Rico mengatakan pemeriksaan terhadap Rio telah dilakukan oleh Inspektorat. Hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan oleh instansi tersebut.

Baca Juga:

• Terharu Lihat Sang Kakek Muncul di Film Djamin Ginting, Rico Waas Buka Suara Usai Nonton

Rico memastikan akan ada sanksi disiplin terhadap lurah tersebut. Menurutnya, kondisi kantor yang tidak terawat menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap aset dan lingkungan kerja milik Pemerintah Kota Medan.

"Pasti ada hukuman disiplin. Karena ini artinya yang bersangkutan tidak merawat, kurang peduli, tentu ada tindakan disiplin untuk itu," katanya.

Rico juga membantah anggapan bahwa buruknya kondisi kantor disebabkan keterbatasan anggaran kelurahan. Menurutnya, persoalan utama lebih berkaitan dengan kepedulian terhadap kebersihan dan perawatan.

"Saya rasa lebih ke arah bagaimana untuk kepedulian, ya, karena ini yang kemarin saya cek itu bukan masalah aset yang rusak, tapi masalah kebersihan," ungkap Rico.

Sebelumnya, Rico melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Lurah Dwikora dan menemukan kondisi sejumlah ruangan yang dinilai tidak layak. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, terlihat sofa yang hampir robek, furnitur rusak serta lantai berdebu.

Rico kemudian menegur langsung Lurah Dwikora dan jajaran kelurahan. Dia mempertanyakan kondisi ruangan yang dinilai tidak dimanfaatkan dan tidak dirawat dengan baik.

"Kalian bilang kekurangan ruangan, bukan kekurangan ruangan, ruangan besar tapi tidak dibersihkan, tidak ditata dengan baik," ujar Rico.

Selain kondisi ruangan, Rico juga menemukan bola lampu yang mati serta asbak rokok di salah satu ruangan. Dia mempertanyakan aktivitas merokok di dalam kantor yang seharusnya menjadi kawasan tanpa rokok.

Rico meminta aparatur kelurahan yang kedapatan merokok di dalam kantor untuk menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat.

"Ini kantor kawasan tanpa rokok nggak? Kalian menunjukkan yang salah, tahu nggak? Kalian pergi ke inspektorat biar diperiksa semuanya," tuturnya.

Rico selanjutnya meminta camat dan pengawas mengecek seluruh kantor kelurahan di Kota Medan. Pemeriksaan diminta dilakukan terhadap setiap ruangan untuk memastikan kondisinya bersih, tertata dan dapat digunakan.

"Ini makanya harus kita cek satu-satu juga. Saya meminta juga kepada rekan-rekan kewilayahan agar bisa memantau, makanya saya minta coba dokumentasikan apa problem-problemnya," kata Rico.

Dia juga meminta kerusakan aset seperti atap yang jebol segera dilaporkan untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, seluruh aset dan ruangan diminta tetap dirawat agar tidak kembali terbengkalai.

Rico memberikan waktu satu minggu kepada Lurah Dwikora dan jajaran untuk membenahi seluruh ruangan. Arsip yang sudah tidak diperlukan diminta disingkirkan, sedangkan ruangan yang masih dapat digunakan harus ditata untuk menunjang pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Namanya kantor kelurahan itu adalah rumah kita sendiri. Benahi apa yang bisa. Jangan ada ruangan-ruangan terbengkalai kayak gini," pungkasnya.

Hingga kini, proses pemeriksaan terhadap Lurah Dwikora masih ditangani Inspektorat Kota Medan. Sanksi disiplin yang akan dijatuhkan selanjutnya menunggu hasil pemeriksaan.* (ds/dh)

Harga tersebut tercatat di Kabupaten Padangsidimpuan dan Kota Tebing Tinggi. Sementara harga cabai merah di Kabupaten Asahan berada di level Rp92 ribu per kilogram.

Baca Juga:

• Sikat Jaringan Malaysia, Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 244 Kg Sabu & Bekuk 9 Tersangka

Selain Padangsidimpuan, Tebing Tinggi dan Asahan, harga cabai merah di beberapa daerah lain juga sudah menembus Rp80 ribu per kilogram.

Kabupaten Batubara, Simalungun, Nias Selatan dan Pematangsiantar tercatat menjual cabai merah dengan harga sekitar Rp85 ribu per kilogram. Sementara harga di Sibolga mencapai Rp87.660 per kilogram.

Di sisi lain, harga cabai merah terendah tercatat di Kabupaten Samosir sebesar Rp58 ribu per kilogram. Kemudian Nias Barat dan Humbang Hasundutan masing-masing Rp60 ribu per kilogram, sedangkan Dairi berada di level Rp70 ribu per kilogram.

Dengan demikian, rata-rata harga cabai merah di sejumlah wilayah Sumatera Utara saat ini masih berada di atas HET.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai rawit hijau. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp85 ribu per kilogram, naik dari pekan sebelumnya yang berada di level Rp70 ribu per kilogram.

Sementara di Kota Medan, harga cabai rawit hijau mencapai Rp75.750 per kilogram, meningkat dibandingkan pekan sebelumnya sebesar Rp72 ribu per kilogram.

Kabupaten Padang Lawas juga mencatat harga cabai rawit hijau sebesar Rp78 ribu per kilogram.

Untuk harga terendah, cabai rawit hijau di Sibolga tercatat Rp41 ribu per kilogram. Sementara Tapanuli Selatan dan Samosir masing-masing berada di level Rp50 ribu per kilogram.

Kenaikan harga cabai tersebut membuat harga sejumlah komoditas cabai di Sumatera Utara masih berada di atas batas yang ditetapkan pemerintah, khususnya untuk cabai merah keriting.* (ds/dh)

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, Wali Kota Tanjungbalai, para camat se-Kabupaten Asahan serta sejumlah tamu undangan.

Baca Juga:

• Wabup Syafrizal Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Kisaran

"Manfaatkan truk ini sesuai dengan tupoksinya dan kepentingan desa. Jangan digunakan untuk kepentingan pribadi," tegas Edy.

Menurut Edy, hingga kini terdapat 106 KDMP di Kabupaten Asahan yang telah siap 100 persen. Kehadiran sarana transportasi tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas dan pelayanan koperasi di tingkat desa.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan kendaraan operasional bagi KDMP di wilayahnya.

"Terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan truk roda enam kepada KDMP yang ada di Asahan untuk mendukung operasionalnya," ujar Taufik.

Menurut Taufik, keberadaan KDMP menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Dukungan sarana dan prasarana dinilai penting agar koperasi dapat menjalankan fungsi ekonomi secara optimal.

Taufik juga meminta seluruh penerima menjaga dan menggunakan kendaraan tersebut sesuai peruntukannya. Dia menegaskan penggunaan truk akan menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.

"Manfaatkan dan jaga truk ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan memonitor langsung penggunaannya," katanya.

Bupati berharap bantuan kendaraan tersebut dapat digunakan secara bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat bagi penguatan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.

"Semoga ini membawa kebaikan bagi kita semua," pungkas Taufik.

Penyerahan 27 truk roda enam tersebut diharapkan mendukung kelancaran operasional KDMP sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa di Kabupaten Asahan.* (dh)

Upacara tersebut dipimpin Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan Letkol Inf. Edy Syahputra, S.H., M.I.P., selaku Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, Dandim membacakan amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si.

Baca Juga:

• Sinergi Harga Mati Wakapolda Aceh Hadiri HUT ke-81 TNI di Blang Padang, Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan Bersama

Panglima TNI Agus Subiyanto juga menegaskan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan keamanan, baik pada tingkat global maupun regional.

Peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Turut hadir dalam upacara tersebut Bupati Asahan Taufiq Zainal Abidin Siregar, Wakil Wali Kota Tanjungbalai M. Fadly Abdina, Ketua DPRD Asahan, Ketua DPRD Tanjungbalai, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu Bara, Kajari Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjungbalai, Kapolres Batu Bara, Danlanal Tanjungbalai Asahan, Dandim 0208/Asahan, Danyonif 126/Kala Cakti, Asisten III dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melaksanakan penyisipan tanaman jagung pada lahan yang sebelumnya terdapat bibit yang mengalami kegagalan pertumbuhan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus menjaga agar pertumbuhan tanaman jagung tetap merata.

Baca Juga:

• Jilid II Desa BERSINAR: BNN dan Pemdes Bogak Perkuat Edukasi, Keterampilan Pemuda hingga Rehabilitasi

Kegiatan tersebut melibatkan warga binaan Lapas Labuhan Ruku sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian di bidang pertanian. Warga binaan secara langsung terlibat dalam proses penanaman bibit pengganti, sehingga mereka tidak hanya memperoleh pengalaman praktik bertani, tetapi juga keterampilan yang dapat dikembangkan sebagai bekal setelah kembali ke tengah masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, proses penyisipan tanaman jagung diawasi langsung oleh staf Kegiatan Kerja Lapas Labuhan Ruku. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan tata cara budidaya tanaman, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Labuhan Ruku tidak hanya berupaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian, tetapi juga memberikan pengalaman dan keterampilan praktis kepada warga binaan.

Program pembinaan di bidang pertanian diharapkan dapat menjadi salah satu bekal bagi warga binaan untuk memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan secara positif setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Lapas Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan kemandirian yang produktif dan berkelanjutan. Optimalisasi lahan melalui penyisipan tanaman jagung menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus mewujudkan pembinaan warga binaan yang produktif, mandiri, dan memiliki keterampilan.* (dh)

Perkara praperadilan itu terdaftar dengan Nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn. Dhody menjadi pemohon, sedangkan termohon yakni Kapolri cq Kapolda Sumut cq Dirreskrimum Polda Sumut.

Baca Juga:

• Buntut OTT Suap Internet Rp 175 Juta, Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

Kuasa hukum Dhody, Wili Erlangga, juga meminta agar surat ketetapan tersangka Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tertanggal 21 Agustus 2026 dinyatakan tidak sah.

"Kami memohon agar hakim PN Medan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan hukum," ujar Wili di hadapan hakim tunggal Khamozaro Waruwu.

Selain itu, kubu Dhody meminta proses penyidikan lanjutan yang bersumber dari penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak mengikat. Mereka juga meminta penghentian penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumut tertanggal 11 April 2023.

Kuasa hukum turut meminta hak-hak Dhody dipulihkan dalam kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebankan biaya perkara kepada negara.

Usai pembacaan permohonan, hakim mengingatkan kedua pihak agar tidak menghubungi hakim maupun panitera terkait perkara yang sedang diperiksa.

Hakim juga menegaskan bahwa pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak hanya melihat keberadaan dua alat bukti, tetapi juga kecukupan dan relevansi alat bukti tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Di luar persidangan, Wili menjelaskan objek perkara berkaitan dengan empat surat yang dibuat dan ditandatangani advokat selaku kuasa hukum Dhody. Menurut dia, Dhody hanya bertindak sebagai pemberi kuasa.

"Keempat surat tersebut merupakan produk pelaksanaan profesi advokat yang berisi penyampaian posisi dan argumentasi hukum berdasarkan perjanjian dan putusan pengadilan, bukan akta autentik, tidak mempunyai kekuatan memaksa, serta tidak ada persoalan keaslian tanda tangan, identitas pembuat maupun fisik surat," kata Wili.

Dhody sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat terkait sengketa tanah seluas 15 hektare di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang pada 21 Agustus 2026.

Dhody kemudian ditangkap di kediamannya di Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada 15 September 2026. Penangkapan dilakukan setelah dia disebut dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Kasus tersebut bermula dari laporan Direktur PT Rapi Ray Putratama Muhammad Gazali Iskandar pada 11 April 2023. Perusahaan tersebut disebut merupakan pengembang perumahan subsidi.

Sidang lanjutan praperadilan dijadwalkan pada 7 Oktober 2026 dengan agenda jawaban termohon dan pengajuan bukti surat dari pemohon. Sementara pembacaan putusan dijadwalkan pada 13 Oktober 2026.* (mi/dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan tiga perkara tersebut diungkap secara terpisah. Masing-masing pengungkapan melibatkan sabu seberat 50 kilogram, 150 kilogram dan 44 kilogram.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ringkus 4 Kurir & Sita 150 Kg Sabu Malaysia, Disembunyikan di Fiber Ikan dan Mobil Galon

Berdasarkan hasil penyelidikan, jaringan tersebut diduga memanfaatkan jalur perairan di sekitar Aceh dan Sumatera Utara untuk memasukkan sabu ke wilayah Indonesia.

Setelah masuk ke Indonesia, narkotika tersebut diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah menggunakan jalur darat.

Penyidik juga menemukan indikasi adanya keterkaitan jaringan tersebut dengan jaringan narkotika internasional yang berbasis di Malaysia. Polisi masih mendalami dugaan hubungan tersebut untuk mengungkap jalur distribusi serta pihak yang diduga menjadi pengendali pengiriman.

Sembilan orang yang telah diamankan kini menjalani proses hukum. Para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana berat, termasuk penjara seumur hidup.

Polda Sumut masih mengembangkan ketiga perkara tersebut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat.

Polisi turut mendalami pihak yang diduga berperan sebagai pengendali jaringan penyelundupan narkotika tersebut.

Pengungkapan 244 kilogram sabu ini menjadi bagian dari upaya Polda Sumut memutus jalur masuk dan distribusi narkotika melalui wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara.* (in/dh)

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Komjen Pol Rudi Setiawan mengatakan mantan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto termasuk yang mendapat sanksi paling berat hingga diberhentikan dari status ASN.

Baca Juga:

• Kemenimipas Akui Ada Warga Binaan yang Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Siapa Mereka?

Rudi menjelaskan pemberian sanksi terhadap 17 orang tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan investigasi Kementerian Imipas terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong.

Selain Wisnu, kepala lapas sebelumnya dan kepala lapas yang baru juga telah diperiksa dan dijatuhi hukuman.

"Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," kata Rudi.

Secara keseluruhan, sanksi yang diberikan terdiri atas pemberhentian satu orang dari status ASN, hukuman disiplin berat terhadap lima orang, serta hukuman disiplin sedang bagi 11 orang.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ketika ditanya mengenai identitas 16 pegawai lain yang mendapat sanksi selain Wisnu.

Agus meminta awak media menanyakan rincian tersebut kepada Inspektur Jenderal Kementerian Imipas.

"Tanya Pak Irjen," ujar Agus usai mengikuti rapat antarmenteri mengenai penanganan overcapacity lapas di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Kementerian Imipas sebelumnya menyatakan investigasi terhadap Lapas Cibinong menemukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pegawai. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar pemberian sanksi disiplin kepada para pegawai yang dinilai melanggar ketentuan.

Kasus tersebut mencuat setelah ditemukan fasilitas khusus atau klaster mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong. Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan untuk mengetahui pengelolaan fasilitas serta keterlibatan pegawai dalam persoalan tersebut.

Hingga kini, Kementerian Imipas masih melakukan pendalaman terhadap berbagai temuan di Lapas Cibinong, termasuk fasilitas dan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaannya.* (in/dh)

Ketua Umum Relawan GI-JOE Benny Parapat mengatakan pihaknya menghormati kewenangan dan independensi MK dalam memeriksa perkara tersebut. Namun, dia meminta hakim konstitusi menilai setiap permohonan berdasarkan kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.

Baca Juga:

• Puan Diseret-seret di Polemik Ijazah Gibran, PDIP Pasang Badan: Stop Drama Murahan

Menurut Benny, proses hukum harus tetap ditempatkan dalam koridor konstitusi. Dia juga meminta persidangan berjalan secara objektif, adil dan sesuai dengan kewenangan MK.

"Relawan GI-JOE menyampaikan sikapnya, satu, menghormati kewenangan dan independensi Mahkamah Konstitusi. Kami meminta Yang Mulia para Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara secara objektif, adil, serta berdasarkan kewenangan konstitusional MK," katanya.

Benny juga mempersoalkan pengajuan perkara yang dinilainya telah melewati batas waktu pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Menurut dia, persoalan tersebut seharusnya tidak dijadikan alat untuk menciptakan ketegangan politik baru.

"Kami juga mempertanyakan pengajuan kembali persoalan yang dikaitkan dengan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), yang menurut pandangan kami telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Dia meminta seluruh pihak tidak memanfaatkan persoalan hukum tersebut untuk kepentingan politik. Benny menilai perkara mengenai syarat pendidikan Gibran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Benny juga meminta pihak yang mengajukan gugatan menghormati apa pun putusan MK nantinya. Menurutnya, perbedaan pandangan tetap merupakan bagian dari demokrasi selama disampaikan secara konstitusional dan damai.

"Kami juga meminta agar segala pernyataan maupun tindakan yang telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya terkait persoalan pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dipertanggungjawabkan secara terbuka dan proporsional," katanya.

Relawan GI-JOE menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila menemukan pernyataan atau tindakan yang dinilai merugikan nama baik atau menyebarkan informasi yang tidak benar.

Benny juga mengajak masyarakat, khususnya pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Gibran, tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persatuan.

"Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya, kami menyerukan agar seluruh bentuk perjuangan politik dilakukan secara konstitusional, damai, bermartabat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.

Perkara yang menjadi perhatian GI-JOE merupakan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon dengan pokok persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Dalam proses persidangannya, MK telah memeriksa permohonan, mendengarkan jawaban KPU, keterangan Bawaslu dan pihak terkait, serta melanjutkan perkara ke tahap pembuktian. Pada 1 dan 2 Oktober 2026, persidangan masih berlangsung dengan agenda keterangan ahli, saksi dan pihak yang memberikan keterangan.

Hingga 5 Oktober 2026, laman resmi MK belum mencantumkan putusan akhir untuk perkara tersebut. Karena itu, sikap GI-JOE terkait hasil perkara masih berupa permintaan kepada hakim konstitusi dan bukan merupakan putusan MK.* (oz/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan salah satu tekanan datang dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan didukung Arab Saudi disebut berencana meluncurkan operasi militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok Houthi.

Baca Juga:

• Kurs Rupiah Hari Ini: Dolar AS Melemah ke Level Rp 17.945 pada Jumat Pagi

Arab Saudi disebut belum mengonfirmasi serangan tersebut. Kondisi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap produksi minyak di salah satu negara eksportir utama kawasan Timur Tengah.

Sentimen geopolitik juga muncul dari perkembangan politik di Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump disebut kembali melontarkan kritik terhadap Partai Demokrat dalam sebuah rapat umum di Ohio.

Pada pekan ini, pelaku pasar akan mencermati sejumlah agenda ekonomi AS, mulai dari data ISM Services PMI, data ketenagakerjaan mingguan, risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) hingga data sentimen konsumen University of Michigan.

Dari dalam negeri, Ibrahim menyebut gejolak konflik Timur Tengah turut berdampak terhadap pasokan impor bahan bakar Indonesia. Menurutnya, Indonesia kehilangan sekitar 25 persen sumber pasokan impor BBM sehingga pemerintah perlu mencari sumber minyak alternatif dari negara lain.

Pemerintah bersama Pertamina kemudian melakukan pencarian langsung ke negara-negara yang memiliki kelebihan stok BBM untuk menjaga ketahanan pasokan nasional. Langkah tersebut dilakukan karena mekanisme pengadaan melalui lelang menghadapi kendala akibat minimnya peserta.

Pengadaan melalui sumber alternatif berpotensi membuat harga BBM yang diperoleh menjadi lebih tinggi dibandingkan mekanisme normal. Namun, strategi tersebut dinilai diperlukan untuk memastikan ketersediaan BBM di tengah ketidakpastian pasokan global.

Ibrahim menyebut pemerintah memiliki dua prioritas dalam kondisi tersebut, yakni menjaga harga BBM bersubsidi agar tetap stabil serta mempertahankan ketahanan stok BBM nasional pada level 18-20 hari.

Menurutnya, antrean BBM di sejumlah daerah tidak selalu menunjukkan persoalan pada ketahanan stok nasional. Gangguan distribusi di lapangan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean.

Salah satu faktor yang disebut berpotensi mengganggu distribusi adalah kondisi El Nino. Sungai yang mengering dapat membuat pengiriman BBM melalui jalur air terganggu sehingga distribusi harus dialihkan menggunakan kendaraan darat.

Di tengah berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan berikutnya masih akan fluktuatif.

Ia memprediksi rupiah berpotensi ditutup melemah di kisaran Rp17.910 hingga Rp17.960 per dolar AS. Untuk sepekan, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.750 hingga Rp18.050 per dolar AS.

"Sedangkan untuk sepekan ini, diprediksi rupiah bergerak di rentang Rp17.750-Rp18.050 per dolar AS," kata Ibrahim.* (oz/dh)

Binsar kemudian mendapat perawatan medis setelah mengalami luka robek akibat tusukan. Polisi dari Polsek Siabu langsung bergerak dan menangkap pelaku tak lama setelah kejadian.

Baca Juga:

• Polisi Ungkap Dugaan Motif Penikaman Anggota DPRD Madina Binsar Nasution Usai Reses

Peristiwa tersebut terjadi saat Binsar sedang beristirahat dan berbincang dengan rekannya di samping rumah seorang warga bernama Husnah Lubis. Yusuf kemudian datang dan menghampiri Binsar dari arah belakang.

Pelaku disebut merangkul Binsar sebelum kemudian mengeluarkan pisau dan menikam korban pada bagian leher kanan serta punggung kanan.

"Korban dan rekannya diduga tidak menyadari bahwa pria tersebut membawa senjata tajam. Pelaku kemudian menikam korban menggunakan pisau hingga mengenai bagian leher kanan dan punggung kanan," kata Roy, Senin (5/10/2026).

Setelah ditikam, Binsar berteriak meminta pertolongan dan berusaha menyelamatkan diri. Namun, korban kemudian jatuh pingsan di lokasi.

Warga yang berada di sekitar tempat kejadian kemudian memberikan pertolongan dan membawa Binsar ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Polisi selanjutnya mengamankan Yusuf beserta barang bukti berupa sebilah pisau. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Siabu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menduga penikaman tersebut berkaitan dengan persoalan lama antara pelaku dan korban mengenai harta warisan.

Harta warisan tersebut disebut sebelumnya telah dijual Yusuf kepada Binsar. Namun, polisi menegaskan motif tersebut masih dalam proses pendalaman penyidik.

"Berdasarkan keterangan awal, dugaan motif kejadian berkaitan dengan perselisihan lama mengenai harta warisan yang sebelumnya dijual kepada korban. Namun, motif tersebut masih dalam proses pendalaman lebih lanjut oleh tim penyidik," ujar Roy.

Hingga kini, Yusuf masih menjalani pemeriksaan dan proses hukum di Mapolsek Siabu. Polisi juga masih mendalami rangkaian kejadian serta motif penikaman terhadap anggota DPRD Madina tersebut.* (tm/dh)

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Vietnam lebih dulu memberikan ancaman melalui beberapa peluang, tetapi barisan depan The Golden Star Warriors belum mampu menaklukkan kiper Malaysia Syihan Hazmi.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Indonesia vs Thailand Malam Ini, Cek Link Live Streaming Final FIFA ASEAN Cup 2026

Memasuki babak kedua, kedua tim masih bermain terbuka. Malaysia memperoleh peluang melalui Harith Haiqal, sementara Vietnam mencoba merespons lewat serangan balik dan tembakan dari luar kotak penalti.

Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-62. Fergus Tierney yang baru masuk menggantikan Bergson da Silva langsung mencetak gol melalui tembakan dari luar kotak penalti.

Gol tersebut menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan. Vietnam kemudian meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan.

Drama terjadi pada menit ke-73 ketika wasit Ko Hyung-jin menunjuk titik penalti untuk Vietnam setelah Le Van Do terjatuh di kotak terlarang. Namun, setelah meninjau tayangan Video Assistant Referee (VAR), keputusan tersebut dibatalkan.

Vietnam terus menekan pada sisa pertandingan, tetapi pertahanan Malaysia mampu mempertahankan keunggulan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 tetap bertahan.

Kemenangan tersebut memastikan Malaysia finis di posisi ketiga FIFA ASEAN Cup 2026. Fergus Tierney menjadi pemain yang menentukan kemenangan setelah mencetak gol tak lama setelah masuk ke lapangan.

Bagi Malaysia, hasil ini sekaligus menutup kiprah mereka di turnamen dengan raihan posisi ketiga setelah gagal melaju ke final.

Sementara itu, Vietnam harus puas berada di peringkat keempat setelah gagal membalas gol Malaysia hingga pertandingan berakhir.* (k/dh)

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan selain ketiganya, terdapat nama lain yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan terkait fasilitas tersebut, yakni Ahmad Albani dan Hasan Tjhie.

Baca Juga:

• Buntut Simulator Golf & Klaster Mewah Lapas Cibinong, Menimipas Perintahkan Audit Total hingga Copot Kalapas

Rudi menjelaskan rumah-rumah yang berada di kawasan tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk menerima kunjungan keluarga atau relasi warga binaan. Fasilitas tersebut terutama digunakan oleh warga binaan perkara korupsi.

"Tadi sudah saya sebutkan bahwa rumah-rumah tersebut diperuntukkan untuk menerima kunjungan relasi keluarga dari warga binaan. Ini terutama adalah warga binaan perkara korupsi," ujarnya.

Salah satu nama yang sebelumnya terungkap adalah Jimmy Masrin, terpidana perkara kredit fiktif di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Rudi membenarkan foto Jimmy ditemukan dalam klaster fasilitas tersebut.

"Yang sebagaimana sudah terlihat di pas fotonya itu atas nama Jimmy Masrin. Dan yang terlihat di dalam kameranya (Ombudsman) itu adalah Pak Jimmy Masrin sendiri," kata Rudi.

Menurut Rudi, hasil investigasi juga menemukan sejumlah minuman keras di dalam kulkas rumah tersebut. Ia menegaskan barang tersebut bukan milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Cibinong, melainkan milik warga binaan yang menempati rumah tersebut.

"Barang tersebut bukanlah milik sebagaimana yang disebutkan, Kasi Kamtib atas nama Adi Nugroho Nur Wichaksono, melainkan milik warga binaan yang menempati rumah tersebut," ujarnya.

Rudi kemudian memastikan barang-barang yang berada di rumah tersebut disebut merupakan milik Jimmy Masrin.

"Jadi barang-barang yang di sana itu milik Pak Jimmy Masrin dan yang terlihat di dalam kamera itu adalah Pak Jimmy Masrin," katanya.

Selain Jimmy, Kementerian Imipas juga menyebut Indra Kenz sebagai salah satu warga binaan yang dikaitkan dengan fasilitas tersebut. Indra Kesuma merupakan terpidana perkara investasi bodong yang sebelumnya menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Nama lainnya yakni Heru Hidayat, terpidana perkara korupsi PT ASABRI. Kementerian Imipas menyebut sejumlah warga binaan perkara korupsi menggunakan rumah-rumah tersebut untuk kepentingan kunjungan keluarga atau relasi.

Pengungkapan nama-nama tersebut dilakukan di tengah pemeriksaan Kementerian Imipas terhadap temuan fasilitas khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong. Pemerintah sebelumnya juga menyatakan akan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam investigasi.

Kasus fasilitas mewah di Lapas Cibinong kini masih menjadi perhatian Kementerian Imipas dan sejumlah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan.* (k/dh)

BANDA ACEH- Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, Senin (5/10/2026). Upacara tersebut dipimpin Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kasdam IM) Brigjen TNI Dwi Sasongko.

Kehadiran Ari Wahyu Widodo dalam upacara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Aceh.

Baca Juga:

• Hadiri HUT ke-81 TNI di Belawan, Wali Kota Medan Rico Waas Tegaskan Pentingnya Sinergi Jaga Kedaulatan NKRI

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan sinergi TNI-Polri menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Aceh.

Menurut Joko, komunikasi dan koordinasi yang selama ini terjalin menjadi modal penting bagi kedua institusi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan serta dinamika sosial di tengah masyarakat.

"Peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk semakin memperkuat soliditas dan sinergi TNI-Polri. Dengan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik, kita dapat bersama-sama memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Joko.

Joko menegaskan Polda Aceh akan terus menjaga kerja sama yang harmonis dengan TNI dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat perlu dihadapi secara bersama melalui komunikasi dan langkah-langkah yang konstruktif.

"Semangat kebersamaan ini harus terus dirawat. TNI dan Polri memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi muaranya sama, yaitu menjaga keutuhan NKRI, keamanan, serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Dirgahayu TNI," katanya.

Peringatan HUT ke-81 TNI tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan unsur pemerintahan dalam menjaga situasi keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di Aceh.

Polda Aceh berharap semangat sinergi dan kolaborasi antara TNI dan Polri dapat terus dipertahankan dalam menjalankan tugas serta menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di wilayah Aceh.* (dh)

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan hasil gelar perkara menyimpulkan laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

• Diduga Gara-gara Uang Lapak, PKL Dikeroyok di Depan Kampus USU

Kasus tersebut bermula dari laporan yang diterima SPKT Polresta Banda Aceh pada 21 September 2026. Pelapor berusia 46 tahun melaporkan dugaan penganiayaan terhadap anaknya yang berusia 15 tahun dan merupakan pelajar kelas X SMA Negeri 3 Banda Aceh.

Peristiwa dugaan penganiayaan itu dilaporkan terjadi pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 08.30 WIB di toilet SMA Negeri 3 Banda Aceh, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/736/IX/2026/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH tertanggal 21 September 2026.

Dalam laporan tersebut, polisi menerima keterangan bahwa terdapat tujuh anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Ketujuhnya disebut merupakan pelajar SMA Negeri 3 Banda Aceh.

Sejak laporan diterima, penyidik telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor dan korban serta pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP).

Penyidik juga telah meminta keterangan dari guru dan tujuh saksi lainnya. Selain itu, tujuh anak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut juga telah diperiksa.

"Untuk memastikan penanganan korban, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait visum terhadap anak korban," ujar Miftahuda.

Korban kemudian dirujuk ke UPTD PPA Kota Banda Aceh untuk mendapatkan pendampingan. Polresta Banda Aceh juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait laporan sosial terhadap korban dan para saksi.

Selain itu, penyidik berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Banda Aceh dalam penanganan perkara yang melibatkan anak tersebut.

Setelah serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan, penyidik menggelar perkara pada Jumat (2/10/2026). Hasil gelar perkara menjadi dasar peningkatan status kasus ke tahap penyidikan.

Untuk tahap selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Polisi juga akan kembali menggelar perkara untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan penetapan tersangka atau status anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain proses penyidikan, Polresta Banda Aceh merencanakan upaya diversi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan anak.

Perkara tersebut ditangani dengan mengacu pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Polresta Banda Aceh menegaskan penanganan perkara akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.* (dh)

Pertemuan tersebut menghadirkan unsur BNN, Satpol PP, Pemerintah Desa Bogak serta perwakilan Balai Latihan Kerja (BLK). Masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, tetapi juga diperkenalkan dengan berbagai peluang peningkatan keterampilan, khususnya bagi kalangan muda.

Baca Juga:

• Pancasila Pemersatu Bangsa, Lapas Labuhan Ruku Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026

Program pelatihan ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah preventif dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan memiliki keterampilan dan peluang untuk mengembangkan kemampuan, para pemuda diharapkan dapat memiliki kegiatan produktif yang membuka peluang kerja maupun usaha mandiri.

Usai kegiatan edukasi, agenda dilanjutkan dengan pemeriksaan urine terhadap tamu undangan yang hadir sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika.

Hasil pemeriksaan urine tersebut menunjukkan hasil negatif. Hasil ini menjadi kabar positif sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan masyarakat Desa Bogak yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Namun, upaya pemberantasan tidak berhenti di dalam ruang pertemuan.

BNN bersama jajaran Pemerintah Desa Bogak kemudian turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.

Tim mendatangi lokasi yang sebelumnya diduga menjadi salah satu tempat aktivitas narkoba. Namun ketika tiba di lokasi, tidak ditemukan pelaku. Petugas hanya menemukan sisa-sisa bungkusan yang diduga berkaitan dengan narkotika jenis sabu.

Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk memberikan pesan tegas bahwa lingkungan yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba tidak boleh dibiarkan.

Setelah kegiatan lapangan, Pemerintah Desa Bogak bersama tim BNN kemudian menyusun langkah pendekatan yang lebih humanis terhadap warga yang diduga telah mengalami ketergantungan narkoba.

Tim membagi petugas ke dalam tujuh kelompok untuk melakukan pendekatan langsung dari rumah ke rumah, termasuk mendatangi keluarga yang memiliki anak yang diduga mengalami ketergantungan narkoba.

Pendekatan tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi kepada keluarga sekaligus membuka jalan bagi mereka yang membutuhkan rehabilitasi agar mendapatkan penanganan yang tepat.

Langkah ini menunjukkan bahwa perang melawan narkoba tidak semata-mata berbicara mengenai penindakan. Pencegahan, edukasi, pemberdayaan pemuda, deteksi dini dan rehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam membangun Desa BERSINAR.

Desa Bogak kini tidak hanya berbicara tentang bagaimana menjauhkan masyarakat dari narkoba, tetapi juga bagaimana memberikan pilihan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda melalui keterampilan, pekerjaan dan lingkungan keluarga yang lebih peduli.

Dari ruang edukasi hingga turun langsung ke lapangan, gerakan menuju Desa BERSINAR di Desa Bogak terus digerakkan secara bersama-sama.

Karena melawan narkoba bukan hanya tugas aparat. Ini adalah tanggung jawab bersama—dimulai dari keluarga, diperkuat masyarakat, dan didukung pemerintah.* (dh)

BANDA ACEH- Polresta Banda Aceh menjadi salah satu satuan kepolisian yang mengikuti penelitian dan evaluasi mutu hasil pengadaan barang dan jasa oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Machdum Sakti Polresta Banda Aceh, Senin (5/10/2026).

Penelitian tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 5 hingga 8 Oktober 2026. Kegiatan melibatkan Polda Aceh dan sejumlah Polres jajaran sebagai lokasi penelitian.

Baca Juga:

• Puslitbang Polri Uji Mutu Pengadaan Barang dan Jasa di Polda Aceh, Ini Tujuan Penelitiannya

Wakapolresta Banda Aceh AKBP Benny Bathara saat membacakan sambutan Kapolresta Banda Aceh mengatakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri harus berpedoman pada prinsip pengadaan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah.

"Pengelolaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus taat prinsip pengadaan dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik serta membantu mengembangkan perekonomian nasional dan daerah," ujar Benny.

Menurut Benny, transformasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, sistem dan prosedur hingga strategi pelaksanaan pengadaan.

Ia menilai evaluasi dan pengawasan yang dilakukan Puslitbang Polri penting untuk memastikan sarana, prasarana dan peralatan yang diadakan memenuhi aspek mutu, spesifikasi serta kebutuhan operasional di lapangan.

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan agar semakin tertib, transparan, dan profesional," katanya.

Dalam penelitian tersebut, tim Puslitbang Polri melakukan wawancara terhadap personel, tim kelompok kerja (Pokja) pengadaan serta perwakilan penerima atau pengguna barang.

Ketua Tim Peneliti Puslitbang Polri Kombes Pol Guno Pitoyo mengatakan penelitian tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis implementasi hasil sertifikasi Puslitbang Polri dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kedua, menganalisis mutu hasil pengadaan barang dan jasa berdasarkan hasil sertifikasi Puslitbang Polri. Ketiga, menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi dalam meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa.

"Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan Polri dan stakeholder dalam memperkuat penjaminan mutu, meningkatkan efektivitas proses pengadaan, serta memastikan ketersediaan barang dan jasa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas kepolisian," kata Guno.

Menurutnya, ketersediaan barang dan jasa yang berkualitas, tepat spesifikasi, tepat waktu serta sesuai kebutuhan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Penelitian tersebut dilaksanakan pada delapan Polda sampel di Indonesia, termasuk Polda Aceh beserta Polres jajaran. Tim menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau *mixed method* dalam pengumpulan data.

Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner secara daring, wawancara mendalam serta observasi langsung terhadap barang hasil pengadaan yang terdapat di satuan kerja Polda maupun Polres.

Guno mengatakan penelitian tersebut diharapkan menghasilkan gambaran objektif mengenai implementasi sertifikasi Puslitbang Polri sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap mutu barang dan jasa yang telah diperoleh.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Puslitbang Polri memberikan kontribusi berbasis penelitian, data dan kajian ilmiah untuk mendukung tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas, efektif, transparan dan akuntabel.

Tim peneliti terdiri atas Kombes Pol Guno Pitoyo, S.I.K., M.H. sebagai ketua tim, AKBP Septi Astuti, S.T., M.A. dan Penata Tk. I Mulyanto, S.E. sebagai anggota. Tim turut didampingi narasumber dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Drs. Suryadi, M.T.* (dh)

BMKG Wilayah I menjelaskan kondisi atmosfer di Sumatera Utara saat ini mendukung pertumbuhan awan hujan. Kondisi tersebut dipengaruhi adanya belokan angin serta daerah perlambatan angin atau konvergensi.

Baca Juga:

• Lantik 188 Pejabat Pemprov Sumut, Wagub Surya: Buktikan Kerja Nyata, Jangan Jalan Sendiri-sendiri

BMKG juga mencatat hujan dengan intensitas cukup tinggi telah terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara dalam sepekan terakhir.

Pada 29 September 2026, Pos Hujan Tanjung Langkat, Kabupaten Langkat, mencatat curah hujan 92 milimeter. Kemudian pada 30 September, Pos Hujan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, mencatat hujan 65 milimeter.

Selanjutnya, Pos Hujan Sei Rejo, Kabupaten Serdang Bedagai, mencatat curah hujan 84 milimeter pada 1 Oktober. Sementara pada 2 Oktober 2026, Pos Hujan Gebang, Kabupaten Langkat, mencatat hujan 74 milimeter.

"Hampir sebagian besar wilayah Sumut diguyur hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan," kata BMKG.

Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubra, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat dan Dairi.

Potensi hujan juga mencakup Karo, Humbang Hasundutan, Simalungun, Pematangsiantar, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Sibolga, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias, Nias Barat dan Gunungsitoli.

BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan.

"BMKG juga turut mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem apabila beraktivitas di luar ruangan," tutupnya.

Dengan potensi hujan sedang hingga lebat yang meluas, masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Utara diminta terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG dan berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah.* (ds/dh)

Pedagang ayam, Liliana, mengatakan harga ayam saat ini memang masih tinggi. Menurut dia, salah satu faktor yang memengaruhi harga ayam adalah tingginya biaya pakan ternak.

Baca Juga:

• Jangan Cuma Seremonial Wali Kota Rico Waas Tantang ICMI Muda Medan Beri Dampak Nyata Lewat Aplikasi Kerja dan UMKM

Menurut Liliana, biaya pakan menjadi salah satu pertimbangan pedagang dalam menentukan harga jual ayam kepada konsumen.

Meski mengalami penurunan Rp2.000 per kilogram dalam tiga hari terakhir, harga ayam di pasar tradisional Medan dinilai belum kembali ke level yang dianggap murah oleh pedagang.

Pedagang ayam lainnya, Eman, menilai harga ayam juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan ayam untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Eman, meningkatnya kebutuhan tersebut ikut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga ayam di pasaran.

Dengan harga yang masih berada di kisaran Rp46 ribu per kilogram, pedagang berharap harga ayam dapat kembali turun sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pergerakan harga ayam di pasar Medan saat ini menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat sehari-hari.* (ds/dh)

"Ya, kita cabut (pembebasan bersyaratnya). Karena ada proses remisinya yang tidak benar," kata Agus di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Buntut Simulator Golf & Klaster Mewah Lapas Cibinong, Menimipas Perintahkan Audit Total hingga Copot Kalapas

Sebelumnya, Indra Kenz juga disebut diduga terlibat dalam penyediaan fasilitas di klaster mewah Lapas Cibinong. Namun, Kementerian Imipas belum memerinci fasilitas atau barang yang disebut disiapkan oleh Indra.

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan terdapat tiga kontainer di Lapas Kelas IIA Cibinong yang tercatat sebagai barang milik negara. Namun, isi bangunan tersebut disebut diadakan oleh warga binaan.

"Ada kontainer, ada tiga kontainer, kontainer ini semua tercatat, tercatat di barang milik negara, tetapi isinya diadakan oleh warga binaan. Sebagaimana yang sudah ketemu di sana, dan salah satunya adalah itu Indra Kesuma (Indra Kenz)," ujar Rudi.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat menyatakan akan mengevaluasi pemberian remisi kepada Indra Kenz.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan pemberian remisi telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Terkait Indra Kenz yang masuk pada 2022 dengan vonis 10 tahun, dia mendapatkan hak remisi seperti warga binaan lainnya. Fokus pemeriksaan diarahkan pada remisi sakit berkepanjangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan SOP," kata Ishadi, dikutip dari Antara, Rabu (30/9/2026).

Indra Kenz mulai menjalani pembebasan bersyarat pada 24 September 2026 setelah menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Selama menjalani pembebasan bersyarat, Indra diwajibkan melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor satu kali dalam sebulan. Dia juga harus mengikuti pembimbingan dan pengawasan hingga masa pembebasan bersyarat berakhir.

Indra sebelumnya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 10 bulan kurungan dalam perkara penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang terkait Binomo.

Dengan keputusan pencabutan tersebut, status pembebasan bersyarat Indra Kenz kini tidak lagi berlaku. Namun, Kementerian Imipas belum menjelaskan langkah selanjutnya terkait pelaksanaan sisa masa pidananya.* (d/dh)