JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menggunakan telur produksi lokal sebagai bahan utama menu.

Dadan mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden agar program MBG turut memperkuat ekonomi daerah melalui penyerapan produk dalam negeri.

Baca Juga:

• Ketua MPR Ingatkan Dampak Perang: Hidup Masyarakat Kian Berat, Harga BBM dan Pangan Ikut Naik

Ia menegaskan, tidak hanya telur, seluruh SPPG juga diminta memprioritaskan bahan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal di masing-masing wilayah.

"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal," ujarnya.

Menurut Dadan, apabila mitra pelaksana memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, maka tetap diharapkan menyerap hasil produksi peternak setempat agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kebijakan tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan dalam negeri, khususnya sumber protein seperti telur dalam program MBG.

Lebih lanjut, BGN tidak menetapkan menu nasional yang seragam dalam pelaksanaan program.

Lembaga tersebut hanya menentukan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi setiap menu.

"BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi," kata Dadan.

Untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga, BGN juga menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG.

Mereka bertugas menyusun menu berbasis potensi pangan lokal sekaligus menyesuaikan dengan selera masyarakat setempat.

"Menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal," ujarnya.*

(km/ad)

BULELENG – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Konflik bersenjata di sejumlah kawasan dinilai berdampak langsung terhadap kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok.

Baca Juga:

• Zulhas: Sawit Tak Boleh Dikuasai Konglomerasi, Rakyat Harus Jadi Pemilik

Muzani menyoroti konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah dan Eropa sebagai salah satu faktor utama yang mendorong ketidakpastian ekonomi global.

Menurut dia, situasi perang telah memicu efek berantai terhadap stabilitas harga di berbagai negara.

"Perang di Timur Tengah, perang di Eropa, dan suasana ketegangan-ketegangan lain menyebabkan kehidupan kita makin sulit," ujarnya.

Ia menjelaskan, dampak paling nyata dari konflik global adalah kenaikan harga bahan bakar minyak yang kemudian berimbas pada naiknya harga kebutuhan masyarakat secara luas.

"Perang telah melahirkan berbagai macam persoalan. Harga bensin naik yang menyebabkan harga-harga jadi naik," kata dia.

Selain itu, Muzani menilai ketidakstabilan global juga membuat akses terhadap kebutuhan dasar menjadi semakin sulit.

Kondisi tersebut, menurut dia, merupakan tantangan yang harus dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia.

"Perang telah menyebabkan kebutuhan-kebutuhan kita menjadi sulit, dan itu semua harus kita hadapi karena seluruh dunia menghadapi situasi itu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Muzani juga meminta mahasiswa untuk meningkatkan ketahanan diri dan kemampuan adaptif menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Ia menekankan pentingnya kemandirian generasi muda dalam menghadapi perubahan dunia.

"Caranya adalah kita harus memiliki kemampuan dan ketahanan diri yang baik. Mahasiswa di sini harus memiliki kemandirian dengan baik," kata Muzani.*

(km/ad)

JAKARTA – Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" karya Dandhy Laksono dan kawan-kawan yang memotret isu konflik lahan di Papua Selatan.

Film tersebut menyoroti dampak proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang disebut berdampak pada masyarakat adat suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account Pajak Daerah, Dorong Digitalisasi dan Tingkatkan PAD

Menanggapi hal tersebut, Tri Purwanto meminta publik tidak terjebak pada narasi sepihak yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat dan mengganggu program pemerintah.

"Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua," kata Tri, Jumat (15/5/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilah informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif di Papua.

Menurut Tri, setiap karya film yang dipublikasikan kepada publik wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memperoleh Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

"Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat," ujarnya.

Tri menambahkan, stabilitas keamanan di Papua harus tetap dijaga di tengah berlangsungnya berbagai program pembangunan.

Karena itu, ia meminta agar ruang diskusi terkait isu Papua dilakukan melalui forum yang edukatif dan legal.

"Kami mengimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif," katanya.

Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta seluruh elemen di Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu keamanan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan pemerintah tidak pernah melarang pemutaran film tersebut

Menurut dia, sejumlah pembubaran kegiatan nobar lebih disebabkan persoalan administratif, bukan instruksi terpusat dari pemerintah.*

(tb/ad)

JAKARTA – Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

Hak tersebut berlaku bagi seluruh warga binaan, termasuk mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang menjalani hukuman kasus pembunuhan berencana.

Baca Juga:

• Gugatan MBG di UU APBN 2026 Dicabut, MK Pastikan Perkara Tak Bisa Diajukan Ulang

Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur dan tidak mengganggu keamanan di lapas.

"Regulasi tersebut mengatur bahwa semua warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga, narapidana tetap berhak menempuh pendidikan termasuk pendidikan tinggi selama menjalani hukumannya sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan tidak mengganggu keamanan," kata Andina, Jumat (15/5/2026).

Ia menegaskan status narapidana tidak menghapus hak seseorang untuk memperoleh pendidikan.

Dengan demikian, seluruh warga binaan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi, selama berada dalam sistem pemasyarakatan.

"Semua narapidana memiliki hak yang sama termasuk di bidang pendidikan. Secara normatif, status narapidana tidak menghilangkan hak pendidikan, dalam hal ini dilakukan secara full daring," ujarnya.

Andina menjelaskan, pemberian akses pendidikan bagi warga binaan merupakan bagian dari tujuan pemasyarakatan, yakni pembinaan dan reintegrasi sosial.

Negara, kata dia, tidak semata menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga pemulihan sosial bagi narapidana.

"Dalam perspektif pemasyarakatan, pendidikan adalah bagian penting dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Negara tidak hanya berkewajiban menghukum, tetapi juga mempersiapkan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat dengan kapasitas yang lebih baik," kata dia.

Meski demikian, ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar akses pendidikan tidak menimbulkan persepsi perlakuan istimewa di mata publik.

Prinsip utama dalam pemenuhan hak narapidana, lanjutnya, adalah non-diskriminasi dengan tetap tunduk pada aturan hukum.

"Prinsip pemberian hak narapidana yakni non diskriminasi dan taat pada hukum. Meskipun narapidana diberikan akses pendidikan namun tetap harus dilakukan dengan pengawasan," ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan tersebut termasuk pendampingan petugas lapas saat narapidana mengikuti perkuliahan daring untuk memastikan fasilitas tidak disalahgunakan.

"Salah satu pengawasan yang dilakukan yakni petugas lapas harus mendampingi narapidana pada saat melakukan perkuliahan daring," katanya.*

(km/ad)

JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berbagai daerah dapat dipersepsikan sebagai bagian dari dinamika politik menjelang kontestasi elektoral.

Ia menyebut langkah tersebut tak lepas dari tafsir publik yang beragam.

Baca Juga:

• Gerindra Hanya Beri Sanksi Teguran untuk Anggota DPRD Jember yang Merokok dan Main Gim saat Rapat, Pengamat: Terlalu Ringan

Rencana Jokowi berkeliling Indonesia sebelumnya disampaikan sejumlah pihak, termasuk relawan Pro Jokowi (Projo), yang menyebut agenda tersebut akan dilakukan pada Juni 2026.

Selain Projo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga dikabarkan menyiapkan agenda serupa.

Hendrawan menilai, dalam politik, upaya mengasosiasikan diri dengan tokoh besar merupakan hal yang lazim.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bagian dari strategi psikologis untuk membangun kepercayaan publik.

"Sejauh yang saya tahu, klaim mengklaim dalam politik itu hal yang biasa saja. Secara psikologis itu bisa menumbuhkan rasa percaya dan kesanggupan diri," ujarnya.

Menurut dia, Jokowi masih memiliki pengaruh politik di tengah masyarakat meski tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Namun, ia menilai konteks kunjungan kali ini akan berbeda apabila dikaitkan dengan agenda organisasi relawan atau partai politik tertentu.

"Keliling kali ini akan dipahami sebagai bagian konsolidasi partai, sebagai upaya persiapan berebut suara untuk partai," kata Hendrawan.

Ia menambahkan, aktivitas politik figur publik pasca-berakhirnya masa jabatan akan lebih mudah dipersepsikan sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politik.

Hal ini, menurutnya, menjadi sinyal bahwa persaingan politik mulai menguat.

Lebih jauh, Hendrawan menilai pengaruh politik tokoh akan mengalami penyesuaian seiring waktu.

Selain faktor posisi, meningkatnya literasi politik masyarakat juga membuat publik lebih kritis dalam menyerap informasi.

"Selain faktor posisi dan jarak waktu yang menurunkan efek pengaruh, literasi politik masyarakat juga meningkat. Masyarakat biasanya dapat informasi lebih objektif saat seorang tokoh tidak lagi menjabat," ujarnya.

Sebelumnya, Projo menyatakan Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah pada Juni 2026.

PSI juga disebut tengah menyiapkan agenda serupa dalam rangka konsolidasi politik.*

(km/ad)

KUPANG – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan sektor perkebunan seperti sawit yang dinilai harus menerapkan pola inti-plasma dengan keterlibatan masyarakat secara dominan.

Dalam kuliah umum di STIKOM Uyelindo Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 15 Mei 2026, Zulkifli Hasan atau Zulhas menekankan bahwa kepemilikan dan pengelolaan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi pada kelompok besar atau konglomerasi.

Baca Juga:

• Cuma Rp10 Juta, MacBook Neo Disebut Bisa Bikin MacBook Pro Terancam

Ia menyebut, perubahan sistem ekonomi sejak era reformasi yang cenderung berbasis pasar bebas telah membuat pelaku bermodal besar lebih mudah menguasai sektor strategis.

Kondisi tersebut, menurut dia, harus dikoreksi agar keberpihakan terhadap rakyat kembali diperkuat.

"Inilah yang dikembalikan, diluruskan oleh Pak Prabowo," ujarnya.

Zulhas menegaskan penguatan ekonomi rakyat menjadi fokus pemerintah, terutama melalui sektor pangan, peternakan, dan perkebunan, agar masyarakat kecil mendapatkan manfaat yang lebih besar dari aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani.

Penggunaan teknologi dinilai mampu memangkas biaya produksi secara signifikan.

"Kalau panen padi itu memerlukan tenaga manusia 24 orang satu hari, kalau teknologi satu hari 24 hektare," kata dia.

Teknologi tersebut, lanjut Zulhas, tidak hanya digunakan dalam proses panen, tetapi juga dalam pemupukan hingga penyiraman dengan bantuan drone dan sistem pertanian modern lainnya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan kampus berbasis teknologi informasi.

Di sisi lain, Zulhas menyinggung kebijakan pemerintah terkait pembiayaan usaha rakyat.

Ia menyebut pemerintah tengah mendorong penurunan bunga kredit usaha rakyat agar lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil.

"Pengajuan kredit oleh rakyat maksimal 8 persen bunga," ujarnya.

Sementara itu, Ketua STIKOM Uyelindo Kupang Reimerta Natonis menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Pangan tersebut.

Ia menilai kehadiran Zulhas memberi dorongan moral bagi pengembangan pendidikan teknologi di NTT.

Reimerta juga menyebut STIKOM Uyelindo sebagai perguruan tinggi IT pertama di NTT yang tengah berproses menjadi universitas.

Namun, keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan bagi banyak calon mahasiswa.*

(km/ad)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang sebelumnya mempersoalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan keputusan tersebut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan yang sama ke MK.

Baca Juga:

• Respons Polemik Sepatu Rp700 Ribu per Pasang, Gus Ipul Tegaskan Program Sekolah Rakyat Tak Boleh Tercoreng Korupsi

"Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon," ujar Suhartoyo saat membacakan ketetapan di ruang sidang MK, Selasa, 12 Mei 2026.

Permohonan uji materi tersebut sebelumnya diajukan oleh Marina Ria Aritonang, ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, dan Edy Rudyanto.

Para pemohon telah menyampaikan surat pencabutan permohonan yang kemudian dikonfirmasi dalam persidangan.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 29 April 2026 juga telah menetapkan bahwa pencabutan permohonan tersebut beralasan menurut hukum, sehingga perkara dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.

MK juga memerintahkan kepaniteraan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam sistem elektronik serta mengembalikan berkas perkara kepada para pemohon.

Dalam permohonan sebelumnya, para pemohon mempersoalkan dasar hukum program MBG dalam APBN 2026 yang dinilai tidak melalui proses legislasi yang terbuka serta dianggap berpotensi menghamburkan keuangan negara.

Mereka juga mengklaim program tersebut berdampak langsung karena memiliki anak usia sekolah.

Meski satu perkara telah dicabut, sejumlah permohonan serupa terkait UU APBN 2026 masih tercatat dan sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.*

(km/ad)

BATU BARA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Pada Rabu, 13 Mei 2026, Bapenda Kabupaten Batu Bara melaksanakan kegiatan Test Operasional (TO) Virtual Account (VA) terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah yang berlangsung di ruang rapat PT. Bank Sumut Medan.

Baca Juga:

• Gus Ipul Temui Korban Pelecehan di Pati, Janjikan Pemulihan Menyeluruh

Uji coba tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi digital pelayanan pajak daerah yang lebih modern dan transparan.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda Kabupaten Batu Bara turut menghadirkan sejumlah wajib pajak secara langsung untuk mengikuti simulasi pembayaran.

Para peserta diberikan pemahaman mengenai alur pembayaran digital, mulai dari penerbitan kode bayar hingga proses transaksi pembayaran secara elektronik.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Bapenda Kabupaten Batu Bara, mulai dari Kepala Bidang, Kasubid, hingga Tim IT Programmer.

Hadir pula perwakilan dari PT. Bank Sumut Pusat serta PT. Bank Sumut Cabang Lima Puluh yang turut mendukung pengembangan sistem pembayaran digital daerah tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kepatuhan dalam membayar pajak daerah, kegiatan ditutup dengan pemberian cendera mata kepada para wajib pajak yang hadir dalam simulasi tersebut.

Penerapan sistem Virtual Account (VA) ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara cepat, aman, praktis, dan efisien.

Selain mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, inovasi ini juga diyakini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara guna menunjang pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

Dengan adanya sistem pembayaran berbasis digital ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.*

(ad)

LAMPUNG – Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaskan 19 orang kini resmi naik ke tahap penyidikan.

Kepolisian masih menelusuri sejumlah kemungkinan penyebab kecelakaan, termasuk dugaan faktor jalan berlubang hingga kecepatan kendaraan.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Disambut Forkopimda di Simeulue, Bahas Penguatan Pelayanan Kepolisian di Wilayah Kepulauan

"Besok tim kami datang lagi ke sana untuk gelar perkara. Penanganan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan," kata Maesa, Jumat, 15 Mei 2026.

Menurut dia, penyidik masih membuka berbagai kemungkinan penyebab kecelakaan.

Salah satunya dugaan bahwa sopir bus berupaya menghindari lubang di jalan sebelum akhirnya kehilangan kendali.

Namun, hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya sejumlah lubang di ruas jalan dengan ukuran relatif kecil.

"Saya ke sana langsung. Lubangnya cuma sekitar dua sentimeter kedalaman, lebarnya bervariasi empat sampai lima sentimeter. Kurang lebih lima meter ada lubang lagi," ujarnya.

Maesa menilai kondisi tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah benar menjadi pemicu utama kecelakaan atau terdapat faktor lain seperti kecepatan kendaraan di jalur lurus tersebut.

"Kalau lubangnya besar mungkin bisa jadi faktor utama. Tapi ini kecil, motor pun bisa lewat. Bisa juga karena kecepatan," katanya.

Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk kernet bus yang menyebut kendaraan sempat berusaha menghindari lubang sebelum kecelakaan terjadi.

Keterangan tersebut masih akan didalami dengan bantuan saksi lain dan ahli teknis.

Selain itu, polisi juga menelusuri kondisi teknis kendaraan.

Dari hasil sementara, bus diketahui melaju dengan posisi gigi lima saat kejadian, yang mengindikasikan kecepatan tinggi.

"Semua harus dibuktikan melalui pemeriksaan ahli," ujar Maesa.

Ia menegaskan bahwa soopir bus berpotensi menjadi tersangka dalam kasus ini, meski penyidik masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab, termasuk perusahaan otobus.

Sebelumnya, bus ALS mengalami kecelakaan setelah menabrak truk tangki bermuatan minyak di Jalur Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Muratara.

Peristiwa itu menewaskan 19 orang, terdiri dari penumpang bus dan pengemudi truk.*

(km/ad)

JAKARTA - Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi belum cukup memberikan efek jera.

Syahri sebelumnya menjadi sorotan setelah tertangkap bermain gim dan merokok saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember bersama mitra kerja yang membahas isu stunting hingga layanan kesehatan.

Baca Juga:

• MK Tolak Gugatan Syarat S2 untuk Caleg, Ini Alasannya

Menurut dia, DPRD merupakan lembaga representasi rakyat sehingga perilaku anggotanya di ruang rapat akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi politik.

"DPRD adalah representasi rakyat, sehingga perilaku di ruang rapat mencerminkan kualitas demokrasi," ujar Airlangga, Jumat, 15 Mei 2026.

Ia menilai langkah Gerindra yang menjatuhkan teguran keras dan terakhir sudah tepat sebagai awal penanganan.

Namun, menurut dia, perlu ada konsekuensi tambahan agar memberikan efek edukatif.

Airlangga menyebut opsi seperti evaluasi internal hingga pembatasan penugasan sementara dapat dipertimbangkan untuk memperkuat sanksi etik.

"Jika pelanggaran seperti ini dianggap ringan, publik bisa melihat ada toleransi terhadap perilaku tidak profesional," katanya.

Senada, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menilai sanksi yang dijatuhkan partai masih belum proporsional dengan fungsi dan tanggung jawab anggota dewan sebagai wakil rakyat.

Ia menegaskan, meski mekanisme sanksi berada di masing-masing partai, tindakan tersebut tetap harus mencerminkan kepentingan publik.

"Kalau melihat peran anggota DPR sebagai wakil rakyat, sanksi tersebut masih kurang mewakili kepentingan publik," ujarnya.

Wawan menambahkan, selain sanksi teguran, partai dapat memberikan langkah pembinaan yang lebih mendidik.

Misalnya, penugasan untuk membuat kajian terkait isu-isu yang dibahas dalam rapat sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Menurut dia, pendekatan pembinaan akan lebih efektif dibanding hanya sanksi administratif semata.

"Perlu ada sanksi tambahan yang mendidik agar ada efek pembelajaran bagi wakil rakyat," katanya.

Sebelumnya, Partai Gerindra memberikan teguran keras kepada Achmad Syahri Assidiqi setelah aksinya bermain gim dan merokok dalam rapat DPRD Jember viral di publik.*

(km/ad)

PATI - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh praktik korupsi.

Pernyataan itu disampaikan merespons polemik anggaran pengadaan sepatu siswa yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang dan menuai sorotan publik.

Baca Juga:

• Gus Ipul Temui Korban Pelecehan di Pati, Janjikan Pemulihan Menyeluruh

Isu besaran anggaran sepatu tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik dan media sosial.

Sejumlah pihak mempertanyakan kewajaran harga satuan dalam pengadaan perlengkapan siswa program Sekolah Rakyat.

Menanggapi hal itu, Gus Ipul menegaskan seluruh proses pengadaan di Kementerian Sosial tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan tata kelola keuangan negara.

Ia menyebut setiap pengeluaran wajib melalui verifikasi dan pengawasan berlapis.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Gus Ipul juga memastikan kementeriannya terbuka terhadap kritik publik.

Ia menyebut seluruh laporan keuangan rutin diaudit oleh lembaga pengawas eksternal, sementara masyarakat juga memiliki ruang untuk mengawasi.

Menurut dia, jika ditemukan indikasi kemahalan atau penyimpangan anggaran, maka akan dilakukan pemeriksaan.

Bahkan, ia menyatakan siap menindaklanjuti secara hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

"Kalau ada belanja dirasa kemahalan, itu juga akan diperiksa. Kalau memang ada indikasi korupsi, ya akan berlanjut pada proses hukum," kata dia.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang menjadi sorotan utama dalam pelaksanaannya.*

(km/ad)

TAPTENG - Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Penangkapan tersebut dilakukan setelah pengembangan kasus dari seorang tersangka warga sipil yang lebih dahulu diamankan.

Baca Juga:

• Aksi “Binjai Darurat Kriminalitas” di Depan Polres, Massa Soroti Absennya Kasat Reskrim

Ia mengatakan, oknum polisi itu kini telah diamankan oleh Propam Polres Tapteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Sebagai bentuk ketegasan dalam pembersihan internal institusi, Polres Tapteng mengamankan seorang oknum personel berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika," ujar Haikel, Jumat, 15 Mei 2026.

Kasus ini bermula dari penangkapan seorang warga sipil berinisial RM (33) di kawasan Lubuk Tukko, Tapanuli Tengah, pada 28 April 2026.

Dari tangan RM, polisi menyita dua paket sabu dengan berat bruto 8,3 gram.

Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik menemukan indikasi keterlibatan pihak lain yang mengarah kepada Aipda JEB.

Namun saat dipanggil untuk dimintai keterangan, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah Aipda JEB di Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, pada 5 Mei 2026.

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan sabu seberat 204,92 gram yang disimpan di dalam kendaraan milik oknum tersebut.

Selain itu, hasil tes urine menunjukkan Aipda JEB positif mengonsumsi amfetamin dan metamfetamin.

Saat ini, yang bersangkutan telah ditahan di Lapas Kelas IIA Sibolga untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres menyebut, Aipda JEB juga telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah proses pemeriksaan kode etik dinyatakan selesai.

"Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang terlibat jaringan narkotika. Penindakan ini adalah bukti keseriusan kami menjaga marwah institusi," kata Haikel.

Polres Tapteng menegaskan akan terus melakukan pemberantasan narkotika, termasuk di internal kepolisian, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas institusi Polri.*

(vv/ad)

JAKARTA - Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599 dolar AS atau sekitar Rp10,5 juta.

Meski masuk kategori entry-level, perangkat ini justru disebut mampu mengganggu dominasi MacBook Pro di segmen profesional ringan.

Baca Juga:

• Menuju Pendidikan Modern, Disdikpora Bali Perkuat Transformasi Berbasis Teknologi: Adaptif, Inovatif, dan Inklusif

Ia bahkan mengakui sempat mempertimbangkan beralih dari MacBook Pro M4 Pro 16 inci miliknya karena performa Neo yang dinilai cukup mumpuni untuk kebutuhan harian.

Hal yang paling mencuri perhatian adalah penggunaan chip A18 Pro, prosesor yang sebelumnya hanya digunakan pada lini iPhone.

Keputusan Apple memakai chip mobile untuk laptop sempat memunculkan keraguan, terutama terkait kemampuan menjalankan macOS secara optimal.

Namun dalam praktiknya, performa MacBook Neo justru melampaui ekspektasi.

Chip A18 Pro disebut mampu menangani multitasking, aktivitas browsing dengan banyak tab, hingga pengeditan gambar ringan tanpa kendala berarti.

Dalam pengujian benchmark, performa multi-core chip ini mendekati MacBook Air M1, sementara single-core-nya bahkan diklaim lebih cepat.

Dari sisi desain, MacBook Neo tetap membawa karakter premium Apple dengan bodi aluminium dan layar 13 inci Liquid Retina.

Bobotnya yang ringan membuatnya nyaman untuk mobilitas tinggi, dengan pilihan warna "Blush" yang menjadi daya tarik tersendiri.

Meski demikian, Apple melakukan sejumlah kompromi untuk menekan harga.

Laptop ini hanya memiliki dua port USB-C tanpa MagSafe, tidak dilengkapi Touch ID pada varian dasar 256GB, serta terbatas pada satu monitor eksternal.

Selain itu, layar MacBook Neo belum mendukung gamut warna P3 dan tidak memiliki fitur True Tone.

Kapasitas penyimpanan 256GB juga dinilai cepat penuh untuk pengguna dengan kebutuhan file besar, sementara kecepatan SSD disebut kurang optimal saat instalasi aplikasi berat.

Di sektor daya, Apple mengklaim baterai mampu bertahan hingga 11 jam penggunaan web dan 16 jam streaming video.

Namun dalam penggunaan nyata, hasilnya bervariasi tergantung aktivitas. Pengisian daya juga terbilang lambat, apalagi tanpa adaptor bawaan di beberapa pasar.

Meski memiliki sejumlah keterbatasan, MacBook Neo tetap dipandang sebagai perangkat dengan value tinggi di kelasnya.

Reviewer menilai laptop ini ideal untuk pelajar, pekerja kantoran, penulis, dan pengguna kasual yang membutuhkan perangkat ringan untuk aktivitas sehari-hari.

Namun untuk kebutuhan profesional berat seperti gaming, editing video intensif, atau penggunaan multi-monitor kompleks, MacBook Pro masih menjadi pilihan utama.

Dengan kombinasi harga murah, desain premium, dan performa yang mengejutkan, MacBook Neo disebut sebagai salah satu produk Apple paling "mengganggu" lini MacBook dalam beberapa tahun terakhir.*

(vo/ad)

PATI — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati.

Pendampingan mencakup pemulihan psikologis, perlindungan sosial, hingga keberlanjutan pendidikan para santri.

Baca Juga:

• MK Tolak Gugatan Syarat S2 untuk Caleg, Ini Alasannya

"Kami bersepakat untuk melakukan langkah-langkah pemulihan bagi seluruh korban dan memikirkan bersama agar para santri tetap dapat melanjutkan pendidikannya," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan pemerintah bersama pemerintah daerah akan memastikan korban mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi secara menyeluruh.

Menurut dia, negara hadir di sisi korban dalam penanganan kasus tersebut.

"Kita semua berdiri di sisi korban. Kami bersama Bupati akan bekerja sama memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan," ujarnya.

Terkait keberlanjutan pendidikan para santri, Gus Ipul menyebut keputusan teknis akan dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Agama dan instansi terkait.

Pemerintah, kata dia, memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak.

"Pada dasarnya kita ingin akses pendidikan tetap bisa diperoleh, di tempat yang paling aman dan nyaman," katanya.

Ia juga menyatakan pemerintah akan melakukan asesmen terhadap kondisi korban dan keluarga untuk menentukan bentuk penanganan lanjutan yang sesuai kebutuhan masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengutuk keras peristiwa pelecehan seksual tersebut dan meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman maksimal kepada pelaku.

"Kita mengutuk keras kejadian itu. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya, kalau perlu seumur hidup," ujarnya.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan kasus tersebut.

Satgas akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dalam proses pendampingan lanjutan.*

(tb/ad)

JAKARTA — Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini, advokat Moratua Silaban menggugat ketentuan yang mengatur pembagian peran suami dan istri dalam rumah tangga karena dinilai mengandung diskriminasi gender.

Baca Juga:

• MK Tolak Gugatan Syarat S2 untuk Caleg, Ini Alasannya

Sementara ayat (2) menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Moratua menilai ketentuan tersebut menempatkan suami dan istri dalam peran yang kaku dan tidak setara.

Menurut dia, norma itu tidak lagi relevan dengan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan modern.

"Rumusan teks ini melahirkan cacat bawaan dalam tata hukum keluarga nasional kita yang menyalahi konstitusi dalam tiga dimensi yang sangat fundamental," kata Moratua dalam persidangan di MK, Jumat, 15 Juni 2026.

Ia menilai aturan tersebut secara tidak langsung mengonstruksi suami sebagai pencari nafkah utama, sementara istri diposisikan sebagai pengurus domestik rumah tangga.

Kondisi itu, menurutnya, menghilangkan prinsip kesetaraan dalam perkawinan.

Dalam permohonannya, Moratua juga mengaku mengalami konflik rumah tangga yang berkaitan dengan penerapan norma tersebut.

Ia menyebut beban finansial yang ditanggungnya tidak proporsional hingga berujung pada sengketa hukum dan perceraian.

Selain itu, ia juga menyinggung dugaan pelanggaran hak atas harta benda yang dialaminya, termasuk klaim pengambilan barang-barang berharga yang dilaporkan ke pihak kepolisian.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa suami dan istri memiliki kewajiban timbal balik secara setara dan proporsional dalam rumah tangga.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam persidangan meminta pemohon memperkuat argumentasi hukum dengan dasar teori, doktrin, dan yurisprudensi.

"Ingin pemaknaan, ini harus dibangun argumentasi yang kuat," ujar Daniel.

MK memberi waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan sebelum sidang dilanjutkan.*

(km/ad)

JAKARTA — konstitusi/" target="_blank">Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkatkan menjadi lulusan strata-2 (S2).

MK menilai permohonan tersebut tidak memiliki argumentasi hukum yang jelas atau kabur.

Baca Juga:

• Status Guru Honorer 2027 Dipersoalkan, Pemprov Sumut Masih Tunggu Petunjuk Teknis Pemerintah Pusat

Namun, MK menyatakan dalil yang diajukan tidak menunjukkan secara meyakinkan adanya pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Uraian dalam posita Pemohon lebih banyak mengutip tautan atau laman tanpa menguraikan secara jelas ihwal argumentasi hukum," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan di Jakarta, Jumat, 15 Juni 2026.

Saldi menegaskan, Mahkamah tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan norma dalam UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi sebagaimana didalilkan pemohon.

"Tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur," ujarnya.

Dengan pertimbangan tersebut, MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menyatakan perkara Nomor 124/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

Dalam permohonannya, pemohon berargumen bahwa ketiadaan syarat pendidikan minimal bagi calon anggota legislatif dinilai membuka ruang kompetisi politik yang tidak berbasis kualitas intelektual.

Pemohon juga membandingkan tingkat pendidikan anggota parlemen di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Iran, Ukraina, dan Polandia.

Namun, MK menilai perbandingan tersebut tidak cukup untuk menguji konstitusionalitas norma yang berlaku di Indonesia.*

(km/ad)

MEDAN — Polemik mengenai masa depan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait implementasi kebijakan tersebut.

Baca Juga:

• Sumut Siap Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-19 2026! Ini Pembagian Grup Lengkapnya

Ia menyebutkan, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar 11 ribu orang

Namun, data rinci mengenai jumlah guru honorer tidak disebutkan secara spesifik karena berada di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada kebijakan penghentian guru non-ASN pada 2027.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyebut isu tersebut merupakan kesalahpahaman.

"Tidak ada sama sekali pernyataan itu. Yang dilakukan pemerintah adalah penataan tenaga non-ASN secara bertahap sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023," kata Nunuk dalam keterangan resmi, dikutip Senin, 11 Mei 2026.

Nunuk menjelaskan, masa transisi penataan tenaga non-ASN berlangsung hingga 31 Desember 2026 dan ditujukan untuk penyesuaian sistem administrasi kepegawaian, bukan penghentian penugasan guru.

Ia juga menegaskan masih banyak sekolah yang membutuhkan dukungan guru non-ASN, sehingga pemerintah tetap memastikan mereka dapat menjalankan tugas selama masa transisi, sambil melakukan pemetaan kebutuhan guru secara nasional.*

(d/ad)

MEDAN — Piala AFF U-19 2026 dipastikan akan digelar di Sumatera Utara pada 1–14 Juni 2026.

Turnamen sepak bola usia muda tingkat Asia Tenggara tersebut akan diikuti 11 negara, termasuk Australia, dengan sistem pembagian tiga grup.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Rp4,5 Miliar untuk Relokasi SMKN 1 Gido di Nias

Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah berada di Grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar.

Sementara Grup B diisi Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Adapun Grup C dihuni Australia, Kamboja, dan Filipina.

Turnamen ini menggunakan tiga stadion di wilayah Medan dan Deli Serdang sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan Medan, dan Stadion Madya 1 Deli Serdang.

Pada laga perdana, Timnas Indonesia U-19 akan langsung menghadapi Myanmar pada 1 Juni 2026 pukul 20.00 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara.

Berikut jadwal fase grup Indonesia:

Indonesia vs Myanmar (1 Juni 2026), Indonesia vs Timor Leste (4 Juni 2026), dan Indonesia vs Vietnam (7 Juni 2026), seluruhnya digelar di Stadion Utama Sumatera Utara.

Sistem turnamen akan meloloskan juara grup dan satu runner-up terbaik ke babak semifinal.

Penyelenggaraan Piala AFF U-19 di Sumut diharapkan menjadi momentum penguatan sepak bola usia muda sekaligus promosi daerah sebagai tuan rumah event olahraga internasional.*

(d/ad)

PADANG — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, program tersebut menargetkan 3.100 pemuda di Kota Padang dan sekitarnya untuk mengikuti pelatihan digital berbasis AI.

Baca Juga:

• GEM Perkuat Budaya Keselamatan Kerja Lewat Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat

"Anak muda harus memiliki kompetensi yang relevan agar mampu bersaing di tingkat global," kata Yassierli saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Padang, Kamis, 14 Mei 2026.

Ia menambahkan, pemerintah membuka kemungkinan penambahan kuota apabila minat peserta melebihi target awal.

Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen percepatan pemulihan ekonomi di Sumatera Barat.

Selain pelatihan SDM, Kemnaker juga menyalurkan bantuan melalui program padat karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Program ini ditujukan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pascabencana banjir dan tanah longsor yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Sumbar.

Yassierli menyebut pihaknya juga telah mengoperasikan posko layanan masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan sebagai bagian dari respons penanganan bencana.

Bantuan Rp30,3 miliar tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mendorong transformasi tenaga kerja di Sumatera Barat.*

(ad)

JAKARTA — GEM Co., Ltd. melalui unit usahanya di Indonesia memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lini operasional.

Perusahaan menilai keselamatan kerja sebagai fondasi utama dalam mendukung keberlanjutan industri energi baru dan daur ulang sumber daya.

Baca Juga:

• Jokowi Jadi Patron Politik PSI, Target Menang Besar di Pemilu 2029

Selain itu, perusahaan juga menjalankan audit keselamatan, inspeksi lapangan, serta evaluasi berkala terhadap prosedur K3.

GEM Indonesia turut mengembangkan program pelatihan rutin, simulasi tanggap darurat, serta edukasi penggunaan APD bagi pekerja dan mitra kerja sebagai upaya membangun budaya sadar keselamatan di lingkungan kerja.

CEO PT QMB New Energy Materials, Pan Hua, mengatakan keselamatan kerja merupakan investasi jangka panjang yang tidak dapat ditawar.

Ia menekankan pentingnya memastikan setiap pekerja dapat kembali ke rumah dengan selamat.

"Keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional," ujarnya.

Seiring peningkatan kapasitas produksi, GEM juga berkomitmen memperkuat sistem manajemen keselamatan kerja agar sejalan dengan standar industri global.

Perusahaan menyatakan tidak hanya berfokus pada capaian produksi, tetapi juga pada perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan.

GEM berharap pengembangan industri hijau yang aman dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan di Indonesia.*

(ad)