Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Retorika Antikorupsi Tak Lagi Cukup, Pengamat Tantang Prabowo Buktikan Lewat Aksi Nyata

"Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki, hanya satu, saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya. Dan saya tidak akan gentar, saya tidak akan pernah menyerah, apalagi kalau rakyat saya terancam," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan dirinya tidak ingin melihat masih ada rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan maupun kelaparan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah.

"Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin, saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar, saya tidak rela," ujarnya.

Prabowo menilai Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri merupakan salah satu syarat penting bagi sebuah negara untuk menjadi kuat dan berhasil.

Selain itu, Prabowo mengingatkan seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi, TNI, Polri hingga Kejaksaan agar terus melakukan introspeksi. Menurutnya, setiap jabatan yang diemban merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Prabowo mengakui upaya pemberantasan korupsi kerap menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku.

"Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu, rasanya itu... Tapi harus sesuai prosedur hukum. Kita akan tegakkan hukum. Dan hukum itu untuk semua, bukan hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja," tegasnya.

Prabowo kembali menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial, jabatan maupun kekayaan.* (oz/dh)

Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengungkapkan data terbaru menunjukkan sebanyak 16.740 warga mengalami luka, sedangkan ribuan keluarga masih bertahan di lokasi pengungsian karena rumah mereka rusak atau hancur akibat gempa.

Baca Juga:

• Aiptu Sumaryanto Ditemukan Tewas, Tiga Polisi Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Kalteng

Bencana tersebut dipicu oleh dua gempa berkekuatan Magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi dalam selang waktu kurang dari satu menit. Guncangan hebat itu menyebabkan kerusakan besar di berbagai wilayah Venezuela.

Data pemerintah mencatat sebanyak 856 bangunan mengalami kerusakan, dengan 190 bangunan di antaranya runtuh total akibat kuatnya guncangan.

Operasi kemanusiaan berskala besar terus dilakukan dengan melibatkan sekitar 30.076 personel, hampir 29.843 relawan, serta 3.454 anggota tim pencarian dan penyelamatan (SAR) dari lebih dari 30 negara.

Di sisi lain, aktivitas seismik masih belum berhenti. Hingga 10 Juli 2026, pihak berwenang telah mencatat sedikitnya 1.171 gempa susulan, sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi guncangan lanjutan yang dapat memicu kerusakan tambahan.

Pemerintah Venezuela bersama berbagai negara sahabat masih mengintensifkan proses evakuasi, distribusi bantuan kemanusiaan, serta pencarian korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan.* (in/dh)

Kenaikan juga terjadi pada harga beli kembali (buyback) emas Antam. Saat ini, harga buyback tercatat sebesar Rp2.415.000 per gram atau ikut menguat seiring kenaikan harga jual emas batangan.

Baca Juga:

• Cabai Makin Pedas, Harganya Nyaris Rp60 Ribu per Kg dan Jadi Beban Baru Konsumen

Untuk transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP. Potongan pajak tersebut langsung dipotong dari total nilai buyback sesuai ketentuan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti pemotongan pajak.

Berikut daftar harga emas Antam terbaru:

- 0,5 gram: Rp1.377.500
- 1 gram: Rp2.655.000
- 2 gram: Rp5.250.000
- 3 gram: Rp7.850.000
- 5 gram: Rp13.050.000
- 10 gram: Rp26.045.000
- 25 gram: Rp64.987.000
- 50 gram: Rp129.895.000
- 100 gram: Rp259.712.000
- 250 gram: Rp649.015.000
- 500 gram: Rp1.297.820.000
- 1.000 gram (1 kilogram): Rp2.595.600.000

Kenaikan harga emas Antam menjadi perhatian para investor karena logam mulia masih dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang relatif aman di tengah dinamika pasar keuangan dan ketidakpastian ekonomi global.* (an/dh)

Data PIHPS yang diperbarui pada pukul 08.20 WIB menunjukkan, harga cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi di kelompok hortikultura. Sementara itu, cabai merah besar dipatok Rp48.850 per kilogram, cabai merah keriting Rp48.600 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp50.350 per kilogram.

Baca Juga:

• Bupati Sukoharjo Resmi Jadi Tersangka, KPK Langsung Lakukan Penahanan

Pada komoditas beras, harga beras kualitas bawah I berada di angka Rp14.700 per kilogram dan kualitas bawah II Rp14.550 per kilogram. Beras kualitas medium I dipasarkan Rp16.350 per kilogram, medium II Rp16.150 per kilogram, sedangkan beras kualitas super I mencapai Rp17.650 per kilogram dan kualitas super II Rp17.150 per kilogram.

Di sektor protein hewani, daging ayam ras segar dijual Rp37.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging sapi kualitas I tercatat Rp150.550 per kilogram dan kualitas II sebesar Rp141.950 per kilogram. Adapun telur ayam ras berada di kisaran Rp28.950 per kilogram.

Untuk kebutuhan pokok lainnya, gula pasir premium dijual Rp20.300 per kilogram dan gula pasir lokal Rp19.100 per kilogram.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.550 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp24.250 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II berada di harga Rp23.400 per liter.

Data PIHPS tersebut menjadi salah satu acuan perkembangan harga pangan nasional yang dipantau secara berkala guna mendukung stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi di berbagai daerah.* (an/dh)

Shohibul mengatakan publik melihat adanya jarak antara pidato antikorupsi yang disampaikan pemerintah dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Ia menilai pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang menyentuh seluruh pihak tanpa pandang bulu.

Baca Juga:

• Usai Febrie Adriansyah Mundur, Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas Tiga Kasus Korupsi

Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar ketika sejumlah program strategis pemerintah dihadapkan pada dugaan persoalan hukum maupun praktik korupsi yang melibatkan oknum tertentu.

Shohibul juga menyoroti pentingnya soliditas antar aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Ia menilai Presiden Prabowo menghadapi tantangan politik yang tidak ringan mengingat pemerintahan saat ini didukung koalisi besar. Namun demikian, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menjadi penghalang dalam menegakkan hukum secara adil.

Menurut Shohibul, konsistensi pemerintah dalam menangani kasus korupsi akan menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap komitmen reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ia mengingatkan bahwa publik saat ini tidak hanya membutuhkan pernyataan politik mengenai pemberantasan korupsi, tetapi juga langkah-langkah konkret yang mampu memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Shohibul berharap pemerintah terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak tebang pilih, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus terjaga.* (mi/dh)

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pembentukan tim pengawas merupakan bentuk komitmen DPR dalam memastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum.

Baca Juga:

• Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Sebut Jabatan Kini Jadi Arena Balapan Kumpulkan Uang

Menurutnya, pengunduran diri Febrie Adriansyah tidak boleh menghambat ataupun melemahkan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Ia meminta seluruh aparat penegak hukum tetap menjaga soliditas dan memperkuat sinergi antarinstansi.

Habiburokhman menegaskan Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI harus tetap bekerja sama secara profesional demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi konflik atau ego sektoral di antara lembaga penegak hukum. Menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut merupakan perbuatan oknum, bukan representasi institusi.

"Perkara ini menyangkut individu, bukan kebijakan lembaga. Karena itu, tidak boleh ada konfrontasi ataupun ego sektoral antarinstansi penegak hukum," tegasnya.

Selain itu, Habiburokhman menilai sinergi antar-aparat penegak hukum sangat penting untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Komisi III DPR, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai prosedur, transparan, serta tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menerima surat pengunduran diri Febrie Adriansyah sebagai Jampidsus. Kejaksaan Agung menegaskan pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu penanganan perkara yang selama ini ditangani Korps Adhyaksa.* (d/dh)

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Seventeen, Banda Aceh, ini diikuti 16 peserta yang merupakan perwakilan dari Kota Langsa, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, serta pengurus Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 'Aisyiyah Aceh. Pelatihan didukung oleh pendanaan dari Lazismu Pusat dan donasi internal PW 'Aisyiyah Aceh.

Baca Juga:

• Baik Hati pada Polri, Tak Acuh pada Korban Sipil

Selain meningkatkan kapasitas hukum para peserta, pelatihan juga diarahkan untuk mendorong peran aktif perempuan dalam advokasi hukum di tengah masyarakat serta memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi mulai dari pengantar hukum dan demokrasi, keparalegalan, struktur masyarakat, bantuan hukum dan advokasi, hak asasi manusia, gender dan kelompok rentan, teknik komunikasi bagi paralegal, prosedur hukum dalam sistem peradilan Indonesia, prosedur hukum dalam Qanun Jinayat, penyusunan dokumen pengaduan dan kronologis perkara, hingga penguatan peran paralegal dalam memberikan pendampingan hukum.

Ketua PW 'Aisyiyah Aceh, Hj. Asraf, SP., M.Si., mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mengembangkan amal usaha di bidang layanan hukum bagi masyarakat.

Menurutnya, saat ini Posbakum 'Aisyiyah telah berdiri di tingkat wilayah Aceh dan Cabang Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kompetensi para petugas Posbakum sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.

Sementara itu, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Henni Wijayanti, SH., MH., menegaskan bahwa paralegal memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Ia berharap kader 'Aisyiyah dapat menjadi mitra pemerintah dalam memperjuangkan akses keadilan, terutama bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan hukum.

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari penguatan kelembagaan Posbakum 'Aisyiyah yang saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Setelah pelatihan selesai, peserta akan memperoleh pendampingan lanjutan agar layanan Posbakum dapat berjalan secara profesional, terpadu, serta mampu memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.* (dh)

Kapoksi Fraksi NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mengatakan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan kepala daerah bukanlah peristiwa baru. Menurutnya, pola serupa telah berulang dalam sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Baca Juga:

• Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Sebut Jabatan Kini Jadi Arena Balapan Kumpulkan Uang

Ia menilai maraknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi harus menjadi momentum introspeksi bagi para pejabat publik. Pencegahan korupsi, kata dia, tidak hanya bergantung pada sistem pengawasan, tetapi juga pada kemampuan setiap pemimpin mengendalikan diri.

"Peristiwa ini seharusnya membuat para kepala daerah mawas diri dan mampu mengendalikan hasrat yang tidak baik. Pencegahan terbaik dimulai dari kontrol diri sendiri," ujarnya.

Menurut Ujang, KPK selama ini telah melakukan berbagai kajian serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang. Namun, ia menduga masih ada pemerintah daerah yang belum menjalankan rekomendasi tersebut secara optimal.

Ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan internal berpotensi membuat praktik korupsi terus berulang.

"Kalau rekomendasi itu tidak dijalankan melalui sistem pengawasan internal yang kuat, kasus-kasus seperti ini hanya akan menjadi semacam 'dejavu hukum'," tambahnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sembilan orang dari wilayah Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.* (d/dh)

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mengatakan kasus yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani bukanlah pola baru dalam penanganan perkara korupsi di daerah. Menurutnya, praktik pemerasan terhadap bawahan menjadi salah satu modus yang paling sering ditemukan dalam sejumlah OTT KPK.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Aparat Negara Berbenah, Tegaskan Korupsi Tak Lagi Ditoleransi

Ia menjelaskan, praktik pemungutan fee kepada pengusaha maupun pemerasan terhadap aparatur di lingkungan pemerintah daerah pada akhirnya bermuara pada aliran dana kepada kepala daerah.

Dalam kondisi tersebut, kata Lakso, bawahan yang menjadi korban pemerasan berpotensi mencari sumber dana lain, termasuk melalui pemotongan anggaran atau meminta imbalan kepada pihak swasta. Akibatnya, praktik korupsi semakin meluas dalam rantai birokrasi.

Lakso menilai penyebab maraknya kepala daerah tersandung kasus korupsi berasal dari dua faktor, yakni internal dan eksternal.

Dari sisi internal, tingginya biaya politik dan keinginan mempertahankan kekuasaan menjadi alasan yang mendorong sebagian kepala daerah mengumpulkan dana selama menjabat.

Menurutnya, meski kepala daerah telah memperoleh fasilitas negara dan dukungan anggaran operasional yang memadai, kebutuhan biaya politik untuk menghadapi pemilihan berikutnya sering kali memicu penyalahgunaan wewenang.

Sementara dari sisi eksternal, Lakso menilai terdapat tekanan untuk memenuhi kebutuhan dana non-budgeter dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan maupun alokasi anggaran daerah.

Ia menyebut kombinasi kedua faktor tersebut membuat masa jabatan kepala daerah berubah menjadi ajang mengumpulkan uang sebanyak mungkin melalui berbagai modus, mulai dari suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, IM57+ Institute mendorong aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku di tingkat daerah, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi penerima manfaat dari praktik korupsi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sembilan orang dari wilayah Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.* (d/dh)

Kemenangan La Furia Roja dipastikan lewat gol dramatis Mikel Merino pada penghujung pertandingan setelah kedua tim sempat bermain imbang hingga menit-menit akhir.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Jadwal Spanyol vs Belgia di Perempat Final Piala Dunia 2026, Klik Link Live Streaming di Sini

Gol bermula dari pergerakan Pedro Porro di sisi kanan yang mengirim umpan tarik ke depan gawang. Bola sempat diblok kiper Belgia Thibaut Courtois usai tendangan Dani Olmo, namun Fabian Ruiz dengan sigap menyambar bola muntah untuk membawa Spanyol unggul 1-0.

Belgia yang lebih banyak bertahan berhasil mencuri gol penyama kedudukan menjelang turun minum. Charles De Ketelaere sukses menanduk umpan silang Timothy Castagne pada menit ke-41 dan mengubah skor menjadi 1-1.

Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengambil alih kendali permainan. Lamine Yamal beberapa kali mengancam pertahanan Belgia, namun penampilan gemilang Courtois membuat gawang Belgia tetap aman.

Belgia juga sempat memperoleh sejumlah peluang melalui Kevin De Bruyne dan Maxim De Cuyper, tetapi belum mampu membalikkan keadaan.

Momentum pertandingan berubah ketika Courtois mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan pada menit ke-71. Belgia kemudian mengandalkan Senne Lammens di bawah mistar gawang.

Pelatih Spanyol memasukkan Nico Williams dan Mikel Merino untuk menambah daya gedor. Pergantian tersebut terbukti menjadi keputusan tepat.

Pada menit ke-88, Mikel Merino memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Cubarsi yang gagal diamankan sempurna oleh Senne Lammens. Gelandang Arsenal itu langsung menyambar bola dan menggetarkan gawang Belgia sekaligus membawa Spanyol unggul 2-1.

Belgia berusaha menyamakan kedudukan sepanjang masa injury time. Namun, lini pertahanan Spanyol tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil ini mengantarkan La Furia Roja melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Spanyol dijadwalkan menghadapi Prancis pada laga perebutan tiket ke final yang akan berlangsung pada 15 Juli 2026.* (d/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi keluarga yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang diselidiki.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Mundur dari Jampidsus, Jaksa Agung Pastikan Penanganan Kasus Tetap Berjalan

Meski tidak diperlihatkan kepada publik, Budi menegaskan dua bingkai foto tersebut tetap menjadi bagian dari barang bukti yang diamankan penyidik saat penggeledahan rumah milik Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan proses penegakan hukum dengan perlindungan hak privasi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perkara pidana.

Selain dua bingkai foto keluarga, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, di antaranya dokumen, perangkat elektronik, uang senilai sekitar Rp282,4 miliar dalam berbagai mata uang asing, serta 74 kilogram emas batangan yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

Budi menambahkan, proses penyidikan masih terus berjalan dan bersifat dinamis. Penyidik masih membuka peluang untuk memeriksa saksi tambahan maupun melakukan penggeledahan di lokasi lain apabila dibutuhkan guna melengkapi alat bukti.

Ia menegaskan seluruh barang bukti yang telah diamankan saat ini masih dianalisis secara mendalam. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar penyidik dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.* (dw/dh)

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026). Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa seluruh aparatur negara merupakan pelayan rakyat yang harus bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Minta TNI, Polri, Jaksa Introspeksi Diri: Bintang dan Sepatumu dari Rakyat!

"Saya minta introspeksi, terutama para birokrat kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi," tegas Prabowo.

Menurut Presiden, seluruh atribut, jabatan, dan kehormatan yang melekat pada aparat negara berasal dari kepercayaan rakyat. Karena itu, setiap aparatur wajib mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak lagi menginginkan praktik korupsi maupun penipuan terus terjadi di lingkungan pemerintahan. Ia meminta seluruh aparat negara memperbaiki diri dan tidak mengkhianati amanah yang diberikan.

"Saya mohon, perbaiki dirimu. Mawas diri. Jangan melawan kepada rakyat, rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut memang menghadapi berbagai tantangan, terutama dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi.

Meski demikian, Presiden memastikan pemerintah akan terus menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan status maupun kedudukan seseorang.

"Kita akan tegakkan hukum. Dan hukum itu untuk semua. Bukan hanya untuk orang kuat saja," tegas Prabowo.* (in/dh)

Dalam ceramahnya, Ustaz Farhan mengingatkan bahwa setiap muslim mendambakan husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik. Namun, menurutnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan bagaimana ajal akan datang. Karena itu, setiap muslim diperintahkan untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan amal saleh dan menjaga ketakwaan kepada Allah SWT.

Baca Juga:

• Khutbah Jumat di Aceh Besar: Muhasabah Diri dan Keluarga Jadi Bekal Menuju Akhirat

Dalam tausiahnya, Ustaz Farhan menjelaskan beberapa amalan yang menjadi sebab seseorang memperoleh husnul khatimah. Salah satunya adalah menjaga shalat berjamaah, terutama shalat Subuh di masjid. Ia menyampaikan bahwa shalat Subuh merupakan salah satu ibadah yang memiliki keutamaan besar sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Selain menjaga shalat berjamaah, umat Islam juga dianjurkan mencintai majelis ilmu. Menurutnya, menghadiri pengajian dan menuntut ilmu agama menjadi jalan untuk meningkatkan keimanan sekaligus memperoleh keberkahan hidup.

Ustaz Farhan juga mengingatkan pentingnya membersihkan hati dari sifat iri, dengki, dan dendam. Ia menuturkan bahwa hati yang bersih akan melahirkan keikhlasan dalam beribadah dan menjadi salah satu amalan yang dicintai Allah SWT.

Tak hanya itu, ia mendorong jamaah untuk memperbanyak ibadah sunnah, seperti shalat sunnah, membaca Al-Qur'an, berdzikir, bersedekah, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, serta membantu sesama. Menurutnya, amalan kecil yang dilakukan secara istiqamah lebih dicintai Allah SWT dibandingkan amalan besar yang hanya sesekali dikerjakan.

Dalam kesempatan tersebut, Ustaz Farhan juga mengingatkan tiga wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, yakni berpuasa tiga hari setiap bulan, melaksanakan shalat Dhuha dua rakaat, dan menjaga shalat Witir sebelum tidur.

Menutup tausiahnya, ia mengajak seluruh jamaah untuk terus menjaga shalat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, memperbaiki akhlak, memperbanyak amal saleh, serta memohon kepada Allah SWT agar diberikan keistiqamahan hingga akhir hayat.

"Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga hati kita tetap istiqamah, dan mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah," tutupnya.* (dh)

Suasana peresmian berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Momentum ini menjadi simbol komitmen Yayasan Hajjah Rachmah Nasution dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan ditingkat universitas melalui penyediaan sarana dan prasarana yang semakin modern, representatif, serta mampu menjawab kebutuhan proses pembelajaran di era global 5.0.

Baca Juga:

• Harga Semen Menggila di Batu Bara, Disnakerprindag Disorot, Kadis Bungkam Saat Dikonfirmasi

Pihak Universitas Al Azhar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Kampus yang memiliki fasilitas memadai diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas akademik, penelitian, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.

Gedung baru yang diresmikan ini menjadi bukti nyata bahwa Universitas Al Azhar Medan terus berbenah dan melakukan berbagai pembaruan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai fasilitas yang tersedia diharapkan dapat mendukung aktivitas mahasiswa dan dosen secara lebih optimal, sekaligus menjadi ruang yang mendorong lahirnya kreativitas, inovasi, serta semangat belajar yang tinggi.

Rektor Universitas Al Azhar Medan menyampaikan bahwa pengembangan fasilitas kampus merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi universitas sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, Universitas Al Azhar Medan juga terus memperkuat pembangunan karakter mahasiswa. Kampus berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, etika, kepemimpinan, tanggung jawab sosial, serta nilai-nilai moral yang menjadi bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Peresmian gedung baru ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan prestasi, memperkuat budaya akademik, dan membangun kolaborasi yang produktif dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Universitas Al Azhar Medan meyakini bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Oleh karena itu, berbagai upaya pengembangan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kampus mampu menjadi pusat lahirnya generasi muda yang cerdas, inovatif, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi.* (dh)

Acara tersebut menandai pergantian kepemimpinan Danlanal TBA dari Letkol Laut (P) Agung Dwi Handoko Djoewari kepada Letkol Laut (P) Sigit Riyanto.

Baca Juga:

• Kemenhub Salurkan 25 Lampu PJU Tenaga Surya untuk Tanjungbalai, Dipasang di Jalan Sudirman

Dalam sambutannya, Letkol Laut (P) Agung Dwi Handoko Djoewari mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan selama dirinya bertugas di wilayah Tanjung Balai Asahan.

Ia berharap hubungan silaturahmi dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dapat terus dipertahankan meski dirinya mendapat amanah baru sebagai Perwira Pembantu Produksi Staf Intelijen Komando Armada Republik Indonesia.

Sementara itu, Danlanal TBA yang baru, Letkol Laut (P) Sigit Riyanto, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diterimanya. Ia berharap kerja sama antara Lanal TBA, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat demi menjaga keamanan wilayah perairan serta mendukung pembangunan daerah.

Mewakili kepala daerah, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar menyampaikan penghargaan kepada Letkol Laut (P) Agung Dwi Handoko Djoewari atas dedikasi selama bertugas serta mengucapkan selamat datang kepada Letkol Laut (P) Sigit Riyanto.

Menurut Bupati, sinergi yang selama ini terjalin antara Lanal TBA, Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kota Tanjungbalai, Pemerintah Kabupaten Batubara, dan unsur Forkopimda menjadi modal penting dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah.

Acara turut dihadiri jajaran kepala daerah dari Asahan, Tanjungbalai, Batubara, hingga Labuhanbatu, bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan etnis, dan perwakilan dunia usaha.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian cenderamata, sesi foto bersama, serta penampilan hiburan dari Jalasenastri Cabang 7 Lanal TBA. Seluruh acara berlangsung aman, tertib, dan penuh keakraban.* (dh)

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis dalam audiensi antara Pemko Tanjungbalai dan BPTD Kelas II Sumatera Utara yang berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (9/7/2026).

Baca Juga:

• Wawako Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Bulog Asahan Aman hingga 6 Bulan

Menurutnya, realisasi bantuan tersebut tidak terlepas dari usulan yang diajukan Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perhubungan.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas perhatian yang diberikan kepada Kota Tanjungbalai.

"Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan sarana dan prasarana yang telah diberikan. Semoga sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kementerian Perhubungan, khususnya melalui BPTD Kelas II Sumatera Utara, terus terjalin demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat," ujar Fadly.

Ia berharap keberadaan lampu PJU tenaga surya tersebut mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintasi Jalan Sudirman pada malam hari.

Fadly juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Tanjungbalai, Elvandia, menjelaskan sebanyak 25 titik lampu PJU tenaga surya akan dipasang di sepanjang Jalan Sudirman.

Selain bantuan PJU, Kota Tanjungbalai juga menerima bantuan sebanyak 50 unit life jacket dan 25 unit traffic cone guna mendukung keselamatan pelayaran serta kelancaran lalu lintas.

Menurut Elvandia, proses pemasangan lampu PJU akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Saat ini tahapan awal berupa pembangunan pondasi tiang lampu tengah dikerjakan sehingga diharapkan seluruh pekerjaan dapat segera diselesaikan.* (dh)

Dalam kunjungan tersebut, Fadly didampingi Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan, Dadang, beserta jajaran untuk melihat langsung kondisi gudang penyimpanan beras Bulog.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Terima Tambahan 18 Ribu Ton Beras, Stok Dipastikan Aman untuk SPHP dan Bantuan Pangan

Menurutnya, Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya beras yang menjadi salah satu komoditas strategis dan berpengaruh terhadap laju inflasi maupun deflasi di daerah.

"Pemerintah bersama Bulog terus melakukan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan beras SPHP tetap berada pada kondisi yang aman," ujar Fadly.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus memperkuat sinergi dengan Bulog. Dalam waktu dekat, kedua pihak juga berencana menggelar kegiatan pasar murah atau Gerakan Pangan Murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Selain itu, Pemkot Tanjungbalai akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) guna memperluas jaringan distribusi beras Bulog di wilayah tersebut.

Sementara itu, Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan, Dadang, mengungkapkan stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Asahan saat ini mencapai **3.084.500 kilogram**. Selain itu, tersedia pula stok Minyakita sebanyak 44.736 liter.

Ia menjelaskan, kapasitas gudang Bulog Asahan tergolong terbatas sehingga sebagian cadangan beras juga disimpan di Gudang Bulog Medan. Jika stok di Asahan mulai menipis, pasokan akan segera dikirim dari Medan untuk memastikan distribusi tetap berjalan lancar.

Dadang juga mengajak pelaku UMKM maupun pedagang di Kota Tanjungbalai untuk bergabung menjadi mitra Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK). Saat ini, dari 27 RPK yang pernah terdaftar, baru 14 yang kembali melakukan pendaftaran ulang sehingga diperlukan penambahan mitra guna memperkuat distribusi beras Bulog kepada masyarakat.* (dh)

Dalam kegiatan tersebut, jabatan Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan secara resmi diserahterimakan dari Letkol Laut (P) Agung Dwi H.D., M.Tr.Opsla., CTMP kepada Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, CTMP., CRMP., M.Tr.Opsla.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Lima Puluh

Pada kesempatan itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Letkol Laut (P) Agung Dwi H.D., M.Tr.Opsla., CTMP., selama menjabat sebagai Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan. Ia juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru serta mendoakan agar senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam mengemban amanah.

Selain itu, Bupati Asahan mengucapkan selamat datang kepada Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, CTMP., CRMP., M.Tr.Opsla., sebagai Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan yang baru. Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat semakin mempererat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah pesisir.

Turut mendampingi Bupati Batu Bara dalam kegiatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Inspektur Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kepala BKPSDM, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.* (dh)

Etik terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK saat berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/7/2026) dini hari. Ia tampak bersama dua orang lainnya yang juga menjalani proses penahanan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini Didominasi Berawan, Suhu Tertinggi Capai 33 Derajat Celsius

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Etik Suryani pada Kamis (9/7). Operasi tersebut menjadi OTT ke-16 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

KPK mengungkapkan, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan terhadap para perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pada awalnya, KPK menyebut lima orang diamankan dalam operasi tersebut. Namun, jumlah tersebut kemudian diperbarui menjadi 18 orang yang diamankan.

Dari total tersebut, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut penyidik.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa logam mulia serta uang tunai senilai miliaran rupiah dalam berbagai mata uang, yakni rupiah, dolar Australia, dan dolar Singapura.

KPK menyatakan proses penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut beserta aliran dana yang berkaitan dengan dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.* (an/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pengunduran diri Febrie juga berkaitan dengan proses hukum yang saat ini tengah ditangani penyidik Polri.

Baca Juga:

• Polisi Buka Peluang Periksa Jampidsus Febrie Adriansyah dalam Pendalaman Kasus Korupsi PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel

Anang menegaskan, meski terjadi pergantian di posisi Jampidsus, seluruh proses penanganan perkara tetap berlangsung sebagaimana mestinya tanpa mengganggu kinerja institusi.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah memberikan penjelasan terkait penggeledahan rumah pribadinya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dilakukan tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya.

Dalam konferensi pers di Gedung Jampidsus, Jumat (10/7), Febrie mengakui rumah yang digeledah tersebut merupakan miliknya dan telah dimiliki sejak lama.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan hingga kini belum menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani bersama Kortastipidkor Polri.

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Kamis (9/7), penyidik menyita barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan, uang tunai Rp100 juta, serta valuta asing senilai 4.767.300 dolar Amerika Serikat dan 14.083.800 dolar Singapura.

Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen, telepon seluler, dan barang bukti lain untuk kepentingan penyidikan. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola batu bara, perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020–2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.* (an/dh)