"Teman-teman harus melihat videonya. Ada yang betul-betul hoaks karena kejadiannya tidak pernah ada. Ada yang menggunakan gambar lama dengan konteks yang berbeda. Ada pula yang menggabungkan kejadian di negara lain seolah-olah terjadi di Indonesia," jelas Meutya dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (8/8/2026).

Baca Juga:

• Sambut HUT Ke-81 RI, Polda Aceh Gelar Lomba Memasak untuk Perkuat Kekompakan Personel

Menurutnya, konten hoaks terus diproduksi dengan pola yang semakin beragam. "Sebagian informasi dibuat sepenuhnya tidak benar, sementara sebagian lainnya menggunakan materi lama yang disebarkan kembali dengan konteks berbeda atau memanfaatkan peristiwa di luar negeri yang diklaim seolah terjadi di Indonesia," katanya.

Meutya berpandangan, media memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas informasi publik melalui kerja jurnalistik yang mengedepankan verifikasi dan akurasi. Pemberitaan yang cepat dan tepat dinilai dapat mencegah masyarakat terpapar narasi palsu yang sengaja dibuat untuk memicu ketakutan maupun keresahan. "Informasi yang benar adalah tanggung jawab bersama. Media memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan fakta, bukan informasi yang sengaja dibuat untuk menimbulkan ketakutan," ujar Meutya.

Di sisi lain, Meutya mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan berbagai video hoaks aksi demonstrasi yang saat ini banyak beredar di media sosial. Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah video yang kembali viral teridentifikasi merupakan rekaman lama yang diunggah ulang tanpa penjelasan mengenai waktu dan konteks kejadian, sehingga berpotensi menyesatkan publik.* (k/dh)

Dengan hasil tersebut, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang melanda lantai 11 hingga 16 gedung tersebut. "Walaupun dia harus dirawat tapi selamat tidak ada korban yang meninggal dunia," katanya.

Baca Juga:

• Puslabfor Polri Turun Tangan, Selidiki Misteri Api di Gedung Bapenda DKI

Selain petugas pemadam, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya turut menyiagakan 125 personel untuk mengamankan lingkungan di sekitar lokasi kebakaran. Kodim 0501/Jakarta Pusat juga menerjunkan sebanyak 50 personel dalam rangka membantu pengamanan di sekitar tempat kejadian.* (an/dh)

"Satu aja, berharap negara ini serius, itu cukup. Berharap negara serius," ujar Humam dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026). Menanggapi kunjungan Wapres Gibran tersebut, Humam turut berharap kunjungan itu membawa hasil yang baik bagi masyarakat Aceh. "Mudah-mudahan baik," ujarnya.

Baca Juga:

• Tinjau Jembatan Teupin Mane, Wapres Gibran Tekankan Infrastruktur Pascabencana Harus Tangguh

Gibran menyatakan bahwa pemerintah terus bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di Aceh. Ia juga menyadari masih ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dan tantangan yang perlu terus dibenahi. "Kehadiran saya di Aceh hari ini adalah untuk melihat langsung kondisi di lapangan, memantau perkembangan penanganan pascabencana yang sedang berjalan, sekaligus mendengar langsung aspirasi, masukan, dan kebutuhan masyarakat terdampak," kata Gibran dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Gibran turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, relawan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, hingga seluruh elemen masyarakat yang telah bergotong royong membantu proses pemulihan. Ia berjanji pemerintah akan terus mengawal penyelesaiannya agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. "Semangat gotong royong ini sangat berharga, namun pembangunan infrastruktur yang aman dan layak pakai adalah tanggung jawab negara," ucap Gibran.* (k/dh)

Meski demikian, Roby mengatakan tim Puslabfor Polri hingga kini belum dapat masuk ke dalam gedung karena petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran dan proses pendinginan. "Namun saat ini, tim Puslabfor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari Damkar. Jadi nanti, masih ada satu tim Damkar yang di atas, masih melakukan penyisiran," ujar Roby.

Baca Juga:

• 30 Mobil Damkar Diterjunkan! Api Lahap 6 Lantai Gedung Bapenda DKI

Diketahui, Gedung Bapenda DKI Jakarta terdiri dari 16 lantai, dengan api yang diketahui membakar lantai 11 hingga 16. "Jadi kebakaran terjadi dari lantai 11 sampai dengan lantai 16," kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara.

Bayu menjelaskan, pihaknya menerima laporan adanya peristiwa kebakaran sekitar pukul 21.30 WIB, dan sepuluh menit berselang petugas pemadam mulai melakukan operasi pemadaman. "Jadi sampai sekarang jam pukul 01.53 ya, alhamdulillah udah mulai pendinginan," ujarnya. Ia menambahkan proses pemadaman berlangsung cukup lama karena anggotanya bertahan di lantai 10 untuk memastikan tidak ada perambatan api ke lantai bawah.* (oz/dh)

Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menilai pernyataan Febrie tersebut merupakan hal yang wajar disampaikan oleh seseorang yang sedang menghadapi proses hukum. "Saya kira wajar jika dia menyatakan seperti itu. Karena memang biasa dia lakukan ketika menjabat Jampidsus. Jadi orang melakukan hal yang dianggap sebagai kriminalisasi, padahal dia sering melakukan itu ketika menjabat dan berkuasa. Jadi wajar-wajar saja karena kebiasaannya waktu menjabat," kata Huda kepada wartawan, Sabtu (8/8/2026).

Baca Juga:

• Kematian Orang Kepercayaan Febrie Adriansyah Berbuntut Laporan Dugaan Pembunuhan

Karena itu, Huda meminta semua pihak menunggu putusan hakim terkait gugatan praperadilan yang telah diajukan Febrie Adriansyah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Kita tunggu saja, benarkah kriminalisasi, kita lihat putusan praperadilan mengenai dia, apa-apa yang kemudian dianggap sebagai bentuk kriminalisasi yang dia mohonkan itu," jelasnya.

Untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan praktik kriminalisasi, Huda mencontohkan penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Timah yang saat itu ditangani Kejaksaan Agung ketika Febrie masih menjabat sebagai Jampidsus. Menurutnya, perkara tersebut sempat dikaitkan dengan dugaan kerugian negara yang nilainya mencapai hampir Rp300 triliun, padahal persoalan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut lebih berkaitan dengan aspek lingkungan hidup yang memiliki mekanisme penghitungan kerugian dan penyelesaian hukum tersendiri. "Contohnya kasus PT Timah. Jadi sama sekali bukan domain keuangan negara dan/atau kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Ini gambaran model-model kriminalisasi," pungkasnya.* (oz/dh)

Timnas Indonesia sempat berada di jalur kemenangan setelah Ragnar Oratmangoen mencetak gol pada menit ke-47. Keunggulan tersebut menjadi modal penting bagi Skuad Garuda untuk mengincar tiga poin sekaligus menjaga peluang lolos ke babak empat besar. Namun, Singapura memberikan respons lewat gol penyeimbang Ilhan Fandi pada menit ke-66, dan skor imbang bertahan hingga laga usai.

Baca Juga:

• Garuda Angkat Koper dari Piala AFF, Herdman: Kami Sudah Dominan tapi Nasib Berkata Lain

Erick Thohir tetap memberikan apresiasi kepada para pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia meski hasil akhir Piala AFF 2026 tidak sesuai harapan. Namun, ia memastikan PSSI akan melakukan evaluasi menyeluruh usai kegagalan tersebut. "Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih dan ofisial Timnas Indonesia yang telah berjuang di ASEAN Championship 2026," kata Erick dilansir dari akun Instagram pribadinya, Jumat (7/8/2026).

Erick menilai pembenahan diperlukan agar Timnas Indonesia dapat tampil lebih siap dalam agenda berikutnya. "Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan," tambahnya.

Setelah tersingkir dari Piala AFF 2026, Timnas Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat karena akan segera mengalihkan fokus ke FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Indonesia pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Status sebagai tuan rumah membuat Skuad Garuda memiliki kesempatan untuk menunjukkan performa berbeda, dengan turnamen tersebut turut diikuti sejumlah negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan India.* (in/dh)

"SLHS ini bukan syarat administrasi, melainkan ini syarat mutlak," ucap Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (8/8/2026). Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan dapur yang menjalankan MBG benar-benar memenuhi standar kebersihan, higienitas, dan sanitasi sebelum makanan diberikan kepada penerima manfaat.

Baca Juga:

• Terenyuh Lihat Anak Bawa Pulang Burger buat Ibunya, Kepala BGN Bikin Aturan Baru

Sudaryono menambahkan, penilaian kelayakan higienitas dan sanitasi menjadi dasar utama dalam menentukan keberlanjutan operasional sebuah SPPG. Apabila dapur MBG dinyatakan tidak layak, maka operasionalnya tidak dapat dilanjutkan. "Kalau layak, satu. Kalau tidak layak, ya memang nol. Jadi, mau sebagus apapun, ternyata secara higienis dan sanitasinya kemudian tidak layak, maka harus ditangguhkan permanen. Kami tutup dapurnya secara permanen," tuturnya.

Hingga saat ini, BGN telah menerima laporan mengenai sekitar 950 dapur yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi. BGN akan melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi masing-masing dapur sebelum menentukan SPPG mana saja yang harus dihentikan secara permanen.

Di sisi lain, BGN turut memahami adanya perbedaan kecepatan pelayanan dan respons antarwilayah yang dapat memengaruhi proses penerbitan sertifikat. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, BGN telah mengirimkan surat edaran kepada jajarannya di daerah agar memberikan asistensi dan bantuan administrasi bagi pengelola SPPG yang memerlukan. "Saya sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi manakala diperlukan sebagai syarat pengurusan SLHS di dinas kesehatan masing-masing kabupaten dan kota," katanya.

Sebagai informasi, kasus keracunan MBG masih terjadi di berbagai daerah, terakhir di Semarang, Jawa Tengah; Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua; hingga Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. BGN telah mencopot kepala SPPG di Kabupaten Jayapura dan masih terus menginvestigasi penyebab kejadian fatal di sejumlah daerah tersebut.* (an/dh)

Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Sabtu (8/8/2026), satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp1.395.000. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp26.395.000, dan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram atau 1 kilogram dibanderol Rp2.630.600.000.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp29.000, Cek Harga Terbaru 1 Gram hingga 1 Kg

Sementara itu, harga buyback emas Antam juga ikut naik hingga Rp50.000 dan kini berada di level Rp2.511.000 per gram. Harga buyback merupakan harga yang berlaku jika masyarakat ingin menjual kembali emas kepada Antam.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Namun, pembeli dapat memperoleh potongan pajak lebih rendah sebesar 0,45 persen apabila menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam transaksinya.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Sabtu (8/8/2026):

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.395.000
- Harga emas 1 gram: Rp2.690.000
- Harga emas 2 gram: Rp5.320.000
- Harga emas 3 gram: Rp7.955.000
- Harga emas 5 gram: Rp13.225.000
- Harga emas 10 gram: Rp26.395.000
- Harga emas 25 gram: Rp65.862.000
- Harga emas 50 gram: Rp131.645.000
- Harga emas 100 gram: Rp263.212.000
- Harga emas 250 gram: Rp657.765.000
- Harga emas 500 gram: Rp1.315.320.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp2.630.600.000* (d/dh)

Komitmen itu dibahas dalam Silaturahmi INALUM dengan Pemprov Sumut yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Wagub Sumut: Isi Masa Depan dengan Ilmu, Jangan Biarkan Narkoba Rusak Cita-cita

"Keberlanjutan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kinerja operasional yang baik. Keberlanjutan juga harus tercermin dari kemampuan perusahaan dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi mendatang," ujar Melati.

Menurutnya, INALUM akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Sumut, terutama dalam bidang pendidikan dan pelestarian kawasan Danau Toba.

Salah satu perhatian utama INALUM adalah menjaga kelestarian Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Kawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung keberlanjutan pembangkit listrik tenaga air milik perusahaan.

INALUM secara bertahap menjalankan program penanaman di kawasan DTA Danau Toba dengan target mencapai 500 hektare pada 2026.

Jenis tanaman yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan dan dipilih berdasarkan nilai ekologisnya. Program tersebut antara lain ditujukan untuk membantu menahan erosi, meningkatkan infiltrasi air, dan memperluas tutupan vegetasi.

Selain penanaman, INALUM juga menjalankan sejumlah program pendukung konservasi lingkungan. Di antaranya pengembangan pembibitan, pembangunan biopori dan sumur resapan, Sekolah Peduli Lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati).

Berbagai program tersebut dijalankan melalui Shared Value Framework INALUM. Kerangka tersebut mengedepankan penciptaan nilai bersama melalui sinergi kepentingan lingkungan, masyarakat, industri, dan pemerintah.

Melalui pendekatan itu, INALUM mengembangkan sejumlah program yang mencakup konservasi lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penguatan industri aluminium nasional, serta kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan INALUM. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat melalui program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Surya secara khusus mendorong peningkatan dukungan terhadap sektor pendidikan di kawasan sekitar Danau Toba.

"Kami berharap INALUM terus memperkuat kontribusinya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di kawasan sekitar Danau Toba," kata Surya.

Menurutnya, masih terdapat kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, seperti laboratorium dan fasilitas penunjang lainnya, yang belum seluruhnya dapat dipenuhi melalui APBD maupun APBN.

Karena itu, Surya menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan INALUM dapat menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus memberikan manfaat bagi generasi muda.

Selain pendidikan, Surya mendorong kontribusi INALUM dalam pembangunan daerah diperluas melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal serta penguatan program konservasi lingkungan.

Sinergi INALUM dan Pemprov Sumut diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari Grup MIND ID, INALUM menyatakan akan terus menjalankan perannya dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan industri nasional.* (dh)

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan keluarga atas insiden keracunan tersebut. "Di momen ini kami menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada yang di Jepara, ada yang di Yogya, ada di Jayapura, termasuk yang di Semarang," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Lagi, Ini Respons Kejagung

Salah satu langkah konkret yang disiapkan BGN adalah pemberian label batas waktu aman konsumsi pada setiap ompreng makanan MBG. Kebijakan ini muncul setelah Sudaryono menemukan sejumlah penerima manfaat yang membawa pulang makanan untuk dikonsumsi di lain waktu. "Jam berapa harus mulai masak, jam berapa matang, plus maksimal 4 jam setelah matang. Jadi nanti akan diberi label, kami sudah instruksikan ke semuanya, harus diberi label di omprengnya itu setiap hari, harus dimakan sebelum jam tertentu," ujar Sudaryono.

Menurut Sudaryono, penyebab utama banyaknya kasus keracunan adalah persoalan kedisiplinan dapur SPPG yang tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik. "Ada yang misalnya SOP-nya, dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua, kita lihat dari lock dapurnya itu kan, kita ada sistem lock-nya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan dimasak, itu ada," ujarnya.

Ia menegaskan setiap laporan dugaan keracunan selalu ditindaklanjuti dengan penghentian sementara operasional SPPG, pengujian sampel makanan, hingga investigasi. Sudaryono bahkan tidak segan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam kasus keracunan MBG. "Kalau memang ada unsur-unsur lain, misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian," tegasnya.

BGN turut menerbitkan petunjuk sanksi pelanggaran dengan membagi kategori suspend atau penghentian sementara SPPG bermasalah, mulai dari suspend ringan selama 10 hari, sedang 20 hari, berat 30 hari, hingga suspend permanen bagi dapur yang berulang kali melanggar. "Setelah dibuka kemudian kok kemudian ada kondisi keracunan lagi, maka kami pertimbangkan untuk di-suspend permanen," kata Sudaryono.

Sebagai upaya transparansi, BGN turut membuka tiga Post Office Box (PO-Box) untuk menampung aduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG, yakni PO-Box 2045 untuk internal BGN, PO-Box 1708 untuk mitra dan yayasan, serta PO-Box 45000 untuk pengaduan masyarakat umum. "Anda menemukan apa, silakan difoto, silakan dilaporkan, itu bisa disampaikan kepada kami," ujar Sudaryono.* (k/dh)

Pada praperadilan pertama, Roy menggugat keabsahan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang dilakukan penyidik terhadap dirinya. Hakim tunggal PN Jakarta Selatan I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian gugatan tersebut pada Selasa (7/7/2026). "Mengadili, mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian," kata Hakim I Ketut Darpawan dalam persidangan. Hakim menilai penangkapan dan penggeledahan mengandung cacat formil karena tidak ada alasan mendesak, dan menyatakan penahanan Roy tidak sah lantaran sikap kooperatifnya selama penyidikan. Meski demikian, hakim tetap menyatakan proses penyidikan dan berkas perkara dapat terus berjalan.

Baca Juga:

• Tak Terima Sprindik, Roy Suryo Ngotot Praperadilan Keempat Kalinya!

Roy kemudian mengajukan gugatan ketiga terkait tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil senilai Rp206 juta kepada Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta. Namun pada Kamis (6/8/2026), hakim menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena cacat formil akibat kurangnya pihak dalam gugatan. "Menetapkan, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Ketut di persidangan.

Belum berhenti, Roy Suryo kembali mengajukan praperadilan keempat yang mempersoalkan keabsahan pencekalan, penahanan paspor, hingga penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). "Ada tiga poin utama yang kami persoalkan dalam praperadilan kali ini: pencekalan, Sprindik, dan pemberitahuan penerapan pasal baru," kata kuasa hukum Roy Suryo, Yasena, di PN Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Yasena juga mempersoalkan status pencekalan yang dinilai sudah kedaluwarsa serta ketiadaan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak terlapor. "Berdasarkan Putusan MK Nomor 130, SPDP itu wajib disampaikan. Kalau tidak, maka penetapan tersangkanya batal demi hukum," tegasnya.

Kuasa hukum lainnya, Refly Harun, menegaskan bahwa gugatan keempat ini tidak menyentuh materi perkara, melainkan hanya menguji kepatuhan penyidik terhadap prosedur hukum acara. "Kami tidak mempermasalahkan aspek materiilnya atau pasal-pasalnya. Yang kami permasalahkan adalah aspek formilnya," ujar Refly.

Sidang perdana praperadilan keempat yang digelar Jumat (7/8/2026) terpaksa ditunda karena pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Turut Termohon tidak hadir. "Persidangan akan saya tunda ke tanggal 14 Agustus pukul 09.00 WIB untuk memanggil Turut Termohon sekali lagi," ujar Hakim Tunggal Praperadilan I Ketut Darpawan.* (k/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyatakan ketiadaan transparansi berkas prosedur tersebut secara otomatis membatalkan keabsahan penetapan status tersangka terhadap kliennya. "Terkait dengan Sprindik dan SPDP ini harus sampai ya kepada terlapor, kepada kami selaku tim lawyer-nya, maupun JPU. Tapi nyatanya tidak ada. Berarti ada sesuatu yang salah, ada maladministrasi," ujar Refly usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Dana Negara Dipakai Biayai Konten Hoaks, Dijerat Pasal Korupsi

Selain masalah SPDP, tim kuasa hukum juga menyoroti kecacatan formil lain, yakni tindakan penyidik yang mengubah dan mencampuradukkan penerapan pasal dari dua sistem hukum berbeda, yaitu KUHP Lama dan KUHP Baru. Anggota tim hukum, Yasena, menyebut pemberitahuan perubahan pasal tersebut tidak pernah disampaikan secara patut kepada pihak terlapor sejak Maret 2026.

Yasena juga menambahkan bahwa tindakan pencekalan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor RI atas nama Roy Suryo berdasarkan SK Kapolri tertanggal 10 Desember 2025 sejatinya telah kedaluwarsa per 11 Juni 2026, sehingga dinilai tidak lagi memiliki kekuatan hukum. "Kami tidak mempermasalahkan aspek materiilnya atau pasal-pasalnya. Yang kami permasalahkan adalah aspek formilnya. Jika aspek formilnya ini tidak sampai atau tidak jelas, maka berdampak langsung pada prosedur penetapan tersangka," kata Yasena.

Persidangan praperadilan tersebut terpaksa ditunda oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan lantaran pihak Turut Termohon, yakni Kejaksaan, tidak hadir di ruang sidang. Hakim memutuskan menunda persidangan hingga Jumat (14/8/2026) untuk memanggil kembali pihak Turut Termohon secara patut.

Merespons penundaan tersebut, Roy Suryo menegaskan bahwa penundaan bukan berasal dari pihaknya. "Kami tidak menunda-nunda persidangan. Pihak Turut Termohon yang tidak hadir sehingga membuat sidang ditunda satu pekan ke depan. Tapi ketika semuanya salah prosedur, saya pasti akan melawan melalui mekanisme praperadilan ini," tegas Roy.* (k/dh)

Kronologi Penangkapan

Baca Juga:

• Geger Makalah Nobel MBG, Istana hingga Kemendagri Kompak Turun Tangan

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, konten yang diunggah AYP berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo mengenai program senjata nuklir Iran, dan memicu sejumlah komentar yang dinilai mengandung hasutan. "Modus operandinya, terlapor mengunggah konten di platform media sosial Threads. Konten tersebut terkait isu pernyataan Presiden Prabowo Subianto perihal senjata nuklir Iran, serta terdapat beberapa komentar berisi hasutan agar melakukan tindak pidana," kata Hendra di Mapolda Jabar, Kamis (7/8/2026).

Kompolnas Ingatkan Putusan MK

Kasus ini kemudian ramai dipersoalkan sejumlah pihak, dari Kompolnas hingga Istana. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengingatkan aparat kepolisian bahwa terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kegaduhan di dunia digital bukan termasuk pidana. "Perlu kami ingatkan bahwa tindakan kepolisian harus tetap patuh pada aturan hukum yang berlaku, termasuk pada putusan Mahkamah Konstitusi," kata Anam, Jumat (7/8/2026).

Menurutnya, ruang siber memiliki karakter berbeda dengan ruang kehidupan nyata, sehingga putusan MK harus menjadi pedoman agar ruang siber tetap menjadi bagian dari kebebasan berekspresi. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan adanya tindakan hukum untuk konten yang mengandung propaganda kekerasan.

Pada 29 April 2025, MK melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 menyatakan kata "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan di ruang digital.

Amnesty: Kritik Tak Boleh Dikriminalisasi

Kekhawatiran serupa disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Ia menilai penangkapan AYP dan AF bertentangan dengan putusan MK. "Argumen polisi bahwa komentar mereka 'mengancam keutuhan bangsa dan negara' dan 'menciptakan kegaduhan' tidaklah berdasar dan bertentangan dengan putusan MK tahun lalu," jelas Usman, Jumat (7/8/2026).

Usman juga mempertanyakan dasar laporan yang ditindaklanjuti polisi dalam kasus ini. "Jangan menggunakan kriminalisasi untuk membungkam suara-suara warga negara di media sosial," pintanya.

Polisi Tetap Jerat dengan Sejumlah Pasal

Di sisi lain, Polda Jawa Barat menegaskan perkara ini tidak hanya didasarkan pada anggapan kegaduhan di media sosial. Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar unggahan Threads, satu akun Threads, dan telepon genggam, serta memeriksa dua saksi dan empat ahli.

AYP dan AF dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE, serta sejumlah pasal dalam KUHP. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Jabar AKBP Mujianto menyebut ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara. "Ancamannya pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak kategori IV sebesar 200 juta rupiah," kata Mujianto.

Istana Serahkan ke Polisi

Kasus ini juga mendapat respons dari Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memilih menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada kepolisian. "Itu tanyakan ke kepolisian," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Jumat (7/8/2026), tanpa memberikan jawaban lebih lanjut soal sikap Istana terhadap kasus ini.* (k/dh)

Merespons hal ini, pemerintah langsung melakukan investigasi atas makalah ilmiah yang disebut menjadi kandidat Nobel Perdamaian tersebut. "Lagi diinvestigasi," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari singkat di Kantor Bakom, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Cek Buku Satu-satu, Prabowo Kaget Lihat Tulisan Kecil dan Kertas Gampang Rusak

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah akan fokus menjalankan program MBG dan enggan berkomentar banyak soal makalah tersebut. "Kita yang tidak ingin mengomentari itu. Kita mau bekerja sebaik-baiknya untuk supaya pelaksanaan MBG itu dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengungkapkan hasil penelusuran awal bahwa sejumlah pihak selain Presiden yang namanya tercantum dalam makalah mengaku tidak pernah dimintai persetujuan maupun terlibat dalam proses penyusunan dokumen tersebut. Penulis utama makalah berinisial DD bahkan disebut telah membuat pernyataan dan permohonan maaf terkait peristiwa ini. Hasil investigasi juga menemukan bahwa DD tidak berstatus dosen maupun guru besar di perguruan tinggi mana pun, dan baru menjalani sidang promosi doktor beberapa waktu lalu.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mendalami keabsahan lampiran surat resmi Kemendagri yang tercantum dalam makalah tersebut. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan pihaknya masih mengklarifikasi keaslian surat itu. "Terkait dengan Kemendagri, dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana," ucap Benni. Kemendagri juga telah menghubungi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang turut dicatut, namun pihak rektorat membantah pernah mengeluarkan surat dimaksud.

Sorotan turut datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta agar dugaan pelanggaran hukum dalam polemik ini diusut tuntas. "Selain berpotensi menimbulkan sanksi akademik maupun administratif sesuai ketentuan yang berlaku, aspek hukumnya juga perlu didalami apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan data, penggunaan identitas tanpa hak," ujar Lalu Hadrian. Ia menambahkan, seluruh proses pengusutan tetap harus berdasarkan hasil investigasi dan bukti yang sah, bukan sekadar asumsi.* (k/dh)

"Saat mengecek buku pelajaran, itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, sehingga anak-anak SD khususnya bacanya sangat dekat, kemudian ya kalau dibaca kurang baik," kata Teddy kepada wartawan, Jumat (7/8/2026). Atas dasar temuan itu, Prabowo meminta seluruh buku ajar dari jenjang SD hingga SMA dievaluasi.

Baca Juga:

• RI Kembangkan Nuklir buat Obat Kanker hingga Awetkan Buah, Ini Buktinya!

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan evaluasi ini tidak hanya menyasar isi buku, tetapi juga kualitas fisiknya. Presiden menginginkan buku pelajaran memiliki tampilan lebih menarik, ukuran huruf yang lebih besar dan mudah dibaca, serta menggunakan bahan yang lebih awet agar dapat digunakan dalam jangka waktu lebih lama. "Penginnya besar, menarik, tulisan tidak kecil-kecil, bahannya pun juga yang bagus supaya itu bisa bertahan dalam sekian waktu," kata Prasetyo.

Selain pembaruan buku ajar, Prasetyo menyebut Presiden turut memberi perhatian pada penguatan karakter, peningkatan pembelajaran sains dan teknologi, hingga kemampuan berbahasa asing sebagai bekal menghadapi persaingan global. "Mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basic-nya adalah salah satu contohnya adalah matematika. Yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah kemampuan bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, perhatian Prabowo terhadap dunia pendidikan juga dipengaruhi kebiasaan membaca yang ditanamkan keluarganya sejak kecil. Pemerintah pun berencana kembali menggalakkan budaya membaca di lingkungan sekolah melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra-putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku, kemudian membuat rangkuman dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi," pungkasnya.* (dw/dh)

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan kinerja IHSG mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. "Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menguat 2,78 persen sehingga ditutup pada level 6.409,654 dari posisi 6.236,126 pada pekan sebelumnya," ujar Kautsar dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (8/8/2026).

Baca Juga:

• IHSG Menguat di Awal Perdagangan, Investor Pantau Stimulus Ekonomi dan Sentimen Global

Selaras dengan itu, rata-rata frekuensi transaksi harian turut terkerek 27,62 persen menjadi 2,32 juta kali transaksi dari sebelumnya 1,82 juta kali transaksi. Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian justru mencatatkan koreksi tipis sebesar 0,38 persen menjadi Rp15,38 triliun dari Rp15,44 triliun pada pekan sebelumnya.

Pada penutupan perdagangan Jumat (7/8/2026), investor asing mencatatkan aksi beli bersih atau net buy sebesar Rp1,24 triliun. Meski demikian, secara akumulatif sepanjang 2026, investor asing masih mencatatkan jual bersih atau net sell sebesar Rp71,29 triliun.

Di tengah laju penguatan IHSG, BEI turut mengukir rekor baru dalam perluasan inklusi keuangan. Per Jumat (7/8/2026), jumlah investor pasar modal Indonesia resmi melampaui 30 juta Single Investor Identification (SID), yakni mencapai 30.274.265 SID. Sepanjang tahun berjalan 2026, jumlah investor pasar modal melonjak 48,78 persen dengan tambahan 9.926.440 SID baru, sementara jumlah investor saham secara khusus berhasil menembus 10.052.059 SID atau tumbuh 16,83 persen dibandingkan posisi akhir 2025.

Untuk memperdalam basis pasar dan meningkatkan likuiditas, BEI terus menjalankan rangkaian program strategis sebagai bagian dari implementasi 8 Aksi Reformasi Pasar Modal Indonesia. Salah satunya melalui agenda Surabaya Investor Meeting and Connectivity 2026 pada Rabu (5/8/2026) yang mempertemukan tujuh perusahaan tercatat dengan para investor. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kuliah tamu bertema literasi investasi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya pada Kamis (6/8/2026), yang diikuti sekitar 250 mahasiswa.* (oz/dh)

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Meghantara mengatakan api membakar enam lantai gedung tersebut. "Jadi kebakaran terjadi dari lantai 11 sampai dengan lantai 16," kata Bayu di lokasi kejadian, Sabtu (8/8/2026) dini hari.

Baca Juga:

• Si Jago Merah Lahap Gedung Bapenda DKI Jakarta, Api Membesar hingga Lantai Atas

Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena petugas turut memastikan api tidak merambat ke lantai lainnya. Sejumlah anggota pemadam kebakaran bertahan di lantai 10 untuk melakukan pengecekan menyeluruh. "Memang tadi agak lama karena anggota kami bertahan di lantai 10 untuk memastikan tidak ada perambatan," sambungnya.

Sebanyak 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani insiden ini, dengan melibatkan 185 personel gabungan. Setelah api mulai memasuki tahap pendinginan, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. "Masih standby memastikan tidak ada lagi titik api," ucap Bayu.* (in/dh)

Timnas Indonesia tampil cukup dominan sejak awal laga. Tekanan yang dibangun Skuad Garuda membuahkan hasil di awal babak kedua lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-47. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah Singapura menyamakan kedudukan melalui gol Ilhan Fandi pada menit ke-66, memanfaatkan dukungan penuh suporter tuan rumah.

Baca Juga:

• Sejarah Kelam Garuda Lawan Singapura di Piala AFF, Cuma Menang 3 Kali dari 11 Laga

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menilai timnya sudah tampil sesuai rencana dan mampu mendominasi jalannya pertandingan. "Saya pikir kami mendominasi pertandingan, saya pikir kami unggul," tutur Herdman, Jumat (7/8/2026).

Herdman turut memberikan apresiasi kepada Singapura yang dinilai tampil dengan pertahanan solid sepanjang laga. "Salut untuk Singapura, mereka memiliki ketahanan yang hebat, mereka terorganisir dengan baik, tetapi kami memiliki cukup peluang untuk memenangkan pertandingan itu," tambahnya.

Hasil imbang ini membuka jalan bagi Singapura untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2026 usai mengakhiri fase Grup A di posisi kedua dengan delapan poin dari empat pertandingan. Singapura mendampingi Vietnam yang keluar sebagai juara grup dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanan di turnamen ini setelah hanya mengumpulkan tujuh poin dan finis di peringkat ketiga.

Herdman menegaskan hasil tersebut tidak menggambarkan perjuangan timnya sepanjang pertandingan. "Kami cukup menguasai bola, cukup mengontrol permainan, dan terkadang dewa sepak bola tidak akan memberikan apa yang kita inginkan," tutup Herdman.

Kegagalan di Piala AFF 2026 membuat Timnas Indonesia harus segera mengalihkan fokus ke agenda berikutnya, yakni FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar sebagai tuan rumah pada 21 September hingga 6 Oktober 2026, dengan lawan-lawan seperti Malaysia dan Singapura.* (in/dh)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa Febrio hanya bertugas sebagai staf administrasi biasa di lingkungan Kejaksaan. "Yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai Kejaksaan, tapi bukan jaksa. Pegawai Kejaksaan. Dia administrasi biasa," ucap Anang, Jumat (7/8/2026) malam.

Baca Juga:

• 9 Jam Dicecar Kejagung, Febrie Adriansyah Digiring Balik ke Rutan KPK

Sementara itu, Anang mengaku tidak mengenal sosok Sutrimo dan menegaskan bahwa Sutrimo bukan bagian dari internal Kejaksaan. "Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karumga, saya tidak dikenal sama sekali dan bukan warga Kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu," jelas Anang.

Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan Klinik Modernt, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026). Nama Sutrimo kemudian disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga (Karumga) dari mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, yang saat ini tengah menjadi tersangka kasus dugaan TPPU.* (in/dh)

Sarang narkoba yang berada di tengah pemukiman padat penduduk ini tergolong terisolasi dan hanya dapat dijangkau petugas menggunakan sepeda motor. Kedatangan personel kepolisian sempat terdeteksi oleh jaringan pengedar karena di sepanjang jalur akses menuju lokasi dipasang sejumlah kamera CCTV tersembunyi di atas pohon, mulai dari pintu masuk utama hingga sekeliling barak.

Baca Juga:

• Wagub Sumut: Isi Masa Depan dengan Ilmu, Jangan Biarkan Narkoba Rusak Cita-cita

Sadar pergerakannya telah terpantau, polisi langsung merangsek masuk sambil meletuskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara guna mencegah para pelaku kabur lebih jauh. Seorang pria terduga pengedar yang sempat berupaya melarikan diri akhirnya berhasil disergap petugas.

Dari penggeledahan di lokasi kejadian, petugas menyita sejumlah paket barang bukti narkoba, puluhan alat hisap atau bong, timbangan elektrik, hingga dua unit mesin judi dingdong. Guna mengantisipasi lokasi tersebut kembali digunakan sebagai tempat transaksi maupun konsumsi barang haram, petugas mengambil tindakan tegas dengan menghancurkan dan membakar seluruh bangunan barak.

Polrestabes Medan memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat di kawasan Sei Mencirim. Pihak kepolisian menegaskan tindakan penggerebekan secara masif akan kembali digelar apabila praktik serupa ditemukan lagi di lokasi tersebut.* (in/dh)