Dalam audiensi tersebut, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung penuh kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk yang diselenggarakan oleh umat Kristiani. Ia berharap Bamagnas dapat menjadi mitra strategis dalam menyukseskan program-program pemerintah kota.

Baca Juga:

• Jelang Jatuh Tempo, Wawako Tanjungbalai Minta Pelunasan PBB-P2 dan PKB Dipercepat

Kami berharap Bamagnas dapat menjadi mitra dalam mensukseskan program-program Pemerintah Kota Tanjungbalai, dan menjadi organisasi pelopor untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan penuh toleransi," ujar Wakil Kota Fadly Abdina.

Sebelumnya, Ketua DPD Bamagnas Kota Tanjungbalai Pdt Karmudin Sihotang menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pemko Tanjungbalai dalam menerima audiensi. Ia menyatakan bahwa Bamagnas siap mendukung dan bersinergi dalam mewujudkan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai menuju Tanjungbalai EMAS.

Pdt. Karmudin menyampaikan bahwasanya Bamagnas akan melaksanakan kegiatan Seminar Hamba – Hamba Tuhan (Asahan, Tanjungbalai,Batu Bara) dan Kebaktian Kebangunan Rohani untuk siswa/siswi SMP/SMA Sekota Tanjungbalai terkhusus untuk para siswa/siswi yang beragama Nasrani dan seminar singkat tentang Pengaruh Buruk Narkoba Terhadap anak didik, yang dilayani oleh BNN provinsi Sumatera Utara Yang rencana kegiatan tersebut dilaksanakn pada tanggal 14 September 2026.

"Kami berharap Kota Tanjungbalai dapat menjadi kota yang lebih baik di bawah kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina. Kami juga siap menjadi mitra yang konstruktif dalam membangun kota ini," katanya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah kota dan umat Kristiani.* (dh)

BANDA ACEH - Sebuah kisah inspiratif kembali terukir dari pasangan kader Muhammadiyah dan Aisyiyah Aceh, Dr. H. Muhammad Yamin Abduh, S.E., M.Si. dan Dr. dr. Hj. Aslinar, Sp.A., M.Biomed. Keduanya berhasil meraih gelar doktor pada periode yang hampir bersamaan, mengulang momen serupa yang pernah mereka alami 24 tahun silam saat sama-sama menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Syiah Kuala.

Kisah pasangan ini tak sekadar berbicara soal pencapaian akademik semata. Jauh sebelum menyandang gelar doktor, keduanya telah dipertemukan dalam satu ruang perjuangan yang sama, yakni sebagai kader Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Aceh yang kini dikenal sebagai Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

Baca Juga:

• Jelang Jatuh Tempo, Wawako Tanjungbalai Minta Pelunasan PBB-P2 dan PKB Dipercepat

(DR. H. M. Yahmin dan DR. dr .Hj. Aslinar sama sama di Lantik pengurus Muhammadiyah Aceh dan pengurus Aisyiyah Aceh.)

Pada periode 1998-2000, Muhammad Yamin Abduh dipercaya memimpin IRM Aceh sebagai Ketua Wilayah. Di masa yang sama, Aslinar juga aktif sebagai pengurus dengan mengemban amanah sebagai Ketua Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP) IRM Aceh. Sejak muda, keduanya telah mengabdikan diri untuk dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat melalui Muhammadiyah.

Perjalanan itu kemudian membawa keduanya menempuh pendidikan tinggi di kampus yang sama, Universitas Syiah Kuala. Pada 2003, Muhammad Yamin Abduh menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi, sementara Aslinar menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Lebih dari dua dekade berselang, keduanya kembali dipertemukan dalam momen istimewa yakni meraih gelar doktor pada periode yang berdekatan. Muhammad Yamin Abduh menjalani sidang promosi doktor pada Kamis, 30 Juli 2026. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang juga menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh itu mengangkat disertasi berjudul "Pengaruh Modal Intelektual dan Kapasitas Serap terhadap Kinerja Organisasi melalui Berbagi Pengetahuan dengan Moderasi Budaya Organisasi Kemuhammadiyahan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia".

Dalam sidang tersebut, ia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji dan meraih nilai A dengan predikat sangat memuaskan.

Sementara itu, Aslinar lebih dulu menyelesaikan sidang tertutup dan promosi doktornya pada 25 Juli 2026 di Program Studi Ilmu Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Dokter spesialis anak tersebut mengangkat disertasi berjudul "Kajian Profil Mikrobiota ASI dan Saluran Cerna Berdasarkan Faktor Maternal, Post Natal, Faktor Lingkungan dan Sosial Ekonomi pada Bayi Stunting di Aceh".

(Setelah Sidang Disertai Doktor)

Selain aktif sebagai akademisi dan tenaga medis, Aslinar juga mengemban sejumlah amanah di lingkungan persyarikatan, di antaranya sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Aceh, Wakil Ketua MDMC PWM Aceh, serta anggota dan fasilitator Emergency Medical Team (EMT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Keberhasilan pasangan ini menjadi bukti bahwa tradisi keilmuan yang tumbuh dalam lingkungan Muhammadiyah dan Aisyiyah mampu melahirkan kader yang tak hanya berkiprah di bidang akademik, tetapi juga terus mengabdikan diri kepada masyarakat dan persyarikatan. Perjalanan keduanya turut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, pengabdian, dan perjuangan organisasi dapat berjalan beriringan, mulai dari organisasi pelajar, ruang kuliah, hingga medan pengabdian kemanusiaan.* (dh)

"Memang Sumut, kita siapkan diri menjadi tuan rumah event nasional maupun internasional," kata Bobby saat menerima audiensi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bantah Arogan saat Walk Out Paripurna, Minta DPRD Sumut Pahami Aturan Kuorum

"Di bidang olahraga ini selain prestasi, kehidupan para atlet juga harus terjamin," ujarnya.

Asian Women U20 Volleyball Championship sendiri direncanakan berlangsung di Indonesia pada 2027, dengan Indoor Volleyball di kawasan Sumut Sport Center dipilih sebagai salah satu venue penyelenggaraan kejuaraan tingkat Asia tersebut.

Ketua PBVSI Imam Sudjarwo menilai venue voli di Sumut Sport Center sudah memiliki fasilitas mumpuni dan memenuhi standar internasional. Ia optimistis Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) dan Asian Volleyball Confederation (AVC) akan menyetujui penggunaan venue tersebut.

"Karena fasilitasnya sudah bertaraf internasional, sehingga tentu dari FIVB dan juga dari AVC tentu akan menyetujui bahwa pelaksanaan di bawah umur 20 itu akan dilaksanakan di Sumut, mudah-mudahan akan bisa lancar," kata Imam.

Imam menyebut, GOR Voli Sumut merupakan salah satu dari hanya dua venue voli berstandar internasional yang ada di luar Pulau Jawa.

"Sumut ini sudah dikenal juga, waktu pemberangkatan Tim Voli Putri Sea Games juga di Sumut beberapa waktu lalu," ujarnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Bapperida Sumut Dikky Anugerah, Kepala BKAD Sumut Timur Tumanggor, serta Kepala Dispora Sumut Mahfullah Pratama.* (dh)

Pertimbangan ini dibacakan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara). Permohonan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah.

Baca Juga:

• MK Menangkan Gugatan Anggaran MBG, JPPI: Jangan Tunggu 2028, Mulai Saja dari 2027!

Daniel mencontohkan, persoalan seperti pemenuhan sarana-prasarana pendidikan serta gaji dan tunjangan guru merupakan unsur penting dalam operasional penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya tidak tersaingi oleh program di luar sektor tersebut.

Menurut Daniel, pembiayaan Program MBG semestinya memiliki pos anggaran tersendiri di luar anggaran pendidikan, mengingat cakupan program ini sangat luas dan tidak melulu berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

"Sudah semestinya pembiayaan program dimaksud ditentukan secara tersendiri atau secara khusus di luar anggaran pendidikan yang telah diprioritaskan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan," ujarnya.

Mahkamah turut menegaskan bahwa tidak semua program yang menyasar peserta didik, tenaga pendidik, maupun institusi pendidikan otomatis bisa dikategorikan sebagai operasional penyelenggaraan pendidikan, apalagi jika substansinya tidak berkaitan langsung dengan fungsi pendidikan itu sendiri.

"Tidak setiap program yang menyasar peserta didik, tenaga pendidik atau institusi pendidikan dapat ditarik masuk ke dalam kategori operasional penyelenggaraan pendidikan," kata Daniel.

Meski begitu, MK menegaskan Program MBG tetap memiliki fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat, termasuk sebagai solusi mengatasi persoalan stunting. Namun, karena tujuannya jauh lebih luas dari sekadar pendidikan, pendanaannya dinilai harus ditempatkan dalam pos anggaran tersendiri di APBN.

"Tujuan program MBG yang disebut sebagai solusi nyata terhadap persoalan stunting atau permasalahan kesehatan lainnya akibat ketidakmerataan pemenuhan gizi warga negara merupakan tujuan yang sifatnya luas. Sehingga menurut Mahkamah, harus ditempatkan sebagai satu alokasi anggaran tersendiri dalam APBN," ucap Daniel.

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026. Mahkamah menyatakan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG masih diperbolehkan pada APBN 2026, namun pemerintah dan DPR wajib memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.* (k/dh)

"Kesimpulan awal kami saat ini, ditemukan sejumlah indikasi bahwa penahanan ini, pendapat kami, penahanan ini tidak sah karena melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP kita yang baru, dan prinsip kehati-hatian," kata Febri.

Baca Juga:

• MAKI Minta Polri Waspadai Serangan Balik usai Bongkar Kasus Febrie Adriansyah

"Ini tidak mungkin typo karena poin (e) dilanjutkan dengan poin (f) di bawahnya. Ini bisa teman-teman lihat, ada nomornya dan ada uraiannya di sini," ujarnya.

Febri juga mengungkap bahwa surat perintah penahanan dan surat penetapan tersangka terhadap kliennya diterima bersamaan pada Jumat malam pukul 19.00 WIB. Padahal, Febrie baru selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekitar pukul 23.00 WIB dan langsung ditahan malam itu juga.

"Artinya apa? Penahanan sudah dilakukan meskipun belum ada proses pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan sudah dilakukan, Surat Perintah Penahanan sudah diberikan, meskipun penyidik tidak memperhatikan Pasal 100 ayat (5)," tegasnya.

Meski begitu, Febri mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait status hukum kliennya karena masih perlu kehati-hatian ekstra dalam menyusun langkah hukum selanjutnya.

"Keputusan untuk mengajukan praperadilan belum ada sampai saat ini ya, karena kami memang harus ekstra hati-hati," ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menahan Febrie Adriansyah di Rutan KPK untuk 20 hari masa penahanan pertama. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, menjelaskan penitipan tahanan di Rutan KPK dilakukan dengan pertimbangan faktor perlindungan, mengingat rekam jejak Febrie yang pernah menangani berbagai perkara besar selama menjabat sebagai Jampidsus.

"Kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya terbiasa menangani kasus besar. Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan," kata Rudi.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penitipan tahanan antarlembaga penegak hukum merupakan praktik yang lumrah dan terbuka dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan.

"Sebelumnya ada, memang ada. Hal demikian memang ketika ada kebutuhan dalam proses penyidikan itu terbuka kemungkinan. Termasuk KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan," kata Budi.* (k/dh)

"Saya kirim tim-tim ke mana-mana, saya kirim tim ke Tiongkok, tim ke India, tim ke Mesir untuk lihat, untuk catat, untuk belajar, kita ambil yang terbaik dari bangsa-bangsa lain," kata Prabowo dalam acara Akad Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi, Ingin RI Tiru Capaian India Bangun 40 Juta Rumah

"Rintangan yang kita hadapi adalah rintangan besar, bukan rintangan kecil, kita paham itu," ucapnya.

Karena itu, ia menilai Indonesia perlu memiliki keberanian besar, termasuk keberanian untuk terbuka belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain tanpa rasa gengsi maupun malu.

"Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk bertanya, jangan takut bahkan untuk minta nasihat," tegas Prabowo.

Ia mencontohkan, semangat belajar dari negara lain ini turut diterapkan dalam sektor perumahan, di mana pemerintah aktif mempelajari teknik pembangunan terbaik sekaligus menggandeng mitra-mitra terbaik dari berbagai negara.

"Bagi kita, kita akan bekerja dengan sangat cepat untuk segera bisa memberi hasil nyata kepada rakyat," tandasnya.* (k/dh)

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa penyediaan rumah layak menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang layak, dan pemerintah akan terus memperluas akses kepemilikan rumah lewat berbagai program.

Baca Juga:

• Prabowo Wanti-wanti: Perang Timur Tengah Bakal Makin Ngeri, RI Harus Siap Mental

Meski capaian pembangunan perumahan saat ini dinilai patut diapresiasi, Prabowo mengakui kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar. Karena itu, pemerintah tengah mempelajari berbagai pendekatan inovatif, termasuk belajar dari negara lain yang dinilai berhasil mempercepat pembangunan perumahan.

Prabowo secara khusus menyinggung India yang mampu membangun sekitar 40 juta unit rumah dalam kurun 12 tahun. Ia menegaskan Indonesia tidak boleh ragu mempelajari praktik-praktik terbaik dari berbagai negara demi mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Presiden juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Perumahan, perbankan, BP Tapera, pengembang, hingga sektor swasta dalam mendukung program rumah subsidi ini, yang menurutnya mencerminkan semangat Indonesia Incorporated.

"Kuncinya adalah kerja sama. Kita semua berada dalam satu keluarga besar, satu kapal besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan saling percaya dan saling mendukung, kita akan mencapai hasil yang besar," katanya.

Di luar sektor perumahan, Prabowo turut mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan permukiman. Ia mengungkapkan pemerintah akan menggelar rapat khusus bersama para gubernur dan bupati untuk membahas program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), dengan target persoalan sampah bisa tertangani signifikan pada akhir 2027.

Ia juga meminta kepala daerah bersama TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan aktif mengawasi kebersihan lingkungan, sungai, serta kawasan permukiman. Pemerintah, kata dia, berencana memberi insentif berupa penghargaan dan dukungan anggaran bagi daerah yang berhasil menjaga kebersihan.

Di akhir sambutannya, Prabowo mengucapkan selamat kepada para penerima rumah subsidi dan mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung program tersebut.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh penerima rumah subsidi dan penghargaan kepada semua yang telah bekerja keras. Saya yakin arah kita sudah benar dan kita akan terus bekerja cepat untuk memberikan hasil nyata bagi rakyat Indonesia," tutup Prabowo.* (k/dh)

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai masa transisi tersebut terlalu panjang dan tidak sejalan dengan substansi pertimbangan hakim MK sendiri.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Praperadilan Eks Waka BGN Lodewyk Pusung, Status Tersangka Kasus MBG Tetap Berlaku

Ubaid menyoroti bahwa pemerintah dan DPR sebenarnya masih memiliki waktu untuk menyesuaikan postur APBN 2027, mengingat proses penyusunannya saat ini masih berlangsung. Bahkan menurutnya, MK sendiri mengakui hal tersebut dalam pertimbangannya.

"Kalau MK sendiri mengakui bahwa APBN 2027 masih bisa disesuaikan, mengapa pemerintah diberi ruang menunggu sampai 2028? Kalau kekeliruan klasifikasi anggarannya sudah dinyatakan hari ini, koreksinya juga harus dilakukan secepatnya, bukan ditunda dua tahun," tegasnya.

JPPI menegaskan bahwa tenggat 2028 semestinya dibaca sebagai batas paling lambat, bukan sebagai izin bagi pemerintah untuk terus membebani anggaran pendidikan dengan program MBG. Ubaid mendesak pemerintah dan DPR menjadikan APBN 2027 sebagai titik awal pemisahan total pembiayaan MBG dari anggaran pendidikan.

"Putusan ini jangan dibaca sebagai lampu hijau untuk kembali menggunakan dana pendidikan pada 2027. Pemerintah jangan berlindung di balik tenggat paling lambat," ujarnya.

Lebih lanjut, Ubaid memperingatkan bahwa setiap tahun penundaan pemisahan anggaran MBG akan memperpanjang penggerusan struktural terhadap anggaran pendidikan. Dampaknya, kata dia, bukan hanya soal angka di APBN, melainkan langsung menyasar anak-anak yang tak mendapat bangku sekolah, guru yang digaji tidak layak, hingga siswa yang belajar di ruang kelas rusak.

"Menunda sampai 2028 berarti memberi ruang satu tahun lagi bagi anggaran pendidikan untuk dibebani program nonpendidikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, MK sebelumnya memutuskan anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun-tahun berikutnya, dengan tenggat waktu paling lambat pada APBN 2028.

"Pemisahan anggaran pendidikan dan anggaran program MBG dimaksud paling lambat dilakukan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).* (k/dh)

"Perang di Timur Tengah, kita harus siap mental bahwa akan panjang, akan meluas, akan tambah buruk," ujar Prabowo dalam acara Akad Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Minta BI dan Bank Himbara Kompak: "Kita Harus Jadi Satu Tim"

"Sumber daya kita sangat besar, tinggal bagaimana kita kelola dengan baik," katanya.Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan bahwa perang yang tengah berlangsung saat ini bukan sekadar konflik biasa, melainkan ancaman nyata yang membahayakan banyak negara di dunia.

"Krisis dunia bukan krisis yang ringan, krisis dunia nyata, perang itu sangat berbahaya dan dahsyat, untuk itu kita harus kompak," tegasnya.

Prabowo berharap pemerintah dapat bergerak lebih cepat, efektif, dan efisien dalam menambal berbagai kebocoran anggaran di tengah tekanan krisis global yang tengah melanda dunia saat ini.

"Kita akan bekerja dengan sangat cepat untuk segera bisa memberi hasil nyata kepada rakyat, menggerakkan ekonomi kita," pungkasnya.* (k/dh)

"Pimpinan masih kepikiran lah," kata Setyo dalam acara Capaian Kinerja Semester I 2026 di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Polemik 'Londo Ireng' Prabowo: Saat Wartawan dan LSM Disebut dalam Pidato Presiden

Senada dengan itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan lembaganya akan terus berupaya menemukan para buron kasus korupsi selama perkara belum dihentikan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan terburuk jika upaya maksimal tak membuahkan hasil.

"Jangan-jangan sudah mati, kita juga tidak tahu," ujar Fitroh, seraya menegaskan pengejaran tetap dilakukan hingga masa kedaluwarsa perkara habis.

Sebagai catatan, pada Agustus 2025 lalu, tim penyidik KPK sempat menerima informasi bahwa Harun Masiku berada di luar kota. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat itu menyampaikan bahwa penyidik langsung melakukan pengejaran ke lokasi yang dirahasiakan.

"Sudah kita konfirmasi sedang kita cari," ujar Asep pada Rabu (5/8/2025).

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga sebelumnya menegaskan pencarian terhadap Harun Masiku tetap berjalan meskipun eks Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto telah menerima amnesti. Ia turut mengungkap bahwa paspor Harun Masiku sudah dicabut Ditjen Imigrasi sejak 2020.* (k/dh)

Deddy membantah tudingan bahwa dirinya menghina profesi wartawan. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pernyataan yang disampaikannya dalam rapat tidak ditujukan kepada awak media, melainkan merujuk pada kondisi ruangan yang saat itu dinilai tidak tertib.

Baca Juga:

• Deddy Sitorus Disorot Usai Ucap Wartawan "Sirkus", KWP Siapkan Laporan ke MKD

Deddy menjelaskan, kalimat yang ia sampaikan saat rapat adalah permintaan kepada pimpinan sidang agar ruangan ditertibkan karena banyak orang berdiri dan berkumpul di area rapat.

"Pimpinan, mohon ruangan ditertibkan, banyak sekali yang berdiri di sini, padahal ada ruangan balkon di atas. Sudah seperti sirkus kita ini," kata Deddy mengutip pernyataannya saat rapat.

Menurut Deddy, ungkapan tersebut menggambarkan situasi ruangan yang ramai dan tidak tertata, bukan ditujukan kepada wartawan maupun kelompok tertentu.

Ia menyebut rekaman video rapat dan keterangan peserta yang hadir dapat menjadi bukti bahwa pernyataannya tidak bermaksud merendahkan profesi jurnalistik.

"Tidak ada pernyataan yang ditujukan kepada wartawan maupun individu tertentu," jelasnya.

Deddy juga menegaskan dirinya menghormati peran wartawan sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi. Ia memastikan tidak pernah melarang kegiatan peliputan dalam rapat Komisi II DPR RI yang bersifat terbuka.

Menurutnya, setiap informasi yang beredar di ruang publik harus disampaikan berdasarkan fakta, melalui proses verifikasi dan konfirmasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Deddy berharap polemik tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dengan tetap mengedepankan etika, profesionalisme, serta prinsip keberimbangan dalam penyampaian informasi.

"Apabila terdapat keraguan terhadap informasi yang saya sampaikan, saya siap memberikan klarifikasi melalui Dewan Pers. Saya tegaskan tidak pernah ada niat ataupun kata-kata yang bermaksud merendahkan profesi wartawan," pungkasnya.* (oz/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan pihaknya telah menyampaikan replik di hadapan hakim tunggal dan tetap mempertahankan nilai tuntutan ganti rugi yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp106 juta serta kerugian immateriil Rp100 juta.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Praperadilan Eks Waka BGN Lodewyk Pusung, Status Tersangka Kasus MBG Tetap Berlaku

Refly menyebut nilai kerugian immateriil sebenarnya dapat diajukan dengan angka yang jauh lebih besar. Namun, pihaknya memilih tidak mengajukan tuntutan hingga triliunan rupiah karena mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

"Maunya immateriilnya Rp1 triliun, tapi kasihan negara kalau dikabulkan," kata Refly.

Menurut Refly, apabila permohonan ganti rugi tersebut dikabulkan hakim, dana yang diterima tidak akan digunakan oleh Roy Suryo maupun tim kuasa hukum. Pihaknya telah membuat komitmen untuk menyalurkan dana tersebut kepada yayasan sosial yang membutuhkan.

"Kita menyampaikan komitmen secara tertulis bahwa kalau itu dikabulkan akan kita salurkan pada yayasan-yayasan yang memerlukan dan tidak sepeser pun kita ambil," jelasnya.

Dalam sidang tersebut, kubu Roy Suryo juga menegaskan bahwa permohonan ganti rugi merupakan tindak lanjut setelah hakim sebelumnya menyatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah karena adanya cacat formil.

Refly berharap pemeriksaan saksi dan ahli pada agenda sidang berikutnya dapat memperkuat permohonan yang diajukan pihaknya.

"Ini lanjutan dari dikabulkannya permohonan praperadilan pertama mengenai tidak sahnya penangkapan, penahanan, dan sebelumnya penggeledahan," ujarnya.

Diketahui, praperadilan ketiga Roy Suryo telah terdaftar di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 118/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Dalam permohonan tersebut, Roy Suryo meminta ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh hakim.

Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy Suryo terkait tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Sementara itu, gugatan praperadilan kedua mengenai penetapan tersangka ditolak oleh hakim.* (oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Deddy saat mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Tito Akui Sudah Lapor Prabowo soal Maraknya OTT Kepala Daerah, Ingatkan Jangan Korupsi

"Jangan di sini, kayak sirkus aja, tolong ke atas semuanya," ujar Deddy dalam rapat tersebut.

Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari KWP. Wakil Ketua KWP Erwin Siregar menilai ucapan tersebut telah melukai dan melecehkan kerja wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

"Pada hari ini kami merasa dihina dan dilecehkan oleh anggota DPR RI. Padahal agenda rapat tersebut terbuka dan boleh dilakukan peliputan," kata Erwin.

Menurut Erwin, wartawan memiliki hak untuk melakukan peliputan dalam agenda resmi DPR yang terbuka bagi publik. Ia menyebut pihaknya memberikan waktu kepada Deddy Sitorus untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

KWP memberikan batas waktu 1x24 jam bagi Deddy untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Jika tidak ada tindak lanjut, KWP menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut ke MKD.

Selain laporan ke MKD, KWP juga berencana menyampaikan tembusan kepada Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan jajaran pengurus pusat partai tersebut.

KWP juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak mendapatkan penyelesaian yang dianggap memadai dari pihak terkait.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lanjutan dari Deddy Sitorus terkait polemik pernyataannya tersebut.* (in/dh)

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara akad massal 62.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Ingatkan Para Jenderal: Jangan Jadi "Jenderal Salon", Turunlah Bersihkan Lingkungan

"Semua bank Himbara sekarang bersama Bank Indonesia, bersama semua unsur, kita ini harus menjadi satu tim, satu kesebelasan. Kuncinya adalah kerja sama," ujar Prabowo.

Kepala Negara meyakini sinergi antara BI, bank-bank BUMN, dan pemerintah dapat memperkuat perekonomian Indonesia. Ia menilai kerja sama dan rasa saling percaya antar lembaga menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

"Dengan kerja sama, dengan saling percaya, dengan saling mendukung, dengan saling mengisi, dengan saling perkuat, kita akan capai hal-hal besar," katanya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi nasional memiliki tujuan yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

"Kita sekarang, semuanya, semua adalah anak-anak Indonesia. Kita semuanya dalam satu keluarga besar, dalam satu kapal besar yang namanya NKRI," ucapnya.

Sementara itu, Bank Indonesia saat ini tengah mengalami masa transisi kepemimpinan setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI sejak 25 Juli 2026.

Untuk sementara, posisi Gubernur BI dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Gubernur BI definitif nantinya akan ditentukan melalui proses pemilihan oleh DPR setelah melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.* (d/dh)

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Akad Massal KPR Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Pasang Target Akhir 2027 Tak Ada Lagi Gunung Sampah di Indonesia

"Jangan jadi jenderal salon, maunya bersih saja. Sekali-sekali jenderal sepatunya harus kotor, kalau perlu celananya harus kotor sampai dengkul," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, seorang pemimpin harus berani turun ke lapangan dan merasakan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Namun, ia mengingatkan kebersihan tetap harus dijaga saat menjalankan tugas kenegaraan.

Selain meminta aparat terlibat, Prabowo juga menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menyiapkan pembibitan pohon atau nursery.

Ia menargetkan penanaman pohon dalam jumlah besar sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.

"Kalau pohon sudah banyak berkurang, kita tanam ratusan juta pohon. Saya butuh benih-benih pohon yang bagus untuk semua kota dan kabupaten kita," katanya.

Gerakan Indonesia ASRI merupakan program yang bertujuan membangun budaya hidup bersih, tertib, dan sehat melalui kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.

Sebelumnya, Prabowo juga meminta kepala daerah hingga perusahaan BUMN ikut mengambil peran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia bahkan mendorong adanya lomba kota terbersih dengan pemberian insentif bagi daerah yang berhasil menjaga kebersihan.

Pemerintah berharap gerakan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia di mata wisatawan.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara akad massal 62.100 rumah subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Tito Akui Sudah Lapor Prabowo soal Maraknya OTT Kepala Daerah, Ingatkan Jangan Korupsi

"Insyaallah dalam satu hingga dua tahun ke depan kita akan melakukan perubahan drastis. Di akhir 2027 saya minta persoalan sampah di Indonesia sudah selesai. Tidak ada lagi gunung sampah," tegas Prabowo.

Presiden menilai kebersihan merupakan kehormatan sebuah bangsa. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, aparat, BUMN hingga masyarakat bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari kawasan permukiman, sungai, hingga ruang publik.

Untuk mendorong semangat daerah, pemerintah akan menggelar lomba kota terbersih yang disertai pemberian insentif. Prabowo mengusulkan lima kota dengan tingkat kebersihan terbaik memperoleh hadiah masing-masing hingga Rp20 miliar.

Sementara itu, lima kota terbaik berikutnya juga akan menerima insentif sebesar Rp10 miliar sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut Prabowo, penghargaan berupa dukungan anggaran akan lebih bermanfaat bagi pemerintah daerah dibanding sekadar pemberian trofi atau piagam.

Acara akad massal rumah subsidi tersebut turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pejabat pemerintah lainnya.

Program akad massal kali ini menjadi penyelenggaraan ketiga sejak 2025 dengan total 62.100 debitur, terdiri atas peserta yang mengikuti secara daring maupun luring.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Momen Pertama Prabowo Menumpangi Kereta Mewah Nusantara Explorer

Ia menegaskan, Presiden Prabowo tetap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan meningkatnya kasus OTT kepala daerah juga sempat dibahas saat kegiatan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Dalam kesempatan itu, Tito menilai penguatan kapasitas kepala daerah perlu terus dilakukan mengingat latar belakang para pemimpin daerah sangat beragam. Tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan sebelum menjabat.

Menurut Tito, pemerintah selama ini telah berupaya meningkatkan kompetensi serta integritas kepala daerah melalui berbagai program pembinaan. Kemendagri juga melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, hingga Kementerian Agama dalam memberikan penguatan nilai integritas kepada para kepala daerah.

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan penyimpangan tetap bergantung pada integritas masing-masing individu.

Selain pembinaan dari pemerintah, Tito juga mendorong partai politik memperkuat proses kaderisasi dan sekolah partai sebelum mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada.

Ia mengusulkan agar setiap calon kepala daerah mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan, pengelolaan APBD, birokrasi, hingga penguatan integritas sebelum mengikuti kontestasi politik.

"Kemendagri siap membantu jika diminta memberikan pembekalan bersama KPK maupun lembaga terkait lainnya agar calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan dan tidak mudah terjebak melakukan pelanggaran," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito mengakui pemerintah tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap kepala daerah selama 24 jam penuh. Karena itu, menurutnya, integritas pribadi tetap menjadi faktor utama dalam mencegah praktik korupsi.

Ia menambahkan, Kemendagri bersama KPK juga berencana melakukan pembinaan langsung ke berbagai daerah sebagai langkah pencegahan agar kepala daerah tidak kembali terjerat kasus korupsi.* (d/dh)

Momen tersebut berlangsung usai Presiden meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah. Dari stasiun tersebut, Prabowo bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Batang menggunakan Kereta Api Nusantara Explorer.

Baca Juga:

• Prabowo Gelar Lomba Kota Terbersih, Pemenang Dapat Insentif hingga Rp20 Miliar

"Hari ini saya juga akan mencoba kereta api baru yang diluncurkan KAI untuk mendukung dan menopang sektor pariwisata, yang diberi nama Nusantara Explorer," ujar Prabowo.

Saat berjalan menuju peron, Presiden tampak memasuki gerbong berwarna hitam dengan sentuhan ornamen emas yang memberikan kesan elegan. Prabowo menyebut perjalanan tersebut menjadi pengalaman pertamanya menaiki Nusantara Explorer.

"Ini pertama kali saya naik," ucapnya kepada wartawan.

Suasana pun mencair ketika sejumlah wartawan meminta ikut dalam perjalanan tersebut. Prabowo menanggapi dengan candaan yang mengundang tawa.

"Mau ikut? Silakan... tapi bayar ya," katanya sambil tersenyum.

Kereta Nusantara Explorer hadir dengan desain premium, mulai dari eksterior bernuansa hitam dan emas hingga interior yang dilengkapi kursi berwarna putih dengan tata ruang eksklusif. Konsep tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan wisata yang lebih nyaman sekaligus memperkuat daya tarik transportasi berbasis rel di Indonesia.

Setelah seluruh rombongan naik, kereta kemudian bergerak meninggalkan Stasiun Semarang Tawang menuju Kabupaten Batang. Dalam perjalanan tersebut, Presiden didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Pemerintah berharap kehadiran Nusantara Explorer mampu meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api sekaligus menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.* (d/dh)

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Abdul Affandi dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Oknum Polisi Jadi Tersangka Korupsi Bansos Rp1,9 Miliar di Labusel, Diduga Atur Proyek hingga Pencairan Dana

"Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara permohonan praperadilan yang diajukan pemohon," demikian amar putusan yang dibacakan hakim.

Hakim juga menyatakan permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima serta membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil.

Dengan putusan tersebut, status tersangka Lodewyk Pusung dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tetap berlaku sesuai penetapan penyidik Kejaksaan Agung.

Lodewyk sebelumnya mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Gugatan itu diajukan untuk menguji keabsahan proses penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Selain Lodewyk Pusung, para tersangka lainnya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri (AYS), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan.

Penyidikan kasus tersebut masih terus berlangsung untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.* (d/dh)

Berdasarkan data perdagangan, IHSG bergerak positif sejak pembukaan di level 6.110,28 dan terus bertahan di zona hijau hingga penutupan sesi sore.

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.111 per Dolar AS, Tekanan Global Masih Membayangi Pasar

Kinerja positif juga ditunjukkan Indeks LQ45 yang ditutup menguat 2,03 persen ke level 618,856. Dari seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 495 saham menguat, 158 saham melemah, dan 136 saham bergerak stagnan.

Penguatan IHSG turut ditopang oleh kenaikan saham-saham perbankan berkapitalisasi besar. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 2,79 persen ke level Rp6.450 per saham.

Sementara itu, saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menguat 2,60 persen ke level Rp3.550 per saham. Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) juga naik 2,40 persen menjadi Rp2.990 per saham.

Adapun saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ditutup menguat 1,71 persen ke level Rp4.160 per saham.

Penguatan sektor perbankan menjadi salah satu faktor yang menopang laju IHSG sehingga mampu bertahan di zona positif hingga akhir perdagangan.* (d/dh)