BANDA ACEH — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Banda Aceh mengamankan empat pria yang berprofesi sebagai nelayan dalam operasi pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Sabtu, 17 Oktober 2026, dini hari.

Keempat pria tersebut masing-masing berinisial FA (40), warga Kecamatan Seunudon, Aceh Utara; HS (43), warga Kecamatan Nisam, Aceh Utara; AS (38), warga Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar; dan MI (34), warga Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen.

Baca Juga:

• Polres Aceh Selatan Ungkap Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi, 640 Liter Disita dan Satu Pria Diamankan

Polisi menemukan satu plastik putih berisi ranting dan biji yang diduga ganja serta satu plastik bekas sabu di dalam kapal tersebut.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho, melalui Kepala Satresnarkoba, Kompol Fandi Ba'u, mengatakan penindakan itu merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk penegakan hukum terkait narkoba.

Operasi tersebut juga menjadi bagian dari rencana pemberantasan dan pemulihan kawasan rawan penyalahgunaan narkoba di sejumlah gampong dalam wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

"Patroli ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka penegakan hukum sekaligus upaya pemberantasan dan pemulihan kawasan yang menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba," demikian penjelasan Kasatresnarkoba.

Operasi gabungan berlangsung pada pukul 02.00 hingga 05.00 WIB. Petugas menyasar sejumlah lokasi di Kecamatan Baiturrahman dan Kuta Alam.

Tim yang dipimpin langsung oleh Kompol Fandi Ba'u itu melibatkan Kanit I dan Kanit II Satresnarkoba, Kasubnit Opsnal, personel Opsnal Satresnarkoba, serta anggota Patroli Kota dari Satuan Samapta Polresta Banda Aceh.

Sebelum menuju TPI Lampulo, petugas lebih dahulu menyisir bekas Terminal Labi-Labi di Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman.

Namun, di lokasi tersebut, polisi tidak menemukan aktivitas masyarakat yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Petugas kemudian melanjutkan patroli ke kawasan TPI Lampulo.

Di sana, polisi memeriksa sejumlah warung kopi yang dicurigai berpotensi menjadi lokasi transaksi atau penyalahgunaan narkotika.

"Saat menyisir lorong belakang salah satu warung kopi, petugas menemukan tempat duduk yang diduga tempat berkumpulnya para terduga pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika, saat itu petugas menemukan sebuah botol minuman merek Sprite yang tutupnya telah dilubangi pada dua bagian dan dipasangi pipet." tutur Kompol Fandi.

Meski menemukan botol yang telah dimodifikasi tersebut, petugas tidak menemukan kaca pirex. Polisi juga belum dapat memastikan siapa pemilik benda itu.

Setelah memeriksa kawasan warung kopi, tim gabungan bergerak ke pinggir laut, tepatnya di deretan kapal yang bersandar di pangkalan TPI Lampulo.

Petugas memeriksa sejumlah kapal hingga menemukan satu kapal yang dinilai mencurigakan.

Dari kapal tersebut, polisi mengamankan empat pria dan menemukan barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Menurut Fandi, berdasarkan pemeriksaan awal, keempat pria itu mengaku pernah menggunakan narkoba.

Namun, mereka tidak mengakui kepemilikan barang yang ditemukan di dalam kapal.

"Keempat orang tersebut tidak mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan petugas di dalam kapal," jelas Kompol Fandi lagi.

Polisi masih mendalami keterkaitan masing-masing pria dengan temuan tersebut.

Karena belum ada pengakuan mengenai kepemilikan barang, penyidik perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab.

Keempat pria bersama barang yang ditemukan kemudian dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

Kompol Fandi mengatakan penyidik telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, termasuk melengkapi administrasi penyidikan dan menggelar perkara untuk menentukan tindak lanjut penanganan kasus.

Polisi juga merencanakan pemeriksaan urine terhadap keempat pria tersebut guna mengetahui ada atau tidaknya indikasi penggunaan narkotika.

Selain penegakan hukum, Polresta Banda Aceh membuka kemungkinan penanganan melalui rehabilitasi bagi pihak yang memenuhi persyaratan.

Penentuan kelayakan rehabilitasi akan dilakukan melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT), berdasarkan hasil pemeriksaan dan asesmen.

"Kepemilikan barang yang ditemukan di dalam kapal masih dalam pendalaman. Hasil pemeriksaan urine maupun keputusan terkait rehabilitasi akan disampaikan nantinya," sambung Kasatresnarkoba.

Polresta Banda Aceh menyatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, terutama di kawasan yang menjadi sasaran program pemberantasan dan pemulihan narkoba.

Hingga pemeriksaan lanjutan selesai, kepemilikan barang yang ditemukan di kapal dan keterlibatan masing-masing pria masih dalam pendalaman polisi.* (ad)

BOGOR — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak menghadiri pertemuan tertutup jajaran kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2026) malam.

Ketidakhadiran Nusron disebut karena agenda perjalanan dinas ke luar negeri.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan bahwa pihak Nusron telah mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan yang dijadwalkan pada 14 Oktober 2026.

Menurut Taufik, surat tersebut menyebut adanya agenda dinas ke Malaysia yang bertepatan dengan jadwal pemeriksaan.

"Terhadap NW, betul bahwa tanggal 14 (Oktober) kemarin sebetulnya sudah sesuai dengan panggilan penyidik, tapi kemudian ada surat dari yang bersangkutan untuk melakukan penundaan," kata Taufik.

Sebelumnya, Nusron juga tidak memenuhi panggilan pertama penyidik pada Rabu (7/10/2026).

Saat itu, ketidakhadirannya disebut karena agenda kegiatan yang berlangsung bersamaan.

KPK kini menganalisis alasan ketidakhadiran Nusron untuk menentukan langkah selanjutnya.

Penyidik akan menilai apakah alasan penundaan pemeriksaan tersebut dapat diterima atau justru memerlukan tindakan lanjutan.

"Itu akan dianalisis oleh tim penyidik, apakah alasan tersebut patut dan wajar. Hasil evaluasi menentukan apakah diterapkan panggilan kedua atau dilakukan penjadwalan ulang (reschedule)," lanjut Taufik.

Keterangan Nusron dinilai penting untuk membantu penyidik memahami rangkaian perkara secara menyeluruh.

Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Hingga saat ini, ketidakhadiran Nusron tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan atau kesalahan dalam perkara.

Statusnya dalam proses penyidikan yang disebutkan adalah sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik membutuhkan keterangan Nusron untuk memperjelas konstruksi perkara, termasuk dugaan keterlibatan pejabat atau pihak lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pembukaan blokir HGB lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Penyidikan juga mencakup dugaan jual-beli jabatan yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Keterangan dari Saudara NW dibutuhkan penyidik guna menerangkan konstruksi utuh perkara ini, sehingga penyidik bisa melakukan analisis apakah masih ada pihak lain yang punya peran signifikan selain tersangka yang sudah ditetapkan," jelas Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni:

Lampri (LMP) — Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.
Sontang Coin Manurung (SON) — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
Adrianto Pitojo Adi (ADR) — Direktur Utama PT Summarecon Tbk.
Arif Sugiyanto (ARF).
Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ).
Rizal Pahlevi (LEV) — pihak swasta.
Erwin (ERW).
Muhammad Fakhry (MF).

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap peran masing-masing pihak dan melengkapi bukti dalam perkara tersebut.

Penetapan tersangka tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketidakhadiran Nusron juga mendapat perhatian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Ia menyoroti dugaan rute perjalanan Nusron menuju Malaysia ketika bertepatan dengan jadwal pemeriksaan KPK.

Menurut dugaan MAKI, Nusron bertolak dari Jakarta menuju Batam pada Rabu (14/10/2026), kemudian menyeberang melalui jalur laut ke Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Johor Bahru, Malaysia.

Informasi mengenai rute perjalanan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan MAKI dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi secara independen.

Boyamin meminta KPK bersikap tegas apabila saksi yang dipanggil secara sah kembali tidak hadir tanpa alasan yang dinilai patut.

"Seorang saksi bisa dijemput apabila dua kali mangkir tanpa alasan patut. Kami mendorong KPK mengeluarkan surat perintah membawa dan bersiap di bandara saat yang bersangkutan tiba kembali di Indonesia," ujar Boyamin, Sabtu (17/10/2026).

Permintaan MAKI tersebut menjadi bagian dari sorotan terhadap penanganan perkara HGB Summarecon.

Namun, keputusan mengenai pemanggilan lanjutan atau tindakan hukum terhadap saksi tetap berada pada kewenangan penyidik berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan hukum.

KPK kini perlu menentukan langkah berikutnya setelah menilai alasan penundaan pemeriksaan Nusron.

Keterangan saksi tersebut diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas rangkaian dugaan suap pengurusan HGB serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.* (tm/ad)

ACEH SELATAN — Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Selatan, Polda Aceh, mengungkap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial KL, 46 tahun, serta menyita 640 liter solar dan dua unit mobil yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM.

Baca Juga:

• Singapura Identifikasi 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Nama-namanya

Polisi menyatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran.

Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal Iptu Bagus Pribadi menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah Tim Unit 2 dan Unit Opsnal melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan solar subsidi.

Tim yang dipimpin Ipda Agus Mulyadi kemudian menghentikan sebuah kendaraan yang dicurigai mengangkut BBM bersubsidi di Jalan Nasional, Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan.

"Tim Opsnal berhasil mengamankan satu unit mobil Kia Travello yang dilengkapi tangki minyak modifikasi di Jalan Nasional, tepatnya di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh KL, yang diketahui baru selesai mengisi solar di SPBU PT Fajarna Sabe Labuhanhaji," jelas Bagus.

Berdasarkan pemeriksaan awal, KL mengaku solar tersebut rencananya akan dijual kepada pihak PT BHS di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Menindaklanjuti informasi itu, pada Sabtu, 17 Oktober 2026, petugas memeriksa lokasi penyimpanan BBM yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Di lokasi, polisi menemukan 20 jeriken berisi solar dengan perkiraan volume masing-masing 32 liter.

Dengan demikian, total solar yang ditemukan diperkirakan mencapai 640 liter.

Polisi juga mengamankan satu unit mobil Kia Travello lainnya yang, berdasarkan pengakuan terduga pelaku, turut digunakan untuk mengangkut solar tersebut.

Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 20 jeriken berisi solar, dua unit mobil Kia Travello, dua lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK), satu unit telepon genggam, serta dua kartu MyPertamina.

"Barang bukti yang diamankan meliputi 20 jeriken berisi solar, dua unit mobil Kia Travello, dua lembar STNK kendaraan, satu unit telepon genggam, serta dua kartu MyPertamina. Terduga pelaku beserta seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

Polisi menyatakan KL disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Meski demikian, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada KL harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Bagus menegaskan, Polres Aceh Selatan akan terus melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ia mengingatkan bahwa BBM subsidi ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sehingga distribusinya perlu diawasi.

"Kami berkomitmen menindak setiap penyalahgunaan BBM subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan. BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sehingga penyalurannya harus tepat sasaran. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat agar tidak menyalahgunakan BBM subsidi dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas tersebut," demikian, tegas Bagus Pribadi.

Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk dugaan rencana penjualan solar kepada pihak lain.

Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan asal BBM, tujuan penyaluran, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.* (ad)

MEDAN — Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sejumlah daerah akibat kabut asap memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai program tersebut tetap dapat berjalan meskipun siswa belajar dari rumah, salah satunya dengan menyediakan opsi bagi orang tua untuk mengambil makanan ke sekolah.

Baca Juga:

• Singapura Identifikasi 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Nama-namanya

Yahya mengingatkan pemerintah agar mengkaji secara mendalam kebijakan penghentian sementara MBG ketika sekolah menerapkan PJJ.

Menurut dia, keputusan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan gizi siswa sekaligus keberlangsungan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menilai penghentian program dalam jangka waktu yang tidak menentu berpotensi mengganggu pemenuhan asupan gizi anak sekolah.

Karena itu, diperlukan mekanisme yang disepakati agar penyaluran makanan tetap dapat dilakukan tanpa menambah beban orang tua.

"Perlu dicarikan solusi yang bijak dan pola dan makanisme yang disepakati agar program MBG tetap bisa dijalankan," ujarnya.

Sementara itu, seluruh sekolah di Kota Medan menerapkan pembelajaran jarak jauh pada 16–21 Oktober 2026.

Kebijakan ini berlaku bagi satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Penerapan PJJ dilakukan untuk melindungi siswa dari risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan juga meminta siswa, guru, dan tenaga kependidikan menggunakan masker serta menghentikan sementara kegiatan belajar di luar ruangan.

Kepala Disdikbud Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Sumatera Utara mengenai penanganan dampak kabut asap.

"Kebijakan tersebut diterapkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait penanganan dampak kabut asap" kata Kadis Pendidikan, A Barli, Jumat (16/10/2026).

Ketentuan penggunaan masker juga dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 400.3.5/9753 tentang Penggunaan Masker bagi Warga Satuan Pendidikan.

"Sudah ada Surat Edaran. Sesuai instruksi Pak Wali, kita telah mengeluarkan surat edaran penggunaan masker bagi seluruh warga di satuan pendidikan. Artinya, penggunaan masker bukan hanya diimbau kepada para siswa, tetapi juga guru dan warga satuan pendidikan lainnya," katanya.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sekaligus menjaga kesehatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan selama kualitas udara memburuk.

Disdikbud Kota Medan menetapkan tujuh ketentuan yang harus dipatuhi satuan pendidikan selama PJJ berlangsung.

Pertama, PJJ diberlakukan bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, selama 16–21 Oktober 2026.

Kedua, pihak sekolah diminta mengimbau orang tua atau wali murid untuk mengawasi anak-anak agar tetap berada di rumah selama jam belajar serta mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Ketiga, kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan platform digital atau media komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan masing-masing sekolah.

Keempat, guru diminta memberikan materi pembelajaran secara proporsional dan tidak membebani siswa dengan tugas secara berlebihan.

Kelima, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk mengelola pelaksanaan PJJ secara daring.

Namun, pegawai dengan penyakit penyerta atau kondisi kesehatan rentan diperbolehkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Keenam, kepala sekolah wajib memantau, mengawasi, dan melaporkan pelaksanaan PJJ secara berkala kepada Kepala Disdikbud Kota Medan.

Ketujuh, kebijakan PJJ akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan arahan pihak berwenang.

Informasi mengenai kemungkinan perpanjangan PJJ atau kembalinya kegiatan belajar tatap muka akan disampaikan kemudian, berdasarkan hasil evaluasi kondisi udara.

Usulan Yahya Zaini agar orang tua mengambil makanan MBG ke sekolah menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ketika kegiatan belajar dilakukan dari rumah.

Namun, penerapannya perlu memperhatikan keamanan makanan, waktu pengambilan, jarak tempat tinggal siswa, serta kemampuan orang tua untuk datang ke sekolah.

Skema tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi keluarga yang tidak memiliki waktu atau sarana untuk mengambil makanan.

Karena itu, mekanisme penyaluran perlu disesuaikan agar tujuan pemenuhan gizi anak tetap tercapai tanpa menimbulkan kesulitan baru bagi keluarga.

Di tengah penerapan PJJ akibat kabut asap, pemerintah menghadapi dua kebutuhan yang harus berjalan seimbang, yakni melindungi kesehatan siswa dan menjaga keberlanjutan pemenuhan gizi mereka.* (tm/ad)

SINGAPURA — Pemerintah Singapura mengidentifikasi tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas negara.

Pemerintah Singapura meminta perusahaan-perusahaan tersebut mengambil langkah pemadaman dan pencegahan kebakaran berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA).

Baca Juga:

• Bansos PKH Terhenti karena Anak Terindikasi Judol, Pemko Medan Jelaskan Solusinya

Dikutip dari The Straits Times pada Sabtu, 17 Oktober 2026, pengumuman itu merupakan bagian dari upaya Singapura menangani dampak kabut asap yang melintasi perbatasan negaranya.

Daftar perusahaan tersebut diterbitkan oleh Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA).

Pemerintah Singapura menyatakan penyelidikan awal menunjukkan sebagian kabut asap yang dialami negara itu berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia.

"Investigasi kami sejauh ini menunjukkan bahwa sebagian kabut asap yang dialami di Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia," kata Fu.

Daftar 7 Perusahaan yang Diidentifikasi Singapura

Berikut tujuh perusahaan yang disebut dalam pengumuman Pemerintah Singapura:

PT Bumi Andalas Permai
PT Bumi Mekar Hijau
PT Paramitra Mulia Langgeng
PT Sumatera Alam Anugerah
PT SBA Wood Industries
PT Hutan Lestari Raya
PT Bangkanesia

Pemerintah Singapura meminta perusahaan-perusahaan tersebut mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk menangani api di area yang menjadi perhatian.

Mereka juga diwajibkan menghentikan aktivitas pembakaran.

Identifikasi tersebut merupakan bagian dari proses penanganan kabut asap lintas negara.

Penyebutan nama perusahaan dalam pengumuman itu tidak dengan sendirinya berarti seluruh perusahaan telah terbukti bersalah melakukan pembakaran hutan dan lahan.

NEA juga membuka kemungkinan menerbitkan surat serupa kepada perusahaan lain jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam kebakaran yang berdampak pada kualitas udara Singapura.

"Kami akan terus memantau situasi dan tanggapan perusahaan terhadap surat-surat tersebut, jika memang diperlukan," ujarnya.

Grace Fu mengatakan Pemerintah Singapura dapat mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut terhadap perusahaan yang berkaitan dengan kabut asap lintas batas.

Opsi yang disebut mencakup penjatuhan denda hingga pengajuan tuntutan hukum, meskipun keputusan tersebut masih dalam tahap pertimbangan.

Singapura juga menyatakan akan mengevaluasi penanganan kasus ini untuk memperbaiki proses penegakan hukum pada masa mendatang.

"Kita harus berusaha melindungi warga Singapura dan melakukan segala sesuatu yang masih berada dalam kendali kita untuk memberikan hasil terbaik bagi Singapura, meskipun upaya itu mungkin tidak terlalu efektif," tegasnya.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Singapura berupaya menggunakan perangkat hukum yang dimilikinya untuk menangani dampak pencemaran udara yang diduga berasal dari kebakaran di luar wilayah negaranya.

Di tengah langkah penegakan hukum tersebut, Singapura menyatakan tetap siap membantu Indonesia menangani karhutla.

Fu mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, pada bulan sebelumnya mengenai kemungkinan bantuan.

"Kami memahami bahwa kondisi yang mereka hadapi cukup rumit, dan kami siap membantu sejauh yang kami bisa," katanya.

Fu mengaku kembali menghubungi Jumhur pada Jumat, 16 Oktober 2026. Namun, menurut dia, belum ada tanggapan yang diterima hingga saat itu.

Singapura menyatakan siap memberikan bantuan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan Indonesia, termasuk melalui teknologi modifikasi cuaca atau penyemaian awan.

"Saya belum terima tanggapan darinya, tetapi kami siap memberikan bantuan yang dinilai sesuai oleh Indonesia dan akan terus menjalin komunikasi dengan mereka," ujarnya.

Teknologi modifikasi cuaca dapat digunakan untuk membantu upaya penanganan karhutla dalam kondisi tertentu.

Namun, efektivitasnya bergantung pada kondisi atmosfer, ketersediaan awan yang sesuai, serta situasi kebakaran di lapangan.

Selain Singapura, Malaysia menyatakan telah menawarkan bantuan untuk memadamkan karhutla yang menimbulkan kabut asap di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Malaysia masih menunggu respons resmi Indonesia atas tawaran tersebut.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan negaranya menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan personel untuk membantu operasi pemadaman di wilayah terdampak.

Menurut Ahmad Zahid, tawaran tersebut disampaikan saat kunjungan resminya ke Jakarta pada September 2026.

Dalam kunjungan itu, ia bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia (Nadma) bersama Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah menyurati mitra mereka di Indonesia mengenai tawaran bantuan tersebut.

"Penawaran itu kami lakukan dengan tulus, tetapi belum ada respons terhadap tawaran kami untuk membantu mereka," kata Ahmad Zahid pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Ia mengatakan Malaysia memilih berprasangka baik dan menganggap Indonesia mungkin tidak membutuhkan bantuan yang ditawarkan.

Identifikasi tujuh perusahaan oleh Singapura dan tawaran bantuan dari Malaysia memperlihatkan bahwa dampak karhutla di Indonesia menjadi perhatian negara-negara tetangga.

Kabut asap lintas batas bukan hanya persoalan kebakaran di lokasi kejadian, tetapi juga menyangkut kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan hubungan antarnegara.

Penanganan masalah ini membutuhkan pemadaman di lapangan, pencegahan kebakaran berulang, penegakan hukum berdasarkan bukti, serta koordinasi regional.

Di sisi lain, dugaan terhadap perusahaan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan proses hukum yang sesuai agar pertanggungjawaban ditetapkan berdasarkan bukti.* (tm/ad)

MEDAN — Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima keluarga Rosmina, warga Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, terhenti setelah anak laki-lakinya terdeteksi terlibat judi online (judol).

Rosmina pun meminta bantuan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar keluarganya dapat kembali diusulkan sebagai penerima bantuan sosial.

Baca Juga:

• Warga Bayar Iuran Sampah Rp27.500 Masih Diminta Uang Ekstra, Rico Waas: Oknum Pungli Kita Copot dan Pecat!

Ia berharap penghentian bantuan yang berkaitan dengan aktivitas anaknya tidak membuat anggota keluarga lain, terutama anak perempuannya yang masih bersekolah, kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.

Rosmina juga meminta agar anak laki-lakinya dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK) sehingga anggota keluarga lain dapat diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Keluarga Rosmina saat ini menghadapi tekanan ekonomi.

Suaminya baru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kini berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengumpulkan barang bekas.

Terhentinya bantuan PKH semakin menambah beban keluarga tersebut.

Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka juga harus memikirkan biaya pendidikan anak yang masih bersekolah.

Dalam kondisi itu, Rosmina berharap pemerintah dapat menjelaskan langkah yang harus ditempuh agar keluarganya kembali berpeluang menerima bantuan sosial.

Menanggapi aduan tersebut, Rico Waas meminta Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti menjelaskan prosedur yang dapat ditempuh keluarga Rosmina.

Khoiruddin menyampaikan bahwa keluarga yang terdampak masih dapat mengajukan perbaikan data sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, pengajuan tersebut harus memenuhi persyaratan dan melalui proses verifikasi.

Langkah yang dijelaskan antara lain menutup rekening bank yang digunakan untuk aktivitas terkait judi online, menonaktifkan akun dompet digital seperti GoPay atau DANA, serta membuat surat pernyataan.

Setelah itu, keluarga dapat melapor melalui kantor kelurahan agar data mereka diperbarui dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Perbaikan data menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kondisi keluarga tercatat sesuai keadaan sebenarnya.

Meski demikian, proses pembaruan data tidak serta-merta membuat bantuan langsung kembali disalurkan.

Khoiruddin juga menjelaskan bahwa pemisahan Kartu Keluarga dapat menjadi salah satu opsi agar anggota keluarga yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan kembali sebagai penerima bantuan sosial.

Namun, pemisahan KK bukan jaminan bantuan PKH akan kembali diterima.

Kelayakan penerima tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan dan hasil verifikasi data.

Ia menegaskan, keputusan akhir mengenai kelayakan penerima bantuan berada di tangan Kementerian Sosial, bukan pemerintah daerah.

Selain melalui pembaruan data di SIKS-NG, pengajuan juga dapat dilakukan melalui mekanisme usul sanggah atau aplikasi Perlinsos.

Kasus yang dialami keluarga Rosmina menunjukkan pentingnya memahami prosedur ketika bantuan sosial terhenti akibat persoalan data atau indikator tertentu yang berkaitan dengan anggota keluarga.

Warga yang menghadapi kondisi serupa dapat meminta penjelasan kepada kelurahan atau Dinas Sosial setempat mengenai alasan penghentian bantuan, dokumen yang dibutuhkan, dan mekanisme pengajuan perbaikan data.

Pengajuan kembali tetap bergantung pada hasil verifikasi dan keputusan pihak berwenang.

Karena itu, keluarga perlu memastikan data yang disampaikan benar dan mengikuti prosedur yang berlaku.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memerintahkan Inspektorat Kota Medan memeriksa seluruh kecamatan dan kelurahan, terutama di Kecamatan Medan Baru, menyusul laporan warga mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengangkutan sampah.

Rico menegaskan, petugas yang terbukti meminta uang tambahan di luar ketentuan akan dikenai tindakan tegas, termasuk pencopotan jabatan hingga pemecatan.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

Aduan mengenai dugaan pungli itu disampaikan Rotua, warga Kelurahan Merdeka.

Ia mengaku harus membayar uang tambahan agar sampah hasil penebangan tanaman di rumahnya diangkut petugas, meskipun dirinya telah membayar iuran bulanan sebesar Rp27.500.

Rotua mempertanyakan dasar aturan yang digunakan petugas truk sampah untuk meminta uang tambahan di pangkalan.

Menurut dia, pungutan tersebut menambah beban warga di luar iuran rutin yang sudah dibayarkan setiap bulan.

"Truk sampah di pangkalan meminta uang ekstra. Jadi kami terbebani. Kalau sampah kami mau diangkat, kami harus memberikan uang ekstra di luar uang bulanan yang sudah kami bayar Rp27.500 per bulan. Pertanyaannya, apakah memang itu peraturannya, Pak?" ujar Rotua.

Laporan tersebut menjadi perhatian Rico Waas.

Ia meminta Inspektorat menelusuri dugaan pungutan tambahan itu untuk memastikan apakah tindakan petugas sesuai dengan ketentuan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Medan.

Rico meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kecamatan dan kelurahan, tetapi juga petugas terkait di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan.

Pemeriksaan diminta menjangkau pihak lain yang berkaitan dengan layanan pengangkutan sampah.

Ia menegaskan, penindakan akan dilakukan apabila dugaan pungutan di luar ketentuan terbukti berdasarkan bukti dan keterangan saksi.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan kebersihan berjalan sesuai aturan dan masyarakat tidak dibebani biaya tambahan yang tidak memiliki dasar ketentuan.

Meski demikian, dugaan pungli tersebut masih perlu ditelusuri melalui pemeriksaan.

Penindakan terhadap petugas akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.

Sebelum kegiatan Sapa Warga berlangsung, pemerintah setempat bersama masyarakat menggelar gotong royong untuk membersihkan aliran drainase di kawasan tersebut.

Hujan deras yang mengguyur wilayah itu tidak menghentikan kegiatan.

Acara yang semula direncanakan berlangsung di luar ruangan akhirnya dipindahkan ke dalam ruangan karena kondisi cuaca.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, yang juga menjabat Inspektur Kota Medan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Citra Effendi Capah, sejumlah pimpinan perangkat daerah, Camat Medan Baru Frans Seno R.H. Siahaan, para lurah, serta kepala lingkungan.

Pemeriksaan yang diperintahkan Rico Waas diharapkan dapat memperjelas dugaan pungutan tambahan dalam pengangkutan sampah sekaligus memastikan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan berjalan transparan dan sesuai ketentuan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan di Jalan Flamboyan Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Dalam kegiatan Open House Sekolah Rakyat Permanen Tahun Ajaran 2026/2027, Rico menyapa para siswa yang kembali memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Baca Juga:

• Tiga Nelayan Diamankan dalam Operasi Narkoba di Batu Bara, Polisi Temukan Catatan Penjualan

Program ini diresmikan secara virtual oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan terhubung dengan 182 titik di seluruh Nusantara.

Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, anak putus sekolah, serta mereka yang menghadapi keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, program Sekolah Rakyat disebut telah menaungi lebih dari 44.000 anak di berbagai wilayah Indonesia.

Kisah Nia dan Danu, Anak Medan Belawan yang Kembali Bersekolah

Di hadapan para peserta, Rico Waas membagikan kisah dua anak asal Kecamatan Medan Belawan, yakni Nia dan Danu.

Keduanya memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan meski menghadapi keterbatasan ekonomi keluarga.

Danu yang berusia 9 tahun sebelumnya tidak bersekolah karena kondisi keuangan keluarganya.

Sementara itu, Nia sempat mengenyam pendidikan sebelum kemudian mendapatkan kesempatan melalui Sekolah Rakyat.

Kehadiran program tersebut menjadi jalan bagi keduanya untuk kembali mengejar cita-cita.

Saat ditanya mengenai impian mereka di masa depan, Nia menjawab ingin menjadi tentara, sedangkan Danu bercita-cita menjadi wali kota.

Rico berharap Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

"Kita mendoakan Sekolah Rakyat ini terus bisa maju dan memajukan anak-anak seperti Nia dan Danu. Insya Allah dengan dukungan dan dorongan dari kita semua, anak-anak kita ini bisa mencapai cita-cita yang mereka impikan," ungkap Rico Waas optimis.

Menurut Rico, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Program ini juga berperan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemampuan anak-anak untuk membangun masa depan.

Ia menilai pendidikan yang disertai pembinaan karakter dapat membantu anak-anak meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang untuk memutus rantai kemiskinan dalam keluarga.

Rico juga meminta para siswa belajar dengan tekun dan menjaga hubungan baik dengan teman-teman mereka.

Ia turut mengingatkan pihak sekolah agar memberikan perhatian serta pendampingan kepada para siswa.

"Saya berpesan kepada anak-anak ku semua agar belajar dengan tekun, menjaga kedisiplinan, serta membangun pertemanan yang baik, sekaligus saya juga minta kepala sekolah agar menjaga dan membimbing anak-anak didik ini dengan sepenuh hati," pesan Rico Waas.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.

Program tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya negara menjalankan amanat Pasal 34 UUD 1945 mengenai pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Saifullah menyebut pendekatan rehabilitasi sosial dalam program Sekolah Rakyat turut membantu membangun kembali kepercayaan diri, kedisiplinan, dan semangat siswa untuk mengejar cita-cita.

"Melalui pendekatan rehabilitasi sosial, program ini sukses memulihkan kepercayaan diri, kedisiplinan, dan semangat para siswa untuk kembali berani mengejar cita-cita," ujar Saifullah Yusuf.

Ia juga mengajak kepala daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sekitar untuk berpartisipasi menjaga serta mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Dukungan berbagai pihak dinilai penting agar anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan pendampingan yang memadai.

"Sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, pemda, dan masyarakat luas diharapkan mampu mengawal Sekolah Rakyat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya mengubah nasib keluarga mereka, tetapi juga masa depan Indonesia," Pungkasnya.

Kegiatan Open House Sekolah Rakyat Permanen di Medan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang menghadapi kendala ekonomi, sekaligus memberikan dukungan agar mereka dapat belajar, mengembangkan kemampuan, dan mewujudkan cita-cita.* (ad)

BATU BARA — Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Bara mengamankan tiga pria dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Desa Sono, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Ketiganya berprofesi sebagai nelayan dan berdomisili di wilayah Medang Deras.

Baca Juga:

• Polisi dan BNNK Gerebek Sarang Narkoba di Desa Pon Sergai, 12 Warga Diamankan dan 11 Bong Disita

Mereka diamankan setelah petugas gabungan melakukan operasi dan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika.

Operasi tersebut melibatkan sejumlah unsur, yakni Satresnarkoba, Satreskrim, Samapta, Saintelkam, Propam, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Bara, AKP Arifin Purba, mengatakan pengerahan personel gabungan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perlawanan selama operasi berlangsung.

"Operasi ini dilakukan secara gabungan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Khawatir mendapatkan perlawanan, kami lakukan operasi gabungan," ungkap Kasat Narkoba Polres Batubara, AKP Arifin Purba, Sabtu (17/10/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Barang bukti yang disita meliputi dua plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, 11 alat isap atau bong, satu timbangan digital, serta satu catatan yang diduga berkaitan dengan penjualan narkoba.

"Ada dua plastik klip berisikan narkitika jenis sabu-sabu, 11 alat isap bong, satu timbangan digital, satu catatan penjualan Narkoba," terangnya.

Keberadaan timbangan digital dan catatan tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang didalami petugas untuk mengetahui dugaan aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.

Namun, keterlibatan setiap orang dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

AKP Arifin Purba mengatakan operasi GSN dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari bahaya narkoba.

Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan masing-masing.

"Kami meminta masyarakat agar berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi ke pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan," katanya.

Saat ini, petugas masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri asal barang bukti yang ditemukan.

Pengembangan juga dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Polres Batu Bara menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Batu Bara, khususnya Kecamatan Medang Deras.* (tm/ad)

SERDANG BEDAGAI — Tim gabungan mengamankan 12 warga dalam Operasi Sarang Narkoba (OSN) dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Dusun II, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.

Operasi tersebut melibatkan personel Satresnarkoba Polres Sergai, Satresnarkoba Polda Sumatera Utara, Polsek Sei Rampah, Satbrimob Tebing Tinggi, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai.

Baca Juga:

• Wanita Hamil Dua Bulan Hanyut di Sungai Ular Deli Serdang, Basarnas Lakukan Pencarian

Hasil pemeriksaan menunjukkan 10 orang dinyatakan positif narkoba. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Sergai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Sergai, AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, mengatakan operasi tersebut merupakan upaya kepolisian bersama instansi terkait untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

Kegiatan itu juga bertujuan memulihkan kawasan yang dinilai rawan narkoba menjadi Kampung Bebas dari Narkoba (KBDN).

"Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan kawasan serta penyelamatan para pengguna melalui jalur rehabilitasi. Tidak ada ruang bagi peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Sergai," tegas Kapolres, Sabtu (17/10/2026).

Kasi Humas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, mengatakan petugas turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dalam operasi tersebut.

Barang bukti yang diamankan meliputi 11 alat isap sabu atau bong, lima korek api, satu kantong plastik berisi sejumlah plastik klip transparan, satu dompet cokelat berisi plastik klip transparan, satu bungkus rokok, serta uang tunai Rp50.000.

Menurut Bringin Jaya, penanganan terhadap warga yang hasil tes urinenya positif dilakukan dengan berkoordinasi bersama BNNK Serdang Bedagai.

Sepuluh orang tersebut akan menjalani asesmen untuk menentukan penanganan lebih lanjut, termasuk kemungkinan rehabilitasi sesuai hasil pemeriksaan.

Sementara itu, dua warga lainnya dikembalikan kepada keluarga masing-masing melalui pemerintah desa.

Hasil tes urine positif narkoba tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Penentuan status hukum dan langkah penanganan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan serta proses yang dilakukan pihak berwenang.

Berdasarkan keterangan kepolisian, sepuluh warga yang hasil tes urinenya dinyatakan positif narkoba masing-masing berinisial:

MR (26), warga Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Bamban.
DS (35), warga Kecamatan Sei Bamban.
WS (23), warga Dusun III Betung, Desa Sei Parit, Kecamatan Sei Rampah.
RJL (17), warga Lingkungan VI, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi.
ES (35), warga Dusun VII, Desa Brohol, Kecamatan Sei Bamban.
PS (57), warga Dusun II, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban.
AM (30), warga Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban.
MA (29), warga Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban.
SE (41), warga Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban.
MRA (20), warga Dusun V, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban.

Salah satu warga yang diamankan berusia 17 tahun.

Penanganan terhadap warga yang masih di bawah umur perlu memperhatikan ketentuan perlindungan anak dan prosedur hukum yang berlaku.

Polisi menyatakan operasi tersebut tidak hanya bertujuan menindak dugaan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mendorong pemulihan masyarakat melalui asesmen dan rehabilitasi.

Koordinasi dengan BNNK Serdang Bedagai diharapkan membantu menentukan langkah penanganan yang sesuai bagi warga yang membutuhkan layanan pemulihan.

Operasi di Desa Pon ini menjadi bagian dari upaya aparat bersama pemerintah daerah untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Serdang Bedagai.* (mi/ad)

DELI SERDANG — Seorang perempuan muda yang tengah hamil dua bulan dilaporkan hanyut di aliran Sungai Ular, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (17/10/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, korban belum ditemukan.

Baca Juga:

• Kreator Medan Mengaku Ditawari Rp80 Juta agar Bungkam soal Karhutla, Siapa di Baliknya?

Pencarian dilakukan selama berjam-jam, tetapi belum membuahkan hasil.

Peristiwa tersebut mengundang perhatian warga sekitar.

Sejumlah warga berdatangan dan memadati jembatan di dekat lokasi kejadian untuk menyaksikan proses pencarian.

Fatimah, salah seorang warga setempat, mengatakan informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa korban sebelumnya mandi di sungai bersama tiga orang lainnya.

Namun, korban tidak kembali pulang setelah kejadian tersebut.

"Namanya kami kurang tahu. Kabarnya, tetangga korban sedang mengadakan pesta. Sebelum hanyut, mereka berempat mandi di sungai. Namun, perempuan yang sedang hamil ini tidak pulang. Informasinya, korban dibawa temannya karena tenggelam. Sampai sekarang belum ditemukan," ujar Fatimah, warga setempat.

Fatimah berharap tim penyelam yang ikut membantu pencarian dapat segera menemukan korban.

Warga lainnya, Nurhaliza, mengatakan tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) bersama aparat terkait telah ikut melakukan pencarian terhadap korban.

Upaya pencarian dilakukan setelah korban dilaporkan hanyut di Sungai Ular.

Keluarga dan warga juga berusaha membantu dengan menyisir aliran sungai hingga ke hilir.

Hingga saat ini, korban belum ditemukan.

Informasi mengenai kronologi lengkap kejadian, termasuk penyebab pasti korban hanyut, masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak berwenang.

Peristiwa ini menjadi perhatian warga Desa Denai Kuala, terutama karena korban dilaporkan sedang mengandung dua bulan.

Keluarga dan masyarakat setempat berharap korban segera ditemukan oleh tim pencarian.* (mi/ad)

DENPASAR — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menjalin kerja sama strategis dengan RSUP Prof. I.G.N.G. Ngoerah untuk mendorong pengembangan wisata medis (medical tourism) di Bali.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan berkualitas sekaligus memperkuat sektor kesehatan dan pariwisata di Pulau Dewata.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 17 Oktober: Mayoritas Cerah, Bangli Hujan Ringan

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kemitraan ini menjadi peluang bagi perseroan untuk memperluas peran perbankan dalam mendukung pengembangan ekosistem bisnis, terutama di sektor kesehatan dan pariwisata.

"Bagi BTN, kemitraan ini merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk menghadirkan manfaat nyata bagi kedua institusi, baik bagi nasabah dan pegawai BTN maupun tenaga medis, pegawai RSUP Ngoerah, dan masyarakat Bali," ujar Nixon dalam pernyataan tertulisnya yang diterima wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Nixon, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus berkembang.

Masyarakat kini tidak hanya mencari pengobatan ketika sakit, tetapi juga semakin memperhatikan pemeriksaan kesehatan rutin, kebugaran, penuaan sehat (healthy ageing), dan perawatan estetika.

Perubahan kebutuhan tersebut membuka peluang bagi Bali untuk mengembangkan wisata medis, yakni perjalanan yang menggabungkan kebutuhan layanan kesehatan dengan kegiatan wisata.

Nixon menilai Bali memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga layanan kesehatan berkualitas.

Berdasarkan data Global Wellness Institute yang dikutip dalam keterangan BTN, nilai ekonomi industri wellness global mencapai US$ 6,8 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$ 9,8 triliun pada 2029.

Sementara itu, industri wellness tourism global tumbuh 13,8 persen sepanjang 2024.

Tren tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan pariwisata.

Dengan dukungan fasilitas medis, tenaga kesehatan, serta infrastruktur pariwisata, Bali berpotensi menarik pasien domestik maupun internasional.

Namun, pengembangan wisata medis tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan.

Kualitas pelayanan, keselamatan pasien, transparansi biaya, serta kemudahan akses juga menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan pasien.

Salah satu fasilitas yang menjadi bagian dari pengembangan layanan tersebut adalah Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center milik RSUP Prof. I.G.N.G. Ngoerah.

Fasilitas ini diresmikan pada Oktober 2024 dan memiliki empat layanan unggulan, yakni medical check-up, aesthetic dentistry, plastic surgery, dan dermaesthetic.

Layanan tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan, perawatan gigi untuk kebutuhan estetika, bedah plastik, serta perawatan kulit dan estetika.

Pengembangan fasilitas ini diharapkan dapat memperluas pilihan layanan kesehatan di dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik pasien internasional.

Ke depan, peluang pengembangan wisata medis dapat dilakukan melalui paket layanan kesehatan yang terintegrasi, peningkatan pengalaman pasien, serta kerja sama dengan pelaku industri pariwisata.

Dengan demikian, pasien dapat memperoleh layanan medis sekaligus menikmati fasilitas wisata di Bali.

Meski begitu, keberhasilan strategi tersebut tetap membutuhkan standar layanan yang terukur, tenaga medis kompeten, serta sistem pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan pasien dari berbagai negara.

Bagi BTN, kerja sama dengan RSUP Ngoerah juga menjadi bagian dari strategi memperluas bisnis di luar sektor perumahan.

Perseroan melihat sektor kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan pemerintah daerah sebagai bidang yang memiliki potensi pertumbuhan.

Nixon mengatakan, BTN siap mendukung kebutuhan transaksi dan pengelolaan keuangan rumah sakit melalui layanan perbankan digital, sistem pembayaran, serta solusi finansial bagi institusi dan pegawainya.

"BTN siap mendukung kebutuhan RSUP Ngoerah melalui layanan transaksi digital, sistem pembayaran, serta solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan institusi dan para pegawainya," jelas Nixon.

Dukungan tersebut berpeluang dikembangkan melalui fasilitas pembiayaan dan kerja sama pemasaran sesuai kebutuhan kedua pihak.

BTN juga berharap kemitraan ini dapat memberikan manfaat bagi nasabah prioritas dan pegawainya melalui akses terhadap layanan kesehatan RSUP Ngoerah, termasuk kemungkinan diskon atau manfaat khusus berdasarkan skema yang disepakati.

Nixon menegaskan, kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dilanjutkan dengan program konkret yang memberikan manfaat berkelanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa BTN tengah serius menggarap empat sektor potensial di luar perumahan, yaitu pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan pemerintah daerah.

"Menurut saya, keempat sektor ini memiliki market yang besar di Indonesia dan ini akan menjadi karakter pengembangan bisnis BTN ke depan selain perumahan," tegasnya.

Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya BTN memperluas sumber pertumbuhan bisnis sekaligus meningkatkan peran perbankan dalam mendukung kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

RSUP Ngoerah Dorong Layanan Kesehatan Non-JKN

Direktur Utama RSUP Prof. I.G.N.G. Ngoerah Bali, dr. I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma, S.Kp., M.Kes., berharap kerja sama dengan BTN dapat mendukung pengembangan institusi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai rumah sakit.

Melalui kemitraan ini, kedua pihak membuka peluang kolaborasi dalam layanan perbankan, fasilitas pembiayaan, dan program kemitraan.

Sukadarma juga mengapresiasi dukungan BTN berupa fasilitas ambulans serta akses layanan priority banking dan pembiayaan bagi pegawai rumah sakit.

"Kami berharap kerja sama ini dapat menghadirkan pengelolaan keuangan yang semakin modern, transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan serta manfaat nyata bagi seluruh pegawai rumah sakit," katanya.

Salah satu fokus transformasi RSUP Ngoerah adalah pengembangan layanan non-JKN, yakni layanan di luar skema Jaminan Kesehatan Nasional.

Pengembangan layanan wellness dan estetika melalui Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center menjadi salah satu langkah untuk menjangkau kebutuhan pasien yang tidak hanya berkaitan dengan pengobatan penyakit.

Sukadarma menilai Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan pariwisata.

Sebagai destinasi internasional, Bali berpeluang menarik pasien yang ingin memperoleh perawatan medis sekaligus menikmati pengalaman wisata.

"Kami sangat yakin dengan modal yang kami miliki, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana, masih sangat mungkin mengembangkan layanan yang dapat bersaing hingga tingkat internasional," jelasnya.

Kerja sama BTN dan RSUP Ngoerah diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat keterhubungan sektor perbankan, kesehatan, dan pariwisata.

Jika didukung kualitas pelayanan dan tata kelola yang baik, pengembangan wisata medis berpotensi memberikan manfaat bagi pasien, institusi kesehatan, serta perekonomian Bali.* (ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan korupsi/" target="_blank">Korupsi (KPK) tidak menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi/" target="_blank">Korupsi dalam penanganan perkara dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kedua pasal tersebut mengatur tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman berat, termasuk pidana mati dalam keadaan tertentu.

Baca Juga:

• Kreator Medan Mengaku Ditawari Rp80 Juta agar Bungkam soal Karhutla, Siapa di Baliknya?

Penyidik harus segera menentukan apakah perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti yang ditemukan.

Padahal, dana siap pakai yang diduga diselewengkan tersebut diperuntukkan bagi penanganan sejumlah bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penanganan bencana banjir di Aceh dan Sumatera.

Ketentuan mengenai kemungkinan hukuman mati dalam perkara korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi/" target="_blank">Korupsi.

Namun, pidana mati tidak otomatis dijatuhkan hanya karena perkara berkaitan dengan dana bencana.

Penerapannya bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan ketentuan hukum mengenai keadaan tertentu.

Bunyi Pasal 2 UU Tipikor

Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berikut bunyi Pasal 2 ayat (1):

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Ketentuan tersebut membuka kemungkinan pemberian hukuman mati dalam kondisi tertentu.

Artinya, tidak semua tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat langsung dikenai hukuman mati.

Bunyi Pasal 3 UU Tipikor

Selain Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berikut bunyi Pasal 3:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pasal 2 dan Pasal 3 memiliki rumusan unsur tindak pidana yang berbeda.

Pasal 2 berfokus pada perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, sedangkan Pasal 3 menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menerangkan makna "keadaan tertentu" yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana bagi pelaku korupsi.

Berikut bunyi penjelasannya:

"Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi"

Ketentuan tersebut menjadi sorotan karena perkara dugaan korupsi DSP BNPB berkaitan dengan anggaran yang semestinya digunakan untuk penanggulangan bencana.

Meski demikian, penggunaan dana kebencanaan tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap pihak yang terlibat memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati.

Penegak hukum tetap harus membuktikan unsur tindak pidana serta keadaan yang menjadi dasar penerapan pemberatan pidana.

KPK Jelaskan Alasan Tidak Menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan alasan penyidik tidak menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam perkara tersebut.

Menurut dia, penanganan perkara yang bermula dari OTT memiliki batas waktu untuk menentukan status proses hukum.

"Untuk penerapan kenapa tidak Pasal 2, Pasal 3, ya, tentunya rekan-rekan tahu bahwa kegiatan penyelidikan tertutup, dan kemudian ada peristiwa tertangkap tangan, tentunya KPK hanya mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status prosesnya apakah naik ke tahap penyidikan," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Taufik menjelaskan, dalam KUHAP terbaru disebutkan bahwa penyidik harus segera menetapkan tersangka ketika melakukan penyelidikan tertutup yang berujung tertangkap tangan.

Kondisi itu, kata dia, menjadi salah satu pertimbangan penyidik dalam menentukan pasal yang diterapkan.

"Sehingga dengan kondisi tadi, dan kecukupan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan tersebut, kita hanya, setelah dilaporkan ekspos, menerapkan pasal sebagaimana yang tadi sudah disampaikan yaitu Pasal 12 huruf i terkait benturan kepentingan," ungkap Taufik.

Ia juga menjelaskan adanya dugaan keterkaitan sejumlah perusahaan dengan penyelenggara negara maupun orang-orang yang memiliki hubungan dengan pejabat BNPB.

"Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa itu kemudian juga terafiliasi beberapa perusahaan dengan pihak penyelenggara negara dan saudara atau masih ada hubungan atau orang kepercayaan dari Kepala Badan BNPB," imbuhnya.

KPK dalam perkara ini menerapkan Pasal 12 huruf i UU Tipikor yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Penerapan pasal tersebut didasarkan pada konstruksi perkara dan alat bukti yang diperoleh penyidik pada tahap awal penanganan kasus.

Dalam pengungkapan kasus ini, KPK menyebut dana siap pakai BNPB yang diduga diselewengkan semestinya digunakan untuk penanganan berbagai bencana.

Peruntukannya antara lain untuk mengatasi karhutla di Kalimantan dan Papua, menangani gempa bumi di NTT, serta mendukung penanganan bencana banjir di Aceh dan Sumatera.

KPK membagi perkara tersebut ke dalam dua klaster.

Sejumlah nama muncul dalam kedua klaster, dengan dugaan peran yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan bantuan kedaruratan.

Berikut nama-nama yang disebut dalam pengungkapan perkara tersebut.

Klaster pertama:

- Gery Prasetiawan, pihak swasta.
- Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
- Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).
- Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
- Richard Erlangga, tenaga ahli Suharyanto.

Klaster kedua:

- Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu.
- Gabriel Purwaka Sigit, pejabat sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
- Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
- Gery Prasetiawan, pihak swasta.

Nama-nama tersebut tercantum dalam pengungkapan perkara yang dibagi menjadi dua klaster.

Karena beberapa orang muncul dalam kedua daftar, jumlah nama yang tercantum tidak sama dengan jumlah orang yang berbeda.

Tidak diterapkannya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memunculkan perhatian publik karena perkara tersebut menyangkut dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana.

Ketentuan hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) kerap dikaitkan dengan korupsi terhadap dana penanggulangan bencana, tetapi penerapannya tetap harus didasarkan pada unsur hukum yang terpenuhi.

Penjelasan KPK mengenai keterbatasan waktu dan kecukupan alat bukti menjadi bagian penting untuk memahami alasan pemilihan pasal dalam tahap awal perkara.

Namun, alasan tersebut berbeda dari penilaian akhir mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang lebih berat.

Perkembangan penyidikan dan proses hukum selanjutnya akan menentukan bagaimana dugaan perbuatan para pihak dibuktikan di pengadilan serta apakah terdapat dasar hukum untuk menerapkan ketentuan lain sesuai alat bukti yang tersedia.* (d/ad)

JAKARTA — Tesla Roadster generasi terbaru diperkenalkan dengan teknologi yang tidak lazim untuk sebuah mobil listrik.

Mobil sport besutan Elon Musk itu disebut menggunakan sistem pendorong berbasis gas bertekanan tinggi yang mengadopsi teknologi roket SpaceX.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Ruddi Setiawan Ingatkan Mahasiswa: Mudah Viral Bukan Berarti Benar

Sistem ini tidak hanya mengandalkan tenaga motor listrik, tetapi juga memanfaatkan semburan gas bertekanan tinggi untuk menghasilkan gaya dorong tambahan.

Pada unit yang dipamerkan, terlihat empat nosel logam di atas bumper belakang.

Bentuknya sekilas menyerupai ujung knalpot mobil sport, tetapi fungsinya berbeda.

Nosel tersebut tidak mengeluarkan gas hasil pembakaran, melainkan melepaskan gas bertekanan tinggi, terutama nitrogen, dari tangki khusus di dalam kendaraan.

Teknologi ini dikenal sebagai cold gas thruster (CGT), yaitu sistem pendorong yang menghasilkan gaya dorong dengan melepaskan gas bertekanan melalui nosel tanpa proses pembakaran di dalamnya.

Salah satu komponen utama sistem tersebut adalah composite-overwrapped pressure vessel (COPV), yakni wadah bertekanan tinggi yang diperkuat dengan lapisan material komposit.

Tangki ini dikabarkan menyimpan nitrogen pada tekanan hingga 10.000 psi atau sekitar 689 bar.

Tekanan sebesar itu membutuhkan wadah khusus yang kuat untuk menahan beban dari dalam.

Tangki COPV pada Roadster terlihat berbentuk bulat besar dengan bagian luar berlapis anyaman serat karbon.

Secara sederhana, teknologi ini memiliki prinsip yang mirip dengan tabung penyimpanan gas bertekanan.

Namun, tekanan yang digunakan pada sistem Roadster jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan pada banyak aplikasi gas yang umum dijumpai.

Volume tangki tersebut diperkirakan mencapai 200 liter.

Lapisan luarnya menggunakan material komposit berkekuatan tinggi, seperti serat karbon, sedangkan bagian dalam berfungsi menahan gas agar tidak bocor.

Teknologi COPV bukan hal baru di dunia penerbangan dan antariksa.

Wadah bertekanan jenis ini telah digunakan dalam pengembangan roket modern karena mampu menahan tekanan tinggi dengan bobot yang relatif ringan.

Pada awal 2026, SpaceX juga mengakuisisi Hexagon Masterworks, perusahaan yang bergerak dalam produksi COPV.

Langkah tersebut menunjukkan pentingnya teknologi wadah bertekanan tinggi dalam pengembangan sistem antariksa.

Gas dari tangki COPV dialirkan melalui jaringan pipa menuju nosel pendorong di bagian belakang kendaraan.

Katup dan aktuator mengatur kapan gas dilepaskan serta mengendalikan alirannya.

Menurut laporan MotorTrend.com, aktuator yang digunakan untuk mengendalikan katup dikabarkan berasal dari komponen pergelangan kaki robot Tesla Optimus.

Ketika katup terbuka, gas bertekanan tinggi mengalir melalui pipa dan keluar dari nosel.

Pelepasan gas tersebut menghasilkan gaya dorong yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pergerakan kendaraan.

Sistem perpipaan dirancang agar aliran gas menuju setiap nosel tetap seimbang.

Lars Moravy, Wakil Presiden Teknik Kendaraan Tesla, menjelaskan bahwa panjang pipa dan katup yang terhubung dengan COPV harus dibuat sama persis.

Prinsip tersebut serupa dengan penggunaan equal-length headers pada sistem pembuangan mesin pembakaran internal.

Tujuannya menjaga karakteristik aliran gas agar tidak berbeda secara signifikan di setiap jalur.

Keseimbangan ini penting untuk pengendalian kendaraan.

Jika nosel di sisi kiri menghasilkan dorongan lebih besar dibandingkan sisi kanan, mobil berpotensi mengalami yaw, yaitu gerakan berputar atau perubahan arah pada sumbu vertikal kendaraan.

Dengan kata lain, dorongan yang tidak seimbang dapat membuat mobil oleng atau berubah arah ketika sistem pendorong diaktifkan.

Material pada sistem pendorong juga menjadi perhatian.

Pipa panjang dan nosel dilaporkan menggunakan titanium, sedangkan bagian percabangan pipa menggunakan Inconel, paduan logam berbasis nikel yang dikenal memiliki ketahanan terhadap kondisi ekstrem.

Pemilihan material tersebut bertujuan menjaga kekuatan komponen ketika menerima tekanan tinggi sekaligus mengendalikan bobot sistem.

Konstruksi tangki, katup, pipa, dan nosel menjadi bagian penting karena sistem pendorong harus bekerja secara terkoordinasi.

Kesalahan pada aliran gas atau distribusi gaya dorong dapat memengaruhi stabilitas kendaraan.

Dalam demonstrasi konsep Roadster Rocket, sistem pendorong disebut memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan konfigurasi pada unit yang dipamerkan.

Penambahan tangki COPV dikabarkan meningkatkan total kapasitas gas hingga 600 liter.

Konfigurasi tersebut juga disebut dilengkapi enam nosel CGT tambahan.

Nosel-noser itu dirancang untuk mendukung berbagai manuver, termasuk melayang, melompat, berputar, hingga melakukan barrel roll atau putaran pada sumbu memanjang kendaraan.

Empat nosel tambahan ditempatkan di belakang roda dan diarahkan ke bawah.

Konfigurasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan gaya dorong vertikal yang dapat membantu mengangkat kendaraan.

Sementara itu, dua nosel lainnya dipasang di bagian depan dengan arah dorongan ke kiri dan kanan.

Keduanya berfungsi membantu mengendalikan gerakan menyamping atau perubahan arah kendaraan.

Dalam penjelasan yang menyertai demonstrasi tersebut, Tesla juga memperlihatkan konsep sistem isap udara di bagian bawah bodi.

Sistem itu diklaim dapat menghasilkan gaya isap hingga dua kali gravitasi bumi atau 2G, sehingga membantu mobil tetap menempel pada lintasan, termasuk ketika berada dalam posisi terbalik.

Setelah itu, teknologi pendorong yang diadopsi dari SpaceX disebut memungkinkan kendaraan melakukan manuver di udara.

Namun, klaim mengenai kemampuan melompat, melayang, dan berputar tersebut tetap perlu dibedakan dari kemampuan yang sudah terbukti dalam pengujian kendaraan produksi.

Penggunaan teknologi roket pada mobil listrik membuka kemungkinan baru dalam pengembangan kendaraan berperforma tinggi.

Namun, penerapannya pada mobil yang digunakan di jalan raya menghadirkan tantangan besar.

Tangki dengan tekanan sangat tinggi, pelepasan gas berkecepatan tinggi, distribusi gaya dorong, serta pengendalian kendaraan membutuhkan sistem keselamatan yang ketat.

Pengembang juga harus membuktikan bagaimana teknologi tersebut bekerja dalam berbagai kondisi, termasuk ketika terjadi gangguan pada katup atau salah satu nosel.

Selain itu, kemampuan kendaraan untuk melakukan manuver ekstrem tidak otomatis membuat teknologi tersebut praktis untuk penggunaan sehari-hari.

Aspek keselamatan penumpang, pengguna jalan lain, perawatan, dan regulasi kendaraan tetap menjadi pertimbangan utama.

Hingga kemampuan tersebut dibuktikan melalui pengujian yang memadai, fitur pendorong berbasis teknologi SpaceX pada Tesla Roadster sebaiknya dipahami sebagai teknologi yang diperkenalkan atau diklaim untuk konsep kendaraan tersebut, bukan sebagai kemampuan mobil produksi massal yang seluruhnya telah terverifikasi.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Melalui tim penasihat hukumnya, Nadiem meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan banding yang menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepadanya.

Baca Juga:

• Prabowo Ganti Kepala BNPB di Tengah Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Angkat Bicara

Pengajuan kasasi tersebut dilakukan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Nadiem dari 10 tahun menjadi sembilan tahun penjara.

Meski hukumannya berkurang, Nadiem tetap dijatuhi pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti.

"Kasasi ini diajukan atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI dalam perkara pengadaan Chromebook Kemendikbudristek. Putusan tersebut menghukum Nadiem dengan total vonis 15 tahun 4 bulan: 9 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 140 hari penjara, uang pengganti Rp 548 miliar subsider 6 tahun penjara," demikian tertulis dalam siaran pers tim penasihat hukum Nadiem, Sabtu (17/10/2026).

Memori kasasi tersebut diserahkan tim penasihat hukum Nadiem ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Melalui upaya hukum ini, tim hukum meminta Mahkamah Agung meninjau kembali putusan pengadilan tingkat banding.

Dalam memori kasasinya, tim penasihat hukum meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan banding dan menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

"Dalam memori kasasi, tim penasihat hukum memohon Mahkamah Agung membatalkan putusan banding dan menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsider. Tim juga memohon agar Nadiem dibebaskan dari seluruh dakwaan, atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibebaskan dari tahanan rumah dan dipulihkan hak-haknya," tulisnya.

Permohonan tersebut menjadi bagian dari upaya hukum Nadiem untuk memperjuangkan pembebasan dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat banding.

Kini, Mahkamah Agung menjadi lembaga yang akan memeriksa permohonan kasasi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengajuan kasasi tidak serta-merta membatalkan putusan banding yang telah dijatuhkan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Nadiem dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook dari 10 tahun menjadi sembilan tahun penjara.

Putusan banding itu dibacakan pada Kamis, 24 September 2026.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf bagi Nadiem.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar hakim.

Selain pidana penjara, Nadiem dijatuhi denda Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, hukumannya diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.

Hakim banding juga mengurangi kewajiban pembayaran uang pengganti yang sebelumnya mencapai sekitar Rp809 miliar menjadi Rp548.761.031.950,86 atau sekitar Rp548,76 miliar.

"Membayar uang pengganti sebesar Rp 548.761.031.950,86 (Rp 548 miliar)," kata hakim.

Apabila uang pengganti tidak dibayar, harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta benda yang tersedia tidak mencukupi, kekurangannya diganti dengan pidana penjara selama enam tahun.

Hakim juga menyatakan jumlah uang pengganti yang telah dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan.

Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim menyatakan kerugian negara dalam perkara pengadaan Chromebook mencapai Rp1,5 triliun.

Hakim menyatakan Nadiem bersalah melanggar Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.

Putusan banding tersebut kemudian menjadi objek kasasi yang diajukan oleh tim penasihat hukum Nadiem.

Dengan diajukannya kasasi, proses hukum perkara ini berlanjut ke Mahkamah Agung.

Tim hukum berharap putusan sebelumnya dibatalkan, sedangkan hasil akhir perkara akan bergantung pada pemeriksaan dan putusan MA.* (d/ad)

MEDAN — Pengakuan seorang kreator konten asal Medan, Sumatera Utara, yang mengaku ditawari uang Rp80 juta agar tidak membahas bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi sorotan di media sosial.

Tawaran tersebut terungkap melalui tangkapan layar percakapan yang ditampilkan dalam sebuah video dan kemudian viral di Instagram.

Baca Juga:

• Polisi Amankan Enam Orang dalam Operasi Sarang Narkoba di Pantai Labu, Sabu Disita dari Nelayan

Ia menunjukkan tangkapan layar percakapan dengan seseorang bernama Rasman yang diduga menawarkan kerja sama untuk kampanye terkait isu karhutla.

Video tersebut kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @alehhh22 dengan keterangan, "Tawaran mengerikan di tahun ini!"

Hingga Sabtu (18/10/2026), unggahan itu dilaporkan telah memperoleh sekitar 333 ribu tanda suka, 12,6 ribu komentar, 56,8 ribu repost, dan 33 ribu kali dibagikan.

Angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian warganet terhadap dugaan tawaran untuk membatasi pembahasan mengenai bencana asap.

Meski demikian, identitas pihak yang menawarkan kerja sama, sumber dana, serta tujuan sebenarnya dari tawaran tersebut masih perlu diklarifikasi secara independen.

Berdasarkan tangkapan layar percakapan yang ditampilkan dalam video, kreator tersebut disebut diminta tidak membuat pernyataan atau konten yang secara khusus membahas bencana asap karhutla selama periode kampanye berlangsung.

Periode kampanye itu diperkirakan dimulai pada 20 Oktober 2026.

Pengirim pesan juga menyebut kerja sama tersebut bersifat rahasia atau confidential dan tidak boleh disebarluaskan.

Dalam percakapan itu, alasan yang disampaikan adalah untuk mendorong penyampaian informasi yang akurat dan terverifikasi agar masyarakat tidak menerima informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Namun, permintaan untuk tidak membahas isu karhutla secara khusus justru memunculkan pertanyaan mengenai tujuan kampanye tersebut, terutama karena tawaran itu muncul ketika masyarakat Sumatera Utara tengah menghadapi persoalan kabut asap.

Kreator tersebut mengaku ditawari bayaran sebesar Rp80 juta untuk satu video Reels Instagram berdurasi 60 detik.

"Fee-nya 80 juta, uang siapalah itu? Medan sudah berasap, masker di mana-mana mahal. Jangan dong," protes kreator tersebut dalam videonya.

Besarnya nilai tawaran itu menjadi salah satu hal yang menarik perhatian warganet.

Sebagian persoalan yang kemudian mencuat adalah siapa pihak yang menyediakan anggaran tersebut dan apa tujuan penggunaan dana untuk kampanye itu.

Dalam video yang beredar, kreator tersebut juga mempertanyakan kemungkinan penggunaan uang publik untuk membiayai kampanye yang berkaitan dengan pembatasan pembahasan mengenai karhutla.

"Berarti selama ini rakyat bayar pajak uangnya enggak tahu ya dikemanain, untuk yang bayar-bayar kayak ginian? Negara sakit!"

Pernyataan tersebut merupakan bentuk protes kreator terhadap tawaran yang ia tampilkan.

Namun, belum ada bukti terverifikasi yang memastikan bahwa uang Rp80 juta itu berasal dari anggaran negara atau dana pajak masyarakat.

Karena itu, asal-usul anggaran dan pihak yang bertanggung jawab atas tawaran tersebut masih perlu ditelusuri sebelum dapat disimpulkan lebih jauh.

Dugaan tawaran tersebut mencuat ketika persoalan kabut asap karhutla masih menjadi perhatian masyarakat Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi yang dicantumkan dalam laporan awal, data BMKG pada 14 Oktober 2026 menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Sumatera Utara berada pada kisaran 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik.

Partikel PM2.5 merupakan partikel polusi berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan.

Kondisi kualitas udara yang memburuk juga berdampak terhadap kegiatan masyarakat.

Dinas Pendidikan Sumatera Utara memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada 16–21 Oktober 2026 untuk jenjang pendidikan yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Di tengah situasi itu, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas udara, perkembangan kebakaran, langkah penanganan pemerintah, serta upaya perlindungan kesehatan.

Karena itu, dugaan tawaran kepada kreator untuk tidak membahas isu karhutla memunculkan pertanyaan mengenai transparansi kampanye dan batas antara penyebaran informasi terverifikasi dengan pembatasan pembahasan suatu persoalan publik.

Hingga informasi ini disusun, klaim mengenai tawaran Rp80 juta masih bersumber dari pengakuan kreator dan tangkapan layar percakapan yang beredar di media sosial.

Konfirmasi dari pihak yang disebut dalam percakapan, penjelasan mengenai penyelenggara kampanye, serta bukti sumber pendanaan diperlukan untuk memperjelas persoalan tersebut.

Kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya keterbukaan informasi ketika masyarakat menghadapi bencana.

Publik berhak memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara setiap dugaan penyalahgunaan dana atau upaya memengaruhi pemberitaan perlu diperiksa berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.* (it/ad)

DELI SERDANG — Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang mengamankan enam orang dalam Operasi Sarang Narkoba (OSN) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 16 Oktober 2026.

Dari enam orang yang diamankan, satu orang berinisial I, 25 tahun, diduga memiliki narkotika jenis sabu.

Baca Juga:

• Gubuk Diduga Barak Narkoba di Binjai Dibongkar dan Dibakar, Tak Ada Penghuni Saat Penggerebekan

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi.

Petugas menyasar lokasi yang sebelumnya telah dipetakan berdasarkan dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika.

Dari tangan I, seorang warga Desa Rantau Panjang yang bekerja sebagai nelayan, petugas menyita satu plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,47 gram.

Selain sabu, polisi juga mengamankan satu plastik klip kosong, satu alat isap sabu atau bong, serta sebuah dompet kecil berwarna cokelat.

Barang bukti tersebut kemudian dibawa bersama terduga pelaku ke Kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain I, petugas turut mengamankan lima orang lainnya yang masing-masing berinisial J, 51 tahun; H, 35 tahun; S, 41 tahun; MD, 17 tahun; dan I, 26 tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam operasi tersebut, kelimanya dinyatakan positif narkoba.

Namun, hasil positif narkoba tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang terlibat dalam peredaran narkotika.

Penanganan terhadap kelima orang tersebut perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pemeriksaan awal, I mengaku mendapatkan sabu dari seorang pria bernama Husen di wilayah Pantai Labu.

Keterangan tersebut menjadi salah satu informasi yang dapat didalami penyidik untuk menelusuri asal narkotika yang disita.

Polisi masih perlu menindaklanjuti informasi tersebut guna memastikan kebenarannya dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peredaran narkotika di kawasan itu.

Usai melakukan penindakan, Kompol Fery Kusnadi menyampaikan imbauan kepada masyarakat Desa Rantau Panjang agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan operasi tersebut mendapat apresiasi dari perangkat desa dan masyarakat setempat.

Penindakan ini merupakan bagian dari upaya Polresta Deli Serdang untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Selain penegakan hukum, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan aktivitas narkoba dan menjaga lingkungan dinilai penting untuk membantu mencegah peredaran narkotika kembali terjadi.* (mp/ad)

BINJAI — Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek sebuah gubuk yang diduga digunakan sebagai barak narkoba di Jalan Wahidin Baru, Kelurahan Pekanbinjai, Kecamatan Binjai Kota, Jumat, 16 Oktober 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas tidak menemukan penghuni di lokasi.

Baca Juga:

• Sarang Narkoba di Desa Mencirim Deli Serdang Digerebek, Polisi Sita Pistol dan Sajam Diduga untuk Lawan Petugas

Penindakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Kapolda Sumatera Utara kepada jajarannya untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kasatres Narkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pane, mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan penindakan bersama unsur BNN di sejumlah titik yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkoba.

"Penindakan saran narkoba dilakukan dalam rangkaian menindaklanjuti perintah Bapak Kapolda Sumut dan Kapolres Binjai," kata Ismail, Sabtu (17/10/2026).

Dalam operasi kali ini, Ismail turun langsung memimpin personel gabungan.

Namun, saat petugas tiba di lokasi, gubuk yang diduga menjadi barak narkoba tersebut sudah tidak berpenghuni.

Polisi menduga informasi mengenai kedatangan petugas telah lebih dahulu diketahui pihak yang berada di lokasi.

Akibatnya, tidak ada seorang pun yang ditemukan saat penggerebekan berlangsung.

Meski demikian, tim gabungan tetap melakukan penggeledahan dan penyisiran untuk mencari barang-barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Dari hasil penyisiran, petugas menemukan empat alat isap sabu atau bong, tujuh plastik klip kosong, dua mancis, lima pipet yang dimodifikasi menjadi skop, serta dua kaca pirex.

Barang-barang tersebut ditemukan di dalam atau sekitar gubuk yang menjadi sasaran operasi.

Temuan itu kemudian menjadi bagian dari hasil penindakan aparat di lokasi.

Karena tidak menemukan penghuni, petugas tidak dapat mengamankan orang yang diduga terlibat dalam aktivitas di barak tersebut dalam operasi kali ini.

Setelah melakukan penyisiran, personel gabungan membongkar dan membakar gubuk yang diduga digunakan sebagai barak narkoba.

Langkah tersebut dilakukan agar tempat itu tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa.

"Selanjutnya terhadap barak tersebut dilakukan pembongkaran dan dibakar oleh personel yang melakukan gerebek sarang narkoba agar tidak digunakan kembali," kata Ismail.

Ismail mengatakan Polres Binjai akan terus melakukan operasi serupa untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Binjai.

Menurut dia, kerja sama antara Satresnarkoba Polres Binjai, Polsek Binjai Kota, dan BNN Kota Binjai diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika.

"Satresnarkoba Polres Binjai yang bergabung dengan Polsek Binjai Kota dan BNN Kota Binjai, diharapkan dapat mencegah dan mengurangi peredaran dan penyalahgunan narkoba di wilayah hukum Polres Binjai," pungkasnya.

Penggerebekan ini menjadi salah satu upaya aparat menertibkan lokasi yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkoba.

Namun, pengawasan lanjutan tetap diperlukan untuk mencegah tempat serupa kembali beroperasi dan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.* (sp/ad)

DELI SERDANG — Polisi menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Desa Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan pistol dan dua bilah sangkur yang diduga disiapkan untuk menyerang aparat.

Baca Juga:

• Jalan Rintis–Ulumahuam Dikebut, Bupati Labusel Optimistis Rampung Desember 2026

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan aktivitas jual beli narkoba di kawasan tersebut.

"Ini merupakan operasi gabungan yang kami lakukan bersama BNNP dan Ditnarkoba Polda Sumut," kata Rafli, Sabtu (17/10).

Menurut Rafli, polisi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan pengintaian selama beberapa hari untuk memastikan informasi tersebut.

Setelah itu, petugas gabungan bergerak menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial FI, 27 tahun, yang diduga sebagai bandar narkoba.

"Dari tangan FI yang merupakan bandar, kami menyita beberapa paket sabu siap edar, dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba," jelasnya.

Setelah mengamankan FI, petugas melanjutkan penggeledahan di lokasi.

Polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba, di antaranya setengah kilogram ganja, beberapa alat isap sabu, dan timbangan elektrik.

Petugas juga menemukan sepucuk pistol serta dua bilah sangkur.

Senjata tersebut diduga disiapkan oleh pelaku untuk menghadapi petugas apabila terjadi penggerebekan.

"Kami temukan sepucuk pistol dan sejumlah senjata, kami duga ini memang disiapkan untuk menyerang petugas yang datang melakukan penggerebekan," sebut Rafli.

Temuan senjata api dan senjata tajam itu menjadi perhatian dalam operasi tersebut.

Polisi menduga perlengkapan tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi kedatangan aparat yang hendak melakukan penindakan di lokasi.

Namun, dugaan mengenai tujuan penggunaan senjata tersebut masih perlu didalami melalui proses penyelidikan lebih lanjut.

Setelah penggerebekan selesai, petugas menghancurkan dengan cara membakar lapak-lapak yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Polisi juga membawa FI beserta barang bukti ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami menghancurkan seluruh lapak narkoba yang ada. Kawasan ini, nantinya akan kami awasi, dan penindakan serupa akan kami lakukan jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan," pungkasnya.

Polrestabes Medan menyatakan pengawasan di kawasan Desa Mencirim akan terus dilakukan untuk mencegah aktivitas serupa kembali terjadi.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya aparat memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Selain menindak pihak yang diduga terlibat, pengawasan berkelanjutan diperlukan agar lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan sebagai tempat transaksi narkotika.*(d/ad)

LABUHANBATU SELATAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Desa Rintis dengan Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Jumat, 16 Oktober 2026.

Pembangunan jalan tersebut menggunakan dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Sarang Narkoba di Kutalimbaru Deli Serdang, Sita Pistol hingga Senjata Tajam

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Fery Sahputra menyampaikan bahwa progres pembangunan jalan telah mencapai sekitar 48 persen.

Ia optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026.

"Alhamdulillah, progres pembangunan jalan ini sudah mencapai 48 persen pak gubernur. Insyaallah, pada Desember mendatang pekerjaan ini dapat rampung sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," papar Fery di hadapan Gubernur Sumut.

Pembangunan jalan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan akses warga antardesa.

Infrastruktur yang memadai juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pemerataan pembangunan di daerah.

Selain meninjau proyek jalan di Desa Rintis, Bupati Fery Sahputra juga menyampaikan usulan pembangunan Jalan Lingkar Kotapinang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Jalan tersebut dinilai strategis untuk mengurangi persoalan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan dan kelancaran kendaraan di Kotapinang, ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan respons positif.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengkaji usulan pembangunan jalan lingkar itu untuk ditindaklanjuti pada tahun mendatang.

Pembangunan Jalan Lingkar Kotapinang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mendukung penataan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

Selain itu, infrastruktur tersebut berpotensi memperkuat konektivitas wilayah dan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, realisasi pembangunan jalan lingkar tersebut masih bergantung pada hasil kajian dan tindak lanjut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kesempatan yang sama, masyarakat Desa Rintis menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan secara langsung kepada Gubernur Bobby Nasution dan Bupati Fery Sahputra.

Aspirasi warga meliputi pembangunan jalan di sejumlah dusun, pemasangan lampu penerangan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah tahfidz, hingga bantuan peralatan kesenian.

Berbagai usulan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan, pendidikan keagamaan, keselamatan lingkungan, dan pelestarian seni budaya.

Penyampaian aspirasi secara langsung diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui pembangunan jalan Rintis–Ulumahuam dan rencana pengkajian Jalan Lingkar Kotapinang, pemerintah diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah di Labuhanbatu Selatan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.* (ad)