MEDAN — Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut hukuman dua tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi laporan fiktif yang merugikan keuangan negara.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Sumatera Kawal Usulan Normalisasi Sungai Tamiang untuk Cegah Banjir Berulang

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Hendra terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara serta denda.

"Mengadili, menuntut terdakwa selama 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan," ucap Jaksa Penuntut Umum Jimmy saat membacakan amar tuntutan.

Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar lebih dari Rp253 juta.

Apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa akan menyita dan melelang harta milik terdakwa untuk menutupi kerugian negara.

Jika nilai harta tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama satu tahun.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Usai mendengarkan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Asad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada terdakwa dan tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada sidang berikutnya.

Kasus yang menjerat Hendra Parwana Batubara bermula dari pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016 di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam pelaksanaannya terdapat empat kegiatan utama, yaitu penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2015, LPPD Tahun Anggaran 2015, serta penyusunan LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan kepala daerah.

Namun, hasil penyidikan menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan penyimpangan penggunaan anggaran.

Penyidik mencatat terdapat delapan kali pencairan anggaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sepanjang Maret hingga November 2016 dengan nilai total mencapai sekitar Rp740,5 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, ditemukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tanpa bukti yang sah senilai sekitar Rp385,9 juta.

Sementara itu, hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara menyebutkan nilai kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp639 juta.

Perkara ini masih berlanjut di Pengadilan Tipikor Medan.

Majelis hakim akan mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam kasus dugaan korupsi tersebut.* (d/ad)

ACEH TAMIANG — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan percepatan normalisasi Sungai Tamiang sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang berulang di Kabupaten Aceh Tamiang.

Normalisasi sungai dinilai menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana agar infrastruktur, fasilitas umum, permukiman, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang sedang dibangun kembali tidak kembali terdampak ketika curah hujan tinggi terjadi di wilayah hulu.

Baca Juga:

• Bunda Genre Kota Medan Ajak Remaja Berani Berkata Tidak pada Hal Negatif yang Merusak Masa Depan

"Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menyampaikan atensi dan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait normalisasi sungai. Apa yang menjadi harapan daerah akan kami laporkan kepada Ketua Satgas untuk ditindaklanjuti," kata Ridha saat melakukan pemantauan pelaksanaan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (4/8/2026).

Menurut Ridha, penanganan Sungai Tamiang membutuhkan langkah yang menyeluruh, mulai dari survei kondisi alur sungai, pengerukan sedimentasi, penanganan titik-titik erosi, perbaikan tanggul yang kritis, hingga penguatan sistem pengendalian banjir.

Sebelumnya, Balai Teknik Sungai Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei sepanjang sekitar 30 kilometer, mulai dari kawasan Desa Marlempang, Desa Raja, hingga muara di Desa Penaga.

Survei tersebut dilakukan untuk menyusun data teknis sebagai dasar penanganan Sungai Tamiang pascabencana.

Selain itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera I juga telah meninjau kondisi sungai, termasuk sejumlah tanggul yang mengalami kerusakan.

Kerusakan tanggul dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan permukiman warga serta aktivitas masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai.

Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menegaskan normalisasi Sungai Tamiang harus segera dilaksanakan.

Menurutnya, pendangkalan sungai dan erosi di sejumlah titik telah mengurangi kapasitas aliran air sehingga meningkatkan risiko banjir ketika hujan deras turun di kawasan hulu.

"Kami sangat mengharapkan Sungai Tamiang segera ditangani dan dinormalisasi karena terdapat pendangkalan serta erosi di beberapa lokasi. Kami khawatir ketika curah hujan tinggi kembali terjadi di hulu, Aceh Tamiang akan mengalami banjir lagi dan apa yang telah kita bangun menjadi sia-sia," ujar Armia.

Armia menjelaskan, Kabupaten Aceh Tamiang saat ini masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan hingga 25 Agustus 2026.

Selama masa tersebut, pemerintah daerah terus menjalankan berbagai program pemulihan sambil mempersiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih menyeluruh berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Ia menyebut sejumlah kementerian telah mulai menjalankan program pemulihan di Aceh Tamiang, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Kami sangat berterima kasih karena beberapa kementerian sudah mulai menjalankan kegiatannya. Dukungan ini sangat penting untuk mempercepat pemulihan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat Aceh Tamiang," kata Armia.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga menerima tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp36,8 miliar.

Dana tersebut mulai dimanfaatkan untuk memperbaiki kantor perangkat daerah yang mengalami kerusakan berat, pengecatan gedung, pengadaan peralatan kerja, serta penyediaan mebel agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

Pemerintah berharap percepatan normalisasi Sungai Tamiang dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir, sekaligus melindungi hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat ini sedang berlangsung di Aceh Tamiang.* (ad)

MEDAN — Bunda Generasi Berencana (Genre) Kota Medan, Airin Rico Waas, mengajak seluruh remaja untuk menjadi generasi yang berani mengambil sikap dan membuat keputusan positif demi menjaga masa depan.

Ajakan tersebut disampaikan Airin saat membuka Karantina Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Medan Tahun 2026 sekaligus melantik Pengurus Forum Genre Kota Medan Periode 2026–2028 di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Eks Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Sebut Pemindahbukuan Dana Bansos Korban Bencana Samosir Berdasarkan Hasil Rapat

"​Mulailah dari hal sederhana, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai orang tua, menghargai guru, menggunakan media sosial dengan bijak, serta berani berkata tidak pada hal-hal yang dapat merugikan masa depan," kata Airin Rico Waas.

Airin berharap siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Duta Genre Kota Medan mampu menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat dan menginspirasi remaja lainnya untuk menjalani kehidupan yang sehat serta produktif.

Ia juga berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan masa karantina sebagai kesempatan untuk belajar, menambah pengalaman, serta memperluas pergaulan.

"Selama mengikuti karantina, saya berharap kalian aktif dan bertanya, berani menyampaikan pendapat, dan saling mendukung satu sama lain. Anggaplah ini sebagai kesempatan untuk menambah teman, menambah pengalaman, dan mengembangkan kemampuan yang kalian miliki," pesan Airin Rico Waas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan, Edliaty, mengatakan karantina yang berlangsung pada 3–5 Agustus 2026 dirancang untuk membekali para finalis dengan wawasan, karakter, serta kemampuan kepemimpinan.

Sebanyak 40 finalis, terdiri dari 20 peserta laki-laki dan 20 peserta perempuan, telah lolos seleksi melalui jalur kecamatan maupun jalur umum.

Mereka dipersiapkan untuk menjadi pendidik sebaya sekaligus motivator dalam menyosialisasikan Program Genre kepada kalangan remaja.

Edliaty menegaskan bahwa Program Genre bertujuan membentuk generasi muda yang mampu merencanakan masa depan dengan baik serta berani menolak berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

"Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan berani hari ini. Melalui pembekalan Genre, para remaja Kota Medan diharapkan tidak ragu menolak pengaruh negatif, berani merencanakan masa depan dengan matang, dan siap menjadi teladan bagi generasinya," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Medan berharap lahir generasi muda yang memiliki karakter kuat, jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.* (ad)

MEDAN — Sidang dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi korban bencana di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/8/2026).

Dalam persidangan, mantan Pimpinan Cabang Bank Mandiri Pangururan, Jonni Ronal Simanjuntak, menegaskan bahwa pemindahbukuan dana bantuan sosial dilakukan berdasarkan hasil rapat bersama yang melibatkan sejumlah pihak, bukan atas keputusan pribadi dirinya maupun terdakwa Fitri Agust Karo-karo.

Baca Juga:

• MDMC dan UNFPA Berikan Layanan Kesehatan Reproduksi serta Dukungan Psikososial bagi Penyintas Bencana di Aceh Tengah

Menjawab pertanyaan majelis hakim mengenai kewenangan seorang kepala cabang bank, Jonni menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan dana milik nasabah secara sepihak.

Menurut Jonni, mekanisme penyaluran bantuan telah dibahas dalam beberapa rapat yang dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Samosir, termasuk kepala dinas, camat, dan kepala desa.

Ia juga menjelaskan pembukaan rekening bagi penerima bantuan dilakukan untuk mempercepat proses penyaluran, mengingat pada saat itu masih terdapat data administrasi yang belum sepenuhnya lengkap.

Selain itu, Bank Mandiri memiliki kerja sama dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial.

Meski demikian, Jonni mengakui proses pemindahbukuan dana tersebut seharusnya mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Bank Mandiri serta persetujuan langsung dari setiap penerima manfaat.

"Seharusnya ada persetujuan dari penerima. Penerima datang ke Bank Mandiri. Tapi itu tidak dilakukan," katanya.

Persidangan juga diwarnai perbedaan keterangan antara para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).

Perbedaan itu membuat majelis hakim mempertanyakan fakta yang sebenarnya terjadi.

"Siapa yang benar dari yang tidak benar ini?" tanya Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat dalam persidangan.

Sebelumnya, majelis hakim mengonfrontasi keterangan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Kristina Sam Elfrida Gultom, dengan Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi Perawati Sitanggang serta Direktur Unit Pertanian BUMDesma Marsada Tahi Elson Simanjorang.

Dalam konfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap bertahan pada keterangannya dan saling membantah mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial.

Majelis hakim menyatakan seluruh keterangan para saksi akan dicatat sebagai bahan pertimbangan karena terdapat perbedaan penjelasan mengenai proses penyaluran bantuan dan dugaan pemberian uang kepada sejumlah kepala desa.

Jaksa penuntut umum juga menghadirkan tiga kepala desa sebagai saksi, yaitu Kepala Desa Sampur Toba Boleuson Sihotang, Kepala Desa Dolok Raja Robert Sihotang, dan Kepala Desa Siparmahan Suandi Sihotang.

Dalam kesaksiannya, Robert Sihotang mengaku menerima uang sebesar Rp5 juta dari pihak BUMDesma Marsada Tahi.

Menurutnya, uang tersebut diberikan sebagai bentuk "ucapan terima kasih" dan telah diserahkan kembali kepada penyidik Kejaksaan Negeri Samosir.

"Adapun yang kami terima dari BUMDesma berupa ucapan terima kasih sebesar Rp5 juta, dan uang itu sudah kami kembalikan ke Kejaksaan, Yang Mulia," ujarnya.

Sementara itu, dua kepala desa lainnya juga mengaku menerima uang dari pihak BUMDesma dengan jumlah yang berbeda-beda.

Dalam persidangan disebutkan nominal mulai dari Rp3 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, Rp18 juta, hingga Rp21 juta.

Saat ditanya majelis hakim mengenai asal-usul uang tersebut, para saksi menjelaskan bahwa dana itu diberikan sebagai "ucapan terima kasih".

Namun, ketika dikonfrontasi dengan keterangan pengurus BUMDesma, ketiga kepala desa membantah penjelasan yang disampaikan pihak BUMDesma.

"Untuk itu tidak benar, Yang Mulia," ujar salah seorang saksi.

Dalam persidangan juga terungkap dugaan pemberian uang sekitar Rp30 juta kepada Robert Sihotang, Rp18 juta kepada Suandi Sihotang, serta sekitar Rp15 juta kepada Boleuson Sihotang.

Meski demikian, ketiga kepala desa tetap mempertahankan keterangannya dan membantah tuduhan tersebut.

Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi yang telah disampaikan di persidangan guna mengungkap fakta hukum dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial korban bencana di Kabupaten Samosir.* (ad)

ACEH TENGAH — Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Aceh bersama United Nations Population Fund (UNFPA) kembali memberikan layanan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG), serta dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kemukiman Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.

Pelayanan yang berlangsung pada Senin (3/8/2026) itu dilaksanakan di tiga kampung, yakni Delung Sekinel, Kute Reje, dan Reje Payung.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Mualem Temui Mentan Amran, Minta Dukungan Pemulihan Sawah dan Kebun Pascabencana

Hingga kini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan pascabencana, mulai dari kerusakan infrastruktur, terbatasnya akses layanan dasar, hingga krisis air bersih akibat tercemarnya sejumlah sumber mata air.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara MDMC dan UNFPA yang telah berjalan selama tiga bulan di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.

Kedua daerah itu dipilih sebagai wilayah prioritas karena mengalami dampak paling besar akibat bencana hidrometeorologi.

Selama pelaksanaan program, relawan MDMC telah menjangkau berbagai daerah terdampak, termasuk wilayah yang sulit diakses.

Kemukiman Jamat menjadi lokasi pelayanan dengan jarak terjauh yang didatangi tim, sekitar 57 kilometer dari Kota Takengon dengan waktu tempuh sekitar tiga setengah jam melalui jalur pegunungan.

Sekretaris MDMC Aceh, Syukri Karim, M.Psi., mengatakan meskipun masa tanggap darurat telah berakhir, masyarakat masih membutuhkan pendampingan, terutama kelompok rentan seperti perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

"Pemulihan pascabencana tidak berhenti ketika status tanggap darurat dicabut. Masyarakat masih membutuhkan layanan kesehatan, pendampingan psikososial, serta edukasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih baik," ujarnya kepada wartawan di Takengon, Selasa (4/8/2026).

Pelayanan kesehatan dipimpin oleh dr. Hardianis bersama tim medis yang melibatkan dua dokter dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Tengah, enam bidan, tiga relawan, satu koordinator Ruang Ramah Perempuan dan Anak, serta satu koordinator wilayah.

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, layanan kesehatan reproduksi, penyuluhan, pemeriksaan kehamilan menggunakan ultrasonografi (USG), edukasi kesehatan, hingga dukungan psikososial bagi anak-anak dan keluarga penyintas.

Kegiatan tersebut juga didampingi fasilitator Emergency Medical Team (EMT) Muhammadiyah, Dr. dr. Aslinar, Sp.A., M.Biomed., yang turut memantau jalannya pelayanan sekaligus memberikan pengobatan kepada pasien anak.

Dalam pelaksanaannya, program ini juga mendapat kunjungan monitoring dari mitra UNFPA. Rahmi Dian Agustino dan Itsnain Bagus hadir melakukan dokumentasi serta pemantauan pelaksanaan program di lapangan.

Sementara itu, Nur Asiah dari MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Yuniar Wardani dan Fatihah Nur dari Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah ikut memastikan layanan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan dukungan psikososial berjalan sesuai standar.

Dr. dr. Aslinar, Sp.A., M.Biomed., menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit kulit masih menjadi keluhan yang paling banyak dialami anak-anak di wilayah terdampak.

"Kasus dermatitis masih cukup dominan. Selain pemeriksaan, kami juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak," jelasnya.

Selain dermatitis, tim medis juga menemukan sejumlah kasus gangguan gizi, gangguan tumbuh kembang, serta infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Koordinator Program Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) MDMC–UNFPA di Aceh Tengah, Jarnida, mengatakan persoalan air bersih masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat.

Sejak banjir melanda, sejumlah sumber mata air tercemar sehingga kualitas air menurun dan belum sepenuhnya layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Di samping layanan kesehatan, relawan psikososial juga mengadakan berbagai kegiatan bagi anak-anak, seperti membaca nyaring (read aloud), permainan edukatif, dan permainan tradisional.

Kegiatan tersebut bertujuan membantu anak-anak kembali merasa aman, berani berekspresi, serta memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan selama proses pemulihan pascabencana.

Hingga saat ini, proses rehabilitasi di Kecamatan Linge masih terus berlangsung.

Perbaikan jalan, pembangunan dinding penahan tanah, serta pemulihan berbagai fasilitas umum terus dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Melalui kolaborasi ini, MDMC bersama UNFPA berharap masyarakat terdampak bencana, khususnya kelompok rentan, tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta dukungan psikososial selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.* (ad)

JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan pemulihan lahan pertanian dan perkebunan di Aceh yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.

Baca Juga:

• DPR Bantah Surpres Pergantian Kapolri Masuk Parlemen, Jenderal Listyo Sigit Tetap Menjabat

"Kami membutuhkan dukungan Bapak Menteri untuk pemulihan lahan pertanian di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi," kata Mualem saat berdiskusi dengan Menteri Amran.

Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas respons cepat dalam membantu penanganan dampak bencana di Aceh.

Selain itu, Mualem meminta seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan di kabupaten dan kota di Aceh memanfaatkan setiap bantuan dari pemerintah secara maksimal agar pemulihan ekonomi petani dapat berlangsung lebih cepat.

Menurut Mualem, masyarakat Aceh berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut, terutama untuk memulihkan lahan pertanian dan perkebunan yang rusak akibat banjir, erosi, dan longsor.

Ia juga menyoroti kerusakan yang terjadi pada perkebunan kopi Gayo, salah satu komoditas unggulan Aceh.

"Supaya masyarakat Aceh yang terdampak bencana bisa memanfaatkan lahan pertaniannya kembali, sehingga mereka bisa mengembangkan pertumbuhan perekonomiannya," kata Mualem.

Berdasarkan data Pemerintah Aceh yang dilaporkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, bencana hidrometeorologi telah berdampak terhadap sekitar 57.485 hektare lahan sawah.

Dari total luas tersebut, proses optimalisasi lahan yang telah berjalan mencapai 40.852 hektare.

Sementara itu, sektor perkebunan juga mengalami kerusakan dengan luas mencapai 50.438 hektare.

Hingga saat ini, proses pemulihan perkebunan telah dilakukan pada sekitar 10.418 hektare lahan.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan terus mengawal proses rehabilitasi lahan pertanian di Aceh melalui berbagai program yang telah disiapkan.

Program tersebut meliputi cetak sawah kembali, optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pemberian benih padi secara gratis kepada petani.

Selain sawah, pemerintah juga akan memprioritaskan rehabilitasi perkebunan kopi di dataran tinggi Aceh yang mengalami kerusakan akibat erosi dan longsor.

Dukungan yang disiapkan Kementerian Pertanian mencakup penyediaan bibit kopi unggul, pupuk, hingga pendampingan teknis agar produktivitas kopi Gayo sebagai komoditas ekspor dapat kembali meningkat.

Menteri Amran juga memastikan tim teknis Kementerian Pertanian akan terus berada di lapangan untuk memantau proses pemulihan lahan secara bertahap.

Sebelumnya, Amran juga telah meninjau langsung sejumlah lokasi pertanian yang terdampak bencana di Aceh.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Aceh didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, Staf Khusus Gubernur Aceh T Irsyadi, serta Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Said Marzuki.* (ad)

JAKARTA — Komisi III DPR membantah kabar yang menyebut Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri sudah masuk ke parlemen.

DPR menegaskan hingga saat ini belum menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pergantian pucuk pimpinan Polri.

Baca Juga:

• Kalimantan Masih Gelap, Prabowo Turun Tangan Minta Bahlil Segera Bertindak

Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum memiliki dasar resmi.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," tegas Habiburokhman, Selasa (4/8/2026).

Habiburokhman juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menyikapi informasi yang beredar, terutama kabar yang belum dikonfirmasi kebenarannya.

"Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga menyampaikan hal serupa.

Ia mengatakan DPR belum menerima informasi resmi terkait pergantian Kapolri.

Menurut Sahroni, apabila surat tersebut memang dikirimkan Presiden, DPR tentu akan mengetahuinya.

"Belum, nggak ada masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," kata Sahroni saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Sahroni menilai kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama ini masih berjalan baik.

Menurut dia, berbagai tugas kepolisian yang diemban Sigit telah dilakukan secara profesional, meski sebagai seorang pemimpin tetap terdapat kekurangan.

"Kinerja Kapolri bagus kok. Cuma kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kencang, wajar kan beliau udah 5 tahun, gitu," tambahnya.

Menurut Sahroni, memimpin institusi sebesar Polri dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani bukan pekerjaan mudah.

Ia menyebut adanya kekurangan dalam kepemimpinan merupakan hal yang wajar.

"Tapi kan ini kan aspek profesionalisme yang dilakukan oleh Pak Sigit. Dia kan bekerja luar biasa loh. Pengamanan, walaupun ada kurangnya wajarlah. Namanya pemimpin kalau nggak ada kurangnya itu namanya Tuhan, gitu," ucap Sahroni.

Ia juga menyoroti masih adanya ulah oknum yang mencoreng nama institusi kepolisian.

Namun, Sahroni meyakini Presiden Prabowo Subianto masih mempertahankan Jenderal Sigit karena melihat kinerjanya yang dinilai baik.

"Tapi ini kan ada kurangnya wajar, tapi dengan pekerjaan dia luar biasa mencakup 280 juta orang, nggak gampang. Tapi kan ada oknum-oknum yang ya, yang mengatasnamakan institusi, itu biasa. Tapi saya yakin Presiden mempertahankan Pak Sigit karena kinerjanya cukup baik," imbuhnya.

Sampai saat ini, DPR menyatakan belum ada proses resmi terkait pergantian Kapolri.

Isu mengenai pergantian Tribrata 1 masih sebatas kabar yang beredar di ruang publik dan belum memiliki keputusan resmi dari pemerintah.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Harga Minyak Dunia Bergejolak, Prabowo Tegaskan BBM Subsidi Tak Boleh Naik

Usai pertemuan, Bahlil mengatakan Presiden memberikan arahan agar pemerintah bersama PLN segera mencari solusi atas gangguan pasokan listrik yang masih terjadi di beberapa daerah.

"Teman-teman media, kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Di dalam pembahasan itu salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, persoalan listrik," kata Bahlil seusai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Bahlil mengakui masih terdapat sejumlah wilayah di Kalimantan yang mengalami pemadaman listrik.

Karena itu, ia diminta Presiden untuk segera melakukan langkah terukur agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

"Yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik," ujarnya.

Gangguan listrik diketahui terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng).

Kondisi tersebut menyebabkan pasokan listrik dalam sistem interkoneksi Kalselteng terganggu dan membuat pemadaman bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah.

Beberapa daerah yang terdampak antara lain Palangka Raya dan wilayah lain di Kalimantan Tengah.

Gangguan tersebut salah satunya dipicu kerusakan pada pembangkit listrik yang menjadi bagian dari sistem kelistrikan setempat.

Senior Manager PLN Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Asam-Asam, Fajar Pamujianto, menjelaskan bahwa proses perbaikan pembangkit masih berlangsung.

Kerusakan ditemukan pada dua sisi generator sehingga membutuhkan waktu untuk penanganan.

"Yang mengalami kerusakan itu ada di dua sisi generator. Inilah yang sedang kami kerjakan dan target penyelesaiannya pada 25 Agustus," ujarnya dalam video penjelasan dari lokasi pembangkit.

Menurut Fajar, PLN terus mempercepat proses perbaikan dengan mengerahkan teknisi yang bekerja selama 24 jam melalui sistem tiga shift.

Namun, pengerjaan bagian generator membutuhkan ketelitian tinggi sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Setiap tahap perbaikan juga harus melewati proses pemeriksaan, pengujian, dan evaluasi sebelum masuk ke tahap berikutnya.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pembangkit dapat kembali beroperasi secara aman dan stabil.

Pemerintah berharap koordinasi antara Kementerian ESDM dan PLN dapat segera memulihkan kondisi kelistrikan di Kalimantan sehingga aktivitas masyarakat tidak terus terganggu akibat pemadaman.* (d/ad)

JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin memberhentikan sementara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) dari statusnya sebagai jaksa.

Keputusan tersebut diambil setelah Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Siapkan Dua Praperadilan, Ini Respons Polri dan Kejagung

Menurut dia, langkah itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sambil menunggu proses hukum memiliki keputusan tetap.

"Benar, saat ini Pak FA sudah diberhentikan sementara sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah," kata Anang, Selasa (4/8/2026).

Anang menjelaskan, pemberhentian sementara itu merupakan kewenangan Jaksa Agung karena Febrie kini berstatus sebagai tersangka.

Keputusan tersebut berlaku sejak 31 Juli 2026.

"Jaksa Agung yang memberhentikan. Karena status tersangka, dalam ketentuan diatur. Per 31 Juli," jelasnya.

Selain diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai jaksa, Febrie Adriansyah saat ini juga telah menjalani penahanan terkait perkara yang menjeratnya.

Febrie sebelumnya dikenal pernah menjabat sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung.

Dalam perkembangan kasus, namanya terseret dalam sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pengusaha bernama Don Ritto.

Selain kasus ASABRI, Febrie juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka lain, yakni Nurman Herin.

Kejaksaan Agung juga masih melakukan penyidikan terhadap sejumlah dugaan perkara lain yang berkaitan dengan Febrie.

Di antaranya dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang disebut berdampak pada gangguan sistem listrik atau blackout.

Pemberhentian sementara ini menjadi bagian dari proses penegakan aturan internal Kejaksaan Agung terhadap aparat penegak hukum yang sedang menghadapi proses pidana.

Status tersebut dapat berubah setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tidak mengalami kenaikan di tengah perubahan harga minyak dunia yang masih bergerak dinamis.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat rapat terbatas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Ratusan Warga Blokir Jalan di Langkat, Tuntut Jalan Rusak Bertahun-tahun Segera Diaspal

Menurut dia, Presiden meminta agar harga BBM subsidi tetap dijaga demi masyarakat.

"Juga kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan," kata Bahlil setelah bertemu dengan Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Selain BBM subsidi, pemerintah juga membahas kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Bahlil menjelaskan, jika harga minyak dunia mengalami penurunan, harga BBM nonsubsidi juga akan dipertimbangkan untuk mengikuti kondisi pasar.

"Tetapi kalau memang harga ICP (Indonesian crude price) dunia turun, kita yang nonsubsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun, ya, turun, jangan dinaikkan. Kira-kira begitu," ujarnya.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kondisi ekonomi global dengan kebutuhan masyarakat terhadap energi yang terjangkau.

Dalam rapat tersebut, Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi kepada Presiden Prabowo.

Program tersebut berkaitan dengan sejumlah perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan status dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bahlil menjelaskan, perusahaan yang memperoleh perpanjangan izin tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan program hilirisasi sesuai aturan pemerintah.

"Yang ketiga, tadi saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi," ujarnya.

Bahlil menegaskan, Presiden Prabowo meminta seluruh program hilirisasi dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga akan mengambil langkah apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

"Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 UU 1945," lanjutnya.

Pemerintah kini terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan kondisi energi nasional untuk memastikan kebijakan BBM tetap berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta stabilitas ekonomi.* (d/ad)

JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah berencana mengajukan dua gugatan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Rencana gugatan tersebut mendapat respons dari Kejaksaan Agung dan Polri.

Baca Juga:

• Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM Perkuat Sinergi Pengawalan Hukum Sektor Energi

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak tersangka yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Silakan itu hak tersangka dan PH kalau mau ajukan praperadilan dan sudah diatur dalam KUHAP," kata Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Sementara itu, Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang akan dilakukan oleh Febrie.

Menurut dia, praperadilan merupakan mekanisme hukum yang tersedia bagi tersangka.

"Kortastipidkor Polri siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut," kata Ahmad.

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah sebelumnya menyampaikan rencana mengajukan dua gugatan praperadilan.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Pengacara Febrie, Firman Wijaya, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk penggunaan hak hukum kliennya untuk menguji proses penetapan tersangka dan tindakan hukum yang dilakukan aparat.

"Pihak klien sebenarnya sudah memutuskan akan menggunakan haknya untuk mengajukan langkah hukum. Karena tentu sama-sama tahu pasti apa langkah hukum itu, tidak lain dan tidak bukan ini bagian dari pengujian dalam lingkup pre-trial ya yang dinamakan sebagai praperadilan," kata Firman Wijaya.

Gugatan pertama akan ditujukan terhadap Kejaksaan Agung.

Gugatan tersebut berkaitan dengan proses penetapan Febrie sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindakan penahanan terhadap dirinya.

"Pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa ya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan," jelas Firman.

Sementara gugatan kedua akan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya.

Gugatan tersebut menyangkut penetapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti.

"Permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini atau dan atau Kortas Tipikor," kata Firman.

Firman menjelaskan, pihaknya sengaja memisahkan kedua gugatan tersebut karena berkaitan dengan proses hukum dari dua institusi yang berbeda.

Menurut dia, tim kuasa hukum menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses penanganan perkara Febrie.

Ia menyebut ada sembilan dugaan pelanggaran hukum acara pidana yang sedang dikaji oleh pihaknya.

"Kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat sembilan kejanggalan ya, sembilan potensi pelanggaran hukum terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini," imbuhnya.

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah sebelumnya bermula ketika Kortas Tipikor Polri menetapkannya sebagai tersangka.

Dalam perkembangannya, proses penyidikan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Setelah menerima pelimpahan perkara, Kejagung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara Febrie.

Mantan Jampidsus Kejagung tersebut kemudian dijerat dalam perkara dugaan korupsi ASABRI dan tindak pidana pencucian uang.

Kini, proses hukum terhadap Febrie terus berjalan.

Sementara itu, gugatan praperadilan yang akan diajukan menjadi upaya pihaknya untuk menguji keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.* (d/ad)

LANGKAT – Kekecewaan warga Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, akhirnya memuncak.

Ratusan warga turun ke jalan dan melakukan aksi blokir akses utama di Dusun Serbaguna, tepatnya di Simpang Sudi Mampir, Selasa (4/8/2026), sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki.

Baca Juga:

• Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM Perkuat Sinergi Pengawalan Hukum Sektor Energi

Menurut warga, jalan tersebut telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun dan hingga kini belum mendapat penanganan yang memadai.

Warga menilai kondisi jalan yang hancur telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.

Saat musim kemarau, debu tebal dari kendaraan yang melintas beterbangan hingga masuk ke rumah-rumah warga, mengganggu kenyamanan sekaligus berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Sebaliknya, ketika musim hujan tiba, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang licin dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

"Sudah banyak warga yang terjatuh karena jalan licin. Setiap hari kami harus menghadapi kondisi seperti ini, sementara perbaikan tak kunjung datang," ungkap salah seorang warga di lokasi aksi.

Masyarakat juga menyoroti meningkatnya aktivitas kendaraan bertonase berat yang melintasi jalan tersebut sejak adanya proyek Strategis Nasional di sektor eksplorasi minyak dan gas (migas).

Truk-truk pengangkut material dinilai menjadi salah satu penyebab semakin cepatnya kerusakan jalan.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menyampaikan aspirasi, warga memilih bertahan di lokasi aksi.

Bahkan, sejumlah ibu-ibu tampak memasak makanan di tengah jalan yang diblokir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para peserta aksi.

Pemandangan tersebut menjadi simbol tekad masyarakat yang mengaku tidak akan membubarkan diri sebelum ada kepastian dari pemerintah.

Warga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat beserta para anggota DPRD segera turun langsung menemui masyarakat dan memberikan kepastian mengenai jadwal pengaspalan jalan yang selama ini hanya sebatas janji.

"Kami tidak ingin lagi hanya mendengar janji. Kami ingin kepastian kapan jalan ini diaspal. Jalan ini adalah akses utama masyarakat untuk bekerja, bersekolah, berobat, dan menjalankan aktivitas ekonomi setiap hari," tegas salah seorang warga.

Masyarakat menegaskan akan terus bertahan memblokir jalan hingga ada perwakilan pemerintah maupun legislatif yang datang berdialog dan memberikan solusi nyata atas persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut.

Aksi ini pun menjadi sorotan publik karena tidak hanya menyangkut keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kelancaran distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga mobilitas warga Desa Pematang Cengal.

Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar penderitaan masyarakat akibat jalan rusak tidak terus berlarut-larut.* (ad)

JAKARTA – Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Asep N. Mulyana menerima kunjungan audiensi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung bersama jajaran pejabat Kementerian ESDM di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM dalam mendukung tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum.

Baca Juga:

• Eks Wakil PPATK: Sita Uang dan Emas Saja Tidak Cukup, Penyidik Harus Telusuri Asal-usul Kekayaan Febrie Adriansyah

Selain memberikan ucapan selamat atas pelantikan Asep N. Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, rombongan juga membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan sektor energi nasional.

Asep N. Mulyana menyambut baik audiensi tersebut.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian ESDM memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

Ia mengatakan, kerja sama antarlembaga diperlukan agar setiap kebijakan strategis pemerintah dapat berjalan sesuai aturan hukum dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertemuan ini, kata Asep, juga menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang sekaligus mencari langkah bersama dalam menghadapi tantangan di sektor ESDM.

"Sinergi antarlembaga diperlukan agar kebijakan dan program strategis pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan hukum serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Asep.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan pentingnya kerja sama dengan Kejaksaan Agung, terutama dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional.

Menurut Yuliot, dukungan dari Kejaksaan Agung dapat membantu menciptakan kepastian hukum sehingga berbagai kebijakan sektor energi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia berharap koordinasi antara kedua lembaga terus ditingkatkan agar berbagai persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaan program pemerintah dapat diselesaikan melalui mekanisme pendampingan yang tepat.

"Kerja sama yang baik antara Kementerian ESDM dan Kejaksaan Agung menjadi bagian penting dalam memastikan program sektor energi berjalan dengan baik dan memiliki kepastian hukum," ujar Yuliot.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua institusi untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.

Melalui sinergi yang semakin kuat, Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM berharap pembangunan nasional di bidang energi dapat berjalan optimal dengan tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.* (ad)

JAKARTA – Pengusutan dugaan kepemilikan aset yang dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dinilai tidak cukup hanya melalui penyitaan uang tunai, valuta asing, maupun emas batangan.

Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menilai, dalam perspektif hukum dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap asal-usul kekayaan, legalitas perolehan aset, hingga aliran dana yang berkaitan dengan aset tersebut.

Baca Juga:

• Pemkot Medan Fasilitasi 1.692 Calon Pekerja Migran Bekerja ke Luar Negeri

Menurut Agus, temuan fisik berupa uang maupun barang berharga hanyalah langkah awal dalam proses penyidikan.

Hal terpenting adalah memastikan bagaimana aset tersebut diperoleh dan apakah berasal dari sumber yang sah atau memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.

"Temuan fisik hanyalah awal. Yang jauh lebih penting adalah membuktikan bagaimana aset itu diperoleh, apakah berasal dari sumber yang sah atau justru terdapat indikasi hasil tindak pidana yang kemudian disamarkan melalui mekanisme pencucian uang," ujar Agus.

Agus menjelaskan, penyidik perlu melakukan pengujian terhadap profil kekayaan seseorang, termasuk aset berupa rumah, modal usaha, maupun bentuk kekayaan lainnya.

Menurutnya, setiap aset yang dimiliki pejabat publik harus dapat dijelaskan sumber perolehannya secara rasional dan legal, baik berasal dari penghasilan resmi, tabungan, investasi, maupun sumber pendapatan lain yang sah.

"Kalau aset tersebut diperoleh melalui penghasilan yang sah tentu harus dapat dibuktikan dengan dokumen. Tetapi apabila terdapat pertumbuhan kekayaan yang jauh melampaui profil penghasilan resminya, maka itu menjadi indikator yang layak didalami penyidik," katanya.

Ia menyebut, pemeriksaan terhadap kesesuaian antara penghasilan dan pertumbuhan aset merupakan metode yang umum digunakan dalam investigasi keuangan.

Agus mengatakan, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan penyidik adalah mencocokkan aset dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika ditemukan aset yang tidak tercantum dalam laporan tersebut, penyidik dapat meminta penjelasan mengenai alasan aset itu tidak dilaporkan.

Selain itu, data kekayaan juga perlu dibandingkan dengan dokumen perpajakan serta laporan penghasilan resmi.

"Sinkronisasi antara data LHKPN, laporan pajak, dan profil penghasilan resmi akan memperlihatkan apakah terdapat konsistensi antara pendapatan dan pertumbuhan kekayaan. Dari sanalah arah penyidikan dapat dibangun," jelas Agus.

Namun, ia mengingatkan bahwa aset yang tidak tercantum dalam LHKPN tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana.

"Semua harus diuji dengan alat bukti yang sah. Penyidik harus memastikan apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian administratif, atau justru terdapat tindak pidana yang menjadi sumber aset tersebut," katanya.

Agus juga menyoroti informasi mengenai temuan uang tunai dalam berbagai mata uang asing serta emas batangan seberat 74 kilogram.

Menurutnya, dalam perspektif TPPU, penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang tunai dan logam mulia perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat kemungkinan pola penyembunyian aset.

Ia menjelaskan, dalam teori TPPU terdapat tahapan yang dikenal sebagai placement, yaitu proses memasukkan atau menempatkan hasil tindak pidana agar sulit dilacak.

"Valuta asing relatif mudah dipindahtangankan melalui kegiatan usaha penukaran uang, sedangkan emas memiliki nilai ekonomi yang stabil dan mudah dikonversi kembali menjadi uang. Dari sudut pandang TPPU, pola seperti ini patut dianalisis lebih lanjut," ujar Agus.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan uang asing maupun emas tidak dapat langsung disimpulkan sebagai hasil tindak pidana.

Pembuktian tetap harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, transaksi keuangan, serta alat bukti lainnya.

Agus mengatakan, apabila dalam proses penyidikan ditemukan hubungan dengan usaha seperti money changer, toko emas, atau peleburan emas, maka aparat perlu memastikan apakah aktivitas tersebut berjalan secara legal atau justru digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana.

"Semua itu harus dibuktikan melalui audit transaksi, dokumen keuangan, pemeriksaan saksi, dan alat bukti lainnya. Tidak boleh hanya berdasarkan dugaan," tegasnya.

Terkait informasi mengenai pihak bernama Don Ritto yang disebut mengakui kepemilikan barang bukti hasil penggerebekan, Agus menilai hal tersebut juga harus diuji melalui proses penyidikan.

Menurutnya, dalam perkara TPPU terdapat kemungkinan pengalihan kepemilikan aset kepada pihak lain untuk menyamarkan asal-usul kekayaan.

"Dalam praktik TPPU memang dikenal modus memisahkan aset dengan cara mengalihkan pengakuan kepemilikan kepada pihak lain. Tetapi apakah pola itu benar terjadi dalam perkara ini, seluruhnya harus dibuktikan melalui proses penyidikan," katanya.

Agus menilai keterlibatan penyidik yang memiliki pengalaman menangani perkara keuangan menjadi faktor penting dalam membangun perkara TPPU.

Ia juga menyebut peran PPATK diperlukan untuk membantu menelusuri transaksi keuangan dan membangun pola hubungan antar pihak yang terkait.

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Social Network Analysis (SNA), yakni analisis jaringan transaksi untuk melihat hubungan antara individu, perusahaan, dan aliran dana.

"Dengan SNA, penyidik dapat membangun financial trail. Dari situ dapat diketahui siapa saja yang terhubung, bagaimana uang bergerak, dan apakah terdapat pola transaksi yang patut diduga berkaitan dengan tindak pidana," jelas Agus.

Agus juga menanggapi informasi mengenai wafatnya Karumga yang disebut dalam pemberitaan memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Menurutnya, penyidik harus memastikan fakta melalui pemeriksaan ilmiah sebelum menarik kesimpulan.

"Semuanya harus dibuktikan secara ilmiah melalui olah TKP, pemeriksaan forensik, cross examination, serta analisis transaksi keuangan. Jangan membangun kesimpulan sebelum seluruh fakta terkumpul," ujarnya.

Ia berharap proses hukum berjalan secara independen dan transparan sehingga seluruh pihak mendapatkan kepastian hukum.

"Publik menunggu pembuktian yang objektif. Apabila nantinya ditemukan alat bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal maupun TPPU, maka proses hukum harus berjalan hingga tuntas, termasuk kemungkinan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkas Agus.* (ad)

Kegiatan tersebut menjadi langkah bersama untuk meningkatkan pemahaman insan pers terhadap perkembangan industri pendanaan digital sekaligus memperkuat literasi keuangan masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan BPKP Perkuat Sinergi, Dorong Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Melalui kegiatan tersebut, para jurnalis akan mendapatkan pemahaman lebih luas mengenai industri Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Pindar), termasuk perannya dalam mendorong inklusi keuangan nasional serta pentingnya penyampaian informasi yang akurat kepada publik.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto mengatakan, perkembangan sektor keuangan digital yang berlangsung cepat membuat wartawan perlu terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap isu-isu finansial berbasis teknologi.

Menurutnya, wartawan tidak hanya memiliki tugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu memahami perkembangan layanan keuangan digital secara tepat.

"Pemahaman yang baik terhadap literasi dan inklusi keuangan akan membantu wartawan menghasilkan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat di tengah pesatnya transformasi layanan keuangan berbasis teknologi," ujar Marthen.

Ia menilai media memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital.

Karena itu, peningkatan kapasitas jurnalis menjadi salah satu upaya penting untuk mendorong pemberitaan yang akurat sekaligus mencegah penyebaran informasi yang keliru mengenai layanan keuangan digital.

Marthen berharap kolaborasi antara PWI Pusat dan AFPI dapat menciptakan sinergi dalam mendukung perkembangan industri pendanaan digital yang sehat, transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

"Media memiliki peran penting dalam membangun pemahaman publik. Pemberitaan yang berimbang dapat membantu masyarakat mengenali manfaat sekaligus memahami risiko dalam menggunakan layanan keuangan digital," katanya.

Workshop tersebut juga diharapkan menjadi ruang diskusi bagi wartawan untuk memperkuat fungsi jurnalisme sebagai sarana edukasi publik di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin luas.

Dengan meningkatnya pemahaman jurnalis terhadap sektor keuangan digital, pemberitaan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih mendalam, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu melindungi publik dari berbagai bentuk misinformasi maupun praktik layanan keuangan digital yang berpotensi merugikan.

Melalui kegiatan tersebut, PWI Pusat dan AFPI menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas jurnalisme sekaligus memperluas literasi keuangan masyarakat agar semakin cerdas dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi.* (ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh di ruang kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara kepolisian dan lembaga pengawasan pemerintah dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

Baca Juga:

• HMI Binjai Minta Data Pengelolaan Parkir Dibuka, Soroti Realisasi PAD yang Dinilai Belum Maksimal

Sementara rombongan BPKP Perwakilan Aceh dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Aceh bersama jajaran, di antaranya Kepala Bagian Umum BPKP Aceh, Korwas Investigasi Program Prioritas (IPP) BPKP Aceh, Auditor IPP BPKP Aceh, serta Korwas APD I BPKP Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi antara Polda Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh.

Menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari agenda tahunan BPKP dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap instansi pemerintah.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan BPKP Perwakilan Aceh, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pendampingan, serta peningkatan tata kelola yang baik di lingkungan Polda Aceh," ujar Joko.

Ia menjelaskan, Polda Aceh menyambut baik kerja sama yang selama ini terjalin dengan BPKP.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan serta mengedepankan prinsip akuntabilitas.

"Dengan sinergi yang terus diperkuat, diharapkan koordinasi antara Polda Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh dapat semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing," katanya.

Joko menambahkan, penguatan koordinasi antara kedua lembaga diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, Polda Aceh berkomitmen mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta penerapan prinsip good governance dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

BINJAI – Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir Kota Binjai kembali menjadi perhatian publik.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai kini mendorong adanya keterbukaan informasi terkait pengelolaan parkir melalui permohonan data kepada Pemerintah Kota Binjai.

Baca Juga:

• BADKO HMI Sumut Gelar Sekolah Politik, Dorong Lahirnya Kader Muda Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan

Langkah tersebut dilakukan setelah HMI mencermati persoalan target dan realisasi PAD dari sektor retribusi parkir dalam kurun waktu 2022 hingga 2026 yang dinilai belum menunjukkan hasil maksimal.

Ketua HMI Cabang Binjai menilai persoalan retribusi parkir tidak hanya berkaitan dengan angka target dan capaian pendapatan, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurut HMI, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana potensi retribusi parkir dihitung, mekanisme pemungutan dilakukan, penerimaan dicatat dan disetorkan, hingga bagaimana pengawasan terhadap proses tersebut berjalan.

"Persoalan PAD parkir bukan hanya soal angka target dan realisasi, tetapi juga bagaimana tata kelola dilakukan. Masyarakat perlu mengetahui apakah pengelolaannya sudah berjalan secara transparan, efektif, dan sesuai aturan," ujar perwakilan HMI Cabang Binjai.

HMI berharap melalui keterbukaan informasi tersebut, Pemerintah Kota Binjai dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan sektor parkir, termasuk data potensi titik parkir, sistem pemungutan, jumlah penerimaan, serta bentuk pengawasan yang dilakukan.

Menurut organisasi mahasiswa tersebut, keterbukaan data menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan PAD berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.

HMI Cabang Binjai juga menilai sektor retribusi parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola dengan sistem yang lebih tertib, transparan, dan profesional.

"Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan memperbaiki tata kelola, bukan hanya mengejar target pendapatan. Dengan data yang terbuka, masyarakat juga dapat ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Melalui permohonan informasi publik ini, HMI Cabang Binjai berharap Pemerintah Kota Binjai dapat memberikan jawaban secara terbuka sekaligus menjadikan evaluasi pengelolaan parkir sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah.* (ad)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BADKO HMI Sumut dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual, integritas moral, serta daya saing untuk menghadapi berbagai tantangan demokrasi dan pembangunan nasional.

Baca Juga:

• BPBD Catat 272 Bencana Terjadi di Sumut Sepanjang Januari-Juli 2026, Cuaca Ekstrem Paling Dominan

"Politik harus dipahami sebagai ruang pengabdian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kontestasi kekuasaan. Karena itu, kader HMI harus memiliki kapasitas intelektual, moral, dan kepemimpinan yang kuat agar mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa," ujar Yusril saat membuka kegiatan.

Menurutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia membutuhkan kehadiran generasi muda yang mampu berpikir kritis, memahami persoalan masyarakat, serta memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Ia menjelaskan, Sekolah Politik BADKO HMI Sumut dirancang sebagai ruang pembelajaran yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat untuk membahas berbagai isu strategis.

Materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut mencakup sistem politik Indonesia, kebijakan publik, kepemimpinan, komunikasi politik, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Yusril menilai pendidikan politik menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi karena tantangan bangsa ke depan membutuhkan pemimpin muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan kepedulian sosial.

"Pemimpin masa depan harus memiliki wawasan luas, memahami kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa," katanya.

Melalui Sekolah Politik ini, BADKO HMI Sumut berharap dapat melahirkan kader-kader yang memiliki kemampuan kepemimpinan, kepekaan sosial, serta kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi wadah pembentukan pemimpin muda yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi melalui partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab.

Dengan adanya pendidikan politik yang berkelanjutan, BADKO HMI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus membangun kader yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan mampu bersaing di tingkat nasional.* (ad)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan pentingnya penguatan organisasi TNI Angkatan Darat agar semakin adaptif, profesional, dan memiliki kesiapan tinggi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah.

Hal tersebut disampaikan Maruli saat memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Danpuspomad, Dansecapaad, serta Alih Komando Pengendalian (Kodal) tiga batalyon infanteri ke jajaran Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Bupati Labusel Buka Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit, Dorong Pekebun Terapkan Pertanian Modern

Sementara itu, jabatan Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dansecapaad) beralih dari Mayjen TNI Abdul Rahman Said kepada Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan.

Kasad mengatakan pergantian jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari pembinaan personel dan regenerasi kepemimpinan.

Menurutnya, proses tersebut penting untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Selain sertijab, Jenderal Maruli juga memimpin proses Alih Komando Pengendalian terhadap tiga batalyon infanteri, yakni Yonif 753/Arga Vira Tama dan Yonif 756/Wimane Sili yang sebelumnya berada di bawah Kodam XVII/Cenderawasih, serta Yonif 310/Kidang Kencana dari Kodam III/Siliwangi untuk bergabung ke jajaran Kostrad.

Menurut Maruli, penguatan struktur organisasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapan operasional dan memperkuat kemampuan satuan TNI AD dalam menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam arahannya, Kasad menekankan bahwa seluruh satuan TNI AD harus terus melakukan pembenahan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, perubahan situasi keamanan, serta tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan, modernisasi TNI AD tidak hanya berkaitan dengan penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, serta tata kelola organisasi.

"Modernisasi organisasi tidak hanya dilakukan melalui penguatan alutsista, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, serta tata kelola organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan," kata Maruli.

Kasad juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas.

Kepada pejabat baru, ia meminta agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memperkuat kepemimpinan, meningkatkan pembinaan satuan, serta mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan prajurit.

Menurutnya, kesiapan organisasi harus berjalan seiring dengan kemampuan prajurit dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis.

Bergabungnya Yonif 753/Arga Vira Tama, Yonif 756/Wimane Sili, dan Yonif 310/Kidang Kencana ke jajaran Kostrad diharapkan dapat meningkatkan kemampuan operasional, profesionalisme, dan kesiapsiagaan satuan TNI AD.

Melalui pembinaan organisasi yang berkelanjutan, TNI Angkatan Darat terus berupaya membangun kekuatan yang modern, profesional, dan adaptif demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.* (ad)

MEDAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 272 kejadian bencana alam terjadi di wilayah Sumut selama periode Januari hingga Juli 2026.

Ratusan bencana tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Siapkan 17.300 Ton Beras untuk 1,73 Juta Penerima Bantuan Pangan

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan laporan dari BPBD kabupaten/kota melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS).

"Berdasarkan catatan sebanyak 272 bencana terjadi di Sumut sejak Januari hingga Juli 2026," ujar Sri Wahyuni di Medan, Selasa.

Dari jumlah tersebut, bencana cuaca ekstrem tercatat sebanyak 95 kejadian.

Setelah itu, bencana tanah longsor menjadi kejadian terbanyak kedua dengan 75 kejadian.

Sementara itu, bencana banjir berada di urutan berikutnya dengan 67 kejadian yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

"Kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 32 kejadian, kekeringan dua kejadian dan bencana non alam satu kejadian," kata Sri Wahyuni.

Berdasarkan wilayah terdampak, Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi, yakni sebanyak 30 kejadian.

Kemudian disusul Kabupaten Dairi sebanyak 19 kejadian, Tapanuli Tengah 17 kejadian, Mandailing Natal 16 kejadian, serta Kota Gunungsitoli sebanyak 15 kejadian.

Selain itu, Kabupaten Langkat tercatat mengalami 14 kejadian bencana, Tapanuli Utara 12 kejadian, serta Pakpak Bharat dan Kota Sibolga masing-masing 11 kejadian.

Wilayah lain yang juga mengalami bencana yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dan Simalungun masing-masing 10 kejadian.

Kota Medan dan Padang Lawas Utara tercatat sembilan kejadian.

Selanjutnya, Kota Binjai dan Kabupaten Nias Selatan masing-masing tujuh kejadian.

Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Kota Pematangsiantar masing-masing enam kejadian.

Sementara Kabupaten Batubara dan Serdang Bedagai masing-masing mencatat lima kejadian bencana.

Kota Tanjungbalai tercatat empat kejadian, sedangkan Kabupaten Asahan dan Tapanuli Selatan masing-masing tiga kejadian.

Adapun Kabupaten Nias Utara mencatat dua kejadian, sementara Kabupaten Nias Barat dan Kota Tebingtinggi masing-masing satu kejadian.

Sri Wahyuni menjelaskan, seluruh data tersebut berasal dari laporan resmi BPBD kabupaten/kota yang kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem pendataan kebencanaan.

"Data tersebut berdasarkan laporan kejadian bencana dari BPBD kabupaten/kota yang disampaikan melalui pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana atau PUSDALOPS yang selanjutnya diinput pada aplikasi yang telah disediakan," ujarnya.

Dengan tingginya angka kejadian bencana selama tujuh bulan terakhir, BPBD Sumut terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor yang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah.* (at/ad)