JAKARTA — Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sorotan itu muncul setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim di lingkungan lapas.

Baca Juga:

• Selain Ferdy Sambo, Dua Napi Kasus Timah Turut Diperiksa Terkait Temuan Klaster Mewah di Lapas Cibinong

Dalam rapat, anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta penjelasan mengenai keberadaan bangunan dan fasilitas yang menjadi sorotan setelah inspeksi Ombudsman RI.

Yanuar mempertanyakan status bangunan tersebut, dasar pemanfaatannya, pihak yang menggunakan, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan di lingkungan Lapas Cibinong.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan bangunan.

Aspek tata kelola, prosedur pemanfaatan fasilitas, pengawasan petugas, hingga penempatan warga binaan juga perlu ditelusuri.

Pertanyaan itu mengarah pada persoalan utama mengenai bagaimana fasilitas dengan karakteristik yang tidak lazim dapat berada dan digunakan di lingkungan lapas tanpa terdeteksi dalam sistem pengawasan internal.

Sorotan terhadap fasilitas di Lapas Cibinong mencuat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang kemudian menjadi perhatian dan meminta adanya penjelasan serta tindak lanjut dari jajaran pemasyarakatan.

Persoalan semakin menjadi perhatian karena terdapat perbedaan penjelasan mengenai fungsi bangunan tersebut.

Temuan Ombudsman menyebut fasilitas tersebut diduga digunakan oleh warga binaan.

Sementara itu, jajaran pemasyarakatan Jawa Barat sebelumnya menjelaskan bangunan tersebut sebagai rumah dinas yang berkaitan dengan program asimilasi.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi dalam forum DPR.

Yanuar sebelumnya menegaskan bahwa temuan di Lapas Cibinong perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pemasyarakatan.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPR tidak hanya menyangkut keberadaan bangunan atau fasilitas.

Pengelolaan lapas, sistem pengamanan, penempatan warga binaan, pengawasan petugas, serta standar pelayanan pemasyarakatan juga menjadi bagian yang perlu diperiksa.

RDP tersebut menjadi ruang bagi Komisi XIII untuk meminta penjelasan dari pejabat terkait mengenai bagaimana fasilitas tersebut dapat muncul dan digunakan di lingkungan lapas.

Sorotan juga diarahkan kepada jajaran pimpinan Lapas Cibinong.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelumnya menonaktifkan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto bersama empat pejabat struktural lainnya.

Penonaktifan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan setelah adanya temuan Ombudsman RI.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal untuk mengungkap dugaan persoalan dalam pengelolaan dan pengawasan di Lapas Cibinong.

RDP Komisi XIII DPR RI pada Senin, 28 September 2026, tidak dihadiri langsung oleh Ombudsman RI.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya menginginkan penjelasan langsung dari Ombudsman mengenai hasil investigasi dan temuan dalam inspeksi di Lapas Cibinong.

Ketidakhadiran Ombudsman disebut berkaitan dengan persoalan perizinan dengan komisi DPR yang menjadi mitra lembaga tersebut.

Meski demikian, Komisi XIII tetap melanjutkan pendalaman melalui keterangan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pihak Lapas Cibinong.

Komisi XIII selanjutnya akan mengevaluasi keterangan yang disampaikan dalam rapat, termasuk langkah pemeriksaan dan pembenahan yang telah dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Persoalan Lapas Cibinong kini tidak hanya menyangkut keberadaan sebuah bangunan atau fasilitas.

DPR juga menyoroti efektivitas sistem pengawasan pemasyarakatan, termasuk bagaimana prosedur internal berjalan hingga fasilitas yang dipersoalkan tersebut ditemukan oleh lembaga pengawas eksternal.* (ad)

MEDAN — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil temuannya setelah terlibat sebagai tim audit eksternal yang diminta Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumatera Utara untuk menelusuri kasus tewasnya W (30), mantan istri Brigadir I di Kota Medan.

LBH Medan mulai melakukan audit eksternal pada 19 Agustus 2026 dan menyelesaikannya pada 13 September 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong HBB Lestarikan Budaya Batak dan Beri Energi Baru bagi Generasi Muda di Tengah Modernisasi

Anggota LBH Medan, Irvan, memaparkan temuan tersebut dalam konferensi pers di kantornya pada Senin, 28 September 2026.

Temuan pertama berkaitan dengan dugaan kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan.

Menurut LBH Medan, penyampaian informasi Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak mengenai dugaan bunuh diri tidak sesuai dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang telah terbit pada 5 Agustus 2026.

Pada hari yang sama, LHP tersebut disebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Padahal dalam LHP yang saya baca sendiri, isinya telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana 458 dan 462. Apa itu? Dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri," kata Irvan saat menggelar konferensi pers di kantornya pada Senin (28/9/2026).

"Artinya, LHP-nya menggambarkan telah ditemukan tindak pidana. Jadi informasi itu tidak sesuai dengan keterangan Kapolrestabes," sambungnya.

Temuan kedua berkaitan dengan pemberian izin otopsi jenazah.

LBH Medan menilai izin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHP karena permintaan visum ditandatangani oleh Brigadir I.

Padahal, menurut LBH Medan, Brigadir I bukan lagi keluarga korban karena keduanya telah bercerai pada 2021.

Temuan ketiga, dokter forensik disebut mengakui bahwa hasil otopsi belum final. Hasil tersebut masih dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan.

Keempat, keluarga korban disebut telah dipanggil penyidik, tetapi tidak hadir.

Kelima, LBH Medan menemukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tidak diberikan kepada keluarga korban.

Temuan keenam berkaitan dengan senjata api milik Brigadir I.

LBH Medan menyebut sebelum W meninggal, senjata api tersebut berada di atas koper dengan jarak sekitar satu meter dari tempat tidur.

Namun setelah kejadian, senjata tersebut disebut ditemukan telah berpindah dari kamar mandi menjadi berada di bangku.

" Ternyata secara prosedural, kami temukan penyidik tidak mendalami tentang senpi. Bagaimana senjata itu bisa berpindah, bagaiaman senpi itu seharusnya disimpan, apakah senjata itu berisi dan dimana biasanya diletakkan. Itu tidak didalami," tuturnya.

LBH Medan juga mencatat bahwa setelah kejadian, Brigadir I tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian.

Temuan kedelapan berkaitan dengan waktu kematian W.

Berdasarkan versi penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP), kematian W disebut terjadi sekitar pukul 14.17 WIB pada 2 Agustus 2026.

Namun, LBH Medan menyebut tidak ada petugas kepolisian yang datang hingga sekitar tiga jam setelah waktu tersebut.

"Jadi ada 3 jam sampai akhirnya polisi datang. Baru jam 17.17 WIB hadir lah personel Polsek Helvetia lalu Polsek Sunggal, dan Polrestabes Medan," tuturnya.

Temuan kesembilan berkaitan dengan kamera pengawas atau CCTV di tempat kejadian perkara.

LBH Medan menyebut terdapat tujuh CCTV di lokasi. Namun, dari tujuh CCTV tersebut terdapat tiga channel yang disebut hilang.

Temuan kesepuluh berkaitan dengan adanya residu yang ditemukan pada baju, tangan W, dan handuk.

Sementara temuan kesebelas berkaitan dengan anak korban berinisial M yang dinilai LBH Medan belum dapat dijadikan saksi kunci karena terdapat keterangan yang dinilai tidak sesuai.

"Lalu, tidak ditemukan W mengalami gangguan kesehatan. Tapi W pernah mencoba untuk percobaan bunuh diri dua kali," ucapnya.

Temuan kedua belas, menurut LBH Medan, penyidik belum memeriksa dua alat komunikasi milik W yang merupakan telepon seluler merek iPhone.

Adapun temuan ketiga belas berkaitan dengan permohonan LBH Medan untuk melihat barang bukti kepada tim Irwasda Polda Sumut yang disebut belum diakomodasi hingga saat ini.

LBH Medan juga menyoroti keberadaan selimut atau sprei yang dinilai seharusnya menjadi bagian dari barang bukti karena diduga terdapat bercak darah.

"Namun kita menemukan ada satu yang ini seharusnya menjadi barang bukti. Yaitu selimut atau sprei karena dugaannya ada bercak darah. Tapi sampai sekarang kita belum melihat itu," tandasnya.

LBH Medan mengatakan sejumlah temuan tersebut menjadi bagian dari hasil audit eksternal yang dilakukan untuk menelusuri proses penanganan kasus kematian W.

Temuan tersebut selanjutnya menjadi bahan yang perlu didalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Mashudi mengatakan dua narapidana kasus korupsi tata kelola timah, AAhmad Albani dan Hasan Tjhie, turut diperiksa terkait temuan "klaster mewah" di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keduanya diperiksa oleh tim Ombudsman RI setelah ditemukan berada di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) saat pemeriksaan di Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Tak Terima Divonis 7 Tahun dalam Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Ajukan Banding

Ombudsman sebelumnya melaporkan adanya dugaan bangunan yang menyerupai hunian atau "kluster mewah" di sekitar Lapas Cibinong.

Dalam pemeriksaan pada 23 September 2026, Ombudsman menyebut menemukan lebih dari 10 bangunan dengan sejumlah fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas dan fasilitas lainnya.

Ahmad Albani merupakan terpidana perkara korupsi PT Timah.

Pada 2024, ia divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Hukuman tersebut kemudian diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada Februari 2025.

Sementara itu, hukuman Hasan Tjhie juga diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2025.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2024 menjatuhkan vonis lima tahun penjara.

Mashudi mengatakan alasan kedua narapidana tersebut berada di area SAE masih didalami oleh tim pemeriksa.

Selain dua narapidana tersebut, Mashudi mengatakan enam petugas Lapas Cibinong juga telah menjalani pemeriksaan.

"Dan (pemeriksaan) 6 petugas lapas yaitu Saudara Gusti KA KPLP, Saudara Ricky Robby Kasubsi Bimkemaswat, Adi Nugroho Kasubsi Satker, dan Saudara Naufal, Hendra dan Saudara Wahyu Pos yang ada di Waskrik," ucapnya.

Saat ditanya mengenai alasan dua narapidana kasus timah tersebut dapat berada di area SAE, Mashudi mengatakan hal itu masih menjadi bagian dari proses investigasi.

"Nanti kita sampaikan. Semua kita periksakan kan oleh apa namanya, tim kami, dari dari gabungan dari Irjen termasuk dari Pemasyarakatan. Ini. Nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan," kata Mashudi.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Mashudi juga menyebut pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap dua narapidana kasus timah.

Menurut dia, Ditpamintel dan Ditpatnal telah meminta keterangan dari 21 warga binaan asimilasi di SAE, 33 warga binaan perkara tindak pidana korupsi, serta satu warga binaan atas nama Ferdy Sambo dalam perkara pidana umum.

"Ditpamintel dan Ditpatnal melakukan pemeriksaan 21 warga binaan asimilasi di SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi), 33 warga binaan perkara tipikor, dan 1 binaan atas nama Ferdy Sambo kasus pidana umum," kata Mashudi.

Dengan demikian, total 55 warga binaan telah dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Imipas menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menjalani pemeriksaan terkait temuan Ombudsman.

Kelima pejabat tersebut terdiri atas kepala lapas, kepala pengamanan lapas, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, kepala seksi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan dilakukan setelah Menteri Imipas Agus Andrianto memerintahkan pemeriksaan internal bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

"Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman," jelas Rudi kepada wartawan di lokasi, Sabtu (26/9).

Rudi mengatakan kelima pejabat tersebut dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan kalapas, kedua KPLP, kasiebinadik, kasiekamtib dan terakhir kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara," ujar Rudi.

Ia mengatakan pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan temuan Ombudsman.

"Kita akan selidiki semuanya. Arahan pak Menteri jelas dan kuat, kalau ada yang melanggar, kita punya aturan, kita punya kode etik, kita punya hukuman dinas. Kami nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan, dan sampai hari ini," pungkas Rudi.

Sementara itu, Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta hasil pemeriksaan lapangan kepada DPR sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan di Lapas Cibinong.* (d/ad)

SIBOLGA — Seorang pria berinisial LBS, 34 tahun, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), ditangkap polisi karena diduga mencuri kabel grounding atau kabel anti petir milik Stasiun Radio Pantai Sibolga, Navigasi Kelas III A.

Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Rustam Effendi Silaban mengatakan kabel berbahan tembaga yang dicuri tersebut memiliki fungsi penting sebagai bagian dari sistem proteksi bangunan dan peralatan terhadap sambaran petir maupun gangguan listrik.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Tugas Diklat, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Proyek Perubahan PKA-PKP Harus Berdampak Nyata bagi Organisasi dan Masyarakat

Rustam menjelaskan, kasus tersebut bermula pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 17.10 WIB.

Saat itu, petugas di lokasi mendapat informasi bahwa kabel grounding atau anti petir yang terbuat dari tembaga telah hilang.

"Aksi pencurian tersebut juga terekam dan videonya kemudian menjadi salah satu petunjuk dalam penyelidikan," katanya.

Setelah menerima laporan, Satreskrim Polres Sibolga melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku.

Dari rangkaian penyelidikan tersebut, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan seorang pria yang diduga kuat terlibat dalam pencurian kabel tersebut.

Rustam menuturkan, pada Minggu, 27 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB, tim bergerak menuju kawasan Jalan Horas, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, tepatnya di sekitar Pelabuhan Pelindo.

"Di lokasi tersebut, polisi mengamankan LBS, yang diketahui bekerja sebagai ASN tanpa adanya perlawanan," katanya.

Dari hasil interogasi di lokasi, polisi juga memperoleh keterangan bahwa kabel grounding hasil pencurian telah dijual kepada seseorang oleh tersangka.

Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti dalam pengungkapan kasus tersebut.

Barang bukti itu antara lain satu flashdisk berisi rekaman, klem pengikat kabel, data barang milik negara, paving block, tang, serta pakaian yang diduga digunakan tersangka saat melakukan aksinya.

Rustam mengatakan LBS kini menjalani proses hukum di Polres Sibolga.

Penyidik masih mendalami rangkaian pencurian tersebut, termasuk keberadaan kabel hasil pencurian yang disebut telah dijual.

"Tersangka kini menjalani proses hukum di Polres Sibolga. Penyidik masih mendalami rangkaian pencurian tersebut, termasuk keberadaan barang hasil kejahatan yang telah dijual," ucapnya.

Menurut Rustam, pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Sibolga dalam menindak tindak pidana pencurian yang merugikan negara dan masyarakat.* (mi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Horas Bangso Batak (HBB) terus berperan dalam melestarikan budaya sekaligus memberikan energi baru bagi generasi muda.

Menurut Rico, keberagaman suku, budaya, dan tradisi merupakan kekuatan yang perlu dijaga di tengah perkembangan zaman dan modernisasi.

Baca Juga:

• Rico Waas: Persiapan Kehamilan Bukan Sekadar Kesehatan, Mental dan Dukungan Pasangan Juga Penting

Dalam pertemuan itu, jajaran pengurus HBB menyampaikan rencana pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) sekaligus pelantikan DPP HBB yang dijadwalkan berlangsung pada 23-24 Oktober 2026 di Hotel Danau Toba Internasional, Medan.

Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul mengatakan HBB yang berdiri sejak 2018 di Kota Medan kini telah memiliki 17 kepengurusan di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.

Lamsiang berharap Wali Kota Medan dapat hadir dalam agenda pelantikan tersebut.

"Kami berharap Bapak Wali Kota Medan dapat hadir dalam acara pelantikan nantinya," ujar Lamsiang didampingi jajaran pengurus.

Menanggapi hal tersebut, Rico Waas berharap seluruh rangkaian kegiatan HBB dapat berjalan sukses.

Ia menilai organisasi yang membawa nilai kesukuan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi, kultur, dan kebudayaan sebagai bagian dari kekuatan bangsa.

"Mudah-mudahan kegiatan HBB nantinya berjalan sukses. Bagaimana kita menyatukan pikiran, karena elemen yang membawa kesukuan ini sangat penting untuk menjaga tradisi, kultur dan kebudayaan yang merupakan kekuatan bangsa," katanya

Rico mengatakan modernisasi tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan akar budaya.

Menurut dia, keberagaman yang dimiliki Kota Medan, baik suku, ras, budaya maupun agama, merupakan kekuatan yang harus dirawat bersama.

Karena itu, Rico mengajak masyarakat untuk tidak bersikap individualistis dan tetap bangga terhadap keberagaman yang ada.

Ia juga berharap HBB dapat memberikan energi baru bagi generasi muda sekaligus meningkatkan perhatian terhadap para orang tua yang masih mempertahankan tradisi dan budaya.

Rico mendorong anak-anak sejak usia sekolah untuk mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah.

Dengan begitu, tradisi tidak hanya dikenal secara simbolis, tetapi juga dipahami secara utuh.

"Jangan sampai kita tahu tarian etnisnya, tetapi jenis makanan dari suku tersebut justru tidak kita kenal," katanya

Selain pelestarian budaya, Rico menilai HBB memiliki jaringan yang luas sehingga dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemko Medan, kata Rico, siap mendukung kegiatan HBB sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau dalam Mubes membutuhkan tenaga kesehatan maupun pemeriksaan kesehatan gratis, kami akan siapkan. Kami juga akan melihat apa saja yang bisa didukung Pemko Medan, tentunya tidak melanggar aturan," kata Rico Waas.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas turut didampingi Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar, Kadis Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, Kadis Damkarmat Wandro Abadi Agnellus Malau, serta Plt Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit.* (ad)

MEDAN — Persiapan menyambut kelahiran anak tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan medis dan kesehatan fisik.

Kesiapan mental serta dukungan pasangan juga dinilai penting dalam mempersiapkan generasi masa depan.

Baca Juga:

• 19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menyoroti pemahaman masyarakat yang dinilai masih relatif rendah mengenai persiapan kehamilan secara menyeluruh.

Menurut dia, calon ibu tidak hanya perlu memperhatikan aspek medis, tetapi juga kesiapan mental untuk menyambut kehadiran anak.

"Penting bagi kita untuk menyiapkan itu semua, mulai dari awal kehamilan hingga melahirkan. Persiapan harus mencakup kesehatan, kecukupan gizi, hingga mentalitas, khususnya dukungan moral dari pasangan. Sebab, kita sedang menyiapkan generasi masa depan, bukan sekadar proses reproduksi," ujar Rico Waas.

Rico Waas menyambut baik inisiatif POGI Sumut yang menggelar kegiatan edukasi mengenai kesehatan reproduksi perempuan.

Ia berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Medan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan persiapan kehamilan.

"Saya berharap acara ini memberikan impact besar bagi masyarakat luas,"harapnya.

Ketua POGI Sumut dr. Johny Marpaung mengatakan audiensi tersebut sekaligus bertujuan mengundang Wali Kota Medan dalam rangkaian kegiatan edukasi bertajuk Spark Campus 2026.

Program tersebut terintegrasi dengan Gerakan Nasional SPRIN atau Selamatkan Perempuan Indonesia.

Kota Medan terpilih menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang menyelenggarakan gerakan edukasi kesehatan reproduksi berskala nasional tersebut.

Sebagai puncak kegiatan, POGI Sumut akan menggelar kegiatan masyarakat pada Minggu, 4 Oktober 2026, di Lapangan Merdeka Medan.

"Kegiatan akan diisi dengan jalan pagi bersama, talk show edukatif kesehatan reproduksi, hingga pemberian vaksin HPV secara gratis. Kami juga mengundang seluruh Fakultas Kedokteran se-Kota Medan untuk berkolaborasi menyukseskan acara ini demi mengedukasi masyarakat luas," jelas dr. Johny.

Melalui kegiatan tersebut, POGI Sumut berharap edukasi mengenai kesehatan reproduksi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Kegiatan juga menjadi ruang kolaborasi antara organisasi profesi, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan perempuan.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan memaparkan perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Balai Kota Medan, Senin, 28 September 2026.

Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi mengatakan, dari 21 kecamatan di Kota Medan, sebanyak 19 kecamatan terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Semangati Ribuan Mahasiswa Baru UMSU, Sebut Kampus Jadi Pintu Gerbang Masa Depan

Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pemko Medan juga telah dimasukkan dalam APBD 2026 untuk mendukung sejumlah program penanganan pascabencana.

Pemanfaatan anggaran tersebut tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar masyarakat yang terdampak.

Salah satu pelayanan yang diperkuat adalah administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana.

Erfin mengatakan, pelayanan yang sebelumnya terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kini juga dilakukan di 21 kecamatan.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan.

"Setelah pascabencana, kami melakukan pelayanan di 21 kecamatan. Ini supaya masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan," ujar Erfin.

Selain pelayanan administrasi kependudukan, Pemko Medan melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan pustu.

Pembenahan sarana dan prasarana persampahan juga dilakukan.

Saat bencana terjadi, penumpukan sampah di sejumlah lokasi membuat proses pembersihan berjalan lebih lambat karena keterbatasan sarana.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi turut memberikan pemaparan sesuai bidang masing-masing.

Erfin mengatakan pelaksanaan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi masih menghadapi kendala teknis dan administrasi.

Salah satunya berkaitan dengan perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, Pemko Medan membutuhkan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk mempercepat pelaksanaan program.

"Kami berharap dengan kehadiran tim Satgas PRR ini bisa memberikan dukungan bagi kami untuk melakukan percepatan-percepatan," katanya.

Erfin juga menyampaikan perkembangan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang disebut telah diterima.

Sementara itu, bantuan untuk rumah yang mengalami rusak berat hingga kini belum diperoleh.

Terkait jaminan hidup, Erfin mengatakan Pemko Medan tidak mengusulkan bantuan tersebut.

Namun, terdapat perbedaan data yang masih perlu diklarifikasi dan disesuaikan dengan kelengkapan administrasi.

Wakil Sekretaris Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Marsda TNI Mohammad Nurdin mengatakan, kedatangan tim ke Medan bertujuan mengonfirmasi data penanganan pascabencana sekaligus mendengar langsung kendala yang dihadapi Pemko Medan.

"Satgas ini tidak mengambil alih tugas kementerian dan lembaga. Keberadaan kami lebih kepada fungsi koordinatif untuk mengurai simpul-simpul permasalahan di daerah yang ujungnya berdampak kepada masyarakat," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan terobosan. Namun, pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka hukum.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program karena dana yang digunakan merupakan uang negara.

Setelah pertemuan di Balai Kota Medan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan yang didampingi BPBD dan perangkat daerah terkait.

Hasil peninjauan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan tindak lanjut untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Medan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) 2026 di Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Muchtar Basri, Medan, Senin, 28 September 2026.

Kehadiran Rico Waas turut menyemangati ribuan mahasiswa baru yang memulai perjalanan akademik mereka.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Tugas Diklat, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Proyek Perubahan PKA-PKP Harus Berdampak Nyata bagi Organisasi dan Masyarakat

PKKMB UMSU 2026 turut dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, Wamen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Rektor UMSU Prof. Dr. Akrim, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Bupati Deliserdang Asriludin Tambunan, dan Anggota DPRD RI Ade Jona Prasetyo.

Dalam kuliah umum tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi mahasiswa yang memilih UMSU sebagai tempat menimba ilmu.

"Rekan-rekan sudah benar memilih sekolah di Universitas Muhammadiyah. Semuanya sudah teruji. Tinggal bagaimana adik-adik mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti jejak para senior," ujar Listyo Sigit.

Kapolri kemudian mengajak mahasiswa baru UMSU menguasai teknologi digital secara bijak dan produktif.

Menurut dia, kemampuan tersebut penting agar generasi muda tidak menjadi korban maupun bagian dari berbagai kejahatan di ruang siber.

Listyo Sigit mengatakan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membuka peluang besar bagi generasi muda untuk belajar, berinovasi, dan berkarya.

Namun, perkembangan teknologi juga diikuti berbagai ancaman, seperti penipuan daring, pencurian data, phishing, judi online, hoaks, disinformasi, deepfake, hingga kejahatan berbasis AI.

Kapolri juga mengajak mahasiswa memahami dinamika global yang berpotensi berdampak terhadap Indonesia.

Beberapa di antaranya konflik geopolitik, gangguan jalur logistik dunia, fluktuasi harga minyak, perang Rusia-Ukraina, hingga perang dagang Amerika Serikat dan China.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir meminta mahasiswa baru UMSU memiliki kebanggaan terhadap almamater.

Haedar mengatakan mahasiswa tidak perlu merasa rendah diri karena menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta.

"Percaya sama saya, kalian berada di tempat yang tepat: kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara," tegas Haedar.

Ia juga berpesan agar mahasiswa meluruskan niat dalam menuntut ilmu.

Menurut Haedar, pendidikan bukan hanya untuk memperoleh gelar akademik, tetapi juga proses membangun karakter, kedewasaan, akhlak, serta kemampuan menjalani kehidupan.

"Luruskan niat untuk tetap mencari ilmu. Kehormatan dan kemuliaan kalian, kini dan ke depan, kuncinya pada iman dan ilmu," pesannya.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB, Rico Waas menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh mahasiswa baru UMSU.

Menurut Rico, memasuki perguruan tinggi merupakan awal sekaligus pintu gerbang menuju dunia baru yang akan membentuk masa depan generasi muda.

Rico juga mengapresiasi penyambutan mahasiswa baru yang digelar UMSU.

Ia menilai kegiatan tersebut berlangsung luar biasa dan menjadi momentum penting untuk membangun semangat mahasiswa sebelum menjalani kehidupan perkuliahan.

Rektor UMSU Prof. Dr. Akrim sebelumnya menjelaskan bahwa pada PKKMB 2026, UMSU menerima 6.027 mahasiswa baru dari jenjang S1, S2, dan S3.

Dengan tambahan mahasiswa baru tersebut, jumlah mahasiswa UMSU kini mencapai 29.617 orang.

UMSU juga terus mengembangkan diri sebagai kampus yang inklusif dan berdaya saing global.

Saat ini terdapat 1.031 mahasiswa non-Muslim, termasuk 194 mahasiswa baru, serta 117 mahasiswa asing dari berbagai negara.

Selain itu, sebanyak 59 personel kepolisian tercatat sedang menempuh pendidikan di UMSU.

Di tengah perkembangan tersebut, UMSU juga mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah dan 'Aisyiyah 2027.

Kampus 4 atau Kampus Terpadu di Kabupaten Deli Serdang seluas sekitar 25 hektare tengah dipersiapkan dengan sejumlah fasilitas utama.

Melalui PKKMB 2026, UMSU menegaskan komitmennya menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki iman, karakter, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi tantangan global.* (ad)

MEDAN — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor meminta proyek perubahan yang disusun peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 2026 benar-benar diterapkan di unit kerja masing-masing.

Menurut Timur, proyek perubahan tidak boleh hanya menjadi bagian dari persyaratan pendidikan dan pelatihan.

Baca Juga:

• Terima Uang Rp25 Juta, Keponakan Wali Kota Tebingtinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

Hal itu disampaikan Timur saat membuka PKA dan PKP Tahun 2026 di Aula Beringin Lantai 5 Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Ngalengko Nomor 1, Medan, Senin (28/9/2026).

"Pelatihan kepemimpinan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN). Aparatur tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, membangun kolaborasi, serta beradaptasi terhadap perubahan," kata Timur.

Dalam kesempatan itu, Timur meminta peserta memperhatikan tiga hal selama mengikuti pelatihan dan setelah kembali ke unit kerja.

Pertama, integritas.

Menurut Timur, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Peserta diminta menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, bekerja transparan, dan menjauhkan diri dari praktik yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi.

Kedua, orientasi pada hasil.

Aparatur diminta tidak hanya menyelesaikan rutinitas dan administrasi, tetapi memastikan pekerjaan yang dilakukan memberikan manfaat serta menghasilkan capaian nyata bagi masyarakat.

Ketiga, inovasi dan kolaborasi.

Timur mengatakan tantangan pemerintahan semakin kompleks sehingga tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah.

Karena itu, diperlukan pemimpin yang mampu bekerja lintas sektor, memanfaatkan teknologi dan data, serta membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Saya berharap dari pelatihan ini lahir pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu menyederhanakan proses kerja, mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi anggaran dan menghadirkan inovasi di unit kerja masing-masing," katanya.

Timur kembali mengingatkan peserta agar proyek perubahan yang disusun tidak berhenti sebagai tugas dalam proses pendidikan dan pelatihan.

"Proyek perubahan bukan merupakan seremoni di diklat, tetapi benar-benar digunakan dan diterapkan di organisasi setelah nanti selesai mengikuti Diklat PKA maupun PKP," tegasnya.

Ia berharap para peserta membawa semangat baru ketika kembali ke unit kerja masing-masing.

Timur meminta peserta bekerja lebih cepat, tepat dalam mengambil keputusan, mampu menyelesaikan berbagai persoalan, serta memberikan pelayanan yang semakin nyata kepada masyarakat.

"Keberagaman asal peserta ini menjadi kekuatan tersendiri. Di sinilah ruang untuk saling belajar, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Mari kita bangun birokrasi Sumatera Utara yang profesional, berintegritas, inovatif dan berorientasi pada hasil," ajaknya.

Kepala BPSDM Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan PKA dan PKP Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi manajerial aparatur, khususnya pejabat administrator dan pejabat pengawas.

"Selain peningkatan kompetensi, pelatihan juga menjadi wadah untuk memperkuat jejaring kepemimpinan dan kolaborasi lintas instansi antara peserta, tenaga pengajar, coach, mentor dan penguji," katanya.

Menurut Agustinus, PKA dan PKP Tahun 2026 diikuti 288 peserta. Rinciannya, 154 peserta mengikuti PKA dan 134 peserta mengikuti PKP.

Peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Utara, serta sejumlah instansi vertikal.

Kedua pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 18 Desember 2026.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib, serta para kepala BKPSDM kabupaten dan kota.* (ad)

MEDAN — Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebingtinggi, Nur Erdian, dituntut dua tahun penjara dalam perkara dugaan penerimaan uang Rp25 juta dari perusahaan penyedia jaringan internet.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tebingtinggi dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Tak Terima Divonis 7 Tahun dalam Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Ajukan Banding

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Erdian dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp10 juta subsider 10 hari," kata jaksa dalam persidangan.

Nur Erdian diketahui merupakan keponakan Wali Kota Tebingtinggi.

Dalam perkara ini, dia didakwa menerima uang dari Heny Afrianti, Account Manager/Sales PT Whiz Digital Berjaya.

Jaksa menyatakan Nur Erdian terbukti melanggar Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal VII angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam perkara yang sama, Heny Afrianti juga dituntut oleh jaksa.

Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara kepada Heny.

Selain itu, Heny dituntut membayar denda Rp10 juta dengan subsider 10 hari kurungan.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, Ketua Majelis Hakim M Nazir memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum kedua terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

Sidang dengan agenda pembacaan pledoi akan dilanjutkan pada pekan depan.

Perkara ini berawal dari penyerahan uang Rp25 juta oleh Heny kepada Nur Erdian pada 14 April 2026.

Penyerahan uang berlangsung di Warung Cabe Ijo, Jalan Gatot Subroto Km 4, Sei Sikambing, Medan.

Uang tersebut disebut dibungkus menggunakan plastik hitam. Di dalamnya terdapat amplop putih bertuliskan PT Whiz Digital Berjaya.

Selain menyerahkan uang, Heny juga menitipkan dokumen permohonan pembayaran tagihan pekerjaan untuk Maret 2026.

Pemberian uang tersebut berkaitan dengan pekerjaan penyediaan jaringan internet berkapasitas 800 Mbps pada Diskominfo Kota Tebingtinggi.

Proyek tersebut menggunakan anggaran APBD 2026 dengan pagu sekitar Rp840 juta.

PT Whiz Digital Berjaya menjadi penyedia melalui sistem e-katalog, dengan nilai kontrak Rp839.999.999.

Sebelumnya, pembayaran pertama kepada perusahaan telah dicairkan pada 6 Maret 2026 sebesar Rp61.801.801.

Setelah penyerahan uang Rp25 juta tersebut, Nur Erdian dan Heny diamankan penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

Dalam persidangan sebelumnya, perkara ini juga mengungkap adanya pemberian uang secara bertahap dengan total Rp175 juta.

Heny menyebut uang tersebut diberikan dalam dua tahap, yakni Rp150 juta dan Rp25 juta.

Nur Erdian dalam persidangan sebelumnya mengakui menerima uang tersebut dan menyebut sebagian uang digunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk biaya kuliah.

Perkara tersebut kini memasuki tahap pembelaan setelah jaksa membacakan tuntutan terhadap kedua terdakwa.* (ad)

BANDA ACEH — Polri resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) Tahun Ajaran 2027/2028.

Penerimaan ini membuka kesempatan bagi putra-putri Aceh untuk mendapatkan pendidikan sekaligus mengembangkan kemampuan akademik dan nonakademik.

Baca Juga:

• Tak Terima Divonis 7 Tahun dalam Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Ajukan Banding

Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo bersama para pejabat utama Polda Aceh dari Ruang Video Conference Lantai II Gedung Satya Haprabu, Mapolda Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, SPMB Tahun Ajaran 2027/2028 merupakan penerimaan murid baru untuk generasi ketiga SMA KTB.

Menurut Joko, program tersebut memberikan kesempatan bagi putra-putri Aceh untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sekaligus mengembangkan potensi diri.

"Penerimaan ini menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan berkualitas, mengembangkan kemampuan akademik dan nonakademik, serta membangun karakter, kedisiplinan, dan semangat berprestasi," ujar Joko dalam keterangannya usai mengikuti peluncuran SPMB.

Joko mengatakan siswa SMA KTB sebelumnya telah menorehkan berbagai prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi bagian dari proses pendidikan dan pembinaan yang diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik.

Untuk mendukung proses pembelajaran, SMA KTB dilengkapi sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang telah melalui proses seleksi.

Lingkungan pendidikan tersebut dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan, mengikuti proses pembelajaran, dan meraih prestasi.

Pada Tahun Ajaran 2027/2028, SMA KTB menyediakan kuota sebanyak 180 murid baru.

Sebelumnya, sekolah tersebut telah menerima 120 siswa pada generasi pertama dan 180 siswa pada generasi kedua.

Joko menegaskan, proses pendaftaran SPMB SMA KTB tidak dipungut biaya.

Peserta didik yang dinyatakan diterima juga akan memperoleh beasiswa penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, Joko mengajak orang tua dan calon peserta didik yang berminat untuk mencermati informasi resmi mengenai persyaratan, jadwal, dan seluruh tahapan pendaftaran.

"Putra-putri Aceh yang memiliki semangat belajar dan keinginan untuk mengembangkan potensi diri dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan mengikuti seluruh tahapan penerimaan sesuai ketentuan," tambahnya.

Menurut Joko, pembukaan SPMB SMA KTB merupakan bagian dari kontribusi Polri dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.

Program tersebut diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi penerus yang memiliki kompetensi, karakter, kedisiplinan, dan semangat berprestasi.

"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya.* (ad)

LHOKSEUMAWE — Komandan Korem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran meminta prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Korem 011/Lilawangsa menjaga disiplin, keharmonisan keluarga, serta menjauhi judi online dan narkoba.

Arahan tersebut disampaikan Ali Imran saat memberikan pengarahan kepada prajurit dan ASN Korem 011/Lilawangsa di Kota Lhokseumawe, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Ungkap Modus Baru Transaksi Narkoba, Diiklankan di Media Sosial hingga Dibayar Pakai Kripto

Menurut dia, kedua hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kehidupan pribadi, keluarga, maupun kedinasan."Jangan sampai ada di Korem," tegas Brigjen TNI Ali Imran.

Selain mengingatkan soal judi online dan narkoba, Danrem meminta prajurit menjaga kehidupan keluarga dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

"Pimpinan berupaya mensejahterakan prajurit, namun jangan prajurit menyengsarakan keluarga sendiri, seperti melanggar aturan," pesannya.

Ali Imran juga mengajak seluruh prajurit dan ASN untuk mensyukuri tugas yang dijalankan serta menjaga keharmonisan keluarga.

Dia meminta personel memperhatikan pendidikan dan masa depan anak.

Menurutnya, kehidupan keluarga yang baik perlu menjadi bagian dari perhatian setiap prajurit.

Di sisi lain, Ali Imran mendorong prajurit untuk berpikir positif dan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia.

Salah satunya dengan mengelola lahan tidur yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal menjadi lahan produktif.

Selain itu, Danrem mengingatkan seluruh personel untuk menjaga kesehatan.

Ia juga mengajak prajurit meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan ibadah.

Baca Juga:

• Modus Rental Motor Scoopy Anggota TNI, 2 Pelaku Diciduk Polresta Banda Aceh & 1 Masih Buron

Melalui pengarahan tersebut, Ali Imran berharap seluruh prajurit dan ASN Korem 011/Lilawangsa semakin disiplin dalam menjalankan tugas, menjauhi judi online dan narkoba, serta mampu membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Pengarahan tersebut turut dihadiri para Komandan Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) Lhokseumawe, para Kasi dan Pasi Korem 011/Lilawangsa.*(ad)

MEDAN — Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, mengajukan banding atas vonis tujuh tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan papan tulis interaktif atau smartboard.

Perkara tersebut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

Baca Juga:

• Praperadilan dalam KUHAP 2026

"Kita banding atas vonis tersebut," kata Jonson David Sibarani, Senin (28/9/2026).

Jonson menilai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kliennya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Kalau kita dengarkan pertimbangan hukum majelis hakim, tidak berdasarkan fakta. Di persidangan Saiful Abdi mengatakan, si Supriadi melapor ke dia. Pak itu ada uang Rp1 miliar. Rupanya tiba-tiba dijemput ajudan Pj Bupati (Faisal Hasrimy). Tapi kenapa di putusan Rp1 miliar itu dibebankan kepada Saiful Abdi, Kenapa hakim malah menuduh uang itu diterima Saiful Abdi? Itu faktanya dari mana," kata dia.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Saiful Abdi.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (24/9/2026).

"Mengadili, menyatakan perbuatan Saipul Abdi terbukti secara sah dan bersalah sesuai dakwaan jaksa. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta dengan subsider 120 hari kurungan," kata hakim Yusafrihardi Girsang di persidangan.

Selain pidana penjara dan denda, Saiful juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan merampas harta benda Saiful untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Apabila harta benda tersebut tidak mencukupi maka terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana penjara selama 2 tahun penjara," ucap hakim.

Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Langkat yang sebelumnya menuntut Saiful dengan hukuman 11 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta uang pengganti Rp2 miliar berdasarkan materi yang disampaikan dalam perkara tersebut.

Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lainnya juga telah dijatuhi hukuman.

Mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat, Supriadi, divonis enam tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan.

Supriadi juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp500 juta.

Jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila harta benda Supriadi tidak mencukupi, uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Sementara itu, Direktur PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp400 juta dengan subsider 120 hari kurungan.

Budi juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp10 miliar dengan ketentuan yang sama.

Pemberitaan mengenai putusan 24 September 2026 juga mencatat bahwa majelis hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun kepada Saiful Abdi dan Budi Pranoto, sementara Supriadi dihukum enam tahun enam bulan.

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024.

Dalam dakwaan, pengadaan tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp49,9 miliar.

Saiful Abdi didakwa bersama Supriadi dan Budi Pranoto Seputra melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

Berdasarkan perkara, kerugian keuangan negara disebut mencapai Rp29.588.291.000 atau sekitar Rp29,5 miliar.

Angka kerugian tersebut juga tercantum dalam pemberitaan mengenai dakwaan perkara.

Majelis hakim menyatakan perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut hal yang memberatkan antara lain perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara, meresahkan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mencederai dunia pendidikan.

"Sementara hal meringankan, para terdakwa belum pernah dipidana, memiliki tanggungan keluarga," ungkap hakim.

Dengan diajukannya banding oleh Saiful Abdi, perkara tersebut selanjutnya akan memasuki proses pemeriksaan pada tingkat banding.

Kuasa hukum Saiful menyatakan keberatan terutama terhadap pertimbangan hakim mengenai uang Rp1 miliar yang dibebankan kepada kliennya.* (tm/ad)

JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Wahyudi.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Senin, 28 September 2026.

Baca Juga:

• Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK: Dari Dugaan "Pasal Penyelundupan" hingga Jawaban KPU

Sebelumnya, DKPP menggelar sidang pemeriksaan perkara tersebut di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, pada 12 Agustus 2026.

Dalam pertimbangannya, DKPP menyatakan sejumlah dalil yang diadukan terhadap Wahyudi tidak terbukti dalam persidangan.

Dalil tersebut antara lain mengenai penelantaran anak, ancaman fisik maupun mental, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan siri, dan perzinahan.

Namun, DKPP menemukan fakta lain yang dinilai sebagai pelanggaran etik, yakni hubungan Wahyudi dengan seorang perempuan yang disebut sebagai bagian dari kelompok pengajian yang sama.

"Meskipun dalil aduan teradu melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada teradu serta penelantaran anak, melakukan perzinahan serta Meskipun dalil aduan teradu melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada teradu serta penelantaran anak, melakukan perzinahan serta pernikahan sirih tidak terbukti, namun dalam fakta persidangan diperoleh fakta berupa keterangan dan pengakuan teradu yang menerangkan bahwa teradu telah berpergian bersama seseorang perempuan ke berbagai daerah padahal keduanya bukan pasangan suami istri yang sah," kata anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan putusan, Senin (28/9/2026).

DKPP juga menyatakan menemukan bukti mengenai kontak fisik antara Wahyudi dan perempuan tersebut.

Menurut DKPP, interaksi itu dinilai melampaui batas kewajaran hubungan pertemanan biasa.

"Selain fakta perjalanan bersama tersebut, terdapat pula bukti berupa unggahan di media sosial yang memperlihatkan interaksi fisik antara teradu dengan dianggap dibacakan berupa berpegangan tangan, berpelukan dan berjoget bersama yang menurut penilaian DKPP merupakan bentuk kedekatan yang melampaui batas batas hubungan pertemanan biasa yang patut diduga hubungan istimewa yang bersifat tidak patut," ucapnya.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, DKPP menilai Wahyudi melanggar sejumlah prinsip dalam kode etik penyelenggara pemilu.

Prinsip yang dinilai dilanggar meliputi integritas, kehormatan, profesionalitas, dan kepentingan umum.

"Teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu sebagaimana ditentukan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat 1, ayat 2 huruf a, b dan c, dan ayat 3 huruf e, Pasal 12 huruf a dan huruf b, serta Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujarnya.

Atas pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir sekaligus memberhentikan Wahyudi dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

"Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada dianggap dibacakan selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan.

Dengan putusan tersebut, Wahyudi tetap tercatat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, namun tidak lagi menjabat sebagai ketua.

Perkara ini sebelumnya diadukan oleh istri Wahyudi, Ambar Lestari. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik, termasuk dugaan pernikahan siri.

DKPP sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan perkara Nomor 14-PKE-DKPP/VII/2026 di UMSU, Medan, pada 12 Agustus 2026.

Kuasa hukum pelapor, M Fadli Nasution, saat itu menyebut sejumlah dugaan yang dilaporkan kepada DKPP.

Di antaranya dugaan penelantaran istri dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga.

"Melakukan penelantaran istri dan anak-anak, melakukan ancaman baik secara fisik maupun mental kepada istri dan anak-anak, melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anak," kata M Fadli Nasution, Rabu (12/8/2026).

Fadli juga menyebut adanya dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan modus pernikahan siri serta dugaan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

"Melakukan perselingkuhan dan perzinaan dengan modus menikah siri,. elakukan poligami secara diam-diam tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama," ucapnya.

Namun, dalam putusannya, DKPP menyatakan sejumlah dalil tersebut tidak terbukti dalam persidangan.

DKPP kemudian mendasarkan sanksi terhadap Wahyudi pada fakta lain yang dinilai terbukti, yakni kedekatan dengan perempuan yang bukan pasangan sahnya.

Putusan DKPP tersebut menjadi dasar pemberhentian Wahyudi dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.* (d/ad)

JAKARTA — Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, memerintahkan seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) menertibkan serta membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

Perintah tersebut disampaikan Mashudi setelah muncul temuan fasilitas yang disebut mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh Ombudsman RI.

Baca Juga:

• Besok, Komisi XIII DPR Cek Langsung Lapas Cibinong Usai Temuan Ombudsman

"Yang pasti kami sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kalapas, Karutan, KPLP, bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar semuanya ditertibkan dan dibongkar. Dan ini kami sudah kirim surat kepada seluruh daripada Kakanwil, Ka UPT yang ada di jajaran," kata Mashudi, di Gedung DPR RI, Senin (28/9/2026).

Menurut Mashudi, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesimpulan rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI.

Dia menegaskan, jajaran pemasyarakatan akan mengambil tindakan terhadap kepala kantor wilayah maupun kepala unit pelaksana teknis yang tidak menjalankan perintah tersebut.

"Apa yang menjadikan rekomendasi ini, kami enggak akan main-main. Kami akan tindak tegas apabila Kakanwil, Kalapas tidak mengikuti untuk pembongkaran. Baik itu bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kita akan bongkar semuanya," kata Mashudi.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya sebelumnya menyampaikan bahwa DPR mendesak pembongkaran bangunan dan penertiban fasilitas yang tidak sesuai peruntukan, bukan hanya di Lapas Cibinong tetapi di seluruh lapas di Indonesia.

"Komisi XIII DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong dan seluruh Lapas yang ada di Indonesia, serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan, guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan," ucap Willy, saat membacakan kesimpulan rapat.

Komisi XIII juga akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menindaklanjuti perbedaan hasil pemeriksaan antara Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang disebut memiliki standar seperti apartemen di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Temuan itu diperoleh dalam inspeksi mendadak kedua Ombudsman di Lapas Cibinong sepanjang 2026.

Pada sidak pertama, Ombudsman disebut tidak mendapatkan akses untuk masuk ke area tersebut.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan fasilitas tersebut berada di bagian belakang kompleks lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan yang tersebar di sejumlah titik di bagian belakang lapas.

Fasilitas tersebut disebut memiliki ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga peralatan memasak.

Ombudsman juga mencatat terdapat sekitar enam sampai tujuh orang yang diduga merupakan warga binaan di kawasan tersebut.

Namun, status dan identitas mereka belum dapat dipastikan secara lengkap.

Ombudsman kemudian memberikan tenggat waktu kurang dari satu bulan kepada Lapas Kelas IIA Cibinong untuk merobohkan fasilitas khusus tersebut.

Selain itu, Ombudsman menyiapkan sejumlah langkah korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, termasuk terkait kelembagaan dan pengawasan internal.

Di sisi lain, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan bahwa bangunan yang disebut Ombudsman sebagai fasilitas berstandar apartemen merupakan rumah dinas yang ditempati sejumlah pejabat Lapas Cibinong.

Kementerian Imipas juga membantah dugaan bahwa fasilitas tersebut secara khusus disediakan bagi narapidana tertentu sebagai tempat tinggal selama menjalani masa pidana.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap melakukan investigasi untuk mendalami status bangunan, penggunaan fasilitas, serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam penyediaannya.

Dalam rapat dengan Komisi XIII, Mashudi juga menyampaikan bahwa 13 bangunan rumah dinas di kawasan tersebut masih didalami dari sisi administrasi, status aset, dan pemanfaatannya.

Dengan adanya perintah pembongkaran secara nasional, Ditjen Pemasyarakatan meminta jajaran lapas dan rutan memastikan setiap bangunan serta fasilitas yang berada di lingkungan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.* (km/ad)

SOLO — Pengadilan Negeri (PN) Solo menolak seluruh permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar yang diajukan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, mantan terpidana perkara penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal PN Solo, Marper Pandiangan, dalam sidang di ruang Soerjadi, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Gertak Bawa Eks Stafsus Presiden di PN Jaktim, Dokter Tifa Janji Bongkar Teka-teki Ijazah Jokowi

"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil," ujar Marper saat membacakan putusan di PN Solo, Senin (28/9/2026).

Sidang tersebut dihadiri kuasa hukum pemohon Muhammad Taufiq dan Nael Tiano Marbun.

Sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo juga hadir sebagai kuasa termohon.

Sementara itu, pihak turut termohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

Gus Nur sebelumnya merupakan terpidana dalam perkara penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Ia sempat dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh PN Solo. Setelah mengajukan banding, hukuman tersebut kemudian turun menjadi empat tahun.

Pada 27 April 2025, Gus Nur dinyatakan bebas melalui program pembebasan bersyarat.

Tidak lama kemudian, Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang pemberian amnesti.

Nama Gus Nur tercantum sebagai salah satu dari 1.178 orang penerima amnesti.

Sejak 2 Agustus 2025, Gus Nur tidak lagi menjalani kewajiban pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Setelah bebas, Gus Nur mengajukan permohonan ganti rugi dengan pihak termohon Negara Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia dan turut termohon Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Usai sidang, kuasa hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq, mengatakan pihaknya menerima putusan tersebut, tetapi mempertanyakan sejumlah pertimbangan hakim.

"Kami kalah. Ya, artinya eksepsi jaksa satu pun tidak ada yang menerima, eksepsi tidak diterima. Dan yang menyedihkan menurut saya, Hakim mengkonstantir putusan seolah pendapat ahli," ujar Taufiq di PN Solo, Senin (28/9/2026).

"Padahal itu Undang-Undang baru dan di situ seberulang disebutkan, gugat permohonan ganti rugi itu hukum acaranya praperadilan tapi bukan perkara praperadilan," imbuhnya.

Taufiq menilai terdapat kesalahan dalam penerapan hukum pada perkara tersebut.

"Tadi disebutkan, ya, antara lain bagi tersangka, kemudian terdakwa, dan/atau terpidana, tidak ada penjelasan lain. Ahlinya pun ahli yang ke mana-mana baca buku. Ahli itu saya tanya istilah pidana dia enggak ngerti. Istilah wrong arrest, mana ini masuk kategori wrong arrest atau wrong conviction, salah orang atau salah penerapan hukum. Ini salah penerapan hukum," ujarnya.

Taufiq juga mempertanyakan pertimbangan hakim yang menggunakan poin mengenai amnesti dalam putusan tersebut.

Menurut dia, amnesti bukan menjadi dasar utama tuntutan maupun petitum permohonan ganti rugi yang diajukan Gus Nur.

"Kami bukan orang yang tidak mengerti hukum, amnesti itu kan artinya adopsi dari bahasa kedokteran, ya, amnesia, dilupakan. Kami tidak mungkin bicara itu. Jadi, pertanyaan kami kepada ahli pidana itu tidak bisa terjawab," kata dia.

Taufiq juga menegaskan pihaknya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 173 hingga Pasal 175 KUHAP tidak mensyaratkan seorang terpidana harus terlebih dahulu memperoleh putusan praperadilan untuk mengajukan permohonan ganti rugi.

"Dan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), (3), (4), dan (5), kemudian Pasal 174, Pasal 175, semuanya penjelasannya jelas. Enggak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa untuk terpidana itu harus lewat praperadilan dulu, enggak ada. Jadi itu karangan," tegasnya.

Meski permohonan ditolak, Taufiq mengatakan pihaknya tidak berkecil hati. Ia menilai terdapat ketidaksesuaian dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara tersebut.

"Jadi sekali lagi terhadap putusan kami, kami tidak sedih karena tidak ada alasan jaksa dan alasan Kementerian Keuangan yang dikabulkan. Dan ada terjadi penyimpangan karena memang mereka membaca bahwa upaya hukum ini tidak ada banding, tidak ada kasasi, sehingga dijadikan alasan seolah-olah saya enggak bodoh," terangnya.

Taufiq kembali mempersoalkan keterangan ahli yang digunakan dalam persidangan.

"Setiap ditanya, apa itu wrong arrest? Apa itu wrong conviction? Padahal itu arti di dalam bahasa Inggris Pasal 173 salah orang dan salah penerapan hukum. Ini salah penerapan hukum karena enggak ada ijazahnya. Dan yang paling penting selama persidangan pun juga tidak ada ijazah," tandasnya.

Dengan putusan tersebut, permohonan ganti rugi Rp4,2 miliar yang diajukan Gus Nur dinyatakan ditolak oleh PN Solo.

Pernyataan mengenai alasan dan keberatan terhadap putusan tersebut merupakan sikap dari kuasa hukum pemohon.* (km/ad)

JAKARTA — Gugatan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Keppres tersebut ditetapkan pada 6 November 2025 dan menjadi dasar pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2025.

Baca Juga:

• 170 Mahasiswa UPMI Selesaikan KKN di Tanjungbalai, Wakil Wali Kota Fadly Abdina: Jangan Tinggalkan Pengalaman

Perkara gugatan GEMAS kini telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.

Dalam persidangan di PTUN Jakarta, Senin (28/9/2026), GEMAS menghadirkan Inisiator GEMAS Usman Hamid dan peneliti sejarah Ita Fatia Nadia.

Keduanya memberikan keterangan mengenai hasil penelitian dan pendampingan terhadap korban sejumlah peristiwa yang mereka kaitkan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru.

Usman Hamid mengatakan penelitian yang dilakukan bersama aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Menurut Usman, penelitian tersebut dilakukan untuk melihat apakah suatu peristiwa memenuhi unsur serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil secara sistematis atau meluas.

"Kategorinya adalah apakah ada serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil yang dilakukan secara sistematis atau meluas, berupa pembunuhan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan seterusnya," ujar Usman dalam persidangan di PTUN Jakarta, Senin.

Usman mengatakan hasil kajian tersebut mencatat sedikitnya 11 hingga 12 peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.

Beberapa peristiwa yang disebut antara lain pembunuhan massal 1965-1966, Peristiwa Tanjung Priok pada 1984, serta Talangsari pada 1989.

Usman juga menjelaskan keterlibatan Soeharto dalam kajian tersebut dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban komando sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Terkait Peristiwa Tanjung Priok, Usman mengatakan hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan peristiwa tersebut memenuhi dugaan pelanggaran HAM berat.

"Peristiwa Tanjung Priok merupakan peristiwa yang menurut sifat dan lingkupnya patut diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," kata Usman.

Ia mengatakan investigasi KontraS menemukan adanya korban yang ditangkap dan dipenjara tanpa proses peradilan, penyiksaan, serta orang yang hilang dan hingga kini belum ditemukan.

Dalam perkara 1965-1966, Usman mengatakan KontraS juga mendata mantan tahanan politik dan orang-orang yang diduga dihilangkan secara paksa.

"Ketika itu saya mengumpulkan bersama teman-teman KontraS 1.200 orang yang dihilangkan pada tahun 65-66," ucapnya.

Sementara itu, jumlah orang yang berhasil didata dalam kategori pemenjaraan atau pembuangan ke Pulau Buru disebut mencapai sekitar 6.000 orang.

Saksi lainnya, peneliti sejarah Ita Fatia Nadia, mengatakan dirinya pernah terlibat dalam tim pengkajian dugaan pelanggaran HAM berat pada masa Soeharto di Komnas HAM pada 2002.

Ita yang juga merupakan anggota Komnas Perempuan saat itu ditunjuk untuk memimpin tim pengkajian khusus terkait peristiwa 1965.

Ia mengatakan timnya menelusuri berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penyiksaan, hingga pembuangan orang-orang yang dituduh terlibat dalam peristiwa 1965.

"Kami mulai dengan surat-surat, dengan keputusan-keputusan, dan juga dengan bagaimana dari Presiden, kemudian ke Pangkopkamtib yang paling berperan, kemudian turun lagi," ujar Ita.

Penelusuran tersebut, kata Ita, mencakup sejumlah lokasi penahanan, antara lain Pulau Buru, Plantungan, Argosari di Kalimantan Timur, dan Pulau Kemaro di Sumatera Selatan.

Tim juga menelusuri dokumen terkait penahanan mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang disebut berjumlah 312 orang.

Selain dokumen resmi, Ita mengatakan tim mengumpulkan kesaksian melalui metode oral history dari korban yang pernah mengalami penahanan dan kekerasan pada masa tersebut.

Dalam persidangan, Ita menyebut dirinya mendengar kesaksian dari sejumlah korban yang menjadi pihak penggugat, termasuk Mujiati, Utati, dan Nani Nurani.

Ia mengatakan ketiganya pernah ditahan setelah dituduh terkait dengan Gerwani atau organisasi yang dikaitkan dengan peristiwa 1965.

"Ketiganya tidak terbukti sebagai aktivis Gerwani atau ikut melakukan pesta di Lubang Buaya sama sekali," kata Ita.

Ita juga mengungkapkan bahwa sebagian narasumber laki-laki yang diwawancarainya dalam penelitian oral history menyebut keterlibatan Soeharto dalam rangkaian peristiwa 1965.

Dalam keterangannya, Ita mengatakan penelitian tim tersebut bertujuan mendokumentasikan dugaan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan di luar proses hukum berdasarkan dokumen resmi.

"Jadi, kami ingin itu berdasarkan surat-surat yang resmi, begitu," ucapnya.

Ita kemudian menjelaskan bahwa pengalaman tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penelitiannya, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman keluarganya yang terdampak penangkapan pada masa itu.

Menurut dia, proses pendokumentasian dan upaya rekonsiliasi terhadap korban serta keluarga korban terus dilakukan melalui berbagai cara, termasuk oral history, pendokumentasian lokasi, dan kegiatan budaya.

Keterangan Usman Hamid dan Ita Fatia Nadia disampaikan dalam rangkaian pemeriksaan saksi dari pihak penggugat dalam perkara gugatan GEMAS terhadap Keppres pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Perkara tersebut masih berjalan di PTUN Jakarta. Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat yang dijadwalkan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dengan demikian, proses hukum terkait gugatan terhadap Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir dari PTUN Jakarta.* (km/ad)

JAKARTA — Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia dalam laga kedua Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026, Senin, 28 September 2026.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, mulai pukul 19.30 WIB.

Baca Juga:

• Buka Musda XVI KNPI, Wawako Tanjungbalai Tantang Pemuda Sampaikan Kritik Konstruktif Demi 'Tanjungbalai EMAS'

Berdasarkan informasi penyiaran terbaru, laga ini tersedia melalui SCTV, Indosiar, Moji, NEX, dan platform Vidio.

Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim untuk menjaga posisi mereka di Grup A.

Indonesia sebelumnya mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Singapura.

Sementara itu, Malaysia juga membawa modal positif setelah mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0 pada pertandingan pertama.

Hasil tersebut membuat persaingan di Grup A semakin ketat.

Pertandingan Indonesia melawan Malaysia kembali mempertemukan dua negara yang memiliki rivalitas panjang dalam sepak bola Asia Tenggara.

Kedua tim kini bertemu pada matchday kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengincar hasil positif untuk menjaga persaingan menuju babak berikutnya.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, meminta para pemainnya tetap fokus sepanjang pertandingan.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan atmosfer SUGBK sebagai sumber motivasi.

"Dari peluit pertama hingga peluit akhir, pusatkan perhatian pada kerangka kerja taktis kita, beradaptasi dengan lawan di dalam pertandingan," kata Herdman.

"Secara emosional, seraplah energi di stadion, tetapi bawa emosi tersebut agar Malaysia mengerti bahwa ini adalah rumah kita."

Herdman menilai pertandingan melawan Malaysia menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka di tengah atmosfer pertandingan yang besar.

"Ini benar-benar laga penentuan. Biasanya laga-laga seperti ini memunculkan performa terbaik dari para pemain top," lanjutnya.

"Saya rasa kita memiliki beberapa pemain top di dalam tim kita yang sangat menikmati momen-momen seperti ini."

"Tampil di stadion yang penuh dalam pertandingan derbi yang sangat berarti bagi semua orang," tegas John Herdman.

Herdman juga mengingatkan pemain agar tetap mempertahankan karakter permainan Timnas Indonesia.

"Beberapa pemain kita yang lahir dan besar di sini akan berbicara tentang kesempatan ini, yang memang begitulah adanya."

"Kita harus memainkan pertandingannya, membawa gaya kita, identitas kita, membuat penggemar kita bersemangat. Dan kemudian, Anda tahu, melindungi (laga) kandang kita."

"Itu pesan yang sangat besar. Saat kita memikirkan tentang cara bertahan kita, kita sedang melindungi kandang kita, orang-orang kita, tanah kita, dan semoga trofi kita," pungkasnya.

Jadwal dan Live Streaming Indonesia vs Malaysia

Berikut informasi pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026:

Pertandingan: Indonesia vs Malaysia
Kompetisi: FIFA ASEAN Cup 2026
Babak: Divisi 1 Grup A, matchday kedua
Hari: Senin, 28 September 2026
Kick-off: 19.30 WIB
Stadion: Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Siaran langsung: SCTV, Indosiar, Moji, NEX
Live streaming: KLIK DISINI! dan DISINI!

Bagi masyarakat yang tidak dapat menyaksikan pertandingan secara langsung di SUGBK, duel Indonesia vs Malaysia dapat diikuti melalui siaran televisi maupun layanan streaming yang memiliki hak siar.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan dalam rangkaian FIFA ASEAN Cup 2026 karena mempertemukan Indonesia dan Malaysia dalam persaingan Grup A.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi XIII DPR RI akan mengecek langsung kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, pada Rabu, 30 September 2026.

Kunjungan itu dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah dan persoalan keamanan di dalam kawasan lapas.

Baca Juga:

• Pengurus Rayon AMPI Binjai Barat Resmi Dilantik, Delia Pratiwi Dorong Pemuda Aktif Berkarya

"Dan besok, Rabu, Ketua Komisi XIII bersama seluruh anggota Komisi XIII akan mengecek ke lapangan pada pukul 10.00 WIB," kata Mashudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Mashudi mengatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terbuka terhadap temuan Ombudsman.

Pemerintah, kata dia, masih melakukan investigasi untuk mengetahui secara menyeluruh kondisi yang ditemukan di Lapas Cibinong.

"Ini salah satu yang menjadikan kita semua terbuka apa adanya. Ini yang kita sampaikan," ujarnya.

Dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kunjungan ke Lapas Cibinong juga disebut sebagai tindak lanjut atas adanya perbedaan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan pengecekan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Komisi XIII DPR RI akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ucap Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya membacakan kesimpulan.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menjalani pemeriksaan.

Kelima pejabat tersebut terdiri atas kepala lapas, kepala kesatuan pengamanan lapas (KPLP), kepala seksi pembinaan dan pendidikan (Kasi Binadik), kepala seksi keamanan dan ketertiban (Kasi Kamtib), serta kepala urusan umum lapas.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan pemeriksaan dilakukan atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman," jelas Rudi kepada wartawan di lokasi, Sabtu (26/9/2026).

Rudi mengatakan kelima pejabat tersebut dinonaktifkan karena diduga bertanggung jawab atas temuan Ombudsman.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan kalapas, kedua KPLP, kasiebinadik, kasiekamtib, dan terakhir kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara," ujar Rudi.

Ia mengatakan pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi.

"Kita akan selidiki semuanya. Arahan Pak Menteri jelas dan kuat, kalau ada yang melanggar, kita punya aturan, kita punya kode etik, kita punya hukuman dinas. Kami nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan, dan sampai hari ini," pungkas Rudi.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Golkar, Dewi Asmara, mengatakan pihaknya akan mengawal tindak lanjut temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Dewi mengatakan proses pemeriksaan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Temuan di Lapas Cibinong bukan sekadar persoalan fasilitas. Ini adalah persoalan integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada keadilan. Kami di Komisi XIII akan memastikan bahwa proses hukum dan pemeriksaan internal berjalan tanpa tebang pilih. Tidak boleh ada ruang bagi praktik istimewa yang mencederai prinsip pemasyarakatan," ujar Dewi Asmara dalam siaran pers, Senin (28/9/2026).

Dewi juga menyoroti status Lapas Cibinong yang sebelumnya telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Karena itu, ia mendorong evaluasi tidak hanya berhenti pada penonaktifan pejabat, tetapi juga menyentuh sistem pengawasan dan pengelolaan di lingkungan pemasyarakatan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat Ditjen Pemasyarakatan. Namun, ini baru awal. Komisi XIII akan terus mengawal hingga tuntas, termasuk memastikan Ombudsman RI dapat menyampaikan fakta lapangan secara utuh dalam forum yang semestinya," jelasnya.

Temuan tersebut bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.

Ombudsman menyebut menemukan dugaan bangunan yang disebut sebagai "kluster mewah" dan diduga dihuni warga binaan.

Di lokasi tersebut, Ombudsman melaporkan adanya lebih dari 10 bangunan serta beberapa mobil yang terparkir.

Ketika masuk ke salah satu bangunan, tim Ombudsman menyebut menemukan fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, dan fasilitas lainnya.

Ombudsman juga menyampaikan adanya fasilitas fitnes serta bangunan yang saat itu disebut sedang digunakan untuk pembangunan simulator golf.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah klaster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis.

Ombudsman juga melaporkan adanya celah keamanan di bagian belakang bangunan yang disebut tidak terkunci dan terhubung ke area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Selain itu, Ombudsman menyebut menerima informasi mengenai dugaan pungutan liar dari keluarga warga binaan.

Dalam keterangan terbarunya pada Senin (28/9/2026), Ombudsman menyatakan siap menyampaikan hasil pengawasan lapangan kepada DPR RI sebagai bagian dari proses tindak lanjut dan perbaikan tata kelola pemasyarakatan.

Dengan kunjungan Komisi XIII dan Ditjen Pemasyarakatan pada Rabu mendatang, kondisi Lapas Cibinong akan kembali diperiksa secara langsung.

Hasil pengecekan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai perbedaan temuan antara Ombudsman dan pemeriksaan internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.* (dkm/ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan wilayah perairan.

Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mengantisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan berbagai aktivitas ilegal lainnya.

Baca Juga:

• Dua Terduga Pelaku Perampokan dan Pembunuhan Wakil Rektor IT&B Karo Ditangkap di Belawan, Mobil Korban Diamankan

Apel bersama tersebut digelar di Lapangan Upacara PT Inalum, Kecamatan Sei Suka.

Kegiatan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, yang sekaligus secara resmi membuka operasi gabungan.

Menurut Baharuddin, operasi gabungan memiliki arti penting bagi Kabupaten Batu Bara.

Daerah tersebut memiliki garis pantai yang panjang dan sejumlah alur sungai yang berpotensi menjadi jalur keluar-masuk berbagai aktivitas.

Karena itu, pengawasan wilayah perairan membutuhkan kerja sama berbagai instansi.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan terhadap aktivitas ilegal, termasuk TPPO.

Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan rompi kepada para petugas yang akan menjalankan operasi gabungan di wilayah perairan Batu Bara dan Serdang Bedagai.

Sejumlah unsur turut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Di antaranya Kabag Operasi Badan Intelijen Daerah Sumut Kombes Pol Tris Supriadi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, CTMP., CRMP., M.Tr.Opsla., serta Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K., M.H., CPHR., CBA.

Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi, S.H., M.H., Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Batu Bara, Kasat Pol PP, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung, para Kepala UPT Imigrasi Wilayah Sumatera Utara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung, Manager PT Pelindo, serta perwakilan PT Inalum Ismail Midi.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Baharuddin didampingi Asisten II, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Camat Sei Suka.

Operasi gabungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan wilayah perairan sekaligus membangun koordinasi antarinstansi dalam menjaga keamanan di kawasan pesisir Batu Bara dan Serdang Bedagai.* (ad)