BANDA ACEH — Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap dugaan tindak pidana penggelapan yang melibatkan seorang pemuda berinisial IR, 22 tahun, warga Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam perkara tersebut, seorang wiraswasta bernama Muhammad Rizal, 34 tahun, dilaporkan mengalami kerugian sekitar Rp68,6 juta.

Baca Juga:

• Rektor Unsoed Pernah Tolak MBG dan KDMP, KPK Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan OTT

"Pada Sabtu, 21 Agustus 2026, sekitar pukul 16.00 WIB, Piket Reskrim menerima penyerahan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan oleh korban," ujar Kompol Dizha, Minggu, 23 Agustus 2026.

Polisi kemudian menindaklanjuti perkara tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/632/VIII/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh, tanggal 22 Agustus 2026.

Korban Muhammad Rizal diketahui merupakan warga Desa Ulee Pata, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Sementara IR merupakan warga Desa Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.

Dugaan penggelapan tersebut terjadi di sebuah kios penjualan kartu telepon di Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh.

Kompol Dizha menjelaskan, kasus itu terungkap setelah korban melakukan pemeriksaan terhadap hasil penjualan kios selama periode Januari hingga Juli 2026.

"Awalnya, pada 30 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, korban selaku pemilik kios melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan selama periode Januari hingga Juli 2026," jelasnya.

Dari pemeriksaan tersebut, korban menemukan sejumlah uang hasil transaksi yang diduga masuk ke akun dompet digital Dana milik IR.

Uang tersebut diduga merupakan hasil transaksi yang seharusnya masuk ke akun milik korban.

Korban kemudian meminta penjelasan kepada IR mengenai sejumlah transaksi tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, IR mengakui bahwa uang yang masuk ke akun Dana miliknya merupakan uang dari transaksi milik korban.

Akibat kejadian tersebut, Muhammad Rizal diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp68,6 juta.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti.

Di antaranya tiga unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan perkara.

Barang bukti tersebut terdiri atas satu unit Oppo A78 RAM 8 GB warna hitam, satu unit Infinix Zero warna gold, dan satu unit iPhone 14 Plus warna biru toska.

Penyidik juga telah melakukan sejumlah langkah penanganan perkara, mulai dari menerima laporan polisi, memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, hingga melakukan gelar perkara untuk menentukan proses penyelidikan dan penyidikan.

"Terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melengkapi berkas perkara dan akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum," pungkas Kompol Dizha.

Perkara tersebut disangkakan dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hingga kini, perkara masih dalam proses penyidikan Satreskrim Polresta Banda Aceh.* (ad)

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menyebut mayoritas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan bukan semata-mata disebabkan oleh fenomena El Nino.

Polisi menduga sebagian besar kebakaran terjadi akibat pembakaran yang dilakukan secara sengaja.

Baca Juga:

• Ratas di Hambalang, Prabowo Bahas Karhutla Kalimantan hingga Pemulihan Gempa NTT

"Sebagian besar yang kami lakukan penyidikan terbakar karena dibakar. Tadi barang buktinya ada bahan bakar minyak, ada Pertalite, ada Solar yang di dalam jeriken ataupun di botol tadi kan tadi barang bukti yang ada," ujar Irhamni kepada awak media, Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Irhamni, fenomena El Nino memang dapat memengaruhi kondisi yang menyebabkan kebakaran lebih mudah terjadi dan meluas.

Namun, faktor iklim tersebut dinilai bukan satu-satunya penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar.

Polisi, kata dia, melihat adanya pemicu berupa tindakan manusia yang sengaja membakar lahan.

Irhamni mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi dampak El Nino.

Karena itu, apabila kebakaran hanya disebabkan oleh faktor alam, luas lahan yang terbakar dinilai tidak akan sebesar yang terjadi saat ini.

Dia juga menyebut kebakaran yang murni dipicu faktor iklim lebih memungkinkan untuk dikendalikan karena tidak terjadi secara masif.

Bareskrim Polri saat ini telah menetapkan 72 tersangka perorangan dalam perkara dugaan tindak pidana karhutla di Sumatra dan Kalimantan.

Total luas lahan yang terbakar dalam perkara yang ditangani kepolisian mencapai 1.006,67 hektare.

Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menerima 89 laporan polisi terkait dugaan karhutla sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026.

"Laporan polisi itu terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara," ujar Irhamni.

Dalam penyidikan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan.

Di antaranya bahan bakar minyak seperti Pertalite dan solar yang ditemukan dalam jeriken maupun botol.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik dalam mendalami dugaan bahwa kebakaran dilakukan secara sengaja.

Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengetahui motif pembakaran, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat di balik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Bareskrim menegaskan penanganan perkara karhutla tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan.

Penyidik juga dapat mendalami pihak yang menyuruh, mendanai, maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas pembakaran apabila ditemukan bukti keterlibatan.

Dengan puluhan tersangka dan luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari seribu hektare, penyidikan karhutla di Sumatra dan Kalimantan masih terus berjalan.* (bb/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Akhmad Sodik, merupakan penegakan hukum yang berawal dari laporan masyarakat.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan hingga berujung pada peristiwa tertangkap tangan.

Baca Juga:

• DPR Minta Polri Usut Dalang dan Pendana di Balik Kasus Karhutla

Taufik membantah anggapan bahwa KPK telah menargetkan pihak tertentu dalam operasi tersebut.

Menurut dia, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti.

"Tidak ada target atau men-setting atau men-TO (target operasi) pada pihak-pihak lembaga maupun pihak-pihak individu," tegasnya.

KPK sebelumnya menetapkan enam tersangka setelah melakukan OTT di Jakarta dan Purwokerto pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Mereka adalah Akhmad Sodik selaku Rektor Unsoed, Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III, Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Unsoed.

KPK mengungkap tiga klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut.

Pada klaster pertama, Norman Arie diduga meminta uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran.

Setelah uang disepakati, calon mahasiswa tersebut ternyata tidak lolos.

Orang tua calon mahasiswa kemudian meminta uang dikembalikan. Permintaan tersebut diduga diketahui Akhmad Sodik.

Uang pengembalian disebut tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui Dian Mulia dan Adhi. Keduanya diduga telah menggunakan uang tersebut.

Sebagai gantinya, pihak swasta tersebut dijanjikan pembayaran melalui pencairan tiga paket proyek di lingkungan Unsoed.

Proyek itu berupa pengadaan kanopi, renovasi kantin dan pengecatan gedung.

Proyek tersebut disebut akan dikerjakan oleh CV milik Mulyono yang juga merupakan keponakan Akhmad Sodik.

Pada klaster kedua, Mulyono diduga menerima Rp680 juta yang berkaitan dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2025 dan 2026.

Akhmad Sodik diduga mengetahui penerimaan uang tersebut dan memberikan kode kepada Mulyono.

"jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih".

Dari uang tersebut, Akhmad Sodik diduga memerintahkan Mulyono untuk membayar tiga bidang tanah yang dibelinya.

Sementara pada klaster ketiga, Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed diduga menerima uang Rp1,2 miliar dari salah satu pihak yang disebut sebagai pengepul calon mahasiswa baru tahun 2025-2026.

KPK kemudian menahan Akhmad Sodik bersama lima tersangka lainnya di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, setelah OTT tersebut, sikap Akhmad Sodik sebelumnya juga menjadi sorotan warganet.

Hal itu berkaitan dengan penolakannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Penolakan tersebut disampaikan saat Akhmad Sodik menemui mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan gedung rektorat pada Senin, 26 Juni.

Namun, KPK menegaskan penanganan perkara Akhmad Sodik tidak berkaitan dengan sikap maupun kebijakan tersebut.

KPK menyatakan operasi bermula dari laporan masyarakat dan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan serta kecukupan alat bukti.* (vo/ad)

JAKARTA — iPhone Ultra yang diyakini sebagai smartphone lipat pertama Apple disebut telah digunakan oleh sejumlah orang sebelum peluncuran resminya.

Pengguna awal tersebut memberikan tanggapan positif terhadap desain, mekanisme engsel, layar lipat, hingga kemampuan kamera perangkat.

Baca Juga:

• Medlin Gagasan Agung Layani Perwakilan RI di Astana, Prof Agus: Relevan untuk Ombudsman

Perangkat yang diyakini akan menggunakan nama iPhone Ultra itu diperkirakan hadir sebagai salah satu iPhone paling premium dengan harga lebih tinggi dibandingkan seri iPhone Pro.

Menurut Mark Gurman dalam buletin Power On untuk Bloomberg, sejumlah orang telah mencoba versi pra-rilis perangkat tersebut.

Berdasarkan pengalaman mereka, iPhone Ultra dinilai memiliki sejumlah keunggulan yang dapat mendukung harga jual premiumnya.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah ukuran perangkat ketika dilipat.

Meski disebut cukup tebal dalam kondisi tertutup, pengguna awal mengatakan iPhone Ultra masih dapat dimasukkan ke dalam saku.

Mekanisme engsel juga mendapat tanggapan positif.

Pengguna yang telah mencoba perangkat tersebut menilai engsel iPhone Ultra bekerja dengan baik dan terasa kokoh.

Saat dibuka, iPhone Ultra akan menawarkan layar lipat berukuran besar.

Layar tersebut memungkinkan Apple menghadirkan tata letak aplikasi yang menyerupai pengalaman menggunakan iPad.

Kehadiran layar berukuran besar juga dinilai menjadi salah satu daya tarik utama smartphone lipat Apple.

Dari sisi kamera, iPhone Ultra disebut tidak memiliki kamera telefoto. Meski demikian, pengguna awal menilai kemampuan fotografinya tetap baik.

Layar besar pada perangkat lipat tersebut juga disebut dapat memberikan fungsi menarik sebagai jendela bidik kamera.

Dengan layar yang lebih luas, pengguna diperkirakan mendapatkan pengalaman berbeda ketika mengambil foto.

Namun, absennya kamera telefoto dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen.

Terlebih, iPhone Ultra diperkirakan dibanderol dengan harga setidaknya US$2.000 atau sekitar Rp35 juta.

Dengan harga tersebut, konsumen yang mengharapkan sistem kamera lengkap kemungkinan akan mempertimbangkan kembali spesifikasi perangkat tersebut.

iPhone Ultra juga diperkirakan membawa perubahan pada sistem keamanan biometrik.

Berbeda dengan iPhone modern yang menggunakan Face ID, perangkat lipat tersebut disebut akan kembali menggunakan Touch ID.

Fitur tersebut menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian karena Apple selama beberapa tahun terakhir lebih mengandalkan Face ID pada perangkat iPhone.

Meski begitu, sejumlah informasi mengenai spesifikasi iPhone Ultra masih berasal dari laporan dan pengalaman pengguna terhadap perangkat versi pra-rilis.

Apple disebut terlambat memasuki pasar smartphone lipat dibandingkan sejumlah pesaing, termasuk Samsung.

Namun, kehadiran iPhone Ultra diperkirakan dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap perangkat lipat.

Sebagian konsumen mungkin sudah mengetahui kategori smartphone lipat, tetapi belum pernah mempertimbangkan untuk membelinya.

Kehadiran perangkat lipat dari Apple dengan dukungan pemasaran perusahaan berpotensi membuat kategori tersebut semakin dikenal.

Di sisi lain, iPhone Ultra juga dapat memberikan efek terhadap lini produk Apple lainnya.

Konsumen yang tidak membeli perangkat lipat tersebut tetap dapat tertarik pada model iPhone lain yang diperkenalkan pada periode yang sama.

iPhone Ultra dengan demikian diperkirakan menjadi salah satu produk paling premium dalam jajaran Apple.

Namun, informasi mengenai harga, kamera, fitur dan spesifikasi lainnya masih berdasarkan laporan serta penggunaan versi pra-rilis menjelang peluncuran yang diperkirakan berlangsung pada September 2026.*(vo/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Rapat yang berlangsung sejak sore hingga malam itu membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta tindak lanjut penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:

• DPR Minta Polri Usut Dalang dan Pendana di Balik Kasus Karhutla

Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta laporan mengenai pelaksanaan instruksi pemerintah untuk menangani karhutla dan bencana di NTT.

"Pada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan kepala staf angkatan, Presiden membahas tindak lanjut instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara," kata Teddy, Senin, 24 Agustus 2026.

Penanganan karhutla di Kalimantan menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut.

Pemerintah sebelumnya telah menginstruksikan penambahan 17 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman menggunakan metode water bombing di wilayah terdampak.

Selain armada udara, sebanyak 1.500 prajurit TNI dikerahkan untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan.

Para prajurit tersebut dilengkapi perlengkapan perorangan untuk mendukung operasi di lapangan.

Pemerintah juga mengirimkan 200 pompa dan pipa untuk membantu proses pemadaman api di bawah permukaan tanah, terutama di kawasan lahan gambut.

Langkah tersebut diperlukan karena kebakaran di lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan sehingga penanganannya membutuhkan proses pemadaman dan pendinginan secara berulang.

Selain karhutla, rapat di Hambalang membahas penanganan warga yang terdampak gempa di NTT.

Prabowo meminta bantuan pemerintah yang telah dikirim, termasuk melalui jalur udara, segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah juga diminta mempercepat proses rekonstruksi dan penanganan warga terdampak.

"(Instruksi lainnya, red.) rekonstruksi dan penanganan warga terdampak gempa di NTT," ujar Teddy menjelaskan hasil rapat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan apresiasi kepada prajurit TNI dan personel Polri yang bergerak cepat di lapangan.

Mereka dinilai berperan dalam upaya pemadaman karhutla sekaligus membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa di NTT.

Rapat terbatas tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Turut hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto.

Rapat tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dua persoalan yang membutuhkan penanganan cepat, yakni pengendalian karhutla di Kalimantan dan pemulihan masyarakat yang terdampak gempa di NTT.* (vo/ad)

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menetapkan 72 tersangka dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.

Namun, Komisi III DPR meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku yang berada di lapangan.

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di Sumatra dan Kalimantan, Luas Lahan Terbakar 1.006 Hektare

"Penegakan hukum Karhutla memang harus menyentuh akar masalah. Selama ini, para pelaku di lapangan sering kali hanya menjadi korban atau pekerja, sementara dalang korporasi maupun pemodal yang meraup untung dari lahan yang hangus kerap tidak tersentuh," kata Habiburokhman, Senin, 24 Agustus 2026.

"Pendekatan follow the money dan penindakan tegas tanpa pandang bulu ini sejalan dengan agenda reformasi penegakan hukum yang berkeadilan."

Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap telah menerima 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Kasus-kasus tersebut tersebar di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Dugaan pembakaran berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan, termasuk kebun sawit.

Pembakaran lahan disebut dilakukan karena dinilai lebih murah dan efisien dibandingkan metode pembukaan lahan lainnya.

Polri menyatakan penyidikan tidak hanya diarahkan kepada orang yang melakukan pembakaran di lapangan.

Aparat juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, menyediakan dana, maupun memperoleh keuntungan dari pembakaran tersebut.

Salah satu metode yang digunakan adalah menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka yang kini menjalani proses hukum.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap apakah pembakaran dilakukan untuk kepentingan pribadi atau terdapat pihak lain yang mengatur dan membiayai aktivitas tersebut.

Selain mengapresiasi proses penegakan hukum, Habiburokhman juga menyoroti langkah pencegahan yang dilakukan Polri di sejumlah daerah rawan karhutla.

Polri disebut telah membangun 1.296 embung dan 834 sekat kanal di sejumlah lokasi.

Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu pencegahan sekaligus penanganan kebakaran, terutama di kawasan yang rawan terbakar.

Menurut Habiburokhman, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya penanganan karhutla yang tidak hanya mengandalkan penindakan setelah kebakaran terjadi.

"Langkah konkret ini membuktikan keseriusan Polri dalam mengimplementasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran bertindak all out dalam menghentikan dan mencegah bencana Karhutla," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Komisi III DPR berharap proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan secara menyeluruh.

Penindakan, kata Habiburokhman, tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan apabila ditemukan bukti adanya pihak lain yang mengendalikan atau memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan.

Dengan pendekatan tersebut, DPR mendorong penanganan karhutla tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, tetapi juga membongkar pola pembakaran lahan yang berpotensi terus berulang.* (bb/ad)

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atau Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Total luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 1.006,67 hektare.

Baca Juga:

• Prabowo Turun Langsung Pantau Karhutla Sumatra Hari Ini, Riau Jadi Lokasi Pertama

"Laporan polisi itu terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara," ujar Irhamni, Senin, 24 Agustus 2026.

Irhamni menjelaskan, sebagian besar penanganan perkara bermula dari pemantauan titik panas atau hotspot.

Titik tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas di lapangan untuk memastikan apakah benar terdapat api atau lahan yang terbakar.

Jika ditemukan kebakaran, petugas terlebih dahulu melakukan pemadaman dan pendinginan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lokasi aman bagi personel sebelum penyidik melakukan pemeriksaan.

Setelah kondisi dinyatakan aman, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan berbagai alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

Menurut Irhamni, modus yang ditemukan dalam sejumlah perkara didominasi pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar.

Cara tersebut digunakan karena dianggap lebih murah dibandingkan metode pembukaan lahan lainnya.

"Sebagian besar modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis," ujar Irhamni.

Lahan yang sebelumnya telah ditebang kemudian dibakar untuk membersihkan sisa vegetasi.

Abu hasil pembakaran juga dianggap dapat membantu menyuburkan tanah sebelum lahan digunakan untuk perkebunan.

Irhamni menegaskan alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan pembakaran lahan.

Terlebih, kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino dapat membuat api lebih cepat menyebar dan sulit dikendalikan.

"Alasan apa pun, alasan ekonomi, mudah, dan sebagainya, itu tetap tolong jangan dilakukan pembakaran di saat-saat seperti ini," ujar dia.

Dalam proses penyidikan, polisi telah menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran.

Barang tersebut antara lain 35 korek api, sejumlah botol dan jerigen berisi bahan bakar, 21 parang, dua kapak, cangkul, dua unit chainsaw, sampel tanah terbakar, bibit sawit, hingga batang kayu bekas terbakar.

Polisi menegaskan pengakuan tersangka bukan satu-satunya dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Penyidik menggunakan berbagai alat bukti, antara lain hasil olah TKP, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, hingga penelusuran transaksi keuangan.

Bareskrim tidak hanya mendalami orang yang diduga melakukan pembakaran di lapangan.

Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menyuruh, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Penelusuran aliran transaksi keuangan dilakukan untuk mengetahui apakah pembakaran dilakukan untuk kepentingan pribadi atau terdapat pihak lain yang terlibat.

"Ini tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada aktor lapangannya, tetapi kepentingan dari kegiatan pembakaran itu untuk apa, untuk siapa, itu pasti akan kami kejar sampai tuntas," ujar Irhamni.

Sebagian besar tersangka yang telah ditetapkan sejauh ini merupakan individu yang mengaku membakar lahan untuk membuka lahan sendiri.

Namun, penyidik masih mengembangkan perkara berdasarkan fakta dan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat.

"Baik korporasi ataupun individu akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas," kata dia.

"Kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut."

Dalam menangani kasus karhutla, Polri menerapkan proses secara bertahap.

Penanganan dimulai dari pemantauan titik panas, verifikasi lapangan, pemadaman dan pendinginan, hingga penyelidikan.

Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Penyidik kemudian memeriksa saksi, menyita barang bukti, mengumpulkan alat bukti lain, hingga menetapkan tersangka jika bukti yang diperoleh telah memenuhi ketentuan.

Terhadap para pelaku, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan penetapan 72 tersangka tersebut, Bareskrim menyatakan penanganan karhutla akan terus dikembangkan, termasuk untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak yang berada di balik aktivitas pembakaran dan mendapatkan keuntungan dari pembukaan lahan secara ilegal.* (bb/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatra pada Senin, 24 Agustus 2026.

Kunjungan ini dilakukan setelah Prabowo meninjau kondisi karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada akhir pekan lalu.

Baca Juga:

• Pemerintahan yang Adil Tidak Alergi Kritik

Peninjauan tersebut bertujuan memastikan penanganan karhutla berlangsung cepat dan terkoordinasi.

"Akan dimulai dari Provinsi Riau, untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan efektif," kata Prasetyo Hadi pada Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Prasetyo, pemerintah akan memperluas fokus penanganan karhutla ke sejumlah wilayah di Sumatra.

Daerah yang menjadi perhatian utama antara lain Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 hotspot yang tersebar di 10 provinsi di Sumatra.

Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 1.410 titik.

Selanjutnya, Riau tercatat memiliki 480 titik panas dan Jambi sebanyak 425 titik.

Luas lahan yang terbakar di 10 provinsi di Sumatra sepanjang 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare.

Karhutla menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat akibat munculnya kabut asap.

Sebelumnya, kunjungan Prabowo ke Kalimantan menghasilkan sejumlah langkah percepatan penanganan karhutla.

Pemerintah menambah armada water bombing untuk membantu pemadaman dari udara.

Penebalan personel di darat juga dilakukan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni.

Pemerintah turut menyiagakan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Prasetyo mengatakan Presiden juga telah memberikan instruksi agar penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran atau lalai menjaga areal yang menjadi tanggung jawabnya.

"Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan tindakan tegas tanpa kompromi, di mana aparat penegak hukum telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Presiden juga meminta aparat mencegah munculnya titik api baru dan memastikan masyarakat terlindungi dari dampak karhutla.

Pemerintah turut memantau kualitas udara di wilayah yang terdampak asap.

Pekanbaru tercatat memiliki indeks kualitas udara atau AQI sebesar 225 yang masuk kategori sangat tidak sehat.

Sementara itu, AQI di Jambi berada pada angka 187 dan Palembang mencapai 180.

Kondisi tersebut membuat pemantauan kualitas udara menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

Pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh perlindungan, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak buruk asap.

Selain itu, kawasan lahan gambut mendapat perhatian khusus.

Api di lahan gambut dapat merambat di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah dipadamkan.

Karena itu, penanganan di kawasan gambut membutuhkan proses pemadaman, pembasahan, dan penyisiran secara berulang.

Pengawasan terhadap areal konsesi juga akan diperkuat untuk mencegah kebakaran meluas.

Pemerintah juga memastikan penegakan hukum dilakukan terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran maupun membiarkan terjadinya karhutla di wilayah tanggung jawabnya.* (bb/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat tipis pada perdagangan Senin, 24 Agustus 2026.

Penguatan rupiah sejalan dengan sejumlah mata uang Asia yang juga bergerak positif terhadap dolar AS.

Baca Juga:

• IHSG Naik 0,05 Persen ke 6.528,85, Saham Big Caps Ramai Menghijau!

Pergerakan mata uang Asia menunjukkan hasil beragam.

Won Korea menguat 0,35 persen, dolar Taiwan naik 0,19 persen, baht Thailand menguat 0,14 persen, yen Jepang naik 0,08 persen, dan dolar Hong Kong meningkat 0,04 persen.

Sebaliknya, sejumlah mata uang kawasan melemah. Ringgit Malaysia turun 0,06 persen, yuan Cina terkoreksi 0,04 persen, sedangkan peso Filipina melemah 0,05 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah masih berpeluang menguat pada perdagangan hari ini.

Namun, ruang penguatan diperkirakan terbatas.

Rupiah diproyeksikan bergerak dalam rentang Rp17.650 hingga Rp17.800 per dolar AS.

Pada perdagangan Jumat, 21 Agustus 2026, rupiah ditutup menguat 0,30 persen ke level Rp17.694 per dolar AS.

Penguatan tersebut menempatkan rupiah sebagai salah satu mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS.

Lukman mengatakan tidak ada agenda ekonomi utama yang diperkirakan menjadi katalis besar bagi pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini.

Pelaku pasar diperkirakan akan mencermati dampak kebijakan buyback Treasury AS, pergerakan imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat, serta perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

"Dengan kombinasi sentimen tersebut, rupiah diperkirakan masih memiliki peluang untuk menguat, tetapi ruang apresiasinya cenderung terbatas," ujarnya.

Pergerakan rupiah pada awal pekan ini masih akan sangat dipengaruhi sentimen eksternal, terutama perkembangan pasar keuangan global dan arah pergerakan dolar AS.

Pelaku pasar juga akan mencermati perkembangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi arus modal dan persepsi risiko di pasar negara berkembang.

Dengan kondisi tersebut, rupiah diperkirakan masih bergerak fluktuatif sepanjang perdagangan Senin, dengan peluang penguatan yang relatif terbatas.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Senin, 24 Agustus 2026.

Penguatan indeks ditopang kenaikan sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps, seperti TPIA, DSSA, dan AMMN.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Melonjak, Telur dan Bawang Malah Turun

Hingga pukul 09.01 WIB, indeks bergerak pada rentang 6.525,49 hingga sempat menyentuh 6.544.

Pada awal perdagangan, sebanyak 302 saham menguat, sedangkan 148 saham melemah dan 238 saham lainnya stagnan.

Adapun kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp11.486,69 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar berada di zona hijau.

PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menjadi salah satu saham dengan penguatan terbesar, yakni 1,48 persen ke level Rp2.060 per saham.

Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) juga naik 1,43 persen menjadi Rp1.065 per saham.

Sementara PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) menguat 0,89 persen ke Rp4.520.

Saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) turut naik 0,84 persen.

Kemudian PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menguat 0,58 persen dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) tumbuh 0,41 persen.

Berbeda dengan sejumlah saham big caps, saham perbankan pada awal perdagangan justru bergerak di zona merah.

Penurunan terdalam tercatat pada saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang melemah 1,34 persen.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga terkoreksi 0,93 persen.

Pergerakan saham perbankan tersebut menjadi salah satu perhatian investor di tengah penguatan IHSG pada awal perdagangan.

IHSG diproyeksikan masih memiliki peluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini.

Salah satu sentimen yang menjadi perhatian adalah penguatan bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street pada perdagangan akhir pekan lalu.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan IHSG sebelumnya ditutup menguat 0,37 persen.

Penguatan tersebut disertai aksi beli bersih investor asing sekitar Rp993 miliar.

Saham-saham perbankan dan konglomerasi seperti BBRI, BBCA, BMRI, TPIA, dan BBNI menjadi pembelian utama investor asing.

"IHSG berpotensi lanjut menguat hari ini, efek dari penguatan di bursa US," ujar Fanny dalam publikasi riset harian, Senin (24/8/2026).

BNI Sekuritas memproyeksikan level support IHSG berada di 6.480–6.500, sedangkan area resistance berada di 6.600–6.700.

Dari pasar global, tiga indeks utama Wall Street kompak ditutup menguat pada perdagangan Jumat, 21 Agustus 2026.

Dow Jones Industrial Average naik 0,98 persen, S&P 500 menguat 0,43 persen, sedangkan Nasdaq Composite tumbuh 0,44 persen.

Fanny mengatakan penguatan Wall Street didorong oleh sektor material yang melonjak 2,2 persen dan sektor kesehatan yang naik 1,3 persen.

Sementara itu, sejumlah bursa Asia juga mencatat penguatan pada pekan lalu.

Indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,21 persen, Kospi Korea Selatan menguat 0,88 persen, dan Taiex Taiwan tumbuh 0,65 persen.

Di sisi lain, Nikkei 225 Jepang terkoreksi 0,30 persen.

Pergerakan bursa global tersebut menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan investor dalam menentukan arah perdagangan IHSG pada awal pekan.

Disclaimer: Informasi ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor.

Setiap keputusan investasi memiliki risiko, sehingga investor perlu mempertimbangkan kondisi dan profil risikonya sebelum melakukan transaksi.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga pangan nasional di pasar tradisional pada Senin, 24 Agustus 2026, bergerak beragam.

Sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama kelompok cabai.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Lagi Hari Ini, Tembus Rp2,75 Juta per Gram

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, harga bawang merah ukuran sedang turun 1,52 persen menjadi Rp38.850 per kilogram.

Harga bawang putih ukuran sedang juga turun 0,86 persen menjadi Rp40.150 per kilogram.

Pergerakan harga beras relatif terbatas. Beras kualitas bawah I tercatat tetap di level Rp14.800 per kilogram.

Sementara beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.650 per kilogram.

Harga beras kualitas medium I juga tetap di Rp16.500 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium II bertahan di level Rp16.300 per kilogram.

Untuk beras kualitas super, harga super I tidak berubah dan berada di Rp17.750 per kilogram. Adapun beras super II tercatat Rp17.250 per kilogram.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai merah besar naik 0,31 persen menjadi Rp49.250 per kilogram.

Harga cabai merah keriting meningkat 1,68 persen menjadi Rp51.300 per kilogram.

Sementara harga cabai rawit hijau naik 3,07 persen menjadi Rp57.050 per kilogram.

Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah. Harganya melonjak 11,65 persen menjadi Rp69.950 per kilogram.

Dengan demikian, cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas yang paling mengalami tekanan kenaikan harga pada perdagangan pangan hari ini.

Pada kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar naik 1,57 persen menjadi Rp42.000 per kilogram.

Harga daging sapi kualitas I masih bertahan di Rp151.450 per kilogram.

Sementara daging sapi kualitas II turun 0,28 persen menjadi Rp142.500 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar juga mengalami penurunan 0,51 persen menjadi Rp29.250 per kilogram.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium tercatat tetap di Rp20.350 per kilogram.

Adapun gula pasir lokal turun 0,26 persen menjadi Rp19.000 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah naik 0,49 persen menjadi Rp20.450 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan bermerek I tetap di Rp24.300 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II turun 0,21 persen menjadi Rp23.500 per kilogram.

Secara keseluruhan, harga pangan nasional pada Senin, 24 Agustus 2026, masih bergerak beragam.

Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai Rp69.950 per kilogram, disusul cabai rawit hijau dan cabai merah keriting.

Di sisi lain, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan, antara lain bawang merah, bawang putih, daging sapi kualitas II, gula pasir lokal, minyak goreng kemasan bermerek II, serta telur ayam ras.

Perubahan harga pangan tersebut menjadi perhatian karena komoditas seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, daging, dan telur merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada Senin, 24 Agustus 2026, mengalami kenaikan dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.750.000, naik Rp10.000.

Baca Juga:

• Harga Beras Tembus Rp17 Ribu per Kg di Sumut, DPRD Desak Pemerintah Turun Tangan

Hari ini, harga buyback mencapai Rp2.610.000 per gram, atau naik Rp10.000 dibandingkan harga sebelumnya.

Informasi harga tersebut mengacu pada daftar harga emas batangan Antam Logam Mulia yang tercantum dalam data yang diberikan.

Daftar Harga Emas Antam 24 Agustus 2026

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan ukuran:

0,5 gram: Rp1.425.000
1 gram: Rp2.750.000
5 gram: Rp13.525.000
10 gram: Rp26.995.000
25 gram: Rp67.362.000
50 gram: Rp134.645.000
100 gram: Rp269.212.000
500 gram: Rp1.345.320.000
1.000 gram: Rp2.690.600.000

Emas Antam dengan ukuran paling kecil, yakni 0,5 gram, dibanderol Rp1.425.000.

Sementara emas batangan ukuran 5 gram dijual seharga Rp13.525.000.

Untuk ukuran 10 gram, harga emas Antam mencapai Rp26.995.000.

Adapun emas 25 gram dijual Rp67.362.000 dan ukuran 50 gram mencapai Rp134.645.000.

Harga emas ukuran 100 gram tercatat Rp269.212.000.

Sementara itu, emas 500 gram dibanderol Rp1.345.320.000 dan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.690.600.000.

Selain harga jual, investor juga perlu memperhatikan harga buyback.

Harga buyback merupakan harga yang digunakan ketika pemilik menjual kembali emas kepada Antam.

Pada Senin, 24 Agustus 2026, harga buyback emas Antam tercatat Rp2.610.000 per gram.

Harga buyback biasanya lebih rendah dibandingkan harga ketika membeli emas.

Selisih antara harga beli dan harga jual kembali tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan masyarakat sebelum berinvestasi emas.

Transaksi emas juga memiliki ketentuan pajak.

Berdasarkan informasi dalam materi yang diberikan, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi pemilik yang tidak memiliki NPWP.

Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai buyback.

Sementara untuk pembelian emas batangan, PPh 22 dikenakan sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Bukti potong PPh 22 diberikan dalam setiap transaksi pembelian.

Dengan kenaikan harga pada perdagangan hari ini, masyarakat yang ingin membeli emas sebaiknya memperhatikan harga jual, harga buyback, ukuran emas, serta ketentuan pajak sebelum melakukan transaksi.* (bi/ad)

Oleh:Furqan Jurdi

PADA 1776, koloni-koloni Amerika diguncang pamflet anonim berjudul Common Sense.

Baca Juga:

• Bukan Dilarang, Ini Batasan Berhias bagi Perempuan dalam Islam

"Masyarakat dihasilkan oleh kebutuhan kita, pemerintah atau negara dihasilkan oleh kejahatan kita."

Demikian potongan kalimat yang paling tajam di dalamnya.

Setelah beredar luas dan memicu perdebatan, barulah diketahui bahwa penulisnya adalah Thomas Paine, seorang penulis revolusioner yang tinggal di Amerika Britania.

Dalam Common Sense yang dicetak 10 Januari 1776 itu, Paine menegaskan bahwa masyarakat berfungsi sebagai organ yang meningkatkan kebahagiaan secara positif dengan menyatukan kasih sayang di antara manusia.

Sebaliknya, negara atau pemerintah merupakan bentuk negatif dari organ yang dibutuhkan. Pemerintah hadir untuk mengekang kejahatan.

Masyarakat mendorong interaksi; pemerintah menciptakan perbedaan. Masyarakat adalah pelindung; pemerintah adalah penghukum.

Berabad-abad kemudian, dalam tradisi pemikir Islam, muncul tokoh yang paling terkemuka: Sayyid Abul A'la al-Maududi.

Para pemikir Islam modern menjulukinya sebagai neo-fundamentalis.

Al-Maududi memiliki pandangan yang hampir sebangun dengan gagasan Paine tentang pemerintahan.

Dalam ceramahnya di Lahore, Pakistan, antara tahun 1950-1960-an, al-Maududi tegas menyatakan bahwa pemerintah merupakan pisau bermata dua.

Pertama, "sumber segala sumber kejahatan itu adalah pemerintah".

Kedua, "sebagai pelindung dan penegak keadilan dan kebenaran apabila dipegang dan dijalankan oleh orang yang jujur dan adil".

Menurut al-Maududi, pemerintah memiliki segala fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk berbuat baik maupun berbuat jahat.

Pandangan ini ia sampaikan dalam ceramah yang kemudian dirangkum dalam buku The Fundamentals of Islam yang terbit pada 1985.

Dasar argumentasinya jelas: tentara dan aparat negara dikendalikan pemerintah, senjata dikuasai pemerintah, hukum dibuat pemerintah, undang-undang dijalankan oleh pemerintah, media dikuasai oleh pemerintah—semuanya dijalankan oleh pemerintah.

Dengan seluruh kekuasaan dan kekuatan itu, jika pemerintah benar-benar menjalankannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjalankan hukum dengan adil, menggunakan senjata untuk menghancurkan kezaliman, kemungkaran dan kemaksiatan, maka tujuan negara dan masyarakat akan tercapai.

Sebaliknya, jika semua itu dilaksanakan untuk memenuhi ambisi, menjalankan pemerintahan dengan cara yang mungkar, tidak adil, hukum dijadikan alat oleh penguasa, undang-undang dilaksanakan untuk melayani kejahatan dan kemaksiatan, maka negara itu akan menunggu kehancuran.

Dari Thomas Paine yang menggambarkan pemerintah sebagai kejahatan yang diperlukan, hingga Al-Maududi yang melihat sifat bawaan pemerintah, keduanya menghendaki pemerintahan dibangun dengan prinsip yang paling fundamental: pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Pemerintahan yang demikian menjadikan nilai ketuhanan sebagai bagian dari pemerintahan, dan dengan begitu akan menghalangi segala bentuk sifat bawaan kekuasaan yang cenderung menjadi jahat.

Perspektif Paine dan Maududi ini sejalan dengan adagium terkenal Lord Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak pasti korup).

Karena kecenderungan alamiah inilah, sistem pemerintahan apa pun memerlukan mekanisme pengawas dan penyeimbang (checks and balances).

Pemerintahan yang Adil

Karena sifat bawaan yang demikian, pemerintah tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa koreksi.

Pemerintah yang berjalan di atas kepentingan yang tidak terkoreksi akan melahirkan tirani dan despotisme.

Salah satu cara mengingatkan kekuasaan adalah dengan menginterupsinya. Ada banyak jalan untuk mengingatkan kekuasaan.

Dalam dunia moderen yang serba canggih seperti sekarang ini, rakyat dapat mengakses secara cepat kebijakan pemerintah dan mengkritiknya secara langsung lewat media.

Namun, kadang diperlukan gerakan untuk mengingatkannya secara langsung.

Salah satu gerakan untuk mengingatkan kekuasaan yang disediakan oleh konstitusi adalah melakukan demonstrasi.

Demonstrasi bukan sekadar gelaran pasukan di jalanan, melainkan kekuatan rakyat untuk mengingatkan kekuasaan—atau dalam perspektif Islam disebut gerakan amar makruf nahi mungkar.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, demonstrasi telah terjadi sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan.

Khalifah ketiga ini, didemo oleh rakyatnya dari Kufah dan Mesir datang berbondong-bondong.

Mereka datang dari jauh ke Madinah untuk memprotes kebijakan Khalifah Utsman.

Di zaman itu, kita dapat membayangkan demokrasi tidak sehebat sekarang, tetapi kebebasan rakyat diberi seluas-luasnya.

Bagaimana Khalifah Utsman menghadapi demonstrasi itu?

Apakah menghalanginya untuk masuk ke Madinah atau justru menuduh mereka sebagai "antek orang kafir" atau dengan terminologi lain "antek asing", "londo ireng" dan lain-lain?

Tidak. Mereka tidak dihalangi, mereka tidak direpresi.

Mereka melakukan demonstrasi hingga sampai ke kediaman Khalifah.

Karena memang sedari awal para khalifah rasyidah menghendaki rakyat meluruskan kekeliruan penguasa.

Yang disayangkan dari peristiwa ini, ia berakhir dengan insiden terbunuhnya sang Khalifah.

Demokrasi Islam—atau dalam istilah al-Maududi teo-demokrasi—mengkristal dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin (empat pemimpin utama pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW).

Sedari awal, para khalifah setelah Rasulullah menyadari bahwa sifat dasar penguasa itu "jahat dan bengis".

Karena itu, orang-orang saleh seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang memegang pemerintahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat menghendaki pemerintahannya dikritik.

Tujuannya satu: agar mereka tidak mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu mereka sendiri.

Ketika dibaiat secara umum setelah peristiwa di Aula Bani Saqifah, Abu Bakar As-Shiddiq menyampaikan pidato pertamanya sebagai khalifah dengan mengingatkan seluruh umat untuk mengoreksi pemerintahannya.

Kata Abu Bakar: "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemimpin atas kamu sekalian, sedangkan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian.

Maka bila aku berbuat baik, bantulah aku, dan bila aku berbuat buruk, luruskanlah aku.

Ketulusan adalah amanat dan kebohongan adalah khianat."

Semua orang dengan khusyuk mendengarkan pidato itu, sambil saling pandang dan mengangguk di antara mereka.

Sesaat kemudian Abu Bakar melanjutkan: "Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan bila aku telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban atas kalian taat kepadaku…"

Ketika Umar bin Khattab menerima jabatan khalifah, ia memberi pintu untuk kritik kepadanya.

Kata Umar: "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada suatu hak bagi siapa pun untuk ditaati dalam suatu perbuatan maksiat. Kamu sekalian memiliki beberapa hak atas diriku yang akan kujalani dan akan kupegang teguh."

Demikian pula Ali ra. telah menghadapi cercaan-cercaan keji kaum Khawarij pada masa kekuasaannya dengan dada yang lapang.

Pernah orang-orangnya menangkap lima orang perusuh di antara mereka yang mencaci-maki dengan terang-terangan, bahkan seorang di antara mereka bersumpah di hadapan orang banyak akan membunuh Ali.

Sungguh pun demikian, Ali ra. melepaskan mereka dan berkata kepada orang-orangnya: "Cacilah mereka kalau kalian ingin."

Namun, ia tidak mengambil suatu tindakan untuk menghukum mereka.

Sebab oposisi dengan ucapan dan lisan bukanlah suatu dosa yang dapat menyebabkan mereka ditangkap ataupun dihukum.

Prinsip koreksi ini hanya dapat dipraktikkan oleh pemimpin yang adil.

Mereka tidak takut terhadap perbedaan dan kritik dari rakyatnya, meskipun itu dapat mendelegitimasi kekuasaannya.

Bagi mereka, meluruskan kekuasaan merupakan tugas rakyat, dan itulah yang digariskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Jihad yang paling utama ialah mengucapkan kata-kata yang adil (atau kata-kata yang haq) di hadapan penguasa yang zalim".

Bagi pemimpin yang adil, kekuasaan dan pemerintahan bukanlah fasilitas, tetapi amanah yang harus dijalankan secara jujur dan adil.

Pemimpin yang adil tidak otoriter-sentralistik. Pemimpin yang adil tidak berdiri di atas hukum, tidak ada kebal hukum (impunity).

Pemimpin yang adil akan memberi rakyat ruang penuh untuk meluruskan kebijakan pemimpin tanpa rasa takut akan stigmatisasi, intimidasi atau represi kekuasaan.

Mereka akan menempatkan kebebasan berpendapat sebagai cermin untuk membenahi diri, bukan sebagai ancaman politik.

Dengan pemerintahan seperti itu, maka kritik dan demonstrasi tidak akan lahir karena sentimen, tetapi dengan kedaulatan argumen serta substansi yang matang, bukan sekadar provokasi atau caci maki.

Tanpa keterbukaan pada kontrol dan kedewasaan dialog dan kritik, kekuasaan hanya akan terseret menjadi kejahatan yang melayani ambisinya sendiri.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Praktisi Hukum dan Penulis, Aktivis Muda Muhammadiyah

JAKARTA — Islam tidak melarang perempuan merawat diri dan memperhatikan penampilan.

Berhias merupakan bagian dari fitrah manusia, termasuk bagi perempuan yang ingin tampil bersih, rapi, dan menarik.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Sertifikasi Profesi Permanent Makeup untuk Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

Perempuan dianjurkan menghindari penampilan yang berlebihan, menampakkan aurat, atau menarik perhatian secara tidak semestinya.

Dalam ajaran Islam, hal tersebut berkaitan dengan konsep tabarruj.

Istilah ini merujuk pada perilaku menampakkan perhiasan atau kecantikan secara berlebihan di hadapan orang yang bukan mahram.

Pada dasarnya, berhias bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam.

Perempuan boleh mengenakan pakaian yang bagus, merawat rambut, menjaga kebersihan tubuh, dan menggunakan produk perawatan diri selama tidak melanggar ketentuan syariat.

Hal yang menjadi perhatian adalah kepada siapa perhiasan tersebut ditampakkan dan bagaimana cara menampilkannya.

Dalam buku Kado Pernikahan karya Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', Ibnu Abbas RA mengatakan, "Saya gemar berdandan untuk istriku, sebagaimana ia juga gemar berdandan untukku. Aku tidak suka meminta semua hakku atas istriku, tanpa memberikan semua haknya atas diriku. Soalnya Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya 'Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf'."

Abdullah bin Ja'far juga pernah berpesan kepada putrinya yang hendak diserahkan kepada suaminya, "Kamu harus rajin berdandan. Ketahuilah, alat kecantikan yang paling baik ialah celak, dan parfum yang paling harum ialah air."

Islam membedakan cara berhias perempuan ketika berada bersama suami atau di lingkungan yang aman dari pandangan laki-laki nonmahram dengan ketika berada di ruang publik.

Pembahasan mengenai larangan tabarruj antara lain terdapat dalam Surah Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu."

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut dalam konteksnya ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW.

Larangan tabarruj dikaitkan dengan perilaku menampakkan perhiasan atau bagian tubuh yang seharusnya ditutupi.

Karena itu, berhias dalam Islam tidak semata-mata dinilai dari penggunaan kosmetik atau pakaian, tetapi juga mempertimbangkan tempat, kondisi, dan kepada siapa penampilan tersebut diperlihatkan.

Perempuan diperbolehkan menggunakan kosmetik untuk menjaga penampilan selama memenuhi batasan yang berlaku dalam syariat.

Riasan sebaiknya tidak dibuat secara berlebihan dengan tujuan menarik perhatian ketika berada di ruang publik.

Muslimah juga perlu memperhatikan kandungan produk kosmetik yang digunakan.

Selain riasan wajah, penggunaan wewangian juga memiliki ketentuan tersendiri ketika perempuan keluar rumah.

Rasulullah SAW memberikan peringatan mengenai perempuan yang menggunakan wewangian kemudian menghadiri salat berjamaah.

Dalam hadits riwayat Abu Dawud disebutkan:

"Jika seorang wanita menggunakan parfum, maka ia tidak boleh menghadiri salat malam bersama kami."

Larangan tersebut berkaitan dengan wewangian yang aromanya dapat tercium oleh laki-laki nonmahram.

Karena itu, perempuan perlu berhati-hati menggunakan parfum atau wewangian dengan aroma kuat ketika berada di tempat umum.

Pada akhirnya, Islam tidak melarang perempuan untuk tampil bersih, rapi, dan merawat diri.

Yang menjadi perhatian adalah agar aktivitas berhias tetap memperhatikan batasan aurat, kesopanan, serta tidak dilakukan dengan cara yang bertujuan menarik perhatian laki-laki nonmahram secara berlebihan.* (d/ad)

JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan atau mengembangkan usaha.

Program KUR merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal melalui perbankan.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? Ini Syarat dan Simulasi KUR BCA 2026 hingga Rp100 Juta

Salah satu hal yang perlu diperhatikan calon debitur sebelum mengajukan KUR adalah suku bunga dan tenor pinjaman.

Berdasarkan informasi yang diberikan, KUR BCA 2026 menawarkan bunga mulai dari 6 persen dengan pilihan tenor 1 hingga 5 tahun.

Untuk plafon Rp100 juta, berikut simulasi angsuran KUR BCA 2026 berdasarkan tenor:

12 bulan: Rp8.606.400
24 bulan: Rp4.431.700
36 bulan: Rp3.041.800
48 bulan: Rp2.347.400
60 bulan: Rp1.930.700

Catatan: angka di atas merupakan simulasi dari informasi yang diberikan.

Besaran angsuran dan persetujuan kredit dapat berbeda sesuai ketentuan serta hasil penilaian bank.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Calon debitur perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mengajukan KUR BCA 2026. Persyaratan yang disebutkan antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah untuk nasabah perorangan.
- Memiliki E-KTP.
- Nasabah perorangan atau badan usaha.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain.
- Tidak pernah menerima fasilitas kredit di bank lain.

Selain persyaratan tersebut, calon debitur perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung.

Dokumen KUR BCA 2026

Dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

- E-KTP calon debitur dan pasangan.
- NPWP untuk pengajuan di atas Rp50 juta.
- Kartu Keluarga (KK).
- Surat Keterangan Usaha atau NIB.
- BPJS Ketenagakerjaan, khusus pengajuan KUR Kecil.

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pembiayaan.

Bank selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha dan dokumen calon debitur.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan KUR BCA dapat dilakukan secara daring maupun dengan mendatangi kantor cabang.

Secara online, calon debitur dapat mengakses halaman resmi KUR BCA, kemudian memilih menu "Ajukan Sekarang" dan memasukkan nomor telepon.

Selanjutnya, calon debitur menyiapkan dokumen persyaratan dan mengisi formulir pengajuan hingga selesai.

Secara offline, calon debitur dapat mendatangi kantor cabang BCA dan menyampaikan keperluan pengajuan KUR kepada petugas.

Dokumen persyaratan perlu disiapkan untuk proses pengajuan.

Petugas kemudian akan mengarahkan calon debitur mengisi formulir melalui webform BCA.

Setelah pengajuan diterima, BCA melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha dan dokumen yang disampaikan.

Jika pengajuan disetujui, dana KUR akan dicairkan ke rekening debitur sesuai ketentuan bank.

Sebelum mengajukan pinjaman, pelaku UMKM sebaiknya menghitung kemampuan membayar cicilan dan memastikan penggunaan dana benar-benar untuk kebutuhan usaha.

Persetujuan kredit tetap bergantung pada hasil analisis dan kebijakan bank.* (di/ad)

BATU BARA — Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa begitu meriah di lingkungan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

Setelah melaksanakan upacara peringatan HUT RI ke-81, PT INALUM melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menggelar berbagai perlombaan tradisional yang melibatkan karyawan beserta keluarga, Senin (17/8/2026).

Baca Juga:

• Turnamen Silapong 5 di Aceh Resmi Berakhir, Bakal Jadi Agenda Tahunan HUT RI

Para karyawan bersama anggota keluarga tampak antusias mengikuti berbagai permainan yang telah disiapkan panitia.

Suasana semakin semarak dengan hadirnya sorakan, tepuk tangan, serta gelak tawa dari para peserta dan penonton.

Berbagai perlombaan tradisional sengaja dihadirkan sebagai bagian dari kemeriahan peringatan HUT ke-81 RI.

Selain menjadi hiburan bagi karyawan dan keluarga, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan serta membangun semangat kebersamaan di lingkungan PT INALUM.

Sejumlah perlombaan yang digelar antara lain balap karung, makan kerupuk, menyusun bola, membawa tepung, serta berbagai permainan tradisional lainnya.

Masing-masing perlombaan menghadirkan keseruan tersendiri karena para peserta tidak hanya dituntut untuk cepat dan tangkas, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan, konsentrasi, dan kekompakan.

Keseruan semakin terasa ketika para peserta berlomba memberikan penampilan terbaik.

Tidak jarang terjadi momen-momen lucu yang mengundang tawa para penonton.

Meski berlangsung penuh persaingan, seluruh peserta tetap menunjukkan sikap sportif dan menjunjung tinggi kebersamaan.

Direktur Utama PT INALUM, Melati Sarnita, mengungkapkan bahwa semangat kemerdekaan begitu terasa dalam rangkaian kegiatan yang digelar perusahaan.

Menurutnya, perlombaan tradisional menjadi salah satu cara sederhana namun bermakna untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar INALUM.

"Semangat kemerdekaan begitu terasa dalam keseruan berbagai perlombaan tradisional di INALUM untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Suasana penuh tawa dan antusiasme mewarnai setiap perlombaan, menjadi momen kebersamaan untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat," ujar Melati Sarnita.

Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dapat dihidupkan melalui kebersamaan, gotong royong, sportivitas, dan kepedulian antarsesama.

Perlombaan tradisional juga menjadi bagian dari upaya menjaga nilai-nilai budaya dan permainan rakyat yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dalam merayakan momentum kemerdekaan.

Di tengah perkembangan zaman dan semakin modernnya berbagai bentuk hiburan, permainan seperti balap karung, makan kerupuk, serta permainan tradisional lainnya tetap mampu menghadirkan suasana yang hangat dan menghibur.

Bagi keluarga besar PT INALUM, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk berkumpul dan menikmati suasana perayaan kemerdekaan bersama.

Kehadiran anggota keluarga para karyawan turut membuat suasana semakin hidup.

Tidak hanya anak-anak, para orang dewasa juga tampak menikmati perlombaan.

Hal ini menunjukkan bahwa perayaan HUT RI mampu menjadi momentum yang menyatukan berbagai kelompok usia dalam satu suasana kebersamaan.

Kegiatan berlangsung dengan penuh antusiasme sejak dimulai hingga berakhir.

Para peserta terlihat berusaha memberikan kemampuan terbaiknya untuk memenangkan perlombaan, namun tetap mengedepankan nilai sportivitas dan persaudaraan.

Lebih dari sekadar mencari pemenang, perlombaan tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan keakraban antara sesama karyawan maupun keluarga besar PT INALUM.

Semangat kebersamaan yang tercipta diharapkan dapat terus terbawa dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan kerja.

Dengan hubungan yang semakin solid, suasana kerja yang harmonis diharapkan dapat mendukung semangat seluruh insan INALUM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perayaan HUT ke-81 RI di PT INALUM pun menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan berbagai cara.

Tidak hanya melalui upacara dan kegiatan resmi, tetapi juga melalui kegiatan sederhana yang mampu menghadirkan kebahagiaan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Tanah Air.

Seluruh rangkaian perlombaan tradisional tersebut berlangsung aman, tertib, meriah, dan kondusif.

Kegiatan ditutup dengan suasana penuh kegembiraan dari seluruh peserta dan keluarga yang hadir.

Momentum tersebut sekaligus menjadi bagian dari semangat PT INALUM dalam membangun kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan perusahaan, sejalan dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.* (ad)

BANDA ACEH — Seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), Azmil Firansyah, 18 tahun, ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar asrama mahasiswa USK di Jalan Inong Balee, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Ahad, 23 Agustus 2026.

Korban yang diketahui berasal dari Kabupaten Aceh Singkil itu ditemukan sekitar pukul 18.25 WIB. Polisi menyebut korban diduga meninggal setelah melakukan gantung diri.

Baca Juga:

• Ketua Baitul Mal Pidie Jaya Ditemukan Meninggal di Banda Aceh, Autopsi Tak Temukan Tanda Kekerasan

Korban pertama kali ditemukan oleh rekannya, Habibi, 18 tahun. Saat itu, Habibi hendak mencari kursi untuk keperluan belajar.

Sebelum kejadian, korban sempat mengeluhkan kondisi tubuhnya yang kurang sehat dan mengalami demam.

Sekitar pukul 15.00 WIB, saksi melihat korban sedang memotong kuku di dekat kamar dengan tatapan kosong.

Setelah itu, korban keluar dari kamar dan turun ke lantai bawah. Saksi kemudian melaksanakan salat Ashar.

Ketika hendak belajar, saksi naik ke lantai dua asrama untuk mencari kursi.

Namun, kursi yang dicari tidak ditemukan. Sekitar pukul 18.25 WIB, saksi kembali naik ke lantai tiga.

Di lantai tersebut, saksi menemukan korban dalam kondisi tergantung di kusen pintu kamar asrama.

Melihat kejadian itu, saksi berusaha menahan dan mengangkat tubuh korban sambil meminta bantuan penghuni asrama lainnya.

Sejumlah mahasiswa kemudian datang dan bersama-sama menurunkan korban ke lantai.

Saksi juga sempat melakukan upaya pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru (RJP).

Namun, korban tidak menunjukkan respons. Korban kemudian dibawa ke lantai satu sambil menunggu bantuan medis.

Pihak asrama selanjutnya menghubungi ambulans RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA).

Berdasarkan laporan kepolisian, proses evakuasi korban harus didampingi pihak kepolisian.

Rekan korban kemudian melakukan evakuasi menggunakan ambulans Rumah Sakit Pendidikan USK dan fasilitas kesehatan di sekitar lokasi.

Ambulans tiba sekitar pukul 19.21 WIB dan membawa korban ke RSUDZA.

Sekitar pukul 21.00 WIB, petugas Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh tiba di lokasi.

Petugas melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui rangkaian kejadian.

Pihak keluarga korban, berdasarkan keterangan kepolisian, menolak dilakukan visum et repertum.

Keluarga berharap jenazah dapat segera dibawa ke kampung halaman di Kabupaten Aceh Singkil.

Sementara itu, sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh.

Polisi masih melakukan penanganan dan pendalaman untuk memastikan rangkaian peristiwa yang menyebabkan mahasiswa USK tersebut meninggal dunia.* (ad)

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong penguatan kompetensi tenaga kerja di bidang permanent makeup melalui sertifikasi profesi.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kemampuan pekerja memiliki standar yang jelas dan dapat diakui sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• SKK Migas dan Polda Kaltim Perkuat Pengamanan Hulu Migas, 62 Personel Jaga 7 Wilayah Operasi

Menurut dia, perkembangan sebuah profesi akan meningkatkan tuntutan terhadap kualitas pekerjaan, pelayanan, etika profesi, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Semakin berkembang sebuah profesi, semakin besar pula tuntutan terhadap kompetensi, standar kerja, kualitas pelayanan, etika profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja," ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada peresmian Perkumpulan Permanent Makeup Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Permanent Makeup Indonesia di Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2026.

Afriansyah menilai kehadiran LSP Permanent Makeup Indonesia menjadi langkah penting dalam membangun sistem sertifikasi bagi tenaga kerja di bidang tersebut.

Melalui sertifikasi, kemampuan pekerja dapat diukur berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Hal ini diharapkan memberikan kepastian, baik bagi pekerja maupun masyarakat yang menggunakan jasa permanent makeup.

Menurut Afriansyah, standar kompetensi juga diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang berkembang di sektor kecantikan tersebut.

Selain sertifikasi, Afriansyah mengapresiasi terbentuknya Perkumpulan Permanent Makeup Indonesia sebagai wadah bagi para pelaku profesi.

Organisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat jejaring sekaligus mendorong pengembangan kapasitas anggotanya.

"Ke depan, saya berharap perkumpulan ini tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para pelaku profesi, tetapi juga menjadi rumah bersama untuk meningkatkan kualitas SDM permanent makeup Indonesia," ujarnya.

Kemnaker berharap semakin banyak pekerja di bidang permanent makeup mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan teknis, tetapi juga dapat memperluas kesempatan kerja.

Menurut Afriansyah, sektor kecantikan memiliki keterkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Di balik setiap profesi permanent makeup, ada keterampilan, kreativitas, ketelitian, dan keberanian untuk membangun usaha," katanya.

Karena itu, penguatan kompetensi di sektor permanent makeup dinilai perlu dilakukan secara konsisten.

Perkembangan industri kecantikan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Dengan dukungan organisasi profesi, lembaga sertifikasi, pelatihan, dan standar kerja yang jelas, Kemnaker berharap tenaga kerja permanent makeup Indonesia semakin profesional dan memiliki daya saing di tengah perkembangan industri kecantikan.* (ad)

TANGERANG — Keamanan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau migas di Kalimantan Timur diperkuat melalui kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim).

Kedua lembaga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai bantuan pengamanan dan penegakan hukum untuk kegiatan usaha hulu migas di wilayah kerja Kalimantan Timur serta Kilang LNG Badak.

Baca Juga:

• Harga Beras Tembus Rp17 Ribu per Kg di Sumut, DPRD Desak Pemerintah Turun Tangan

Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan sinergi SKK Migas dan Polda Kaltim dalam menjaga keamanan objek vital nasional (Obvitnas) sektor hulu migas.

Perjanjian itu berlaku selama dua tahun, mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2028.

Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol. Ibnu Suhaendra mengapresiasi dukungan Polda Kaltim yang dinilai penting untuk menjaga kegiatan operasional hulu migas tetap aman dan berjalan lancar.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George Nicolas Marsahala Simanjuntak mengatakan penguatan kerja sama diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antara SKK Migas, kepolisian, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Koordinasi tersebut meliputi pertukaran informasi, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan potensi gangguan keamanan di lapangan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kerja sama, Polda Kaltim menyiapkan 62 personel untuk pengamanan rutin objek vital nasional pada tujuh wilayah operasi migas.

Tujuh wilayah tersebut terdiri atas PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina EP Field Sangatta, PT Pertamina EP Field Sangasanga, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Eni Muara Bakau B.V., dan PT Badak NGL.

Selain personel pengamanan rutin, Polda Kaltim menyiapkan kekuatan cadangan atau kontinjensi.

Pasukan tersebut dapat dikerahkan sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan di lapangan.

Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro mengatakan kepolisian siap memberikan rasa aman bagi seluruh aktivitas operasional hulu migas di wilayah Kalimantan Timur.

Menurut Endar, pengamanan objek vital nasional juga menjadi bagian dari tugas Polri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2026. Pasal 14 ayat (1) huruf o mempertegas tugas Polri untuk melindungi dan mengamankan Obvitnas, termasuk sumber daya alam strategis serta kegiatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional.

Atas dasar itu, Polda Kaltim menyatakan kesiapan mendukung pengamanan kegiatan Obvitnas hulu migas mulai tingkat Polda hingga Polsek.

Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga kelancaran operasional sekaligus mendukung pencapaian target lifting migas pemerintah.

Endar juga meminta persoalan yang muncul di lapangan diselesaikan secara profesional dan kepala dingin.

Menurut dia, kearifan lokal, komunikasi, dan koordinasi antara petugas pengamanan dengan manajemen KKKS perlu dikedepankan.

Dengan pendekatan tersebut, setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku tanpa mengganggu kegiatan operasional.

Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Haryanto Syafri mengapresiasi dukungan Polda Kaltim terhadap keberlangsungan kegiatan hulu migas.

Menurut Haryanto, kondisi operasional yang aman dan kondusif menjadi salah satu faktor penting agar kegiatan produksi dapat berjalan secara optimal.

Kerja sama SKK Migas dan Polda Kaltim tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan.

Kelancaran kegiatan hulu migas berhubungan dengan produksi energi, penerimaan negara, dan perekonomian daerah.

Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam industri energi nasional

. Karena itu, gangguan terhadap kegiatan operasional migas dapat berdampak lebih luas terhadap keberlanjutan produksi dan ketahanan energi.

Sinergi antara SKK Migas, Polri, dan KKKS diharapkan dapat memastikan kegiatan eksplorasi dan produksi berlangsung aman, tertib, serta berkelanjutan.

Penguatan keamanan tersebut juga ditempatkan sebagai salah satu faktor pendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait agenda swasembada energi.

Dengan kondisi operasional yang semakin kondusif, kegiatan hulu migas di Kalimantan Timur diharapkan mampu mempertahankan produktivitas sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, penerimaan negara, dan ketahanan energi nasional.* (ad)

BANDA ACEH — Turnamen Silapong 5 atau Silaturahmi Pingpong resmi berakhir pada Ahad, 23 Agustus 2026.

Turnamen tenis meja yang berlangsung sejak 21 Agustus itu digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Baca Juga:

• CAKRA Gelar Lomba Mancing HUT ke-81 RI di Langsa, Perkuat Persaudaraan Antar-Angler

Kegiatan ini direncanakan menjadi agenda tahunan setiap momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Turnamen Silapong 5 dipimpin Ketua Pelaksana Parmohonan Harahap, S.H., M.H. Kegiatan itu juga mendapat dukungan dari sejumlah sponsor.

Saat membuka turnamen, Parmohonan menekankan pentingnya pembinaan atlet tenis meja secara berkelanjutan.

Menurut dia, pembinaan diperlukan untuk melahirkan atlet Aceh yang mampu bersaing di tingkat nasional.

"Turnamen Silapong ini bertujuan untuk mengasah kemampuan atlet-atlet Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional nantinya. Melihat antusiasme yang ada, Turnamen Silapong akan terus dijadikan agenda tahunan," ujar Parmohonan Harahap, Minggu, 23 Agustus 2026.

Sebanyak 220 peserta dari 11 kabupaten dan kota di Aceh mengikuti turnamen tersebut. Para peserta bersaing selama tiga hari dalam sejumlah kategori.

Berikut daftar pemenang Turnamen Silapong 5:

Divisi 9–10

Juara I: Vicky Aulia
Juara II: Budi
Juara III Bersama: Rahmad dan Zaid

Divisi 7–8

Juara I: Rudi AN
Juara II: Satria
Juara III Bersama: T. Iqbal dan Zulfakhri

Divisi 5 dan 6

Juara I: Saiful Bahri
Juara II: Irfan
Juara III Bersama: Rafif dan Salahuddin

Kategori Ganda

Juara I: Kinan An / Fiqri Akbar
Juara II: Sastra / Sulthan
Juara III Bersama: Said Akmal / Satria dan Vicky Aulia / Ratna Juwita

Parmohonan Harahap menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil meraih prestasi dalam turnamen tersebut.

Ia berharap para atlet terus mengembangkan kemampuan dan menjaga semangat berkompetisi.

"Turnamen Silapong 5 pun resmi ditutup dengan harapan dapat terus menjadi wadah silaturahmi, pembinaan, dan pengembangan prestasi atlet tenis meja Aceh pada perhelatan-perhelatan berikutnya," demikian, tutupnya.

Dengan berakhirnya Turnamen Silapong 5, penyelenggara berharap ajang tersebut dapat terus digelar setiap tahun.

Selain menjadi kompetisi, turnamen ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi sekaligus bagian dari pembinaan atlet tenis meja di Aceh.* (ad)