Kapolsek Sunggal AKP M. Ainul Yaqin mengatakan, penindakan bermula ketika petugas melaksanakan patroli di Jalan Kapten Sumarsono sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu, petugas melihat rombongan pemuda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Ringroad.

Baca Juga:

• Modus Pura-pura Minta Bunga untuk Obat Anak, Wanita di Medan Ditangkap Polisi Usai Gasak Tas Emas

"Tim Patroli Siaga Reserse melintas di Jalan Kapten Sumarsono sekira pukul 04.00 WIB dan melihat rombongan pemuda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Ringroad. Petugas langsung melakukan pengejaran," ujar Ainul Yaqin, Sabtu (24/10/2026).

Petugas kemudian membubarkan kerumunan dan mengamankan lima remaja berinisial FGS (17), RTP (17), MI (15), IS (17), dan RR (18). Mereka diduga berasal dari sejumlah kelompok geng motor berbeda yang beraktivitas di wilayah Medan dan sekitarnya.

Berdasarkan interogasi awal yang disampaikan polisi, kelima remaja tersebut mengaku terlibat tawuran dengan kelompok lain yang disebut bernama Coham atau Coba Hantam. Keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan kepolisian.

Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita empat senjata tajam yang terdiri dari tiga senjata jenis corbek dan satu senjata jenis garaga. Masing-masing senjata disebut memiliki panjang sekitar satu meter.

"Seluruh pelaku beserta barang bukti sajam sudah diboyong ke Mapolsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini kami juga tengah melakukan pengembangan untuk mengejar pelaku lainnya yang terlibat," tegas Ainul Yaqin.

Polisi masih mendalami peran masing-masing remaja, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam tawuran tersebut. Pemeriksaan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian dan proses hukum yang sesuai dengan usia masing-masing yang diamankan.

Selain penegakan hukum, Polsek Sunggal berencana melakukan bimbingan dan konseling terhadap para remaja yang terlibat dengan melibatkan tokoh agama. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah mereka kembali terlibat dalam aksi kekerasan jalanan.

Polisi mengimbau para orang tua dan masyarakat agar ikut mengawasi aktivitas remaja, terutama pada malam hingga dini hari, serta segera melaporkan potensi tawuran yang dapat membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar.* (tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Ali saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2026). Menurutnya, pengalaman politik Jokowi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ingin berkarier di bidang politik tanpa harus berasal dari keluarga elite.

Baca Juga:

• Pengamat BRIN Buka Suara! Sebut PSI Tak Cukup 'Jualan' Jokowi: Memang Punya Mesin Partai?

Ia berharap perjalanan Jokowi dapat mendorong lebih banyak anak muda untuk berani terlibat dalam politik. Menurut Ahmad Ali, kesempatan untuk menjadi pemimpin terbuka bagi siapa pun yang memiliki gagasan dan integritas, termasuk masyarakat dari daerah pedesaan.

"Nah, kami berharap bahwa dia akan menjadi figur yang menginspirasi masyarakat Indonesia, anak-anak desa, bahwa siapapun anak desa tidak pernah harus berkecil hati untuk berpolitik," katanya.

Ahmad Ali menilai, latar belakang keluarga maupun kedekatan dengan tokoh politik bukan satu-satunya faktor yang menentukan perjalanan seseorang di dunia politik. Ia mencontohkan perjalanan Jokowi yang tumbuh di Solo sebelum akhirnya menempati sejumlah jabatan publik hingga menjadi presiden.

"Contoh seperti Pak Jokowi yang dulu besar di bantaran sungai di Solo, yang jualan daun, bantu orang tuanya, kemudian sampai kuliah, dan kemudian tanpa juga partai, bukan, bukan anak tokoh," ucap Ahmad Ali.

Ia melanjutkan, Jokowi kemudian terpilih sebagai wali kota, menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Ahmad Ali berharap kisah tersebut dapat memotivasi generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam kehidupan politik nasional. Ia juga menilai kesempatan menjadi pemimpin terbuka bagi anak-anak desa maupun masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Bogor.

"Karena tidak menutup kemungkinan anak-anak desa, anak-anak Bogor juga terbuka peluang untuk menjadi presiden," jelasnya.

Di sisi lain, Ahmad Ali belum memastikan apakah Jokowi akan diumumkan sebagai salah satu pimpinan PSI dalam agenda partai mendatang. Ia menyebut PSI dijadwalkan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 16 November 2026.

Terkait kemungkinan Jokowi masuk ke dalam struktur kepengurusan partai, Ahmad Ali meminta publik menunggu keputusan yang akan disampaikan pada waktunya.

"Eh, apakah beliau akan diumumkan sebagai salah satu pimpinan di partai, kita tunggu tanggal mainnya," pungkas Ahmad Ali.

Keinginan PSI menjadikan Jokowi sebagai teladan bagi kader menunjukkan upaya partai mendorong regenerasi kepemimpinan. Namun, target melahirkan figur baru yang terinspirasi dari Jokowi tetap membutuhkan proses pembinaan kader, penguatan organisasi, serta kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan politik.* (k/dh)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinannya atas upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar tersebut. Ia juga mengapresiasi kerja sama aparat dalam menggagalkan pengiriman ketamin yang diduga akan diedarkan di Indonesia.

Baca Juga:

• Sumut Juara Narkoba 5 Tahun Berturut-turut! Bobby Curhat ke Kapolri Usai Pembongkaran 1,16 Ton Ketamin

Dasco mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, kapal MT Global 168 mengangkut sekitar 1,1 ton ketamin. Kapal tersebut diketahui terdaftar atas nama PT Makmur Merin Petroleum yang beralamat di Johor Bahru, Malaysia.

"Tadi saya dapat data dari Pak Kapolri, baru-baru ini Polri dengan BNN bekerja sama menangkap kapal yang membawa bahan narkoba 1 ton ketamin. Kapal itu MT Global 168 di Belawan, Sumatra Utara," ujar Dasco.

Ia menilai pengungkapan tersebut menjadi langkah penting dalam mencegah peredaran narkotika dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan zat terlarang.

Dasco juga mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama BNN dan instansi terkait lainnya. Menurutnya, kerja sama antarlembaga diperlukan untuk menghadapi penyelundupan narkotika lintas negara.

Sebelumnya, operasi gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Polisi Perairan Baharkam Polri, serta Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan kapal MT Global 168.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, petugas menemukan 58 karung berisi ketamin dengan berat bruto mencapai 1,16 ton. Selain barang tersebut, aparat turut menyita alat komunikasi dan mengamankan kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan tersebut.

Delapan awak kapal kemudian diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Mereka terdiri dari tujuh WNI dan seorang warga negara Taiwan.

Berdasarkan estimasi yang disampaikan Kapolri, pengungkapan barang bukti tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 5,8 juta orang dari ancaman penyalahgunaan ketamin.

Dasco mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat berdampak buruk terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda. Karena itu, ia menilai upaya pemberantasan perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dengan memperkuat pengawasan terhadap jalur masuk narkotika dari luar negeri.

Pengungkapan kasus ini masih perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum untuk menelusuri asal muatan, tujuan pengiriman, serta kemungkinan keterlibatan jaringan lain. Status hukum para awak kapal dan pihak-pihak yang diduga terkait harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang diperoleh aparat.* (mt/dh)

Daniel menilai, karhutla yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan dampak luas tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana biasa. Menurutnya, kebakaran dapat merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, melumpuhkan aktivitas ekonomi, hingga merugikan reputasi Indonesia di mata internasional.

Baca Juga:

• Usut Kabut Asap Karhutla RI, 3 Perusahaan Singapura Penurut, 7 Lainnya Masih Bungkam

Politikus tersebut mencontohkan dampak karhutla yang dirasakan masyarakat di daerah pemilihannya, Kalimantan Barat. Ia menilai pengaturan yang lebih tegas diperlukan untuk memberikan efek jera, terutama terhadap pihak yang diduga sengaja membakar lahan demi kepentingan bisnis.

Daniel mengusulkan agar ketentuan mengenai terorisme lingkungan dimasukkan dalam revisi UU Kehutanan. Menurutnya, pengaturan melalui undang-undang tersebut dapat membantu menjaga keterpaduan regulasi dan mempermudah penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.

"Soal wadahnya, menurut saya pengaturan ini paling tepat dimasukkan dalam RUU perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Komisi IV membidangi urusan kehutanan, dan UU tersebut merupakan payung utama pengelolaan hutan kita," ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan sanksi terhadap pelaku karhutla, termasuk korporasi dan pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik pembakaran. Namun, Daniel menekankan bahwa rumusan aturan harus dibuat secara cermat agar tidak salah sasaran.

"Meski demikian, rumusannya harus cermat dan presisi. Pengaturan ini harus menyasar pelaku yang sengaja membakar secara terorganisasi dan berskala besar, bukan menyasar peladang kecil atau masyarakat adat yang menjalankan praktik tradisional," katanya.

Daniel menyatakan DPR siap membahas pengaturan tersebut bersama pemerintah secara terbuka dan hati-hati. Ia berharap aturan yang nantinya disusun benar-benar efektif mencegah karhutla dan menindak pelaku, bukan sekadar menambah istilah dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai pelaku terorisme lingkungan. Pernyataan itu disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Prabowo mengatakan, karhutla tidak seluruhnya disebabkan faktor alam. Berdasarkan hasil penyelidikan yang disampaikan pemerintah, ia menilai terdapat pula indikasi campur tangan manusia dalam sejumlah kejadian kebakaran.

"Tapi saudara-saudara ternyata hasil penyelidikan kita di lapangan bahwa fenomena karhutla tidak semata-mata alamiah, ada campur tangan manusia dan menurut saya harus kita sikapi dengan hati-hati, dengan teliti," kata Prabowo.

Presiden juga meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan unsur intelijen bekerja sama untuk menelusuri dugaan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan. Ia turut menyoroti kemungkinan keterlibatan korporasi yang harus ditelusuri berdasarkan bukti.

Prabowo menegaskan bahwa pembakaran hutan yang membahayakan masyarakat merupakan persoalan serius. Ia meminta aparat menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan menyatakan perusahaan yang terbukti melanggar dapat menghadapi pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Usulan Daniel Johan tersebut membuka pembahasan mengenai kemungkinan penguatan kerangka hukum untuk menangani karhutla berskala besar. Meski demikian, rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan, skala dampak, pertanggungjawaban korporasi, serta bentuk sanksi masih perlu dibahas dan diperjelas sebelum dapat diterapkan melalui peraturan yang sah.* (oz/dh)

Peringatan itu disampaikan Gates dalam wawancara di siniar Decoder yang dirilis pada Kamis (22/10/2026). Ia menilai masa transisi menuju ekonomi berbasis AI dapat diwarnai berbagai disrupsi sebelum masyarakat memasuki era ketika teknologi mampu menyediakan barang dan jasa secara lebih melimpah.

Baca Juga:

• Survei IPO: 66 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo, Harga Sembako Masih Jadi PR

Meski demikian, Gates menegaskan bahwa perkiraan 20 tahun tersebut bukanlah prediksi yang pasti. Durasi perubahan dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lama, bergantung pada perkembangan teknologi serta keputusan manusia dalam mengatur pemanfaatan AI.

Menurut Gates, kemajuan AI dan robotika berpotensi mengubah banyak jenis pekerjaan yang selama ini dilakukan manusia. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh pekerjaan administratif atau pengolahan informasi, tetapi juga pekerjaan fisik yang membutuhkan tenaga manusia secara langsung.

Ia mencontohkan pekerjaan pembangunan rumah, produksi pangan, hingga tindakan medis seperti operasi yang berpotensi semakin banyak dibantu atau dilakukan oleh mesin.

Di sisi lain, Gates menilai tidak semua aktivitas manusia harus digantikan oleh teknologi, meskipun AI dan robotika nantinya mampu melakukannya. Pengasuhan anak, memasak, seni, dan olahraga menjadi contoh kegiatan yang menurutnya masih dapat memiliki nilai ketika dilakukan langsung oleh manusia.

Gates juga melihat peluang besar dari perkembangan AI, terutama untuk meningkatkan kemampuan di bidang kesehatan dan pertanian. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai dapat membantu manusia mengatasi berbagai persoalan, termasuk keterbatasan akses terhadap layanan dan sumber daya.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah dan masyarakat belum tentu siap menghadapi perubahan yang berlangsung cepat. Karena itu, pengembangan AI perlu disertai pengawasan dan langkah pengamanan untuk mengantisipasi risiko yang dapat muncul.

Salah satu perhatian Gates adalah kemungkinan penyalahgunaan teknologi untuk serangan siber maupun ancaman biologis. Menurutnya, risiko semacam itu tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan pengembang AI untuk ditangani sendiri.

Pemerintah dan masyarakat, kata Gates, perlu turut menentukan batasan, kebijakan, serta mekanisme pengawasan agar teknologi dapat berkembang dengan tetap memperhatikan keselamatan publik.

Ia juga mengingatkan bahwa bahkan dalam skenario terbaik sekalipun, peralihan menuju ekonomi berbasis AI berpotensi menjadi salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah manusia.

"Saya sebenarnya tidak ingin menyampaikan kabar yang mengkhawatirkan seperti ini, tetapi jauh lebih buruk jika kita tidak memberi tahu orang lain bahwa hal ini akan terjadi. Sebagai manusia, kita memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana kita akan membentuk masa depan ini," ujar Gates.

Peringatan tersebut menyoroti pentingnya persiapan menghadapi perubahan ekonomi dan sosial akibat AI. Perkembangan teknologi dapat membuka peluang baru, tetapi juga menuntut kesiapan pekerja, dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan agar mampu menyesuaikan diri.

Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya seberapa cepat AI berkembang, melainkan bagaimana masyarakat mengelola dampaknya. Kebijakan yang tepat, pengawasan terhadap risiko, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja akan menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan tersebut.* (k/dh)

Penilaian tersebut disampaikan Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, pada Sabtu (24/10/2026). Menurutnya, seluruh kader, fungsionaris, dan elemen partai perlu bergerak aktif untuk membangun organisasi yang kuat.

Baca Juga:

• Pesan Menohok PSI! Popularitas Jokowi Tak Cukup Menangkan Partai Tanpa Mesin yang Kuat

Ia menilai, penguatan struktur partai terutama diperlukan di tingkat bawah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan struktur yang tertata, dukungan terhadap figur populer diharapkan dapat disalurkan melalui organisasi dan menjadi kekuatan politik yang lebih terorganisasi.

Lili juga menyoroti berbagai persoalan yang menimpa Jokowi dan keluarganya. Menurutnya, isu-isu tersebut berpotensi memengaruhi dukungan dari para pendukung dan loyalis Jokowi yang selama ini menjadi salah satu modal politik PSI.

"Dalam konteks itu kemudian PSI mendorong agar mesin partai bergerak, terutama yang ada di bawah yang dekat dengan akar rumput," katanya.

Meski demikian, Lili mempertanyakan apakah PSI sudah memiliki mesin partai yang kuat dan bekerja secara optimal. Ia mengingatkan bahwa partai tersebut belum berhasil memperoleh kursi di DPR RI atau menembus Senayan dalam pemilu sebelumnya.

"Problemnya apakah sudah terbangun mesin partai tersebut karena PSI kan selalu tidak lolos ke Senayan," ucapnya.

Pandangan Lili sejalan dengan pernyataan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali yang sebelumnya mengakui bahwa popularitas Jokowi saja tidak cukup untuk membawa partainya meraih kemenangan. Ahmad Ali menilai figur yang memiliki banyak pendukung tetap membutuhkan struktur organisasi yang kuat untuk menghimpun dukungan masyarakat.

"Enggak akan mungkin kita bisa jadi juara kalau kemudian hanya mengandalkan figur," ujar Ahmad Ali saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2026).

Ahmad Ali mengatakan PSI sedang mengevaluasi struktur organisasi melalui rapat kerja di tingkat wilayah dan daerah. Evaluasi itu dilakukan untuk memastikan pembentukan kepengurusan sesuai target dalam peraturan organisasi partai.

PSI menargetkan pembentukan struktur dengan 10 orang di tingkat desa, 15 orang di tingkat kecamatan, 25 orang di tingkat kabupaten, dan 45 orang di tingkat provinsi.

"Nah, ditargetkan 10 orang per desa, 15 orang per kecamatan, 25 per kabupaten, dan kemudian 45 per provinsi," kata Ahmad Ali.

Ia menambahkan, Jokowi turut menyampaikan pesan mengenai pentingnya penguatan organisasi kepada jajaran PSI saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Kabupaten Bogor pada Sabtu (24/10/2026).

"Pak Jokowi tadi sebelum keluar, dia berpesan kepada saya untuk disampaikan bagaimana pentingnya membangun struktur organisasi," ungkap Ahmad Ali.

Penguatan mesin partai hingga tingkat daerah kini menjadi salah satu pekerjaan yang disoroti dalam upaya PSI memperluas dukungan politik. Popularitas tokoh dinilai perlu diimbangi dengan organisasi yang tertata, konsolidasi kader, serta kehadiran langsung di tengah masyarakat.* (k/dh)

Kapolres Tebing Tinggi AKBP Hotmartua Ambarita mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula ketika Tim Siber menemukan akun TikTok yang diduga mempromosikan judi online pada Sabtu (3/10/2026). Polisi kemudian melakukan penelusuran dan profiling terhadap akun tersebut hingga mengidentifikasi penggunanya.

Baca Juga:

• Rumah Dinas TNI Cijantung Disulap Jadi Markas Judi Online, Letkol Arman Resmi Tersangka

Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengamankan DV pada Senin (19/10/2026) di rumahnya yang berada di Jalan Karya Amal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Menurut keterangan polisi, DV diketahui pernah bekerja sebagai tenaga pemasaran judi online di Kamboja. Ia diduga menggunakan akun TikTok untuk mengarahkan calon pemain menuju situs judi online melalui tautan referal.

Dari aktivitas tersebut, DV disebut memperoleh komisi sebesar 5 persen dari keuntungan situs judi online yang berasal dari pemain yang diarahkan melalui tautan tersebut.

"Setelah masuk ke forum perjudian, pemain akan bermain judi, kemudian keuntungan yang diterima sebanyak 5 persen dari jumlah keuntungan yang didapatkan oleh Linkslot tersebut," ujar Hotmartua.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon seluler, akun TikTok yang digunakan, rekening bank, serta perangkat komputer. Barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas promosi judi online yang sedang diselidiki.

Polisi menyangkakan DV dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya kepolisian menindak promosi perjudian melalui platform digital. Meski demikian, dugaan keterlibatan DV dalam aktivitas tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.* (ds/dh)

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sri Lestari Widodo, mengatakan ketiga korban luka yakni Pintauli Sinaga (80), Jaikumar (56), dan Agusman Telaumbanua (42).

Baca Juga:

• Polisi Amankan Pengemudi Denza Usai Libatkan 7 Kendaraan dalam Kecelakaan Beruntun di Medan

"Jumlah korban luka tiga orang," kata Sri Lestari, Sabtu (24/10/2026).

Selain menimbulkan korban luka, kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada empat mobil dan tiga sepeda motor. Empat mobil yang dilaporkan rusak yakni Mitsubishi Pajero BK 1117 JHN, Toyota Innova BK 1260 TAE, Mitsubishi Xpander BK 1487 KP, dan Toyota Rush BK 1209 ACV.

Sementara itu, tiga sepeda motor yang turut terdampak adalah Honda CB BB 5179 RO, Suzuki FU BK 4520 ACQ, dan Honda Verza BK 4073 AMU. Seluruh kendaraan yang menjadi barang bukti telah diamankan di kantor Satlantas Polrestabes Medan.

Kecelakaan tersebut diduga dipicu mobil BYD Denza BK 1906 BYN yang dikemudikan Britto RP Napitupulu (31), warga Kecamatan Medan Polonia. Berdasarkan keterangan kepolisian dalam pemberitaan tersebut, rangkaian kejadian bermula sekitar pukul 09.00 WIB.

Mobil Denza itu disebut melaju dari Jalan Suprapto sebelum berbelok ke Jalan Mangkubumi. Di lokasi tersebut, kendaraan diduga menabrak Pintauli Sinaga yang berusia 80 tahun serta sebuah Toyota Rush yang sedang terparkir.

Setelah tabrakan awal, pengemudi Denza diduga melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Masjid dan kembali menabrak tiga sepeda motor. Kendaraan itu kemudian melewati Jalan Palang Merah dan Jalan Imam Bonjol sebelum menuju Jalan Jenderal Sudirman.

Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan rumah dinas Pangdam I Bukit Barisan, mobil tersebut kembali menabrak dua mobil yang sedang berhenti di depannya.

Akibat rangkaian kejadian tersebut, tiga orang mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan. Polisi masih mendalami kronologi lengkap serta mengumpulkan keterangan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

AKBP Sri Lestari Widodo mengatakan Britto RP Napitupulu masih menjalani pemeriksaan. Polisi juga melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara lengkap peristiwa kecelakaan tersebut.

"Kami masih melakukan pemeriksaan, penyelidikan," ujarnya.* (tm/dh)

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.35 WIB dan mengakibatkan rumah milik Bangku Malem Br Bangun (89), Sedarita Ginting (60), dan Ramlah (65) hangus terbakar. Ketiga rumah tersebut berdiri berdampingan sehingga api dengan cepat menyambar bangunan lain.

Baca Juga:

• Perang Lawan Narkoba! Bobby Nasution Kerahkan Satpol PP Sumut Sikat THM Bandel

"Api pertama muncul dari dapur rumah Bangku Malem Bangun akibat lilin membakar kain gorden. Api kemudian menyambar rumah Sedarita di sebelah kanan dan rumah orang tua Hendri Sila (Ramlah) di sebelah kiri," ujar Rahmat.

Kobaran api yang membesar membuat warga sekitar panik. Sejumlah warga kemudian bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sembari menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Upaya pemadaman juga dilakukan setelah dua unit armada pemadam kebakaran dari Unit Selesai dan Bahorok tiba di lokasi. Sebanyak delapan personel dikerahkan untuk menjinakkan api dan melakukan pendinginan di area kebakaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat, Dameka Singarimbun, membenarkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga tersebut. Ia menyebut petugas menerima laporan mengenai kebakaran di Desa Pamah Tambunan pada Sabtu dini hari.

"Kebakaran terjadi di Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, pada Sabtu dini hari sekitar pukul 04.00 WIB. Tiga unit rumah dilaporkan hangus terbakar," kata Dameka saat dikonfirmasi, Sabtu (24/10/2026).

Dameka memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penghuni rumah dilaporkan berhasil menyelamatkan diri sebelum api meluas.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran itu mengakibatkan kerusakan berat pada bangunan dan barang-barang milik penghuni rumah. Kerugian materiil diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.* (tm/dh)

Kepala Satpol PP Sumut, Moettaqin Hasrimi, mengatakan keterlibatan personelnya merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Gubernur Bobby Nasution. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung upaya penegakan hukum terkait peredaran narkoba.

Baca Juga:

• Sumut Juara Narkoba 5 Tahun Berturut-turut! Bobby Curhat ke Kapolri Usai Pembongkaran 1,16 Ton Ketamin

Ia menjelaskan, Satpol PP Sumut juga akan menyasar sejumlah lokasi hiburan malam untuk mendukung operasi penindakan bersama pihak terkait. Pengawasan dilakukan, antara lain, terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba maupun yang beroperasi tanpa izin.

"Atas arahan gubernur, kami juga kerap dilibatkan dalam operasi penindakan seperti tempat-tempat hiburan malam," katanya.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP berperan mendukung penertiban sesuai kewenangannya, sementara penanganan tindak pidana narkoba dilakukan melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Selain instruksi untuk mendukung pemberantasan narkoba, Bobby sebelumnya juga menerbitkan surat edaran yang melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan rokok elektrik atau vape.

Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah berharap langkah pengawasan dan penertiban dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menekan potensi peredaran narkoba.

Pelaksanaan operasi di tempat hiburan malam dan lokasi yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba masih perlu dipantau berdasarkan hasil penindakan dan keterangan resmi aparat. Dugaan keterlibatan suatu lokasi tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa tempat tersebut terbukti menjadi pusat peredaran narkoba sebelum ada hasil pemeriksaan.* (mi/dh)

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengatakan pengurangan pasokan dilakukan melalui dua jalur pipa gas yang selama ini digunakan untuk memasok Singapura.

Baca Juga:

• Usut Kabut Asap Karhutla RI, 3 Perusahaan Singapura Penurut, 7 Lainnya Masih Bungkam

Djoko menegaskan, hingga saat ini pengurangan ekspor tersebut hanya berlaku untuk Singapura. Hal itu berkaitan dengan jaringan pipa gas yang digunakan untuk penyaluran dari wilayah Natuna dan Sumatera ke negara tersebut.

Pengurangan pasokan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan nasional. Pasokan yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor dialihkan untuk mendukung kebutuhan energi domestik, termasuk sektor kelistrikan.

Gas dari Natuna dialihkan untuk mendukung pasokan gas bagi PT PLN Batam melalui jalur pipa WNTS-Pulau Pemping. Sementara itu, pasokan dari Sumatera dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan wilayah Sumatera melalui jaringan pipa PT Transportasi Gas Indonesia.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menegaskan bahwa kebutuhan energi dalam negeri harus menjadi prioritas.

Bahlil pada Kamis (22/10/2026) mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak ekspor gas dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak saling menghargai dalam hubungan antarnegara.

"Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara," kata Bahlil.

Ia juga menyatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan penghentian ekspor kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia.

"Kalau memang mereka tidak menghargai Indonesia, saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka," ujarnya.

Meski pengurangan ekspor ke Singapura berlangsung setelah pernyataan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan gas untuk kebutuhan domestik. Karena itu, kebijakan ini perlu dilihat dalam konteks prioritas energi nasional, bukan semata-mata sebagai respons terhadap hubungan politik atau diplomatik dengan negara tujuan ekspor.

Sementara itu, kontrak ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura diketahui akan berakhir secara bertahap hingga 2028. Perkembangan kebutuhan gas dalam negeri dan evaluasi kontrak menjadi faktor penting dalam menentukan alokasi gas Indonesia ke depan.

Pengurangan pasokan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan ekspor dengan permintaan energi domestik. Pemerintah juga menghadapi kebutuhan menjaga ketersediaan gas untuk pembangkit listrik dan mendukung pengembangan industri nasional.

Ke depan, perkembangan kebijakan ekspor gas akan bergantung pada kebutuhan dalam negeri, ketersediaan pasokan, serta evaluasi pemerintah terhadap kontrak yang masih berjalan.* (in/dh)

Veda merebut pole position setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 35,299 detik pada sesi kualifikasi kedua (Q2). Hasil tersebut diraih setelah ia harus berjuang dari kualifikasi pertama (Q1) akibat menempati posisi ke-16 pada sesi latihan.

Baca Juga:

• Cetak Sejarah Dunia! Veda Ega Rebut Pole Position Moto3 Australia, Siap Buru Podium Minggu Pagi

Pembalap berusia 17 tahun asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu mengaku semakin bahagia ketika melihat hasil kualifikasi di layar setelah melewati garis finis.

"Ketika saya melintasi garis finis di akhir sesi, dan melihat posisi di layar, saya sangat senang," imbuhnya.

Perjalanan Veda menuju posisi start terdepan tidak berlangsung mudah. Pada sesi Q1, ia mencatatkan waktu 1 menit 36,383 detik dan menempati posisi keempat. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkannya melaju ke Q2.

Persaingan pada Q2 berlangsung ketat. Veda mampu mempertajam catatan waktunya pada menit-menit akhir hingga mengambil posisi teratas. Ia mengungguli Maximo Quiles dengan selisih 0,021 detik, sedangkan Joel Kelso menempati posisi ketiga.

Kondisi lintasan yang belum sepenuhnya kering turut menjadi tantangan bagi para pebalap. Hujan membuat sejumlah bagian sirkuit masih basah sehingga mereka harus menyesuaikan strategi saat mencari waktu terbaik.

Veda mengakui kondisi tersebut membuat sesi kualifikasi cukup menantang. Meski demikian, ia tetap mampu memaksimalkan kesempatan dan mengamankan posisi start terdepan.

"Trek belum sepenuhnya kering, ada beberapa titik yang masih basah. Kita lihat saja apa yang terjadi besok tapi saya siap," tutup Veda.

Hasil ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Indonesia di kejuaraan dunia balap motor. Selain meraih pole position pertamanya di Moto3, Veda juga membuka peluang untuk bersaing memperebutkan kemenangan pada balapan utama di Phillip Island.

Race Moto3 Australia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (25/10/2026) pukul 07.00 WIB dengan jarak tempuh 21 putaran. Veda akan memulai balapan dari posisi terdepan, diikuti para pesaingnya yang juga mengincar hasil terbaik.

Sebelumnya, prestasi terbaik Veda pada Moto3 2026 adalah finis di posisi ketiga dalam seri Brasil. Kini, ia berpeluang memperbaiki capaian tersebut setelah mencatatkan hasil kualifikasi yang mengesankan di Australia.

Meski memulai balapan dari posisi terdepan, Veda tetap harus menjaga konsistensi sepanjang lomba. Hasil akhir akan ditentukan oleh performa saat balapan berlangsung, termasuk kemampuannya menghadapi persaingan dan perubahan kondisi lintasan.* (oz/dh)

Pertanyaan mengenai pola kapasitas penyimpanan itu ramai dibahas di media sosial setelah seorang pengguna platform X dengan akun @chanduuu_cs mempertanyakan alasan produsen ponsel menggunakan kapasitas yang berlipat ganda. Unggahannya bahkan disebut telah ditonton jutaan kali dalam beberapa hari.

Baca Juga:

• Anti Ribet Ini 3 Cara Download Video Facebook Gratis Tanpa Aplikasi Tambahan

Salah satu penjelasan datang dari pengguna X bernama Asuman Ssendegeya yang memiliki akun @asumandeveloper. Ia mengaitkan pola tersebut dengan sistem biner, yaitu sistem bilangan yang menjadi dasar pengolahan informasi pada komputer.

Komputer bekerja menggunakan dua angka, yakni 0 dan 1. Kedua angka tersebut mewakili dua kemungkinan kondisi dalam sistem digital. Satu digit biner disebut bit, yang hanya dapat memiliki nilai 0 atau 1.

Ketika jumlah bit bertambah, jumlah kombinasi yang bisa dibentuk juga meningkat. Satu bit memiliki dua kemungkinan nilai, sedangkan dua bit memiliki empat kombinasi, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Tiga bit menghasilkan delapan kombinasi, sementara empat bit menghasilkan 16 kombinasi.

Pola tersebut terus berlanjut dengan jumlah kemungkinan yang berlipat ganda. Prinsip ini turut berkaitan dengan desain memori dan sistem pengalamatan pada perangkat komputer.

Dalam perancangan memori digital, kapasitas yang mengikuti pola kelipatan dua kerap digunakan karena sesuai dengan arsitektur perangkat keras. Pola tersebut membantu produsen menyusun konfigurasi memori dan menentukan kapasitas yang praktis untuk berbagai perangkat elektronik, termasuk ponsel.

Meski begitu, bukan berarti penyimpanan berkapasitas 150 GB, 230 GB, atau 300 GB tidak dapat dibuat. Pilihan seperti itu secara teknis memungkinkan, tetapi kapasitas berlipat ganda lebih lazim digunakan dalam rancangan memori digital.

Selain sistem biner, cara produsen menghitung kapasitas penyimpanan juga berpengaruh terhadap angka yang tertera pada spesifikasi ponsel. Data digital memiliki satuan dasar berupa bit, sedangkan delapan bit membentuk satu byte.

Kapasitas data kemudian dihitung menggunakan satuan yang lebih besar, mulai dari kilobyte (KB), megabyte (MB), hingga gigabyte (GB). Dalam pemasaran perangkat, produsen umumnya menggunakan sistem desimal, dengan 1 GB setara dengan 1 miliar byte.

Dengan perhitungan tersebut, penyimpanan 128 GB memiliki kapasitas nominal sekitar 128 miliar byte. Sementara itu, kapasitas 256 GB setara dengan sekitar 256 miliar byte, sedangkan 512 GB setara dengan sekitar 512 miliar byte.

Angka kapasitas tersebut menunjukkan banyaknya data yang secara nominal dapat ditampung perangkat. Semakin besar kapasitas penyimpanan, semakin banyak pula foto, video, aplikasi, dan dokumen yang dapat disimpan.

Jadi, pilihan storage HP yang umum ditemukan dalam kapasitas 128 GB, 256 GB, dan 512 GB berkaitan dengan pola kelipatan dua yang lazim dalam rancangan memori digital. Sementara itu, penggunaan satuan gigabyte dalam spesifikasi membantu produsen mengomunikasikan kapasitas penyimpanan kepada konsumen.* (k/dh)

Tiga perusahaan yang telah merespons adalah Wilmar International, Bumitama Agri, dan First Resources. Ketiganya menyatakan telah menerima pemberitahuan hukum dari Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA) dan bersedia memenuhi permintaan informasi yang diperlukan.

Baca Juga:

• Daftar 14 Gempa M 7,0 Ke Atas yang Guncang Dunia di 2026, Dua Terjadi di Indonesia

Langkah serupa kemudian disampaikan First Resources melalui laporan tertulis pada Sabtu dini hari. Perusahaan itu menyatakan akan memberikan rincian yang diminta NEA.

Bumitama Agri bersama anak perusahaannya juga menyatakan akan menyerahkan dokumen dan informasi yang diperlukan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui laporan perusahaan pada Sabtu siang.

Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang dapat menyebabkan kabut asap lintas batas. Namun, kesediaan perusahaan memberikan informasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap.

Sementara itu, tujuh perusahaan yang belum memberikan tanggapan adalah Asia Pulp & Paper Company, Asia Pulp & Paper Company (China), Golden Agri International, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Global Plantation, dan TSH Oversea.

NEA sebelumnya mengumumkan telah mengirimkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan tersebut pada Jumat (23/10/2026) pukul 21.00 waktu setempat. Pemberitahuan itu diterbitkan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas Singapura atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA).

Menurut NEA, perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor kelapa sawit dan kehutanan serta diketahui memiliki konsesi lahan di Indonesia atau anak perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha di negara tersebut.

Melalui pemberitahuan itu, NEA meminta informasi terperinci mengenai hubungan perusahaan dengan entitas terafiliasi, data konsesi lahan, langkah-langkah pencegahan kebakaran, serta upaya pemadaman api yang dilakukan di lapangan.

Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam sebelumnya memperingatkan bahwa perusahaan yang berkaitan dengan kabut asap lintas batas tidak akan dibiarkan menghindari tanggung jawab dengan memanfaatkan struktur perusahaan yang kompleks atau perbedaan yurisdiksi.

Singapura menyatakan siap menggunakan instrumen hukum dan regulasi yang tersedia untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam laporan tersebut, perwakilan perusahaan yang tidak mematuhi permintaan informasi berdasarkan aturan terkait dapat menghadapi denda hingga 5.000 dolar Singapura, hukuman penjara maksimal satu bulan, atau keduanya.

Sementara itu, entitas yang terbukti bersalah menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas dapat dikenai denda hingga 100.000 dolar Singapura untuk setiap hari polusi berlanjut, dengan batas denda maksimal 2 juta dolar Singapura.

Sebelum menerbitkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan Singapura tersebut, NEA juga telah meminta informasi dan tindakan pencegahan dari sejumlah perusahaan di Indonesia. Pada 16 Oktober 2026, pemberitahuan berdasarkan Pasal 9 THPA dilaporkan telah disampaikan kepada tujuh perusahaan kayu pulp di Sumatera. Langkah serupa menyusul terhadap tiga perusahaan di Kalimantan pada 19 Oktober 2026.

Melalui pemberitahuan berdasarkan Pasal 9 tersebut, perusahaan diminta mengambil langkah pencegahan kebakaran, mengerahkan petugas pemadam jika diperlukan, menghentikan aktivitas pembakaran, serta menyampaikan rencana penanganan api di lahan terkait.

Penyelidikan dan permintaan informasi tersebut menjadi bagian dari upaya Singapura menangani kabut asap lintas batas yang berkaitan dengan karhutla di Indonesia. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada dokumen yang diserahkan perusahaan, hasil pemeriksaan otoritas, serta bukti mengenai keterkaitan masing-masing entitas dengan kebakaran.* (k/dh)

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menyebut gempa besar terbaru dalam daftar tersebut mengguncang wilayah Vanuatu di kawasan Pasifik Barat Daya pada Sabtu (24/10/2026) pukul 09.31 WIB dengan magnitudo 7,1.

Baca Juga:

• Cetak Sejarah Dunia! Veda Ega Rebut Pole Position Moto3 Australia, Siap Buru Podium Minggu Pagi

Berikut daftar 14 kejadian gempa besar yang tercatat sepanjang 2026 berdasarkan data tersebut:

23 Februari 2026: Sabah, Malaysia, magnitudo 7,1.

24 Maret 2026: Tonga, magnitudo 7,5.

30 Maret 2026: Vanuatu, magnitudo 7,3.

2 April 2026: Laut Maluku, Indonesia, magnitudo 7,4.

20 April 2026: Jepang, magnitudo 7,4.

8 Juni 2026: Filipina, magnitudo 7,8.

25 Juni 2026: Venezuela, magnitudo 7,2.

25 Juni 2026: Venezuela, magnitudo 7,5.

17 Juli 2026: Meksiko, magnitudo 7,3.

10 Agustus 2026: Kolombia, magnitudo 7,4.

15 Agustus 2026: Flores, Indonesia, magnitudo 7,7.

10 Oktober 2026: Panama, magnitudo 7,7.

22 Oktober 2026: Tibet, China, magnitudo 7,0.

24 Oktober 2026: Vanuatu, magnitudo 7,1.

Daryono menjelaskan, sebagian besar gempa besar tersebut terjadi di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Kawasan ini merupakan wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi karena berada di sekitar pertemuan sejumlah lempeng bumi.

Menurutnya, interaksi lempeng menyebabkan akumulasi tegangan yang kemudian dilepaskan melalui patahan batuan. Proses tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya gempa bumi kuat di berbagai wilayah.

"Kawasan ini merupakan zona interaksi lempeng aktif yang terus mengalami akumulasi tegangan dan pelepasan energi tektonik melalui proses patahan batuan," ujar Daryono dalam keterangan yang diterima pada Sabtu (24/10/2026).

Ia menjelaskan, gempa besar tidak selalu memiliki mekanisme sumber yang sama. Sebagiannya terjadi akibat aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng, sesar naik (thrust fault), sesar mendatar (strike-slip fault), hingga sesar normal (normal fault).

Sebagai contoh, gempa bermagnitudo 7,7 di Panama dikaitkan dengan mekanisme sesar mendatar. Sementara itu, aktivitas gempa di Dataran Tinggi Tibet berkaitan dengan deformasi kerak bumi akibat tumbukan Lempeng India dan Eurasia.

Selain mekanisme sumber, kedalaman gempa juga bervariasi. Gempa dapat terjadi pada kedalaman dangkal, menengah, hingga dalam. Gempa pada kedalaman menengah dan dalam umumnya berkaitan dengan deformasi lempeng yang menunjam ke dalam mantel bumi.

Adapun gempa dangkal berpotensi menimbulkan guncangan kuat di sekitar sumbernya, terutama jika terjadi dekat permukiman. Besarnya dampak tetap dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk lokasi sumber gempa, kondisi tanah, dan kualitas bangunan.

Meski terdapat 14 kejadian gempa bermagnitudo 7,0 atau lebih dalam daftar tersebut, Daryono mengingatkan bahwa jumlah itu tidak otomatis menunjukkan peningkatan aktivitas tektonik yang tidak normal.

Menurutnya, jumlah gempa besar dapat berfluktuasi secara alamiah dari tahun ke tahun. Untuk memastikan adanya perubahan aktivitas seismik yang signifikan, diperlukan analisis statistik berdasarkan katalog gempa dalam jangka panjang.

"Banyaknya gempa besar dalam satu tahun bukan bukti bahwa Bumi sedang mengalami peningkatan aktivitas tektonik yang tidak normal," kata Daryono.

Ia juga menegaskan bahwa gempa-gempa yang terjadi di berbagai negara dalam waktu berdekatan tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap wilayah memiliki sistem tektonik dan kondisi akumulasi tegangan yang berbeda.

Karena itu, rentetan gempa besar sepanjang 2026 tidak dapat dijadikan dasar untuk memprediksi secara pasti kapan dan di mana gempa besar berikutnya akan terjadi.

Bagi Indonesia, rangkaian kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan mitigasi bencana. Indonesia berada di kawasan pertemuan sejumlah lempeng tektonik aktif sehingga memiliki potensi mengalami gempa kuat dan tsunami di sejumlah wilayah.

Daryono menekankan bahwa meski waktu dan lokasi gempa belum dapat diprediksi secara tepat, risiko dampaknya dapat dikurangi melalui langkah mitigasi yang terencana.

Upaya tersebut antara lain mencakup pembangunan gedung tahan gempa, penataan ruang berbasis risiko bencana, edukasi masyarakat mengenai penyelamatan diri, serta penguatan sistem peringatan dini tsunami.

Menurutnya, pengurangan risiko gempa perlu menjadi investasi keselamatan jangka panjang, bukan hanya mendapat perhatian setelah bencana terjadi.* (k/dh)

Balapan utama Moto3 Australia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (25/10/2026) pukul 07.00 WIB. Posisi start terdepan menjadi modal penting bagi Veda untuk bersaing memperebutkan podium di salah satu seri Kejuaraan Dunia Moto3 tersebut.

Baca Juga:

• Fernandez Didiskualifikasi, Veda Ega Tembus Tiga Besar Klasemen Moto3

Pada sesi kualifikasi kedua, Veda mampu meningkatkan kecepatannya dan mencatatkan waktu terbaik pada menit-menit akhir. Ia mengamankan pole position dengan catatan waktu 1 menit 35,299 detik.

Veda mengungguli Maximo Quiles yang menempati posisi kedua dengan selisih waktu 0,021 detik. Sementara itu, Joel Kelso melengkapi posisi tiga besar dan akan memulai balapan dari barisan terdepan bersama keduanya.

Hasil tersebut menjadi pencapaian bersejarah karena Veda merupakan pebalap Indonesia pertama yang meraih pole position di ajang Grand Prix Moto3. Prestasi ini sekaligus menunjukkan kemampuan Veda bersaing dengan para pebalap dari berbagai negara pada musim debutnya di kelas tersebut.

Meski demikian, start dari posisi terdepan belum menjamin kemenangan. Veda tetap harus menjaga konsistensi, mengelola kondisi ban, dan bersaing ketat sepanjang balapan untuk mempertahankan posisinya hingga garis finis.

Veda sebelumnya telah meraih satu podium pada Moto3 2026, yakni ketika finis di posisi ketiga pada seri Brasil. Balapan di Phillip Island pun menjadi kesempatan baginya untuk mengejar hasil lebih baik sekaligus menambah catatan prestasi di musim ini.

Para penggemar balap motor Indonesia kini menantikan penampilan Veda pada race utama Moto3 Australia. Dengan posisi start terdepan, ia memiliki peluang untuk bersaing di barisan depan, meskipun hasil akhirnya tetap ditentukan oleh performa saat balapan berlangsung.

Adapun jadwal race Moto3 Australia 2026 adalah sebagai berikut:

Minggu, 25 Oktober 2026

Sirkuit: Phillip Island, Australia

Waktu: Pukul 07.00 WIB* (ds/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Ali saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2026). Ia menegaskan, penguatan mesin partai menjadi salah satu faktor penting bagi PSI untuk mencapai target politiknya.

Baca Juga:

• Kritik Pedas Mahfud MD! Sebut Kabinet Prabowo Kaku dan Satu Arah: Dulu Bebas Debat Sama Jokowi

Ia menjelaskan, figur yang memiliki banyak pendukung membutuhkan struktur organisasi yang mampu menampung dan mengonsolidasikan dukungan tersebut. Tanpa struktur yang kuat, popularitas seorang tokoh dinilai sulit dimanfaatkan secara optimal oleh partai.

"Karena figur itu akan efektif kalau ada mesin. Mesin. Jadi ada salurannya, ada yang menampung," jelasnya.

Ahmad Ali mencontohkan Jokowi sebagai salah satu figur utama yang dimiliki PSI. Menurutnya, besarnya dukungan masyarakat kepada Jokowi perlu diimbangi dengan penataan struktur partai hingga tingkat daerah.

"Jadi kalau katakanlah Pak Jokowi sebagai salah satu figur utama yang ada di partai ini, begitu banyak pencintanya tapi kemudian ini kalau strukturnya tidak tertata rapi kan tidak ada yang bisa menampung semuanya," katanya.

Untuk memperkuat organisasi, PSI saat ini melakukan evaluasi struktur melalui rapat kerja di tingkat wilayah dan daerah. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan pembentukan kepengurusan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam peraturan organisasi partai.

Ahmad Ali menyebut PSI menargetkan pembentukan struktur dengan jumlah anggota tertentu di setiap tingkatan. Target tersebut meliputi 10 orang di tingkat desa, 15 orang di tingkat kecamatan, 25 orang di tingkat kabupaten, serta 45 orang di tingkat provinsi.

"Nah, ditargetkan 10 orang per desa, 15 orang per kecamatan, 25 per kabupaten, dan kemudian 45 per provinsi," ujar Ahmad Ali.

Ia menambahkan, pentingnya membangun struktur organisasi juga menjadi pesan yang disampaikan Jokowi kepada jajaran PSI dalam kegiatan tersebut.

"Pak Jokowi tadi sebelum keluar, dia berpesan kepada saya untuk disampaikan bagaimana pentingnya membangun struktur organisasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di SICC, Kabupaten Bogor, pada Sabtu sore. Ia tiba bersama putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Kedatangan Jokowi dan Kaesang disambut Ahmad Ali bersama jajaran pengurus partai. Keduanya kemudian menuju ruang acara, sementara sejumlah kader yang hadir meminta kesempatan untuk berswafoto.

Rangkaian kegiatan Rakorda dilanjutkan dengan pelantikan pengurus PSI Kabupaten Bogor. Setelah agenda tersebut selesai, Jokowi meninggalkan lokasi karena dijadwalkan menghadiri kegiatan lain.

Pernyataan Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI tidak hanya mengandalkan popularitas tokoh untuk mencapai target politik, tetapi juga berupaya memperkuat organisasi hingga tingkat daerah. Seberapa efektif strategi tersebut dalam memperluas dukungan partai akan bergantung pada pelaksanaan konsolidasi dan perkembangan politik selanjutnya.* (k/dh)

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sri Lestari Widodo, mengatakan pengemudi Denza telah diamankan tidak lama setelah kecelakaan terjadi. Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan.

Baca Juga:

• Sumut Juara Narkoba 5 Tahun Berturut-turut! Bobby Curhat ke Kapolri Usai Pembongkaran 1,16 Ton Ketamin

Terkait kemungkinan penetapan tersangka, Sri Lestari menyebut penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap secara lengkap kronologi kecelakaan tersebut.

Berdasarkan informasi awal, kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan roda empat dan sepeda motor. Kendaraan yang terlibat antara lain Mitsubishi Pajero BK 1117 JHN, Toyota Innova BK 1260 TAE, Mitsubishi Xpander BK 1487 KP, dan Toyota Rush BK 1209 ACV.

Selain itu, tiga sepeda motor juga dilaporkan terlibat, yakni Honda CB BB 5179 RO, Suzuki FU BK 4520 ACQ, dan Honda Verza BK 4073 AMU.

Kecelakaan bermula ketika mobil Denza yang dikemudikan Britto disebut melaju dari arah Jalan Mangkubumi menuju Jalan Masjid dengan kecepatan tinggi. Mobil tersebut kemudian menabrak tiga sepeda motor dan dua mobil di kawasan Jalan Mangkubumi.

Setelah tabrakan awal, mobil Denza dilaporkan kembali melaju ke arah Jalan Jenderal Sudirman dan menabrak dua mobil lain yang sedang berhenti di depannya.

Akibat rangkaian kecelakaan itu, tiga orang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara itu, polisi masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk penyebab kecelakaan dan peran pengemudi dalam insiden yang melibatkan sejumlah kendaraan tersebut.* (mi/dh)

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam diskusi mengenai kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Ia menceritakan pengalamannya selama menjabat Menko Polhukam pada pemerintahan Jokowi, termasuk ketika membahas persoalan hukum dan kebijakan bersama sejumlah pejabat negara.

Baca Juga:

• KKP perluas jangkauan ekspor produk perikanan ke Afrika dan Timur Tengah

"Kalau dulu berdebat gitu dalam hal apa pun. Misalnya terjadi hal kok korupsi diberitakan jelek, dipanggil tuh oleh Pak Jokowi… Saya sering juga diajak bicara berdua, 'Pak Mahfud ini kok begini gimana nih?' Dan saya dilepas saja ketika saya berbeda dengan Menteri Keuangan," ujar Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Mahfud, pada era Jokowi terdapat sejumlah kebijakan kontroversial, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Namun, ia memandang kebijakan tersebut sebagai pilihan politik yang tetap dapat diperdebatkan dan disikapi secara terbuka oleh para pejabat pemerintah.

Sebaliknya, Mahfud menilai komunikasi dalam pemerintahan saat ini cenderung lebih tertutup. Ia menyoroti rapat kabinet yang menurut pandangannya minim perdebatan substantif, sementara para menteri dan pejabat tinggi terlihat lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Mahfud juga mengaitkan persoalan tata kelola pemerintahan dengan kondisi demokrasi Indonesia. Ia menyinggung sejumlah penilaian lembaga internasional yang, menurutnya, menunjukkan penurunan kualitas demokrasi sejak 2014.

Dalam konteks penegakan hukum, Mahfud menggunakan istilah autocratic legalism atau legalisme otokratik untuk menggambarkan situasi ketika hukum dinilai digunakan sebagai instrumen untuk membenarkan kehendak penguasa, bukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan substantif.

"Autocratic legalism itu hukum dijadikan alat untuk membenarkan kehendak-kehendak yang sepihak. Tidak ada meaningful participation, hukum dibuat sesukanya. Kalau pemerintah ingin ini, maka dibuat hukumnya agar yang salah ini menjadi benar," tegas Mahfud.

Ia juga mengkritik sejumlah produk regulasi yang dinilainya berpotensi menimbulkan persoalan keadilan. Salah satu hal yang disorot adalah ketentuan di sektor keuangan yang menurutnya dapat membuka celah dalam penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang berkaitan dengan instrumen investasi atau obligasi negara.

Selain pemerintah, Mahfud menyoroti fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan eksekutif. Ia membandingkan dinamika perdebatan antara pemerintah dan parlemen pada periode sebelumnya dengan kondisi saat ini yang dinilainya lebih minim kritik terbuka.

Mahfud turut menyinggung efektivitas gerakan masyarakat sipil dan media sosial dalam mendorong penanganan kasus hukum. Ia mengingatkan bahwa fenomena "no viral, no justice", ketika kasus mendapat perhatian luas setelah ramai di media sosial, tidak seharusnya menjadi satu-satunya cara agar persoalan hukum memperoleh perhatian.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang pernah menjadi perhatian publik, termasuk kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan polemik transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. Menurutnya, partisipasi publik tetap diperlukan agar persoalan hukum dan kebijakan mendapat pengawasan yang memadai.

Mahfud pun menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa dalam menjaga demokrasi. Ia mengingatkan bahwa prinsip checks and balances atau mekanisme saling mengawasi antarlembaga negara perlu berjalan agar kekuasaan tidak terpusat tanpa pengawasan yang memadai.

Pernyataan Mahfud tersebut menjadi kritik terhadap pola komunikasi pemerintahan, kualitas demokrasi, serta fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Penilaiannya mengenai kabinet dan kondisi demokrasi merupakan pandangan yang ia sampaikan berdasarkan pengalaman serta analisisnya. Tanggapan pemerintah dan data pembanding diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi tata kelola pemerintahan saat ini.* (fj/dh)

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Yudi Nurul Ihsan, mengatakan negara-negara tersebut masih menjadi tujuan utama ekspor perikanan Indonesia. Namun, pemerintah berupaya menambah pasar potensial agar produk kelautan dan perikanan Indonesia dapat menjangkau lebih banyak negara.

Baca Juga:

• Minta KKP Gercep Garap Kampung Nelayan Merah Putih, Rico Waas: Biar Keringat Nelayan Terbayar Adil

Perluasan pasar tersebut sejalan dengan target KKP untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia hingga menembus US$10 miliar. Saat ini, nilai ekspor perikanan nasional masih berada di kisaran US$6 miliar.

Yudi mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekspor. Salah satu upaya yang didorong pemerintah adalah memperkuat daya saing produk agar mampu memenuhi kebutuhan dan standar pasar internasional.

"Kita punya target. Pertama, nilai ekspor perikanan kita harus naik dua kali lipat. Sekarang kan sekitar US$6 sekian miliar ya. Kalau dua kali lipat jadi di atas US$10 miliar," ungkapnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, KKP akan memperkuat standardisasi produk perikanan nasional. Menurut Yudi, sejumlah pelaku usaha telah menghasilkan beragam inovasi produk, tetapi masih perlu meningkatkan pemenuhan standar kualitas agar produknya dapat bersaing di pasar ekspor.

Ia menilai dukungan terhadap standardisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan Indonesia. Dengan standar yang sesuai kebutuhan pasar tujuan, produk dalam negeri diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional.

"Para pelaku usaha itu punya banyak inovasi. Cuma tadi belum terstandardisasi dengan baik. Tugas kita untuk melakukan standardisasi yang baik sehingga nanti punya kualitas untuk ekspor," jelas Yudi.

Upaya memperluas tujuan ekspor dan memperkuat standardisasi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai perdagangan produk perikanan Indonesia. Pasar Afrika dan Timur Tengah menjadi tambahan tujuan yang dibidik pemerintah, sementara Jepang, China, Amerika Serikat, dan Eropa tetap dipertahankan sebagai pasar utama.* (oz/dh)