Raja Juli mengatakan dirinya diperintahkan Prabowo untuk terus turun ke lapangan dan memeriksa apakah instruksi yang telah diberikan kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah sudah dilaksanakan.

Baca Juga:

• Ironi di Balik Asap Karhutla: Saham Sawit Malah Ngegas Usai Harga CPO Tembus Tertinggi 20 Bulan

Raja Juli menyebut dirinya akan mengecek satu per satu instruksi yang belum terlaksana. Instruksi tersebut kemudian akan dipercepat agar penanganan karhutla di lapangan berjalan sesuai target.

Menurutnya, rapat koordinasi tidak boleh berhenti pada pembahasan tanpa tindak lanjut. Setiap keputusan harus diterjemahkan menjadi langkah nyata.

"Saya nanti akan cek kira-kira apa perintah beliau yang belum terlaksanakan. Ya nanti satu per satu kita akselerasi agar... Beliau selalu katakan, 'rapat itu produktif, jangan omon-omon saja'. Jadi, apa yang diperintahkan, kita laksanakan," ujarnya.

Raja Juli menegaskan pemerintah hadir langsung di lapangan untuk menangani karhutla sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak.

Dalam penanganannya, Kementerian Kehutanan akan terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi, mulai dari BMKG, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga masyarakat peduli api.

"Jangan ragu pemerintah hadir di lapangan. Kita berkomitmen untuk bekerja keras semua terjun ke lapangan tapi tentu seperti yang dikatakan doa juga penting," kata Raja Juli.

Raja Juli memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Daops Manggala Agni Jambi. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Kepala BMKG Provinsi Jambi Tri Agus Pramono, Kapolda Jambi Irjen Krisno Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, jajaran Manggala Agni serta relawan.

Keterlibatan lintas instansi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla, mulai dari pemadaman, pencegahan penyebaran api, pemantauan kondisi cuaca hingga penegakan hukum.

Raja Juli menekankan bahwa evaluasi di lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh instruksi pemerintah benar-benar dijalankan. Penanganan karhutla pun diarahkan agar tidak berhenti pada rapat, tetapi menghasilkan tindakan konkret di titik-titik kebakaran.* (k/dh)

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi mengatakan hasil pemeriksaan urine Revaldo menunjukkan hasil positif.

Baca Juga:

• 20 Tahun Bolak-balik Kasus Narkoba, Revaldo Kembali Diciduk Polisi karena Sabu

Revaldo diamankan polisi pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 17.30 WIB di sebuah apartemen di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Polisi kemudian melakukan penyelidikan sebelum mengamankan Revaldo.

Dalam penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya tiga plastik klip bekas sabu, dua korek, tiga pipet, tiga bong, setengah butir alprazolam dan setengah butir Xanax.

Polisi juga menyita dua kotak penyimpanan serta satu unit telepon seluler milik Revaldo yang ditemukan di rak sepatu.

"Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Nasriadi.

Revaldo kini masih menjalani proses pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk barang bukti dan dugaan penggunaan narkotika serta psikotropika.

Ini bukan pertama kalinya Revaldo berurusan dengan polisi dalam kasus narkoba. Ia sebelumnya pernah ditangkap pada 2006 karena memiliki paket sabu dan kemudian divonis dua tahun penjara.

Pada 2010, Revaldo kembali ditangkap terkait kepemilikan 62 gram sabu. Kemudian pada 2023, ia kembali diamankan Polda Metro Jaya dalam perkara narkotika.

Kini, untuk keempat kalinya Revaldo kembali berhadapan dengan proses hukum terkait narkoba. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.* (d/dh)

Oarfish itu ditemukan pengunjung pantai pada Selasa (25/8/2026) sekitar pukul 07.30 Wita. Penemuan tersebut kemudian menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Desa Adat Sade Lombok Terbakar, Sekitar 250 Rumah Ludes Dilalap Api

Kepala Wilayah Dusun Telone, Desa Sekaroh, Sahlan membenarkan penemuan ikan tersebut. Dia mengatakan ikan ditemukan oleh pengunjung asal Lombok Tengah yang datang ke kawasan Pantai Pink untuk berkemah.

"Tadi pagi penemuanya. Yang menemukan bukan warga kami, tetapi warga luar yang datang untuk berkemah dari tadi malam, pengunjunglah begitu," kata Sahlan, Selasa (25/8/2026).

Sahlan mengatakan dirinya menduga ikan tersebut merupakan oarfish. Dia mengaku baru pertama kali melihat ikan dengan bentuk dan ukuran seperti itu.

"Selama ini baru pertama kali saya lihat. Akhirnya dicari di Google namanya ikan oarfish," ujarnya.

Ikan tersebut ditemukan sudah dalam kondisi mati di tepi pantai. Setelah ditemukan, pengunjung yang melihatnya kemudian membawa ikan tersebut pulang.

"Sekitar empat meter panjangnya, bentuknya seperti samurai, sulit saya jelaskan karena bentuknya aneh. Sudah dibawa pulang oleh yang bersangkutan," kata Sahlan.

Penemuan oarfish tersebut kemudian ramai dikaitkan dengan berbagai mitos, termasuk anggapan bahwa kemunculan ikan tersebut merupakan pertanda bencana alam. Namun, Sahlan memastikan warga di sekitar pesisir tidak panik.

"Meskipun sedang viral dan dibilang macam-macam, insyaallah nggak ada warga kami yang panik. Kondisi masyarakat di sini tenang-tenang saja," ujarnya.

Oarfish merupakan ikan laut dalam yang memiliki bentuk tubuh memanjang dan pipih. Kemunculannya di perairan dangkal atau terdampar di pantai kerap menarik perhatian karena ikan tersebut relatif jarang terlihat oleh masyarakat.

Fenomena penemuan ikan oarfish di Pantai Pink Lombok Timur kini menjadi perhatian pengunjung dan warganet. Meski dikaitkan dengan berbagai mitos, kondisi masyarakat sekitar lokasi dilaporkan tetap aman dan kondusif.* (d/dh)

Rangkaian teknis Muktamar dijadwalkan mulai berlangsung pada 26 Agustus melalui registrasi peserta, sedangkan pembukaan resmi digelar pada 27 Agustus. Puncak agenda suksesi kepemimpinan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (29/8/2026) melalui Sidang Pleno V.

Baca Juga:

• Ketua PWM Aceh Ucapkan Selamat kepada Pengurus PWNU Aceh Periode 2026–2031, Tegaskan Pentingnya Sinergi Umat

Karena pemilihan belum berlangsung, nama-nama ulama yang muncul dalam pembahasan AHWA belum dapat disebut sebagai anggota AHWA definitif. Nama-nama tersebut merupakan bagian dari usulan dan dinamika sejumlah kalangan NU menjelang Muktamar.

Sejumlah ulama sepuh dari berbagai wilayah dan basis pesantren menjadi perhatian. Mereka memiliki rekam jejak panjang dalam tradisi keilmuan pesantren, Syuriyah NU, pendidikan Islam, fikih, dakwah, kebangsaan hingga pemberdayaan masyarakat.

Salah satu nama yang mengemuka adalah KH Nurul Huda Jazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Ulama yang akrab disapa Gus Da tersebut dikenal berasal dari lingkungan pesantren yang kuat dengan tradisi pendidikan salaf, pengkajian kitab klasik serta kesinambungan sanad keilmuan.

Pada Juni 2026, kediamannya di Ploso juga menjadi tempat berkumpul sejumlah kiai sepuh untuk membahas masa depan mekanisme AHWA serta pentingnya menjaga karakter keulamaan dalam proses pemilihan pimpinan NU.

Dari lingkungan Lirboyo, Kediri, terdapat nama KH Abdullah Kafabihi Mahrus. Ia berasal dari keluarga besar Pesantren Lirboyo dan tumbuh dalam lingkungan yang menempatkan ilmu, adab dan khidmah sebagai fondasi kehidupan.

Pengalaman Kafabihi Mahrus dalam lingkungan Syuriyah NU dan forum bahtsul masail membuatnya dikenal memiliki perhatian terhadap persoalan fikih dan pengambilan keputusan keagamaan.

Nama KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus juga menjadi salah satu figur yang mendapat perhatian menjelang Muktamar. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, itu dikenal sebagai ulama sekaligus budayawan dan sastrawan.

Pendidikan pesantren dan pengalaman belajarnya di Al-Azhar, Kairo, turut membentuk wawasan Gus Mus. Dalam aktivitas dakwahnya, ia dikenal menyuarakan Islam yang ramah, moderat, humanis dan menjunjung persaudaraan.

Nama lain yang muncul adalah KH Ubaidillah Shodaqoh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari, Semarang, sekaligus Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah. Pengalamannya dalam struktur NU membuatnya bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan keagamaan dan organisasi.

Ubaidillah juga sempat memberikan klarifikasi mengenai isu persyaratan calon AHWA yang disebut berasal dari PWNU Jawa Tengah. Ia menegaskan gagasan tersebut bukan berasal dari Syuriyah PWNU Jawa Tengah.

Sementara itu, nama KH Said Aqil Siradj juga tidak dapat dilepaskan dari perjalanan NU modern. Mantan Ketua Umum PBNU dua periode tersebut dikenal sebagai intelektual Muslim yang banyak berbicara tentang Islam, kebangsaan, toleransi dan hubungan agama dengan kebudayaan Nusantara.

KH Ma'ruf Amin juga menjadi salah satu ulama senior NU yang memiliki pengalaman panjang di organisasi keagamaan maupun pemerintahan. Ia pernah menjabat Rais Aam PBNU, Ketua Umum MUI, anggota Dewan Pertimbangan Presiden hingga Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Menjelang Muktamar, Ma'ruf Amin turut menyerukan pentingnya menjaga marwah AHWA. Dalam pertemuan kiai sepuh pada 20 Agustus 2026, ia mengingatkan agar Muktamar tidak dicederai mobilisasi politik maupun kepentingan tertentu.

Dari Sumatera Utara, terdapat nama Syekh KH Ali Akbar Marbun, pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, Medan. Ia memiliki pengalaman panjang di dunia pesantren dan pernah dipercaya menjadi anggota AHWA pada Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015.

Dari Aceh, muncul nama Tgk KH Nurruzahri yang dikenal sebagai Walid NU sekaligus pengasuh Dayah Ummul Ayman Samalanga. Kehadirannya mencerminkan keterwakilan tradisi dayah Aceh dalam dinamika kepemimpinan NU tingkat nasional.

Sementara dari Kalimantan, terdapat nama KH Ali Kholil, pengasuh Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan sekaligus Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Timur. Ia juga dikenal mendorong penguatan kemandirian ekonomi bagi pesantren dan lembaga sosial Islam.

Dinamika AHWA menjelang Muktamar ke-35 semakin menghangat. Sejumlah PWNU dan PCNU telah menyampaikan usulan nama ulama yang dinilai layak menjadi bagian dari sembilan anggota AHWA.

PWNU Jawa Timur, misalnya, sebelumnya menghimpun sejumlah nama masyayikh dari berbagai daerah sebelum mengerucut menjadi daftar usulan. Kondisi tersebut menunjukkan nama-nama yang beredar saat ini belum dapat dianggap sebagai komposisi final AHWA.

Pada saat yang sama, suara yang meminta agar proses AHWA terbebas dari intervensi dan transaksi juga menguat. Sejumlah kalangan NU menilai mekanisme tersebut harus menjadi forum yang mengedepankan ilmu, integritas, kapasitas dan kemaslahatan organisasi.

Panitia Muktamar juga menyiapkan Ndalem Kasepuhan KH Abdul Wahab Chasbullah di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas sebagai lokasi musyawarah AHWA. Nantinya, sembilan kiai yang terpilih akan bermusyawarah untuk menentukan Rais Aam PBNU masa khidmah 2026-2031.

Pemilihan lokasi tersebut memiliki nilai historis karena berkaitan dengan KH Abdul Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU. Ndalem tersebut diharapkan menjadi tempat berlangsungnya musyawarah penting dalam suasana yang tetap menjunjung tradisi keulamaan.

Setelah Rais Aam ditetapkan, Muktamar akan melanjutkan tahapan pemilihan Ketua Umum PBNU serta agenda organisasi lainnya. Hasil Muktamar nantinya akan menentukan arah NU selama lima tahun ke depan.

Dinamika AHWA karena itu bukan sekadar mengenai siapa yang menduduki sembilan kursi tersebut. Proses tersebut juga menjadi ujian bagi NU dalam menjaga tradisi musyawarah, marwah ulama dan persatuan jam'iyah di tengah dinamika suksesi kepemimpinan.

Dari Ploso, Lirboyo, Rembang, Semarang, Cirebon, Medan, Aceh hingga Kalimantan, para ulama yang mengemuka membawa latar belakang keilmuan, tradisi pesantren, pengalaman organisasi, pendidikan, dakwah dan kebangsaan.

Muktamar ke-35 NU di Tambakberas pun menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana tradisi tersebut diterjemahkan menjadi kepemimpinan dan arah baru organisasi untuk masa khidmah 2026-2031.* (dh)

Banjir terjadi pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Air kemudian berangsur surut sekitar pukul 03.30 WIB pada Selasa (25/8/2026).

Baca Juga:

• Sungai Deli Meluap, Banjir 3 Meter Rendam Rumah Warga Sei Mati Medan

"Total sebanyak 803 rumah yang dihuni 3.116 jiwa terdampak akibat luapan aliran sungai," ujar Sri dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

Dua kelurahan di Kecamatan Medan Maimun terdampak banjir, yakni Kelurahan Aur dan Kelurahan Sei Mati. BPBD menyebut banjir terjadi setelah debit air dari kawasan pegunungan di hulu sungai meningkat sehingga Sungai Deli meluap ke permukiman.

"Wilayah yang terdampak meliputi Kelurahan Aur dan Kelurahan Sei Mati. Banjir terjadi akibat debit air gunung dari hulu sungai meningkat sehingga menyebabkan luapan ke kawasan permukiman," katanya.

Tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Namun, sebanyak 50 warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

"Korban jiwa tidak ada, tetapi 50 warga terpaksa harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman," ujar Sri.

BPBD bersama Pemerintah Kota Medan telah melakukan penanganan di lokasi terdampak. Petugas melakukan asesmen, mengevakuasi warga yang membutuhkan bantuan serta menyiagakan personel bersama instansi terkait dan masyarakat.

Saat ini banjir telah surut. Meski demikian, petugas BPBD Kota Medan masih bersiaga untuk memantau kondisi di lapangan dan membantu warga yang terdampak.

Kepling 9 Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Rozy mengatakan banjir berasal dari luapan Sungai Deli. Menurutnya, tidak terjadi hujan di wilayah tersebut saat air mulai masuk ke permukiman.

"Gak ada hujan semalam, ini banjir kiriman pada pukul 22.00 WIB. Air sungai mulai naik dan memasuki ke arah jalan lalu ke rumah warga. Tidak menunggu lama, air semakin tinggi sekitar 3 meter tingginya dan banjir surut pukul 03.30 WIB," kata Rozy.

Saat air meninggi, warga memilih mengungsi ke area ruko di depan Jalan Brigjen Katamso. Sebagian warga juga membawa kendaraan mereka ke lokasi yang dianggap lebih aman.

"Jadi semalam itu, warga tidur di ataslah semua (depan toko ruko), warga juga membawa sepeda motor agar aman. Warga juga kesusahan mendapatkan air bersih, apalagi yang memiliki anak kesusahan karena lampu mati," ujarnya.

Warga kini mulai kembali ke rumah setelah banjir surut. Petugas masih melakukan pemantauan untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan debit Sungai Deli kembali terjadi.* (ds/dh)

Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan aksi tersebut melibatkan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Massa diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang.

Baca Juga:

• Update Harga Sembako Hari Ini: Cabai Rawit Naik, Beras hingga Minyak Goreng Terpantau Beragam!

GERAM juga mendesak pimpinan DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog. Mereka meminta Ketua DPR dan para Wakil Ketua DPR membuka ruang dialog secara langsung dan setara.

"Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis," ujarnya.

Mixel mengatakan GERAM siap melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan untuk berdialog dengan pimpinan DPR tidak dipenuhi.

10 Tuntutan GERAM

Dalam aksi tersebut, GERAM membawa 10 tuntutan. Pertama, mereka meminta pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran atas sejumlah kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi serta memperbesar ketimpangan ekonomi.

Kedua, GERAM menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.

Ketiga, mereka menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan pajak progresif bagi kelompok pemilik modal besar.

Keempat, GERAM meminta pemerintah mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah dan berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi kampus serta pemangkasan anggaran layanan dasar publik.

Kelima, massa menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan upah buruh agar lebih layak.

Keenam, GERAM meminta bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai bencana nasional. Mereka juga mendesak percepatan mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak.

Ketujuh, mereka meminta pemenuhan hak pekerja rumah tangga melalui regulasi yang memberikan perlindungan hukum, upah layak dan jam kerja manusiawi.

Kedelapan, GERAM menuntut demiliterisasi serta penghentian pembangunan batalyon yang dinilai memperluas peran militer di ruang sipil. Mereka menekankan pentingnya prinsip supremasi sipil.

Kesembilan, GERAM meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta pembebasan tahanan politik. Tuntutan ini mencakup perlindungan bagi pegiat HAM, agraria, buruh dan masyarakat yang menyampaikan pendapat.

Kesepuluh, GERAM meminta seluruh aset hasil korupsi disita. Mereka mendorong hasil rampasan aset koruptor dialokasikan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan pemulihan bencana.

Massa dari Berbagai Organisasi

GERAM menyebut aksi tersebut akan diikuti sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Di antaranya UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa sekolah tinggi filsafat, Serikat Tahanan Politik serta sejumlah organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil.

GERAM mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia dalam aksi yang akan digelar pada 27 Agustus 2026.

Sementara itu, area depan Gedung DPR/MPR RI diperkirakan menjadi salah satu titik konsentrasi massa dalam aksi tersebut. GERAM menegaskan aksi diarahkan sebagai penyampaian aspirasi sekaligus bentuk pengawasan masyarakat terhadap kerja lembaga legislatif.* (k/dh)

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Martha Christina mengatakan pergerakan harga komoditas pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kenaikan permintaan atau penurunan pasokan.

Baca Juga:

• Api di Permukaan Padam, 283 Personel Buru Bara Gambut yang Bersembunyi di Karhutla Kampar

Menurut Martha, kenaikan harga CPO saat ini lebih banyak dipengaruhi kekhawatiran terhadap penurunan produksi akibat musim kering. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena Indonesia tengah menghadapi fenomena El Nino dan kekeringan.

"Bukan cuma produksi CPO karena di berbagai negara juga komoditas pertanian itu sedang dilanda kekeringan jadi produksinya turun. Ketika permintaan tetap tapi produksinya turun, maka harga bergerak naik," ujarnya.

Harga CPO Tembus Level Tertinggi 20 Bulan

Martha menyebut harga CPO telah mencapai level tertinggi dalam 20 bulan terakhir. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas tersebut juga tercatat naik lebih dari 6 persen.

Kenaikan harga CPO kemudian ikut menopang pergerakan saham perusahaan-perusahaan sawit di Bursa Efek Indonesia.

Di sisi lain, karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah dinilai menjadi salah satu indikator kuat bahwa musim kering sedang berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produksi CPO ke depan.

"Jadi untuk kebakaran hutan dan lahan sendiri, itu sebenarnya kembali menegaskan bahwa musim kering ini memang terjadi dan menjadi ancaman untuk produksi CPO ke depannya," kata Martha.

Meski begitu, Martha mengingatkan investor agar tidak terburu-buru mengejar saham sawit setelah harga mengalami kenaikan. Menurutnya, harga CPO saat ini sudah berada pada level yang cukup tinggi.

"Kalau untuk CPO ya, saya sih melihatnya harga saat ini udah cukup tinggi," ujarnya.

Selain harga komoditas, kondisi pasar saham secara keseluruhan juga perlu menjadi pertimbangan. Martha menyoroti posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berada di sekitar level psikologis 6.500.

Karena itu, dia memperkirakan pasar masih berpotensi bergerak fluktuatif. Strategi yang dinilai lebih aman adalah buy on weakness, yakni membeli saham ketika harga mengalami pelemahan.

"Tetap menarik CPO, tapi memang lebih baik kalau bisa mengambil di harga yang lebih bawah," ucap Martha.

Dengan kondisi tersebut, kenaikan saham sawit di tengah karhutla lebih berkaitan dengan sentimen harga komoditas dan kekhawatiran terhadap pasokan CPO, bukan karena kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak positif terhadap sektor tersebut.* (k/dh)

"Meminimkan intervensi politik. Karena lembaga kepolisian ini basisnya adalah profesionalitas," kata Anam, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga:

• Digugat soal Batas Masa Jabatan, Sahroni: Ganti-Tidaknya Kapolri Hak Presiden

Anam mengakui proses pemilihan Kapolri memang memiliki ruang politik. Presiden memiliki kewenangan memilih calon Kapolri, sedangkan DPR menjalankan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Namun, menurut Anam, ruang politik tersebut harus digunakan untuk memastikan sosok yang dipilih memiliki profesionalitas serta komitmen terhadap institusi Polri.

"Bahwa memang ada kewenangan Pak Presiden untuk memilih Kapolri, ya DPR melakukan fit and proper test misalnya, ya itu ruang politik untuk menguji seberapa profesional dan komitmen Kapolri tersebut," ujarnya.

Anam juga menegaskan gugatan ke MK merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Menurutnya, setiap pihak yang merasa haknya bersinggungan dengan aturan perundang-undangan berhak mengajukan pengujian ke MK.

"Setiap warga negara punya hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika memiliki singgungan atas hak konstitusionalnya. Itu sah dan diatur di Mahkamah Konstitusi dan kita harus menghormati," kata Anam.

Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK

Gugatan mengenai masa jabatan Kapolri diajukan ke MK dengan permintaan agar periodisasi jabatan ditetapkan secara lebih tegas.

Para pemohon meminta masa jabatan Kapolri dibatasi selama lima tahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali. Perpanjangan tersebut diusulkan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif dan transparan serta memperoleh persetujuan DPR.

Para pemohon menilai aturan yang berlaku saat ini belum memberikan batas waktu periodisasi yang jelas bagi seorang Kapolri di luar batas usia pensiun.

Menurut pemohon, kondisi tersebut berpotensi membuat masa jabatan Kapolri menjadi elastis serta membuka ruang subjektivitas politik eksekutif.

"Ketiadaan batas waktu yang rigid atau indikator periodik yang jelas bagi seorang Kapolri, di luar batas usia pensiun normal, menyebabkan posisi tersebut rawan terhadap subjektivitas politik eksekutif dan berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang mencederai hak konstitusional para pemohon," demikian alasan yang disampaikan pemohon.

Dalam petitumnya, pemohon juga meminta agar evaluasi kinerja Kapolri dilakukan secara objektif, transparan dan terukur sebelum pengangkatan maupun perpanjangan masa jabatan.

Kompolnas menilai perdebatan mengenai masa jabatan Kapolri tetap perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan profesionalitas dan meritokrasi institusi kepolisian.* (k/dh)

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pola gempa susulan masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Baca Juga:

• 11 Hari Diguncang 7.029 Gempa Susulan, Korban Tewas Gempa NTT Bertambah Jadi 103 Orang

Berdasarkan data BMKG yang disampaikan BNPB, gempa susulan telah mencapai 7.029 kejadian. Kekuatan gempa susulan bervariasi, mulai dari Magnitudo 6,2 hingga yang terkecil Magnitudo 1,1.

"Sebagaimana kita tahu bahwa gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 bahwa berkekuatan 7,7 SR itu disertai gempa susulan. Saat ini gempa susulan sudah tercatat di BMKG sebanyak 7.029 kali," ujarnya.

Aktivitas gempa susulan juga dapat terjadi dengan frekuensi tinggi dalam satu hari. Pada Senin (24/8/2026) saja, tercatat 141 gempa susulan.

Kondisi tersebut membuat masyarakat di sejumlah wilayah terdampak masih harus meningkatkan kewaspadaan. Gempa susulan juga menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian warga memilih tetap berada di lokasi pengungsian.

Sementara itu, BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat dampak gempa NTT telah mencapai 103 orang hingga Selasa (25/8/2026).

Data tersebut mencakup korban yang meninggal akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari bencana gempa. Selain korban meninggal, ribuan warga juga mengalami luka-luka dan terdampak kerusakan rumah maupun fasilitas umum.

Pemerintah bersama BNPB dan sejumlah instansi terkait terus melakukan penanganan di wilayah terdampak, termasuk pemantauan aktivitas gempa, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan serta pemenuhan kebutuhan warga yang masih mengungsi.

BNPB mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah selama aktivitas gempa susulan masih berlangsung.* (in/dh)

Kurniawan mengatakan para pendukung Prabowo kecewa dengan pernyataan Budi Arie. Menurutnya, Prabowo selama ini menunjukkan sikap menghormati Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Budi Arie.

Baca Juga:

• Sukses Kejar Swasembada Pangan dalam Setahun, Prabowo Pangkas Target PLTS 100 GWp Jadi 2 Tahun

Dia menilai respons Budi Arie justru menyakiti perasaan para relawan yang mendukung Prabowo.

"Justru balasan yang mereka sampaikan adalah pernyataan yang menyakitkan hati, menyakitkan perasaan dari kami para pendukung Prabowo Subianto," ujarnya.

Kurniawan menegaskan pergantian kekuasaan melalui pemilu pada 2029 merupakan proses politik yang konstitusional. Dia menyebut pergantian presiden sebelum 2029 harus mengikuti ketentuan konstitusi.

"Tapi kalaupun pergantian presiden dilakukan sebelum 2029, yang jelas itu melanggar konstitusi, ya. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dihormati dan dimuliakan oleh Bapak Prabowo Subianto," kata Kurniawan.

Dia memastikan relawan Prabowo akan tetap mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kami seluruh pendukung Prabowo siap pasang badan untuk membela, melindungi, serta menyukseskan program kerja dari Bapak Prabowo Subianto," ungkapnya.

Kurniawan juga menyatakan pihaknya akan merapatkan barisan untuk menyikapi perkembangan politik nasional. Dia bahkan menyebut rencana menggelar apel akbar.

"Saya beserta seluruh pendukung Prabowo akan merapatkan barisan, akan menggelar apel akbar guna mengantisipasi perkembangan politik belakangan ini yang kurang baik-baik saja," katanya.

Pernyataan Budi Arie soal Percepatan Politik

Sebelumnya, Budi Arie menyampaikan analisis mengenai kemungkinan terjadinya akselerasi atau "percepatan sejarah" dalam dinamika politik nasional sebelum 2029. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum bersama Jokowi dan para relawan.

Potongan video pernyataan Budi Arie kemudian beredar di media sosial dan menjadi sorotan. Dalam video tersebut, Budi Arie mengaku melihat kemungkinan situasi politik bergerak lebih cepat dibandingkan siklus pemilu lima tahunan.

"Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 2029? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong Pemilu 2029, Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?" ujar Budi Arie dalam video tersebut.

Pernyataan itu kemudian menuai berbagai respons politik, termasuk dari kelompok relawan pendukung Prabowo.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik memberikan klarifikasi. Dia mengatakan video Budi Arie yang beredar di media sosial tidak ditampilkan secara utuh.

"Pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan," kata Freddy saat dihubungi, Selasa (25/8/2026).

Menurut Freddy, pernyataan Budi Arie disampaikan dalam forum silaturahmi dalam rangka bulan kemerdekaan bersama Jokowi dan para relawan. Forum tersebut juga diisi diskusi internal mengenai kondisi kebangsaan.

Freddy mengatakan pembahasan dalam forum tersebut dimaksudkan untuk memetakan berbagai persoalan sekaligus mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi bangsa.

Dengan demikian, polemik mengenai pernyataan "percepatan sejarah" sebelum 2029 kini mendapat respons dari kelompok relawan Prabowo, sementara Projo menegaskan pernyataan tersebut perlu dilihat dalam konteks video dan forum secara utuh.* (in/dh)

Dalam peninjauan itu, Raja Juli didampingi Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Muslimin Tanja, Kapolres Tanjung Jabung Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Wakil Gubernur Jambi serta Kepala Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi.

Baca Juga:

• Absen Dampingi Prabowo Tinjau Karhutla, Menhut Raja Juli: Komunikasi Kami Tetap Baik

Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah api kembali muncul dan meluas ke wilayah lain.

Selain meninjau lokasi, Raja Juli mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan.

Kebakaran di Desa Pandan Sejahtera diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar membuat api dapat cepat menjalar dan proses pemadaman menjadi lebih sulit.

Pemerintah daerah menyambut baik langkah Menhut yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Tanjung Jabung Timur.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Muslimin Tanja mengapresiasi dukungan pemerintah pusat. Dia berharap tambahan peralatan dapat mempercepat pemadaman sehingga kebakaran segera terkendali dan tidak meluas.

Pemkab Tanjung Jabung Timur juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Pencegahan dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi.

Penanganan karhutla di Pandan Sejahtera dilakukan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas penanggulangan bencana dan masyarakat. Fokus utama saat ini adalah memastikan api dan bara di lahan gambut benar-benar padam.* (dh)

Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan pengamanan Revaldo berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika.

Baca Juga:

• 20 Tahun Bolak-balik Kasus Narkoba, Revaldo Kembali Diciduk Polisi karena Sabu

Menerima informasi tersebut, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat kemudian melakukan penyelidikan. Polisi selanjutnya mengamankan Revaldo dan melakukan penggeledahan.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penggunaan sabu.

"Setelah dilakukan pengamanan dan dilakukan penggeledahan terhadap Saudara RF ini, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu, dan alat hisap, serta korek. Alat untuk menggunakan itu tadi sabu," ujar Wisnu.

Revaldo yang kini berusia 44 tahun masih diperiksa penyidik untuk mendalami perkara tersebut. Polisi juga menyiapkan pemeriksaan lanjutan, termasuk tes urine.

"Betul, jadi saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terkait perkara tersebut. Rencana selanjutnya melakukan tes urine, melengkapi berkas perkara," kata Wisnu.

Polisi belum membeberkan secara rinci jumlah barang bukti yang ditemukan maupun hasil pemeriksaan terhadap Revaldo. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Kasus ini kembali menempatkan Revaldo berurusan dengan polisi terkait narkoba. Namun, proses hukum masih berjalan dan seluruh fakta perkara masih menunggu hasil pemeriksaan serta penyidikan kepolisian.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan dan melakukan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga:

• Sukses Kejar Swasembada Pangan dalam Setahun, Prabowo Pangkas Target PLTS 100 GWp Jadi 2 Tahun

"Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus," kata Prabowo dalam acara tersebut.

Dengan berbagai sumber energi tersebut, Prabowo menargetkan Indonesia segera terbebas dari impor minyak. Ia bahkan menekankan tidak boleh ada lagi impor minyak satu barel pun.

"Kita tidak boleh impor lagi 1 barel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi," tegasnya.

Prabowo kemudian meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan target tersebut dapat dijalankan.

"Menteri ESDM? Sanggup?" tanya Prabowo.

"Siap, dilaksanakan!" jawab Bahlil.

Target tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Pengembangan energi surya menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi penggunaan energi berbasis fosil sekaligus menekan ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Program PLTS 100 GWp sendiri ditargetkan dibangun secara bertahap dan menjadi salah satu proyek strategis pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional.

Prabowo menilai Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang besar sehingga harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan lifting minyak serta pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.* (d/dh)

Ratusan personel tersebut terdiri dari 153 personel Polri, 45 personel Brimob, 30 personel TNI, 18 personel BPBD, 18 personel Manggala Agni dan 19 personel dari sejumlah perusahaan.

Baca Juga:

• 'Negara Kita Kuat, Kita Mampu!' Prabowo Yakin Karhutla Kalimantan-Sumatera Padam Total 2 Pekan Lagi

"Fokus kami sekarang memastikan seluruh bara yang masih tersimpan di dalam gambut benar-benar padam dan tidak kembali memunculkan api. Personel dibagi menjadi 10 regu agar penanganan bisa dilakukan secara lebih efektif," kata Boby.

Lahan yang terdampak karhutla diperkirakan mencapai 13 hektare. Area tersebut didominasi gambut tebal dan semak belukar sehingga proses pendinginan membutuhkan penanganan lebih intensif.

Bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah gambut meski api di permukaan telah padam. Karena itu, petugas terus melakukan penyiraman dan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.

Dalam operasi tersebut, petugas mengerahkan sejumlah peralatan, antara lain mesin pompa, ministriker, nozzle, selang pemadam, water tank hingga kendaraan pemadam kebakaran.

Selain mendinginkan area yang masih mengeluarkan asap, petugas juga melakukan penyiraman dan membuat blokade pada lahan yang belum terbakar untuk mencegah api menjalar.

"Police line juga sudah kami pasang di lokasi. Untuk pemilik lahan maupun penyebab terjadinya kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Penanganan di lapangan berjalan bersamaan dengan proses penegakan hukum," ujar Boby.

Hingga Selasa siang, asap masih terlihat di sejumlah bagian lahan. Kondisi angin yang berubah-ubah dan karakteristik gambut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan.Meski demikian, kondisi di sekitar lokasi dilaporkan aman dan terkendali.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Akmadi mengatakan penanganan karhutla di Rimbo Panjang merupakan bagian dari operasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, pemerintah daerah serta sejumlah pemangku kepentingan.

"Prinsipnya adalah kolaborasi. Polri tidak bekerja sendiri. Ada TNI, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, masyarakat dan unsur perusahaan yang bergerak bersama," kata Akmadi.

"Semua sumber daya yang tersedia kita konsolidasikan untuk mempercepat pengendalian karhutla," sambungnya.

Baca Juga:

• Absen Dampingi Prabowo Tinjau Karhutla, Menhut Raja Juli: Komunikasi Kami Tetap Baik

Akmadi menyebut pemantauan hotspot dilakukan secara berkala. Hingga pemantauan terakhir pada Selasa, terdapat dua titik panas di wilayah Riau dan keduanya berada di lokasi yang sama.

"Dari pagi sampai pemantauan terakhir jumlah hotspot masih dua titik dan berada di lokasi yang sama. Perkembangan ini terus kami monitor. Penurunan jumlah titik panas tentu menjadi perkembangan positif, tetapi tidak boleh membuat kita lengah," ujarnya.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan juga telah menginstruksikan jajaran untuk mempertahankan kesiapsiagaan selama masih terdapat asap maupun bara di lokasi kebakaran.

"Pesan Bapak Kapolda jelas, fokus tuntaskan pemadaman dan pendinginan. Selama masih ada asap dan bara, personel tetap bekerja. Targetnya bukan sekadar api padam di permukaan, tetapi memastikan tidak terjadi kebakaran kembali," tegas Akmadi.

Polda Riau bersama TNI, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait akan melanjutkan pemantauan hotspot dan firespot, patroli serta operasi pemadaman dan pendinginan hingga kondisi benar-benar aman.* (d/dh)

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (21/8/2026). ambulans/" target="_blank">Ambulans diketahui sedang membawa jenazah bayi dari Medan menuju Rantauprapat. Di dalam ambulans juga terdapat ibu bayi yang sebelumnya menjalani proses persalinan.

Baca Juga:

• Dunia Terbuka Lewat Genggaman, Dudung Tegaskan Pancasila Kian Mendesak Diamalkan

PT Rapi membenarkan adanya kejadian tersebut. Perusahaan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak ambulans dan masyarakat atas insiden yang terjadi.

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. PT Rapi telah melakukan evaluasi menyeluruh atas kejadian tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas, sehingga tanggal 24 Agustus 2026 menjadi hari terakhir pengemudi yang bersangkutan bertugas," ujar PT Rapi dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

PT Rapi mengatakan laporan dan perhatian masyarakat terhadap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi perusahaan. Menurut perusahaan, keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab seluruh pengemudi dan kru transportasi.

"Kepedulian masyarakat menjadi pengingat bagi kami bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab, harus senantiasa dijaga. Kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi perusahaan dan seluruh kru di lapangan," katanya.

Perusahaan juga menegaskan seluruh kru memiliki kewajiban mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan. Kendaraan darurat yang sedang menjalankan tugas juga harus diberikan prioritas.

"Kami kembali menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut," imbuh PT Rapi.

Sementara itu, sopir bus yang bersangkutan turut meminta maaf. Ia mengaku kurang berhati-hati sehingga terlambat menyadari keberadaan ambulans yang datang dari arah berlawanan.

"Saya mohon maaf kepada pengemudi dan petugas ambulans serta pihak-pihak yang dirugikan kejadian tersebut. Pada saat itu saya bermaksud untuk mendahului kendaraan yang berada di depan bus. Namun, saya kurang berhati-hati dan terlambat menyadari adanya ambulans yang datang dari arah berlawanan," kata sopir tersebut.

Sopir mengakui tindakannya merupakan kesalahan karena menghambat perjalanan ambulans. Ia menyatakan menyesal atas kejadian tersebut.

"Saya mengakui bahwa tindakan saya itu adalah sebuah kesalahan, meskipun saya tidak bermaksud untuk mengadang atau menghambat perjalanan ambulans. Atas kejadian ini saya sungguh menyesal dan memohon maaf kepada pengguna serta petugas ambulans, para pengguna jalan yang terdampak," ujarnya.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena kendaraan darurat yang sedang menjalankan tugas membutuhkan ruang dan prioritas di jalan agar dapat mencapai tujuan dengan cepat.* (ds/dh)

Hal itu disampaikan Bahlil saat meresmikan PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga:

• Sukses Kejar Swasembada Pangan dalam Setahun, Prabowo Pangkas Target PLTS 100 GWp Jadi 2 Tahun

Menurut Bahlil, investasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempercepat pengembangan energi surya, tetapi juga berpotensi memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

"Dan dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja," ujarnya.

PLTS 100 GWp Dikebut 3 Tahun

Bahlil mengatakan pembangunan PLTS 100 GWp akan dieksekusi secara bertahap dalam waktu tiga tahun. Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking proyek PLTS dengan total kapasitas 5,3 GW.

Khusus Bali, pemerintah menyiapkan PLTS berkapasitas 1.000 megawatt (MW) yang dilengkapi sistem penyimpanan energi berbasis baterai.

"Program PLTS ini begitu ini kita luncurkan, ini kami akan lakukan secara masif Pak, dan dibagi menjadi 3 tahun," kata Bahlil.

Menurutnya, pengembangan PLTS merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional dengan mengoptimalkan sumber energi yang tersedia di dalam negeri.

Pemanfaatan energi surya juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM), terutama solar yang masih digunakan sejumlah pembangkit listrik.

Bahlil menyebut saat ini terdapat sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit listrik di Indonesia yang masih menggunakan solar.

"Dari 12,6 gigawatt itu, kita menghasilkan minyak kita itu kurang lebih ekuivalen dengan 230 sampai dengan 250.000 barel per hari," ujarnya.

PLTS Bali Diklaim Hemat 600 Ribu Kiloliter Solar

Untuk Bali, Bahlil mengatakan pembangunan PLTS 1.000 MW berpotensi menghemat konsumsi solar yang selama ini digunakan pembangkit listrik PLN.

"Khusus untuk Bali, dengan kita memakai 1.000 megawatt, itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN," kata Bahlil.

Menurutnya, penggunaan energi surya di Bali juga sejalan dengan upaya menjaga citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata yang mengedepankan energi bersih.

Bahlil menambahkan seluruh proyek PLTS 1.000 MW di Bali ditargetkan menggunakan lahan milik negara. Pemerintah Provinsi Bali disebut telah memberikan rekomendasi terkait penggunaan lahan tersebut.

Program PLTS 100 GWp menjadi salah satu agenda pemerintah untuk mempercepat transisi energi sekaligus mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di sektor energi terbarukan.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan dan melakukan groundbreaking proyek PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga:

• 'Negara Kita Kuat, Kita Mampu!' Prabowo Yakin Karhutla Kalimantan-Sumatera Padam Total 2 Pekan Lagi

Prabowo sebelumnya menetapkan pembangunan PLTS 100 GWp ditargetkan selesai pada 2029 atau dalam waktu tiga tahun. Namun, melihat capaian program swasembada pangan, dia berharap proyek energi surya tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.

"Saya percaya mungkin kurang dari 3 tahun kita akan sampai 100 gigawatt. Iya kan?" ujar Prabowo.

Presiden bahkan menjanjikan tanda kehormatan apabila tim energi mampu menyelesaikan pembangunan PLTS 100 GWp dalam dua tahun.

"Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya enggak lah, sudah 2 tahun lah ya. Kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih tanda kehormatan," tegasnya.

PLTS 100 GWp Ditargetkan Perkuat Ketahanan Energi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Prasetyo mengatakan Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan PLTS 100 GWp dipercepat dan diselesaikan pada 2029. Program tersebut diperkirakan menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS mencapai 30 GWp sekaligus menghentikan 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Indonesia sendiri memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp. Namun, hingga April 2026, kapasitas PLTS yang telah terpasang baru sekitar 1,5 GWp.

Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap, yakni tahap pertama 17 GWp, tahap kedua 18 GWp dan tahap ketiga 30 GWp.

Dorong Investasi dan Lapangan Kerja

Pemerintah juga menjadikan program PLTS 100 GWp sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan proyek mencakup investasi pembangkit, baterai dan jaringan serta penguatan industri panel surya dalam negeri.

Program tersebut juga diproyeksikan menciptakan lapangan pekerjaan hijau atau green jobs.

Prasetyo menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan kerja, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs.

Sementara pada 2025, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT), terdiri atas 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Pembangunan tersebut bernilai Rp103,3 miliar dan ditujukan untuk melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pembangunan dilanjutkan di 39 lokasi PLTS Terpadu wilayah 3T untuk melayani 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp450,2 miliar. Pemerintah juga membangun tiga PLTMH yang ditujukan untuk melayani 464 rumah tangga.

Prabowo menilai percepatan pembangunan energi surya menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan tangguh dalam memenuhi kebutuhan energinya.* (k/dh)

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk informasi penting yang dimiliki Ferry serta potensi ancaman terhadap dirinya.

Baca Juga:

• Punya Info Panas Asabri-Jiwasraya, Saksi Kasus Febrie Adriansyah Kini Dikawal LPSK

Selain informasi penting, LPSK juga mempertimbangkan potensi ancaman yang mungkin dihadapi Ferry. Meski belum menemukan ancaman nyata, LPSK menilai potensi tersebut tetap perlu diantisipasi.

"Memang saat ini tidak ada ancaman secara nyata, tetapi potensinya ada," ujar Susi dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

LPSK turut mempertimbangkan karakteristik perkara serta profil pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Menurut Susi, perkara korupsi dan TPPU merupakan tindak pidana serius.

"Saudara FH telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelindungan. Keputusan tersebut kami ambil berdasar penelaahan dengan mempertimbangkan situasi khusus dalam perkara, keseriusan tindak pidana yang diperiksa, serta adanya potensi ancaman terhadap yang bersangkutan," kata Susilaningtias.

Keputusan memberikan pelindungan kepada Ferry diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada 18 Agustus 2026. Pelindungan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 53 Ayat (4) KUHAP.

Permohonan pelindungan Ferry sebelumnya diajukan setelah Kejaksaan Agung meminta LPSK memberikan pelindungan pada 30 Juli 2026. Permintaan tersebut ditujukan untuk memastikan keamanan Ferry sekaligus menjaga agar informasi yang dimilikinya dapat disampaikan secara aman dalam proses hukum.

LPSK kemudian memberikan pelindungan darurat kepada Ferry sambil melakukan penelaahan atas permohonan tersebut. Dalam tahap itu, Ferry mendapatkan pemenuhan hak prosedural sebagai saksi.

Pelindungan tersebut antara lain berupa pendampingan selama proses pemeriksaan serta pemantauan keamanan dan keselamatan Ferry.

LPSK menilai langkah tersebut diperlukan agar Ferry dapat menjalankan perannya sebagai saksi secara aman dan proses pengungkapan perkara dugaan korupsi serta TPPU dapat berjalan tanpa hambatan.

Perkara tersebut berkaitan dengan Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, yang proses hukumnya turut dikaitkan dengan perkara korupsi dan TPPU Asabri-Jiwasraya.* (k/dh)

Ferry mengatakan ketentuan mengenai gaji tersebut telah masuk dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur operasional KDMP.

Baca Juga:

• Viral Kopdes Berhadapan hingga Dekat Kuburan, Menkop Klaim Cuma 10 dari 30 Ribu yang Salah Lokasi

Selain gaji pokok yang mengacu UMP, manajer koperasi juga dapat memperoleh tunjangan. Namun, besaran tunjangan akan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.

"Nanti ada tunjangan, tapi itu sifatnya kan relatif karena harus disesuaikan dengan lokasi dan lain sebagainya. Jadi, itu nanti akan diatur melalui mekanisme di rapat pengurus koperasinya masing-masing," ujarnya.

Ferry menegaskan negara akan menanggung gaji manajer KDMP selama dua tahun pertama. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung operasional awal koperasi sekaligus memastikan posisi manajer diisi tenaga yang memiliki kemampuan profesional.

"Negara, negara," jawab Ferry saat ditanya mengenai pihak yang menanggung gaji manajer KDMP.

Menurutnya, pembiayaan dari negara tersebut hanya berlaku untuk posisi manajer. Para manajer KDMP telah mendapatkan pelatihan terkait keuangan, manajemen perkoperasian serta cara berinteraksi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

Sementara itu, gaji karyawan koperasi lainnya tidak dibebankan kepada APBN maupun APBD. Pembayaran tenaga kerja akan berasal dari pendapatan unit usaha koperasi di desa.

"Kalau karyawan itu kan orang desa itu dibayar dengan menggunakan pendapatan dari kegiatan usaha dari koperasi desa," kata Ferry.

Gaji Manajer Kopdes Tak Sampai Rp 16 Juta

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis informasi yang menyebut gaji manajer Kopdes mencapai Rp 16 juta per bulan.

Menurut Purbaya, angka tersebut terlalu tinggi dan kemungkinan tidak akan disetujui pemerintah. Ia menegaskan besaran gaji masih mengacu pada UMP.

"Kalau Rp 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit saja masih ketinggian. Tapi, saya enggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi enggak sampai segitulah," kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan pada 5 Agustus 2026.

Saat itu, Purbaya menyebut besaran gaji manajer Kopdes masih dalam pembahasan. Namun, pemerintah telah menetapkan UMP sebagai salah satu rujukan.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap operasional KDMP dapat berjalan dengan dukungan tenaga pengelola yang kompeten, sekaligus memberi ruang bagi koperasi untuk membiayai karyawan melalui pendapatan usaha setelah kegiatan operasional berjalan.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan dan melakukan groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga:

• Ratusan Helikopter Turun Tangani Bencana NTT-Aceh, Prabowo: Semua Dibiayai dari Uang Hasil Berantas Korupsi

Presiden berharap upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan karhutla dalam waktu dekat.

"Saya berharap dalam 1-2 minggu ini bisa selesai semua. Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar," ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan mesin bor air dan pompa air, serta ribuan personel untuk menangani kebakaran di berbagai wilayah.

"Jadi saya besar hati," kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang bekerja di lapangan. Ia menilai penanganan karhutla menunjukkan kemampuan negara dalam menghadapi bencana dan situasi darurat.

"Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita mampu. Kita buktikan terus," tegasnya.

Prabowo kemudian menyinggung penanganan bencana lain yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, pemerintah bergerak cepat dalam merespons berbagai bencana tersebut.

"Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir," ujar Prabowo.

Dia menegaskan pemerintah terus menghimpun seluruh kekuatan negara untuk memastikan penanganan berbagai persoalan berjalan maksimal.

Menurut Prabowo, kekuatan negara tidak hanya bergantung pada personel dan peralatan, tetapi juga pada bagaimana aset serta kekayaan negara dikelola secara baik dan bertanggung jawab.

"Dan saya sebagai Presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara. Kekuatan negara ini intinya adalah bahwa semua aset bangsa, semua kekayaan bangsa harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan dasar patriotisme cinta Tanah Air, cinta rakyat, rasa tanggung jawab yang sangat besar," katanya.

Penanganan karhutla hingga kini masih dilakukan melalui pemadaman darat dan udara, patroli, pengerahan personel, serta dukungan peralatan di wilayah yang masih memiliki titik api maupun asap.* (k/dh)