Oleh:Ruben Cornelius Siagian

DI republik yang dibangun di atas luka sejarah, kata-kata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa menenangkan, tetapi juga bisa menyalakan bara.

Baca Juga:

• Gubernur DKI Pramono Anung Akui Pernah Nyanyikan Lagu “Erika” Saat Kuliah di ITB, Ini Penjelasannya

Peristiwa ini telah berkembang menjadi ujian moral, yaitu apakah seorang mantan wakil presiden masih berbicara sebagai pemersatu bangsa, atau justru tergelincir menjadi elite yang merasa pengalaman pribadinya cukup untuk menghalalkan simplifikasi atas iman orang lain.

Laporan atas JK memang muncul setelah ceramahnya dipersoalkan, dan JK kemudian menyatakan bahwa ceramah itu bertujuan menjelaskan konflik Ambon dan Poso dalam kerangka perdamaian.

Ia juga menyebut video yang beredar telah dipotong dari ceramah yang lebih panjang. Itu adalah konteks faktual yang penting.

Tetapi konteks tidak otomatis membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas pilihan kata, apalagi bila kata-kata itu menyentuh wilayah yang paling sensitif dalam masyarakat majemuk, yaitu keyakinan agama.

Masalah paling besar dalam pernyataan JK bukan terutama pada niatnya, melainkan pada watak berpikir yang tampak di balik pembelaannya.

Ia berkali-kali menumpukan legitimasi pada pengalaman, bahwa ia ada di lokasi konflik, ia mengambil risiko, ia terlibat dalam perdamaian. Semua itu benar dapat memberi bobot moral pada kesaksiannya.

Namun pengalaman, sebesar apa pun, tidak pernah otomatis menjadikan tafsir seseorang kebal kritik. Dalam ruang publik demokratis, jasa masa lalu bukan tameng untuk ucapan yang hari ini terasa problematis.

Justru karena JK pernah berada di jantung penyelesaian konflik, standar kehati-hatian bahasanya semestinya lebih tinggi, bukan lebih longgar.

Tokoh bangsa seharusnya paham bahwa memori konflik komunal bukan barang demonstrasi, melainkan luka kolektif yang harus disentuh dengan presisi, empati, dan disiplin bahasa.

Mengubah kritik atas kalimat menjadi pembelaan atas reputasi adalah kekeliruan mendasar, bahwa yang sedang diuji publik bukan seberapa besar jasa JK dulu, melainkan seberapa bertanggung jawab ia berbicara sekarang.

Dalih bahwa ia "hanya menjelaskan fakta sosiologis" juga tidak cukup menyelamatkan substansi pernyataannya. Konflik Maluku dan Poso memang berdarah dan brutal.

Human Rights Watch mencatat kekerasan Maluku menewaskan hampir 3.000 orang menurut sumber pemerintah pada salah satu fase konflik, sementara kekerasan komunal di Poso menewaskan sekitar 1.000 orang dan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi (Aragon, 2001; Bräuchler, 2015) .

Bahkan kajian-kajian tentang Poso justru menekankan bahwa konflik itu tidak bisa direduksi menjadi soal agama semata, melainkan ditunggangi kompetisi politik, ketegangan sosial-ekonomi, dan kegagalan negara mencegah eskalasi (Ismail dkk., 2024) .

Artinya, justru data sejarah menunjukkan bahwa perang komunal di Indonesia tidak pernah sesederhana "orang berperang karena merasa mati itu syahid atau martir".

Ketika JK merangkum realitas serumit itu ke dalam formulasi yang sangat kasar, ia sedang melakukan penyederhanaan berbahaya terhadap tragedi yang seharusnya dibaca secara multidimensi.

Di sinilah persoalannya menjadi serius. Pernyataan yang menyamakan secara longgar istilah "syahid" dan "martir", lalu memakainya sebagai penjelasan praktis mengapa orang mau membunuh dan dibunuh, mungkin terdengar efektif dalam ceramah lisan.

Tetapi dalam republik majemuk, efektivitas retoris bukan ukuran kebenaran moral. Bahasa agama bukan obeng yang bisa dipakai sembarangan untuk membongkar psikologi massa.

Kata "syahid" dan "martir" hidup dalam tradisi teologis yang berbeda, sejarah yang berbeda, dan disiplin makna yang berbeda.

Menyamakan keduanya secara serampangan mungkin memudahkan ceramah, tetapi juga merusak ketelitian.

Lebih buruk lagi, pernyataan seperti itu memberi kesan seolah-olah motivasi keagamaan umat dapat diperas menjadi satu formula tunggal, yaitu bunuh atau dibunuh, lalu surga.

Itu bukan penjelasan yang matang, namun itu karikatur. Dan ketika karikatur keluar dari mulut tokoh sebesar JK, ia tidak lagi menjadi kekeliruan biasa.

Ia menjadi pengkhianatan kecil terhadap kebijaksanaan yang seharusnya lahir dari umur, jabatan, dan pengalaman.

Pembela JK biasanya berkata, jangan potong konteks, ia justru ingin menegaskan bahwa agama tidak boleh dipakai untuk konflik. Baik. Tetapi argumen itu hanya setengah benar.

Orang bisa memahami niat damai JK dan pada saat yang sama tetap menilai bahwa cara ia membingkai persoalan itu keliru. Inilah yang gagal dipahami oleh banyak pembela tokoh senior, yaitu niat baik tidak menghapus efek buruk dari pilihan kata yang buruk.

Seorang negarawan diukur bukan hanya dari maksudnya, tetapi dari kemampuannya menjaga agar maksud itu tidak berubah menjadi luka baru bagi warga yang berbeda iman. Dalam kebinekaan, presisi adalah etika, bukan kosmetik.

Ketika seorang tokoh menggunakan generalisasi yang rawan disalahpahami, lalu menjawab kritik dengan narasi "Anda tidak paham konteks" atau "saya lebih tahu karena saya ada di sana," ia sesungguhnya sedang menutup ruang koreksi publik. Itu bukan sikap negarawan.

Itu sikap feodal intelektual, saya pernah berjasa, maka tafsir saya harus diterima.

Padahal semboyan negara ini bukan "berpengalaman maka benar". Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan Garuda Pancasila memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa dalam pemahaman kebangsaan resmi, semboyan itu adalah penegasan bahwa Indonesia beragam tetapi tetap satu.

MPR bahkan menyebutnya sebagai "navigator" bagi bangsa yang beragam namun tetap berada dalam bingkai NKRI.

Dengan ukuran itu, pidato seorang tokoh bangsa semestinya memperhalus hubungan antarkelompok, bukan memproduksi kalimat yang membuka ruang saling curiga.

Bhinneka Tunggal Ika bukan pajangan di pita Garuda, namun ia adalah disiplin berbicara.

Ia menuntut kehormatan pada perbedaan, kehati-hatian terhadap istilah iman orang lain, dan kesadaran bahwa luka komunal masa lalu tidak boleh dipakai dengan bahasa yang longgar dan sembrono.

Yang lebih mengecewakan, dalam klarifikasinya JK justru mencampur persoalan ini dengan pengalihan-pengalihan yang tidak perlu, yaitu soal video dipotong, soal jasanya mendamaikan konflik, soal relasinya dengan Jokowi, bahkan soal isu lain di luar pokok perdebatan.

Tentu publik berhak tahu konteks. Tetapi ketika konteks berubah menjadi parade pembenaran diri, yang terjadi bukan klarifikasi, melainkan kabut.

Kritik atas ucapannya tenggelam di tengah cerita tentang masa lalu dan kebesaran pribadi. Ini pola klasik elite Indonesia, yaitu ketika dikritik, mereka menjawab bukan dengan ketepatan argumen, melainkan dengan ukuran jasa, akses, dan pengalaman.

Seolah-olah publik harus berterima kasih dulu sebelum diizinkan mengoreksi. Padahal demokrasi yang sehat justru menuntut kebalikan, yaitu makin tinggi posisi seseorang dalam sejarah bangsa, makin terbuka ia pada koreksi.

Karena itu, yang diperlukan sekarang bukan sekadar pembelaan tim komunikasi atau perang tafsir antarpendukung.

Yang diperlukan adalah keberanian moral untuk berkata; ya, niat perdamaian itu baik, tetapi rumusan kalimatnya keliru dan tidak mencerminkan sensitivitas seorang tokoh bangsa dalam negara majemuk.

Mengakui kekeliruan bahasa bukan berarti mengakui niat jahat. Justru di situlah kelas kenegarawanan diuji.

Negara ini tidak kekurangan orang besar yang pandai bercerita tentang masa lalu; yang langka adalah tokoh tua yang cukup rendah hati untuk berkata, "Saya salah memilih kata."

JK masih punya kesempatan untuk mengambil posisi itu, dan berhenti berlindung di balik jasa, berhenti menyamakan kritik dengan fitnah, dan mulai memberi teladan bahwa kebijaksanaan politik juga berarti kesediaan mengoreksi diri.

Solusinya pun terang. Pertama, tokoh publik harus belajar membedakan antara kesaksian historis dan generalisasi teologis.

Cerita tentang Ambon dan Poso boleh disampaikan, tetapi dengan disiplin akademik dan empati lintas iman, bukan dengan penyederhanaan yang memberi kesan bahwa tradisi keagamaan tertentu identik dengan logika kekerasan.

Kedua, ruang-ruang kampus, rumah ibadah, dan media mesti menuntut standar bahasa publik yang lebih tinggi, terutama dari mantan pejabat negara.

Ketiga, masyarakat juga harus berhenti memaklumi kekeliruan elite hanya karena mereka punya jasa masa lalu.

Jasa harus dihormati, tetapi ucapan tetap harus diuji. Dalam negara hukum dan negara majemuk, hormat tidak identik dengan bebas dari kritik.

Persoalan ini bukan semata-mata tentang JK, bukan pula sekadar soal satu potongan video atau satu laporan polisi. Ini tentang mutu etika elite kita.

Jika seorang tokoh setingkat Jusuf Kalla saja masih merasa pengalaman pribadi cukup untuk menutup problem pada ucapannya, maka kita sedang berhadapan dengan penyakit lama republik, yaitu kultus jasa yang menumpulkan akal sehat.

Indonesia membutuhkan negarawan yang mengikat luka, bukan tokoh senior yang merasa boleh berbicara serampangan karena pernah berjasa.

Bhinneka Tunggal Ika menuntut lebih dari sekadar pidato damai; ia menuntut kerendahan hati, ketelitian, dan penghormatan pada martabat iman orang lain.

Di titik itulah JK gagal memberi teladan. Dan ketika teladan gagal, kritik bukan sikap kurang ajar. Kritik justru adalah bentuk paling sehat dari kecintaan pada republik.*

*) Penulis adalah seorang peneliti yang sekaligus aktif dalam berbagai organisasi yang membentuk kapasitas kepemimpinan dan kepekaan sosialnya.

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), termasuk keterlibatannya dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Tambang (HMT ITB).

Ia mengaku pernah menyanyikan lagu "Erika" yang belakangan viral dan menuai sorotan publik karena dinilai mengandung unsur yang tidak pantas.

Baca Juga:

• Megawati: Lemhannas Bukan Hanya Sekadar Lembaga Sertifikasi Pemimpin

"Ketika menjadi mahasiswa ITB, saya memang Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang. Lagu yang sekarang viral, 'Erika', dulu juga pernah dinyanyikan. Saya waktu itu ikut bagian sebagai pemain kecrekan, backing vokal," kata Pramono kepada wartawan.

Pramono menegaskan bahwa versi lagu yang ia nyanyikan saat itu memiliki konteks dan lirik yang berbeda dengan yang beredar saat ini di ruang publik.

Ia menyebut, pada masa itu lagu tersebut kerap ditampilkan dalam kegiatan seni mahasiswa sebagai bentuk ekspresi sosial dan politik.

"Kalau ditanya apakah pernah menyanyikan lagu Erika, saya jawab pernah. Tetapi syair dan liriknya berbeda," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam sejumlah kegiatan HMT ITB pada masa itu, lagu tersebut menjadi bagian dari ekspresi kritik mahasiswa terhadap situasi politik era Orde Baru.

Bahkan, dalam pertunjukan kerap disertai orasi yang menirukan figur Presiden Soeharto.

"Itu bagian dari ekspresi mahasiswa pada zamannya. Ada juga orasi dengan gaya Pak Harto dalam pementasan," kata Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan kehadirannya dalam acara halal bi halal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB, yang pernah memberikan beasiswa kepadanya.

"Saya dulu menerima beasiswa dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB hingga bisa menyelesaikan kuliah di Teknik Pertambangan," ujarnya.

Di sisi lain, HMT ITB sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas viralnya lagu "Erika".

Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut menegaskan tidak membenarkan segala bentuk konten yang merendahkan martabat individu atau kelompok.

HMT ITB juga menyebut telah melakukan penurunan (take down) sejumlah konten audio dan video terkait lagu tersebut dari kanal resmi maupun akun yang terafiliasi.*

(oz/ad)

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia menyebut informasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal GPK Thobahul Aftoni sebagai narasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi memicu kegaduhan internal partai.

Baca Juga:

• PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!

"Apa yang disampaikan saudara Toni adalah narasi provokatif di tengah dinamika internal. Pernyataan tersebut sama sekali tidak mewakili sikap GPK," kata Fauzan kepada wartawan, Minggu (19/4/2026).

Ia menegaskan, proses konsolidasi internal PPP saat ini masih berjalan, mulai dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga Musyawarah Cabang (Muscab).

Menurutnya, struktur organisasi partai di berbagai daerah tetap solid.

Fauzan juga membantah adanya kebijakan pemecatan massal seperti yang ditudingkan. Ia menyebut langkah DPP PPP lebih pada penataan organisasi sesuai mekanisme internal partai.

Menurut dia, penunjukan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah daerah dilakukan karena kepengurusan sebelumnya tidak menjalankan kewajiban organisasi, termasuk tidak melaksanakan Muswil sesuai aturan partai.

Sementara itu, pergantian kepengurusan di tingkat DPC, kata Fauzan, lebih banyak disebabkan oleh berakhirnya masa berlaku surat keputusan (SK), bukan pemecatan.

"Banyak kepengurusan yang masa SK-nya habis dan diperpanjang dengan komposisi yang sama. Jadi bukan diberhentikan, melainkan perpanjangan masa tugas," ujarnya.

Ia mencontohkan di Jawa Timur, dari 38 DPC, sebanyak 26 DPC mengalami perpanjangan SK dengan struktur yang sama seperti sebelumnya.

Fauzan mengimbau seluruh kader PPP untuk menahan diri dan tidak memperkeruh situasi dengan pernyataan yang dapat memecah soliditas partai.

Ia menekankan pentingnya konsolidasi menjelang agenda politik ke depan, termasuk verifikasi Pemilu 2029.

"Yang lebih penting saat ini adalah memperkuat konsolidasi hingga ke akar rumput," kata dia.*

(sn/ad)

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.

Kondisi ini terjadi seiring situasi keamanan yang masih dinamis di jalur pelayaran strategis tersebut.

Baca Juga:

• DPR Minta Kenaikan BBM Tak Picu Lonjakan Harga Pangan

"Dua kapal PIS yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di Selat Hormuz," kata Vega dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

PIS, lanjut Vega, juga melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas terkait dan kementerian, untuk memastikan proses pelayaran tetap mengutamakan keselamatan.

"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait sambil menyiapkan perencanaan pelayaran yang aman," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keselamatan awak kapal, keamanan kapal, serta muatan menjadi prioritas utama perusahaan dalam situasi tersebut.

PIS berharap kondisi di Selat Hormuz segera membaik sehingga kedua kapal dapat melanjutkan pelayaran seperti rencana awal.

Sebelumnya, situasi di Selat Hormuz kembali menjadi sorotan setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan jalur tersebut berada dalam pengawasan ketat angkatan bersenjata.

Pernyataan itu muncul di tengah ketegangan yang masih berlangsung di kawasan tersebut.*

(at/ad)

JAKARTA - Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya.

Laporan itu terkait unggahan di media sosial yang menyebut dirinya memiliki 750 SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan investasi.

Baca Juga:

• Diusir dari Rumah Warisan, Dr. Bajora Siregar Justru Beri Pesan Menyentuh: Tak Perlu Kaya, yang Penting Bahagia

Laporan tersebut teregistrasi dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/2746/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA yang diterima sekitar pukul 22.10 WIB di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Dalam laporan itu, Uya Kuya atau Surya Utama melaporkan dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, serta Pasal 263 dan/atau 264 KUHP.

Peristiwa bermula ketika Uya Kuya menemukan unggahan di platform Threads yang menampilkan foto dirinya yang telah diedit.

Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut dirinya memiliki 750 dapur MBG. Informasi itu dinilai tidak benar dan dikategorikan sebagai hoaks.

Pelapor menyatakan unggahan tersebut merugikan dirinya karena membentuk persepsi publik seolah-olah informasi tersebut merupakan fakta.

Atas dasar itu, ia memilih menempuh jalur hukum agar kasus tersebut dapat diselidiki lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan tersebut. "Iya benar," kata Budi, Minggu, 19 April 2026.

Ia menjelaskan laporan yang diajukan berkaitan dengan dugaan penyebaran berita bohong atau fitnah.

"Terkait penyebaran berita bohong," ujarnya.*

(di/ad)

JAKARTA - Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android XR.

Dalam langkah strategis ini, raksasa teknologi tersebut juga bekerja sama dengan rumah mode mewah Gucci untuk menghadirkan perangkat wearable yang memadukan teknologi dan fesyen kelas atas.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Rekrutmen Pekerja Lansia, Apindo Ingatkan Risiko Jika Diterapkan Seragam

Strategi ini mengikuti pola yang sebelumnya diterapkan Meta, yang memasarkan kacamata pintar melalui merek Ray-Ban dan Oakley.

CEO Gucci Luca de Meo menyebut perangkat hasil kerja sama tersebut baru akan diluncurkan pada 2027.

Artinya, produk itu tidak akan masuk dalam gelombang awal peluncuran kacamata Android XR Google yang dijadwalkan tahun ini.

Jika Ray-Ban menjadi representasi pasar massal, Gucci diposisikan sebagai lini premium.

Kacamata pintar ini diperkirakan menyasar segmen kelas atas dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk awal Google yang dikembangkan bersama Warby Parker dan Gentle Monster.

Meski belum banyak detail teknis yang diungkap, perbedaan utama perangkat ini disebut terletak pada aspek desain.

Langkah tersebut menunjukkan upaya Google untuk menggeser posisi kacamata pintarnya dari sekadar perangkat teknologi menjadi bagian dari gaya hidup.

Strategi ini mencerminkan pendekatan serupa yang dilakukan Apple lewat Apple Watch Hermès yang dijual di atas 1.000 dolar AS sejak 2015.

Kolaborasi antara teknologi dan rumah mode kini menjadi pola umum dalam industri wearable premium.

Namun, pasar kacamata pintar kelas atas masih menyimpan ketidakpastian. Sejumlah laporan menyebut Meta juga mempertimbangkan kerja sama dengan Prada, meski belum terealisasi.

Di sisi lain, CEO Snap Inc. Evan Spiegel sebelumnya menilai kolaborasi Meta dengan EssilorLuxottica lebih menguntungkan Meta, sekaligus memunculkan isu privasi dan dampaknya terhadap citra merek fesyen yang terlibat.

Google sendiri masih menghadapi tantangan serupa, terutama terkait persepsi publik terhadap pengelolaan data pengguna, yang telah menjadi sorotan sejak peluncuran Google Glass lebih dari satu dekade lalu.*

(at/ad)

JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanahan hingga mencapai kondisi zero berkas atau tanpa penumpukan layanan.

Target ini ditetapkan sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi di sektor pertanahan.

Baca Juga:

• Diusir dari Rumah Warisan, Dr. Bajora Siregar Justru Beri Pesan Menyentuh: Tak Perlu Kaya, yang Penting Bahagia

Penurunan tersebut mencapai sekitar 22.000 berkas.

"Sudah ada penurunan selama satu kuartal ini. Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas yang masuk di Kuartal I, II, dan III tahun 2025 sudah harus zero berkas," ujar Nusron, Sabtu (18/4/2026).

Nusron menegaskan bahwa seluruh jajaran diminta bekerja sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Ia juga meminta kantor wilayah (Kanwil) BPN di daerah yang masih memiliki tunggakan berkas untuk segera melakukan percepatan melalui rapat khusus.

Menurutnya, target penyelesaian berkas Kuartal I 2025 ditetapkan selesai pada akhir Mei 2026, sementara berkas Kuartal 2025 ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

"Kita tetap ada target penurunan hingga mendekati nol berkas agar pelayanan tertib," kata Nusron.

Ia juga meminta sejumlah pejabat eselon I di lingkungan ATR/BPN, termasuk Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Inspektorat Jenderal, serta Pusdatin, untuk menyusun strategi percepatan penyelesaian berkas.

Strategi tersebut mencakup perbaikan sistem, mitigasi teknologi, hingga pembenahan standar operasional prosedur (SOP) agar kasus penumpukan tidak kembali terjadi.

"Kita buat strategi untuk men-cleansing berkas seperti ini. Kemudian bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi, baik melalui teknologi maupun perbaikan SOP," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, menyampaikan bahwa tren penyelesaian berkas menunjukkan perbaikan.

Hingga 2025, jumlah berkas layanan pertanahan yang berhasil diselesaikan tercatat mencapai 12.285 berkas.

"Penurunannya cukup signifikan meskipun ada libur panjang hari raya," ujarnya.

Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan, seperti sengketa tanah, masalah batas wilayah, serta kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi oleh pemohon.*

(km/ad)

JAKARTA — Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III DPR RI dan Komisi Kejaksaan RI.

Ia meminta perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto atas proses hukum yang tengah dijalaninya di Pengadilan Negeri Padang.

Baca Juga:

• DPR Minta Kenaikan BBM Tak Picu Lonjakan Harga Pangan

Saat ini, ia menjalani persidangan dengan nomor perkara 47/Pid.Sus-TPK/2025/PN Padang dan ditahan di Rutan Kelas II A Padang sejak Oktober 2025.

Dalam suratnya, Kamser menyebut dirinya didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 7,87 miliar berdasarkan hasil audit internal Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Namun, ia menilai metode perhitungan kerugian tersebut tidak sesuai.

"Seluruh biaya operasional, termasuk gaji karyawan dan direksi, dianggap ilegal hanya karena dinilai tidak memenuhi aspek administratif seperti dokumen perencanaan," tulis Kamser dalam surat yang dikutip Minggu (19/4/2026).

Ia menegaskan selama menjabat, dirinya membangun berbagai unit usaha Perusda dari nol, mulai dari bengkel, perdagangan hasil bumi, jasa kontraktor, hingga pembangkit listrik tenaga biomassa di Siberut.

Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran, kondisi geografis Kepulauan Mentawai, serta minimnya dukungan kebijakan menjadi tantangan besar dalam mengembangkan perusahaan daerah tersebut.

Kamser juga menyebut tidak pernah ada temuan korupsi selama masa jabatannya berdasarkan pemeriksaan berbagai lembaga, termasuk BPK, inspektorat, kepolisian, hingga auditor independen.

"Dalam semua pemeriksaan, tidak pernah ditemukan adanya korupsi dalam bentuk apa pun," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah unit usaha yang telah dibangun justru tidak lagi beroperasi setelah dirinya tidak menjabat, bahkan kantor perusahaan disebut dalam kondisi tidak terurus saat penyidikan berlangsung.

Dalam proses persidangan, Kamser mengklaim tidak ditemukan bukti aliran dana ke dirinya maupun indikasi memperkaya diri sendiri.

Ia juga menyebut telah memenangkan praperadilan pada Desember 2025, namun perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Kamser dengan pidana 7 tahun penjara serta denda Rp 7,8 miliar subsider kurungan tambahan.

Melalui surat terbukanya, ia meminta perhatian DPR, Komisi Kejaksaan, hingga Presiden RI untuk meninjau ulang penanganan perkara tersebut.

Kamser juga mengaku mengalami tekanan psikologis dan penurunan kondisi kesehatan selama proses hukum berlangsung.

"Kasus ini bukan hanya menyangkut saya pribadi, tetapi juga menjadi pelajaran bagi para profesional agar tidak takut terlibat dalam tata kelola pemerintahan," tulisnya.

Ia berharap adanya proses hukum yang lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan bagi warga negara dalam menghadapi perkara hukum.*

(ad)

JAKARTA — Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian masyarakat telah mencapai Rp 9,1 triliun, dengan jumlah laporan yang terus meningkat hingga sekitar 1.000 pengaduan setiap hari.

Baca Juga:

• Akhirnya! BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara Rp 28 Miliar Minggu Ini

Angka ini menunjukkan eskalasi signifikan kejahatan berbasis teknologi yang menyasar masyarakat luas.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah mitigasi, termasuk pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas penipuan.

"Ada Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang akibat scam ini. Dari jumlah tersebut, IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan sekitar Rp 432 miliar," ujar Friderica dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Ia menjelaskan, sebaran kasus terbanyak berasal dari Pulau Jawa dengan lebih dari 303.000 laporan, disusul wilayah Sumatera.

Modus yang paling dominan adalah penipuan transaksi belanja, disusul panggilan palsu, investasi bodong, lowongan kerja fiktif, hingga penipuan berkedok hadiah.

Indonesia Lampaui Negara Lain dalam Jumlah Laporan

OJK menyoroti tingginya intensitas laporan di Indonesia yang mencapai 1.000 kasus per hari, jauh di atas negara lain yang berkisar 150–400 laporan harian.

"Ini menunjukkan eskalasi kejahatan penipuan di Indonesia sangat tinggi," kata Friderica.

Kondisi ini diperburuk oleh lambatnya pelaporan korban.

Sekitar 80 persen laporan baru masuk lebih dari 12 jam setelah kejadian, sementara dana hasil kejahatan dapat berpindah tangan dalam waktu kurang dari satu jam.

OJK juga mengungkap bahwa pola kejahatan semakin kompleks.

Dana korban tidak hanya dipindahkan antar rekening bank, tetapi juga mengalir ke dompet digital, aset kripto, emas digital, hingga platform e-commerce.

Kondisi ini membuat proses pelacakan dan pemblokiran menjadi lebih sulit dan membutuhkan koordinasi lintas sektor secara cepat.

OJK menegaskan perlunya kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pencegahan, termasuk pemberantasan pinjaman online ilegal yang kerap menjadi pintu masuk kejahatan digital.

"Kolaborasi menjadi kunci agar masyarakat tidak terus menjadi korban," kata Friderica.*

(cb/ad)

JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepentingan strategis Indonesia di tengah dinamika global.

Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato dalam peringatan Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.

Baca Juga:

• Bupati Malang Lantik Anaknya Jadi Kepala Dinas, Hasto: Tidak Elok dan Abaikan Meritokrasi

Menurut dia, doktrin dan strategi pertahanan harus dilandasi cara pandang geopolitik yang kuat.

Ia mengaitkan hal tersebut dengan gagasan Presiden pertama RI, Soekarno, yang mendirikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai pusat pengembangan pemikiran strategis kebangsaan.

Namun, Megawati mengkritik arah perkembangan Lemhannas saat ini.

"Lemhannas jangan dipersempit maknanya hanya menjadi lembaga yang mengeluarkan sertifikat kepemimpinan," kata dia.

Menurut Presiden kelima RI itu, Lemhannas seharusnya menjadi ruang penggemblengan calon pemimpin dari berbagai latar belakang, mulai dari sipil, militer, hingga kalangan profesional dan budayawan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun kekuatan nasional yang utuh.

"Semua wajib bersatu dalam pemikiran dan cita-cita untuk Indonesia Raya," ujarnya.

Megawati juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran kolektif sebagai satu bangsa yang memiliki tujuan bersama, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Menurut dia, persatuan tersebut harus berakar pada kesadaran terhadap ruang hidup bangsa—meliputi tanah, air, dan udara—sebagai bagian dari identitas geopolitik Indonesia.*

(tb/ad)

JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tidak berdampak pada kenaikan harga bahan pokok.

Menurut Rivqy, stabilitas harga pangan harus tetap dijaga agar daya beli masyarakat tidak tergerus di tengah tekanan ekonomi.

Baca Juga:

• Harga Pangan Naik di Akhir Pekan: Daging Sapi, Beras, hingga Minyak Goreng Kompak Menguat

Ia menilai, kenaikan harga BBM saat ini hanya terjadi pada jenis dengan Research Octane Number (RON) tinggi, sehingga tidak secara langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.

Namun demikian, potensi efek lanjutan tetap perlu diantisipasi.

Rivqy juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang transparan terkait kebijakan energi.

Pemerintah, kata dia, perlu menjelaskan kondisi riil sektor BBM, mulai dari ketersediaan pasokan hingga beban subsidi.

"Transparansi penting agar masyarakat memahami urgensi kebijakan ini dan tidak menimbulkan kegelisahan," ujarnya.

Sebelumnya, Pertamina resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi per 18 April 2026.

Berdasarkan data dari aplikasi MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite yang naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi relatif tidak berubah. Pertamax (RON 92) masih dipatok Rp12.300 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Rivqy menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif, termasuk penguatan distribusi dan pengelolaan cadangan energi, agar stabilitas harga tetap terjaga.

Ia berharap kebijakan energi ke depan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan, di tengah dinamika global yang mempengaruhi sektor energi.*

(km/ad)

JAKARTA — Sejumlah harga bahan pangan strategis terpantau mengalami kenaikan pada Minggu, 19 April 2026.

Kenaikan terutama terjadi pada komoditas daging sapi dan minyak goreng, meski beberapa bahan pokok lainnya justru mencatat penurunan harga.

Baca Juga:

• Emas Antam Tak Bergerak Hari Ini, Harga Buyback Justru Menguat!

Sebaliknya, daging sapi kualitas II turun tipis Rp100 ke level Rp139.850 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada kelompok beras. Beras kualitas bawah I naik Rp100 menjadi Rp14.600 per kilogram.

Sementara beras kualitas medium I dan II masing-masing naik Rp50 menjadi Rp16.100 dan Rp15.950 per kilogram.

Untuk beras kualitas premium, kenaikan turut terjadi. Beras kualitas super I tercatat naik Rp100 menjadi Rp17.400 per kilogram, sedangkan super II naik Rp50 menjadi Rp16.900 per kilogram.

Harga gula juga mengalami penyesuaian. Gula pasir premium naik Rp100 menjadi Rp20.250 per kilogram, sementara gula pasir lokal naik Rp50 menjadi Rp19.150 per kilogram.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada minyak goreng. Minyak goreng curah naik Rp200 menjadi Rp20.300 per kilogram.

Adapun minyak goreng kemasan bermerek I naik Rp250 menjadi Rp23.500 per kilogram, dan kemasan bermerek II naik Rp300 menjadi Rp22.650 per kilogram.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kebijakan domestic market obligation (DMO) minimal 35 persen dinilai efektif menjaga stabilitas harga minyak goreng, khususnya produk Minyakita.

"Realisasi distribusi yang sudah melampaui 49 persen menunjukkan mekanisme berjalan baik dalam menjaga pasokan dan harga," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 17 April 2026.

Per 10 April 2026, harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan akhir Desember 2025 sebelum kebijakan diterapkan.

Di tengah tren kenaikan, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga. Cabai merah keriting turun Rp350 menjadi Rp45.250 per kilogram.

Cabai rawit hijau turun Rp40 menjadi Rp48.950 per kilogram, sementara cabai rawit merah turun Rp115 menjadi Rp71.550 per kilogram.

Harga bawang juga melemah. Bawang merah ukuran sedang turun Rp1.200 menjadi Rp46.150 per kilogram, sedangkan bawang putih ukuran sedang turun Rp25 menjadi Rp39.950 per kilogram.

Untuk komoditas protein, daging ayam ras segar turun Rp1.100 menjadi Rp40.400 per kilogram. Telur ayam ras segar juga turun signifikan Rp2.500 menjadi Rp32.300 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas bawah II tercatat tidak mengalami perubahan dan tetap berada di level Rp14.550 per kilogram.

Kondisi ini menunjukkan fluktuasi harga pangan masih berlangsung dinamis, dipengaruhi oleh faktor pasokan dan distribusi di berbagai daerah.*

(bb/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stagnan pada perdagangan Minggu, 19 April 2026.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas ukuran 1 gram tetap berada di level Rp2.884.000, tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Ketua DPRD Se-Indonesia sebagai Patriot

Untuk ukuran lebih besar, emas 5 gram dibanderol Rp14.195.000 dan 10 gram sebesar Rp28.335.000.

Adapun emas ukuran 25 gram tercatat seharga Rp70.712.000. Sementara itu, emas ukuran 50 gram dijual Rp141.345.000 dan 100 gram Rp282.612.000.

Harga untuk pecahan besar lainnya juga tidak mengalami perubahan, yakni 250 gram Rp706.265.000, 500 gram Rp1.412.320.000, hingga 1.000 gram mencapai Rp2.824.600.000.

Meski harga jual emas tidak bergerak, harga pembelian kembali (buyback) justru mengalami kenaikan sebesar Rp22.000 menjadi Rp2.681.000 per gram.

Kenaikan ini memberi sinyal adanya permintaan yang cukup kuat di pasar sekunder.

Dalam transaksi emas batangan, pemerintah menetapkan ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Pajak tersebut akan langsung dipotong dan disertakan dalam bukti transaksi resmi.

Stabilnya harga emas Antam di tengah kenaikan buyback menunjukkan pasar masih menunggu sentimen global, termasuk pergerakan dolar Amerika Serikat dan kebijakan suku bunga bank sentral, yang kerap memengaruhi harga logam mulia.

Daftar Harga Emas Antam 19 April 2026
0,5 gram: Rp1.492.000
1 gram: Rp2.884.000
2 gram: Rp5.708.000
3 gram: Rp8.537.000
5 gram: Rp14.195.000
10 gram: Rp28.335.000
25 gram: Rp70.712.000
50 gram: Rp141.345.000
100 gram: Rp282.612.000
250 gram: Rp706.265.000
500 gram: Rp1.412.320.000
1.000 gram: Rp2.824.600.000*

(bi/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak masyarakat menghapus stigma dan diskriminasi terhadap anak dengan down syndrome dalam peringatan Hari Down Syndrome Dunia 2026 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Sabtu, 18 April 2026.

Staf Ahli I Tim Penggerak PKK Sumut, Titiek Sugiharti, mengatakan anak dengan down syndrome memiliki potensi yang sama untuk berkembang jika mendapat dukungan yang tepat.

Baca Juga:

• Akhirnya! BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara Rp 28 Miliar Minggu Ini

Menurut dia, upaya menciptakan lingkungan inklusif tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat.

PKK, kata dia, terus mendorong penguatan peran keluarga dalam pengasuhan, stimulasi, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

"Kita ingin memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sentra Bahagia Kementerian Sosial, Teguh Supriono, menilai peringatan ini harus menjadi lebih dari sekadar seremoni. Ia menekankan pentingnya aksi nyata dalam pendampingan anak dan keluarga.

"Anak-anak down syndrome memiliki hak yang sama untuk belajar, bermain, dan berkarya. Mereka tidak untuk dikasihani, tetapi diberi kesempatan," kata Teguh.

Ia juga mengakui keterbatasan fasilitas yang dimiliki Sentra Bahagia saat ini, namun berharap ke depan jangkauan layanan dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti serta Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Umi Idayanti.

Peringatan ini juga diisi dengan penampilan anak-anak down syndrome, mulai dari bermain musik djembe, pembacaan puisi, hingga bernyanyi.

Penampilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa mereka memiliki bakat dan kemampuan yang perlu didukung.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa inklusivitas bukan sekadar wacana, melainkan komitmen bersama untuk membuka ruang yang setara bagi semua anak.*

(ad)

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mengakui adanya kelengahan dalam kasus dugaan penggelapan dana anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, senilai sekitar Rp 28 miliar.

Perseroan menyebut, kasus tersebut tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga berdampak pada BNI.

Baca Juga:

• Akhirnya! BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara Rp 28 Miliar Minggu Ini

"BNI termasuk yang dirugikan dalam kejadian ini. Kami telah melakukan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum," ujar Munadi dalam konferensi pers daring, Minggu (19/4/2026).

Munadi menjelaskan, kasus ini pertama kali terdeteksi pada Februari 2026 melalui audit internal.

Ia menegaskan, praktik tersebut dilakukan oleh oknum individu di luar sistem dan kewenangan resmi perbankan.

Menurut dia, produk investasi yang ditawarkan pelaku tidak tercatat dalam sistem operasional BNI dan bukan merupakan layanan resmi bank.

"Transaksi ini tidak masuk sistem, sehingga secara korporasi BNI tidak mengetahui aktivitas tersebut sampai ditemukan dalam audit internal," kata Munadi.

Meski demikian, BNI menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pengembalian dana nasabah.

Perseroan telah mengembalikan dana sebesar Rp 7 miliar sebagai tahap awal, sementara sisa dana akan diselesaikan dalam waktu dekat melalui mekanisme hukum yang disepakati para pihak.

"Pengembalian dilakukan secara bertahap dan dituangkan dalam perjanjian hukum agar memberikan kepastian bagi semua pihak," ujarnya.

BNI menegaskan dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi tetap aman dan tidak terdampak kasus ini.

Direktur Network & Retail Funding BNI, Rian Eriana Kaslan, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penawaran investasi di luar kanal resmi perbankan.

"Kami mengimbau masyarakat memastikan setiap transaksi dilakukan melalui saluran resmi dan menghindari iming-iming bunga tinggi yang tidak wajar," kata Rian.

Berdasarkan penyelidikan, kasus ini diduga bermula sejak 2019 ketika tersangka menawarkan produk investasi fiktif bernama "Deposito Investment" kepada jemaat gereja.

Produk tersebut menjanjikan imbal hasil hingga 8 persen per tahun, jauh di atas rata-rata bunga perbankan yang berkisar 3–4 persen.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko, menyebut produk tersebut tidak pernah ada dalam sistem resmi bank.

Untuk meyakinkan korban, tersangka diduga memalsukan dokumen, termasuk bilyet deposito dan tanda tangan nasabah, serta mengalihkan dana ke rekening pribadi, keluarga, dan perusahaan miliknya.

BNI menyatakan akan terus mengawal penyelesaian kasus ini hingga tuntas, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal dan literasi keuangan masyarakat guna mencegah kejadian serupa.*

(km/ad)

JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memastikan proses pengembalian dana milik anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Labuhanbatu, Sumatera Utara, terus berjalan dan ditargetkan rampung dalam pekan ini.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, mengatakan penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek kehati-hatian dan kepastian hukum.

Baca Juga:

• Gempa M 5,6 Guncang Nias Utara Dini Hari, Warga Sempat Panik dan Terbangun

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penggelapan dana umat senilai sekitar Rp28 miliar yang sebelumnya dilaporkan ke Polda Sumatera Utara.

Dana tersebut diduga diselewengkan melalui skema investasi fiktif oleh oknum yang tidak lagi bekerja di institusi perbankan.

Munadi menjelaskan, mekanisme pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum antara BNI dan pihak CU Paroki Aek Nabara.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan proses berjalan transparan dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Sejak kasus mencuat pada Februari 2026, BNI disebut telah menyalurkan sebagian dana sebagai bentuk iktikad baik.

Proses selanjutnya kini difokuskan pada penyelesaian penuh dengan tetap memperhatikan aspek legalitas.

"Sejak awal, BNI tidak tinggal diam. Kami terus menjalankan proses penyelesaian secara hati-hati agar hasilnya tidak hanya cepat, tetapi juga sah secara hukum," kata Munadi.

BNI menegaskan bahwa produk investasi yang digunakan dalam kasus tersebut bukan bagian dari layanan resmi perseroan.

Seluruh aktivitas dilakukan oleh individu di luar sistem operasional bank.

Menurut BNI, seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi tetap aman dan tidak terdampak oleh kasus tersebut.

Selain menyelesaikan pengembalian dana, BNI menyatakan akan memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Baca Juga:

• KPK Ingatkan Bahaya Kejahatan Korporasi, Pasar Modal Dinilai Kian Rentan Disalahgunakan

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum hingga tuntas serta memastikan perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama.*

(km/ad)

Kode ini menjadi bentuk apresiasi kepada pemain yang aktif bermain game besutan Garena tersebut setiap hari.

Baca Juga:

• Komdigi Tunda Sistem Rating IGRS Usai Dugaan Kebocoran Data Game, Tunggu Hasil Investigasi

Namun, kode hanya berlaku dalam waktu terbatas dan dapat diklaim satu kali untuk setiap akun.

Pemain dapat menukarkan kode redeem melalui situs resmi Garena Free Fire dengan login menggunakan akun Google, Facebook, Apple, VK, atau Twitter/X.

Setelah itu, kode dapat dimasukkan untuk mendapatkan hadiah secara langsung.

Kode redeem FF terdiri dari kombinasi 12 hingga 16 karakter huruf kapital dan angka.

Berikut beberapa kode redeem Free Fire terbaru 19 April 2026 yang masih bisa diklaim:

INCURMDN2026, BURUBERKAHFF, BANSOSATMIN1, FFBATTLERSH1,
FF2026APR02B, FF2026APR03C, FF2026APR06F, FF2026APR07G,
FF2026APR08H, FF2026APR09I, FF2026APR17Q, FF2026APR18R,
FF2026APR19S, FF2026APR20T, FF2026APR21U, FFNSGFINAL26,
FFNSGFSPRG26, FFNSSPRING26, H2QXKNB65JV9, XD497ZNQE4EJ,
FF2026APR22V, FF2026APR23W, FF2026APR24X, FF2026APR25Y,
FF2026APR10J, FF2026APR11K, FF2026APR12L, FF2026APR13M,
FF2026APR14N, FF2026APR15O, FF2026APR16P, FF2026APR26Z,
FF2026APR271, FF2026APR282, FF2026APR04D, FF2026APR05E,
FF2026APR293, FF2026APR304, FF2026APR01A.

Pemain diimbau segera menukarkan kode tersebut sebelum masa berlaku habis karena berpotensi tidak dapat digunakan kembali setelah kuota penuh atau kedaluwarsa.*

(di/ad)

ACEH BESAR – Madrasah Tsanawiyah (MTs) Baitul Arqam menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) bertema "Mengajar dengan Hati, Menyemai Cinta di Madrasah" pada 17–19 April 2026.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Cut Mutia I Pusjar SKMK LAN Batoh dan diikuti 26 guru dari MTs Baitul Arqam, MTs Darul Aman Tungkop, dan MTs Fauzul Kabir Jantho.

Baca Juga:

• Ini Rekomendasi 12 Tempat Wisata Alam di Karo untuk Libur Akhir Pekan!

Bimtek ini dirancang untuk memperkuat kapasitas guru dalam mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis cinta sesuai KMA 1503 Tahun 2025.

Selama tiga hari, peserta memperoleh 24 jam pelajaran dengan materi penguatan growth mindset, konsep deep learning, pemetaan pembelajaran berbasis Panca Cinta, hingga praktik penyusunan modul ajar berbasis kecerdasan buatan (AI).

Rosyidah Lubis menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran guru, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga pendidik nilai kemanusiaan dan spiritualitas.

Ia menyebut pendekatan KBC penting dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, berempati, dan peduli terhadap lingkungan.

Adapun konsep Panca Cinta yang menjadi inti kurikulum meliputi cinta kepada Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta alam, cinta diri dan sesama, serta cinta tanah air.

Kegiatan ini akan ditutup pada 19 April 2026 di Pantai Riting, Aceh Besar, dengan pembelajaran luar ruang yang menekankan praktik langsung nilai cinta lingkungan.

"Penutupan di Pantai Riting bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari pembelajaran. Peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mempraktikkan nilai cinta lingkungan secara langsung," ujar Rosyidah Lubis.*

(ad)

NIAS UTARA - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, pada Minggu (19/4/2026) pukul 03.06 WIB.

Getaran gempa yang cukup kuat membuat warga di sejumlah wilayah terbangun dari tidur dini hari.

Baca Juga:

• Dana Umat Rp 28 Miliar Diduga Digelapkan Eks Pejabat Bank BUMN, Suster Natalia Akui Tanggung Beban Moral yang Berat

Pelaksana Tugas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, menjelaskan episenter gempa berada di koordinat 1,11° Lintang Utara dan 97,02° Bujur Timur, atau sekitar 52 kilometer barat daya Nias Utara, dengan kedalaman 17 kilometer.

"Gempa ini tergolong dangkal dan dipicu oleh aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia," kata Rahmat dalam keterangan resmi.

BMKG menyebut mekanisme gempa menunjukkan pergerakan naik (thrust fault), yang umum terjadi di zona tumbukan lempeng aktif di wilayah barat Sumatera.

Getaran gempa dirasakan cukup kuat di beberapa daerah.

Di Gunungsitoli, intensitas mencapai skala V MMI, yang berarti guncangan dirasakan hampir seluruh warga dan banyak orang terbangun.

Sementara di Nias Barat, Nias Utara, dan Tapanuli Tengah, intensitas tercatat pada skala IV MMI, di mana getaran terasa jelas di dalam rumah.

BMKG juga mencatat adanya satu kali gempa susulan dengan magnitudo 3,7 hingga pukul 03.40 WIB.

Aktivitas susulan tersebut masih dalam kategori wajar untuk gempa tektonik di zona subduksi.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

BMKG menegaskan bahwa informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi lembaga tersebut.*

(sp/ad)

MEDAN - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan melepas peserta Smartfren Fun Run 2026 yang digelar di Jalan Pulau Pinang, Kecamatan Medan Barat, Minggu (19/4/2026) pagi.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang sejak pagi memadati kawasan pusat kota untuk mengikuti olahraga massal tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Evaluasi MBG, Wakil Ketua MPR: Harus Fokus ke yang Membutuhkan

Ia mengapresiasi tingginya partisipasi warga dalam kegiatan yang dinilai mendorong gaya hidup sehat.

"Ini menjadi ruang positif bagi masyarakat untuk bergerak aktif dan menjaga kebugaran," kata Chairuniza.

Sejak pagi, kawasan Lapangan Merdeka dan sekitarnya sudah dipadati warga.

Selain mengikuti fun run, masyarakat juga memanfaatkan ruang publik untuk berolahraga dan menikmati suasana akhir pekan di pusat kota.

Kegiatan ini juga diramaikan dengan kehadiran stan UMKM yang menjajakan beragam produk kuliner dan kerajinan lokal.

Kehadiran pelaku usaha kecil tersebut turut memberikan dampak ekonomi langsung selama acara berlangsung.

Selain itu, Pemko Medan juga menggelar kegiatan senam massal yang dipandu instruktur.

Warga dari berbagai kelompok usia terlihat mengikuti gerakan dengan antusias, menciptakan suasana kebersamaan di ruang terbuka.

Kemeriahan kegiatan semakin terasa dengan pelaksanaan car free day di kawasan Lapangan Merdeka hingga persimpangan Jalan Balai Kota.

Area tersebut disulap menjadi ruang publik bebas kendaraan yang lebih ramah bagi aktivitas olahraga masyarakat.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemko Medan menegaskan komitmennya dalam membangun kota yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM di ruang publik.*

(ad/ad)