Kasus itu terjadi pada 13 Agustus 2026 dan melibatkan ratusan siswa dari lima sekolah di Kabupaten Karo. Mereka diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di area Kodim 0205/Tanah Karo.

Baca Juga:

• Buntut Keracunan Massal MBG, DPRD Sumut Desak Polisi Pidanakan Pengelola SPPG Karo: Sanksi Tutup Tak Cukup

"Untuk tersangka belum," kata Pedoman saat dikonfirmasi, Jumat (25/9/2026).

Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan melibatkan siswa dari lima sekolah, yakni tiga SMA negeri dan dua SMP swasta. Jumlah siswa SMA yang diduga mengalami keracunan disebut mencapai sekitar 353 orang.

Salah satu siswa bahkan sempat dirujuk ke rumah sakit di Medan dan menjalani perawatan di ruang ICU. Kondisinya kemudian dilaporkan membaik.

SPPG yang menyediakan makanan tersebut diketahui berada di area Kodim 0205/Tanah Karo. Namun, berdasarkan keterangan Kodam I/Bukit Barisan, pengelolaan dapur MBG dilakukan oleh Yayasan Manunggal Kartika Jaya (MKJ).

Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy sebelumnya mengatakan penanganan kasus dilakukan oleh Kodim 0205 Karo bersama Pemerintah Kabupaten Karo. Tim gabungan, termasuk dinas kesehatan, juga telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium.

"Sudah ditangani oleh pihak Kodim bekerja sama dengan dinas kesehatan Pemkab Karo, dan sampel makanannya pun sedang diteliti di laboratorium daerah Pemprov Sumut," kata Sandy.

Evaluasi juga disebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Sementara itu, pemerintah daerah sebelumnya memberikan sanksi penghentian sementara terhadap SPPG tersebut setelah muncul kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa.

Hingga kini, proses penyidikan masih dilakukan Satreskrim Polres Tanah Karo. Polisi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai kendala penyidikan maupun kapan penetapan tersangka akan dilakukan.* (tm/dh)

Kejadian itu terekam dalam video yang kemudian beredar di media sosial pada Kamis (24/9/2026). Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang terlihat berusaha mengevakuasi siswa dari dalam lubang.

Baca Juga:

• Emosi Terpancing Cekcok Keluarga, Anak di Medan Tega Tendang Ayah Kandung Hingga Berdarah

Salah seorang orang tua siswa yang berada di lokasi mengatakan kejadian berlangsung ketika anak-anak sedang mengikuti kegiatan bersama siswa lainnya di lingkungan masjid.

Menurut dia, lubang tersebut berada di halaman belakang masjid dan tertutup lembaran triplek yang kondisinya sudah rapuh.

"Gaada yang menyangka ada lubang seperti sumur itu. Ditutupi oleh triplek, itupun kalau kami lihat tripleknya rapuh," kata orang tua siswa, Jumat (25/9/2026).

Dia mengatakan peristiwa tersebut terjadi di luar kendali para guru karena keberadaan lubang tidak terlihat dari permukaan akibat tertutup triplek.

Setelah berhasil dievakuasi, siswa tersebut diketahui tidak mengalami cedera. Namun, anak itu sempat mengalami syok dan terus menangis setelah diangkat dari dalam lubang.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena lubang yang berada di area kegiatan anak-anak disebut tidak terlihat dan hanya ditutupi material yang dinilai sudah rapuh.* (tm/dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan di tiga lokasi berbeda setelah polisi menerima informasi mengenai pengiriman sabu melalui jalur perairan Asahan.

Baca Juga:

• Usut 'Klaster Mewah' Lapas Cibinong, Menteri Imipas Ancang-ancang Copot Pejabat & Sanksi Pidana

Informasi awal mengenai pengiriman sabu tersebut diterima polisi pada Minggu (6/9/2026). Barang haram itu diduga dikirim dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur perairan Asahan.

Dalam perjalanannya, kapal yang membawa narkotika tersebut diduga mengubah haluan dan berlabuh di perairan Kabupaten Aceh Timur. Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan pergerakan para pelaku.

Penindakan dilakukan pada Rabu (9/9/2026) di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Saat itu, petugas mencurigai dua kendaraan yang melaju beriringan, yakni mobil pikap terbuka yang membawa galon air isi ulang dan satu unit Daihatsu Xenia.

Kedua kendaraan tersebut kemudian dihentikan dan diperiksa. Polisi menemukan 70 kilogram sabu di dalam mobil pikap berwarna abu-abu yang membawa galon air isi ulang.

Sementara itu, 20 kilogram sabu lainnya ditemukan di dalam mobil Daihatsu Xenia berwarna putih.

" Ternyata benar telah ditemukan 70 kilogram sabu di dalam mobil pick up warna abu-abu dan 20 kg narkotika jenis sabu di dalam mobil Xenia warna putih," ujar Andy.

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan empat orang tersangka, yakni MA (27), BY (23), MA (27), dan MHB (27). Mereka disebut merupakan warga Desa Keude Geureubak, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.

Sebagian tersangka diketahui bekerja sebagai mekanik dan buruh harian lepas.

Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka memberikan informasi mengenai adanya sabu lain yang disimpan di lokasi berbeda. Polisi kemudian melakukan pengembangan menuju sebuah rumah milik seseorang berinisial MS.

Di rumah tersebut, petugas menemukan kembali 60 kilogram sabu yang disimpan dalam sebuah kotak fiber.

"Sesampainya di rumah MS tim menemukan 60 kilogram narkotika sabu yang disimpan di sebuah fiber di rumah," ungkap Andy.

Dengan temuan tersebut, total sabu yang diamankan Polda Sumut mencapai 150 kilogram dari sejumlah lokasi.

Polda Sumut masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri jaringan narkotika yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam pengiriman sabu dari Malaysia ke Indonesia.

Seluruh tersangka dan barang bukti telah diamankan ke Mapolda Sumut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.* (km/dh)

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto mengatakan timnya telah melakukan persiapan menghadapi pertandingan tersebut. Namun, sejumlah pemain masih menjalani pemantauan karena kondisi kebugaran belum sepenuhnya pulih.

Baca Juga:

• Usai Hattrick Lawan Persiku, Javi Kejar Pemulihan demi Bantu PSMS Rebut 3 Poin dari Adhyaksa FC

PSMS akan bertolak ke Bekasi pada Sabtu (26/9/2026). Dari 23 pemain yang dibawa, Rudi dipastikan absen karena masih menjalani sanksi.

Sementara itu, kondisi Rachmad Hidayat masih akan dipantau dalam satu hingga dua hari sebelum pertandingan.

"Kita akan bawa 23 pemain, yang absen Rudi karena masih menjalani sanksi, kemudian kalau Rachmad Hidayat kita masih lihat satu dua hari ini," ujar Eko.

Eko meminta para pemain menjaga konsistensi setelah PSMS meraih hasil positif pada pertandingan sebelumnya. Dia juga mengingatkan skuadnya untuk tidak menganggap remeh Adhyaksa FC Bekasi.

"Kita tidak bisa anggap remeh lawan, Adhyaksa Bekasi ini tim yang bagus juga, yang penting seluruh pemain harus siap untuk pertandingan ini," tuturnya.

Pertandingan Adhyaksa FC Bekasi melawan PSMS Medan dijadwalkan kick-off pada pukul 19.00 WIB. PSMS saat ini mengoleksi empat poin dari dua pertandingan dan berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A.

Sementara Adhyaksa FC Bekasi mengoleksi satu poin dari dua pertandingan. Mereka meraih satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Adhyaksa FC Bekasi sebelumnya dikenal dengan nama FC Bekasi City. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, PSMS mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang dan dua kekalahan.

Laga akhir pekan ini menjadi pertemuan kembali kedua tim di kompetisi Liga 2. PSMS akan berupaya melanjutkan catatan positif dari dua pertandingan awal musim ini, sedangkan Adhyaksa FC Bekasi akan menjalani laga kandang dengan membawa satu poin dari dua pertandingan.* (ds/dh)

Pedagang di Pasar Sukaramai Medan, Naom, mengatakan harga cabai merah mengalami kenaikan sejak erupsi Gunung Sinabung. Dalam kondisi normal, harga cabai merah disebut berada di kisaran Rp45 ribu per kilogram.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Sumut Tembus Rp50.550 per Kg, UMKM Kuliner Mulai Terjepit

Selain cabai merah, cabai gunung saat ini dijual sekitar Rp60 ribu per kilogram. Sementara harga cabai kotak berada di kisaran Rp40 ribu per kilogram, meski harganya dapat mencapai Rp35 ribu tergantung kualitas.

"Kalau cabai gunung Rp60 ribu per kg, cabai kotak Rp40 ribu. Kadang Rp35 ribu, tergantung kualitas. Harganya memang tidak stabil," katanya.

Kenaikan juga terjadi pada cabai hijau. Saat ini cabai tersebut dijual sekitar Rp40 ribu per kilogram. Padahal, harga normalnya disebut hanya sekitar Rp20 ribu per kilogram.

"Semenjak erupsi, cabai hijau paling murah Rp35 ribu, sekarang Rp40 ribuan. Kalau normal biasanya Rp20 ribu," ungkap Naom.

Menurut Naom, erupsi Gunung Sinabung turut berdampak terhadap pasokan cabai yang berasal dari kawasan gunung. Pasokan yang masuk ke pasar terkadang tidak tersedia atau jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.

"Dampaknya barang dari gunung. Semenjak erupsi kadang nggak ada barang masuk, adapun tapi nggak sebanyak biasanya," jelasnya.

Sementara itu, cabai caplak menjadi jenis cabai dengan harga tertinggi di pasar tersebut. Naom menyebut harganya kini mencapai Rp80 ribu per kilogram.

"Kalau cabai caplak Rp80 ribu sekilo," pungkasnya.

Kenaikan harga tersebut membuat harga sejumlah jenis cabai di Pasar Sukaramai Medan masih berfluktuasi, terutama di tengah kondisi pasokan yang disebut pedagang belum stabil.* (ds/dh)

TF diamankan Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh di kawasan Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Baca Juga:

• Modus Pinjam Motor Scoopy Lalu Kabur dan Dijual Rp4,4 Juta ke Sumut, Pelaku di Banda Aceh Ditangkap Korban Sendiri

"Kasus ini dilaporkan ke Polresta Banda Aceh pada 14 September 2026 dengan nomor laporan polisi LP/B/738/IX/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh," kata Dizha.

Dizha menjelaskan, peristiwa bermula ketika terlapor merental sepeda motor milik korban selama satu hari. Setelah masa sewa berakhir, terlapor kemudian menghubungi admin tempat rental untuk memperpanjang masa peminjaman selama satu hari.

Namun, pada 16 September 2026, korban menghubungi terlapor melalui WhatsApp dan meminta sepeda motor tersebut dikembalikan karena masa peminjaman telah berakhir.

Meski telah dihubungi, terlapor disebut tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.

Motor yang dibawa merupakan Honda Scoopy tahun 2026 berwarna putih dengan nomor polisi BL 5326 LCF. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp26 juta.

Korban kemudian membuat laporan ke Polresta Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan sesuai hukum yang berlaku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terlapor dan kendaraan yang diduga digelapkan.

Polisi kemudian memperoleh informasi bahwa terlapor berada di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman. Tim bergerak ke lokasi dan mengamankan TF yang saat itu sedang berjalan kaki.

Dari hasil pemeriksaan awal, TF mengaku terlibat dalam dugaan penggelapan sepeda motor tersebut bersama seorang pria berinisial RI alias Cek.

"Sementara keberadaan RI alias Cek masih dalam penyelidikan petugas," ujar Dizha.

Sementara itu, sepeda motor milik korban telah lebih dahulu diamankan polisi di Gampong Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

"Pelaku beserta barang bukti berupa satu unit Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," katanya.

Polisi selanjutnya melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan RI alias Cek yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut.

Selain itu, penyidik akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses penanganan perkara selanjutnya.

Hingga kini, kasus dugaan penggelapan sepeda motor tersebut masih dalam proses penyidikan Satreskrim Polresta Banda Aceh.* (dh)

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan peningkatan predikat SAKIP harus disertai target yang jelas dan dilakukan secara bertahap. Dia menargetkan predikat SAKIP Pemprov Sumut naik menjadi BB pada 2026-2027 dan A pada 2028-2029.

Baca Juga:

• Sempat Terkendala Tender Ulang, Rico Waas Sidak Puskesmas Tuntungan: Beres Desember, Layanan Wajib Meningkat

Pada 2025, nilai SAKIP Pemprov Sumut masih berada pada predikat B. Pemprov Sumut kemudian mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki capaian tersebut.

Saat ini, tiga OPD Pemprov Sumut tercatat memperoleh nilai SAKIP pada posisi AA, yakni Bapperida, Dinas Kesehatan dan Inspektorat.

Kemudian terdapat tujuh OPD yang berada pada predikat A, termasuk Diskominfo dan BKAD. Sebanyak 16 OPD berada pada predikat BB, sedangkan enam OPD lainnya masih berada pada predikat B.

Surya meminta seluruh OPD segera melakukan pembenahan dan menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar berbagai indikator yang menjadi bagian penilaian SAKIP dapat dipenuhi.

"Kita tidak punya banyak waktu banyak lagi, segera tindaklanjuti rekomendasi yang diberikan agar indikator-indikator penting untuk nilai SAKIP bisa kita penuhi, ini salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap mengatakan sejumlah strategi telah disiapkan untuk meningkatkan nilai SAKIP. Strategi tersebut meliputi percepatan tindak lanjut rekomendasi, penetapan batas waktu penyelesaian serta penunjukan penanggung jawab atau PIC.

Pemprov Sumut juga berencana membangun kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan kinerja.

"Kita akan coba bekerja sama dengan Jabar untuk membangun sistem yang lebih baik, sistem yang bisa memenuhi kebutuhan kita terkait akuntabilitas dan kinerja, kami optimis ini akan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan target kita bisa tercapai," kata Sulaiman.

Pemprov Sumut menilai peningkatan SAKIP perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar perbaikan kinerja perangkat daerah dapat memberikan hasil yang lebih optimal.* (dh)

Kepala Dishub Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan program bus perintis merupakan program strategis daerah yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan (3TP).

Baca Juga:

• Targetkan 3 Puskesmas Ber-IGD 24 Jam Rampung Desember 2026, Rico Waas: Warga Silakan Lapor Jika Layanan Buruk

Menurut Yuda, terdapat 18 kabupaten/kota yang menjadi wilayah prioritas layanan bus perintis. Namun, pada 2026 program tersebut difokuskan lebih dulu di lima daerah, yakni Nias Utara, Samosir, Batubara, Padang Lawas Utara dan Asahan.

Penetapan daerah prioritas tersebut mengacu pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

"Daerah yang menjadi prioritas ini didasarkan dari kajian Bapperida, dari 33 kabupaten/kota ada 18 daerah yang dinilai tertinggal di Sumut dan tahun ini kami fokuskan untuk lima kabupaten dulu," katanya.

Dari total 33 bus yang disiapkan, Samosir, Padang Lawas Utara, Batubara dan Asahan masing-masing mendapat enam unit. Sementara Nias Utara memperoleh sembilan unit.

Untuk jenis kendaraan, bus yang digunakan di Asahan, Batubara dan Padang Lawas Utara merupakan Hiace. Sementara Samosir menggunakan bus L dan Nias Utara menggunakan mobil Carry karena daerah tersebut disebut belum memiliki angkutan transportasi eksisting.

"Bus yang beroperasi di Asahan, Batubara, Padang Lawas Utara jenisnya bus Hiace, untuk Samosir bus L kecuali Nias Utara karena di sana tidak punya angkutan transportasi yang eksisting maka menggunakan mobil Carry," jelas Yuda.

Setiap kabupaten mendapatkan alokasi anggaran Rp600 juta selama satu tahun. Dana tersebut digunakan untuk membeli layanan bus perintis dengan jarak pelayanan maksimal hingga 60 kilometer per hari.

Yuda menegaskan, Dishub Sumut tidak membeli maupun menyewa kendaraan. Pemerintah membeli jasa pelayanan transportasi dari operator daerah atau pihak ketiga.

"Untuk program bus perintis ini, kita tidak menyewa atau membeli busnya, kita hanya membeli pelayanannya bekerja sama dengan operator, sama sistemnya seperti BRT, dalam sehari pelayanannya 60 Km," ujarnya.

Program tersebut akan dikembangkan secara bertahap. Pada 2027, layanan ditargetkan menjangkau 10 daerah, kemudian 15 daerah pada 2028. Pada 2029 hingga 2030, seluruh 18 daerah yang menjadi prioritas ditargetkan telah mendapatkan layanan bus perintis.

Peluncuran program bus perintis 2026 direncanakan berlangsung paling cepat pada pekan depan. Asahan menjadi lokasi yang direncanakan sebagai tempat peluncuran program.

"Rencana akan kita launching paling cepat minggu depan di Asahan. Mudah-mudahan program ini bisa membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala untuk menjangkau transportasi dari rumah ke sekolah," kata Yuda.* (dh)

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menghentikan operasional SPPG Karo Berastagi Sempajaya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63515 Tahun 2026. SPPG yang dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya itu tercatat melayani 2.997 penerima manfaat.

Baca Juga:

• Kasus Keracunan MBG di Batang Tembus 411 Orang, 50 Balita Terdampak Usai Makanan Dibawa Pulang

"Intinya harus ada konsekuensi hukum. Penutupan SPPG secara permanen itu kan baru berupa sanksi administrasi, belum sanksi hukum," kata Irham, Jumat (25/9/2026).

Menurut Irham, pengelola SPPG tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menilai persoalan keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG tidak cukup diselesaikan melalui sanksi administratif. Apalagi, sebelumnya terdapat peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari SPPG tersebut.

"Apalagi kita tahu bahwa jumlah yang keracunan tidak sedikit, bahkan akibat dari keracunan tersebut berbuntut panjang. Ini terkait terganggunya masa depan anak bangsa," ujarnya.

Irham meminta aparat penegak hukum segera melakukan langkah penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurut dia, proses hukum tetap dapat dilakukan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam peristiwa tersebut.

"Dengan laporan ataupun tanpa laporan, pihak kepolisian harus mengambil langkah hukum atas kejadian ini," katanya.

Dia mengatakan penegakan hukum diperlukan untuk memastikan pengelola SPPG bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan penerima manfaat.

Menurut Irham, proses tersebut juga penting untuk menjaga pelaksanaan program MBG agar tetap memenuhi standar keamanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penutupan permanen SPPG Karo Berastagi Sempajaya sebelumnya ditetapkan BGN bersama tiga SPPG lainnya di daerah berbeda. BGN menyatakan penerima manfaat dari SPPG yang dihentikan operasionalnya akan dialihkan ke SPPG terdekat yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kapasitas memadai.

Irham berharap penanganan terhadap kasus SPPG tersebut tidak berhenti pada penghentian operasional, tetapi juga memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar ketentuan.* (sp/dh)

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Binjai terhadap warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan dalam mendapatkan pengobatan.

Kedatangan Ibu Wali Kota Binjai bersama Sekda disambut haru oleh keluarga Sakinah. Dalam kesempatan tersebut, keduanya berdialog langsung dengan Sakinah dan keluarganya serta memberikan semangat dan doa.

Baca Juga:

• Pesta Olob-Olob GKPS Medan Barat Bertabur Aksi Kemanusiaan, Pj Sekdaprov Sumut Ajak Jemaat Perkuat Kepedulian Sosial

Ibu Wali Kota juga memastikan Pemerintah Kota Binjai akan membantu memfasilitasi proses pengobatan dan perawatan Sakinah melalui Dinas Kesehatan serta program bantuan kesehatan yang dimiliki Pemko Binjai.

"Kami dari Pemerintah Kota Binjai sangat prihatin dan ikut merasakan apa yang dialami ananda Sakinah. Kami hadir di sini untuk memberikan semangat. Jangan patah semangat ya nak, Pemko Binjai akan berupaya membantu proses pengobatannya. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan," ujar Ibu Wali Kota Binjai.

Keluarga Sakinah menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan langsung dari Pemerintah Kota Binjai. Dukungan tersebut disebut menjadi penyemangat bagi keluarga dalam menghadapi kondisi yang dialami Sakinah.

Sindrom Crouzon dalam keterangan yang disampaikan keluarga disebut sebagai sindrom langka yang berkaitan dengan kelainan bentuk kepala.

Pemko Binjai berharap Sakinah dapat memperoleh penanganan medis yang optimal melalui dukungan dan fasilitasi pengobatan yang akan dilakukan pemerintah daerah.* (dh)

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Sumut dr. Nora Nasution mengatakan kelompok LSL menjadi kelompok dengan temuan HIV tertinggi dalam data tersebut.

Baca Juga:

• Melonjak di Medan dan Deli Serdang, Dinkes Sumut Deteksi 27 Kasus Super Flu: Balita & Lansia Waspada

Meski jumlah temuan pada kelompok LSL cukup tinggi, Nora mengingatkan angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan kasus HIV. Menurutnya, pemerintah memiliki target penemuan kasus berdasarkan estimasi jumlah kasus yang harus ditemukan setiap tahun.

"Yang kita cari itu memang kasus sebanyak-banyaknya, jadi jangan dibilang meningkat," katanya.

Penemuan kasus sejak dini menjadi bagian dari strategi pengendalian HIV hingga 2030. Dengan mengetahui status HIV lebih awal, pasien dapat segera mendapatkan pengobatan dan upaya pencegahan penularan bisa dilakukan.

Selain kelompok LSL, temuan HIV juga berasal dari sejumlah kelompok lain. Pelanggan pekerja seks tercatat 255 kasus, pasangan orang dengan HIV 121 kasus, pasangan berisiko tinggi 73 kasus, wanita pekerja seksual 58 kasus dan ibu hamil 51 kasus.

Kemudian terdapat 400 kasus pada pasien tuberkulosis yang juga terinfeksi HIV. Sementara itu, populasi umum menyumbang 344 temuan, pasien dengan infeksi menular seksual 45 kasus, warga binaan pemasyarakatan 29 kasus, calon pengantin 24 kasus, waria 23 kasus, anak orang dengan HIV 22 kasus, pasien hepatitis 18 kasus serta pengguna narkoba suntik enam kasus.

Jika seluruh temuan dari berbagai kelompok tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai 2.334 kasus HIV.

Nora mengatakan Medan dan Deli Serdang menjadi wilayah dengan jumlah temuan yang cukup banyak. Namun, data tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan domisili pasien karena sebagian warga dari kabupaten/kota lain memilih menjalani pemeriksaan dan pengobatan di Medan.

"Orang yang dari kabupaten/kota lain pun karena malu dia ketahuan dia berobat di daerahnya, dia pasti akan berobat ke sini, ke Medan," jelas Nora.

Menurut Nora, stigma dan diskriminasi masih menjadi salah satu kendala dalam penemuan kasus HIV. Kondisi tersebut membuat sebagian orang enggan memeriksakan diri atau terbuka mengenai faktor risiko ketika menjalani konseling.

"Kesadaran mereka untuk memeriksakan diri ini yang enggak ada. Masuk ke situ aja kita susah karena stigma itu," ujarnya.

Dinkes Sumut menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan HIV melalui puskesmas serta rumah sakit di kabupaten dan kota. Pasien juga mendapatkan konseling terkait pengobatan dan pencegahan penularan.

Pengobatan antiretroviral (ARV) diberikan untuk menekan jumlah virus dan menjaga kualitas hidup pasien. Pemeriksaan viral load dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengobatan dalam menekan jumlah virus HIV.

Di sisi lain, kematian pada orang dengan HIV masih ditemukan. Nora mencatat 191 orang dengan HIV meninggal sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

"Terbanyak di Medan ada 74 orang yang meninggal. Disusul Deli Serdang, 21 orang," katanya.

Nora menegaskan penemuan HIV sejak dini tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian penyakit tersebut. Semakin cepat seseorang mengetahui status HIV-nya, semakin cepat pula pengobatan dan langkah pencegahan penularan dapat dilakukan.* (sp/dh)

Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Dairi, Amudi P Situmeang, membenarkan kejadian tersebut. Informasi kebakaran diterima petugas dari masyarakat sekitar pukul 12.45 WIB.

Baca Juga:

• 7 Destinasi Wisata di Humbahas yang Wajib Masuk Daftar Liburan, Ada Air Terjun dan Situs Sejarah

Dalam peristiwa tersebut, seorang anak laki-laki yang diperkirakan berusia 4 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumah.

Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Sidikalang. Namun, hingga berita ini diturunkan, identitas korban belum diketahui.

Petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian.

Amudi mengatakan penanganan kebakaran mengalami kendala karena akses menuju lokasi cukup sempit. Kondisi tersebut membuat mobil pemadam kebakaran tidak dapat masuk hingga mendekati titik api.

"Untuk keterangan resmi belum bisa, Bang, karena masih bertugas," ujarnya.

Petugas bersama unsur yang membantu masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan api benar-benar padam dan kondisi dinyatakan aman.* (mi/dh)

Kasus tersebut terdeteksi melalui dua lokasi site sentinel, yakni Puskesmas Teladan untuk wilayah Kota Medan dan Rumah Sakit Amri Tambunan di Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• Terpidana Silfester Matutina Belum Juga Dieksekusi, Tapi Sempat Jadi Komisaris BUMN Pelindo Jasa Maritim Selama 5 Hari? Ini Penjelasan Perusahaan

"Kasus ini terdeteksi melalui dua lokasi site sentinel kita di Sumut, yaitu Puskesmas Teladan untuk wilayah Kota Medan dan RS Amri Tambunan untuk wilayah Deli Serdang. Terjadi tren peningkatan dari 3 kasus pada Agustus menjadi 18 kasus pada bulan September," ujar Nora, Jumat (25/9/2026).

Menurut Nora, peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian karena virus influenza dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui pola penularan sekaligus mendeteksi perubahan virus sejak dini.

Dinkes Sumut menyebut pengawasan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan virus influenza yang berpotensi menimbulkan wabah.

Meski disebut super flu, Dinkes Sumut menegaskan kondisi tersebut tidak serta-merta berarti munculnya pandemi baru. Masyarakat juga diimbau tidak panik karena gejala yang muncul umumnya berupa demam, batuk dan pilek.

"Berbeda dengan COVID-19 yang menyerang dan merusak jaringan alveoli paru-paru secara cepat, super flu ini tidak tergolong fatal dan hingga saat ini tidak ada laporan kasus kematian (case fatality rate 0%). Sebagian besar pasien dapat sembuh secara mandiri seiring membaiknya daya tahan tubuh," jelas Nora.

Kelompok yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih adalah balita dan lanjut usia. Kedua kelompok tersebut disebut lebih rentan mengalami infeksi sehingga perlu mendapat perlindungan lebih, terutama ketika muncul gejala gangguan pernapasan.

Dinkes Sumut mengimbau warga yang mengalami batuk, pilek atau gejala flu untuk membatasi kontak dengan orang lain dan beristirahat di rumah. Penggunaan masker juga dianjurkan, khususnya saat berada di luar rumah atau ketika sedang mengalami gejala.

Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Selain itu, warga dianjurkan menjaga asupan makanan bergizi, mencukupi kebutuhan air putih dan tetap berolahraga.

Vaksinasi influenza tahunan juga dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan tambahan terhadap infeksi influenza.

Dengan adanya peningkatan kasus yang terpantau pada September, Dinkes Sumut meminta masyarakat tetap waspada tanpa berlebihan. Deteksi dini dan pengendalian penularan dinilai penting untuk mencegah peningkatan kasus influenza berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang lebih luas.* (im/dh)

Suahasil menjelaskan anggaran pendidikan tersebut tersebar di pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat pusat, anggaran dialokasikan melalui sejumlah kementerian, termasuk kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, serta Kementerian Agama.

Baca Juga:

• Soroti Rencana Sekolah Hingga Kuliah Gratis Prabowo, Eks Korpus BEM SI Wanti-wanti Celah Komersialisasi

Pemerintah kini melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang porsinya mencapai 20 persen dari APBN. Evaluasi tersebut diarahkan pada hasil yang dapat diukur, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), serta skor Programme for International Student Assessment (PISA).

Suahasil mengatakan pemerintah ingin melihat kembali hubungan antara besarnya anggaran yang telah dialokasikan dengan hasil yang diperoleh dari sektor pendidikan.

"Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?" ujarnya.

Arahan tersebut sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menyusun grand design pendidikan nasional. Penataan dilakukan dengan meninjau kembali pemanfaatan anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

"Arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?" kata Suahasil.

Penataan tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga akan meninjau berbagai program yang masuk dalam ekosistem pendidikan.

Sejumlah program yang disebut dalam proses penataan antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, jaringan sekolah terintegrasi serta tata kelola penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sementara itu, pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa program sekolah negeri gratis pada 2027 tidak membutuhkan tambahan anggaran khusus di luar anggaran pendidikan yang telah dialokasikan. Dana program tersebut akan bersumber dari anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027.

Besaran anggaran pendidikan 2027 sendiri berada di kisaran Rp820,9 triliun hingga Rp824 triliun dalam pembahasan pemerintah. Suahasil mengatakan pemerintah masih membahas pembagian anggaran antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga.

Dengan demikian, pembahasan sekolah gratis masih berkaitan dengan proses penyusunan desain besar pendidikan nasional. Pemerintah akan menata kembali penggunaan anggaran pendidikan sebelum menyampaikan formulasi kebijakan tersebut kepada masyarakat.* (in/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah masih dipengaruhi sentimen eksternal. Salah satunya perkembangan konflik antara AS dan Iran serta upaya negosiasi untuk mencari jalan keluar dari ketegangan tersebut.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.928 per Dolar AS, Ini Faktor yang Menekannya

"Arab Saudi mencegat enam rudal balistik yang ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran, sehingga menggagalkan serangan terhadap provinsi Taif di wilayah selatan dan kawasan Yanbu di tepi Laut Merah; demikian pernyataan koalisi pimpinan Saudi di Yaman," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Sentimen lainnya datang dari hubungan dagang AS dan China. Menteri Keuangan AS Scott Bessent disebut mengonfirmasi bahwa Washington dan Beijing sepakat memperpanjang gencatan senjata perdagangan hingga 10 Januari 2027.

Di sisi lain, perhatian pasar juga tertuju pada kebijakan moneter AS. Sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) membuka peluang kenaikan suku bunga lanjutan untuk menjaga inflasi tetap berada pada target.

Presiden The Fed New York John Williams mengatakan kenaikan suku bunga masih mungkin dilakukan sebelum akhir tahun. Sementara itu, Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack mengingatkan tingginya inflasi dalam waktu lama dapat semakin menyulitkan upaya mengembalikannya ke target.

Sentimen positif dari perekonomian AS turut menjadi perhatian pasar. Data Purchasing Managers' Index (PMI) S&P Global menunjukkan PMI Komposit AS naik secara tidak terduga ke level 58,4 pada September, menjadi level tertinggi dalam lima tahun.

Data klaim awal tunjangan pengangguran AS juga turun menjadi 197.000 pada pekan yang berakhir 19 September, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 201.000.

Dari dalam negeri, pergerakan rupiah masih menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global dan kenaikan harga minyak. Ibrahim menyebut konflik yang berkaitan dengan Iran serta gangguan pasokan energi meningkatkan tekanan inflasi global.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong bank sentral di berbagai negara mempertahankan atau menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, suku bunga yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah dan mempersempit ruang fiskal.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia melakukan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Langkah tersebut mencakup penguatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sektor eksternal, pengelolaan likuiditas, pengendalian inflasi dan pendalaman pasar keuangan.

Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya dan berpotensi melemah di kisaran Rp17.900-Rp17.950 per dolar AS.

Sementara untuk perdagangan pekan depan, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.800-Rp18.100 per dolar AS.* (oz/dh)

Gugatan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut.

Baca Juga:

• Terbongkar Peran 4 Surat 'Sakti' Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir: Kelabuhi Bank-BPN Hingga Lumpuhkan Pengembang

Kuasa hukum Dhody, Hasrul Benny Harahap, membenarkan pengajuan praperadilan tersebut.

"Iya gugatan praperadilan sudah kita ajukan ke PN Medan," kata Hasrul, Jumat (25/9/2026).

Dalam permohonannya, pihak Dhody meminta pengadilan menilai apakah proses penetapan dirinya sebagai tersangka dan tindakan penyidik telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Perkara yang menjerat Dhody bermula dari laporan Muhammad Gazali Iskandar, pemilik PT Rapy Ray Putratama yang merupakan pengembang Kompleks Pondok Alam. Laporan tersebut diajukan pada 11 April 2023 terkait dugaan pemalsuan akta otentik.

Kasus tersebut berkaitan dengan lahan yang kini telah dikembangkan menjadi kawasan perumahan Pondok Alam di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Pihak pelapor sebelumnya menyebut pemblokiran sertifikat tanah berdampak terhadap aktivitas bisnis perusahaan, termasuk akses terhadap fasilitas perbankan.

Dalam penyelidikan, polisi menduga pemblokiran sertifikat terjadi setelah adanya sejumlah surat yang dikirim Dhody melalui kuasa hukumnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan serta Bank BTN, Bank BRI dan Bank BJB.

Dalam surat tersebut, Dhody disebut mengklaim sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan lahan. Polisi menyebut tidak terdapat putusan pengadilan yang menetapkan Dhody sebagai pemilik tanah tersebut.

Akibat pemblokiran sertifikat, pihak pelapor disebut tidak dapat menggunakan dokumen tersebut untuk kepentingan perbankan.

Selain itu, Dhody diketahui pernah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait kawasan perumahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada 2023.

Polda Sumut kemudian menetapkan Dhody sebagai tersangka setelah proses penyidikan. Polisi juga melakukan penahanan setelah Dhody disebut dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Penangkapan terhadap Dhody dilakukan pada Selasa (15/9/2026) di kediamannya di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelius Mangarahon Simanjuntak mengatakan penahanan dilakukan karena Dhody dinilai tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Ketidakhadiran pada pemeriksaan sebelumnya disebut karena Dhody sedang menjalankan perjalanan dinas sebagai anggota DPRD Sumut.

Dalam perkara tersebut, penyidik menjerat Dhody dengan Pasal 394 dan Pasal 391 KUHP. Ancaman pidana dari kedua pasal tersebut masing-masing mencapai tujuh tahun dan enam tahun penjara.

Dengan diajukannya praperadilan, keabsahan penetapan tersangka serta tindakan penyidik terhadap Dhody kini menjadi bagian dari proses yang akan diperiksa di PN Medan.* (km/dh)

Permintaan tersebut disampaikan RAPI saat menyerahkan surat aspirasi ke Gedung MK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). RAPI menilai seluruh tahapan pencalonan hingga pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran telah dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Cecar KPU di Sidang MK, Saldi Isra Skak Beda Perlakuan Verifikasi Ijazah Gibran pada Pilkada dan Pilpres

"Jadi bagi kami, persyaratan itu sudah final pada saat MK melakukan sidang perkara sengketa Pilpres 2024 yang dilaksanakan oleh calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 3 dan itu telah ditolak," kata Derek.

Menurut Derek, setelah seluruh tahapan tersebut selesai, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Keduanya kemudian dilantik pada 20 Oktober 2024.

Derek mengatakan Gibran saat ini bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden, melainkan telah menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

"Sementara hari ini, Gibran Rakabuming Raka itu bukan lagi calon wakil presiden, tapi sudah Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo periode 2024-2029," ujarnya.

Atas dasar itu, RAPI meminta MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima dalam putusan sela. Apabila perkara dilanjutkan ke pokok perkara, mereka meminta permohonan tersebut ditolak.

"Pada saat pembacaan putusan sela kami minta permohonan para pemohon ini tidak dapat diterima. Dan kami mengharapkan apabila lanjut ke pokok perkara, kami minta untuk ditolak," kata Derek.

Derek menegaskan kedatangan mereka ke MK tidak atas perintah pihak tertentu. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk aspirasi relawan yang merasa ikut terlibat dalam pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Kami hadir bukan atas perintah siapa-siapa. Kami hadir karena keterpanggilan sebagai pihak-pihak yang turut terlibat langsung memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran di Pemilu 2024," ujarnya.

RAPI Persoalkan Legal Standing Pemohon

Ketua Umum Bara JP sekaligus bagian dari Presidium RAPI, Frans Ansanay, juga mempersoalkan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.

Frans mempertanyakan dasar para pemohon mengajukan perkara yang berkaitan dengan syarat pencalonan Gibran. Menurut dia, para pemohon tidak terlibat sebagai peserta Pilpres 2024.

"Pertama, para pemohon ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan karena pemohon tidak terlibat atau tidak ikut serta sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Frans.

Ia juga mempertanyakan posisi para pemohon sebagai pemilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, kami enggak tahu ini pemohonnya pemilih siapa. Status keikutsertaannya untuk memilih itu tidak ada pada saat itu," ujarnya.

Perkara Syarat Pendidikan Gibran

Perkara yang dipersoalkan RAPI teregister di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pemohonnya antara lain Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bonatua Silalahi dan sejumlah pihak lainnya.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu. Mereka meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan membatalkan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonannya.

Dalam permohonan tersebut, para pemohon juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dan memerintahkan MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, KPU dalam persidangan mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut. KPU menilai permohonan yang diajukan justru berkaitan dengan sengketa proses pencalonan, bukan sengketa hasil pemilu.

Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di MK. Sikap RAPI merupakan aspirasi pihak yang mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan kewenangan MK dan pokok permohonan masih menjadi materi yang diperiksa dalam persidangan.* (k/dh)

Sidak dilakukan untuk mengecek langsung bangunan yang sebelumnya disorot Ombudsman RI karena memiliki fasilitas menyerupai hunian mewah atau apartemen.

Baca Juga:

• Usut 'Klaster Mewah' Lapas Cibinong, Menteri Imipas Ancang-ancang Copot Pejabat & Sanksi Pidana

Aries mengatakan bangunan yang diperiksa Ombudsman memang terdapat di kawasan tersebut. Namun, berdasarkan pengecekan, bangunan itu disebut merupakan rumah dinas yang diperuntukkan bagi pejabat lapas.

"Sama (rumahnya ada), tadi tempat yang dicek oleh Ombudsman kita sudah masuk juga, kemudian ada berita di tempat SAE ada simulator, saya ajak ke SAE. Nggak ada yang ditutupi," kata Aries kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).

Area rumah dinas pegawai dan kompleks lapas diketahui dipisahkan pagar besi. Sejumlah rumah terlihat berjejer di kawasan tersebut.

Selain mengecek rumah dinas, Agus dan Aries juga meninjau area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Pemeriksaan dilakukan setelah muncul informasi mengenai keberadaan simulator golf di kawasan tersebut.

Aries mengatakan pihaknya juga melihat langsung sejumlah fasilitas yang ada di area SAE.

"Tadi sudah melihat, menanyakan apa itu SAE, katanya kan ada simulator golf segala macam, sekarang kita buka apa adanya seperti ini, itu musala, ada gereja, dan lain sebagainya," ujarnya.

Aries menegaskan seluruh ruangan di lingkungan lapas akan diawasi apabila ditemukan penggunaan yang tidak sesuai aturan.

"Apa pun bentuknya ruangan itu bila dipakai untuk hal-hal yang menyimpang aturan, kita akan awasi dan tegakkan," katanya.

Menurut Aries, temuan di Lapas Cibinong menjadi momentum untuk melakukan pemeriksaan lebih luas di lingkungan pemasyarakatan. Ia mengatakan sidak serupa akan dilakukan di sejumlah lapas lain.

"Kita sudah koordinasi dengan Pak Menteri Imipas, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kita membersihkan seluruh lapas," ujar Aries.

"Kita akan melakukan sidak ke beberapa lapas, yang tertangkap harus bertanggung jawab," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih mendalami pemanfaatan sejumlah ruangan di kompleks Lapas Cibinong.

Menurut Agus, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah bangunan tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi atau justru memiliki fungsi lain.

"Kalau ruangan begitu banyak, apa mereka sedang melakukan kegiatan asimilasi dan edukasi, atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain, itu nanti akan kami lihat," kata Agus.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas dan fasilitas rumah tangga lainnya.

Temuan itu kemudian menjadi perhatian karena fasilitas yang tersedia dinilai menyerupai hunian di luar lapas.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno sebelumnya mengatakan kawasan tersebut merupakan area Sarana Asimilasi dan Edukasi yang di dalamnya terdapat sejumlah rumah dinas jabatan.

Pemerintah kini masih melakukan pendalaman untuk memastikan penggunaan bangunan dan fasilitas di Lapas Cibinong sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran.* (k/dh)

Pertanyaan tersebut disampaikan Saldi kepada Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran, Menhut Raja Juli: Mungkin Besok Mas Kaesang, Lusa Jan Ethes

Afifuddin menjawab KPU tidak datang langsung ke dinas pendidikan. Menurut dia, KPU saat itu menerima surat keterangan dari instansi yang berwenang dan tidak melakukan verifikasi tambahan karena tidak ada laporan mengenai persoalan tersebut.

"Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya," jawab Afifuddin, dikutip Jumat (25/9/2026).

Afifuddin kemudian menjelaskan surat keterangan penyetaraan tersebut dianggap sah karena diterbitkan oleh instansi yang memiliki kewenangan.

"Karena itu (surat keterangan) dianggap keluar dari instansi yang mempunyai kewenangan, maka kami anggap benar," kata Afifuddin.

Saldi kemudian membandingkan prosedur tersebut dengan verifikasi persyaratan calon dalam Pilkada. Ia menyinggung mekanisme KPU daerah yang disebut melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap asal sekolah atau dokumen pendidikan calon.

Saldi mempertanyakan apakah dalam kasus Gibran terdapat instrumen lain yang digunakan KPU untuk memastikan keabsahan surat penyetaraan tersebut, di luar fakta bahwa dokumen diterbitkan lembaga yang berwenang.

Pertanyaan itu berkaitan dengan proses pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran yang kini menjadi bagian dari perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK.

KPU Jelaskan Dasar Verifikasi

Dalam persidangan, KPU juga menjelaskan dasar administratif yang digunakan untuk menyatakan Gibran memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden.

KPU merujuk pada ketentuan mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah bagi lulusan sekolah luar negeri. Dalam aturan teknis KPU, dokumen penyetaraan tersebut menjadi bagian dari persyaratan yang diperiksa dalam verifikasi administrasi.

KPU sebelumnya menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 28 Oktober 2023.

Dalam persidangan, KPU juga menyatakan para pemohon perkara tersebut pada dasarnya mempersoalkan sengketa proses pencalonan, bukan sengketa hasil pemilu. Karena itu, KPU mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksa pokok permohonan tersebut.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon. Mereka antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapan pencalonannya dan memerintahkan proses pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme yang mereka ajukan.

Sidang masih berlangsung dan MK belum menjatuhkan putusan mengenai pokok permohonan maupun dalil para pihak.* (k/dh)

Kepala SMA dan SD SRT 2 Medan Syahripal Putra mengatakan kebutuhan guru yang masih belum terpenuhi salah satunya untuk mata pelajaran agama.

Baca Juga:

• Dengar Tangisan Tengah Malam, Warga Medan Kaget Temukan Bayi Mungil Tergeletak di Steling Jualan

Menurut Syahripal, sekolah juga memiliki opsi merekrut tenaga pengajar secara mandiri sesuai aturan yang berlaku. Guru yang dinilai memenuhi kualifikasi nantinya dapat diusulkan untuk mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Sosial.

Pemkot Medan dan Pemprov Sumut sebelumnya telah membantu menambah tiga guru untuk jenjang SD di SRT 2 Medan. Namun, kebutuhan guru agama masih belum terpenuhi.

"Sudah ada bantuan (dari Pemkot dan Pemprov). Sudah ada bantuan sebanyak tiga guru SD, namun tadi saya sampaikan ada guru yang juga di Pemko kekurangan yakni guru agama," ujarnya.

Sementara itu, Kurnia Ramadhana mengatakan kekurangan guru menjadi salah satu alasan kuota siswa SRT 2 Medan hingga 1.000 orang belum dapat dipenuhi.

Menurut Kurnia, jumlah tenaga pendidik harus disesuaikan dengan jumlah siswa agar proses pembelajaran tetap berjalan secara optimal.

"Iya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, ternyata tenaga guru belum begitu mencukupi, namun sekarang sedang berproses koordinasi dengan Pemko dan Pemprov," kata Kurnia.

Ia menambahkan, saat ini terdapat kondisi jumlah siswa yang belum sepenuhnya seimbang dengan jumlah guru, terutama pada jenjang sekolah dasar. Karena itu, pengisian kuota siswa masih menunggu penambahan tenaga pendidik.

"Iya, tentu kalau kita melihat ada cukup banyak anak-anak SD yang ada di Sekolah Rakyat dan belum berimbangan antara jumlah siswa dan jumlah guru. Tentu dalam hal ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, prosesnya sedang berjalan hari ini," ujarnya.

Di sisi lain, Kurnia menilai kebutuhan dasar siswa di SRT 2 Medan telah terpenuhi dengan layak.

"Lebih dari itu, saya rasa kebutuhan dasar dari siswa-siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak sudah sangat terpenuhi di Sekolah Rakyat," katanya.

Kurnia menyebut saat ini telah terdapat lebih dari 180 titik Sekolah Rakyat di Indonesia. Lebih dari 90 di antaranya disebut telah menggunakan bangunan permanen, dengan jumlah siswa secara keseluruhan mencapai lebih dari 44.000 orang.

Sementara untuk SRT 2 Medan, tenaga pengajar yang bertugas saat ini masih berasal dari SRT rintisan. Terdapat 17 guru untuk jenjang SMA dan dua guru untuk tingkat SD.

Pemenuhan tenaga pendidik masih dikoordinasikan dengan Pemkot Medan dan Pemprov Sumut agar kuota siswa dapat ditambah secara bertahap sesuai kesiapan guru.* (ds/dh)