Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan dari 2.119 gempa susulan tersebut, sebanyak 24 kejadian memiliki magnitudo di atas 5. Sementara 70 gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah ke Rp17.839, Pasar Tunggu Sinyal The Fed dan Cermati Pidato Prabowo soal Kemandirian Ekonomi

Gempa utama terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB dengan parameter pemutakhiran M7,7. Gempa tersebut tergolong dangkal dan dipicu aktivitas tektonik di Flores Back-Arc dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault.

Gempa utama tersebut juga memicu tsunami di sejumlah wilayah. BMKG mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami 1 dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa dengan status Siaga untuk potensi tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter dan status Waspada untuk potensi tsunami kurang dari 0,5 meter.

Sejumlah wilayah yang sempat masuk status Siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, Flores Timur dan Jeneponto. Sementara status Waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima, Dompu dan Wajo.

Peringatan Dini Tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB atau 2 jam 31 menit 37 detik setelah gempa utama.

Berdasarkan hasil observasi stasiun pasang surut, gempa tersebut memicu tsunami di 16 lokasi yang tersebar di empat provinsi, yakni NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Ketinggian tsunami tertinggi tercatat di Pota, Manggarai Timur, NTT, pada pukul 05.03 WIB dengan tinggi 1,605 meter. Sementara ketinggian terendah tercatat di Bakalang, Alor, NTT, pada pukul 05.41 WIB sebesar 0,14 meter.

Data sementara juga menunjukkan gempa M7,7 Flores menyebabkan 53 orang meninggal dunia dan 137 orang mengalami luka-luka. Selain itu, kerusakan ringan hingga berat dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sikka dan Maumere.

BMKG telah menerjunkan tim gabungan dari pusat dan unit pelaksana teknis untuk melakukan survei dampak gempa. Kegiatan tersebut meliputi survei makroseismik, pengukuran mikrotremor dan MASW, pemantauan gempa susulan, hingga verifikasi dampak tsunami di lapangan.

Survei tersebut dilakukan untuk mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana. Hasil survei nantinya digunakan sebagai dasar pemetaan mikrozonasi pascagempa, evaluasi kondisi wilayah terdampak serta penyusunan rekomendasi mitigasi dan rekonstruksi yang lebih aman.

Wilayah dengan kerusakan sedang hingga berat menjadi prioritas survei dan akan dibandingkan dengan wilayah yang relatif tidak mengalami kerusakan.

BMKG juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terdampak mengenai kondisi pascagempa. Warga diminta menghindari bangunan yang mengalami retak atau kerusakan serta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

"BMKG akan terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada stakeholder dan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk memperbarui informasi resmi BMKG melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi," kata Wijayanto.* (in/dh)

Sementara itu, data Yahoo Finance menunjukkan rupiah berada di level Rp17.830 per dolar AS pada waktu yang sama. Pergerakan rupiah tersebut dipengaruhi sejumlah sentimen dari dalam maupun luar negeri.

Baca Juga:

• Jangan Sampai RI Kehilangan Talenta Global, DPR Nilai Dwikewarganegaraan Terbatas Tak Langgar UUD 1945

Berdasarkan CME FedWatch, peluang The Fed mempertahankan suku bunga pada pertemuan September diperkirakan sekitar 63%. Sementara peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin berada di kisaran 37%.

Pelaku pasar juga menanti publikasi risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Juli. Risalah tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai pandangan pejabat The Fed terhadap arah kebijakan suku bunga ke depan.

Perbedaan pandangan di internal The Fed turut menjadi perhatian investor. Sebelumnya, tiga presiden bank sentral regional berbeda pendapat dengan keputusan FOMC yang mempertahankan suku bunga.

Dari dalam negeri, pasar juga masih mencermati pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif meski perekonomian global menghadapi ketidakpastian.

Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi nasional agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri ketika kondisi global memburuk.

"Kita harus bisa mandiri, kita tidak boleh tergantung pasokan-pasokan dari luar karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek kita tetap harus survive," kata Prabowo.

Presiden juga menyebut ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61%, sedangkan pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45%. Menurut Prabowo, capaian tersebut menjadi pertumbuhan kuartal I dan semester I tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan merupakan tujuan akhir pemerintah. Menurutnya, pertumbuhan harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita, kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin," tegasnya.

Pergerakan rupiah selanjutnya masih akan dipengaruhi sentimen global terkait kebijakan The Fed serta respons pasar terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah di dalam negeri.* (mt/dh)

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan posisi ULN Indonesia pada periode tersebut masih terjaga. Kenaikan ULN terutama dipengaruhi peningkatan utang sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi ULN swasta yang lebih rendah.

Baca Juga:

• 145 dari 226 Warga Binaan Rutan Bener Meriah Kantongi Remisi HUT ke-81 RI, Ini Rinciannya

BI menyebut peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan dapat dilakukan secara efisien dan optimal.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22% dari total ULN pemerintah. Kemudian administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.

BI menilai posisi ULN pemerintah masih relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.

Sementara itu, ULN bank sentral meningkat terutama dipengaruhi naiknya kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kondisi tersebut sejalan dengan operasi moneter pro-market serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US$194,6 miliar. Angka tersebut mengalami kontraksi 0,6% secara tahunan, membaik dibandingkan kontraksi 1,3% pada triwulan sebelumnya.

Perkembangan ULN swasta terutama dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan yang mengalami kontraksi 3,4% secara tahunan, membaik dibandingkan kontraksi 6,3% pada triwulan I 2026.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 79,4% dari total ULN swasta.

ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 75,7% dari total ULN swasta.

Secara keseluruhan, BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,6%, serta dominasi ULN jangka panjang yang mencapai 82,1% dari total ULN.

BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN. Pengelolaan utang luar negeri akan terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian.* (an/dh)

Berdasarkan data PIHPS yang dikelola Bank Indonesia dan dilansir Selasa pukul 09.50 WIB, harga bawang merah tercatat Rp40.700 per kg dan bawang putih Rp41.100 per kg.

Baca Juga:

• Malam Taptu di Batu Bara, Bupati Baharuddin Pimpin Upacara dan Ziarah Makam Pejuang

Adapun beras kualitas super I tercatat Rp17.550 per kg, sedangkan beras kualitas super II berada di level Rp15.250 per kg.

Harga aneka cabai juga masih relatif tinggi. PIHPS mencatat cabai merah besar berada di Rp44.550 per kg, cabai merah keriting Rp49.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp49.750 per kg.

Untuk komoditas daging, harga daging ayam ras segar tercatat Rp39.200 per kg. Sementara daging sapi kualitas I berada di Rp151.150 per kg dan daging sapi kualitas II Rp148.200 per kg.

Selanjutnya, harga gula pasir kualitas premium tercatat Rp21.450 per kg. Gula pasir lokal berada di harga Rp19.250 per kg.

Untuk minyak goreng, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.150 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I berada di Rp23.950 per liter, sedangkan kemasan bermerek II Rp23.450 per liter.

Data PIHPS tersebut menjadi salah satu acuan untuk memantau perkembangan harga pangan strategis di tingkat nasional.* (an/dh)

BENER MERIAH - Sebanyak 145 narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bener Meriah menerima Surat Keputusan (SK) Remisi Umum Tahun 2026 bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penyerahan remisi berlangsung di Rutan Kelas IIB Bener Meriah, Kecamatan Wih Pesam, Senin (17/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Rutan Kelas IIB Bener Meriah Ari Samanto, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan.

Baca Juga:

• Kenalan dengan Neeltje, Paskibraka Asal Papua Pembawa Baki di Istana

Remisi juga disebut sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial untuk mempercepat kembalinya warga binaan ke tengah masyarakat sebagai sumber daya manusia yang produktif.

"Remisi harus dipandang sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif, bukan sebagai beban masyarakat," demikian inti sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan Wakil Bupati.

Data Rutan Kelas IIB Bener Meriah mencatat terdapat 226 warga binaan yang terdiri dari 191 narapidana dan 35 tahanan.

Dari jumlah tersebut, 145 narapidana dinyatakan memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk memperoleh SK Remisi Umum Tahun 2026. Sebanyak 13 orang menerima Remisi Umum I, satu orang menerima Remisi Umum II, dan 131 orang mendapatkan remisi lanjutan.

Sementara itu, 46 warga binaan lainnya belum mendapatkan remisi karena belum memenuhi persyaratan substantif maupun administratif.

Dari jumlah tersebut, tujuh orang masih menjalani pidana subsider, 27 orang berstatus Register F, dan delapan orang belum menjalani masa pidana selama enam bulan.

Pemberian remisi dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Bener Meriah.* (dh)

MEDAN - Layanan SIM Keliling di Kota Medan kembali beroperasi pada 18-23 Agustus 2026. Warga yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat memanfaatkan sejumlah gerai SIM Keliling tanpa harus datang ke kantor polisi.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram Satlantas Polrestabes Medan yang dilihat pada Selasa (18/8/2026), terdapat lima lokasi layanan SIM Keliling yang tersebar di sejumlah titik di Kota Medan.

Baca Juga:

• Baru 265 Ribu dari 760 Ribu KK Terdata, Rico Waas Kebut Perlinsos Medan hingga Akhir Agustus

Namun, beberapa lokasi memiliki jadwal khusus pada akhir pekan. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan lokasi dan hari layanan sebelum mendatangi gerai SIM Keliling.

Berikut jadwal dan lokasi SIM Keliling Medan pada 18-23 Agustus 2026:

1. Komplek MMTC
Lokasi ini menjadi salah satu gerai SIM Keliling untuk layanan perpanjangan SIM.

2. Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Iskandar Muda
Gerai SIM Keliling melayani masyarakat di kawasan MPP Jalan Iskandar Muda.

3. Depan CIMB Lapangan Merdeka
Layanan di lokasi ini memiliki jadwal khusus pada Sabtu dan berada di depan CIMB Lapangan Merdeka.

4. Komplek Asia Mega Mas
Gerai ini memiliki jadwal khusus Sabtu dan menjadi salah satu titik pelayanan SIM Keliling.

5. Komplek Citra Garden Padang Bulan
Lokasi ini memiliki jadwal khusus Minggu dan layanan berlangsung di kawasan Lapangan Merdeka.

Masyarakat perlu memperhatikan bahwa jadwal tersebut hanya berlaku pada 18 hingga 23 Agustus 2026. Setelah periode tersebut, jadwal dan lokasi layanan SIM Keliling dapat berubah.

Untuk memperpanjang SIM, pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen. Persyaratannya meliputi fotokopi KTP, surat keterangan sehat, surat psikologi, serta SIM lama yang masih berlaku.

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM. Bagi masyarakat yang ingin membuat SIM baru, prosesnya tetap harus dilakukan melalui Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Jam operasional SIM Keliling juga berbeda antara hari kerja dan akhir pekan. Pada Senin hingga Jumat, layanan dibuka pukul 09.00-14.00 WIB.

Sementara pada Sabtu, layanan berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB. Adapun pada Minggu, operasional dimulai pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB.

Masyarakat disarankan datang sebelum jam pelayanan berakhir agar proses administrasi dapat dilakukan sesuai waktu operasional yang tersedia.

Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan lokasi maupun jadwal SIM Keliling, warga dapat memantau informasi resmi Satlantas Polrestabes Medan.* (ds/dh)

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan massa mahasiswa berangkat dari kampus UI, Depok, sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka dijadwalkan tiba di kawasan Bundaran HI sekitar pukul 13.00 WIB.

Baca Juga:

• Isu Demo Besar Sepanjang Agustus, Istana: Everything Is Okay

Delapan tuntutan yang dibawa BEM UI dalam aksi tersebut adalah:

- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yatalathof mengatakan demonstrasi menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" tutur Yatalathof.

Menurut Yatalathof, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa seharusnya ditujukan untuk seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan belum terwujudnya kedaulatan rakyat.

Beberapa persoalan yang disoroti antara lain perjanjian dagang dengan negara lain yang dinilai menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, persoalan penegakan hukum, minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang dinilai masih sebatas janji.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," ucapnya.

BEM UI menyatakan aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah sekaligus menyuarakan persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat.* (k/dh)

Mafirion merujuk Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Baca Juga:

• Rumah Susanah Dipasangi Garis Polisi Usai Viral Disebut Prabowo

Menurut Mafirion, langkah awal untuk mengakomodasi kewarganegaraan ganda terbatas dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Ia meminta apabila revisi dilakukan, aturan tersebut harus mengatur secara jelas hak dan kewajiban pemegang kewarganegaraan ganda. Hal itu mencakup ketentuan mengenai hak politik, jabatan publik, serta aspek pertahanan dan keamanan.

"Kita tidak perlu takut terhadap kewarganegaraan ganda. Yang penting desain hukumnya jelas, kepentingan nasional terlindungi, dan talenta Indonesia di seluruh dunia tetap memiliki ikatan kuat dengan tanah air," katanya.

Mafirion menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi bagi warga negara Indonesia yang memiliki karier dan talenta di luar negeri tetapi telah memiliki kewarganegaraan asing.

Menurut dia, Indonesia tidak seharusnya kehilangan hubungan dengan diaspora yang memiliki kemampuan, pengalaman, serta jaringan internasional hanya karena mereka memperoleh kewarganegaraan negara lain.

"Jangan sampai karena mereka menjadi warga negara asing, Indonesia kemudian kehilangan hubungan dengan anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan dan jaringan global. Mereka tetap bisa menjadi aset strategis bagi Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan kewarganegaraan ganda tersebut dimaksudkan secara terbatas dan hanya diberikan kepada kelompok dengan kriteria tertentu. Mereka antara lain ilmuwan, profesional, akademisi, dokter, teknolog, pengusaha, atlet, serta talenta lainnya yang dinilai memiliki kontribusi strategis.

"Indonesia jangan kehilangan talenta hanya karena mereka memilih kewarganegaraan lain. Negara harus mampu menarik kembali kemampuan, jaringan dan pengalaman mereka untuk kepentingan nasional," kata Mafirion.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar Indonesia membuka peluang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu yang dibutuhkan negara. Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Hari ini saya sampaikan ke dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menyebut kebijakan tersebut ditujukan kepada talenta istimewa yang dinilai mampu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan keberadaan jutaan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara.

Menurut Prabowo, sebagian diaspora harus memilih satu kewarganegaraan karena aturan yang berlaku saat ini belum memungkinkan status kewarganegaraan ganda secara umum.

Karena itu, pemerintah berencana mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta yang memiliki kemampuan khusus dan dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.* (k/dh)

Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pukul 09.00 WIB, IHSG bergerak di rentang 6.448,26 hingga 6.472,40 pada awal perdagangan.

Baca Juga:

• Setelah Sempat Mandek, Harga Emas Antam Kembali Naik Rp18 Ribu, Buyback Ikut Terkerek

Pada awal sesi perdagangan, sebanyak 283 saham tercatat menguat, 185 saham melemah, sedangkan 495 saham lainnya belum mengalami perubahan.

Sejumlah indeks saham domestik juga bergerak di zona hijau. Indeks LQ45 menguat 0,35% ke level 634,48. Kemudian indeks KOMPAS100 naik 0,5% ke posisi 833,25 dan IDX30 menguat 0,3% menjadi 354,79.

Penguatan juga terjadi pada indeks saham berbasis syariah. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik 1,92% ke level 226,77. Sementara Jakarta Islamic Index (JII) menguat 0,59% ke posisi 383,86.

Sementara itu, pergerakan saham-saham unggulan yang masuk dalam indeks LQ45 cenderung bervariasi pada awal perdagangan.

Saham PT Adaro Andalan Indonesia (AADI) melemah 0,27% ke level 9.400. PT Alamtri Minerals Indonesia (ADMR) turun 0,3% menjadi 1.675, sedangkan PT Alamtri Resources Indonesia (ADRO) terkoreksi 0,4% ke level 2.520.

Di sisi lain, beberapa saham tambang mencatat penguatan. Saham PT Amman Mineral (AMMN) naik 0,23% ke level 4.280 dan saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menguat 1,63% menjadi 3.120.

Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) juga naik 0,53% ke level 1.880. Sementara saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menguat 2,21% ke posisi 185.

Dari sektor perbankan, mayoritas saham bank besar juga bergerak menguat. Saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) naik 0,32% ke level 3.130. Saham PT Bank Mandiri (BMRI) menguat 0,72% menjadi 4.200, sedangkan PT Bank Central Asia (BBCA) naik 0,39% ke level 6.375.

Pergerakan IHSG dan saham-saham unggulan tersebut menjadi perhatian investor pada awal sesi perdagangan hari ini di tengah aktivitas transaksi yang cukup tinggi.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Nusron saat meluncurkan transformasi layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/8/2026). Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI disebutnya menjadi kesempatan untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih pasti bagi masyarakat.

Baca Juga:

• 18 Tahun Dipenjara dan Diasingkan Tanpa Pengadilan, Megawati Bongkar Kisah Pahit Bung Karno di HUT ke-81 RI

Nusron menegaskan kepastian menjadi salah satu prinsip utama dalam transformasi pelayanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, masyarakat yang mengajukan layanan harus mengetahui kapan permohonan mereka dapat diselesaikan.

"Jangan sampai rakyat itu putus asa, frustrasi karena layanan publiknya tidak pasti. Kita ngasih kepastian," ujarnya.

Nusron mengatakan pelayanan publik merupakan salah satu hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah. Karena itu, pelayanan pertanahan harus memberikan kepastian dan tidak membuat masyarakat menunggu tanpa kejelasan.

"Kita sebagai pemerintah, sebagai aparatur negara harus memberikan hak dasar warga negara. Itu namanya hak," katanya.

Salah satu transformasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah penerapan Pengukuran Terjadwal. Layanan tersebut kini telah diterapkan di 446 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dengan target masa tunggu pengukuran maksimal tujuh hari.

Nusron menyebut rata-rata waktu tunggu pengukuran secara nasional saat ini berada di kisaran nol hingga satu hari. Ia mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika masyarakat tidak mendapatkan kepastian mengenai jadwal pengukuran tanah.

"Dulunya masa tunggunya hanya tugas ngukur sama Allah SWT. Jelas tidak ada kepastian, ada yang cepat, ada yang lambat," ujarnya.

Selain layanan pengukuran, Kementerian ATR/BPN juga mulai menerapkan Peralihan Hak Terintegrasi atau layanan balik nama sertifikat. Program tersebut menargetkan penyelesaian maksimal 10 hari dan telah diterapkan di 17 Kantor Pertanahan.

Nusron menegaskan kepastian waktu pelayanan belum menjadi tujuan akhir. Menurutnya, pelayanan publik juga harus mampu memenuhi harapan dan menciptakan kepuasan masyarakat.

"Kalau sudah pasti kan harus menjawab ekspektasi masyarakat. Kan esensi daripada pelayanan publik adalah menciptakan kepuasan masyarakat," katanya.

Ia menilai ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus meningkat. Karena itu, aparatur negara harus mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Transformasi layanan pertanahan tersebut, kata Nusron, merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan hak dasar masyarakat di bidang pertanahan dapat terpenuhi.

"Ini salah satu ikhtiar untuk memberikan karpet merah buat rakyat Indonesia dalam hal pelayanan publik," ujarnya.* (k/dh)

Neeltje tergabung dalam Tim Adil Makmur. Berdasarkan informasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Neeltje merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura.

Baca Juga:

• "Suatu Saat Kalian Harus Jadi Pemimpin," Pesan Haru Rico Waas untuk 48 Paskibraka Medan

Neeltje merupakan putri dari Aiwoisendin Hendrik Werimon dan Steffi Edithya Florence Awom.

Posisi cadangan pembawa baki dalam Tim Adil Makmur ditempati Ismi Ulfaidah yang berasal dari Sulawesi Barat. Ismi merupakan siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar dan putri dari Rahman serta Suburia.

Selain Neeltje, Tim Adil Makmur terdiri atas sejumlah anggota Paskibraka dari berbagai provinsi di Indonesia. Baruno Wicaksono dari Jawa Barat dipercaya sebagai Komandan Kelompok (Danpok) 17. Ia berasal dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi.

Sementara Danpok 8 diisi Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang.

Posisi penggerek ditempati Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana dari Nusa Tenggara Barat, sedangkan pembentang dipercayakan kepada Mirza Rafi Navazani dari Kalimantan Barat.

Sejumlah anggota lain dalam kelompok tersebut juga berasal dari berbagai daerah, di antaranya Chintya Graciella Rorong dari Sulawesi Tengah, Cinzia Christovani Marantika dari Maluku, serta Felesia Rismaito Munthe dari Sumatera Utara.

Felesia tercatat sebagai siswi SMA Unggul Del. Keberadaan anggota Paskibraka dari berbagai wilayah tersebut mencerminkan keterwakilan daerah dalam pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan di tingkat pusat.

Selain 76 anggota Paskibraka tingkat pusat, sebanyak 24.397 anggota Paskibraka tingkat provinsi serta kabupaten dan kota juga menjalankan tugas dalam rangkaian upacara 17 Agustus 2026 di berbagai daerah di Indonesia.* (k/dh)

Potongan garis polisi berwarna kuning terlihat masih terpasang di bagian atap teras rumah Susanah pada Senin (17/8/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Garis serupa juga terlihat di sebuah bangunan di ujung gang yang biasa digunakan warga sebagai tempat berkumpul atau pos kamling.

Baca Juga:

• Selama Ini Kita Tak Menentukan Harga Sendiri, Pemerintah Siapkan Bursa Komoditas Icomex Mulai 2027

Pemasangan garis tersebut merupakan hasil pembahasan perangkat lingkungan, mulai dari Ketua RW, kepala desa hingga kepala dusun. Langkah itu dilakukan karena rumah Susanah terus didatangi awak media setelah namanya menjadi sorotan publik.

"Takutnya, khawatirnya mungkin jiwa anak-anaknya belum siap dengan kondisi yang tiba-tiba orang tuanya viral," kata Iis, dikutip dari Tribunnews.

Selain untuk membatasi keramaian, pemasangan garis pembatas tersebut disebut sebagai upaya menjaga kondisi psikologis anak-anak Susanah yang ikut terdampak sorotan setelah nama ibunya viral.

Warga setempat juga mengatur aktivitas peliputan di sekitar rumah Susanah. Wartawan yang hendak melakukan peliputan diminta berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat lingkungan agar kegiatan media tidak mengganggu warga.

Iis menyebut pemerintah, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos), sempat melakukan pengambilan gambar di lokasi tanpa berkoordinasi dengan perangkat lingkungan. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam memperketat pengaturan akses di sekitar rumah Susanah untuk sementara waktu.

Nama Susanah mencuat setelah disebut Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan Susanah sebagai warga Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah sekitar Rp700.000 per kilogram.

"Hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan publik, terutama mengenai angka upah Rp700.000 per kilogram. Namun, besaran tersebut hingga kini belum terverifikasi secara independen.

Di sisi lain, warga sekitar menyebut pekerjaan Susanah berbeda dari narasi yang beredar. Menurut Iis, profesi sebagai pengupas bawang tidak dikenal di lingkungan Kampung Ciuncal, khususnya RT 01.

"Di Kampung Ciuncal ini, terutama di RT 01, tidak ada profesi pengupas bawang ya," ujar Iis.

Iis menjelaskan Susanah diketahui membuat kain majun pada pagi hari. Pada siang hingga sore, Susanah disebut bekerja mencuci ompreng di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara itu, suami Susanah, Didim, disebut bekerja serabutan. Ia disebut menjalani pekerjaan sebagai kuli bangunan hingga menerima pekerjaan memperbaiki rumah warga.* (k/dh)

Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam untuk ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp1.397.500. Sementara emas ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram dijual seharga Rp2.635.600.000.

Baca Juga:

• Kapal di Selat Hormuz Anjlok Drastis, Harga Minyak Dunia Melonjak usai Gencatan Senjata AS-Iran Kandas

Dalam transaksi pembelian emas batangan, berlaku ketentuan PPh 22 sebesar 0,9% sesuai PMK Nomor 34/PMK 10/2017.Pajak tersebut dapat ditekan menjadi 0,45% apabila pembeli mencantumkan nomor NPWP dalam setiap transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Selasa (18/8/2026):

Emas 0,5 gram: Rp1.397.500
Emas 1 gram: Rp2.695.000
Emas 2 gram: Rp5.330.000
Emas 3 gram: Rp7.970.000
Emas 5 gram: Rp13.250.000
Emas 10 gram: Rp26.445.000
Emas 25 gram: Rp65.987.000
Emas 50 gram: Rp131.895.000
Emas 100 gram: Rp263.712.000
Emas 250 gram: Rp659.015.000
Emas 500 gram: Rp1.317.820.000
Emas 1.000 gram: Rp2.635.600.000.* (in/dh)

Perubahan ini berlaku untuk video berdurasi panjang dan siaran langsung (live streaming). Khusus tayangan live, view akan tercatat ketika pengguna masuk ke dalam siaran tersebut.

Baca Juga:

• Jarak Bukan Halangan, Rico Waas Khidmat Ikuti Detik-detik Proklamasi Live Streaming dari Pendopo Medan

YouTube mengatakan perubahan tersebut dilakukan untuk menyederhanakan sistem metrik yang selama ini berbeda di tiap format konten. Perbedaan tersebut dinilai dapat membuat kreator kesulitan memahami seberapa luas jangkauan konten mereka.

"Kami mendengar bahwa kreator ingin menghilangkan kebingungan metrik ini dan memahami exposure mereka secara akurat, itulah sebabnya kami melakukan pembaruan ini," kata YouTube, sebagaimana dilansir TechCrunch, Selasa (18/8/2026).

Sistem penghitungan seperti ini sebenarnya telah lebih dulu diterapkan pada YouTube Shorts. Sejak 2025, view Shorts dihitung setiap kali video mulai diputar atau diputar ulang. Pendekatan serupa juga digunakan sejumlah platform video pendek seperti TikTok dan Instagram Reels.

Meski angka view publik berpotensi lebih tinggi, YouTube tetap menyediakan metrik lain bagi kreator untuk mengukur tingkat keterlibatan penonton. Metrik tersebut disebut "Engaged views" dan tersedia melalui YouTube Analytics.

Engaged views menunjukkan jumlah penonton yang memilih terus menyaksikan video setelah konten mulai diputar. Dengan demikian, angka views dan engaged views nantinya dapat memberikan gambaran yang berbeda mengenai performa sebuah video.

Views lebih menggambarkan seberapa sering sebuah video mulai ditonton, sedangkan engaged views dapat membantu kreator melihat seberapa banyak penonton yang benar-benar melanjutkan menonton konten.

YouTube sebelumnya juga tidak pernah menyebut secara resmi durasi tertentu yang harus dipenuhi sebuah video agar dihitung sebagai view. Karena itu, anggapan bahwa sebuah video harus ditonton selama 30 detik agar tercatat sebagai view bukan merupakan ketentuan resmi YouTube.

Bagi kreator, perubahan sistem tersebut juga dipastikan tidak memengaruhi pendapatan maupun kelayakan monetisasi melalui YouTube Partner Program (YPP).

Meski jumlah view publik nantinya bisa meningkat, kreator tetap perlu memperhatikan metrik seperti engaged views dan watch time untuk mengetahui apakah penonton benar-benar bertahan menyaksikan konten hingga lebih lama.* (d/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum menetapkan secara resmi daftar komoditas yang nantinya masuk dalam Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Namun, komoditas yang menjadi produksi utama Indonesia disebut menjadi kandidat utama.

Baca Juga:

• Memahami Gestur Hubungan Politik Prabowo-Jokowi

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis tersebut disiapkan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumumkan pembentukan institusi tersebut dalam pidato tahunan di DPR.

Prasetyo menyebut bursa tersebut kemungkinan akan menggunakan nama Indonesia Commodity Exchange atau Icomex.

"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," ujarnya.

Terkait mekanisme pembentukan harga komoditas melalui bursa tersebut, Prasetyo mengatakan pemerintah masih menyiapkannya. Pemerintah nantinya akan menentukan mekanisme perdagangan, termasuk mempertimbangkan biaya dan harga komoditas di pasar global.

"Nanti lah ada mekanismenya. Sama, ada cost-nya, ada ininya, harga dunianya bagaimana," kata Prasetyo.

Di Indonesia saat ini telah terdapat Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Bursa swasta tersebut telah beroperasi sejak 2009 dan memfasilitasi perdagangan kontrak berjangka komoditas serta produk derivatif.

Saat ditanya apakah ICDX nantinya akan terintegrasi dengan Icomex, Prasetyo belum memberikan kepastian. Menurutnya, pemerintah masih menyiapkan skema yang dianggap paling tepat.

"Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa, intinya adalah bukan ada ini dan sebagainya, tidak. Tapi intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan nggak," ujarnya.

Prasetyo mengatakan kemungkinan integrasi antara ICDX dan bursa yang akan dibentuk masih terbuka. Namun, keputusan mengenai bentuk akhirnya masih dalam proses pembahasan pemerintah.

"Nanti kita lihat ininya, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," katanya.

Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas unggulan sekaligus meningkatkan kedaulatan dalam menentukan mekanisme perdagangan dan harga komoditas nasional.* (d/dh)

Apresiasi tersebut disampaikan Rico saat menghadiri jamuan makan malam bersama anggota Paskibraka Kota Medan 2026 di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (17/8/2026). Acara tersebut digelar Pemerintah Kota Medan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para anggota Paskibraka.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Seremoni, SATMA dan Satgas AMPI Binjai Rajut Kebersamaan dengan Warga di HUT ke-81 RI

"Atas nama Pemerintah Kota Medan dan pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari pagi hingga prosesi penurunan bendera, semuanya diselesaikan dengan sangat baik dan khidmat. Derap langkah yang luar biasa ini tercipta karena dilatih dengan disiplin, hati, dan kekuatan pikiran yang kuat," kata Rico.

Dalam acara tersebut, Rico juga berdialog dengan para anggota Paskibraka. Ia menyapa langsung Nayla Nursyata Sitepu dan sejumlah anggota lainnya yang dinilai tampil percaya diri serta berani selama menjalankan tugas.

Rico menegaskan tugas sebagai Paskibraka tidak sekadar menjalankan prosesi pengibaran bendera. Menurutnya, tugas tersebut merupakan simbol kehormatan, kebanggaan dan semangat untuk terus membangun bangsa.

Ia pun meminta para anggota Paskibraka menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal untuk meraih masa depan dan berkontribusi bagi Indonesia.

"Di tangan kalian anak-anak muda, bendera itu dikibarkan dengan semangat pantang menyerah. Camkan dalam diri kalian, suatu saat kalian harus menjadi pemimpin yang merawat dan memajukan Indonesia. Jangan lupa juga untuk selalu berterima kasih kepada orang tua atas doa dan dukungannya," tegas Rico.

Perwakilan Paskibraka Kota Medan, Nayla Nursyata Sitepu dan Azka Khaitami Siregar, turut menyampaikan terima kasih kepada Pemko Medan. Mereka juga mengapresiasi para pelatih dan pamong yang telah mendampingi mereka selama menjalani rangkaian pelatihan hingga pelaksanaan upacara.

Jamuan makan malam tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kegiatan itu sekaligus menjadi penutup rangkaian apresiasi Pemko Medan kepada para anggota Paskibraka yang telah menyukseskan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, unsur Forkopimda Kota Medan, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, Staf Ahli PKK Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta para pimpinan perangkat daerah.* (dh)

Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri Resepsi Kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Senin (17/8/2026) malam. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah Konsul Jenderal (Konjen) negara sahabat dan undangan lainnya.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Seremoni, SATMA dan Satgas AMPI Binjai Rajut Kebersamaan dengan Warga di HUT ke-81 RI

"Cita-cita itu baru cukup kalau sudah menjadi kenyataan dan sudah tercapai," tegas Bobby.

Dia menyebut Sumut memiliki kekayaan alam dan potensi yang besar, termasuk Danau Toba serta berbagai sumber daya alam lainnya. Potensi tersebut, kata dia, harus dijaga dan dikelola secara optimal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Karena itu, Bobby mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam pembangunan. Menurutnya, kebersamaan diperlukan karena tidak ada satu pihak yang mampu bekerja sendiri untuk mencapai target pembangunan daerah.

Bobby kemudian mengapresiasi pesan Konjen Malaysia di Medan Shahril Nizam Abdul Malek yang mengibaratkan pembangunan seperti perlombaan panjat pinang. Untuk mencapai puncak, diperlukan kerja sama antara pihak yang memanjat, menopang, memberi arah hingga menjaga agar tidak terjatuh.

"Dengan semangat kebersamaan tersebut, 'hadiah' di puncak bukan sekadar hadiah perlombaan, melainkan kemakmuran, kesempatan, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Sumut," ujar Bobby.

Bobby juga menyoroti pentingnya pemerintah menghilangkan berbagai hambatan dalam pembangunan, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Ia meminta agar birokrasi tidak justru menciptakan kesulitan.

"Jangan mempersulit orang. Kita saja sebagai umat manusia kalau dipersulit sesama manusia, kesalnya luar biasa," katanya.

Menurut Bobby, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan investasi, serta pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan. Hal itu dinilai penting untuk meningkatkan daya saing Sumut sekaligus mendukung target pembangunan nasional.

"Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan negara-negara sahabat, Sumut diharapkan mampu semakin berdaya saing dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita berharap Sumatera Utara menjadi emas yang paling bersinar di 2045 nanti," ujarnya.

Sementara itu, Konjen Malaysia di Medan Shahril Nizam Abdul Malek mengatakan Sumut memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai pertanian dan perkebunan, industri hingga pariwisata. Namun, menurutnya, potensi tersebut perlu didukung infrastruktur yang memadai, konektivitas yang kuat serta kemudahan perizinan.

Shahril menilai dukungan tersebut penting agar potensi Sumut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat.

"Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai ke puncak dengan kekuatan sendiri. Yang paling kuat berada di bawah, yang paling ringan mungkin berada di atas, yang berpengalaman mengatur strategi. Semua harus percaya kepada orang lain," ujar Shahril.

Ia juga mengibaratkan potensi Sumatera Utara seperti durian yang memiliki kulit berduri. Menurutnya, diperlukan cara yang tepat agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan hambatan bagi investor.

"Kalau salah membukanya, kita sendiri yang terluka. Kalau terlalu banyak duri dalam prosesnya, investor mungkin memilih makan buah yang lain," katanya.

Shahril menegaskan negara-negara sahabat di Sumut siap menjadi bagian dari pengembangan berbagai potensi daerah melalui kerja sama di bidang investasi, pariwisata, pendidikan, perdagangan, dan hubungan internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Shahril juga mengapresiasi kepemimpinan Bobby Nasution dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi, termasuk perhatian terhadap pembangunan di Kepulauan Nias.

Turut hadir Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Forkopimda Sumut, pimpinan BUMD, para rektor, pelatih, serta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).* (dh)

Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai aktivitas yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Momen perayaan kemerdekaan itu juga menjadi ajang bagi keluarga besar AMPI Kota Binjai untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat setempat.

Baca Juga:

• Tutup Rangkaian HUT ke-81 RI, Wagub Surya: Tantangan Global Kian Besar, Sumut Butuh Kolaborasi Kuat

"Momentum HUT RI ini kami jadikan ajang untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan antar kader dan masyarakat, serta menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat Kota Binjai," ujar Wanda.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPD AMPI Kota Binjai Manza. Sementara Satgas AMPI Kota Binjai diwakili oleh Bombom. Kehadiran jajaran AMPI tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan kepemudaan sekaligus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat.

Semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. AMPI Kota Binjai mendorong agar nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan gotong royong dapat terus diwujudkan melalui kegiatan positif di tengah masyarakat.

Dengan antusiasme warga dan kader yang mengikuti rangkaian kegiatan, perayaan kemerdekaan diharapkan dapat semakin memperkuat persatuan serta mendorong kontribusi generasi muda bagi kemajuan Kota Binjai.* (dh)

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang dijadwalkan berlangsung di Ruang Sidang 03 pada pukul 09.00 WIB. Agenda sidang perdana hari ini tercatat sebagai pemanggilan para pihak.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Keluarga Sutrimo Datangi Rumah Eks Jampidsus, Ini yang Dicari

Perkara praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dan akan diperiksa serta diadili oleh hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

Adapun pihak yang menjadi termohon dalam perkara tersebut meliputi Kapolda Metro Jaya, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor) Polri, serta Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Febrie Adriansyah sebelumnya resmi mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Rabu (5/8/2026). Tim kuasa hukum Febrie menyebut terdapat dugaan pelanggaran hukum acara dalam penanganan perkara yang menjerat kliennya.

Kuasa hukum menyatakan permohonan tersebut diajukan untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah proses dalam perkara Febrie, termasuk penetapan tersangka, penahanan, serta berbagai upaya paksa yang dilakukan penyidik.

"Perlu juga kami sampaikan bahwa pengajuan praperadilan ini adalah bagian dari upaya dan niat baik bersama untuk menguji proses penanganan perkara dari aspek hukum acara pidananya dan juga dari aspek administrasi dalam proses penyidikan," kata kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, di PN Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).

Tim kuasa hukum Febrie diketahui mengajukan dua permohonan praperadilan. Febri Diansyah mengatakan mekanisme tersebut digunakan untuk menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

"Jadi konteks utamanya adalah mari kita sama-sama menguji bagaimana proses penanganan perkara untuk Pak FA ini. Nah, tentu saja di hukum acara nanti ada detailnya teknisnya. Yang diuji adalah upaya paksa yang sudah dilakukan dan seluruh dokumen hukum yang terkait dengan hal tersebut," ujarnya.

Febri juga menyebut pihaknya sebelumnya menemukan sedikitnya sembilan dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara dalam perkara tersebut. Menurut dia, jumlah dugaan pelanggaran itu bertambah setelah tim melakukan penelusuran lebih lanjut dalam beberapa hari terakhir.

"Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya sembilan dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi," ungkapnya.* (k/dh)

Oleh:WT. Daniealdi

ADA pemandangan menarik dalam peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto tampak tersenyum lebar di panggung kehormatan. Di sebelah kanannya duduk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Di sebelah kirinya duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Prabowo dan Gibran Hadiri Karnaval HUT ke-81 RI di Monas

Sementara Gibran adalah putra Jokowi yang kini mendampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu, posisi duduk mereka pada hari kemerdekaan bukan sekadar persoalan tata tempat protokoler. Ia menjadi gambar politik.

Terlebih karena kamera berkali-kali memperlihatkan Prabowo dan Jokowi berbincang hangat. Keduanya bahkan terlihat tertawa lepas ketika menyaksikan berbagai pertunjukan hiburan rakyat setelah prosesi upacara inti. Media menggambarkan suasana tersebut sebagai pemandangan hangat yang mewarnai peringatan kemerdekaan.

Ketiganya tampak menikmati pertunjukan bersama, sementara keakraban Prabowo dan Jokowi terlihat dari percakapan dan tawa yang berulang di panggung kehormatan. Pada saat yang sama, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia itu berlangsung dalam suasana yang sangat simbolik. Tema yang diusung adalah "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Rangkaian acara juga dibuka dengan flypass 81 pesawat gabungan TNI dan Polri, pertunjukan yang secara simbolik merefleksikan usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Di tengah seluruh kemeriahan itu, justru interaksi tiga tokoh tadi yang menarik perhatian. Mengapa? Karena beberapa waktu terakhir ruang publik Indonesia diwarnai oleh spekulasi mengenai hubungan Prabowo dan Jokowi.

Benarkah hubungan keduanya mulai renggang? Benarkah Prabowo sedang mengambil jarak dari Jokowi? Benarkah dinamika politik di sekitar Gibran telah menciptakan keretakan di antara dua tokoh yang sebelumnya terlihat sangat dekat? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan muncul dari ruang hampa. Ia tumbuh dari berbagai dinamika politik yang berkembang setelah Prabowo menjadi Presiden.

Komunikasi politik Prabowo dengan berbagai kekuatan politik, termasuk dengan mereka yang berada di luar orbit politik Jokowi, dibaca oleh sebagian pihak sebagai tanda perubahan arah. Diamnya Prabowo menghadapi sejumlah serangan politik terhadap Gibran juga ditafsirkan dengan cara yang sama. Sebagian orang bahkan mulai membangun kesimpulan bahwa hubungan yang dahulu begitu erat antara Prabowo dan Jokowi sedang memasuki fase baru.

Di sinilah gambar dari Istana pada 17 Agustus 2026, menjadi menarik. Sebab gambar tersebut seolah-olah memberikan jawaban yang berbeda. Bukan melalui konferensi pers. Bukan melalui pernyataan resmi ataupun melalui pidato politik. Melainkan melalui adegan sederhana. Prabowo duduk di antara Jokowi dan Gibran. Mereka berbincang, tertawa, dan menyaksikan pertunjukan bersama. Dan semuanya berlangsung di hadapan publik pada momentum yang paling simbolik dalam kehidupan berbangsa, yakni peringatan hari kemerdekaan.

Tentu saja, saya tidak sedang mengatakan bahwa satu adegan di Istana otomatis membuktikan bahwa seluruh dinamika politik antara Prabowo dan Jokowi baik-baik saja. Politik jauh lebih kompleks daripada gesture poloitik. Di balik pintu-pintu kekuasaan selalu ada komunikasi, negosiasi, kepentingan, perbedaan pandangan dan kalkulasi yang tidak seluruhnya diketahui publik.

Karena itu, kita tidak boleh naif. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan apa yang justru diperlihatkan secara terbuka kepada publik. Dalam politik, simbol memiliki makna.

Dan gambar yang muncul berulang kali di layar televisi, pada momentum kenegaraan, tentu memiliki bobot yang berbeda dari pertemuan biasa. Terlebih ketika gambar tersebut hadir di tengah narasi mengenai keretakan.

Maka, pertanyaan yang lebih menarik bukan lagi sekadar apakah Prabowo dan Jokowi masih akrab. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa narasi tentang keretakan itu begitu mudah berkembang, dan mengapa Istana hari ini justru memperlihatkan gambar yang sebaliknya?

Membaca ulang hubungan Prabowo dan Jokowi

Gunjang ganjing poltik pasca-Pilpes 2024, telah secara siginifikan memunculkan spekulasi publik pada keretakan hubungan kedua tokoh poltik Indonesia ini. Namun hari ini, konteksnya menjadi lebih menarik. Sebab kita tidak lagi hanya berbicara tentang asumsi. Kita memiliki peristiwa aktual yang dapat diamati secara langsung.

Dan peristiwa itu membawa kita kembali kepada satu fakta penting tentang hubungan kedua tokoh ini. Prabowo dan Jokowi tidak memulai perjalanan politik mereka sebagai sahabat. Mereka justru memulainya sebagai rival. Pada 2014, keduanya bertarung dalam pemilihan presiden. Lima tahun kemudian, mereka kembali berhadapan. Dua kali Prabowo kalah. Namun, justru setelah kekalahan kedua itulah terjadi salah satu transformasi politik paling menarik dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Prabowo memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan itu pada mulanya menuai kontroversi. Sebagian pendukungnya merasa kecewa. Sebagian bahkan menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan politik yang telah dibangun bertahun-tahun. Namun, sejarah kemudian menunjukkan bahwa keputusan tersebut menjadi jembatan. Prabowo dan Jokowi yang sebelumnya bertarung akhirnya bekerja bersama.

Dari kompetitor menjadi mitra. Dari rival menjadi bagian dari satu pemerintahan. Dan dari hubungan politik itulah kemudian lahir konfigurasi Pilpres 2024, ketika Gibran menjadi pasangan Prabowo. Hubungan politik yang demikian panjang tentu tidak dapat dibaca hanya dengan satu atau dua peristiwa. Ada sejarah, ada kepentingan dan penghormatan.

Dan ada pula kemungkinan perbedaan. Namun, justru karena itulah kita perlu berhati-hati ketika menggunakan kata "renggang". Sebab berbeda tidak selalu berarti bermusuhan. Berkomunikasi dengan pihak lain tidak berarti berkhianat. Dan tidak tampil membela seseorang secara terbuka tidak otomatis berarti meninggalkannya.

Seorang presiden memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada menjaga satu hubungan personal. Ia harus menjaga keseimbangan kekuasaan, stabilitas pemerintahan, kepentingan negara dan masa depan politik bangsa.

Karena itu, sangat mungkin Prabowo memiliki kalkulasi politiknya sendiri. Dan sangat mungkin Jokowi juga memiliki agenda serta pandangan politiknya sendiri. Memiliki kalkulasi masing-masing tidak berarti hubungan personal dan penghormatan di antara keduanya harus hilang. Justru di situlah kedewasaan politik diuji. Maka saya kira, pemandangan di Istana pada 17 Agustus 2026, perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Bukan sebagai bukti bahwa semua persoalan politik telah selesai.

Bukan pula sebagai alasan untuk menutup mata terhadap kritik. Melainkan sebagai pengingat bahwa politik tidak selalu berjalan sesuai dengan narasi yang kita bangun sendiri. Kadang kita terlalu cepat menyimpulkan. Kita melihat satu peristiwa, lalu membangun cerita besar di atasnya. Seseorang membuka komunikasi dengan kelompok lain, kita menyebutnya pengkhianatan. Seseorang diam terhadap isu, kita menyebutnya menjauh. Seseorang tidak lagi tampil sesering sebelumnya, kita menyebut hubungan telah berakhir.

Padahal, politik jauh lebih kompleks. Dan hari ini, gambar sederhana di Istana mengingatkan kita tentang kompleksitas itu. Prabowo, Jokowi dan Gibran duduk bersama. Di tengah panggung kemerdekaan. Di hadapan rakyat Indonesia. Mungkin itu hanya kebetulan protokoler. Mungkin juga ada pesan yang ingin disampaikan. Kita tidak tahu.

Namun, sebagai publik, kita boleh membaca simbolnya. Dan simbol itu setidaknya mengatakan satu hal. Bahwa narasi tentang keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta yang sudah selesai. Ia masih merupakan spekulasi. Sementara gambar hari ini adalah fakta yang kita lihat sendiri.

Dan mungkin, justru di situlah kita perlu belajar membaca politik dengan lebih dewasa. Bukan dengan fanatisme. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesediaan untuk membedakan antara fakta, persepsi dan spekulasi.

Pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah keduanya mampu menempatkan kepentingan Republik di atas kepentingan politik masing-masing? Itulah ukuran yang sesungguhnya. Dan pada hari Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya, mungkin pertanyaan itu jauh lebih penting untuk kita renungkan.* (www.kompas.com)

*)Penulis AdalahDosen UNIKOM Bandung Pemerhati masalah politik, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.