Politikus PKB yang juga anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan partainya belum mengeluarkan sikap resmi karena perlu mempelajari putusan MK secara menyeluruh.

Baca Juga:

• Gempur Stunting di Binjai! Delia Pratiwi & SOKSI Tegaskan: Jangan Asal Punya Anak Tanpa Rencana

Ia menegaskan PKB masih menunggu dokumen resmi putusan tersebut sebelum menyampaikan pandangan partai kepada publik.

"Kita sedang menunggu salinan resminya, putusannya untuk dilakukan kajian dan kalkulasi. Ya pada saatnya nanti akan diinformasikan," ujarnya.

Khozin juga menanggapi penilaian mengenai sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebut tidak lagi secara tegas menunjukkan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran untuk dua periode. Menurut Khozin, penilaian terhadap pernyataan Jokowi dapat berbeda-beda sehingga tidak bisa langsung disimpulkan sebagai perubahan sikap politik.

Meski demikian, ia menegaskan PKB berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar berjalan sesuai dengan agenda yang telah dijanjikan hingga 2029.

"Bagi PKB, sampai dengan 2029 pemerintahan Prabowo-Gibran ini harus berjalan secara sukses, berjalan sesuai dengan apa yang sudah dikomitmenkan melalui janji politik dan asta citanya," tuturnya.

Terkait wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki polemik ijazah Gibran, Khozin mengatakan keputusan mengenai langkah tersebut masih perlu ditunggu. Ia menyebut kemungkinan pembentukan pansus perlu dilihat berdasarkan aturan dan perkembangan politik di DPR.

"Kalau tanya apakah memungkinkan untuk dibentuk apa pansus, secara regulasi kan sudah disampaikan oleh MK, memungkinkan. Tapi apakah jalan itu diambil? Nah ini tinggal tunggu, time will tell lah, waktu yang akan menjawab," katanya.

Di sisi lain, Khozin menyatakan PKB menghormati langkah hukum sejumlah pihak yang melaporkan KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.

Khozin juga menjelaskan bahwa masa reses DPR pada 9 Oktober hingga 9 November 2026 tetap akan dimanfaatkan untuk menggelar rapat. Hal itu dilakukan untuk mengejar target pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Menurut dia, pihaknya menargetkan Panitia Kerja (Panja) Pemilu dapat diresmikan paling lambat akhir Desember 2026, disertai penyusunan rancangan undang-undang dan naskah akademik. Selanjutnya, pembahasan diharapkan berlanjut ke rapat paripurna untuk menetapkan RUU sebagai usul inisiatif pada Januari 2027, dengan target pengesahan undang-undang hasil revisi pada Maret 2027.

Sebelumnya, penggugat persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 menyatakan akan mengajukan audiensi ke DPR, DPD, dan MPR. Langkah itu dilakukan setelah MK menyatakan permohonan mereka tidak dapat diterima.

Salah satu pemohon, Denny Indrayana, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan surat untuk meminta waktu bertemu dengan sejumlah lembaga legislatif dan partai politik. Ia mendorong agar opsi pemakzulan Gibran turut dibahas melalui mekanisme politik dan ketatanegaraan.

Denny menegaskan pihaknya ingin mengetahui sikap DPR, MPR, DPD, serta partai-partai politik terhadap persoalan tersebut.

Sementara itu, MK dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. Putusan tersebut tidak secara langsung memutuskan pemakzulan Gibran.

Hingga Sabtu (10/10/2026), PKB menyatakan masih menunggu salinan resmi putusan MK sebelum menentukan sikap terhadap dorongan pemakzulan tersebut.* (ds/dh)

Pesawat yang membawa El-Sisi beserta rombongan delegasi mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 17.25 WIB.

Baca Juga:

• Disentil PM Malaysia Soal Kabut Asap, Menlu: RI Sudah Kerahkan 60 Ribu Personel & 48 Pesawat

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma Ali Gusman, turut hadir dalam penyambutan tersebut.

Setelah turun dari pesawat, El-Sisi mengikuti prosesi penyambutan kenegaraan dengan pasukan jajar kehormatan. Penyambutan kemudian dilanjutkan dengan penampilan Tari Lenggang Ngaron sebelum Presiden Mesir menuju kendaraan yang telah disiapkan.

Selama berada di Indonesia, El-Sisi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu (11/10/2026).

Pertemuan kedua pemimpin negara itu direncanakan membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Mesir, termasuk peluang memperluas kerja sama di berbagai sektor.

Selain kerja sama bilateral, kedua negara juga dijadwalkan membicarakan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama.

Kunjungan kenegaraan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia dan Mesir untuk mempererat hubungan diplomatik serta memperkuat kemitraan kedua negara.* (in/dh)

Komandan Tim Lapangan SAR Padang, Tri Desyu, mengatakan beberapa wilayah yang terdampak antara lain Kampung Guo, Kuranji, serta kawasan Lumin Park di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah.

Baca Juga:

• Padang Diterjang Banjir Lagi! 2 Kecamatan Terendam, Tim SAR Sibuk Evakuasi & By Pass Lumpuh

"Informasi kita terima dan tim kita persiapkan untuk melaksanakan evakuasi, yang mana ada di dua titik, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Koto Panjang Ikur sama Kelurahan Lubuk Minturun," kata Tri dalam keterangannya.

Ia menyebut jumlah warga yang telah dievakuasi berkisar 40 hingga 55 orang. Untuk sementara, warga ditempatkan di lokasi yang lebih tinggi dan aman dari genangan banjir.

"Untuk evakuasi masyarakat sementara, itu di tempat yang tinggi yang sudah kita koordinasikan dengan RT, RW, bahkan dengan lurah setempat untuk di lokasi kejadian," ujarnya.

Operasi penanganan banjir melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Brimob, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kota Padang, Palang Merah Indonesia (PMI), Satuan Polisi Pamong Praja, serta petugas pemadam kebakaran dan organisasi masyarakat lainnya.

Jumlah personel gabungan yang terlibat dalam operasi tersebut diperkirakan mencapai 70 orang.

Dalam proses evakuasi, petugas mengerahkan sejumlah peralatan pendukung untuk menjangkau wilayah terdampak. Peralatan yang disiapkan meliputi mobil penyelamat berpenggerak ganda (double cabin), perahu karet dengan motor tempel, perlengkapan SAR air, peralatan evakuasi, perlengkapan medis, dan sarana komunikasi.

Berdasarkan informasi tim SAR, lokasi kejadian berjarak sekitar 8,6 kilometer dari Kantor SAR Padang melalui jalur darat. Perjalanan menuju lokasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 20 menit.

Tim gabungan terus melakukan penanganan di wilayah terdampak untuk membantu proses evakuasi dan memastikan warga berada di tempat yang lebih aman. Masyarakat di sekitar lokasi banjir diimbau mengikuti arahan petugas setempat selama proses penanganan berlangsung.* (in/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp863.846.166.953. Sementara itu, anggaran pengadaan motor listrik yang disiapkan BGN tercatat sekitar Rp1,05 triliun.

Baca Juga:

• 4 Siswa SD di Medan Masih Dirawat Usai Mengeluh Mual Setelah Santap Makanan Program MBG

Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung telah menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan pada Jumat (9/10/2026).

Kelima tersangka terdiri atas Kolonel Cpl Budi Utomo selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Yenna Yuniana selaku Direktur PT YAT, serta dua orang berinisial AA dan GB yang masing-masing disebut menjabat sebagai direktur PT ASE.

Anang menjelaskan, penyerahan tahap II dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

"Jumat 9 Oktober 2026 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya.

Kelima tersangka selanjutnya ditahan selama 20 hari. Tim penuntut umum akan meneliti berkas perkara dan barang bukti, menyusun surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan.

Penyidikan mengungkap bahwa rencana awal pengadaan motor listrik mencapai 25.644 unit. Jumlah tersebut kemudian direvisi menjadi 21.801 unit.

Dari hasil penyelidikan, pengadaan melalui PT Yasa Artha Trimanunggal tercatat sebanyak 19.269 unit motor listrik. Jumlah itu terdiri atas 13.155 unit motor listrik jenis trail dan 6.114 unit jenis skuter atau bebek.

Namun, penyidik menemukan ribuan kendaraan dilaporkan tidak dilengkapi baterai. Rinciannya, sebanyak 5.355 unit motor listrik jenis trail dan 230 unit jenis skuter atau bebek tidak memiliki baterai.

Selain persoalan baterai, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak dilengkapi pelat nomor kendaraan dinas. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dimasukkan ke dalam inventarisasi barang milik negara (BMN).

Pengadaan motor listrik tersebut sebelumnya juga menjadi sorotan terkait penggunaan anggaran negara. Dalam perkara ini, penyidik mendalami proses pengadaan, penyerahan kendaraan, serta kondisi barang yang diterima.

Anang menyampaikan bahwa para tersangka dijerat dengan sangkaan tindak pidana korupsi. Dalam dakwaan primair, mereka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Sementara itu, untuk dakwaan subsidair, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, proses penanganan perkara berlanjut ke tahap penuntutan. Jaksa akan mempelajari hasil penyidikan sebelum membawa perkara dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program MBG tersebut ke persidangan.* (tm/dh)

Laporan tersebut diajukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan ke kantor DKPP di Jakarta pada Jumat (9/10/2026). Pengaduan itu berkaitan dengan proses penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga:

• Makin Panas Usai Putusan MK! Roy Suryo Tuding Gibran Cuma Lulusan SD & Desak DPR Buat Pansus

"Kami ke DKPP untuk melakukan proses pengaduan terkait dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh KPU RI dan Bawaslu RI terkait dengan proses penerbitan PKPU pencalonan presiden dan wakil presiden," kata Ibnu, Jumat.

Salah satu hal yang dipersoalkan pelapor adalah dugaan penyisipan ketentuan ketika proses harmonisasi peraturan berlangsung. Menurut Ibnu, pasal yang dipermasalahkan tersebut tidak pernah dibahas dalam uji publik maupun rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya.

Pelapor juga menyoroti penjelasan penyelenggara pemilu yang menyebut ketentuan tersebut berasal dari rekomendasi Kementerian Pendidikan. Ibnu mengklaim, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), terungkap bahwa kementerian terkait tidak pernah memberikan rekomendasi sebagaimana disebutkan.

"Ada pernyataan dari penyelenggara pemilu bahwa pasal tersebut merupakan rekomendasi Kementerian Pendidikan, tetapi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terungkap Kementerian Pendidikan tidak pernah merekomendasikannya. Kami meminta kejujuran dan kejelasan dari penyelenggara pemilu," ujarnya.

Menanggapi laporan itu, Komisioner KPU Idham Kholik menyatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh pelapor melalui DKPP.

"Seperti pengaduan ke DKPP lainnya yang sebelumnya, tentunya, KPU menghormati hal tersebut," kata Idham.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga mempersilakan pihak-pihak yang ingin mengajukan pengaduan terkait persoalan tersebut. Ia menegaskan Bawaslu menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menempuh mekanisme pengaduan yang tersedia.

"Monggo saja," ujar Bagja kepada Kompas.com.

Bagja menambahkan, pihaknya menghormati proses yang berjalan di DKPP dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pandangan mengenai penyelenggaraan pemilu.

"Kami menghormati kebebasan berpendapat dan proses aduan yang ada di DKPP," katanya.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta DKPP menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa pihak-pihak terkait. Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

"Yang pertama ini harus segera dipanggil (oleh DKPP) dan dipaparkan dengan saksama. Dicari di mana letak kesalahan atau letak pembahasannya. Karena tidak bisa ini melenggang begitu saja," ujar Mardani.

Mardani menilai pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama setelah MK mengeluarkan putusan terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia berharap DKPP dapat mengungkap secara terperinci proses penyusunan aturan yang dipersoalkan, termasuk pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.

"Iya, harus jelas dan detail. The devil is in the detail. Karena kalau ketahuan detailnya ketahuan pihak siapa yang salah, pihak siapa yang melakukan aksi, kalau ada penyusupan dan lain-lain," katanya.

Polemik ini berkaitan dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden. Aturan tersebut kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak menggugat pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ke MK.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. Putusan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan adanya pelanggaran etik dalam proses penyusunan PKPU.

Laporan terhadap KPU dan Bawaslu kini menjadi pengaduan yang perlu ditangani DKPP melalui mekanisme yang berlaku. Dugaan pelanggaran etik yang disampaikan pelapor masih harus diperiksa dan belum dapat dianggap terbukti.* (k/dh)

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Nusron. Menurut dia, Nusron sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk menghormati serta membantu proses hukum.

Baca Juga:

• GHARIS Laporkan Dugaan Pola Pengadaan Disperkimta Tangsel ke KPK, Soroti 123 Paket Senilai Rp11,7 Miliar

Nusron sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (7/10/2026). Namun, ia menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di lingkungan internal Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk memperjelas konstruksi perkara dugaan suap tersebut. KPK pun mengimbau Nusron hadir ketika jadwal pemeriksaan berikutnya telah ditetapkan.

Budi juga mengingatkan pentingnya sikap kooperatif dari setiap saksi yang dipanggil penyidik, terlebih bagi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap hukum.

"Jangan sampai muncul persepsi menunda-nunda penegakan hukum. Kami imbau saksi kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang," kata Budi.

"Keteladanan bernegara ditunjukkan dengan sikap patuh hukum, bukan sebaliknya," lanjutnya.

Pemeriksaan Nusron berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perkara tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada September 2026.

Dalam penanganan perkara itu, KPK menyita uang tunai senilai Rp106,3 miliar dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penyidik masih menelusuri dugaan aliran uang serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses pengurusan dokumen pertanahan.

Sejumlah tersangka yang disebut dalam perkara tersebut antara lain mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keduanya disebut dalam pemberitaan terkait jaringan yang didalami penyidik.

Kasus ini berawal dari dugaan suap dalam pengurusan HGB PT Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak-pihak tertentu untuk memuluskan proses administrasi pertanahan, termasuk persoalan blokir lahan.

Penyidik juga mendalami kemungkinan aliran dana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Karena itu, keterangan Nusron dinilai penting untuk membantu penyidik menelusuri hubungan antarpihak serta memastikan alur dugaan pemberian uang dalam kasus itu.

Meski demikian, pemanggilan Nusron dalam perkara tersebut berstatus sebagai pemeriksaan saksi. Ketidakhadirannya pada jadwal pemeriksaan 7 Oktober 2026 tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan atau kesalahan pidana.

KPK memastikan pemeriksaan akan dijadwalkan kembali. Penyidik selanjutnya akan mendalami keterangan yang diperlukan untuk menuntaskan penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon tersebut.* (tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Roy dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube MM 93. Ia mengaitkan polemik pendidikan Gibran dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

• 4 Siswa SD di Medan Masih Dirawat Usai Mengeluh Mual Setelah Santap Makanan Program MBG

Roy kemudian menyampaikan bahwa sejumlah guru senior yang disebutnya pernah mengajar Gibran juga diklaim menyebut Gibran tidak lulus SMP. Namun, dalam pernyataan yang diberitakan tersebut, Roy tidak merinci identitas guru yang dimaksud maupun bukti yang mendasari klaim tersebut.

"Jangankan SMA sederajat, sekarang mulai terungkap beberapa guru seniornya juga mengatakan dia tidak juga lulus SMP. Lah kalau enggak lulus SMP berarti ya maksimal SD," katanya.

Roy turut menyinggung akun media sosial bernama Fufufafa yang selama ini dikaitkan dengannya dengan Gibran. Ia menyebut akun tersebut pernah mengunggah tulisan mengenai riwayat pendidikan.

"Kalau kita ingat kembali Fufufafa, di sini jelas betul inilah postingan-postingannya, antara lain 'saya tidak tamat SD'," ucap Roy.

Ia mengklaim telah menyimpan arsip unggahan akun tersebut. Menurut Roy, dari lebih dari 5.000 unggahan yang disebutnya pernah ada, sebagian telah dihapus.

Selain itu, Roy menyinggung gerakan sejumlah pihak yang mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) hingga penggunaan hak angket DPR untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Roy mengapresiasi langkah Meri dan sejumlah pihak dari KNPRI yang disebut membuka posko pengaduan di depan gerbang DPR. Ia juga menyebut adanya dorongan dari sejumlah partai politik untuk membahas persoalan tersebut melalui mekanisme parlementer.

"Hari ini Bu Meri dan kawan-kawan dari depan pintu gerbang DPR, salut untuk Bu Meri dan kawan-kawan dari KNPRI membuka posko pengaduan. Kemudian dari PKB yang sudah mengusulkan pansus," ujarnya.

Roy turut menyinggung PDI Perjuangan dan Partai NasDem. Menurut dia, terdapat pihak-pihak di lingkungan kedua partai tersebut yang mulai menyuarakan sikap terkait polemik yang berkembang.

Di luar persoalan pendidikan, Roy juga mengkritik klarifikasi Sekretariat Wakil Presiden mengenai akun yang disebut mengikuti akun bermuatan judi online. Roy menilai penjelasan bahwa akun tersebut telah berhenti mengikuti akun terkait belum menjawab persoalan yang dipertanyakannya.

"Itu sudah resmi jadi Wapres loh. Dan dijawab oleh sekretariat Wapres sudah saya unfollow. Ibaratnya orang nyuri ketahuan, sudah saya kembalikan curiannya," kata Roy.

Roy kemudian menyatakan putusan MK terbaru menjadi alasan bagi pihaknya untuk terus menelusuri berbagai persoalan yang menurutnya berkaitan dengan Gibran.

"Putusan MK terakhir ini Insyaallah menguatkan kita. Jadi intinya ayo kita bongkar semuanya mulai dari Fufufafa, mulai dari akun judi online-nya," pungkasnya.

MK sebelumnya membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). MK juga tidak memutuskan bahwa Gibran hanya menamatkan pendidikan SD atau tidak lulus SMP.

Dengan demikian, pernyataan Roy mengenai tingkat pendidikan Gibran merupakan klaim dan penilaiannya dalam menanggapi polemik tersebut, bukan kesimpulan yang ditetapkan MK dalam putusannya.* (fj/dh)

Oegroseno mengusulkan agar pengaturan mengenai pelanggaran dalam tahapan pemilu ditinjau kembali. Menurut dia, sejumlah persoalan, termasuk dugaan penggunaan dokumen pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, sebaiknya ditangani melalui mekanisme pelanggaran pemilu, bukan langsung melalui jalur pidana umum.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Gibran Usai Putusan MK, KPU-Bawaslu hingga Parpol Buka Suara

Menurut Oegroseno, revisi UU Pemilu perlu mencakup ketentuan yang mengatur penanganan pelanggaran sejak proses pendaftaran calon hingga berakhirnya masa jabatan. Ia menilai mekanisme penyelesaian tersebut perlu dirancang agar dugaan pelanggaran dapat diperiksa melalui proses yang sesuai dengan ranah pemilu.

Ia mencontohkan dugaan pelanggaran berupa pemberian keterangan yang tidak benar dalam proses pendaftaran calon, praktik politik uang, hingga persoalan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan persyaratan peserta pemilu.

Oegroseno juga mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi menjadi tempat penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran persyaratan pemilu, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan.

Ia mengacu pada pengalamannya ketika menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada 2010. Saat itu, menurut dia, seorang bupati terpilih pernah dilaporkan oleh lawan politiknya terkait dugaan ijazah palsu.

Oegroseno menilai proses pidana terhadap pejabat yang telah terpilih berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan apabila tidak ditangani dengan mekanisme yang tepat.

"Kalau seorang bupati sudah terpilih kemudian dilaporkan, seolah tidak bisa bekerja. Silakan bekerja, nanti yang melaporkan cukup lapor ke MK. Itu bisa disidang paling lama 2 minggu selesai," katanya.

Ia berpendapat, apabila pelanggaran terbukti dalam proses pemeriksaan, konsekuensinya dapat diarahkan pada sanksi politik sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pejabat daerah, ia mengusulkan mekanisme yang melibatkan DPRD, sedangkan bagi presiden dan wakil presiden, ia menilai perlu ada aturan yang secara tegas mengatur konsekuensinya.

Oegroseno juga mengusulkan kemungkinan pencabutan hak politik bagi pihak yang terbukti memberikan keterangan palsu saat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ia menyebut rentang 10 hingga 15 tahun sebagai contoh sanksi yang menurutnya dapat dipertimbangkan dalam revisi undang-undang.

"Misalnya apabila memberikan keterangan palsu pada saat pendaftaran, kalau terbukti hak politiknya dicabut selama 10 atau 15 tahun. Jadi tidak perlu dipenjara 5 tahun dan sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut, Oegroseno menilai penyelesaian melalui mekanisme pemilu dapat mencegah munculnya laporan pidana balasan dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan. Ia menyinggung kasus dugaan ijazah Gibran yang turut menyeret Roy Suryo dan Dokter Tifa.

Menurut dia, apabila persoalan tersebut berkaitan dengan pelanggaran pemilu, pihak yang mempermasalahkannya perlu mengumpulkan bukti untuk diajukan melalui mekanisme hukum yang sesuai.

"Kalau itu berkaitan dengan masalah pemilu, itu tidak bisa dipidanakan. Harusnya ini dalam rangka akan diajukan ke MK, mengumpulkan bukti-bukti untuk dilakukan di MK," tegasnya.

Oegroseno turut menyoroti pentingnya kepastian mengenai batas waktu penanganan perkara. Ia mengatakan perkara dugaan ijazah yang ditangani Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak memiliki batas waktu kedaluwarsa.

Ia kemudian menekankan bahwa putusan MK terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran perlu menjadi bahan pertimbangan DPR apabila hendak merevisi UU Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2029.

"Peristiwa politik dengan asas hukum yang ultimum remedium tidak dilakukan melalui pidana umum, tapi melalui proses politik juga," pungkasnya.

Sebelumnya, MK telah membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak memperoleh bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Karena itu, usulan Oegroseno mengenai perubahan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu merupakan pandangan yang dapat menjadi bahan diskusi mengenai revisi undang-undang, bukan perubahan aturan yang telah berlaku. * (fj/dh)

Akibat kejadian tersebut, DRS mengalami luka tembak di bagian dada dan harus mendapatkan perawatan medis. Polisi menangkap JA di rumahnya pada Kamis (8/10/2026), setelah menyelidiki laporan yang disampaikan istri korban.

Baca Juga:

• Nilap Uang Ganti Rugi Makam Tol Rp 526 Juta: Mantan Kadus Langkat Divonis 3 Tahun Bui

Menurut Sugeng, insiden bermula ketika JA dan DRS berada di lokasi pesta tuak yang sama. Saat DRS bernyanyi bersama teman-temannya, JA diduga tersinggung dengan lirik lagu yang dianggapnya tidak sopan.

Ketika kembali dari kamar mandi, JA kemudian menanyakan maksud lirik lagu tersebut kepada DRS. Percakapan itu berujung perdebatan hingga keduanya terlibat perkelahian.

Orang-orang yang berada di lokasi sempat melerai pertikaian tersebut. Namun, ketegangan kembali terjadi ketika keduanya pulang melalui jalan yang sama. Pertikaian kedua itu juga berhasil dipisahkan oleh teman-teman mereka.

Perselisihan berlanjut setelah DRS mendatangi rumah JA dan menantangnya. Korban disebut menggedor pintu rumah sehingga JA tersulut emosi.

JA kemudian mengambil senapan angin dan menembak ke arah DRS. Peluru senapan angin tersebut mengenai bagian dada korban. Setelah melepaskan tembakan, JA melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya.

"JA mengakui bahwa dia tidak membidik dengan teliti, hanya menembak ke arah DRS. Setelah menembak, JA melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya tanpa mengetahui kondisi korban sebenarnya," ujar Sugeng, Sabtu (10/10/2026).

Korban yang mengalami luka serius sempat dibawa ke Puskesmas Tiga Runggu. Setelah itu, DRS dirujuk ke RSUD Djasamen Saragih di Pematangsiantar untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Dalam penangkapan JA, polisi turut menyita satu pucuk senapan angin berwarna hitam merek Braja Musti yang diduga digunakan dalam penembakan tersebut.

Sugeng mengatakan JA mengakui telah menembak korban dan menyebut tindakannya dilakukan seorang diri tanpa melibatkan pihak lain.

"JA mengakui telah melakukan penganiayaan dengan menembak korban. Dia juga mengakui melakukannya sendiri tanpa melibatkan pihak lain," katanya.

Saat ini, penyidik masih memeriksa tersangka dan sejumlah saksi serta melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelumnya, istri korban, Nelly Rosmawati Manullang, melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polsek Dolok Panribuan pada Minggu (4/10/2026). Laporan itu menjadi salah satu dasar bagi polisi untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap JA.* (in/dh)

Ketiga pria yang diamankan masing-masing berinisial M Prayoga (33), Abdullah Sani (35), dan Khairul Aswad (32). Ketiganya diketahui bekerja sebagai nelayan dan berdomisili di Kecamatan Tanjung Tiram.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Binjai Ronggur Raja Doli Simorangkir Apresiasi Gerak Cepat Polres Gerebek Lokasi yang Diduga Jadi Sarang Narkoba

"Kami mengamankan tiga orang pria di Gang Firaun, Desa Bagan Dalam, Tanjung Tiram," kata Arifin, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Arifin, ketiga pria tersebut memiliki peran masing-masing dan sebelumnya telah menjadi target operasi Satresnarkoba Polres Batubara.

Dalam penggerebekan itu, petugas menyita sabu seberat 12 gram, timbangan elektrik, dan uang tunai. Polisi juga menemukan senjata tajam, pipet yang dimodifikasi menjadi alat untuk mengambil narkotika, serta alat bantu seks.

Arifin mengungkapkan proses pengamanan sempat mendapat perlawanan dari sejumlah warga. Namun, petugas akhirnya berhasil membawa ketiga pria tersebut untuk menjalani pemeriksaan.

"Beruntungnya kami dengan kekuatan penuh, dibantu oleh Satsamapta, Propam, dan lainnya berhasil membawa ketiganya," ujarnya.

Saat ini, ketiga pria tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satresnarkoba Polres Batubara. Polisi akan mendalami dugaan keterlibatan masing-masing serta memproses perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terhadap ketiganya.* (tm/dh)

Ketua KPU Solo Yustinus Arya Artheswara menjelaskan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020. Ia mengatakan pemeriksaan tidak dilakukan secara langsung hingga ke Singapura, melainkan melalui koordinasi dengan instansi terkait di dalam negeri.

Baca Juga:

• Disentil PM Malaysia Soal Kabut Asap, Menlu: RI Sudah Kerahkan 60 Ribu Personel & 48 Pesawat

Ia menjelaskan verifikasi faktual dilakukan melalui Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) VII dengan berpedoman pada surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Jadi kami berdasarkan surat keterangan itu melakukan itu yang dikeluarkan dari Kemendikbud. Kemudian kami verifikasinya ke Bakorwil Wilayah VII di Solo," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Solo Budi Wahyono mengatakan pihaknya menjalankan pengawasan terhadap tahapan pencalonan Gibran pada Pilkada 2020 sesuai kewenangannya. Menurutnya, Bawaslu tidak menerima laporan maupun menemukan dugaan pelanggaran terkait dokumen pendidikan Gibran selama proses tersebut.

Budi menyebut KPU Solo telah melakukan verifikasi administrasi dan konfirmasi kepada Bakorwil VII terkait dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan.

Di sisi lain, pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap terkait putusan MK tersebut. Menurut Denny, publik perlu mengetahui bagaimana pemerintah menyikapi perkembangan persoalan yang menyangkut syarat pendidikan wakil presiden.

"Poinnya adalah bagaimana penyikapan Presiden Prabowo terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Enggak boleh Presiden diam," ujar Denny dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Denny juga mengaku mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk membahas perkembangan perkara tersebut. Ia mengatakan beberapa partai telah menghubunginya, tetapi masih menunggu sikap politik dari Presiden Prabowo dan Partai Gerindra.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan keputusan mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo jika kembali maju pada Pilpres 2029 diserahkan kepada Prabowo.

"Itu sekali lagi bukan dalam konteks Gibran atau tidak Gibran, tapi siapa pun nanti yang menjadi wakil Pak Prabowo, kami serahkan kepada Pak Prabowo untuk memutuskan," kata Sugiat di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Sugiat menambahkan, partainya saat ini lebih berfokus mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo daripada membicarakan spekulasi mengenai pasangan calon untuk pemilu mendatang.

Sikap serupa disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi. Ia menegaskan PAN mendukung Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029, tetapi menyerahkan penentuan calon wakil presiden kepada Prabowo.

"Sikap PAN soal Pilpres 2029 sudah jelas dan tidak tergoyahkan. Soal calon wakil presiden, kita serahkan kepada calon presiden dari PAN," kata Viva Yoga, Sabtu (10/10/2026).

Viva Yoga juga menjelaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, pembahasan mengenai sosok pendamping calon presiden dapat berlangsung menjelang tahapan pemilihan.

Adapun polemik pendidikan Gibran bermula dari perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut. Mahkamah juga menyebut penilaian mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat pencalonan merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, respons KPU, Bawaslu, Denny Indrayana, serta partai-partai politik mencerminkan beragam pandangan terhadap dampak putusan tersebut. Sementara itu, amar putusan MK tetap menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.* (tm/dh)

Usman dilaporkan hilang pada Senin (5/10/2026) di area depan Pesanggrahan Parapat, Kelurahan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Saat itu ia menangkap ikan menggunakan perahu solu bersama rekannya.

Baca Juga:

• Tak Sekadar Tempat Kuliah! Menkop Dorong UNITA Jadi Motor Ekonomi Danau Toba Lewat Koperasi

Koordinator Pos SAR Danau Toba Erikson Gultom membenarkan penemuan jasad tersebut. Menurutnya, korban pertama kali ditemukan oleh rombongan pengendara jetski yang kemudian melapor ke Basarnas.

"Jasad Usman Sihotang ditemukan sekira pukul 10.30 WIB, korban pertama kali ditemukan oleh rombongan jetski dan dilaporkan ke Basarnas," ujar Erikson saat dikonfirmasi, Sabtu (10/10/2026).

Setelah menerima informasi dari warga, tim SAR langsung menuju lokasi. Jenazah dievakuasi menggunakan kapal cepat ke RSUD Parapat, Kabupaten Simalungun, lalu diserahkan kepada pihak keluarga dengan disaksikan polisi.

Erikson mengungkapkan proses pencarian tidak mudah. Kondisi dasar danau menjadi salah satu kendala utama bagi petugas di lapangan.

"Kedalamannya bervariasi dan ada patahan," kata Erikson.

Selama lima hari pencarian, tim SAR menurunkan tujuh personel dan dua kru kapal, dibantu masyarakat setempat. Pada pencarian awal, petugas gabungan sempat menemukan dayung dan sandal yang diduga milik Usman. Perahu solu yang dikendarainya belum ditemukan.* (ds/dh)

Berdasarkan informasi peringatan dini BMKG, Aceh masuk kategori siaga hujan lebat hingga sangat lebat pada 10 dan 12 Oktober 2026. Sementara itu, Sumut berada pada kategori siaga selama tiga hari berturut-turut, yakni 10, 11, dan 12 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

"Potensi dampak bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang dan longsor yang berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, layanan publik, dan infrastruktur," tulis BMKG dalam peringatan yang disampaikan pada Sabtu (10/10/2026).

Di Aceh, wilayah yang masuk peringatan siaga pada 10 Oktober meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Pidie. Sementara pada 12 Oktober, peringatan tersebut berlaku untuk Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun di Sumatera Utara, wilayah yang masuk peringatan siaga pada 10 Oktober meliputi Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Mandailing Natal, dan Pakpak Bharat.

Peringatan kemudian berlanjut pada 11 Oktober di Kabupaten Langkat, Simalungun, dan Kota Pematangsiantar.

Sementara pada 12 Oktober, wilayah yang perlu mewaspadai hujan lebat hingga sangat lebat meliputi Kabupaten Pakpak Bharat, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Nias Selatan, dan Nias Barat.

Selain kategori siaga, BMKG juga menetapkan peringatan dini pada tingkat waspada untuk sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Dampak yang mungkin terjadi antara lain genangan, luapan air sungai, dan tanah longsor yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat.

BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di daerah rawan banjir, bantaran sungai, serta kawasan perbukitan yang berpotensi mengalami longsor.

"Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem," tulis BMKG.

Masyarakat juga diminta memantau perkembangan peringatan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Warga yang melihat atau terdampak bencana di sekitar tempat tinggalnya diimbau melaporkan kejadian tersebut melalui kanal pelaporan yang disediakan pemerintah.

Dengan adanya peringatan dini untuk periode 10-12 Oktober 2026, masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara diharapkan mengantisipasi kemungkinan hujan lebat serta dampak yang ditimbulkannya.* (ds/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra, mengatakan enam siswa sempat menjalani rawat inap. Namun, dua di antaranya telah diperbolehkan pulang pada Sabtu (10/10/2026) dan melanjutkan pemulihan melalui rawat jalan.

Baca Juga:

• Gempar Mayat Terborgol Dikaitkan Dapur MBG di Kendal, BGN Langsung Pasang Badan

Surya mengatakan kondisi siswa yang menjalani perawatan secara umum mulai membaik. Keempat siswa yang masih dirawat kini berada dalam masa pemulihan dan tetap mendapatkan penanganan medis.

"Enam orang yang dirawat inap dari kemarin kondisinya sudah relatif membaik," tambahnya.

Sebelumnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan MBG ke SD Negeri 060870 Medan telah ditutup sementara setelah belasan siswa mengalami keluhan kesehatan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara, Yoga Arizanto, membenarkan penutupan sementara tersebut pada Jumat (9/10/2026).

"Sudah (ditutup sementara)," ujar Yoga saat dikonfirmasi.

Yoga menjelaskan menu MBG yang didistribusikan kepada siswa saat kejadian terdiri atas telur semur, nasi putih, susu, tauco kacang panjang dan terong hijau, serta buah salak.

Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 yang berlokasi di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Imelda Medan setelah mengalami mual dan muntah usai menyantap makanan tersebut.

Meski para siswa telah mendapatkan penanganan medis, penyebab pasti keluhan yang dialami mereka belum dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah keluhan tersebut berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi.

Sementara itu, empat siswa yang masih dirawat terus menjalani pemantauan hingga kondisi mereka memungkinkan untuk pulang.* (ds/dh)

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan evakuasi menjadi prioritas petugas di tengah kondisi air yang masih tinggi di sejumlah lokasi.

Baca Juga:

• Tanggul Jebol & SPAM Hanyut: Banjir-Longsor Terjang Aceh Tenggara, Jalur Nasional Lumpuh

Hendri menyebut laporan banjir diterima dari Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Kuranji. Kedua wilayah tersebut menjadi lokasi terdampak paling parah berdasarkan laporan yang diterima BPBD.

Di Kecamatan Kuranji, banjir dilaporkan cukup parah di kawasan Guo, Lapau Munggu. Sementara di Kecamatan Koto Tangah, lokasi terdampak antara lain Lumin Park dan Kampung Apa.

"Sejauh ini laporan dari dua kecamatan. Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah," ujarnya.

Menurut Hendri, banjir juga terjadi di sejumlah lokasi lain. Namun, kondisi di kawasan Guo, Kuranji, serta Lumin Park dan Kampung Apa di Koto Tangah dilaporkan lebih parah dibandingkan wilayah lainnya.

Kawasan Lumin Park di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, sebelumnya juga pernah dilanda bencana serupa pada akhir November 2025. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan kendaraan hanyut terbawa arus.

Hingga Sabtu malam, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban dalam banjir kali ini. Proses evakuasi masih berlangsung sehingga petugas terus melakukan penanganan di lokasi terdampak.

Banjir juga mengganggu arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Berdasarkan pantauan di lapangan, genangan air di Jalan By Pass, tepatnya di depan Rumah Sakit Siti Rahma, semakin tinggi hingga membuat kendaraan tidak dapat melintas.

BPBD bersama tim SAR dan pihak terkait masih berfokus mengevakuasi warga yang terjebak serta menangani dampak banjir di dua kecamatan tersebut.* (ds/dh)

Kegiatan tersebut membahas pentingnya perencanaan keluarga, pengendalian kelahiran, pemenuhan gizi balita, serta upaya mencegah stunting pada anak, khususnya di Kota Binjai.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Suruh Gibran Mundur, Dede Budhyarto Pedas: Lupa Posisi? Mending Belajar dari Yusril

Sosialisasi ini turut dihadiri jajaran pengurus SOKSI Kota Binjai, yakni Ketua Maruli Malau, Sekretaris Fakhruddin Koto, S.Pd.I., Bendahara Abadi Ginting, Wakil Ketua Dhana Pane, S.E., serta Wakil Sekretaris H. Rudiansyah, S.Kom.

Sejumlah pengurus lainnya yang hadir antara lain Nico Pulungan, Halimatusaddiah, Yusna, dan Rozi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Binjai Utara, Muhammad Basyitu Alim.

Program KB menjadi salah satu upaya untuk membantu keluarga merencanakan kelahiran dan memperhatikan kesiapan orang tua dalam memenuhi kebutuhan kesehatan serta gizi anak. Sementara itu, pencegahan stunting membutuhkan perhatian terhadap pemenuhan gizi balita dan kesehatan ibu sejak masa kehamilan.

Kegiatan sosialisasi kemudian ditutup dengan ramah tamah dan sesi keakraban bersama masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, sosialisasi mengenai perencanaan keluarga dan pencegahan stunting diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak.* (dh)

Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, mengatakan komunikasi juga telah dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Dalam komunikasi tersebut, Indonesia menyampaikan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi karhutla, termasuk pengerahan puluhan ribu personel serta puluhan helikopter dan pesawat.

Baca Juga:

• Dikawal Jet Tempur TNI AU! Presiden Mesir El-Sisi Tiba di Jakarta, Siap Ketemu Prabowo Besok

Tata mengatakan penanganan karhutla masih menghadapi tantangan, terutama karena kondisi cuaca yang belum mendukung upaya pemadaman. Meski demikian, pemerintah berharap kebakaran dapat segera terkendali seiring perkiraan datangnya hujan.

"Memang ini merupakan tantangan karena udaranya saat ini tidak berada di pihak kita, harapan kita segera ini akan reda karena juga diperkirakan cuaca akan ada hujan," ujarnya.

Sebelumnya, PM Malaysia Anwar Ibrahim menghubungi Prabowo pada Kamis (8/10/2026) untuk membahas kabut asap yang berdampak ke sejumlah wilayah Malaysia. Anwar menyebut persoalan tersebut mengkhawatirkan karena berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat.

Anwar mengatakan Prabowo telah menyatakan kesediaannya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi tersebut.

"Masalah kabut asap ini memang mengkhawatirkan. Saya secara pribadi menghubungi Presiden Prabowo, dan beliau setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Anwar.

Pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia dalam penanganan karhutla. Anwar menyebut pihaknya telah menawarkan kerja sama selama beberapa pekan terakhir mengingat dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Selain berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia, Anwar menginstruksikan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan untuk menghubungi Sekretariat ASEAN. Langkah itu bertujuan mendorong koordinasi regional melalui pertemuan para menteri yang membidangi lingkungan hidup.

Malaysia sendiri meningkatkan operasi pembenihan awan untuk membantu mengatasi kabut asap. Namun, Anwar mengatakan kondisi di sejumlah wilayah masih mengkhawatirkan.

Komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia tersebut menjadi bagian dari upaya koordinasi dalam menangani karhutla dan dampak kabut asap lintas negara. Pemerintah Indonesia menyatakan akan melanjutkan penanganan di lapangan dengan dukungan personel, peralatan pemadaman, dan upaya modifikasi cuaca.* (d/dh)

Pesawat yang membawa El-Sisi mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kedatangannya dikawal sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara saat memasuki wilayah Indonesia hingga tiba di pangkalan udara tersebut.

Baca Juga:

• Parpol Lain Curi Start 2029, Demokrat Ogah Buru-Buru: Belum Ada Nama Selain Prabowo

Penyambutan dilakukan melalui upacara kehormatan yang melibatkan pasukan jajar kehormatan, korps musik, dan dentuman meriam salvo. Prosesi juga dimeriahkan pertunjukan tari Lenggang Ngaron sebelum El-Sisi melanjutkan perjalanan dari bandara.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan kenegaraan pertama El-Sisi ke Indonesia sekaligus kunjungan balasan setelah Prabowo berkunjung ke Mesir pada 2024 dan 2025.

"Tujuan utamanya dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Mesir," ujar Arrmanatha.

Arrmanatha menjelaskan, pertemuan kedua kepala negara akan berlangsung di Istana Merdeka pada Minggu pagi. Pertemuan tersebut menjadi agenda utama dalam rangkaian kunjungan singkat El-Sisi di Indonesia.

"Rencananya besok pagi pukul 10.30 Bapak Presiden akan menerima Presiden Mesir di Istana," katanya.

Kunjungan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir, terutama melalui pembahasan kerja sama strategis di berbagai bidang. Kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan dan hubungan politik.

Setelah menyelesaikan rangkaian agenda kenegaraan, El-Sisi dijadwalkan kembali ke negaranya pada Minggu sore (11/10/2026).

Kedatangan El-Sisi menjadi momentum bagi Indonesia dan Mesir untuk melanjutkan komunikasi tingkat tinggi serta memperkuat kemitraan antara kedua negara.* (d/dh)

Kritik tersebut disampaikan Dede melalui akun X pribadinya pada Sabtu (10/10/2026). Ia menanggapi pernyataan Rocky yang menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi langkah untuk meredam potensi gejolak di masyarakat sekaligus mencegah Presiden Prabowo Subianto terseret dalam polemik syarat pendidikan wakil presiden.

Baca Juga:

• Sentil Anggota DPRD yang Copot Foto Gibran, Istana: Makan Gaji Negara Kok Begitu

Dede menilai posisi Rocky sebagai anggota Wantimpres perlu menjadi pertimbangan ketika menyampaikan pandangan mengenai jabatan presiden maupun wakil presiden. Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi menuai kritik publik karena Rocky kini berada di lingkungan pemerintahan.

Ia kemudian membandingkan sikap Rocky dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang memilih tidak berkomentar mengenai polemik pendidikan Gibran.

"Menko Yusril mengingatkan terkait putusan MK, bahwa dalam kabinet tidak elok mengomentari Wakil Presiden. Mungkin itu juga teguran bagi Rocky: jangan sampai lupa bahwa dirinya kini berada di dalam pemerintahan," tandasnya.

Sebelumnya, Yusril menyatakan dirinya tidak berada pada posisi yang tepat untuk memberikan komentar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran. Ia beralasan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan atasan bagi para menteri dalam kabinet.

"Saya sendiri walaupun selama ini belajar hukum tata negara, tetapi saya merasa tidak pada posisi berkomentar pada persoalan ini," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Yusril juga menyerahkan perkembangan persoalan tersebut kepada mekanisme hukum yang berlaku, termasuk proses yang berkaitan dengan putusan MK dan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu, Rocky Gerung menyampaikan sarannya agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri dalam sebuah siniar di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Kamis (8/10/2026). Ia menilai langkah tersebut dapat meredam potensi kemarahan masyarakat dan mencegah polemik pendidikan Gibran menyeret Presiden Prabowo ke dalam perdebatan politik.

"Alangkah elegannya Gibran mengundurkan diri, untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal," ujar Rocky.

Pernyataan itu merupakan pandangan politik Rocky mengenai dampak polemik yang berkembang setelah putusan MK. Saran tersebut bukan keputusan hukum yang mewajibkan Gibran mengundurkan diri.

Sebelumnya, MK membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut. Dengan demikian, saran Rocky agar Gibran mengundurkan diri tetap merupakan pendapat politik, bukan amar putusan MK.

Perbedaan tanggapan dari Dede Budhyarto, Rocky Gerung, dan Yusril Ihza Mahendra menunjukkan beragam pandangan yang muncul dalam menyikapi polemik pendidikan Gibran setelah putusan MK.* (fj/dh)

Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pembahasan mengenai kandidat untuk Pilpres 2029 belum dilakukan di internal partainya.

Baca Juga:

• Demokrat Bicara Pilpres 2029, Sebut Belum Ada Nama Capres Selain Prabowo

"Pertama, belum pernah ada pembicaraan mengenai capres dan cawapres di 2029 di kami. Karena ketum kami, Mas AHY, fokusnya adalah bagaimana kita menjalankan tugas dan kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo di pemerintahan sebaik mungkin," kata Herzaky, Sabtu (10/10/2026).

Ia menegaskan, pembahasan mengenai kandidat presiden untuk pemilu mendatang akan dilakukan pada waktunya. Herzaky juga menyebut sejauh ini Demokrat belum mendengar nama lain selain Prabowo untuk Pilpres 2029.

"Tentu kalau bicara mengenai capres pada tahun 2029, ada waktunya nanti. Saat ini, kami belum pernah membahasnya, dan belum mendengar ada nama selain Bapak Presiden Prabowo untuk kontestasi 2029," ujarnya.

Terkait sosok calon wakil presiden, Herzaky menilai pembahasannya perlu dilakukan bersama oleh calon presiden dan partai-partai yang nantinya akan memberikan dukungan.

"Kalau berbicara mengenai wakil, ya, itu perbincangan bersama antara capres dan para partai yang akan mengusungnya. Belum saatnya membahas ini sekarang," katanya.

Demokrat juga menyatakan menghormati partai politik lain yang telah mulai menyampaikan sikap maupun menyiapkan langkah politik untuk menghadapi Pilpres 2029.

Meski demikian, Herzaky menegaskan partainya masih memusatkan perhatian pada pelaksanaan program pemerintahan dan pemenuhan janji kampanye Prabowo.

Selain itu, Demokrat ingin memastikan kader-kadernya yang mendapat amanah di pemerintahan dapat menjalankan tugas secara optimal. Salah satunya AHY yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Herzaky menyebut keberhasilan pemerintahan Prabowo menjadi prioritas Demokrat saat ini. Ia menilai partainya perlu menunjukkan komitmen melalui kinerja, bukan terburu-buru membicarakan kontestasi politik berikutnya.

Pernyataan Demokrat tersebut disampaikan di tengah munculnya sikap sejumlah partai politik mengenai Pilpres 2029. Partai Golkar, misalnya, telah menyatakan dukungan untuk kembali mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan mendatang.

Namun, Demokrat menegaskan belum mengambil keputusan mengenai pasangan calon yang akan didukung pada Pilpres 2029 dan memilih fokus menjalankan tugasnya dalam pemerintahan saat ini.* (in/dh)