Anggota Komisi XIII DPR RI, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH, MH, menyoroti peningkatan perkara tersebut saat rapat dengar pendapat tim kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen AHU/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara beserta jajaran dan organisasi profesi di Medan, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga:

• "32 Tahun Mengabdi, Kini Dituntut 8 Tahun Penjara" - Eks Petinggi Inalum Dante Sinaga Bela Diri di Sidang Korupsi

Jumlah itu meningkat menjadi 64 perkara pada 2025, yang terdiri dari 14 perkara pailit dan 50 perkara PKPU.

Maruli mengatakan tingginya beban perkara harus diimbangi dengan kepastian hukum bagi kurator. Menurut dia, perlindungan diperlukan agar kurator tidak mudah dikriminalisasi ketika menjalankan tugas pemberesan aset.

"Perlindungan hukum harus diberikan dalam bentuk safe harbour atau perlindungan bersyarat, bukan imunitas mutlak. Ini agar profesi kurator terlindungi dari kriminalisasi, tetapi tetap menjunjung tinggi akuntabilitas," ujar Maruli.

Konsep safe harbour yang didorong tersebut mensyaratkan kurator bertindak berdasarkan undang-undang, putusan atau persetujuan pengadilan, menjalankan tugas dengan iktikad baik, bebas dari konflik kepentingan, serta memiliki audit trail yang transparan dalam setiap tindakan dan transaksi.

Lonjakan perkara juga dinilai menimbulkan persoalan dalam transparansi distribusi penunjukan kurator dan pengurus. Tanpa sistem pendataan yang terpusat, pengawasan terhadap beban kerja kurator dinilai sulit dilakukan secara objektif.

Selain itu, batas antara sengketa teknis kepailitan, pelanggaran administrasi, pelanggaran etik hingga tindak pidana dinilai kerap tidak jelas. Sejumlah tindakan kurator, seperti pengamanan aset, pengelolaan rekening boedel, dan verifikasi tagihan, disebut berpotensi berujung laporan pidana.

Secara nasional, Kementerian Hukum mencatat terdapat 2.861 kurator dan pengurus aktif. Namun, sistem pengangkatan kurator dari Pengadilan Niaga disebut belum otomatis terintegrasi dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

Komisi XIII DPR RI kemudian mendorong agar rancangan undang-undang terkait mewajibkan pembentukan Satu Data Kurator Nasional.

Sistem tersebut diharapkan mengintegrasikan data AHU Kementerian Hukum, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga, serta data organisasi profesi.

Data yang terintegrasi nantinya diharapkan mencakup status keaktifan, sertifikasi, organisasi induk, riwayat perkara, beban kerja aktif, hasil pemberesan, catatan pengaduan, sanksi, hingga rekam jejak konflik kepentingan.

Dengan integrasi data dan penerapan safe harbour, tata kelola profesi kurator diharapkan semakin transparan dan akuntabel. Langkah tersebut juga dinilai dapat mendukung kepastian hukum serta iklim investasi, khususnya di Sumatera Utara.* (dh)

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan MTN diamankan pada Selasa (1/9/2026) setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penggelapan kendaraan.

Baca Juga:

• Buntut Kelangkaan BBM di Banda Aceh, Polisi Ringkus Mobil Kia Travello Pengangkut 600 Liter Bio Solar Subsidi

Menurut polisi, perkara bermula ketika pelapor menyerahkan satu unit mobil milik Husni kepada tersangka untuk disewakan atau dirental selama 10 hari. Tarif rental disepakati sebesar Rp350 ribu per hari.

Namun, setelah masa rental berakhir, tersangka disebut tidak lagi melakukan pembayaran. Pelapor yang mencoba menghubungi tersangka juga tidak mendapatkan respons.

Pelapor kemudian melacak keberadaan mobil menggunakan perangkat GPS yang terpasang pada kendaraan. Dari penelusuran tersebut, mobil diketahui telah digadaikan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan rental tersebut.

"Mobil yang dilaporkan digelapkan tersebut merupakan Daihatsu Xenia tahun 2021 dengan nomor polisi BL 1764 ZN atas nama Husni A.MA. Kendaraan tersebut diduga digadaikan dengan nilai sekitar Rp16 juta," ujar Dizha.

Akibat kejadian itu, korban yang bertanggung jawab atas kendaraan rental disebut mengalami kerugian sekitar Rp130 juta. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polresta Banda Aceh untuk diproses secara hukum.

Dalam pengungkapan perkara, Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait keberadaan tersangka serta kendaraan yang dilaporkan.

Pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 17.30 WIB, korban mengamankan MTN di kediamannya di kawasan Desa Lamjamee. Tersangka kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan awal dan proses hukum lebih lanjut, sekitar pukul 22.00 WIB penyidik melakukan penangkapan terhadap MTN dan menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga lembar bukti transfer biaya rental dan satu lembar kwitansi gadai.

Satreskrim Polresta Banda Aceh selanjutnya akan melanjutkan proses penyidikan, termasuk melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Polisi juga masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut untuk memastikan seluruh fakta dan pihak yang berkaitan dengan dugaan penggelapan kendaraan dapat diketahui dalam proses penyidikan.* (dh)

Mengutip situs resmi Logam Mulia Antam, kenaikan tersebut terjadi setelah harga emas sempat mengalami tren pelemahan. Harga emas batangan ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.369.500.

Baca Juga:

• Dolar AS Pagi Ini Melemah ke Rp17.698, Rupiah Kembali Menguat

Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam bergerak di kisaran Rp2.624.000 hingga Rp2.718.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakannya berada pada rentang Rp2.599.000 hingga Rp2.768.000 per gram.

Harga buyback atau harga pembelian kembali emas Antam juga ikut naik Rp15.000 per gram. Harga buyback hari ini berada di level Rp2.492.000 per gram.

Buyback merupakan harga yang diberikan Antam ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan kepada perusahaan.

Untuk pembelian emas batangan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,9%.

Tarif pajak tersebut dapat menjadi 0,45% apabila transaksi pembelian emas disertai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Harga emas Antam pada Kamis (3/9/2026):

0,5 gram: Rp1.369.500
1 gram: Rp2.639.000
2 gram: Rp5.218.000
3 gram: Rp7.802.000
5 gram: Rp12.970.000
10 gram: Rp25.885.000
25 gram: Rp64.587.000
50 gram: Rp129.095.000
100 gram: Rp258.112.000
250 gram: Rp645.015.000
500 gram: Rp1.289.820.000
1.000 gram: Rp2.579.600.000* (d/dh)

Mengutip data Bloomberg, dolar AS tercatat melemah 0,37% ke level Rp17.698 pada Kamis pagi.

Baca Juga:

• IHSG Sukses Rebound, Kembali Tembus Level 6.600, Mayoritas Saham Bergerak Hijau Pagi Ini

Dolar AS terhadap dolar Kanada, franc Swiss (CHF), dan dolar Hong Kong tercatat berada di posisi stagnan.

Sementara itu, dolar AS melemah 0,36% terhadap yen Jepang. Di sisi lain, dolar AS menguat 0,78% terhadap won Korea.

Pergerakan tersebut menunjukkan dolar AS berada dalam tekanan terhadap rupiah dan yen Jepang, namun masih menguat terhadap won Korea pada perdagangan pagi ini.* (dh)

Mengutip data perdagangan RTI, IHSG dibuka di level 6.632 pada pukul 09.00 WIB. Lima menit kemudian, indeks tercatat menguat 0,37% secara harian ke level 6.620.

Baca Juga:

• "Pemilu Berkualitas Hanya Terwujud Jika Kita Semua Ikut Mengawasi", Ahmad Doli Ajak Warga Binjai Berani Lapor Pelanggaran

Sebagai pembanding, pada perdagangan Rabu (2/9/2026), IHSG ditutup di zona merah pada level 6.595,77.

Mayoritas saham bergerak menguat. Tercatat 308 saham naik, sedangkan 169 saham melemah dan 212 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan hingga pukul 09.05 WIB mencapai 2,5 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp1 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 162.076 kali.

Pergerakan IHSG pada awal perdagangan menunjukkan penguatan setelah indeks kembali berada di atas level 6.600.* (d/dh)

Google mengklaim Gemini 3.8 Flash Cyber mampu menghasilkan patch Chrome yang benar 2,6 kali lebih banyak dibandingkan model komersial besar lain yang diuji tim keamanan Chrome.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Siswa Nanyang Zhi Hui, Borong Prestasi di Kompetisi Robotik Internasional

Gemini 3.8 Flash dan Gemini 3.8 Flash Cyber resmi dirilis pada 2 September 2026. Peluncuran ini hanya berjarak sekitar tiga minggu setelah Gemini 3.7 Flash dan menjadi rilis model Flash ketiga Google dalam enam minggu terakhir.

Google menyebut Gemini 3.8 Flash sebagai model reasoning dan coding paling canggih yang pernah mereka buat. Model tersebut dirancang untuk kebutuhan software engineering jangka panjang, workflow berbasis agen AI, serta pekerjaan kompleks yang membutuhkan proses reasoning dalam banyak tahapan.

Untuk harga, Gemini 3.8 Flash tetap dibanderol sama seperti generasi sebelumnya selama masa perkenalan, yakni USD 0,75 untuk satu juta input token dan USD 3,75 untuk satu juta output token.

Gemini 3.8 Flash Cyber

Gemini 3.8 Flash Cyber dikembangkan secara khusus untuk menemukan kerentanan sekaligus membuat patch keamanan secara otomatis.

Google mengklaim model tersebut mengungguli Gemini 3.5 Flash Cyber serta sejumlah model AI frontier yang lebih besar dalam benchmark CyberGym.

Pengujian juga dilakukan terhadap basis kode yang mencakup 20 bahasa pemrograman. Hasilnya, Gemini 3.8 Flash Cyber diklaim memiliki tingkat keberhasilan menemukan kerentanan di atas 70%.

Tim Chrome Security Google kemudian menemukan model tersebut mampu menghasilkan 2,6 kali lebih banyak patch yang benar untuk kerentanan Chrome dibandingkan model komersial besar lain yang mereka uji.

Sementara itu, tim Cloud Vulnerability Research Google menggunakan Gemini 3.8 Flash Cyber untuk menemukan satu kerentanan kritis dalam waktu kurang dari dua jam.

Perusahaan keamanan siber Wiz juga menguji model tersebut. Berdasarkan pengujian itu, Gemini 3.8 Flash Cyber dilaporkan mencatat recall 7,5% hingga 9,7% lebih tinggi dengan biaya 2,3 hingga 5,2 kali lebih murah dibandingkan sejumlah model frontier terkemuka lainnya.

Google menegaskan Gemini 3.8 Flash Cyber lebih diarahkan untuk kebutuhan pertahanan siber, terutama menemukan dan memperbaiki kerentanan, bukan untuk menyerang atau mengeksploitasi celah keamanan.

Akses Gemini 3.8 Flash Cyber Dibatasi

Berbeda dengan Gemini 3.8 Flash reguler, versi Cyber tidak tersedia secara bebas untuk publik. Google membatasi aksesnya melalui Fairwind Program.

Program tersebut ditujukan bagi lembaga pemerintah dan otoritas keamanan siber nasional, operator infrastruktur kritis, penyedia platform teknologi inti, serta tim keamanan yang telah diverifikasi Google.

Sementara Gemini 3.8 Flash reguler sudah tersedia untuk developer melalui Gemini API, Google AI Studio, Android Studio, dan Antigravity. Model tersebut juga tersedia bagi pelanggan perusahaan melalui Gemini Enterprise.

Pengguna Google AI Pro dan Ultra juga dapat mengakses Gemini 3.8 Flash melalui aplikasi Gemini, AI Mode di Google Search, serta Gemini di Google Sheets.* (dn/dh)

Sjafrie mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Rusia sekaligus membahas sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara.

Baca Juga:

• Rebutan Duit Negara! Kemendikdasmen hingga Kemenhan 'Ngantre' Tambahan Anggaran Jumbo Tembus Ratusan Triliun

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah rencana kunjungan kerja Sjafrie ke Rusia. Kedua pihak juga membahas peningkatan dialog pertahanan serta rencana latihan bersama antarmatra.

Selain itu, kerja sama pasukan khusus turut menjadi perhatian. Indonesia dan Rusia juga membahas bidang pendidikan dan pelatihan personel serta pengembangan kapasitas di sektor kedokteran militer.

Menurut Sjafrie, Indonesia memandang Rusia sebagai salah satu mitra penting dalam membangun hubungan pertahanan yang saling menguntungkan.

"Indonesia memandang Rusia sebagai salah satu mitra penting dalam membangun kerja sama pertahanan yang dilandasi prinsip saling menghormati, saling percaya, kepentingan bersama, serta penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara," ujarnya.

Pertemuan antara Sjafrie dan Sergei Tolchenov berlangsung di tengah upaya kedua negara memperkuat komunikasi dan kerja sama pertahanan. Sejumlah agenda lanjutan, termasuk kunjungan kerja dan latihan bersama, akan menjadi bagian dari pengembangan hubungan bilateral Indonesia-Rusia.* (d/dh)

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan terdapat ketidakdisiplinan dalam proses pendistribusian makanan MBG. Makanan disebut dibagikan melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP).

Baca Juga:

• "Katanya Aman, Kok Bisa Keracunan?" Kepala SPPG Kalitengah Bingung sekaligus Minta Maaf, BGN Copot Jabatannya

Menurut Ketut, makanan MBG tidak menggunakan bahan pengawet sehingga lebih mudah basi dan menjadi tempat berkembangnya bakteri apabila terlalu lama berada di luar batas waktu distribusi.

"Nah itulah yang menyebabkan keracunan, karena MBG ini kan nggak pakai pengawet. Jadi mudah dia basi. Mudah bakterinya cepat berkembang," ujarnya.

Ketut menjelaskan BGN sebenarnya telah memiliki mekanisme pengawasan rutin terhadap pelaksanaan program MBG. Pengawasan dilakukan dua kali sehari pada waktu yang dianggap krusial.

"Kita setiap hari, dua kali sehari kita melakukan apel kesiagaan MBG, mulai dari jam 2 malam terus jam 5 sore. Karena waktu-waktu itu waktu krusial pemilihan bahan, kalau jam 5 kan sampai, masak jam 2 pagi," jelasnya.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan petugas, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), petugas penanggung jawab atau PIC hingga sejumlah sekolah yang tidak mematuhi ketentuan waktu distribusi.

"Kenyataannya masih ada di beberapa daerah orang-orang ini, anak-anak kita ini, kepala-kepala SPPG ini, termasuk PIC-PIC, termasuk ada juga sekolah-sekolah yang tidak tepat waktu dalam membagikan MBG melebihi batas waktu yang ditetapkan," kata Ketut.

Kasus dugaan keracunan tersebut terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. BGN mencatat total korban yang terdampak mencapai 512 santri.

"Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang," ujar Ketut dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 santri masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 312 santri telah diperbolehkan pulang dan dinyatakan sembuh.

Adapun 120 santri lainnya masih menjalani observasi untuk memastikan kondisi kesehatan mereka.

"Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang, namun demikian kita juga masih melakukan observasi sebanyak 120 orang," tuturnya.

BGN bersama dinas kesehatan terkait juga telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan pada penerima MBG.

Sebagai langkah penanganan, BGN menjatuhkan sanksi suspend kategori berat terhadap SPPG yang memasok makanan MBG kepada para santri.

"Kemudian kami juga melakukan suspend dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo, Talang Angin," kata Ketut.

BGN memastikan hasil investigasi bersama dinas kesehatan nantinya akan diumumkan untuk menjelaskan penyebab kasus keracunan secara lebih lengkap.

Penanganan terhadap para santri yang terdampak juga tetap menjadi prioritas, termasuk pemantauan terhadap mereka yang masih menjalani perawatan maupun observasi.* (d/dh)

Desakan tersebut disampaikan karena karhutla meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap dan polusi udara.

Baca Juga:

• Korban Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo Terus Bertambah, BGN Buka Suara

Netty meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini terhadap dampak kesehatan akibat karhutla. Menurutnya, data kualitas udara perlu diintegrasikan dengan informasi wilayah terdampak, kepadatan penduduk serta tren penyakit, khususnya gangguan pernapasan.

"Jangan hanya menghitung berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung berapa banyak masyarakat yang terpapar asap dan berapa banyak yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Selain memperkuat sistem peringatan dini, Netty mendorong pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah yang rawan karhutla.

Kesiapan tersebut mencakup puskesmas dan rumah sakit, termasuk ketersediaan obat, tenaga kesehatan, alat kesehatan hingga mekanisme pelayanan khusus bagi kelompok rentan.

"Respons kesehatan jangan hanya bersifat reaktif ketika pasien sudah berdatangan ke puskesmas. Harus ada kesiapsiagaan sebelum, saat, dan setelah karhutla," kata Netty.

Dampak kesehatan akibat karhutla juga tercermin dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sejak Juli hingga Agustus 2026, tercatat 50.891 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah yang terdampak karhutla.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Andi Saguni mengatakan pemantauan tersebut dilakukan melalui sistem surveilans sejak Juli 2026, ketika aktivitas karhutla mulai meningkat.

"Terkumpul total kumulatif kasus ISPA sejak bulan Juli-Agustus itu sebanyak 50.891 kasus. Dan kasus ISPA pada hari ini itu sebanyak 451," kata Andi dalam konferensi pers bersama BNPB, Selasa (1/9/2026).

Dari total tersebut, sebanyak 12.600 kasus ISPA terjadi pada anak usia di bawah lima tahun. Sementara 38.291 kasus lainnya terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun.

Andi menjelaskan peningkatan kasus ISPA tidak selalu hanya terjadi di daerah dengan indeks standar pencemar udara (ISPU) tinggi atau wilayah yang terdapat titik karhutla.

Asap akibat kebakaran dapat terbawa angin ke wilayah lain. Karena itu, masyarakat di daerah yang tidak memiliki titik api sekalipun dapat terdampak kualitas udara buruk dan mengalami gangguan pernapasan.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat kesiapsiagaan kesehatan bersamaan dengan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.

Perlindungan kelompok rentan menjadi perhatian khusus agar dampak paparan asap dapat ditekan, terutama terhadap anak-anak, ibu hamil dan lansia.* (k/dh)

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, membenarkan kliennya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Baca Juga:

• Pengungkapan Kematian Sutrimo Dinilai Lamban, Pengamat Desak Polisi Telusuri Bukti Digital hingga Transaksi Rp5 Juta

Febri mengatakan surat pemanggilan yang diterima pihaknya tidak mencantumkan nama tersangka yang terkait dengan pemeriksaan Febrie.

Meski demikian, Febrie dipastikan akan memenuhi panggilan penyidik. Ia disebut akan bersikap kooperatif dan menjalani pemeriksaan dengan didampingi tim kuasa hukum.

"Pak FA akan hadir dan kooperatif menjalankan proses hukum dengan didampingi advokat. Rencana pemeriksaan dilakukan di kantor Kejaksaan Agung," jelasnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU. Setelah menjalani pemeriksaan, Febrie kemudian ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur.

Kejagung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan TPPU yang dilakukan ketika Febrie menjalankan tugas sebagai jaksa maupun pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebelumnya mengatakan dugaan tersebut berkaitan dengan aktivitas selama yang bersangkutan menjalankan jabatan di Korps Adhyaksa.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," ujar Rudi di Gedung Kejagung, Jakarta, 24 Juli 2026.

Namun, Rudi belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara maupun modus dugaan TPPU tersebut. Menurutnya, informasi lebih detail masih berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," katanya.

Pemeriksaan Febrie hari ini menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan. Keterangan Febrie sebagai saksi diharapkan membantu penyidik mendalami perkara dugaan TPPU yang menjeratnya.

Sementara itu, proses hukum terhadap Febrie masih berlanjut setelah permohonan praperadilan yang diajukannya terkait penetapan tersangka disebut telah ditolak, sehingga Kejagung melanjutkan penyidikan perkara tersebut.* (k/dh)

Para santri tersebut menerima makanan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin. Menu yang dibagikan terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn dan apel.

Baca Juga:

• "Dapurnya Sendiri-sendiri", PVMBG Jelaskan Fenomena Langka Enam Gunung Api Meletus Bersamaan

"Hari ini yang dievakuasi ke rumah sakit 431. Ya kondisi kekuatan fisik masing-masing santri beda-beda," kata Abdul Wachid, Rabu (2/9/2026).

Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, menyampaikan permintaan maaf kepada para santri dan pihak yang terdampak. Ia juga mengaku menyesal atas kejadian tersebut.

"Mohon maaf ya, saya menyesal," kata Rafli kepada wartawan.

Rafli menjelaskan proses pengolahan makanan dimulai sekitar pukul 05.30 WIB sebelum didistribusikan kepada penerima pada pukul 11.00 WIB. Menurutnya, makanan tersebut memiliki ketahanan sekitar empat jam.

Ia mengatakan setiap makanan yang akan disalurkan sebelumnya menjalani penilaian organoleptik oleh PIC dari pihak sekolah atau penerima. Berdasarkan informasi yang diterimanya, makanan tersebut dinyatakan aman sebelum dikonsumsi.

"Di situ kan ada organoleptik. Jadi setiap ke sekolahan itu ada uji yang nantinya itu dicicipi oleh PIC pihak sekolah. Nah, setelah saya tanya, katanya aman, enggak ada masalah di makanan itu. Tapi kenapa kok keracunanlah itu yang saya tidak tahu," ungkap Rafli.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai adanya belatung dalam makanan MBG.

Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo memastikan kabar tersebut tidak benar berdasarkan verifikasi internal BGN bersama Koordinator Wilayah Sidoarjo.

"Terkait yang viral di media sosial katanya ada belatung, itu tidak ada. Tidak benar. Tidak benar yang itu," kata Teguh.

Meski membantah rumor tersebut, BGN tetap mengambil langkah tegas terkait kasus gangguan kesehatan yang dialami para penerima MBG.

Tim investigasi dari BGN Pusat yang dipimpin Direktur Pengawasan Wilayah 2 BGN Brigjen Doni diterjunkan ke Sidoarjo untuk menyelidiki kasus tersebut dan menentukan tingkat pelanggaran.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumeda mengatakan operasional SPPG yang menjadi sumber pasokan makanan tersebut dihentikan sementara selama 30 hari.

"Kami juga melakukan suspend berat, dengan kategori berat, selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo, Tanggulangin," ujar Ketut dalam keterangan pers, Rabu (2/9/2026).

BGN juga mengusulkan agar kepala SPPG tersebut dicopot dan segera dicari penggantinya. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penanganan kesehatan para siswa dan santri yang terdampak.

Ketut menegaskan keselamatan dan kesehatan para korban menjadi prioritas utama pemerintah. BGN juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

"Hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan," kata Ketut.

Pemerintah memastikan penanganan terhadap para korban terus dikawal, termasuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit.

Sementara penyebab pasti keracunan masih dalam proses investigasi. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan terhadap SPPG Kalitengah serta pihak-pihak terkait.* (k/dh)

Angka 64,2 persen merupakan estimasi Bank Dunia untuk 2026 dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar US$8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

Baca Juga:

• Banyak Warga Pertanyakan Desil DTSEN, Dinsos Medan: Itu Kewenangan BPS, Bukan Pemko

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi menegaskan kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena memiliki tujuan dan indikator yang berbeda.

"Angka 64,2 persen merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah 8,30 dolar AS per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia," kata Nashrul dalam keterangan resmi, Kamis (3/9/2026).

Menurut Nashrul, Bank Dunia menggunakan sejumlah garis kemiskinan internasional sebagai alat pembanding tingkat kesejahteraan antarnegara. Dalam pembaruan terbarunya, batas kemiskinan ekstrem ditetapkan sebesar US$3 per kapita per hari.

Adapun batas US$4,20 per kapita per hari digunakan untuk kelompok negara berpendapatan menengah bawah, sedangkan US$8,30 per kapita per hari digunakan untuk negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income countries (UMIC).

Angka US$8,30 tersebut tidak dihitung menggunakan kurs pasar rupiah terhadap dolar AS. Bank Dunia menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP) untuk menyesuaikan perbedaan daya beli riil masyarakat di setiap negara.

Dengan standar tersebut, estimasi 64,2 persen menunjukkan proporsi penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan internasional Bank Dunia.

Bank Dunia juga menyebut statistik kemiskinan dan garis kemiskinan resmi BPS lebih tepat digunakan untuk pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan domestik Indonesia.

Indonesia saat ini masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas. Namun, posisi Indonesia masih relatif dekat dengan batas bawah kelompok tersebut.

Kondisi itu turut memengaruhi tingginya estimasi kemiskinan ketika standar US$8,30 per kapita per hari diterapkan terhadap masyarakat Indonesia.

Sementara itu, BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) untuk mengukur kemiskinan nasional. Metode ini menghitung nilai minimum pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Garis kemiskinan BPS terdiri dari komponen makanan dan nonmakanan. Untuk komponen makanan, penghitungan menggunakan standar kebutuhan energi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari.

Kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan berbagai komoditas yang umum dikonsumsi masyarakat, seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng dan sayuran.

Sedangkan kebutuhan nonmakanan mencakup tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.

Penetapan garis kemiskinan BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menggambarkan pengeluaran dan pola konsumsi riil masyarakat.

Data Susenas digunakan untuk menghasilkan angka kemiskinan secara berkala sekaligus memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pengukuran kemiskinan BPS juga disajikan secara lebih rinci hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta membedakan wilayah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan hasil pengukuran Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat 8,07 persen atau sebanyak 22,93 juta orang.

Besaran garis kemiskinan juga berbeda antarwilayah karena menyesuaikan tingkat harga lokal, pola konsumsi masyarakat serta karakteristik rumah tangga.

Secara rata-rata nasional, garis kemiskinan yang digunakan BPS untuk satu rumah tangga tercatat sekitar Rp3.091.866 per bulan.

Dengan demikian, angka 64,2 persen dari Bank Dunia dan 8,07 persen dari BPS tidak menunjukkan adanya pertentangan data. Keduanya merupakan hasil pengukuran dengan standar berbeda untuk tujuan yang juga berbeda.* (in/dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyalahgunaan identitas dapat membuat masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria justru terindikasi tidak layak menerima bansos.

Baca Juga:

• Pendataan Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Harap Masa Pendataan Diperpanjang

Menurut dia, kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat miskin yang menjadi penerima bansos. Data mereka bisa terbaca memiliki aktivitas tertentu yang sebenarnya dilakukan oleh pihak lain.

"Ada misalnya keluarga yang tidak mampu, tertolak (bansos) karena KTP-nya dimanfaatkan oleh orang lain. Kedua ada juga fenomena yang main judol itu bukan orang tuanya, tapi anaknya atau keluarganya," ujarnya.

Kemensos kini melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap data penerima bansos untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan hak bantuan akibat penyalahgunaan identitas.

"Jadi kalau ada lansia, kemudian mungkin keluarga yang sangat tidak mampu, tapi tidak menerima bansos karena terindikasi judol. Itu mungkin dimanfaatkan oleh keluarganya atau oleh orang lain. Untuk yang seperti ini sedang kita perbaiki, sedang kita dalami," kata Saifullah.

Kasus tersebut sebelumnya menyorot pasangan lansia Dayat (77) dan Darmi (63), warga Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Keduanya disebut tidak lagi menerima bansos setelah data mereka terindikasi terkait aktivitas judi online. Padahal, Dayat dan Darmi mengaku tidak memiliki telepon seluler.

Sebelumnya, pasangan tersebut tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu setiap tiga bulan. Namun, sejak awal 2026, bantuan tersebut terhenti setelah nama keduanya tidak lagi tercantum sebagai penerima.

Kemensos memastikan persoalan seperti ini akan ditelusuri agar kesalahan atau penyalahgunaan data tidak membuat kelompok masyarakat yang membutuhkan kehilangan bantuan.

Pemerintah juga terus melakukan perbaikan data untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran sekaligus mencegah identitas penerima dimanfaatkan untuk aktivitas yang dilakukan pihak lain.* (in/dh)

Fadli mengaku hingga kini belum menerima nama Sumitro Djojohadikusumo dalam daftar usulan yang masuk ke Dewan Gelar. Sumitro diketahui merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto, sedangkan RM Margono Djojohadikusumo merupakan kakek Prabowo sekaligus pendiri Bank Nasional Indonesia (BNI).

Baca Juga:

• Kibarkan Merah Putih di Rusia! Tiba di Vladivostok Sebagai Tamu Kehormatan EEF, Prabowo Disambut Antusias Haru Diaspora Mahasiswa

Fadli menjelaskan pengusulan gelar Pahlawan Nasional memiliki mekanisme yang harus dilalui secara bertahap. Proses tersebut dimulai dari tingkat daerah sebelum diteruskan ke tingkat pusat.

Pada tahap awal, usulan diteliti dan dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Setelah proses di daerah selesai, usulan kemudian diteruskan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di bawah Kementerian Sosial untuk kembali dilakukan penelitian dan pengkajian.

"Baru kemudian akan diserahkan kepada dewan gelar tanda jasa tanda kehormatan untuk kita kaji lagi dan nanti diserahkan kepada Presiden. Nanti pengumumannya biasanya pada saat Hari Pahlawan (10 November)," ujar Fadli.

Menurut Fadli, hingga saat ini Dewan Gelar belum menerima daftar nama yang telah selesai melalui seluruh tahapan penelitian dan pengkajian, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Ia menegaskan proses pengusulan masih berlangsung sehingga belum ada daftar final calon penerima gelar Pahlawan Nasional yang diterima pihaknya.

"Kami belum terima. Belum terima. Jadi sekarang ini masih banyak proses juga, masih di dalam proses," pungkasnya.

Dengan demikian, kabar mengenai Sumitro Djojohadikusumo dan RM Margono Djojohadikusumo sebagai calon Pahlawan Nasional masih berada pada tahap informasi dan proses pengusulan. Penetapan gelar nantinya menjadi kewenangan Presiden setelah seluruh mekanisme dan kajian selesai dilakukan.* (in/dh)

Peristiwa itu berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Ende ketika rapat yang dipimpin Fransiskus Taso sedang diskors sementara.

Baca Juga:

• "Dapurnya Sendiri-sendiri", PVMBG Jelaskan Fenomena Langka Enam Gunung Api Meletus Bersamaan

Hingga Rabu (2/9/2026), baik Hironimus maupun Fransiskus belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Saat dikonfirmasi, nomor telepon seluler dan pesan WhatsApp keduanya disebut tidak aktif.

Kapolres Ende AKBP Yudhi Franata membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan yang melibatkan dua pimpinan DPRD Kabupaten Ende tersebut.

"Kasusnya saat ini masih dalam proses penyelidikan. Penyidik sedang melengkapi alat bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lokasi untuk pengembangan lebih lanjut," kata Yudhi, Rabu (2/9/2026).

Polres Ende kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi, motif serta fakta hukum di balik kericuhan tersebut.

Penyidik Satreskrim Polres Ende juga berencana memanggil Fransiskus Taso untuk dimintai keterangan setelah proses klarifikasi terhadap para saksi dan pengumpulan bukti awal selesai.

Polisi masih mendalami kasus tersebut dan belum menyampaikan kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penganiayaan tersebut.* (in/dh)

Keenam gunung api tersebut yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur (NTT), Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Korban Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo Terus Bertambah, BGN Buka Suara

"Kalau bahasa sederhananya dapurnya itu masing-masing, dapurnya itu sendiri-sendiri, begitu ya, dan proses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lainnya itu juga berbeda-beda," kata Rita di Kompleks Badan Geologi, Bandung, Rabu (2/9/2026).

PVMBG, kata Rita, tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang menyebabkan keenam gunung api tersebut erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus.

Rita juga meluruskan anggapan bahwa gempa tektonik secara otomatis dapat memicu letusan gunung api. Menurutnya, hubungan tersebut harus dibuktikan melalui data pemantauan gunung, seperti peningkatan kegempaan dalam, deformasi tubuh gunung, perubahan suhu hingga perubahan pelepasan gas.

Salah satu gunung yang mengalami peningkatan aktivitas adalah Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Statusnya dinaikkan dari Level II atau Waspada menjadi Level III atau Siaga sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB.

Peningkatan status tersebut dilakukan setelah Sinabung mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak.

Sementara Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih berada pada Level III atau Siaga. Status tersebut telah berlaku sejak 2 Juli 2026.

Pada 31 Agustus 2026, Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami erupsi dengan kolom abu setinggi sekitar 200 meter dari puncak.

Menyikapi kekhawatiran masyarakat pesisir Banten dan Lampung mengenai potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, PVMBG mengimbau masyarakat tidak panik.

Erupsi berskala kecil pada Gunung Anak Krakatau tidak serta-merta menyebabkan tsunami. PVMBG terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas gunung dan memberikan rekomendasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Secara umum, PVMBG meminta masyarakat di sekitar gunung api yang sedang aktif mengikuti seluruh rekomendasi dan ketentuan keselamatan yang telah ditetapkan.

Khusus Gunung Sinabung, masyarakat dilarang memasuki radius 3 kilometer dari puncak. Larangan juga berlaku hingga radius 6 kilometer pada sektor selatan-timur.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan yang dapat terjadi di sepanjang aliran sungai yang berhulu di kawasan Gunung Sinabung.

PVMBG menegaskan aktivitas erupsi sejumlah gunung api tersebut merupakan proses vulkanik yang berjalan secara independen. Masyarakat diminta mengandalkan informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh spekulasi mengenai keterkaitan antar-erupsi.* (mt/dh)

Pembangunan dan penataan jalur alternatif tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dan rampung secara bertahap pada 2028-2029.

Baca Juga:

• Gaspol Kolaborasi Demi Rakyat, Pemprov dan DPRD Sumut Kunci Arah Pembangunan 2027 Fokus ke Kesejahteraan Warga

Bobby mengatakan pembangunan tol Medan-Berstagi tetap didorong agar masuk dalam blueprint perencanaan nasional di Bappenas. Namun, karena pembangunan jalan tol membutuhkan waktu panjang, Pemprov Sumut menyiapkan langkah alternatif dengan mengintervensi sejumlah ruas jalan yang saat ini berstatus jalan nasional, provinsi dan kabupaten.

Ruas-ruas tersebut berada di wilayah Deli Serdang dan Karo dan nantinya diarahkan sebagai jalur alternatif bagi kendaraan wisata.

"Target maksimal pengerjaan intervensi fisik ini mulai berjalan pada 2027 hingga selesai pada 2028-2029. Jalur alternatif ini difokuskan untuk kendaraan wisata atau roda enam ke bawah. Sementara jalur logistik tetap kami arahkan melewati rute utama Jalan Jamin Ginting yang ada saat ini," ujar Bobby.

Selain penataan jalan, Pemprov Sumut juga berencana melakukan intervensi di sejumlah kawasan wisata. Fokus penataan diarahkan antara lain ke kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Berastagi dan Tugu Perjuangan Berastagi.

Bobby mengatakan pemerintah tidak berencana membangun fasilitas komersial berskala besar seperti mal atau hotel di kawasan tersebut. Penataan akan lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan, drainase, jalur pedestrian dan ruang publik.

"Kami ingin intervensi kawasan ini memberikan dampak ekonomi (positive spillover) bagi masyarakat lokal, mirip seperti yang kami lakukan saat meremajakan kawasan Kota Lama Medan," tambahnya.

Rencana tersebut telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Pemprov Sumut, khususnya dalam pengembangan kawasan wisata pegunungan yang mencakup Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBK-CK) Sumut Chandra Dalimunthe memaparkan sejumlah ruas yang akan diintervensi untuk mendukung jalur alternatif Medan-Berstagi.

Salah satunya pelebaran jalur Medan-Namorambe-Sembahe. Dari kawasan Hairos atau Simpang Poci di Jalan Jamin Ginting, kendaraan wisata nantinya diarahkan menuju rute alternatif kabupaten.

Jalur tersebut akan diperlebar dari kondisi eksisting sekitar 4 meter menjadi 6-8 meter. Ruas sepanjang 18 kilometer itu direncanakan beralih status menjadi Jalan Provinsi.

Pelebaran diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jalan sekaligus memperlancar perjalanan kendaraan wisata menuju Berastagi.

Pemprov Sumut juga merencanakan pembangunan overpass dan sudetan di wilayah Sembahe. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 330 meter dan overpass sepanjang 82 meter yang melintasi jalan nasional menuju kawasan Tandu Benua.

Rencana itu ditujukan untuk memotong tanjakan dan mengurangi hambatan perjalanan kendaraan yang menuju kawasan Berastagi.

Selain itu, Pemprov Sumut menyiapkan pembangunan rest area berskala besar di kawasan Suka Nalu pada rute sepanjang 14 kilometer menuju SMK Negeri Murni. Rest area tersebut dirancang dengan konsep terbuka dan diharapkan menjadi salah satu titik persinggahan wisatawan.

Penataan juga akan dilanjutkan melalui pembangunan trase baru sepanjang 3,8 kilometer dari Sibiru-biru menuju kawasan Pertamina atau Simpang Ketaren.

Dengan berbagai intervensi tersebut, total panjang jalan penunjang yang disiapkan dari Medan hingga kawasan terkait diperkirakan mencapai sekitar 28 kilometer.

Perwakilan Ikatan Cendekiawan Karo, Prof Sukarya Sinulingga, menyambut positif rencana pembangunan dan pemetaan jalur alternatif tersebut.

Menurut Sukarya, skema tersebut berpotensi mengurai sedikitnya tiga hingga empat titik kemacetan parah yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dari Karo menuju Medan.

"Kami mengucapkan terima kasih, atas nama masyarakat Karo kami sangat gembira dengan kabar ini. Tentunya kami akan terus mendukung pembangunan ini," ujar Sukarya.

Selanjutnya, Dinas BMBK-CK Sumut akan menyusun perancangan teknis dan kebutuhan anggaran secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari tokoh masyarakat dan akademisi Karo.

Pengerjaan fisik jalur alternatif tersebut direncanakan dimulai secara bertahap pada tahun anggaran mendatang.* (dh)

Permintaan itu disampaikan Dante dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan dalam persidangan di Ruang Cakra IX PN Medan, Rabu (2/9/2026). Ia menegaskan dirinya sudah tidak lagi menjabat di PT Inalum ketika peristiwa gagal bayar yang menjadi bagian dari perkara terjadi.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Dukung Reforma Agraria, Dorong Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Ekonomi Warga

"Saya harus menjalani delapan bulan lebih di penjara dengan fungsi jantung hanya 38 persen. Semua penyakit yang membutuhkan perawatan intensif secara medis ini saya jalani dari balik jeruji besi tanpa tahu mengapa saya dipenjarakan," kata Dante.

Ia menyebut telah menjalani penahanan sejak 17 Desember 2025. Selama berada di rumah tahanan, Dante mengaku terus mempertanyakan kesalahan yang menurutnya dilakukan.

Menurut dia, fakta persidangan menunjukkan dirinya terakhir menjabat di PT Inalum pada 15 April 2020. Sementara peristiwa gagal bayar yang dipersoalkan dalam perkara disebut terjadi pada 16 Juli 2021.

"Fakta persidangan jelas membuktikan bahwa saya sudah tidak lagi menjabat sejak 15 April 2020, sementara peristiwa gagal bayar baru terjadi pada 16 Juli 2021," ujar Dante.

Dante juga menyinggung dampak perkara tersebut terhadap keluarganya. Ia mengatakan istri dan anak-anaknya ikut terdampak, baik dari sisi kesehatan, karier maupun kehidupan sosial.

Dalam pledoinya, Dante turut menceritakan pengabdiannya selama lebih dari 32 tahun di PT Inalum. Ia menyebut perusahaan tersebut telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

"Saya datang ke perusahaan ini bukan sekadar untuk bekerja. Saya tumbuh di dalamnya, mengabdikan tenaga, pikiran dan lebih dari setengah usia saya di sana," ungkapnya.

Dante membantah memiliki niat merugikan PT Inalum ataupun memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi penjualan aluminium alloy yang menjadi perkara.

"Tidak pernah terlintas dalam hati saya untuk melukai PT Inalum. Tidak pernah pula saya berniat mengambil sesuatu yang bukan hak saya, apalagi dengan sengaja bersekongkol untuk merugikan perusahaan yang telah menjadi bagian dari hidup saya," tuturnya.

Ia juga mempersoalkan tuntutan JPU berupa pidana delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta. Menurutnya, tuntutan tersebut terlalu berat karena ia merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

Dante kemudian meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Ia juga menyebut tidak ditemukan bukti bahwa dirinya menerima komisi, fee maupun keuntungan pribadi dari transaksi tersebut.

"Bagaimana mungkin seorang yang telah lama tidak lagi memegang kendali diminta memikul seluruh akibat dari kejadian setelahnya?" pungkasnya.

Sementara itu, penasihat hukum Dante, Kasmin Sidauruk bersama tim, meminta majelis hakim menyatakan kliennya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskannya dari seluruh dakwaan.

Menurut tim kuasa hukum, tindakan Dante menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Request for Approval Nomor SMS-038/RFA/2019 pada 2 Desember 2019 merupakan tindakan kedinasan yang sah dan sesuai prosedur internal perusahaan.

Tindakan tersebut, menurut mereka, ditujukan untuk menyelamatkan aset PT Inalum dari potensi kerugian akibat penumpukan produk deadstock.

"Telah terbukti secara terang benderang, nyata, dan meyakinkan bahwa Terdakwa Dante Sinaga tidak bersalah," kata Kasmin.

Penasihat hukum juga menyatakan seluruh transaksi penjualan aluminium alloy selama Dante masih aktif menjabat berstatus lunas dan menghasilkan keuntungan kas bersih bagi perusahaan.

Menurut mereka, risiko kemacetan piutang baru muncul pada Juli 2021, setelah Dante tidak lagi menjabat dan telah pensiun dari PT Inalum.

Atas dasar itu, tim hukum menilai hubungan sebab-akibat antara tindakan Dante dan dugaan kerugian negara tidak terbukti.

Mereka juga mempersoalkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Kantor Akuntan Publik Independen Prof. Tarmizi Ahmad Nomor 0001/2.0604/AP.7/09/0430/1/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 yang dinilai memiliki persoalan kompetensi.

Dalam petitumnya, penasihat hukum meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan nota pembelaan, menyatakan Dante Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian membebaskannya dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum.

Tim hukum juga meminta Dante segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara serta memulihkan hak, kedudukan, nama baik, harkat dan martabatnya.

Usai persidangan, Kasmin menyatakan optimistis majelis hakim akan memberikan putusan bebas kepada Dante berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

"Ya, kita berdasarkan fakta-fakta persidangan optimis terhadap majelis hakim ini. Kita lihat arif dan bijaksana. Apalagi sekarang dengan KUHP yang baru ini, itu sangat menjunjung tinggi kebenaran materialnya. Kita optimis kepada majelis hakim ini secara arif dan bijaksana untuk menegakkan hukum," ujar Kasmin.

Perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum tersebut menjerat empat terdakwa. Selain Dante Sinaga, terdapat Djoko Sutrisno selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal, Oggy Achmad Kosasih selaku Direktur Pelaksana PT Inalum periode 2019-2021, serta Joko Susilo selaku Kepala Departemen Sales and Marketing PT Inalum Tahun 2019.

Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntut Dante dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

JPU menyatakan Dante terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Sidang perkara tersebut masih berlanjut dan majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi terdakwa dan penasihat hukumnya sebelum menjatuhkan putusan.* (dh)

Sosialisasi tersebut diikuti berbagai unsur, mulai dari jajaran Bawaslu Kota Binjai, perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, media hingga elemen terkait lainnya.

Baca Juga:

• Menuju Musda KAHMI Binjai, Aris Wijaya Serukan Konsolidasi Potensi Intelektual Alumni HMI

Dalam kegiatan itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai mekanisme pengawasan, bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu serta kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat.

Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya pengawasan partisipatif untuk menciptakan proses Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

"Melalui pengawasan partisipatif ini kami berharap masyarakat tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan potensi pelanggaran. Pemilu yang berkualitas hanya bisa terwujud jika kita semua ikut mengawasi," ujar Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Pihak Bawaslu Kota Binjai juga mendorong terbentuknya sinergi antara pengawas Pemilu, peserta Pemilu, media dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pemilu yang berintegritas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Binjai Hj Gusuartini Br Surbakti, jajaran komisioner Bawaslu Kota Binjai, perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, media serta unsur terkait lainnya.

Bawaslu Kota Binjai berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan keberanian masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan Pemilu dan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, Bawaslu optimistis partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu di Kota Binjai akan semakin meningkat.* (dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Aceh Bier Budy Kismulyanto SH, MH, di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan komunikasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung pembangunan di Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan berbagai instansi di Aceh.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Silaturahmi, Kapolda Aceh Gandeng Baitul Mal Bersinergi Kawal Kesejahteraan Umat

"Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Polda Aceh dan Kemenkeu Aceh. Kolaborasi lintas lembaga tentu sangat penting dalam mendukung terciptanya kemaslahatan masyarakat," kata Joko.

Ia menjelaskan Kemenkeu memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait pengelolaan keuangan negara dan pembangunan daerah.

Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan Kemenkeu Aceh dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas serta berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Polri pada prinsipnya terbuka untuk membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Sinergi yang terjalin dengan baik diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Aceh," ujarnya.

Joko berharap pertemuan tersebut semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara Polda Aceh dan Kemenkeu Aceh. Kerja sama yang terbangun juga diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi lebih luas dalam mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, sinergi kedua lembaga diharapkan ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dengan komunikasi yang terbuka dan sinergi yang kuat, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama. Semangat kolaborasi ini diharapkan terus terjaga demi memberikan pelayanan dan kontribusi terbaik bagi masyarakat Aceh," pungkasnya.

Silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah di Aceh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang lebih efektif.* (dh)