Putusan terhadap Saiful dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan di ruang Cakra 9, Kamis (24/9/2026). Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lainnya juga dijatuhi hukuman penjara.

Baca Juga:

• Salinan Putusan Belum Siap, Sidang Vonis Korupsi Smartboard Langkat Rp 29,5 M Ditunda

Ketua majelis hakim Yusafrihardi Girsang menyatakan Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Abdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun, dengan denda Rp400 juta," kata Yusafrihardi saat membacakan putusan.

Selain pidana penjara, Saiful juga diwajibkan membayar denda Rp400 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka diganti dengan kurungan selama 120 hari.

Majelis hakim juga membebankan uang pengganti kepada Saiful sebesar Rp1 miliar. Apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayarkan, harta bendanya dapat disita untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta yang disita tidak mencukupi, Saiful diwajibkan menjalani pidana pengganti selama 2 tahun penjara.

Setelah putusan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Saiful dan tim kuasa hukumnya untuk menentukan sikap terhadap vonis tersebut, termasuk menerima atau mengajukan banding.

Sementara itu, Supriadi dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Dia juga dibebani uang pengganti sebesar Rp500 juta.

Adapun Budi Pranoto Seputra divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan. Budi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10 miliar dengan pidana pengganti 2 tahun penjara apabila tidak dibayarkan sesuai ketentuan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan tersebut juga dinilai merugikan masyarakat Kabupaten Langkat dan mencederai dunia pendidikan.

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat.

Sebelumnya, Saiful Abdi dan Supriadi dituntut masing-masing 11 tahun penjara, sedangkan Budi Pranoto dituntut 13 tahun penjara.

Dalam perkara ini, ketiganya didakwa terlibat korupsi dalam pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat dengan total kerugian negara sebesar Rp29.588.774.791.

Perkara tersebut bermula dari pengadaan 312 unit smartboard dengan nilai anggaran Rp49,916 miliar. Pengadaan terdiri dari 200 unit untuk sekolah dasar (SD) dan 112 unit untuk sekolah menengah pertama (SMP).

Saiful yang saat itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen disebut mengusulkan pengadaan tersebut. Jaksa juga menduga Saiful telah menentukan dua perusahaan sebagai pelaksana proyek, yakni PT GEE dan PT GHN, kemudian pelaksanaannya dipercayakan kepada Supriadi.

Supriadi disebut mengunggah dokumen ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), menunjuk merek ViewSonic, membuat akun e-katalog atas nama Saiful hingga melakukan pemesanan kepada dua perusahaan tersebut.

Jaksa juga menduga proses negosiasi harga hanya dilakukan dalam satu hari untuk memberikan kesan seolah tidak terjadi persekongkolan.

Setelah smartboard didistribusikan ke sekolah-sekolah, barang yang diterima disebut tidak sesuai spesifikasi. Jaksa juga menduga terdapat mark-up harga dibandingkan harga pasar.

Dengan putusan tersebut, Saiful Abdi, Supriadi dan Budi Pranoto memiliki kesempatan menggunakan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/dh)

Duel Indonesia vs Singapura akan dimulai pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini menjadi laga pertama skuad Garuda dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Baca Juga:

• Bawa Indonesia Lolos Piala Asia U-20 2027, Duo Talenta Sumut Panen Pujian Arya Sinulingga

Timnas Indonesia datang dengan sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri. Di antaranya Kevin Diks yang memperkuat Borussia Monchengladbach, Joey Pelupessy dari Lommel SK, Calvin Verdonk yang bermain untuk Lille, serta Ole Romeny di Fortuna Sittard.

Sementara itu, Singapura disebut memiliki dua pemain abroad, yakni Harys Stewart yang bermain untuk Chiangrai United dan Safuwan Baharudin yang memperkuat Selangor FC.

Pertemuan Indonesia dan Singapura juga kembali menjadi sorotan setelah kedua tim terakhir berhadapan pada 7 Agustus 2026 dalam fase grup Piala AFF 2026. Saat itu, pertandingan berakhir imbang 1-1.

Pada FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia berada di Grup A bersama Singapura, Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan fase grup Indonesia dijadwalkan berlangsung di SUGBK, Jakarta.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sebelumnya menyatakan optimistis dengan kemampuan skuadnya dan menargetkan gelar juara di turnamen tersebut.

"Menurut saya, kami sangat optimistis (juara FIFA ASEAN Cup 2026). Sebagai sebuah tim, kami yakin dengan kemampuan kami," kata Herdman kepada awak media di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Bagi Indonesia, pertandingan melawan Singapura menjadi awal perjalanan di turnamen regional tersebut sebelum menghadapi Malaysia dan Bangladesh pada pertandingan berikutnya.

Setelah melawan Singapura, Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia pada Senin (28/9/2026), kemudian Bangladesh pada Kamis (1/10/2026).

Pertandingan Indonesia vs Singapura dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi. Jadwal yang dipublikasikan sejumlah media mencantumkan Indosiar dan SCTV sebagai stasiun televisi yang menyiarkan laga tersebut, serta layanan streaming Vidio.

Jadwal Indonesia vs Singapura

Indonesia vs Singapura
FIFA ASEAN Cup 2026 – Grup A
Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Jumat, 25 September 2026
Kick-off: 20.00 WIB
Siaran langsung: Indosiar dan SCTV
Live streaming: Vidio* (oz/dh)

Nadiem menyampaikan rencana tersebut setelah menghadiri pembacaan putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga:

• Ajukan Banding Malah Jadi Bumerang, Hukuman Ibam di Kasus Korupsi Chromebook Naik jadi 5 Tahun

Nadiem menyatakan tetap akan memperjuangkan pembebasan melalui proses hukum berikutnya. Dia mengaku tidak menerima putusan bersalah yang dijatuhkan terhadapnya.

"Saya tidak akan putus asa. Saya tidak akan menyerah, dan saya tidak akan menerima hasil apa pun di luar bebas," ujar Nadiem.

Meski demikian, Nadiem tetap mengapresiasi putusan majelis hakim tingkat banding yang mengurangi hukuman penjara dan pidana tambahan terhadap dirinya.

Dia mengatakan masih meyakini dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengadaan Chromebook tersebut. Menurut Nadiem, putusan banding belum mencerminkan apa yang dia sebut sebagai kebenaran materiel.

"Jadi, walaupun saya mengapresiasi pengurangannya, saya merasa masih saja kebenaran diabaikan. Masih saja bahwa hati nurani dikesampingkan," katanya.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun kepada Nadiem. Selain itu, dia dijatuhi denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 140 hari penjara.

Majelis hakim juga mengubah pidana tambahan berupa uang pengganti. Nadiem diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp548,76 miliar atau lebih rendah dibanding putusan tingkat pertama sebesar Rp809,59 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan harta benda yang disita tidak mencukupi, Nadiem harus menjalani pidana tambahan sesuai ketentuan dalam putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim banding menyatakan kerugian negara dalam perkara tersebut sekitar Rp1,56 triliun. Hakim juga menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dalam program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek.

Putusan banding tersebut sekaligus mempertahankan kesimpulan bahwa Nadiem bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 604 KUHP sebagaimana diterapkan dalam perkara tersebut.

Nadiem menyatakan akan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Saya sangat berharap dan berdoa setiap hari bahwa institusi Mahkamah Agung akan punya keberanian untuk membebaskan orang yang tidak bersalah," ucapnya.

Perkara tersebut kini memasuki tahap upaya hukum kasasi. Sementara putusan banding tetap menjadi putusan yang berlaku sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dari proses hukum selanjutnya.* (in/dh)

JAKARTA - Roy Suryo melalui tim kuasa hukumnya meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Permintaan tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan nota perlawanan atau eksepsi di PN Jakarta Timur, Kamis (24/9/2026). Roy sebelumnya didakwa terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menuding ijazah Jokowi palsu.

Baca Juga:

• 2 Kali Masuk PICU Hingga Dinding Lambung Retak, Siswi Korban Keracunan MBG Karo Masih Trauma

Refly mengatakan dakwaan jaksa mengandung kekeliruan dalam menempatkan objek yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Roy.

"Bahwa surat dakwaan mengandung error in objecto karena Penuntut Umum menempatkan objek yang keliru dan/atau objek yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan terdakwa dalam uraian dakwaan pertama primer dan subsider," ujar Refly dalam persidangan.

Menurut kubu Roy, persoalan tersebut membuat surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan materiil yang semestinya dipenuhi dalam sebuah perkara pidana.

Dalam nota perlawanan tersebut, tim kuasa hukum meminta hakim menyatakan surat dakwaan JPU dengan nomor register perkara PDM-134/M.1.14/EO.2/07/2026 tertanggal 27 Juli 2026 batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

"Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum nomor reg perkara PDM-134/M.1.14/EO.2/07/2026 tanggal 27 Juli 2026 terhadap terdakwa KRMT Roy Suryo Notodiprojo adalah batal demi hukum dan/atau tidak dapat diterima," kata Refly.

Apabila permintaan tersebut dikabulkan, kuasa hukum juga meminta status Roy Suryo sebagai terdakwa dicabut. Mereka turut meminta hak serta harkat dan martabat Roy dipulihkan seperti semula.

"Memulihkan hak-hak terdakwa KRMT Roy Suryo Notodiprojo dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sedia kala," tutur Refly.

Sebelumnya, pada sidang pembacaan dakwaan 17 September 2026, Roy menyatakan tidak akan menempuh restorative justice (RJ) dan tidak mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa. Roy juga menyatakan akan mengajukan perlawanan atas dakwaan tersebut.

Hingga tahap tersebut, permintaan agar dakwaan dinyatakan batal masih merupakan keberatan dari pihak terdakwa. Keputusan mengenai keberatan tersebut sepenuhnya berada pada majelis hakim PN Jakarta Timur dalam proses persidangan.* (in/dh)

Kakak Krismas, Winda Sihite, mengatakan kondisi adiknya belum menunjukkan perubahan yang berarti meski telah menjalani pengobatan selama lebih dari satu bulan.

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG di Batang, Korban Capai 300 Orang dari Bayi hingga Lansia

Menurut Winda, keluarga terus berupaya mendukung proses pemulihan Krismas, termasuk mengatur pola makan dan menjaga kondisi psikologisnya agar tetap tenang.

"Pola makan sudah diatur, tidak lagi makan sembarangan. Kami keluarga juga berusaha menghibur adik kami ini biar tidak terlalu banyak berpikir, supaya dia lebih tenang dan fokus untuk proses penyembuhannya," katanya.

Saat ini, Krismas masih mengeluhkan sakit pada bagian perut dan kepala serta rasa panas di ulu hati.

"Keluhannya perut sakit, ulu hati panas, kepala pusing," ujar Winda.

Krismas sebelumnya juga telah menjalani pemeriksaan endoskopi. Berdasarkan penjelasan yang diterima keluarga, pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah pada lambung.

"Hasil endoskopi lambung adik luka semua, dinding lambungnya retak, kata dokter," ungkap Winda.

Selain pemeriksaan fisik, keluarga juga membawa Krismas untuk menjalani pemeriksaan terkait kondisi psikologis. Winda mengatakan berdasarkan penjelasan yang diterima keluarga, Krismas disebut mengalami trauma setelah kejadian tersebut.

Pemeriksaan dilakukan oleh psikiater dr. Sarah dan psikolog dr. Anggi. Winda juga menyebut keluarga mendapat penjelasan bahwa dari pemeriksaan psikiatri, Krismas disebut mengalami delirium.

Sementara itu, hasil pemeriksaan EEG dan MRI disebut normal. Menurut penjelasan yang diterima keluarga, kondisi yang dialami Krismas tidak terdeteksi melalui pemeriksaan tersebut sehingga dia tetap membutuhkan pendampingan psikolog.

Winda berharap Krismas mendapatkan perawatan dan obat-obatan yang tepat sehingga dapat segera pulih dan kembali beraktivitas serta melanjutkan sekolah.

"Saya berharap perawatan dan obat yang diberikan sudah obat yang terbaik buat kesembuhannya. Kami hanya ingin Krismas segera pulih dan kembali menjalani aktivitas dan melanjutkan sekolah," harapnya.

Krismas Jalani Kontrol Lanjutan

Pada Kamis (24/9/2026), keluarga kembali membawa Krismas ke RS Haji Medan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Hal itu sesuai Surat Keterangan Kontrol Rawat Inap yang diterbitkan UPTD Khusus RS Haji Medan. Dalam surat tersebut tercatat Krismas menjalani rawat inap sejak 10 September hingga 19 September 2026.

Surat itu ditujukan kepada dr. Beatrix Siregar dengan jadwal kontrol di Poliklinik Nefrologi Anak. Dokumen tersebut juga menyebutkan pasien belum dapat dikembalikan ke fasilitas perujuk karena masih memerlukan evaluasi perkembangan.

Dalam surat kontrol tercantum sejumlah kondisi medis, antara lain kolik abdomen, demam dengan riwayat intoksikasi, post food intoxication, non-seizure, faringitis, infeksi saluran kemih, gastritis erosif, organic hallucination (F06.0), serta infeksi saluran kemih dengan keterangan Enterococcus faecalis.

Dokumen tersebut menunjukkan Krismas masih memerlukan pemantauan dan pemeriksaan lanjutan setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Kejadian yang dialami Krismas sendiri terjadi pada 13 Agustus 2026 dan menjadi bagian dari kasus dugaan keracunan MBG yang dialami sejumlah siswa di Kabupaten Karo.* (sp/dh)

Mayat tersebut sebelumnya dilaporkan hanyut terbawa arus di perairan wilayah Tanjungpura hingga kabarnya viral di media sosial.

Baca Juga:

• Belum Dieksekusi, Terpidana Perambahan Hutan Karang Gading Alexander Halim Mangkir karena Alasan Sakit

"Iya, sudah ditemukan mayat yang dikabarkan hanyut terbawa arus dan viral di media sosial di daerah perairan Tanjungpura," ujar Pamilu, Kamis (24/9/2026).

Menurut Pamilu, pencarian dilakukan setelah warga sebelumnya melihat sesosok mayat hanyut di perairan. Namun, jenazah kemudian tidak lagi terlihat karena terbawa arus.

Tim gabungan selanjutnya menyisir perairan menggunakan speedboat. Pencarian dilakukan mulai dari perairan Pematang Buluh, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, hingga menuju perairan Desa Jaring Halus.

Setelah dua hari pencarian, jenazah akhirnya ditemukan tersangkut di akar pohon bakau di perairan Paluh Gantang, Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjungpura.

Pamilu menduga jenazah tersebut terbawa arus hingga ke wilayah Tanjungpura sebelum akhirnya tersangkut di kawasan bakau.

"Mayat korban sudah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Sumut guna proses penyelidikan lebih lanjut," katanya.

Hingga kini, identitas jenazah belum diketahui. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap identitas korban dan mengetahui penyebab kematiannya.* (mi/dh)

Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PTPN IV, Virman Yuswardi Manik, mengatakan petugas keamanan dan pekerja perkebunan menghadapi risiko kekerasan ketika berhadapan dengan pelaku pencurian.

Baca Juga:

• Kompak Melorot ke Bawah Rp 4.000/Kg, Ini Rincian Harga TBS Sawit dan CPO Sumut Terbaru

Menurut Virman, dalam sejumlah penindakan ditemukan TBS yang dibawa pelaku mencapai sekitar 160 kilogram dalam sekali angkut. Jumlah tersebut membuat nilai buah sawit yang dicuri dapat mencapai ratusan ribu rupiah dalam satu kali aksi.

Ia menilai aksi pencurian TBS menunjukkan indikasi dilakukan secara terorganisir. Berdasarkan perhitungannya, pelaku disebut dapat memperoleh hasil hingga Rp21 juta dalam sebulan.

Virman menilai besarnya nilai keuntungan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pencurian TBS terus terjadi di sejumlah kawasan perkebunan.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan terdapat pola terstruktur dalam aksi pencurian TBS yang melibatkan sejumlah kelompok.

Menurut Eddy, penanganan perkara seharusnya tidak berhenti pada pelaku yang berada di lapangan. Pihak yang menerima atau menampung hasil curian juga dinilai perlu ditelusuri.

"Tentu para pelaku harus segera ditindak, upaya hukum jangan berhenti pada pelaku lapangan, namun semua harus diusut mulai dari penampung buah sawit dan pihak lain yang menikmati aliran dana ilegal," ucap Eddy.

Ancaman pencurian juga dirasakan petani kelapa sawit swadaya. Salah seorang perwakilan petani, Sularno, mengaku khawatir kebunnya menjadi sasaran pencurian karena kondisi lahan yang sempit dan terbuka.

"Tentu kami merasa khawatir juga, terlebih kebun yang kami miliki lahannya sempit dan terbuka bebas, maka para pelaku pencurian pun dapat dengan mudah menjarah buah sawit yang dimiliki," katanya.

Menurut Sularno, persoalan pencurian TBS perlu mendapat penanganan serius karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan hasil perkebunan. Kondisi tersebut juga menimbulkan risiko keamanan bagi pekerja dan petani yang berada di lapangan.

Pencurian TBS dengan nilai ekonomi yang cukup besar serta potensi keterlibatan pihak lain membuat pengawasan di kawasan perkebunan menjadi tantangan bagi perusahaan, petani dan aparat penegak hukum.* (mi/dh)

Korban diketahui bernama Suyanto (63). Berdasarkan keterangan pemerintah lingkungan setempat, Suyanto terlibat pertengkaran dengan anaknya, Budi Gunawan, sebelum terjadi kontak fisik.

Baca Juga:

• Viral Isu 'Dijual' ke Ex-Pejabat Polisi, Keluarga Winda Belum Diperiksa Usai Uji Labfor Sebut Tembak Diri

"Benar kemarin kejadiannya pagi, saya juga dapat laporan dari teman-teman kepolisian konfirmasi ke saya. Kemarin juga sudah kita cek dan kita mintai keterangan keluarganya," ujar Ramon, Kamis (24/9/2026).

Menurut Ramon, berdasarkan keterangan keluarga, pertengkaran antara ayah dan anak tersebut dipicu persoalan internal keluarga. Keduanya disebut memang beberapa kali terlibat perdebatan.

Perselisihan kembali terjadi pada Rabu pagi hingga berkembang menjadi kontak fisik. Ramon menyebut Budi diduga kehilangan kendali saat pertengkaran berlangsung.

"Mungkin penyebabnya juga ada masalah sepele, mungkin terkait dengan masalah di dalam keluarga yang akhirnya si anak merasa mungkin itu momen dia melampiaskan emosionalnya tanpa dia sadari, akhirnya yang menjadi korban itu ayah kandungnya sendiri," katanya.

Ramon mengatakan pihak pemerintah lingkungan bersama Bhabinkamtibmas Polsek Helvetia kemudian melakukan mediasi terhadap keluarga.

Dari hasil mediasi tersebut, keluarga sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkannya ke ranah hukum.

"Jadi dilakukan yang namanya perdamaian antar keluarga, yang pada akhirnya pihak keluarga memberikan kesempatan untuk si pelaku melakukan ya mungkin ungkapan penyesalan atau apa gitu. Jadi pada akhirnya memang ini sudah secara kekeluargaan sudah diselesaikan," ujarnya.

Terkait kondisi Suyanto, Ramon mengatakan berdasarkan keterangan keluarga, korban sempat ditendang oleh anaknya hingga terjatuh. Korban disebut mengalami luka dan mengeluarkan darah dari mulut.

"Si anak ini menendang ayahnya sampai ayahnya itu terjatuh dan mengalami luka sampai mengeluarkan darah dari mulut. Bagian dagunya juga ada sakit, mungkin karena dampak keributan itu," katanya.

Sebelum terjadi penganiayaan, keduanya disebut sempat terlibat adu mulut dan saling mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.

Ramon menambahkan, saat pemerintah setempat bersama kepolisian meminta keterangan keluarga, Budi sudah tidak berada di rumah. Anak tersebut diketahui telah pergi dari kediamannya.

Hingga kini, persoalan antara Suyanto dan Budi disebut telah diselesaikan melalui mediasi keluarga dan pemerintah lingkungan.* (tm/dh)

R ditangkap personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di Jalan Anwar Idris, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Minggu (20/9/2026).

Baca Juga:

• Audit Investigasi Kematian Mantan Istri Polisi di Medan Rampung, Polda Sumut Serahkan Hasilnya ke Kompolnas

Polisi kemudian melakukan pemantauan hingga melihat mobil Toyota Innova bernomor polisi BK 1356 RP yang dikendarai R melintas.

"Personel kemudian langsung melakukan penghadangan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama R," ujar Andy dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu bungkus plastik besar berisi 668 vape yang disebut mengandung zat etomidate. Barang tersebut disembunyikan di bagian dasbor mobil.

Dalam pemeriksaan awal, R mengaku hanya menjalankan perintah seseorang. Dia menyebut tidak mengetahui identitas orang yang memerintahkannya.

"Disuruh orang, enggak tahu siapa namanya," ujar R dalam video penangkapan yang beredar.

Andy mengatakan R mengaku diperintahkan oleh seorang pria berinisial M yang saat ini masih buron. R disebut diminta mengambil barang tersebut dari seseorang yang identitasnya belum diketahui di Jalan Anwar Idris, Tanjung Balai.

Menurut keterangan polisi, R telah menerima upah awal sebesar Rp2 juta untuk menjalankan aksinya. Upah tersebut disebut akan ditambah setelah barang sampai di lokasi tujuan.

R mengaku 668 vape tersebut rencananya dibawa ke Aceh Tamiang, Aceh.

Dalam pengembangan kasus, R juga mengaku telah dua kali menjalankan aksi serupa dengan membawa vape ke Aceh.

Setelah menangkap R, polisi kemudian mendatangi rumah M di Kabupaten Aceh Tamiang. Namun, M belum ditemukan dan hingga kini masih dalam pencarian.

Polda Sumut masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran vape mengandung zat etomidate tersebut.

Saat ini R telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.* (km/dh)

Data tersebut dirilis Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Aceh, Sumut dan Sumbar. Dana tambahan TKD tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program pemulihan dan pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Kadin Minta 'Karpet Merah' Investasi, Pemprov Sumut Kebut Infrastruktur dan Dorong UMKM Naik Kelas

Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, terdapat empat daerah yang tidak mendapatkan dana tambahan TKD. Keempatnya yakni Kabupaten Toba, Nias Barat, Mandailing Natal dan Labuhanbatu Selatan.

Sementara itu, 18 kabupaten/kota tercatat telah merealisasikan lebih dari 15 persen dana tambahan TKD. Kemudian dua kota berada pada kisaran realisasi 5-15 persen, sedangkan sembilan kabupaten/kota masih memiliki realisasi di bawah 5 persen.

Kabupaten Labuhanbatu menjadi daerah dengan realisasi tertinggi. Daerah tersebut mendapat anggaran tambahan TKD sebesar Rp81,3 miliar dengan realisasi mencapai Rp36,8 miliar.

Sebaliknya, Kabupaten Batu Bara menjadi daerah dengan realisasi terendah. Dari anggaran sebesar Rp166 miliar, baru Rp500 juta yang terealisasi hingga 18 September 2026.

Berikut daftar dana tambahan TKD dan realisasinya di 29 kabupaten/kota Sumut:

1. Kabupaten Labuhanbatu
Anggaran Rp81,3 miliar, realisasi Rp36,8 miliar.

2. Kabupaten Simalungun
Anggaran Rp412,9 miliar, realisasi Rp148,1 miliar.

3. Kabupaten Dairi
Anggaran Rp120,3 miliar, realisasi Rp37,5 miliar.

4. Kabupaten Deli Serdang
Anggaran Rp493,9 miliar, realisasi Rp153,7 miliar.

5. Kabupaten Serdang Bedagai
Anggaran Rp226,3 miliar, realisasi Rp70,4 miliar.

6. Kabupaten Nias Utara
Anggaran Rp127,4 miliar, realisasi Rp39,3 miliar.

7. Kota Pematangsiantar
Anggaran Rp164,3 miliar, realisasi Rp48,6 miliar.

8. Kabupaten Labuhanbatu Utara
Anggaran Rp158,4 miliar, realisasi Rp45 miliar.

9. Kabupaten Asahan
Anggaran Rp261 miliar, realisasi Rp69 miliar.

10. Kabupaten Nias Selatan
Anggaran Rp88,1 miliar, realisasi Rp20,6 miliar.

11. Kota Padangsidimpuan
Anggaran Rp111 miliar, realisasi Rp24,4 miliar.

12. Kabupaten Humbang Hasundutan
Anggaran Rp58,5 miliar, realisasi Rp12,3 miliar.

13. Kabupaten Padang Lawas
Anggaran Rp74,3 miliar, realisasi Rp15,2 miliar.

14. Kabupaten Tapanuli Utara
Anggaran Rp70,1 miliar, realisasi Rp0,29 miliar.

15. Kabupaten Pakpak Bharat
Anggaran Rp33,4 miliar, realisasi Rp6,44 miliar.

16. Kota Sibolga
Anggaran Rp90,5 miliar, realisasi Rp15,7 miliar.

17. Kabupaten Samosir
Anggaran Rp38,2 miliar, realisasi Rp6,33 miliar.

18. Kota Tanjungbalai
Anggaran Rp80,2 miliar, realisasi Rp12,1 miliar.

19. Kota Gunungsitoli
Anggaran Rp102,3 miliar, realisasi Rp13,8 miliar.

20. Kota Medan
Anggaran Rp565,4 miliar, realisasi Rp50 miliar.

21. Kabupaten Karo
Anggaran Rp101,5 miliar, realisasi Rp4,27 miliar.

22. Kabupaten Langkat
Anggaran Rp352,3 miliar, realisasi Rp13,4 miliar.

23. Kabupaten Padang Lawas Utara
Anggaran Rp54,3 miliar, realisasi Rp1,77 miliar.

24. Kota Tebing Tinggi
Anggaran Rp107,3 miliar, realisasi Rp3,45 miliar.

25. Kabupaten Tapanuli Selatan
Anggaran Rp255,9 miliar, realisasi Rp5,48 miliar.

26. Kota Binjai
Anggaran Rp146,7 miliar, realisasi Rp1,66 miliar.

27. Kabupaten Nias
Anggaran Rp59,3 miliar, realisasi Rp0,42 miliar.

28. Kabupaten Tapanuli Tengah
Anggaran Rp123,7 miliar, realisasi Rp0,62 miliar.

29. Kabupaten Batu Bara
Anggaran Rp166 miliar, realisasi Rp0,50 miliar.

Data tersebut menunjukkan perbedaan tingkat penyerapan dana tambahan TKD antarwilayah di Sumut. Anggaran tersebut menjadi bagian dari dukungan pembiayaan untuk program pemulihan dan pembangunan daerah pascabencana.* (ds/dh)

Penegasan itu disampaikan Rico saat meninjau langsung progres pembangunan Puskesmas Tuntungan, Kamis (24/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, dia mengecek perkembangan pekerjaan bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan Jhon Ester Lase dan penanggung jawab pekerjaan.

Baca Juga:

• Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Lapas Labuhan Ruku Gandeng Dinkes dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Gratis

Rico meminta pekerjaan pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Tahap awal berupa pembangunan pondasi ditargetkan selesai dalam waktu tiga minggu.

"Harus tepat waktu. Pengerjaan awal pondasi dalam tiga minggu harus selesai," tegas Rico.

Menurut Rico, pembangunan puskesmas tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian gedung. Kehadiran fasilitas baru harus berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima warga.

"Pelayanan puskesmas harus lebih bagus. Jangan sudah dibangun, tetapi pelayanan tidak meningkat," jelasnya.

Rico mengatakan pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan merupakan bagian dari komitmen Pemko Medan dalam memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.

Puskesmas Tuntungan menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang masuk dalam program pembangunan kembali tiga puskesmas dan revitalisasi 28 fasilitas kesehatan di Kota Medan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan Jhon Ester Lase mengatakan Puskesmas Medan Tuntungan dibangun dua lantai karena keterbatasan lahan. Pembangunan secara vertikal tersebut dilakukan untuk menambah kapasitas ruangan dan mendukung pelayanan medis.

"Rencana kita bangun dua lantai karena lahannya terbatas, jadi kita tingkatkan agar kapasitas ruangan bertambah. Kita targetkan minggu ketiga Desember sudah selesai. Bagaimanapun kondisinya, walau cuaca hujan nanti, kita tetap totalitas agar akhir tahun bisa kita selesaikan demi pelayanan masyarakat," ujar Jhon.

Gedung baru Puskesmas Medan Tuntungan nantinya dilengkapi sekitar 30 ruangan multifungsi. Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang rawat inap, Unit Gawat Darurat (UGD), poliklinik, laboratorium hingga ruang farmasi.

Jhon menjelaskan Puskesmas Medan Tuntungan merupakan satu dari tiga puskesmas di Kota Medan yang dibangun dari nol. Dua lainnya yakni Puskesmas Rengas Pulau di Medan Marelan dan Puskesmas Glugur Darat di Medan Timur.

Namun, pembangunan Puskesmas Tuntungan sempat mengalami keterlambatan karena proses tender ulang. Kondisi tersebut membuat progresnya sedikit tertinggal dibandingkan dua proyek puskesmas lainnya.

"Puskesmas Tuntungan ini memang prosesnya agak lambat dibanding Rengas Pulau dan Glugur Darat karena kemarin sempat ada proses tender ulang. Namun saat ini pengerjaan terus dikejar," ujarnya.

Jhon menegaskan pihaknya tetap menargetkan pembangunan selesai pada akhir tahun. Percepatan pekerjaan dilakukan untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan fasilitas kesehatan dengan kapasitas dan pelayanan yang lebih baik.

Rico juga meminta seluruh pihak yang terlibat menjaga kualitas pekerjaan sejak tahap awal hingga pembangunan selesai. Menurutnya, pembangunan gedung merupakan bagian dari proses untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.* (dh)

Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor saat menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut 2026 sekaligus peringatan HUT ke-58 Kadin Indonesia di Hotel Adimulia Medan, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga:

• Tembus Rp 8,9 Triliun Pemprov Sumut Sulap Aset Idle dan Genjot Proyek Infrastruktur demi Target APBD

Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung konektivitas dan infrastruktur yang semakin efisien agar biaya logistik dapat ditekan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk.

"Sebanyak 40% (dari APBD Sumut) dianggarkan untuk infrastruktur dan ini diwajibkan oleh pemerintah pusat. Itulah yang dilaksanakan oleh Dinas PU dan Sumber Daya Air. Karena itu, Pemprov Sumut tidak bisa melaksanakan sendiri. Harus ada Kadin, pelaku usaha di dalamnya," ujar Timur.

Pemprov Sumut juga mendorong penguatan hilirisasi industri dan konektivitas antarwilayah. Selain itu, akses pembiayaan dan investasi berkualitas dinilai perlu diperluas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Timur mengatakan investasi yang masuk ke Sumut diharapkan tidak hanya membawa modal, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi dan memperkuat kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Pemerintah daerah juga berupaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi sekaligus mendorong pelaku UMKM memperluas pasar hingga tingkat global.

"Saya berharap hasil Rapimprov ini tidak berhenti pada pembahasan di ruang sidang, tetapi ditindaklanjuti menjadi program kerja yang terukur, memperkuat konektivitas antar wilayah, memperluas akses pasar, mendorong hilirisasi industri, serta memperkokoh kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan Sumut memiliki modal ekonomi yang besar, terutama dari sektor perkebunan yang menghasilkan sawit, karet, kopi dan kakao.

Selain itu, terdapat sejumlah infrastruktur dan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Pelabuhan Kuala Tanjung, Bandara Internasional Kualanamu, Tol Trans Sumatera serta Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional.

Firsal mengatakan potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumut. Berdasarkan data BPS, ekonomi Sumut pada triwulan II 2026 tumbuh 5,06 persen secara tahunan.

"Ini menjadi modal besar dan sudah sepatutnya kita tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II mencapai 5,06%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya," ucapnya.

Namun, Firsal menyebut masih terdapat sejumlah tantangan bagi dunia usaha, seperti ketimpangan antarwilayah, ketergantungan terhadap komoditas mentah, tekanan fiskal daerah, akses pembiayaan dan kapasitas UMKM hingga iklim investasi.

Dia juga melihat pembangunan di Kepulauan Nias sebagai peluang bagi pelaku usaha, khususnya sektor konstruksi.

Firsal menyebut dunia usaha memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian Sumut. Karena itu, dia meminta ruang investasi bagi pelaku usaha terus diperluas.

"Kami mewakili seluruh pengusaha di sini. Kami yang memutar perekonomian Sumut lebih dari 90%. Jadi kami mohon dikasih karpet merah untuk berinvestasi, saya juga sampaikan nanti ke Pak Gubernur. Sehingga bisa memberikan manfaat lebih untuk Sumut," ujarnya.

Rapimprov Kadin Sumut tersebut menjadi forum untuk membahas sejumlah agenda dunia usaha sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mendorong investasi, perdagangan, industri dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.* (dh)

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp6,64 triliun atau 51,82 persen dari pagu Rp12,8 triliun.

Baca Juga:

• Program BERLAYAR Hadir di Tanjung Tiram, Bupati Batu Bara Dekatkan Pelayanan Publik ke Warga

"Saat ini, OPD kita juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, kita optimis selesai segera," kata Frans dalam temu pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (24/9/2026).

Frans mengatakan capaian pendapatan tersebut masih akan terus didorong melalui optimalisasi sejumlah sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 22 September 2026 telah terealisasi Rp4,1 triliun atau 59,15 persen dari target Rp6,9 triliun.

Realisasi PAD tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp3,5 triliun, retribusi daerah Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp325 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp101 miliar.

Selain pendapatan reguler, Sumut juga mulai merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) tambahan senilai Rp1,1 triliun yang diprioritaskan untuk kebutuhan rekonstruksi pascabencana.

Dana tambahan tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, yakni pendidikan Rp190 miliar, kesehatan Rp91 miliar, infrastruktur Rp274 miliar, sumber daya air Rp246 miliar, pertanian Rp35 miliar, serta urusan lainnya Rp26 miliar.

"OPD pelaksana masih optimistis sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan," ujar Frans.

Pemprov Sumut juga terus mencari sumber penerimaan lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah yang selama ini belum digunakan secara maksimal.

BKAD saat ini menjalankan program pemanfaatan aset daerah dalam kondisi idle agar dapat digunakan masyarakat maupun dikerjasamakan dengan perusahaan.

Frans mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat mengubah aset yang belum produktif menjadi sumber tambahan PAD.

"Saat ini BKAD sedang melaksanakan kegiatan program bagaimana memanfaatkan aset yang kondisi idle untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun perusahaan untuk dikerjasamakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar jadi sumber PAD," katanya.

Upaya mempercepat realisasi APBD dan meningkatkan PAD juga menjadi perhatian Pemprov Sumut dalam evaluasi keuangan daerah. Pemprov sebelumnya membentuk tim optimalisasi penerimaan untuk mendorong OPD dan badan usaha milik daerah mempercepat pencapaian target penerimaan.

Dengan realisasi pendapatan yang telah mencapai hampir 70 persen dan belanja yang masih berada di atas 50 persen, Pemprov Sumut menargetkan pelaksanaan program, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang menggunakan anggaran daerah, dapat terus dipercepat hingga akhir tahun anggaran 2026.* (dh)

Pengesahan dilakukan setelah pembahasan antara DPR dan pemerintah melalui sejumlah tahapan, termasuk pembahasan 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Badan Legislasi (Baleg) DPR juga menyerap pandangan dari 55 pihak, di antaranya akademisi, praktisi, LSM, perusahaan serta kementerian dan lembaga terkait.

Baca Juga:

• Begini Tanggapan Jokowi Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

Regulasi itu juga mengatur lokasi prioritas reforma agraria berdasarkan sejumlah kondisi, seperti ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absente serta penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum. Kelompok yang diprioritaskan antara lain petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin.

Dengan ketentuan tersebut, reforma agraria tidak hanya diarahkan pada redistribusi tanah, tetapi juga menyentuh penataan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah.

Namun, setelah undang-undang disahkan, tantangan berikutnya berada pada tahap pelaksanaan. Persoalan agraria selama ini tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga menyangkut konflik tanah, ketimpangan penguasaan, data pertanahan, tanah terlantar hingga tumpang tindih kewenangan.

Salah satu perubahan penting dalam regulasi tersebut adalah penguatan kelembagaan reforma agraria. Baleg dan pemerintah menyepakati nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA).

LPRA dirancang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta penyelesaian konflik agraria.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan pembagian tugas antara Kementerian ATR/BPN dan LPRA nantinya akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Menurut Nusron, persoalan administratif antara individu dengan individu tetap berpotensi ditangani Kementerian ATR/BPN. Sementara konflik yang melibatkan masyarakat secara komunal dengan korporasi, BUMN atau Barang Milik Negara dapat menjadi bagian dari fungsi mediasi lembaga baru tersebut.

Pembagian kewenangan itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas agar pembentukan LPRA tidak justru menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Di sisi lain, persoalan reforma agraria juga berkaitan dengan tanah negara dan berbagai aset yang berada dalam penguasaan badan usaha maupun lembaga pemerintah. Karena itu, penataan tanah membutuhkan data pertanahan yang akurat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki kepastian hukum.

DPR sebelumnya juga menyoroti perlunya kejelasan kedudukan hukum lembaga penyelesaian sengketa agraria agar keputusan yang dihasilkan tidak berbenturan dengan kewenangan lembaga peradilan.

Pemerintah menyatakan UU Pengaturan Reforma Agraria diharapkan dapat memperkuat landasan hukum pelaksanaan reforma agraria secara nasional, mempercepat penyelesaian konflik serta mendorong pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh penerapannya di lapangan. Norma mengenai perlindungan masyarakat, penataan tanah dan penyelesaian konflik harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan keputusan yang dapat dijalankan secara transparan.

Karena itu, pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026 bukan menjadi akhir dari proses reforma agraria. Setelah regulasi tersebut berlaku, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan aturan benar-benar dapat diterapkan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki persoalan tanah.

Pelaksanaan undang-undang tersebut juga akan menjadi ujian bagi koordinasi antarlembaga, pendataan pertanahan serta kemampuan pemerintah menyelesaikan konflik agraria sesuai ketentuan hukum.* (dh)

BATANG — Korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus bertambah.

Bupati Batang M Faiz Kurniawan mengatakan jumlah korban mencapai sekitar 300 orang hingga Kamis, 24 September 2026.

Baca Juga:

• Kukuhkan Kepala BPKP Sumut, Wagub Surya: Setiap Rupiah Harus Beri Nilai Tambah bagi Masyarakat

Menurut Faiz, korban berasal dari berbagai kelompok usia. Mereka terdiri atas bayi, orang dewasa hingga lanjut usia.

"Ada yang 10 bulan, yang paling kecil sampai dewasa dan bahkan mungkin usia senja juga sudah ada," ujarnya di RSUD Batang, Kamis, 24 September 2026.

Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono mengatakan makanan MBG tersebut dikonsumsi warga pada Selasa, 22 September 2026.

Pada malam harinya, sejumlah warga mulai mengalami keluhan kesehatan seperti mual dan diare.

Kemudian pada Rabu, 23 September 2026, sekitar pukul 13.30 WIB, perangkat Desa Pasusukan melaporkan adanya sejumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan kepada Polsek Bawang.

"Setelah menerima informasi tersebut, Kapolsek Bawang beserta anggota langsung mendatangi lokasi, melakukan pengecekan terhadap warga, berkoordinasi dengan perangkat desa, Puskesmas Bawang, Dinas Kesehatan, serta pihak terkait," ujar Warsono dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis, 24 September 2026.

Polisi bersama pihak terkait kemudian mengamankan sampel makanan yang dikonsumsi warga.

"Sampel makanan dari menu yang dikonsumsi pada Selasa, 22 September 2026 juga telah diamankan dan dibawa oleh Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Semarang," tambahnya.

Warsono meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai penyebab kejadian tersebut sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar.

Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami warga.

Berdasarkan catatan Polresta Batang, jumlah korban sempat mencapai 233 orang hingga Kamis pukul 04.00 WIB.

Dari jumlah tersebut, 223 orang telah mendapat penanganan medis. Sebanyak 87 orang menjalani rawat jalan dan 136 orang menjalani rawat inap.

Penanganan korban dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain Puskesmas Bawang, RSUD Limpung, Puskesmas Gringsing 1, Klinik Utama Baitussyifa Limpung, Puskesmas Bandar 1, Puskesmas Subah, dan RSUD Batang.

"Perlu kami tegaskan bahwa data tersebut bersifat dinamis," imbuh Warsono.

"Saat ini petugas masih terus melakukan pendataan dan sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga apabila terdapat perubahan akan kami sampaikan melalui informasi resmi berikutnya," sambungnya.

Polresta Batang telah mendatangi dan mengamankan sejumlah lokasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Polisi juga mendata korban dan saksi, serta mengumpulkan informasi dan bahan keterangan untuk mendalami kejadian.

Selain itu, kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Batang.

Polisi juga mendalami rangkaian distribusi dan pengelolaan makanan yang dikonsumsi warga.

Koordinasi dengan seluruh pihak terkait akan terus dilakukan agar penanganan berjalan profesional, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Warsono menyampaikan keprihatinan kepada seluruh masyarakat, termasuk anak-anak, orang tua, dan keluarga yang terdampak.

"Prioritas kami bersama Pemerintah Kabupaten Batang, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, serta seluruh unsur terkait saat ini adalah memastikan seluruh warga yang mengalami keluhan memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan optimal," ucapnya.

Hingga Kamis, 24 September 2026, penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta pendalaman dari instansi terkait.*(km/ad)

SOLO — Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming Raka, saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Jokowi mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• KPU Akui Tak Verifikasi Langsung Syarat Pendidikan Gibran ke Dinas Pendidikan

"Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum. Jadi kita mengikuti proses hukum yang ada," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 September 2026.

Di hadapan wartawan, Jokowi juga menjelaskan riwayat pendidikan Gibran mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk menerangkan jalur pendidikan yang ditempuh Gibran, termasuk pendidikan di luar negeri.

"Tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD-nya 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura," kata dia.

"Kemudian di O-Level setelah masuk kemudian masuk ke UTS Insearch, ini pathway supaya tahu. Setelah dari situ, seingat saya 3 tahun. Kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jelas semuanya. Jelas semuanya," sambung Jokowi.

Mengenai permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden serta membatalkan keputusan KPU terkait penetapannya, Jokowi kembali menyebut persoalan tersebut merupakan bagian dari proses hukum.

"Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu Mahkamah," kata dia.

Jokowi juga menilai tahapan administrasi dan pendaftaran bakal calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum telah berjalan sesuai aturan formal yang berlaku.

"Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU. Ya masa udah sekolah di luar suruh ikut Paket C lagi," ucap dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran pada Pemilu 2024.

Sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Senin, 21 September 2026.

Pemohon yang dipimpin Denny Indrayana mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Pemohon juga mempersoalkan penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan ijazah Gibran yang disebut diproses dalam waktu singkat.

"Surat Keterangan Gibran diselesaikan dalam 1 hari, diajukan 6 Agustus, selesai 6 Agustus. Biasanya dalam P119, kami mendapatkan informasi bahwa itu paling cepat 5 hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap," kata pemohon Denny Indrayana dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (21/9/2026).

Pemohon juga mendalilkan adanya persoalan hukum dalam aturan teknis mengenai syarat calon serta mempertanyakan proses yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

Perkara tersebut masih berada dalam proses hukum.

Penilaian mengenai dalil para pemohon dan keabsahan persyaratan pencalonan Gibran menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai tahapan persidangan.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ke Kementerian Pendidikan maupun dinas pendidikan terkait.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dalaam sidang Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Rabu malam, 23 September 2026.

Baca Juga:

• 300 Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan GAMKI Sumut, Pemprov Dorong Usaha Makin Berdaya Saing

"Saya ingin dialog saja nih Pak Afif, dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon ya, terutama yang dipersoalkan oleh Pemohon, apakah KPU juga datang ke diknas?" tanya Saldi kepada Afifudin dalam sidang Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/9/2026) malam.

" Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya," jawab Afifudin.

Saldi kemudian membandingkan proses tersebut dengan verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) saat memeriksa persyaratan pendidikan calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

"KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi, tapi ini KPU tidak datang ya?" ujar Saldi bertanya kembali pada Afifudin.

"Tidak datang," jawab Afifudin.

Saldi juga menyinggung pernyataan Afifudin sebelumnya yang meminta KPUD memeriksa secara detail persyaratan pendidikan calon kepala daerah.

Menurut Saldi, KPU semestinya memastikan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

"Pak Afif di pemilihan kepala daerah itu malahan ngotot sekali Pak bilang ke KPU-nya, 'tolong dicek ke mana sekolahnya? Kalau ada yang paket C dicek di mana dikeluarkannya?' segala macam. Nah ini makanya penting ditanyakan tadi," tegas Saldi.

Afifudin menjelaskan KPU menjadikan Surat Keterangan Penyetaraan sebagai dasar karena dokumen tersebut diterbitkan dan ditandatangani pejabat kementerian yang memiliki kewenangan.

"Karena itu dianggap keluar dari instansi yang mempunyai kewenangan, maka kami anggap benar," ujar Afifudin.

KPU sebelumnya menyatakan Gibran telah memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden.

Dokumen persyaratan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diterima dan diverifikasi KPU pada 28 Oktober 2023.

KPU merujuk Pasal 1 ayat (7) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang menjelaskan surat keterangan penyetaraan sebagai dokumen yang menerangkan bahwa ijazah, sertifikat, atau diploma yang diperoleh peserta didik dari luar negeri setara dengan ijazah.

KPU kemudian menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat menengah atas milik Gibran dapat digunakan sebagai bukti kesetaraan pendidikan.

Selain itu, KPU merujuk Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Aturan tersebut memuat pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon yang bersekolah di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

"Maka dalil Pemohon yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan tidak serta merta dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," ujar kuasa hukum KPU.

Dalam sidang yang sama, KPU juga menjelaskan mengenai aturan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah dari luar negeri.

Hakim MK Enny Nurbaningsih sebelumnya menanyakan apakah norma tersebut dibuat untuk seluruh pemilihan presiden atau secara khusus baru diterapkan pada Pilpres 2024.

"Sebetulnya norma tersebut ini memang dibuat untuk setiap persyaratan calon presiden apapun pemilu presiden yang dilakukan ataukah memang ini spesifik hanya untuk Pilpres 2024 saja itu?" tanya Enny dalam sidang, Rabu.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menyebut bukti kelulusan sekolah menengah dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin awalnya menjelaskan bahwa ketentuan serupa telah digunakan dalam Pilkada 2020.

"Di pilkada sebelumnya sudah diatur juga," jawab Afifudin.

Anggota KPU Idham Holik kemudian menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 mengenai legalisasi ijazah luar negeri serta Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 terkait penyetaraan pendidikan tinggi.

"Itu sudah dirujuk dalam Keputusan KPU mengenai pedoman teknis verifikasi pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada serentak tahun 2020," ujar Idham.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Saldi kembali mempertegas pertanyaan mengenai apakah aturan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah dari luar negeri pernah diterapkan dalam pemilihan presiden sebelumnya.

Saldi mengaitkannya dengan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang telah terbit sekitar satu dekade sebelum Pilpres 2024.

"Artinya itu kan sekitar 10 tahun sebelum Pemilu 2024, nah apakah materi yang berkaitan dengan yang dari luar negeri itu juga sudah pernah diatur enggak dalam pemilu presiden sebelumnya? Itu yang dimaksud Prof Enny tadi," tanya Saldi.

"Belum," jawab Afifudin.

"Ini memang dibuat untuk tahun 2024 ya? tanya Saldi lagi.

"Iya (baru untuk Pilpres 2024)," jawab Afifudin.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pihak.

Mereka mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Pemohon juga mempertanyakan proses penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan Gibran serta aturan teknis yang digunakan KPU dalam memverifikasi persyaratan pencalonannya.

Salah satu petitum pemohon adalah meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden dan mendiskualifikasinya dari pencalonan pada Pemilu 2024.

Perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Dalil para pihak dan jawaban KPU menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara sebelum MK mengambil keputusan sesuai kewenangannya.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenai pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

Hilman mengatakan Yaqut saat itu menyebut adanya pesan dari Presiden ke-7 Joko Widodo mengenai pembagian kuota tambahan tersebut dengan komposisi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Baca Juga:

• Tuding Ada 'Juru Kunci' di KPU Solo, Penggugat Ungkap Alasan Dokumen Ijazah Jokowi Bisa Hilang

Hilman menuturkan, pembicaraan tersebut terjadi sebelum rapat kerja bersama DPR pada November 2023. Saat itu, Yaqut disebut baru saja bertemu dengan Jokowi.

"Pak Menteri menyampaikan, 'Ini 50-50 arahnya beliau dari Presiden waktu itu'," ujar Hilman dalam persidangan.

Menurut Hilman, Yaqut kemudian menyampaikan usulan pembagian kuota tambahan 20.000 dengan komposisi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Hilman mengaku langsung mempertanyakan usulan tersebut. Sebab, Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama sebelumnya telah membahas dan menetapkan komposisi kuota haji dengan skema 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

"Saya waktu itu merespons, 'Wah, enggak bisa, Pak Menteri, karena ini sudah kita putuskan'," kata Hilman.

Hilman mengatakan, sebagai Ketua Panja, dirinya berpandangan bahwa perubahan komposisi kuota tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa kembali dibahas bersama DPR.

"Saya sebagai ketua panja, maka harus dibahas lagi dengan DPR," ujar dia.

Ia juga mempertanyakan mengapa usulan pembagian 50:50 baru disampaikan menjelang rapat kerja.

Menurut Hilman, pembahasan mengenai kuota tambahan tersebut sebelumnya telah berlangsung cukup panjang.

"Yang saya respons kalimatnya betul waktu itu, 'Wah, wah, kenapa enggak dari kemarin, Pak? Ini kan sudah saya putuskan'," kata Hilman.

Hilman kemudian mempersilakan Yaqut membawa persoalan tersebut ke dalam rapat kerja bersama DPR.

"Saya bilang, 'Monggo, Pak Menteri, kalau mau ini seperti apa di ruang raker nanti'," ujar Hilman.

Namun, menurut Hilman, dalam rapat kerja tersebut Yaqut tetap membacakan hasil rumusan Panja yang sebelumnya menetapkan pembagian kuota 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

"Nah, pada saat raker Pak Menteri masih membacakan hasil rumusan panja yang saya pimpin, 92 persen, 8 persen," kata Hilman.

Majelis hakim kemudian meminta Hilman memastikan kembali sumber arahan pembagian kuota 50:50 yang dia dengar dari Yaqut.

Hilman menegaskan bahwa yang disampaikan Yaqut kepadanya adalah pembagian kuota 50:50 yang disebut sebagai arahan Presiden.

"Yaitu 50-50, arahan Presiden," jawab Hilman.

Ketika hakim menanyakan siapa Presiden yang dimaksud, Hilman menjawab, "Pak Joko Widodo."

Dalam persidangan, Hilman juga menjelaskan bahwa pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah sebelumnya sempat dibahas dalam Panja.

Namun, saat itu belum ada dokumen formal yang menjadi dasar penetapan kuota tambahan tersebut.

Hilman bahkan mengaku sempat menolak menetapkan kuota tambahan karena belum mendapatkan kepastian secara tertulis.

"Poin saya waktu itu adalah, 'Suratnya mana?'" ujar Hilman.

Pada akhirnya, menurut Hilman, Panja memutuskan pembagian kuota tambahan mengikuti komposisi kuota reguler, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

"Sama dengan kuota asli. Reguler 92:8. 92 persen berbanding 8 persen," kata Hilman.

Perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji yang sedang disidangkan tersebut menyeret empat terdakwa.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Berdasarkan surat dakwaan, KPK menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian negara sedikitnya Rp622,09 miliar.

Nilai tersebut disebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023 sampai 2024 pada Kementerian Agama.

Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang disebut seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut seharusnya tidak berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Jaksa mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan tersebut merupakan bagian dari proses persidangan dan pembuktian perkara.

Status bersalah para terdakwa ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (km/ad)

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, Kamis, 24 September 2026.

Rusdy Sofyan menggantikan Farid Firman.

Baca Juga:

• 300 Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan GAMKI Sumut, Pemprov Dorong Usaha Makin Berdaya Saing

Pengukuhan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar.

Surya mengatakan kehadiran Rusdy Sofyan diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara.

"Kami berharap momen ini memperkuat komitmen bersama kita meningkatkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik, memperkuat kolaborasi antar lembaga dan setiap program yang kita buat bisa memberikan dampak kepada masyarakat," kata Surya.

Surya juga mendorong peningkatan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui kolaborasi Pemprov Sumut dan BPKP.

Menurut dia, penguatan APIP diperlukan untuk mengantisipasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan.

"Bagi kami, setiap rupiah harus menjadi nilai tambah di masyarakat dan setiap risiko harus bisa kita hindari, oleh karena itu bersama-sama kita perlu memperkuat posisi APIP sebagai early warning dalam potensi penyimpangan, kesalahan atau kecurangan tata kelola pemerintahan," kata Surya.

Ia berharap sistem pengawasan yang kuat dapat membantu pemerintah memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP RI Aryanto Wibowo mengatakan tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Menurut Aryanto, pemerintah daerah harus tetap mampu mencapai target pembangunan di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil, dinamika global, ancaman bencana, serta meningkatnya tuntutan publik.

Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

"Pemerintah dituntut mampu mencapai target-targetnya di tengah tantangan yang semakin besar dan kompleks, ini mendorong kita untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintah," kata Aryanto.

Pengukuhan tersebut dihadiri Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Sumut sebelumnya Farid Firman, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut.

Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, jajaran BPKP RI, dan Perwakilan BPKP Sumut juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumut menggelar Pelatihan UMKM 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis, 24 September 2026, itu menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:

• Germas Ceria di TK/SD Pertiwi Medan, Kahiyang Ayu: Kesadaran Generasi Muda untuk Tumbuh Sehat Dibangun Sejak Sekarang

Lebih dari 300 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Sumatera Utara mengikuti kegiatan tersebut.

Jumlah itu melampaui target awal panitia sebanyak 200 peserta.

"Pemprov Sumut mengapresiasi DPD GAMKI Sumut atas inisiatif ini. Pelatihan ini bukan sekadar ruang belajar, melainkan bagian dari komitmen bersama mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan melalui sektor UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat," ujar M. Suib saat membacakan pidato tertulis Gubernur.

Menurut Suib, perkembangan teknologi dan persaingan usaha yang semakin ketat membuat pelaku UMKM harus mampu beradaptasi.

Karena itu, pelatihan tersebut memberikan pembekalan mengenai pemasaran digital, pengelolaan usaha secara profesional, penguatan merek, hingga akses terhadap legalitas dan pembiayaan.

Tingginya jumlah peserta juga menjadi perhatian Pemprov Sumut.

Dari target awal 200 peserta, jumlah pendaftar meningkat menjadi lebih dari 300 pelaku UMKM yang berasal dari berbagai daerah di Sumut.

Pemprov Sumut, kata Suib, terus menjalankan sejumlah program untuk mendukung keberlanjutan usaha masyarakat.

Di antaranya fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis dan perluasan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan BUMD PT Bank Sumut.

"Melalui semangat kolaborasi 'SUMUT BERKAH' menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan, pemerintah siap memastikan para pelaku usaha memperoleh kesempatan berkembang yang luas. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan organisasi pemuda adalah kunci efektivitas pembinaan UMKM," jelas Suib.

Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu mengatakan pelatihan tersebut dirancang terbuka untuk masyarakat umum.

Menurut dia, program GAMKI tidak hanya ditujukan bagi kader internal organisasi, tetapi juga diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat luas.

"GAMKI tidak boleh hanya sebatas di lingkungan internal saja, tetapi harus menjadi peneduh dan 'garam' bagi semua golongan. Makanya program ini kami buka untuk umum, dan terbukti antusiasme pendaftar justru mayoritas berasal dari masyarakat umum di luar kader," ungkap Swangro.

Dalam pelatihan itu, peserta mendapat pembekalan langsung dari praktisi dan pemilik usaha yang telah berhasil mengembangkan bisnis maupun mereka yang merintis usaha dari nol.

Peserta juga mendapatkan bimbingan teknis mengenai perizinan usaha, fasilitasi sertifikasi halal gratis, serta pendampingan untuk mengakses pembiayaan KUR melalui Bank Sumut.

"Kami di GAMKI siap menjadi jembatan bagi para pelaku usaha, khususnya dalam mempermudah akses penambahan modal dan pinjaman KUR di Bank Sumut sesuai mekanisme yang berlaku. Harapan kami, momentum pelatihan ini dimanfaatkan betul oleh peserta agar usahanya bisa berkembang pesat dan berkelanjutan," tegas Swangro.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat DPD GAMKI Sumut RE Nainggolan mendorong pelaku UMKM di Sumatera Utara untuk terus mempromosikan produk lokal yang memiliki nilai jual tinggi.

Ia mencontohkan kain ulos dan berbagai produk kerajinan daerah yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas.

"UMKM adalah srikandi dan pendekar ekonomi kita. Melalui kolaborasi antara GAMKI, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan seperti Bank Sumut, kita berharap produk-produk unggulan lokal kian berjaya dan menjadi kebanggaan Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional," ungkap RE Nainggolan.* (ad)