MEDAN — Di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan sosial yang kian cepat, masyarakat modern dihadapkan pada beragam persoalan, mulai dari pragmatisme hingga lunturnya nilai-nilai moral.

Namun, jauh sebelum fenomena itu mengemuka, masyarakat Simalungun telah memiliki falsafah hidup yang menempatkan kebenaran sebagai fondasi utama: Habonaron do Bona.

Baca Juga:

• Kejari Simalungun Periksa 7 Camat, Usut Korupsi Pelatihan Ketahanan Pangan dan BUMDes 2025

Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa falsafah ini bukan sekadar warisan budaya, melainkan pedoman hidup yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Secara harfiah, Habonaron do Bona berarti "kebenaran adalah pangkal."

Makna ini menempatkan kebenaran sebagai dasar dalam seluruh aktivitas sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, setiap tindakan manusia idealnya berakar pada nilai kejujuran dan keadilan.

Falsafah ini telah lama hidup dalam tradisi masyarakat Simalungun.

Bahkan, nilai tersebut ditetapkan sebagai falsafah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun pada 1960.

Penetapan itu menegaskan bahwa Habonaron do Bona bukan hanya simbol budaya, tetapi juga mencerminkan karakter kolektif masyarakatnya.

Namun, tantangan terhadap nilai-nilai tersebut semakin nyata di era modern.

Globalisasi, perkembangan teknologi, dan pengaruh budaya populer dinilai telah menggeser orientasi hidup masyarakat.

Pola konsumsi berlebihan, gaya hidup hedonis, hingga meningkatnya pragmatisme menjadi fenomena yang sulit dihindari.

Dalam konteks ini, Habonaron do Bona justru dinilai semakin relevan.

Dalam kehidupan politik, misalnya, falsafah ini menempatkan kebenaran sebagai prinsip utama untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Nilai ini juga dipandang sebagai fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Lebih jauh, falsafah tersebut tidak hanya berhenti pada tataran moral.

Dalam buku itu disebutkan bahwa Habonaron do Bona dapat dimaknai sebagai dorongan mental untuk mencapai kesuksesan.

Nilai kebenaran dianggap mampu menjadi energi kolektif dalam mendorong prestasi dan kemajuan sosial.

Di tengah dunia yang semakin kompetitif, falsafah ini menawarkan keseimbangan antara nilai moral dan kemajuan.

Ia tidak menolak modernitas, melainkan memberikan arah agar manusia tidak kehilangan pijakan dalam menghadapi perubahan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Habonaron do Bona juga bersifat universal, seperti kejujuran, keadilan, dan kebenaran—prinsip yang sejalan dengan berbagai ajaran moral dan agama.

Hal ini menjadikannya relevan tidak hanya bagi masyarakat Simalungun, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, Habonaron do Bona bukan sekadar peninggalan masa lalu.

Di tengah kompleksitas abad ke-21, falsafah ini menjadi pengingat bahwa kemajuan tanpa kebenaran berpotensi melahirkan krisis yang lebih dalam.

Menghidupkan kembali nilai tersebut dinilai penting sebagai upaya menjaga arah pembangunan manusia yang berintegritas.*

(d/ad)

DELI SERDANG — Kawasan wisata Batu Belah di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi salah satu destinasi alam yang mulai banyak dikunjungi wisatawan dalam beberapa tahun terakhir.

Lokasinya berada di kawasan perkemahan dengan jarak sekitar 45 menit dari Kota Medan.

Baca Juga:

• Momen Gubernur Bobby Nasution Tampar Terduga Pengguna Narkoba di Kantor KONI Sumut

Di sekitarnya, kawasan dipenuhi pepohonan hijau yang menambah kesan sejuk bagi pengunjung.

Selain Batu Belah, wisatawan juga dapat menikmati aliran sungai serta air terjun kecil yang berada tidak jauh dari lokasi utama.

Area tersebut kerap dimanfaatkan sebagai tempat berkemah karena tersedia camping ground di sekitar aliran sungai.

Salah satu pengunjung, Razali, mengatakan Batu Belah sebenarnya sudah dikenal sejak lama, namun baru dalam beberapa tahun terakhir mulai ramai dikunjungi wisatawan pecinta alam.

"Batu Belah itu sudah ada sejak dulu. Saya tahu sekitar tahun 2000, tapi lima tahun belakangan ini mulai populer," ujarnya kepada wartawan, Jumat, 10 April 2026.

Menurut Razali, suasana alam di kawasan tersebut masih terjaga. Suara aliran sungai dan kicauan burung menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang mencari ketenangan.

"Tempatnya masih alami, suara air sungai dan burung-burung masih sangat terasa," katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa fasilitas di kawasan tersebut sudah semakin berkembang, termasuk akses jalan yang kini lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Pengelola juga menyediakan fasilitas camping, pondok istirahat, serta area parkir dengan tarif yang bervariasi.

Dengan jarak yang relatif dekat dari Kota Medan, Batu Belah kini menjadi salah satu alternatif wisata alam bagi warga perkotaan yang ingin menikmati suasana hutan dan sungai tanpa harus menempuh perjalanan jauh.*

(d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadi sorotan usai menampar seorang pria yang diduga pengguna narkoba saat menghadiri acara penyerahan tali asih atlet peraih medali SEA Games 2025 di Kantor KONI Sumut, Jalan Willem Iskandar, Jumat (10/4/2026).

Peristiwa itu terjadi ketika Bobby hendak menuju aula di lantai dua.

Baca Juga:

• Porwasu 2026 Resmi Dibuka, Ratusan Wartawan se-Sumut Berebut Piala Gubernur: Ini Cabang yang Dipertandingkan!

Petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara yang berada di lokasi telah lebih dahulu mengamankan pria tersebut.

Bobby kemudian menghampiri dan sempat menanyakan kondisi pria itu.

"Kau kenapa?" ujar Bobby.

Namun karena tidak mendapat respons, ia terlihat menampar pria tersebut sebanyak beberapa kali.

Pria itu kemudian menjawab singkat, "Siap salah, Pak."

Bobby yang tampak geram lalu meminta petugas untuk segera membawa pria tersebut.

"Bawa orang ini. Bereskan ini," katanya kepada petugas di lokasi.

Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara yang turut hadir juga langsung memerintahkan agar pria tersebut diamankan.

Pria itu kemudian dibawa ke salah satu ruangan di Kantor KONI Sumut. Hingga acara penyerahan tali asih selesai, yang bersangkutan masih berada di ruangan tersebut.

Sejumlah petugas BNN bersama tenaga medis juga terlihat mendatangi lokasi, namun belum memberikan keterangan resmi.

Identitas pria yang diamankan belum diketahui secara pasti.

Berdasarkan informasi yang beredar, ia mengaku sebagai sopir salah satu direktur utama badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pihak BNN Sumut belum memberikan penjelasan rinci terkait status pria tersebut.

Humas BNN Sumut menyatakan belum dapat memberikan keterangan karena tidak mendampingi pimpinan saat kejadian.

Sementara itu, perwakilan bagian rehabilitasi BNN Sumut membenarkan adanya seorang pria yang diamankan dari lokasi acara.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah yang bersangkutan merupakan pengguna narkoba.

"Menurut pengakuannya, ia mendapatkan barang itu dari temannya dan mengaku baru pertama kali menggunakan," ujar salah satu petugas rehabilitasi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara menyatakan belum menerima laporan lengkap mengenai insiden tersebut dan akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

Bobby Nasution selama ini dikenal aktif mengkampanyekan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.

Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.*

(sp/ad)

JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak akan menarik prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan keputusan tersebut tetap diambil meski sebelumnya tiga prajurit TNI gugur dan delapan lainnya mengalami luka-luka dalam insiden di area misi.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya: Dana Rampasan Rp11,4 Triliun Bakal Dikelola untuk Bangun Sekolah hingga LPDP

Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian merupakan bagian dari komitmen konstitusional untuk menjaga ketertiban dunia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Teddy, pengiriman pasukan ke misi perdamaian juga telah mendapat dukungan penuh dari Panglima TNI dan Kementerian Luar Negeri.

Sebelumnya, insiden yang menewaskan prajurit TNI di Lebanon menjadi sorotan internasional. Juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stéphane Dujarric menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.

PBB menyatakan hasil investigasi awal UNIFIL menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pihak Israel dan Hizbullah dalam rangkaian insiden yang menyebabkan korban jiwa dari pasukan perdamaian.*

(bb/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau naik pada perdagangan Sabtu, 11 April 2026.

Kenaikan tercatat sebesar Rp3.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya.

Baca Juga:

• Imipas Gaspol Bersihkan Lapas dari Narkoba, Menteri Agus Andrianto: Petugas Terlibat Akan Dipecat dan Diproses Hukum

Sementara itu, emas ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp1.480.000. Untuk ukuran 5 gram dibanderol Rp14.075.000, sedangkan 10 gram mencapai Rp28.095.000.

Adapun emas ukuran 25 gram dipatok Rp70.112.000, 50 gram Rp140.145.000, dan 100 gram sebesar Rp280.212.000.

Untuk ukuran besar, emas 500 gram dijual Rp1.400.320.000, sedangkan 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.800.600.000.

Sejalan dengan kenaikan harga jual, harga buyback atau harga jual kembali emas Antam juga naik menjadi Rp2.627.000 per gram, meningkat Rp8.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Buyback merupakan transaksi penjualan kembali emas ke Antam dengan harga yang umumnya lebih rendah dari harga jual.

Dalam ketentuan perpajakan, mengacu pada PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi penjualan kembali emas di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 22) sebesar 1,5 persen untuk pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Sementara pembelian emas dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.*

(bi/ad)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan uang hasil rampasan negara senilai Rp11,4 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung akan dimanfaatkan untuk sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk sektor pendidikan dan kemungkinan menutup defisit anggaran.

Dana tersebut diserahkan Kejaksaan Agung ke kas negara dalam seremoni di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Baca Juga:

• Ikhtiar Prabowo dan Harapan di Tengah Jeda Perang AS-Israel Vs Iran

"Bisa dipakai untuk program pembangunan, termasuk sekolah, termasuk kejaksaan, nanti sebagian juga untuk LPDP, tapi tidak banyak," ujar Purbaya.

Ia juga membuka peluang penggunaan dana tersebut untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski tidak menyebutkan porsi yang akan dialokasikan.

"Bisa untuk nutup defisit," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan sebesar Rp11,42 triliun ke kas negara sebagai bagian dari hasil penanganan perkara korupsi, denda lingkungan hidup, hingga penyitaan aset dari aktivitas ilegal di sektor perkebunan dan pertambangan.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk denda administrasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp7,23 triliun, penyitaan perkara korupsi Rp1,96 triliun, serta penerimaan pajak dan denda lainnya.

Penyerahan dana tersebut disebut sebagai bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus optimalisasi penerimaan negara dari hasil penindakan hukum.*

(bb/ad)

Oleh:Bambang Soesatyo.

DI tengah dinamika dunia yang masih diliputi ketidakpastian saat ini, di mana logistik global belum kembali normal, lead time, biaya asuransi, dan biaya pelayaran masih tinggi dan mata rantai pasok belum pulih serta ketidakpastian energi masih besar, selalu saja ada benih-benih pengharapan akan hari esok yang lebih baik.

Baca Juga:

• Cara Ajukan KUR BCA 2026 Rp100 Juta, Ini Syarat hingga Tabel Angsurannya!

Kendati berselimutkan sejumlah masalah, Indonesia tetap memiliki potensi dan benih untuk mewujudkan hari esok yang baik berkat komitmen Investasi yang diraih Presiden Prabowo Subianto dari rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara.

Hari-hari ini, banyak komunitas di sejumlah negara harus menjalani masa-masa sulit karena berbagai alasan, utamanya akibat perang. Tak terkecuali segenap masyarakat Indonesia. Sejak Maret 2026, sudah 85 negara harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sudah barang tentu alasan utama kenaikan harga BBM itu adalah gangguan pasok akibat ditutupnya jalur utama distribusi minyak dunia, Selat Hormuz.

Dua minggu gencatan senjata dalam perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran memang sudah diberlakukan. Tetapi gencatan senjata itu belum akan segera mengubah keadaan, karena belum ada kesepakatan terkait akses lalu lintas di Selat Hormuz.

Artinya, kesepakatan itu tidak mengubah derajat ketidakpastian sekarang ini karena pihak yang berperang masih saja saling meneriakkan ancaman.

Apalagi kita mendengar dari balik layar monitor publik dunia, informasi adanya upaya aksi sabotase bawah laut, di mana Intelijen taktis mencatat adanya penggunaan Unmanned Underwater Vehicles (UUV) yang tidak teridentifikasi yang telah merusak kabel serat optik bawah laut dan jalur pipa di sekitar pelabuhan Fujairah.

Ini bukan sekadar blokade kapal, ini adalah upaya pemutusan saraf komunikasi logistik. Barangkali inilah yang menjelaskan mengapa Perusahaan asuransi maritim seperti Lloyd's dan lain-lain menaikkan premi risiko perang ke level yang sangat tinggi.

Indonesia memang tidak atau belum menaikkan harga BBM. Tetapi situasi di kawasan Teluk itu tetap saja berpotensi mengeskalasi masalah yang tak bisa dihindari. Sebelum perang dimulai, Indonesia sudah dihadapkan pada sejumlah persoalan.

Setelah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari Rp 240 triliun pada kuartal pertama 2026, kini APBN semakin tertekan karena harus menanggung lonjakan biaya subsidi sebagai konsekuensi logis dari lonjakan harga minyak dunia.

Memang, Pemerintah sudah mengemukakan tekadnya untuk tidak menyesuaikan (menaikkan) harga BBM. Tetapi, selalu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung negara. Misalnya, pertanyaan publik tentang kecukupan gas elpiji di waktu-waktu mendatang.

Defisit APBN menjadi indikator melemahnya kinerja perekonomian negara. Demikian pula dengan kinerja dunia usaha nasional yang ditandai dengan banyaknya perusahaan, termasuk jutaan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM), yang bangkrut.

Fakta dan kecenderungan itu menyebabkan terjadinya gelembung angka pengangguran. Akibatnya, penghasilan jutaan keluarga menyusut, yang eksesnya berlanjut dengan melemahnya daya beli atau konsumsi.

Apakah dampak kebijakan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini ikut mempengaruhi biaya produksi di dalam negeri?

Sudah lazim bahwa lonjakan harga minyak menyulut efek domino berupa kenaikan biaya produksi di berbagai sektor industri.

Selain belanja energi menjadi lebih mahal dari sebelumnya, membengkaknya biaya produksi tak terhindarkan akibat kenaikan harga bahan baku turunan minyak, misalnya plastik.

Ketika biaya produksi naik di tengah lemahnya konsumsi atau belanja rumah tangga, volume produksi lazimnya dikoreksi menjadi lebih kecil.

Ketika pabrik atau produsen melakukan penyesuaian dengan daya serap pasar, kemampuan menyerap tenaga kerja pun menjadi makin kecil.

Dampaknya sudah dirasakan hari-hari ini. Harga plastik naik tajam, lebih dari 50 persen. Kenaikan harga terjadi karena gangguan pasokan bahan baku nafta untuk memproduksi biji plastik. Permintaan plastik di dalam negeri tinggi, tetapi Indonesia memiliki ketergantungan pada impor.

Situasinya menjadi makin rumit, selain karena dipicu oleh lonjakan nilai tukar dolar AS yang menyebabkan impor menjadi lebih mahal dari sebelumnya, juga adanya indikasi aksi oleh para pelaku usaha besar mulai mengonversi kekayaan dari sistem perbankan Indonesia yang terancam sanksi, ke dalam aset kripto dan properti luar negeri.

Seperti itulah rangkaian ekses dari dinamika dunia yang demikian suram saat ini. Tidak ada yang tahu bilamana harmoni global bisa terwujud kembali. Namun, ketidakpastian saat ini jangan diterima sebagai jalan buntu.

Sebaliknya, rangkaian kesulitan itu harus ditanggapi dengan keberanian menggagas dan menempuh inisiatif-inisiatif baru untuk mendapatkan strategi atau cara memperbaiki semua kerusakan akibat ketidakpastian dimaksud.

Beruntung bahwa Indonesia memiliki potensi untuk keluar dari situasi runyam sekarang ini.

Sambil mendorong pemerintah agar bijaksana mengatasi ketersediaan energi, utamanya BBM dan gas elpiji, perhatian bersama pun layak diarahkan pada benih-benih harapan yang dibawa Presiden Prabowo Subianto dari rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara.

Benih-benih yang dimaksud adalah besarnya nilai komitmen investasi asing untuk mengembangkan usahanya di dalam negeri.

Sebagaimana diketahui bersama, sekembalinya dari kunjungan kerja ke Jepang dan Korea Selatan (korsel) pada akhir Maret-awal April 2026, Presiden Prabowo membawa pulang komitmen investasi dari kedua negara itu dengan total Rp575 triliun, sekitar 35,4 miliar dolar AS.

Komitmen pebisnis Jepang mencapai Rp 401 triliun atau 23,6 miliar dolar AS, sedangkan komitmen Korsel sebesar Rp173 triliun melalui penandatanganan 10 Nota Kesepahaman (MoU).

Para pebisnis dari kedua negara itu berminat untuk mengembangkan usahanya pada sejumlah sektor yang terbilang sangat strategis untuk era sekarang dan masa depan. Meliputi sektor transisi energi dan energi baru terbarukan (EBT).

Selain strategis, porsi investasi proyek transisi energi dan EBT sangat besar, karena mencakup energi hijau hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi.

Mereka juga menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam program hilirisasi Industri bagi peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Selain itu, para pebisnis kedua negara itu ingin terlibat dalam pengembangan teknologi di sektor digital, Artificial Intelligence (AI), hingga pembangunan infrastruktur. Untuk ketahanan energi, para pebisnis itu menyepakati ekspor gas alam cair (LNG) dan batu bara.

Mereka adalah entitas bisnis yang besar dan kredibel. Perusahaan-perusahaan dari Jepang yang fokus pada sektor energi, otomotif, dan perbankan antara lain INPEX Corporation, Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Corporation, Panasonic, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Dari Korea Selatan yang fokus pada industri berat, transisi energi, dan ekonomi digital, peminatnya antara lain POSCO Holdings, Lotte Group (Lotte Chemical), Hyundai Motor Group hingga EcoPro.

Proyek dari komitmen investasi Jepang-Korsel itu tidak hanya di Jawa, melainkan tersebar di sejumlah daerah. Antara lain proyek Blok Masela di Kepulauan Tanimbar (Maluku), proyek Bontang dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan Rajabasa di Lampung.

Sedangkan di Jawa antara lain di Cilegon, Banten untuk industri berat Korea Selatan dan pabrik petrokimia raksasa Lotte Chemical.

Toyota dan Hyundai akan membangun pabrik di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Sedangkan SMBC akan melaksanakan kegiatannya di Jakarta untuk pusat data dan AI.

Apa yang didapat Presiden dari Jepang dan Korsel harus ditambahkan dengan komitmen investasi dari kunjungan kerja sebelumnya.

Sejak November 2024 hingga Januari 2026, Presiden Prabowo melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah negara.

Dari rangkaian lawatan itu, Presiden membawa komitmen investasi asing yang nilainya sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Komitmen itu didapat dari kunjungannya ke Inggris, Tiongkok dan dari sejumlah negara sahabat di Timur Tengah.

Rangkaian pencapaian Presiden tersebut menjadi potensi sekaligus peluang yang tidak boleh disia-siakan dalam konteks usaha bersama menguatkan kembali kinerja perekonomian nasional.

Progres dan realisasinya sangat bergantung pada kesigapan para pembantu presiden menindaklanjuti dan mengolah komitmen investasi asing tersebut. Itulah benih pengharapan yang didapat di tengah ketidakpastian sekarang.

Jika ditindaklanjuti dengan penuh kebijaksanaan akan dapat membawa negara-bangsa menyongsong hari esok yang lebih baik.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Anggota DPR RI dan Ketua MPR RI ke-15

PADANG PARIAMAN – Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaringan sosial kemanusiaan di seluruh Indonesia.

Pengurus Pusat KSJ menggelar kegiatan konsolidasi sekaligus pra pengukuhan pengurus wilayah Sumatera Barat yang dirangkaikan dengan aksi berbagi, pada Jumat (10/04/2026).

Kegiatan edisi ke-258 ini berlangsung di Pondok Lesehan Bahagia, Gadur Enam, Kabupaten Padang Pariaman.

Baca Juga:

• Tingkatkan Efisiensi, BUMN Bakal Satukan 15 Perusahaan Logistik

Sejumlah nama telah dipersiapkan untuk memimpin organisasi di wilayah ini, di antaranya Yulia Yetriana sebagai Ketua, Salsa Putri Chantika sebagai Bendahara, dan Yogi Murdiman sebagai Sekretaris.

Dalam arahannya, Ketua Umum Saharuddin berharap agar kepengurusan baru nantinya dapat bekerja dengan penuh keikhlasan dan semangat yang sama seperti wilayah lain yang sudah lebih dulu berkembang.

"Kami berharap para relawan KSJ Sumatera Barat bisa bekerja dengan ikhlas dan mampu mengadopsi semangat serta pola kerja dari KSJ di daerah lain yang sudah maju," ujarnya.

Dengan adanya konsolidasi ini, KSJ optimis dapat semakin memperkuat sayap organisasi di Sumatera Barat dan terus menebar manfaat bagi masyarakat luas melalui program-program kemanusiaan yang berkelanjutan.*

(ad)

JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh modal usaha dengan bunga rendah.

Salah satu bank penyalur program tersebut adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang menawarkan fasilitas KUR dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta pada 2026.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Ajak Pemuda IPK Perkuat Soliditas dan Dukung Pembangunan Daerah

Syarat pengajuan KUR BCA 2026

Untuk dapat mengajukan KUR BCA, calon debitur harus memenuhi sejumlah ketentuan, antara lain Warga Negara Indonesia berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan, serta tidak sedang menerima KUR dari bank lain.

Selain itu, calon debitur juga wajib melengkapi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta), surat keterangan usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), serta BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori KUR tertentu.

Cara pengajuan KUR BCA 2026

Pengajuan dapat dilakukan secara daring maupun langsung ke kantor cabang BCA.

Secara online, pemohon dapat mengakses laman resmi BCA pada menu KUR, mengisi formulir pengajuan, dan mengunggah dokumen persyaratan.

Sementara secara offline, calon debitur dapat datang langsung ke kantor cabang BCA untuk dibantu proses pengisian formulir oleh petugas.

Setelah pengajuan masuk, pihak bank akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha dan dokumen.

Jika disetujui, dana akan langsung dicairkan ke rekening nasabah.

Tabel angsuran KUR BCA Rp100 juta

Dengan asumsi pinjaman Rp100 juta, berikut estimasi cicilan:

12 bulan: Rp8.606.400 per bulan
24 bulan: Rp4.431.700 per bulan
36 bulan: Rp3.041.800 per bulan
48 bulan: Rp2.347.400 per bulan
60 bulan: Rp1.930.700 per bulan

Program KUR diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar lebih mudah mengembangkan usaha di tengah tantangan ekonomi.*

(di/ad)

MEDAN — Pekan Olahraga Wartawan Sumatera Utara (Porwasu 2026) Piala Gubernur Sumatera Utara resmi dibuka di Stadion Mini Dispora Sumut, Jalan Willem Iskandar, Medan, Jumat, 10 April 2026.

Kegiatan ini diikuti sekitar seribuan peserta dan suporter dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Sumut Hadapi Tantangan Kekurangan Dokter Spesialis, Ini Langkah Pemprov

Menurut dia, selain menjalankan tugas jurnalistik, wartawan juga perlu menjaga kebugaran melalui aktivitas olahraga yang rutin.

"Ini merupakan bentuk kedekatan Gubernur Sumut, Pak Bobby Nasution kepada insan pers. Selain tugasnya menulis, wartawan juga kita anjurkan untuk rutin berolahraga," kata Mahfullah.

Ia menyebutkan sejumlah cabang olahraga dipertandingkan dalam Porwasu 2026, antara lain mini soccer, catur, tenis meja, dan domino yang digelar di kompleks Sport Center Dispora Sumut.

Antusiasme peserta dan suporter membuat suasana pertandingan berlangsung meriah.

Mahfullah juga mengapresiasi tingginya partisipasi wartawan yang turut menyukseskan kegiatan tersebut. Ia berharap Porwasu dapat menjadi agenda rutin tahunan di Sumatera Utara.

"Insyaallah tahun depan akan kembali digelar dan menjadi event tahunan. Selamat bertanding," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Porwasu 2026 Zainul Abdi Nasution menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Ia berharap ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga wadah mempererat solidaritas dan kebersamaan antarwartawan di Sumatera Utara.*

(ad)

BINJAI — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai meminta legislatif dan eksekutif di Kota Binjai memperkuat komunikasi dalam menyikapi kebijakan penertiban bangunan liar di atas ruang terbuka hijau (RTH).

Ketua DPD KNPI Kota Binjai, Ibrahim Bazhier Rafli, menilai kebijakan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai merupakan bagian dari upaya penataan kota.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Siapkan Penertiban PKL Pasar Bahagia, Ini Tenggat Waktunya

Ia juga menyoroti dinamika yang muncul di ruang publik terkait perbedaan pandangan antara sejumlah anggota DPRD dan pemerintah kota dalam menyikapi penertiban tersebut.

"Langkah penertiban ini perlu dilihat sebagai bagian dari penataan kota, tetapi harus dibarengi dengan solusi yang adil bagi masyarakat," kata Ibrahim, Jumat, 10 April 2026.

KNPI Binjai juga menyinggung pentingnya etika komunikasi publik, terutama yang disampaikan melalui media sosial oleh pejabat publik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurut KNPI, komunikasi yang tidak terkelola dengan baik dapat memunculkan kesan ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif.

Karena itu, KNPI mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, termasuk dalam penataan bangunan liar di Kota Binjai.

"Penyampaian pendapat di ruang publik harus tetap beretika agar tidak menimbulkan asumsi liar," ujarnya.

KNPI Binjai berharap DPRD dan Pemerintah Kota Binjai dapat kembali memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas dan kepentingan masyarakat luas.*

(ad)

LABUSEL — Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Labuhanbatu Selatan masa bakti 2025–2030.

Pelantikan tersebut dirangkai dengan pengukuhan pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwarcab yang digelar di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kotapinang, Jumat, 10 April 2026.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Dukung Program Sekolah Bersih Narkoba, Dorong Implementasi Kurikulum Anti Narkoba

Momentum ini sekaligus menandai penguatan komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Dalam struktur kepengurusan, Fery Sahputra Simatupang menjabat sebagai Ketua Mabicab, didampingi Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro serta unsur Forkopimda sebagai wakil ketua.

Sementara itu, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution ditetapkan sebagai Ketua Kwarcab, dan Dede Sulaiman sebagai Ketua LPK Kwarcab masa bakti 2025–2030.

Dalam sambutannya, Fery menyampaikan bahwa amanah sebagai Ketua Mabicab merupakan tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi muda di daerah.

"Selamat kepada seluruh pengurus yang telah mengikrarkan janji untuk mengabdi melalui Gerakan Pramuka. Ini amanah besar untuk mencetak generasi yang berkarakter," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya inovasi dalam tubuh organisasi agar Gerakan Pramuka tetap relevan di tengah perkembangan zaman, khususnya dalam merangkul generasi milenial dan Gen Z.

Fery juga meminta seluruh pengurus menjaga kekompakan, integritas, dan sinergi agar organisasi berjalan efektif serta selaras dengan program pembangunan daerah.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan Gerakan Pramuka di Labuhanbatu Selatan menuju organisasi yang lebih aktif, tangguh, dan berkarakter.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai mulai melakukan penataan kawasan Pasar Bahagia dengan mengimbau pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di bahu jalan dan trotoar untuk segera berpindah ke lapak resmi yang telah disediakan.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina turun langsung ke lokasi pasar pada Jumat, 10 April 2026, untuk melakukan pendekatan dialogis dan humanis kepada para pedagang.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Dukung Program Sekolah Bersih Narkoba, Dorong Implementasi Kurikulum Anti Narkoba

"Ini merupakan langkah persuasif dan sosialisasi dalam rangka penataan kawasan Pasar Bahagia," ujar Fadly.

Ia meminta para pedagang mengosongkan lapak di badan jalan paling lambat Selasa, 14 April 2026.

Setelah itu, pemerintah akan melakukan penertiban terhadap bangunan atau lapak yang masih berada di area terlarang.

Fadly menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berdagang, namun ketertiban, kenyamanan, serta keselamatan pengguna jalan harus tetap dijaga.

Menurut dia, lapak resmi disiapkan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu lalu lintas.

Ia juga menginstruksikan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Satuan Polisi Pamong Praja, untuk melakukan pendataan ulang pedagang agar proses penertiban berjalan adil dan tidak tebang pilih.

"Penertiban harus dilakukan tanpa gesekan. Semua pedagang harus ditangani secara adil," kata dia.

Sementara itu, salah satu pedagang menyatakan kesediaannya untuk pindah, namun meminta pemerintah memastikan lapak pengganti tidak dialihkan kepada pedagang baru serta penertiban dilakukan secara adil.

Penataan kawasan Pasar Bahagia juga melibatkan sejumlah OPD, di antaranya Dinas PUTR, Dishub, Satpol PP, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pencegahan narkotika di lingkungan pendidikan melalui penguatan program sekolah bersih narkoba.

Hal itu disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Bersih Narkoba Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Kamis, 9 April 2026.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Buka Seleksi Paskibraka 2026, Tekankan Integritas dan Karakter Kepemimpinan

Dalam kesempatan itu, Fadly juga bertindak sebagai narasumber dengan membawakan materi tentang peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) serta program Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak (ANANDA BERSINAR) di sekolah.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan BNNK dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap sekolah dapat memahami secara komprehensif bahaya narkotika serta mampu mengedukasi peserta didik untuk menerapkan pola hidup sehat dan berperilaku positif," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNNK Tanjungbalai Henry Pahala Marbun menjelaskan bahwa program IKAN merupakan langkah preventif untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika, sedangkan ANANDA BERSINAR merupakan program nasional yang digagas BNN RI untuk memperkuat upaya pencegahan sejak usia dini.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Pendidikan Tanjungbalai Bukhori Ginting turut menyampaikan materi terkait penerapan program tersebut di lingkungan sekolah.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pendidikan menyatakan akan mendukung penuh implementasi IKAN dan ANANDA BERSINAR dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh sekolah di wilayah kota.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina membuka secara resmi kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Tanjungbalai tahun 2026 yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis, 9 April 2026.

Dalam sambutannya, Fadly menegaskan bahwa seleksi Paskibraka tidak hanya menilai kemampuan fisik, tetapi juga mental, integritas, serta jiwa kepemimpinan para peserta.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Percepat Transformasi Digital Pendidikan, Fokus Tingkatkan Kualitas Guru

"Menjadi Paskibraka bukan sekadar mengibarkan bendera, tetapi proses pembentukan kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter kepemimpinan," ujarnya.

Fadly menambahkan, tidak semua peserta akan terpilih menjadi anggota Paskibraka.

Hanya mereka yang paling disiplin, tangguh, dan memiliki integritas tinggi yang akan lolos dalam proses seleksi.

Ia juga berpesan kepada panitia dan tim pelatih agar menjalankan proses seleksi secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab dalam memilih peserta terbaik.

"Saya titipkan amanah besar ini. Pilihlah yang bukan hanya kuat fisiknya, tetapi juga kokoh karakter dan integritasnya," katanya.

Berdasarkan data panitia, sebanyak 259 siswa mendaftar dalam seleksi Paskibraka Tanjungbalai 2026, terdiri dari 118 laki-laki dan 141 perempuan.

Setelah seleksi administrasi, 143 peserta dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahap berikutnya.

Dari jumlah tersebut, akan dipilih 45 anggota Paskibraka Kota Tanjungbalai, terdiri dari 25 laki-laki dan 20 perempuan.

Selain itu, dua peserta terbaik akan mewakili Kota Tanjungbalai di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Seleksi berlangsung pada 6–16 April 2026, dengan agenda lanjutan berupa pembukaan pendidikan dan pelatihan pada 30 Juli, serta pengukuhan pada 14 Agustus 2026.*

(ad)

KISARAN — Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmen mempercepat transformasi pembelajaran berbasis digital di sektor pendidikan.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin di Kisaran, Jumat, 10 April 2026.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Ajak Pemuda IPK Perkuat Soliditas dan Dukung Pembangunan Daerah

Rapat kerja turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Musa Al Bakrie, Ketua PGRI Asahan, serta para pejabat dan tenaga pendidik di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam forum itu, sejumlah isu dibahas, mulai dari penguatan kapasitas guru, pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar, hingga strategi peningkatan mutu pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam arahannya, Bupati Asahan menegaskan bahwa transformasi digital di sektor pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan harus direspons secara cepat serta terarah.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi, termasuk media pembelajaran digital, diharapkan dapat memperluas akses informasi, meningkatkan kompetensi guru, serta menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan menarik bagi peserta didik.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan terus mendorong pengembangan ekosistem pembelajaran inovatif melalui penguatan Teacher Learning Center (TLC).

Program ini diarahkan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih interaktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemkab Asahan berharap langkah tersebut dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan sekaligus mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing di masa depan.*

(ad)

KISARAN — Keluarga besar Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Asahan menggelar kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah di Food Court Parasamya, Kisaran, Kamis, 10 April 2026.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan konsolidasi internal organisasi kepemudaan tersebut.

Baca Juga:

• Sumut Hadapi Tantangan Kekurangan Dokter Spesialis, Ini Langkah Pemprov

Sejumlah unsur turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan Kepolisian Resor Asahan, Komando Distrik Militer 0208/Asahan, Ketua IPK Kabupaten Asahan Oman Lukman Hakim, serta jajaran Satma, Satgas, dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK se-Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi atas peran IPK sebagai organisasi kepemudaan yang dinilai turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, loyalitas, serta komitmen dalam memperkuat organisasi.

"Pemuda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pembangunan daerah," ujar Taufik.

Ia juga mengajak seluruh elemen IPK untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Asahan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

(ad)

MEDAN — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menekankan pentingnya pemerataan distribusi tenaga medis, khususnya dokter spesialis, hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan seperti Nias.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia di daerah.

Baca Juga:

• Warga Binjai Timur Padati Reses Ketua DPRD, Keluhkan BPJS hingga Jalan Rusak

"Kita harus mendorong pelayanan kesehatan yang lebih merata, cepat, tepat, dan berkualitas hingga ke seluruh pelosok daerah," ujar Sulaiman.

Ia menyebutkan, bidang anestesiologi dan perawatan kritis memiliki peran vital dalam sistem pelayanan kesehatan.

Menurut dia, dokter spesialis anestesi tidak hanya berperan dalam tindakan operasi, tetapi juga menjadi penentu keselamatan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan serius berupa keterbatasan jumlah tenaga spesialis dibandingkan dengan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Senada dengan itu, Ketua III Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PP Perdatin) Bambang Puji Sumedi menilai tantangan dunia medis semakin kompleks.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan ilmiah, profesionalisme, dan etika dalam praktik kedokteran.

"Kita sering bekerja dalam situasi dengan waktu sempit, informasi terbatas, dan risiko tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perdatin Sumatera Utara Andriamuri Primaputra Lubis menjelaskan bahwa SA-Note merupakan agenda regional yang digelar setiap tiga tahun.

Kegiatan tahun 2026 ini mengangkat tema peningkatan kualitas pelayanan anestesi di era digital dan inovasi medis.

Ia menyebutkan, kegiatan yang berlangsung pada 8–12 April 2026 itu diikuti 400 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, serta menghadirkan 70 narasumber, termasuk pakar dari Malaysia dan India.

Menurut dia, forum tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan baru untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawalan serius terhadap implementasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar kesepakatan antara pekerja dan pengusaha benar-benar berjalan efektif di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Yassierli saat menghadiri penandatanganan PKB ke-XXIV periode 2026–2028 antara manajemen PT Freeport Indonesia dan tiga serikat pekerja di Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Baca Juga:

• Menaker Ajukan Tambahan 150 Ribu Kuota Magang Nasional 2026, Antusiasme Lulusan Membludak

Pemerintah, kata dia, juga menurunkan mediator hubungan industrial apabila terjadi kendala dalam proses perundingan.

Menurut Yassierli, PKB yang telah disepakati menjadi dasar hukum hubungan kerja selama tiga tahun ke depan.

Namun, tantangan utama justru kerap muncul setelah penandatanganan, terutama pada tahap pelaksanaan di lapangan.

"Ketika PKB sudah ditandatangani, maka selanjutnya adalah pelaksanaan. Biasanya yang terjadi adalah perbedaan pendapat atau perselisihan karena apa yang tertulis dalam PKB tidak terwujud dalam pelaksanaan," ujar Yassierli.

Ia mengapresiasi proses perundingan PKB antara manajemen PT Freeport Indonesia dan serikat pekerja yang berlangsung konstruktif dan mencapai kesepakatan dalam waktu relatif singkat, yakni 18 hari.

Yassierli menilai, PKB yang telah memasuki periode ke-24 selama 48 tahun tersebut menunjukkan komitmen jangka panjang dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum memiliki PKB atau belum mencapai kesepakatan meski telah berunding.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut proses perundingan berlangsung secara kekeluargaan sehingga menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan bersama.

Dalam PKB terbaru itu, disepakati sejumlah peningkatan kesejahteraan pekerja, di antaranya kenaikan pendapatan 3 persen pada tahun pertama dan 4 persen pada tahun kedua.

Selain itu, tunjangan pendidikan dan akomodasi masing-masing naik 15 persen.

Perusahaan juga meningkatkan kontribusi tabungan hari tua menjadi Rp2 juta per bulan untuk seluruh karyawan pratama.

Untuk pekerja tambang bawah tanah, tunjangan shift naik menjadi Rp85.000 untuk pekerja shift dan Rp55.000 untuk non-shift.

Sementara itu, kompensasi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian meningkat dari 50 ribu dolar AS menjadi 75 ribu dolar AS.

Yassierli menegaskan bahwa tantangan hubungan industrial ke depan akan semakin kompleks sehingga diperlukan kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen untuk menciptakan hubungan kerja yang adaptif dan berkelanjutan.*

(ad)

BANDA ACEH — Ustazd T. Azhar Ibrahim LC, M.Sos menilai intoleransi dalam kehidupan beragama kerap berawal dari sikap merasa paling benar dan menutup diri terhadap perbedaan.

Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Dhuha di Universitas Ahmad Dahlan Aceh, Jumat, 10 April 2026.

Baca Juga:

• Seskab Teddy Indra Wijaya Bantah Isu Indonesia Chaos, Tegaskan Stabilitas Nasional Terjaga

Sikap ini, kata dia, tidak hanya berhenti pada perbedaan pendapat, tetapi juga pada ketidakmampuan hidup berdampingan secara damai.

"Dalam konteks beragama, intoleransi muncul ketika seseorang merasa paling benar sendiri, lalu merendahkan atau bahkan memusuhi pihak lain yang berbeda," ujarnya.

Azhar menyebutkan, terdapat sejumlah faktor yang memicu munculnya intoleransi.

Salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan, ketika seseorang hanya memahami ajaran agama dari satu sudut pandang tanpa membuka diri terhadap keragaman mazhab dan pemikiran.

Selain itu, kepentingan tertentu juga kerap menjadi pemicu. Dalam sejarah, kata dia, agama tidak jarang dijadikan alat untuk meraih kekuasaan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.

Meski demikian, Azhar menilai masyarakat Aceh memiliki modal sosial yang kuat dalam menjaga toleransi.

Ia mencontohkan bagaimana masyarakat setempat terbiasa menghormati perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan bahasa agar semua pihak dapat memahami percakapan.

Menurut dia, sejarah Aceh juga menunjukkan keterbukaan terhadap keberagaman, baik dari sisi kepemimpinan maupun etnis.

"Aceh tidak tertutup terhadap perbedaan asal-usul, dan itu menjadi kekuatan dalam menjaga harmoni," katanya.

Ia juga menyinggung praktik hidup berdampingan di sejumlah daerah, termasuk di luar negeri seperti Mesir, di mana umat Islam dan Kristen dapat hidup rukun dalam satu masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Azhar menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dan nilai-nilai adat dalam menjaga keseimbangan antara syariat dan kehidupan sosial.

Ia menyebut prinsip lokal seperti "adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kuala" sebagai salah satu fondasi harmoni di Aceh.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa toleransi dapat terbangun melalui berbagai faktor, seperti pengalaman hidup berdampingan, ikatan keluarga, hingga nilai adat yang mengajarkan saling menghormati.

Selain itu, masyarakat juga perlu bijak dalam menjaga isu-isu sensitif agar tidak memicu konflik.

"Toleransi bukan berarti mengaburkan keyakinan, tetapi menghormati perbedaan tanpa kehilangan prinsip," ujarnya.

Azhar mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keharmonisan di tengah keberagaman.*

(ad)