Hal tersebut disampaikan Taqwaddin kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (26/8/2026), merespons isu pemblokiran rekening yang belakangan ramai diperbincangkan publik setelah seorang nasabah yang juga aktivis menyebut rekeningnya tidak dapat digunakan menjelang rencana aksi di Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Kompolnas Minta Polisi Hati-hati Bekukan Rekening Warga Pati untuk Donasi Aksi 27 Agustus

Menurut Taqwaddin, pemblokiran dalam KUHAP 2025 didefinisikan sebagai tindakan untuk sementara waktu mencegah akses, penggunaan atau pemindahan terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik, dokumen elektronik hingga produk administratif lainnya.

Ia menyebut kewenangan memerintahkan pemblokiran berada pada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam ketentuan tersebut jelas ditegaskan bahwa yang berwenang memberikan perintah pemblokiran adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Tidak disebutkan adanya pihak lain yang berwenang memberikan perintah pemblokiran," kata Taqwaddin.

Taqwaddin kemudian menjelaskan pemblokiran termasuk salah satu dari sembilan upaya paksa yang disebut dalam KUHAP 2025. Upaya paksa lainnya antara lain penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat serta larangan bagi tersangka atau terdakwa keluar wilayah Indonesia.

Menurutnya, sembilan upaya paksa tersebut tidak harus diterapkan seluruhnya dalam setiap perkara. Penerapannya bergantung pada kondisi perkara dan kebutuhan proses penegakan hukum.

"Kesembilan upaya paksa tersebut bukan bersifat kumulatif, tetapi bersifat fakultatif. Artinya, tidak mesti setiap perkara dilakukan upaya-upaya paksa tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, ketentuan pemblokiran dan pencekalan merupakan pengaturan baru yang secara eksplisit dicantumkan dalam KUHAP 2025 dibandingkan KUHAP sebelumnya.

Terkait prosedur, Taqwaddin menyebut pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim pada prinsipnya harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN).

Permohonan izin tersebut harus memuat alasan pemblokiran, uraian tindak pidana yang sedang diproses, fakta yang menunjukkan adanya relevansi objek yang diblokir dengan tindak pidana serta bentuk dan tujuan pemblokiran.

Menurut penjelasan Taqwaddin, Ketua Pengadilan Negeri wajib meneliti permohonan tersebut dan dapat meminta informasi tambahan apabila diperlukan.

Namun, dalam keadaan mendesak, pemblokiran disebut dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa izin KPN. Kondisi tersebut antara lain apabila terdapat potensi pengalihan harta kekayaan, tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi maupun situasi tertentu berdasarkan penilaian Penyidik.

Taqwaddin menilai ketentuan mengenai penilaian Penyidik tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas apabila tidak disertai kehati-hatian dan dasar data yang memadai.

"Menurut saya, indikator huruf d, bahwa pemblokiran dapat dilakukan berdasarkan penilaian Penyidik berpotensi subjektif, sekalipun hal itu kadangkala dapat dibenarkan sebagai diskresi kebijakan," katanya.

Ia mengatakan persetujuan pemblokiran pada akhirnya tetap berada dalam kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sesuai mekanisme yang dijelaskan dalam KUHAP 2025.

Apabila permohonan pemblokiran tidak mendapatkan persetujuan, menurut Taqwaddin, pemblokiran wajib dibuka kembali dalam batas waktu yang ditentukan dan pejabat yang memerintahkan pemblokiran harus menerbitkan surat pencabutan pemblokiran.

Ia juga menjelaskan pemblokiran memiliki batas waktu tertentu dan harus dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut dibuat pejabat yang memerintahkan pemblokiran dan ditandatangani pihak-pihak yang terlibat.

Taqwaddin menilai masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh kepastian mengenai tindakan hukum yang dikenakan terhadap aset atau rekening mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menyebut ketentuan pemblokiran sebenarnya juga telah dikenal dalam sejumlah undang-undang lain, termasuk aturan mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Namun, menurutnya, pemblokiran rekening memiliki konsekuensi yang luas. Dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik rekening atau korporasi, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.

"Bukan tidak mungkin adanya pemblokiran dapat menimbulkan gerakan massal dan masif penarikan serentak secara tunai besar-besaran, yang menimbulkan rush money pada suatu bank karena melemahnya kepercayaan publik terhadap bank tertentu akibat adanya pemblokiran," ujarnya.

Menurut Taqwaddin, apabila kepercayaan terhadap sektor perbankan terganggu, dampaknya dapat merembet ke sektor investasi dan perdagangan serta berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara lebih luas.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim dan Ketua Pengadilan Negeri, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani permohonan pemblokiran rekening.

"Asas kecermatan ini mengharuskan para pejabat berwenang untuk bertindak teliti, berhati-hati, dan berdasarkan data yang lengkap sebelum membuat keputusannya," tuturnya.

Taqwaddin berharap penerapan aturan pemblokiran dalam KUHAP 2025 dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan penegakan hukum sekaligus perlindungan hak masyarakat.

Menurutnya, kehati-hatian semakin penting karena keputusan pemblokiran dapat menimbulkan dampak yang tidak hanya berada dalam ranah hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan, sektor perbankan dan perekonomian.* (dh)

Prabowo mengatakan pemimpin tidak boleh hanya mengandalkan laporan dari jajaran di bawahnya. Menurutnya, pemimpin harus berani turun langsung untuk mengetahui persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Baca Juga:

• 'Anda Pemimpin yang Benar!' Prabowo Puji Bupati Nagekeo Soal Lumbung Pangan di Sela Kunjungan Gempa Flores

Ia menjelaskan keberanian yang dimaksud bukan hanya keberanian mengambil keputusan. Seorang pemimpin juga harus berani berpikir, bertanya, mendengar serta mencari tahu kondisi masyarakat secara langsung.

"Jadi pemimpin itu harus berani, berani berpikir, berani bertanya, berani mendengar, berani mencari tahu yang benar-benar dirasakan orang yang paling jauh, paling susah, paling miskin, paling tidak berdaya," katanya.

Prabowo menegaskan prinsip tersebut juga berlaku bagi pemimpin di tingkat daerah. Gubernur, bupati, camat hingga kepala desa dinilai memiliki posisi penting karena paling dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, para pemimpin daerah harus memahami kebutuhan warga secara langsung dan tidak hanya mengandalkan informasi dari laporan administratif.

"Pemimpin daerah harus benar-benar memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat yang mereka layani," ujar Prabowo.

Kunjungan Prabowo ke Nagekeo dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak gempa bumi Flores. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga memastikan penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Kehadiran Presiden di tengah warga terdampak diharapkan dapat memperkuat koordinasi pemerintah dalam menangani dampak gempa sekaligus mempercepat proses pemulihan masyarakat dan wilayah yang terdampak.

Prabowo sebelumnya juga memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Nagekeo dengan jajaran pemerintah pusat dan daerah. Dalam rapat tersebut dibahas kebutuhan pengungsi, bantuan, pemulihan infrastruktur hingga keberlanjutan pelayanan publik di wilayah terdampak.* (k/dh)

"Saya senang dengan bupati seperti kau. Saya punya lahan 8.000 hektare (sawah). Kalau punya lahan 20.000, ah itu lebih bagus lagi. Tapi, 8.000 dan Anda bertekad untuk jadikan lumbung pangan ini. Anda pemimpin yang benar," kata Prabowo.

Baca Juga:

• 'Kurang Efektif Kalau Cuma Lihat', Prabowo Ungkap Alasan Sengaja Tunda Kunjungan ke NTT Selama 11 Hari

"Saya terima kasih punya pemimpin seperti kalian. Rakyatmu, saya kira bersyukur ada gubernur, bupati seperti kalian," ujarnya.

Menurut Prabowo, seorang pemimpin harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat, terutama warga yang mengalami kesulitan.

Ia menceritakan salah satu pelajaran dari gurunya, yakni seorang pemimpin harus memiliki cara agar rakyat tidak mengalami kekurangan pangan.

"Jadi, nanti kita rubah lahan yang belum berproduktif jadi produktif. Yang kabupatenmu jadi kabupaten yang hijau. Provinsimu jadi provinsi yang hijau," tutur Prabowo.

Presiden juga menyoroti potensi NTT yang dinilai masih dapat dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, peternakan hingga sumber daya laut.

Prabowo mengatakan NTT memiliki sejarah dan kekayaan alam yang besar. Salah satunya adalah kayu cendana yang pada masa lalu dikenal luas dan menjadi komoditas yang diminati hingga ke mancanegara.

"Ini daerah sangat potensial, daerah Indonesia sangat potensial. Kita harus bertekad. Jadi kita berani berpikir dan berpikir itu harus berpikir besar. Berani punya target yang tinggi. Itu baru berhasil," tegasnya.

Prabowo menilai pemanfaatan lahan yang belum produktif menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan. Pengembangan sektor pertanian juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Dalam kunjungannya ke Nagekeo, Prabowo tidak hanya memimpin rapat koordinasi penanganan dampak gempa Flores. Presiden juga meninjau langsung kondisi para pengungsi yang terdampak bencana.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana berjalan sekaligus melihat kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.* (k/dh)

Budi Arie mengatakan video tersebut direkam dalam acara silaturahmi kebangsaan bersama Jokowi dan para relawan di Jakarta pada Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Rp80,9 Juta Sempat Tertahan, Rekening Koordinator AMPB Botok Akhirnya Dibuka Sehari Jelang Demo di DPR

Menurut Budi Arie, tidak ada perintah untuk merekam pembicaraan dalam forum tersebut karena materi yang dibahas bersifat sensitif. Ia kemudian meminta maaf apabila pernyataannya menimbulkan ketidaknyamanan atau menyinggung pihak tertentu.

"Tentu saya juga minta maaf kalau ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan pernyataan saya," ujarnya.

Budi Arie menegaskan analisis mengenai kemungkinan percepatan pemilu tersebut disampaikan atas nama pribadi. Ia meminta pernyataannya tidak dikaitkan dengan Jokowi meski dalam video tersebut sang mantan presiden terlihat duduk di sampingnya.

"Itu pernyataan-pernyataan dan analisis saya sebagai pribadi, tanggung jawab pribadi saya," tegasnya.

Budi Arie juga mengatakan Jokowi justru memberikan pandangan kepada para relawan bahwa kondisi negara masih baik-baik saja. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak menarik kesimpulan yang mengaitkan Jokowi dengan pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan pemilu.

Ia menghormati berbagai tafsir yang muncul setelah video tersebut viral. Namun, Budi Arie menegaskan Projo tetap berkomitmen menjaga hubungan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Semua analisis dan semua apa, pandangan dari sebuah peristiwa, itu silakan saja gitu loh. Justru kita adalah orang yang paling kekeh membuat, menjaga supaya Pak Jokowi dan Pak Prabowo jangan diadu domba," katanya.

Budi Arie kemudian menjelaskan latar belakang munculnya analisis tersebut. Menurut dia, pandangannya tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

"Bercermin dari satu putaran, artinya masyarakat, rakyat, warga bangsa sangat berharap pemerintah ini berhasil," ujarnya.

Menurut Budi Arie, tingginya harapan masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai pemerintah perlu lebih serius mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

"Harus sungguh-sungguh mendengarkan rakyat dan mau bekerja di garis rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, video berdurasi sekitar 1 menit 47 detik yang memperlihatkan Budi Arie membahas kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029 viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Budi Arie menyampaikan dirinya memiliki "insting" bahwa dinamika politik dapat bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029. Ia kemudian mengajak para relawan mempersiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan.

"Saya ingin sampaikan, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong Pemilu 2029, tetapi kalau terjadi percepatan bagaimana? Kita siap tidak?" kata Budi Arie dalam video tersebut.

Ia juga mengaitkan kemungkinan perubahan politik dengan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Menurutnya, ketidakpuasan sebagian masyarakat perlu menjadi perhatian dan diantisipasi.

Pernyataan tersebut kemudian memicu beragam reaksi politik. Sejumlah pihak menilai ucapan Budi Arie dapat menimbulkan spekulasi mengenai hubungan Jokowi dan Prabowo, sementara pihak lainnya meminta pernyataan tersebut dilihat dalam konteks analisis pribadi.

Budi Arie kembali menegaskan bahwa pernyataannya tidak mewakili sikap organisasi dan tidak berkaitan dengan Jokowi. Ia menyatakan Projo justru akan terus berupaya menjaga hubungan Jokowi dan Prabowo tetap baik.* (k/dh)

General Manager Tempo Data Science Khairul Anam mengatakan tingkat kepuasan tersebut merupakan gabungan responden yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah.

Baca Juga:

• Bukan Jam Kantor Biasa, ASN SPPG Kini Wajib 'Melek' Jam 2 Pagi Demi Pastikan MBG Aman dari Racun

Anam merinci, 34% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 3% lainnya menyatakan sangat puas.

Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Pada Desember 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih berada di angka 75%.

Kemudian pada Maret 2026, angka tersebut turun menjadi 58%. Dalam survei terbaru pada Agustus 2026, kepuasan publik kembali turun hingga 37%.

"Trennya bisa kita lihat sangat anjlok turun drastis. Di Desember 2025 approval rating masih di 75 persen, kemudian Maret 2026 itu turun di 58 persen, dan Agustus 2026 turun di 37 persen," ujar Anam.

Survei tersebut juga memotret tingkat ketidakpuasan berdasarkan kelompok usia dan wilayah. Ketidakpuasan tertinggi tercatat pada kelompok responden berusia 26-30 tahun, yakni mencapai 74%.

Sementara berdasarkan wilayah, Banten menjadi daerah dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi, yaitu 76%.

Survei Tempo Data Science dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 melalui wawancara tatap muka di 38 provinsi di Indonesia.

Sebanyak 1.260 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah menjadi responden survei. Survei tersebut memiliki sampling error sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dalam rilis survei tersebut hadir sejumlah pengamat, akademisi, ekonom, perwakilan pemerintah serta partai politik. Di antaranya Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Universitas Indonesia Hurriyah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, hingga Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah Fahd Pahdepie.

Fahd menilai hasil survei tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan komunikasi publik.

"Kami memandang itu sebagai satu diagnosis terhadap situasi yang sekarang ada di lapangan di masyarakat versi Tempo Data Science gitu ya," kata Fahd.

Menurut Fahd, sejumlah kebijakan makroekonomi yang dijalankan pemerintah membutuhkan waktu sebelum dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Karena itu, pemerintah disebut akan terus memperbaiki kinerja program-program unggulan, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai menjadi salah satu program yang mudah diamati langsung oleh masyarakat.

"MBG ini selain flagship program-nya pemerintahan Prabowo-Gibran, di saat yang sama juga menjadi cara publik melihat atau menilai secara keseluruhan. Sehingga kalau MBG baik maka baiklah seluruh program pemerintah," ujarnya.

Hasil survei ini menjadi salah satu indikator mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. Pemerintah menyatakan akan menggunakan masukan publik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program dan tata kelola pemerintahan.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Destry dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Gubernur BI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Rupiah di Level Rp17.700 Dinilai Masih 'Kemurahan', Destry Damayanti: Ada Ruang Menguat Lagi

Menurutnya, kondisi tersebut membuat bank sentral perlu menyeimbangkan pengendalian inflasi dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, BI menggunakan berbagai instrumen kebijakan secara bersamaan.

"Ini yang menyebabkan mereka harus membalancing. Nah ini di Bank Indonesia kami coba membalancing dengan berbagai kebijakan yang kami miliki, makanya kami menamakannya bauran kebijakan Bank Indonesia," ujarnya.

Destry menjelaskan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan sisi permintaan atau demand side. Harga pangan yang masuk dalam komponen volatile food serta harga yang diatur pemerintah atau administrative price juga berpengaruh terhadap inflasi.

Menurut Destry, inflasi pangan menyumbang sekitar 19% terhadap inflasi. Karena itu, pengendalian harga pangan membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga petani dan pihak terkait lainnya.

"Jadi kalau inflasi pangan kita tidak bisa kendalikan, maka dia akan mempengaruhi headline inflation, walaupun core inflation-nya relatif rendah," katanya.

Destry menilai tekanan inflasi pangan tidak bisa ditangani BI sendirian. Stabilitas pasokan dan harga pangan juga membutuhkan peran pemerintah daerah serta berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok.

"Makanya perlu tadi sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, termasuk petani dan sebagainya, inflasi pangan," ujarnya.

Selain harga pangan, komponen administrative price juga menjadi perhatian. Destry menyebut komponen tersebut menyumbang sekitar 16% terhadap inflasi.

Ia mencontohkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat memberikan dampak langsung terhadap inflasi utama atau headline inflation dalam beberapa bulan.

Meski demikian, Destry menilai kondisi inflasi domestik saat ini masih relatif terkendali. Ia menyebut inflasi Agustus berada di level 2,8%, sementara inflasi inti tercatat 2,7%.

"Kalau kita bisa maintain demand side-nya itu, yang tadi inflasi inti cukup terkendali dan sebagai gambaran, inflasi kita di Agustus ini adalah 2,8 persen, di mana intinya adalah 2,7 persen," tuturnya.

Destry juga menyampaikan inflasi pangan pada Agustus turun menjadi 2,5% dari sekitar 5% sebelumnya. Penurunan tersebut disebut terjadi seiring dengan membaiknya pasokan pangan.

Sementara itu, administrative price masih berada di level 3,58%.

Destry menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas lembaga. BI, kata dia, tidak dapat menangani seluruh sumber tekanan inflasi seorang diri, terutama ketika tekanan berasal dari pasokan pangan dan harga yang diatur pemerintah.

"Jadi, inflasi sudah pasti tidak akan bisa reda sendiri, tapi sinergi itu yang sangat dibutuhkan," tegas Destry.

Pernyataan tersebut disampaikan Destry di tengah proses uji kepatutan dan kelayakan dirinya sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Dalam proses tersebut, ia memaparkan sejumlah strategi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan nasional.* (k/dh)

Perwakilan Ojol Borobudur, Umar Kiting, mengatakan para pengemudi ojol datang secara sukarela untuk mendampingi warga Pati, Jawa Tengah, termasuk koordinator AMPB Supriyono alias Mas Botok.

Baca Juga:

• Rp80,9 Juta Sempat Tertahan, Rekening Koordinator AMPB Botok Akhirnya Dibuka Sehari Jelang Demo di DPR

Umar menegaskan keberadaan ojol di lokasi bukan untuk mencari keributan. Mereka justru ingin menjaga agar rombongan warga Pati dan logistik bantuan yang dibawa tetap aman serta tidak terprovokasi.

"Intinya kami tidak menginginkan chaos atau itu semua ya. Kami siap pasang badan untuk mengamankan Mas Botok dan kawan-kawan dari Pati sebisa dan semampu kita," ujarnya.

Perwakilan ojol lainnya, Dika, mengatakan koordinasi dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Massa ojol juga berupaya mencegah adanya gangguan dari pihak luar yang dapat memicu kericuhan.

"Untuk dari koordinasi dari kami, untuk pengamanan Mas Botok supaya sama aja. Intinya jangan sampai ada gangguan dari luar, dari orang-orang luar atau kita terprovokasi, terpancing dari pihak manapun," kata Dika.

Sementara itu, Melva, seorang kurir online, memastikan dirinya bersama rekan-rekannya akan bermalam di depan Kompleks Parlemen. Mereka juga akan menjaga logistik bantuan yang telah diberikan masyarakat kepada AMPB.

"Pasti! Pasti stay di sini! Insyaallah kita stay di sini. Kami akan menjaga saudara-saudari kami yang dari Pati, sekaligus menjaga amanah dari rakyat," ujar Melva.

"Intinya kami siap di sini bermalam sampai besok pagi. Begadang, begadang," sambungnya.

Umar mengatakan kedatangan para ojol tersebut tidak didasari permintaan ataupun paksaan dari pihak tertentu. Mereka mengaku datang atas inisiatif sendiri untuk mendampingi warga Pati menyampaikan aspirasi.

"Kami secara swadaya datang ke Jakarta memenuhi panggilan Mas Botok dan kawan-kawan untuk menyampaikan aspirasi perampasan aset, Undang-Undang Perampasan Aset sama hukuman mati koruptor ya," tuturnya.

Rombongan AMPB dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026). Sebelumnya, AMPB menyatakan aksi tersebut akan berlangsung damai dan ditujukan untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR.

Kehadiran ojol dan kurir online di sekitar Kompleks Parlemen menjadi bagian dari solidaritas terhadap rombongan warga Pati menjelang aksi. Mereka menyatakan akan menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik selama berada di lokasi.* (k/dh)

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kota Medan, Mujiono, membenarkan adanya laporan tersebut. Sebanyak 10 orang tua dan murid datang ke kantor Dinas Pendidikan Kota Medan pada Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Gara-gara Rebutan Proyek SPAM, Sekelompok Pria Keroyok Warga di Kantor Bappeda Langkat

Mujiono mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemukulan yang disebut terjadi pada Kamis (20/8/2026). Menurut laporan orang tua, hukuman diberikan karena sejumlah siswa tidak mengerjakan PR.

"Orangtua datang tadi melaporkan bahwa terjadi semacam pemukulan terhadap anak-anak, karena alasannya tidak mengerjakan PR. Dan itu tidak menjadi alasan, karena sekolah ini kan sekolah ramah anak," ujarnya.

Mujiono menegaskan segala bentuk pemukulan terhadap siswa tidak dibenarkan di lingkungan sekolah. Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah tindakan yang dapat mengarah pada perundungan atau bullying.

"Siapa pun, bagaimana proses terjadi terhadap anak, tidak boleh ada pemukulan. Jadi kita melarang seperti itu dan kita selalu menyosialisasikan jangan terjadi semacam bullying," katanya.

Dinas Pendidikan menyebut tidak ada siswa yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Namun, bentuk hukuman yang dilaporkan antara lain siswa diminta melakukan squat jump bersama-sama, memegang telinga, hingga ada yang dipukul menggunakan buku di bagian pipi.

"Oh, tidak ada (murid luka). Hanya tadi ada semacam murid disuruh squat jumps ramai-ramai, pegang telinga. Ada yang tadi pakai buku di pipinya," jelas Mujiono.

Dinas Pendidikan Kota Medan berencana memanggil kepala sekolah dan guru yang bersangkutan untuk meminta penjelasan terkait kejadian tersebut.

"Kita panggil Kepala Sekolah dan Gurunya. Setelah itu, kita juga memfasilitasi, kita temukan Kepala Sekolah dengan orangtua dan anak-anak, saling memaafkan, ya. Supaya jangan terjadi lagi ke depannya," ujar Mujiono.

Kepala SD Negeri 060807 Medan Kota, Adiana S.Pd., mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua siswa. Namun, menurutnya masih terdapat kesalahpahaman terkait kejadian tersebut.

Adiana menjelaskan peristiwa bermula ketika guru Bahasa Inggris masuk ke kelas 5C pada Kamis (20/8/2026) dan menanyakan tugas yang belum dikerjakan siswa.

"Hari Kamis lalu Guru Bahasa Inggris masuk ke ruang kelas 5C menanyakan mana tugasnya. Jadi, namanya dia sebagai seorang guru, tidak ada ditampilkan anak-anak itu tugas tadi. Sudah dua minggu enggak selesai-selesai, disuruh pompa (squat jumps) itu saja," kata Adiana.

Adiana menyebut pihak sekolah belum menerima panggilan dari Dinas Pendidikan hingga Rabu. Namun, pihaknya menyatakan siap memenuhi panggilan untuk memberikan penjelasan.

Ia juga mengatakan guru yang bersangkutan telah dipindahkan dari kelas tersebut sebagai langkah sementara untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.

"Saya juga sudah pindahkan (kelas) Guru tersebut kalau anak-anak tidak mau belajar sama beliau," tuturnya.

Dinas Pendidikan Kota Medan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mempertemukan pihak sekolah, guru, orang tua dan siswa. Penanganan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan sekaligus memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi di lingkungan sekolah.* (k/dh)

Pada Rabu (26/8/2026), sejumlah wadah makanan MBG terlihat disusun di teras sekolah. Orang tua siswa datang untuk mengambil makanan yang disediakan bagi anak mereka.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Guru, Ini Deretan Orang yang Wajib Cicipi Makanan MBG

"MBG masih berjalan seperti biasa. Porsinya masih sama, yaitu 1.100 penerima manfaat," kata Nizam, Rabu (26/8/2026).

Menurut Nizam, orang tua siswa dapat mengambil makanan MBG mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB. Makanan dibawa pulang menggunakan wadah dari rumah karena ompreng yang digunakan untuk distribusi tidak diperbolehkan dibawa pulang.

"Kalau pagi ini sebagian sudah dijemput orangtua siswa. Orangtua bawa tempat dari rumah, karena omprengnya tak boleh dibawa pulang," ujarnya.

Libur sekolah di Pekanbaru diberlakukan hingga 28 Agustus 2026 akibat kondisi kabut asap karhutla. Selama sekolah diliburkan, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring.

"Belajar mengajar dilaksanakan melalui Zoom, seperti biasa mulai pagi sampai sore. Siswa juga wajib seragam sekolah saat Zoom," kata Nizam.

Salah seorang orang tua siswa, Tris (38), datang ke sekolah untuk mengambil MBG bagi anaknya. Ia mengatakan baru pertama kali mengambil makanan tersebut karena sebelumnya tidak sempat.

"Senin kemarin belum sempat ambil karena ada kesibukan. Kalau sempat, diambil, tapi kalau tidak, ya tidak diambil," ujar Tris.

Menu MBG yang dibawanya terdiri dari nasi, telur ceplok, oseng tempe, sayur labu siam dan jeruk.

Tris mengatakan lokasi rumahnya cukup dekat dengan sekolah sehingga ia bisa mengambil makanan tersebut. Namun, menurut informasi yang diterimanya dari anak, terdapat orang tua siswa lain yang memilih tidak mengambil MBG karena jarak rumah mereka cukup jauh.

"Kalau saya dengar dari anak saya, lumayan banyak orangtua yang tidak ambil karena rumah mereka jauh," katanya.

Menurut Tris, program MBG tetap perlu berjalan selama sekolah diliburkan. Namun, ia mengusulkan jenis makanan disesuaikan dengan kondisi distribusi agar lebih mudah diambil dan tidak cepat basi.

"Tetap ada aja sih MBG-nya. Tapi dalam bentuk lain lah, misalnya roti, telur rebus bisa juga. Kalau nasi takut basi jika telat ambil," ujarnya.

Kabut asap akibat karhutla masih menyelimuti Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut membuat kualitas udara menurun hingga berada pada level yang berbahaya.

Pemerintah kemudian meliburkan aktivitas pembelajaran tatap muka sebagai langkah untuk melindungi siswa dari paparan asap. Meski demikian, distribusi MBG tetap dilanjutkan untuk memastikan kebutuhan makanan bergizi bagi para penerima manfaat tetap terpenuhi selama masa libur.* (k/dh)

"Ini kan ada kesan seolah-olah guru disuruh mencicipi. Sebetulnya bukan, bisa dibilang benar, tapi begini, bukan hanya guru saja, enggak," kata Sudaryono usai rapat penyelenggaraan MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Jam Kantor Biasa, ASN SPPG Kini Wajib 'Melek' Jam 2 Pagi Demi Pastikan MBG Aman dari Racun

"Dari barang itu sudah matang, dicicipi, disisihkan. Sebelum ini, kepala dapurnya nyicipi, pengawas gizi nyicipi, kemudian aslap (asisten lapangan) nyicipi. Di sekolah itu ada namanya PIC sekolah," ujarnya.

Di tingkat sekolah, terdapat person in charge (PIC) sekolah yang juga memiliki tugas melakukan pengecekan makanan sebelum dikonsumsi. PIC tersebut mendapatkan insentif dalam pelaksanaan program MBG.

"PIC sekolah itu mendapatkan insentif, itu nyicipi. Baru kemudian dibagi omprengnya makanan itu ke semua siswa, termasuk gurunya," kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, tugas PIC sekolah bukan sekadar mencicipi makanan. Keberadaan PIC juga menjadi bagian dari edukasi gizi dan pembentukan karakter siswa.

"Tujuannya adalah edukasi. Jadi cuci tangan, berdoa, Alhamdulillah, antre. Jadi ada pendidikan karakter," ujarnya.

Aturan mengenai peran guru penanggung jawab dalam program MBG sebelumnya telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program MBG tertanggal 29 September 2025.

Sudaryono mengatakan guru juga memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai kandungan makanan yang mereka terima. Hal tersebut mencakup penjelasan mengenai protein, karbohidrat hingga sayuran.

Selain itu, pengecekan terakhir dilakukan secara organoleptik untuk melihat kondisi makanan sebelum disantap, seperti ada atau tidaknya bau yang tidak normal.

"Jadi minta sebagai terakhir sebelum dikonsumsi itu dilihat, organoleptik namanya, dilihat ada bau apa tidak," tutur Sudaryono.

Ia menegaskan pengecekan tersebut merupakan salah satu langkah untuk memastikan makanan MBG berada dalam kondisi aman sebelum dikonsumsi siswa maupun guru.

"Jadi bukan kok guru satu-satunya nyicipi, salah gitu. Mumpung ada wartawan, biar enggak melenceng. Jadi guru ini dapat menu sama seperti siswanya. Yang terakhir sebelum dimakan di meja guru dan di meja siswa," tegasnya.

Dengan demikian, prosedur pengecekan makanan MBG melibatkan beberapa pihak secara berjenjang, baik di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun di sekolah. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masalah keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.* (k/dh)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jam kerja pegawai SPPG mengikuti operasional dapur. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, dapur mulai beroperasi pada pukul 02.00 WIB.

Baca Juga:

• Mendagri Larang Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Bobby Nasution: Satgas Libatkan Masyarakat Sudah Dibentuk Sejak 2025

Ketentuan tersebut berlaku bagi sejumlah pegawai di setiap dapur SPPG, mulai dari kepala SPPG, ahli gizi hingga akuntan.

Menurut Zulkifli, aturan tersebut dibuat setelah pemerintah menemukan sejumlah pegawai ASN SPPG tidak berada di lokasi ketika dapur sedang memproduksi makanan MBG.

Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena pengawasan langsung diperlukan sejak proses persiapan bahan, pengolahan hingga makanan siap didistribusikan kepada penerima manfaat.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga akan menerapkan sistem absensi daring menggunakan Zoom untuk memastikan para pegawai berada di lokasi sesuai jam operasional.

Pejabat eselon I BGN, termasuk Kepala BGN Sudaryono dan wakilnya, disebut akan ikut memeriksa absensi tersebut.

" Bukan satu dua, keracunan itu soal anak Indonesia yang enggak boleh terjadi. Jadi, agar teman-teman media paham, jam 2.00 WIB mereka sudah kerja pagi," ujar Zulkifli.

Kehadiran petugas SPPG menjadi sorotan setelah sejumlah kasus keracunan makanan terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah kemudian memperketat pengawasan agar proses produksi makanan memenuhi standar keamanan pangan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan tiga posisi utama di SPPG, yakni kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan, harus hadir pada waktu operasional dapur.

Jika ketiga petugas tersebut tidak hadir pada waktu yang sama, dapur SPPG tidak diperbolehkan memproduksi makanan MBG.

"Kalau tiga-tiganya enggak bisa hadir di jam yang sama, di hari yang sama gimana? Maka tidak boleh dapur itu memasak," tegas Sudaryono.

Menurut Sudaryono, kepala SPPG dan ahli gizi memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Pengawasan langsung juga diperlukan untuk memastikan kualitas bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur serta makanan yang nantinya didistribusikan kepada masyarakat.

Pemerintah berharap pengetatan aturan kehadiran dan penerapan absensi daring tersebut dapat meningkatkan kualitas pengawasan SPPG sekaligus memperkecil risiko terjadinya keracunan makanan dalam program MBG.

Dengan aturan baru tersebut, SPPG tidak hanya dituntut memenuhi target produksi, tetapi juga memastikan seluruh proses pengolahan makanan dilakukan secara disiplin dan sesuai standar keamanan pangan.* (k/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pembukaan kembali rekening dilakukan setelah polisi melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

Baca Juga:

• Praperadilan Keempat Roy Suryo Ditolak, Hakim Nilai Gugatan Tak Lagi Relevan

Iman menjelaskan, sebelumnya transaksi pada rekening tersebut ditunda sebagai bagian dari proses penyelidikan. Langkah tersebut juga disebut dilakukan untuk melindungi data pribadi para donatur maupun Supriyono dari potensi penyalahgunaan.

"Upaya ini dalam rangka memberikan perlindungan dan menjaga agar pertama, data pribadi dari para donatur maupun Saudara Supriyono ataupun Saudara Botok juga terlindungi oleh negara, tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang melanggar hukum," katanya.

Menurut Iman, perlindungan tersebut juga bertujuan mencegah data pribadi digunakan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan proses hukum.

"Kemudian yang kedua juga, jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan data pribadi tersebut untuk kepentingan yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membantah melakukan pemblokiran rekening Supriyono. Polisi menjelaskan tindakan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus merupakan penundaan transaksi dalam rangka penyelidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penundaan transaksi tersebut memiliki dasar hukum.

"Di sini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi," kata Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (24/8/2026).

Budi menyebut tindakan tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penundaan transaksi dapat dilakukan selama proses penyelidikan dengan batas waktu tertentu.

"Dalam Pasal 26 Undang-Undang 8 Tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja," ujarnya.

Sebelumnya, Supriyono mengaku rekening miliknya tidak dapat digunakan secara tiba-tiba. Ia sempat memperlihatkan saldo sekitar Rp80,9 juta dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

"Rekening saya, uang pribadi saya, dan uang donasi dari teman-teman, totalnya Rp80,9 juta diblokir. Ada buktinya ini," kata Supriyono.

Supriyono menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap gerakan masyarakat sipil. Rekening tersebut diketahui berkaitan dengan kebutuhan operasional Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang akan mengikuti aksi di Jakarta.

Pembukaan kembali rekening dilakukan sehari sebelum rencana demonstrasi AMPB di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). AMPB sebelumnya menyatakan aksi tersebut akan dilakukan secara damai untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Dengan dibukanya kembali rekening tersebut, akses terhadap dana di dalam rekening kembali tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polisi tetap melanjutkan proses penyelidikan terhadap perkara yang menjadi dasar penundaan transaksi.* (in/dh)

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumut Gibson Panjaitan mengatakan Pemprov Sumut mengusulkan anggaran Rp489 miliar untuk mendukung program optimalisasi daerah irigasi tersebut.

Baca Juga:

• Belanja Membengkak Jadi Rp13,3 Triliun, Bobby Nasution Prioritaskan APBD Sumut untuk Pemulihan Bencana dan Infrastruktur

Menurut Gibson, program tersebut diharapkan membuat luas lahan pertanian produktif Sumut meningkat dari sekitar 36.000 hektare menjadi 41.000 hektare.

Saat ini, potensi daerah irigasi permukaan dan rawa di Sumut disebut mencapai lebih dari 100.000 hektare. Namun, baru sekitar 30% atau 36.000 hektare yang telah dikelola secara produktif oleh masyarakat.

Karena itu, Pemprov Sumut melakukan penataan dan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah daerah. Program tersebut mencakup operasi dan pemeliharaan jaringan, peningkatan saluran, rehabilitasi bendung hingga pembangunan infrastruktur pendukung irigasi.

Sejumlah pekerjaan dilakukan pada Daerah Irigasi (DI) Secanggang di Batang Serangan, Langkat, DI Batunadua di Kota Padangsidimpuan, DI Sipirok di Tapanuli Selatan serta DI Padang Garugur Kiri dan Kanan di Kabupaten Padanglawas Utara.

Pemprov Sumut juga menangani peningkatan jaringan irigasi permukaan pada DI Parit Lompaten di Kabupaten Karo serta peningkatan saluran DI Aek Sibundong di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Selain itu, terdapat pembangunan Bendung DI Aek Sarula dan rehabilitasi saluran DI Simok-Mok di Kabupaten Tapanuli Utara. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan juga dilakukan di Kabupaten Serdangbedagai.

Program lainnya mencakup peningkatan dan rehabilitasi saluran pada sejumlah daerah irigasi di Kabupaten Simalungun.

Di Kabupaten Batubara, pemerintah melakukan rehabilitasi bendung pada DI Cinta Maju/Cinta Damai, DI Simodong dan DI Tanjung Muda. Sementara di Kabupaten Asahan, dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada DI Serbangan.

Pemprov Sumut juga mengerjakan rehabilitasi saluran DI Roburan Maga di Kabupaten Mandailing Natal.

Gibson mengatakan sebagian besar program irigasi tersebut telah memasuki tahap kontrak sehingga pekerjaan dapat segera dilakukan.

"Program-program irigasi tadi rata-rata sudah berkontrak, akan segera dilaksanakan," ujarnya.

Optimalisasi irigasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan luas lahan pertanian yang produktif, tetapi juga mendukung ketahanan pangan Sumatera Utara. Dengan tersedianya jaringan irigasi yang lebih baik, lahan yang sebelumnya belum optimal diharapkan dapat kembali dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian.* (dh)

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD Sumut 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Hulu ke Hilir, Sumut Gelontorkan Ratusan Miliar Bendung Sedimen dan Cegah Banjir Susulan

Bobby mengapresiasi DPRD Sumut yang telah bersama-sama menjalankan tahapan penyusunan perubahan APBD secara intensif dan kolaboratif.

"Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, sosial dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan," ujar Bobby dalam sambutannya.

Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat Rp1,259 triliun atau 10,80%. Pendapatan yang sebelumnya ditetapkan Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun.

Kenaikan tersebut berasal dari penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta tambahan pendapatan hibah.

PAD Sumut dalam P-APBD 2026 ditargetkan mencapai Rp7,089 triliun. Angka tersebut naik Rp122 miliar atau 1,76% dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun.

Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,134 triliun atau 24,22% dari sebelumnya Rp4,682 triliun.

Dari sisi belanja, Pemprov Sumut merencanakan peningkatan anggaran dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun. Artinya, terdapat tambahan belanja sekitar Rp1,678 triliun.

"Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota," kata Bobby.

Bobby menegaskan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka anggaran. Menurutnya, setiap tambahan belanja harus diarahkan pada kebutuhan prioritas dengan keluaran dan hasil yang terukur.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

Perubahan APBD tersebut juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 mengenai penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) serta penyaluran kurang bayar DBH.

Tambahan ruang fiskal tersebut akan diarahkan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi serta penguatan infrastruktur.

Pemprov Sumut juga menyiapkan dukungan fiskal bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta penanganan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan pembahasan Ranperda P-APBD 2026 merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Erni, rancangan perubahan APBD tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Pemprov Sumut dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumatera Utara.

Bobby berharap pembahasan Ranperda P-APBD 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan perubahan anggaran tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat pemulihan pascabencana dan kualitas pelayanan publik.* (dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah masih dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal. Salah satunya laporan mengenai perkembangan pembicaraan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

Baca Juga:

• Rupiah di Level Rp17.700 Dinilai Masih 'Kemurahan', Destry Damayanti: Ada Ruang Menguat Lagi

Laporan tersebut muncul setelah Pakistan menyatakan adanya kemajuan dalam pembicaraan mediasi dengan Iran. Kondisi geopolitik tersebut menjadi salah satu perhatian investor karena berpotensi memengaruhi sentimen terhadap aset-aset di pasar global.

Selain perkembangan geopolitik, pelaku pasar juga mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat. Data Personal Consumption Expenditures (PCE) AS menjadi salah satu indikator yang dinantikan karena dapat memberikan gambaran mengenai tekanan inflasi dan arah kebijakan moneter bank sentral AS.

Investor juga menunggu pidato penting Ketua The Fed Kevin Warsh dalam simposium Jackson Hole. Pernyataan tersebut dinilai dapat memberikan petunjuk mengenai kemungkinan arah suku bunga AS ke depan.

Presiden Federal Reserve Bank of Boston Susan Collins sebelumnya menyatakan dukungannya untuk mempertahankan suku bunga pada level saat ini, dengan catatan inflasi terus bergerak menuju target 2%.

Dinamika kebijakan The Fed menjadi perhatian karena perubahan suku bunga AS dapat memengaruhi arus modal global dan pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Dari dalam negeri, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destry Damayanti menilai masih terdapat ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu langkahnya melalui optimalisasi fungsi intermediasi perbankan.

Destry menyebut terdapat undisbursed loan yang mencapai sekitar Rp2.548 triliun atau sekitar 21% dari plafon. Kondisi tersebut dinilai masih membuka ruang bagi peningkatan penyaluran kredit.

Selain itu, sektor UMKM juga dinilai memiliki ruang untuk mendapatkan tambahan pembiayaan. Penguatan kredit UMKM dipandang penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pasar domestik juga masih menunggu sejumlah data ekonomi yang dijadwalkan rilis pada pekan berikutnya. Data tersebut antara lain inflasi Agustus, kinerja perdagangan Juli, PMI Manufaktur Indonesia, cadangan devisa dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

Dengan berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya. Rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp17.720 hingga Rp17.760 per dolar AS.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Destry saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Calon Gubernur BI Destry Damayanti Ungkap Tiga Misi untuk Perkuat Ekonomi Indonesia, Usung “Sinergi Merah Putih”

Destry menjelaskan tekanan terhadap rupiah belakangan ini lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar, baik yang berasal dari kondisi global maupun domestik. Sementara itu, menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid.

"Masalahnya ada sentimen, market sentimen itu yang bisa timbulnya macam-macam, termasuk global sentimen, ini ngumpul jadi satu sehingga ini sebabkan pergerakan rupiah menjadi seperti sekarang ini," ujarnya.

Menurut Destry, kondisi tersebut membuat nilai tukar rupiah sangat responsif terhadap perubahan sentimen pasar. Ketika sentimen positif menguat, rupiah dapat bergerak menguat dengan cepat. Sebaliknya, tekanan sentimen negatif juga bisa membuat rupiah melemah.

"Waktu positif itu rupiah bisa cepat turunnya dan kami tetap, kami akan selalu manfaatkan momentum. Pada saat sentimen positif tentu BI akan terus tetap ada di pasar, itu sudah jadi kewajiban kami jaga volatilitas dari rupiah, jadi jangka pendek ada pengaruh dari sentimen," katanya.

Destry menilai Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar, terutama ketika terjadi perubahan sentimen pasar yang mendorong volatilitas rupiah.

Untuk jangka panjang, menurut Destry, penguatan rupiah membutuhkan pembenahan sektor eksternal Indonesia. Salah satu pekerjaan rumah yang perlu diperkuat adalah neraca pembayaran atau balance of payment.

Ia menilai peningkatan ekspor barang dan jasa menjadi salah satu kunci untuk memperkuat sektor eksternal sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar.

"Jadi untuk jangka panjangnya kita punya tantangan sektor eksternal terkait bagaimana dari neraca pembayaran, balance of payment kita menjadi pekerjaan rumah kita semua tentunya, pemerintah, BI, dan semua masyarakat kita, adalah agar ekspor kita bisa kita tingkatkan, kemudian jasa," tutur Destry.

Pernyataan Destry disampaikan di tengah pergerakan rupiah yang masih berada di level tinggi terhadap dolar AS. Sejumlah sentimen global dan domestik masih menjadi perhatian pasar dalam menentukan arah nilai tukar ke depan.

Destry sendiri saat ini menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Hasil proses tersebut akan menjadi bagian dari tahapan penentuan pimpinan bank sentral untuk periode berikutnya.* (oz/dh)

Prabowo mengatakan dirinya sengaja tidak datang pada hari-hari awal tanggap darurat agar aparat dan petugas di lapangan dapat fokus menangani warga terdampak bencana.

Baca Juga:

• 'Sekolah Enggak Boleh Berhenti!' Prabowo Perintahkan Tenda Militer Disulap Jadi Ruang Kelas Darurat di NTT

Menurut Prabowo, kehadiran pejabat pusat dalam jumlah banyak pada fase awal bencana berpotensi mengganggu konsentrasi petugas dan pemerintah daerah. Pejabat daerah bisa saja harus membagi perhatian untuk menyiapkan penyambutan maupun urusan protokol.

"Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi, jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya, itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama," ujarnya.

Meski tidak hadir langsung di lokasi pada awal masa tanggap darurat, Prabowo memastikan pemerintah pusat terus memantau perkembangan penanganan gempa NTT.

Ia menegaskan prioritas pemerintah sejak awal adalah mengerahkan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak.

"Tapi kita terus memonitor dan kita yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan, itu yang paling penting ya," tegasnya.

Prabowo juga mengatakan kunjungan ke lokasi bencana harus disertai langkah konkret. Menurutnya, kehadiran seorang pemimpin tidak akan banyak berarti apabila hanya melihat kondisi tanpa memberikan dukungan yang dibutuhkan masyarakat.

"Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan, ya itu akhirnya kurang efektif," kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo memilih memantau perkembangan penanganan dari pusat sekaligus memastikan bantuan dan sumber daya pemerintah dikerahkan terlebih dahulu.

"Jadi setelah saya dapat laporan saudara-saudara saya pantau, kita sudah berbuat," pungkasnya.

Gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026 menimbulkan dampak besar di sejumlah wilayah. Pemerintah hingga kini masih melakukan penanganan darurat, termasuk pemenuhan kebutuhan pengungsi, perbaikan fasilitas publik dan pemulihan aktivitas masyarakat.

Kunjungan Prabowo ke NTT pada Rabu (26/8/2026) menjadi bagian dari pengecekan langsung terhadap penanganan pascabencana sekaligus koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.* (in/dh)

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Batalyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• 81 Ribu Rumah Rusak, 105 Nyawa Melayang, 179 Ribu Warga Masih Bertahan di Pengungsian Akibat Gempa NTT

"Coba diperhitungkan ya dan pikirkan tenda macam apa, ini tenda militer (bisa) untuk ruang kelas mungkin ini," kata Prabowo.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengirimkan tenda khusus sekolah ke wilayah yang terdampak gempa.

Selain itu, BNPB telah menyiapkan tenda pengungsi berwarna oranye dengan kapasitas lebih luas dan atap lebih tinggi. Tenda tersebut dapat dimanfaatkan sementara sebagai ruang belajar bagi siswa.

Prabowo kemudian meminta jumlah tenda ditambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan penanganan kebutuhan dasar masyarakat setelah bencana.

"Ya sudah sementara sekolah enggak boleh berhenti ya, mau tambah tenda mau tambah orange mau hijau mau putih," tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, keberlangsungan pendidikan merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascagempa. Siswa tidak boleh kehilangan kesempatan belajar hanya karena fasilitas sekolah mengalami kerusakan akibat bencana.

Penyediaan ruang kelas sementara diharapkan menjadi solusi selama pemerintah melakukan pendataan serta perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang terdampak gempa.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah kondisi darurat. Selain pendidikan, pemerintah terus menangani kebutuhan pengungsi, distribusi bantuan dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

Dengan adanya ruang belajar sementara, kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat kembali berjalan sembari proses rehabilitasi sekolah dilakukan secara bertahap.* (in/dh)

Data terbaru tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat penanganan bencana bersama Presiden Prabowo Subianto di Batalyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Cek Langsung ke Posko Pengungsian, Prabowo Pastikan Bantuan Rp20 Miliar per Kabupaten Gempa NTT Tak Disalahgunakan

Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 81.436 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur di wilayah terdampak.

Fasilitas yang mengalami kerusakan antara lain sekolah, masjid dan kantor pemerintahan. Sementara itu, sejumlah titik jalan juga terdampak longsor.

"Dan fasilitas umum yang lain sekolah, masjid, kemudian juga ada kantor pemerintah, alhamdulillah untuk jembatan-jembatan tidak ada yang rusak parah, hanya ada beberapa yang longsor ini jumlahnya 1.951 unit," ujar Suharyanto.

Besarnya jumlah warga yang masih mengungsi membuat kebutuhan dasar dan penanganan pascabencana menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus melakukan evakuasi, distribusi bantuan serta pelayanan bagi masyarakat terdampak.

Presiden Prabowo sebelumnya juga telah mengunjungi NTT untuk memastikan langsung penanganan bencana berjalan di lapangan. Pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan warga dan mempercepat proses pemulihan.

Data korban dan kerusakan tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan di lapangan. BNPB terus melakukan pemutakhiran informasi mengenai korban, pengungsi serta dampak kerusakan akibat gempa M7,7.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan pascagempa di posko pengungsian Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Dunia Ini Milik Orang yang Berani, Jangan Pernah Menyerah!

"Itu bantuan yang Rp20 miliar tiap kabupaten yang terdampak sudah sampai?" tanya Prabowo seperti dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden.

Suharyanto memastikan bantuan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing bupati.

"Sudah sampai. Kami juga sudah sampaikan ke Pak Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana," jawab Suharyanto.

Gubernur NTT Melki Laka Lena kemudian menjelaskan bantuan Rp20 miliar tersebut diberikan kepada seluruh kabupaten di Pulau Flores. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga menerima bantuan sebesar Rp40 miliar.

"Pak Presiden kami sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan Provinsi Rp40 miliar," kata Melki.

Menurut Melki, bantuan pemerintah pusat tersebut sangat membantu daerah dalam memperkuat penanganan bencana sekaligus memenuhi kebutuhan warga yang masih berada di pengungsian.

Melki juga mengapresiasi keputusan pemerintah memberikan bantuan kepada Kabupaten Flores Timur meski wilayah tersebut tidak termasuk daerah terdampak gempa yang menjadi fokus penanganan kali ini.

Dia mengatakan Flores Timur masih menghadapi dampak erupsi Gunung Lewotobi yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun.

"Karena dia juga dapat karena dia kena yang Lewotobi itu Pak Presiden. Erupsi Gunung Lewotobi sudah dua tahun dan ucapkan terima kasih khusus karena tidak termasuk tapi juga mendapatkan," ujarnya.

Selain mengandalkan bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTT juga mengerahkan dukungan masyarakat dan pelaku usaha untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

Pemerintah daerah meminta toko dan kios di wilayah terdampak ikut membantu menyediakan kebutuhan warga, seperti makanan, minuman, selimut hingga matras. Biaya bantuan tersebut nantinya akan ditanggung pemerintah daerah.

"Pokoknya jangan sampai ada yang tidak bisa makan atau minum atau tidak punya selimut ataupun matras," tegas Melki.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan pascagempa di NTT, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan mendukung pemerintah daerah dalam proses pemulihan.* (an/dh)