Penyerahan uang duka tersebut dilakukan oleh Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PWI Pusat Herlina yang mewakili Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir. Dalam kesempatan itu, Herlina didampingi Pengurus PWI Pusat Ardiansyah Tanjung serta jajaran PWI Riau, yakni Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dan Sekretaris M. Doni Putra.

Baca Juga:

• Zulmansyah Sekedang Wafat, PWI Kehilangan Sosok Pemersatu dalam Organisasi Pers Nasional

Dalam kesempatan itu, Herlina menyampaikan belasungkawa mendalam dari Ketua Umum PWI Pusat. Ia menyebut kepergian almarhum sebagai kehilangan besar bagi insan pers di Indonesia.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum Zulmansyah Sekedang. Beliau adalah sosok yang berdedikasi tinggi, penuh tanggung jawab, dan telah memberikan kontribusi besar bagi organisasi PWI," ujar Herlina.

Ia juga berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

"Atas nama keluarga besar PWI Pusat, kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga diberi kekuatan serta ketabahan," lanjutnya.

Pihak keluarga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari PWI Pusat. Mereka mengapresiasi kepedulian organisasi yang tetap hadir memberikan dukungan hingga akhir.

Almarhum Zulmansyah Sekedang dikenal sebagai sosok yang aktif dan berdedikasi dalam dunia jurnalistik serta memiliki kontribusi besar dalam pengembangan organisasi PWI di Indonesia. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan komunitas pers nasional.*

(dh)

Agenda pertama diawali dengan peninjauan Jembatan Bailey di Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Di lokasi tersebut, rombongan melihat langsung kondisi jembatan darurat yang menjadi akses vital bagi mobilitas warga pascabencana.

Baca Juga:

• Mendagri Tito Karnavian Ajak Kepala Daerah Waspadai Inflasi dan Dampak Krisis Global di Daerah

Usai dari lokasi jembatan, rombongan melanjutkan kunjungan ke Hunian Sementara (Huntara) Tunyang di Kecamatan Timang Gajah. Di sana, Mendagri Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Aceh menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat korban bencana.

Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan berlangsung.

Rombongan kemudian bergerak menuju Kabupaten Aceh Tengah untuk meninjau lokasi sinkhole di ruas Jalan Simpang Balik–Blang Mancung, Pondok Balik, Kecamatan Ketol. Titik tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak pada akses transportasi dan konektivitas masyarakat.

Pemerintah menegaskan akan mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur serta melakukan langkah mitigasi agar potensi risiko lanjutan dapat diminimalisir.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran, mulai dari fase darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kunjungan Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh ini menjadi bentuk nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam merespons bencana, sekaligus memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah terdampak.*

(dh)

Bahlil menegaskan bahwa BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia meminta agar pihak yang tergolong mampu tidak ikut menikmati fasilitas subsidi yang telah disiapkan pemerintah.

Baca Juga:

• Bahlil Minta Aparat Usut Tuntas Kasus Penikaman Nus Kei di Maluku Hingga Korban Tewas

Ia menambahkan, pemerintah terus memperketat pengawasan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Kebijakan pembatasan juga telah diterapkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan bahwa dalam beberapa skema pengaturan di luar negeri, konsumsi BBM dapat dibatasi per hari. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan masing-masing jenis kendaraan.

"Untuk motor sampai dengan sekarang mau isi berapa saja tidak apa-apa. Tapi kita harus punya hati. Jangan pakai jeriken, jangan bolak-balik, kasihan rakyat kita," katanya.

Ia juga menyoroti penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan yang tidak sesuai peruntukan, seperti kendaraan operasional perkebunan dan tambang yang seharusnya menggunakan bahan bakar non-subsidi.

Pemerintah berharap kesadaran masyarakat meningkat agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak sesuai kriteria.*

(d/dh)

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi, mengatakan penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk memastikan apakah unsur pembunuhan berencana benar terpenuhi.

Baca Juga:

• Sidang Tipikor Medan: Dua Ahli Hukum Sepakat Kasus Pengalihan Aset PTPN II Masih Ranah Administrasi, Belum Penuhi Unsur Pidana

Dari enam saksi yang diperiksa, dua di antaranya adalah terduga pelaku yakni Hendrikus Rahayaan (28) dan Finansius Ulukyanan (36). Empat saksi lainnya merupakan pelapor serta saksi yang berada di lokasi kejadian perkara (TKP).

"Jadi enam saksi itu terdiri dari dua pelaku, saksi pelapor, dan saksi yang berada di TKP," jelasnya.

Saat ini, kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan tambahan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku usai dibawa dari Maluku Tenggara ke Kota Ambon.

Polisi juga masih menelusuri hubungan antara pelaku dan korban untuk menguatkan motif serta kronologi kejadian. Namun, hingga kini hal tersebut belum dapat dipastikan secara lengkap.

"Untuk hubungan pelaku dan korban masih kami dalami. Saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan," kata Rositah.

Usai pemeriksaan, kedua pelaku dijadwalkan akan ditahan di Rumah Tahanan Polda Maluku. Mereka juga dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam KUHP baru.

Ancaman hukuman yang dikenakan terhadap para tersangka yakni pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara.

Sebelumnya, Nus Kei tewas setelah ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Minggu (19/4/2026) sekitar pukul 11.25 WIT. Aksi tersebut diduga dipicu dendam lama terkait kasus pembunuhan kerabat pelaku pada 2020 di Bekasi.

"Motifnya berdasarkan pengakuan pelaku adalah balas dendam," ungkap Rositah.*

(d/dh)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Sutan Tolang Lubis, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak, SWDKLLJ, dan PNBP.

Baca Juga:

• Dari Rutan Padang, Kamser Sitanggang Mengadu ke Presiden Prabowo: Klaim Jadi Korban Ketidakadilan Hukum

Sutan menjelaskan, target pajak kendaraan bermotor tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,81 triliun. Sementara realisasi hingga 19 April 2026 tercatat mencapai Rp 379,86 miliar.

Untuk tahun sebelumnya, target pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 1,74 triliun dengan realisasi Rp 1,44 triliun. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan signifikan melalui program insentif dan undian ini.

Gebyar Pajak 2026 akan dilaksanakan sebanyak lima kali, terdiri dari empat undian triwulanan dan satu undian utama di akhir tahun. Total hadiah yang disiapkan mencapai 3.837 unit dengan nilai Rp 19,3 miliar, mulai dari mobil Toyota Innova Reborn, paket umrah atau wisata religi, sepeda motor, iPhone 17, Samsung Z Fold 7, tablet, emas batangan, hingga PlayStation 5.

"Gebyar Pajak ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Sumut yang telah membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2026," jelasnya.

Pengundian tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 2026 di Lapangan Kebun Bunga, Medan, dengan 388.221 peserta yang merupakan wajib pajak periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026.

Sutan juga menegaskan adanya perubahan pendekatan kebijakan. Jika sebelumnya pemerintah mengandalkan program pemutihan pajak, kini fokus diarahkan pada pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang disiplin.

"Paradigmanya kita ubah, apresiasi diberikan kepada masyarakat yang taat membayar pajak, bukan yang terlambat," tegasnya.*

(ds/dh)

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut pada Senin (20/4/2026), harga rata-rata daging ayam broiler tercatat sebesar Rp 39 ribu per kilogram, atau masih di bawah HET sebesar Rp 40 ribu per kilogram.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tepung Tawari Calon Jemaah Haji, Pesan Jaga Kesehatan dan Nama Baik Sumut

Sementara itu, harga tertinggi daging ayam broiler tercatat di Kabupaten Langkat yang mencapai Rp 60 ribu per kilogram, serta Kota Sibolga sebesar Rp 51 ribu per kilogram.

Tak hanya ayam, harga daging sapi segar juga ikut mengalami penurunan. Rata-rata harga daging sapi di Sumut saat ini berada di angka Rp 130 ribu per kilogram, masih di bawah HET sebesar Rp 140 ribu per kilogram.

Adapun harga termurah daging sapi segar berada di Kabupaten Batubara, Labuhanbatu Selatan, dan Langkat, masing-masing sebesar Rp 125 ribu per kilogram.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag ESDM Sumut, Charles Situmorang, mengatakan penurunan harga terjadi akibat pola permintaan yang cenderung melemah di awal pekan.

"Penurunan terjadi dikarenakan permintaan yang menurun dari konsumen. Kebutuhan daging ayam dan sapi biasanya lebih tinggi di akhir pekan," ujarnya.

Ia menambahkan, fluktuasi harga tersebut merupakan bagian dari mekanisme pasar yang normal dan dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat.*

(ds/dh)

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas infrastruktur hunian ASN yang dibangun di wilayah timur Indonesia berjalan sesuai standar, baik dari sisi desain maupun konstruksi.

Baca Juga:

• Tito Karnavian Hadiri Raker APEKSI 2026 di Banda Aceh, Tekankan Penataan Kota dan Keseimbangan Urbanisasi

Gibran menekankan agar seluruh kekurangan yang ditemukan segera diperbaiki sebelum dilakukan serah terima kepada pemerintah daerah.

"Pak, nanti kalau masih ada defect design-nya jangan diterima ya. Ini profesional, jangan diterima (kalau ada cacat desain)," tegas Gibran kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah tidak ragu menolak hasil pekerjaan apabila masih ditemukan ketidaksesuaian teknis. Menurutnya, kualitas bangunan harus menjadi prioritas utama agar rusun dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.

"Ketelitian dalam desain dan konstruksi itu penting supaya bangunan benar-benar layak dihuni," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Balai Perumahan Provinsi Papua Tengah Meda Kilian menjelaskan bahwa rusun tersebut terdiri dari dua tower dengan total 88 unit hunian. Setiap unit telah dilengkapi fasilitas lengkap seperti tempat tidur, sofa, meja makan, hingga dapur.

"Seluruh unit sudah full furnished dan siap dihuni," jelas Meda.

Ia menambahkan, lantai pertama pada salah satu tower juga diprioritaskan untuk penyandang disabilitas agar aksesibilitas lebih inklusif.

Kunjungan ini menjadi rangkaian akhir agenda kerja Gibran di Nabire sebelum melanjutkan perjalanan ke Timika untuk kegiatan berikutnya di wilayah Papua Tengah.*

(k/dh)

Dalam rapat tersebut, Dasco menyampaikan bahwa agenda utama adalah pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU PPRT yang telah melalui sejumlah tahapan pembahasan sebelumnya.

Baca Juga:

• 8 Daerah di Sumut Sepakat Hibahkan Dana TKD Rp 260 Miliar untuk Bantu Penanganan Bencana di Aceh

Sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan, rapat terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR Bob Hasan.

Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan mini dari masing-masing fraksi di DPR serta pemerintah. Tahap akhir kemudian dilakukan pengambilan keputusan sekaligus penandatanganan draf RUU.

"Rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 21.00 WIB. Apakah agenda yang kami bacakan tadi dapat disetujui?" ujar Dasco yang kemudian dijawab serentak "Setuju" oleh peserta rapat.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Pembahasan RUU PPRT sendiri menjadi salah satu agenda legislasi prioritas yang telah lama dinantikan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.*

(oz/dh)

Hal itu disampaikan Ridwan saat bersilaturahmi dengan Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara, Selasa (20/4/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara Kejari Medan dan insan pers terkait sejumlah isu yang berkembang di publik.

Baca Juga:

• Mantan Kabid Dinas Pertanian Madina Didakwa Korupsi PSR Rp 1,9 M di PN Medan

Dalam kegiatan tersebut, Kajari Medan didampingi Kepala Seksi Intelijen Valentino Harry Parluhutan Manurung, Kepala Seksi Pidana Umum Zulkarnain Harahap, serta jajaran kasubsi pidum dan intelijen Kejari Medan.Ridwan menjelaskan, selama kurang lebih dua bulan menjabat sebagai Kajari Medan, pihaknya masih fokus melakukan pembenahan internal dan pemetaan organisasi sebelum mengambil kebijakan strategis.

Terkait komunikasi dengan media, ia meminta agar setiap konfirmasi dapat dilakukan melalui Kasi Intelijen yang ditunjuk sebagai juru bicara resmi Kejari Medan."Untuk komunikasi, silakan melalui Kasi Intel sebagai juru bicara," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menanggapi usulan penyediaan sekretariat wartawan di lingkungan Kejari Medan.

Ia menyebut hal tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan fasilitas dan anggaran.

"Bukan karena kami tidak ingin mengakomodir, tetapi memang ada keterbatasan yang harus dipahami bersama," katanya.

Selain itu, Kajari Medan juga menyinggung penanganan sejumlah perkara, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini masih dalam proses penyidikan.

Ia memastikan kasus-kasus tersebut akan segera disampaikan ke publik pada tahap yang memungkinkan."Masih berproses dan belum bisa kami publikasikan sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kami ekspos," ujar Ridwan.

Sementara itu, Sekretaris Forwakum Sumut, Ansah Tarigan, mengapresiasi langkah Kejari Medan yang membuka ruang dialog dengan insan pers. Menurutnya, silaturahmi tersebut penting untuk memperkuat sinergi antara media dan aparat penegak hukum.

Ia menambahkan, Forwakum Sumut siap mendukung kerja Kejari Medan melalui pemberitaan yang profesional dan sesuai kode etik jurnalistik.Di akhir pertemuan, Kajari Medan menyerahkan cinderamata berupa plakat kepada Forwakum Sumut sebagai simbol sinergi dan hubungan baik antara institusi penegak hukum dan insan pers.*

(dh)

Baca Juga:

• 8 Daerah di Sumut Sepakat Hibahkan Dana TKD Rp 260 Miliar untuk Bantu Penanganan Bencana di Aceh

Ketua Dewan Pembina DPN Peradi SAI, Juniver Girsang, mengatakan revisi UU Advokat sudah mendesak dilakukan karena aturan yang ada dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan profesi advokat saat ini.

Baca Juga:

• Habiburokhman Apresiasi BEM-IKM FH UI Gelar Forum Terbuka, 16 Terduga Pelaku Grup Chat Mesum Dihadirkan

Menurut Juniver, saat ini jumlah advokat semakin banyak, namun pengawasan terhadap praktik profesi dinilai belum optimal. Karena itu, diperlukan lembaga khusus yang dapat mengontrol dan memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan sesuai etika dan aturan.

"Supaya tidak ada pelayanan yang tidak baik dan perlindungan kepada masyarakat, kita menyatakan harus dibentuk Dewan Advokat Nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, Dewan Advokat Nasional nantinya akan memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh advokat serta menangani pelanggaran kode etik. Selain itu, Peradi SAI juga mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas Advokat yang akan berperan memperkuat sistem kontrol profesi.

"Artinya pengawas di sana adalah supaya bisa melihat, mengontrol dan memperhatikan tindak-tanduk advokat. Jadi advokat tidak bisa lagi seenaknya," tutur Juniver.

Ia menegaskan kedua lembaga tersebut akan memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam sistem check and balance.

Selain itu, Peradi SAI juga mengusulkan adanya badan khusus untuk sertifikasi dan pendidikan advokat dalam revisi UU tersebut.

Juniver mengklaim usulan yang disampaikan pihaknya mendapat respons positif dari Komisi III DPR RI.

"Responsnya sangat positif dan mereka setuju. Ya harus ada dewan pengawas, kemudian dewan kehormatan juga harus dibentuk," katanya.*

(in/dh)

Pendapat tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan kasus yang menjerat empat terdakwa, termasuk Irwan Peranginangin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (20/4/2026).

Baca Juga:

• Mantan Kabid Dinas Pertanian Madina Didakwa Korupsi PSR Rp 1,9 M di PN Medan

Dian Puji menjelaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang kini diadopsi dalam KUHP baru merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti.

Menurutnya, dalam kasus pengalihan aset PTPN II, unsur kerugian negara belum dapat dipastikan karena masih terdapat proses administrasi yang berjalan, termasuk soal kewajiban penyerahan 20 persen lahan yang belum memiliki kejelasan teknis.

"Kerugian negara belum dapat dinyatakan terjadi karena mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut masih dalam proses pembahasan," ujar Dian di hadapan majelis hakim.

Majelis hakim dipimpin Muhammad Kasim dengan anggota Yusafrihardi Girsang dan Benhard Panjaitan.

Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Chairul Huda menilai dalam perkara ini tidak ditemukan unsur niat jahat (mens rea) dari para pihak yang terlibat. Ia menyebut para pihak masih menunjukkan itikad untuk memenuhi ketentuan, namun terkendala kejelasan aturan teknis.

Menurutnya, penyelesaian perkara ini semestinya didahulukan melalui mekanisme hukum administrasi sebelum masuk ke ranah pidana.

"Tanpa aturan yang jelas, belum dapat ditentukan adanya perbuatan melawan hukum," ujar Chairul.

Para ahli juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026 yang menegaskan bahwa penentuan kerugian negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, penilaian di luar BPK dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dengan demikian, para ahli menyimpulkan perkara ini lebih tepat diselesaikan sebagai sengketa administrasi yang belum tuntas, bukan sebagai tindak pidana korupsi.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan saksi mahkota.

Empat terdakwa dalam perkara ini yakni Irwan Perangin-angin (mantan Dirut PTPN II), Iman Subakti (Dirut PT NDP), Askani (mantan Kepala Kanwil BPN Sumut), dan Abdul Rahim Lubis (mantan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang).

Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor.*

(dh)

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyebut capaian tersebut menunjukkan tren positif produksi pangan nasional yang terus meningkat dan melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat.

Baca Juga:

• IMF Puji Indonesia sebagai “Bright Spot” Ekonomi Global, Menkeu Ungkap Fondasi Ekonomi Kuat

Berdasarkan neraca pangan nasional, sejumlah komoditas utama saat ini tercatat mengalami surplus. Beras diperkirakan surplus hingga 15,8 juta ton, disusul jagung sebesar 4,7 juta ton, serta gula konsumsi yang surplus sekitar 797 ribu ton.

Selain itu, komoditas hortikultura seperti cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah juga dilaporkan dalam kondisi surplus. Bahkan sebagian produksi bawang merah telah mulai diarahkan untuk pasar ekspor.

Di sektor protein hewani, daging ayam mencatat surplus sekitar 950 ribu ton, sementara telur ayam surplus mencapai 517 ribu ton.

Menurut Bapanas, kondisi ini turut memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan di pasar domestik, sehingga memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional.

Meski demikian, pemerintah masih terus mendorong peningkatan produksi pada sejumlah komoditas yang belum sepenuhnya swasembada, seperti bawang putih, kedelai, serta daging sapi dan kerbau.

Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kemandirian pangan nasional secara menyeluruh dan mengurangi ketergantungan impor di masa mendatang.*

(mt/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai pertemuan dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat, di sela agenda IMF–World Bank Spring Meeting.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–6 Persen di Tengah Tekanan Global

Menurutnya, IMF menilai Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang solid, termasuk kondisi fiskal yang terjaga serta ruang anggaran yang masih memadai untuk menghadapi tekanan global.

Selain itu, IMF juga mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai kredibel dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga melakukan pertemuan dengan Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga. Ia memaparkan berbagai agenda reformasi ekonomi pemerintah, termasuk hilirisasi industri, transformasi digital, serta perbaikan iklim investasi.

Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga 8 persen, sekaligus mendukung target Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Pemerintah juga disebut tengah memperkuat sektor UMKM melalui restrukturisasi penyaluran kredit serta mendorong transisi energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan seperti panas bumi (geothermal).

Bank Dunia dalam pertemuan itu menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program pembangunan Indonesia melalui skema Country Partnership Framework (CPF), serta meminta Indonesia mengajukan prioritas pembangunan dalam waktu dekat.

Purbaya sendiri diketahui menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF–World Bank dan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai mitra internasional, termasuk OECD, China, Polandia, dan Australia.*

(an/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank Spring Meeting) di Washington DC, Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Satgas Haji Resmi Dibentuk, Kapolri Instruksikan Penguatan Pengawasan untuk Cegah Haji Ilegal dan Penipuan

"Ketika banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, Indonesia tetap tumbuh 5,11 persen pada 2025. Ini menunjukkan ketahanan ekonomi domestik kita," ujar Purbaya dalam pertemuan IMF, Senin (20/4/2026).

Selain itu, Indonesia juga mencatatkan kinerja positif pada neraca perdagangan dengan surplus sebesar 1,27 miliar dolar AS pada Februari 2026. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus selama 70 bulan berturut-turut.

Menurut Purbaya, stabilitas ekonomi Indonesia juga ditopang oleh defisit fiskal yang terkendali, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah, serta kebijakan hilirisasi yang terus didorong pemerintah.

Dalam forum tersebut, Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap mewaspadai dinamika global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia.

Untuk meredam dampak guncangan global, pemerintah disebut telah menyiapkan bantalan fiskal serta menjaga stabilitas subsidi energi guna melindungi daya beli masyarakat.

Purbaya menambahkan, strategi jangka panjang pemerintah tetap difokuskan pada efisiensi belanja negara serta percepatan transformasi struktural ekonomi menuju negara berpendapatan tinggi.

Pemerintah Indonesia, kata dia, berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah ketidakpastian global.*

(an/dh)

Zulhas menyebut, keberadaan Kopdes Merah Putih akan menjadi penghubung utama antara petani, nelayan, hingga pasar dan lembaga keuangan, sehingga distribusi hasil produksi desa bisa lebih efisien dan terjamin.

Baca Juga:

• Lowongan Manajer Kopdes Diminati 383 Ribu Orang, Jauh Lampaui Kebutuhan Nasional

Ia menjelaskan, Kopdes akan berfungsi menyerap hasil produksi petani seperti gabah dan jagung apabila harga di pasar turun di bawah ketetapan pemerintah. Selanjutnya, hasil tersebut akan disalurkan ke Bulog melalui jaringan koperasi desa.

Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional seperti truk atau pikap di Kopdes juga akan menunjang distribusi hasil panen dari desa ke pusat pengolahan atau penyimpanan.

"Itulah gunanya truk atau pikap di Kopdes, untuk mengangkut gabah, jagung dari desa," ujarnya.

Selain sebagai offtaker hasil pertanian, Zulhas menyebut Kopdes Merah Putih juga akan berperan dalam berbagai sektor ekonomi desa, seperti perikanan, distribusi pupuk, agen LPG, hingga penyalur bantuan sosial pemerintah.

Ia menegaskan, sistem ini dirancang agar petani dan nelayan dapat lebih tenang dalam berproduksi karena harga hasil panen dijamin oleh mekanisme pemerintah melalui koperasi.

Di sisi lain, Kopdes juga akan terintegrasi dengan layanan keuangan melalui kerja sama dengan perbankan, seperti BRILink dan BNI Link, serta menyediakan akses pembiayaan dengan bunga rendah sekitar 6 persen.

Zulhas juga memastikan penyaluran bantuan sosial seperti beras 10 kilogram dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan disalurkan melalui Kopdes agar lebih tepat sasaran.

"Dari pusat dikirim ke Kopdes, lalu Kopdes menyalurkan kepada masyarakat agar tepat sasaran," jelasnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu Kopdes Merah Putih rampung pada pertengahan 2026, sekaligus menyiapkan 30 ribu manajer koperasi untuk memastikan pengelolaan berjalan profesional dan modern.*

(an/dh)

Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa revisi aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat hak masyarakat atas informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi di badan publik.

Baca Juga:

• ICW: 88 Persen Guru Nilai Program MBG Ganggu Proses Belajar Mengajar

Selain itu, revisi UU KIP juga dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme badan publik serta peran lembaga pengawas keterbukaan informasi di Indonesia.

KI Pusat menilai forum diskusi yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan arah revisi berjalan komprehensif dan tidak menyimpang dari prinsip keterbukaan.

Komisioner KI Pusat, Gede Narayana, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan modern.

"Negara ini butuh keterbukaan informasi publik. RUU KIP diperlukan karena perkembangan zaman dan tata kelola yang harus lebih baik," katanya.

Sementara itu, akademisi Dr. John Fresly menilai revisi UU KIP harus mampu memperkuat posisi keterbukaan informasi sebagai instrumen penting dalam penguatan demokrasi dan tata kelola negara yang partisipatif.

Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan agar revisi tidak justru melemahkan prinsip keterbukaan informasi publik.

ICW menilai terdapat potensi pergeseran dari keterbukaan maksimal menjadi keterbukaan yang bersyarat jika tidak dirumuskan secara hati-hati.

"Ada kebutuhan revisi, tetapi juga kekhawatiran. Apakah ini memperkuat hak publik atau justru membatasi akses informasi," ujar perwakilan ICW, Almas Sjafrina.

KI Pusat menegaskan komitmennya agar proses revisi UU KIP dilakukan secara transparan, partisipatif, dan melibatkan publik secara luas, sehingga tetap berpihak pada penguatan hak masyarakat atas informasi.*

(an/dh)

Namun, pihak kepolisian memastikan insiden tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal dan tidak ditemukan indikasi tindak kriminal.

Baca Juga:

• Kronologi Anak Bakar Rumah Ibu di Deli Serdang, Berawal dari Cekcok Pagi Hari

"Itu bukan korban begal, tapi kecelakaan tunggal. Kasusnya saat ini dalam penanganan unit Laka Lantas," ujarnya saat dikonfirmasi.

Berdasarkan informasi di lokasi kejadian, mobil diduga kehilangan kendali sebelum melewati area jembatan di sekitar kawasan hutan tanaman eks PTPN2 yang berada di bawah pengawasan Kodam I/Bukit Barisan.

Kendaraan tersebut diketahui melaju dari arah Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, menuju Jalan Arteri Bandara Kualanamu sebelum akhirnya terjun ke dalam selokan.

Akibat kecelakaan itu, mobil mengalami kerusakan cukup parah dan masih berada di lokasi kejadian. Sementara pengemudi yang disebut seorang pemuda telah dievakuasi dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat menarik perhatian warga yang melintas di sekitar lokasi. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kecelakaan, termasuk dugaan sementara akibat kelalaian pengemudi seperti mengantuk.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, terutama di jalur yang dikenal rawan kecelakaan lalu lintas.*

(mi/dh)

Pengakuan tersebut disampaikan Bobby saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/4/2026). Ia bersaksi untuk terdakwa Noel serta sejumlah pihak lain yang juga terlibat dalam perkara serupa.

Baca Juga:

• ‘Sultan’ Kemnaker Ungkap Noel Minta Rp 1 Miliar Usai 2 Bulan Menjabat Wamenaker

Bobby mengaku permintaan tersebut terjadi pada 2025, menjelang hari raya Lebaran. Ia mengatakan dirinya sempat menyampaikan kondisi ketakutan setelah adanya pemeriksaan dari Kejaksaan, sehingga tidak berani mengumpulkan uang dalam jumlah besar.

"Saya sampaikan saat ini saya hanya bisa membantu tapi tidak banyak," kata Bobby.

Dalam kesaksiannya, Bobby mengaku hanya mampu mengumpulkan uang sebesar Rp 50 juta untuk kebutuhan THR tersebut. Namun, jumlah itu disebut tidak diterima dengan baik oleh Noel.

"Yang bersangkutan seperti agak marah, karena bilang kalau cuma segitu buat apa karena anggota saya banyak," ungkapnya.

Bobby juga menyebut Noel sempat menyinggung soal "pemain pengganti" jika dirinya tidak mampu memenuhi permintaan tersebut.

"Kalau memang tidak berani, cari pemain pengganti," kata Bobby menirukan ucapan Noel.

Namun Bobby mengaku menolak hal tersebut karena merasa bukan kewenangannya untuk mencari pengganti.

Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Noel bersama sejumlah pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Total dugaan aliran dana dalam perkara ini mencapai Rp 6,5 miliar.

Jaksa juga menyebut Noel menerima gratifikasi senilai Rp 3,3 miliar serta satu unit motor Ducati Scrambler dari pihak terkait.*

(d/dh)

Sidang perkara tersebut digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (20/4/2026), dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Ada Apa di Disdik Batu Bara? Tiga Kabid Kompak Mengundurkan Diri

Jaksa menyebut kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dana program PSR pada lahan milik Kelompok Tani TS yang tidak direalisasikan sesuai peruntukan, yakni tidak dilakukan penanaman sebagaimana mestinya.

"Kasus ini berawal dari adanya dugaan penyalahgunaan dana di lahan milik anggota Kelompok Tani TS yang tidak dilakukan penanaman sebagaimana mestinya," ujar JPU Reza Rizaldy Kartiwa di persidangan.

Program PSR sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mendukung swasembada pangan dan energi nasional melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Dalam dakwaannya, jaksa mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah direncanakan sejak awal pelaksanaan program. Total anggaran kegiatan tercatat sebesar Rp 1.996.722.000 untuk lahan seluas 66,83 hektare di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal.

Namun, hasil penyidikan menemukan adanya indikasi kuat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan tujuan program tidak tercapai serta menimbulkan kerugian negara.

"Akibatnya, tujuan program peremajaan kelapa sawit tidak tercapai dan menimbulkan kerugian keuangan negara," jelas jaksa.

Berdasarkan hasil perhitungan, negara mengalami kerugian sebesar Rp 488.467.000 dalam kasus tersebut.

Para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, serta subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menyampaikan eksepsi atau keberatan pada sidang lanjutan pekan depan.*

(tm/dh)

Bahlil menegaskan pihaknya telah meminta Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji untuk terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut hingga tuntas.

Baca Juga:

• Bahlil Ancam ‘Rumahkan’ ASN Penghambat Investasi Energi, Tegaskan Tidak Ada Ruang Perlambatan

Ia juga menegaskan bahwa Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum agar kasus tersebut dapat diungkap secara terang benderang.

"DPP Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas," tegasnya.

Selain itu, Bahlil menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Nus Kei yang juga dikenal sebagai kader Partai Golkar di wilayah Maluku Tenggara.

"Ya kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya Bang Nus. Semoga diterima oleh Allah SWT," kata Bahlil.

Sebelumnya, peristiwa penikaman terjadi saat Nus Kei tiba di Bandara Karel Sadsuitubun, Maluku Tenggara, pada Minggu (19/4/2026) sekitar pukul 11.10 WIT. Korban saat itu baru tiba dari Bandara Internasional Pattimura, Ambon, untuk menghadiri kegiatan partai.

Setibanya di pintu keluar bandara, korban langsung ditikam oleh orang tak dikenal (OTK) yang mengenakan jaket merah dan masker. Pelaku kemudian sempat melarikan diri setelah terlibat aksi saling dorong dengan pihak keluarga korban.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius dan pendarahan hebat.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik penyerangan tersebut.*

(k/dh)