Pemeriksaan berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/7/2026), dan menurut Hotman seluruh pertanyaan pada tahap tersebut masih berfokus pada dugaan korupsi di PT Asabri.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Don Ritto Klaim Emas 74 Kg dan Uang di Rumah Febrie Milik Kliennya

Hotman menjelaskan pemeriksaan terhadap Febrie dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Ia menyebut kliennya telah memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik.

"Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik," ujarnya.

Selain menyampaikan hasil pemeriksaan, Hotman memastikan penyidik Kejaksaan Agung tidak melakukan penahanan terhadap Febrie Adriansyah setelah proses pemeriksaan selesai.

"Kesimpulannya, tidak ada penahanan," kata Hotman.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerima pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya. Dalam perkara tersebut, Febrie Adriansyah dan pengusaha Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kejaksaan Agung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang masih berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam proses penyidikan, aparat sebelumnya menggeledah rumah Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi itu, penyidik menyita uang dalam berbagai mata uang serta emas seberat 74 kilogram dengan total nilai barang bukti mencapai sekitar Rp476 miliar.

Hingga kini, penyidik masih terus mendalami perkara tersebut untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, usai menjalani proses pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Don Ritto Resmi Ditahan Kejagung, Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Masuk Babak Baru

"Itu penguasaannya ada di klien kami. Jadi itu bukan milik Pak Febrie," ujar Handika.

Handika menjelaskan rumah yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, itu telah digunakan Don Ritto sejak awal 2023 sebagai kantor yayasan. Ia mengklaim seluruh biaya operasional, mulai dari listrik, air, perawatan bangunan hingga gaji pegawai, ditanggung oleh kliennya.

Ia juga menyebut rumah tersebut sudah lama tidak ditempati oleh Febrie Adriansyah dan dipinjamkan kepada Don Ritto untuk aktivitas yayasan.

Menurut Handika, keterangan tersebut telah diperkuat oleh hasil pemeriksaan sejumlah saksi serta dokumen pembayaran operasional yang kini telah menjadi bagian dari barang bukti penyidik.

Selain itu, Handika mengklaim uang yang berada di dalam brankas merupakan dana yang diterima yayasan dari sejumlah pihak. Namun, identitas para pemberi dana belum diungkapkan karena alasan keamanan.

"Kami belum berani menyebut siapa mereka karena khawatir keselamatan mereka terancam," katanya.

Ia memastikan identitas para pihak tersebut akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung selesai dilakukan.

Diketahui, Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya. Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah dan Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, penyidik melakukan penggeledahan di rumah Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang dalam berbagai mata uang serta emas seberat 74 kilogram dengan total nilai barang bukti mencapai sekitar Rp476 miliar.

Hingga kini, proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Indonesia Tak Mau Lagi Jadi Bangsa yang Santai, Saatnya Bangkit

"Kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan, apalagi kemiskinan ekstrem. Insyaallah kita akan hemat anggaran. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta tanggapan langsung kepada jajaran TNI dan Polri mengenai kemungkinan pengurangan anggaran institusi mereka demi kepentingan rakyat.

"Rela TNI? Rela polisi? Rela ya? Ikhlas?" tanya Prabowo kepada peserta acara yang kemudian dijawab serempak, "Siap."

Presiden menegaskan kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari besarnya anggaran pertahanan atau kecanggihan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menurutnya, kesejahteraan rakyat menjadi fondasi utama dalam membangun pertahanan nasional yang kuat.

"Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Seluruh rakyat akan membela bangsa ini," tegasnya.

Prabowo juga mengapresiasi kontribusi TNI dan Polri yang dinilai semakin aktif membantu masyarakat di luar tugas pokok menjaga keamanan.

Ia menyoroti berbagai program pembangunan yang melibatkan aparat, mulai dari pembangunan jembatan, penyediaan air bersih hingga pendampingan di sektor pertanian sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.

Menurut Prabowo, sinergi seluruh elemen bangsa diperlukan agar pembangunan berjalan merata dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.* (dw/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Optimistis Ekonomi RI Lampaui Jepang, Inggris, hingga Prancis pada 2050

"Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri," ujar Prabowo.

Menurut Kepala Negara, sejarah menunjukkan kekayaan alam Indonesia telah lama menjadi incaran bangsa lain. Karena itu, Indonesia harus mampu menjaga dan mengelola sumber daya nasional demi kesejahteraan rakyat.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kekayaan bangsa dimanfaatkan pihak-pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan. Ia menilai kekompakan menjadi modal utama dalam menjaga kedaulatan sekaligus menguasai kembali potensi kekayaan nasional.

"Kita akan menghadapi berbagai tantangan, tetapi itu adalah risiko perjuangan. Kemerdekaan bangsa ini diraih melalui pengorbanan besar, sehingga harus dijaga bersama," katanya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tetap mengedepankan hubungan baik dengan seluruh negara. Pemerintah, kata dia, tidak memiliki keinginan untuk memusuhi negara mana pun, tetapi tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Selain menyoroti semangat persatuan, Prabowo kembali mengingatkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pejabat maupun aparatur yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat.

Menurutnya, setiap penyelenggara negara yang digaji dari uang rakyat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan justru merugikan negara.

Prabowo juga memastikan pemerintah akan memperketat penindakan terhadap berbagai aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan, pertambangan tanpa izin, perkebunan ilegal, perikanan ilegal, hingga praktik perdagangan yang melanggar hukum.

Ia optimistis berbagai tantangan tersebut dapat diatasi apabila seluruh elemen bangsa memiliki tekad, semangat, dan tujuan yang sama dalam membangun Indonesia.* (k/dh)

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo mengatakan, penyidik kini mengumpulkan rekaman kamera pengawas (CCTV) dari sejumlah titik sebelum lokasi kejadian. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi truk sebelum tabrakan terjadi.

Baca Juga:

• Polisi Analisis CCTV Kecelakaan Sibolangit, Truk Tronton Diduga Rem Blong hingga Pecah Ban

"Rekaman yang kami miliki baru menunjukkan kondisi sesaat sebelum kecelakaan. Kami masih mencari CCTV dari lokasi sebelumnya untuk mengetahui apakah kendaraan sudah mengalami kendala atau tidak," ujar Widodo.

Ia menjelaskan, jika benar terjadi kerusakan pada sistem pengereman, seharusnya terdapat tanda-tanda pengemudi berusaha mengendalikan laju kendaraan saat melintasi jalan menurun. Hal tersebut masih menjadi bagian dari penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian.

Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan, termasuk truk pengangkut air mineral, telah dievakuasi ke Polsek Pancur Batu. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena petugas harus menerapkan sistem buka tutup jalan agar arus lalu lintas di kawasan Sibolangit tetap dapat dilalui kendaraan dari dua arah.

Selain proses evakuasi, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selanjutnya, penyelidikan akan diperkuat melalui Traffic Accident Analysis (TAA) yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

Melalui metode TAA, penyidik akan menganalisis berbagai bukti di lokasi, termasuk kondisi kendaraan, jejak pengereman, posisi tabrakan, hingga rekaman CCTV yang berhasil dikumpulkan. Hasil analisis tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan dan menentukan proses hukum lebih lanjut.

Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kecelakaan sebelum hasil penyelidikan selesai. Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi guna memastikan kronologi peristiwa secara utuh.* (ds/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Arumsari dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, kebijakan tersebut kini menjadi salah satu fokus evaluasi BGN dalam memperbaiki tata kelola program MBG.

Baca Juga:

• Prabowo Optimistis Ekonomi RI Lampaui Jepang, Inggris, hingga Prancis pada 2050

Selain itu, ia mengungkap terdapat dua Keputusan Kepala Badan yang mengatur jumlah hari pelaksanaan Program MBG dengan ketentuan yang berbeda.

Dalam Keputusan Kepala Badan Nomor 244 revisi ketiga tertanggal 27 Oktober 2025, jumlah hari pelaksanaan MBG ditetapkan sebanyak 264 hari dengan memperhitungkan hari libur. Namun, melalui revisi berikutnya pada 29 Desember 2025, jumlah hari tersebut berubah menjadi 313 hari.

Menurut Arumsari, perubahan tersebut membuat program MBG tetap dijalankan hampir sepanjang tahun, termasuk saat libur sekolah dan hari-hari besar keagamaan.

Ia menilai kebijakan tersebut berdampak pada munculnya berbagai persoalan di lapangan, termasuk distribusi makanan yang sempat menjadi sorotan publik karena menggunakan sistem bundling makanan kering maupun menu yang dinilai kurang sesuai.

Untuk menghindari persoalan serupa, BGN di bawah kepemimpinan saat ini menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menghentikan sementara pelaksanaan Program MBG selama masa libur sekolah.

Arumsari menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program agar lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip good governance.

Menurutnya, meskipun keputusan yang dibuat pada masa kepemimpinan sebelumnya tetap dihormati sebagai produk kelembagaan, BGN tetap berkewajiban melakukan evaluasi terhadap substansi kebijakan apabila dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.

BGN memastikan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi para penerima program.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya TNI dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan yang berlangsung di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Bocorkan Motor Listrik Nasional Segera Meluncur, Dorong Indonesia Mandiri Otomotif

Ia menyebut urutan tersebut diperkirakan akan dipimpin oleh China di posisi pertama, disusul Amerika Serikat di posisi kedua, India di posisi ketiga, dan Indonesia di posisi keempat.

Prabowo mengatakan, proyeksi tersebut harus menjadi motivasi bagi Indonesia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak sekarang agar mampu menghadapi tantangan global di masa mendatang.

Menurutnya, generasi muda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional dalam 25 tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan mereka tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendukung pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen menghapus kelaparan dan menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Menurutnya, upaya tersebut menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu mewujudkan cita-cita sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Ia optimistis dengan kerja sama seluruh elemen bangsa, target pembangunan nasional tersebut dapat tercapai sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju pada 2050.* (d/dh)

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 14–15 Juli 2026 di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Bireuen, Aceh. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta sejumlah instansi teknis lainnya.

Baca Juga:

• BNPB Pastikan Pembangunan Huntap Aceh Timur Siap Masuk Tahap Pelaksanaan

Hasil pemantauan menunjukkan masih diperlukan percepatan pembangunan penguatan tebing sungai, normalisasi aliran sungai, perlindungan badan jalan, serta penyelesaian pembangunan jembatan permanen agar konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Tim Satgas PRR meminta pemerintah daerah bersama Pemerintah Aceh, BWS Aceh, BPJN, dan instansi terkait memperkuat koordinasi guna mempercepat penanganan infrastruktur permanen. Langkah tersebut dinilai penting agar akses transportasi, aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik dapat kembali pulih.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap Jembatan Gunongkong yang hingga kini belum dapat difungsikan setelah terdampak banjir bandang. Satgas PRR meminta pembangunan jembatan tersebut tetap menjadi bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Selain itu, Satgas PRR juga mendorong percepatan pembangunan jembatan darurat melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Satgas Jembatan TNI agar mobilitas masyarakat tetap terlayani sambil menunggu pembangunan jembatan permanen selesai.

Sementara itu di Kabupaten Bireuen, pendampingan difokuskan pada rehabilitasi Bendung Pante Lhong, Saluran Primer Aramco, pembangunan Jembatan Pante Lhong, serta pekerjaan revetment dan jetty sebagai bagian dari sistem pengendalian sungai dan irigasi.

Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menjaga pasokan air untuk sekitar 6.562 hektare lahan persawahan sekaligus melindungi kawasan dari ancaman abrasi dan perubahan alur sungai.

Satgas PRR menilai seluruh pekerjaan tersebut perlu diselesaikan secara terpadu agar fungsi irigasi, perlindungan infrastruktur, serta konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan optimal.

Selain pengawasan di lapangan, Satgas PRR juga menekankan pentingnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara BWS Aceh, BPJN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pembangunan yang terintegrasi, infrastruktur yang dibangun tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa depan.

Satgas PRR memastikan berbagai masukan dari pemerintah daerah akan ditindaklanjuti kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk percepatan penyelesaian sejumlah jembatan strategis yang hingga kini masih menjadi kendala mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.* (dh)

Pendampingan dilakukan oleh Tim BNPB bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera pada 15 Juli 2026. Fokus pendampingan meliputi kesiapan lahan, tata kelola pembangunan, validasi data calon penerima bantuan, hingga mekanisme penetapan inventor dan aplikator rumah tahan bencana.

Baca Juga:

• Satgas PRR Kawal Dana TKD Rp144,67 Miliar, Pemulihan Pascabencana Kabupaten Solok Dipercepat

Selain mempersiapkan pembangunan huntap, tim juga meninjau sejumlah hunian sementara (huntara) yang berada di Gampong Lubuk Pengpeng, Gampong Kabi, dan Kecamatan Banda Alam. Hasil pemantauan menunjukkan huntara yang telah dibangun berfungsi dengan baik dan telah dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, serta akses lingkungan.

Meski demikian, masih terdapat beberapa penyempurnaan teknis yang terus dikoordinasikan agar seluruh fasilitas pendukung dapat berfungsi secara optimal selama masyarakat masih menempati hunian sementara sebelum berpindah ke hunian tetap.

Dalam laporan kepada Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian, Tim BNPB menyebut progres rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Penyelesaian pembangunan huntara disebut telah mendekati target, sementara seluruh unit yang selesai dibangun telah dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana. Saat ini fokus pemerintah diarahkan pada percepatan kesiapan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari proses pemulihan jangka panjang.

Sebagai bagian dari persiapan tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah juga menyepakati penyelesaian rekomendasi inventor dan aplikator rumah tahan bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan teknologi konstruksi yang digunakan sesuai standar keamanan serta dikerjakan oleh pelaksana yang memiliki kompetensi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga telah menetapkan sebanyak 2.630 calon penerima hunian tetap melalui keputusan bupati. Jumlah tersebut terdiri atas 2.033 unit pembangunan di lokasi semula (insitu), 318 unit relokasi komunal, dan 279 unit relokasi mandiri.

Di sisi lain, proses rekonsolidasi data penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) Tahap II juga terus dilakukan. BNPB bersama pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan, validasi administrasi, hingga pemadanan data kependudukan guna memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

Berdasarkan evaluasi hingga 13 Juli 2026, dari target pembangunan 3.676 unit huntara, sebanyak 3.596 unit atau sekitar 97,8 persen telah selesai dibangun dan seluruhnya telah dihuni masyarakat.

Sementara itu, penyaluran Dana Tunggu Hunian Tahap I telah mencapai 420 kepala keluarga atau sekitar 97,2 persen dari total penerima. Adapun proses verifikasi DTH Tahap II masih terus berlangsung sebelum memasuki tahap penyaluran berikutnya.

Pada program bantuan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan, BNPB telah mengalokasikan bantuan untuk 5.318 unit rumah. Hingga pertengahan Juli 2026, bantuan telah disalurkan kepada 4.139 penerima, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian administrasi dan pencairan.

BNPB berharap seluruh tahapan validasi dan persyaratan dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Aceh Timur dapat segera dimulai dan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat.* (dh)

MEDAN – Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumaterafraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang membahas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jumat (17/7/2026). Rapat dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya bersama Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap.

Baca Juga:

• DPR Soroti WTP BGN Era Dadan, Pertanyakan Serapan Anggaran dan Catatan Keuangan

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Palacheta Subies Subianto mengatakan opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan yang baik. Meski begitu, menurutnya capaian tersebut bukan tujuan akhir, melainkan harus menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Fraksi Golkar juga mendorong Pemprov Sumut agar terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp12 triliun atau 95,87 persen dari target yang telah ditetapkan. DPRD menilai capaian tersebut cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan guna memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PAN. Juru Bicara Fraksi PAN Rizki Rifai Harahap berharap opini WTP dapat terus dipertahankan sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP harus diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya Timbul Sinaga turut memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Sumut mempertahankan opini WTP ke-12 secara berturut-turut. Ia menyebut capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari penyampaian Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada 1 Juli 2026.

Selain membahas pertanggungjawaban APBD, rapat juga mengagendakan penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam kesempatan tersebut, fraksi-fraksi DPRD turut menyampaikan berbagai masukan terkait peningkatan serapan anggaran, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengentasan kemiskinan, pengelolaan BUMD, hingga penanganan bahaya narkoba di Sumatera Utara.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan, Budi Hariono, mewakili Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane saat membuka Seminar Riset Literasi Artificial Intelligence (AI) yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Medan di Aula Dinas Kominfo Kota Medan, Jalan Sidorukun, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Demo Mahasiswa di Patung Kuda, Tiga Tuntutan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Disuarakan

"Dulu waktu saya kuliah tahun '95 atau '96, kami belajar mengetik sepuluh jari menggunakan mesin tik. Setelah itu masuk era komputer dengan DOS, kemudian berkembang ke disket, CD, hingga sekarang sudah memasuki era AI," ujarnya.

Budi mengaku saat ini dirinya juga memanfaatkan teknologi AI dalam mendukung pekerjaan sehari-hari, mulai dari penyusunan dokumen hingga kebutuhan administrasi. Namun menurutnya, kemudahan yang ditawarkan AI harus disikapi secara bijak agar tidak membuat pengguna menjadi malas berpikir.

Ia mencontohkan saat ini berbagai kebutuhan seperti penyusunan pidato maupun pembuatan dokumen dapat dilakukan hanya dengan beberapa perintah melalui aplikasi AI. Meski demikian, kemampuan berpikir dan kreativitas tetap harus menjadi kemampuan utama yang dimiliki setiap individu.

"Kemudahan yang diberikan AI jangan sampai membuat kita berhenti berkembang. Jadikan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan kemampuan, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir," katanya.

Sementara itu, Sekretaris PC IMM Kota Medan, Achmad Navish Isnaini, mengatakan seminar tersebut bertujuan meningkatkan literasi digital mahasiswa agar mampu memanfaatkan AI secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan kini sudah menjadi bagian dari dunia akademik, terutama dalam mendukung proses belajar, penelitian, hingga penyusunan berbagai tugas perkuliahan.

Meski demikian, Navish menegaskan AI tidak boleh mengurangi kualitas intelektual mahasiswa. Teknologi tersebut harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung produktivitas, bukan dijadikan pengganti proses berpikir dan analisis.

"AI harus dijadikan alat pendukung untuk membantu kebutuhan riset dan aktivitas sehari-hari, bukan menggantikan kemampuan berpikir manusia," ujarnya didampingi Ketua Panitia Seminar, Sutan Raja Hendi Firmansyah.

Seminar Literasi AI tersebut menghadirkan narasumber Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Mahardika Abdi Prawira Tanjung, serta Muhammad Fattah dari Dinas Kominfo Kota Medan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan secara etis dan produktif di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.* (dh)

PLTN mulai dipandang sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat, terutama seiring berkembangnya sektor industri, kawasan manufaktur, hingga pusat data. Selain itu, energi nuklir juga dinilai mampu mendukung target pemerintah dalam menekan emisi karbon menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

Baca Juga:

• APDESU INDONESIA Kecewa Dengan Komisi IV DPRD Batu Bara Soal Sampah!!

Keunggulan lain dari PLTN adalah kemampuannya beroperasi secara stabil selama 24 jam tanpa bergantung pada kondisi cuaca seperti pembangkit listrik tenaga surya maupun tenaga angin. Karakter tersebut membuat PLTN dinilai cocok sebagai pembangkit beban dasar (base load) dalam sistem kelistrikan nasional.

Selain menghasilkan emisi karbon yang rendah saat beroperasi, penggunaan PLTN juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil sehingga dapat memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai lokasi potensial pengembangan PLTN. Bangka Belitung menjadi salah satu daerah yang dinilai paling siap karena didukung infrastruktur dan dukungan pemerintah daerah. Selain itu, Kalimantan Barat juga masuk dalam kajian untuk mendukung kebutuhan energi sektor industri.

Jepara, Jawa Tengah, yang sejak lama telah menjadi lokasi kajian nuklir, masih masuk dalam daftar wilayah potensial. Sementara itu, Sulawesi dipertimbangkan sebagai lokasi pengembangan guna menopang kebutuhan listrik kawasan industri yang terus berkembang.

Meski demikian, pemerintah menegaskan seluruh proyek masih berada pada tahap studi kelayakan dan sosialisasi kepada masyarakat. Belum ada keputusan mengenai pembangunan fisik maupun peletakan batu pertama (groundbreaking).

Aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam pengembangan PLTN di Indonesia. Pemerintah melalui Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menyatakan bahwa teknologi reaktor generasi terbaru telah dilengkapi sistem keamanan pasif yang tetap mampu bekerja meski terjadi gangguan tertentu.

Namun demikian, keberhasilan PLTN tidak hanya bergantung pada teknologi. Pengawasan yang ketat, regulasi yang kuat, pengelolaan limbah radioaktif, hingga kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan operasional pembangkit nuklir.

Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi Small Modular Reactor (SMR) sebagai tahap awal pengembangan PLTN. Reaktor berkapasitas sekitar 100 hingga 300 MW tersebut dinilai lebih fleksibel, lebih mudah dibangun, dan sesuai dengan karakter sistem kelistrikan Indonesia yang tersebar di berbagai pulau.

Saat ini pemerintah menargetkan PLTN pertama dapat beroperasi pada rentang tahun 2032 hingga 2034. Namun target tersebut masih bergantung pada hasil studi kelayakan, proses perizinan, konsultasi publik, hingga kesiapan investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Dengan berbagai tahapan yang masih berlangsung, pemerintah menegaskan pengembangan PLTN bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah menjadi salah satu pilihan strategis dalam peta energi nasional untuk mendukung kebutuhan listrik jangka panjang Indonesia.* (dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan Panen Raya TNI Terintegrasi yang digelar secara serentak di 43 titik wilayah Indonesia, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• TNI Klaim Berkontribusi 55 Persen Target Produksi Beras Nasional 2026 Lewat Pendampingan Petani

"Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching beberapa minggu ini, motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor, motor listrik ya," ujar Prabowo.

Selain motor listrik nasional, Prabowo menyebut pemerintah juga terus mendorong produksi kendaraan lain yang dibuat oleh putra-putri Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus mampu memiliki industri otomotif sendiri dan tidak selalu bergantung pada produk luar negeri.

"Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia, kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan ketika harus menentukan kendaraan operasional bagi TNI. Saat itu, ia mengaku dihadapkan pada pilihan antara kendaraan impor yang lebih murah atau kendaraan produksi dalam negeri dengan harga lebih tinggi.

Prabowo mengatakan dirinya memilih kendaraan buatan Indonesia karena ingin mendukung perkembangan industri nasional.

"Kalau saya pilih yang murah ini, kapan Indonesia punya Jeep sendiri? Ya sudah, saya pilih yang agak mahal tapi buatan anak-anak Indonesia sendiri," ungkapnya.

Ia mencontohkan kendaraan taktis Maung yang kini telah digunakan oleh sejumlah personel TNI sebagai salah satu bukti kemampuan industri dalam negeri dalam menghasilkan kendaraan sendiri.

Prabowo juga menyebut penggunaan kendaraan listrik buatan Indonesia mulai diterapkan untuk mendukung kegiatan operasional aparat. Salah satunya kendaraan listrik yang mulai digunakan oleh Babinsa di sejumlah wilayah.

"Babinsa sudah mulai kan dapat motor-motor ya? Motor listrik," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, semakin banyaknya penggunaan produk dalam negeri menunjukkan perkembangan industri nasional. Ia berharap Indonesia ke depan mampu menjadi negara yang tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu memproduksi kendaraan sendiri.* (in/dh)

BATU BARA – Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP-U) Jilid II terkait persoalan pengelolaan sampah yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, Kamis (16/7/2026), menuai kritik keras dari Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Indonesia. Organisasi tersebut menilai rapat yang diharapkan menjadi momentum membongkar persoalan tata kelola sampah justru berakhir tanpa jawaban yang memuaskan.

Kekecewaan itu disampaikan langsung oleh M. Adam Malik, S.Sos, usai mengikuti jalannya rapat di ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Miris! Gadis 15 Tahun Jadi Korban Cabul Ayah Kandung , Terungkap Usai Berani Cerita ke Warga

"Bagi kami, RDP ini jauh dari harapan. Banyak pihak yang dipanggil tidak hadir, sedangkan perwakilan yang datang tidak memberikan penjelasan yang mampu menjawab persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Batu Bara. Masyarakat tentu berharap solusi, bukan jawaban yang normatif," tegas Adam Malik.

APDESU menilai para pihak yang hadir belum menunjukkan kesiapan dalam memaparkan sistem pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan yang disampaikan dinilai minim data, tidak komprehensif, dan belum mampu menggambarkan secara utuh bagaimana tata kelola sampah dijalankan di Kabupaten Batu Bara.

Menurut APDESU, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keseriusan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menangani persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah.

"Persoalan sampah bukan masalah sepele. Ini menyangkut kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, hingga kualitas pelayanan publik. Kalau OPD yang hadir saja tidak mampu menjelaskan secara rinci, bagaimana masyarakat bisa yakin persoalan ini ditangani secara serius?" lanjutnya.

APDESU juga mengkritik RDP yang dinilai belum menghasilkan rekomendasi maupun langkah konkret. Menurut mereka, rapat semestinya menjadi forum untuk mencari solusi, bukan sekadar memenuhi agenda formal tanpa tindak lanjut yang jelas.

Organisasi tersebut meminta Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara mengambil sikap lebih tegas dengan memanggil kembali seluruh pihak yang berwenang agar hadir secara langsung, membawa data, dokumen, serta dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan sampah di hadapan publik.

APDESU menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Batu Bara. Mereka berharap DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar setiap instansi terkait dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab.* (dh)

Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026), membahas laporan keuangan BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Sejumlah anggota DPR meminta penjelasan mengenai dasar pemberian opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga:

• BGN Ungkap Tunggakan Rp1,6 Triliun ke Pihak Ketiga, Ini Rincian Utangnya

"Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," ujar Muazzim dalam rapat tersebut.

Menurut Muazzim, penghargaan opini WTP perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan penyajian laporan keuangan. Ia meminta agar capaian penggunaan anggaran dan dampak program BGN terhadap masyarakat juga menjadi perhatian.

Selain Muazzim, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga meminta BGN tidak hanya berfokus pada predikat WTP, tetapi menunjukkan capaian program yang telah dirasakan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan lembaga pemerintah tidak cukup hanya diukur melalui laporan keuangan, tetapi juga melalui hasil kerja dan manfaat yang diberikan kepada publik.

Sementara itu, anggota DPR Heru Tjahjono menyoroti adanya tunggakan pembayaran BGN tahun 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Ia meminta persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

"Kalau melihat laporan yang disampaikan, ada tunggakan, ada carry over, ada pembayaran yang harus dibayar tahun depan. Ini harus segera diselesaikan," ujarnya.

Anggota DPR lainnya, Yahya Zaini, turut mempertanyakan dasar BGN mendapatkan opini WTP apabila realisasi anggaran masih berada di kisaran 60 persen. Ia juga meminta penjelasan terkait sejumlah catatan dan temuan dalam pemeriksaan sebelumnya.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihak yang paling tepat menjelaskan pemberian opini WTP adalah BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Menurut Agustina, opini WTP bukan berarti tidak ada masalah sama sekali dalam laporan keuangan, melainkan menunjukkan bahwa penyajian laporan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Namun mengenai opini WTP, yang paling tepat menjawab adalah BPK karena BPK yang memberikan opini," kata Agustina.

Ia menjelaskan bahwa setiap laporan keuangan tetap dapat memiliki catatan maupun temuan yang harus ditindaklanjuti. Sebagian temuan, kata dia, sudah mulai diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pemantauan.

Agustina juga mengungkapkan adanya kejanggalan terkait pengajuan anggaran biaya tambahan (ABT) BGN pada 2025. Menurutnya, saat itu anggaran awal belum sepenuhnya terserap, tetapi pengajuan tambahan anggaran sudah dilakukan.

Akibatnya, realisasi anggaran BGN tahun 2025 disebut hanya mencapai sekitar 66 persen. Agustina menegaskan dirinya tidak dapat menjelaskan lebih jauh karena tidak berada dalam posisi tersebut saat periode kepemimpinan sebelumnya.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Agus saat melaporkan pelaksanaan panen raya terintegrasi komoditas tebu, padi, dan kedelai kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Petani Makin Sejahtera, Ada yang Disebut Bisa Liburan ke Hong Kong

"Total luas panen mencapai 6,26 juta hektare dengan produksi 19,2 juta ton beras, atau telah mendukung 55,24 persen target produksi beras nasional tahun 2026," ujar Agus dalam laporannya.

Menurut Agus, keterlibatan TNI di sektor pertanian merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional.

Selain padi, masing-masing matra TNI juga memiliki peran dalam pendampingan sejumlah komoditas strategis. TNI Angkatan Udara (TNI AU) fokus mendukung pengembangan tanaman tebu bersama pihak swasta dan asosiasi petani.

Dalam program tersebut, TNI AU mendampingi pengelolaan lahan tebu seluas 236.048 hektare yang diproyeksikan menghasilkan sekitar 18,386 juta ton tebu atau setara 1,36 juta ton gula.

Agus menyebut pengembangan sektor tebu tidak hanya menghasilkan gula, tetapi juga membuka peluang hilirisasi melalui produksi molase, bioetanol untuk kebutuhan industri maupun farmasi, hingga pupuk organik.

Sementara itu, TNI Angkatan Laut (TNI AL) berperan dalam pengembangan komoditas kedelai dengan pendampingan lahan seluas 2.432 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah.

Dari lahan tersebut, produksi kedelai tercatat mencapai 3.676 ton. Selain itu, TNI AL juga melakukan pembukaan lahan baru seluas 3.110 hektare dengan perkiraan hasil produksi mencapai 5.287 ton.

Panglima TNI menilai kerja sama antara TNI, pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian pangan Indonesia.

Menurutnya, program pendampingan pertanian yang dilakukan TNI menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Panen raya ini menjadi bukti nyata TNI hadir memperkuat kemandirian pangan dan memajukan perekonomian bangsa," kata Agus.* (k/dh)

Pada Jumat sore sekitar pukul 18.00 WIB, para peserta aksi terlihat meninggalkan kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan setelah perwakilan massa menyampaikan pernyataan penutup. Usai massa membubarkan diri, kepolisian secara bertahap membuka kembali akses jalan dari arah Patung Kuda menuju kawasan Gambir.

Baca Juga:

• Demo Mahasiswa di Patung Kuda, Tiga Tuntutan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Disuarakan

Beberapa peserta aksi masih terlihat berada di sekitar lokasi sambil menunggu situasi benar-benar kondusif. Aparat kepolisian tetap melakukan penjagaan untuk memastikan arus lalu lintas berjalan lancar dan tidak terjadi gangguan setelah aksi selesai.

Perwakilan Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat (MPR), Muhammad Annur, menyampaikan bahwa pihaknya masih merasa kecewa karena massa tidak diperbolehkan menyampaikan aspirasi tepat di kawasan Patung Kuda. Menurutnya, lokasi tersebut menjadi titik penting untuk menarik perhatian masyarakat terhadap tuntutan yang mereka bawa.

"Tujuannya untuk memberikan atensi kepada masyarakat agar mengetahui kondisi yang sedang kami perjuangkan dan menyampaikan tuntutan terkait berbagai persoalan yang ada," ujar Annur kepada wartawan di lokasi.

Ia mengatakan pihaknya akan kembali melakukan konsolidasi internal setelah aksi tersebut. Rencana aksi lanjutan disebut akan dilakukan dalam waktu sekitar dua pekan mendatang setelah evaluasi dan persiapan dilakukan oleh pihak aliansi.

"Kami akan melakukan konsolidasi dan evaluasi terlebih dahulu. Setelah itu, aksi berikutnya akan kami jalankan sesuai dengan rencana yang sudah disusun," katanya.

Sebelumnya, aksi yang berlangsung di kawasan Monas tersebut mendapat pengamanan dari aparat gabungan. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas serta memasang sejumlah barikade guna menjaga keamanan dan mengatur mobilitas masyarakat di sekitar lokasi.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya TNI Terintegrasi yang digelar secara serentak di 43 titik wilayah Indonesia, salah satunya di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Ketahanan Pangan Bukan Cuma Tugas Kementan, TNI Ikut Turun Tangan

Prabowo juga menyinggung rencana peluncuran motor listrik nasional sebagai salah satu upaya memperkuat industri dalam negeri. Menurutnya, kendaraan modern nantinya juga diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat luas, termasuk para petani.

"Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi ada berapa petani yang sudah lapor ke saya, dia sekarang sudah libur ke Hong Kong. Saya senang, ya kan," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menilai kondisi tersebut menjadi tanda adanya perubahan positif terhadap taraf hidup petani. Ia berharap peningkatan kesejahteraan tersebut dapat terus berlanjut melalui berbagai program pembangunan nasional.

Selain membahas kesejahteraan petani, Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap optimistis terhadap masa depan Indonesia. Ia menyebut kerja keras dan semangat membangun menjadi kunci agar Indonesia mampu mencapai cita-cita sebagai negara yang makmur.

Panen Raya TNI Terintegrasi sendiri menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur TNI dengan komoditas pertanian seperti padi, tebu, dan kedelai di sejumlah daerah.* (in/dh)

Don Ritto terlihat keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Sebelumnya, saat proses penyerahan dari Polri, ia masih menggunakan rompi tahanan milik Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• Polri Tegaskan Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah dan Don Ritto Berdasarkan Dua Alat Bukti

Penahanan ini dilakukan setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara dari Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Dalam perkara tersebut, selain Don Ritto, penyidik juga menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah sebagai tersangka.

Kejagung juga telah menerbitkan sejumlah surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang menyeret kedua tersangka tersebut.

Sebelumnya, penyidik Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait perkara ini, salah satunya rumah milik Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa emas seberat 74 kilogram serta uang dalam berbagai mata uang asing dan rupiah. Total nilai barang bukti yang diamankan disebut mencapai sekitar Rp476 miliar.

Polri sebelumnya menyatakan penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah dan Don Ritto dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti. Selanjutnya, penanganan perkara diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum berikutnya.* (in/dh)

Prabowo menilai program tersebut menjadi bukti bahwa urusan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

Baca Juga:

• Prabowo Target Bangun 30 Pabrik Etanol, Indonesia Bersiap Pakai Bensin E20

Menurut Prabowo, kolaborasi antarinstansi merupakan bentuk nyata semangat gotong royong dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap peran TNI yang ikut mendukung sektor pertanian melalui pendampingan berbagai komoditas strategis.

Prabowo mengatakan keterlibatan TNI dalam program pangan menunjukkan bahwa institusi tersebut tidak hanya menjalankan tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat dalam menghadapi tantangan nasional.

"Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya bertugas menjaga pertahanan dan keamanan, tapi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia," katanya.

Panen Raya TNI kali ini digelar secara serentak di 43 titik wilayah Indonesia dengan melibatkan sejumlah komoditas, seperti padi, kedelai, dan tebu.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan masing-masing matra memiliki fokus pendampingan berbeda dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

TNI Angkatan Darat (AD) berperan dalam pendampingan produksi padi, TNI Angkatan Laut (AL) fokus pada pengembangan kedelai, sementara TNI Angkatan Udara (AU) mendukung sektor tebu.

Sebelumnya, Prabowo juga menyebut pemerintah terus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat produksi pangan nasional. Ia berharap sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya kemandirian pangan Indonesia.* (mt/dh)