Hal tersebut disampaikan Sofyan dalam Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Pangan Berbasis Organik yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI di Auditorium Djonny Taslim, Universitas Satya Terra (ST) Bhinneka, Medan, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Tembus Rp 70 Ribu/Kg dan Lampaui HET, Pemprov Sumut Siapkan Pasokan Cabai Merah Luar Daerah

Karena itu, dia mendorong pengembangan pertanian organik diperkuat melalui riset dan penerapan teknologi agar produktivitas serta kualitas hasil pertanian dapat meningkat.

"Seseorang yang tidak mendapat kecukupan pangan dapat mengalami kesulitan, bahkan ketidakstabilan sosial bisa dipicu oleh rasa lapar. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadi lembaga atau bangsa yang hanya memiliki nama besar tanpa praktik nyata. Kita harus fokus pada pengembangan pangan organik agar produktivitas dan kualitasnya meningkat," kata Sofyan.

Sofyan juga menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan pengetahuan dan keahlian di bidang pertanian dan pangan. Menurutnya, riset yang dilakukan kampus diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat tani.

Dia kemudian mencontohkan pendampingan terhadap petani kopi organik yang disebut telah berhasil menembus pasar internasional.

Dalam pengembangan pertanian organik tersebut, petani didorong mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Langkah itu dinilai perlu diperhatikan karena penggunaan pupuk dalam budidaya berkaitan dengan kondisi unsur hara tanah.

Selain mendorong pertanian organik, Sofyan mengusulkan pengembangan pusat riset pertanian organik yang terintegrasi dengan pendidikan inklusif.

Salah satu gagasannya adalah melibatkan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam aktivitas pertanian yang terarah. Menurut Sofyan, konsep tersebut dapat memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan melalui kegiatan pertanian.

Dia mengatakan konsep tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan produk pertanian, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan memberikan manfaat sosial.

Bimbingan teknis tersebut menghadirkan Peneliti Ahli Madya BRIN Indarti Puji Lestari sebagai narasumber. Kegiatan juga dihadiri Tenaga Ahli DPR RI Finche Kosmanto, Lisnawati Ginting dan Pandapotan Tamba.

Melalui kegiatan tersebut, teknik budidaya tanaman pangan berbasis organik diperkenalkan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mendorong kemandirian pangan di Sumatera Utara.* (in/dh)

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo mengatakan pembangunan 12 pos jaga tersebut merupakan bagian dari program prioritas peningkatan keselamatan perlintasan sebidang.

Baca Juga:

• Delapan Bulan 2026, KAI Sumut Angkut 1,85 Juta Penumpang dan 550 Ribu Ton Logistik

Penentuan lokasi pembangunan pos jaga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi teknis perlintasan, tingkat kepadatan lalu lintas serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

Salah satu titik yang menjadi prioritas berada di Jalan Raya Pelabuhan, kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Lokasi tersebut merupakan jalur utama angkutan logistik menuju Pelabuhan Belawan dengan intensitas kendaraan berat yang cukup tinggi.

"Keberadaan pos jaga di Jalan Raya Pelabuhan sangat penting karena berada di jalur utama angkutan logistik menuju Pelabuhan Belawan. Dengan adanya petugas jaga, pengamanan perjalanan kereta api maupun kendaraan yang melintas dapat diperkuat," katanya.

Sebanyak 12 pos jaga yang dibangun KAI tersebar di lima wilayah di Sumatera Utara. Rinciannya yakni dua lokasi di Kota Medan, tiga lokasi di Kota Binjai, tiga lokasi di Kota Tebing Tinggi, satu lokasi di Kota Pematangsiantar dan tiga lokasi di Kabupaten Deli Serdang.

Selain membangun fasilitas, KAI juga menyiapkan tenaga penjaga perlintasan melalui anak usahanya, KAI Properti. Sebanyak 48 calon petugas telah direkrut dan saat ini menjalani pelatihan.

Setelah pelatihan, para calon petugas akan mengikuti pengujian untuk mendapatkan sertifikasi resmi sebagai Penjaga Jalur Lintasan (PJL). Nantinya, setiap pos akan ditempatkan empat petugas agar pengamanan dapat dilakukan selama 24 jam.

"Setelah pembekalan, para calon petugas akan mengikuti pengujian untuk mendapatkan sertifikasi resmi sebagai Penjaga Jalur Lintasan (PJL). Nantinya masing-masing pos akan diisi oleh 4 orang petugas, sehingga pos penjaga perlintasan tersebut bisa beroperasi 24 jam," jelas Anwar.

KAI juga menempatkan 180 petugas tambahan di 101 perlintasan sebidang yang belum memiliki penjagaan tetap.

Upaya tersebut dilakukan di tengah masih tingginya jumlah perlintasan sebidang di Sumatera Utara. Saat ini terdapat 636 perlintasan sebidang, terdiri atas 151 titik yang sudah dijaga dan 485 titik yang belum memiliki penjagaan.

Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 33 insiden yang melibatkan kereta api dan pengguna jalan di wilayah Sumatera Utara. Jumlah tersebut mendekati total insiden sepanjang 2025 yang mencapai 39 kejadian.

"Data tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan perlintasan membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan. Pembangunan pos jaga, penyiapan personel tersertifikasi, serta penempatan petugas ekstra adalah langkah nyata KAI di titik-titik rawan," tegas Anwar.

KAI menilai peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas dan penempatan petugas. Kedisiplinan pengguna jalan juga menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

"Upaya membangun fasilitas dan menyiapkan petugas harus berjalan beriringan dengan kedisiplinan pengguna jalan. Ketika seluruh pihak menjalankan perannya, keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat dapat semakin terjaga," tutup Anwar.* (km/dh)

Hal itu disampaikan Rico saat memberikan jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dalam rapat paripurna terkait P-APBD Medan Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Dapat Tambahan TKD Rp 565 Miliar, Rico Waas Tegaskan P-APBD Medan 2026 Fokus Atasi Banjir Hingga Pendidikan

Selain persoalan anggaran, Rico turut menjawab sorotan Fraksi PDIP DPRD Medan mengenai pelayanan kesehatan di puskesmas. Salah satu yang disoroti yakni disiplin waktu tenaga medis dan dokter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rico mengatakan Pemko Medan terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin tenaga kesehatan di seluruh puskesmas.

"Menanggapi pertanyaan penurunan pelayanan yang dirasakan masyarakat di puskesmas, karena kurang disiplin tenaga medis, dapat kami jelaskan bahwa kami terus berupaya memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin tenaga kesehatan di seluruh puskesmas," katanya.

Pemko Medan juga memastikan tenaga kesehatan di puskesmas hadir dan siap memberikan pelayanan ketika dibutuhkan masyarakat. Pelayanan, kata Rico, harus diberikan sesuai kompetensi dan standar operasional prosedur (SOP).

"Kami juga memastikan tenaga kesehatan memberikan pelayanan dengan sikap yang profesional dan berorientasi kepada masyarakat," ungkapnya.

Terkait keluhan mengenai keterlambatan distribusi obat ke puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), Rico mengatakan penyaluran obat telah dilakukan sesuai mekanisme yang disepakati antara Dinas Kesehatan Kota Medan dan puskesmas.

Menurutnya, obat diterima melalui mekanisme distribusi terjadwal maupun mekanisme pelayanan urgen atau kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

"Pendistribusian obat diterima oleh Puskesmas melalui mekanisme distribusi terjadwal dan mekanisme pelayanan atau urgen atau seketika," ungkap Rico.

Sementara untuk penanganan stunting, khususnya di kawasan Medan Utara, Pemko Medan menjalankan sejumlah program pencegahan. Di antaranya pelayanan antenatal care (ANC) terpadu bagi ibu hamil serta pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil.

Pemantauan tumbuh kembang balita juga dilakukan secara rutin setiap bulan melalui posyandu dan puskesmas. Pemeriksaan meliputi penimbangan berat badan serta pengukuran tinggi atau panjang badan.

Pemko Medan juga memberikan makanan tambahan (PMT) bagi balita dengan gizi kurang, gizi buruk dan stunting serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK).

Program lainnya mencakup pemberian imunisasi dasar lengkap, vitamin A bagi balita dan ibu nifas serta skrining anemia bagi remaja putri.

"Edukasi gizi dan pola asuh kepada orang tua melalui kader posyandu dan kelas ibu hamil atau balita dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan juga penguatan puskesmas di wilayah Medan Utara sebagai ujung tombak deteksi dini dan intervensi gizi," pungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Medan menyoroti penurunan anggaran Dinas Kesehatan dalam P-APBD 2026. Anggaran tersebut disebut turun dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan sorotan tersebut berkaitan dengan masih adanya keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan.

Keluhan yang disampaikan antara lain terkait jam operasional puskesmas dan pustu, kedisiplinan waktu tenaga medis dan dokter serta keterlambatan distribusi obat dan alat kesehatan.

Fraksi PDIP juga menilai sejumlah fasilitas kesehatan milik Pemko Medan, termasuk RSUD dr Pirngadi dan Rumah Sakit Haji Bachtiar Djafar, masih perlu dibenahi dan dilengkapi.

DPRD Medan kemudian meminta Pemko Medan meningkatkan pengawasan terhadap unit-unit pelayanan kesehatan serta memperkuat penanganan dan pencegahan stunting, terutama di kawasan Medan Utara.* (ds/dh)

Berdasarkan data harga pangan Sumut pada Senin (21/9/2026), harga cabai merah keriting tertinggi tercatat di Kabupaten Nias Selatan mencapai Rp70 ribu per kg. Harga tersebut berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp55 ribu per kg.

Baca Juga:

• Perkuat Kinerja Organisasi, Lapas Labuhan Ruku Ikuti Rapat Koordinasi Kemenimipas Tahun 2026 secara Virtual

Kepala Disperindag ESDM Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap mengatakan kenaikan harga cabai terjadi karena sejumlah daerah mulai memasuki akhir musim panen. Kondisi tersebut membuat pasokan cabai ke pasar berkurang.

"Sebagian daerah sudah memasuki akhir musim panen sehingga pasokan ke pasar berkurang," ungkap Dedi.

Selain faktor musim panen, anomali cuaca juga disebut berdampak terhadap produksi cabai di sentra-sentra pertanian. Kondisi cuaca membuat proses budidaya hingga panen terganggu.

"Faktor cuaca juga mempengaruhi produksi yang menyebabkan bunga rontok dan membusuk," ujarnya.

Untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi di Sumut, Disperindag ESDM Sumut tengah berkoordinasi untuk mendatangkan pasokan cabai dari luar daerah.

Dedi mengatakan kerja sama antardaerah sedang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan dan pengelompokan daerah pemasok.

"Kita melakukan kerja sama antar daerah tapi masih mapping dan mengklaster," ucap Dedi.

Kenaikan harga cabai merah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena harga komoditas tersebut telah berada di atas HET di sejumlah wilayah Sumut. Upaya penambahan pasokan dari luar daerah disiapkan untuk menjaga ketersediaan cabai di pasar.* (ds/dh)

Klarifikasi tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Desman setelah muncul pemberitaan mengenai kondisi Labkesmas yang belum digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Baca Juga:

• Banding Jaksa Kandas, Eks Kepala PPI Ujung Serangga Abdya Tetap Dihukum 2,5 Tahun dan Bayar Rp258,9 Juta

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi yang dinilai telah mengupayakan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

"Pertama, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang telah mengupayakan adanya pembangunan Laboratorium Kesehatan di Kota Binjai melalui anggaran Kementerian Kesehatan. Tidak semua daerah bisa mengupayakan atau membawa anggaran pembangunan laboratorium ke daerahnya," ujar Desman.

Menurut Desman, keberadaan Labkesmas nantinya tidak hanya ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas tersebut juga diproyeksikan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai.

Desman menyebut bangunan Labkesmas juga mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan karena dibangun sesuai prototipe dan standar yang telah ditetapkan.

Terkait belum beroperasinya fasilitas tersebut, Desman menjelaskan pihaknya masih menunggu 33 jenis alat kesehatan yang merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan.

Selain pengadaan alat, pengoperasian Labkesmas nantinya juga akan mendapat pendampingan dari Kementerian Kesehatan melalui unit pelaksana teknisnya.

"Belum beroperasinya Laboratorium Kota Binjai dikarenakan 33 jenis alat kesehatan yang merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan belum tiba atau belum diterima oleh Dinas Kesehatan. Jadi saat ini kita masih mempersiapkan kebutuhan yang ada," jelasnya.

Pemko Binjai saat ini masih mempersiapkan berbagai kebutuhan pendukung sambil menunggu seluruh peralatan kesehatan tersebut diterima. Setelah kebutuhan terpenuhi, Labkesmas diharapkan dapat mulai menjalankan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan keberadaan fasilitas tersebut, Pemko Binjai berharap pelayanan kesehatan masyarakat dapat semakin diperkuat sekaligus membuka peluang kontribusi Labkesmas terhadap Pendapatan Asli Daerah.* (dh)

Setelah hubungan semakin dekat, pria tersebut diduga mengajak korban melakukan video call secara pribadi. Rekaman percakapan video itu kemudian diduga disimpan dan berpotensi digunakan untuk mengancam atau memeras korban.

Baca Juga:

• Oknum Polisi Tanjungbalai Digerebek Warga di Mobil Bersama 2 Perempuan, Terancam Patsus 30 Hari

Dalam informasi yang beredar, jumlah perempuan yang diduga menjadi korban disebut mencapai puluhan orang. Nilai kerugian yang dialami juga disebut berbeda-beda, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Bahkan, terdapat informasi mengenai korban yang disebut mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Sejumlah korban disebut telah melaporkan dugaan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Identitas dan foto yang digunakan pria tersebut juga disebut telah dilakukan pengecekan dan dalam informasi yang beredar dinyatakan bukan merupakan anggota Polri.

Namun, sejumlah informasi tersebut hingga kini masih memerlukan verifikasi resmi. Belum ada keterangan resmi yang memastikan identitas sebenarnya pria yang disebut Aldiansyah, jumlah korban, total kerugian maupun status hukumnya.

Media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan berimbang mengenai dugaan aksi tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan pelaku disebut memanfaatkan media sosial untuk membangun kepercayaan korban sebelum komunikasi berlanjut ke aplikasi pesan pribadi.* (dh)

Putusan banding perkara Nomor 35/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Senin (21/9/2026). Majelis hakim diketuai A. Bondan, SH, MH dengan anggota Dr Firmansyah, SH, MH dan Dr H Taqwaddin, SH, SE, MS.

Baca Juga:

• Daging Pala yang Dulu Terbuang Kini Diolah Jadi Minuman, Produk Abdya Mulai Dikenalkan di Banda Aceh

Dalam perkara tersebut, Ari didakwa tidak menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak memungut utang konsumen serta memanipulasi pertanggungjawaban DPA pada UPTD PPI Ujung Serangga selama periode 2015-2017.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sebelumnya mengajukan dakwaan secara subsidair. Dakwaan primair menggunakan Pasal 603 KUHP, sedangkan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bna tanggal 24 Juli 2026 menyatakan Ari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair.

Majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda Rp50 juta. Denda tersebut wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Apabila denda tidak dibayar, harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasinya. Jika penyitaan dan pelelangan tidak memungkinkan atau tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana penjara selama 50 hari.

Selain itu, Ari dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp258.954.050. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi, pidana tambahan tersebut diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena menilai majelis hakim tingkat pertama tidak mengabulkan seluruh tuntutan penuntut umum.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menilai putusan tingkat pertama telah mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Majelis hakim juga menilai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

Majelis berpendapat besaran uang pengganti paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengesampingkan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan menyatakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Baca Juga:

• Seru! Hakim hingga Ibu-ibu Dharmayukti Karini Adu Ulek Rujak Sambut HUT RI di PT Banda Aceh

Dengan demikian, T. Ari Gunawan tetap dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta serta pidana tambahan membayar uang pengganti Rp258.954.050.Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut dapat ditelusuri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.* (dh)

BATU BARA – Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026 secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung dari Aula Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku tersebut merupakan bagian dari agenda koordinasi tingkat nasional dalam rangka memperkuat sinergi, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kinerja jajaran Kemenimipas di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku Gelar Sholat Istisqa dan Doa Bersama, Mohon Hujan serta Perlindungan dari Dampak Kekeringan

Dari Aula Lapas Labuhan Ruku, kegiatan diikuti secara tertib dan khidmat oleh Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, bersama jajaran pejabat struktural dan seluruh staf pegawai.

Keikutsertaan Lapas Labuhan Ruku dalam Rakor Kemenimipas Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan arahan pimpinan dapat dipahami serta diimplementasikan secara optimal di tingkat satuan kerja. Selain menjadi sarana penyampaian kebijakan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab.

Secara terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan komitmen jajarannya untuk memedomani serta mengimplementasikan seluruh arahan yang disampaikan pimpinan Kemenimipas.

"Seluruh arahan pimpinan akan menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga kedisiplinan, serta memberikan pelayanan yang semakin baik," tegas Hamdi.

Ia juga berharap, melalui koordinasi dan penguatan kebijakan secara berkelanjutan, seluruh jajaran Lapas Labuhan Ruku dapat semakin solid dalam menjalankan tugas pemasyarakatan dan mendukung program strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dengan mengikuti Rakor secara virtual tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menunjukkan komitmennya untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan dan arahan nasional, sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di tingkat satuan kerja.* (dh)

Penegasan tersebut disampaikan BNI setelah menerima pengaduan nasabah yang menyebut terdapat sejumlah transaksi pada rekeningnya yang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan.

Baca Juga:

• Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya tidak menemukan indikasi transaksi pada rekening nasabah yang diproses di luar mekanisme yang berlaku.

"BNI telah melakukan penelusuran secara menyeluruh. Seluruh transaksi pada rekening BNI yang dipermasalahkan merupakan transaksi yang valid," ujar Okki dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (21/9/2026).

BNI juga telah bertemu dengan nasabah untuk memberikan penjelasan mengenai hasil penelusuran. BNI menyatakan tetap membuka ruang komunikasi agar setiap informasi yang disampaikan dapat ditelaah berdasarkan data dan fakta yang tersedia.

Sementara itu, terkait transaksi pada rekening nasabah di bank lain, BNI menegaskan penelusuran dan penyelesaiannya merupakan kewenangan bank yang bersangkutan.

"Setiap bank memiliki sistem, data, dan kewenangan masing-masing dalam menelusuri transaksi pada rekening nasabahnya. Karena itu, transaksi pada rekening di bank lain perlu ditindaklanjuti oleh bank yang bersangkutan," kata Okki.

BNI menyatakan berkomitmen menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan setiap pengaduan ditangani secara objektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

BNI juga mengimbau nasabah untuk menjaga kerahasiaan data perbankan, termasuk PIN, password, dan kode one-time password (OTP). Nasabah juga diminta memastikan akses layanan perbankan digital dilakukan menggunakan perangkat pribadi.

Dengan langkah tersebut, BNI menyatakan penanganan pengaduan nasabah dilakukan berdasarkan hasil penelusuran data dan mekanisme yang berlaku di internal bank.* (dh)

Korban yang sehari-hari bekerja sebagai petani itu ditemukan sekitar pukul 22.00 WIB. Sebelumnya, keluarga bersama warga mencari korban karena belum pulang ke rumah.

Baca Juga:

• Curi Rp 100 Juta di Parkiran Masjid Saat Salat, Pria di Aceh Ditangkap Usai Dibelikan Emas dan Motor

Mahdi mengatakan sebelum ditemukan meninggal, korban sempat menghadiri resepsi pernikahan di rumah M. Ali di Gampong Neuheun sekitar pukul 16.00 WIB.

Di acara tersebut, korban bertemu dengan Basri (52), warga Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya. Kepada saksi, korban sempat mengeluhkan kondisi tubuhnya dan mengatakan bagian dadanya terasa panas.

"Korban sempat menyampaikan kepada saksi bahwa dadanya terasa panas," kata Mahdi.

Sekitar pukul 19.00 WIB, korban belum juga kembali ke rumah. Keluarga kemudian mencari korban ke sejumlah rumah saudara, tetapi tidak menemukan keberadaannya.

Keluarga selanjutnya melaporkan kondisi tersebut kepada Geuchik Gampong Neuheun sekitar pukul 20.00 WIB. Perangkat gampong kemudian mengumumkan pencarian melalui meunasah dan mengajak masyarakat mencari korban bersama-sama.

Sekitar pukul 22.00 WIB, korban akhirnya ditemukan di kamar mandi TK Malahayati dalam kondisi telah meninggal dunia.

Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Gampong Neuheun untuk diserahkan kepada keluarga.

Setelah menerima laporan, personel Polsek Mesjid Raya bersama Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh mendatangi lokasi. Polisi mengamankan lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi.

Tim Inafis juga melakukan pemeriksaan dan dokumentasi di lokasi sebagai bagian dari penanganan awal.

"Personel sudah mendatangi TKP, melakukan pengamanan lokasi dan olah TKP bersama Unit Inafis, serta mengambil keterangan saksi," ujar Mahdi.

Menurut keterangan keluarga, korban diketahui pernah menjalani operasi jantung sekitar dua tahun lalu. Namun, kepolisian belum menyampaikan kesimpulan mengenai penyebab pasti kematian korban.

Keluarga juga menyatakan tidak bersedia jenazah korban menjalani visum. Penolakan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan dari pihak keluarga.

Meski demikian, kepolisian tetap melakukan penanganan sesuai prosedur dengan memeriksa lokasi, mendokumentasikan temuan, mengumpulkan keterangan saksi serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

Hingga kini, peristiwa meninggalnya M. Suid masih ditangani Polsek Mesjid Raya bersama Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh.* (dh)

Kegiatan tersebut dihadiri Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arh Febry Ardyanto, Sekda Bener Meriah Riswandika Putra serta Kasat Binmas Polres Bener Meriah AKP Hasman Hidayah.

Baca Juga:

• Mau Ajukan KUR BNI Rp500 Juta? Cek Cicilan, Syarat, dan Cara Pengajuannya

Melalui kegiatan bansos, masyarakat mendapatkan manfaat dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-81. Sementara kegiatan UMKM menjadi wadah untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi seremoni peringatan HUT TNI ke-81, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan bersama TNI dan Polri diharapkan semakin memperkuat kebersamaan serta sinergitas kedua institusi dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.* (dh)

MI yang merupakan warga Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, diamankan polisi pada Sabtu (19/9/2026). Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga dibeli menggunakan uang hasil pencurian.

Baca Juga:

• Gerbong Mutasi Polresta Banda Aceh Dirombak, Kasi Humas Sebut Sertijab Masih Menunggu

"Laporan korban kita terima pada Selasa, 15 September 2026. Setelah laporan diterima, personel Satreskrim langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku," kata Miftahuda.

Pencurian terjadi pada Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu korban berangkat dari rumahnya di Gampong Lamsiot menuju Montasik untuk membeli padi.

Korban awalnya membawa uang tunai sekitar Rp83 juta untuk keperluan transaksi. Setelah membeli padi, hasil pembelian tersebut kemudian dijual kembali ke kawasan Desa Aneuk Galong, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar.

Dari transaksi itu, korban menerima pembayaran tunai sekitar Rp31 juta. Dengan demikian, uang yang dibawa korban mencapai sekitar Rp114 juta.

Sebelum menuju lokasi parkir, korban sempat mendatangi Pesantren MUQ di Desa Pagar Air untuk membayar biaya sekolah anaknya. Setelah itu, korban melanjutkan perjalanan ke Toko Jasa Kawan di kawasan Lambaro untuk membeli padi.

Saat memasuki waktu salat Dzuhur, korban memarkirkan mobil pikap Mitsubishi L300 di halaman Masjid Jamik Lambaro. Uang tunai sebesar Rp100 juta kemudian disimpan di bawah tempat duduk mobil.

Setelah selesai melaksanakan salat, korban kembali ke kendaraan. Namun, uang Rp100 juta yang sebelumnya disimpan di dalam mobil telah hilang.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh. Akibat pencurian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp100 juta.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi mengenai keberadaan terduga pelaku.

Pada Jumat (18/9/2026), Tim Opsnal Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh mendapat informasi bahwa MI berada di kawasan Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur.

Tim kemudian bergerak ke lokasi dan berkoordinasi dengan Tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Timur. MI akhirnya diamankan bersama sejumlah barang bukti.

"Terduga pelaku diamankan bersama sisa uang tunai Rp16 juta, satu unit sepeda motor Scoopy, tiga mayam emas, serta satu unit handphone Oppo A5s," ujar Miftahuda.

Polisi menduga sejumlah barang tersebut dibeli menggunakan uang hasil pencurian. Dalam pemeriksaan awal, MI mengakui telah mengambil uang milik korban sebesar Rp100 juta.

Penyidik juga mendapatkan keterangan bahwa sebagian uang hasil pencurian, yakni sekitar Rp30 juta, telah diberikan kepada seseorang berinisial atau yang dikenal dengan panggilan TA. Uang tersebut disebut digunakan sebagai modal usaha penjualan ikan di kawasan Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Keberadaan TA masih dalam pengembangan penyidik. Polisi juga terus menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari hasil pencurian tersebut.

MI selanjutnya dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Satreskrim Polresta Banda Aceh masih melengkapi berkas perkara, mengamankan barang bukti, melakukan gelar perkara serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.* (dh)

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan proses penyaluran bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sejumlah daerah masih terus berlangsung. Di Kota Medan, Bulog terus mempercepat distribusi agar seluruh penerima mendapat bantuan sesuai jadwal.

Baca Juga:

• Mahasiswa Unimed Jadi Korban Penikaman, Pelaku Dibekuk di Tanah Garapan Laut Dendang

"Hari ini kami sedang melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan pangan sesuai dengan amanat dari pemerintah dan Bulog, langsung kepada masyarakat. Kebetulan titiknya di gedung milik Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang," ujar Budi Cahyanto di lokasi.

Di Kelurahan Tanjung Sari terdapat sekitar 2.189 kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan. Masing-masing penerima mendapatkan beras medium gratis sebanyak 30 kilogram.

Total beras yang disalurkan untuk Kelurahan Tanjung Sari mencapai 65 ton 670 kilogram. Pada periode kali ini, bantuan pemerintah melalui Bulog difokuskan pada komoditas beras medium tanpa tambahan minyak goreng seperti penyaluran sebelumnya.

Secara keseluruhan, penyaluran bantuan pangan di Sumut yang telah berlangsung sejak 1 September 2026 tersebut mencapai sekitar 71 persen dari total 1.739.000 penerima manfaat.

Bulog Sumut menyiapkan total kuota beras sebanyak 52.177 ton untuk penyaluran bantuan pangan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Budi mengatakan progres penyaluran di Kota Medan saat ini tinggal sekitar 15 persen lagi. Bulog menargetkan bantuan sudah berada di titik-titik kelurahan penerima hingga 25 September dan seluruh proses distribusi selesai pada 30 September 2026.

"Untuk Medan, kurang lebih 15% lagi kita selesaikan. Jadi saya optimis kurang lebih tanggal 25 September itu sudah di titik kelurahan masing-masing untuk kami selesaikan nanti sampai dengan tanggal 30 September," ungkap Budi.

Penyaluran bantuan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya Rosmin Sitanggang (50), warga Kelurahan Tanjung Sari Lingkungan 10, yang mengaku terbantu dengan bantuan beras gratis tersebut.

"Ya, tanggapannya ya saya mengucapkan terima kasih karena saya dapat beras 30 kilo, bantuan dari pemerintah," kata Rosmin.

Rosmin mengatakan bantuan tersebut cukup membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sehari-hari.

"Sangat bermanfaatlah sama saya untuk istilahnya untuk dimakan keluarga," tambahnya.

Bulog Sumut memastikan proses distribusi akan terus dikawal hingga seluruh bantuan pangan tersalurkan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat.* (dh)

Hal itu disampaikan Rico saat memberikan tanggapan kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD Medan, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Makin Praktis, Pemko Medan Integrasikan Layanan Publik Berbasis AI via WhatsApp dan Super Apps

Dalam tanggapannya, Rico menjelaskan sejumlah isu yang menjadi perhatian fraksi DPRD, antara lain pendapatan daerah, penanganan banjir, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga pangan hingga arah pembangunan Medan Bagian Utara.

Terkait sorotan Fraksi PDI Perjuangan mengenai penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rico mengatakan penyesuaian dilakukan berdasarkan perubahan asumsi, kondisi ekonomi makro serta proyeksi pendapatan yang dinilai lebih realistis hingga akhir tahun anggaran.

Optimalisasi PAD, lanjutnya, juga masih menghadapi tantangan berupa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Pemko Medan menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan penerimaan daerah, di antaranya memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak, memperluas pembayaran non-tunai, mengintegrasikan data transaksi serta meningkatkan monitoring penerimaan berbasis teknologi.

Di sisi lain, Pemko Medan memperoleh tambahan Transfer keuangan Daerah (TKD) lebih dari Rp565 miliar. Tambahan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 mengenai penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran DBH, DAU dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 serta penyaluran kurang bayar DBH hingga 2024.

Penanganan banjir juga menjadi salah satu fokus dalam P-APBD 2026. Rico mengatakan persoalan banjir di Medan tidak dapat ditangani secara parsial hanya pada satu lokasi.

Menurutnya, Pemko Medan melakukan pemetaan terhadap titik-titik genangan untuk menentukan lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Sistem drainase juga harus ditangani secara menyeluruh dari kawasan hulu hingga hilir atau outlet pembuangan menuju sungai.

"Penanganan saluran drainase harus secara kawasan, bukan parsial—satu kesatuan sistem dari hulu hingga hilir atau outlet pembuangan sungai," kata Rico.

Rico mengakui penanganan banjir masih menghadapi persoalan kewenangan antarlembaga. Karena itu, Pemko Medan terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, instansi vertikal hingga pemerintah kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan Kota Medan.

Pada sektor pendidikan, tambahan anggaran juga diarahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang terdampak bencana banjir. Kebutuhan tersebut mencakup seragam dan perlengkapan sekolah, perbaikan ruang kelas, pengadaan mebel, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik hingga pemeliharaan bangunan cagar budaya.

Untuk rencana bantuan tebus ijazah bagi siswa SMA, Rico mengatakan Pemko Medan masih mengkaji Peraturan Wali Kota agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk menangani 500 siswa putus sekolah, Dinas Pendidikan Kota Medan telah menganggarkan program pendidikan nonformal melalui Paket A, Paket B dan Paket C.

Pemko Medan juga telah menjalankan program regrouping sekolah. Sebanyak 86 sekolah dasar telah diregrouping sehingga jumlah SD Negeri di Kota Medan menjadi 295 sekolah dari sebelumnya 381 sekolah.

Di bidang infrastruktur, tambahan anggaran untuk Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang diarahkan untuk sejumlah program prioritas. Pemko Medan juga tengah melakukan rehabilitasi puskesmas dan pustu serta memperbaiki 35 sekolah SD dan SMP Negeri.

Sementara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) akan mengoptimalkan penanganan jalan, drainase, jembatan serta kebutuhan infrastruktur lainnya.

Menjawab perhatian Fraksi PKS mengenai komitmen 35 persen belanja pembangunan pada P-APBD untuk Medan Bagian Utara, Rico mengatakan sejumlah program telah disiapkan.

Melalui SDABMBK, pembangunan di kawasan tersebut diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta penyelenggaraan jalan.

Sementara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, program mencakup pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, sistem air limbah serta penataan kawasan permukiman, termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Rico memastikan tambahan anggaran dalam P-APBD 2026 akan diarahkan secara terukur agar pelaksanaan program tidak berujung pada rendahnya serapan anggaran maupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Menurutnya, perencanaan dan penganggaran telah memperhitungkan masa pelaksanaan program, prioritas lokasi, kapasitas sumber daya serta waktu yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Terkait indikator kesejahteraan masyarakat, Rico menyampaikan Pemko Medan telah menetapkan sejumlah target makro pembangunan yang mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan RKPD Perubahan 2026.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,2-5,7 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi 83,02-83,34 poin.

Kemudian tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7,0-7,5 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menjadi 7,85 persen.

Untuk ketimpangan, Rasio Gini ditargetkan berada pada kisaran 0,359-0,369. Sementara inflasi ditargetkan tetap terkendali pada rentang 2,0-3,4 persen.

Rico menegaskan peningkatan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya realisasi belanja. Pemko Medan akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap tambahan anggaran menghasilkan output dan outcome yang terukur.

"Setiap perubahan dan tambahan anggaran harus didasarkan pada alasan yang jelas, target terukur, serta memberikan manfaat nyata," tegas Rico.

Selain itu, Pemko Medan juga melanjutkan penerapan Medan Satu Data. Tata kelola data akan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Perwal Nomor 31 Tahun 2021, termasuk penerapan standar data, metadata baku, daftar data prioritas serta satu portal data terintegrasi.

Melalui P-APBD 2026, Pemko Medan menargetkan berbagai program prioritas dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat yang lebih terukur bagi masyarakat.* (dh)

Langkah tersebut dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan dengan menggelar serangkaian rapat teknis bersama sejumlah perangkat daerah. Koordinasi itu merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengenai pengembangan layanan publik berbasis AI.

Baca Juga:

• Jaga Daya Beli Warga, Pemko Medan Siapkan Intervensi Cepat Usai Rakor Inflasi Kemendagri

Pembahasan difokuskan pada kesiapan teknis serta kebutuhan integrasi sistem layanan berbasis AI yang dikembangkan masing-masing perangkat daerah.

Koordinasi kemudian dilanjutkan pada Senin (21/9/2026) di Kantor Diskominfo Kota Medan. Kali ini, rapat menghadirkan tim teknis dari Dinas Ketenagakerjaan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.

Rapat dipimpin Kepala Diskominfo Kota Medan Arrahmaan Pane yang diwakili Sekretaris Dinas Budi Hariono. Turut hadir Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Ahmad Khaidir beserta jajaran.

Dalam rapat tersebut dibahas rencana awal pengembangan sistem yang akan mengintegrasikan layanan pemerintah melalui tiga kanal digital, yakni Super Apps, Website Medan Hub, dan WhatsApp AI.

Ketiga kanal tersebut disiapkan untuk menjalankan tiga fungsi utama layanan pemerintah, yaitu penyediaan informasi, pengaduan masyarakat, dan pelayanan.

Integrasi layanan berbasis AI tersebut juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem Medan Satu Data. Pemko Medan berupaya menghubungkan data dari seluruh perangkat daerah dalam satu sistem digital yang terpadu dan berbasis data.

Melalui integrasi tersebut, Pemko Medan menargetkan layanan pemerintahan menjadi lebih mudah diakses serta lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan sistem juga diarahkan untuk membangun layanan digital yang terintegrasi antarlembaga pemerintahan di lingkungan Pemko Medan.* (dh)

Kegiatan berlangsung di ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah.

Baca Juga:

• HUT ke-48 GM FKPPI Medan, Rico Waas Ajak Pemuda Bentengi Diri dari Narkoba dan Judol

Meski ketersediaan pangan secara nasional dinilai aman, kenaikan harga sejumlah komoditas di beberapa daerah menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi agar tidak memberikan tekanan tambahan terhadap masyarakat.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya intervensi pemerintah secara cepat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan laju inflasi.

"Tekanan harga pada komoditas tertentu di beberapa wilayah tetap memerlukan langkah penyesuaian dan intervensi cepat agar tidak membebankan masyarakat," ujar Tomsi dalam arahannya.

Pemko Medan menyatakan akan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui pergerakan harga komoditas sekaligus mengantisipasi potensi lonjakan.

Selain itu, koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga akan diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga di Kota Medan.

Keikutsertaan Pemko Medan dalam rakor pengendalian inflasi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga daya beli masyarakat serta merespons perubahan harga pangan secara cepat.* (dh)

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima kunjungan Konsul AS untuk Sumatera Lisa Podolny, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar AS di Jakarta David Muehlke, dan Kepala Bagian Kerja Sama Militer Kedutaan Besar AS di Jakarta Letkol Romelo Delos Santos di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Wagub Sumut Ikut Fun Run 5K, HUT ke-81 TNI Jadi Momentum Dekatkan TNI dan Rakyat

"Kami berharap dalam kunjungan ini dapat memperkuat kemitraan strategis, membuka peluang investasi dan perdagangan baru, serta mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Amerika Serikat," ujar Surya.

Menurut Surya, sejumlah sektor dapat menjadi prioritas kerja sama antara Sumut dan AS. Bidang tersebut meliputi perdagangan dan investasi, kemitraan dunia usaha, pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia, tanggap bencana serta penguatan hubungan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Surya juga memaparkan sejumlah peluang investasi di Sumut, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Medan (KIM).

Selain kawasan industri, Sumut memiliki sejumlah komoditas perkebunan unggulan yang berpotensi dikembangkan, seperti kelapa sawit, kopi hingga tanaman kemenyan.

Surya menjelaskan KEK Sei Mangkei memiliki fasilitas yang mendukung pengembangan industri dan investasi. Kawasan tersebut juga terhubung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung dan jaringan jalan tol yang menghubungkan kawasan industri dengan sejumlah pelabuhan lainnya.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadi mitra yang terbuka, responsif, dan siap memperkuat kerja sama internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Konsul AS untuk Sumatera Lisa Podolny mengapresiasi sambutan Pemprov Sumut. Dia mengatakan telah mempelajari berbagai prioritas pembangunan Sumut sejak mulai menjalankan tugasnya pada Juli 2025.

Lisa menyebut hubungan AS dengan Sumut telah berjalan di sejumlah sektor, salah satunya pendidikan. Melalui EducationUSA di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), pemerintah AS menyediakan konsultasi gratis bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat.

Kerja sama pendidikan juga dilakukan dengan Universitas Negeri Medan (UNIMED) melalui program English Language Fellow. Program tersebut memberikan pelatihan kepada guru dengan strategi baru dalam pengajaran Bahasa Inggris.

Selain itu, kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dilakukan melalui beasiswa mikro ACCESS yang memberikan kesempatan kepada siswa sekolah menengah untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris.

Lisa juga menyoroti kerja sama di bidang kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana melalui Pacific Partnership. Program tersebut merupakan misi bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana multinasional tahunan Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik yang pernah singgah di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

Menurut Lisa, berbagai kerja sama tersebut mencerminkan komitmen AS dan Indonesia, khususnya dengan Sumut, untuk mempertahankan hubungan yang telah terjalin.

Kunjungan Lisa Podolny ke Kantor Gubernur Sumut tersebut sekaligus menjadi bagian dari akhir masa penugasannya sebagai Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera.* (dh)

Dukungan tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi pengurus Abpednas Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Gandeng Kementerian PKP, Bobby Nasution Kebut Hunian Layak Rp 1,5 Triliun di Sumut

Bobby mengapresiasi peran Abpednas yang selama ini turut membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dia berharap setelah pelantikan pengurus dan pelaksanaan Rakerwil, berbagai program yang disusun dapat segera direalisasikan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah sangat mendukung asosiasi ini yang memiliki tujuan untuk kemanusiaan. Kami rasa kegiatan ini sangat bagus untuk kemajuan organisasi sekaligus berdampak langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan segala program yang dirancang nantinya dapat menyentuh langsung masyarakat desa," ujar Bobby Nasution.

Bobby juga berharap Rakerwil Abpednas Sumut dapat berjalan sukses dan menghasilkan program yang mampu mengayomi seluruh kader sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Sementara itu, Ketua DPD Abpednas Sumut Abdul Khair mengatakan pihaknya berencana menggelar Rakerwil bagi para kader pada November mendatang. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat disinkronkan dengan agenda Gubernur Sumut.

"Kami meminta segala program untuk dapat dikolaborasikan bersama dengan pemerintah, karena masyarakat di daerah sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari seluruh jajaran pemerintah," ungkap Abdul Khair.

Abdul Khair didampingi Bendahara Abpednas Sumut Agus Salim Arja serta jajaran pengurus lainnya dalam audiensi tersebut.

Abpednas Sumut juga menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Abdul Khair sekaligus memohon kesediaan Bobby Nasution untuk hadir dan membuka Rakerwil tersebut secara resmi.

Kolaborasi antara Abpednas dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program pembangunan desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.* (dh)

Pemeliharaan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin, 21 September 2026, mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB.

Baca Juga:

• Mahasiswa Unimed Jadi Korban Penikaman, Pelaku Dibekuk di Tanah Garapan Laut Dendang

Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi HAR komponen, penyambungan perluasan jaringan dan perampalan pohon.

Selama pekerjaan berlangsung, pelanggan di sejumlah lokasi tersebut berpotensi mengalami pemadaman listrik.

PLN menyampaikan bahwa waktu pemadaman dapat berubah menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan.

"Apabila pekerjaan selesai sebelum jadwal yang telah ditentukan, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali," demikian keterangan PLN.

Pelanggan Diminta Berhati-hati

PLN juga mengingatkan pelanggan yang menggunakan genset agar memisahkan instalasi genset dengan instalasi PLN.

Masyarakat yang membutuhkan informasi maupun ingin menyampaikan pengaduan dapat menghubungi PLN 123, melalui aplikasi PLN Mobile, atau kanal layanan resmi PLN.

PLN menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pemeliharaan berlangsung.* (ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang turut mempersoalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Sidang perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 21 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Baca Juga:

• Mahasiswa Unimed Jadi Korban Penikaman, Pelaku Dibekuk di Tanah Garapan Laut Dendang

Hal tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara dan Persidangan (SIPPI) MK.

Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon. Mereka antara lain pakar hukum tata negara dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Berdasarkan data resmi MK, selain Denny, pemohon lainnya adalah Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK pada 17 September 2026 dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Pokok perkara yang tercatat secara resmi adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan aspek persyaratan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Salah satu hal yang dipersoalkan berkaitan dengan persyaratan pendidikan serta dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.

Para pemohon juga mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 mengenai dokumen kelulusan bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Ketentuan yang dikutip dalam permohonan berbunyi, "Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi."

Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan proses pencalonan Gibran.

Mereka juga mempersoalkan proses penyusunan ketentuan tersebut hingga masuk ke dalam naskah final PKPU.

Namun, seluruh tudingan dan argumentasi tersebut masih merupakan dalil yang diajukan para pemohon.

Kebenarannya akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara di MK.

Menjelang sidang perdana, Denny Indrayana mengatakan tim pemohon masih menyiapkan tambahan alat bukti untuk memperkuat permohonan mereka.

Sebelumnya, menurut Denny, tim pemohon telah menyerahkan 101 alat bukti kepada MK.

Bukti tambahan tersebut, menurut Denny, berkaitan dengan dalil mengenai proses penyusunan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Minggu (20/9/2026), Denny menyampaikan, "Sekarang kita sedang menambahkan lagi bukti-bukti tambahan, terutama untuk menguatkan bahwa ini ada manipulasi syarat calon."

Pernyataan mengenai "manipulasi syarat calon" tersebut merupakan tudingan dari pihak pemohon dan belum menjadi kesimpulan hukum MK.

Dalam permohonannya, para pemohon mengajukan sejumlah petitum kepada MK.

Salah satu permintaan mereka adalah agar MK menyatakan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden harus dipenuhi pada saat pendaftaran dan penetapan calon.

Para pemohon juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Selain itu, mereka meminta pembatalan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan Gibran serta meminta agar pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan.

Para pemohon juga meminta MPR diperintahkan menggelar sidang untuk memilih wakil presiden pengganti sesuai mekanisme yang mereka cantumkan dalam petitum.

Permintaan tersebut masih berupa petitum atau tuntutan yang diajukan pihak pemohon. Belum ada putusan MK mengenai substansi permohonan tersebut.

Berdasarkan data SIPPI, perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 resmi terdaftar sebagai perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan pada Senin, 21 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, para pemohon menyampaikan permohonan mereka di hadapan majelis hakim konstitusi.

Tahap tersebut menjadi bagian awal dari proses pemeriksaan perkara sebelum MK menentukan kelanjutan penanganannya.

Dengan demikian, perkara tersebut masih berada dalam proses persidangan.

Dalil mengenai persyaratan pendidikan, dokumen pencalonan, hingga permintaan pembatalan pencalonan Gibran belum merupakan putusan atau kesimpulan hukum dari MK.* (tm/ad)