Pembukaan dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang hadir di tengah para atlet, pelatih, hingga pengurus cabang olahraga.

Baca Juga:

• PT Bank SUMUT KCPSyariah Rantauprapat Salurkan Bingkisan untuk Siswa Babul Ilmi, Dukung Semangat Pendidikan Generasi Muda

"Hari ini mudah-mudahan Popkot terus bisa membangun calon-calon bibit atlet baru di Kota Medan dari usia dini hingga dewasa," kata Rico Waas.

Ia menekankan bahwa menjadi juara membutuhkan proses panjang, kedisiplinan, dan konsistensi latihan.

"Menjadi pemenang tentu harapan kita semua. Tapi itu dimulai dari proses sejak dini, keseriusan, rutinitas yang baik, dan kedisiplinan," ujarnya.

Rico juga mengingatkan para atlet pelajar agar menjauhi hal-hal negatif seperti narkoba dan judi online yang dapat merusak masa depan generasi muda.

"Jauhi narkoba, judi online, dan hal-hal berbahaya lainnya. Tetap di jalur positif agar menjadi orang sukses," tegasnya.

Suasana pembukaan berlangsung meriah saat Rico berinteraksi dengan sejumlah atlet muda, termasuk atlet judo, panjat tebing, dan karate yang mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Medan.

Sementara itu, Kadispora Kota Medan T Chairuniza melaporkan Popkot Medan 2026 diikuti 1.100 atlet pelajar dengan mempertandingkan 12 cabang olahraga.

Ajang ini berlangsung pada 21–26 Mei 2026 dengan total 320 medali yang diperebutkan.

Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Wali Kota Medan sebagai simbol dimulainya kompetisi.*

(dh)

Permintaan itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi pengurus LPTQ Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bobby turut didampingi Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong RS Internasional di Medan dengan Fasilitas Bintang Lima

Ia menegaskan pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas pihak agar pelaksanaan MTQ berjalan lancar. Menurutnya, seluruh aspek teknis mulai dari desain logo, kesiapan venue, hingga kebutuhan acara harus diperhatikan secara detail.

"Jika ada kendala di lapangan, segera diskusikan bersama agar bisa dicari solusi terbaik. Dengan komunikasi yang baik, pelaksanaannya diharapkan tanpa hambatan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Sumut Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut telah melaksanakan MTQ tingkat daerah.

"Sudah 28 kabupaten/kota mendaftar, dan kami targetkan 29 kabupaten/kota akan ikut berpartisipasi dalam MTQ ke-40 Sumut ini," kata Yasir.

Ia menambahkan, audiensi tersebut juga bertujuan meminta arahan langsung dari Gubernur Sumut agar pelaksanaan MTQ berjalan sukses, baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi kafilah.

Selain sukses acara, LPTQ Sumut juga menargetkan peningkatan prestasi agar Sumut dapat meraih hasil terbaik pada ajang MTQ tersebut.*

(dh)

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Gefri Agitia mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga:

• Open Trip Gunung Dukono Berujung Maut, Polisi Tetapkan Penyedia Jasa Jadi Tersangka

Berdasarkan hasil penyelidikan, kecelakaan terjadi saat kendaraan taksi Green SM yang dikemudikan RRP melintas dari arah Duren Jaya menuju Jalan Juanda. Saat melewati rel, mobil tersebut tiba-tiba mengalami mati mesin dan berhenti di tengah perlintasan.

Tak lama berselang, KRL yang melaju dari arah barat menabrak kendaraan tersebut hingga mengalami kerusakan.

Meski telah berstatus tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap RRP karena tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut.

"Tidak dilakukan penahanan karena tidak terdapat korban jiwa, luka ringan, maupun luka berat," ujarnya.

Polisi menyebut kasus ini akan diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring) dengan sidang tunggal di pengadilan.

Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk masinis KRL, penjaga perlintasan, pengemudi, serta pihak terkait lainnya. Polisi juga memastikan masinis tidak dapat dipersalahkan dalam peristiwa tersebut karena telah menjalankan prosedur sesuai aturan.

Sebelumnya, insiden kecelakaan KRL dengan taksi Green SM sempat mengganggu perjalanan kereta di lintas Bekasi–Cikarang.*

(k/dh)

Desakan itu disampaikan Lasarus dalam rapat kerja membahas insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang menelan korban jiwa.

Baca Juga:

• Rosan Ungkap Alasan Tunjuk WNA Australia Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup-nutupi fakta di balik kecelakaan tersebut. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk perbaikan sistem keselamatan transportasi kereta api ke depan.

"Kalau kita berbohong saat ini, kita juga berbohong kepada mereka yang sudah pergi akibat kecelakaan ini," ujarnya.

Lasarus juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional perkeretaapian, termasuk pengaturan jarak waktu antar perjalanan kereta dan mekanisme pengendalian situasi darurat.

Menurutnya, kecelakaan yang terjadi tidak boleh kembali terulang dengan penyebab yang sama.

"Kalau sampai jatuh di lubang yang sama dua kali, itu tidak cukup bijak," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta penjelasan terbuka dari Kemenhub dan PT KAI terkait kronologi kecelakaan yang menewaskan 16 orang tersebut.

Lasarus menegaskan, fokus utama bukan mencari siapa yang bersalah, melainkan memperbaiki sistem keselamatan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kalau soal siapa yang salah, kita serahkan ke polisi. Tapi kita harus cari titik lemahnya di mana," katanya.*

(k/dh)

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan pihaknya sudah menerima informasi terkait penangkapan tersebut dan meminta agar proses hukum ditegakkan secara tegas.

Baca Juga:

• Gejolak Global Belum Reda, WFH ASN Tiap Jumat Diperpanjang 2 Bulan

Bobby menegaskan, apabila FIS terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana di atas dua tahun, maka Pemprov Sumut dapat langsung menjatuhkan sanksi pemecatan sesuai aturan ASN yang berlaku.

"Kalau hukuman di atas dua tahun bisa kita pecat," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah provinsi masih menunggu hasil proses penyidikan dari kepolisian sebelum mengambil langkah administratif lebih lanjut.

Sebelumnya, Satresnarkoba Polrestabes Medan mengamankan FIS di sebuah kos di kawasan Medan Baru. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan cartridge vape berisi narkotika yang disembunyikan dalam kemasan makanan.

Polisi masih mendalami jaringan serta asal barang tersebut untuk mengungkap pemasoknya.*

(tm/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, pada Rabu (20/5/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencecar sejumlah pertanyaan terkait mekanisme serta keterlibatan asosiasi haji dan umrah.

Baca Juga:

• KPK Usul Suap Sektor Swasta Masuk Revisi UU Tipikor

Selain itu, penyidik juga mengonfirmasi sejumlah pertemuan antara pihak asosiasi dengan pejabat Kemenag, termasuk saat Yaqut Cholil Qoumas masih menjabat sebagai Menteri Agama, terkait pembahasan kuota tambahan tersebut.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya. Dua tersangka lainnya berasal dari unsur penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Total kerugian negara dalam kasus ini disebut mencapai Rp622 miliar.

KPK menegaskan penyidikan masih terus berlanjut untuk menelusuri alur pengelolaan kuota serta dugaan keterlibatan pihak-pihak lain.*

(oz/dh)

Rosan mengatakan, Luke Thomas dipilih karena memiliki pengalaman yang dinilai mumpuni di sektor industri terkait. Menurutnya, penguatan tim menjadi prioritas utama dalam pembentukan struktur BUMN baru tersebut.

Baca Juga:

• Eks Bos Vale Asal Australia Ditunjuk Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Ia menambahkan, penunjukan tersebut juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membangun fondasi kelembagaan yang kuat, serupa dengan proses awal pembentukan Danantara sebelumnya.

Luke Thomas Mahony sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Vale Indonesia Tbk.

Meski demikian, Rosan menyebut pemerintah belum akan memperkenalkan secara resmi sosok Luke ke publik dalam waktu dekat. Hal itu karena pemerintah masih melakukan konsolidasi dan mendengarkan masukan dari berbagai asosiasi pelaku usaha.

"Nanti kita mau mendengarkan masukan dulu dari asosiasi, Kadin, Apindo, sawit, batubara, semuanya," jelasnya.*

(in/dh)

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani membenarkan penunjukan tersebut. Ia menyebut saat ini pemerintah masih fokus memperkuat struktur organisasi dan tim di tubuh BUMN tersebut.

Baca Juga:

• Pasar Panik! IHSG Ditutup Merosot ke Level 6.094 Usai Sentimen Danantara

Luke Thomas Mahony sendiri diketahui merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Australia yang sebelumnya menjabat posisi strategis di PT Vale Indonesia Tbk.

Rosan menegaskan, pemerintah belum akan membeberkan secara detail alasan penunjukan tersebut. Menurutnya, proses penguatan tim masih terus berjalan dan akan diumumkan secara lengkap ke publik setelah seluruh struktur terbentuk.

"Ya ini kan kita lagi dalam tahap untuk menguatkan tim. Nanti kita akan tampilkan full-nya tim. Bisa dilihat track record dan kemampuannya," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga masih melakukan konsolidasi dan mendengarkan masukan dari berbagai asosiasi pelaku usaha sebelum kebijakan operasional BUMN tersebut berjalan penuh.

"Nanti kita mau mendengarkan masukan dulu dari asosiasi, Kadin, Apindo, sawit, batubara, semuanya," kata Rosan.*

(in/dh)

Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah memilih menggunakan berbagai jalur diplomasi melalui negara sahabat dan otoritas terkait untuk melindungi para WNI.

Baca Juga:

• Kemlu RI Bungkam Soal Tuntutan Israel Demi Keselamatan Relawan WNI

Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menghubungi sejumlah negara sahabat guna membantu proses perlindungan dan pembebasan para relawan Indonesia yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut.

"Pak Menlu telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kita lakukan," ujarnya.

Yvonne menegaskan Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, komunikasi dilakukan melalui jalur lain yang memungkinkan.

"Kalau jawabannya detail komunikasi langsung, tidak dengan Israel, kita tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel," jelasnya.

Kemlu RI juga memastikan seluruh jalur diplomatik terus dimaksimalkan untuk memastikan keselamatan para WNI, termasuk akses kekonsuleran dan bantuan medis apabila diperlukan.

Diketahui, pasukan Israel dilaporkan menyergap sejumlah kapal yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla di perairan internasional dekat Siprus pada Senin (18/5). Armada kemanusiaan tersebut berangkat dari Marmaris, Turki, dalam upaya menembus blokade Jalur Gaza.

Misi itu diikuti 426 peserta dari 40 negara, termasuk Indonesia. Sedikitnya sembilan WNI dilaporkan ikut ditahan oleh otoritas Israel.

Pemerintah Indonesia menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh WNI dapat segera dibebaskan dan kembali ke Tanah Air dalam kondisi aman.*

(mt/dh)

Juru Bicara 1 Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah saat ini fokus memastikan seluruh WNI dapat dibebaskan dan dipulangkan dengan selamat ke Indonesia.

Baca Juga:

• 9 WNI Delegasi Global Sumud Flotilla Dibebaskan Israel, Segera Dipulangkan

Yvonne menegaskan situasi yang dihadapi para relawan di lapangan sangat kompleks. Karena itu, pemerintah tidak ingin mengambil langkah yang berpotensi memperburuk kondisi para WNI yang masih ditahan.

Menurutnya, satu kesalahan kecil dalam penyampaian informasi atau langkah diplomasi dapat berdampak serius terhadap keselamatan relawan.

"One wrong move, kita ngomongin keselamatan teman-teman kita di sana. Situasinya jauh lebih kompleks," ujarnya.

Kemlu RI juga meminta seluruh pihak ikut mendukung proses diplomasi yang tengah berjalan agar pembebasan para relawan dapat berlangsung lancar tanpa hambatan tambahan.

Selain itu, pemerintah belum membahas lebih lanjut soal kemungkinan membawa kasus pencegatan kapal kemanusiaan dan penahanan relawan ke Mahkamah Internasional.

Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh WNI bisa kembali ke Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat.

"Terkait Mahkamah Internasional belum dibahas detail. Fokus utama kami adalah pemulangan WNI secepat-cepatnya," lanjut Yvonne.

Dalam kesempatan yang sama, Kemlu RI turut mengonfirmasi penundaan sejumlah agenda internasional, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8, akibat dinamika geopolitik global yang masih memanas.

Pemerintah memastikan akan terus memberikan perkembangan terbaru terkait proses diplomasi pembebasan relawan WNI dalam misi Global Sumud Flotilla.*

(mt/dh)

Kapolresta Banda Aceh melalui Kasi Humas Iptu Eddy Musfikar mengatakan pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut.

Baca Juga:

• 527 Gram Emas Rp 1,45 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia Lewat Bandara SIM Aceh

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, keributan diduga melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian. Bentrokan disebut sudah terjadi sejak dua hari terakhir dan kembali memanas beberapa jam sebelum kebakaran terjadi.

"Keributan berujung pada pengrusakan dengan cara melempar fasilitas kampus seperti kaca gedung serta fasilitas ruangan," ujarnya.

Polisi juga menemukan adanya korban luka dari pihak mahasiswa Fakultas Teknik. Dua mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.

Diduga aksi balasan kemudian dilakukan sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik ke area Fakultas Pertanian. Massa disebut melakukan pelemparan batu hingga membawa bom molotov yang memicu kebakaran di sejumlah fasilitas kampus.

Akibat kejadian tersebut, tiga unit sepeda motor, satu unit mobil, pos satpam, hingga gedung laboratorium ikut terbakar.

Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh bersama BPBD Aceh Besar setelah berjibaku selama beberapa waktu.

Sementara itu, Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh langsung turun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengetahui penyebab pasti kebakaran.

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan pihaknya masih mengumpulkan barang bukti dan mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam aksi perusakan tersebut.

"Saat ini kami sedang melakukan olah TKP guna mengetahui sumber awal api yang membakar Gedung Fakultas Pertanian dan fasilitas lainnya," kata Dizha.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat yang mengetahui identitas pelaku agar segera melapor. Polisi memastikan kerahasiaan pelapor akan dijaga.

Kasus ini kini masih dalam penanganan aparat kepolisian untuk mengungkap aktor utama di balik aksi tawuran dan pembakaran fasilitas pendidikan tersebut.*

(dh)

Operasi penindakan itu dilakukan pada Rabu (20/5/2026) hasil sinergi antara Bea Cukai Bandara, pihak Angkasa Pura Bandara SIM, Lanud Iskandar Muda, dan Polresta Banda Aceh.

Baca Juga:

• Lima WNI Akui Bersalah dalam Kasus Perampokan Bersenjata di Malaysia, Terancam 20 Tahun Penjara

"Tim melakukan operasi berbasis analisis risiko dan berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial KR," kata Rahmat kepada wartawan.

Rahmat menjelaskan, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasikan barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban pembayaran bea keluar.

Menurutnya, tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar.

"Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp 218 juta," ujarnya.

Selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga menyita emas batangan dengan total nilai mencapai Rp 1,45 miliar sebagai barang bukti.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut terkait asal-usul emas tersebut.

Rahmat menegaskan pengungkapan kasus ini menjadi bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi perekonomian nasional dan mengamankan penerimaan negara dari praktik penyelundupan.

Di akhir keterangannya, Bea Cukai Banda Aceh mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi seluruh regulasi ekspor dan impor yang berlaku demi menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan adil.*

(dh)

Kasubbid Penmas Polda Sumut, MT Pasaribu mengatakan hingga saat ini Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut belum menerima dokumen resmi pengajuan banding dari Kompol DK.

Baca Juga:

• Gugatan Ijazah Jokowi Tak Diterima, Penggugat Tak Menyerah dan Ajukan Banding

Ia menjelaskan, sidang kode etik profesi yang memutus PTDH terhadap Kompol DK telah berlangsung sejak 6 Mei 2026. Namun setelah putusan dibacakan, langkah banding yang sempat disampaikan DK belum ditindaklanjuti secara resmi.

"Pada sidang kode etik profesi yang dilakukan 6 Mei, Kompol Dedi Kurniawan diputus pemberhentian tidak dengan hormat," ujarnya.

Menurut MT, aturan etik Polri memberikan waktu 21 hari kepada terperiksa untuk mengajukan banding. Jika hingga batas waktu itu tidak ada pengajuan resmi, maka putusan PTDH otomatis berkekuatan hukum tetap.

"Kalau dalam 21 hari tidak mengajukan banding, maka putusan berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Kasus yang menjerat Kompol DK sendiri terus menjadi sorotan publik. Di tengah ketidakjelasan proses banding, sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil justru menyuarakan penolakan terhadap upaya banding tersebut.

Aksi penolakan disebut berlangsung di depan Mapolda Sumut hingga Mabes Polri dan Gedung DPR RI di Jakarta.

Salah satu organisasi yang menyuarakan penolakan ialah PW HIMMAH Sumut. Dalam aksi bertajuk "Tolak Banding Kompol DK", massa meminta Kapolri mempertahankan sanksi PTDH terhadap perwira tersebut.

Wakil Ketua PW HIMMAH Sumut, Mahdayan Tanjung menilai kasus yang menjerat DK telah mencoreng citra institusi kepolisian.

"Kami menolak segala bentuk impunitas atau pembelaan terhadap oknum yang mencederai nama baik institusi," tegas Mahdayan dalam orasinya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Kompol DK terkait kelanjutan proses banding tersebut.*

(dh)

Purbaya mengatakan tim tersebut sudah bekerja selama dua hingga tiga bulan terakhir untuk menghitung ulang nilai ekspor sejumlah perusahaan ke luar negeri.

Baca Juga:

• Warga Gayo Lues Diserang Harimau Sumatera, BKSDA Pasang Kamera Jebak

Menurutnya, pemerintah bahkan telah mengantongi data 10 perusahaan besar kelapa sawit yang diduga melakukan praktik under invoicing atau manipulasi nilai ekspor.

Purbaya menjelaskan modus yang ditemukan berupa perbedaan signifikan antara nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor di negara tujuan.

Ia mencontohkan terdapat perusahaan yang mencatat nilai ekspor sebesar US$ 2,6 juta dari Indonesia, namun data impor di negara tujuan mencapai US$ 4,2 juta atau berbeda sekitar 57 persen.

"Ada juga yang lebih besar lagi. Di sini ekspornya tercatat US$ 1,44 juta, tapi di negara tujuan lebih dari US$ 4 juta. Selisihnya hampir 200 persen," ungkapnya.

Data dugaan manipulasi tersebut, lanjut Purbaya, telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.

Menurut Purbaya, apabila praktik under invoicing berhasil diungkap, dampaknya akan positif bagi penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak dan devisa ekspor.

Selain itu, perusahaan-perusahaan terbuka yang selama ini diduga memainkan nilai ekspor juga dinilai bakal terdorong lebih transparan terhadap laporan keuangannya.

"Dampaknya akan bagus bagi pajak, ekspor kita, dan juga nilai perusahaan yang listing di bursa," ujarnya.

Pemerintah saat ini masih menunggu laporan lengkap dari tim gabungan untuk menentukan langkah hukum maupun kebijakan lanjutan terkait dugaan manipulasi ekspor tersebut.*

(d/dh)

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menghadiri penutupan BPA Fair 2026 di kantor Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga:

• Jaksa Agung: Penegakan Hukum Tak Sempurna Tanpa Pemulihan Aset Korupsi

"Saya mengharapkan barang bukti ini jangan sampai terlalu mengendap lama. Karena kalau terlalu lama yang terjadi adalah kerusakan," ujar Burhanuddin.

Ia mencontohkan kendaraan hasil rampasan negara yang membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi apabila terlalu lama disimpan.

"Mobil terlalu lama, selain membiayai pemeliharaannya, penitipannya semua itu akan menjadi beban pembiayaan," katanya.

Burhanuddin juga meminta BPA Kejaksaan RI untuk lebih aktif menggelar pelelangan aset ketika terdapat barang sitaan yang sudah layak dijual. Menurutnya, langkah itu dapat mempercepat pemulihan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

"Kalau memang ada hal yang urgent, lakukan pelelangan. Jangan terikat harus satu tahun sekali," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin turut mendukung BPA Fair dijadikan agenda rutin tahunan. Meski begitu, ia menilai pelelangan tidak perlu menunggu event besar apabila aset sitaan sudah siap dijual kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BPA Kejaksaan RI, Kuntadi mengungkapkan tingkat keberhasilan lelang dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 88 persen dengan nilai transaksi mendekati Rp 1 triliun.

Kejaksaan berharap percepatan lelang aset sitaan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.*

(d/dh)

Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, Sandi Riz Akbar mengatakan aksi pencurian itu terjadi di Jalan Bahkora II, Kecamatan Siantar Marimbun, Jumat (15/5/2026).

Baca Juga:

• OCI Sambangi Kedubes Vatikan, Matangkan Persiapan Ziarah Militer Internasional 2027

"Salah satu pelaku kami berikan tindakan tegas terukur," kata Sandi, Kamis (21/5/2026).

Peristiwa itu bermula saat seorang personel TNI dari Kodim 0206/Simalungun bernama Serda DHB memarkirkan motor dinasnya saat melakukan kegiatan korve atau gotong royong membersihkan lingkungan.

Melihat motor terparkir tanpa pengawasan, kedua pelaku langsung melancarkan aksinya. Polisi menyebut para pelaku membobol kendaraan menggunakan gunting sebelum membawa kabur motor tersebut.

"Mereka mengaku nekat karena melihat motor itu terparkir begitu saja, makanya langsung diambil," jelas Sandi.

Usai berhasil mencuri motor dinas tersebut, para pelaku langsung menjualnya dengan harga sekitar Rp 3 juta. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan motor tersebut.

"Motor sudah sempat dijual, personel Satreskrim masih melakukan pengembangan," pungkasnya.

Kasus pencurian motor dinas TNI ini kini masih didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pematangsiantar.*

(ds/dh)

Ketiga terdakwa yakni Mochamad Nasir, Feri Herianto, dan Frengky Yaru.

Baca Juga:

• Ilma Sani Mengaku Trauma usai Diduga Diintimidasi, Sempat Dibawa ke Markas GRIB Jaya

Menurutnya, nilai restitusi yang diajukan mencapai Rp 5.851.192.240 dan akan dibebankan kepada para terdakwa sesuai tingkat keterlibatan masing-masing dalam kasus tersebut.

"LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atau ahli waris," ujar Marpaung di persidangan.

Majelis hakim kemudian menanyakan apakah nilai restitusi tersebut dibebankan hanya kepada tiga terdakwa militer atau turut melibatkan terdakwa sipil lain dalam perkara yang sama secara tanggung renteng.

Marpaung menyebut pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan LPSK terkait rincian pembebanan restitusi tersebut.

Dalam persidangan, hakim juga meminta perhitungan restitusi diperjelas, termasuk kemungkinan adanya hak pensiun korban dari bank BUMN tempat korban bekerja.

Hakim menilai nominal restitusi perlu dikaji lebih rinci agar tidak terjadi tumpang tindih dengan hak-hak finansial yang mungkin diterima keluarga korban dari perusahaan.

Sebelumnya, Oditurat Militer II-07 Jakarta telah menuntut terdakwa utama Serka Mochamad Nasir dengan hukuman 12 tahun penjara serta pemecatan dari dinas militer TNI.

Sementara Kopda Feri Herianto dituntut 10 tahun penjara dan pemecatan dari TNI AD. Sedangkan Serka Frengky Yaru dituntut empat tahun penjara tanpa tuntutan pemecatan dari dinas militer.

Kasus pembunuhan Kepala Cabang bank BUMN ini menjadi perhatian publik setelah keluarga korban mempertanyakan hilangnya pasal pembunuhan berencana dalam tuntutan terhadap para terdakwa.*

(k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin saat menutup gelaran BPA Fair 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Ia menilai penegakan hukum akan terasa belum sempurna jika aset hasil kejahatan belum berhasil dikembalikan kepada negara.

Baca Juga:

• Pasar Panik! IHSG Ditutup Merosot ke Level 6.094 Usai Sentimen Danantara

Ia mengakui selama ini Kejaksaan Agung kerap mendapat sorotan publik terkait tindak lanjut aset sitaan hasil perkara korupsi. Karena itu, pelaksanaan lelang aset secara terbuka dinilai menjadi bentuk transparansi sekaligus jawaban kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat harus dapat melihat langsung proses pelelangan barang rampasan negara agar tidak muncul kecurigaan terhadap pengelolaan aset sitaan.

Burhanuddin juga meminta proses lelang tidak hanya dilakukan setahun sekali. Ia menilai aset yang terlalu lama disimpan justru berisiko rusak dan menambah biaya pemeliharaan negara.

"Kalau terlalu lama mengendap, yang terjadi justru kerusakan-kerusakan barang," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Kuntadi mengungkapkan capaian lelang dalam BPA Fair 2026 mencapai Rp997 miliar dengan tingkat keberhasilan mencapai 88,64 persen.

Dari total 308 unit aset yang dilelang, sebanyak 300 unit berhasil terjual. Tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah peserta lelang yang mencapai lebih dari 1.700 orang.

Kuntadi menyebut salah satu aset dengan kenaikan harga tertinggi adalah sepeda motor Harley Davidson Road Black dengan lonjakan mencapai 930 persen dari harga awal.

Selain itu, mayoritas peserta lelang menilai harga limit aset yang ditawarkan masih berada di bawah harga pasar sehingga menarik minat pembeli.*

(k/dh)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan memperpanjang WFH diambil karena kondisi geopolitik dunia yang masih belum stabil dan dinilai berdampak terhadap ekonomi global.

Baca Juga:

• Prabowo Instruksikan Penguatan Keselamatan Kereta Api, Rp4 Triliun Disiapkan

Selain membahas kebijakan WFH ASN, pemerintah juga melaporkan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.

Airlangga menyebut pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi pendukung, mulai dari aturan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan agar kebijakan tersebut berjalan optimal.

"Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, BI, maupun Menteri Keuangan akan disiapkan sebelum 1 Juni," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mematangkan kebijakan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Komoditas yang akan masuk dalam skema tersebut di antaranya crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.

Menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha agar seluruh pihak memahami arah kebijakan baru tersebut.

"Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore ini agar pelaku usaha mengetahui kebijakan yang akan dibuat pemerintah," jelasnya.

Ia pun meminta investor tidak khawatir terhadap kebijakan ekspor baru tersebut. Sebab, aktivitas ekspor tetap dilakukan perusahaan existing dan hanya ditambah mekanisme pelaporan kepada Danantara.

"Tidak perlu khawatir karena ekspor masih dilakukan oleh perusahaan yang sudah berjalan. Dalam tiga bulan ke depan sistemnya akan disempurnakan," pungkasnya.*

(in/dh)

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (21/5/2026). Menurut Dudy, arahan Presiden diberikan menyusul masih tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api.

Baca Juga:

• Sudah Siap Berangkat, Purbaya Mendadak Batal Tunaikan Ibadah Haji

Kementerian Perhubungan mencatat dalam tiga tahun terakhir terjadi 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang. Meski begitu, jumlah kejadian disebut mulai menunjukkan tren penurunan.

Pada 2024 tercatat sebanyak 337 kecelakaan, lalu turun menjadi 291 kasus pada 2025. Sementara hingga 1 Mei 2026, jumlah kecelakaan tercatat sebanyak 102 kejadian.

Dudy menjelaskan mayoritas kecelakaan terjadi di perlintasan tidak terjaga dengan persentase mencapai sekitar 80 persen. Dari total korban kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor mendominasi sebesar 55 persen dan mobil sekitar 45 persen.

Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.810 di antaranya diketahui belum memiliki penjagaan, termasuk perlintasan resmi maupun tidak terdaftar.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan jauh lebih tinggi," ujarnya.

Pemerintah juga merekomendasikan penutupan 172 perlintasan dengan lebar jalan di bawah dua meter. Selain itu, terdapat 1.638 titik prioritas yang akan ditingkatkan fasilitas keselamatannya, mulai dari pembangunan pos jaga, alat komunikasi, hingga penempatan petugas penjaga lintasan.

Selain fokus pada perlintasan, pemerintah juga memperkuat sistem keselamatan melalui pemeriksaan sarana kereta, perawatan prasarana, peningkatan kompetensi SDM, hingga kepatuhan terhadap Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka).

Menurut Dudy, Gapeka menjadi pedoman utama operasional perjalanan kereta api nasional. Ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut dapat memicu kecelakaan hingga mengganggu layanan transportasi publik.

Presiden Prabowo sebelumnya juga menyoroti tingginya risiko kecelakaan saat meninjau lokasi insiden kereta api di Bekasi pada April lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden menyetujui pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang mengurangi potensi kecelakaan di wilayah padat lalu lintas.*

(mt/dh)