Informasi tersebut diumumkan melalui akun resmi Pelni Medan. Selain jadwal pelayaran, masyarakat juga sudah dapat melakukan pemesanan tiket secara daring melalui aplikasi maupun situs resmi Pelni.

Baca Juga:

• Bobby Pastikan Jalan Pantai Barat Nias Mulai Dibangun Agustus, Warga Lega

Berikut jadwal lengkap pelayaran KM Kelud melalui Pelabuhan Belawan:

- 3 Agustus 2026 tiba pukul 16.00 WIB, berangkat 4 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB.
- 10 Agustus 2026 tiba pukul 16.00 WIB, berangkat 11 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB.
- 17 Agustus 2026 tiba pukul 16.00 WIB, berangkat 18 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB.
- 24 Agustus 2026 tiba pukul 16.00 WIB, berangkat 25 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB.

Seluruh jadwal tersebut melayani tujuan Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Priok (Jakarta).

Sementara itu, tarif tiket yang diberlakukan bervariasi sesuai kelas layanan yang dipilih penumpang, mulai dari kelas ekonomi hingga kelas 1A.

Untuk rute Belawan–Tanjung Priok, tarif kelas ekonomi dibanderol mulai Rp541.500 untuk penumpang dewasa dan Rp54.800 untuk bayi.

Sedangkan rute Belawan–Batam dan Belawan–Tanjung Balai Karimun, harga tiket kelas ekonomi masing-masing dipatok Rp304.500 untuk penumpang dewasa dan Rp31.100 untuk bayi.

Bagi penumpang yang menginginkan kenyamanan lebih, tersedia kelas 2B, 2A, 1B hingga 1A dengan tarif yang menyesuaikan fasilitas kabin.

Untuk kelas tertinggi atau 1A (2 bed), tarif tujuan Jakarta mencapai Rp1.742.500 bagi penumpang dewasa, sedangkan tujuan Batam maupun Tanjung Balai Karimun dipatok Rp922.500.

Pelni mengimbau calon penumpang agar melakukan pemesanan tiket lebih awal mengingat tingginya permintaan menjelang musim libur dan hari besar nasional.

Masyarakat juga diingatkan untuk memastikan data identitas sesuai saat melakukan pembelian tiket agar proses keberangkatan berjalan lancar.* (ds/dh)

Perubahan metodologi itu mulai berlaku pada proses peninjauan indeks MSCI Agustus 2026. Dalam aturan terbaru, saham yang masuk kategori EPI dengan Foreign Inclusion Factor (FIF) sebesar 0,75 atau lebih tidak lagi otomatis tersaring dari proses seleksi, sehingga memiliki kesempatan lebih besar menjadi konstituen indeks global.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,42 Persen ke Level 6.198, Ini Saham yang Jadi Penopang

Investment Specialist KISI Sekuritas, Azharys Hardian, mengatakan perubahan aturan tersebut berpotensi menguntungkan saham-saham milik kelompok konglomerasi yang sebelumnya gagal masuk indeks MSCI akibat terdampak aturan EPI.

Menurutnya, sejumlah emiten yang sempat mengalami lonjakan harga signifikan kini memiliki kesempatan kembali untuk masuk dalam radar MSCI apabila memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

"Perubahan metodologi ini memberikan peluang kedua bagi emiten yang sebelumnya tertahan akibat aturan lama. Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada kondisi fundamental perusahaan dan tingkat likuiditas saham," ujarnya, Sabtu (18/7/2026).

Selain perubahan aturan EPI, nilai Foreign Inclusion Factor (FIF) juga menjadi faktor penting dalam proses seleksi. Emiten dengan FIF minimal 0,75 dinilai memiliki peluang lebih besar karena menunjukkan porsi saham publik atau free float yang lebih tinggi sehingga pergerakan harga sahamnya lebih stabil.

Sebaliknya, perusahaan dengan FIF di bawah 0,75 tetap memiliki kesempatan masuk ke MSCI Global Standard Index, namun harus melalui proses penyaringan tambahan sesuai metodologi terbaru yang diterapkan MSCI.

Azharys menilai struktur kepemilikan saham di Indonesia masih menjadi tantangan utama. Banyak perusahaan tercatat masih didominasi pemegang saham pengendali sehingga porsi saham publik relatif kecil.

Kondisi tersebut membuat banyak emiten belum mampu memenuhi standar FIF tinggi yang menjadi salah satu indikator penting dalam pembentukan indeks global.

Meski demikian, pelonggaran metodologi EPI dinilai menjadi angin segar bagi pasar modal Indonesia karena dapat meningkatkan peluang lebih banyak emiten nasional masuk dalam indeks MSCI, yang selama ini menjadi acuan utama investor institusi internasional.

Di sisi lain, keputusan investasi tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor fundamental perusahaan, kondisi pasar, serta profil risiko masing-masing investor.* (k/dh)

Dalam kajian bertajuk "Mazhab Ekonomi Islam: Konsep Kepemilikan, Distribusi Kekayaan, dan Peran Negara dalam Syariat Islam", Ustaz Asrul menjelaskan bahwa Islam memandang seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengelola (mustakhlaf) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap harta yang dimiliki.

Baca Juga:

• Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif atas Kegagalan Sistem Kapitalisme dan Komunisme di Era Modern

Menurutnya, ekonomi dalam Islam bukan sekadar aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai syariat.

Dalam pemaparannya, Ustaz Asrul membandingkan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dengan konsep ekonomi Islam. Ia menjelaskan bahwa kapitalisme menempatkan kepemilikan pribadi sebagai hak yang sangat dominan sehingga berpotensi melahirkan kesenjangan sosial apabila tidak dibatasi nilai agama dan moral.

Sebaliknya, sosialisme memberikan peran yang sangat besar kepada negara dalam menguasai alat produksi sehingga kebebasan individu menjadi terbatas.

"Islam tidak memilih salah satu secara mutlak, tetapi menghadirkan sistem yang seimbang antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab kepada Allah SWT," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun melarang segala bentuk perolehan harta melalui cara-cara yang diharamkan seperti riba, korupsi, penipuan, pencurian, suap, gharar, maupun praktik kezaliman lainnya.

Dalam kajian tersebut, Ustaz Asrul juga menguraikan bahwa menjaga harta (Hifzh al-Mal) merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam (Maqashid Syariah), sejajar dengan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Karena itu, Islam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan sekaligus menegakkan keadilan dalam penerapan hukum.

Ia mencontohkan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab RA yang pernah menunda pelaksanaan hukuman potong tangan pada masa paceklik ('Am ar-Ramadah), karena masyarakat berada dalam kondisi darurat. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam selalu mengedepankan keadilan dan mempertimbangkan kondisi sosial sebelum menjatuhkan hukuman.

Ustaz Asrul juga meluruskan anggapan bahwa Islam melarang seseorang menjadi kaya. Ia menegaskan, Islam justru mendorong umatnya bekerja keras dan produktif selama harta diperoleh melalui jalan yang halal.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, Utsman bin Affan RA, Abdurrahman bin Auf RA, dan Zubair bin Awwam RA merupakan sosok-sosok yang dikenal memiliki kekayaan melimpah, namun memanfaatkannya untuk kepentingan umat.

"Yang dipermasalahkan bukan kekayaannya, tetapi bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana menggunakannya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Islam mengatur etika bisnis dengan melarang praktik riba, penipuan, manipulasi timbangan, suap, monopoli yang merugikan masyarakat, hingga penimbunan barang kebutuhan pokok (ihtikar).

Dalam pandangan Islam, lanjutnya, harta juga memiliki fungsi sosial. Karena itu, umat Islam didorong untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan berbagai bentuk distribusi kekayaan lainnya agar manfaat ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, zakat merupakan instrumen utama dalam sistem distribusi kekayaan Islam karena mampu mengurangi kesenjangan sosial sekaligus menyucikan harta dan jiwa pemiliknya.

Selain individu, negara juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Negara bertugas melindungi hak kepemilikan masyarakat, mengawasi aktivitas pasar agar bebas dari praktik riba dan monopoli, mengelola zakat secara amanah, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

Di akhir kajian, Ustaz Asrul mengajak umat Islam menjadikan harta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperkuat dakwah, membantu sesama, dan membangun kesejahteraan masyarakat.

"Jangan sampai harta menguasai hati kita. Jadikanlah harta sebagai amanah yang membawa keberkahan, bukan sekadar alat untuk memperkaya diri sendiri," tutupnya.* (dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan mahalnya ongkos politik membuat sebagian kepala daerah berupaya mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan saat proses pencalonan hingga kampanye.

Baca Juga:

• KPK Tegaskan Penggeledahan Kasus Kuota Haji Sah, Siap Hadapi Praperadilan Asrul Azis

Ongkos Politik Dinilai Jadi Akar Persoalan

Menurut Budi, persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.

KPK menilai besarnya biaya kampanye menciptakan tekanan ekonomi dan politik bagi para kandidat. Kondisi tersebut mendorong sebagian calon kepala daerah mencari sumber pendanaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Korupsi tidak lahir dari satu faktor saja, tetapi dipengaruhi integritas individu sekaligus kelemahan sistem yang membuka ruang penyimpangan," jelasnya.

Tim Sukses Diduga Mendapat Balas Jasa Proyek

KPK mengungkap pola korupsi yang ditemukan dalam sejumlah perkara kepala daerah. Salah satunya terjadi pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko.

Dalam perkara tersebut, penyandang dana politik diduga memperoleh akses mengatur proyek pemerintah setelah kandidat yang didukung memenangkan Pilkada.

Pola serupa juga ditemukan dalam kasus mantan Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim. Tim sukses yang mendukung kepala daerah tersebut diduga mendapatkan berbagai paket pekerjaan pemerintah setelah pemilu usai.

Temuan itu, menurut KPK, memperlihatkan adanya hubungan erat antara biaya politik yang tinggi dengan praktik korupsi setelah pejabat terpilih mulai menjabat.

Kampanye Mahal Dinilai Memicu Politik Transaksional

KPK juga menyoroti sistem kampanye yang masih membutuhkan biaya besar. Penggunaan alat peraga kampanye dalam jumlah masif, rapat umum, hingga mobilisasi massa dinilai membuat kontestasi politik semakin mahal.

Akibatnya, persaingan politik lebih banyak ditentukan oleh kekuatan modal dibanding kualitas gagasan, rekam jejak, maupun integritas calon kepala daerah.

Selain itu, penggunaan uang tunai dalam jumlah besar selama masa kampanye dinilai membuka peluang praktik politik uang serta masuknya dana hasil tindak pidana ke dalam proses politik.

KPK Dorong Kampanye Beralih ke Media Digital

Sebagai langkah pencegahan, KPK mengusulkan perubahan sistem kampanye menjadi lebih sederhana dan efisien melalui pemanfaatan media digital dan media sosial.

Menurut Budi, model kampanye digital dapat menekan biaya politik sekaligus menciptakan persaingan yang lebih sehat antar peserta pemilu.

Selain itu, KPK juga mendorong negara mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan kampanye, seperti penyediaan alat peraga kampanye bagi peserta pemilu.

Lembaga antirasuah itu juga mendukung penguatan transparansi pendanaan politik serta pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) guna mempersempit ruang praktik politik uang.

Mendagri: Gaji Kepala Daerah Tak Sebanding dengan Biaya Pilkada

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui tingginya biaya politik menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi.

Menurut Tito, gaji kepala daerah yang berkisar sekitar Rp6 juta per bulan dinilai tidak sebanding dengan biaya besar yang dikeluarkan saat mengikuti Pilkada.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian kepala daerah mencari pemasukan melalui cara yang melanggar hukum.

Meski demikian, Tito menegaskan tidak semua kasus korupsi dipicu faktor ekonomi. Ada pula kepala daerah yang melakukan korupsi karena dorongan keserakahan maupun lemahnya pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan.

KPK Tekankan Pencegahan Dimulai dari Sistem Politik

KPK menegaskan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan harus dimulai sejak proses politik, termasuk dengan memperbaiki sistem kampanye, pembiayaan politik, dan penyelenggaraan pemilu.

Melalui langkah tersebut, KPK berharap demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus menekan potensi korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah.* (k/dh)

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus Indonesia (ASPHIRASI) di Kota Malang, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Lima Puluh

Menurutnya, mekanisme tersebut selama ini dimanfaatkan untuk mengganti calon jamaah yang membatalkan keberangkatan dengan jamaah lain yang tidak sesuai nomor urut porsi. Praktik tersebut dinilai membuka peluang terjadinya jual beli porsi dengan nilai yang tidak wajar.

"Ketika kami membersihkan tata kelola haji khusus, kami menemukan adanya permainan terkait lunas tunda ganti. Oknum PIHK memanfaatkan pembatalan keberangkatan jamaah untuk menggantinya dengan jamaah lain yang tidak sesuai nomor urut porsi," ujar Dahnil.

Untuk menutup celah penyimpangan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah memutuskan menghapus mekanisme lunas tunda ganti secara permanen.

Dahnil menegaskan, mulai saat ini keberangkatan jamaah haji khusus hanya akan mengikuti nomor urut porsi yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi pergantian jamaah yang melompati antrean meskipun terjadi pembatalan keberangkatan.

"Tidak boleh lagi ada lunas tunda ganti. Mekanisme ini selama ini menjadi ruang manuver yang paling menguntungkan bagi oknum tertentu. Karena itu kami pastikan mekanisme tersebut dihapus," tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola penyelenggaraan haji yang tengah dilakukan pemerintah untuk menghadirkan sistem yang profesional, akuntabel, serta berintegritas.

Selain menghapus mekanisme tersebut, Kemenhaj juga akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Langkah ini dilakukan agar seluruh proses pemberangkatan jamaah berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik rente maupun manipulasi.

Dengan kebijakan baru tersebut, pemerintah berharap hak seluruh calon jamaah dapat terlindungi dan proses keberangkatan haji khusus berlangsung lebih adil tanpa adanya praktik jual beli porsi.* (k/dh)

JAKARTA – Rencana Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan motor listrik nasional dalam beberapa pekan ke depan terus menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah kendaraan tersebut merupakan hasil pengembangan penuh karya anak bangsa atau memanfaatkan platform yang sudah lebih dulu dikembangkan oleh produsen luar negeri.

Pakar otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai skenario yang paling realistis adalah motor listrik yang menggabungkan proses integrasi dan perakitan di Indonesia dengan platform maupun komponen utama yang berasal dari mitra asing.

Baca Juga:

• Prabowo Bocorkan Motor Listrik Nasional Segera Meluncur, Dorong Indonesia Mandiri Otomotif

"Menurut analisis saya, kemungkinan terbesar motor yang akan diluncurkan bukan merupakan produk nasional murni yang seluruhnya dirancang dari nol di Indonesia. Namun, juga belum tentu sekadar mengganti emblem produk impor," ujarnya, dikutipMinggu (19/7/2026).

Ia menjelaskan model yang paling memungkinkan adalah kendaraan dengan merek nasional, sementara proses perakitan akhir dilakukan di Indonesia dan tingkat kandungan lokal (TKDN) ditingkatkan secara bertahap.

Yannes juga menyoroti hingga kini belum adanya informasi resmi mengenai produsen, lokasi pabrik, spesifikasi kendaraan, pemasok baterai, hasil pengujian, hingga jaringan layanan purnajual motor listrik nasional tersebut.

Menurutnya, pengembangan sepeda motor baru dari tahap awal biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun karena harus melalui proses investasi pabrik, pengadaan peralatan produksi, pengujian kendaraan, pengembangan pemasok komponen, hingga perekrutan tenaga teknik.

Karena itu, ia menilai peluncuran motor listrik nasional dalam waktu dekat lebih realistis apabila menggunakan platform yang telah ada, kemudian dikembangkan dan dirakit di dalam negeri dengan peningkatan kandungan lokal secara bertahap.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang dijadwalkan meluncur dalam beberapa pekan mendatang. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Prabowo berharap kehadiran motor listrik nasional dapat mendukung aktivitas masyarakat, khususnya para petani, sekaligus mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi produsen, spesifikasi teknis, lokasi produksi, maupun teknologi yang akan digunakan pada motor listrik nasional tersebut.* (k/dh)

Mardiono menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan agenda politik yang dijalankan Jokowi. Ia menilai seluruh partai politik pada akhirnya akan bertemu dalam kontestasi yang sama.

Baca Juga:

• KPK Tegaskan Penggeledahan Kasus Kuota Haji Sah, Siap Hadapi Praperadilan Asrul Azis

Mardiono mengatakan aktivitas turun ke daerah bukan hanya dilakukan Jokowi. Sebagai Ketua Umum PPP, dirinya juga rutin mengunjungi berbagai wilayah untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi partai menghadapi Pemilu 2029.

Menurutnya, safari politik merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai masyarakat akan menjadi penentu utama dalam setiap kontestasi politik.

"Bagus-bagus saja kalau Pak Jokowi keliling ke seluruh Indonesia. Pada akhirnya pilihan tetap ada di tangan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi melakukan safari politik bersama PSI dan relawan di Provinsi Lampung pada akhir Juni 2026. Kunjungan tersebut diklaim mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat.

PSI juga telah menyiapkan agenda lanjutan dengan mengagendakan kunjungan Jokowi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir Juli 2026. Wakil Ketua Umum DPP PSI Ronald Aristone Sinaga mengatakan persiapan teknis masih terus dimatangkan.

Menurut Ronald, NTT dipilih karena menjadi salah satu daerah dengan basis dukungan kuat terhadap Jokowi serta banyaknya undangan dari masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPW PSI Lampung Ahmad Rido Julian mengklaim kunjungan Jokowi ke Lampung memberikan dampak positif bagi partainya. Ia menyebut jumlah masyarakat yang ingin bergabung dengan PSI meningkat setelah agenda tersebut.

Meski demikian, Mardiono menegaskan setiap partai memiliki ruang yang sama untuk melakukan konsolidasi politik selama berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia pun optimistis persaingan menuju Pemilu 2029 akan berlangsung secara sehat dalam koridor demokrasi.* (k/dh)

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, koperasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan mendekatkan diri kepada generasi muda yang akan menjadi penggerak ekonomi masa depan.

Baca Juga:

• Transaksi Koperasi Desa Merah Putih Tembus Rp56,8 Miliar, Pupuk Jadi Komoditas Penjualan Terbesar

Ajang GENCOPRUN 5K menjadi salah satu strategi Kemenkop untuk memperkenalkan koperasi dengan pendekatan yang lebih modern dan sesuai dengan gaya hidup anak muda. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari generasi muda hingga lanjut usia.

Pengamatan di lokasi menunjukkan titik start dan finis berada di depan Kantor Kementerian Koperasi di Jalan H. Rasuna Said. Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dalam kegiatan itu, peserta diwajibkan menempuh jarak sejauh 5 kilometer dengan batas waktu maksimal 75 menit. Meski demikian, banyak peserta yang berhasil menyelesaikan lintasan dalam waktu kurang dari 30 menit.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga terlihat ikut berlari bersama para peserta, menambah semarak peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini.

Tak hanya menghadirkan kegiatan olahraga, penyelenggara juga menyiapkan bazar kuliner yang diisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai produk makanan dan minuman lokal dipamerkan di area depan Kantor Kementerian Koperasi sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan pelaku usaha.

Ferry berharap konsep kegiatan yang dekat dengan gaya hidup generasi muda dapat mengubah citra koperasi menjadi lebih modern, inklusif, dan menarik sehingga semakin banyak milenial maupun Gen Z yang tertarik bergabung serta berkontribusi dalam pengembangan koperasi di Indonesia.

Menurutnya, regenerasi menjadi salah satu kunci agar koperasi tetap relevan dan mampu menjadi pilar penguatan ekonomi nasional di masa mendatang.* (k/dh)

Warga menyebut banjir kali ini memiliki kondisi yang hampir sama dengan bencana besar yang terjadi sebelumnya. Arus air meluap dengan deras sambil membawa material kayu dan lumpur, sehingga memicu kepanikan masyarakat yang masih berada di dalam rumah.

Baca Juga:

• Jadup Korban Bencana Tak Kunjung Cair, Bupati Tapteng Temui Massa dan Jelaskan Penyebabnya: Keterlambatan Bukan Karena Kesengajaan

"Sudah masuk air. Selamatkan nyawa kami ya Allah," ucap Eka sambil meminta pertolongan.

Dalam siaran langsung itu, Eka juga menyampaikan dugaan bahwa banjir kembali terjadi akibat tanggul yang jebol. Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kualitas pembangunan tanggul yang dinilai belum mampu menahan luapan air saat hujan deras.

"Buat pemerintah, tolong kami. Asal hujan tanggul jebol. Berarti tanggulnya kurang bagus," katanya.

Kondisi serupa juga dikeluhkan warga lainnya. Meski sebelumnya telah dilakukan pembangunan tanggul pascabencana, kawasan Hutanabolon disebut masih menjadi langganan banjir setiap kali curah hujan meningkat.

Dalam video yang beredar, keluarga korban terlihat bertahan di dalam rumah karena derasnya arus membuat mereka tidak dapat menyelamatkan diri keluar.

"Awas itu kayu. Redalah hujan ini ya Allah. Tolong kami sudah terjebak. Mau keluar juga tidak bisa. Sudah besar kali airnya," ujar Eka.

Banjir bandang ini kembali menambah daftar bencana yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Kelurahan Hutanabolon menjadi salah satu wilayah yang berulang kali terdampak banjir setiap musim hujan.

Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan penanganan secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi kondisi tanggul, sistem drainase, serta langkah mitigasi bencana agar banjir serupa tidak terus berulang dan mengancam keselamatan warga.

Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun besaran kerugian akibat banjir bandang tersebut. Aparat bersama pemerintah daerah masih terus melakukan pemantauan di lokasi terdampak.* (tm/dh)

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan sinergi dengan kepolisian menjadi langkah penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Baca Juga:

• LAPK: Pertamina Harus Jujur Soal BBM Langka di Medan

Menurutnya, pengawalan dilakukan terhadap armada mobil tangki yang mengangkut BBM menuju SPBU. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di lokasi lembaga penyalur dengan koordinasi yang terus diperkuat bersama jajaran kepolisian di berbagai wilayah.

Pertamina menilai langkah tersebut efektif untuk memastikan distribusi BBM berlangsung aman, tertib, dan tepat waktu tanpa kendala di lapangan.

Sementara itu, Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumut Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung kelancaran distribusi energi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

"Polda Sumatera Utara berkomitmen mendukung kelancaran distribusi energi melalui pengamanan dan pengawalan agar penyaluran BBM berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kami akan terus bersinergi dengan Pertamina Patra Niaga serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga situasi tetap kondusif," katanya.

Selain pengamanan, Pertamina Patra Niaga juga mengoptimalkan berbagai aspek operasional guna mempercepat distribusi BBM. Upaya tersebut meliputi pengoperasian Integrated Terminal Medan Group selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki melalui skema spot charter, penguatan personel Awak Mobil Tangki (AMT), serta optimalisasi suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Fuel Terminal Siantar, dan Integrated Terminal Lhokseumawe.

Pertamina menyebut berbagai langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Operasional Integrated Terminal Medan Group kini telah kembali normal, sementara distribusi BBM ke SPBU di Kota Medan dan sejumlah daerah lainnya terus berjalan lancar.

Perusahaan juga memastikan stok BBM di Sumatera Utara berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemantauan terhadap stok maupun distribusi akan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan di seluruh wilayah.

Ke depan, Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan Polda Sumut, pemerintah daerah, Hiswana Migas, serta seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas distribusi energi dan memperkuat ketahanan pasokan BBM di Sumatera Utara.* (in/dh)

Pemusatan latihan Timnas Indonesia dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 5–11 Juli 2026, sementara tahap kedua digelar pada 16–25 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut.

Baca Juga:

• Misi Juara AFF Dimulai! Timnas Indonesia Gelar TC Sebulan di Bali, Herdman Seleksi 55 Pemain

Herdman mengatakan perkembangan tim semakin terlihat memasuki fase kedua latihan. Meski belum mengungkap jumlah pemain yang dicoret, pelatih asal Inggris itu mengaku puas dengan progres yang ditunjukkan anak asuhnya.

"Perkembangan tim semakin hari semakin baik, kami terus berkembang menunjukkan progres positif," kata Herdman, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Herdman, setiap pemain terus dievaluasi berdasarkan performa selama latihan. Proses seleksi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan skuad terbaik yang mampu bersaing di level Asia Tenggara.

Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dengan format kandang dan tandang.

Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Persaingan di grup diperkirakan berlangsung sengit mengingat seluruh tim mengincar tiket menuju babak semifinal.

Skuad Garuda akan melakoni dua laga kandang di Stadion Pakansari, Bogor. Indonesia dijadwalkan menjamu Kamboja pada 27 Juli 2026 dan Vietnam pada 3 Agustus 2026. Sementara dua laga lainnya akan dimainkan di kandang Timor Leste dan Singapura.

Meski jadwal turnamen semakin dekat, Herdman menegaskan fokus utama tim saat ini adalah meningkatkan kualitas permainan, bukan sekadar mengejar hasil.

"Kami tidak fokus pada turnamen itu saat ini, melainkan fokus utama adalah bertumbuh dan berkembang melalui proses latihan hingga mencapai level terbaik menjelang turnamen," ujar Herdman.

Dengan waktu persiapan yang terus berjalan, Timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal dan bersaing memperebutkan gelar juara Piala AFF 2026.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan seluruh rangkaian penyidikan, termasuk tindakan penggeledahan, telah dilaksanakan secara profesional dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

• Laporan Gratifikasi Raja Juli Ditutup, KPK Tetap Telusuri Dugaan Aliran Dana

Budi menjelaskan, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Seluruh tindakan tersebut, kata dia, dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Meski demikian, KPK tetap menghormati langkah hukum yang ditempuh Asrul Azis melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Budi, lembaganya siap menghadapi proses persidangan dengan menyampaikan seluruh argumentasi hukum beserta alat bukti yang menjadi dasar tindakan penyidik.

"KPK optimistis proses penyidikan yang telah dilakukan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Terlebih, penyidikannya juga sudah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke tahap penuntutan," katanya.

Diketahui, gugatan praperadilan tersebut bukan kali pertama diajukan Asrul Azis Taba. Sebelumnya, ia juga menggugat penetapan status tersangkanya oleh KPK.

Namun, permohonan tersebut ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan putusan itu, status tersangka Asrul Azis dalam perkara dugaan korupsi kuota haji dinyatakan sah menurut hukum.

KPK menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan serta menghormati kewenangan majelis hakim dalam menguji legalitas tindakan penyidik melalui sidang praperadilan.* (in/dh)

Meski Prancis harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 4-6, penampilan Mbappe tetap menjadi sorotan. Dua gol yang dicetak membuat koleksi golnya di ajang Piala Dunia mencapai 22 gol, melewati torehan Lionel Messi yang sebelumnya mengoleksi 21 gol.

Baca Juga:

• Pesta 10 Gol! Inggris Bungkam Prancis untuk Rebut Posisi Ketiga Piala Dunia 2026

Selain memecahkan rekor gol sepanjang sejarah, Mbappe juga tampil luar biasa sepanjang Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 10 gol, sekaligus menjadi kandidat terkuat peraih Sepatu Emas turnamen.

Pemain berusia 27 tahun itu telah tampil dalam tiga edisi Piala Dunia, yakni 2018, 2022, dan 2026. Selama periode tersebut, Mbappe sukses mempersembahkan satu gelar juara dunia bagi Prancis serta dua kali membawa Les Bleus tampil di partai final.

Sejak dipercaya menjadi kapten Timnas Prancis pada 2023, peran Mbappe di skuad Les Bleus semakin sentral. Ketajamannya di lini depan juga mengantarkannya melampaui rekor Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Timnas Prancis.

Meski demikian, persaingan rekor belum sepenuhnya berakhir. Lionel Messi masih memiliki peluang menambah koleksi golnya saat membela Argentina menghadapi Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026.

Namun dari sisi usia, Mbappe memiliki keuntungan besar. Dengan usia yang masih 27 tahun, striker Prancis itu berpeluang tampil di beberapa edisi Piala Dunia berikutnya sehingga berpotensi terus mempertajam rekor gol yang kini telah ia genggam.* (in/dh)

Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, mengatakan proses hukum yang dijalankan aparat penegak hukum harus dilihat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan dari opini yang berkembang di ruang publik.

Baca Juga:

• Temuan Emas hingga Valas Disorot, Eks Kepala PPATK Nilai Dugaan TPPU Febrie Adriansyah Menguat

Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Karena itu, aparat penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap siapa pun selama memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Pitra menegaskan tidak ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan penyidik meminta izin Presiden sebelum melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, ataupun menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Ia menjelaskan, mekanisme penggeledahan dan penyitaan tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk memperoleh izin pengadilan apabila dipersyaratkan. Namun, hal tersebut berbeda dengan anggapan bahwa penyidikan harus mendapat persetujuan kepala negara.

Menurut Pitra, mengaitkan proses penyidikan dengan Presiden justru dapat menimbulkan persepsi yang keliru seolah-olah kepala negara ikut campur dalam proses penegakan hukum.

"Perdebatan seharusnya difokuskan pada alat bukti, prosedur hukum, dan fakta persidangan, bukan pada opini-opini yang mengarah kepada politisasi proses hukum," ujarnya.

Petisi Ahli juga mengingatkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip konstitusional yang harus dijaga. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan istimewa ataupun hambatan politik terhadap proses hukum selama aparat bekerja sesuai koridor hukum.

Pitra mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal proses penegakan hukum secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi yang dapat mengaburkan substansi perkara.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie Adriansyah dari Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Selain Febrie, penyidik juga menetapkan pihak swasta Don Ritto sebagai tersangka.

Dalam pengembangan perkara tersebut, Kejaksaan Agung telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan korupsi dan TPPU.

Sebelumnya, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Dari lokasi tersebut, aparat menyita 74 kilogram emas, uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura dengan total nilai barang bukti yang diperkirakan mencapai Rp476 miliar.* (in/dh)

Inggris tampil agresif sejak menit awal dan langsung membuka keunggulan ketika laga baru berjalan tiga menit. Declan Rice sukses merebut bola dari penguasaan pemain Prancis sebelum melepaskan tembakan keras yang gagal diantisipasi Mike Maignan.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Yakin Messi Cs Juara, Argentina Hadapi Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan telak 4-0 untuk Inggris.

Memasuki babak kedua, Prancis mencoba bangkit dengan memasukkan Ousmane Dembele dan Bradley Barcola. Perubahan itu langsung membuahkan hasil ketika Kylian Mbappe memperkecil ketertinggalan pada menit ke-48.

Delapan menit berselang, Bradley Barcola kembali membobol gawang Dean Henderson setelah menerima umpan matang Mbappe. Penyerang Real Madrid tersebut kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-66 lewat kerja sama apik bersama Michael Olise sehingga skor berubah menjadi 4-3.

Saat Prancis terus menekan demi menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapat hadiah penalti pada menit ke-87 setelah Djed Spence dilanggar di kotak terlarang.

Bukayo Saka yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna dan mencatatkan hattrick sekaligus membawa Inggris unggul 5-3.

Prancis sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ousmane Dembele pada masa injury time. Namun, Inggris memastikan kemenangan lewat gol Jude Bellingham pada menit ke-90+8 setelah memanfaatkan serangan balik cepat.

Skor 6-4 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan tersebut memastikan Inggris untuk pertama kalinya berhasil memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga setelah sebelumnya gagal pada edisi 1990 dan 2018.

Di sisi lain, meski gagal membawa Prancis meraih posisi ketiga, Kylian Mbappe tetap tampil impresif dengan dua gol yang membuatnya semakin berpeluang meraih penghargaan Golden Boot Piala Dunia 2026. Sementara Michael Olise mencatat sejarah sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia setelah mengoleksi tujuh assist sepanjang turnamen.* (an/dh)

Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan kapal dan alat tangkap bagi nelayan, pembangunan pemecah ombak, perbaikan jalan provinsi, hingga bantuan pembangunan rumah ibadah. Sejumlah usulan tersebut langsung mendapat respons dari Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Bobby Pastikan Jalan Pantai Barat Nias Mulai Dibangun Agustus, Warga Lega

"Untuk kapal nanti setelah bulan delapan. Selain dari Pemprov, saya juga siap menambah bantuan kapal lewat uang pribadi, termasuk penambahan alat tangkap. Kalau pemecah ombak ini proyek kementerian, tapi kami akan dorong ke kementerian dan berkolaborasi dengan mereka," kata Bobby.

Selain sektor perikanan, masyarakat juga mengusulkan bantuan pembangunan Masjid Agung Al-Uswah serta percepatan perbaikan ruas jalan provinsi Lolowau–Sirombu dan Sirombu–Gunungsitoli.

Menanggapi hal tersebut, Bobby menjelaskan pembangunan jalan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ia juga meminta pengurus masjid memperbaiki proposal bantuan agar dapat diproses sesuai ketentuan.

"Masjid kami tidak bisa memberikan Rp100 juta, bisanya Rp250 juta, jadi tolong bapak perbaiki proposalnya. Untuk jalan kami baru bisa memperbaikinya 5 kilometer. Setelah kami tinjau tadi ada sekitar 17 kilometer yang rusak, kami akan perbaiki bertahap," ujarnya.

Agar setiap aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti, Bobby turut menghadirkan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut dalam dialog tersebut. Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta OPD terkait lainnya.

Menurut Bobby, kehadiran para kepala OPD bertujuan agar masyarakat bisa langsung memperoleh penjelasan teknis mengenai tindak lanjut setiap usulan yang disampaikan.

"Nanti tuntutannya secara teknis langsung ke kadisnya saja, jadi bisa lebih jelas bagaimana teknisnya," ucap Bobby.

Program SADA mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga Sirombu, Ahmad Rafi Zebua, mengaku bersyukur karena untuk pertama kalinya dapat berdialog langsung dengan gubernur dan menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, forum tersebut memberikan harapan karena setiap aspirasi langsung mendapat respons dan solusi, meski pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

"Baru kali ini kami bisa berdiskusi langsung dengan gubernur dan langsung ada solusinya, tidak sebatas berbicara saja. Kami sangat bersyukur masalah kami ada jalan keluarnya walau tidak semua bisa terlaksana dalam waktu dekat. Mudah-mudahan implementasinya cepat," kata Ahmad.* (dh)

Peninjauan dilakukan dalam rangkaian agenda berkantor di Kepulauan Nias, Sabtu (18/7/2026). Bobby bersama rombongan menyusuri ruas jalan mulai dari Desa Silimbowo Siwalawa, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, hingga Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, guna memastikan kesiapan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gerak Cepat, Pasien Tumor Ganas 11 Tahun di Nias Akan Dioperasi di Medan

"Untuk tahap pertama ini, kita kerjakan pembangunan jalan dari sini (Kecamatan Lolowau) sampai ke Nias Barat," ujar Bobby kepada warga.

Selain meninjau kondisi jalan, Bobby juga mengecek Jembatan Lahomi yang mengalami kerusakan pada sebagian struktur. Saat ini, akses sementara di lokasi tersebut masih menggunakan batang kelapa sebagai penyangga.

Menurut Bobby, pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus mengingat panjangnya ruas yang harus diperbaiki. Pada tahap awal, proyek akan dimulai bulan depan dengan penanganan sepanjang 2,3 kilometer.

"Kita kerjakan bertahap ya bapak/ibu, nggak bisa sekaligus. Untuk tahun ini kita mulai bulan depan (Agustus 2026)," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menerima aspirasi masyarakat terkait kerusakan jaringan irigasi yang mengairi sekitar 500 hektare lahan persawahan. Ia menjelaskan, berdasarkan kewenangan, jaringan irigasi dengan cakupan di bawah 1.000 hektare menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap memberikan dukungan apabila dibutuhkan.

"Sebenarnya kalau arealnya 1.000 sampai 3.000 hektare, itu baru urusan provinsi. Sedangkan di bawah itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Namun kalau memang diperlukan, kita bisa bantu sebagian," ujar Bobby.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung proses pembangunan agar berjalan lancar. Menurutnya, partisipasi warga sangat dibutuhkan, terutama dalam pekerjaan yang berkaitan dengan drainase dan fasilitas umum di sekitar permukiman.

Sementara itu, warga Kecamatan Lolowau, Lestari Buulolo, mengaku bersyukur pembangunan jalan yang telah lama dinantikan akhirnya segera direalisasikan. Menurutnya, kehadiran langsung Gubernur Bobby Nasution ke lokasi memberikan harapan baru bagi masyarakat.

"Kami terima kasih sekali kepada Pak Gubernur sudah mau membangun jalan ini. Apalagi beliau datang langsung melihat kondisinya. Tentu ini yang kami harapkan," ujar Lestari.

Ia menilai pembangunan jalan tidak hanya akan memperlancar mobilitas warga, tetapi juga membuka peluang pengembangan sektor pariwisata di kawasan pantai barat Pulau Nias yang memiliki potensi alam cukup besar.

Selain meninjau jalan dan jembatan, Bobby Nasution bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat juga menyapa masyarakat di sepanjang jalur yang dilalui. Dalam kunjungan tersebut, ia turut meninjau Puskesmas Lahusa yang baru diresmikan serta mengunjungi salah satu sekolah di Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat.* (dh)

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kapolsek Kuta Raja AKP Samsul Bahri mengatakan, terduga pelaku diduga memanfaatkan kedekatannya dengan korban. MS diketahui pernah beberapa kali menginap di rumah korban sehingga mengetahui kondisi rumah, termasuk lokasi penyimpanan kunci sepeda motor.

Baca Juga:

• Garda Prabowo Cabut Laporan terhadap Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Presiden Maafkan

Peristiwa pencurian terjadi pada Kamis (16/7/2026). Saat itu korban, Tazlin Sastra (47), memarkirkan sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah bernomor polisi BL 5051 TO di halaman rumah dalam keadaan terkunci sebelum beristirahat.

Sekitar pukul 23.00 WIB, korban masih melihat sepeda motornya berada di lokasi parkir. Namun keesokan paginya sekitar pukul 06.30 WIB, istri korban mendapati kendaraan tersebut telah hilang.

Korban kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV). Dari hasil rekaman itu, korban menduga pelaku pencurian merupakan MS dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Raja.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Kuta Raja melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah warung kopi di Gampong Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

"Terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan," kata AKP Samsul Bahri.

Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Saat ini MS masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Kuta Raja guna mendalami kasus tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, MS dipersangkakan melanggar Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus pencurian tersebut.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan diprediksi terjadi di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, serta Kota Langsa. Sementara itu, Aceh Barat diperkirakan diguyur hujan sedang, sedangkan Kota Subulussalam berpotensi mengalami hujan disertai petir.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Medan Berpotensi Basah

Secara umum, suhu udara di Aceh berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 52 hingga 99 persen. Suhu terendah diprakirakan terjadi di wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Aceh Besar, Bireuen, Kota Banda Aceh, dan Kota Langsa.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi diguyur hujan, terutama Aceh Barat dan Kota Subulussalam, diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan genangan, jalan licin, maupun cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sementara warga di daerah yang diprakirakan cerah tetap disarankan memantau perkembangan cuaca terkini agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan nyaman.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, serta Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, dan Gunungsitoli.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini: Jakut dan Jaksel Berpotensi Diguyur Hujan Ringan, Wilayah Lain Cerah

Secara umum, suhu udara di Sumatera Utara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 63 hingga 99 persen. Suhu terendah diprakirakan terjadi di kawasan dataran tinggi seperti Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, dan Samosir, sedangkan suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di sejumlah wilayah, termasuk Medan, Langkat, Deli Serdang, Padang Lawas, dan Labuhanbatu Selatan.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan karena kondisi jalan dapat menjadi licin saat hujan. Sementara itu, warga di daerah yang diprakirakan mengalami udara kabur disarankan menjaga kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, serta terus memantau informasi cuaca terbaru untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca sewaktu-waktu.* (dh)