Khozinuddin meminta DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran konstitusi yang mereka persoalkan. Menurutnya, Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan wakil presiden.

Baca Juga:

• Hotman Paris Semprot Rocky Gerung yang Minta Gibran Mundur: Tapi Gajinya Mau, Pusing!

Ia mengatakan, pihaknya turut melampirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam surat aduan tersebut. Khozinuddin menilai putusan itu menjadi salah satu dasar untuk kembali mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.

Khozinuddin Soroti Persyaratan Pendidikan Gibran

Khozinuddin berpendapat Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilu, yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, atau sederajat.

Ia juga mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran. Menurut Khozinuddin, putusan MK menunjukkan persoalan terkait bukti penyetaraan pendidikan luar negeri yang perlu ditindaklanjuti.

"Putusan MK ini mengindikasikan adanya cacat dari syarat Gibran, walaupun ada juga menyatakan ini bagian dari pembuktian adanya unsur perbuatan tercela dari Gibran, yang jelas tidak memenuhi syarat itu cacat yang bisa berkonsekuensi pemakzulan sebagaimana diatur pasal 7A, 7B, pasal 8 dan seterusnya," tuturnya.

Khozinuddin menilai dugaan ketidakpemenuhan persyaratan tersebut perlu diproses melalui mekanisme ketatanegaraan. Ia berpendapat, apabila seseorang dinilai tidak memenuhi persyaratan jabatan, persoalan itu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi.

Namun, pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak pengadu. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran serta tindak lanjut hukumnya harus mengikuti mekanisme dan kewenangan lembaga negara yang berlaku.

Desak DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Khozinuddin mengatakan langkah mendatangi DPR dilakukan untuk mendorong parlemen menindaklanjuti aduan mereka. Ia berharap DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, jika DPR melalui mekanisme yang berlaku menyatakan terdapat dasar untuk melanjutkan proses pemakzulan, tahapan berikutnya harus mengikuti prosedur konstitusi yang melibatkan MK dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Sehingga DPR nanti ketika HMP-nya menyatakan Gibran tak lagi memenuhi syarat, terbukti melanggar konstitusi, maka diotorisasi MK, ditindaklanjuti sidang umum MPR dengan proses pemakzulan dan pemilihan wapres pengganti sekaligus penetapannya sebagai wapres terpilih setelah diusulkan dari presiden," kata Khozinuddin.

Ia juga beranggapan persoalan persyaratan pendidikan Gibran baru menjadi perhatian lebih luas setelah munculnya putusan MK terkait perkara tersebut.

Khozinuddin menyebut pihaknya ingin agar persoalan itu diproses berdasarkan bukti serta mekanisme hukum yang tersedia.

Hingga berita ini disusun, informasi yang disampaikan pihak pengadu berfokus pada permintaan agar DPR menindaklanjuti aduan dan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Desakan tersebut belum dengan sendirinya berarti DPR telah memulai proses pemakzulan atau memutuskan Gibran melanggar konstitusi.* (in/dh)

Informasi jadwal tersebut diumumkan melalui akun Instagram Satlantas Polrestabes Medan, Senin (12/10/2026). Masyarakat yang ingin membuat SIM baru tetap harus mendatangi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polrestabes Medan.

Baca Juga:

• Melalui Penasihat Hukum, PT Musim Mas Beri Hak Jawab Atas Dua Berita yang Dimuat bitvonline.com

Berikut lima lokasi layanan SIM Keliling di Medan selama periode 12-18 Oktober 2026:

- Komplek MMTC. Khusus Sabtu, layanan berada di Plaza Medan Fair.

- Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Iskandar Muda.

- Depan CIMB, Lapangan Merdeka. Khusus Minggu, layanan berada di Lapangan Merdeka.

- Komplek Asia Mega Mas. Khusus Sabtu, layanan berpindah ke depan CIMB, Lapangan Merdeka.

- Komplek Citra Garden, Padang Bulan. Khusus Sabtu, layanan berada di Plaza Millenium.

Jadwal dan lokasi tersebut berlaku selama 12-18 Oktober 2026. Masyarakat perlu memantau pengumuman terbaru dari Satlantas Polrestabes Medan karena lokasi layanan dapat berubah pada periode berikutnya.

Untuk memperpanjang SIM, pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen, yaitu:

- Fotokopi KTP.

- Surat keterangan sehat.

- Surat keterangan psikologi.

- SIM lama yang masih berlaku.

Kelengkapan dokumen perlu diperhatikan agar proses perpanjangan berjalan lancar. Pemohon juga disarankan memastikan SIM yang akan diperpanjang belum melewati masa berlakunya.

Adapun jam operasional layanan SIM Keliling di Medan berbeda-beda sesuai hari pelayanan. Pada Senin hingga Jumat, layanan dibuka pukul 09.00-14.00 WIB. Pada Sabtu, pelayanan berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB, sedangkan pada Minggu dibuka pukul 07.00-10.00 WIB.

Masyarakat diimbau datang sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan agar tidak melewatkan waktu pelayanan. Informasi terbaru mengenai layanan SIM Keliling dapat dipantau melalui akun Instagram Satlantas Polrestabes Medan.* (ds/dh)

Penghargaan diberikan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dalam rangkaian Seminar Nasional PERSI XXII, Seminar Tahunan Patient Safety XX, dan Hospital Expo XXXVIII Tahun 2026 di Tangerang, Banten, pada 7-10 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Siap Tatap Muka di PN Jaktim: Jokowi Dipastikan Hadir di Sidang Dokter Tifa & Minta Dipercepat

Direktur Utama RS Adam Malik, dr. Zainal Safri, mengatakan inovasi tersebut mengangkat upaya pemulihan layanan kesehatan di sejumlah wilayah yang sempat terdampak banjir bandang. Wilayah tersebut meliputi Tapanuli Selatan, Langkat, Aceh Tamiang, Langsa, hingga Aceh Timur.

"Kita paparkan bagaimana kita melakukan pekerjaan membuka kembali layanan kesehatan di Tapanuli Selatan, Langkat, Aceh Tamiang, Langsa sampai Aceh Timur, yang sempat lumpuh karena banjir bandang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan. Kita sudah bekerja secara ikhlas, dan kini kita dapat salah satu award sebagai rumah sakit yang punya dampak sosial dan lingkungan terhadap sekitar," kata Zainal, Senin (12/10/2026).

Selain penghargaan tersebut, RS Adam Malik juga meraih Diamond Excellence Award untuk layanan saraf dalam Pemeringkatan Rumah Sakit Tingkat Nasional 2026. Kedua penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum PERSI, dr. Bambang Wibowo.

Zainal mengapresiasi tim neurologi dan bedah saraf yang dinilai berperan dalam pengembangan layanan tersebut. Menurutnya, layanan neuroscience kini menjadi salah satu layanan unggulan RS Adam Malik, bersama layanan jantung dan kanker.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim neurologi dan bedah saraf RS Adam Malik yang cukup progresif saat ini, sehingga kita mendapatkan penghargaan ini. Layanan ini sekarang sebagai layanan neuroscience sudah masuk dalam layanan unggulan RS Adam Malik, bersama dengan layanan jantung dan layanan kanker," ujarnya.

Dua penghargaan nasional tersebut menjadi pencapaian RS Adam Malik dalam pengembangan pelayanan kesehatan, baik melalui inovasi pemulihan layanan pascabencana maupun peningkatan layanan saraf.

RS Adam Malik menyatakan akan terus mendorong inovasi dan peningkatan mutu pelayanan guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas, tangguh, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Utara serta wilayah Sumatera bagian utara.* (dh)

MEDAN - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan intervensi pasar untuk menekan kenaikan harga cabai merah dan daging ayam potong. Setelah intervensi, harga cabai merah turun menjadi Rp55.000 per kilogram (kg), sedangkan daging ayam potong menjadi Rp35.000 per kg.

Intervensi dilakukan di sejumlah pasar di Kota Medan dan daerah sekitarnya pada Senin (12/10/2026). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Baca Juga:

• Ada Loket Khusus Transaksi! Sarang Narkoba Percut Sei Tuan Digerebek, 37 Orang Diciduk Bareng Upal

Sebelum intervensi, harga cabai merah berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kg, bahkan lebih mahal di sejumlah lokasi. Setelah dilakukan intervensi, harganya turun menjadi Rp55.000 per kg.

Sementara itu, harga daging ayam potong yang sebelumnya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kg kini menjadi Rp35.000 per kg.

"Hari ini, TPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pemangku kepentingan melaksanakan intervensi harga cabai merah dan daging ayam sekaligus memantau perkembangan harga bahan pokok penting lainnya di sejumlah pasar di Kota Medan," ujar Dedi saat memberikan keterangan di sela-sela pemantauan di Pasar Sukaramai, Medan.

Menurut Dedi, upaya tersebut merupakan bagian dari pengendalian inflasi daerah sekaligus menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Intervensi ini melibatkan sejumlah instansi, yakni Disperindag ESDM Sumut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) Sumut, Bank Indonesia, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut.

Adapun pasar yang menjadi sasaran intervensi meliputi Pasar Sukaramai, Pasar Palapa atau Brayan, Pasar Petisah, Pasar Sei Sikambing, Pasar Delitua, Pasar Tanjung Morawa, dan Pasar Kampung Lalang.

Dedi menegaskan pemantauan dan evaluasi harga akan terus dilakukan untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap stabilitas harga pangan.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar intervensi ini tepat sasaran serta memberikan dampak nyata terhadap stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara," katanya.

Pemantauan harga juga akan dilanjutkan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Desember mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan harga dan menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan.

Direktur Utama PD AIJ Sumut, Swangro Lumbanbatu, mengatakan intervensi tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak untuk mengendalikan inflasi. Cabai merah dan daging ayam termasuk komoditas yang turut memberikan andil terhadap inflasi.

Menurut Swangro, cabai merah yang disalurkan dalam kegiatan tersebut dipasok langsung dari kelompok petani di daerah dengan jumlah hampir mencapai satu ton.

"Di samping monitoring yang dilakukan secara terus-menerus, kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat lewat kolaborasi aktif dengan pihak-pihak terkait seperti Disperindag ESDM dan Bank Indonesia," ujarnya.

Penurunan harga tersebut disambut positif oleh para pedagang. Rahmiyati, pedagang cabai merah yang telah berjualan selama 35 tahun di Pasar Sukaramai, berharap harga tetap stabil sehingga petani, pedagang, dan konsumen sama-sama mendapatkan manfaat.

"Kami berharap harga ini tetap stabil sehingga semuanya mampu membeli. Petani tidak rugi dan pedagang seperti kami enak menjualnya, masyarakat pun tetap bisa membeli," kata Rahmiyati.

Ia juga mengapresiasi langkah TPID Sumut yang melakukan intervensi untuk menjaga harga pangan agar tetap terjangkau.

Harapan serupa disampaikan Siti Khadijah, pedagang ayam potong di Pasar Sukaramai. Ia berharap harga ayam Rp35.000 per kg dapat dipertahankan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Mudah-mudahan jangan sifatnya sementara, kalau sudah mahal pembeli nggak ada. Kalau Rp35 ribu/kg ini sudah standar, tolong jangan sifatnya ini sementara," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama TPID menyatakan akan terus memantau ketersediaan pasokan dan perkembangan harga bahan pokok. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan secara berkelanjutan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Sumatera Utara.* (dh)

Sindiran itu disampaikan Hotman melalui akun Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial. Dia menyoroti sikap Rocky yang meminta Gibran mundur dari jabatan wakil presiden, sementara Rocky sendiri menjabat sebagai anggota Wantimpres.

Baca Juga:

• PKS Buka Suara Soal Pemakzulan Gibran! Sebut MK Ungkap Fakta Hukum, Kini Masuk Ranah Politik

Sebelumnya, Rocky Gerung menyarankan Gibran untuk mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan wakil presiden. Menurut Rocky, langkah tersebut dapat menjadi pilihan elegan untuk meredakan polemik politik setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam tayangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Rocky berpendapat pengunduran diri Gibran dapat mengurangi beban politik yang berpotensi memengaruhi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal," kata Rocky.

Rocky juga menilai putusan MK telah mengalihkan persoalan tersebut ke ranah politik, terutama di parlemen. Dia memperkirakan DPR RI akan menjadi tempat bergulirnya tekanan dan aspirasi publik terkait polemik tersebut.

"Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi dia, dia kirim bom bola panas ke DPR itu," ujarnya.

Meski menyampaikan kritik terhadap situasi politik dan ketatanegaraan, Rocky mengingatkan masyarakat agar tidak melampiaskan kekecewaan melalui tindakan anarkis ataupun perbuatan yang melanggar hukum.

Pernyataan Rocky mengenai pengunduran diri Gibran pun mendapat tanggapan dari Hotman Paris. Melalui sindirannya, Hotman menyoroti posisi Rocky yang kini menjadi bagian dari lembaga penasihat Presiden, tetapi menyampaikan saran agar wakil presiden mundur.

Polemik tersebut menambah respons publik terhadap wacana pengunduran diri Gibran setelah putusan MK. Namun, pernyataan Rocky merupakan pandangan politik yang disampaikannya, sedangkan sindiran Hotman menjadi tanggapan atas sikap tersebut.* (fj/dh)

Peristiwa itu disebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, Agung diduga dibawa secara paksa ke sebuah rumah toko (ruko) di kawasan Perumahan Graha, Kisaran, sebelum mengalami penganiayaan.

Baca Juga:

• 5 Fakta Kasus Pria Tewas Jatuh dari Lantai 22 Unpri Medan: Rekaman CCTV Hingga Identitas Korban

"Klien kami diduga dianiaya dan disekap oleh dua orang diduga debt collector di salah satu ruko di Komplek Graha Kisaran," kata Julianto, Senin (12/10/2026).

Julianto menduga peristiwa tersebut berkaitan dengan persoalan uang. Menurutnya, kedua orang yang diduga terlibat bekerja sebagai debt collector pada salah satu perusahaan di Kisaran.

"Masalahnya soal uang, kami menduga debt collector yang bekerja di salah satu perusahaan di Kota Kisaran. Ini pidana yang sangat tidak boleh dilakukan, karena klien kami disekap dan dianiaya. Beruntung, kantor kami dekat dari lokasi korban disekap," ujarnya.

Dia menilai persoalan keuangan seharusnya dapat diselesaikan melalui pembicaraan tanpa tindakan kekerasan. Penyelesaian secara baik-baik dengan melibatkan korban dan keluarganya dinilai dapat menjadi jalan keluar tanpa harus melakukan tindakan melanggar hukum.

Julianto mengatakan dirinya segera mendatangi lokasi setelah menerima permintaan bantuan dari Agung. Saat ditemukan, korban disebut dalam kondisi lemas dengan luka di bagian wajah. Baju putih yang dikenakannya juga dilaporkan memiliki bercak darah.

Setelah ditemukan, Agung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Pihak kuasa hukum kemudian melaporkan dugaan penganiayaan dan penyekapan tersebut ke Polres Asahan. Mereka meminta kepolisian menyelidiki kejadian itu dan menindak para pelaku apabila terbukti melakukan tindak pidana.

"Kami berharap pihak kepolisian Polres Asahan segera menangkap pelaku kekerasan dan penyekapan ini, agar para pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum," kata Julianto.

Hingga informasi tersebut disampaikan, dugaan penganiayaan dan penyekapan itu menjadi laporan yang diminta pihak korban untuk ditindaklanjuti aparat kepolisian. Identitas serta peran pihak yang diduga terlibat masih perlu dipastikan melalui proses penyelidikan.* (dh)

Kegiatan ini bertujuan memastikan proses pengusulan hak integrasi warga binaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, transparan, akuntabel, serta tepat waktu.

Baca Juga:

• Tingkatkan Kreativitas Warga Binaan, Lapas Labuhan Ruku Rutin Gelar Panggung Hiburan Setiap Sabtu

Melalui langkah tersebut, petugas dapat memantau perkembangan setiap usulan PB dan CB, sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang berpotensi menghambat proses penyelesaian berkas.

Selain itu, koordinasi dan konsultasi dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap berkas usulan dapat diproses secara tertib dan sesuai prosedur.

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat merupakan bagian dari hak integrasi yang dapat diberikan kepada warga binaan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan monitoring ini menjadi bagian dari komitmen Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan, khususnya terkait pemenuhan hak-hak warga binaan.

Melalui upaya tersebut, Lapas Labuhan Ruku berharap proses pengusulan hak integrasi dapat berjalan lebih efektif dan tidak mengalami keterlambatan akibat kendala administrasi yang dapat diantisipasi sejak dini.

Dengan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel, diharapkan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan serta mempersiapkan diri untuk kembali berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat.* (dh)

Kenaikan harga emas Antam tersebut terjadi dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya, Minggu (11/10/2026), ketika harga jual emas tercatat Rp2.592.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini 12 Oktober 2026: Cabai, Bawang, Beras, dan Telur Naik, Ini Rinciannya

Berikut rincian harga emas batangan Antam pada Senin (12/10/2026) sebelum pajak:

0,5 gram: Rp1.347.000

1 gram: Rp2.594.000

2 gram: Rp5.128.000

3 gram: Rp7.667.000

5 gram: Rp12.745.000

10 gram: Rp25.435.000

25 gram: Rp63.462.000

50 gram: Rp126.845.000

100 gram: Rp253.612.000

250 gram: Rp633.765.000

500 gram: Rp1.267.320.000

1.000 gram (1 kg): Rp2.534.600.000

Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam berada di level Rp2.408.000 per gram, naik Rp7.000 dibandingkan posisi hari sebelumnya.

Harga buyback merupakan nilai yang digunakan ketika pemilik menjual kembali emasnya kepada Antam melalui mekanisme yang berlaku. Nilai akhirnya dapat dipengaruhi ketentuan transaksi dan pajak yang berlaku.

Kenaikan harga jual dan buyback tersebut menjadi perhatian masyarakat yang ingin membeli maupun menjual emas batangan sebagai instrumen investasi. Calon pembeli maupun investor disarankan memeriksa harga terbaru melalui laman resmi Logam Mulia sebelum melakukan transaksi.* (tm/dh)

MEDAN – PT Musim Mas melalui penasihat hukum Law Office H. Refman Basri SH – H. Zulchairi SH, mengirimkan dua surat hak jawab atas dua pemberitaan bitvonline.com.

Pertama, Surat Hak Jawab Nomor: 10777/RB/SK/IX/2026 tertanggal 30 September 2026. Ini hak jawab untuk berita yang dimuat pada 23 September 2026 pukul 17.07 Wib berjudul: "Ngaku Tanahnya Dirampas PT Musim Mas dan Jadi Korban Mafia: Keluarga Herlambang Geruduk BPN Pusat".

Baca Juga:

• Jejak Karier Letjen TNI Purn Ida Bagus Purwalaksana, Putra Sanur yang Kini Jadi Wantimpres

SUBSTANSI ISI SURAT HAK JAWAB

Substansi isi kedua surat hak jawab tersebut, pada intinya sbb:

1. Bahwa tanah tersebut dibeli PT Musim Mas dari T.E.D Siagian, dkk (ahli waris dari Sintua Elkana Siagian) selaku pemegang Sertipikat HGB Nomor 196/Titipapan tertanggal 25 April 2012.Jauh sebelumnya, di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Titipapan tertanggal 27 Maret 1974 atas nama pemegang hak Sintua Elkana Siagian (orangtua dari T.E.D Siagian, dkk), sehingga terbukti secara hukum bahwa sejak 1974 di atas tanah tersebut telah dilakukan pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Tidak ada kaitan dan hubungan hukum antara tanah PT Musim Mas dengan tanah Herlambang Panggabean sebab letak tanahnya berbeda, dimana dalam surat ukur SHM Nomor 19/Titipapan tertanggal 27 Maret 1974 atas nama pemegang hak Sintua Elkana Siagian telah tergambar secara jelas bahwa Sebelah Barat tanah PT Musim Mas berbatas langsung dengan Kuburan Cina. Dan faktanya, hingga saat ini Kuburan Cina tersebut masih ada (eksis) yang secara hukum menjadi bukti nyata atas tapal batas letak dan posisi tanah PT Musim Mas yang tidak dapat terbantahkan. Sebaliknya, di dalam peta gambar tanah Herlambang Panggabean, sama sekali tidak menunjukkan lokasi lahan yang berbatas dengan Kuburan Cina sebagaimana yang ada pada peta gambar PT Musim Mas.

3. Pada saat pemeriksaan lapangan bersama Ombudsman RI, BPN/ATR dan pihak Herlambang Panggabean menyatakan bahwa lahan PT Musim Mas yang diduga tumpang tindih dengan lahan Herlambang Panggabean tidak terkait dengan SHM 20/Titipapan yang sudah diturunkan menjadi SHGB 193/Titipapan.

4. Bahwa Herlambang Panggabean mengklaim kepada PT Musim Mas tanah miliknya seluas 52.820 M2 adalah mengada-ada dan tidak masuk akal dan logika. Faktanya dalam objek tersebut, yang dimaksud Herlambang Panggabean seluas 52.820 M2 ada makam, pemukiman yang turun temurun. Sementara tanah PT Musim Mas adalah seluas 3.346 M2. Jika pun benar klaim Herlambang Panggabean terhadap tanah PT Musim Mas, hanya sebagian kecil dari jumlah yang diklaimnya.PENJELASAN

Redaksi bitvonline.com perlu menjelaskan sbb:

1. Bahwa berita berjudul: "Ngaku Tanahnya Dirampas PT Musim Mas dan Jadi Korban Mafia: Keluarga Herlambang Geruduk BPN Pusat" didasarkan pada peristiwa aksi unjukrasa keluarga besar Herlambang Panggabean di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Jakarta Selatan, 23 September 2026.

Dalam aksi itu, selain membentangkan spanduk ukuran besar bertuliskan "KAMI KORBAN MAFIA TANAH DAN MAFIA HUKUM - TANAH KAMI DIRAMPAS PT MUSIM MAS - LAPORAN KAMI DI SP3 SILUMAN POLDA SUMUT", massa juga berorasi meneriakkan beberapa tuntutan.
2. Sebelum berita tersebut dimuat, bitvonline.com sudah meminta konfirmasi. Namun, hingga berita dinaikkan, tidak ada tanggapan.

3. Bahwa berita berjudul: "Sengketa Tanah PT Musim Mas vs Herlambang: Kementerian ATR/BPN Temukan Fakta Baru", didasarkan pada hasil wawancara bitvonline.com dengan Deden Sudrajat S.Sit, MH selaku Kasubdit Sengketa Batas Bidang Tanah, Direktorat Jenderal (Dirjen) Sengketa Konflik dan Perkara, Kementerian ATR/BPN. Wawancara dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan pada 2 Oktober 2026.

4. Sebelum berita tersebut dinaikkan, bitvonline.com sudah meminta konfirmasi. Namun, hingga berita dinaikkan, tidak ada tanggapan.*

Baca Juga:

• Sengketa Tanah PT Musim Mas vs Herlambang: Kementerian ATR/BPN Temukan Fakta Baru

Mardani menyampaikan hal tersebut karena dirinya pernah menjadi anggota panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada 2023. Menurutnya, ketentuan yang kini menjadi sorotan itu tidak pernah dibahas dalam proses yang dia ingat.

Baca Juga:

• Eks Ketua KPU Pasang Badan! Sanggah 'Pasal Selundupan' PKPU 19/2023 untuk Loloskan Gibran

Dia menilai konstruksi hukum Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tergolong tidak lazim. Menurutnya, jika ketentuan tersebut dibahas saat proses penyusunan aturan, substansinya berpotensi menimbulkan kontroversi.

Mardani pun meyakini ketentuan tersebut akan mudah diingat apabila memang pernah dibahas, karena mengatur pengecualian yang sangat spesifik terkait persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Konstruksinya aneh dan kalau dibahas saya yakin akan kontroversial dan mudah diingat, konstruksi hukumnya agak aneh, pengecualian yang sangat spesifik kalau dibahas pasti akan mudah untuk menimbulkan kontroversi," ujarnya.

Dia berharap polemik tersebut ditelusuri dan dibahas bersama agar menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan pemilu.

"Sekali lagi bongkar saja dan bahas bersama agar jadi pelajaran," kata Mardani.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi sorotan setelah muncul polemik mengenai pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan dokumen pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Hasyim Asy'ari Bantah Ada Penyelundupan Pasal

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari membantah tudingan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sengaja disisipkan untuk menguntungkan pihak tertentu.

Hasyim menjelaskan, ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 18 disusun untuk berlaku secara umum bagi calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, saat peraturan tersebut dirumuskan, belum diketahui siapa saja yang akan maju sebagai pasangan calon dalam Pilpres 2024.

Dia juga menyebut pembentukan PKPU tersebut telah melalui sejumlah tahapan, termasuk uji publik serta konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Karena itu, Hasyim menegaskan penyusunan ketentuan tersebut mengikuti prosedur yang berlaku.

"Rumusan norma dalam pasal tersebut berlaku untuk semua orang yang mau nyalon dan tidak dalam rangka menguntungkan orang atau pihak tertentu. KPU tidak sembarangan dan tidak ngawur dalam merumuskan norma dan sudah melalui serangkaian prosedur hukum," kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).

Hasyim juga membantah tuduhan adanya permufakatan jahat maupun penyelundupan norma hukum dalam penyusunan PKPU tersebut. Dia menegaskan proses perumusan aturan telah dilakukan secara terbuka dan melalui tahapan yang ditentukan.

Dengan demikian, polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memunculkan perbedaan pandangan antara Mardani yang mengaku tidak mengingat adanya pembahasan terhadap ketentuan tersebut dan Hasyim yang menegaskan proses penyusunannya telah mengikuti prosedur hukum.* (d/dh)

Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan air menggenangi permukiman warga. Hingga Senin (12/10/2026), pendataan terhadap warga terdampak masih berlangsung.

Baca Juga:

• Tanggul Jebol & SPAM Hanyut: Banjir-Longsor Terjang Aceh Tenggara, Jalur Nasional Lumpuh

"Korban terdampak masih dilakukan pendataan," kata Bahron dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan data sementara BPBA, pengungsian dilaporkan terjadi di sejumlah desa. Sebanyak 150 KK dari Desa Bandar Khalifah dan lima KK dari Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, harus mengungsi.

Selain itu, sebanyak 110 KK dari Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, serta 20 KK dari Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, juga dilaporkan mengungsi. Jika dijumlahkan dari empat desa tersebut, terdapat 285 KK yang mengungsi.

Bahron menyebut ketinggian air yang merendam permukiman warga berkisar 30 hingga 50 sentimeter. Kondisi tersebut masih perlu diwaspadai karena debit air dilaporkan terus bertambah.

Meski banjir merendam sejumlah desa dan menyebabkan warga mengungsi, BPBA melaporkan belum ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pendataan jumlah warga terdampak masih terus dilakukan.

Banjir dan Longsor Juga Terjadi di Daerah Lain

Selain Aceh Tamiang, bencana banjir dan longsor juga dilaporkan terjadi di wilayah Aceh lainnya akibat hujan lebat.

Di Kabupaten Aceh Tengah, banjir merendam Desa Bamil Nosar, Kecamatan Bintang. Sementara itu, longsor terjadi di Desa Toweren, Kecamatan Lut Tawar, pada Minggu (11/10/2026).

Material longsor sempat menutup akses jalan di wilayah tersebut. Namun, berdasarkan laporan yang disampaikan, jalan kini sudah dapat dilalui kembali.

Banjir juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues setelah hujan lebat menyebabkan aliran sungai meluap.

BPBA masih melakukan pendataan terhadap dampak bencana di sejumlah wilayah tersebut. Kondisi di Aceh Tamiang menjadi perhatian karena debit air dilaporkan terus meningkat, sementara warga di beberapa desa telah mengungsi untuk menghindari dampak banjir.* (ds/dh)

Tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Anan bin Ta'ih itu tercatat seluas 12.595 meter persegi. Dari total luas tersebut, sebanyak 4.963 meter persegi digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pelebaran Kali Sunter.

Baca Juga:

• Beda Panggung Saat Suyudi Di-fit and Proper Test di DPR, Listyo Sigit Dampingi Prabowo di Lubang Buaya

Menurut Pilian, ahli waris telah menyetujui hasil negosiasi. Namun, proses pembayaran yang diharapkan selesai setelah kesepakatan justru terhenti hingga bertahun-tahun.

"Setelah negosiasi, ahli waris menyetujui. Tapi menjelang pembayaran, prosesnya menggantung. Sudah 13 tahun," kata Pilian dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2026).

Pilian juga menyoroti proses administrasi penyelesaian ganti rugi tersebut. Dia menyebut Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinas SDA telah memberikan disposisi untuk penyelesaian masalah, tetapi menurutnya belum ditindaklanjuti oleh unit pengadaan tanah.

"Ada perintah dari atasan, tapi tidak dijalankan di bawah. Kami mempertanyakan komitmennya," ujarnya.

Selain itu, Pilian menyatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan perintah pembayaran kepada Dinas SDA DKI Jakarta. Meski demikian, pihak ahli waris disebut belum menerima pencairan dana tersebut.

ALMJak memperkirakan potensi kerugian ahli waris mencapai Rp 2,6 miliar jika dihitung berdasarkan nilai sewa lahan Rp 200 juta per tahun selama 13 tahun. Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan pihak ALMJak.

Kuasa ahli waris, Hambali, mengatakan dokumen kepemilikan tanah dinilai telah memenuhi persyaratan hukum. Ia juga menyebut para ahli waris telah membuat nota perdamaian untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka.

"Secara legalitas tidak ada masalah. Seharusnya Pemprov segera mencairkan," kata Hambali.

Sementara itu, perwakilan ahli waris, Dian Ardian, mengaku telah berulang kali menyampaikan pengaduan kepada Dinas SDA dan BPN Jakarta Timur. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian.

"Kami masyarakat kecil. Kami memohon perhatian Gubernur Pramono Anung," ujar Dian.

ALMJak mendesak Dinas SDA DKI Jakarta segera menuntaskan kewajiban pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Jika tidak ada penyelesaian, mereka berencana kembali menyurati Gubernur DKI Jakarta dan mempertimbangkan langkah pelaporan.

Hingga berita ini ditulis, pihak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas SDA DKI Jakarta dan Kepala Unit Pengadaan Tanah SDA mengenai penyebab belum cairnya pembayaran ganti rugi tersebut.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Erick setelah MotoGP Indonesia 2026 selesai digelar di Sirkuit Mandalika pada Minggu (11/10/2026). Ajang tersebut sekaligus menandai lima musim berturut-turut Indonesia menjadi tuan rumah balapan motor paling bergengsi di dunia.

Baca Juga:

• Dua Tahun Prabowo-Gibran: Wajah Baru BGN, Geser Fokus Target ke Pembenahan Mutu

"Soal perpanjangan kontrak nanti kami tunggu putusan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), ya. Mudah-mudahan nanti biar beliau yang menyampaikan," kata Erick, dikutip dari keterangan resmi Kemenpora, Senin (12/10/2026).

Meski belum ada kepastian perpanjangan kontrak, Erick menegaskan dukungannya terhadap kelanjutan MotoGP di Mandalika. Menurutnya, ajang balap internasional tersebut memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama dari sisi olahraga dan perekonomian daerah.

"Ya, kami pasti dukung, karena ini event yang bagus," tegasnya.

Erick juga menyoroti dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP terhadap masyarakat di sekitar Mandalika. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara dinilai memberikan peluang bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat di Lombok, NTB.

Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022. Sejak saat itu, Mandalika menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan balapan dalam kalender kejuaraan dunia tersebut.

Dalam kontrak sebelumnya, Indonesia memiliki opsi memperpanjang kerja sama selama lima musim berikutnya hingga 2031. Namun, opsi tersebut belum menjadi kesepakatan resmi sehingga kelanjutan penyelenggaraan setelah 2026 masih menunggu keputusan pemerintah.

Mandalika Sudah Masuk Kalender MotoGP 2027

Di tengah ketidakpastian kontrak, nama Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika telah tercantum dalam kalender resmi MotoGP 2027. Berdasarkan kalender tersebut, MotoGP Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Oktober 2027.

Pencantuman Mandalika dalam kalender menjadi indikasi bahwa Indonesia masuk dalam rencana penyelenggaraan musim 2027. Namun, hal itu belum sekaligus memastikan perpanjangan kontrak jangka panjang hingga 2031.

Dengan demikian, keputusan Presiden Prabowo menjadi hal yang ditunggu untuk menentukan kelanjutan kerja sama MotoGP Indonesia. Sementara itu, Kemenpora melalui Erick Thohir tetap menyatakan dukungan terhadap ajang tersebut karena dinilai membawa manfaat bagi olahraga, pariwisata, dan perekonomian masyarakat.* (in/dh)

Kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas lain, mulai dari bawang merah, bawang putih, beras, cabai merah, gula pasir, minyak goreng kemasan, hingga telur ayam ras.

Baca Juga:

• IHSG Hari Ini 12 Oktober 2026: Pembukaan Pagi Menguat 0,10 Persen ke Level 6.100

Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai jenis beras. Beras kualitas bawah I naik 8,39% menjadi Rp16.150 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II meningkat 7,14% menjadi Rp15.750 per kg.

Untuk beras kualitas medium I, harga naik 4,82% menjadi Rp17.400 per kg. Adapun beras medium II meningkat 4,57% menjadi Rp17.150 per kg.

Beras kualitas super I tercatat naik 3,62% menjadi Rp18.600 per kg. Sementara itu, beras kualitas super II mengalami kenaikan 2,02% menjadi Rp17.700 per kg.

Kenaikan cukup tinggi juga terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai merah besar naik 20,33% menjadi Rp80.800 per kg, sedangkan cabai merah keriting melonjak 40,12% menjadi Rp112.450 per kg.

Cabai rawit hijau mengalami kenaikan paling tinggi di antara sejumlah komoditas cabai yang tercantum dalam data tersebut, yakni 62,95% menjadi Rp118.950 per kg. Sementara itu, cabai rawit merah naik 30,63% menjadi Rp132.850 per kg.

Pada komoditas daging, harga daging sapi kualitas II meningkat 1,46% menjadi Rp145.550 per kg. Namun, harga daging sapi kualitas I justru turun 3,08% menjadi Rp147.850 per kg.

Harga gula pasir juga mengalami kenaikan. Gula pasir kualitas premium naik 7,1% menjadi Rp21.850 per kg, sedangkan gula pasir lokal meningkat 6,25% menjadi Rp20.400 per kg.

Untuk minyak goreng, harga kemasan bermerek I naik 7,6% menjadi Rp26.200 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek II turut meningkat 2,76% menjadi Rp24.200 per kg.

Harga telur ayam ras segar juga naik 7,89% menjadi Rp32.150 per kg.

Meski sebagian besar komoditas pangan mengalami kenaikan, beberapa harga justru turun. Harga daging ayam ras tercatat melemah 0,36% menjadi Rp41.550 per kg.

Selain itu, minyak goreng curah turun 1,72% menjadi Rp20.050 per liter.

Pergerakan harga tersebut menunjukkan kenaikan terjadi pada berbagai kelompok bahan pangan, meskipun tidak seluruh komoditas mengalami perubahan dengan arah yang sama. Data PIHPS Bank Indonesia tersebut dapat menjadi acuan untuk memantau perkembangan harga bahan pangan pada periode berjalan.* (oz/dh)

Saat ini, tersedia berbagai pilihan laptop untuk kebutuhan desain grafis, mulai dari perangkat dengan GPU diskrit untuk pekerjaan yang lebih berat hingga laptop dengan grafis terintegrasi untuk desain dua dimensi dan aktivitas kreatif sehari-hari.

Baca Juga:

• Kapolri Rombak Perwira Tinggi! Ini Daftar 7 Wakapolda Baru di Sumut, Aceh, Hingga Jatim

1. Acer Aspire 7 Pro

Acer Aspire 7 Pro bisa dipertimbangkan bagi pengguna yang membutuhkan laptop dengan kartu grafis diskrit untuk pekerjaan desain dan pengolahan gambar.

Laptop ini disebut menggunakan prosesor Intel Core 5 1210H yang dipadukan dengan NVIDIA GeForce RTX 3050 berkapasitas VRAM 4 GB. Perangkat tersebut juga dibekali RAM DDR4 sebesar 16 GB.

Kombinasi prosesor, RAM, dan GPU ini ditujukan untuk mendukung aplikasi desain serta pekerjaan multitasking. Namun, kemampuan aktual tetap bergantung pada aplikasi yang digunakan dan tingkat kompleksitas proyek.

Calon pembeli perlu memastikan kembali kode model serta spesifikasi prosesor kepada penjual sebelum membeli.

2. ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG

ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG menjadi pilihan bagi pengguna yang membutuhkan laptop dengan GPU NVIDIA untuk desain grafis maupun pengolahan konten.

Laptop ini disebut menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7435HS dengan konfigurasi enam core dan 12 thread, serta kecepatan hingga 4,7 GHz. Pada sektor grafis, perangkat dibekali NVIDIA GeForce RTX 3050 dengan VRAM 4 GB.

Layarnya berukuran 15,6 inci dengan panel IPS beresolusi Full HD. Ukuran tersebut menyediakan ruang kerja untuk mengatur berbagai panel aplikasi desain.

Terdapat dua pilihan kapasitas RAM DDR5 yang disebut dalam sumber, yakni 8 GB dan 16 GB. Harga masing-masing varian tercantum sebesar Rp14.999.000 dan Rp15.999.000.

Sebelum membeli, calon pengguna sebaiknya memastikan spesifikasi varian, terutama kapasitas RAM dan komponen yang disertakan.

3. Axioo Pongo 735

Axioo Pongo 735 merupakan salah satu pilihan laptop dari merek lokal yang menawarkan spesifikasi untuk kebutuhan komputasi dan grafis.

Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7-13620H yang dipadukan dengan RAM DDR4 sebesar 16 GB. Konfigurasi tersebut dapat mendukung pekerjaan multitasking, termasuk ketika pengguna membuka aplikasi desain dan dokumen secara bersamaan.

Untuk pengolahan grafis, Axioo Pongo 735 dibekali NVIDIA GeForce RTX 3050 dengan VRAM 6 GB. Penyimpanannya menggunakan SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 berkapasitas 512 GB.

Kombinasi prosesor, GPU, dan SSD dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna yang membutuhkan perangkat untuk pekerjaan desain dengan kebutuhan sumber daya lebih besar.

Harga laptop ini tidak tercantum secara jelas dalam bahan sumber sehingga perlu dikonfirmasi kembali kepada penjual.

4. Lenovo IdeaPad Slim 3

Lenovo IdeaPad Slim 3 dapat dipertimbangkan oleh pengguna dengan anggaran lebih terbatas yang membutuhkan laptop untuk pekerjaan desain ringan hingga menengah. Kemampuannya akan bergantung pada konfigurasi perangkat yang dipilih.

Laptop ini disebut memiliki RAM 8 GB dan SSD 512 GB. Penggunaan SSD membantu proses membuka aplikasi dan mengakses data.

Layarnya berukuran 14 inci menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD 1.920 x 1.080 piksel. Lapisan antiglare juga membantu mengurangi pantulan cahaya pada layar.

Harga yang tercantum dalam sumber mulai Rp8.996.000. Sebelum membeli, pengguna perlu memastikan tipe prosesor, kemampuan grafis, serta kapasitas RAM pada varian yang tersedia.

5. MSI Modern 14 C7M

MSI Modern 14 C7M cocok dipertimbangkan oleh pengguna yang membutuhkan laptop untuk aktivitas kreatif sehari-hari tanpa harus memilih perangkat gaming berukuran besar.

Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7730U dengan GPU terintegrasi AMD Radeon Graphics. Perangkat juga dibekali RAM 16 GB dan SSD berkapasitas 512 GB.

Layarnya berukuran 14 inci dengan panel IPS serta resolusi Full HD 1.920 x 1.080 piksel.

Spesifikasi tersebut dapat menunjang pekerjaan seperti mengolah gambar, membuat materi media sosial, menyusun presentasi visual, dan desain dua dimensi.

Namun, pengguna yang sering mengerjakan proyek grafis tiga dimensi, efek kompleks, atau proses rendering berat sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan GPU secara lebih cermat.

Harga MSI Modern 14 C7M tidak disebutkan secara pasti dalam bahan sumber.

6. Axioo Pongo 725

Axioo Pongo 725 menjadi alternatif lain dari merek lokal bagi pengguna yang membutuhkan prosesor berperforma tinggi dan kartu grafis diskrit.

Laptop ini disebut menggunakan prosesor Intel Core i7-12650H yang dipadukan dengan NVIDIA GeForce RTX 2050 berkapasitas VRAM 4 GB GDDR6.

Perangkat tersebut juga dilengkapi RAM 16 GB dan SSD 512 GB. Kombinasi komponen ini dapat mendukung berbagai kebutuhan desain grafis, dengan hasil kinerja yang bergantung pada jenis aplikasi serta kompleksitas pekerjaan.

Dukungan GPU diskrit dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna aplikasi kreatif yang memanfaatkan akselerasi grafis.

Meski demikian, harga Axioo Pongo 725 belum dapat dipastikan berdasarkan bahan sumber. Calon pembeli sebaiknya memeriksa harga resmi dan konfigurasi produk sebelum melakukan transaksi.

Dari enam pilihan tersebut, pengguna sebaiknya menyesuaikan laptop dengan jenis pekerjaan dan anggaran yang tersedia. Laptop dengan GPU diskrit seperti seri Acer Aspire 7 Pro, ASUS TUF Gaming A15, dan Axioo Pongo dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan grafis yang lebih berat, sedangkan Lenovo IdeaPad Slim 3 dan MSI Modern 14 C7M bisa menjadi alternatif untuk pekerjaan kreatif sehari-hari sesuai konfigurasinya.

Selain prosesor dan GPU, kapasitas RAM, kualitas layar, penyimpanan, serta kemungkinan peningkatan spesifikasi juga perlu diperhatikan agar laptop dapat mendukung kebutuhan desain dalam jangka panjang.* (dw/dh)

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Muhammad Kasim pada Jumat (9/10/2026). Sugimin dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primer yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).

Baca Juga:

• Nilap Uang Ganti Rugi Makam Tol Rp 526 Juta: Mantan Kadus Langkat Divonis 3 Tahun Bui

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 50 hari.

Sugimin juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 526 juta. Jika uang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi kewajiban tersebut.

Majelis hakim menyatakan perbuatan Sugimin melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada Hakim Berbeda Pendapat

Putusan terhadap Sugimin tidak sepenuhnya bulat. Salah satu hakim anggota, Rurita Ningrum, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Rurita berpendapat perbuatan Sugimin tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi, baik berdasarkan dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Atas dasar itu, dia menilai Sugimin seharusnya dibebaskan.

Vonis tiga tahun penjara tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU menuntut Sugimin dengan pidana penjara enam tahun, denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti Rp 526 juta subsider tiga tahun penjara.

Awal Mula Kasus Korupsi Ganti Rugi Makam Wakaf

Kasus ini bermula dari rencana pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa yang melintasi Desa Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat. Pada 2020, pemerintah melakukan sosialisasi pembangunan jalan tol dan menemukan adanya lahan pemakaman muslim di Dusun IV Kesatuan yang terdampak proyek tersebut.

Saat itu, lahan pemakaman tersebut belum memiliki nazir dan akta ikrar wakaf yang diperlukan dalam proses penggantian tanah wakaf.

Sugimin, yang ketika itu menjabat sebagai Kadus IV Kesatuan, kemudian mewakili pemakaman umum tersebut dan menjadi nazir tanah wakaf yang berkaitan dengan proses pemindahan makam.

Pada 2023, pemindahan makam yang terdampak pembangunan Tol Binjai-Langsa dilaksanakan. Lahan pemakaman seluas 2.461 meter persegi itu memperoleh uang ganti kerugian sebesar Rp 1.045.033.298.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Sugimin tidak berhak menerima uang ganti kerugian atas tanah wakaf tersebut dalam kapasitasnya sebagai nazir. Perkara itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 526.045.798.

Putusan terhadap Sugimin menjadi bagian dari proses hukum atas penggunaan dana ganti rugi pemindahan makam wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan penilaian terhadap dakwaan dan bukti yang diperiksa di persidangan.* (km/dh)

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pengelolaan MBG menjadi sorotan karena program tersebut menyangkut pemenuhan gizi masyarakat sekaligus penggunaan anggaran negara dalam skala besar.

Baca Juga:

• El-Sisi Doakan Indonesia Dijaga Allah, Prabowo Kenang Mesir Sebagai Negara Pertama Pengaku Kemerdekaan

Menurut Agustinus, Dadan berfokus membangun fondasi dan memperluas cakupan program MBG. Namun, ia menilai transparansi dan akuntabilitas pada masa tersebut masih perlu diperbaiki.

"Di era Sudaryono, mulai bergerak ke arah efisiensi anggaran, transparansi dan akuntabilitas dan juga menertibkan SPPG," kata Agustinus, Minggu (11/10/2026).

Sementara itu, masa kepemimpinan Nanik yang berlangsung sekitar dua bulan dinilai belum cukup panjang untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakannya secara menyeluruh.

BGN Tertibkan Ribuan Dapur MBG

Perubahan pengelolaan MBG terlihat dari pengetatan persyaratan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni unit yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan dalam program tersebut.

Pada September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga memutakhirkan data penerima manfaat dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG.

Selain itu, BGN mulai menguji coba model penyajian makanan secara prasmanan di sejumlah sekolah dan wilayah.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menilai, pada masa awal pelaksanaan MBG, upaya mengejar target penerima manfaat belum sepenuhnya diimbangi pengawasan terhadap kesiapan dapur penyedia makanan.

Ia menyoroti adanya SPPG yang disebut memperoleh persetujuan meskipun belum memenuhi persyaratan fasilitas, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem drainase, dan standar higiene sanitasi.

Menurut Irma, kelemahan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan operasional dapur juga dapat membuka celah penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk persoalan keamanan makanan.

Persyaratan Dapur dan Skema Anggaran Diperketat

Irma mengatakan, pada masa kepemimpinan Sudaryono, BGN mulai memperketat persyaratan operasional SPPG. Dapur MBG harus memenuhi standar sanitasi, memiliki fasilitas pengolahan limbah, dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

BGN juga melakukan pembenahan terhadap kualitas sumber daya manusia di tingkat pusat maupun daerah serta meningkatkan pengawasan terhadap menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Perubahan turut dilakukan pada skema pembiayaan SPPG. Irma menyebut, skema pembayaran sewa yang sebelumnya sekitar Rp 6 juta per bulan secara merata diubah menjadi pembayaran Rp 2.000 per porsi.

Menurutnya, perubahan tersebut ditujukan agar pembiayaan lebih proporsional berdasarkan jumlah porsi yang dilayani serta mengurangi potensi pemborosan anggaran.

SPPG yang tidak memenuhi persyaratan juga mulai ditertibkan, termasuk melalui pemutusan kontrak.

Meski demikian, Irma mengakui persoalan keracunan makanan masih menjadi tantangan pada dua bulan pertama kepemimpinan Sudaryono. Ia menilai pembenahan yang dilakukan perlu terus diperkuat agar kualitas dan keamanan makanan semakin terjamin.

Penerima MBG Diminta Lebih Tepat Sasaran

Selain memperbaiki dapur dan pengelolaan anggaran, BGN juga menghadapi tantangan dalam memastikan program MBG menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Agustinus menilai pemutakhiran data penerima manfaat harus dilakukan secara berkala. Menurutnya, program perlu memprioritaskan murid dari keluarga kurang mampu serta siswa yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Pemutakhiran data harus terus dilakukan agar MBG ini tepat sasaran, hanya untuk murid yang berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin dan murid di wilayah 3T," ujar Agustinus.

Senada dengan itu, Irma menyarankan agar pelaksanaan MBG lebih berfokus pada kelompok yang membutuhkan bantuan pemenuhan gizi. Ia juga menilai sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri perlu dievaluasi sebagai penerima program.

Di sisi lain, Irma mengingatkan agar SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan operasional memperoleh kepastian kontrak. Menurutnya, kepastian tersebut diperlukan agar masyarakat yang telah menyiapkan fasilitas dapur tidak dirugikan.

Transparansi dan Penanganan Kasus Keracunan Jadi Evaluasi

Agustinus menilai keberhasilan pembenahan BGN tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau banyaknya dapur yang beroperasi. Penilaian juga perlu memperhatikan keamanan pangan, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Ia menyoroti pentingnya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kasus keracunan makanan. Menurutnya, penanganan setiap kasus harus disertai penelusuran dan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum.

"Hal ini tentu mencederai rasa keadilan dan juga melukai batin para korban (siswa), orangtua korban, guru dan masyarakat," ujar Agustinus.

Ia juga mendorong keterbukaan informasi terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi MBG agar masyarakat dapat ikut mengawasi program tersebut.

Sementara itu, Irma meminta BGN mempertahankan pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusia dan kualitas makanan. Ia menilai komunikasi antara BGN dan DPR juga perlu terus diperkuat untuk mendukung evaluasi kebijakan.

Sudaryono Buka Ruang Kritik dan Masukan

Sudaryono dilantik untuk memimpin BGN pada 22 Juli 2026. Setelah menjabat, ia menegaskan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan kerja sama banyak pihak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja.

"Kami bukanlah Superman. Tentu saja tidak mungkin saya menyelesaikan persoalan atau program ini sendirian. Kami bersama semua tim, baik yang aktif maupun seluruh stakeholder, ingin lebih banyak mendengar dan lebih banyak menerima masukan dari semua pihak," ujar Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Ia menyatakan BGN terbuka terhadap kritik, saran, dan gagasan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

"Kalau barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru, kami siap menerima masukan dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan," katanya.

Ke depan, pembenahan BGN akan dinilai melalui sejumlah aspek, mulai dari penurunan kasus keracunan makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, efisiensi anggaran, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program.

Berbagai evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (k/dh)

Ucapan tersebut disampaikan El-Sisi setelah menjalani rangkaian kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11-12 Oktober 2026. Dalam pernyataannya, dia menyebut pertemuan dengan Prabowo menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan mempererat hubungan Indonesia dan Mesir.

Baca Juga:

• Susul Golkar! PKB Garansi 1.000 Persen Kunci Prabowo Maju 2 Periode di Pilpres 2029

Prabowo menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan hubungan Indonesia dengan Mesir telah terjalin sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia menyampaikan apresiasi atas kedekatan historis kedua negara yang terus berkembang hingga saat ini.

"Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia. Hubungan Indonesia dan Mesir sudah terjalin sangat lama," kata Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan peran Mesir dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia.

"Indonesia tidak lupa, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan bersama-sama Indonesia dan Mesir merintis Gerakan Non-Blok, Non-Aligned Movement," ujarnya.

Prabowo menilai kunjungan El-Sisi menjadi momentum penting untuk semakin mempererat hubungan kedua negara. Dalam pertemuan di Istana Jakarta pada Minggu (11/10/2026), kedua pemimpin membahas sejumlah agenda dan mencapai kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis.

"Untuk itu kunjungan Yang Mulia merupakan kunjungan yang sangat penting. Tadi dalam pertemuan kita telah membahas hal-hal penting, kita telah mencapai kesepakatan-kesepakatan penting," kata Prabowo.

Empat Kesepakatan Indonesia-Mesir

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengumumkan empat nota kesepahaman yang disepakati Indonesia dan Mesir. Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah bidang yang diharapkan dapat memperluas kerja sama kedua negara.

Pertama, nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Mesir mengenai rencana aksi kemitraan strategis.

Kedua, nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor khusus.

Ketiga, nota kesepahaman di bidang statistik. Keempat, nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dengan Mesir mengenai kerja sama kelautan dan perikanan.

Selain empat kesepakatan tersebut, Prabowo menyebut kedua negara juga membahas kerja sama investasi, industri pertahanan, perdagangan, dan ekonomi.

"Kunjungan ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bilateral. Kerja sama kelautan perikanan, kerja sama statistik, kerja sama investasi, kerja sama industri pertahanan, kerja sama perdagangan dan ekonomi, serta rencana aksi kemitraan strategis," tuturnya.

Selama kunjungan di Istana Jakarta, Prabowo juga menjamu El-Sisi dalam acara santap siang. Kedua pemimpin negara disambut pertunjukan Tari Zapin Lancang Kuning, tarian tradisional dari Riau yang memadukan unsur budaya Melayu dan Arab.

Jamuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kenegaraan sekaligus penutup agenda kunjungan El-Sisi di Indonesia.

Melalui kunjungan ini, Indonesia dan Mesir menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin lama. Kedua negara berharap kesepakatan yang dicapai dapat memperluas kerja sama di berbagai sektor dan memberikan manfaat bagi masyarakat masing-masing negara.* (k/dh)

Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza bahkan menyebut dukungan partainya mencapai 1.000 persen terhadap pencalonan kembali Prabowo.

Baca Juga:

• Bikin Bangga, Prabowo Ungkap Bahasa Indonesia Resmi Diajarkan di Al-Azhar Mesir Saat Sambut El-Sisi

Faisol mengatakan dukungan tersebut didasari penilaiannya terhadap pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Dia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga Sekolah Rakyat.

Menurutnya, berbagai program tersebut mulai direalisasikan meski masih menghadapi sejumlah kendala. Faisol menilai pemerintah telah berupaya mengatasi persoalan dalam pelaksanaannya.

"Prabowo berhasil merealisasikan seluruh program kerakyatan, terlepas masih ada kendala, tapi semua diatasi secara baik. Itu bukti bahwa Prabowo ingin rakyat Indonesia maju, tumbuh dengan gizi yang baik, mengenyam pendidikan yang baik, memiliki rumah yang layak," ujarnya.

Dia menambahkan, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program pemerintah dilakukan secara bertahap. Faisol menilai hal tersebut menjadi salah satu alasan PKB mendukung Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.

"Kalau saya bilang PKB 1.000 persen mendukung Prabowo Subianto maju capres 2029 tanpa alasan, kan tidak logis, padahal alasannya sangat banyak, dan memang beliau pantas memimpin kembali Indonesia," ucapnya.

Faisol juga berharap Prabowo tidak menganggap dukungan masyarakat terhadap pencalonannya kembali telah berkurang. Dia mengajak masyarakat menyampaikan dukungan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun lewat partai politik.

"Jangan sampai beliau berpikiran rakyat sudah tidak mendukung. Padahal, rakyat mendukung beliau untuk maju kembali memimpin Indonesia. Baik diutarakan secara langsung maupun melalui partai politik," tuturnya.

Golkar Lebih Dulu Dukung Prabowo

Sebelum PKB menyampaikan dukungan, Partai Golkar lebih dulu menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2029.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya telah memiliki sikap jelas terkait calon presiden yang akan didukung pada pemilihan mendatang.

"Standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Meski telah menyatakan dukungan kepada Prabowo, Golkar belum menentukan sosok calon wakil presiden yang akan diusung untuk mendampinginya. Doli mengatakan pembahasan mengenai cawapres biasanya dilakukan menjelang masa pendaftaran pasangan calon.

Dukungan dari PKB dan Golkar menambah partai politik yang menyatakan kesiapan mendukung Prabowo untuk kembali maju dalam Pilpres 2029. Namun, dukungan kedua partai tersebut merupakan sikap politik masing-masing dan belum menentukan komposisi pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan mendatang.* (d/dh)

Memahami keduanya penting bagi umat Islam agar dapat memperkuat keimanan sekaligus menjalankan kewajiban agama dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara Bersilaturahmi Bersama Jemaah Haji Kota Tanjungbalai

Rukun iman berjumlah enam. Dasarnya antara lain hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang menjelaskan bahwa iman mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, serta takdir baik dan buruk.

Berikut enam rukun iman beserta penjelasannya:

1. Iman kepada Allah SWT

Beriman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak memiliki sekutu. Keyakinan ini mencakup kepercayaan bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta, hanya Allah yang berhak disembah, serta meyakini nama dan sifat-Nya yang sempurna.

2. Iman kepada malaikat

Rukun iman kedua adalah meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang senantiasa taat menjalankan perintah-Nya. Dalam ajaran Islam, malaikat memiliki tugas masing-masing sesuai ketetapan Allah.

3. Iman kepada kitab-kitab Allah

Umat Islam wajib meyakini kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul sebagai pedoman bagi manusia. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, Zabur kepada Nabi Daud AS, dan Injil kepada Nabi Isa AS. Sementara itu, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab terakhir dan pedoman bagi umat Islam.

4. Iman kepada rasul-rasul Allah

Beriman kepada rasul berarti meyakini bahwa mereka merupakan manusia pilihan yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah-Nya. Dalam pembelajaran dasar agama Islam, terdapat 25 nabi dan rasul yang lazim diketahui oleh umat Islam, mulai dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW.

5. Iman kepada hari akhir

Rukun iman kelima adalah meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Keyakinan ini mencakup terjadinya hari kiamat, perhitungan amal atau hisab, serta adanya surga dan neraka.

6. Iman kepada qada dan qadar

Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini ketetapan dan takdir Allah. Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam pengetahuan dan ketentuan-Nya, baik yang dipandang sebagai kebaikan maupun ujian.

5 Rukun Islam dan Pengertiannya

Berbeda dengan rukun iman yang menekankan keyakinan, rukun Islam merupakan lima dasar yang menjadi landasan pelaksanaan ajaran Islam. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Berikut lima rukun Islam beserta maknanya:

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat

Syahadat merupakan pernyataan keimanan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat menjadi dasar bagi seseorang untuk memeluk agama Islam dan berkomitmen mengikuti ajarannya.

2. Mendirikan salat

Salat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan lima kali sehari, yakni Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Ibadah ini menjadi sarana seorang muslim untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Menunaikan zakat

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta sesuai ketentuan syariat bagi muslim yang memenuhi persyaratan. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, zakat juga bertujuan membantu orang yang berhak menerimanya.

4. Berpuasa pada bulan Ramadan

Puasa Ramadan merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang memenuhi ketentuan syariat. Pelaksanaannya melatih kesabaran, kedisiplinan, pengendalian diri, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

5. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu

Haji merupakan ibadah yang dilaksanakan di Tanah Suci pada waktu yang telah ditentukan. Kewajiban haji berlaku bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan agama.

Perbedaan Rukun Iman dan Rukun Islam

Perbedaan utama rukun iman dan rukun Islam terletak pada aspek yang menjadi dasarnya. Rukun iman berhubungan dengan keyakinan dalam hati terhadap enam perkara yang menjadi dasar keimanan seorang muslim.

Sementara itu, rukun Islam berkaitan dengan lima dasar ibadah dan amalan yang menjadi wujud pelaksanaan ajaran agama, mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, hingga haji bagi yang mampu.

Keduanya tidak berdiri sendiri. Keimanan menjadi landasan keyakinan, sedangkan pelaksanaan rukun Islam merupakan bagian dari pengamalan ajaran tersebut.

Dengan memahami rukun iman dan rukun Islam, umat Islam diharapkan dapat memperkuat keyakinan sekaligus menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari.* (d/dh)