JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan menggunakan dana siap pakai (DSP) bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam perkara ini, penyidik menduga terjadi penerimaan uang miliaran rupiah, mata uang asing, serta emas dengan total berat 325 gram.

Baca Juga:

• Praperadilan Dikabulkan Sebagian, Dhody Thahir Bebas dan Siap Kembali Bekerja untuk Rakyat

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan, sedangkan klaster kedua menyangkut dugaan pemberian suap oleh pihak swasta kepada pejabat atau tenaga ahli yang terkait dengan pengadaan.

Dalam klaster kedua, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Richard Erlangga (RIC), tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit (GPS), kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; serta Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetiawan (GER), yang berasal dari pihak swasta.

"Bahwa dalam proses pengadaan tahun 2026, RIC selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB diduga meminta fee kepada penyedia agar pihak vendor mendapat paket pengadaan yang dimaksud," ujar Taufik.

Menurut KPK, pihak PT Trans Lintas Selaras menyetujui permintaan tersebut.

Penyidik menduga Richard menerima uang Rp 2,38 miliar dari Gery, yang menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, dalam periode Januari hingga September 2026.

"Dalam periode sama, GER juga diduga memberikan uang kepada GPS selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sebesar Rp 140 juta," ujarnya.

Selain dugaan penerimaan uang oleh Richard, KPK menduga Gabriel menerima uang dan emas dari vendor yang terlibat dalam pengadaan di BNPB.

Barang yang disebut dalam penyidikan meliputi uang tunai Rp 1,7 miliar, US$ 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas dengan berat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram.

Dengan demikian, total emas yang disebut dalam perkara tersebut mencapai 325 gram.

Sementara itu, KPK menyebut nilai suap dalam klaster kedua mencapai sekitar Rp 4,4 miliar, selain emas dan mata uang asing.

Dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Oktober 2026, penyidik juga memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Barang bukti yang ditampilkan meliputi uang tunai Rp 3,35 miliar, US$ 7.500, SGD 9.000, emas sebanyak 56 keping dengan berat 133 gram yang ditaksir bernilai Rp 315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp 452 juta, serta aset kripto senilai Rp 1,10 miliar.

KPK masih mendalami keterkaitan seluruh barang bukti tersebut dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik.

Selain klaster dugaan suap, KPK menangani perkara lain yang berkaitan dengan pengadaan menggunakan dana siap pakai bencana.

Dalam klaster pertama, KPK menetapkan Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan.

KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia yang memperoleh proyek melalui mekanisme penunjukan langsung memiliki afiliasi dengan Bima.

Nilai keseluruhan pengadaan yang disorot penyidik disebut mencapai sekitar Rp 148 miliar.

"Di mana dari sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan Saudara BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari (mantan) Kepala BNPB, dengan total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp 148 miliar," ujarnya.

Penyidik juga menduga dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Bima digunakan untuk kepentingan pribadi.

Salah satu transaksi yang disorot adalah pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE).

Menurut keterangan KPK, PT AVE memiliki 150,4 juta lembar saham atau sekitar 1,07 persen dari saham PT MDLA.

Dengan harga saham Rp 206 per lembar pada 13 Oktober 2026, nilai kepemilikan tersebut setara sekitar Rp 30,98 miliar.

KPK menduga transaksi saham itu berkaitan dengan penggunaan dana yang berasal dari pengadaan tersebut.

Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

Secara keseluruhan, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dua klaster perkara dugaan korupsi dana siap pakai bencana di BNPB.

Satu tersangka berasal dari klaster dugaan konflik kepentingan, sedangkan empat lainnya berasal dari klaster dugaan suap.

Dalam perkara ini, Richard dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gabriel dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B undang-undang yang sama.

Adapun Syifa dan Gery, yang diduga berperan sebagai pemberi suap, dijerat dengan Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang masih berjalan.

Dugaan keterlibatan para tersangka dan asal-usul barang bukti akan diuji melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/ad)

LIMAPULUH KOTA — Windy Rahma Putri, 25 tahun, asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, ditemukan meninggal dunia setelah tergelincir saat mandi di Air Terjun Robo, Nagari Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.

Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Jumat, 16 Oktober 2026, setelah pencarian dilakukan sejak sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• KPK Telusuri Asal-usul Uang Rp800 Juta yang Diserahkan Hercules, Diduga dari Summarecon

Windy dilaporkan tergelincir saat mandi di kawasan air terjun tersebut. Ia diduga tenggelam dan hanyut setelah terjatuh.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, mengatakan korban ditemukan pada pukul 10.45 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

Setelah ditemukan, tim SAR langsung mengevakuasi jasad korban.

"Korban sudah ditemukan dan kita evakuasi. Dalam kondisi MD (meninggal dunia)," jelas Abdul Malik dalam keterangan.

Abdul Malik menjelaskan, Kantor SAR Padang menerima laporan mengenai kejadian tersebut sekitar pukul 17.27 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima, insiden itu terjadi sekitar pukul 15.45 WIB pada hari yang sama.

"Pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026 sekitar 15.45 WIB, survivor tergelincir saat mandi-mandi di air terjun Robo Nagari Harau Kabupaten 50 Kota. Ia diduga tenggelam dan hanyut," katanya.

Setelah menerima laporan, tim SAR melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian.

Area pencarian mencakup radius sekitar 570 meter dari titik korban dilaporkan tergelincir.

Video yang memperlihatkan detik-detik korban tergelincir dan terjatuh dari ketinggian juga beredar luas di media sosial.

Setelah pencarian berlangsung, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada Jumat pagi.

"Pada pukul 10.45 WIB, korban telah ditemukan dengan keadaan meninggal dunia dan tim langsung melakukan evakuasi," katanya lagi.

Setelah proses evakuasi selesai, jasad Windy diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya menjalani proses pemakaman.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengunjung untuk berhati-hati saat beraktivitas di kawasan air terjun.

Permukaan batu yang licin serta kondisi medan di sekitar aliran air dapat meningkatkan risiko terpeleset dan terjatuh.* (d/ad)

LABUHANBATU — Mobil tahanan Polres Labuhanbatu terlibat kecelakaan dengan truk Mitsubishi tronton di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 274–275, Afdeling I, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kamis, 15 Oktober 2026.

Akibat kecelakaan tersebut, sejumlah penumpang mobil tahanan, termasuk para tahanan, mengalami luka-luka.

Baca Juga:

• Praperadilan Dikabulkan Sebagian, Dhody Thahir Bebas dan Siap Kembali Bekerja untuk Rakyat

Dalam rekaman tersebut, mobil tahanan yang membawa sejumlah orang berbaju tahanan berwarna oranye terlihat mengalami kecelakaan.

Para korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasi Humas Polres Labuhanbatu, AKP Aswin Irawan, mengatakan mobil tahanan atau kendaraan khusus (ransus) tersebut sedang melaju dari arah Rantauprapat menuju Kota Medan ketika kecelakaan terjadi.

"Mobil ransus diketahui melaju dari arah Rantauprapat menuju Medan. Setibanya di lokasi kejadian, mobil tersebut bertabrakan dengan truk Mitsubishi tronton yang datang dari arah berlawanan, yakni dari Medan menuju Rantauprapat," kata Aswin, Jumat (16/10/2026).

Setelah bertabrakan, mobil tahanan tersebut tergelincir dan masuk ke saluran air di area perkebunan kelapa sawit yang berada di tepi jalan.

Aswin mengatakan pengemudi dan sejumlah penumpang mobil tahanan mengalami luka ringan.

Kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu juga mengalami kerusakan.

"Pengemudi dan penumpang mobil ransus mengalami luka ringan. Kedua kendaraan juga mengalami kerusakan," ujarnya.

Setelah dievakuasi dari lokasi kejadian, seluruh korban mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Namun, belum ada keterangan lebih terperinci mengenai jumlah korban yang mengalami luka-luka maupun identitas para tahanan yang berada di dalam kendaraan tersebut.

Polres Labuhanbatu masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang melibatkan mobil tahanan dan truk tronton tersebut.

Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kronologi kejadian.

"Kami masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan melalui pemeriksaan saksi-saksi, gelar perkara, serta langkah-langkah penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku," katanya.

Hingga kini, penyebab pasti tabrakan tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian.

Pemeriksaan terhadap saksi dan proses penanganan perkara diharapkan dapat mengungkap faktor yang menyebabkan kedua kendaraan bertabrakan di jalur lintas Sumatera itu.* (d/ad)

MEDAN — Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir, menyatakan bersyukur setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukannya.

Putusan tersebut menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya dalam perkara dugaan pemalsuan suratpemalsuan surat tanah tidak sah secara hukum.

Baca Juga:

• Direktur TPL Anwar Lawden Ditangkap di Medan, Kejagung Usut Dugaan Korupsi Transfer Pricing Rugikan Negara Rp2 Triliun

Ia menganggap proses hukum yang dijalaninya sebagai cobaan hidup dan berterima kasih kepada Allah SWT karena dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan masyarakat.

"Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan perlindungan-Nya sehingga saya dapat kembali berkumpul bersama keluarga di rumah dan masyarakat," ucap Dhody dalam keterangannya di Medan, Jumat (16/10/2026) sore.

Dhody menyambut baik putusan PN Medan yang membatalkan keabsahan penetapan tersangka dan penahanannya oleh Polda Sumatera Utara.

Ia juga menegaskan bahwa tuduhan terkait dugaan pemalsuan surat tanah seluas sekitar 15 hektare di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, tidak benar.

"Dari semalam saya anggap itu adalah cobaan hidup bagi saya. Saya selama ini hanya memperjuangkan hak-hak saya melalui jalur hukum yang sah," tegasnya.

Dhody diketahui sempat menjalani penahanan selama 22 hari setelah dijemput paksa oleh penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara.

Meski telah melalui proses hukum tersebut, Dhody mengaku tidak menyimpan dendam terhadap pihak-pihak yang melaporkannya.

Ia justru mendoakan agar semua pihak memperoleh kesehatan dan keberkahan.

Putusan praperadilan itu menjadi titik penting bagi Dhody dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan tersebut.

Namun, putusan mengenai keabsahan penetapan tersangka dan penahanan perlu dibedakan dari putusan mengenai pokok perkara dugaan pemalsuan surat tanah.

Dalam kesempatan yang sama, Dhody menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di daerah pemilihannya, meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Kota Tanjungbalai.

Ia mengakui bahwa selama menjalani proses hukum, dirinya tidak dapat sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.

"Mohon maaf apabila selama kurang lebih dua bulan terakhir saya tidak bisa bekerja untuk rakyat. Ini bukan kemauan saya, tetapi ujian hidup yang harus saya jalani. InsyaAllah saya siap kembali bekerja untuk rakyat, menjalankan amanah dan tanggungjawab saya untuk hadir di tengah masyarakat serta melanjutkan pengabdian sebagaimana mestinya," pungkasnya.

Dhody berharap dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara dan melanjutkan pengabdian kepada masyarakat di daerah pemilihannya.

Sebelumnya, Dhody Thahir ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Agustus 2026 dalam perkara dugaan pemalsuan surat yang berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan seluas sekitar 15 hektare di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Melalui permohonan praperadilan, Dhody menggugat keabsahan penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya.

PN Medan kemudian mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan menyatakan kedua tindakan itu tidak sah secara hukum.

Putusan praperadilan tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan hukum yang dipersoalkan.

Karena itu, putusan tersebut tidak dengan sendirinya dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan seluruh pokok dugaan pemalsuan surat tanah telah terbukti atau tidak terbukti.* (sp/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan silaturahmi sekaligus perpisahan dari Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, di Balai Kota Medan, Jumat, 16 Oktober 2026.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara Medan dan Jepang, terutama dalam bidang investasi, kebudayaan, dan kerja sama antarkota.

Baca Juga:

• Direktur TPL Anwar Lawden Ditangkap di Medan, Kejagung Usut Dugaan Korupsi Transfer Pricing Rugikan Negara Rp2 Triliun

Ia juga menekankan pentingnya mempelajari nilai-nilai positif masyarakat Jepang, terutama kedisiplinan, ketepatan waktu, dan profesionalisme dalam bekerja.

Menurut Rico, nilai-nilai tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Kota Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun daya saing di tingkat internasional.

"Kami sangat mengagumi bagaimana Jepang menjaga kelestarian budayanya. Medan perlu belajar banyak dari Jepang mulai dari penerapan kedisiplinan, budaya tepat waktu, hingga profesionalisme kerja. Mencintai budaya sendiri dan bergerak secara profesional adalah kunci utama agar kota kita memiliki daya tarik kuat di mata internasional," ujar Rico Waas.

Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan terus berupaya membenahi infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung perkembangan kota sekaligus menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor asing.

Ia menegaskan, Medan terbuka bagi investor asal Jepang.

Untuk mendukung hal itu, Pemko Medan terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan agar pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan profesional.

Di akhir masa tugas Furugori, Rico juga menyampaikan harapan agar hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berlanjut.

Ia bahkan mengundang Furugori untuk kembali berkunjung ke Medan.

"Kami menunggu Bapak kembali ke Kota Medan. Nanti kita minum kopi bersama lagi," ucap Rico Waas ramah.

Furugori Toru menyambut baik keramahan yang ditunjukkan Wali Kota Medan.

Ia mengaku memiliki banyak kenangan selama menjalankan tugas diplomatik di kota ini, terutama karena sikap terbuka masyarakatnya.

"Masyarakat Medan sangat terbuka dan ramah. Di saat orang Jepang terkadang malu menyapa orang baru, warga Medan justru menyapa duluan dengan senyuman hangat. Itu yang membuat saya merasa sangat diterima di sini," puji Furugori Toru.

Selain keramahan masyarakat, Furugori juga mengapresiasi perkembangan Kota Medan yang dinilainya dinamis.

Ia mengaku terkesan dengan antusiasme warga terhadap kuliner dan kebudayaan Jepang.

Furugori berharap hubungan kemitraan kota kembar atau sister city antara Medan dan Kota Ichikawa, Jepang, dapat terus dikembangkan.

Kerja sama tersebut diharapkan menghasilkan manfaat nyata bagi kedua kota, baik dalam pertukaran budaya maupun bidang lain yang berpotensi mendukung pembangunan.

Pertemuan Rico Waas dan Furugori Toru ditutup dengan sesi foto bersama dan pertukaran cenderamata.

Kegiatan itu turut disaksikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Andy Mario Siregar serta Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Medan Seri Inderahayu.

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dan perwakilan diplomatik.

Bagi Medan, kerja sama dengan Jepang juga menjadi peluang untuk memperluas pertukaran budaya, meningkatkan kualitas tata kelola kota, dan membuka ruang investasi yang dapat mendukung pembangunan daerah.* (ad)

BINJAI — SMA Negeri 1 Binjai menggelar kegiatan Leadership Meet bertajuk "SMANSA FUTURE LEADER" pada Jumat, 16 Oktober 2026, di Aula BKD Binjai.

Kegiatan yang diprakarsai pengurus OSIS tersebut bertujuan membangun karakter kepemimpinan dan membekali siswa dengan kemampuan menghadapi berbagai persoalan.

Baca Juga:

• DPD KNPI Kota Binjai Gelar Audiensi dengan Wakil Wali Kota, Perkuat Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Dalam pemaparannya, Agus menyampaikan materi tentang problem solving atau kemampuan memecahkan masalah.

Menurut dia, keterampilan tersebut menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki seorang pemimpin, terutama generasi muda yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan.

Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu bersikap bijaksana ketika menghadapi persoalan.

Tantangan dan masalah, kata dia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kepemimpinan.

"Seorang pemimpin harus bijaksana dan mampu menyelesaikan masalah. Jangan menghindari masalah, tetapi hadapilah dengan pikiran yang jernih, sikap yang tenang, serta pertimbangan yang matang untuk menemukan solusi terbaik," ujar Dr. Agus Purwanto.

Problem Solving Jadi Bekal Calon Pemimpin Muda

Agus menjelaskan, kemampuan memecahkan masalah penting bagi pengurus OSIS dan peserta didik dalam menjalankan tanggung jawab organisasi.

Keterampilan ini membantu siswa belajar mengambil keputusan secara tepat, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat.

Melalui materi tersebut, para peserta diharapkan memahami bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengarahkan orang lain.

Seorang pemimpin juga perlu mendengarkan pendapat, menganalisis persoalan, bekerja sama, dan mencari jalan keluar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Leadership Meet "SMANSA FUTURE LEADER" menjadi salah satu upaya SMA Negeri 1 Binjai dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan kepada peserta didik.

Para siswa didorong untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat.

Kehadiran Agus sebagai narasumber diharapkan dapat menambah wawasan dan motivasi siswa untuk mengembangkan karakter pemimpin yang bijaksana, berani menghadapi tantangan, mampu bekerja sama, serta berorientasi pada penyelesaian masalah.

Melalui semangat "SMANSA FUTURE LEADER", SMA Negeri 1 Binjai mendorong lahirnya generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Para siswa diharapkan tumbuh menjadi calon pemimpin yang mampu menghadapi berbagai tantangan dengan pemikiran jernih dan solusi konstruktif.* (ad)

MEDAN — Kejaksaan Agung menetapkan Anwar Lawden (AL), direktur sekaligus corporate secretary PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait praktik transfer pricing pada periode 2008–2025.

Anwar ditangkap penyidik di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Baca Juga:

• MBG di Sumut Dihentikan Sementara, Ini Alasannya

"Penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-55/F.2/Fd.2/10/2026 tanggal 15 Oktober 2026," ujar Anang dalam siaran pers yang diterima, Jumat (16/10/2026).

Menurut Anang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 116 saksi, menyita dokumen dan barang bukti elektronik, serta meminta keterangan dari ahli hukum pidana, ahli keuangan negara, dan ahli industri selulosa serta bubur kertas (pulp).

Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan praktik transfer pricing yang melibatkan PT TPL dan entitas perusahaan afiliasinya.

Transfer pricing merupakan penentuan harga transaksi barang atau jasa antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, yang kewajarannya dapat menjadi objek pemeriksaan pajak.

Anang menjelaskan, PT TPL sebelumnya bernama PT IIU dan bergerak di bidang industri pengolahan bubur kertas serta kehutanan.

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan tersebut diduga menjual produk pulp untuk ekspor kepada perusahaan afiliasi DP MMI, Ltd., serta melakukan penjualan lokal kepada pabrik APR.

"Tersangka AL selaku direktur merangkap corporate secretary korporasi PT TPL dalam melaksanakan kegiatan usaha PT TPL melakukan penjualan ekspor produk pulp kepada afiliasinya, yakni DP MMI, Ltd., dan penjualan lokal kepada pabrik APR," kata Anang.

Menurut penyidik, Anwar diduga melakukan under invoicing, yakni melaporkan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai yang semestinya.

Penyidik juga menduga terdapat perubahan atau manipulasi kode HS (Harmonized System) yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk perdagangan.

Anang menyebut produk yang menurut karakteristik, kegunaan, dan harga pasarnya seharusnya dikategorikan sebagai dissolving pulp diduga diubah klasifikasinya menjadi paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

Perubahan klasifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pelaporan transaksi perusahaan kepada otoritas pajak.

Dalam menjalankan transaksi penjualan produk pulp, PT TPL berkewajiban menyampaikan dokumen transfer pricing atau TP Doc dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dokumen tersebut digunakan untuk menilai kewajaran transaksi dan memastikan pelaporan pajak sesuai ketentuan.

Namun, penyidik menduga Anwar menyampaikan laporan transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ia juga diduga memberikan sejumlah uang kepada pemeriksa pajak agar pengawasan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

"Tersangka AL secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada pemeriksa pajak (fiscus) agar tidak dilakukan pengawasan dan dalam me-review/menelaah KKP & LHP tidak mendasarkan pada audit program yang telah disusun. Oleh karena itu pemeriksa pajak (fiscus) tidak melakukan perbandingan harga atas laporan TP Doc dan SPT korporasi PT TPL sebagai Wajib Pajak serta tidak melakukan pengecekan harga wajar untuk memastikan kebenaran harga yang dilaporkan dalam TP Doc dan SPT Pajak," ujar Anang.

Dugaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap bagaimana transaksi perusahaan dilaporkan dan apakah pemeriksaan pajak telah dilakukan sesuai prosedur.

Kejaksaan Agung menyebut dugaan perbuatan Anwar bersama pemeriksa pajak mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun.

Selain itu, penyidik menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah menyetorkan Rp500 juta ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sebagai bagian dari upaya penyelamatan keuangan negara.

Kejagung menjerat Anwar dengan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun sangkaan subsidair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023, juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anang mengatakan, penyidik menangkap Anwar di Medan setelah yang bersangkutan sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik.

Penangkapan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Print-04/F.2/Fd.2/10/2026 tertanggal 15 Oktober 2026.

Setelah ditangkap, Anwar ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Penetapan tersangka dan penahanan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan.

Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Anwar perlu dibuktikan lebih lanjut melalui proses peradilan.* (cb/ad)

MEDAN — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara dihentikan sementara atau disesuaikan menyusul pemberlakuan pembelajaran daring pada 15–21 Oktober 2026.

Kebijakan ini berkaitan dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga:

• DLHK Sumut Pastikan Tak Ada Titik Api, Kabut Asap di Medan Diduga Kiriman dari Luar Daerah

Surat tersebut berisi petunjuk penyesuaian operasional dan pengelolaan bahan baku selama pelayanan MBG tidak berjalan seperti biasa.

Surat bernomor B-695/06.01.01/10/2026/KPPG itu ditandatangani Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak.

Dalam instruksi tersebut, para kepala SPPG diminta berkoordinasi dengan pemasok untuk menyesuaikan jadwal pengiriman bahan baku hingga batas waktu yang ditentukan atau mengembalikan bahan baku kepada pemasok.

Donald juga menginstruksikan agar bahan baku yang tidak dapat dikembalikan kepada pemasok dipisahkan berdasarkan cara penanganannya.

Pemisahan dilakukan untuk membedakan bahan yang masih bisa disimpan dan bahan yang harus segera diolah.

Bahan baku yang masih dapat disimpan harus ditempatkan sesuai karakteristiknya agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga.

Sementara itu, bahan baku yang harus segera diolah dapat dibagikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di sekitar SPPG.

Penyaluran tersebut harus dilengkapi berita acara serah terima dan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan.

Biaya bahan baku untuk kegiatan tersebut dapat dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, tidak semua pembelian bahan baku dapat dibayarkan.

Bahan baku yang baru dipesan tetapi belum diterima, serta pesanan yang masih dapat dibatalkan tanpa kewajiban yang sah, tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

Ketentuan serupa berlaku untuk pembelian yang dilakukan setelah instruksi penghentian diterima atau pembelian tanpa kebutuhan yang dapat dibuktikan.

Bahan baku yang rusak akibat kelalaian, penyimpanan yang tidak sesuai, kegagalan menjaga rantai dingin, atau tidak adanya langkah mitigasi keamanan pangan yang wajar juga tidak dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dibayarkan.

Dalam surat tersebut, KPPG Medan juga mengatur biaya operasional selama penyesuaian pelayanan MBG.

Biaya yang dapat dibebankan mencakup pembayaran honor relawan yang telah melaksanakan kegiatan persiapan saat pemberitahuan diterima serta relawan keamanan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, insentif tidak diberikan kepada yayasan atau mitra selama SPPG tidak beroperasi.

Pengaturan ini bertujuan memastikan pengeluaran program tetap sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.

Dengan demikian, biaya bahan baku maupun operasional perlu didukung bukti dan mengikuti ketentuan dalam surat instruksi tersebut.

KPPG Medan menetapkan bahwa pelayanan MBG dilaksanakan kembali setelah pembelajaran tatap muka diberlakukan lagi berdasarkan pemberitahuan pemerintah daerah.

Sebelum kembali beroperasi, SPPG diminta memastikan kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan bahan baku, serta relawan yang akan menjalankan pelayanan. Pemenuhan ketentuan keamanan pangan juga harus dipastikan.

Penyesuaian ini membuat pengelola SPPG perlu mengatur kembali pengadaan bahan pangan, penyimpanan bahan baku, tenaga relawan, dan pembiayaan selama masa penghentian sementara.

Dengan pengaturan tersebut, pelaksanaan program MBG diharapkan dapat kembali berjalan ketika kegiatan belajar tatap muka dimulai lagi, dengan tetap memperhatikan keamanan pangan dan ketentuan pengelolaan anggaran.* (ts/ad)

MEDAN — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara memastikan tidak ada lagi titik api atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumut.

Sementara itu, kabut asap dan penurunan kualitas udara yang belakangan terjadi, termasuk di Kota Medan, disebut berkaitan dengan asap dari luar daerah yang terbawa pergerakan angin.

Baca Juga:

• TERBUKTI BUNGKAM! PIC Yayasan Atifa & Kepala SPPG Tembung 3 Tak Jawab 6 Pertanyaan Soal 2 UD Fiktif & Mark-Up Rp 19 Juta

Heri menjelaskan, sekitar satu setengah bulan sebelumnya, Sumut sempat mendeteksi dua titik api di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Samosir.

Namun, seluruh titik api tersebut berhasil dipadamkan berkat kerja sama masyarakat dengan TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, dan Dinas LHK.

"Berdasarkan data BMKG hari ini, tidak ada lagi titik api di Sumatera Utara. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh. Namun, fenomena asap yang merambah ke wilayah kita hingga warga kembali harus memakai masker dipicu oleh pergerakan angin dari daerah luar," ujar Heri.

Menurut Heri, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumut tidak selalu berasal dari kebakaran yang terjadi di wilayah itu sendiri.

Asap dari daerah lain dapat terbawa angin hingga memengaruhi kualitas udara di Sumatera Utara.

Heri mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di tingkat nasional saat ini didominasi kebakaran di kawasan lahan gambut.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Riau.

Lahan gambut yang mengering akibat cuaca ekstrem memiliki risiko kebakaran tinggi.

Ketika terbakar, api di lahan gambut juga lebih sulit dipadamkan karena dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan menghasilkan asap pekat.

Karena itu, Dinas LHK Sumut menyambut baik langkah pemerintah pusat membentuk badan khusus untuk penanganan dan rehabilitasi mangrove serta gambut.

Menurut Heri, ekosistem gambut membutuhkan penanganan khusus karena memiliki karakteristik berbeda dari hutan produksi maupun hutan lindung pada umumnya.

"Karakteristik lahan gambut harus tetap basah dan berair. Jika mengering, potensi kebakaran sangat tinggi dan melahirkan asap pekat. Penanganannya tidak bisa disamakan dengan hutan darat biasa," tegasnya.

Untuk mengurangi dampak kabut asap dalam jangka pendek, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus membagikan masker kepada masyarakat.

Pemprov Sumut juga berkoordinasi terkait pelaksanaan modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan di wilayah yang terdampak.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi paparan asap dan memperbaiki kondisi lingkungan apabila pelaksanaan modifikasi cuaca memungkinkan.

Selain upaya pemerintah, masyarakat juga diminta ikut mencegah kebakaran dengan tidak melakukan pembakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering dan risiko karhutla meningkat.

Dinas LHK Sumut menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Meski saat ini tidak ada titik api yang terdeteksi di Sumut berdasarkan data BMKG yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru dan dampak asap kiriman dari daerah lain.* (ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan bersama masyarakat menanam pohon di halaman belakang Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Aceh, Jumat, 16 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Aceh dalam mendukung program green policing dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Baca Juga:

• Enam Anak Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan Pelajar di SMA Negeri 3 Banda Aceh

Program green policing merupakan salah satu rencana aksi dalam program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Melalui program ini, Polri mendorong kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, penanaman pohon tersebut merupakan bentuk nyata komitmen kepolisian, khususnya Polda Aceh, dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Hari ini, Kapolda Aceh bersama masyarakat melaksanakan penanaman pohon sebagai bagian dari program prioritas Kapolri. Kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang karena pohon berperan penting dalam menyerap karbon, menghasilkan oksigen, dan menjaga keseimbangan lingkungan," ujar Joko, yang turut menanam pohon bersama Kapolda Aceh dan masyarakat.

Joko berharap, kegiatan penanaman pohon tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terus menjaga dan merawat lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut dia, kepedulian terhadap lingkungan perlu dibangun melalui tindakan nyata yang dilakukan secara bersama-sama.

Penanaman pohon menjadi salah satu langkah untuk mendukung lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

"Program green policing ini diharapkan dapat menggerakkan semakin banyak masyarakat untuk menanam dan merawat pohon, sehingga tercipta lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan lestari bagi generasi sekarang maupun mendatang," harapnya.

Melalui program green policing, Polda Aceh berharap semakin banyak masyarakat terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Perawatan pohon yang telah ditanam juga menjadi bagian penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.* (ad)

BANDA ACEH — Polresta Banda Aceh menetapkan enam anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar berusia 15 tahun di lingkungan SMA Negeri 3 Banda Aceh.

Sementara itu, satu anak lainnya masih berstatus saksi karena penyidik masih mendalami keterlibatannya.

Baca Juga:

• MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Revisi UU Peradilan Militer, KontraS Soroti Kasus Andrie Yunus

Proses hukum ini berjalan setelah polisi menerima laporan dari pihak keluarga korban pada 21 September 2026.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan, penetapan enam anak tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan, penyidikan, serta alat bukti yang telah dikumpulkan.

"Dari tujuh orang yang sebelumnya diperiksa, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Sedangkan satu orang lainnya masih berstatus saksi dan penyidik terus mendalami alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut," jelas Kompol Miftahuda, Jumat (16/10/2026).

Kasus tersebut bermula dari dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar berusia 15 tahun di dalam toilet SMA Negeri 3 Banda Aceh, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pada Jumat, 18 September 2026, sekitar pukul 08.30 WIB.

Pihak keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polresta Banda Aceh pada 21 September 2026.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/736/IX/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh.

Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan sejumlah langkah, mulai dari pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan informasi dan alat bukti, hingga pemeriksaan medis terhadap korban melalui visum et repertum.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, polisi telah memeriksa 11 saksi serta tujuh anak yang sebelumnya berstatus terlapor.

"Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 11 orang saksi dan tujuh terlapor, serta melengkapi sejumlah alat bukti yang diperlukan. Dari hasil gelar perkara, enam orang ditetapkan sebagai tersangka," terang Kasat Reskrim.

Penanganannya juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Karena perkara ini melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik mengedepankan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam setiap tahapan penanganannya.

Baca Juga:

• Di Tengah Bencana, Dana BNPB Diduga Dikorupsi, DPR Singgung Hukuman Mati: Iblis Pun Minder

Polresta Banda Aceh juga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, antara lain UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Banda Aceh, serta Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan hak-hak anak tetap terlindungi, baik anak yang menjadi korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum.

Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa keenam anak tersebut, serta mempersiapkan proses diversi sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak melalui pengalihan proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restorative," tutur Dizha.

Kompol Miftahuda menjelaskan, diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak melalui musyawarah untuk mencari penyelesaian di luar proses peradilan pidana.

Namun, penerapannya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

"Proses diversi akan dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, tercapai atau tidaknya kesepakatan bergantung pada hasil musyawarah para pihak. Penyidik tidak dapat menentukan hasilnya secara sepihak," jelasnya.

Menurut dia, upaya diversi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sepanjang persyaratan hukum terpenuhi.

Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penanganan perkara akan dilanjutkan melalui tahapan hukum berikutnya, termasuk pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Saat ini, Satreskrim Polresta Banda Aceh masih melengkapi administrasi penetapan tersangka dan mendalami alat bukti tambahan untuk memastikan keterlibatan satu anak yang masih berstatus saksi.

Polisi menegaskan penanganan perkara tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak selama proses hukum berlangsung.* (ad)

Baca Juga:

• Polresta Deli Serdang Tangkap Pengedar Narkoba dan Menyita 1 Kilogram Sabu di Lubuk Pakam

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp800 juta dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marcal (HRM).

Uang tersebut diduga berkaitan dengan kasus korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca Juga:

• Di Tengah Bencana, Dana BNPB Diduga Dikorupsi, DPR Singgung Hukuman Mati: Iblis Pun Minder

"Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh HRM dari PT SMC berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat," ujarnya.

Menurut Budi, lahan tersebut kemudian menjadi objek penyidikan KPK karena diduga terdapat praktik suap untuk mengurus pembukaan blokir lahan dan hak guna bangunan (HGB).

Hercules menyerahkan uang tersebut melalui kuasa hukumnya berinisial NMB kepada penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Uang itu selanjutnya disita untuk kepentingan penyidikan.

"Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh," kata Budi.

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Lima tersangka lainnya yang disebut dalam keterangan perkara tersebut adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

Dalam penyidikan, KPK menduga Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan.

Status tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah; pembuktian dilakukan melalui proses peradilan.

Setelah menetapkan para tersangka, KPK melakukan serangkaian penggeledahan untuk mengumpulkan bukti terkait perkara tersebut.

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan Lampri, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara.

Sehari kemudian, KPK melanjutkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi.

Pada 21 September 2026, penyidik kembali menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Penggeledahan berlanjut pada 23 September 2026 di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Pada 24 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta rumah Lampri di Nganjuk.

Terakhir, pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Penyitaan uang Rp800 juta dari Hercules menjadi salah satu bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan HGB tersebut.

KPK masih mendalami hubungan uang itu dengan pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor serta peran pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara.* (cn/ad)

SOLO — Presiden ketujuh RI Joko Widodo menuding polemik ijazah yang menyeret putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, merupakan bagian dari operasi politik.

Jokowi juga menduga ada pihak yang disebutnya sebagai penumpang gelap ikut menunggangi isu tersebut sehingga kembali menjadi sorotan publik.

Baca Juga:

• Sudah 3 Kali Minta! Dokter Tifa Kembali Tantang Jokowi Hadir Membawa Ijazah Asli di Sidang

"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, polemik ijazah tersebut sengaja diangkat untuk merusak reputasi politik dirinya maupun Gibran.

Ia menilai isu itu bukan sekadar persoalan dokumen pendidikan, melainkan juga berkaitan dengan serangan terhadap citra politik.

"Sekali lagi, ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang," kata Jokowi.

Saat ditanya apakah operasi politik tersebut menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menduga keduanya bisa menjadi sasaran.

"Ya dua-duanya bisa," kata dia.

Meski menilai isu tersebut sebagai operasi politik, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan berbagai tudingan yang diarahkan kepada keluarganya.

"Buat saya ya biasa saja," kata dia.

Selain menanggapi polemik ijazah, Jokowi juga merespons sikap Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar yang belum secara tegas menyatakan dukungan kepada Gibran untuk kembali menjadi wakil presiden pada Pemilihan Umum 2029.

Sikap tersebut menjadi perhatian karena partai-partai itu telah menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinan selama dua periode.

Jokowi mengatakan setiap partai politik memiliki hak untuk menentukan sikap dan dukungannya dalam setiap kontestasi politik.

Karena itu, ia menilai keputusan internal partai harus dihormati.

"Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai," kata dia.

Pernyataan Jokowi tersebut menegaskan bahwa ia tidak ingin mencampuri keputusan partai politik mengenai dukungan pada Pemilu 2029.

Sementara itu, ia tetap berpandangan bahwa polemik ijazah yang kembali mencuat berkaitan dengan upaya menyerang reputasi politik dirinya dan Gibran.* (cn/ad)

JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti pentingnya reformasi peradilan militer setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara bersyarat.

KontraS menilai pembaruan aturan tersebut diperlukan untuk menjamin akses keadilan bagi korban kekerasan yang melibatkan anggota militer, sekaligus memperkuat akuntabilitas penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.

Baca Juga:

• Di Tengah Bencana, Dana BNPB Diduga Dikorupsi, DPR Singgung Hukuman Mati: Iblis Pun Minder

Jane menilai, kasus penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus menjadi salah satu perkara yang menunjukkan pentingnya pembaruan sistem peradilan militer, terutama ketika dugaan tindak pidana melibatkan anggota TNI dan berdampak terhadap korban sipil.

"(Andrie Yunus) sebagai korban penyerangan air keras yang melibatkan 16 lebih anggota militer, keterlibatan Andrie dalam perkara ini menegaskan pentingnya reformasi peradilan militer," ucap Jane dikutip dari siaran pers KontraS, Jumat (16/10/2026).

Menurut Jane, reformasi peradilan militer diperlukan agar korban kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan prajurit TNI memperoleh akses keadilan yang setara.

Pembaruan tersebut juga dinilai penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Putusan ini sekaligus menegaskan urgensi pembaruan UU Peradilan Militer oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 Undang-Undang TNI yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade," jelas dia.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer melalui Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025.

Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 15 Oktober 2026.

MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak diubah dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

"Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," bunyi amar putusan pertama.

Amar putusan kedua menyatakan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan," bunyi putusan MK.

Dalam amar putusan berikutnya, MK menegaskan bahwa apabila perubahan tidak dilakukan dalam jangka waktu dua tahun, undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak berlaku lagi sesuai dengan amar putusan.

Putusan ini menempatkan pembaruan UU Peradilan Militer sebagai pekerjaan penting bagi pembentuk undang-undang, terutama untuk memberikan kepastian hukum mengenai lembaga peradilan yang berwenang menangani tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI.

Dalam pertimbangannya, MK menilai kekhawatiran para pemohon mengenai potensi impunitas, minimnya transparansi, dan terabaikannya hak korban sipil untuk memperoleh keadilan memiliki landasan hukum yang kuat.

Impunitas merupakan keadaan ketika seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak memperoleh pertanggungjawaban hukum sebagaimana mestinya.

MK juga menyoroti beragamnya penafsiran di lingkungan TNI terhadap ketentuan dalam UU Peradilan Militer.

Perbedaan penafsiran tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan dalam menentukan yurisdiksi atau kewenangan lembaga peradilan yang berhak mengadili suatu tindak pidana.

"Dalam pertimbangannya, MK menilai kekhawatiran para pemohon mengenai potensi impunitas, minimnya transparansi, serta terabaikannya hak korban sipil untuk memperoleh keadilan memiliki landasan hukum yang kuat."

MK berpandangan, semakin kecil keterkaitan suatu tindak pidana dengan karakter khusus kemiliteran, semakin lemah alasan untuk mempertahankan kewenangan peradilan militer atas perkara tersebut.

Karena itu, untuk tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI, penggunaan peradilan umum dinilai dapat mencegah risiko impunitas.

"Oleh karena itu, Mahkamah menilai peradilan militer memperoleh legitimasi dari kekhususan perkara militernya, sehingga ketika tidak terdapat kekhususan perkara dimaksud maka alasan mempertahankan yurisdiksi (kewenangan) peradilan militer pun menjadi kehilangan dasar pijakan," tulis putusan tersebut.

Selain persoalan impunitas, MK menilai UU Peradilan Militer belum memberikan kejelasan yang memadai mengenai batasan antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI.

Menurut MK, perubahan undang-undang perlu memuat definisi yang jelas mengenai kedua jenis tindak pidana tersebut.

Aturan baru juga harus menjelaskan batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani perkara yang melibatkan prajurit TNI.

Kejelasan ini diperlukan agar penentuan forum peradilan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan hak korban untuk mendapatkan keadilan tetap terlindungi.

Bagi KontraS, putusan MK menjadi momentum untuk mendorong reformasi peradilan militer agar sistem hukum dapat memberikan kepastian, transparansi, dan pertanggungjawaban yang lebih kuat.

Dengan adanya tenggat waktu dua tahun, pembentuk undang-undang perlu menindaklanjuti putusan tersebut melalui perubahan regulasi yang memperjelas pembagian kewenangan peradilan, sekaligus menjamin penanganan tindak pidana umum oleh prajurit TNI sesuai dengan prinsip negara hukum.* (km/ad)

Begitu juga terkait akal-akalan alamat dua Usaha Dagang (UD) tempat belanja kebutuhan dapur yang ternyata fiktif.

Baca Juga:

• TERBONGKAR! Setelah Viral Opao & Pecat 4 Pencuci Ompreng Jam 4 Subuh, SPPG Tembung 3 Akhirnya di-Sidak KPPG Medan

Hingga berita ini ditayangkan, Jumat (16/10/2026), baik Rony Nababan maupun Faisal Lubis, sama sekali tidak memberi jawaban atas konfirmasi yang dikirimkan ke nomor WhattsApps (WA) mereka masing-masing.

Pesan konfirmasi tersebut dikirimkan bitvonline.com pada Kamis (15/10/2026). Untuk Rony Nababan, dikirimkan sekitar pukul 08.29 Wib ke nomor WA-nya, yakni 0812 9511 ****. Sedang pesan konfirmasi kepada Faisal Lubis, dikirimkan sekitar pukul 08.30 Wib melalui nomor WA 0812 6270 ****.

ENAM POINT PERTANYAAN KONFIRMASI
Berikut enam point pertanyaan konfirmasi yang dikirimkan bitvonline.com kepada Rony Nababan dan Faisal Lubis, sbb:

Salam……
Saya ingin konfirmasi terkait UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi, dua usaha dagang tempat belanja kebutuhan bahan dapur SPPG Tembung 3, sbb:

Terimakasih sebelumnya.
Sehat selalu

BGN, KPPG, KEJATI DAN POLDA HARUS USUT
Namun begitu, hingga saat ini Rony dan Faisal sama sekali tidak menjawab enam point pertanyaan tersebut. Sikap diam ini semakin menguatkan dugaan bahwa korupsi mark up harga bahan baku di SPPG Tembung 3 benar adanya. Begitu juga soal akal-akalan alamat dua UD yang ternyata fiktif.

Sejalan dengan itu, berbagai pihak mendesak agar Kepala BGN Sumut Yoga Arizanto dan Kepala KPPG Wilayah Medan Donal Simanjuntak, segera melakukan pemeriksaan SPPG Tembung 3.

"BGN dan KPPG tidak boleh mendiamkan ini," tegas Ratama Saragih, pengamat kebijakan publik, Jumat (16/10/2026).

Tidak hanya itu. Ratama Saragih juga mendesak aparat penegak hukum baik Kejati Sumut maupun Polda Sumut melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi mark up harga bahan baku harian di SPPG Tembung 3.

SPPG Tembung 3 sendiri dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri yang disebut-sebut milik Rb, seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan pejabat penting di Sumut. Rb disebut memiliki puluhan dapur MBG di bawah kendali sekitar lima yayasan miliknya.

DUGAAN MARK UP SISTEMATIS
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, SPPG Medan Tembung 3 diduga melakukan mark-up harga bahan baku harian kebutuhan dapur dengan jurang selisih yang fantastis dan sistematis.

Dugaan ini didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat akuntan SPPG Medan Tembung 3 dan daftar realisasi pembelian bahan baku yang tertuang dalam Lembar Tagihan dari dua UD tempat belanja, yakni UD Sinar Berkat Abadi dan UD Sukses Bersama.

Paling tidak, dugaan mark up secara sistematis ini terlihat pada RAB dan Lembar Tagihan untuk tanggal 3 Oktober s/d 20 Oktber 2026. Total dugaan mark-up dari 21 item mencapai Rp 19.361.000.

BERAT TURUN, HARGA NAIK
Salah satu contoh pada Senin, 3 Agustus 2026. Di RAB, akuntan menetapkan ayam potong 176 Kg dengan harga Rp 5.280.000. Namun realisasi pembelian hanya 160 Kg, tapi dibayar Rp 7.360.000.

Di sini terlihat jelas, jumlah/kuantitas barang berkurang 16 Kg, tapi harga justru membengkak Rp 2.080.000.

Di hari yang sama, jeruk 175 Kg RAB Rp 3.150.000, direalisasikan 216 Kg seharga Rp 4.968.000. Diduga mark-up Rp 1.818.000.

Sedang pada Selasa, 4 Agustus. Ikan nila 223 Kg dengan RAB Rp 7.136.000. Tapi realisasi hanya 220 Kg dengan pembayaran membengkak jadi Rp 9.460.000. Di hari ini saja, satu item saja yakni ikan, diduga di-mark-up Rp 2.324.000. Ini tertinggi dari semua item.

BERAS LADANG CUAN HARIAN
Yang paling nyata adalah permainan beras. Hampir setiap hari, pola mark-up Rp 200.000 diduga terjadi konsisten.

Senin 3 Agustus: RAB 100 Kg Rp 1,7 juta -> realisasi 100 Kg Rp 1,9 juta (diduga mark-up Rp 200 ribu)
Selasa 4 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 5 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Kamis 6 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Jumat 7 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 19 Agustus: 103 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 1.957.000 (diduga mark-up Rp 206.000)
Kamis 20 Agustus: 107 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 2.033.000 (diduga mark-up Rp 282.000)

Jika dalam 7 hari kerja saja ada 7 kali mark-up beras, berapa miliar setahun jika 1 SPPG melayani 3.500 porsi per hari?

Berbeda lagi pada Kamis, 6 Agustus. Susu anak sekolah full cream 1.742 kotak RAB Rp 6.079.000, direalisasikan Rp 7.839.000. Diduga mark-up Rp 1.760.000.

Kejanggalan lain, Rabu 5 Agustus. Di RAB tertulis ikan gembung kuring 1.760 ekor Rp 5.280.000, tapi realisasi menjadi ikan dencis 175 Kg Rp 7.000.000. Ganti jenis, ganti satuan, dugaan mark-up Rp 1.720.000.

Buah semangka lebih gila. Dari 40 buah Rp 2.200.000 menjadi 200 Kg Rp 3.700.000, mark-up diduga sebesar Rp 1.500.000.*

JAKARTA — Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sorotan publik.

Di tengah berbagai daerah yang menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), muncul desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kemungkinan penerapan hukuman mati jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi.

Baca Juga:

• Kapolres Tanjabtim Beri Imbauan Karhutla, Narkoba, dan Judi Online Usai Salat Jumat

Ia meminta KPK menelusuri apakah dugaan korupsi dana kebencanaan yang disebut berlangsung sejak 2022 juga terjadi ketika Indonesia menghadapi bencana nasional pandemi Covid-19.

KPK sebelumnya menangkap 14 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.

Mereka adalah Bima Setyawan, yang disebut sebagai adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto; Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit (GPS); tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

Abdullah mengatakan, KPK perlu menelusuri waktu dan kondisi ketika dugaan tindak pidana tersebut berlangsung untuk mengetahui apakah ketentuan mengenai pemberatan hukuman dalam perkara korupsi dapat diterapkan.

"Kan informasinya praktik dugaan korupsi ini terjadi sejak tahun 2022. Maka KPK perlu telusuri, apakah ada tindakan korupsi yang dilakukan saat terjadi bencana nasional pada periode tersebut," ujar Abdullah, Kamis (15/10/2026).

Abdullah merujuk Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan tersebut mengatur kemungkinan penjatuhan pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk ketika terjadi bencana alam nasional.

Meski demikian, Abdullah mengakui bahwa penerapan hukuman mati dalam perkara korupsi memiliki persyaratan dan tantangan hukum yang ketat, termasuk persoalan hak asasi manusia (HAM).

"Memang penerapannya memiliki syarat dan tantangan hukum yang ketat, termasuk isu sol Hak Asasi Manusia (HAM), namun yang perlu digarisbawahi adalah, Indonesia punya aturan mengenai ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk saat bencana nasional," tutur dia.

Menurut Abdullah, dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan merupakan persoalan serius karena dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat dan membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Ia menyayangkan dugaan korupsi tersebut, terlebih ketika masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.

"Saya sangat kecewa dengan peristiwa OTT KPK di lingkungan BNPB. Jika terbukti korupsi, iblis pun minder melihat perbuatan seperti itu," ucap Abdullah.

"Di saat masyarakat di sejumlah daerah sedang berjuang menghadapi Karhutla berkepanjangan dengan dampak yang sangat parah, kita justru mendapati dana kebencanaan disalahgunakan," sambungnya menegaskan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana bagi orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebut pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) mengatur kemungkinan penjatuhan pidana mati dalam keadaan tertentu.

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan," bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa keadaan tertentu merupakan kondisi yang dapat menjadi dasar pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi.

Kondisi itu meliputi ketika negara berada dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang, ketika terjadi bencana alam nasional, apabila korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana, atau ketika negara mengalami krisis ekonomi dan moneter.

Namun, keberadaan ketentuan tersebut tidak berarti setiap kasus korupsi yang berkaitan dengan dana bencana otomatis dapat dijatuhi hukuman mati.

Penerapannya bergantung pada pembuktian unsur tindak pidana, keadaan yang relevan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan pidana mati juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP baru, pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif.

Artinya, pidana mati bukan satu-satunya pilihan hukuman yang tersedia dalam ketentuan yang mengaturnya.

Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan melindungi masyarakat.

Ketentuan tersebut menegaskan posisi pidana mati sebagai hukuman yang memiliki batasan dan persyaratan tersendiri dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Karena itu, desakan Abdullah agar KPK menelusuri kemungkinan penerapan hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi DSP kebencanaan BNPB perlu dibedakan dari keputusan pengadilan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan.

KPK masih harus membuktikan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka.

Sementara itu, penerapan ketentuan pemberatan hukuman harus didasarkan pada fakta perkara dan pemenuhan unsur hukum yang relevan.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dana yang semestinya digunakan untuk mendukung penanganan bencana dan melindungi masyarakat.

Penanganan perkara secara transparan diharapkan dapat mengungkap dugaan penyimpangan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran kebencanaan.* (km/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar daring bagi seluruh siswa PAUD/TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, mulai 16 hingga 21 Oktober 2026.

Kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan peserta didik dari dampak kabut asap yang menyebabkan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara memburuk.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Sarang Narkoba di Padang Bulan, 19 Orang hingga Samurai Diamankan

Surat edaran itu ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, pada 15 Oktober 2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, membenarkan penerapan pembelajaran daring tersebut.

Ia mengatakan, seluruh siswa pada jenjang pendidikan yang tercakup dalam kebijakan itu akan mengikuti kegiatan belajar dari rumah masing-masing.

"Benar, mulai 16 Oktober (2026) sampai hari 21 Oktober (2026) nanti, siswa di Kota Medan akan mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing," ucap Kadisdikbud Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, Kamis (15/10/2026) malam.

Ahmad Barli menjelaskan, kebijakan PJJ merupakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait penanganan dampak kabut asap di sejumlah wilayah.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan.

"Sistem belajar daring atau PJJ ini merupakan langkah preventif yang wajib dipedomani dan dilaksanakan guna menjaga kesehatan dan keselamatan warga sekolah," ujarnya.

Melalui kebijakan tersebut, siswa diminta mengikuti pembelajaran dari rumah untuk mengurangi paparan udara yang tidak sehat.

Pemerintah Kota Medan juga menegaskan bahwa pelaksanaan PJJ tidak berarti kegiatan sekolah diliburkan.

Ahmad Barli meminta orang tua memastikan anak-anak tetap mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah.

Ia juga mengingatkan agar siswa tidak dibiarkan beraktivitas di luar rumah, terutama selama jam belajar.

"Orangtua pastikan anak-anaknya tetap belajar di dalam rumah, sebab PJJ atau belajar daring dilakukan agar anak-anak terhindar dari udara yang tidak sehat. Jangan justru membiarkan anak-anak berada di luar rumah, terlebih saat jam belajar," tegas Barli.

Dalam pelaksanaannya, sekolah diminta menggunakan platform digital atau media komunikasi yang sesuai untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.

Guru juga diwajibkan memastikan materi pelajaran tetap tersampaikan secara proporsional dan tidak membebani peserta didik selama pembelajaran berlangsung dari rumah.

Sementara itu, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran daring.

Pengecualian diberikan kepada tenaga kependidikan yang memiliki penyakit rentan, yang diperbolehkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan tetap hadir disekolah untuk memberikan pembelajaran secara daring. Terkecuali yang memiliki penyakit yang rentan, mereka diperbolehkan untuk WFH," katanya.

Ahmad Barli menambahkan, kepala sekolah bertanggung jawab melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PJJ.

Hasil pemantauan tersebut wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.

Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa tidak mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah.

Pemerintah Kota Medan belum memastikan apakah pembelajaran jarak jauh akan diperpanjang setelah 21 Oktober 2026.

Keputusan tersebut akan bergantung pada hasil evaluasi kondisi kualitas udara dan arahan dari pihak berwenang.

Ahmad Barli mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan PJJ secara berkala sebelum menentukan apakah siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka.

"Pelaksanaan PJJ ini akan dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan kondisi kualitas udara dan petunjuk dari pihak berwenang. Informasi mengenai perpanjangan atau kembalinya KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) Tatap Muka akan disampaikan kemudian," pungkasnya.

Dengan kebijakan ini, seluruh sekolah PAUD/TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta di Kota Medan diharapkan tetap menjalankan kegiatan pembelajaran sekaligus memprioritaskan kesehatan siswa dan tenaga pendidik selama kondisi kabut asap berlangsung.* (sp/ad)

MEDAN — Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang penyalahgunaan narkoba di Jalan Jamin Ginting, Gang Dipanegara, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Dalam operasi tersebut, tim gabungan yang dipimpin Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Sumut AKBP Hendro mengamankan 19 orang yang diduga menggunakan narkotika.

Baca Juga:

• Bak Danau Toba, Danau Lau Simeme di Deli Serdang Viral dan Bikin Wisatawan Terpukau

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, seluruh orang yang diamankan dinyatakan positif menggunakan narkotika.

"Hasil tes, semua yang diamankan positif," kata Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Hendro, Jumat (16/10/2026).

Penggerebekan berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026, sekitar pukul 16.00 WIB.

Polisi bergerak setelah menerima informasi mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Saat mendatangi lokasi, petugas menemukan sejumlah gubuk atau barak yang diduga digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Lokasi tersebut berada di antara kawasan perkebunan dan permukiman warga.

Dalam penggerebekan itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

Barang bukti yang ditemukan meliputi 12 alat isap sabu-sabu, delapan korek api, sembilan klip plastik, serta tiga sendok takar sabu.

Petugas juga menemukan empat pisau dan satu pedang jenis samurai di lokasi tersebut.

Setelah melakukan penggerebekan, polisi menghancurkan gubuk-gubuk yang ditemukan agar tidak kembali digunakan untuk aktivitas serupa.

"Gubuk-gubuk kami hancurkan supaya tidak disalahgunakan."

AKBP Hendro mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan peredaran narkoba di kawasan Jalan Jamin Ginting, Gang Dipanegara.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui operasi gabungan oleh personel Ditresnarkoba Polda Sumut.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian menindak dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Medan.

Meski seluruh orang yang diamankan dinyatakan positif berdasarkan tes urine, status hukum dan peran masing-masing masih perlu dibedakan berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil tes urine positif tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang terlibat dalam peredaran narkoba.

Polisi juga perlu mendalami kepemilikan barang bukti yang ditemukan, termasuk senjata tajam di lokasi penggerebekan.

Pengembangan kasus diharapkan dapat mengungkap lebih jauh aktivitas yang berlangsung di barak tersebut serta memastikan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan hukum.* (tm/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan tajam pada perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026.

Penurunan indeks hingga 11,18 persen mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham atau trading halt.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam 16 Oktober 2026 Naik, Ini Daftar Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

Kedatangan sejumlah pejabat tersebut berlangsung di tengah tekanan terhadap pasar saham Indonesia.

Mereka langsung menuju ruang direksi BEI untuk melakukan pertemuan.

Seusai pertemuan, Dasco mengatakan pihaknya turut memantau perkembangan yang terjadi di pasar modal.

Ia juga meminta BEI terus melakukan perbaikan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai lembaga internasional, termasuk Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Kami mengawasi kejadian-kejadian yang selama ini ada di bursa dan dalam peristiwa-peristiwa yang kemudian kami memonitor. Serta meminta kepada bursa untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka juga mengakomodir pendapat-pendapat dari lembaga-lembaga internasional dan termasuk dari MSCI," ujar Dasco.

Sementara itu, Ketua OJK Friderica Widyasari menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan reformasi pasar modal Indonesia.

Kunjungan para pejabat tersebut berlangsung ketika IHSG mengalami pelemahan signifikan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berada dalam tekanan.

Pada pembukaan perdagangan sesi pertama Jumat, IHSG langsung mengalami penurunan tajam.

Indeks dibuka pada level 5.393,92, turun 469,86 poin atau 8,01 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level 5.863,78.

Penurunan tersebut memicu penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt.

Mekanisme ini digunakan untuk menghentikan perdagangan sementara ketika penurunan indeks mencapai ambang batas yang ditetapkan bursa.

Penghentian sementara perdagangan bertujuan memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk merespons pergerakan harga yang sangat tajam.

Namun, mekanisme ini tidak serta-merta menghentikan tekanan jual ketika perdagangan kembali dibuka.

Pada awal perdagangan, volume transaksi tercatat mencapai 53,6 juta lot dengan nilai transaksi sebesar Rp922,33 miliar.

Tekanan terhadap pasar saham berlanjut pada sesi kedua perdagangan.

Berdasarkan data pasar, IHSG merosot 11,18 persen ke level 5.208,30 pada pukul 14.35 WIB, Jumat, 16 Oktober 2026.

Pelemahan tersebut terjadi secara luas di berbagai sektor.

Seluruh indeks sektoral tercatat melemah, dengan tekanan antara lain terjadi pada sektor barang baku, infrastruktur, energi, perindustrian, barang konsumer nonprimer, kesehatan, dan transportasi.

Aktivitas perdagangan juga menunjukkan dominasi saham yang mengalami penurunan.

Tercatat sebanyak 779 saham melemah, hanya 12 saham menguat, dan satu saham bergerak stagnan.

Nilai transaksi saham pada siang hari itu mencapai Rp22,09 triliun.

Pergerakan tersebut menunjukkan tekanan jual yang meluas di pasar saham Indonesia.

Penurunan IHSG dalam persentase besar juga menjadi perhatian karena indeks tersebut menggambarkan pergerakan harga saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

Kunjungan Wakil Ketua DPR RI, pimpinan Danantara, Ketua OJK, dan Kapolri ke gedung BEI berlangsung ketika pasar modal Indonesia menghadapi gejolak yang signifikan.

Pernyataan Dasco mengenai perlunya perbaikan bursa, termasuk mengakomodasi masukan lembaga internasional seperti MSCI, menempatkan reformasi pasar modal sebagai salah satu isu yang menjadi perhatian.

Sementara itu, OJK menyatakan tengah menjalankan reformasi pasar modal Indonesia.

Langkah tersebut menjadi sorotan di tengah pelemahan IHSG dan meluasnya penurunan harga saham.

Meski demikian, penyebab spesifik anjloknya IHSG pada perdagangan Jumat tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan data pergerakan indeks dan pernyataan para pejabat dalam laporan ini.

Faktor pemicu penurunan serta dampaknya terhadap kepercayaan investor perlu ditelusuri lebih lanjut melalui keterangan resmi BEI, OJK, dan pelaku pasar.

Perkembangan berikutnya akan menjadi perhatian investor, terutama terkait langkah regulator dalam menjaga keteraturan perdagangan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.* (tm/ad)

DELI SERDANG — Dusun 3 Kuala Sabah di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kini telah tenggelam akibat pengisian awal air Bendungan Lau Simeme.

Bekas kawasan permukiman tersebut kini menjadi bagian dari Danau Lau Simeme yang mulai menarik perhatian wisatawan setelah pemandangannya viral di media sosial.

Baca Juga:

• Polresta Deli Serdang Tangkap Pengedar Narkoba dan Menyita 1 Kilogram Sabu di Lubuk Pakam

Keindahan pemandangan di sekitar bendungan membuat sejumlah warga tertarik datang untuk melihat langsung lokasi yang sebelumnya ramai diperbincangkan di Facebook.

Salah satu wisatawan, Hardy Sugiharto (50), warga Tanjung Morawa, mengaku telah merencanakan kunjungan ke Danau Lau Simeme sejak beberapa pekan lalu.

Ia tertarik datang setelah melihat video yang memperlihatkan keindahan danau tersebut di media sosial.

"Danau Lau Simeme ini viral jadi kami cobalah-coba lah kemari, akhirnya bisa singgah," ucap Hardy saat ditemui di lokasi, Kamis (15/10/2026).

Hardy mengaku terkesima melihat pemandangan Danau Lau Simeme secara langsung.

Menurut dia, panorama danau buatan tersebut memiliki kemiripan dengan Danau Toba, meskipun keduanya tidak sepenuhnya sama.

"Kemaren pengin kali ke sini, rupanya kayak ginilah dan memang indah seperti Danau Toba gitu, tempat ini mungkin bakal seperti Danau Toba tapi tidak persis sama," imbuh Hardy.

Hardy menilai keindahan Danau Lau Simeme tidak kalah menarik dibandingkan destinasi wisata alam lainnya.

Ia juga merasa puas dengan kunjungan pertamanya, terlebih karena pengunjung belum dikenakan biaya masuk.

"Baru pertama kali ke tempat ini tapi kenyataannya memang indah dan saya puas, apalagi masuknya gratis," imbuhnya.

Ia mengatakan, keberadaan Danau Lau Simeme dapat menjadi alternatif wisata bagi masyarakat Sumatera Utara yang ingin menikmati pemandangan alam tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Danau Toba.

"Ibaratnya seperti di Danau Toba masuk gratis tapi untuk parkir kita bayar, sekarang tidak perlu jauh-jauh lagi karena tempat ini Danau Toba yang kedua," tambahnya.

Meski demikian, Hardy menilai pengelolaan kawasan tersebut perlu dipersiapkan dengan baik apabila Danau Lau Simeme dikembangkan menjadi destinasi wisata.

Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah kemungkinan penerapan tarif parkir.

Menurut dia, pungutan parkir merupakan hal yang wajar selama tarifnya ditetapkan secara resmi dan diinformasikan secara jelas kepada pengunjung.

Selain keindahan alam, akses menuju Danau Lau Simeme masih menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan.

Hardy mengatakan, sebagian jalan menuju lokasi belum dalam kondisi baik, terutama pada bagian berbatu yang belum diaspal dan licin.

"Perjalanannya agak jauh dan licin tepatnya di bebantuan yang belum diaspal, mudah-mudahan ke depan lebih bagus," tambah Hardy.

Ia berharap pemerintah memperbaiki akses jalan agar perjalanan wisatawan lebih aman dan nyaman.

Perbaikan infrastruktur dinilai dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung sekaligus mendukung pengembangan kawasan tersebut sebagai tujuan wisata.

Persoalan kebersihan juga menjadi perhatian Hardy.

Ia berharap pemerintah menyediakan tempat sampah dan memasang papan imbauan agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan.

"Mudah-mudahan kalau memang ini dibuat wisata, tidak akan kalah dengan wisata Danau Toba karena pemandangannya indah dan tidak terlalu banyak biaya," kata Hardy.

Pengembangan Danau Lau Simeme sebagai kawasan wisata diharapkan dapat berjalan seiring dengan penataan fasilitas, perbaikan akses jalan, dan upaya menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Bendungan Lau Simeme bukan hanya memiliki potensi wisata, tetapi juga berfungsi sebagai infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

Bendungan yang dibangun menggunakan timbunan batu dengan tinggi mencapai 73,5 meter ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kapasitas tampungnya mencapai sekitar 21,07 juta meter kubik air.

Bendungan Lau Simeme dirancang untuk mendukung sejumlah kebutuhan, antara lain penyediaan air, pengendalian banjir, irigasi pertanian, serta pengembangan pariwisata dan olahraga air.

Kawasan ini juga diproyeksikan memiliki potensi untuk budidaya ikan dan menjadi sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Dalam fungsi pengendalian banjir, bendungan tersebut mampu mereduksi debit puncak banjir hingga 289 meter kubik per detik melalui sistem pintu early release.

Sistem ini ditujukan untuk membantu mengendalikan aliran air dari hulu Sungai Percut dan Sungai Deli, terutama saat musim hujan.

Pembangunan Bendungan Lau Simeme berlangsung sejak 2018 hingga 2024 dengan total anggaran sekitar Rp1,76 triliun.

Kini, kawasan yang sebelumnya merupakan permukiman Dusun 3 Kuala Sabah itu menjadi perhatian masyarakat karena perubahan bentang alamnya.

Selain menjalankan fungsi utama sebagai infrastruktur pengendalian banjir, Danau Lau Simeme juga berpotensi berkembang menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Deli Serdang.

Namun, pengembangan wisata tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas, aksesibilitas, dan pengelolaan lingkungan agar keindahan alamnya tetap terjaga dan dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang.* (d/ad)