Prabowo mengatakan Badan Geologi perlu mempererat kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan monitoring kondisi kebencanaan. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci bentuk integrasi yang dimaksud.

Baca Juga:

• Kebakaran Belum Padam Tapi Sawit Mulai Ditanam, Prabowo Murka Minta Usut Cukong di Baliknya

Dalam ratas tersebut, Prabowo membahas sejumlah bencana yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Di antaranya gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores, kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan juga kebakaran hutan, dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua," kata Prabowo.

Prabowo menilai kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire membuat pemerintah harus selalu siap menghadapi berbagai potensi bencana alam.

"Ini adalah takdir kita. Negara yang berada di lingkaran api the Ring of Fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," ujarnya.

Karena menghadapi ancaman bencana yang beragam, Prabowo menekankan perlunya penguatan sistem monitoring dan kesiapsiagaan pemerintah. Evaluasi terhadap penanganan bencana juga dinilai penting agar respons pada kejadian berikutnya dapat dilakukan lebih baik.

Salah satu hal yang disoroti Prabowo adalah kebutuhan peningkatan anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana. Menurutnya, dukungan anggaran perlu diperkuat sebagai bagian dari langkah antisipasi.

"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," tegas Prabowo.

Wacana integrasi Badan Geologi dan BMKG tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Belum ada penjelasan mengenai bentuk kelembagaan maupun mekanisme integrasi yang dimaksud Presiden.* (k/dh)

Puluhan tahun setelah bencana tersebut, aktivitas vulkanik kembali muncul di kawasan itu. Dari kaldera bekas letusan 1883 kemudian tumbuh gunung api baru yang dikenal sebagai Anak Krakatau.

Baca Juga:

• Viral Api Kepung Lereng Paropo Dekat Jalan Raya, 1,5 Hektare Lahan Akhirnya Berhasil Dijinakkan

Letusan Krakatau 1883

Menurut catatan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), aktivitas Krakatau mulai terlihat pada awal Mei 1883. Kepulan abu dan debu dari Pulau Krakatau saat itu disaksikan oleh kapten kapal perang Jerman Elisabeth.

Krakatau merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Aktivitas tersebut menjadi salah satu dokumentasi awal setelah Krakatau diperkirakan relatif tenang selama setidaknya 200 tahun.

Dalam dua bulan berikutnya, kapal-kapal yang melintas di sekitar kawasan Krakatau juga melaporkan kepulan hitam yang membubung dari gunung. Aktivitas tersebut disertai suara ledakan serta lontaran material vulkanik seperti abu pijar dan batu apung.

Puncak aktivitas terjadi pada 26 Agustus 1883. Sehari kemudian, 27 Agustus 1883, rangkaian ledakan semakin dahsyat hingga sebagian besar kawasan utara Pulau Krakatau runtuh ke laut.

Letusan tersebut menghasilkan lava, batu apung dan abu vulkanik dalam jumlah besar. Runtuhnya tubuh gunung kemudian memicu serangkaian tsunami yang menerjang kawasan pesisir di sekitar Selat Sunda.

Sekitar 36.000 orang meninggal dunia dalam bencana tersebut. Ratusan kota dan desa pesisir juga mengalami kehancuran.

Abu Krakatau Bikin Dunia Gelap

Dampak erupsi Krakatau 1883 tidak hanya dirasakan di sekitar Selat Sunda. Abu vulkanik yang terlontar ke atmosfer membuat kawasan sekitar Krakatau mengalami kegelapan selama sekitar dua setengah hari.

Dalam salah satu ledakan terbesar, abu vulkanik disebut terlontar hingga sekitar 80 kilometer ke atmosfer. Material vulkanik tersebut kemudian menyelimuti wilayah yang diperkirakan mencapai sekitar 800.000 kilometer persegi.

Partikel vulkanik yang menyebar ke berbagai penjuru dunia juga menyebabkan munculnya efek halo di sekitar Matahari dan Bulan.

Material di atmosfer turut mengurangi radiasi Matahari yang mencapai permukaan Bumi. Kondisi itu menyebabkan suhu global turun sekitar 0,5 derajat Celsius pada tahun setelah letusan. Suhu Bumi baru kembali ke kondisi normal sekitar 1888.

Suara ledakan Krakatau juga terdengar sangat jauh. Dentuman dilaporkan terdengar hingga Australia dan Pulau Mauritius yang berjarak lebih dari 4.600 kilometer dari Krakatau.

Ledakan tersebut bahkan menghasilkan gelombang tekanan atmosfer yang bergerak mengelilingi Bumi beberapa kali. Instrumen pengukuran di Inggris dan Amerika Serikat mencatat perubahan tekanan udara akibat erupsi tersebut.

Krakatau Runtuh dan Membentuk Kaldera

Rangkaian letusan 1883 membuat sebagian besar Pulau Krakatau runtuh ke laut dan membentuk kaldera berukuran besar.

Diperkirakan sekitar 21 kilometer kubik fragmen batuan terlontar dalam rangkaian letusan tersebut. Kaldera Krakatau yang terbentuk memiliki diameter sekitar 6 kilometer.

Erupsi juga menghasilkan aliran piroklastik, yakni campuran panas berkepadatan tinggi yang terdiri atas gas, abu vulkanik, batu apung dan bongkahan lava.

Aliran piroklastik dapat bergerak dengan kecepatan lebih dari 80 kilometer per jam. Suhunya dapat mencapai sekitar 700 derajat Celsius sehingga mampu menghancurkan, mengubur, menyeret atau membakar benda dan bangunan yang berada di jalurnya.

Meski letusan serta aliran piroklastik menimbulkan kerusakan besar, tsunami menjadi penyebab utama jatuhnya korban jiwa dalam bencana Krakatau.

Tsunami Jadi Penyebab Utama Korban

Gelombang tsunami yang terbentuk setelah letusan bergerak hingga wilayah yang sangat jauh. Di Banten, gelombang terbesar diperkirakan mencapai sekitar 41 meter.

Sedikitnya 165 permukiman di kawasan sekitar dihancurkan gelombang tersebut. Vegetasi di sejumlah pulau ikut tersapu, sementara rumah dan bangunan mengalami kerusakan parah.

Dari sekitar 36.000 korban jiwa dalam bencana Krakatau, lebih dari 34.000 kematian dikaitkan dengan tsunami.

Lahirnya Anak Krakatau

Setelah letusan besar 1883, kawasan Krakatau relatif tenang selama beberapa dekade. Aktivitas vulkanik kembali terlihat pada 1920-an.

Dari kawasan kaldera bekas letusan kemudian tumbuh kerucut gunung api baru yang dikenal sebagai Anak Krakatau. Nama tersebut berarti "anak Krakatau".

Anak Krakatau terus tumbuh sepanjang abad ke-20 melalui aktivitas erupsi berulang. Kemunculannya menjadi bagian penting dari sejarah vulkanik kawasan Selat Sunda.

Jika letusan 1883 menghancurkan sebagian besar gunung induknya, aktivitas vulkanik setelahnya justru membentuk gunung baru di dalam kaldera yang ditinggalkan.

Anak Krakatau Picu Tsunami 2018

Pada 22 Desember 2018, Anak Krakatau kembali menunjukkan aktivitas yang mematikan. Sebagian tubuh gunung runtuh ke laut dan material tersebut memicu tsunami yang menerjang pesisir Banten dan Lampung.

Gelombang tsunami di sejumlah wilayah Selat Sunda mencapai puluhan meter. Sedikitnya 437 orang meninggal dunia, lebih dari 30.000 orang terluka dan lebih dari 30.000 orang mengungsi.

Berbeda dengan tsunami 1883 yang berkaitan dengan letusan besar Krakatau, tsunami 2018 terutama dipicu oleh runtuhnya sebagian tubuh Anak Krakatau ke laut.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bahaya gunung api tidak hanya berasal dari letusan atau abu vulkanik. Ketidakstabilan tubuh gunung yang berada dekat laut juga dapat menjadi sumber tsunami.

Dalam peristiwa 2018, Anak Krakatau kehilangan sekitar dua pertiga volumenya. Namun aktivitas vulkaniknya tidak berhenti.

Gunung tersebut kembali mengalami erupsi pada 10 April 2020. Erupsi itu tidak menimbulkan kerusakan luas seperti peristiwa 2018.

Aktivitas Anak Krakatau bahkan berhasil direkam dari luar angkasa. Pada 13 April 2020, satelit Landsat 8 mengabadikan kondisi gunung tersebut setelah erupsi.

Rangkaian sejarah tersebut menunjukkan bahwa kawasan Krakatau tetap menjadi salah satu wilayah vulkanik yang perlu terus dipantau. Erupsi besar, runtuhan tubuh gunung hingga tsunami menjadi bagian dari potensi bahaya yang dapat muncul di kawasan Selat Sunda.* (k/dh)

Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid menyampaikan klarifikasi tersebut untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai posisi lembaganya dalam penerbitan buku tersebut.

Baca Juga:

• Bangkit Pascabanjir, PDM Aceh Utara Mulai Bangun Gedung Dakwah Muhammadiyah di Krueng Mane

Sodik juga memastikan buku Islam Ala Prabowo tidak ditulis maupun diterbitkan oleh tim BAZNAS. Keterlibatan BAZNAS dalam peluncuran buku pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BAZNAS 2025 disebut berada dalam konteks sinergi kelembagaan.

Menurut Sodik, sinergi tersebut melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam kegiatan literasi dakwah keagamaan. Ia menegaskan keterlibatan tersebut bukan bagian dari kegiatan politik praktis.

Sodik mengatakan kepercayaan masyarakat yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS merupakan amanah yang harus dijaga.

"Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu para muzaki dan donatur BAZNAS yang kami hormati. Kepercayaan Bapak dan Ibu untuk mempercayakan ZIS melalui BAZNAS adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang senantiasa kami jaga," ujarnya.

Di sisi lain, Sodik menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai pribadi dan Kepala Negara memberikan perhatian serta dukungan terhadap tugas dan fungsi BAZNAS.

Selain dukungan kebijakan, menurut Sodik, Prabowo juga mengamanahkan zakat, infak, dan sedekah pribadinya kepada BAZNAS. Saat ini, BAZNAS disebut tengah memilih sejumlah program unggulan yang akan disampaikan kepada masyarakat dan bersumber dari dana infak serta sedekah pribadi Presiden Prabowo.

"Selain dukungan kebijakan, beliau juga mengamanahkan zakat, infak, dan sedekah pribadi kepada BAZNAS. Bersama tim BAZNAS, saat ini kami sedang memilih beberapa program unggulan BAZNAS untuk disampaikan kepada rakyat Indonesia, yang bersumber dari dana infak dan sedekah pribadi Presiden Prabowo Subianto," ungkap Sodik.

BAZNAS juga menyatakan menghormati perhatian dan kritik masyarakat terkait pengelolaan dana ZIS. Sodik menegaskan pihaknya akan terus menjaga amanah para muzaki dan donatur.

"Terima kasih kepada para muzaki dan kepada masyarakat yang terus mengingatkan kami untuk menjaga amanah dan kepercayaan muzaki sebaik-baiknya," ucapnya.* (k/dh)

Suharyanto melaporkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru di Kalimantan Barat. Bahkan, di sejumlah lokasi yang baru saja terbakar disebut sudah terlihat persiapan untuk penanaman sawit.

Baca Juga:

• Geram Karhutla 'Sudah Kelewatan', Prabowo Minta Daftar Korporasi dan Ancam Cabut Total HGU

Mendengar laporan tersebut, Prabowo meminta dugaan kesengajaan di balik pembakaran tersebut ditelusuri lebih lanjut. Presiden ingin diketahui apakah praktik tersebut dilakukan masyarakat maupun korporasi.

"Saya tertarik juga habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, apakah ini rakyat atau korporasi, tolong diselidiki terus," tegas Prabowo.

Selain temuan di Kalimantan Barat, Suharyanto juga melaporkan adanya kasus pembakaran hutan di Jambi yang diduga dilakukan oleh orang suruhan.

Menurut Suharyanto, aparat menangkap pelaku yang disebut mendapatkan bayaran untuk melakukan pembakaran. Pelaku disebut menerima uang sebesar Rp500 ribu.

"Kami menangkap itu di Jambi ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang hanya Rp500.000 diberi upah begitu," ujarnya.

Laporan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mengusut faktor kesengajaan di balik sejumlah kasus karhutla. Prabowo sebelumnya juga telah meminta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

Pemerintah juga didorong memperkuat pengawasan terhadap kawasan bekas karhutla untuk memastikan tidak terjadi perubahan fungsi lahan secara ilegal setelah kebakaran.

Prabowo meminta proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh agar pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran maupun kemungkinan pembukaan perkebunan di lahan bekas kebakaran dapat diketahui.* (oz/dh)

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan penetapan tersangka terhadap PT TPL dilakukan pada Senin (7/9/2026). Sebelumnya, penyidik juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni BP dan SR yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga:

• Jerat Eks Jampidsus TPPU & Pasal Berlapis, Pakar: Momentum Kejagung Sapu 'Borok' Internal!

Saiful menjelaskan, selama periode 2008-2025 PT TPL melakukan ekspor produk bubur kertas kepada perusahaan afiliasinya, DP Macau Marketing International Ltd. Selain itu, perusahaan tersebut juga melakukan penjualan lokal kepada afiliasinya, Asia Pacific Rayon.

Dalam penyidikan, Kejagung menduga terjadi praktik under invoicing atau pencatatan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya. Dugaan tersebut dilakukan dengan mengubah dan memanipulasi kode HS atau Harmonized System berdasarkan karakteristik, kegunaan serta harga produk.

"Seharusnya merupakan produk dissolving pulp, namun diubah menjadi produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP," ujar Saiful.

Selain persoalan under invoicing, PT TPL juga disebut memiliki kewajiban menyampaikan dokumen transfer pricing atau TP Doc serta Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Badan kepada kantor pelayanan pajak untuk dilakukan pemeriksaan kewajaran harga transaksi.

Namun, Kejagung menduga laporan transaksi yang disampaikan PT TPL tidak dilakukan secara benar. Penyidik juga menduga perusahaan bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar proses pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Bahwa PT TPL Tbk secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar tidak dilakukan pengawasan, dan dalam melakukan review, telaah KKP dan LHP tidak berdasarkan pada audit program yang telah disusun oleh penyelenggara negara atau pejabat negara," kata Saiful.

Menurut Kejagung, rangkaian dugaan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Penyidik sebelumnya memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini setidak-tidaknya mencapai Rp2 triliun.

Penetapan PT TPL sebagai tersangka korporasi menjadi pengembangan terbaru dalam penyidikan perkara dugaan korupsi transfer pricing dan under invoicing tersebut.

Dalam perkara ini, PT TPL dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 6 Primair 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Tipikor.

Selain itu, Kejagung juga menerapkan dakwaan subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan perkara tersebut masih berlanjut untuk mendalami rangkaian transaksi, dugaan manipulasi pelaporan serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara.* (in/dh)

Permintaan itu disampaikan Prabowo setelah mendengar laporan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai penegakan hukum terhadap korporasi yang berkaitan dengan kasus karhutla.

Baca Juga:

• Minta Kader Jadi Jubir Prabowo, Gerindra Sumut: Jangan Biarkan Presiden Sendirian Lawan Penentang

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam apabila terdapat korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta kementerian terkait bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penilaian terhadap perusahaan yang diduga terlibat.

"Nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, langkah tegas perlu dilakukan karena dampak karhutla dinilai sudah melampaui batas. Selain memberikan sanksi administratif, pemerintah diminta menelusuri pemilik sebenarnya di balik korporasi yang diduga terlibat.

"Ini sudah kelewatan, saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri melaporkan kepada Prabowo bahwa Polri telah mengusut sejumlah kasus karhutla. Dari penanganan tersebut, terdapat korporasi yang masih dalam proses penyelidikan terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah juga terus memperkuat penanganan karhutla melalui penegakan hukum, peningkatan armada pemadam, serta langkah mitigasi agar kebakaran tidak meluas.

Permintaan Prabowo untuk menelusuri korporasi yang diduga terlibat sekaligus membuka opsi pencabutan izin menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi berkaitan dengan karhutla.* (in/dh)

Pandangan tersebut disampaikan intelektual muda asal Aceh Dr. (C) H. Laksamana Muflih, Lc, M.Ag, MA dalam perbincangan di Banda Aceh, Senin (7/9/2026). Menurut mahasiswa Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, perkembangan pemikiran Islam di sejumlah kota tersebut menunjukkan adanya tradisi intelektual yang tidak seragam.

Baca Juga:

• Ini Takdir Kita, Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Selalu Siap Hidup di Ring of Fire

Sementara itu, tradisi intelektual di Malang digambarkan melalui metafora pohon ilmu atau syajarah al-'ilm. Model yang dikembangkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut menempatkan fondasi keilmuan sebagai akar yang kemudian berkembang menjadi berbagai cabang pengetahuan.

Perbedaan itu, kata Laksamana, bukan berarti tujuan Yogyakarta dan Malang bertentangan. Yogyakarta lebih menekankan keterhubungan antardisiplin, sedangkan Malang menekankan fondasi dan struktur keilmuan. Keduanya sama-sama berupaya mengurangi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan tinggi Islam.

Adapun Ciputat berkembang dari lingkungan IAIN Jakarta yang kemudian menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tradisi intelektual di kawasan itu antara lain dipengaruhi Harun Nasution melalui gagasan rasionalisasi teologi dan kemudian berkembang melalui sejumlah intelektual seperti Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Bahtiar Effendy dan Fachry Ali.

Menurut Laksamana, istilah "Mazhab Ciputat" bukanlah mazhab fikih, melainkan istilah untuk menggambarkan tradisi intelektual yang tumbuh dari lingkungan akademik tertentu.

Ia menggambarkan Ciputat dengan metafora pintu. Pintu berfungsi sebagai batas sekaligus jalan untuk keluar dan masuk. Dalam konteks pemikiran Islam, metafora itu menggambarkan keterbukaan terhadap berbagai gagasan, disiplin ilmu, kelompok sosial dan persoalan kemanusiaan.

Tradisi tersebut mencakup moderasi, inklusivitas, kontekstualisasi ajaran Islam, pembaruan pemikiran serta perhatian terhadap persoalan sosial dan politik. Dialog antaragama, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi juga menjadi bagian dari ruang diskusi intelektual yang berkembang di Ciputat.

Namun, Laksamana menilai istilah "Mazhab Ciputat" tidak bisa dipahami sebagai sebuah tradisi yang sepenuhnya homogen. Keberadaan tokoh seperti M. Quraish Shihab menunjukkan adanya pendekatan yang beragam. Jika Harun Nasution dikenal dengan rasionalisasi teologi, Quraish Shihab mengembangkan pembaruan melalui tradisi tafsir, kajian bahasa Al-Qur'an dan kontekstualisasi penafsiran.

Label Ciputat sebagai ruang liberal juga menjadi bagian dari perdebatan. Menurutnya, kebebasan berpikir yang berkembang sejak masa Harun Nasution memang pernah menimbulkan reaksi. Namun, perdebatan tersebut justru ikut membentuk tradisi yang menekankan keterbukaan dan pencarian titik temu atau kalimatun sawa'.

Laksamana menegaskan keterbukaan tidak berarti menerima semua pandangan tanpa batas. Ia mengibaratkan pintu tetap membutuhkan dinding sebagai batas. Karena itu, keterbukaan Ciputat lebih tepat dipahami sebagai kesediaan mempertemukan teks agama, rasio, ilmu pengetahuan dan realitas sosial dalam ruang dialog.

Gagasan tersebut kemudian terlihat dalam pembahasan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan dan kemaslahatan. Sejumlah intelektual dari tradisi Ciputat juga membawa persoalan tersebut ke dalam dialog antara hukum Islam dan persoalan masyarakat modern.

Menurut Laksamana, perbedaan latar belakang agama, jenis kelamin maupun identitas sosial tidak semestinya menjadi alasan otomatis untuk menghilangkan hak dasar seseorang. Yang perlu dilihat adalah prinsip keadilan, kesetaraan dan pemenuhan kualifikasi dalam ruang sosial yang dihadapi.

Dalam konteks itu, Mazhab Ciputat dinilai lebih tepat dipahami sebagai tradisi intelektual yang menjadikan keterbukaan, dialog dan keberanian menghadapkan Islam pada persoalan manusia sebagai salah satu modal pemikiran Islam Indonesia.

"Seorang Muslim tetap Muslim, katanya seorang Kristen tetap Kristen, seorang perempuan tetap perempuan, dan seorang laki-laki tetap laki-laki. Perbedaan itu tidak harus dihapus untuk membangun keadilan," kata Laksamana.

Ia menilai keterbukaan tersebut juga dapat diperluas dalam dialog antaragama. Tradisi intelektual di UIN Jakarta, misalnya, berkembang dalam pembahasan pluralisme agama dan filsafat perenial sebagai upaya menemukan titik temu tanpa menghilangkan perbedaan.

Pada akhirnya, menurut Laksamana, kekuatan Islam Indonesia tidak hanya terletak pada akar keilmuan yang kuat, tetapi juga pada jejaring pengetahuan dan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat dengan latar belakang berbeda bertemu.

Karena itu, Mazhab Ciputat dinilai layak dibaca kembali bukan sebagai tradisi yang memiliki satu jawaban untuk seluruh persoalan, melainkan sebagai salah satu model intelektual yang menempatkan keterbukaan, dialog dan keberanian menghadapi persoalan kemanusiaan sebagai bagian dari perkembangan keislaman Indonesia.* (dh)

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok Khairul Imam Tarmizi mengatakan gunung masih berstatus Level II atau Waspada saat kembali mengalami erupsi.

Baca Juga:

• Penjelasan Pakar dan Badan Geologi Soal Erupsi Serentak 4 Gunung Api di Indonesia

Letusan sore itu juga disertai suara dentuman dengan intensitas sedang. Petugas mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ile Lewotolok, termasuk pengunjung, pendaki dan wisatawan, tidak memasuki kawasan dalam radius 2-3 kilometer dari pusat aktivitas gunung pada sektor selatan dan tenggara.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava serta awan panas yang dapat mengarah ke sektor selatan dan tenggara, sektor barat, serta sektor timur laut Gunung Ile Lewotolok.

Selain menjauhi kawasan rawan, warga di sekitar gunung diminta menggunakan masker pelindung mulut dan hidung. Perlindungan terhadap mata dan kulit juga dianjurkan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

Masyarakat juga diminta menutup tempat penampungan air bersih agar tidak terkontaminasi abu vulkanik.

Sementara itu, warga Desa Amakaka, Nadus Jue, melaporkan abu vulkanik telah mencapai permukiman warga. Abu disebut terlihat di jalan, dedaunan hingga rumah penduduk.

"Abu di jalan, hitam dedaunan, dan di rumah warga," ujar Nadus.

Aktivitas vulkanik Gunung Ile Lewotolok juga ditandai dengan adanya aliran lava baru sejauh sekitar 500 meter yang mendekati kawasan kampung lama Lewohala.

Kawasan tersebut terdapat rumah-rumah adat yang direncanakan menjadi lokasi Pesta Kacang, ritual adat tahunan masyarakat di kaki Gunung Ile Lewotolok.

Masyarakat diminta terus memantau informasi resmi dari petugas pengamatan gunung api serta mematuhi seluruh rekomendasi keselamatan selama aktivitas Gunung Ile Lewotolok masih berlangsung.* (d/dh)

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan capaian tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Sikat Habis Dalang Rusuh Demo 27 Agustus! IPW Bongkar Dugaan Skenario Jahat Pihak Ketiga & Aliran Dana Gelap

Penindakan paling banyak dilakukan terhadap peredaran rokok ilegal. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Bea Cukai mencatat 12.617 penindakan dengan barang bukti mencapai 1,123 miliar batang rokok ilegal.

Sebagai pembanding, sepanjang 2025 Bea Cukai mencatat 20.102 penindakan terhadap rokok ilegal dengan total barang bukti sebanyak 1,404 miliar batang.

Selain rokok ilegal, pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas ekspor dan impor. Hingga Agustus 2026, tercatat 325 penindakan di sektor ekspor dengan nilai barang yang diamankan mencapai Rp1,82 triliun.

Sementara itu, pada sektor impor terdapat 6.309 penindakan dengan total nilai barang mencapai Rp6,93 triliun.

Bea Cukai juga melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika. Hingga Agustus 2026, petugas mengamankan barang bukti narkotika dengan total berat mencapai 11,43 ton.

Djaka mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum lainnya.

"Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum yang lain," katanya.

Bea Cukai menegaskan pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal, termasuk rokok ilegal, narkotika serta pelanggaran di sektor ekspor dan impor, terus dilakukan untuk menjaga kepatuhan dan melindungi penerimaan negara.* (d/dh)

Sugiat mengatakan kader Gerindra memiliki posisi strategis untuk menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintahan Prabowo kepada masyarakat. Penyampaian informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya informasi yang keliru terkait program pemerintah.

Baca Juga:

• Gebrak Meja di Hambalang! Prabowo Panggil Rosan & Bahlil, 290 BUMN Resmi Ditutup Demi Hemat Rp 50 Triliun

Menurutnya, informasi mengenai kebijakan pemerintah masih kerap diwarnai misinformasi. Karena itu, kader Gerindra diminta tidak hanya menjalankan tugas sesuai jabatan masing-masing, tetapi juga aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru tentang apa yang sedang dilakukan pemerintah. Kader Gerindra harus hadir memberikan penjelasan dan menyampaikan informasi yang benar," katanya.

Sugiat juga mengajak seluruh kader memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pemerintahan Prabowo. Menurutnya, kader yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif memiliki tanggung jawab untuk membantu menyampaikan serta mengawal pelaksanaan program pemerintah.

"Kita harus bergotong royong membantu pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan biarkan Presiden Prabowo sendirian menghadapi kelompok-kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan," tegasnya.

Ia menilai kader Gerindra juga harus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Selain menyampaikan program dan kebijakan pemerintah, kader diminta memahami persoalan yang muncul di tengah masyarakat untuk kemudian menjadi bahan masukan bagi pemerintah.

Bimtek tersebut menjadi salah satu momentum bagi kader Gerindra Sumut untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi mereka, baik sebagai wakil rakyat maupun pejabat yang berada di lingkungan pemerintahan.

Sugiat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI berharap kader Gerindra yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi Sumut maupun DPRD kabupaten/kota dapat menjalankan peran politik secara baik sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif kader, Sugiat berharap berbagai program pemerintahan Prabowo dapat tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat dan tidak terdistorsi oleh informasi yang keliru.

"Intinya, kader Gerindra harus hadir di tengah masyarakat, menjelaskan program pemerintah, dan ikut bergotong royong memastikan pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dengan baik," jelasnya.* (ds/dh)

"Narkoba itu Pemerintah Kota Medan mengecam benar hal tersebut. Saya mengecam benar, ya, di mana ini masih di dalam lingkungan Pemerintah Kota Medan, terutama kepling, sangat mengecewakan," ujar Rico di Medan, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Bayangan Dwifungsi Muncul Lagi, UU Polri Digugat ke MK gara-gara 4.351 Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

"Satu, pengawasan akan kita tingkatkan. Tapi ke depannya, saran-saran dan masukan dari rekan-rekan semua ini, terutama untuk pengecekan, pengecekan kepada rekan-rekan kita ASN ini, terutama yang di wilayah, untuk dites narkoba," katanya.

Menurut Rico, mekanisme pemeriksaan urine akan dibahas lebih lanjut. Ia menyebut terdapat sejumlah masukan agar pemeriksaan terhadap aparat dilakukan secara rutin.

Rico juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat apabila pemeriksaan narkoba dilakukan secara massal. Menurutnya, data hasil pemeriksaan harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses pengawasan.

"Bagaimana check and recheck-nya. Begitu dia awal mendaftar itu harus kita lakukan. Saran-saran masyarakat itu baik sekali. Sekali lagi saya tegaskan ini (narkoba) memang harus kita berantas," ujar Rico.

Rico kemudian meminta para camat mengambil tindakan terhadap kepling yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba.

"Kita minta dari camat yang langsung dipecat," tegasnya.

Sebelumnya, salah satu kasus melibatkan seorang perempuan berinisial FAP (41) yang menjabat sebagai kepala lingkungan. FAP diduga terlibat peredaran narkotika berupa vape narkoba atau pod getar serta pil ekstasi.

Kasus lainnya terjadi di Kecamatan Medan Polonia. Pada 15 Agustus 2026, Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut menangkap seorang kepala lingkungan berinisial AR (37) yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis ekstasi.

AR ditangkap saat diduga hendak melakukan transaksi narkotika di Jalan Starban, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

AR diketahui menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Jalan Cik Ditiro Blok 11 D, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia.

Pemkot Medan menegaskan pengawasan terhadap aparat kewilayahan akan diperkuat, termasuk membahas mekanisme pemeriksaan narkoba, sebagai bagian dari upaya memberantas peredaran narkotika di lingkungan pemerintahan.* (ds/dh)

Dana pembayaran tersebut berasal dari sebagian Dana Desa yang sebelumnya telah disisihkan. Nilai Rp40 triliun itu merupakan bagian dari total kewajiban KDKMP sebesar Rp240 triliun yang akan dicicil setiap tahun.

Baca Juga:

• Tindak Tegas Kasus Karhutla, Kapolri Ancam Jerat Pelaku Perorangan dan Korporasi Pasal Berlapis

Purbaya mengatakan dana tersebut pada dasarnya sudah tersedia sehingga pemerintah tinggal melakukan pembayaran. Namun, pelaksanaan pembayaran masih menunggu prosedur yang dinilai harus dibuat secara jelas.

"Sudah, tinggal dibayar. Cuma kita masih menunggu prosedur yang clear jangan sampai ada kesalahan dalam prosedur kita nanti. Tapi sudah siap semua," kata Purbaya.

Menurutnya, kehati-hatian diperlukan agar proses pembayaran tidak menimbulkan kesalahan administratif maupun persoalan hukum di kemudian hari.

"Clear-nya jangan sampai di penjara gitu, jangan salah-salah prosedur," tambahnya.

Purbaya juga menegaskan pembayaran kewajiban Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mengganggu kondisi perbankan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan skema pembayaran tersebut sehingga tidak menimbulkan tekanan tambahan dari sisi pembiayaan.

Sebelumnya, Purbaya memastikan kewajiban Koperasi Desa Merah Putih juga tidak akan menambah tekanan terhadap defisit anggaran negara. Kebutuhan pembayaran telah diperhitungkan dalam pos Dana Desa.

Dengan dana yang telah disiapkan dan prosedur yang sedang dimatangkan, pemerintah tinggal menunggu mekanisme pelaksanaan pembayaran diselesaikan sebelum kewajiban sebesar Rp40 triliun tersebut dibayarkan.* (k/dh)

Gugatan diajukan Andika Adipura, pekerja harian lepas asal Lamongan, Jawa Timur. Perkara tersebut telah terdaftar di MK dengan nomor 330/PUU-XXIV/2026 dan diregistrasi pada Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Cabut Gugatan Batas Masa Jabatan Kapolri, Pemohon Tak Bisa Ajukan Lagi ke MK

"Termasuk (untuk) Pemohon, pada hakikatnya menciptakan kedudukan yang tidak sama," demikian dikutip dari berkas permohonan yang dilansir dari situs MK, Senin (7/9/2026).

Pemohon juga menilai penempatan polisi aktif di instansi sipil berpotensi membatasi hak konstitusional warga untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam birokrasi pemerintahan, termasuk melalui jalur Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).

Dalam gugatannya, Andika turut mengutip data dari pemerintah yang tercantum dalam putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Berdasarkan fakta persidangan dalam putusan tersebut, terdapat 4.351 anggota Polri aktif yang bertugas di luar struktur organisasi kepolisian.

Dari jumlah tersebut, 1.184 personel disebut berpangkat perwira, sedangkan 3.167 lainnya merupakan bintara dan tamtama.

Pemohon menilai data tersebut menunjukkan penempatan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian telah berlangsung dalam jumlah besar, bukan sekadar kasus yang terjadi sesekali.

"Bahwa data resmi tersebut menunjukkan bahwa praktik penempatan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian bukan merupakan fenomena yang bersifat insidental atau jarang terjadi, melainkan praktik yang berlangsung dalam skala ribuan personel setiap tahunnya dan menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun," tulis pemohon dalam berkas gugatan.

Gugatan tersebut juga menyoroti kekhawatiran munculnya kembali konsep Dwifungsi aparat dalam administrasi pemerintahan sipil. Menurut pemohon, pemisahan yang tegas antara fungsi kepolisian dan administrasi sipil merupakan bagian penting dari semangat reformasi 1998.

"Pemisahan fungsi tersebut menjadi dasar konstitusional bagi keharusan menjaga batas yang tegas antara personel aktif Polri dan jabatan sipil yang tidak bersangkut paut dengan fungsi kepolisian," papar pemohon.

Dalam petitumnya, Andika meminta MK menyatakan frasa "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 28A ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara limitatif dan tertutup.

Ia juga meminta Pasal 28A ayat (3) UU Polri dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alternatif lainnya, pemohon meminta pasal tersebut beserta Pasal 28A ayat (4) dinyatakan konstitusional bersyarat.

Pemohon mengusulkan agar penempatan anggota Polri aktif di luar struktur kepolisian hanya diperbolehkan pada jabatan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan, perlindungan masyarakat atau penegakan hukum.

Perkara tersebut kini tercatat sebagai salah satu gugatan yang menguji ketentuan baru dalam UU Polri terkait penempatan anggota kepolisian aktif pada jabatan sipil.* (k/dh)

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan Hendro Nugroho mengatakan warna merah pada matahari diduga muncul akibat tingginya konsentrasi polutan di atmosfer.

Baca Juga:

• Angin Berbalik Arah BMKG Prediksi Hujan 9-12 September Siap Luruhkan Abu Krakatau

Menurut Hendro, secara meteorologis kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya partikel di atmosfer seperti aerosol, debu dan asap yang memengaruhi proses perambatan cahaya matahari.

Hendro mengatakan dari hasil pengamatan, kondisi tersebut terlihat mulai sekitar pukul 17.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Konsentrasi polutan disebut semakin meningkat pada periode tersebut.

Keberadaan aerosol di atmosfer diduga menjadi salah satu faktor yang memperkuat warna kemerahan pada matahari. Kondisi udara kabur atau haze juga membuat pandangan terhadap matahari tampak semakin kemerahan.

Meski demikian, Hendro memastikan fenomena tersebut bukan akibat abu vulkanik Gunung Sinabung. Berdasarkan analisis kualitas udara menggunakan parameter PM2.5, tidak ditemukan indikasi abu vulkanik maupun asap kebakaran hutan sebagai penyebabnya.

"Dari PM2.5 itu tidak menunjukkan adanya abu vulkanik atau kebakaran (hutan) itu," ungkap Hendro.

Fenomena serupa tidak terlihat lagi pada Senin (7/9/2026) pagi. Hendro menyebut kondisi atmosfer sudah lebih bersih setelah hujan turun pada malam sebelumnya.

"Karena kan semalam hujan, jadi membersihkan atmosfer dari debu polutan-polutan itu. Nah, mungkin nanti sore kita lihat saja apakah sama kasusnya atau sudah berkurang," jelasnya.

Prakirawan BBMKG Wilayah I Ilham Haris Batubara menjelaskan secara ilmiah, partikel-partikel di atmosfer dapat membuat cahaya biru lebih banyak dihamburkan sehingga cahaya yang sampai ke mata lebih didominasi warna merah atau jingga.

"Jadi, fenomena matahari tampak merah yang terlihat masyarakat Medan kemarin pada dasarnya merupakan efek optik atmosfer. Bukan berarti mataharinya berubah warna, tetapi cahaya matahari mengalami proses hamburan dan penyaringan oleh kondisi atmosfer sebelum sampai ke mata penglihat," ujar Ilham.

Menurut Ilham, efek matahari terlihat merah biasanya semakin jelas ketika posisi matahari masih rendah, terutama pada pagi atau sore hari.

BMKG mengimbau masyarakat tidak panik. Namun, apabila kondisi udara terlihat berkabut atau berasap dan jarak pandang menurun, masyarakat diminta tetap memperhatikan kualitas udara serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait.* (k/dh)

Video kebakaran tersebut viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, kobaran api terlihat cukup besar di sisi lereng bukit dan berada tidak jauh dari jalan yang dilalui kendaraan.

Baca Juga:

• 342 Bencana Landa Sumut dalam 8 Bulan, Bobby Nasution Terbitkan Ingub Siaga Karhutla dan Banjir

"Benar berdasarkan informasi dari rekan-rekan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) XV benar telah terjadi peristiwa kebakaran," ujar Zainuddin Senin (7/9/2026).

Sementara itu, Kabid Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 20.00 WIB di wilayah Desa Kodon Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.

Lokasi tersebut berada di jalur penghubung Desa Tongging, Kabupaten Karo, dengan Desa Paropo, Kabupaten Dairi.

Menurut Sri, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 1,5 hektare. Area yang terdampak terdiri dari semak belukar dan rerumputan.

Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena lokasi kebakaran berada di kawasan perbukitan yang cukup curam. Kondisi tersebut membuat petugas kesulitan menjangkau titik api.

"Pemicunya dikarenakan lokasi terdampak merupakan perbukitan yang cukup curam, jadi pemadaman api sedikit terkendala," kata Sri.

Meski demikian, BPBD Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Karo dan BPBD Karo terus melakukan upaya pemadaman hingga api akhirnya berhasil dikendalikan.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Petugas masih mendalami faktor yang memicu munculnya api di kawasan tersebut.

Tidak ada korban luka maupun korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa karhutla tersebut.* (k/dh)

Padahal saat pembukaan perdagangan, IHSG sempat menguat hingga level tertinggi harian 6.667,75. Namun, penguatan tersebut tak bertahan hingga sesi kedua. IHSG kemudian bergerak turun dan menyentuh level terendah 6.610,93.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,05 Persen ke 6.639,77, Saham KLBF hingga BUMI Naik

Aktivitas investor asing juga mewarnai perdagangan. Investor asing tercatat melakukan pembelian sebesar Rp287,20 miliar sepanjang perdagangan. Namun, di pasar reguler terjadi net foreign sell atau jual bersih asing sebesar Rp317,01 miliar.

Pelemahan IHSG terjadi setelah pada pekan sebelumnya pasar saham Indonesia mencatat penguatan. Saat itu, investor asing membukukan inflow sekitar Rp1,60 triliun di pasar reguler.

Di kawasan Asia, pergerakan bursa pada awal pekan juga berlangsung beragam. Nikkei Jepang menguat 2,12% atau 1.378 poin ke level 66.399,79 dan menjadi indeks dengan penguatan terbesar.

Shanghai Composite turut naik tipis 0,07% atau 2,57 poin ke level 3.932,69. Sementara itu, Hang Seng Hong Kong melemah 0,93% atau 237,75 poin ke level 25.413,11.

Straits Times Singapura juga terkoreksi 0,17% atau 9,68 poin. Pergerakan tersebut menunjukkan sentimen positif yang menopang bursa Asia pada pekan lalu tidak sepenuhnya berlanjut pada awal pekan ini.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan penguatan bursa Asia pada pekan lalu didorong oleh meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed).

Pada perdagangan Jumat sebelumnya, indeks MSCI Emerging Asia tercatat menguat 1,6%. Nikkei 225 Jepang dan Topix masing-masing naik 1,3% dan 0,03%.

Bursa Korea Selatan dan Taiwan yang didominasi saham teknologi juga menguat masing-masing 1,6% dan 1,5%. Hang Seng Hong Kong naik 1,7%.

Sementara itu, ASX 200 Australia melemah 0,16%, STI Singapura menguat 0,9%, sedangkan KLCI Malaysia turun 0,4%.

Fanny menyebut perbaikan sentimen pasar sebelumnya turut dipengaruhi pernyataan Gubernur The Fed Christopher Waller. Waller disebut lebih memilih mempertahankan suku bunga pada pertemuan September apabila data inflasi berikutnya kembali menunjukkan tanda-tanda disinflasi.

Pergerakan bursa Asia yang kembali beragam menjadi salah satu sentimen yang dicermati investor dalam melihat arah pasar saham pada perdagangan berikutnya.* (k/dh)

Fenomena erupsi yang terjadi hampir bersamaan tersebut mendapat penjelasan dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Badan Geologi menyebut erupsi beberapa gunung api pada hari yang sama merupakan fenomena alami.

Baca Juga:

• Angin Berbalik Arah BMKG Prediksi Hujan 9-12 September Siap Luruhkan Abu Krakatau

"Beberapa gunung api dapat erupsi pada hari yang sama secara alami," tulis Badan Geologi, Senin (7/9/2026).

Badan Geologi menegaskan kejadian tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya satu fenomena besar yang menghubungkan aktivitas seluruh gunung api.

Setiap gunung api juga memiliki karakteristik serta sistem vulkanik yang berbeda. Erupsi merupakan salah satu bentuk aktivitas gunung api yang dapat terjadi secara alami dan tidak selalu berlangsung dalam skala besar.

Menurut Badan Geologi, hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah perubahan aktivitas gunung api dari pola normalnya. Dengan demikian, peningkatan aktivitas perlu dipantau berdasarkan karakteristik masing-masing gunung.

"Erupsi beberapa gunung api yang terjadi pada hari yang sama merupakan aktivitas vulkanis yang alami dan tidak saling memicu satu dan yang lainnya," demikian kesimpulan Badan Geologi.

Ahli gempa dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono juga menjelaskan fenomena erupsi simultan tersebut dari sisi geologi.

Daryono menyebut erupsi empat gunung api itu merupakan bagian dari dinamika tektonik global di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

"Fenomena erupsi simultan pada empat gunung api di Indonesia pada 6 September 2026, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Ibu merupakan manifestasi dinamika tektonik global di wilayah ring of fire," ujar Daryono.

Menurut Daryono, Indonesia berada di zona konvergensi tektonik yang kompleks. Wilayah tersebut menjadi tempat bertemunya dan menunjamnya sejumlah lempeng bumi, termasuk Lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina di bawah Lempeng Eurasia.

Meski aktivitas empat gunung api meningkat dalam waktu yang berdekatan, Daryono menegaskan kondisi itu tidak berarti erupsi satu gunung memicu gunung lainnya.

Secara geologi, tidak terdapat satu jalur magma bawah tanah atau jaringan saluran tunggal yang menghubungkan dapur magma masing-masing gunung api tersebut.

Daryono menjelaskan erupsi yang terjadi dalam waktu berdekatan lebih berkaitan dengan kondisi masing-masing sistem vulkanik. Akumulasi tekanan fluida dan magma pada masing-masing sistem dapat mencapai kondisi kritis hingga memicu erupsi.

Perbedaan tinggi kolom abu dari setiap erupsi juga menunjukkan adanya variasi dinamika erupsi, tingkat viskositas magma serta kandungan gas vulkanik pada masing-masing gunung.

Aktivitas empat gunung api tersebut tetap dipantau oleh instansi terkait untuk mengetahui perkembangan kondisi vulkanik dan potensi dampaknya terhadap masyarakat.* (k/dh)

Ingub tersebut ditujukan kepada para bupati, wali kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Instruksi itu ditandatangani Bobby pada Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• PB Puan MABMI Serahkan Bantuan untuk Kayla, Gadis Cilik Korban Luka Bakar di Batu Bara

Untuk menghadapi bencana hidrometeorologi kering, para kepala daerah diminta mengawasi kawasan hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Salah satu langkah yang ditekankan adalah memastikan tidak ada kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

"Setiap kejadian kebakaran ditangani secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi, lalu memastikan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai bahaya kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kering," demikian isi Ingub Nomor 188.54/8/1NST/2026.

Bobby juga meminta upaya pencegahan dilakukan sebelum kebakaran terjadi, sehingga penanganan tidak hanya mengandalkan langkah pemadaman setelah api muncul.

Untuk menghadapi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor, kepala daerah diminta melakukan sejumlah langkah mitigasi.

Salah satunya adalah menyiapkan evakuasi mandiri berbasis komunitas pada permukiman yang berada di bawah tebing atau kawasan rawan longsor. Evakuasi dilakukan apabila hujan lebat turun lebih dari satu jam secara berturut-turut.

Pemerintah daerah juga diminta memantau debit air dan curah hujan di wilayah hulu sungai secara berkala. Pemantauan tersebut bertujuan memberikan informasi peringatan dini mengenai kenaikan tinggi muka air kepada wilayah hilir.

Selain itu, seluruh aktivitas warga di sepanjang bantaran sungai yang mengalami peningkatan debit air diminta dihentikan ketika terjadi cuaca ekstrem.

Langkah mitigasi lainnya meliputi pembersihan drainase perkotaan, pengerukan sedimentasi sungai, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta perbaikan tanggul kritis yang rawan terdampak luapan air.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Ramajaya mengatakan penerbitan Ingub dipicu tingginya risiko bencana hidrometeorologi basah maupun kering di Sumatera Utara.

Berdasarkan rekapitulasi BPBD Sumut sejak 1 Januari hingga 4 September 2026, cuaca ekstrem menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan 127 kejadian. Data tersebut mencakup angin puting beliung dan kekeringan.

Berikutnya terdapat 86 kejadian tanah longsor, 73 kejadian banjir, serta 46 kejadian kebakaran hutan dan lahan.

"Hasil rekapitulasi kami dari 1 Januari hingga 4 September 2026, bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem sebanyak 127 kali, termasuk angin puting beliung dan kekeringan. Kemudian diikuti tanah longsor 86 kali, banjir 73 kali, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 46 kali," ujar Tuahta, Senin (7/9/2026).

Tuahta menyebut Ingub tersebut menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam menghadapi potensi karhutla antara lain Samosir, Padang Lawas, Simalungun dan Labuhanbatu.* (k/dh)

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan perubahan arah tersebut terjadi pada seluruh lapisan ketinggian, mulai dari permukaan hingga 15.000 kaki serta lapisan tinggi hingga 50.000 kaki.

Baca Juga:

• Kejagung Siapkan 3 Jurus Hukum Hadapi Karhutla 2026, Apa Saja?

Menurut BMKG, kondisi tersebut berbeda dengan laporan sebelumnya. Sebelumnya, abu vulkanik pada ketinggian di bawah 15.000 kaki masih bergerak ke arah tenggara hingga berdampak terhadap operasional sejumlah bandara.

Perubahan arah angin itu diketahui berdasarkan pantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, serta citra RGB Himawari-9 pada Senin (7/9/2026) pukul 12.00.

BMKG mencatat terdapat dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Klaster pertama berada pada ketinggian hingga 15.000 kaki. Abu vulkanik tersebar dari arah tenggara menuju barat laut dan mencakup wilayah Banten, Jawa Barat bagian barat-selatan, Lampung, Bengkulu serta perairan di sekitarnya.

Sementara klaster kedua berada hingga ketinggian 50.000 kaki. Sebarannya bergerak ke arah barat daya hingga barat, meliputi sebagian wilayah Samudera Hindia di sebelah barat daya Bengkulu, Lampung dan Banten.

"Jadi sekarang anginnya ke sana (barat/barat daya)," ujar Faisal.

BMKG juga menyebut hujan berpotensi membantu mengurangi dampak sebaran abu vulkanik. Berdasarkan pemantauan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi pada 9-12 September 2026 di wilayah yang terdampak erupsi Anak Krakatau.

"Ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu, nanti akan kami pertebal dengan OMC (Operasi Modifikasi Cuaca) bersama dengan BNPB," kata Faisal.

Pemerintah dan instansi terkait terus memantau pergerakan abu vulkanik serta kondisi cuaca untuk mengantisipasi dampak erupsi terhadap masyarakat dan aktivitas penerbangan.* (k/dh)

Ketua MK Suhartoyo menyatakan penarikan permohonan Nomor 315/PUU-XXIV/2026 tersebut dikabulkan. Dengan keputusan itu, perkara yang menguji ketentuan masa jabatan Kapolri dinyatakan ditarik kembali.

Baca Juga:

• Roy Suryo 5 Kali Ajukan Praperadilan, Peradi Bersatu Gugat Aturan ke MK: Ada Celah yang Bisa Bikin Penahanan Batal

Permohonan tersebut diajukan Saras Sandriyanti dan Lisdawati Manao untuk menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semula, para pemohon meminta agar masa jabatan Kapolri dibatasi secara tegas selama lima tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali.

Namun, para pemohon kemudian mencabut gugatan tersebut. MK menyatakan konsekuensi dari penarikan perkara tersebut adalah para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

"Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo," ujar Suhartoyo.

Alasan Gugatan Dicabut

Berdasarkan ketetapan MK, surat penarikan permohonan diterima Mahkamah pada 1 September 2026. Pada hari yang sama, MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sekaligus mengonfirmasi penarikan perkara tersebut kepada para pemohon.

Dalam suratnya, para pemohon menyatakan ketentuan dalam undang-undang yang diuji tidak menimbulkan persoalan norma, baik dari aspek kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan.

MK kemudian mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pemohon menarik kembali permohonan sebelum atau selama proses pemeriksaan.

Namun, penarikan permohonan memiliki konsekuensi hukum. Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan penarikan permohonan Nomor 315/PUU-XXIV/2026 beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, perkara tersebut resmi berakhir setelah MK mengabulkan penarikan gugatan. Para pemohon juga tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.* (k/dh)