JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungkapkan kisah di balik kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebut tetap berpegang pada prinsip pembatasan kekuasaan selama dua periode jabatannya.

Dino menyebut salah satu pencapaian penting SBY adalah sikapnya yang tidak tergoda untuk memperpanjang masa jabatan atau mengubah aturan konstitusi demi mempertahankan kekuasaan.

Baca Juga:

• Ribuan Kader NasDem Geruduk Kantor DPW di Medan, Protes Pemberitaan Majalah Tempo yang Dinilai Merugikan Surya Paloh

Menurut Dino, godaan untuk memperluas kekuasaan merupakan fenomena yang kerap terjadi di berbagai negara.

Ia menyebut sejumlah pemimpin dunia bahkan mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatan.

"The temptation is so strong and a lot of people got away with it," kata Dino.

Ia menilai keteguhan SBY untuk tidak mengikuti tren tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Lebih lanjut, Dino mengungkap bahwa SBY memiliki pandangan kuat mengenai pentingnya membangun sistem pemerintahan yang tidak bergantung pada figur individu.

"Kalau Soekarno jatuh, sistem jatuh. Soeharto jatuh, sistem jatuh. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus punya pemerintahan berbasis institusi dan sistem," kata Dino menirukan pandangan SBY.

Menurutnya, kesadaran tersebut menunjukkan upaya SBY membangun fondasi demokrasi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Dino juga menekankan bahwa sejarah akan menjadi penilai akhir terhadap seorang pemimpin.

Ia menyebut penghormatan publik yang masih bertahan terhadap SBY setelah lebih dari satu dekade meninggalkan jabatan sebagai bentuk warisan kepemimpinan.

(tb/ad)

Baca Juga:

• Hakim Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR, KPK Hormati Putusan dan Kaji Langkah Lanjutan

PADANG LAWAS – Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Lawas menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Desa Hadungdung, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Jumat malam, 10 April 2026.

Penangkapan dilakukan di sekitar area Sekolah Dasar Hadungdung setelah polisi menerima laporan masyarakat dan pihak sekolah terkait aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut.

Baca Juga:

• Narkoba Jadi Biang Kerok Tingginya Kejahatan di Medan, Percut Sei Tuan Jadi Titik Paling Rawan

"Tim Opsnal Satresnarkoba langsung menuju lokasi dan mengamankan seorang laki-laki berinisial MH (38), seorang petani warga Desa Hadungdung," ujar Ginda, Senin, 13 April 2026.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa satu plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,09 gram, satu kaca pirex, satu alat hisap sabu, dan satu unit telepon genggam.

Tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Padang Lawas untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Polres Padang Lawas menyatakan akan terus meningkatkan pemberantasan peredaran narkotika, termasuk di lingkungan pendidikan, serta mengimbau masyarakat aktif memberikan informasi.

"Polres Palas berkomitmen memberantas narkoba dan mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan yang bersih dari narkotika," kata Bripka Ginda.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pekerja di Indonesia untuk bersiap menghadapi percepatan perubahan teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Ia menilai kemampuan adaptasi menjadi kunci agar tenaga kerja tetap kompetitif di tengah transformasi dunia kerja.

Baca Juga:

• Sekjen Golkar: Prabowo dan Bahlil “Banting Tulang” Jaga Indonesia dari Ancaman Krisis Energi

Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi sinyal bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus segera dilakukan agar tidak tertinggal.

"Kuncinya bukan hanya pada teknologinya, tetapi bagaimana kita membekali SDM agar siap. Pekerja harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang menghadapi perubahan," kata Yassierli dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2026–2028 antara PT Pupuk Kalimantan Timur dan Serikat Pekerja Kerukunan Keluarga Karyawan PT Pupuk Kaltim di Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Ia menilai tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak lagi terbatas pada pemenuhan hak-hak normatif pekerja, tetapi juga mencakup kesiapan kompetensi menghadapi disrupsi teknologi.

Karena itu, peran serikat pekerja dinilai perlu diperluas.

Menurut Yassierli, serikat pekerja tidak hanya berfungsi sebagai representasi dalam persoalan hubungan industrial, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perkembangan teknologi, termasuk AI.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga berharap PKB yang ditandatangani tidak hanya menciptakan kepastian hubungan kerja, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kompetensi pekerja.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Gusrizal menyatakan PKB ke-VIII diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum serta membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

"Kami berharap pengesahan PKB ini memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam menjalankan hubungan kerja," ujarnya.*

(ad)

KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berjalan kaki dari Rumah Jabatan menuju Kantor Gubernur NTT di Jalan El Tari, Oebobo, Kupang, Selasa siang, 14 April 2026.

Aksi ini dilakukan tanpa kendaraan dinas maupun pengawalan ketat.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Deli Serdang Lantik 120 ASN, Tekankan Integritas dan Kinerja Nyata

Sepanjang perjalanan, ia tampak beberapa kali tersenyum, mengamati lalu lintas, dan menyapa warga yang terkejut melihat orang nomor satu di NTT berjalan kaki di pinggir jalan.

Melki, yang akrab disapa Melki, menyebut aktivitas tersebut bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari kebiasaan menjaga kebugaran di tengah padatnya agenda pemerintahan.

"Kalau bisa dilakukan dua sampai tiga kali dalam seminggu, ini bagus untuk kesehatan," ujarnya di sela perjalanan.

Ia menambahkan, olahraga tidak harus menunggu waktu khusus atau kondisi ideal.

"Olahraga tetap penting, meskipun dilakukan di siang hari," kata dia.

Aksi berjalan kaki ini kemudian mendapat perhatian publik, terutama karena dilakukan di tengah situasi efisiensi anggaran dan dorongan penghematan energi.

Pemerintah Provinsi NTT sebelumnya juga menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara setiap Jumat sejak 10 April 2026 sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak.

Menurut Melki, kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki dapat menjadi contoh bahwa pejabat publik tidak selalu harus bergantung pada fasilitas negara dalam setiap aktivitasnya.

"Dengan berjalan kaki, kita juga bisa memberikan contoh bahwa seorang pemimpin tidak selalu harus bergantung pada fasilitas negara," ujarnya.

Aksi tersebut menuai beragam respons dari masyarakat.

Sebagian menilai langkah itu sebagai teladan kesederhanaan pemimpin, sementara yang lain melihatnya sebagai upaya membangun kedekatan dengan warga di ruang publik.

Di tengah berbagai dinamika pemerintahan, langkah kaki seorang gubernur menjadi pesan simbolik tentang gaya kepemimpinan yang membumi dan efisien.*

(ad)

MEDAN – Mantan sopir hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengakui telah mencuri emas milik atasannya sekaligus membakar rumah korban untuk menghilangkan jejak.

Pengakuan itu disampaikan dalam sidang kasus penadahan barang curian dengan terdakwa Hariman Sitanggang di PN Medan, Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• PERSAJA dan IKAHI Teken MoU, Dorong Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Aziz mengakui seluruh perbuatannya.

"Saya mencuri emas dari rumah Pak Khamozaro tanpa izin. Hariman membantu menjualnya. Sebelum melakukan pencurian, saya sempat melihat YouTube untuk belajar menghilangkan jejak, lalu saya membakar rumah tersebut," ujar Aziz di persidangan.

Aziz menjelaskan, emas hasil curian tersebut dijual sekitar lima hari setelah kejadian di sejumlah toko emas di kawasan Deli Tua.

Dari hasil penjualan, ia mengaku memperoleh lebih dari Rp200 juta yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk membeli sepeda motor dan membayar utang.

"Saya jual sekitar Rp75 juta di salah satu toko emas, dan memberikan Rp5 juta kepada Hariman," katanya.

Namun, keterangan tersebut dibantah oleh terdakwa Hariman Sitanggang. Ia mengklaim hanya menerima uang sebesar Rp500 ribu dari Aziz.

Dalam persidangan, Aziz juga mengungkap motif aksi pencurian dan pembakaran yang dilakukannya, yakni tekanan ekonomi dan rasa sakit hati terhadap korban.

Ia menegaskan seluruh perbuatan dilakukan seorang diri tanpa keterlibatan pihak lain.

"Saya lakukan sendiri, tidak ada yang menyuruh. Saya datang menggunakan sepeda motor," ujarnya.

Aziz juga mengakui membakar lemari pakaian di dalam rumah korban yang berada di Kompleks Taman Harapan Indah, Jalan Pasar III Ringroad, Medan Sunggal, pada 10 November 2025.

Ia mengaku sengaja menunggu api membesar sebelum meninggalkan lokasi.

Majelis hakim yang diketuai Zufida Hanum menunda persidangan dan akan melanjutkan pemeriksaan saksi pada Selasa, 21 April 2026.*

(mi/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Selain kepala dinas, Gatut diduga juga memeras kepala sekolah dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Baca Juga:

• Sekjen Golkar: Prabowo dan Bahlil “Banting Tulang” Jaga Indonesia dari Ancaman Krisis Energi

"Ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati kepada pihak-pihak di sekolah dan pihak-pihak di kecamatan," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Budi menyebut dalam praktiknya terdapat "label harga" untuk jabatan tertentu, termasuk posisi kepala sekolah dan camat.

Namun, ia tidak merinci lebih jauh besaran maupun mekanisme dugaan setoran tersebut.

"Artinya, ada label harga untuk jabatan-jabatan kepala sekolah maupun camat," ujarnya.

KPK menyatakan penyidik masih terus mendalami aliran dugaan pemerasan tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga meminta dukungan masyarakat untuk mengungkap secara menyeluruh praktik yang terjadi di lingkungan Pemkab Tulungagung.

"Ini yang terus akan kami dalami dan telusuri, sehingga kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam proses penyidikan perkara ini," kata Budi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap 16 kepala OPD.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 10 April 2026, KPK mengamankan 18 orang, sebelum membawa 13 di antaranya ke Jakarta, termasuk Bupati Gatut dan seorang anggota DPRD Tulungagung yang juga merupakan adiknya.

KPK kemudian menetapkan Gatut sebagai tersangka dan menahannya. Selain itu, ajudannya, Dwi Yoga Ambal, juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

Pasca-penetapan tersangka, KPK melakukan penggeledahan secara maraton di sejumlah lokasi yang telah dipasangi garis penyegelan.

Penyidik juga memeriksa saksi-saksi untuk mengonfirmasi temuan awal serta memperdalam konstruksi perkara.

"Pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk mengonfirmasi temuan penggeledahan, sehingga informasi menjadi utuh untuk proses tahap dua," ujar Budi.*

(d/ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja keras menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Ia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah turut mengguncang pasar energi dunia dan berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi Indonesia.

Baca Juga:

• Halal Bihalal Karang Taruna, Bupati Labuhanbatu Selatan Ajak Pemuda Perkuat Kolaborasi Pembangunan Daerah

Dalam kondisi tersebut, ia menyebut upaya pemerintah menjadi sangat krusial untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi.

"Kita menghadapi situasi global yang tidak mudah. Konflik geopolitik di Timur Tengah telah memicu guncangan besar pada pasar energi dunia. Dalam kondisi seperti ini, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia benar-benar bekerja keras, bahkan bisa dikatakan banting tulang, untuk memastikan Indonesia tetap aman dari ancaman krisis energi," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 April 2026.

Anggota Komisi VI DPR itu juga menyoroti kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Ia menyebut situasi tersebut semakin memperumit upaya stabilisasi pasar energi global.

Sarmuji mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia telah melakukan berbagai langkah diplomasi energi dengan sejumlah negara, termasuk di Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika, hingga Afrika dan Rusia, guna mengamankan pasokan energi nasional.

"Dalam situasi normal saja mencari sumber pasokan energi alternatif bukan hal mudah. Apalagi dalam kondisi global seperti sekarang, ketika banyak negara juga berebut sumber energi yang sama," kata dia.

Ia menambahkan, Fraksi Partai Golkar di DPR mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional, termasuk dorongan untuk mempercepat diversifikasi energi dan memperkuat ketahanan energi dalam negeri.

Menurut Sarmuji, langkah pemerintah saat ini bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gejolak global.

"Yang dilakukan Presiden dan Menteri ESDM bukan sekadar respons biasa, tetapi langkah strategis untuk memastikan Indonesia tidak terjebak dalam krisis energi global yang bisa berdampak luas terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri masih dalam kondisi aman meski terjadi ketegangan geopolitik.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.*

(d/ad)

LABUSEL — Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri kegiatan Halal Bihalal sekaligus dialog interaktif bersama Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang digelar di Aula Lantai I Kantor Bupati, Selasa, 14 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Fery menegaskan bahwa Halal Bihalal tidak hanya menjadi tradisi saling memaafkan pasca-Idulfitri, tetapi juga momentum memperkuat silaturahmi, persatuan, serta kolaborasi dalam pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Deli Serdang Lantik 120 ASN, Tekankan Integritas dan Kinerja Nyata

Ia juga menyoroti peran Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki posisi strategis dalam pembinaan generasi muda sekaligus penggerak kegiatan sosial di masyarakat.

Menurutnya, Karang Taruna dapat menjadi wadah lahirnya agen perubahan di daerah.

Dengan mengangkat tema "Menjaga dan Merawat Labuhanbatu Selatan", Fery menekankan pentingnya peran masyarakat, khususnya pemuda, dalam menjaga hasil pembangunan sekaligus memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan.

"Labuhanbatu Selatan adalah rumah kita bersama. Tugas kita bukan hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi juga menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, serta nilai sosial budaya," ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Fery juga membuka ruang bagi pemuda untuk menyampaikan ide, kritik, dan masukan terhadap arah pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

"Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan aktif, terutama pemuda sebagai kekuatan masa depan daerah," katanya.

Ia berharap momentum Halal Bihalal dapat menjadi titik awal penguatan komitmen bersama untuk membangun daerah yang lebih baik.

"Dengan kebersamaan, saya yakin Labuhanbatu Selatan akan terus tumbuh menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan bermartabat," ujarnya.*

(ad)

SOLO — Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard (NO) dalam sidang yang digelar secara elektronik pada Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• PERSAJA dan IKAHI Teken MoU, Dorong Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

"Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 537.000," kata Subagyo, Selasa (14/4/2026).

Putusan tersebut telah diunggah melalui sistem e-court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga dapat diakses para pihak.

Kuasa hukum penggugat, Andhika Dian Prasetyo, menyatakan pihaknya akan mengajukan upaya hukum banding.

Ia juga membuka kemungkinan mengajukan gugatan baru dengan substansi yang berbeda.

"Dalam persidangan sudah ada bukti saksi dan sebagainya. Tapi CLS-nya yang dipermasalahkan," kata Andhika.

Ia menilai majelis hakim berpendapat bahwa mekanisme citizen lawsuit tidak tepat digunakan dalam perkara tersebut.

Menurutnya, CLS umumnya digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik tertentu, seperti lingkungan hidup atau kepentingan negara.

Di sisi lain, kuasa hukum Joko Widodo, YB Irpan, menyatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan dan siap menghadapi proses hukum lanjutan apabila banding diajukan.

"Kalau memang banding diajukan, kami menunggu memori banding untuk menyiapkan kontra memori," kata Irpan.

Dengan putusan ini, majelis hakim tidak masuk pada pokok perkara terkait keaslian ijazah yang dipersoalkan dalam gugatan, melainkan berhenti pada aspek formil gugatan.*

(km/ad)

JAKARTA — Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026.

Menjelang peluncuran resmi, perangkat tersebut mulai terdeteksi dalam platform benchmark Geekbench, mengungkap sejumlah spesifikasi kunci.

Baca Juga:

• Baterai 9.000 mAh dan Layar 165 Hz, OnePlus Nord 6 Siap Jadi Smartphone Impian Gamers!

Hasil pengujian itu diduga berasal dari perangkat prototipe yang telah menjalankan aplikasi benchmark sebelum peluncuran resmi.

Dari pengujian Geekbench 6.6, Redmi K90 Max mencatat skor 3.513 untuk single-core dan 10.711 untuk multi-core.

Performa tersebut menunjukkan peningkatan signifikan pada kelas ponsel flagship terbaru Xiaomi.

Perangkat ini diketahui menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9500 yang dipadukan dengan RAM 16 GB pada unit uji.

Xiaomi diperkirakan akan menyediakan beberapa varian RAM saat peluncuran resmi nanti.

Sistem operasi yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah Android 16 dengan antarmuka HyperOS 3, yang menjadi sistem terbaru Xiaomi.

Sejumlah bocoran juga menyebut Redmi K90 Max akan membawa layar OLED 6,83 inci dengan resolusi 1,5K serta refresh rate 165 Hz.

Sektor daya disebut menjadi salah satu fokus utama, dengan baterai berkapasitas 8.500 mAh dan dukungan pengisian cepat 100 watt.

Meski dibekali kipas pendingin internal, perangkat ini disebut tetap mengantongi sertifikasi ketahanan IP66, IP68, hingga IP69 untuk perlindungan terhadap debu dan air.

Peluncuran Redmi K90 Max direncanakan berlangsung pada 21 April 2026, bersamaan dengan tablet Redmi KPad 2.*

(at/ad)

JAKARTA — Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia aparat penegak hukum.

Penandatanganan berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polda Sumut Terkait Dugaan Penistaan Agama

Agenda tersebut turut disaksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Ketua Mahkamah Agung Sunarto.

Sejumlah pejabat dari kedua institusi serta pengurus pusat organisasi profesi jaksa dan hakim juga hadir dalam kegiatan tersebut.

MoU ini disebut sebagai langkah memperkuat sinergi antarpenegak hukum dalam menghadapi tantangan sistem peradilan, termasuk masa transisi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Dalam sambutannya, ST Burhanuddin menilai kolaborasi antara jaksa dan hakim menjadi penting untuk memastikan proses adaptasi regulasi berjalan efektif.

Ia menekankan perlunya pertukaran gagasan hukum yang konstruktif dengan tetap menjaga batas kewenangan masing-masing institusi.

"Melalui penandatanganan MoU ini, diharapkan kerja sama dapat memberikan dampak positif bagi Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta organisasi profesi jaksa dan hakim," ujar Burhanuddin.

Kesepakatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum.

Pada akhirnya, kerja sama tersebut ditujukan untuk mendorong sistem peradilan yang lebih modern, profesional, dan berkeadilan.*

(ad)

DELI SERDANG — Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pelantikan digelar di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati, Lubuk Pakam, Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• Ubah Sampah Jadi Listrik, Pemko Medan Siapkan 14,44 Hektare Lahan untuk Proyek PSEL

Dari total pejabat yang dilantik, terdapat satu nama yang menempati posisi baru, yakni Adela Sari Lubis yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB.

Ia kini diangkat menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Selain itu, pelantikan juga mencakup 12 pejabat fungsional serta 107 kepala sekolah di berbagai satuan pendidikan.

Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati, Bupati Deli Serdang menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijawab dengan kinerja nyata, dedikasi, dan integritas.

"Kepercayaan ini harus dijawab dengan kinerja nyata, dedikasi tinggi, serta integritas yang tidak diragukan," ujar Lom Lom.

Ia menekankan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik.

Kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, ia menekankan pentingnya peran strategis dalam memberikan masukan kebijakan yang visioner dan solutif kepada kepala daerah.

Sementara pejabat fungsional diminta memperkuat profesionalisme sebagai ujung tombak layanan teknis pemerintahan.

Adapun para kepala sekolah diminta menjalankan peran dalam mencetak generasi bangsa dengan mengedepankan keteladanan, disiplin, dan integritas.

"Ciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berprestasi," kata dia.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Deli Serdang memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sejalan dengan visi daerah yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

"Selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.*

(mi/ad)

MEDAN — Ribuan kader Partai NasDem dari berbagai daerah di Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor DPW NasDem Sumut, Jalan HM Yamin, Kota Medan, Selasa, 14 April 2026.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu merupakan bentuk protes terhadap pemberitaan majalah Tempo edisi 12 April 2026.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polda Sumut Terkait Dugaan Penistaan Agama

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST, mengatakan aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi kader dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Namun, jumlah peserta yang datang dibatasi karena tingginya antusiasme kader.

"DPW NasDem Sumut menerima aspirasi dari kader di seluruh Sumut. Banyak yang ingin datang ke Medan, tapi kami batasi," ujar Iskandar kepada wartawan di sela aksi.

Menurut Iskandar, kader menilai pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan sumber yang jelas. Ia juga menyebut isi berita dinilai mencederai kehormatan Ketua Umum NasDem.

"Mereka menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan yang kami nilai tidak berdasarkan data dan fakta yang valid," kata dia.

Iskandar juga mempertanyakan sumber informasi dalam pemberitaan yang dipersoalkan tersebut. Ia menyebut partai menduga ada ketidaktepatan dalam penyajian informasi.

"Tidak dijelaskan secara tegas sumbernya. Kami menduga ini bukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Lebih lanjut, DPW NasDem Sumut mendorong DPP Partai NasDem untuk menempuh langkah resmi, termasuk hak jawab hingga somasi terhadap media yang bersangkutan.

Iskandar menegaskan bahwa NasDem merupakan partai politik yang tidak dapat dilebur atau diakuisisi oleh pihak mana pun.

"Tidak ada istilah merger dalam partai politik. NasDem berdiri bukan untuk dijual, tetapi untuk memperjuangkan rakyat Indonesia," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan sejumlah tokoh politik merupakan bagian dari silaturahmi politik yang lazim dalam kehidupan demokrasi.

Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.*

(vv/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan mempercepat persiapan lahan dan infrastruktur untuk pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Proyek ini diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah sekaligus sumber energi baru di Kota Medan.

Baca Juga:

• Narkoba Jadi Biang Kerok Tingginya Kejahatan di Medan, Percut Sei Tuan Jadi Titik Paling Rawan

Lahan tersebut saat ini berupa area rawa bekas tambak yang tengah dalam tahap pematangan.

"Lahan tersebut saat ini berupa rawa bekas tambak, namun proses pematangan lahan sudah dianggarkan," ujar Wiriya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Lahan dan Sarana Prasarana Pendukung Calon Lokasi PSEL yang digelar daring dari Command Center Kantor Wali Kota Medan, Selasa, 14 April 2026.

Selain lahan yang sudah tersedia, Pemko Medan juga merencanakan penambahan area seluas 9,46 hektare pada tahun 2026.

Dengan demikian, total lahan yang disiapkan untuk proyek PSEL mencapai 14,44 hektare.

Wiriya menjelaskan, penentuan lokasi mengacu pada rencana detail tata ruang wilayah.

Adapun informasi adanya badan air di kawasan tersebut merupakan data perencanaan, bukan kondisi aktual di lapangan.

Dari sisi teknis dan keamanan, lokasi PSEL yang bersebelahan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun akan dilengkapi dengan sejumlah langkah mitigasi lingkungan, termasuk penanaman vegetasi sebagai pembatas antara area lama dan fasilitas baru.

Akses menuju lokasi melalui kawasan Marelan juga disebut cukup memadai untuk mobilisasi alat berat.

Namun demikian, pemerintah tetap merencanakan peningkatan infrastruktur jalan setelah tahap konstruksi berjalan.

Terkait dampak sosial, Wiriya menyebut jarak permukiman warga sekitar 600 meter dari lokasi proyek dinilai cukup aman untuk meminimalkan potensi gangguan.

Pemko Medan juga telah berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan ketersediaan air bagi operasional fasilitas tersebut.

Ia menegaskan Pemko Medan berkomitmen mendukung percepatan pembangunan PSEL, mulai dari kesiapan lahan hingga jaminan pasokan sampah sebagai bahan baku utama.

"Pemko Medan berharap dukungan pemerintah pusat dan pihak terkait agar proses lelang segera dilaksanakan sehingga pembangunan PSEL dapat segera terealisasi," kata Wiriya.*

(ad)

SIAK— Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian anggota Ditsamapta, Bripda Natanael Simanungkalit, yang ditemukan tewas di asrama polisi pada Senin malam, 13 April 2026.

Korban diduga meninggal akibat penganiayaan oleh seniornya.

Baca Juga:

• Tragis! Anggota Bintara Tewas Diduga Dianiaya Senior di Rusunawa Polda Kepri

"Memang terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh senior korban. Saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," ujar Eddwi, Selasa, 14 April 2026.

Peristiwa itu terjadi di kamar rumah susun mess bintara Polda Kepri sekitar pukul 23.00 WIB.

Korban, yang baru berdinas sejak akhir 2025, sebelumnya dipanggil oleh seniornya dengan alasan pembinaan disiplin.

Namun, berdasarkan keterangan awal dan pemeriksaan sejumlah saksi, pemanggilan tersebut berujung pada tindakan kekerasan fisik.

Sumber internal menyebut dugaan pemicu insiden berkaitan dengan persoalan sepele, termasuk kekalahan dalam pertandingan sepak bola internal.

Jenazah korban kemudian ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kamar asrama pada malam yang sama.

Polisi segera mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian.

Kapolda Kepri Inspektur Jenderal Asep Safrudin menyatakan pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran hukum di internal kepolisian.

"Dugaan sementara memang ada penganiayaan. Penanganan akan dilakukan secara tegas, baik dari sisi kode etik maupun pidana," kata Asep.

Selain menetapkan satu tersangka, Propam juga telah mengamankan sedikitnya delapan anggota untuk diperiksa lebih lanjut.

Polisi membuka kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini.

Sementara itu, keluarga korban mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh.

Kuasa hukum keluarga, Sudirman, meminta tidak ada upaya menutup-nutupi kasus tersebut.

"Kasus ini harus diungkap secara terang benderang. Tidak boleh ada yang disembunyikan," ujarnya.

Kasus kematian Bripda Natanael memicu sorotan publik terhadap dugaan praktik kekerasan dalam pembinaan internal di institusi kepolisian.

Hingga kini, penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap secara utuh kronologi serta pihak-pihak yang terlibat.*

(tm/ad)

MEDAN – Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan sejumlah wilayah di Kota Medan masih tergolong rawan kejahatan, mulai dari begal, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga peredaran narkotika.

Calvijn menyebut berbagai tindak kejahatan tersebut saling berkaitan dan berakar dari maraknya peredaran narkoba.

Baca Juga:

• Polres Tapanuli Selatan Rotasi Sejumlah Pejabat, Kasat Narkoba hingga Kapolsek Berganti

Dalam 100 hari terakhir, Polrestabes Medan mencatat telah mengungkap 119 kasus dengan total 184 tersangka.

Rinciannya, kejahatan jalanan sebanyak 23 kasus dengan 36 tersangka, perjudian 35 kasus dengan 64 tersangka, premanisme tiga kasus dengan tiga tersangka, serta narkoba 58 kasus dengan 81 tersangka.

Berdasarkan pemetaan kepolisian, sejumlah kecamatan tercatat memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan karakteristik kejahatan yang berbeda.

Kecamatan Medan Baru menjadi wilayah dengan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal tertinggi.

Sementara itu, pencurian dengan pemberatan paling banyak terjadi di Kecamatan Medan Area.

Adapun kasus curanmor serta praktik perjudian dan premanisme tercatat paling dominan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Wilayah ini juga menjadi perhatian utama terkait peredaran narkotika.

"Kecamatan Percut Sei Tuan masih menjadi atensi untuk berbagai jenis kejahatan, termasuk narkoba dan perjudian," ujar Calvijn.

Ia menambahkan, kepolisian akan meningkatkan penindakan di wilayah rawan serta mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.

"Kami juga meminta dukungan seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan antisipasi dan penanggulangan kejahatan di Kota Medan," katanya.*

(tm/ad)

MEDAN – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan agama.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (AMSU) pada Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• Jaksa Tak Ajukan Banding, Putusan Bebas Amsal Sitepu Inkrah

"Pelapor atas nama Dikson Panjaitan, didampingi saksi Dedi Maurits, saat ini telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Lamsiang.

Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Jusuf Kalla dalam sebuah video ceramah yang beredar di media sosial.

Pelapor menilai isi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen.

Menurut Lamsiang, dalam ajaran Kristen tidak terdapat konsep bahwa membunuh orang lain dapat dianggap sebagai tindakan yang berpahala atau syahid.

"Dalam Kristen, kita diajarkan rela mati untuk memperjuangkan kebenaran, bukan membunuh orang lain," ujarnya.

Ia menambahkan laporan serupa juga telah diajukan di sejumlah daerah lain.

Hingga kini, disebutkan terdapat sedikitnya 17 laporan terkait pernyataan tersebut di berbagai wilayah.

AMSU berharap aparat penegak hukum dapat menangani laporan ini secara profesional dan konsisten dengan penerapan pasal yang sama di setiap daerah.

"Kami berharap penegakan hukum ini tidak tebang pilih. Jika materinya sama, maka penerapan pasalnya juga harus sama," kata Lamsiang.

Dalam laporan tersebut, Jusuf Kalla diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk Pasal 300 dan Pasal 301 terkait dugaan penistaan agama.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Jusuf Kalla terkait laporan tersebut.*

(d/ad)

MEDAN – Putusan bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipastikan tidak mengajukan upaya banding atas putusan tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tinjau Lokasi Banjir di Tapteng, Pemerintah Ambil Langkah Besar Ini

"Sudah inkrah," kata Soniady, Selasa, 14 April 2026.

Hal serupa disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rizaldi.

Ia menyebut JPU dari Kejaksaan Negeri Karo tidak mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Iya, tidak mengajukan banding," ujar Rizaldi.

Menurut Rizaldi, keputusan itu merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbaru, yang mengatur bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding.

"Di KUHP dan KUHAP yang baru mengatur perkara yang diputus bebas tidak bisa banding," katanya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai M. Yusafrihardi Girsang memvonis bebas Amsal Sitepu dari seluruh dakwaan jaksa.

Dalam amar putusan yang dibacakan pada 1 April 2026, hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider.

"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan," ujar hakim dalam persidangan.

Putusan tersebut berbeda dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Amsal dengan pidana penjara selama dua tahun serta kewajiban membayar denda dan uang pengganti.

Dengan tidak adanya upaya hukum lanjutan dari jaksa, putusan bebas tersebut kini bersifat final dan mengikat.*

(d/ad)

TAPTENG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi sempadan sungai sekaligus menemui warga terdampak banjir bandang November 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Selasa, 14 April 2026.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan percepatan rekonstruksi tanggul serta rehabilitasi permukiman warga.

Baca Juga:

• Indonesia Bakal Perkuat Kerja Sama dengan Rusia, Prabowo Dorong Kesepakatan di Berbagai Sektor Strategis

Sejumlah titik yang ditinjau meliputi Sungai Panjaitan di hilir pertemuan Sungai Siaili Tukka dan Sungai Aek Tolang, serta Sungai Aek Sibuluan di Kecamatan Pandan.

Kedua lokasi tersebut mengalami kerusakan pada bagian tikungan sungai yang memperparah erosi bantaran.

"Arus air deras menghantam bronjong dan membuat tanahnya ambles. Bahkan puluhan meter tanah kini berubah menjadi aliran sungai," kata Bobby Nasution saat peninjauan.

Selain pembangunan tanggul, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P), termasuk relokasi warga yang kehilangan rumah dan lahan akibat bencana.

Bobby Nasution menyatakan pemerintah provinsi akan bertanggung jawab atas penanganan di wilayah kewenangannya, termasuk penyediaan lahan pengganti bagi warga terdampak.

"Kalau bisa ada tanah penggantinya, kita bebaskan lahannya dan bangun rumahnya sampai selesai. Lahan yang lama kita minta direlakan untuk pembangunan sheet pile," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumut, Gibson Panjaitan, mengatakan pembangunan bronjong akan menggunakan konstruksi sheet pile beton untuk memperkuat daya tahan terhadap arus sungai.

Ia menyebut salah satu kendala utama adalah kondisi permukiman yang padat serta kebutuhan persetujuan warga terdampak agar pekerjaan dapat berjalan.

"Pengerjaan awal sudah dilakukan berupa pengerukan sedimentasi sungai. Pembangunan bronjong ditargetkan mulai Mei atau paling lambat Juni 2026," kata Gibson.

Pemerintah menargetkan panjang pembangunan bronjong mencapai 400 hingga 600 meter di setiap titik, dengan prioritas pada kawasan yang dinilai paling rawan terdampak banjir.*

(ad)

SERANG – Pernyataan kontroversial terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan yang melibatkan oknum jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Selasa, 14 April 2026.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI Yopi Suhanda mengungkap pernyataan terdakwa Redy Zulkarnain yang menyebut bahwa proses hukum di Indonesia membutuhkan uang.

Baca Juga:

• KPK Sebut Ada “Label Harga” Jabatan, Kepala Sekolah hingga Camat Diduga Jadi Sasaran Pemerasan Bupati Tulungagung

Dalam dakwaan tersebut, Redy diduga meminta uang sebesar Rp 2 miliar kepada dua terdakwa kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) asal Korea Selatan.

Permintaan itu disertai ancaman hukuman apabila tidak dipenuhi.

"Apabila tidak memenuhi permintaan tersebut maka akan dijatuhi hukuman penjara," kata Yopi.Korban kemudian menolak permintaan tersebut, namun nominal yang diminta disebut turun menjadi Rp 1 miliar.

Selain itu, terdapat permintaan tambahan dana dengan berbagai alasan, termasuk untuk pengurusan putusan dan pihak-pihak tertentu.

Dalam dakwaan juga disebutkan korban sempat menyerahkan uang muka sebesar Rp 700 juta di kantor PT Savana Animation & VFX.

Dana tersebut diduga kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, sementara sebagian lainnya dikuasai oleh terdakwa.Jaksa menyebut uang tersebut diduga mengalir ke beberapa pihak, termasuk oknum jaksa, pengacara, dan penerjemah yang terlibat dalam perkara tersebut.

Selain itu, terdapat permintaan tambahan seperti dana penangguhan penahanan, pengurusan hakim, hingga pengaturan tuntutan jaksa.

Dalam pemeriksaan, sejumlah uang yang sebelumnya diserahkan korban telah dikembalikan sebagian.

Perkara ini melibatkan tiga oknum jaksa di wilayah Kejaksaan Tinggi Banten, serta pihak lain yang berperan sebagai penghubung dan penerjemah dalam kasus tersebut.*

Baca Juga:

• PN Solo Tolak Gugatan CLS Ijazah Jokowi, Ini Alasan Majelis Hakim

(km/ad)