ke UTS Insearch, minta dokumen resminya. Karena di sana kami tidak dikasih izin untuk merekam atau mengambil foto. Kalau mau meminta informasi resmi, harus bersurat melalui Kedubes. Keterbatasan ini yang membuat saya mendesak Bawaslu untuk turun tangan," kata Bonatua.

Ia berharap Bawaslu menindaklanjuti laporannya dengan meminta keterangan dan dokumen resmi dari lembaga pendidikan yang disebutkan dalam aduan.

Sebelumnya, Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu, 7 Oktober 2026.

"Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," ujar Gibran.

Gibran juga menegaskan akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," katanya.

Saat ditanya mengenai pertimbangan MK terkait bukti ijazah SMA, Gibran menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi apabila belum menyelesaikan pendidikan sebelumnya.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu," ujar Gibran.

Mengenai catatan MK terhadap bukti kelulusan yang diserahkan dalam perkara tersebut, Gibran mengatakan pihaknya akan menindaklanjutinya.

"Ya, itu nanti segera kami follow up, ya? Terima kasih," kata Gibran.

Dalam perkara sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya tidak dapat diterima.

Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Adapun aduan Bonatua ke Bawaslu merupakan laporan tersendiri yang perlu dinilai berdasarkan bukti, ketentuan hukum, dan kewenangan Bawaslu.

Hingga laporan ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia, belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan Bawaslu atas aduan tersebut.

Karena itu, dugaan yang disampaikan Bonatua masih perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen resmi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
* (sn/ad)

JAKARTA — Peneliti Bonatua Silalahi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Ingatkan Kepala Sekolah, Kelalaian Administrasi dan Anggaran Bisa Berujung Masalah Hukum: Jangan Anggap Sepele

Dari dokumen tersebut, ia mempertanyakan kesesuaian program pendidikan yang dicantumkan dalam riwayat pendidikan Gibran dengan persyaratan minimal pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Bonatua mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Ia menilai kalender pendidikan UTS Insearch menunjukkan adanya perbedaan antara program yang diselenggarakan lembaga tersebut dan keterangan pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) yang tercantum dalam dokumen riwayat pendidikan Gibran.

"Di daftar riwayat hidup beliau disebutkan pendidikan setara SMA di UTS Insearch pada 2004-2007. Namun, setelah dicek pada sampel kalender pendidikan UTS Insearch tahun 2005, lembaga tersebut hanya menyelenggarakan lima program: English Course, Diploma Course, Foundation Studies Certificate, Study Tours, dan English Language. Tidak ada program Grade 12 sebagaimana klaim dalam surat keterangan (suket) yang ada," ujar Bonatua di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Menurut Bonatua, temuan tersebut memperkuat keterangan Atase Pendidikan Indonesia di Canberra yang menyebut jalur pathway bukan program pendidikan formal setara SMA.

Jalur tersebut, menurut keterangan yang ia rujuk, merupakan program persiapan atau foundation, maupun program bahasa untuk memasuki perguruan tinggi.

Bonatua menilai perdebatan mengenai ijazah, surat keterangan, dan riwayat pendidikan Gibran di MDIS serta UTS Insearch selama ini belum menyentuh persoalan mendasar.

Ia berpendapat, hal utama yang perlu diperiksa adalah pemenuhan persyaratan pendidikan minimum bagi calon presiden dan wakil presiden.

Ia merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sederajat.

"UTS Insearch tidak masuk ke dalam salah satu dari empat kategori tersebut, dan programnya juga bukan termasuk kelompok sekolah yang diakui setara SMA oleh Peraturan Pemerintah," katanya.

Berdasarkan penafsirannya terhadap ketentuan tersebut, Bonatua berpendapat KPU seharusnya tidak meloloskan pendaftaran calon apabila persyaratan pendidikan minimum tidak terpenuhi sejak awal.

Ia juga mempersoalkan penggunaan dokumen tambahan untuk memenuhi persyaratan administrasi apabila syarat pendidikan dasar dinilai belum terpenuhi.

"Kalau Pasal 169 huruf r saja sudah tidak terpenuhi, KPU tidak perlu melangkah ke Pasal 227 huruf l untuk meminta suket, sertifikat, atau ijazah. Tidak perlu juga meributkan Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Secara logika hukum, syarat administrasinya sudah gugur di tahap paling awal," kata Bonatua.

Dalam laporannya kepada Bawaslu, Bonatua menyertakan sejumlah bahan pendukung.

Dokumen tersebut meliputi skema analisis logika pendidikan, tautan kalender pendidikan UTS Insearch, serta rujukan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu.

Dokumen kalender pendidikan itu menjadi dasar bagi Bonatua untuk mempertanyakan apakah program yang ditempuh Gibran dapat dikategorikan sebagai pendidikan setara SMA sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

Meski demikian, penilaian Bonatua merupakan argumentasi pelapor yang masih perlu diuji berdasarkan dokumen lengkap, ketentuan hukum yang berlaku, serta kewenangan lembaga terkait.

Pelaporan ke Bawaslu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh pihak yang dilaporkan.

Karena itu, tindak lanjut laporan, pemeriksaan bukti, dan penilaian atas ketentuan pendidikan yang berlaku menjadi bagian penting untuk menentukan apakah dugaan tersebut memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
* (oz/ad)