MEDAN — Fenomena hujan es terjadi di kawasan Medan Johor dan sekitarnya, Sumatera Utara, pada Rabu sore, 23 September 2026.

Hujan yang turun disertai bongkahan kecil mirip es tersebut sempat membuat warga heboh.

Baca Juga:

• Infinix XBOOK 14 NEO Resmi Meluncur di Indonesia! Laptop Ringan, Harga Mulai Rp7,99 Juta

Hujan deras melanda sebagian wilayah Kota Medan sekitar sore hari. Selain intensitas hujan yang tinggi, kondisi tersebut juga disertai angin kencang.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, membenarkan terjadinya hujan es di sebagian wilayah Medan.

Menurut Hendro, fenomena hujan es umumnya berkaitan dengan pertumbuhan awan Kumulonimbus.

"Berdasarkan data pengamatan dari BBMKG Wilayah I sekitar pukul 15.20 WIB, terjadi hujan lebat di sebagian wilayah kota Medan yang disertai dengan angin cukup kencang mencapai 19 knot," kata Hendro, Rabu (23/9/2026) sore.

Hendro menjelaskan terdapat sejumlah ciri yang dapat diamati sebelum fenomena hujan es terjadi.

Langit biasanya berubah dengan cepat menjadi gelap atau pekat. Setelah itu, angin dapat tiba-tiba menguat dan berubah arah.

"Pada jam 15.00 WIB pengamatan angin calm, dan kemudian pada jam 15.30 berubah menjadi 19 knot. Suhu udara terasa lebih dingin secara tiba-tiba," perinci Hendro.

Perubahan suhu juga terjadi dalam waktu relatif singkat. Pada pukul 15.00 WIB, suhu udara tercatat 32,6 derajat Celsius. Selanjutnya suhu turun menjadi 26 derajat Celsius.

Hujan kemudian turun dengan intensitas tinggi dalam waktu relatif singkat.

"Berdasarkan citra radar Medan tampak potensi hujan lebat di sekitar Medan Johor dan sekitarnya," tutur Hendro.

Menurut analisis angin BBMKG, terdapat konvergensi dan belokan angin di wilayah Sumatera Utara, terutama di kawasan pesisir timur.

"Labilitas udara juga cukup labil sehingga potensi munculnya awan-awan hujan cukup tinggi," jelasnya.

Fenomena hujan es tersebut juga disaksikan warga.

Salah satu saksi mata, Saul, 25 tahun, mengatakan dirinya sedang berada di sebuah bengkel Vespa bersama teman-temannya ketika hujan turun.

"Tadi kami di bengkel sekitar pukul 15.30 WIB. Sore itulah nonstop itu hujan esnya," kata Saul, Rabu (23/9/2026) sore.

Menurut Saul, suara bongkahan es yang menghantam atap seng terdengar cukup keras sehingga membuat sejumlah warga terkejut.

"Memang betul-betul kuat tuh dengar suaranya di seng, 'tak tak tak' suara hujan esnya. Saya lihat sendiri karena sempat masuk ke bengkel kami. Saat dilihat, ternyata benar hujan es," lanjutnya.

Saul mengatakan baru kali ini melihat langsung fenomena hujan es selama tinggal di Medan Johor.

"Bongkahan esnya saya lihat variasi ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar juga. Ada sempat juga divideokan tadi. Memang betul pas mobil lewat pun tampak percikannya kena mobil," ungkap Saul.

Menurut dia, hujan awalnya hanya berupa gerimis. Intensitas hujan kemudian meningkat hingga suara benturan pada atap seng terdengar semakin keras.

"Bahkan, sempat mengira ini hujan deras biasa dibarengi dengan angin. Tapi, 10 menit setelahnya baru mulai terasa, kok suara sengnya beda. Kayak ada dilempar-lempar batu dari langit," jelasnya.

Saul mengatakan tidak melihat adanya rumah maupun kendaraan warga yang mengalami kerusakan.

Hujan es tersebut, kata dia, berlangsung sekitar setengah jam.* (tm/ad)

Oleh:Muhammad Ikmal

RABU (23/9/2026), Kementerian Keuangan menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Presiden tentang pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Baca Juga:

• 25 Ribu Sengketa Pertanahan Belum Selesai, Strategi Baru Pemberantasan Mafia Pertanahan Diluncurkan

Maksudnya, persidangan, pendaftaran perkara, dan layanan daring tetap berjalan seperti biasa, dan tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk aparatur yang akan beralih.

Jadwalnya pun ketat: paraf pada akhir September, lalu harmonisasi, dan penetapan Perpres ditargetkan Oktober 2026.

Sebagai kuasa hukum yang bersidang di sana, saya lega mendengar sidang tidak akan terganggu.

Namun, justru istilah as is itulah yang perlu diwaspadai. Pengalihan ini lahir karena keadaan yang ada dinilai bermasalah.

Kalau semuanya dibiarkan seperti sekarang, apa sebenarnya yang dialihkan?

Pada 25 Mei 2023, lewat Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak pindah dari Kemenkeu ke MA paling lambat 31 Desember 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa pada tanggal itu seluruh pembinaan sudah harus berada di bawah MA.

Alasannya mudah dipahami karena Kemenkeu bukan pihak netral.

Menurut statistik Sekretariat Pengadilan Pajak, dari 12.238 berkas sengketa yang masuk pada 2025, sebanyak 9.248 berkas melawan Direktorat Jenderal Pajak dan 2.968 berkas melawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Keduanya unit Kemenkeu. Menurut hitungan saya, 99,8 persen perkara melibatkan kementerian yang selama ini juga mengurus rumah tangga pengadilannya.

Ibarat pertandingan sepak bola, salah satu tim ikut menggaji panitia.

Lalu, bagaimana rancangan pengalihan menjawab soal itu? Untuk hakim, jawabannya cukup jelas.

Sebanyak 59 hakim akan dialihkan ke MA dengan hak keuangan yang diselaraskan. Masalahnya ada pada pegawai non-hakim.

Paparan Tim Transisi Sekretariat Pengadilan Pajak pada November 2025 menyebut mereka akan dipindahkan lewat mekanisme penugasan paling lama lima tahun.

Selama itu, mereka tetap tunduk pada manajemen kepegawaian Kemenkeu dan menerima hak keuangan menurut ketentuan Kemenkeu, sedangkan MA hanya membayar uang makan dan lembur.

Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun, pada 18 September lalu, juga menyebut Kemenkeu akan tetap membantu dari sisi pegawai.

Siapa pegawai ini? Sebagian duduk sebagai panitera. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002, fungsi kepaniteraan dijalankan oleh sekretaris pengadilan beserta wakil dan penggantinya (Pasal 1 angka 18).

Panitera membuat berita acara sidang (Pasal 85) dan ikut meneken putusan bersama hakim (Pasal 84 ayat 4).

Selama undang-undang itu belum direvisi, panitera juga diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan (Pasal 29 ayat 4).

Jika skema penugasan dipakai sampai batas terlamanya, hingga sekitar 2031 orang yang meneken putusan bersama hakim masih bergantung kariernya pada kementerian yang menjadi pihak dalam hampir semua perkara. Atapnya satu, majikannya dua.

Bandingkan dengan penyatuan atap pertama.

UU Nomor 35 Tahun 1999 memberi waktu paling lama lima tahun untuk memindahkan badan peradilan dari departemen ke MA.

Ketika pengalihan dilaksanakan, Pasal 43 UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku saat itu menetapkan bahwa semua pegawai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan peradilan tata usaha negara menjadi pegawai MA.

Masa transisi dihabiskan sebelum serah terima, bukan sesudahnya.

Kali ini, masa transisi lebih dari tiga setengah tahun dari MK sudah hampir habis, lalu rancangan menambah lima tahun lagi.

Pembela rancangan punya tiga argumen yang tidak bisa diabaikan.

Pertama, Pasal 25 ayat (1) UU Pengadilan Pajak masih menyatakan pegawai sekretariat adalah pegawai negeri di lingkungan Departemen Keuangan.

MK tidak membatalkan pasal itu, sedangkan Perpres tidak bisa mengubah undang-undang. Penugasan dianggap satu-satunya jalan hukum yang tersedia.

Kedua, ada selisih remunerasi antara kedua instansi, hal yang sudah disorot sejak 2023.

Jika pegawai dipaksa pindah dengan penghasilan lebih kecil, yang berpengalaman bisa memilih kembali ke Kemenkeu.

Padahal, laporan keuangan Ditjen Pajak mencatat 12.171 berkas banding dan gugatan senilai Rp 77,89 triliun dan 1,92 miliar dolar AS belum diputus per akhir 2025.

Kekurangan staf bisa membuat tumpukan itu makin tinggi.

Ketiga, yang memutus perkara adalah hakim, bukan staf, sehingga status kepegawaian staf dianggap tidak relevan.

Argumen pertama benar, tetapi justru karena itu penugasan harus diperlakukan sebagai jembatan menuju revisi undang-undang, bukan tempat singgah lima tahun.

MA sendiri menyebut revisi UU Pengadilan Pajak sebagai tahap berikutnya.

Perpres sebaiknya memuat klausul bahwa penugasan berakhir begitu undang-undang direvisi, tanpa harus menunggu batas terlama.

Argumen kedua juga nyata, tetapi soal gaji adalah soal fiskal, dan soal fiskal punya jalan keluar fiskal.

Selisih tunjangan dapat dibayar sebagai tunjangan penyesuaian dari anggaran MA sampai skema remunerasinya diseragamkan.

Uangnya tetap dari APBN, tetapi yang meneken slip gaji dan menilai kinerja adalah lembaga yudikatif, bukan pihak yang berperkara.

Momentumnya ada sekarang, selagi anggaran MA 2027 belum diketok DPR.

Dari tambahan sekitar Rp 10 triliun yang diajukan MA, baru Rp 2,382 triliun yang masuk pagu.

Pos Pengadilan Pajak perlu tercantum tegas di sana supaya tidak kembali bergantung pada bantuan Kemenkeu.

Argumen ketiga paling lemah. Undang-undang tidak menganggap panitera sekadar staf: ia ikut meneken putusan dan wajib mundur dari sidang jika punya kepentingan.

MK memutus perkara ini karena desain kelembagaannya, bukan karena ada hakim yang terbukti berpihak.

Jika penugasan tetap dipilih, setidaknya ada tiga pagar yang perlu masuk ke batang tubuh Perpres.

Pertama, selama penugasan, penilaian kinerja, promosi, dan disiplin pegawai sepenuhnya berada di tangan MA.

Kemenkeu cukup menjalankan fungsi pembayaran. Kedua, masa jeda. Kemenkeu sendiri sudah memakai logika ini.

PMK Nomor 44 Tahun 2026 mewajibkan mantan pegawainya menunggu lima tahun sebelum boleh menjadi kuasa wajib pajak, demi netralitas.

Logika yang sama berlaku ke arah sebaliknya.

Pegawai yang kembali dari penugasan tidak ditempatkan di unit keberatan atau banding pada Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai selama jangka waktu tertentu.

Ketiga, MA mengumumkan setiap tahun berapa pegawai yang masih berstatus penugasan, sehingga publik bisa menagih kapan angka itu menjadi nol.

Konsultasi publik pekan ini adalah kesempatan terakhir sebelum naskah diparaf.

Wajib pajak, pelaku usaha, dan kuasa hukum tentu ingin layanan tetap as is. Loket, jadwal sidang, dan aplikasi e-Tax Court boleh tidak berubah.

Yang tidak boleh as is adalah hubungan antara pengadilan dan pihak yang digugat di depannya.

Tanpa perubahan itu, 1 Januari 2027 hanya akan mengganti papan nama.*(money.kompas.com)

*) Penulis adalah Praktisi Perpajakan, keuangan dan Akuntan

JAKARTA — Infinix resmi meluncurkan laptop XBOOK 14 NEO di Indonesia.

Laptop ini dirancang untuk mendukung aktivitas generasi muda, mulai dari belajar, bekerja, hingga berkarya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah 0,46% ke 6.345, BUMI hingga ANTM Masuk Zona Merah

Laptop tersebut hadir dengan pilihan prosesor Intel® Core™ Gen 13 hingga Intel® Core™ Series 3 untuk menunjang kebutuhan produktivitas sehari-hari.

"XBOOK 14 NEO kami hadirkan untuk pengguna yang tidak lagi terpaku pada satu meja untuk belajar, bekerja, maupun berkarya," ujar Country Manager Infinix Indonesia, Tommy Xiong dalam acara peluncurannya Rabu, 23 September di Jakarta.

Infinix XBOOK 14 NEO tersedia dalam sejumlah konfigurasi prosesor.

Pengguna dapat memilih Intel® Core™ i3-1315U atau Intel® Core™ i5-1335U sesuai kebutuhan.

Laptop ini juga memberikan opsi peningkatan kapasitas perangkat.

XBOOK 14 NEO menyediakan dua slot DDR4 RAM yang dapat diperluas hingga 64GB serta satu slot SSD dengan kapasitas hingga 2TB pada varian yang mendukung.

Fleksibilitas tersebut ditujukan untuk pengguna yang membutuhkan perangkat dengan kapasitas lebih besar untuk menunjang pekerjaan, pembelajaran, maupun aktivitas kreatif.

Selain mengutamakan mobilitas, XBOOK 14 NEO dilengkapi layar 14 inci FHD+ dengan rasio 16:10 dan fitur Eye-care.

Rasio layar 16:10 memberikan ruang pandang vertikal yang lebih luas dibandingkan layar dengan rasio yang lebih pendek.

Fitur tersebut ditujukan untuk mendukung aktivitas bekerja, belajar, maupun menikmati konten hiburan.

Laptop ini juga menggunakan engsel yang dapat dibuka hingga 180 derajat.

Dengan kemampuan tersebut, layar dapat dibuka lebih fleksibel saat pengguna berbagi tampilan atau melakukan kolaborasi.

Harga Infinix XBOOK 14 NEO

Infinix XBOOK 14 NEO mulai tersedia di Indonesia pada 24 September 2026 melalui sejumlah kanal penjualan resmi Infinix.

Produk tersebut dapat dibeli melalui Infinix Laptop Official Store, Agres.id, serta jaringan retail resmi Infinix di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut daftar konfigurasi dan harga XBOOK 14 NEO:

Intel® Core™ 3 Processor 304, RAM 8GB, SSD 256GB: Rp9.299.000
Intel® Core™ 5 Processor 320, RAM 8GB, SSD 256GB: Rp10.599.000
Intel® Core™ i3-1315U, RAM 8GB, SSD 256GB: Rp7.999.000
Intel® Core™ i3-1315U, RAM 8GB, SSD 512GB: Rp8.999.000
Intel® Core™ i5-1335U, RAM 8GB, SSD 512GB: Rp10.490.000

Dengan sejumlah pilihan konfigurasi tersebut, XBOOK 14 NEO menyasar pengguna yang membutuhkan laptop ringan dengan pilihan spesifikasi dan kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.* (vo/ad)

JAKARTA — Peluncuran dan bedah buku Strategi Baru Pemberantasan Mafia Pertanahan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu, 23 September 2026, menjadi ruang diskusi mengenai penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di Indonesia.

Buku karya M. Noor Marzuki tersebut lahir dari pengalaman panjang penulis di bidang pertanahan.

Baca Juga:

• Massa Kembali Datangi ATR/BPN, Tagih Tindak Lanjut Sengketa Lahan PT Musim Mas di Medan

Dalam acara tersebut, sejumlah persoalan pertanahan mengemuka.

Di antaranya persoalan tanah adat dan ulayat, sertifikat yang tumpang tindih, sengketa Hak Guna Bangunan (HGB), hingga dampak persoalan pertanahan terhadap pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Noor Marzuki menyebut sekitar 63.000 sengketa pertanahan terdata dalam dua tahun terakhir.

Dari jumlah tersebut, sekitar 38.000 perkara telah diselesaikan, sedangkan kurang lebih 25.000 lainnya masih belum terselesaikan.

Ia juga mendorong Badan Pertanahan Nasional melakukan introspeksi dan pembenahan internal sekaligus menutup ruang masuknya mafia pertanahan.

Praktisi hukum dan kebijakan publik IGN Agung Y. Endrawan, SH, MH, CCFA, menyambut positif peluncuran buku tersebut.

Menurut Agung, pemikiran yang lahir dari pengalaman panjang di bidang pertanahan dapat menjadi sumbangan penting untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, berdasarkan pokok-pokok yang dibahas dalam acara tersebut, Agung menilai seruan pembenahan internal perlu diperkuat dengan strategi yang lebih konkret dan operasional di dalam institusi.

"Penulis yang juga Berpengalaman sebagai mantan pejabat yang memahami organisasi dari dalam merupakan modal penting. Pengetahuan mengenai proses kerja, kewenangan, budaya organisasi, dan titik rawan pelayanan dapat dikembangkan menjadi strategi pembenahan internal yang lebih terukur," kata Agung dalam keterangannya.

Agung menegaskan, masukan tersebut bukan untuk menyalahkan institusi atau menggeneralisasi seluruh aparatur di dalamnya.

Menurut dia, pembenahan internal justru dibutuhkan untuk memperkuat institusi, melindungi pegawai, dan menutup celah yang dapat dimanfaatkan pihak berkepentingan.

Agung mengatakan setiap kewenangan selalu diikuti tanggung jawab hukum.

Dalam administrasi pertanahan, kewenangan tersebut antara lain memeriksa alas hak, mengukur dan memetakan bidang tanah, mencatat perubahan data, menyimpan warkah, serta menerbitkan keputusan yang menentukan status hukum suatu bidang tanah.

"Pihak luar dapat mengajukan data atau klaim, tetapi status hukum atas tanah lahir melalui proses administrasi dan keputusan pejabat berwenang. Karena itu, strategi pencegahan perlu memastikan agar proses internal mampu mendeteksi data yang tidak benar, konflik kepentingan, intervensi, serta potensi penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.

Menurut Agung, strategi pembenahan internal harus menyentuh dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni manusia dan sistem.

Sistem yang baik membutuhkan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.

Sebaliknya, aparatur yang berintegritas membutuhkan sistem yang transparan, akuntabel, dan mampu melindungi mereka dari intervensi kepentingan.

"Sebaik apa pun sistem dibangun, tidak akan memberikan manfaat nyata apabila orang yang menjalankannya tidak mendukung. Karena itu, pembenahan sumber daya manusia dan sistem harus dilakukan secara bersamaan," katanya.

Pada aspek sumber daya manusia, pembenahan dapat dilakukan melalui penerapan sistem merit, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, rotasi pada jabatan berisiko tinggi, pengendalian konflik kepentingan, pengendalian manajemen anti-penyuapan, serta pemberian penghargaan dan sanksi secara konsisten.

Sementara dari sisi sistem, pembenahan dapat mencakup pengamanan dan digitalisasi warkah, integrasi data dan peta pertanahan, verifikasi faktual terhadap penguasaan fisik tanah, pencatatan jejak audit setiap perubahan data, serta pembagian tanggung jawab yang jelas pada setiap tahapan pelayanan.

Agung mengingatkan bahwa digitalisasi pertanahan bukan sekadar memindahkan data manual ke dalam sistem elektronik.

Menurut dia, data yang dimasukkan ke dalam sistem tetap harus divalidasi dan disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan.

Data yang tidak akurat tetap dapat menimbulkan persoalan meskipun sudah tersimpan secara digital.

Selain pembenahan manusia dan sistem, Agung menilai perlu ada perubahan paradigma dalam pelayanan pertanahan.

Menurut dia, instansi pertanahan tidak semestinya hanya menjadi penyimpan data secara pasif dan kemudian mengarahkan masyarakat ke pengadilan ketika ditemukan ketidaksesuaian.

"Paradigma pelayanan tidak semestinya berhenti pada sikap pasif terhadap data atau sekadar mengarahkan masyarakat menempuh pengadilan. Ketika terdapat data atau fakta baru, instansi berwenang perlu melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan administrasinya," tegas Agung.

Ia mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut dia, aturan tersebut mengatur mekanisme perubahan, pencabutan, dan pembatalan keputusan apabila ditemukan kekeliruan atau cacat kewenangan, prosedur, maupun substansi.

Jika hasil verifikasi menemukan kesalahan administrasi atau keadaan yang tidak sesuai dengan fakta substantif yang diketahui kemudian, mekanisme koreksi administratif perlu dijalankan secara objektif.

Agung menilai pengadilan tetap memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa.

Namun, menurut dia, tidak setiap persoalan pertanahan harus langsung dibebankan kepada masyarakat melalui proses peradilan.

Agung berharap peluncuran buku Strategi Baru Pemberantasan Mafia Pertanahan dapat membuka diskusi lanjutan mengenai strategi pembenahan internal yang konkret dan terukur.

Menurut dia, keberhasilan pembenahan dapat dilihat dari berkurangnya sertifikat tumpang tindih, terjaminnya keberadaan warkah, semakin sesuainya data dengan kondisi lapangan, terintegrasinya peta antarinstansi, serta semakin cepat dan adilnya penyelesaian pengaduan masyarakat.

"Buku ini merupakan sumbangan pemikiran yang penting. Masukan mengenai strategi internal bukan untuk mengurangi nilainya, melainkan memperkuat dan melengkapinya. Dengan pembenahan manusia, sistem, pengawasan, dan pelayanan secara bersamaan, pemberantasan mafia tanah dapat bergerak dari pendekatan reaktif menuju pencegahan yang lebih mendasar," pungkas Agung.* (ad)

JAKARTA — Massa aksi kembali mendatangi Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Rabu, 23 September 2026.

Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari audiensi yang digelar pada 2 Juli 2026 terkait persoalan pertanahan yang melibatkan PT Musim Mas di Kota Medan.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Jalur Kereta Api Medan-Banda Aceh-Besitang Segera Dihidupkan Lagi, KAI Mulai Reaktivasi Tahun Ini

Dalam aksi tersebut, mereka menagih tindak lanjut atas penyelesaian perkara pertanahan yang sebelumnya dibahas dalam audiensi.

"Pada pertemuan audiensi tersebut Bapak Menteri menyampaikan kepada saya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, tapi beri saya waktu," ujar perwakilan massa aksi dalam keterangannya, Rabu, 23 September 2026.

Menurut massa aksi, hampir tiga bulan setelah audiensi tersebut belum ada penyelesaian yang mereka anggap tuntas.

Karena itu, mereka kembali mendatangi Kementerian ATR/BPN untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.

Dalam aksi kali ini, massa mengaku diterima oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono.

Pertemuan tersebut, menurut massa, turut didampingi Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Brigjen Pol. Hendra Gunawan dan Plt. Direktur Penanganan Sengketa yang disebut bernama Lalu.

Massa juga mengklaim dalam audiensi tersebut dibahas adanya Surat Rekomendasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2026.

Menurut versi massa aksi, surat tersebut meminta BPN Kota Medan mengevaluasi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Musim Mas dengan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

"Dalam audiensi tersebut Bapak Iljas Tedjo memerintahkan kepada Bapak Lalu Plt. Direktur dan tim untuk turun ke Medan, memanggil PT Musim Mas dalam rangka pemblokiran terhadap SHM dan SHGB PT Musim Mas berdasarkan surat rekomendasi Kejagung, dan masuk ke tahap selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan dalam waktu 2 minggu," klaim massa aksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi resmi dari Kementerian ATR/BPN mengenai hasil audiensi maupun instruksi yang diklaim disampaikan kepada tim penanganan sengketa.

Redaksi juga belum memperoleh konfirmasi dari Kejaksaan Agung mengenai keberadaan dan isi Surat Rekomendasi tertanggal 10 Juni 2026 yang disebut massa aksi.

BPN Kota Medan juga belum memberikan keterangan terkait persoalan sertifikat yang disebut dalam aksi tersebut.

PT Musim Mas sebagai pihak yang disebut dalam tuntutan massa aksi juga belum memberikan keterangan.

Redaksi membuka ruang bagi PT Musim Mas untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi.

Adapun informasi mengenai penahanan mantan Direktur Sengketa I Made Daging oleh Polda Bali yang disampaikan massa aksi juga masih memerlukan verifikasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian maupun Kementerian ATR/BPN.

Dalam perkara pertanahan, keberadaan sertifikat yang telah diterbitkan tetap memiliki kekuatan hukum sampai terdapat keputusan atau mekanisme hukum yang membatalkannya.

Proses pembatalan sertifikat juga harus mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Mekanisme tersebut mencakup penelitian terhadap data yuridis dan fisik serta memberikan kesempatan kepada pihak yang memegang hak untuk menyampaikan keterangan.

Redaksi masih berupaya memperoleh keterangan dari Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung, BPN Kota Medan, dan PT Musim Mas agar informasi mengenai perkara tersebut dapat disampaikan secara berimbang.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi dalam mendidik, melindungi, dan membangun masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

Ajakan itu disampaikan Baharuddin dalam arahannya pada Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 yang mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Videotron Dibangun di Lima Lokasi Strategis Batu Bara, Bupati Baharuddin: Jadi Sarana Informasi Publik bagi Masyarakat

Dalam arahannya, Baharuddin mengajak seluruh pihak menyatukan pikiran, gerak, dan langkah dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi generasi yang pintar, berkarakter, dan berakhlak baik.

Menurut dia, setiap anak memiliki masa keemasan atau golden age yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan, pembentukan karakter, serta pengembangan potensi.

"Untuk itu, guru-guru harus cerdas dan adaptif dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung proses pembelajaran dan mengembangkan minat serta bakat anak. Sebab, setiap anak memiliki minat dan bakat masing-masing," ujar Bupati Baharuddin.

Baharuddin menegaskan, peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial.

Menurut dia, momentum tersebut penting untuk menggugah kepedulian sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Batu Bara sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dia mengatakan pemerintah terus berupaya mempersiapkan masa depan anak-anak melalui berbagai program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, dan revitalisasi sekolah.

Baharuddin mengajak seluruh pihak mendukung program pendidikan serta pemenuhan kebutuhan anak tersebut.

Pada kesempatan itu, Baharuddin juga menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa yang dilantik sebagai pengurus Forum Anak Kabupaten Batu Bara periode 2026-2028.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Baharuddin.

Jihan Carissa, siswi SMA Negeri 1 Lima Puluh, dipercaya sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten Batu Bara.

"Saya berpesan kepada pengurus Forum Anak agar menjadi anak-anak yang aktif dalam kegiatan positif, berprestasi, serta menjadi teladan bagi teman-teman di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal," pesannya.

Baharuddin juga mengajak masyarakat menciptakan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, ramah, serta menyenangkan bagi anak.

Dia mengingatkan pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan atau bullying, serta bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Batu Bara turut dimeriahkan berbagai penampilan kreatif siswa.

Penampilan tersebut antara lain tari persembahan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), pantomim, peragaan busana, tari kreasi dari TK IT Al-Ihya Tanjung Gading, senam kreasi dari SDN 03 Perkebunan Sipare Pare, serta pembacaan puisi oleh siswa TK St. Fransiskus.

Selain pelantikan pengurus Forum Anak, kegiatan juga diisi dengan pengumuman pemenang berbagai perlombaan Hari Anak Nasional tingkat PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menyerahkan bantuan sembako kepada 25 anak SLB.

Untuk kategori Senam Ceria Anti Bullying tingkat PAUD/TK, Juara I diraih AL-Hiya Tim A, Juara II TK Pembina Sei Suka, dan Juara III TK Zefanya.

Harapan I TK Fransiskus Cinta Damai, Harapan II TK IT Darul Abror, serta Harapan III TK IT Asy-Syifa.

Pada kategori Senam Ceria Kreasi tingkat SD/MI, Juara I diraih SDN 03 Sipare Pare, Juara II SD IT Darul Abror Tim 2, dan Juara III MIS Al Azura 02 Kuala Indah.

Harapan I MIS Al-Mukhlisin Kuala Tanjung Tim B, Harapan II SDN 03 Sumber Makmur, dan Harapan III SDN 08 Suka Ramai.

Untuk Lomba Video Kampanye tingkat SMP, Juara I diraih UPT SMPN 1 Datuk Lima Puluh Kelas IX A, Juara II UPT SMPN 1 Air Putih Kelas Religi, dan Juara III UPT SMPN 2 Lima Puluh.

Harapan I UPT SMPN 1 Sei Suka, Harapan II UPT SMPN 1 Laut Tador, dan Harapan III UPT SMPN 3 Medang Deras.

Sementara pada Lomba Film Pendek tingkat SMA, Juara I diraih SMAN 1 Tanjung Tiram dengan karya Masih Belum Saatnya.

Juara II SMAN 1 Talawi dengan karya Pintar Bersama Bukan Saling Menjatuhkan, dan Juara III SMAN 1 Lima Puluh dengan karya Jangan Paksa Mimpi Berhenti.

Harapan I diraih SMAN 1 Talawi melalui karya Suara yang Tidak Boleh Dibungkam, Harapan II SMAN 1 Air Putih dengan karya Teman Bukan Lawan, serta Harapan III SMAN 1 Talawi dengan karya Eksploitasi Murid Berprestasi Dibalik Tirai Sang Joki Tugas.

Melalui peringatan Hari Anak Nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Sinergi tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di masa depan.* (ad)

Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan kick-off meeting dan serah terima lahan sebagai tanda dimulainya pembangunan fasilitas informasi publik tersebut.

Baca Juga:

• Program BERLAYAR Hadir di Tanjung Tiram, Bupati Batu Bara Dekatkan Pelayanan Publik ke Warga

Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin mengatakan pembangunan videotron merupakan bagian dari rencana pemasangan fasilitas informasi publik di lima lokasi strategis di Kabupaten Batu Bara.

Kelima lokasi tersebut berada di Kecamatan Sei Balai, Tanjung Tiram, Lima Puluh, Sei Suka dan Air Putih.

Baharuddin menjelaskan pembangunan videotron juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan rencana pembangunan Pulau Salah Namo di Selat Malaka, Kabupaten Batu Bara, serta dukungan perusahaan melalui program TJSL.

Menurut dia, videotron yang dibangun di kawasan Taman Sei Bejangkar diharapkan dapat menjadi sarana penyebaran informasi bagi masyarakat.

Melalui fasilitas tersebut, berbagai informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah diharapkan dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ida dan seluruh tim PT Global Mandalika Group. Mudah-mudahan pembangunan videotron ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bupati Baharuddin.

Perwakilan PT Global Mandalika Group, Ida, mengatakan kehadiran perusahaan di tengah masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan kick-off meeting sekaligus dimulainya pembangunan videotron di kawasan Sei Bejangkar.

Ia berharap fasilitas tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan bersama sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Global Mandalika Group atas dukungan pembangunan videotron di kawasan Sei Bejangkar.

Pembangunan fasilitas informasi publik tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintah sekaligus mendukung penyampaian informasi di sejumlah lokasi strategis Kabupaten Batu Bara.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Asisten I dan Asisten III, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Direktur Utama BUMD serta Camat Sei Balai.* (ad)

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui program Bupati Batu Bara Sinergi Melayani Masyarakat (BERLAYAR).

Program tersebut kembali digelar di Kantor Desa Kampung Lalang, Jalan Rahmadsyah, Dusun V, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Selasa, 22 September 2026.

Baca Juga:

• Bertemu HKTI, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian Bahas Penguatan Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Melalui program BERLAYAR, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menghadirkan berbagai layanan perangkat daerah secara terpadu di tengah masyarakat.

Dengan layanan tersebut, warga dapat mengakses sejumlah pelayanan pemerintahan tanpa harus mendatangi kantor dinas terkait.

Sejumlah pelayanan yang dihadirkan dalam program BERLAYAR meliputi pembuatan surat izin usaha, pelayanan Samsat, perpustakaan keliling, pemeriksaan kesehatan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Baharuddin Siagian juga meresmikan Taman Kanak-Kanak (TK) PKK Desa Kampung Lalang.

Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan anak usia dini sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tingkat desa.

Selain pelayanan terpadu, kegiatan BERLAYAR dirangkaikan dengan penyerahan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada ahli waris nelayan pekerja rentan yang meninggal dunia.

Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Perikanan dan Peternakan.

Nilai santunan yang diberikan sebesar Rp70 juta.

Bupati Baharuddin juga berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Ia mendengarkan aspirasi, masukan dan keluhan warga terkait berbagai persoalan pelayanan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baharuddin mengatakan program BERLAYAR tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan yang tersedia.

"Jadi saya harap pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakatnya untuk bersama sama memanfaatkan pelayanan yang ada di program berlayar ini," ujarnya.

Masyarakat yang hadir juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara langsung.

Pemeriksaan meliputi pengecekan kadar gula darah, asam urat, kolesterol dan tekanan darah.

Pelayanan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan.

Selain itu, pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga kesehatan.

Melalui program BERLAYAR, Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus mendorong sinergi antarperangkat daerah agar pelayanan pemerintahan dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat.

Program tersebut diharapkan membuat layanan publik lebih mudah diakses, terpadu dan sesuai dengan kebutuhan warga di berbagai wilayah Kabupaten Batu Bara.* (ad)

Audiensi yang dipimpin Ketua HKTI Kabupaten Batu Bara Ahmad Fahri Meliala tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai upaya memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• TMMD ke-130 di Labusel Dimulai Oktober, Bupati Fery: Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Menurut dia, sinergi berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Penguatan sektor pertanian juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Batu Bara.

Audiensi tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan HKTI untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan pertanian di Batu Bara.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani dan masyarakat dinilai penting agar program pembangunan sektor pertanian dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dengan kerja sama tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.

Audiensi tersebut turut didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan kelompok masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima paparan Komandan Kodim (Dandim) 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji terkait kesiapan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026.

Paparan berlangsung di ruang kerja Bupati Labusel, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Ingatkan ASN Siapkan Mental dan Keuangan Sebelum Pensiun

Dandim 0209/Labuhanbatu menjelaskan pelaksanaan TMMD ke-130 di Labusel akan dipusatkan di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026.

Sejumlah pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik disiapkan dalam program tersebut.

Untuk sasaran fisik, TMMD mencakup peningkatan badan jalan sepanjang 1.700 meter dengan lebar 5 meter, rehabilitasi lima rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan lima unit sumur bor, perbaikan lima unit mandi, cuci, kakus (MCK), serta rehabilitasi dua tempat ibadah.

Program TMMD juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui penanaman jagung dan semangka di lahan seluas 1,3 hektare.

Sementara sasaran nonfisik meliputi penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba dan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), hukum, kesehatan, stunting, keluarga berencana, pertanian hingga pemeliharaan lingkungan hidup.

Dalam pertemuan tersebut, Dandim juga memaparkan perkembangan pembangunan jembatan di wilayah Labuhanbatu Selatan.

Dari 26 unit jembatan yang telah dikerjakan Kodim 0209/Labuhanbatu, sebanyak 18 unit berada di wilayah Labusel.

Pembangunan tersebut terdiri atas sejumlah jenis jembatan, termasuk jembatan gantung dan jembatan beton.

Infrastruktur itu ditujukan untuk memperkuat konektivitas masyarakat serta membuka akses antardesa.

Selain pembangunan jembatan, paparan juga membahas perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sejumlah desa di Labusel telah memasuki tahap verifikasi dan validasi.

Sementara desa atau kelurahan yang belum memiliki titik KDKMP masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan.

Kodim 0209/Labuhanbatu juga menyampaikan perkembangan rencana pembangunan satuan TNI di Labuhanbatu Selatan.

Dalam paparan disebutkan rencana lahan untuk Brigif TP seluas 25 hektare dan Yonif TP seluas 53 hektare di kawasan Sisumut, Kotapinang.

Untuk kedua lokasi tersebut, status lahan masih dalam proses permohonan hibah karena berada di atas lahan hak guna usaha (HGU).

Kodim juga menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan Pemerintah Kabupaten Labusel dalam pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan TMMD.

Dukungan perangkat daerah juga diperlukan untuk sejumlah sasaran program, seperti rehabilitasi RTLH, pembangunan sumur bor dan MCK, serta rehabilitasi tempat ibadah.

Pemerintah daerah juga diharapkan mendukung proses penyediaan lahan KDKMP serta rencana pembangunan Yon TP di Labusel.

Menanggapi paparan tersebut, Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Labusel untuk bersinergi dengan TNI dalam mendukung pelaksanaan TMMD ke-130 Tahun 2026.

Menurut Fery, kolaborasi pemerintah daerah dan TNI menjadi bagian penting untuk mempercepat pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

"Pemkab Labusel akan mendukung penuh pelaksanaan TMMD ke-130 ini. Kita ingin sinergi antara pemerintah daerah dan TNI benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Bupati Fery.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perlu berjalan beriringan.

Karena itu, dukungan terhadap TMMD diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat aspek sosial, kesehatan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

"Yang paling penting adalah bagaimana program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan membuka akses yang lebih baik, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan sampai ke desa," katanya.

Fery juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Labusel siap berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung kebutuhan program yang telah dipaparkan Kodim 0209/Labuhanbatu.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf Hendra Gunawan, Pasi Intel Kodim 0209/Labuhanbatu Kapten Inf Aswin, Dan Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu Kapten Inf Ugu Amin Nasution, Asisten Perekonomian Ralikul Rahman, Kepala Dinas PU Safi'i Simbolon, serta Kepala BappedaLitbang Kamaluddin.

Melalui sinergi pemerintah daerah dan TNI, pelaksanaan TMMD ke-130 diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat akses masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* (ad)

ASAHAN — Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, mengikuti Evaluasi Lomba Desa Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026.

Evaluasi berlangsung di Kantor Desa Sengon Sari, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Ingatkan ASN Siapkan Mental dan Keuangan Sebelum Pensiun

Turut hadir Ketua TP PKK Desa Sengon Sari beserta pengurus dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Juniar S. Pane, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Evaluasi Lomba Desa Terbaik LBS Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Juniar, kedatangan tim evaluasi tidak hanya menjadi bagian dari proses penilaian, tetapi juga menjadi kehormatan sekaligus momentum pembinaan bagi Desa Sengon Sari.

"Program LBS dan PHBS merupakan bagian dari 10 Program Pokok PKK. Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam menata lingkungan. Semoga Desa Sengon Sari dapat menjadi yang terbaik di tingkat Sumatera Utara," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Asahan menyerahkan laporan seluruh jenjang kepada Ketua Tim Evaluasi Lomba Desa Terbaik LBS Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Wakil Bupati Asahan menyerahkan apresiasi Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) kepada Abdul Rajab Atmaja.

Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi kedatangan Tim Evaluasi Lomba Desa Terbaik LBS Provinsi Sumatera Utara yang melihat langsung upaya masyarakat Desa Sengon Sari dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

"Desa Sengon Sari termasuk salah satu desa terbaik di Asahan dalam LBS. Kita berharap Desa Sengon Sari juga dapat menjadi yang terbaik di tingkat Sumatera Utara," katanya.

Rianto juga mengapresiasi masyarakat Desa Sengon Sari yang dinilai telah menjadikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus terus ditingkatkan.

Ketua Tim Evaluasi Lomba Desa Terbaik LBS Provinsi Sumatera Utara, Rina Hafni Lubis, mengatakan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta LBS merupakan bagian dari upaya membangun kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat.

"Evaluasi ini bukan hanya melihat hasil, tetapi juga kerja nyata dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat," jelasnya.

Rina mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat melalui penerapan PHBS dan LBS secara berkelanjutan.

Pada akhir kegiatan, Tim Evaluasi Lomba Desa Terbaik LBS Provinsi Sumatera Utara didampingi Wakil Bupati Asahan dan Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Asahan meninjau secara langsung pekarangan masyarakat di Desa Sengon Sari.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap penerapan lingkungan bersih dan sehat di desa tersebut.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka kegiatan Gathering Kredit Pra Pensiun Kabupaten Asahan yang digelar Bank Sumut Cabang Kisaran di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu, 23 September 2026.

Kegiatan bertema "Penguatan Kesejahteraan dan Perencanaan Keuangan ASN Menghadapi Masa Pensiun" itu diikuti sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang mendekati masa pensiun.

Baca Juga:

• Rupiah Terus Tertekan, Dibuka Turun 43 Poin ke Rp17.861 per Dolar AS

Kepala Bank Sumut Cabang Kisaran, Surya Utama, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk komitmen Bank Sumut untuk terus menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Asahan dalam meningkatkan kesejahteraan ASN.

"Bank Sumut adalah bank milik masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, kami terus berinovasi menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bank Sumut memperkenalkan dua produk, yakni Kredit Multi Guna (KMG) dan Kredit Pra Pensiun (Prapen).

KMG merupakan fasilitas kredit yang ditawarkan dengan proses cepat, suku bunga kompetitif dan persyaratan yang mudah.

Bagi ASN Pemerintah Kabupaten Asahan, fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari biaya pendidikan anak, renovasi rumah hingga modal usaha.

Pembayaran kredit juga dilakukan melalui sistem potong gaji langsung.

Sementara Kredit Pra Pensiun ditujukan bagi ASN yang akan memasuki masa purna tugas.

Program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas kredit, tetapi juga pendampingan terkait perencanaan keuangan dan persiapan usaha.

Dengan program tersebut, ASN diharapkan tetap dapat produktif dan mandiri secara ekonomi setelah memasuki masa pensiun.

"Kami siap membantu, siap melayani dan siap memberikan solusi terbaik bagi Bapak dan Ibu. Setelah kegiatan ini, kami berharap para peserta dapat berkonsultasi langsung dengan tim kami," katanya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan persiapan menghadapi masa pensiun sebaiknya dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Menurut dia, persiapan pensiun tidak hanya menyangkut administrasi dan hak kepegawaian, tetapi juga kesiapan mental, kesehatan, kehidupan sosial, keluarga serta kondisi ekonomi.

"Pertama, persiapkan mental dan sikap. Setelah pensiun, rutinitas pekerjaan dan lingkungan kedinasan tentu akan berubah. Oleh sebab itu, kita perlu menerima perubahan tersebut dengan lapang dada dan penuh rasa syukur. Jangan sampai berkurangnya aktivitas kedinasan membuat kita kehilangan semangat dan tujuan hidup," ujar Bupati.

Taufik juga mengingatkan ASN agar mulai mengatur kondisi keuangan sejak masih aktif bekerja.

Penghasilan, kata dia, perlu dikelola secara bijaksana dengan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.

ASN juga didorong menyiapkan tabungan dan merencanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan.

"Dengan perencanaan yang baik, masa pensiun dapat dijalani dengan lebih tenang dan mandiri," katanya.

Selain keuangan, Taufik menekankan pentingnya menjaga kesehatan.

ASN yang akan memasuki masa pensiun diimbau menerapkan pola hidup sehat, rutin berolahraga, menjaga pola makan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Bupati juga mengajak ASN mempersiapkan kegiatan yang dapat dilakukan setelah memasuki masa pensiun.

Menurutnya, masa pensiun dapat diisi dengan berbagai aktivitas positif, seperti menyalurkan hobi, berkebun, berwirausaha, mengikuti kegiatan sosial, aktif dalam organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan bermanfaat lainnya.

"Dengan demikian, masa pensiun tetap dapat diisi dengan aktivitas yang bermanfaat untuk memberikan manfaat di tengah keluarga maupun masyarakat," tutupnya.* (ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 24 September 2026.

Pelemahan rupiah terjadi ketika indeks dolar AS atau greenback tercatat menguat.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah 0,46% ke 6.345, BUMI hingga ANTM Masuk Zona Merah

Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,03 persen ke level 101,13.

Pelemahan rupiah sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang Asia.

Won Korea melemah 0,39 persen, sedangkan yuan China terdepresiasi 0,10 persen.

Ringgit Malaysia dan baht Thailand juga masing-masing melemah 0,25 persen dan 0,17 persen terhadap dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi masih memiliki risiko melemah pada perdagangan hari ini.

Menurut Ibrahim, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.810 hingga Rp17.860 per dolar AS.

Pergerakan tersebut berlangsung di tengah ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.

Ibrahim menjelaskan penguatan indeks dolar AS didorong oleh pernyataan hawkish dari sejumlah pejabat The Fed.

Presiden The Fed Richmond Thomas Barkin mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga tambahan masih mungkin diperlukan untuk menekan inflasi menuju target 2 persen.

Pandangan serupa disampaikan Presiden The Fed Boston Susan Collins.

Ia menyatakan pentingnya mempertahankan kebijakan restriktif di tengah risiko inflasi yang masih berada di atas target dalam jangka panjang.

Dari dalam negeri, pergerakan rupiah mendapat dukungan dari keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22–23 September 2026.

Dalam keputusan tersebut, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 5,75 persen.

Suku bunga Deposit Facility juga tetap 4,75 persen, sedangkan Lending Facility berada di level 6,50 persen.

"Alasan utama BI Rate kembali dipertahankan adalah stabilitas kurs rupiah masih terus bisa dijaga sekaligus mendorong tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sambil menekan inflasi," ujar Ibrahim dalam keterangan resmi.

Sentimen positif dari dalam negeri turut diperkuat oleh langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah menuntaskan pembayaran kembali obligasi BLBI senilai Rp218 triliun kepada Bank Indonesia.

Menurut Ibrahim, penyelesaian utang historis yang berkaitan dengan krisis 1997–1998 tersebut dinilai menjadi tonggak penting bagi penguatan stabilitas makroekonomi dan pengelolaan fiskal Indonesia ke depan.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 24 September 2026.

Sejumlah saham unggulan, termasuk BUMI, MDKA, dan INDY, berada di zona merah pada awal perdagangan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok, Jadi Rp2,605 Juta per Gram

Dari ratusan saham yang diperdagangkan, sebanyak 194 saham menguat, 290 saham melemah, sedangkan 479 saham lainnya stagnan.

Dari jajaran saham LQ45, pelemahan dipimpin PT Bumi Resources Tbk. (BUMI). Saham BUMI turun 2,07 persen ke level Rp189.

Selanjutnya, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) melemah 1,95 persen menjadi Rp3.020.

Saham PT Indika Energy Tbk. (INDY) juga turun 1,75 persen ke level Rp2.800.

Pelemahan turut terjadi pada PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) yang turun 1,66 persen menjadi Rp1.485.

Kemudian PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) melemah 1,58 persen ke Rp374 dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) turun 1,52 persen menjadi Rp3.230.

Di sisi lain, sejumlah saham masih mampu mencatatkan penguatan.

PT Astra International Tbk. (ASII) naik 0,84 persen ke Rp4.790.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) menguat 0,72 persen menjadi Rp6.975, sedangkan PT United Tractors Tbk. (UNTR) naik 0,51 persen ke Rp24.525.

Penguatan juga terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebesar 0,35 persen menjadi Rp1.445.

PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 0,34 persen ke Rp1.465 dan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menguat 0,34 persen menjadi Rp1.470.

Tim Analis MNC Sekuritas memperkirakan posisi IHSG saat ini berada pada bagian dari wave a dari wave (x).

Dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan akan menguji terlebih dahulu rentang area 6.208-6.258.

"Area penguatan terdekat IHSG selanjutnya berada di level 6.387-6.418," tulis riset harian, Kamis (24/9/2026).

MNC Sekuritas memproyeksikan level support IHSG berada di posisi 6.267 dan 6.108.

Sementara itu, level resistance berada di rentang 6.440 dan 6.535.

Informasi tersebut merupakan analisis pasar dan bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mulai mengerjakan reaktivasi sejumlah jalur kereta api di Pulau Sumatera pada tahun ini.

Saat ini, KAI masih melakukan kajian terhadap sejumlah trase atau jalur kereta api yang dinilai memungkinkan untuk diaktifkan kembali.

Baca Juga:

• “Super Flu” Subclade K Terdeteksi di Sumut, 3 Kasus Tercatat Sejak Januari 2026

Panjang jalur yang sedang diidentifikasi tersebut mencapai sekitar 400 kilometer.

"Kita lagi studi sekarang. Studi sekarang itu saya sampaikan juga, yang paling gampang yang trasenya sudah ada itu kan dari Medan, Banda Aceh, itu kan ada traseh lama, sampai Besitang, itu sekitar 400 kiloan. Itu paling feasible kita kerjakan," ungkap Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menurut Bobby, selain jalur lama yang sudah tersedia, KAI juga tengah memetakan sejumlah trase baru di beberapa wilayah Sumatera.

Salah satunya berada di Sumatera Barat.

Sejumlah jalur yang telah memiliki trase dinilai lebih memungkinkan untuk direaktivasi karena tidak membutuhkan pembangunan jalur dari awal.

KAI juga masih mengkaji wilayah yang hingga kini belum memiliki trase kereta api.

Bobby memastikan reaktivasi jalur kereta api di sejumlah wilayah Sumatera mulai dilakukan pada 2026.

Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai hasil kajian dan kesiapan masing-masing trase.

KAI juga belum menghitung secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk menghidupkan kembali jaringan kereta api di Sumatera.

Meski demikian, pemerintah disebut telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program reaktivasi jalur kereta api di sejumlah wilayah Sumatera.

"Segera lah ya, sebagian kita mulai tahun ini," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA — Influenza A(H3N2) subclade K yang belakangan ramai disebut sebagai "Super Flu" telah teridentifikasi di 13 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data kumulatif sejak Januari 2026, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan menjadi dua provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, masing-masing mencatat 18 kasus.

Baca Juga:

• Kurir Bawa 20 Kg Sabu Dituntut Hukuman Mati di PN Medan, Akui Empat Kali Antar Narkoba

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman, mengatakan istilah resmi yang digunakan pemerintah adalah Influenza tipe A(H3N2) subclade K. Data yang dilaporkan merupakan akumulasi kasus sejak awal 2026.

"Yang digunakan istilahnya Influenza tipe A(H3N2) subclade K. Data tersebut merupakan data kumulatif dari Januari 2026," ucap Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, Selasa (22/9/2026).

Influenza A, termasuk H3N2 dan subclade K, dapat menimbulkan kondisi yang lebih serius pada kelompok masyarakat tertentu.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr dr Nastiti Kaswandani, Sp A, Subsp Respi(K), sebelumnya menjelaskan bahwa berdasarkan faktor usia, balita dan lanjut usia (lansia) merupakan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami keparahan ketika terinfeksi influenza.

"Kelompok risiko tinggi kalau dari segi usia, kelompok risiko tinggi ada dua, yang pertama adalah balita, kemudian lansia, itu adalah kelompok risiko tinggi kalau terkena infeksi influenza, dia bisa menimbulkan keparahan yang lebih tinggi daripada kelompok pasien yang lain," ujar dr Nastiti dalam konferensi pers IDAI secara daring, Senin (29/12/2025).

Selain usia, risiko mengalami kondisi berat juga dapat meningkat pada orang yang memiliki penyakit penyerta atau kondisi tertentu yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah.

Kelompok tersebut antara lain pasien dengan penyakit jantung, kanker, HIV, serta orang yang menggunakan obat-obatan penekan sistem imun, termasuk pasien dengan kondisi autoimun.

Di tengah munculnya kasus subclade K, imunisasi influenza tetap dinilai memiliki manfaat untuk mengurangi risiko penularan dan keparahan penyakit.

Hingga saat ini, belum terdapat bukti bahwa subclade K mampu menghindari perlindungan yang diberikan melalui imunisasi influenza.

"Imunisasi influenza masih bisa menurunkan penularan dan keparahan, jadi belum ada bukti bahwa, Subclade K ini kebal atau tidak mempan atau tetap menginfeksi pada orang-orang yang sudah diimunisasi," tandasnya.

Karena itu, masyarakat terutama kelompok berisiko tinggi perlu tetap memperhatikan upaya pencegahan infeksi influenza dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila mengalami gejala yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan data kumulatif sejak Januari 2026 hingga 19 September 2026, kasus Influenza A(H3N2) subclade K telah ditemukan di 13 provinsi.

Berikut rinciannya:

Jawa Timur: 18 kasus
Kalimantan Selatan: 18 kasus
Jawa Barat: 12 kasus
DKI Jakarta: 11 kasus
Sumatera Selatan: 5 kasus
Sumatera Utara: 3 kasus
Bali: 2 kasus
Nusa Tenggara Timur: 2 kasus
Nusa Tenggara Barat: 1 kasus
Sulawesi Utara: 1 kasus
Jawa Tengah: 1 kasus
Sulawesi Selatan: 1 kasus
DI Yogyakarta: 1 kasus

Data tersebut merupakan akumulasi kasus sejak Januari 2026 hingga pekan ke-37 pengawasan, bukan jumlah kasus baru yang ditemukan hanya dalam satu pekan.* (d/ad)

MEDAN — Muhammad Rizal, terdakwa perkara peredaran narkotika jenis sabu seberat 20 kilogram, dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan.

Jaksa menilai Rizal terbukti tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram.

Baca Juga:

• Ini 4 Makanan Khas Medan yang Ternyata Dibuat Lewat Proses Fermentasi

Terdakwa mengikuti persidangan secara daring.

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada Muhammad Rizal oleh karena itu dengan pidana mati," ujar jaksa Leny yang dihadiri terdakwa secara online.

Menurut jaksa, perbuatan Rizal sebagaimana dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, Ketua Majelis Hakim Monita Sitorus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada persidangan pekan depan.

Dalam dakwaan disebutkan, perkara tersebut bermula pada Selasa, 24 Februari 2026 sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu, saksi Agus, Ahmad, dan Yazid yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Sumattera Utara memperoleh informasi dari Zulkifli, seorang terpidana, mengenai Tomi yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Zulkifli memberikan nomor telepon yang disebut milik Tomi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan melacak keberadaan nomor tersebut.

Pada 8 Maret 2026, hasil pelacakan menunjukkan nomor tersebut berada di wilayah Helvetia, Medan.

Polisi kemudian melakukan pengejaran. Namun, ketika tiba di lokasi, Tomi disebut telah berpindah ke Langkat.

Pengejaran dilanjutkan hingga polisi mengetahui keberadaan nomor tersebut berada di Aceh Tamiang. Namun, telepon seluler tersebut kemudian tidak lagi aktif.

Polisi terus melakukan penyelidikan hingga menemukan nomor lain yang terhubung dengan nomor milik Tomi.

Nomor tersebut diketahui berada di Desa Keumuneg, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh.

Nomor itu disebut milik Muhammad Rizal yang merupakan orang suruhan Tomi. Rizal diduga bertugas membawa sabu dari Aceh menuju Jambi melalui Medan.

Polisi kemudian mengetahui Rizal menggunakan mobil Toyota Innova. Petugas menunggu kendaraan tersebut melintas.

Sekitar pukul 20.00 WIB, mobil yang dikendarai Rizal melintas di Jalan Medan-Banda Aceh, tepatnya di Desa Keumuneg.

Tim kepolisian kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan kendaraan tersebut.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua goni plastik berwarna putih di bagian kursi mobil.

Dari salah satu goni ditemukan 20 plastik kemasan berwarna merah yang berisi sabu.

Sementara dari goni lainnya ditemukan sembilan plastik berwarna merah yang juga berisi sabu.

Polisi juga menemukan satu telepon seluler yang disebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait peredaran narkotika tersebut.

Dalam pemeriksaan, Rizal disebut mengakui perbuatannya.

Berdasarkan dakwaan, pada Jumat, 27 Februari 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, Rizal sedang berada di rumah ketika menerima pesanan melalui WhatsApp untuk mempersiapkan diri membawa sabu.

Pada Minggu, 1 Maret 2026 sekitar pukul 19.00 WIB, Tomi disebut menghubungi Rizal dan memintanya mengunduh aplikasi komunikasi.

Kemudian pada Kamis, 5 Maret 2026, Tomi menghubungi Rizal dan menjelaskan bahwa sabu yang akan dibawa masih berada di perairan Thailand menuju Aceh menggunakan kapal laut.

Pada Minggu, 8 Maret 2026, Rizal kembali dihubungi Tomi. Ia disebut diberi tahu akan menerima sabu dari orang suruhan Tomi.

Sekitar pukul 18.00 WIB, Rizal menemui orang tersebut dan menerima satu unit mobil Kijang Innova yang telah berisi dua goni berisi sabu di bagian bangku tengah.

Rizal kemudian membawa kendaraan tersebut hingga melintas di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Keumuneg, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Saat itulah mobilnya dihentikan petugas kepolisian.

Dalam dakwaan, Rizal disebut mengakui telah empat kali menerima dan membawa narkotika jenis sabu atas suruhan Tomi.

Untuk setiap pengiriman, Rizal disebut menerima upah dengan nominal berbeda.

Pengiriman sabu ke Jambi disebut mendapat upah Rp20 juta. Kemudian pengiriman ke Banda Aceh mendapat Rp6 juta.

Untuk pengiriman berikutnya ke Jambi, Rizal mendapat Rp35 juta, sedangkan pengiriman ke Banda Aceh mendapat Rp3 juta.

Barang bukti sabu kemudian ditimbang di Pegadaian Unit Simpang Amplas.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 77/III/2026 tanggal 8 Maret 2026, terdapat 29 bungkus plastik dengan berat total 29.000 gram netto.

Dalam perkara ini, jaksa kemudian menuntut Muhammad Rizal dengan pidana mati.* (d/ad)

MEDAN — Ketika mendengar istilah fermentasi, sebagian orang mungkin langsung teringat pada tahu, tempe, atau yogurt.

Padahal, makanan hasil fermentasi telah lama menjadi bagian dari hidangan yang akrab di meja makan masyarakat Medan.

Baca Juga:

• DLH Medan Buka-bukaan Pengadaan Alat Berat Rp11,4 Miliar di APBD 2026, Bantah Anggarkan Bulldozer

Mikroorganisme tersebut membantu mengubah bahan makanan secara alami sehingga dapat memengaruhi rasa, aroma, tekstur, hingga bentuk makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengklasifikasikan olahan fermentasi sebagai produk yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai kultur starter.

Di Medan dan sekitarnya, sejumlah makanan yang sehari-hari dikonsumsi masyarakat ternyata melalui proses tersebut.

Berikut empat makanan yang dikenal luas dan memiliki kaitan dengan proses fermentasi.

1. Tauco Medan

Tauco merupakan salah satu bahan makanan yang sudah tidak asing bagi masyarakat Medan.

Pasta berwarna kecokelatan dengan cita rasa asin dan asam ini digunakan dalam berbagai masakan.

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian menjelaskan bahwa tauco dibuat dari kedelai yang direbus dan kemudian diolah hingga mengalami pertumbuhan kapang atau jamur.

Hasil fermentasi tersebut selanjutnya direndam menggunakan air garam dan dijemur. Proses itu menghasilkan tauco dengan aroma khas dan warna kecokelatan.

Tauco kemudian digunakan sebagai bumbu dalam berbagai hidangan sehingga memberikan rasa gurih, asin, dan khas.

2. Bika Ambon

Bika Ambon dikenal sebagai salah satu kuliner yang identik dengan Kota Medan.

Kue ini memiliki ciri khas berupa tekstur berserat dengan rongga-rongga atau bentuk seperti sarang ketika dipotong.

Di balik tekstur tersebut terdapat proses fermentasi adonan.

Bika Ambon dibuat menggunakan sejumlah bahan, antara lain tapioka, telur, gula, santan, terigu, dan ragi.

Adonan kemudian melalui proses fermentasi sebelum dipanggang.

Lama fermentasi dapat memengaruhi rasa, aroma, dan tekstur bika ambon.

Karena itu, rongga-rongga yang terlihat pada bagian dalam kue merupakan hasil dari proses yang terjadi sebelum adonan dipanggang.

3. Belacan Medan

Belacan juga menjadi salah satu produk olahan yang tidak asing dalam masakan masyarakat Medan.

Bumbu ini dikenal memiliki aroma yang kuat dan sering digunakan untuk menambah cita rasa makanan.

Belacan dibuat dari bahan hasil laut, salah satunya udang rebon.

Proses pembuatannya melalui sejumlah tahapan, seperti penggaraman, penggilingan, pengeringan, pembentukan, hingga fermentasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut belacan sebagai salah satu produk fermentasi perikanan.

Menurut KKP, pemrosesan udang rebon menjadi terasi melalui fermentasi menjadi salah satu cara mengolah bahan yang mudah rusak menjadi produk dengan nilai tambah.

4. Tape Singkong dan Tape Ketan

Tape singkong dan tape ketan merupakan dua makanan lain yang dibuat melalui proses fermentasi.

Bahan yang telah dimasak terlebih dahulu diberi ragi dan kemudian didiamkan selama beberapa hari.

Selama proses tersebut, mikroorganisme bekerja mengubah karakter bahan makanan.

Pada tape singkong, proses fermentasi membuat singkong menjadi lebih lunak dan mengandung cairan.

Sementara itu, tape ketan memiliki tekstur yang lebih lembut, rasa manis, serta aroma khas setelah difermentasi.

Proses pembuatan tape terlihat sederhana karena hanya membutuhkan bahan yang telah dimasak, ragi, dan waktu.

Namun, perubahan rasa, tekstur, aroma, hingga bentuk yang terjadi merupakan hasil aktivitas mikroorganisme selama fermentasi.

Tanpa banyak disadari, fermentasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Medan.

Tauco digunakan dalam masakan, bika ambon menjadi salah satu pilihan camilan, belacan menjadi bumbu, sedangkan tape dapat dinikmati sebagai kudapan.

Berbagai makanan tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi bukan sekadar teknik pengolahan makanan modern.

Proses yang melibatkan mikroorganisme itu telah lama hadir dalam sejumlah makanan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.* (d/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali turun pada perdagangan Kamis, 24 September 2026.

Harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.605.000 per gram, turun Rp25.000 dibandingkan harga perdagangan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• Kompak Melorot ke Bawah Rp 4.000/Kg, Ini Rincian Harga TBS Sawit dan CPO Sumut Terbaru

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.435.000 per gram, melemah Rp30.000 dari posisi sebelumnya.

Daftar Harga Emas Antam 24 September 2026

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Kamis, 24 September 2026:

0,5 gram: Rp1.352.500
1 gram: Rp2.605.000
2 gram: Rp5.150.000
3 gram: Rp7.719.250
5 gram: Rp12.800.000
10 gram: Rp25.545.000
25 gram: Rp63.737.000
50 gram: Rp127.395.000
100 gram: Rp254.712.000
250 gram: Rp636.515.000
500 gram: Rp1.272.820.000
1.000 gram: Rp2.545.600.000

Harga tersebut merupakan harga emas batangan Logam Mulia Antam pada 24 September 2026 berdasarkan data yang Anda berikan.

Penurunan harga emas Antam sejalan dengan pelemahan harga emas dunia.

Harga emas di pasar spot pada perdagangan sebelumnya ditutup di level US$4.289,4 per troy ons.

Angka tersebut turun 1,72 persen dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya dan menjadi level terendah dalam lebih dari sepekan.

Salah satu sentimen yang menekan emas berasal dari kondisi ekonomi Amerika Serikat.

S&P Global melaporkan pembacaan awal atau flash reading aktivitas sektor swasta Amerika Serikat pada September mencapai 58,4.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak Juli 2021.

Data tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi AS masih kuat.

Kondisi itu turut meningkatkan ekspektasi bahwa suku bunga Amerika Serikat dapat bertahan tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Federal Reserve atau bank sentral AS telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75-4 persen dalam rapat bulan ini.

Mengutip CME FedWatch, probabilitas kenaikan Federal Funds Rate menjadi 4-4,25 persen dalam rapat Oktober mencapai 69,7 persen.

Angka tersebut meningkat dari 55,4 persen pada hari sebelumnya.

Ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi dalam waktu lebih lama turut mendorong kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS.

Yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun pada perdagangan sebelumnya melonjak 15,4 basis poin menjadi 5,124 persen.

Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2007.

Emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Karena itu, ketika suku bunga dan imbal hasil instrumen lain meningkat, daya tarik emas sebagai aset investasi dapat ikut berkurang.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menekan harga emas dunia dan kemudian ikut memengaruhi pergerakan harga emas Antam di dalam negeri.* (bb/ad)

JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang banyak dicari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menambah modal usaha.

Bagi calon debitur, tabel angsuran KUR BRI dapat digunakan sebagai gambaran untuk memperkirakan besaran cicilan berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu atau tenor yang dipilih.

Baca Juga:

• Sembunyikan 21,55 Gram Sabu di Tiang Ranjang dan Jok Motor, Pria di Siantar Diciduk Polisi

Dengan mengetahui simulasi angsuran, pelaku UMKM dapat menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan membayar setiap bulan.

Berdasarkan informasi dalam simulasi yang beredar, bunga KUR BRI 2026 disebut sekitar 6 persen per tahun sesuai ketentuan pemerintah.

Namun, besaran cicilan yang sebenarnya dapat mengikuti hasil analisis dan ketentuan bank saat pengajuan.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Sejumlah dokumen dan persyaratan yang tercantum dalam informasi pengajuan KUR BRI 2026 antara lain:

- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Berusia minimal sesuai ketentuan jenis KUR yang diajukan.
- Akta nikah bagi yang sudah menikah.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman lebih dari Rp50 juta.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

Calon debitur tetap perlu memastikan persyaratan terbaru langsung kepada BRI karena ketentuan pengajuan dapat berubah sesuai kebijakan yang berlaku.

Cara Mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kantor cabang BRI maupun secara daring apabila kanal pengajuan tersebut tersedia.

Untuk pengajuan secara langsung, calon debitur dapat membawa dokumen persyaratan dan menyampaikannya kepada petugas BRI.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang tersedia, pengajuan secara online dilakukan melalui laman resmi KUR BRI.

Tahapannya antara lain membuka laman kur.bri.co.id, kemudian masuk menggunakan alamat email dan kata sandi akun yang telah terdaftar.

Selanjutnya, calon debitur memilih menu "Ajukan Pinjaman KUR", membaca syarat dan ketentuan, lalu memilih "Saya adalah nasabah BRI" dan "Setuju dan Ajukan Pinjaman".

Setelah itu, calon debitur diminta mengisi data diri dan data usaha secara lengkap serta mengunggah dokumen yang diperlukan, seperti KTP, keterangan usaha, pas foto, dan foto usaha.

Pemohon kemudian dapat menggunakan fitur "Hitung Angsuran" untuk melihat simulasi jumlah cicilan sebelum melanjutkan pengajuan.

Setelah pengajuan dikirim, proses selanjutnya mencakup pemeriksaan dan survei oleh petugas.

Apabila pengajuan disetujui, nasabah tetap perlu mengikuti prosedur pencairan yang ditetapkan BRI.

Tabel Angsuran KUR BRI Pinjaman Rp100 Juta

Berikut simulasi cicilan pinjaman KUR BRI Rp100 juta berdasarkan tenor yang tercantum dalam informasi tersebut:

12 bulan: Rp8.833.333per Bulan
18 bulan: Rp6.055.556per Bulan
24 bulan: Rp4.666.667per Bulan
36 bulan: Rp3.277.778per Bulan
48 bulan: Rp2.583.333per Bulan
60 bulan: Rp2.166.667per Bulan

Simulasi tersebut dapat menjadi gambaran awal bagi pelaku UMKM dalam menghitung kemampuan pembayaran.

Besaran angsuran yang disetujui bank dapat berbeda bergantung pada hasil analisis kredit, jenis KUR, tenor, serta ketentuan yang berlaku saat pengajuan.

Karena itu, calon debitur sebaiknya menghitung kemampuan keuangan secara matang sebelum mengajukan pinjaman.

Cicilan bulanan idealnya disesuaikan dengan arus kas usaha agar pembayaran kredit tidak mengganggu kebutuhan operasional.* (di/ad)