Wening mengatakan ijazah asli pada dasarnya diserahkan kepada alumni ketika proses wisuda. Karena itu, dokumen fisik tersebut berada pada masing-masing alumni yang bersangkutan.

Baca Juga:

• Dari 300 Lebih Saksi yang Bakal Diperiksa, KPK Belum Pastikan Jokowi Termasuk Bakal Dihadirkan di Sidang Kuota Haji

Menurut Wening, kampus tidak dapat mengambil alih peran alumni dalam menunjukkan dokumen pribadi tersebut. UGM juga memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi mahasiswa maupun alumninya.

Karena itu, kata Wening, permintaan agar kampus membeberkan dokumen pribadi seorang alumni kepada publik tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

"UGM dalam hal ini tidak akan bisa memberikan klarifikasi, karena memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah," ujarnya.

Wening menjelaskan UGM terikat oleh aturan mengenai perlindungan data pribadi. Kampus tidak dapat memberikan data seseorang kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan atau kepentingan yang relevan.

"Kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut," terang Wening.

Meski demikian, UGM membuka kemungkinan memberikan informasi apabila permintaan datang dari lembaga yang memiliki kewenangan.

"Jika yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta, nah, itu kami akan memberikan karena itu adalah lembaga yang berwenang," paparnya.

Wening menegaskan UGM akan mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku dalam memberikan informasi terkait dokumen akademik alumninya.

"Yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan... maka kami akan menunjukkan," pungkasnya.

Penjelasan Wening tersebut disampaikan di tengah polemik mengenai ijazah Jokowi yang masih bergulir. Verifikasi terhadap dokumen fisik ijazah, menurut UGM, dapat dilakukan dengan melibatkan pemilik dokumen maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk meminta data.* (fj/dh)

Syukur mempertanyakan keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan MBG sebagai program prioritas. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai sasaran dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat di sektor lain.

Baca Juga:

• Kasus Keracunan MBG di Karo Dinilai Penuhi Unsur Pidana, LBH Medan Desak Polda Sumut Usut Tuntas

Syukur juga menduga program MBG berpotensi memberikan keuntungan kepada jaringan politik pendukung pemerintah. Namun, dia tidak memberikan bukti yang menunjukkan adanya keuntungan tersebut.

"Menguntungkan jaringan politiknya, para pendukungnya, dan cukong-cukong lainnya," ucapnya.

Dia kemudian menyoroti sasaran penerima manfaat MBG. Menurut Syukur, apabila program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan menangani stunting, pemerintah harus memastikan makanan benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.

"Berulang kali kita berdebat soal ini, kalau memang benar niat Presiden memberi makan orang miskin atau stunting, berilah pada sasarannya," katanya.

Syukur juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara di tengah kondisi masyarakat yang menurutnya masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.

"Jangan memboroskan uang rakyat di tengah rakyat yang sedang susah hidupnya," ujarnya.

Menurut Syukur, MBG juga tidak semestinya menjadi satu-satunya fokus pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional. Dia mempertanyakan kontribusi program tersebut terhadap sejumlah indikator pembangunan.

"Presiden memaksakan kehendak agar MBG ini terus dijadikan proyek prioritas Presiden. Padahal kontribusinya terhadap pembangunan nasional 0 persen sebetulnya," kata Syukur.

Dia juga mempertanyakan hubungan pemberian makanan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

"Apa sih sebetulnya memberi makan orang lalu kemudian kita bicara indeks pembangunan manusia. Ini kan semua akal-akalan presiden dan jajarannya," tuturnya.

Selain mengkritik MBG, Syukur menyoroti kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Dia mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap penghasilan para pekerja di sektor pelayanan publik tersebut.

"Pertanyaan mendasar saya adalah, Presiden berpikir gak tentang gaji guru dosen yang begitu rendah. Tenaga kesehatan yang teriak tentang gajinya tidak layak, upahnya tidak layak," ujarnya.

Syukur juga menyoroti kondisi anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang menggunakan APBD.

"Daerah-daerah yang teriak juga, akhirnya kemudian proyek-proyek daerah yang dibiayai oleh APBD jadi mandek," tegasnya.

Dia bahkan mengingatkan persoalan fiskal tersebut dapat berdampak terhadap keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Syukur menyebut ada risiko pemberhentian apabila pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai tenaga PPPK.

"Belum lagi jadi ancaman yang serius PPPK bakal dihantam PHK pemberhentian. Karena daerah kehabisan anggaran atau bahkan tidak ada pos anggaran untuk membiayai kelangsungan mereka," katanya.

Menurut Syukur, persoalan tersebut tidak seharusnya terjadi setelah para tenaga PPPK memberikan pengabdian dalam waktu panjang.

"Padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun, semua ini hancur atas satu nama atau satu proyek namanya MBG dan Presiden gigih betul pertahankan proyek ini," ujarnya.

Syukur juga menilai terdapat dimensi politik dalam upaya mempertahankan MBG. Dia menduga konsolidasi politik ikut memengaruhi keberlanjutan program tersebut.

"Bahkan memerintahkan jajaran partainya untuk mengkonsolidasi dukungan agar mempertahankan proyek ini," kata dia.

Dia kembali menilai program MBG harus diukur berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat, bukan keuntungan kelompok tertentu.

"Artinya proyek ini memang lebih mengutamakan keuntungan daripada manfaat dan proyek ini memang dipersiapkan sebagai bancakan untuk kepentingan politik di masa yang akan datang," tandasnya.

Syukur kemudian menyimpulkan kritiknya terhadap arah kebijakan pemerintah dengan mempertanyakan sejauh mana program tersebut mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.

"Sebuah fakta yang mencengangkan bahwa Presiden memang tidak bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk kelompok," katanya.

Pernyataan mengenai dugaan keuntungan politik, pemborosan anggaran, maupun ancaman terhadap PPPK tersebut merupakan pandangan dan kritik Syukur Mandar. Pernyataan itu belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan anggaran atau kepentingan politik tertentu dalam pelaksanaan program MBG.* (fj/dh)

Budi Arie menyebut Dedi Mulyadi memiliki gaya komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Menurutnya, pendekatan populis menjadi salah satu modal bagi seorang pemimpin untuk mendapatkan dukungan dan mandat politik.

Baca Juga:

• KPK Bakal Hadirkan Lebih dari 300 Saksi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi Termasuk?

Saat ditanya mengenai hubungan Dedi Mulyadi dengan Jokowi, Budi Arie mengatakan keduanya memiliki komunikasi.

"Ya mereka ada hubungan dan komunikasi," katanya.

Budi Arie kemudian membandingkan gaya politik Dedi Mulyadi dengan Jokowi. Dia menilai terdapat kemiripan dalam cara keduanya berkomunikasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat.

"Kalau mau jujur langgamnya atau gayanya Pak Kang Deni Mul ini agak mirip-mirip Pak Jokowian, rakyat-rakyat bicara padanya, mendekati rakyat begitu loh," ujarnya.

Pernyataan Budi Arie tersebut kemudian mendapat perhatian dari analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Adi menilai pujian Budi Arie kepada Dedi Mulyadi memiliki makna politik tersendiri. Menurutnya, Budi Arie tidak mudah memberikan penilaian positif terhadap tokoh politik lain.

"Makanya Budi Arie itu bilang KDM itu ya ini adalah Jokowi versi Jawa Barat. Itu kan nyata. Enggak gampang loh Budi Arie itu muji orang, Mang," kata Adi.

Adi melihat Dedi Mulyadi sebagai figur yang memiliki karakter populis sekaligus dekat dengan masyarakat. Menurutnya, karakter tersebut memiliki kemiripan dengan citra politik Jokowi.

"Enggak gampang, Bang Budi itu yang dipuji cuma satu, Pak Jokowi," ujar Adi.

Pembicaraan mengenai Dedi Mulyadi muncul ketika diskusi menyoroti kebutuhan terhadap figur yang mampu menggabungkan pendekatan populis dengan kapasitas teknokratis. Dalam konteks tersebut, KDM disebut sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki modal politik tersebut.

Namun, pernyataan Budi Arie mengenai Dedi Mulyadi belum dapat dimaknai sebagai dukungan resmi terhadap pencalonan tertentu pada Pemilu Presiden 2029. Demikian pula komunikasi antara Jokowi dan Dedi Mulyadi yang disebut Budi Arie belum otomatis menunjukkan adanya kesepakatan politik terkait Pilpres 2029.

Isu mengenai kemungkinan pasangan atau konfigurasi politik untuk Pilpres 2029 masih berada dalam ranah wacana dan pembahasan politik.* (fj/dh)

Kasubdit Patroli Airud Polda Banten AKBP Lis Handaya mengatakan tim bergerak dari Pelabuhan Pelindo menuju kawasan Rakata Besar sebelum melanjutkan penyisiran ke Sertung.

Baca Juga:

• Kerahkan 3 Kapal Perang dan KAL dari Dua Provinsi, TNI AL Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda Hari Ketiga

Di kawasan tersebut, tim berhenti untuk melakukan pengamatan selama kurang lebih satu jam. Namun, hasil pengamatan belum menemukan tanda-tanda keberadaan para korban.

"Kita tidak menemukan apa pun di sana, kami putar balik ke arah mengelilingi Sertung," ujarnya.

Penyisiran kemudian dilanjutkan ke Pulau Sebesi. Tim melakukan pengamatan menggunakan drone serta memantau kawasan secara visual dari kapal.

"Di Sebesi kami sempat berhenti juga mengamati dengan drone. Kemudian kami melanjutkan perjalanan, berputar kembali ke Rakata kecil di depan. Berhenti juga di sana, kami keliling semua personel yang mendukung hari ini, melaksanakan pengamatan secara visual langsung," tutur Lis.

Namun, pengamatan di sejumlah titik tersebut belum memberikan petunjuk mengenai keberadaan lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak.

"Satu persatu tidak memberikan laporan yang cukup jelas untuk obyek yang kita cari," sambungnya.

Setelah penyisiran di kawasan pulau, tim kembali memantau perairan dengan kapal yang bergerak dalam kecepatan rendah sebelum akhirnya bersandar.

Kapten KN SAR 247 Tetuka, Septa Arif Rohadi, mengatakan hasil pencarian di sekitar Sertung, Sebesi, dan Rakata juga belum menemukan tanda-tanda keberadaan para korban.

"Untuk saat ini pemantauan dari KN SAR Tetuka hasil dari kita pantau belum ada tanda-tanda, kita sudah berupaya untuk menerbangkan drone dan masih belum ada tanda-tanda," jelas Septa.

Meski pencarian hari itu belum membuahkan hasil, upaya pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga awak Arupadhatu 1 tetap dilakukan. Tim SAR gabungan masih berupaya menemukan keberadaan mereka di sekitar perairan dan pulau-pulau yang menjadi area pencarian.

Gubernur Banten Andra Soni yang turut mengikuti pencarian mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam operasi tersebut. Dia berharap upaya pencarian dapat segera membuahkan hasil.

"Saya berharap dan bisa menemukan kawan-kawan kita. Semoga ikhtiar ini dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa," kata Andra.

Pencarian terhadap para jurnalis dan awak kapal yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau masih terus dilakukan.* (lp/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kehadiran seorang saksi dalam persidangan ditujukan untuk membantu mengungkap dan membuktikan perkara yang sedang disidangkan.

Baca Juga:

• KPK Bakal Hadirkan Lebih dari 300 Saksi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi Termasuk?

Saat ditanya apakah KPK membuka kemungkinan menghadirkan Jokowi, Budi kembali mengatakan pihaknya menunggu perkembangan persidangan.

"Nanti kami lihat perkembangannya seperti apa," ujarnya.

Budi juga menjelaskan banyaknya saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut. Menurutnya, terdapat lebih dari 300 orang yang dijadwalkan memberikan keterangan dalam persidangan.

"Nanti kami lihat ya perkembangannya seperti apa karena memang dalam perkara ini lebih dari 300 orang yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK," katanya.

Permintaan menghadirkan Jokowi sebelumnya disampaikan kuasa hukum Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab, dalam persidangan pada Kamis (10/9/2026).

Wa Ode meminta majelis hakim memanggil Jokowi melalui jaksa penuntut umum. Menurutnya, Jokowi merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui proses pembahasan penambahan kuota haji.

"Yang paling mengetahui tentang kuota tambahan ini adalah beliau yang sekarang mantan Presiden, maka melalui persidangan ini yang mulia dan sesuai dengan ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kami mohon kepada yang mulia untuk bisa memanggil melalui penuntut umum kepada Bapak Joko Widodo," kata Wa Ode dalam persidangan.

Menurut Wa Ode, keterangan Jokowi diperlukan untuk menjelaskan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi yang berkaitan dengan penambahan 20 ribu kuota haji untuk tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi.

"Bagi kami sangat-sangat penting karena ini adalah objek daripada perkara ini," ujarnya.

KPK mulai menyidik perkara dugaan korupsi terkait kuota haji Indonesia periode 2023-2024 pada 9 Agustus 2025. Dalam perkara tersebut, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani persidangan sebagai terdakwa.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia Asrul Aziz Taba.

Keempat terdakwa mulai menjalani persidangan pada 11 Agustus 2026 dan didakwa melakukan perbuatan yang disebut merugikan keuangan negara hingga Rp622,09 miliar.

Permintaan menghadirkan Jokowi sebagai saksi kini menjadi bagian dari proses persidangan. Keputusan mengenai pemanggilan saksi selanjutnya akan mengikuti perkembangan perkara dan pertimbangan majelis hakim.* (lp/dh)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membenarkan pengembalian uang tersebut. Menurutnya, uang sekitar Rp5 miliar itu dikembalikan Ferry pada Agustus 2026.

Baca Juga:

• Usai Geledah Rumah Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, Begini Perkembangan Kasus Dugaan Lancung Tata Kelola Sawit

Anang juga membenarkan uang tersebut diduga merupakan bagian dari Rp40 miliar yang sebelumnya diberikan pengusaha properti Tan Kian.

"Benar (bagian dari Rp40 miliar yang diberikan Tan Kian)," ujarnya.

Uang itu kemudian disita Tim 9 Kejagung dan dijadikan barang bukti dalam penyidikan dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya. Kasus tersebut dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka, yakni Febrie Adriansyah, pihak swasta Don Ritto, dan pengusaha Nurman Herin.

Anang sebelumnya mengatakan penyidik menemukan cukup bukti terkait dugaan tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya. Tan Kian menjadi salah satu pihak yang didalami dalam penyidikan tersebut.

"Didalami sudah dan ditemukan cukup bukti menurut Tim 9 adanya tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya yang melibatkan di situ salah satunya kalau tidak salah Tan Kian," kata Anang, Kamis (10/9/2026).

Penyidik juga telah menyita sejumlah uang yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut. Kejagung menyatakan konstruksi perkara nantinya akan diungkap dalam proses persidangan.

"Indikasi pemerasan ada. Bagaimana nantinya itu, nanti sebentar lagi perkara ini akan tuntas dan akan segera dilimpah ke pengadilan," ujar Anang.

Sementara itu, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, sebelumnya membantah kliennya menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian.

Febri mengatakan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menyimpulkan Febrie sebagai penerima uang tersebut. Menurutnya, bukti yang dibahas dalam persidangan hanya memuat keterangan Tan Kian mengenai pemberian uang kepada seseorang bernama Ferry.

"Intinya, Tan Kian mengatakan dia memberikan uang yang ekuivalen jumlahnya dengan Rp40 miliar terhadap seseorang bernama Ferry," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Dia menegaskan nama Febrie tidak disebut dalam bukti tersebut sebagai penerima uang.

"Jadi, itu perlu kami klirkan. Tidak disebutkan sama sekali di sana Tan Kian memberikan uang pada FA," ujarnya.

Febri juga menilai keterangan mengenai pemberian uang kepada Ferry masih berasal dari satu pihak sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Kejagung menyatakan proses penyidikan masih berjalan. Pengembalian uang Rp5 miliar oleh Ferry Boboho menjadi salah satu bagian dari barang bukti yang tengah didalami penyidik untuk mengungkap konstruksi perkara dugaan pemerasan tersebut.* (lp/dh)

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta pemerintah tidak hanya menangani aksi kekerasan di Papua secara kasus per kasus. Menurutnya, dibutuhkan peta jalan atau roadmap yang jelas agar penanganan KKB dilakukan secara menyeluruh.

Baca Juga:

• Mahfud MD Usul SPPG Dihapus, MBG Dikelola Kopdes Merah Putih dan Dimasak di Sekolah

Oleh menyampaikan belasungkawa kepada keluarga tiga korban. Dia meminta aparat segera mengusut kasus penembakan tersebut dan menangkap para pelaku.

Menurutnya, tiga pegawai pemerintah tersebut menjadi korban ketika sedang menjalankan tugas pelayanan publik. Karena itu, keamanan aparatur sipil dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah rawan perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya," ujarnya.

Oleh juga meminta aparat tidak hanya mengejar pelaku di lapangan, tetapi mengungkap jaringan dan motif di balik aksi kekerasan tersebut dengan tetap mengedepankan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.

"Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban," katanya.

Desakan agar pelaku segera ditangkap juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Dia mendorong penguatan pengamanan di wilayah rawan serta jalur yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan aparatur pemerintah.

Dave menilai koordinasi TNI dan Polri perlu diperkuat agar potensi ancaman dapat diantisipasi dan direspons dengan cepat.

"TNI perlu memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan apabila situasi membutuhkannya," kata Dave.

Namun, Dave mengingatkan setiap tindakan aparat di lapangan harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sipil.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta meminta penyelidikan tidak berhenti pada orang yang diduga sebagai penembak. Menurutnya, aparat perlu mengungkap pihak yang merencanakan, memasok senjata, hingga memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan.

"Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini," ujar Sukamta.

Sukamta juga meminta pemerintah memperkuat deteksi dini, intelijen, pengamanan wilayah, serta perlindungan masyarakat sipil, khususnya mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

"Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak," tegasnya.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan. Aparat saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut.* (lp/dh)

Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengatakan kasus keracunan MBG tidak seharusnya hanya diselesaikan melalui permintaan maaf atau sanksi administratif seperti penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemberhentian kepala SPPG.

Baca Juga:

• Nyaris 9.000 Ton Beras Mengalir ke 294 Ribu Keluarga di 6 Daerah, Begini Cakupan Bantuan Pangan BULOG Medan

Menurut Irvan, dugaan kelalaian dalam kasus tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana. Dia juga menyebut kondisi salah satu siswa yang diduga mengalami gangguan ingatan sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

LBH Medan menyebut dugaan kelalaian yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat hingga timbul penyakit dapat dijerat dengan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal tersebut, menurut LBH Medan, memiliki ancaman pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda paling banyak Rp50 juta. LBH Medan juga menyebut kemungkinan pelanggaran Pasal 86 ayat (2) juncto Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Keracunan MBG dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka berat sehingga timbul penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman tiga tahun penjara dan denda paling banyak Rp50 juta. Selain itu juga melanggar Pasal 86 (2) juncto Pasal 140 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan," ujar Irvan.

LBH Medan kemudian mendesak Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Menurut mereka, proses hukum diperlukan untuk mengetahui apakah makanan MBG yang dikonsumsi para siswa telah memenuhi standar keamanan pangan.

LBH Medan juga meminta aparat mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan penetapan tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.

"LBH Medan menilai kasus keracunan MBG terhadap seorang siswi berprestasi dari SMK Swasta Bersama Berastagi, FP, dan anak lainnya bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan dugaan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Irvan.

Selain meminta proses hukum, LBH Medan menyatakan program MBG seharusnya dihentikan apabila dalam pelaksanaannya terbukti menimbulkan kerugian dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Pernyataan LBH Medan tersebut merupakan desakan dari pihak lembaga bantuan hukum. Status dugaan tindak pidana serta ada atau tidaknya pihak yang bertanggung jawab secara pidana masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.* (mi/dh)

Hal tersebut disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Anak Jroh Naguna (UPTD PSAJN) Dinas Sosial Aceh, Tgk H Muhibuthibri, dalam khutbah Jumat di Masjid As-Sajidin, Kompleks Tanjung, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sambut Kadet dari 14 Negara di Medan, Singgung Dampak ke Stabilitas Global

Beberapa sifat tersebut di antaranya tidak amanah, suka berbohong, memfitnah, mengadu domba, kikir, hasut, takabur, terlalu mencintai harta, serta tidak peduli terhadap sesama.

"Manakala sifat-sifat yang dimaksudkan itu berhasil dijauhkan dari masyarakat, maka ketenteraman, kenyamanan, dan kebahagiaan akan terjadi dengan sendirinya," tegasnya.

Menurutnya, kelebihan yang dimiliki seseorang, baik karena kedudukan, ilmu, kekuatan maupun harta, semestinya digunakan untuk membantu dan melindungi orang lain yang membutuhkan.

Dia mengatakan para penguasa, ilmuwan, orang kuat, dan orang kaya yang memiliki akhlak mulia dapat menggunakan kelebihan tersebut untuk melindungi masyarakat yang lemah dan kurang mampu.

Tgk Muhibuthibri kemudian menjelaskan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui keteladanan dari orang-orang terdekat.

Menurutnya, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Begitu pula guru kepada murid, pemimpin kepada bawahannya, serta pejabat negara kepada masyarakat.

Langkah berikutnya ialah mengendalikan diri dan keluarga dalam memilih lingkungan pergaulan. Dia mengibaratkan pergaulan dengan orang baik seperti berada di dekat penjual minyak wangi yang tetap memberikan aroma harum meski tidak membeli dagangannya.

Sebaliknya, bergaul dengan lingkungan yang buruk juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku seseorang.

Tgk Muhibuthibri juga mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam setiap aktivitas. Menurutnya, setiap pekerjaan dan ibadah seharusnya dilakukan dengan tujuan memperoleh rida Allah SWT.

"Dengan demikian aktivitas apa pun yang kita lakukan maka tujuan utamanya untuk mendapatkan rida Allah Swt. Perbuatan yang demikian akan dapat merubah akhlak dan perilaku menjadi lebih baik karena merasa diawasi oleh Allah Swt," tambahnya.

Cara lainnya adalah meningkatkan ilmu pengetahuan. Dia mengutip perintah membaca dalam Al-Qur'an melalui ayat "Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq".

Menurutnya, semakin luas ilmu seseorang seharusnya semakin rendah hati. Dia mengibaratkan hal tersebut seperti ilmu padi, yakni semakin berisi semakin merunduk.

"Semakin berilmu maka seseorang itu akan semakin tawaduk, bukan sebaliknya semakin berilmu semakin sombong," ujarnya.

Selain itu, memperbaiki akhlak juga dapat dilakukan melalui interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu hidup berdampingan dengan orang lain sehingga lingkungan memiliki pengaruh terhadap pembentukan perilaku.

"Maka di sinilah fungsi interaksi sosial berlaku, biasanya kalau lingkungannya baik maka kita juga akan menjadi baik, demikian sebaliknya," pungkasnya.

Tgk Muhibuthibri berharap nilai-nilai akhlak tersebut tidak hanya disampaikan sebagai nasihat, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang lebih aman, nyaman, dan saling menghargai.* (dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mendorong jajaran lalu lintas memperkuat digitalisasi layanan kepolisian. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Ruddi saat membuka Rakernis Fungsi Lalu Lintas Jajaran Polda Aceh Tahun Anggaran 2026 di Ballroom BSI Landmark, Banda Aceh, Jumat (11/9/2026). Rakernis tersebut mengusung tema "Digitalisasi Layanan Polantas Guna Mendukung Transformasi Polri dalam Rangka Terwujudnya Asta Cita".

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pimpin Sertijab 2 PJU dan 5 Kapolres, Ini Daftar Pejabat Barunya

Ruddi mengapresiasi dedikasi jajaran lalu lintas dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Menurutnya, tantangan lalu lintas di Aceh semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan beragamnya kondisi jalan.

Berdasarkan data IRSMS Polri, sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tercatat 2.271 kecelakaan lalu lintas di Aceh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 440 orang meninggal dunia, 326 orang mengalami luka berat, dan 3.026 orang mengalami luka ringan.

Data tersebut dinilai menjadi pengingat bagi jajaran lalu lintas untuk semakin memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta keselamatan berlalu lintas tanpa mengesampingkan penegakan hukum.

Sepanjang 2026, jajaran lalu lintas Polda Aceh telah melakukan 6.288 penindakan tilang dan memberikan 25.747 teguran kepada pengguna jalan.

Ruddi menegaskan digitalisasi layanan Polantas tidak hanya sebatas mengubah sistem manual menjadi sistem digital. Menurutnya, digitalisasi harus menjadi bagian dari perubahan pola kerja dan budaya pelayanan kepolisian.

"Teknologi harus mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian," tegas Ruddi.

Selain digitalisasi, Ruddi meminta konsep Polantas Karib diterapkan dalam setiap bentuk pelayanan. Personel lalu lintas diharapkan bersikap aktif, responsif, intuitif, dan berintegritas dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, pelayanan lalu lintas tidak boleh hanya berorientasi pada penegakan aturan. Polantas juga perlu membangun kesadaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh bersama Dirlantas Polda Aceh juga memberikan penghargaan kepada personel dan satuan yang dinilai berprestasi.

Aipda Muslifuatdi dari Satlantas Polres Aceh Jaya meraih Juara I Nasional Pengisian E-Turjawali. Sementara Satlantas Polres Lhokseumawe menerima penghargaan atas penindakan knalpot brong terbanyak.

Satlantas Polres Aceh Timur juga mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari.

Rakernis tersebut turut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, Irwasda Polda Aceh, para pejabat utama Polda Aceh, Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar, serta para Kasatlantas jajaran.

Melalui penguatan digitalisasi dan peningkatan profesionalisme personel, Polda Aceh berharap pelayanan lalu lintas semakin efektif sekaligus mampu meningkatkan keselamatan dan kepercayaan masyarakat.* (dh)

Pada Kamis, 10 September 2026, pihak Kecamatan Tanjung Tiram bersama Bhabinkamtibmas dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turun langsung ke lapangan memberikan edukasi kepada sejumlah keluarga yang anak-anaknya diduga terlibat dalam aksi tawuran.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pimpin Sertijab 2 PJU dan 5 Kapolres, Ini Daftar Pejabat Barunya

Langkah ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan di seluruh desa se-Kecamatan Tanjung Tiram. Pendekatan persuasif melalui keluarga dinilai penting untuk mencegah anak terjerumus lebih jauh sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala Desa Fazzary Akbar, SE, turut mendukung gerakan tersebut. Menurutnya, pencegahan tawuran tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat keamanan, tetapi membutuhkan kepedulian dan keterlibatan bersama, terutama dari orang tua dan lingkungan tempat anak tumbuh.

Fazzary menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk melakukan kegiatan yang positif dan membangun.

"Anak-anak adalah generasi penerus. Karena itu, mereka harus kita lindungi dan arahkan bersama. Jangan sampai mereka terjerumus dalam tawuran yang dapat merusak masa depan mereka," demikian pesan Fazzary Akbar, SE, dalam mendukung gerakan tersebut.

Selain pendekatan persuasif, langkah penegakan hukum juga tetap diperlukan terhadap setiap tindakan yang melanggar aturan. Sinergi antara pemerintah kecamatan, kepolisian, pemerintah desa, pendamping sosial, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak.

Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah bersama untuk mengikis stigma atau "label merah" yang selama ini melekat terhadap Kota Tanjung Tiram. Perubahan citra tersebut harus dimulai melalui tindakan nyata, edukasi, pembinaan, pengawasan keluarga, hingga penegakan hukum secara tegas dan terukur.

Gerakan Lindungi Anak dan Tolak Tawuran diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan menjadi komitmen bersama untuk menekan aksi tawuran agar tidak menjadi kebiasaan yang terus berkembang di kalangan anak dan remaja.

"Yuk, jaga anak-anak kita bersama. Karena mereka adalah bagian dari bonus demografi dan masa depan Tanjung Tiram."

Dengan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, Tanjung Tiram diharapkan semakin aman, kondusif, dan mampu memberikan ruang yang positif bagi tumbuh kembang generasi muda.* (dh)

Penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap di enam wilayah kerja BULOG Cabang Medan, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Izin 5 Perusahaan di Kalbar Dibekukan Imbas Karhutla, Menhut: Bisa Berujung Pidana

Pemimpin Cabang Perum BULOG Medan Lutfillah Barus mengatakan penyaluran bantuan pangan masih berlangsung secara bertahap. BULOG terus melakukan koordinasi dan monitoring untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai data penerima.

"Penyaluran Bantuan Pangan saat ini masih terus berlangsung secara bertahap di wilayah kerja BULOG Kantor Cabang Medan. Sampai saat ini, sebanyak 294.471 PBP telah menerima bantuan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Kami terus melakukan koordinasi dan monitoring agar proses penyaluran berjalan dengan baik dan bantuan dapat diterima oleh masyarakat," ujar Lutfi.

Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari dukungan BULOG terhadap program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli.

Dengan cakupan wilayah yang luas, pelaksanaan distribusi membutuhkan koordinasi antara BULOG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan sejak tahap persiapan hingga penyaluran bantuan di masing-masing wilayah.

Petugas BULOG juga melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan beras diterima oleh PBP sesuai dengan data dan mekanisme yang telah ditetapkan.

"Monitoring terus kami lakukan di setiap tahapan penyaluran. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan tertib dan lancar sehingga bantuan pangan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga," kata Lutfi.

Penyaluran bantuan tersebut mencakup masyarakat di wilayah kerja BULOG Cabang Medan, mulai dari Medan hingga Langkat. Hingga 10 September 2026, sebanyak 294.471 penerima telah mendapatkan alokasi bantuan dengan total beras mencapai lebih dari 8.800 ton.

BULOG Cabang Medan memastikan penyaluran bantuan pangan akan terus dilanjutkan hingga seluruh tahapan selesai. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga daya beli keluarga penerima manfaat.* (dh)

Dalam kunjungannya ke USIM, Dhani mempelajari tradisi hukum Malaysia yang banyak dipengaruhi sistem common law Inggris. Sementara Indonesia secara umum menganut tradisi civil law yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum utama.

Baca Juga:

• Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

"Bagi kami mahasiswa hukum, melihat sistem hukum negara lain secara langsung merupakan pengalaman yang sangat berharga. Kita bisa membandingkan bagaimana hukum dibangun, bagaimana hakim menjalankan kewenangannya, dan bagaimana masyarakat memperoleh keadilan," ujar Dhani.

Dhani menilai kekuatan negara hukum tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya aturan yang dimiliki. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten dan mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat.

Dia menekankan independensi lembaga peradilan dan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

"Undang-undang yang baik tidak akan berarti apabila penegakannya tidak konsisten. Hukum harus hadir untuk semua orang. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki kekuasaan, jabatan atau kemampuan ekonomi," tegasnya.

Dhani juga mengatakan pengalaman mempelajari sistem hukum Malaysia bukan berarti Indonesia harus meniru atau meninggalkan sistem hukum yang berlaku saat ini. Menurutnya, setiap negara memiliki sejarah, karakter sosial, politik, serta sistem ketatanegaraan yang berbeda.

Namun, kata dia, pengalaman negara lain tetap dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki praktik penegakan hukum di Indonesia.

"Yang kita pelajari bukan untuk mengatakan sistem negara lain pasti lebih baik. Tetapi kita mengambil nilai dan praktik yang relevan untuk menjadi bahan evaluasi bagi hukum Indonesia," katanya.

Sebagai mahasiswa hukum, Dhani berharap generasi muda tidak hanya menghafalkan pasal dan aturan perundang-undangan. Menurutnya, mahasiswa hukum juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis serta memahami persoalan hukum dari berbagai perspektif.

Dia berharap Indonesia terus memperkuat independensi peradilan, profesionalisme aparat penegak hukum, dan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum.

"Harapan kita hukum di Indonesia benar-benar tegak dan adil seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat melihat hukum sebagai sesuatu yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sama," pungkasnya.

Bagi Dhani, study banding ke USIM bukan sekadar kegiatan akademik. Pengalaman tersebut menjadi momentum untuk memahami bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga instrumen untuk memastikan rasa keadilan dapat dirasakan masyarakat.* (dh)

Gibran dan Bobby disambut Bupati Karo Antonius Ginting serta Direktur Rumah Sakit (RS) Efarina Etaham saat tiba di rumah sakit tersebut. Keduanya kemudian menemui sejumlah siswa yang masih menjalani perawatan di Ruang Karawang.

Baca Juga:

• Usai Santap Kebab, Nugget, dan Salak, 352 Siswa di 5 Sekolah Lombok Tengah Diduga Keracunan MBG

"Kedatangan saya kemari untuk memastikan anak bapak ibu bisa sembuh dan bersekolah kembali. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan terbaik. Tadi saya datangi satu-satu, apa saja yang diperlukan. Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi," ujar Gibran.

Gibran menegaskan pemerintah akan menanggung biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban dugaan keracunan MBG.

"Tolong ini nanti Pak Gubernur, biayanya kita tanggung semua," katanya.

Bobby kemudian menanyakan kondisi para siswa kepada orang tua korban. Dia juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Sumut serta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan keluarga.

Selain penanganan medis, Pemprov Sumut memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis para siswa. Pemerintah menilai proses pemulihan tidak cukup hanya dengan perawatan fisik, tetapi juga perlu memastikan kondisi mental anak terus membaik.

"Proses pemulihan para siswa tidak berhenti setelah mereka mendapatkan perawatan medis. Pemerintah tetap melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologis mereka terus membaik," kata Bobby.

Salah seorang siswa, SV, mengaku masih mengalami sejumlah keluhan kesehatan seperti sakit kepala, sesak, dan sakit perut. Pada Jumat (11/9/2026), SV disebut menjalani pengobatan jalan di RS Efarina dengan biaya mandiri.

"Harapannya jaminan kesehatannya dipertanggungjawabkan. Memang kami milih jalur untuk berobat mandiri," ujarnya.

Setelah dari RS Efarina Etaham, Gibran dan Bobby melanjutkan kunjungan ke RS Amanda di Jalan Lintas Desa Korpri, Berastagi. Mereka menjenguk Agnesia Paruliana br Silitonga, salah satu siswi yang menjadi korban dugaan keracunan MBG.

Di RS Amanda, Gibran kembali memastikan kebutuhan perawatan dan obat-obatan korban terpenuhi. Dia juga menegaskan keluarga memiliki pilihan untuk merujuk pasien ke rumah sakit di Medan maupun Jakarta apabila diperlukan.

"Kita tadi sudah memastikan ini dengan Pak Gubernur untuk semua biaya akan ditangani oleh pemerintah. Kita juga memberikan opsi kepada keluarga apakah anak tersebut mau dirujuk, apakah dirawat di RS di Medan atau bisa juga di RS di Jakarta," ujar Gibran.

Usai meninjau kondisi korban dan berdialog dengan keluarga serta tim medis, Gibran bersama Bobby melanjutkan agenda dengan melaksanakan salat Jumat.

Setelah seluruh rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Karo selesai, Gibran dijadwalkan kembali ke Jakarta.

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah penanganan kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi di Karo pada 13 Agustus 2026. Pemerintah masih memberikan pendampingan kepada para siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat kejadian tersebut.* (dh)

Para siswa tersebut berasal dari SDN 2 Lendang Tampel, SDN Repok Puyung, SDN Beber, MTs Qudwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik. Mereka kemudian dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan.

Baca Juga:

• Minta Maaf dan Pastikan Biaya Ditanggung, Gibran Pesan Orang Tua Jangan Paksakan Anak Masuk Sekolah sebelum Pulih

Menu yang dikonsumsi para siswa disebut terdiri dari buah salak, ayam suwir, kebab, nugget, dan salad selada.

Para siswa yang mengalami keluhan mendapatkan penanganan di sejumlah puskesmas, di antaranya Puskesmas Pringgarata, Bagu, Aik Darek, dan Mantang.

Kondisi para siswa masih dalam pendataan. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan kesehatan.

Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan MBG Lombok Tengah sebelumnya memastikan penanganan terhadap para korban menjadi prioritas. Ketua Satgas MBG Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan pihaknya masih mengecek kondisi siswa yang dirawat di sejumlah puskesmas.

Firman mengatakan sebagian siswa yang sebelumnya mendapatkan perawatan telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik. Namun, pihaknya masih melakukan pengecekan untuk memastikan jumlah siswa yang masih menjalani perawatan.

"Kami belum bisa laporkan lebih banyak. Sebagian besar sudah pulang, ini saya mau pastikan dulu berapa yang masih tersisa dan memastikan penanganan dulu," ujar Firman.

Hingga kini, penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan pada para siswa belum diketahui. Dinas Kesehatan masih melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui makanan yang diduga menjadi penyebab.

Firman mengatakan Satgas dan Badan Gizi Nasional (BGN) masih berfokus pada penanganan para siswa. Evaluasi terhadap SPPG yang menyalurkan makanan juga belum dilakukan karena tim masih memprioritaskan kondisi korban.

"Kita fokus ke penanganan korban dulu. Untuk soal investigasi dan lain-lain nanti ada sesi tersendiri," katanya.

Kasus dugaan keracunan tersebut terjadi setelah para siswa menerima makanan MBG dari SPPG Yayasan Budi Sain Mangkliung di Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah.

Pemerintah daerah bersama petugas terkait masih melakukan pemantauan terhadap kondisi seluruh siswa dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kejadian.* (il/dh)

Penembakan terjadi di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (9/9/2026). Polisi menyatakan telah mengantongi identitas serta ciri-ciri terduga pelaku dan saat ini melakukan pengejaran.

Baca Juga:

• Terbukti Jual Aset Sekolah Rp12,24 Miliar, Lima Pegawai Disdikbud Medan Terancam Sanksi Berat dan Wajib Kembalikan Kerugian

"Dari hasil pendalaman, kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang selamat. Ciri-ciri pelaku sudah kita kantongi dan tim gabungan saat ini sedang melakukan pengejaran di lapangan," ujar Yusuf dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Dari keterangan saksi tersebut, penyerangan diduga dilakukan kelompok bersenjata yang beranggotakan sekitar delapan orang. Para pelaku disebut membawa dua pucuk senjata api laras panjang.

Selain keterangan saksi, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Saat olah tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan tiga selongsong peluru dan jejak darah.

Yusuf mengatakan dua dari tiga selongsong yang ditemukan berkaliber 5,56 milimeter. Sementara satu selongsong lainnya berkaliber 9 milimeter.

"Kita kejar, insyaallah kita dapat, karena identitas pelaku sudah kita kantongi," tegas Yusuf.

Untuk memperkuat pengejaran dan menjaga keamanan di wilayah Jayawijaya, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 mengerahkan tambahan 50 personel. Mereka diterbangkan dari Timika menuju Jayawijaya.

Sementara itu, proses pemulangan jenazah tiga korban ASN dilakukan secara bertahap. Salah satu korban berinisial WB telah diterbangkan dari Wamena dengan rute transit Jayapura, Makassar, dan Jakarta sebelum dijadwalkan tiba di rumah duka di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (11/9/2026) pagi.

Dua jenazah korban lainnya yang masih berada di Jayawijaya direncanakan dipulangkan ke daerah asal masing-masing, yakni Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan Toraja, Sulawesi Selatan.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan proses penegakan hukum terhadap kelompok yang diduga terlibat terus dilakukan berdasarkan hasil olah TKP dan barang bukti yang diperoleh penyidik.

Polisi juga meminta masyarakat di Kabupaten Jayawijaya tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Warga yang mengetahui informasi mengenai keberadaan terduga pelaku diminta segera melapor kepada aparat. Polisi menyatakan identitas pemberi informasi akan dirahasiakan.

Pengejaran terhadap kelompok bersenjata tersebut masih berlangsung. Aparat gabungan terus melakukan penyisiran untuk mengungkap pelaku penembakan dan memastikan situasi keamanan di Jayawijaya tetap terkendali.* (k/dh)

IHSG sudah bergerak di zona merah sejak awal perdagangan dan sempat menyentuh level terendah di 6.462,96. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp11,29 triliun dengan volume perdagangan 25,39 miliar saham.

Baca Juga:

• Tertekan Konflik Timur Tengah, Rupiah Melemah ke Level Rp17.611 per Dolar AS

Pada sesi I, IHSG sempat terkoreksi hingga 1,49%. Pelemahan terjadi pada sejumlah saham konglomerasi dan saham perbankan berkapitalisasi besar.

Beberapa saham yang melemah antara lain CUAN sebesar 5,1%, TPIA 2,3%, dan DSSA 2,3%. Sementara saham BBCA turun 1,9% dan BBRI melemah 1,5%.

Riset BRI Danareksa Sekuritas juga menyebut lonjakan harga minyak menjadi salah satu pemicu tekanan terhadap IHSG. Harga minyak terdorong oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, sementara pasar juga diwarnai aksi jual bersih investor asing.

Foreign net sell tercatat sekitar Rp748 miliar. Aksi jual asing terutama terkonsentrasi pada saham BBCA dan BBRI. Di sisi lain, investor asing masih melakukan akumulasi pada sejumlah saham seperti ANTM, AADI, CUAN, dan PTBA.

Harga minyak mentah Amerika Serikat, West Texas Intermediate (WTI), berada di level US$104 per barel atau melonjak sekitar 7% dibandingkan penutupan sesi sebelumnya. Sementara minyak Brent mendekati US$108 per barel, menjadi level tertinggi dalam hampir empat bulan.

Lonjakan harga minyak tersebut dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk serangan terhadap tanker minyak Iran, serangan rudal ke Yordania, serta serangan kelompok Houthi terhadap fasilitas energi Arab Saudi.

Kenaikan harga energi juga membuat harga emas ikut tertekan. Harga emas berada di sekitar US$4.300 per ons setelah sebelumnya turun hampir 2%.

BRI Danareksa Sekuritas menilai pasar mulai memperhitungkan kemungkinan kebijakan The Federal Reserve yang lebih hawkish akibat tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga energi.

"Pasar price-in ekspektasi Fed hawkish akibat tekanan inflasi dari lonjakan harga energi, sehingga saham dan emas tertekan bersamaan meski minyak justru melesat akibat risiko geopolitik," tulis riset tersebut.

Kenaikan harga minyak menjadi perhatian bagi pasar Indonesia karena dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan kondisi fiskal. Investor juga mencermati dampaknya terhadap biaya impor energi serta prospek kebijakan moneter ke depan.

Dengan kombinasi tekanan geopolitik, kenaikan harga minyak, arus modal asing keluar, dan kekhawatiran terhadap arah kebijakan The Fed, IHSG masih berada dalam tekanan pada akhir perdagangan pekan ini.* (k/dh)

Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, BNN Sumut mengamankan 10 tersangka. Salah satu tersangka tewas saat hendak ditangkap setelah disebut melakukan perlawanan terhadap petugas menggunakan senjata tajam.

Baca Juga:

• Dilarutkan Air Panas & Digilas 'Baby Roller'! Puluhan Ribu Ekstasi dan Vape Narkoba di Aceh Dimusnahkan

"Kita melakukan tindakan tegas dan terukur karena kedua pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam dan berupaya melarikan diri," ujar Tatar, Jumat (11/9/2026).

Tatar mengatakan BNN Sumut masih melakukan pengembangan terhadap sejumlah kasus tersebut untuk memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

"Kami terus bekerja bagaimana tingkat penggunaan narkoba di Sumut dapat terus menurun," katanya.

Salah satu pengungkapan dilakukan BNNK Mandailing Natal pada 19 Agustus 2026 di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur. Petugas mengungkap peredaran 15 kilogram ganja setelah melakukan penyelidikan terhadap jalur yang diduga kerap digunakan untuk transaksi narkotika.

Dalam penindakan tersebut, dua orang diamankan. Petugas menyebut keduanya melakukan perlawanan dengan senjata tajam dan berupaya melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur.

Pengungkapan lainnya dilakukan pada 14 Agustus 2026 di Jalan Jamin Ginting. Dalam kasus itu, petugas mengamankan seorang tersangka berinisial MM dengan barang bukti 994,4 gram sabu. Sabu tersebut disebut berasal dari seseorang berinisial RP yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pada 26 Agustus 2026, BNN Sumut juga menggerebek sebuah kos di MBC Yos Sudarso, Tebing Tinggi. Dua tersangka berinisial RF dan MZ diamankan dengan barang bukti 964 gram sabu dan 6 butir ekstasi.

Kemudian pada 1 September 2026, dua tersangka berinisial RS dan MH ditangkap. Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita 29 sachet liquid vape yang mengandung etomidate dan dua bungkus ketamin.

Sementara pada 3 September 2026, tiga tersangka berinisial M, ZSS, dan S alias A diamankan. Barang bukti yang disita dalam kasus tersebut mencapai 126 kilogram ganja.

BNN Sumut menyebut modus dalam salah satu perkara ialah mengangkut ganja menggunakan becak bermotor dari Besitang untuk diserahkan kepada penerima di wilayah Hamparan Perak. Narkotika tersebut diduga berasal dari jaringan yang menjadikan sebuah rumah sebagai lokasi penyimpanan sebelum dikirim melalui kurir.

Selain pengungkapan oleh BNN, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut juga mengungkap kasus penyelundupan 398,2 gram sabu melalui Bandara Internasional Kualanamu. Seorang warga Aceh Utara berinisial RS ditangkap setelah sabu ditemukan disembunyikan di dalam sepatu yang dikenakannya.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku aksi tersebut merupakan kali keempat dirinya menjadi kurir lintas provinsi. Tiga pengiriman sebelumnya disebut berhasil dilakukan. Kali ini, dia dijanjikan upah Rp5 juta apabila berhasil mengantarkan sabu ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Polisi masih mengembangkan perkara tersebut dan memburu pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemasok narkotika.

Rangkaian pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya aparat memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.* (tm/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan tekanan terhadap rupiah salah satunya datang dari sentimen eksternal. Konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Iran menyatakan telah menyerang 10 kapal di dekat Selat Hormuz, sementara AS menyatakan melakukan serangan balasan dengan menenggelamkan lima kapal tanker Iran.

Baca Juga:

• Tertekan Risiko Fiskal dan Konflik Geopolitik, Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp17.547 per Dolar AS

Kekhawatiran pasar juga meningkat akibat aktivitas kelompok Houthi di Yaman yang disebut dapat mengganggu jalur perdagangan dan pasokan energi global. Serangan di kawasan Bab el-Mandeb berpotensi menambah gangguan terhadap distribusi minyak mentah setelah Selat Hormuz.

Kondisi tersebut mendorong pelaku pasar memperhitungkan premi risiko yang lebih tinggi terhadap harga minyak mentah. Harga minyak dunia yang meningkat kemudian turut memberikan tekanan terhadap negara-negara importir minyak, termasuk Indonesia.

Dari Amerika Serikat, data Producer Price Index (PPI) pada Agustus 2026 tercatat naik 0,4% secara bulanan. Angka tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan lebih tinggi dibandingkan kenaikan 0,1% pada Juli.

Secara tahunan, inflasi produsen AS meningkat menjadi 5,4% dari sebelumnya 4,8% dan sedikit di atas perkiraan 5,3%. Inflasi produsen inti juga naik menjadi 4,6% dari 4,3%.

Data tersebut membuat peluang kebijakan suku bunga The Federal Reserve tetap menjadi perhatian pasar. Investor masih mencermati arah kebijakan moneter AS karena pergerakan suku bunga dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar mata uang negara berkembang.

Sementara dari dalam negeri, harga minyak mentah dunia yang telah menembus US$100 per barel menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Sebagai importir neto minyak, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk membayar impor.

Kondisi itu berpotensi menekan rupiah sekaligus meningkatkan risiko inflasi barang impor. Di sisi fiskal, kenaikan harga minyak juga dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi apabila pemerintah mempertahankan harga BBM untuk menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Ibrahim, kondisi tersebut menciptakan dilema kebijakan bagi pemerintah. Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan inflasi dan menekan daya beli, sementara mempertahankan subsidi berpotensi meningkatkan beban APBN.

Di sisi lain, Indonesia masih berpotensi memperoleh keuntungan dari kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor seperti batu bara dan minyak kelapa sawit atau CPO. Namun, keuntungan tersebut dinilai belum tentu mampu sepenuhnya mengimbangi kenaikan biaya impor minyak.

Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya dan berpotensi kembali melemah dalam rentang Rp17.610 hingga Rp17.650 per dolar AS.

Untuk sepekan ke depan, dia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp17.500 hingga Rp17.850 per dolar AS.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi perkembangan konflik geopolitik, harga minyak dunia, data ekonomi AS, serta respons kebijakan pemerintah dan bank sentral terhadap dinamika ekonomi global.* (oz/dh)

Pengacara Roy Suryo, Ristan BP Simbolon, juga menilai pihak Polda Metro Jaya dan pihak terkait terkesan berat memberikan ganti rugi kepada kliennya.

Baca Juga:

• Roy Suryo Tantang Jokowi Hadir di Persidangan dan Tunjukkan Ijazah Asli: Jangan Hanya Bilang Siap, Siap, Siap

Dalam perkara tersebut, Polda Metro Jaya menjadi termohon. Sementara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berstatus Turut Termohon I dan Kementerian Keuangan sebagai Turut Termohon II.

Ristan mengatakan sikap tersebut seolah menunjukkan keengganan memberikan ganti rugi atas tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat terhadap Roy Suryo. Upaya paksa tersebut meliputi penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan.

Menurut Ristan, upaya paksa terhadap kliennya sebelumnya telah dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan. Karena itu, pihaknya menilai terdapat dasar untuk mengajukan permohonan ganti rugi.

Pada agenda pembuktian terbaru, kata Ristan, pihak termohon dan turut termohon tidak menghadirkan ahli. Mereka disebut hanya menyerahkan bukti surat kepada hakim praperadilan.

Dia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan praperadilan jilid empat yang pernah diajukan Roy Suryo. Menurut Ristan, pada perkara sebelumnya pihak termohon dan turut termohon juga tidak menggunakan hak untuk menghadirkan saksi maupun ahli.

"Kita bisa analisis bersama, persidangan prapid keempat Mas Roy sama, termohon dan turut termohon melepaskan haknya di pembuktian saksi dan ahli," katanya.

Ristan menilai kondisi tersebut dapat menjadi perhatian hakim dalam memutus permohonan ganti rugi yang tengah diajukan Roy Suryo.

Proses praperadilan tersebut masih berlangsung dan keputusan mengenai permohonan ganti rugi Roy Suryo sepenuhnya berada pada hakim yang memeriksa perkara.* (in/dh)