Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan penggunaan BioSolar B50 diterapkan secara menyeluruh pada seluruh sarana operasional perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara, mulai dari lokomotif, kereta pembangkit hingga kendaraan operasional lainnya.

Baca Juga:

• Libur Sekolah Dimulai, Tiket Kereta di Sumut Mulai Diserbu, 130 Ribu Kursi Disiapkan

"Hasil evaluasi menunjukkan proses transisi dari B40 ke B50 berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat," ujar Anwar, Senin (13/7/2026).

Ia memastikan operasional perjalanan kereta api tetap berlangsung normal selama penerapan bahan bakar baru tersebut. KAI juga terus melakukan pemantauan terhadap performa sarana guna memastikan pelayanan kepada penumpang maupun pengguna jasa angkutan barang tetap aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu.

"Selama masa awal implementasi B50, operasional kereta api di Divre I Sumatera Utara berjalan normal. KAI terus melakukan pemantauan terhadap performa sarana sebagai bagian dari evaluasi," katanya.

Peralihan penggunaan BioSolar B50 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 yang bertujuan mempercepat kemandirian energi nasional sekaligus menghentikan impor solar.

BioSolar B50 sendiri merupakan campuran 50 persen biodiesel berbahan baku minyak sawit dengan 50 persen solar.

Selain mendukung program energi nasional, penggunaan B50 juga dinilai memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil kajian, bahan bakar tersebut mampu menurunkan tingkat kepekatan asap sisa pembakaran hingga 10,5 persen dibandingkan penggunaan biodiesel sebelumnya.

Secara nasional, optimalisasi penggunaan BioSolar B50 juga diproyeksikan mampu menekan emisi karbon dioksida (CO2) sekitar 4,8 juta ton lebih besar dibandingkan penggunaan B40.

Sebelum menerapkan B50, KAI Divre I Sumatera Utara tercatat mengonsumsi sebanyak 3.079.580 liter Biodiesel B40 selama periode 1 Januari hingga 4 Juli 2026 untuk mendukung operasional seluruh perjalanan kereta api di wilayah kerjanya.

Anwar menegaskan KAI akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan penggunaan BioSolar B50 tidak hanya mendukung program energi hijau, tetapi juga menjaga keandalan sarana perkeretaapian.

"Dengan penggunaan BioSolar B50 ini, KAI Divre I Sumatera Utara tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, tetapi juga berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan," tutupnya.* (an/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Satgas PKH: Tak Nodai Kinerja Kami

"Memang diperlukan sikap ekstra hati-hati. Ketika para jaksa menerima penyerahan perkara ini untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait penegakan hukum di bidang korupsi," ujar Yusril.

Ia mengatakan setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan yang harus dijalankan secara profesional. Dengan demikian, proses hukum yang berlangsung dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Ini merupakan ujian yang berat bagi kita. Tetapi sebagai kenyataan yang tidak dapat kita tolak, harus dihadapi dengan keteguhan, keberanian, dan keyakinan bahwa hukum harus ditegakkan untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Yusril juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh memandang latar belakang seseorang, termasuk apabila yang diperiksa merupakan pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan aparat penegak hukum.

"Sekarang polisi sudah menyerahkannya kepada jaksa. Jaksa harus mematuhi semua aturan dalam menegakkan hukum ini, walaupun yang disidik adalah mantan pejabat kejaksaan sendiri," tegasnya.

Menurutnya, penanganan perkara yang melibatkan pejabat negara bukanlah hal baru. Ia menyebut proses hukum serupa juga pernah dilakukan terhadap sejumlah tokoh dari berbagai institusi penegak hukum.

Karena itu, Yusril mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum tersebut agar tetap berjalan objektif, profesional, sesuai kewenangan masing-masing lembaga, serta berlandaskan aturan hukum yang berlaku.* (an/dh)

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kota Medan yang digelar di Balai Kota Medan, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, M. Sofyan, mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Baca Juga:

• Hari Pertama MPLS di Medan, Rico Waas Tegaskan Sekolah Wajib Aman, Nyaman dan Bebas Bullying

"Kami meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti uraian tugas yang telah diberikan kepada masing-masing instansi. Penajaman peran ini penting untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Medan," ujar M. Sofyan.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Laksamana Putra Siregar, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, Kepala Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Eva, serta perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Laksamana Putra Siregar menegaskan pentingnya sinkronisasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, Wali Kota Medan telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemko untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat karena merupakan salah satu program strategis nasional pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti melaporkan bahwa Sekolah Rakyat Permanen saat ini telah memasuki tahapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).Sebanyak 270 peserta didik telah terdaftar dan siap mengikuti proses belajar mengajar pada tahun ajaran perdana.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 siswa berasal dari jenjang SMA, 90 siswa tingkat SMP, dan 60 siswa jenjang SD.

"Anak-anak kita sudah memasuki tahapan MPLS. Besok mereka akan langsung memulai proses pengenalan lingkungan sekolah," kata Khoiruddin.

Pemko Medan berharap seluruh proses transisi hingga operasional Sekolah Rakyat Permanen dapat berjalan lancar sehingga program tersebut mampu memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat dan menjadi salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di daerah.* (dh)

Pembukaan MPLS Ramah digelar di UPT SMP Negeri 3 Medan dan dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial (Aspemsos) Setda Kota Medan, Muhammad Sofyan, yang mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang turut dihadiri sejumlah pejabat pendidikan, kepala sekolah, guru, serta ratusan siswa baru.

Baca Juga:

• SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh Gelar Fortasi di Hari Pertama Sekolah, Kenalkan Nilai Kepemimpinan dan Hizbul Wathan

Menurutnya, sekolah bukan hanya menjadi tempat mengejar prestasi akademik, tetapi juga harus menjadi ruang yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

"Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada perundungan (bullying), tidak boleh ada perpeloncoan, dan tidak boleh ada tindakan yang membuat teman merasa takut atau dikucilkan," tegas Muhammad Sofyan saat membacakan pesan Menteri.

Ia juga mengajak seluruh siswa baru membangun budaya saling menghormati melalui tindakan sederhana, seperti menyapa teman baru, mengajak bermain teman yang masih sendiri, membiasakan mengucapkan kata "tolong", "maaf", dan "terima kasih", serta berani melapor kepada guru apabila menemukan tindakan yang tidak baik di lingkungan sekolah.

Tak hanya kepada siswa, Muhammad Sofyan juga berpesan kepada para guru dan tenaga kependidikan agar menjadikan hari pertama sekolah sebagai pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik.

"Berikan senyuman, sapaan, dan pendampingan terbaik agar anak-anak merasa percaya diri sejak hari pertama masuk sekolah," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pelajar di Kota Medan menjalankan lima komitmen utama, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang tua dan guru, belajar dengan sungguh-sungguh, hidup rukun dengan teman, serta mencintai Tanah Air Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Barli Mulia Nasution, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa melalui berbagai media agar memahami konsep MPLS Ramah.

"Kami ingin orang tua memahami bahwa MPLS tahun ini benar-benar menghadirkan sekolah yang ramah sehingga anak-anak merasa nyaman mengikuti proses belajar," katanya.

Barli menegaskan seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan wajib menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari bullying maupun kekerasan.

"Kita ingin budaya saling menghormati tumbuh di sekolah. Siswa baru menghormati kakak kelas, kakak kelas menyayangi adik kelas, dan seluruh warga sekolah saling menghargai," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala UPT SMP Negeri 3 Medan, Bisri Batubara, menjelaskan MPLS Ramah tahun ini dirancang sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, akhlak, integritas, dan tanggung jawab siswa.

Sebanyak 288 siswa baru akan mendapatkan materi mengenai program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, penerapan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun), hingga pembiasaan menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah.

Melalui program tersebut, pihak sekolah berharap mampu membentuk peserta didik yang mandiri, berkarakter, dan siap menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045.* (dh)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta mengawal berbagai program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Satgas PKH: Tak Nodai Kinerja Kami

Ia mengatakan soliditas kedua institusi harus terus dipelihara demi kepentingan bangsa.

"Tentunya menyambung apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, bahwa TNI-Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa. Yang tentunya, kita memiliki kewajiban untuk terus menjaga agar TNI-Polri tetap solid," ujar Jenderal Sigit di Mabes TNI, Senin (13/7/2026).

Menurut Kapolri, kekuatan negara dalam menjalankan agenda pembangunan tidak terlepas dari kerja sama dan kekompakan antara TNI dan Polri.

Ia mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi serta memperkuat ikatan kedua institusi di tengah berbagai tantangan.

"Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga soliditas. Karena banyak pihak yang memiliki kepentingan untuk memecah belah TNI dan Polri," kata Jenderal Sigit.

Kapolri menyampaikan Polri akan terus membangun komunikasi dengan jajaran TNI di berbagai tingkatan.

Ia menegaskan, koordinasi yang terbuka antara kedua institusi diperlukan untuk mencegah adanya kesalahpahaman maupun upaya yang dapat mengganggu hubungan TNI-Polri.

"Tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada. Kami terbuka untuk itu," sambungnya.

Selain di tingkat pusat, Kapolri juga telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di daerah, mulai dari Kapolda hingga Kapolres, agar memperkuat sinergitas dengan satuan TNI di wilayah masing-masing.

Menurut Sigit, kerja sama tersebut penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus memastikan program pemerintah berjalan dengan baik.

"Sehingga NKRI ini bisa kita jaga bersama, dan seluruh program Bapak Presiden bisa kita kawal untuk menuju Indonesia Maju," pungkas Jenderal Sigit.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto didampingi sejumlah pejabat utama Mabes TNI.

Di antaranya Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono, serta Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.

Sementara itu, Kapolri hadir bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan sejumlah pejabat utama Polri, termasuk jajaran bidang intelijen, reserse, sumber daya manusia, hingga satuan khusus.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat koordinasi TNI-Polri dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan nasional serta mendukung pelaksanaan program pemerintah.* (d/ad)

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan lembaganya tetap bekerja berdasarkan sistem dan aturan hukum yang berlaku, bukan bergantung pada individu tertentu.

Baca Juga:

• JPU Ajukan Banding atas Vonis Bebas Anak Eks Dandim Pematangsiantar dalam Kasus Korupsi Lahan PTPN IV

"Oh tidak (ternodai Satgas PKH), karena kan kita tidak bekerja dengan pendekatan asumsi, ya. Pendekatannya kan hukum," ujar Barita saat ditemui di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Senin (13/7/2026).

Menurut Barita, penetapan tersangka terhadap Febrie merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satgas PKH.

Ia menegaskan organisasi tidak dibangun berdasarkan peran satu orang, melainkan melalui sistem tata kelola yang telah ditetapkan.

"Makanya tadi di awal kami memberikan penjelasan prinsip organisasi. Prinsip organisasi tidak ditentukan orang-perorang, tetapi sistem tata kelola yang baik," ujar Barita.

Barita mengatakan Satgas PKH tetap menjalankan tiga fungsi utama yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga tugas tersebut meliputi penguasaan kembali kawasan hutan, penagihan denda administratif, serta pemulihan aset di kawasan hutan.

Menurut dia, proses penegakan hukum memiliki jalur tersendiri dan tidak akan menghambat pelaksanaan tugas Satgas PKH.

"Masalah penegakan hukum itu adalah ranah dari aparat penegak hukum dan dikoordinasikan dengan baik. Jadi itu tidak terpengaruh sama sekali dalam berbagai dinamika yang ada," ucap dia.

Barita menambahkan, seluruh pekerjaan Satgas PKH berjalan berdasarkan mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

"Karena prinsip hukum kita tidak tergantung pada orang-perorangan, tidak tergantung pada pribadi per-orang tetapi sistem pengelolaan yang diatur oleh mekanisme ketentuan peraturan. Itu yang kita kerjakan sebagai satu bentuk akuntabilitas organisasi yang dapat kita lihat," tambah dia.

Ia menegaskan Satgas PKH bekerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan tidak bergantung pada figur tertentu dalam struktur organisasi.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka pada Sabtu (11/7/2026).

Febrie dijerat dalam tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU pengelolaan batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018-2026, dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), serta dugaan korupsi penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel periode 2018-2026.

Setelah penetapan tersangka tersebut, perkara Febrie kemudian dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung.

Pelimpahan dilakukan dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Sementara itu, posisi Jampidsus Kejaksaan Agung saat ini dijalankan oleh Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus.* (km/ad)

MEDAN – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengungkap penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Medan dan wilayah sekitarnya.

Pertamina menyebut peningkatan permintaan BBM dalam beberapa hari terakhir menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah SPBU mengalami kekosongan stok, mulai dari Pertamax, Pertalite hingga Solar.

Baca Juga:

• Tak Perlu ke Kantor Polisi, Warga Medan Bisa Perpanjang SIM di 5 Lokasi Ini

Akibatnya, antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU akibat masyarakat mencari pasokan BBM.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan peningkatan kebutuhan terjadi di wilayah distribusi Fuel Terminal (FT) Medan Group.

Wilayah distribusi tersebut mencakup Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, serta sejumlah daerah di Aceh seperti Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang.

"Optimalisasi distribusi tersebut juga merupakan bagian dari upaya percepatan penyaluran menyusul tingginya kebutuhan BBM masyarakat yang terjadi selama periode libur sekolah dalam beberapa waktu terakhir," kata Fahrougi dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026).

Selain faktor meningkatnya permintaan, Pertamina menyebut distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara juga sempat mengalami penyesuaian operasional armada pengiriman.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pertamina menambah 15 unit mobil tangki (MT) bantuan guna meningkatkan kapasitas distribusi BBM.

Selain itu, sebanyak 30 Awak Mobil Tangki (AMT) bantuan juga dikerahkan untuk mendukung kelancaran pengiriman BBM dari Fuel Terminal Medan menuju SPBU di berbagai wilayah.

Pertamina memastikan langkah tersebut dilakukan agar distribusi BBM dapat kembali berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi.

Di lapangan, sejumlah SPBU di Kota Medan sempat mengalami kekosongan beberapa jenis BBM.

Di SPBU COCO Jalan Gatot Subroto, hingga pukul 11.30 WIB, Senin (13/7/2026), stok yang tersedia hanya Pertalite.

Sementara Pertamax masih belum tersedia. Sebuah mobil tangki terlihat masuk ke area SPBU untuk melakukan pengisian ulang stok.

Kondisi serupa terjadi di SPBU Jalan Kelambir V.

Antrean kendaraan roda dua hingga kendaraan besar terlihat mengular hingga badan jalan karena masyarakat mengantre untuk mendapatkan Pertalite dan Solar.

Antrean panjang tersebut bahkan menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi.

Seorang warga Medan bernama Yola (25) mengaku telah mencari Pertamax sejak Minggu (12/7/2026), namun belum berhasil mendapatkannya.

"Bahkan kemarin liburan ke Berastagi, rupanya sepanjang sampai Tanah Karo pun tidak ada Pertamax. Jadinya terpaksa isi Turbo sajalah. Hari ini juga nyari nggak ada di mana-mana," ujarnya.

Sementara itu, Gilang (26), warga Tanjung Morawa, mengatakan dirinya harus mengantre hampir satu jam untuk mendapatkan BBM.

"Kalau nggak ngantre bagaimana bisa kerja. Tiap hari pulang balik Tanjung Morawa-Medan," katanya.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

Fahrougi memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat distribusi BBM di Sumatera Utara.

Pertamina juga menyatakan akan terus mengoptimalkan penyaluran agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.* (tm/ad)

PEMATANGSIANTAR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap terdakwa M. Eslo Simanjuntak dalam perkara dugaan korupsi penguasaan dan penyewaan lahan milik PTPN IV Regional II di Jalan Simbolon No. 2, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat.

Perkara tersebut berkaitan dengan penguasaan dan penyewaan lahan yang berlangsung sejak 1996 hingga 2024.

Baca Juga:

• Kejari Jaksel Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo, Sebut Gugatan Salah Alamat

Majelis hakim yang diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang sebelumnya menyatakan anak dari mantan Dandim Pematangsiantar, Letkol Infanteri (Purn) S.M.T Simanjuntak, itu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.

"Terkait perkara Eslo, kita akan mengajukan upaya hukum," ujar JPU Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Ferdinan Tamba Anugrah Tampubolon, Senin (13/7/2026).

Ferdinan mengatakan langkah banding dilakukan karena pihaknya memiliki pandangan berbeda dengan majelis hakim terkait perkara tersebut.

Sebelumnya, JPU menuntut Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp1 miliar subsider dua tahun penjara.

Menurut Ferdinan, perbedaan pandangan antara jaksa dan hakim merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses persidangan.

Namun, pihaknya tetap menghormati putusan yang telah dijatuhkan.

"Pada intinya kami menghargai dan menghormati putusan dari majelis hakim. Tentu dalam putusan terdapat perbedaan pendapat antara kami JPU dengan majelis hakim. Atas perbedaan tersebut, kami berharap dapat diuji kembali dalam upaya hukum yang kami lakukan," ucap Ferdinan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap M. Eslo Simanjuntak.

Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar sebagaimana didakwakan oleh JPU.

Dalam perkara tersebut, Eslo didakwa melalui dua lapis dakwaan.

Dakwaan primer menggunakan Pasal 603 Undang-Undang jo. Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara dakwaan subsider menggunakan Pasal 604 UU jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui upaya banding tersebut, JPU berharap perbedaan pandangan dalam perkara ini dapat kembali diuji melalui proses hukum di tingkat selanjutnya.* (mi/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7/2026).

Kebijakan tersebut diberlakukan agar ASN dapat mendampingi dan mengantar anak mereka ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru.

Baca Juga:

• SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh Gelar Fortasi di Hari Pertama Sekolah, Kenalkan Nilai Kepemimpinan dan Hizbul Wathan

Menurutnya, momen hari pertama sekolah memiliki nilai penting bagi anak maupun orang tua.

"Sudah, sudah ada (diterapkan). Hari ini juga kami WFH, ya," ujar Bobby kepada wartawan, Senin (13/7/2026) pagi.

Menurut Bobby, kesempatan tersebut diberikan khususnya bagi ASN yang memiliki anak yang baru pertama kali memasuki jenjang pendidikan baru.

"Jadi hari ini diberikan kesempatan kepada ASN yang anaknya baru pertama masuk sekolah untuk mengantar dan mendampingi anak-anaknya," tuturnya.

Bobby juga mengatakan dirinya turut merasakan pentingnya momen tersebut dengan mengantar anaknya ke sekolah pada pagi hari.

"Saya tadi pagi juga mengantar anak saya," kata Bobby.

Kebijakan yang diterapkan Pemprov Sumut tersebut sejalan dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Sebelumnya, Menteri PANRB meminta seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN yang ingin mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/257/M.KT.02/2026 yang diterbitkan pada Jumat (10/7/2026).

Surat tersebut diterbitkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan ketahanan keluarga serta peran keluarga bagi pegawai ASN.

Melalui kebijakan tersebut, ASN diharapkan tetap dapat menjalankan tugas kedinasan sekaligus memenuhi peran sebagai orang tua dalam mendampingi perkembangan anak, terutama pada momen penting seperti hari pertama sekolah.* (mi/ad)

BANDA ACEH – SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh mengawali tahun ajaran baru 2026/2027 dengan menggelar Forum Ta'aruf dan Orientasi (Fortasi) bagi siswa baru pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7/2026).

Kegiatan diawali dengan upacara yang berlangsung di lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh dan diikuti seluruh siswa serta tenaga pendidik.

Baca Juga:

• Ancaman Bom Gegerkan SDN Srengseng Sawah 15 Pagi saat Hari Pertama MPLS, Gegana dan Densus 88 Lakukan Penyisiran

"Di lingkungan Perguruan Muhammadiyah lebih memperkenalkan Fortasi dalam menyambut siswa baru di tahun ajaran baru. Fortasi itu sebagai pengganti istilah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)," kata Wildan.

Pada pelaksanaan Fortasi tahun ini, seluruh siswa diwajibkan mengenakan seragam Hizbul Wathan.

Organisasi kepanduan tersebut merupakan salah satu Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah yang telah berdiri sejak tahun 1918 dan memiliki semangat gerakan kepanduan yang sejalan dengan kepramukaan.

Menurut Wildan, keberadaan Hizbul Wathan bertujuan membentuk karakter, memperkuat semangat perjuangan, serta menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan peserta didik.

Selain menjadi ajang penyambutan siswa baru, Fortasi juga diharapkan mampu membangun semangat baru bagi seluruh warga sekolah, baik siswa baru maupun siswa lama, dalam menghadapi tahun ajaran baru.

Melalui berbagai kegiatan kepanduan, para siswa didorong untuk meningkatkan kepedulian sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pendidikan Muhammadiyah.

Dalam kegiatan tersebut, siswa baru juga diperkenalkan dengan berbagai Organisasi Otonom Muhammadiyah, seperti Hizbul Wathan dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kepemimpinan.

"Kepada siswa baru kita perkenalkan Ortom dan harus akrab dengan semua Ortom di bawah naungan Muhammadiyah seperti Hizbul Wathan dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)," ujar Wildan.

Ia berharap seluruh siswa yang menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh mampu tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap menjadi kader Muhammadiyah yang mampu melanjutkan perjuangan organisasi di masa mendatang.

"Siswa siswi yang bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh harus tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter dan calon kader yang militan sebagai pelangsung dan penyempurna amanah Muhammadiyah di masa depan."

Menurutnya, semangat Fortasi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial di awal tahun ajaran, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun semangat belajar, semangat berorganisasi, dan semangat perjuangan yang baru.

"Dengan adanya Fortasi siswa akan melahirkan semangat baru dari siswa baru pada hari yang baru. Siswa harus memiliki semangat perjuangan yang baru, sebagaimana semangat yang dicontohkan oleh Jenderal Besar TNI Soedirman sebagai kader Hizbul Wathan untuk Indonesia."* (ad)

TANJAB TIMUR – Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino, jajaran TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi memperkuat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung pada Senin (13/7/2026) dan disambut Bupati Tanjung Jabung Timur Dilla Hikmasari di rumah dinas bupati.

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie Kumpulkan Panglima TNI hingga Jaksa Agung, Kapolri dan Plt Jampidsus Tak Terlihat Hadir: Bahas Apa di Tengah Kasus Febrie Adriansyah?

Dalam pertemuan itu, Danrem menegaskan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla karena didominasi lahan gambut.

Selain Tanjab Timur, daerah lain yang juga menjadi perhatian adalah Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun.

Menurut Danrem, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak beberapa bulan terakhir.

Sejak April, koordinasi lintas instansi terus dilakukan melalui rapat-rapat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga telah dilaksanakan sejak 20 Mei hingga 5 Juni untuk menjaga curah hujan di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menempatkan sejumlah armada di Provinsi Jambi.

Armada tersebut meliputi helikopter water bombing, pesawat patroli udara, serta pesawat modifikasi cuaca yang disiagakan di bandara guna mendukung penanganan apabila terjadi kebakaran.

Menurut Danrem, wilayah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi menjadi prioritas pelaksanaan modifikasi cuaca karena memiliki hamparan lahan gambut yang harus dijaga kelembapannya.

Ia menjelaskan, apabila lahan gambut terbakar, proses pemadaman akan jauh lebih sulit karena api dapat merambat hingga ke lapisan bawah tanah meskipun telah dilakukan penyiraman menggunakan helikopter water bombing.

Danrem menekankan bahwa upaya utama dalam penanganan karhutla adalah mencegah munculnya titik api sejak dini.

Karena itu, patroli rutin, sosialisasi, serta edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar pembukaan lahan tidak lagi menggunakan cara membakar.

Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menyiapkan bantuan alat berat yang dapat dimanfaatkan kelompok tani untuk membuka lahan tanpa pembakaran.

Danrem meminta para camat dan kepala desa aktif menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat agar praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dapat ditekan.

Di sisi lain, aparat masih menemukan adanya masyarakat yang diduga sengaja membakar lahan, terutama pada waktu-waktu menjelang malam ketika kondisi dianggap lebih sepi. Situasi itu membuat petugas harus bekerja lebih keras melakukan pemadaman.

Beberapa waktu lalu, petugas juga mendeteksi sejumlah titik api yang memerlukan penanganan melalui operasi water bombing.

Karena itu, seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sinergi agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan wilayah Provinsi Jambi secara umum.* (ad)

Dalam sidang praperadilan yang digelar Senin (13/7/2026), Kejari Jakarta Selatan menilai permintaan Roy Suryo agar Kejaksaan membatalkan surat perintah penyidikan (sprindik) dan penetapan tersangka tidak tepat karena kewenangan tersebut berada di tangan penyidik kepolisian.

Baca Juga:

• Roy Suryo Resmi Pecat Ahmad Khozinudin dari Tim Kuasa Hukum, Ini Alasannya

Dalam jawabannya, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan bahwa seluruh surat perintah penyidikan maupun surat penetapan tersangka yang menjadi objek gugatan diterbitkan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon.

Karena itu, Kejaksaan menilai tidak memiliki hubungan langsung dengan penerbitan dokumen yang dipersoalkan dalam praperadilan tersebut.

"Turut Termohon tidak memiliki hubungan kausalitas terhadap penerbitan objek sengketa karena mempunyai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan asas diferensiasi fungsional. Menuntut Turut Termohon untuk ikut bertanggung jawab membatalkan sprindik dan status tersangka adalah sebuah kekeliluan subjek hukum," jelas Jaksa.

Menurut Kejaksaan, setiap institusi penegak hukum memiliki kewenangan yang berbeda sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan, tim Kejari Jakarta Selatan juga menilai terdapat kontradiksi dalam argumentasi hukum yang diajukan pemohon.

Menurut Kejaksaan, pada bagian awal permohonan, Roy Suryo menggunakan ketentuan transisional Pasal 361 Huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai dasar pengujian. Namun, pada bagian lain justru meminta Kejaksaan terikat pada Pasal 163 Ayat (1) Huruf E undang-undang yang sama untuk menangguhkan proses persidangan pokok perkara.

Kejaksaan menilai penggunaan dua ketentuan tersebut secara bersamaan hanya untuk mengambil bagian yang dianggap menguntungkan pemohon sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang tepat.

Tim Kejari Jakarta Selatan juga menanggapi dalil Roy Suryo mengenai adanya empat laporan polisi dalam perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.

Dalam permohonannya, Roy Suryo menilai hanya laporan yang dibuat langsung oleh Joko Widodo yang memiliki kedudukan hukum, sedangkan laporan lainnya dianggap tidak memiliki legal standing.

"Pemohon juga menuduh adanya penyelundupan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik demi melegitimasi ancaman pidana tinggi," papar Jaksa membacakan dalil Roy Suryo.

Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana siber maupun tindak pidana umum yang berkaitan dengan kepentingan publik, laporan dapat disampaikan oleh siapa saja yang mengetahui atau merasa terdampak secara sosiologis akibat informasi yang beredar.

Selain itu, Kejaksaan menegaskan jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan berkas perkara yang dinilai paling memenuhi syarat pembuktian dalam proses penuntutan.

"Keberadaan 3 LP lainnya yang bersifat pasif sama sekali tidak menegaskan kehabisan 1 LP aktif yang digunakan sebagai basis pengeluaran P21," beber Jaksa.

"Jaksa Penuntut Umum memiliki independensi mutlak melakukan penuntutan berdasarkan laporan yang dinilai memiliki pembuktian paling kuat demi melindungi kepentingan hukum korban Insinyur Haji Joko Widodo, dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak," kata Jaksa.

Sidang praperadilan Roy Suryo masih akan berlanjut sesuai agenda yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum hakim menjatuhkan putusan atas permohonan tersebut.* (sn/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada Ahmad Khozinudin beserta Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TAAKAA).

Pencabutan kuasa tersebut berlaku efektif sejak Minggu, 12 Juli 2026.

Baca Juga:

• OC Kaligis Sebut Penetapan Tersangka Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Tidak Sah, Ini Alasannya

Dalam keterangan resminya, Roy Suryo menyatakan pencabutan kuasa dilakukan setelah muncul pernyataan Ahmad Khozinudin dalam forum Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Gedung Juang, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Roy, pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan strategi hukum yang sedang ditempuh.

"Seluruh surat kuasa yang pernah diterbitkan kepada TAAKAA per tanggal 12 Juli 2026 dinyatakan tidak berlaku lagi. Langkah ini harus diambil agar fokus perjuangan hukum di pengadilan tidak terganggu oleh pernyataan-pernyataan yang menyimpang dan menciderai esensi perjuangan itu sendiri," ujar Roy Suryo dalam keterangan resminya.

Meski demikian, Roy menegaskan pencabutan kuasa itu tidak berarti memutus hubungan secara pribadi dengan seluruh anggota TAAKAA.

Ia menyatakan tetap membuka peluang bagi advokat lain yang sebelumnya tergabung dalam tim tersebut untuk tetap mendampinginya, sepanjang memiliki komitmen terhadap strategi hukum yang telah disepakati.

Keputusan Roy Suryo tersebut mendapat respons dari Ahmad Khozinudin.

Pada Senin (13/7/2026), Khozinudin menyatakan pihaknya tetap akan melanjutkan sikap yang selama ini diambil terkait persoalan tersebut.

"Kami tidak merasa kehilangan. Justru pihak-pihak yang meninggalkan perjuangan ini hanya akan menjadi beban. Dalam perjuangan, wajar jika ada yang gugur atau sengaja mundur demi cari selamat sendiri. Kami akan tetap konsisten membela hak masyarakat terkait kasus ijazah ini," tegas Khozinudin.

Pernyataan tersebut menjadi tanggapan pertama dari Ahmad Khozinudin setelah Roy Suryo mengumumkan pencabutan surat kuasa terhadap dirinya dan TAAKAA.

Pencabutan kuasa hukum ini terjadi ketika proses hukum yang melibatkan Roy Suryo masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perubahan komposisi tim kuasa hukum merupakan hak setiap pihak yang berperkara.

Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai susunan tim hukum baru yang akan mendampingi Roy Suryo dalam proses persidangan selanjutnya.

Perbedaan sikap antara Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin menunjukkan adanya perubahan dalam pendampingan hukum di tengah perkara yang masih bergulir.

Adapun dampaknya terhadap jalannya persidangan akan bergantung pada proses hukum yang sedang berlangsung dan langkah lanjutan yang diambil masing-masing pihak.* (mdr/ad)

JAKARTA – Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwarnai teror ancaman bom pada Senin (13/7/2026).

Ancaman tersebut dikirim melalui pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal kepada seorang guru dan petugas tata usaha (TU) sekolah.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Roy Suryo, Klaim Kantongi Tiga Alat Bukti

"SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA, DIHARAAP BERSIAP SIAP DENGAN HITUNGAN MENIT TEMPAT SEKOLAHAN SDN 15 PAGI INI AKAN MELEDAK DAN KAMI SUDAH MENYIAPKAN 11 TITIK...!!! Kami pantau dari wilayah TKP, bersiap-siap hitungan 10 menit dari belakang, akan rata semuanya. JANGAN COBA-COBA ANDA LAPOR KE POLICE, SAYA TAHU DISANA ADA RT UNTUK APA."

Selain mengirim pesan, pelaku juga dilaporkan sempat melakukan panggilan tidak terjawab (missed call) karena pesannya tidak mendapat respons.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan laporan diterima sekitar pukul 07.30 WIB, ketika siswa dan guru masih mengikuti upacara pembukaan tahun ajaran baru.

"Laporannya 07.30 tapi memang di WA itu orang lagi pada upacara. Sudah upacara baru liat WA-nya kita langsung datang semuanya camat lurah. Itu di-WA dijapri guru kelas satu sama TU," tutur dia.

Setelah menerima laporan, polisi bersama unsur pemerintah setempat segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi seluruh siswa serta tenaga pendidik keluar dari lingkungan sekolah sebagai langkah antisipasi.

"Anak-anak sudah dievakuasi, kita arahkan keluar sekolah dulu," ucap dia.

Tim Gegana dan Densus 88 Antiteror kemudian melakukan sterilisasi dan penyisiran menyeluruh di seluruh area sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak.

Hingga proses pemeriksaan berlangsung, petugas belum menemukan benda mencurigakan maupun bahan peledak.

"Ini sudah dicek Gegana dan Densus 88. Nihil tapi masih disisir, lagi disisir," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menangani peristiwa tersebut.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsek Jagakarsa, Tim Gegana, dan Densus 88 sejak laporan diterima.

"Saat ini proses sterilisasi dan penyisiran oleh Tim Gegana sedang dilakukan secara menyeluruh di area sekolah," kata Chico.

Sebagai langkah pengamanan, kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara dan seluruh siswa dipulangkan ke rumah masing-masing.

Orang tua murid telah diberi informasi melalui Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan bersama pihak kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik saat ini masih mendalami asal-usul pesan ancaman tersebut.

"Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP serta mendalami asal pesan ancaman tersebut," kata Budi Hermanto.

Selain melacak identitas pengirim, polisi juga menyelidiki motif di balik aksi teror tersebut.

"Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan memberikan ruang kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan serta penyelidikan secara menyeluruh," jelasnya.

Sementara itu, Chico Hakim memastikan situasi di lokasi telah terkendali. Menurutnya, keselamatan siswa, guru, dan seluruh civitas sekolah menjadi prioritas utama dalam penanganan peristiwa tersebut.

"Situasi saat ini terkendali dan proses penanganan terus berjalan. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan secara transparan kepada masyarakat," pungkas Chico Hakim.* (dicnd/ad)

JAKARTA – Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis, menilai penetapan tersangka hingga penahanan terhadap kliennya tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Pernyataan itu disampaikan usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie Kumpulkan Panglima TNI hingga Jaksa Agung, Kapolri dan Plt Jampidsus Tak Terlihat Hadir: Bahas Apa di Tengah Kasus Febrie Adriansyah?

"Sama sekali nggak ada tempatnya si Lodewyk. Makanya mengajukan praperadilan, penahanan tidak sah," ujar OC Kaligis, setelah persidangan.

Kaligis mengatakan, selama proses pemeriksaan tidak ada satu pun keterangan saksi yang menyebut kliennya terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan program tersebut.

"Jadi kita lihat aja siapa pengguna anggaran, siapa kuasa pengguna anggaran, siapa pembuat komitmen. Itu aja waktu diperiksa," kata Kaligis.

Menurutnya, kewenangan dalam proses pengadaan berada pada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen (PPK), bukan pada Lodewyk yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

Selain membantah keterlibatan kliennya dalam proses pengadaan, Kaligis juga mempersoalkan prosedur penyidikan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung.

Ia mengklaim penangkapan terhadap Lodewyk dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

"Mestinya kan surat perintah dimulainya penyidikan dulu, baru penangkapan. Ini tangkap dulu," ucapnya.

Kaligis juga menyebut dua saksi yang dianggap penting justru baru diperiksa sekitar dua pekan setelah penangkapan terhadap kliennya dilakukan.

"Dia punya saksi diperiksa itu pun dua minggu kemudian. Nanti kita kasih bukti-buktinya," kata Kaligis.

Permohonan praperadilan Lodewyk telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 105/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL sejak 29 Juni 2026.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Lodewyk dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional.

Dalam permohonannya, Lodewyk meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan.

Ia meminta hakim menyatakan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap dirinya tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Selain itu, Lodewyk juga menggugat keabsahan sejumlah dokumen yang diterbitkan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), mulai dari surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, hingga surat perintah penahanan.

Tak hanya itu, ia juga meminta hakim menyatakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional tahun 2025–2026 tidak sah.

Dalam petitumnya, Lodewyk memohon agar Kejaksaan Agung diperintahkan menghentikan penyidikan, menyatakan seluruh keputusan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah, mengeluarkannya dari rumah tahanan negara, serta memulihkan seluruh hak hukumnya.

Sidang praperadilan akan berlanjut sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan atas permohonan tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Permintaan tersebut disampaikan tim kuasa hukum Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan yang digelar pada Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Usai Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Imigrasi Cegah Febrie Adriansyah dan Don Ritto ke Luar Negeri

"Penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon telah memenuhi ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU. Baik dari sisi kecukupan alat bukti maupun dari sisi pemenuhan asas due process of law," ujar tim kuasa hukum Polda Metro Jaya dalam persidangan.

Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi lebih dari dua alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Termohon telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Bahkan dalam hal ini, Termohon telah memiliki tiga alat bukti," tuturnya.

Tim kuasa hukum Polda Metro Jaya juga menjelaskan bahwa Roy Suryo telah diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka sebelum status hukumnya ditetapkan.

"Dalam perkara a quo, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka setelah diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 dan setelah terlebih dahulu memeriksa Pemohon sebagai calon tersangka, sehingga syarat-syarat yang ditentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 telah dipenuhi," ungkap tim kuasa hukum Polda Metro dalam sidang.

Selain itu, penyidik mengaku telah mengumpulkan keterangan dari puluhan saksi dan ahli selama proses penyidikan berlangsung.

"Pertama, keterangan 94 orang saksi yang saling bersesuaian; yang kedua, surat-surat, petunjuk, dan keterangan ahli dalam hal ini terdapat 26 orang ahli," ungkap kuasa hukum Polda Metro.

"Bahwa berdasarkan fakta penyidikan di atas, maka Termohon telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Bahkan dalam hal ini, Termohon telah memiliki tiga alat bukti," imbuhnya.

Dalam petitumnya, Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan praperadilan Roy Suryo.

Selain itu, penyidik meminta majelis menyatakan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/1899/XI/2025/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 adalah sah menurut hukum.

Polda Metro juga meminta hakim menyatakan seluruh proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan sejumlah surat perintah penyidikan sejak Juli 2025 hingga April 2026 sah dan sesuai ketentuan hukum.

Apabila hakim memiliki pertimbangan lain, tim kuasa hukum Polda Metro memohon agar putusan dijatuhkan secara adil sesuai prinsip ex aequo et bono.

Sidang kali ini merupakan gugatan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait status tersangkanya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy Suryo yang berkaitan dengan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Namun, hakim saat itu menegaskan putusan tersebut tidak memengaruhi pokok perkara maupun status penyidikan yang sedang berjalan.

Sidang praperadilan masih akan berlanjut dengan agenda mendengarkan tanggapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan Roy Suryo.* (d/ad)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah pejabat negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup dan belum diketahui secara pasti agenda yang dibahas.

Baca Juga:

• Kasus Febrie Adriansyah Dialihkan ke Kejagung, Mahfud MD Minta KPK Ambil Alih

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon menjadi pejabat pertama yang tiba.

Dalam struktur Satgas PKH, Richard menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana I.

Tak lama kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menjabat Wakil Ketua Pengarah II Satgas PKH juga hadir.

Menyusul setelahnya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh yang merupakan anggota pengarah Satgas PKH.

Jaksa Agung ST Burhanuddin turut menghadiri rapat tersebut.

Dalam struktur Satgas PKH, Burhanuddin menjabat sebagai Wakil Ketua Pengarah I.

Pejabat terakhir yang terlihat hadir adalah Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Kuntadi.

Meski demikian, nama Kuntadi tidak tercantum dalam struktur resmi Satgas PKH.

Dari sejumlah pejabat yang hadir, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tidak tampak mengikuti rapat.

Padahal, dalam struktur Satgas PKH, Kapolri menjabat sebagai Wakil Ketua Pengarah III.

Selain Kapolri, Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Rudi Margono juga tidak terlihat menghadiri pertemuan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Pertahanan mengenai ketidakhadiran kedua pejabat tersebut.

Rapat ini menjadi pertemuan perdana Satgas PKH yang diketahui publik setelah mencuatnya kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Febrie sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH.

Belakangan, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Setidaknya terdapat tiga perkara yang dikaitkan dengan penanganan terhadap Febrie, yakni dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), PT Asabri, serta PT Krakatau Steel.

Meski rapat berlangsung tertutup, pertemuan ini menjadi perhatian publik karena digelar di tengah proses hukum yang sedang berlangsung terhadap mantan Ketua Pelaksana Satgas PKH tersebut.

Sampai saat ini, pemerintah maupun peserta rapat belum memberikan keterangan mengenai hasil pembahasan ataupun langkah lanjutan yang akan diambil Satgas PKH.* (itkmcn/ad)

KARO - Kasus kematian seorang remaja pendaki Gunung Sibayak, Refael Christio Sihotang (17), warga Jalan Timah, Kota Medan, menjadi perhatian publik.

Refael diduga meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan di kawasan Pos Pengutipan Retribusi Kehutanan Gunung Sibayak, Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Bareskrim Ungkap Kronologi Penangkapan 9 Tersangka Penyerangan Polisi di Katingan, 3 Pelaku Utama Ditangkap di Kaltim

Polisi telah melakukan sejumlah langkah penyidikan, mulai dari pemeriksaan lokasi kejadian, pemasangan garis polisi, hingga meminta keterangan dari sejumlah orang yang diduga mengetahui peristiwa tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Refael sempat dilarikan ke Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi dalam kondisi kritis.

Namun, nyawa remaja tersebut tidak berhasil diselamatkan.

Setelah itu, pihak keluarga membawa jenazah Refael ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Medan untuk menjalani proses autopsi dan visum.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

Kronologi Dugaan Penganiayaan di Pos Retribusi Gunung Sibayak

Seorang warga yang mengetahui informasi terkait kejadian tersebut mengatakan, Refael merupakan salah satu pendaki Gunung Sibayak.

Berdasarkan informasi yang beredar di lokasi, korban sebelumnya diduga pernah terlibat kasus pencurian sepeda motor beberapa bulan lalu.

Pada kejadian terakhir, korban juga disebut-sebut diduga mengambil barang milik pendaki lain di kawasan Gunung Sibayak.

Menurut sumber tersebut, Refael kemudian dijemput oleh sejumlah petugas pengutip retribusi kehutanan menggunakan mobil angkutan kota dan dibawa menuju Pos Retribusi Kehutanan Jaranguda

."Setelah sampai di lokasi, korban diduga dipukuli hingga mengalami luka serius. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Efarina, namun saat tiba di rumah sakit sudah meninggal dunia," ujar sumber itu.

Baca Juga:

• Remaja 16 Tahun Laporkan Dugaan Penganiayaan saat Razia BNN, Satpol PP Deli Serdang Buka Suara

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan terdapat dua lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya penganiayaan.

Kedua lokasi tersebut kini telah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan.

Polisi Amankan Enam Orang untuk Pemeriksaan

Selain melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi juga mengamankan sopir angkutan yang diduga digunakan untuk menjemput korban serta sejumlah petugas yang berada di Pos Retribusi Kehutanan Jaranguda saat kejadian berlangsung.

Kanit Reskrim Polsek Berastagi, AKP Mastergun Surbakti, mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan mengenai peristiwa tersebut.

"Kami setelah menerima informasi langsung bergerak cepat. Sementara ini enam orang telah diamankan untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Hingga kini, penyidik masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk peran masing-masing pihak yang berada di lokasi.

Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian Refael.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena diduga berkaitan dengan aksi main hakim sendiri yang berujung pada hilangnya nyawa seorang remaja.

Baca Juga:

• Tak Kapok Dipenjara, Residivis Pembobol Rumah di Banda Aceh Ditangkap, 6 HP dan BPKB Disita Polisi

MEDAN — Dukungan terhadap Felicia, peserta ajang The Icon Indonesia yang berasal dari Tangerang, Provinsi Banten, terus mengalir menjelang penampilannya pada babak Top 4 yang disiarkan langsung oleh SCTV, Senin malam (13/7/2026).

Gubernur Banten Andra Soni mengajak seluruh masyarakat Banten untuk memberikan dukungan dan doa agar Felicia mampu tampil maksimal serta melaju ke babak Top 3 hingga meraih gelar juara.

Baca Juga:

• Felicia Banjir Standing Ovation, Dijagokan Lolos ke Top 3 The Icon Indonesia SCTV

"Mari kita saksikan penampilan Felicia dan beri dukungan melalui doa serta virtual gift," kata Gubernur Banten Andra Soni.

Andra Soni berharap perjuangan Felicia di panggung The Icon Indonesia dapat terus berlanjut.

Ia optimistis Felicia mampu memberikan penampilan terbaik dan bersaing hingga babak akhir.

Felicia saat ini menjadi salah satu peserta yang banyak mendapatkan perhatian publik.

Penampilannya yang konsisten serta kemampuannya membawakan berbagai genre musik membuat dirinya menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar juara.

Hingga saat ini, Felicia tercatat telah mendapatkan 43 standing ovation dari dewan juri.

Jumlah tersebut menjadi salah satu pencapaian tertinggi dibandingkan finalis lainnya.

Dukungan juga disampaikan keluarga Felicia. Jamal H Sinaga, yang merupakan opung atau kakek Felicia, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan masyarakat yang terus diberikan kepada cucunya.

Ia berharap masyarakat tetap memberikan doa agar Felicia mampu melewati tantangan pada malam penentuan tersebut.

"Mohon doanya dari seluruh masyarakat khususnya warga Sumatera Utara untuk penampilan Felicia malam ini yang disiarkan SCTV mulai pukul 21.15 WIB," ungkap Jamal H Sinaga.

Babak Top 4 The Icon Indonesia SCTV akan menjadi momen penting bagi Felicia untuk membuktikan kemampuan terbaiknya.

Dukungan dari masyarakat diharapkan menjadi energi tambahan bagi dirinya dalam meraih hasil terbaik di kompetisi tersebut.* (ad)

MEDAN — Masyarakat Kota Medan yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) kini tidak perlu datang langsung ke kantor polisi.

Layanan SIM Keliling kembali hadir di sejumlah titik untuk memudahkan warga memperpanjang masa berlaku SIM.

Baca Juga:

• Solar Bersubsidi Langka di Jalinsum, Perjalanan Bus Medan-Jakarta Molor hingga 4 Hari 4 Malam

Namun, perlu diketahui bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM yang masih berlaku.

Sementara bagi masyarakat yang ingin membuat SIM baru, tetap harus mendatangi Satpas (Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM).

Berdasarkan informasi dari akun resmi Satlantas Polrestabes Medan, Senin (13/7/2026), terdapat lima lokasi gerai SIM Keliling yang tersedia di wilayah Kota Medan selama periode 13 Juli hingga 19 Juli 2026.

Adapun lokasi layanan SIM Keliling tersebut berada di:

- Komplek MMTC
- Komplek Asia Mega Mas
- Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Iskandar Muda
- Carefour Padang Bulan
- Lokasi khusus akhir pekan yang menyesuaikan jadwal, seperti kawasan Lapangan Merdeka, Plaza Medan Fair, dan Plaza Millenium.

Jadwal dan lokasi tersebut berlaku khusus untuk pekan ini.

Setelah periode tersebut berakhir, masyarakat perlu kembali mengecek informasi terbaru karena lokasi layanan dapat berubah.

Syarat Perpanjangan SIM

Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM melalui layanan keliling, dokumen yang harus disiapkan cukup sederhana.

Pemohon wajib membawa:

- Fotokopi KTP
- Surat keterangan sehat
- Surat keterangan psikologi
- SIM lama yang masih berlaku

Dengan membawa seluruh dokumen yang diperlukan, proses administrasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

Jam Operasional SIM Keliling Medan

Warga yang hendak memanfaatkan layanan SIM Keliling juga perlu memperhatikan waktu operasional.

Pada hari Senin hingga Jumat, layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Sementara pada hari Sabtu, layanan dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Adapun untuk hari Minggu, layanan SIM Keliling hanya beroperasi mulai pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB.

Masyarakat diimbau datang lebih awal agar proses perpanjangan SIM dapat dilakukan sebelum layanan ditutup.

Kepolisian juga mengingatkan warga untuk selalu memastikan masa berlaku SIM agar tidak mengalami kendala saat berkendara maupun ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas di jalan.* (d/ad)