Gibran mengunjungi Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi untuk menemui sejumlah siswa yang masih menjalani perawatan. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Mahfud MD Usul SPPG Dihapus, MBG Dikelola Kopdes Merah Putih dan Dimasak di Sekolah

Selain itu, Gibran mengimbau orang tua tidak terburu-buru meminta anak kembali mengikuti kegiatan belajar apabila kondisi kesehatannya belum pulih sepenuhnya.

"Jangan dipaksakan masuk kalau sebelum fit total ya pak ya dan saya titip anaknya bawa bekal dari rumah," ujar Gibran.

Menurut Gibran, kondisi kesehatan siswa harus menjadi perhatian utama sebelum mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Dia juga meminta orang tua memastikan kondisi anak benar-benar fit.

Sejumlah siswa korban dugaan keracunan MBG di Karo masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Sebagian lainnya disebut harus kembali mendapatkan penanganan medis karena kondisi kesehatan mereka belum sepenuhnya pulih.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 24 orang masih menjalani perawatan. Sebanyak 21 pasien dirawat di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi, sedangkan tiga pasien lainnya dirawat di Rumah Sakit Amanda Berastagi.

Orang tua korban juga berharap pemerintah terus memberikan pendampingan hingga seluruh siswa dinyatakan pulih dan mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.

"Harapannya anak kita semakin sehat dibantu pengobatannya. Bantu dalam pengobatannya, itu yang terpenting," kata Darna, salah seorang orang tua korban.

Kunjungan Gibran tersebut dilakukan di tengah penanganan kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo yang berdampak pada sejumlah siswa. Pemerintah masih memberikan perhatian terhadap kondisi para korban serta memastikan proses pengobatan terus berjalan.* (in/dh)

Hal tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi Pengurus Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Medan di Balai Kota Medan, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• "Jangan Sampai Capek Daftar Lalu Putus di Tahun Kedua", Pemko Medan Siapkan Beasiswa untuk 100 Mahasiswa Mulai Oktober

Musda tersebut akan menjadi forum untuk memilih kepengurusan KAHMI Medan periode berikutnya. Delyuzar juga berharap Rico Waas dapat hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut.

"Kami berharap bapak Wali Kota dapat hadir langsung dalam Musda tersebut," ujar Delyuzar.

Menanggapi hal tersebut, Rico mengatakan KAHMI perlu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Menurutnya, latar belakang akademis para anggota KAHMI menjadi modal penting untuk menghasilkan masukan yang konstruktif bagi Pemko Medan.

"Kami berharap pemikiran kritis yang membangun untuk menjadi bahan masukan menyikapi setiap problematika yang terjadi di Kota Medan," kata Rico.

Rico menyebut persoalan yang dihadapi Kota Medan semakin kompleks. Masalah tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, sosial, kesehatan hingga pendidikan.

Karena itu, menurut Rico, pemerintah membutuhkan perspektif baru yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. KAHMI dinilai memiliki kapasitas untuk berkontribusi melalui gagasan dan kajian yang konstruktif.

"Kami ingin KAHMI turut hadir dalam menjawab setiap persoalan yang terjadi di masyarakat," tambahnya.

Rico berharap komunikasi antara Pemko Medan dan KAHMI dapat terus diperkuat sehingga berbagai gagasan yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan dan penyelesaian persoalan di Kota Medan.* (dh)

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Medan Area (UMA) di Hall 1 Kampus UMA, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Cukup 15 Menit Sebelum Pelajaran, Rico Waas Usul Bahasa Daerah Diajarkan Rutin di Sekolah demi Selamatkan Identitas Budaya Medan

"Anak-anak saya dari Medan yang memang terkendala biaya, ajukan saja. Jangan sampai putus di tengah jalan," kata Zakiyuddin.

Menurut Zakiyuddin, dukungan biaya pendidikan diperlukan agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Dia tidak ingin mahasiswa yang telah berjuang masuk perguruan tinggi harus berhenti hanya karena persoalan biaya.

"Jangan sampai sudah capek mendaftar, orang tua sudah capek membiayai dan mengeluarkan ongkos, lalu pas di tahun kedua putus kuliahnya," ujarnya.

Zakiyuddin yang merupakan alumni UMA dan kini kembali menempuh pendidikan S-2 di kampus tersebut juga berpesan kepada mahasiswa baru agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.

Dia menilai keberhasilan mahasiswa tidak semata-mata ditentukan oleh status perguruan tinggi, tetapi juga oleh kesungguhan dalam belajar dan mengembangkan kemampuan.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Andy Yudhistira menjelaskan program beasiswa Pemko Medan tersebut akan diberikan kepada 100 mahasiswa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen kuota diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi, sedangkan 30 persen ditujukan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program tersebut direncanakan mulai dijalankan pada Oktober 2026.

Selain melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemko Medan juga memiliki program Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa melalui Dinas Sosial.

Program bantuan pendidikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan dalam membantu mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan tinggi.

Pemko Medan berharap dukungan pendidikan tersebut dapat membantu mahasiswa asal Medan mempertahankan keberlanjutan kuliah sekaligus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi pengurus Forkala di Balai Kota Medan, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Sering Terluka Pecahan Kaca, Pemulung TPA Terjun Kini Tenang Berkat Jaminan BPJS dari Rico Waas

"Kita jangan sampai kehilangan identitas. Budaya harus terus dilestarikan dan kita harus bangga dengan warisan tradisi kita," kata Rico yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M Odi Anggia Batubara.

Rico juga memiliki sejumlah gagasan untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda sejak dini. Salah satunya dengan mendorong pengenalan bahasa daerah kepada siswa sekolah dasar dan menengah.

"Cukup 15 menit setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai sebagai pembiasaan konsisten," ujar Rico.

Selain melalui pendidikan, Rico ingin kegiatan kebudayaan diperkuat melalui berbagai ruang publik. Dia mengusulkan event Car Free Night (CFN) menjadi salah satu panggung untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang dimiliki Kota Medan.

"Saya ingin mengonsepkan area Kesawan itu sebagai malam kebudayaan nusantara yang menyajikan pertunjukan seni, kuliner khas adat, hingga permainan olahraga tradisional interaktif bagi pengunjung," kata Rico.

Menurut Rico, tantangan pelestarian budaya saat ini semakin kompleks karena perubahan zaman dan perkembangan gaya hidup generasi muda. Karena itu, Forkala dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam mendekatkan budaya kepada anak-anak muda.

"Tantangan masa kini sangat berbeda. Banyak anak muda yang mulai apatis terhadap budayanya. Di sinilah peran penting Forkala untuk merangkul generasi muda dan menciptakan Forkala muda agar kita tidak kehilangan identitas," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forkala Kota Medan Dato Seri Adil Freddy Haberham menyampaikan laporan capaian kinerja pengurus menjelang berakhirnya masa bakti pada 6 Oktober 2026.

Selama masa kepengurusan, Forkala disebut telah menggelar berbagai kegiatan kebudayaan, termasuk pentas seni, mengikuti dan menyelenggarakan Festival Keraton Nusantara, menerbitkan buku budaya, serta menyusun usulan kurikulum kebudayaan.

Forkala juga menyambut baik gagasan Rico Waas untuk membentuk Forkala muda sebagai wadah bagi generasi muda yang memiliki perhatian terhadap pelestarian budaya.

Pembentukan wadah tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperluas keterlibatan anak muda dalam menjaga keberagaman dan identitas budaya Kota Medan.* (dh)

JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan ke tingkat desa.

Mahfud menilai pengelolaan MBG dapat dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau langsung oleh pemerintah desa.

Baca Juga:

• Kasus yang Sempat Ramai Jadi Sorotan Nasional, Wapres Gibran Akhirnya Terbang ke Karo Jenguk Langsung Korban Keracunan MBG

Usulan itu disampaikan Mahfud dalam podcast "Terus Terang" di kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat (11/9/2026).

"Itu tadi menurut saya, sederhana rumusannya. Sudah, putus kontrak. Lalu SPPG-nya ndak diperlukan lagi, lalu KDMP itulah yang dijadikan atau Kepala Desa kalau KDMP-nya katanya juga bermasalah," ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan, jika pengelolaan MBG dilakukan di tingkat desa, kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan program tersebut.

"Nah, itu kalau mau ditata, yang ini salurkan dulu ke Kepala Desa. Desa kan dia bisa diperiksa, gitu ya," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menurut Mahfud, pengelolaan MBG berbasis desa juga dinilai dapat memberikan kontrol yang lebih dekat terhadap pelaksanaan program, termasuk untuk mengantisipasi risiko keracunan makanan.

Selain itu, skema tersebut dinilai dapat membuat perekonomian desa lebih bergerak sekaligus memberikan peran kepada Koperasi Desa Merah Putih.

"Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh," kata dia.

Mahfud juga menyoroti sistem kontrak dengan SPPG yang menurutnya menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan MBG.

Ia menilai beban SPPG terlalu besar karena setiap dapur harus menyediakan makanan untuk ribuan penerima manfaat setiap hari.

"Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini," kata dia.

Menurut Mahfud, kapasitas penyediaan makanan dalam jumlah besar setiap hari dapat meningkatkan risiko munculnya persoalan dalam pengelolaan makanan.

Karena itu, ia menyarankan agar kontrak dengan SPPG dihentikan dan pengelolaan MBG kemudian dilakukan dengan pendekatan berbasis desa.

Mahfud juga menyampaikan skema lain dalam pelaksanaan MBG.

Menurut dia, setelah kontrak SPPG diselesaikan, pengelolaan program dapat dialihkan kepada desa melalui KDMP.

Ia mengusulkan kegiatan memasak dilakukan di sekolah-sekolah sehingga proses penyediaan makanan dapat lebih dekat dengan penerima manfaat.

"Negara harus mengambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu," tutur dia.

Usulan Mahfud tersebut menjadi salah satu gagasan mengenai perubahan tata kelola MBG, terutama setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan program di sejumlah daerah.* (km/ad)

Gibran bersama rombongan bertolak menuju Kabupaten Karo setelah sebelumnya berada di Hotel Grandika Setia Budi, Jalan Dr Mansyur, Medan.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Bantah Keras Isu Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Hilang Ingatan 70 Persen

Dalam agenda kunjungan tersebut, Gibran dijadwalkan mendatangi Rumah Sakit Evarina Etaham Berastagi untuk menjenguk salah seorang korban, Agnesia br Silitonga.

Selanjutnya, Gibran dijadwalkan menuju Rumah Sakit Amanda Berastagi untuk menjenguk korban lainnya, Febiola br Purba.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan medis yang diberikan selama menjalani perawatan.

Wagub Sumut Surya melepas rombongan Wapres meninggalkan hotel sekitar pukul 08.10 WIB. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Karo.

Kunjungan Gibran ke Karo menjadi bagian dari agenda kerjanya di Sumatera Utara di tengah penanganan kasus dugaan keracunan MBG yang sebelumnya dialami sejumlah siswa di wilayah tersebut.* (dh)

MEDAN — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkap lima kasus peredaran narkoba sepanjang Agustus hingga September 2026.

Dari lima pengungkapan tersebut, petugas menyita berbagai jenis narkotika.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Bantah Keras Isu Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Hilang Ingatan 70 Persen

Dalam rangkaian pengungkapan kasus tersebut, BNNP Sumut juga menangkap 10 tersangka.

Salah satu tersangka tewas ketika hendak ditangkap setelah disebut melakukan perlawanan terhadap petugas.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho, mengatakan penindakan terhadap jaringan narkoba tersebut merupakan bagian dari upaya menekan peredaran dan penggunaan narkotika di Sumatera Utara.

"Penindakan itu kita lakukan di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Kita melakukan tindakan tegas dan terukur karena kedua pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam dan berupaya melarikan diri," ucap Tatar, Jumat (11/9/2026).

Tatar mengatakan, penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba terus dilakukan pihaknya.

Dari sejumlah pengungkapan, BNN Sumut masih melakukan pengembangan untuk mencari pelaku lainnya.

"Kami terus bekerja bagaimana tingkat penggunaan narkoba di Sumut dapat terus menurun," kata dia.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Sumut, Kombes Pol Josua Tampubolon, menjelaskan secara rinci lima kasus yang berhasil diungkap petugas.

Kasus pertama terjadi pada 19 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.

Tim Pemberantasan BNNK Mandailing Natal melakukan penyelidikan terhadap jalur yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis ganja.

Dalam operasi tersebut, petugas menangkap dua orang pelaku dan mengamankan 15 kilogram ganja.

"Saat dilakukan pengejaran dan upaya penghentian, kedua pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam serta berupaya melarikan diri. Karena situasi membahayakan petugas, dilakukan tindakan tegas dan terukur,"ungkap Josua.

Kasus berikutnya berlangsung pada 14 Agustus 2026 di Jalan Jamin Ginting.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang tersangka berinisial MM.

Dari tangan MM, BNN Sumut menyita satu bungkus plastik berisi 994,4 gram sabu yang disebut berasal dari seseorang berinisial RP.

RP kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.

BNN Sumut kemudian melakukan penggerebekan pada 26 Agustus 2026 di sebuah kos-kosan MBC Yos Sudarso, Tebing Tinggi.

Dua tersangka, yakni RF dan MZ, berhasil diamankan.

Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan 964 gram sabu dan enam butir ekstasi.

Kasus keempat diungkap pada 1 September 2026.

Petugas mengamankan dua tersangka berinisial RS dan MH.

Dari pengungkapan tersebut, BNN Sumut menyita 29 sachet liquid vape yang mengandung etomidat dan dua bungkus ketamin.

Pengungkapan terakhir dilakukan pada 3 September 2026.

Dalam kasus ini, tiga tersangka berinisial M, ZSS dan S alias A berhasil diamankan.

Petugas menyita 126 kilogram ganja.

Josua menjelaskan, ganja tersebut diduga diangkut menggunakan becak bermotor dari Besitang menuju wilayah Hamparan Perak.

"Modus operandi, mengangkut ganja menggunakan becak bermotor dari Besitang untuk diserahkan kepada penerima di wilayah Hamparan Perak, Narkotika tersebut diduga berasal dari jaringan Pak Kecik yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penyimpanan, kemudian dikirim melalui kurir kepada penerima," kata Josua.

BNNP Sumut menyatakan pengembangan terhadap sejumlah kasus tersebut masih dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dan jaringan yang lebih luas.* (tm/ad)

TANJAB TIMUR — Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Dillah Hikma Sari melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sapril melantik dan mengambil sumpah 19 kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjabtim.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Tanjabtim, Kompleks Perkantoran Bukit Benderang, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• 1.653 Sekolah Dicoret dari Penerima MBG, BGN Ungkap Alasannya

Dalam arahannya, Sekda Sapril menegaskan pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

Menurut dia, masa depan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan kepemimpinan para kepala sekolah.

"Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Masa depan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada di tangan Bapak dan Ibu semua. Di pundak Bapak/Ibu lah bertumpu harapan untuk mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap berdaya saing," tegas Sapril.

Sapril mengingatkan para kepala sekolah yang baru dilantik agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif.

Kepala sekolah, kata dia, harus hadir dan terlibat langsung dalam kehidupan sekolah.

Para kepala sekolah diminta turun ke kelas, mendengarkan aspirasi guru, merangkul siswa, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua.

"Sekolah harus menjadi rumah kedua yang aman dan menyenangkan, serta mampu menciptakan iklim pendidikan yang kondusif," ujarnya.

Menurut Sapril, kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

Selain kepemimpinan, para kepala sekolah juga diminta terus mendorong inovasi dalam proses pembelajaran.

Sapril meminta perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi.

Dalam pengelolaan anggaran sekolah, kepala sekolah diminta menerapkan prinsip transparansi dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.

"Ciptakan inovasi pembelajaran, manfaatkan teknologi, dan pastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang setara, tanpa diskriminasi. Kelola anggaran sekolah dengan transparan dan tepat sasaran. Jaga nama baik institusi. Ingat, kepercayaan masyarakat adalah modal utama kita," pesan Sapril.

Daftar 19 Kepala Sekolah yang Dilantik

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjabtim, 19 kepala sekolah yang dilantik adalah:

1. Abdul Mantik, S.Pd., M.Pd. – Kepala SD Negeri 212/X Rantau Karya.
2. Adi Handoyo, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 115/X Pandan Jaya.
3. Al Azhar, S.Pd. – Kepala SMP Negeri Satap 7 Tanjabtim.
4. Dedy Nurdian Saputra, S.Pd. – Kepala SD Negeri 32/X Teluk Dawan.
5. Dessy Aryani, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 45/X Bandar Jaya.
6. Dewi Kartikasari, S.Pd. – Kepala SD Negeri 202/X Sungai Jambat.
7. Dwi Joko, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 197/X Rawa Sari.
8. Edi Nurjono, S.E. – Kepala SMP Negeri 2 Tanjabtim.
9. Elamdri Kaisari, S.Pd. – Kepala SD Negeri 19/X Alang-Alang.
10. Fitri Yulianti, S.Pd.AUD – Kepala TK Satu Atap SD Negeri 114/X Pandan Jaya.
11. Indra Zardi, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 13 Tanjabtim.
12. Kamaluddin, S.Pd., M.Pd. – Kepala SMP Negeri 30 Tanjabtim.
13. Lesli Dewita, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 46/X Rantau Jaya.
14. Liza Rezeki, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 27 Tanjabtim.
15. Mamik Rahayu, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 166/X Pandan Jaya.
16. Parmodiyanto, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 211/X Kota Baru.
17. Suriadi, S.Pd.I. – Kepala SD Negeri 163/X Catur Rahayu.
18. Teddy Alamsyah Annury, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 19 Tanjabtim.
19. Zulfadli, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 1 Tanjabtim.

Pelantikan 19 kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola satuan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, para kepala sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, terutama para siswa dan orang tua.* (ad)

MEDAN — Lima pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan yang diperiksa Inspektorat dinyatakan bersalah karena terbukti menjual aset milik Disdikbud.

Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi mengatakan seluruh pegawai yang terlibat akan dikenakan sanksi.

Baca Juga:

• Satu Sampel Makanan MBG di Sidoarjo Positif Terkontaminasi Bakteri, Apa Jenisnya?

"Ini lagi tahap penghitungan ulang nilai aset yang dijual itu. Rekomendasinya sanksi berat terhadap empat pegawai, ini lagi dibahas tim pemeriksa di Inspektorat sebelum nanti diputuskan oleh Tim Ad Hoc. Sementara satu orang sudah pensiun pada 1 Juni 2026 lalu," jelas Erfin, Jumat (11/9/2026).

Erfin menjelaskan, saat ini Inspektorat masih melakukan penghitungan ulang terhadap nilai aset yang telah dijual.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan sanksi terhadap para pegawai yang terbukti terlibat.

Dari lima pegawai tersebut, empat orang masih aktif sebagai pegawai sehingga direkomendasikan mendapat sanksi berat.

Sementara satu pegawai lainnya telah pensiun pada 1 Juni 2026.

Meski sudah pensiun, Erfin menegaskan pegawai tersebut tetap memiliki kewajiban mengembalikan aset yang telah dijual.

"Semua wajib dikembalikan, meski sudah ada yang pensiun. Tentu ada konsekuensi hukum terhadap kelima pegawai yang terlibat dalam penjualan aset itu jika tidak mematuhinya," tegasnya.

Erfin mengatakan penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara transparan.

Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk memastikan penindakan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran berjalan tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Medan tidak akan membiarkan pegawai bertindak di luar ketentuan yang berlaku.

"Pastinya harus menjadi contoh kepada ASN Pemko Medan yang lain. Pak Wali sejak awal juga sudah tegas memberi peringatan kepada ASN agar jangan coba-coba bertindak di luar ketentuan yang berlaku, apalagi melakukan pungutan liar (pungli). Makanya setiap ada laporan masyarakat yang masuk ke Inspektorat langsung kita tindak lanjuti. Ini bukti bahwa kami juga serius menindak jika ada ASN Pemko Medan yang menyeleweng dari tupoksinya," pungkasnya.

Kasus ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penjualan aset pada Disdikbud Kota Medan dengan nilai mencapai Rp12,24 miliar.

Aset tersebut berasal dari sembilan Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan temuan tersebut, aset diduga diambil dan dijual tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Praktik itu disebut telah berlangsung sejak 2023 hingga 2026.

Pemeriksaan terhadap lima pegawai kemudian dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan.

Hasil pemeriksaan menyatakan kelima pegawai tersebut terbukti terlibat dalam penjualan aset.

Pemko Medan kini masih menghitung ulang nilai aset yang harus dikembalikan.

Hasil penghitungan tersebut akan menjadi bagian dari proses penanganan dan pemberian sanksi terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.* (mi/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji.

Namun, lembaga antirasuah tersebut belum memberikan kepastian apakah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi termasuk dalam daftar saksi yang akan dihadirkan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Tantang Jokowi Hadir di Persidangan dan Tunjukkan Ijazah Asli: Jangan Hanya Bilang Siap, Siap, Siap

Salah satu terdakwa dalam perkara tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat pada 2020-2024.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses persidangan masih akan melihat perkembangan keterangan para saksi serta penilaian majelis hakim.

"Ya nanti kita lihat perkembangan persidangannya seperti apa, termasuk nanti Majelis Hakim melihat dari keterangan-keterangan saksi dalam rangkaian sidang tersebut. Apakah kemudian ada penetapan atau seperti apa, nanti kita lihat pandangan dari Majelis Hakim seperti apa," ujar Budi kepada awak media, Jumat (11/9/2026).

Budi mengatakan jaksa penuntut umum KPK akan mengikuti perkembangan persidangan, termasuk melihat apakah keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan sudah cukup untuk mengungkap perkara tersebut.

Menurut dia, proses penentuan kuota tambahan haji melibatkan cukup banyak pihak.

Pihak-pihak tersebut antara lain mereka yang mengetahui asal-usul pemberian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, proses pembagian dan pendistribusiannya, hingga teknis pengisian kuota tambahan.

KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada oknum-oknum di Kementerian Agama.

Dengan banyaknya pihak yang berkaitan dengan proses tersebut, KPK menyatakan masih akan melihat perkembangan persidangan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Sebelumnya, KPK pernah memberikan sinyal bahwa Jokowi tidak terlibat dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan persoalan pembagian kuota haji merupakan urusan teknis yang berada pada kewenangan menteri terkait.

Dalam perkara ini, menteri yang dimaksud adalah Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama pada periode 2020-2024.

"Kalau kepala pemerintahan, Presiden, itu kan permasalahan ini yang masalah pembagian kuota dan lain-lain itu itu masalah teknis. Jadi yang tahu yang mengetahui itu adalah menteri teknis, membagi berapa bagi berapa," ujar Asep dalam konferensi pers, Jumat (13/3/2026).

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Jokowi juga disebut belum pernah tercatat sebagai saksi yang diperiksa KPK.

Perkara ini berkaitan dengan persoalan pembagian tambahan kuota haji Indonesia pada 2024.

Pemerintah Indonesia ketika itu memperoleh tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi.

Dalam proses hukumnya, KPK menelusuri bagaimana kuota tambahan tersebut diberikan, dibagi, dan didistribusikan, termasuk dugaan adanya aliran uang kepada pihak tertentu di Kementerian Agama.

Hingga kini, KPK belum mengonfirmasi apakah Jokowi akan dipanggil sebagai saksi.

KPK juga menyatakan proses persidangan akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Karena itu, kepastian mengenai siapa saja yang akan dipanggil sebagai saksi, termasuk kemungkinan Jokowi, masih menunggu perkembangan persidangan dan penilaian majelis hakim.* (bb/ad)

MEDAN — Dinas Kesehatan Sumatera Utara membantah kabar yang menyebut Febiona br Purba, siswi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, mengalami kehilangan ingatan hingga 70 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Faisal Hasrimy mengatakan hasil pemeriksaan medis menunjukkan fungsi otak Febiona dalam kondisi normal.

Baca Juga:

• Satu Sampel Makanan MBG di Sidoarjo Positif Terkontaminasi Bakteri, Apa Jenisnya?

"Hasil asesmennya normal, secara medis juga sudah bagus. Dua referensi dari Rumah Sakit Haji Medan dan Rumah Sakit Umum Provinsi Haji Adam Malik hasilnya bagus dan EEG-nya normal," kata Faisal di Kantor Dinkes Sumut, Kamis (10/9/2026).

Faisal mengatakan Febiona memang sempat mengalami kesulitan mengingat ketika baru sadar.

Namun, menurut dia, kondisi tersebut bersifat sementara dan saat ini sudah kembali normal.

"Enggak ada (hilang ingatan 70 persen). Iya (sempat hilang ingatan sebentar ketika sudah sadar) tetapi sekarang sudah normal. Dan itu efek dari rasa sakit yang dialaminya berlebihan," tegas Faisal.

Selain pemeriksaan fisik, Febiona juga menjalani asesmen psikiatri. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya trauma.

Menurut Faisal, kondisi psikologis Febiona turut dipengaruhi perubahan perhatian publik yang mendadak tertuju kepadanya.

"Trauma, karena ya hasil asesmen tiba-tiba jadi fokus perhatian. Dia introvert. Orang pada kaget yang tadi tertutup jadi gembira, ada perubahan perilaku di psikis. Itu hasil dari tes psikiatri yang sudah kami jalani," terangnya.

Tim medis dan psikiater, kata Faisal, terus memberikan pendampingan. Kondisi Febiona juga akan dipantau selama proses pemulihan.

"Pastinya kita akan terus memantau. Hingga hari ini kondisi Febiona masih dalam perawatan, dan akan kita update kembali nantinya," kata Faisal.

Menurut Faisal, penjelasan lebih rinci mengenai kondisi medis Febiona nantinya dapat disampaikan oleh dokter penanggung jawab pelayanan.

Pernyataan Dinkes Sumut tersebut berbeda dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan keluarga Febiona.

Ibunya, Elvinus Lusiana Sitanggang, mengatakan Febiona sempat tidak mengenali sejumlah anggota keluarga maupun teman sekolah yang datang menjenguk.

"Bibinya datang, dia bertanya: ini siapa? Adik-adiknya pun tak diingat. Bahkan kawan-kawannya di sekolah juga tak dikenalnya," kata Elvinus di kawasan RSUP Adam Malik, Senin (7/9/2026).

Elvinus juga mengatakan Febiona mengalami kesulitan berbicara karena perubahan kondisi pada bagian lidahnya.

"Karena lidahnya agak masuk, jadi makin susah ngomongnya," ujar sang ibu.

Febiona merupakan siswi berusia 16 tahun yang bersekolah di SMK Bersama Berastagi, Kabupaten Karo.

Sebelum mengalami gangguan kesehatan, dia dikenal sebagai siswi berprestasi dan menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS.

Gangguan kesehatan Febiona mulai terjadi setelah menyantap menu MBG dengan lauk ikan tongkol pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Setelah mengonsumsi makanan tersebut, Febiona mengalami pusing dan muntah hingga harus mendapatkan perawatan medis.

Dia sempat dirawat di RSU Kabanjahe, kemudian RS Efarina Berastagi, RS Umum Haji Medan, hingga RSUP H Adam Malik.

Menurut keluarga, Febiona sempat mengalami kejang setelah diperbolehkan pulang sehingga kembali dibawa ke rumah sakit.

Di RSUP H Adam Malik, Febiona mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis gastro anak, neurologi anak, dan psikiatri.

Saat ini, dia masih menjalani perawatan secara rawat jalan dan kontrol rutin.

Keluarga berharap Febiona segera pulih dan dapat kembali bersekolah.

"Dia selalu bilang mau sekolah. Tapi bagaimana mau kami kasih sekolah kalau kondisinya seperti ini," ucap Elvinus.

"Kami pun capek. Tolong dikasih obatnya yang tepat. Dia ingin sekali kembali ke sekolah, bertemu teman-temannya," katanya.

Kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo sebelumnya juga mendapat perhatian Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala BGN Sudaryono menyebut terdapat kelalaian dalam penanganan bahan makanan, khususnya ikan.

"Hasil uji sudah ada di dinas kesehatan. Ikan yang tidak disimpan di ruang pendingin lebih dari 12 jam menjadi penyebab. Dapur sudah ditutup, kepala SPPG sudah dicopot," tegasnya.

Kasus tersebut menyebabkan ratusan pelajar di Kabupaten Karo mengalami gangguan kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait ditutup dan kepala SPPG dicopot.

Kasus tersebut juga mendapat sorotan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Sumatera Utara.

Dalam aksi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (10/9/2026), mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan program MBG.

Koordinator Daerah BEM-SI Sumatera Utara Sakti Pati Alam mengatakan evaluasi diperlukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

"Pengelolaan MBG harus dievaluasi karena mengakibatkan banyak yang keracunan di Daerah Karo. Karena itu kami meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi agar tidak terjadi di daerah masing-masing," ujar Sakti.

Koordinator Media BEM-SI sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Angga Al Maaris, juga meminta kasus tersebut ditindaklanjuti.

"Kita melihat anak-anak yang terkena keracunan, seperti saudari yang di Karo, dia hilang ingatan. Ibunya, ayahnya, keluarganya, dia tidak tahu. Sehingga itu yang kami sampaikan tadi, ini perlu ditindaklanjuti," ucap Angga.

Menurut Angga, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak agar kejadian serupa tidak berulang.

"Kita harus menuntut dan itu kami sampaikan tadi kepada Ibu Erni agar ini diselesaikan, agar ini dituntaskan," katanya.

"Kalau ini tidak dituntaskan, maka SPPG-SPPG yang lain akan sewenang-wenang, akan merasa tidak takut kalau mereka membuat keracunan. Sehingga perlu ini ditindaklanjuti dengan tegas, siapa pelaku-pelaku di balik keracunan ini, itu harus betul-betul ditindaklanjuti secara hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Dinkes Sumut tetap menegaskan bahwa hasil pemeriksaan medis Febiona menunjukkan fungsi otaknya normal dan membantah kabar bahwa siswi tersebut kehilangan ingatan hingga 70 persen.

Perbedaan keterangan antara keluarga dan hasil pemeriksaan medis menjadi bagian dari penanganan yang masih berlangsung.

Kondisi Febiona akan terus dipantau selama menjalani proses pemulihan.* (km/ad)

SIDOARJO — Satu sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperiksa setelah sejumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami gangguan kesehatan dinyatakan positif terkontaminasi bakteri.

Namun, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mengungkap jenis bakteri yang ditemukan.

Baca Juga:

• Keracunan MBG Dinilai Bahayakan Nyawa, Mahfud MD: Jangan Cuma Teguran Basa-basi, Harus Diproses Hukum!

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Sidoarjo sekaligus Ketua Satgas MBG Sidoarjo, M Ainur Rahman, mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel telah diterima pemerintah dan dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo.

"Hasil lab-nya sudah keluar. Tapi bahasa medisnya saya enggak hapal. Ada satu yang positif, tapi saya enggak tahu tentang apanya yang positif," kata Ainur, Jumat (11/9/2026).

Menurut Ainur, sebagian besar sampel yang diperiksa menunjukkan hasil negatif.

Pemerintah daerah masih menunggu penjelasan teknis mengenai hasil pemeriksaan tersebut sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut.

"Banyak yang negatif. Hanya ada satu yang positif apa gitu. Saya enggak bisa menjawab, nanti salah memberikan informasi," ujarnya.

Pemerintah daerah belum menyimpulkan bahwa bakteri yang ditemukan pada salah satu sampel menjadi penyebab gangguan kesehatan para santri.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengatakan temuan bakteri pada sampel makanan belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para santri.

Menurut dia, Dinkes masih menelusuri berbagai kemungkinan sumber gangguan kesehatan, termasuk air, bahan baku makanan, hingga kondisi lingkungan.

"Yang paling mungkin untuk menimbulkan permasalahan kan pasti bisa dari air, bisa dari bahan bakunya," katanya.

Lakhsmie menjelaskan, sejumlah bakteri yang umum ditemukan pada pangan antara lain Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E. coli), dan Bacillus cereus.

Namun, dia tidak menyebut salah satu dari bakteri tersebut sebagai jenis bakteri yang ditemukan dalam sampel makanan MBG yang diperiksa.

"Yang paling banyak ditemukan dalam pangan itu kurang lebih gitu," ujarnya.

Dinkes Sidoarjo masih melakukan observasi untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialami para santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam.

Pemerintah tidak hanya memeriksa makanan MBG, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor lain di luar makanan yang dikonsumsi para santri.

"Ya bisa jadi karena sebab lain yang kita tidak tahu," pungkas Lakhsmie.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan satu sampel makanan yang positif terkontaminasi bakteri belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa MBG merupakan penyebab gangguan kesehatan para santri.

Pemeriksaan dan penelusuran masih dilakukan untuk memastikan sumber masalah tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terpantau masih cukup stabil pada 11 September 2026.

Ketiga merek ponsel yang berada di bawah naungan Transsion tersebut menawarkan berbagai model dengan pilihan harga dan spesifikasi yang beragam.

Baca Juga:

• BULOG Medan Gencarkan Gerakan Pangan Murah, Masyarakat Bisa Dapat Beras dan Minyak Harga Terjangkau

Pilihannya mencakup HP kelas entry-level hingga perangkat dengan spesifikasi lebih tinggi.

Berikut daftar harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terbaru per 11 September 2026.

Harga HP Tecno

Tecno Spark Series
Spark Go 1 4 GB/64 GB: Rp999.000
Spark Go 1 4 GB/128 GB: Rp1.149.000
Spark GO 3 4 GB/64 GB: Rp1.829.000
Spark GO 3 4 GB/128 GB: Rp2.399.000
Spark 30C 8 GB/256 GB: Rp1.480.000
Spark 30 Pro 8 GB/128 GB: Rp1.912.000
Spark 40 Pro+ 8 GB/128 GB: Rp2.345.000
Spark 40 6 GB/128 GB: Rp2.399.000
Spark 40 Pro 8 GB/128 GB: Rp2.899.000
Spark 40 Pro+ 8 GB/26 GB: Rp3.199.000
Spark 20 Pro NFC 12 GB/256 GB: Rp2.479.000
Spark 50 4 GB/128 GB: Rp2.099.000
Spark 50 6 GB/128 GB: Rp2.399.000
Spark 50 8 GB/128 GB: Rp2.899.000

Tecno Camon Series
Camon 40 8 GB/128 GB: Rp2.455.000
Camon 40 8 GB/256 GB: Rp2.639.000
Camon 50 8 GB/128 GB: Rp3.659.000
Camon 50 8 GB/256 GB: Rp4.159.000
Camon 50 12 GB/256 GB: Rp4.459.000
Camon 50 Pro 8 GB/256 GB: Rp5.559.000
Camon 50 Pro 12 GB/256 GB: Rp6.059.000
Camon 50 Pro 12 GB/512 GB: Rp7.100.000

Tecno Pova Series
Pova 6 Pro 5G 12 GB/256 GB: Rp3.299.000
Pova 7 8 GB/128 GB: Rp1.977.000
Pova 7 8 GB/256 GB: Rp2.349.000
Pova 7 5G 8 GB/256 GB: Rp3.139.000
Pova Curve 5G 8 GB/256 GB: Rp3.035.000
Pova 8 5G 6 GB/128 GB: Rp4.300.000
Pova 8 5G 8 GB/128 GB: Rp5.000.000
Pova 8 5G 8 GB/256 GB: Rp5.600.000

Tecno Phantom Series
Phantom V Flip 5G 8 GB/256 GB: Rp5.399.000

Harga HP Infinix

Infinix Smart Series
Smart 9 3 GB/64 GB: Rp1.099.000
Smart 8 3 GB/64 GB: Rp1.099.000
Smart 8 Pro 8 GB/128 GB: Rp1.399.000
Smart 20 4 GB/64 GB: Rp1.699.000
Smart 20 4 GB/128 GB: Rp1.799.000
Smart 20 4 GB/256 GB: Rp2.039.000

Infinix Hot Series
Hot 60 Pro 8 GB/256 GB: Rp2.549.000
Hot 60 Pro Plus 8 GB/128 GB: Rp2.729.000
Hot 60 Pro Plus 8 GB/256 GB: Rp2.910.000
Hot 70 4 GB/128 GB: Rp2.199.000
Hot 70 6 GB/128 GB: Rp2.699.000
Hot 70 8 GB/128 GB: Rp3.199.000
Hot 70 6 GB/256 GB: Rp3.399.000

Infinix Note Series
Note 50S 5G 8 GB/256 GB: Rp3.369.000
Note 50X 5G 8 GB/256 GB: Rp2.869.000
Note 50 Pro 8 GB/256 GB: Rp3.169.000
Note 60 8 GB/256 GB: Rp4.449.000
Note 60 Pro 8 GB/256 GB: Rp5.329.000
Note 60 Pro 12 GB/256 GB: Rp5.820.000
Note 60 Ultra 12 GB/512 GB: Rp11.999.000
Note Edge 5G 8 GB/128 GB: Rp3.249.000
Note Edge 5G 8 GB/256 GB: Rp3.699.000

Infinix GT Series
GT 50 Pro 12 GB/256 GB: Rp6.799.000
GT 50 Pro 12 GB/512 GB: Rp7.799.000

Harga HP Itel

Itel A Series
Itel A100C 3 GB/64 GB: Rp1,2 juta
Itel A100C 3 GB/64 GB: Rp1,3 juta
Itel A200 3 GB/128 GB: Rp1,5 juta
Itel A200 4 GB/64 GB: Rp1,7 juta

Itel P Series
Itel P55: Rp1,5 juta
Itel P55 5G: Rp1,6 juta
Itel P65: Rp1,4 juta
Itel Power 70: Rp1,5 juta
Itel Power 80: Rp2,4 juta

Itel City Series
Itel City 200 4 GB/128 GB: Rp1.620.000

Itel S Series
Itel S25 Ultra 8 GB/128 GB: Rp3 juta
Itel S26 Ultra 8 GB/128 GB: Rp2,5 juta
Itel S26 Ultra 8 GB/256 GB: Rp2,7 juta

Daftar harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terbaru di atas dihimpun dari website resmi serta toko di marketplace masing-masing vendor.

Harga tersebut dapat menjadi acuan bagi konsumen yang sedang mencari HP baru pada September 2026.

Namun, harga dan ketersediaan perangkat dapat berubah sewaktu-waktu, bergantung pada toko, promo, stok, serta wilayah penjualan.

Karena itu, konsumen disarankan mengecek kembali harga dan ketersediaan produk sebelum melakukan pembelian.* (km/ad)

JAKARTA — Roy Suryo akan menghadapi sidang pokok perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Roy menyatakan siap menghadapi persidangan tersebut setelah lima kali menjalani sidang praperadilan.

Baca Juga:

• Tiga Eks Pejabat KSOP Belawan Didakwa Korupsi PNBP, Kerugian Negara Capai Rp648 Juta

Roy menegaskan Jokowi sebagai pelapor harus hadir dalam persidangan.

"Saya selalu menegaskan, ya, jangan hanya bilang siap, siap, siap. Buktikan nanti pada saat sidang. Pelapor itu harus datang sendiri, Jokowi harus datang sendiri," kata Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026).

Roy juga berharap Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menyatukan jadwal sidangnya dengan perkara yang melibatkan dokter Tifa.

Menurut dia, jadwal persidangan keduanya saat ini berbeda sehingga Jokowi dapat menghadiri masing-masing persidangan secara terpisah.

"Harapan saya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, jangan merekayasa untuk kemudian menyatukan jadwal sidang, karena ini jadwal sidangnya sudah berbeda jauh antara saya dengan dokter Tifa," kata dia.

Sebelum memasuki sidang pokok perkara, Roy terlebih dahulu akan menunggu putusan permohonan praperadilan kelima pada Selasa, 15 September 2026.

Praperadilan tersebut berkaitan dengan gugatan ganti rugi yang diajukan Roy terhadap aparat penegak hukum dan Kementerian Keuangan.

Roy menggugat Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan untuk meminta ganti rugi atas upaya paksa yang dilakukan terhadap dirinya.

Total ganti rugi yang diajukan mencapai Rp206 juta. Jumlah tersebut terdiri atas Rp106 juta kerugian materiil dan Rp100 juta kerugian immateriil.

Roy berharap putusan praperadilan tersebut diberikan secara adil

. Ia juga menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026 yang menurut penjelasannya berkaitan dengan putusan praperadilan dalam perkara tersebut.

"Praperadilan kami yang terakhir ini kan dibayang-bayangi dengan munculnya SEMA nomor 3 tahun 2026 yang menyatakan bahwa praperadilan itu tetap bisa diterima, tetap bisa diproses, tetap bisa disidangkan, tapi putusan akhirnya harus NO," jelas Roy.

Roy kemudian berharap hakim tidak hanya mempertimbangkan surat edaran tersebut dalam mengambil keputusan.

"Jadi, kami berharap praperadilan yang terakhir ini putusannya nanti pada hari Selasa ya, tanggal 15 September itu benar-benar dapat seadil-adilnya. Jadi tidak kemudian hanya mempertimbangkan surat edaran Mahkamah Agung," sambung dia.

Di sisi lain, kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan, mengatakan kliennya siap mengikuti proses persidangan.

Yakup menyebut Jokowi bahkan berulang kali menanyakan kapan dirinya dapat hadir untuk memberikan keterangan dan menunjukkan dokumen fisik ijazah di hadapan majelis hakim serta publik.

"Pak Jokowi juga sudah berulang kali menanyakan kepada kami kuasa hukumnya, 'Kapan pembuktiannya? Kapan saya bisa hadir dan menunjukkan ijazah asli saya kepada Majelis Hakim dan juga rakyat Indonesia?'" ujar Yakup di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (27/8/2026).

Pihak kuasa hukum Jokowi juga membantah anggapan yang beredar di media sosial bahwa Jokowi ragu atau takut menghadiri persidangan.

Menurut Yakup, Jokowi justru mendorong agar proses hukum berjalan efektif dan dapat segera memasuki tahap pembuktian.

Jokowi disebut merasa dirugikan oleh informasi mengenai ijazahnya yang dinilai tidak benar dan terus beredar di ruang publik.

"Ini Pak Jokowi sebagai pribadi atau korban yang setiap hari dipermasalahkan di media sosial, di-bully mengenai ijazahnya yang sebenarnya asli tapi dikatakan palsu. Bukan hanya nama baik beliau, tapi nama baik keluarga juga merasa dihina dan dicemarkan," tutur Yakup.

Atas dasar itu, Yakup memastikan Jokowi akan kooperatif dalam mengikuti seluruh proses hukum.

Sidang pokok perkara pada 17 September 2026 nantinya akan menjadi salah satu tahapan penting dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan polemik keaslian ijazah Jokowi tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya diproses secara hukum.

Menurut Mahfud, penanganan terhadap SPPG yang bermasalah tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi administratif.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Jenguk Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo, Orang Tua Desak Kasus Diusut Tuntas

"Iya dong, harusnya diproses hukum dan dijelaskan kepada masyarakat," kata Mahfud dalam podcast "Terus Terang" di YouTube Mahfud MD Official, Jumat (11/9/2026).

Mahfud mempertanyakan penanganan sejumlah kasus keracunan MBG yang menurutnya kerap berakhir pada sanksi formalitas tanpa proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

"Ya teguran basa-basi lah, formalitas pasti, 'wah jangan gitu, jangan gitu lagi' gitu. Tapi, apa coba sekarang bermunculan, tidak ada yang dipidanakan," ungkap dia.

Mahfud menilai kasus keracunan MBG dapat masuk ke ranah pidana apabila kelalaian dalam penyediaan makanan terbukti membahayakan keselamatan banyak orang.

"Itu jelas membahayakan keselamatan nyawa, ya kan," tegas dia.

Selain proses pidana, Mahfud mengatakan korban juga memiliki kemungkinan menempuh jalur perdata melalui gugatan kelompok atau class action.

"Ya bisa. Saya kira, saya kira di, di masyarakat itu banyak lembaga-lembaga bantuan hukum, itu bisa konsultasi ke sana," tutur dia.

Pernyataan Mahfud disampaikan ketika kasus gangguan kesehatan dan dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG kembali terjadi di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebanyak 269 orang dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG.

Para korban merupakan pelajar MTs dan SMP di Kecamatan Gembong.

Mereka mengonsumsi makanan MBG pada Selasa, 8 September 2026, sebelum mengalami keluhan kesehatan pada malam harinya hingga Rabu, 9 September 2026.

Dari 269 orang yang dilaporkan mengalami gejala, sebanyak 59 orang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit pada Kamis, 10 September 2026.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Dugaan keracunan MBG terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026, setelah ratusan siswa dari sejumlah sekolah mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan program tersebut.

Hasil investigasi awal Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti penanganan bahan makanan berupa ikan yang digunakan dalam menu.

"Ikan basah tidak ditaruh ke dalam freezer, itu suatu kebodohan dan kelalaian," tegas Kepala BGN Sudaryono.

Sebagai langkah awal, BGN menutup dapur penyedia makanan yang terkait dengan kejadian tersebut dan mencopot Kepala SPPG.

Namun, keluarga korban masih menunggu tindak lanjut atas laporan hukum yang telah disampaikan kepada Polres Tanah Karo.

Pernyataan Mahfud tersebut kembali menyoroti pentingnya pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan program MBG, terutama ketika kelalaian dalam penyediaan makanan diduga menimbulkan dampak kesehatan bagi penerima manfaat.

Di sisi lain, proses hukum tetap perlu didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab serta bentuk pelanggaran yang terjadi.* (km/ad)

KARO — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjenguk sejumlah korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rumah Sakit Efarina Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat (11/9/2026) pagi.

Para korban diketahui mengonsumsi makanan yang disuplai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Manunggal Kartika Jaya Berastagi.

Baca Juga:

• "Power Sharing" Tak Cukup, Prabowo Butuh Rekonsolidasi Kekuatan

Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

Rombongan kemudian memasuki area rumah sakit dengan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Sejumlah perwakilan orang tua korban juga ikut masuk ke dalam rumah sakit.

Sebelumnya, para orang tua tersebut menyampaikan keberatan atas kasus yang menimpa anak-anak mereka setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena para siswa yang terdampak harus mendapatkan perawatan medis setelah diduga mengalami gangguan kesehatan akibat makanan program MBG.

Beberapa orang tua korban bahkan menyatakan berencana menempuh jalur hukum terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Mereka meminta kasus dugaan keracunan MBG di Karo diusut secara menyeluruh.

Para orang tua juga meminta pihak yang bertanggung jawab memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas dampak yang dialami anak-anak mereka.

Kunjungan Gibran ke RS Efarina Berastagi menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi para siswa yang terdampak kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo.

Selain mendapatkan penanganan medis, para korban juga terus dipantau oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Kasus ini sebelumnya telah mendorong pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk makanan yang disuplai oleh SPPG yang menjadi penyedia makanan bagi para siswa.

Pemeriksaan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan tidak kembali menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerima manfaat.

Bagi orang tua korban, proses penanganan tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, tetapi juga kepastian mengenai penyebab kejadian serta pertanggungjawaban pihak yang terkait.* (mi/ad)

Oleh:Boy Anugerah

TAK ada luapan emosi dan sindiran dalam pidato Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25 di Indonesia Arena, Kompleks GBK, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026) malam.

Baca Juga:

• Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

Bisa jadi ketenangan Prabowo dalam menyampaikan pidato karena kehadiran sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—Presiden RI ke-6 sekaligus rekan sejawatnya di Akademi Militer (Akmil)—yang membuatnya cukup segan untuk berbicara lepas seperti biasanya.

Tapi bisa juga ketenangan dan nihil emosi yang ditampilkan oleh Prabowo malam itu karena pidatonya yang disampaikan dengan memegang teks, agar terkontrol, seperti kelakarnya di hadapan peserta yang hadir malam itu.

Sikap tenang Prabowo malam itu tampaknya merupakan hasil refleksi mendalam atas situasi politik dan dinamika kebangsaan yang membelit Indonesia hari ini.

Tantangan rezim pemerintahan yang dimenangi oleh Prabowo bersama Gibran dengan perolehan 58,6 persen suara dari total suara sah nasional hari ini tak mudah—kompleks dan pelik.

Berbagai program prioritas pemerintah berjalan tak terlalu mulus, membutuhkan koreksi dan evaluasi kebijakan, katakanlah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, ketahanan pangan, hingga Koperasi Merah Putih.

Ancaman dan Tantangan Pemerintahan

Situasi geopolitik menjadi faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah.

Ketahanan energi yang kian tergerus hari ini merupakan resultante nyata dari situasi geopolitik tersebut.

Harga BBM berpotensi terus meroket seiring dengan rantai pasok dan konektivitas yang putus.

Kompleksitas itu semakin bertambah tatkala bencana muncul secara masif, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga erupsi gunung-gunung berapi.

Prabowo adalah seorang ahli strategi, prajurit militer yang sangat fasih dalam hal siasat.

Jika ia paham akan kekuatan dirinya tersebut, maka tak semua pertempuran harus dimenangi. Boleh kalah dalam satu dua pertempuran, tapi yang paling utama adalah memenangi peperangan secara keseluruhan.

Masa pemerintahan Prabowo masih sangat panjang, masih sekitar tiga tahun lagi.

Oleh karenanya, napas pemerintahan harus sangat dijaga, tidak boleh panjang-pendek, apalagi putus.

Stabilitas politik mutlak menjadi aspek yang harus dijaga, jangan sampai beriak dan membuat pilar pemerintahan goyah.

Kritik sudah terlalu banyak ditembakkan oleh pihak-pihak di luar pemerintahan—buruh, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat daerah, pengamat, mahasiswa.

Tak ada jaminan bahwa kritik tersebut akan reda.

Jika kritik yang disampaikan oleh Partai Demokrat juga disikapi secara resisten, terlebih lagi Partai Demokrat berasal dari "lambung" pemerintahan itu sendiri, maka turbulensi politik yang akan ditimbulkan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Harus jujur diakui, suka tidak suka, ada kesalahan dalam kalkulasi politik yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Gerindra sebagai partai penopangnya.

Jurus politik klasik, yakni berbagi "kue" kekuasaan (baca; power sharing) yang dilakukan secara ekstrem dalam penyusunan kabinet, otak-atik kekuasaan di parlemen, serta distribusi para pendukung di struktur dan badan pemerintahan, tak sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi.

Perolehan 58,6 persen suara dalam Pilpres 2024 dan 81 persen kursi partai koalisi di DPR RI 2024-2029 bukanlah angka mati yang menjamin loyalitas—ia berfluktuasi.

Politik bukanlah barang rigid yang bisa ditafsirkan sekadar dari angka-angka statistik saja. Politik adalah seni mengelola kekuasaan.

Dan, kekuasaan yang paling tinggi adalah kekuasaan yang berasal dari kehendak rakyat, aspirasi publik sebagai pemegang kedaulatan.

Ketika kekuasaan yang berjalan terlihat rapuh—baik di mata lawan politik maupun di hadapan koalisi sendiri—maka, kekuasaan akan menyisakan celah untuk digoyang.

Untungnya, narasi keras yang diumbar oleh Partai Demokrat dilakukan di panggung depan (front stage), sehingga justifikasi AHY dan Partai Demokrat bahwa kritik yang disampaikan bersifat konstruktif masih terasa sangat relevan untuk dimaknai.

Yang berbahaya justru ketika kritik itu disampaikan di panggung belakang (back stage), di ruang-ruang sunyi tanpa liputan media dan sorotan kamera.

Dan ini merupakan patologi politik klasik dalam sistem power sharing yang hanya mengakomodasi dukungan tanpa menimbang loyalitas dan konsistensi jangka panjang.

Prabowo seyogianya perlu menengok kembali siklus alami kekuasaan.

Dalam lima tahun periode pemerintahan, kekuatan yang terkonsolidasi secara penuh itu hanya berlaku efektif dalam dua tahun, tidak lebih.

Pada 2029 adalah tahun Pemilu. Pada 2028 adalah tahun politik.

Dan, pada 2027 adalah tahun ketika seluruh kekuatan politik mulai memasang "kuda-kuda" untuk merumuskan strategi dan ranah diferensiasi dari kekuasaan hari ini untuk menatap kontestasi elektoral selanjutnya.

Di titik inilah fokus dan kesadaran pemerintahan yang berjalan hari ini harus kembali direjuvenasi.

Jangan sampai apa yang menjadi target pembangunan nasional, serta dinamika ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AHGT) yang membersamainya tidak dapat dikelola dengan baik.

Jika fokus pemerintah terpecah, terjebak pada arus turbulensi politik dari dalam dan luar pemerintahan, maka yang menjadi korban adalah rakyat.

Fokus dan konsistensi yang menjaga stabilitas mutlak diperlukan oleh Prabowo dan rezim yang ia pimpin hari ini.

Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan menjadi alarm nyaring yang tak bisa diabaikan.

Survei Tempo Data Science yang digelar 31 Juli-11 Agustus 2026 menunjukkan bahwa hanya 37 persen publik yang puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekitar 62 persen menyatakan tidak puas dan hanya memberikan nilai 5,7 dalam skala 1-10.

Jauh sebelum Tempo Data Science merilis hasil temuannya, Puspoll Indonesia telah merilis terlebih dahulu tren penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei yang digelar pada 18-26 Mei 2026 terhadap 2.400 responden tersebut menunjukkan bahwa hanya 64,8 persen publik yang puas.

Angka ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 67,7 persen.

Temuan dari Tempo Data Science dan Puspoll Indonesia ini setali tiga uang dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indopol dan SMRC—sama-sama menunjukkan peningkatan ketidakpuasan publik.

Apa makna dari hasil survei ini?

Jika ketidakpuasan itu boleh bersuara dan berbicara, boleh jadi substansinya adalah kritik terhadap dinamika pemerintahan yang berjalan hari ini.

Langkah Strategis Rekonsolidasi Kekuatan

Guna menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya ke depan, Prabowo perlu bergegas melakukan perbaikan.

Rekonsolidasi kekuatan menjadi kata kunci untuk menjaga keseimbangan politik kekuasaan yang sedang dijalankan.

Tanpa rekonsolidasi yang bersifat segera, pemerintahan yang berjalan akan sangat rapuh dan ripuh.

Dan, dalam konteks yang lebih luas, nasib rakyat akan tergadai. Ada lima hal yang bisa dilakukan oleh Prabowo untuk merekonsolidasi kembali kekuatannya.

Pertama, power sharing yang dilakukan di pemerintahan, utamanya di kabinet, perlu dievaluasi kembali dengan berpijak pada prinsip meritokrasi.

Presiden Prabowo perlu mengevaluasi secara langsung kinerja para pembantunya dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif yang terukur.

Jika terbukti ada pembantu yang tidak prestatif, maka harus segera dievaluasi dan disikapi.

Kedua, merekonsolidasi kekuatan partai politik pendukung.

Dinamika dalam dua tahun pemerintahan yang berjalan menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan tidak bisa hanya berdasarkan jumlah kursi di parlemen—berbasis kuota—tapi juga menyoal kinerja, loyalitas, dan kontribusi terhadap soliditas koalisi.

Kekuatan pendukung yang terbukti loyal mengawal program pemerintah, tak segan memberi masukan kritis, namun tetap berkomitmen menjaga soliditas, perlu mendapat reward lebih.

Ketiga, Presiden Prabowo perlu lebih giat turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi riil yang berjalan di masyarakat.

Hal ini penting sebagai langkah preventif agar informasi tentang kerakyatan dan kebangsaan yang diterima benar-benar kompatibel dengan situasi empirik yang berjalan.

Jangan sampai informasi yang masuk adalah informasi saringan yang justru menjauhkan Prabowo dari rakyat.

Keempat, mengevaluasi kembali kebijakan politik dan ekonomi yang berjalan.

Dalam politik pemerintahan, tidak tabu bagi seorang penguasa untuk mengeliminasi kebijakan atau programnya jika mendapatkan resistensi tinggi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Keberanian seorang pemimpin untuk mengoreksi kekeliruan justru dapat menaikkan muruah pemerintahan itu sendiri.

Program MBG, misalnya, terlalu gigantis untuk ruang fiskal negara yang sempit, terlebih lagi dalam situasi bencana di mana-mana saat ini.

Kelima, merevitalisasi fungsi-fungsi kelembagaan dan aparatur negara.

Eksistensi aparatur negara seperti TNI/Polri/ASN harus dipertajam kehadirannya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Netralitas mereka harus dijaga untuk menjadi pelayan rakyat, bukan pengabdi kekuasaan.

Kinerja mereka yang apik dan nyata di masyarakat akan menebalkan keyakinan masyarakat itu sendiri bahwa rezim yang berjalan hari ini patut dijaga kesinambungannya hingga masa pemerintahannya paripurna pada 2029 nanti.

Semoga.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Tenaga Ahli di DPR RI, Alumnus Lemhannas RI, Direktur Eksekutif Baturaja Project

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

RENCANA revolusioner pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan pembukaan rekening perbankan secara otomatis bagi setiap warga negara yang menginjak usia tujuh belas tahun menandai babak baru dalam sejarah inklusi keuangan nasional.

Baca Juga:

• BULOG Medan Gencarkan Gerakan Pangan Murah, Masyarakat Bisa Dapat Beras dan Minyak Harga Terjangkau

Langkah intervensi pasar yang dirancang untuk menyongsong Visi Indonesia Emas 2045 tersebut berpotensi mempercepat lahirnya masyarakat nirkasur serta menyederhanakan birokrasi penyaluran jaring pengaman sosial di masa depan.

Namun, jika dibedah secara radikal melalui kacamata realitas siber dan disparitas infrastruktur daerah, khususnya di wilayah Sumatera Utara, kebijakan ini justru berisiko melahirkan paradoks pembangunan yang mendalam.

Dari perspektif kompetisi industri, penunjukan eksklusif terhadap bank milik negara seperti Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia secara otomatis menciptakan ketimpangan struktural dalam ekosistem perbankan komersial.

Ketika bank swasta dan bank digital harus berdarah-darah mengalokasikan biaya pemasaran yang masif demi menggaet segmen pemula, Himbara justru mendapatkan limpahan jutaan nasabah baru setiap tahunnya secara cuma-cuma dari data pencatatan sipil negara.

Penguasaan dana murah jangka panjang ini memang akan memperkuat likuiditas perbankan pelat merah, namun di sisi lain berpotensi mematikan inovasi dan memarginalisasi institusi keuangan swasta yang selama ini menjadi motor penggerak kelenturan ekonomi digital.

Lebih jauh lagi, ancaman terbesar dari integrasi massal data kependudukan dengan sistem transaksi komersial ini terletak pada rentannya pertahanan siber dan minimnya literasi digital para nasabah belia.

Menghubungkan nomor induk kependudukan secara langsung ke dalam pipa perbankan memperluas wilayah serangan bagi para peretas yang mengincar data pribadi warga.

Tanpa adanya pengawasan berlapis dan kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi anomali transaksi sejak dini, jutaan rekening baru milik remaja ini rawan menjadi komoditas gelap.

Kelompok usia tujuh belas tahun yang secara psikologis belum matang sangat rentan terjebak manipulasi sosial, sehingga rekening instan mereka berisiko tinggi diperjualbelikan kepada sindikat pihak ketiga untuk dijadikan wadah penampungan dana judi online, aktivitas pemancingan data, maupun praktik pencucian uang skala kecil.

Ketika kebijakan nasional ini diturunkan ke tingkat lokal di Sumatera Utara, benturan realitas geografis menjadi ujian paling krusial.

Proyeksi perputaran dana stimulus sebesar belasan miliar rupiah per tahun di wilayah ini akan menjadi angka mati yang sia-sia jika pemerintah menutup mata terhadap potret buram infrastruktur digital daerah.

Di balik kemegahan digitalisasi Kota Medan, terdapat ratusan ribu remaja di kawasan perkampungan nelayan pesisir Langkat, Asahan, hingga pedalaman perkebunan kelapa sawit di Labuhanbatu dan Mandailing Natal yang masih terisolasi oleh pekatnya jala area tanpa sinyal.

Memaksakan transaksi berbasis kode respons cepat di wilayah yang untuk mendapatkan kestabilan jaringan seluler saja warganya harus menempuh jarak berkilo-kilometer adalah sebuah kenaifan teknokratis.

Tanpa adanya percepatan pembangunan menara telekomunikasi berbasis komunitas, program ini hanya akan melahirkan diskriminasi akses baru di mana saldo awal tersebut akan segera dikuras habis menjadi uang tunai, lalu rekeningnya ditelantarkan menjadi akun mati yang membebani sistem komputasi bank.

Pada akhirnya, keberhasilan program pembukaan rekening otomatis ini tidak boleh hanya diukur dari angka kuantitatif jumlah akun baru yang berhasil dicetak atau seberapa besar anggaran negara yang berhasil terserap.

Belajar dari kegagalan skema serupa di negara berkembang lainnya, membuka rekening adalah perkara mudah, namun merawat keaktifan dan kegunaan rekening tersebut adalah tantangan yang sesungguhnya.

Pemerintah bersama organisasi kemasyarakatan dan institusi pendidikan di Sumatera Utara harus bergerak cepat membangun benteng literasi finansial yang kokoh di tingkat akar rumput.

Kebijakan ini hanya akan menjadi fondasi kedaulatan ekonomi jika negara mampu memastikan bahwa setiap rekening yang terbuka di tangan anak muda adalah alat pembebasan finansial yang aman dan produktif, bukan justru menjadi celah baru bagi eksploitasi kejahatan siber yang merusak masa depan generasi penerus bangsa.*

*) Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Program tersebut terutama menyasar komoditas beras dan minyak goreng yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Baca Juga:

• Konflik DPRD dan Bupati Tapteng Berakhir, 9 dari 10 Tuntutan Dewan Disepakati

Beberapa lokasi tersebut antara lain Kompleks Pergudangan Pulo Brayan Darat I Medan, Kompleks Pergudangan Pulo Brayan Darat II Medan, Kompleks Pergudangan Mabar, serta Kompleks Pergudangan Labuhan Deli.

Selain melaksanakan kegiatan secara mandiri, BULOG Kantor Cabang Medan juga bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.

Salah satunya digelar di kawasan Patumbak, Marindal I, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Kegiatan serupa kemudian kembali dilaksanakan di Gedung MABMI Kabupaten Langkat pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menyediakan kebutuhan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan GPM juga diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga pangan di tingkat konsumen.

Kepala Perum BULOG Kantor Cabang Medan mengatakan GPM merupakan salah satu langkah konkret BULOG dalam mendukung pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat.

"Kami akan terus berkomitmen melaksanakan Gerakan Pangan Murah secara berkelanjutan bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau sekaligus turut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi," ujar Kepala Perum BULOG Kantor Cabang Medan.

BULOG berharap pelaksanaan GPM yang dilakukan secara berkesinambungan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi.

Dengan adanya sinergi antara BULOG, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, harga kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak goreng, diharapkan tetap stabil.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah menjaga ketersediaan pangan sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.* (ad)

TAPTENG — Konflik antara DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu disebut telah berakhir.

Wakil Ketua DPRD Tapteng Joneri Sihite mengatakan penyelesaian konflik terjadi setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kedua belah pihak menurunkan ego masing-masing.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Minta Siswa Teliti Sebelum Konsumsi MBG: Cek Aroma, Warna dan Batas Waktu

Menurut Joneri, DPRD Tapteng juga telah menggelar rapat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tapteng.

Rapat tersebut membahas sejumlah permintaan DPRD, termasuk hak-hak anggota dewan serta rancangan anggaran tahun 2027.

"Kami sudah rapat tadi dengan tim anggaran bupati terkait rancangan tahun 2027, juga tahun berjalan terkait hak kami tahun berjalan," ucapnya.

Joneri mengatakan terdapat 10 poin yang sebelumnya menjadi permintaan DPRD kepada Pemkab Tapteng.

Permintaan tersebut antara lain berkaitan dengan tunjangan komunikasi, rumah dinas, kendaraan, perjalanan dinas, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, serta aspirasi anggota dewan.

"Ada 10 poin yang diminta DPRD, terutama hak-hak DPRD yang dikebiri, termasuk tunjangan komunikasi, rumah, kendaraan, perjalanan dinas, mulai bulan depan sudah dikembalikan. Terus Pokir kami direalisasikan, aspirasi kami juga ditampung," ucapnya.

Dari 10 poin tersebut, sembilan di antaranya disebut telah disepakati. Satu poin yang masih ditolak berkaitan dengan pembangunan lanjutan kantor DPRD Tapteng.

"Cuman satu poin tidak setuju bupati, yaitu kelanjutan pembangun Kantor Bupati, memang agak interen NasDem, bupati tidak mau melanjutkan itu karena masih ada urgent untuk penanganan bencana," jelasnya.

Joneri menyebut Fraksi Golkar DPRD Tapteng juga tidak menyetujui pembangunan lanjutan tersebut dilanjutkan hingga 2027.

Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan bahwa DPRD dan bupati mulai menemukan titik temu setelah sebelumnya terjadi ketegangan.

"Kami juga Fraksi Golkar tidak setuju itu dilanjutkan sampai tahun 2027, tadi hampir buntu, ku bilang bupati sudah mau mengalah, sudah mau menurunkan egonya, apa kemauan kita sudah ditampung, dari 10 poin yang kita sodorkan 9 sudah disetujui," tuturnya.

Sebelumnya, konflik antara DPRD dan Bupati Tapteng mencuat setelah lima partai politik mendesak Masinton Pasaribu meningkatkan penyerapan APBD 2026 yang dinilai masih rendah.

Lima partai tersebut adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

Mereka juga sempat mewacanakan pemakzulan apabila penyerapan anggaran tidak mengalami peningkatan.

Namun, Gerindra kemudian menarik pernyataan sikap tersebut.

Desakan itu sebelumnya diketahui melalui video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu, 5 September 2026.

Dalam video tersebut, Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang menyampaikan alasan sikap partainya bersama sejumlah partai lain.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video tersebut.

Kini, setelah adanya arahan dari Mendagri Tito Karnavian dan pertemuan antara DPRD dengan tim anggaran Pemkab Tapteng, kedua pihak disebut telah mencapai kesepakatan pada sebagian besar poin yang sebelumnya dipersoalkan.

Penyelesaian konflik tersebut diharapkan membuat DPRD dan Pemkab Tapteng dapat kembali fokus menjalankan pemerintahan serta menangani kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan bencana.* (d/ad)