Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, saat melakukan peninjauan lokasi ruas jalan yang menghubungkan Nagori Bandar Tinggi menuju perbatasan Kabupaten Batu Bara, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• Krisis Air Bersih Meluas, Rico Waas Kerahkan Armada Damkar untuk Menjangkau Permukiman Warga Medan

Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Simalungun dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan akses jalan akan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi wilayah.

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur yang baik akan membuka akses, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar Bupati.

Ia menjelaskan, peningkatan ruas jalan tersebut akan dikerjakan pada tahun 2026 dengan panjang sekitar 1,3 kilometer dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun.

Bupati berharap, proyek tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya warga Nagori Bandar Tinggi dan Kecamatan Bandar Masilam, terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.

Sementara itu, Anggota DPRD sekaligus tokoh masyarakat H. Girun menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Ia menilai proyek perbaikan jalan ini sudah lama dinantikan masyarakat.

"Atas nama masyarakat Nagori Bandar Tinggi, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Simalungun yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di daerah kami," ujarnya.

Ia juga berharap pembangunan jalan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Peninjauan ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Simalungun dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan warga hingga ke pelosok daerah.*

(dh)

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara jajaran PWI Jawa Barat dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

"Alhamdulillah hari ini kita sudah berdiskusi mengenai persiapan Kota Bandung untuk menjadi tuan rumah Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat. Rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus," ujar Farhan.

Ia menyebutkan, pelaksanaan Konprov direncanakan berlangsung pada pekan kedua Agustus 2026. Pemerintah kota akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung untuk memastikan kesiapan teknis kegiatan.

Menurut Farhan, penyelenggaraan Konprov PWI Jabar di Kota Bandung menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem media sekaligus meningkatkan kualitas jurnalistik di daerah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri A. menjelaskan bahwa Konprov merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang memiliki agenda strategis, mulai dari laporan pertanggungjawaban, penyusunan program kerja, hingga pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode berikutnya.

"Ini adalah hajatan lima tahun sekali. Agenda utamanya memilih ketua, menyusun program kerja, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kami merencanakan pelaksanaannya pada 12–13 Agustus 2026 dengan estimasi peserta sekitar 1.500 hingga 2.000 anggota PWI se-Jawa Barat," kata Ahmad Syukri.

Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkot Bandung yang sejak awal telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pemkot Bandung. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kompetensi jurnalistik di Jawa Barat," ujarnya.

Selain Konprov, PWI Jawa Barat juga akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 24–25 Juni 2026 di Kota Bandung sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme insan pers.

Ketua Panitia Konprov PWI Jabar 2026, Roberto Purba, menilai dukungan Pemkot Bandung menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan media dalam mendorong pembangunan daerah serta menciptakan iklim jurnalistik yang sehat dan profesional.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, turut menyambut baik pelaksanaan Konprov di Kota Bandung dan berharap kegiatan tersebut dapat memperkaya literasi jurnalistik di daerah.*

(dh)

Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antara insan pers dan sektor perbankan dalam memperkuat edukasi publik terkait peran lembaga keuangan daerah.

Baca Juga:

• Forwakum Asahan–Tanjungbalai Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Jurnalisme Hukum

Kategori khusus ini menyediakan total hadiah sebesar Rp75 juta untuk para pemenang dan nominee terbaik. Masing-masing juara kategori akan mendapatkan hadiah Rp15 juta, sementara dua nominee terbaik memperoleh masing-masing Rp5 juta.

Kesit menambahkan, kompetisi ini juga menjadi ruang bagi jurnalis untuk mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari inovasi layanan perbankan, transformasi digital, hingga kontribusi Bank Jakarta dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai upaya memperkuat literasi keuangan masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan komunitas media.

"Kami meyakini media memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman publik mengenai layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kompetisi ini, kami berharap lahir karya yang menggambarkan secara objektif inovasi dan kontribusi Bank Jakarta," ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, juga menegaskan bahwa kategori ini diharapkan mampu mendorong jurnalis menghasilkan karya yang informatif, edukatif, dan inspiratif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan.

Kompetisi ini terbuka bagi seluruh wartawan di Indonesia dengan tiga kategori lomba, yakni Berita Feature, Artikel Opini, dan Foto Feature. Adapun tema yang diangkat meliputi penguatan UMKM, digitalisasi perbankan Jakarta, serta ekosistem keuangan daerah.

Seluruh karya wajib mencantumkan kata kunci "Bank Jakarta" dan dapat dikirim hingga 31 Juli 2026. Pada tahap awal, dewan juri akan menyeleksi lima karya terbaik di setiap kategori berdasarkan aspek jurnalistik, kedalaman analisis, akurasi data, serta kualitas penyajian.

Melalui ajang ini, PWI Jaya dan Bank Jakarta berharap dapat memperkuat literasi keuangan masyarakat, meningkatkan reputasi perbankan daerah, serta memperluas eksposur positif melalui pemberitaan media massa di Indonesia.*

(dh)

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.11 WIB, dolar AS berada di level Rp 17.959 atau menguat 15,5 poin (0,09%) dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Kembali Melemah, Buyback Turun Tajam hingga Rp 92 Ribu per Gram

Adapun terhadap dolar Singapura, mata uang AS melemah tipis 0,02 persen. Namun di sisi lain, dolar AS masih mencatat penguatan terhadap yuan China sebesar 0,03 persen.

Pergerakan serupa juga terlihat terhadap yen Jepang yang melemah 0,04 persen, serta baht Thailand yang turun 0,19 persen. Sementara itu, dolar AS masih menguat tipis terhadap ringgit Malaysia sebesar 0,03 persen.

Tekanan terhadap rupiah yang membuat dolar AS mendekati level Rp 18.000 ini menjadi perhatian pelaku pasar, terutama di tengah dinamika global yang masih dipengaruhi ekspektasi kebijakan moneter dan sentimen ekonomi internasional.

Sejumlah analis menilai, pergerakan rupiah ke depan masih akan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga global serta arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik.*

(d/dh)

Berdasarkan data dari situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat hari ini turun Rp 24.000 per gram menjadi Rp 2.689.000 per gram.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah ke Level 5.899, Sektor Teknologi dan Properti Jadi Penopang Pasar

Untuk ukuran terkecil, emas 0,5 gram dibanderol Rp 1.394.500, sedangkan emas 10 gram dijual Rp 26.385.000. Adapun emas ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram berada di level Rp 2.629.600.000.

Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam bergerak di rentang Rp 2.759.000 hingga Rp 2.689.000 per gram. Sementara dalam satu bulan terakhir, harga tercatat melemah dari kisaran Rp 2.819.000 per gram.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen yang dipotong langsung dari nilai transaksi.

Dengan kondisi harga yang kembali terkoreksi, pelaku pasar disarankan untuk mencermati pergerakan emas global dan nilai tukar rupiah sebelum mengambil keputusan investasi, mengingat emas masih menjadi salah satu instrumen lindung nilai jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi global.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVIII di Bandar Lampung. Dalam kesempatan tersebut, ia menceritakan pengalamannya ketika menggunakan Maung saat menghadapi hujan deras.

Baca Juga:

• Prabowo Targetkan Indonesia Punya Mobil Nasional, Pengusaha Muda Diajak Bangun Industri Karya Anak Bangsa

"Suatu saat saya tidur di mobil, karena hujan deras di luar, tahu-tahu ada bunyi 'tek tek tek', saya bangun, rupanya bocor. Ya namanya mobil baru, saya kirim kembali lah, ini kan buatan Pindad. Saya bilang, tolonglah bocornya dikurangi," ujar Prabowo, dikutip Kamis (11/6/2026).

Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut pernah mengeluarkan bunyi cukup keras saat digunakan melintasi jalur pegunungan. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi keinginannya untuk tetap menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas.

"Tapi nggak apa-apa. Demi nasionalisme, saya tetap akan pakai mobil ini," tegasnya.

Prabowo menilai sudah saatnya Indonesia memiliki dan membanggakan kendaraan produksi sendiri. Ia menegaskan, sebagai kepala negara dirinya ingin memberikan contoh nyata dalam mendukung produk karya anak bangsa dibandingkan menggunakan kendaraan impor.

Menurutnya, setelah lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, industri otomotif nasional harus mampu berdiri sejajar dengan produsen kendaraan global.

"Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita sudah merintis, TNI pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia. Presidenmu sekarang pakai mobil buatan rakyat sendiri," katanya.

Prabowo juga mengaku kini tidak lagi mempertimbangkan kendaraan mewah produksi luar negeri karena merasa memiliki tanggung jawab untuk mendorong penggunaan produk nasional.

Meski mengakui kualitas Maung masih terus disempurnakan, Prabowo memaklumi kondisi tersebut karena kendaraan itu tergolong baru dikembangkan.

"Namanya sesuatu yang baru, mungkin tidak sebagus saya pakai BMW atau Mercedes. Tapi saya pakai Maung," ujarnya.

Dukungan Prabowo terhadap Maung dinilai menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat industri pertahanan dan otomotif nasional. Kehadiran kendaraan produksi dalam negeri tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk buatan Indonesia serta mendorong pengembangan teknologi otomotif nasional ke depan.*

(d/dh)

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, tersangka merupakan residivis kasus narkotika yang selama ini menjalankan aksinya dengan berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari pantauan aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Kemenhub dan Pemprov Sumut Matangkan Proyek BRT Mebidang Berbasis Bus Listrik, Ditargetkan Beroperasi 2027

Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Setia Raya, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, pada akhir Mei 2026. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai barang bukti yang diduga terkait jaringan peredaran narkoba.

Polisi mengamankan sebanyak 10.447 butir pil ekstasi, 828 pod vaping liquid yang diduga mengandung zat terlarang, serta 59,36 gram ganja. Selain itu, petugas juga menyita tiga unit mobil mewah, empat sepeda motor, dan uang tunai senilai Rp246 juta.

Barang bukti tersebut diduga merupakan hasil keuntungan dari aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan tersangka dalam beberapa waktu terakhir.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menegaskan bahwa pengungkapan kasus narkoba tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti. Menurutnya, aparat harus menelusuri aliran dana dan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut.

Karena itu, pihaknya mendorong agar kasus-kasus besar narkotika yang berhasil diungkap dapat dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah tersebut dinilai penting untuk memiskinkan pelaku kejahatan dan memutus mata rantai bisnis narkoba.

Calvijn juga meminta jajarannya berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara dan pihak kejaksaan guna mendalami kemungkinan adanya unsur pencucian uang dalam perkara tersebut.

Polrestabes Medan menegaskan akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam distribusi narkotika maupun pengelolaan aset hasil kejahatan.*

(ds/dh)

Meski dibuka di zona merah, pergerakan IHSG pada awal perdagangan terpantau relatif stabil. Indeks bergerak di kisaran level tertinggi 5.929 dan level terendah 5.885 pada menit-menit awal transaksi.

Baca Juga:

• IHSG Bangkit ke Level 5.800, Saham Perbankan Jadi Motor Penguatan Bursa

Hingga pukul 09.06 WIB, sebanyak 260 saham bergerak menguat, 308 saham mengalami penurunan, dan 391 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Di tengah pelemahan indeks, sejumlah sektor masih menunjukkan kinerja positif. Sektor teknologi menjadi pendorong utama dengan kenaikan 2,23 persen. Penguatan juga terjadi pada sektor properti yang naik 1,47 persen serta sektor energi yang bertambah 1,16 persen.

Selain itu, sektor infrastruktur, kesehatan, barang konsumsi nonprimer, industri, barang konsumsi primer, dan transportasi turut bergerak di zona hijau meskipun dengan kenaikan yang relatif terbatas.

Sebaliknya, tekanan terjadi pada sektor barang baku yang turun 0,06 persen dan sektor keuangan yang melemah 0,08 persen.

Pada jajaran saham dengan kenaikan tertinggi atau top gainers, saham PT Multitrend Indo Tbk (BABY) memimpin setelah melonjak 32,28 persen ke level 250. Disusul saham KBLV yang naik 25,84 persen ke level 112 dan saham RISE yang menguat 25 persen ke posisi 1.300.

Selain itu, saham KOPI tercatat naik 21,33 persen ke level 182, sementara saham MLPT menguat 20 persen hingga mencapai harga 21.600 per saham.

Di sisi lain, saham PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) menjadi salah satu saham yang mengalami penurunan terdalam dengan koreksi 9,02 persen ke level 111. Saham RAAM turun 7,5 persen ke level 222, diikuti BLOG yang melemah 7,47 persen ke posisi 322.

Sementara itu, saham FLMC terkoreksi 7,27 persen ke level 102 dan saham SPTO turun 7,02 persen menjadi 530 per saham.

Pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen domestik dan global yang berpotensi memengaruhi arah perdagangan saham dalam beberapa waktu ke depan, termasuk perkembangan ekonomi nasional, nilai tukar rupiah, serta dinamika harga energi dunia.*

(oz/dh)

Yusril mengatakan pemerintah menghormati putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 3 tahun kepada para terdakwa. Menurutnya, putusan tersebut mencerminkan independensi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

Baca Juga:

• Kodim 1710/Mimika Bangun 6 Jembatan Garuda di Tiga Distrik, Akses Warga Papua Tengah Makin Terbuka

Ia menilai majelis hakim telah mempertimbangkan secara cermat tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa sebelum menjatuhkan hukuman. Bahkan, salah satu terdakwa menerima hukuman yang lebih berat dibanding tuntutan yang diajukan sebelumnya.

Yusril juga mengapresiasi keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada dua terdakwa. Menurut dia, langkah tersebut menjadi pesan tegas bahwa institusi negara tidak memberikan ruang bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

"Tidak ada tempat bagi oknum aparat yang melakukan tindakan anarkis, melanggar hukum, atau menggunakan kekerasan untuk membungkam pihak lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kebebasan berpendapat dan melindungi ruang demokrasi yang sehat. Ia menilai keberadaan aktivis masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia memiliki peran penting dalam mengawal jalannya demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Menurutnya, segala bentuk intimidasi, kekerasan fisik, maupun tindakan balas dendam terhadap warga negara yang menyampaikan kritik harus ditolak dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Yusril juga menyampaikan keprihatinan atas dampak yang dialami Andrie Yunus akibat peristiwa tersebut. Korban diketahui mengalami cedera serius yang menyebabkan gangguan permanen pada salah satu matanya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis kepada empat anggota TNI yang terbukti melakukan penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat terhadap Andrie Yunus.

Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk penegakan hukum terhadap aparat negara sekaligus pengingat penting bahwa setiap pelanggaran hukum harus diproses secara adil tanpa memandang status maupun jabatan pelakunya.*

(in/dh)

Menurut Tito, perubahan harga BBM berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi di berbagai daerah. Namun hingga saat ini, pemerintah masih mencermati sejauh mana dampak kebijakan tersebut terhadap pergerakan harga barang dan jasa di masyarakat.

Baca Juga:

• Harga Pertamax Naik Tajam, DPR Ingatkan Risiko Lonjakan Pengguna Pertalite dan Ancaman Gangguan Pasokan

Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 mulai berlaku setelah PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Dalam kebijakan terbaru tersebut, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina menjelaskan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku untuk produk BBM nonsubsidi. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta biaya penyediaan energi.

Meski terjadi kenaikan pada sejumlah produk BBM nonsubsidi, beberapa jenis bahan bakar lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi masih dipertahankan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi sebesar Rp6.800 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Sejumlah pihak menilai dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi nasional kemungkinan tidak terlalu besar karena mayoritas masyarakat masih menggunakan BBM bersubsidi. Namun pemerintah tetap melakukan pengawasan guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap tingkat inflasi tetap berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga di tengah dinamika harga energi global.*

(in/dh)

Yahya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati. Menurutnya, kritik dan masukan terhadap program pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan yang terbuka.

Baca Juga:

• Kasus MBG Kian Jadi Sorotan, KPK Klarifikasi Daftar Nama yang Viral dan Bantah Isu Keterlibatan Pimpinan

Ia menjelaskan bahwa audit terhadap penggunaan anggaran negara merupakan kewenangan lembaga resmi, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu, masyarakat diminta menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional.

Yahya meyakini BGN telah menjalani proses audit sebagaimana kementerian dan lembaga negara lainnya. Namun hingga kini hasil audit tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat.

Menurut dia, hasil audit nantinya akan menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengetahui apakah terdapat persoalan dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran.

Selain audit reguler, Yahya menyebut BPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau diperlukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap suatu program.

"Jika diperlukan, BPK dapat melakukan audit investigasi sehingga dapat diketahui letak persoalan dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam kelompok MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN di Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Para peserta aksi membawa berbagai poster berisi kritik terhadap program tersebut, termasuk desakan agar dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran. Massa juga meminta pemerintah melakukan perbaikan tata kelola guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, program tersebut menjadi perhatian publik dan terus mendapat sorotan terkait pelaksanaannya.

DPR menilai hasil audit yang dilakukan lembaga berwenang akan menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah evaluasi dan perbaikan terhadap program tersebut di masa mendatang.*

(d/dh)

Mengusung tema "Beyond Limit, Bound by Spirit", kegiatan tahun ini tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga ruang kolaborasi yang mempertemukan peserta dari sekitar 35 Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) wilayah di seluruh United Kingdom.

Baca Juga:

• Purbaya Bakal ke China dan Inggris Promosikan Surat Utang RI

"Perjalanan panjang yang ditempuh peserta dari berbagai wilayah untuk hadir di Manchester merupakan bentuk komitmen luar biasa yang menjadi kunci sukses kegiatan ini," ujarnya.

Kompetisi yang digelar mencakup berbagai cabang olahraga dan seni. Pada kategori olahraga, PPI Manchester tampil dominan dengan meraih gelar juara pada cabang sepak bola, bola voli, dan bulu tangkis ganda putri.

Sementara itu, PPI Edinburgh berhasil menjadi juara pada cabang Mobile Legends dan bulu tangkis ganda putra. PPI Nottingham juga mencatat prestasi dengan menjuarai nomor bulu tangkis ganda campuran.

Di bidang seni, karya fotografi bertajuk "Identitasku Tetap Indonesia" karya I Gde Yudhi Hendrawan dari Nottingham berhasil meraih posisi pertama. Pada kategori ilustrasi, juara diraih oleh Fitrikhasanah Srihadining Putri dari Warwick dan Coventry.

Adapun kategori pertunjukan seni dimenangkan oleh sejumlah perwakilan daerah, di antaranya Adinda Deswita Ilmalia dari Greater Glasgow untuk kategori solo vokal, grup Nobel dari Greater Manchester pada kategori band, Estetika Chinta Pertiwi dari Warwick dan Coventry untuk kategori tari, serta Saung Angklung Edinburgh yang meraih juara pertama kategori Cultural Performance.

Ketua Panitia PPI UK Olympics 2026, Tony Irawan, menilai keberhasilan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi seluruh peserta, panitia, dan komunitas diaspora Indonesia yang turut mendukung pelaksanaan acara.

Menurutnya, keberagaman asal peserta yang datang dari wilayah utara hingga selatan Inggris menjadi bukti kuatnya semangat persatuan yang terbangun di kalangan pelajar Indonesia di luar negeri.

Puncak kegiatan berlangsung melalui malam penghargaan Gala Nusantara yang digelar di The Grove Bar, Manchester. Acara tersebut menampilkan berbagai pertunjukan budaya Indonesia, termasuk tarian tradisional Bali dan Jawa yang dibawakan kelompok Estetika Chinta Pertiwi.

Kegiatan itu juga dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Britania Raya dan Irlandia, Desra Percaya. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi semangat nasionalisme yang terus dijaga oleh pelajar dan diaspora Indonesia meskipun berada jauh dari tanah air.

"Di mana pun berada, Indonesia harus tetap berdiri sebagai satu kesatuan. Persatuan itulah yang membuat acara ini menjadi sangat bermakna," kata Desra.

Melalui PPI UK Olympics 2026, para pelajar dan diaspora Indonesia kembali menunjukkan bahwa perbedaan jarak dan wilayah tidak menjadi penghalang untuk membangun kolaborasi, persatuan, dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia di kancah internasional.*

(dh)

Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian penting karena WPN-6 merupakan platform keempat yang berhasil berproduksi dari total enam platform yang direncanakan dalam proyek pengembangan Lapangan Lepas Pantai Sisi Nubi.

Baca Juga:

• Di Tengah Ancaman Krisis Energi, PHM Malah Dongkrak Produksi Migas Lapangan Handil hingga 15.020 BOPD

PT Pertamina Hulu Mahakam menargetkan kedua sumur tersebut dapat terus dioptimalkan hingga menghasilkan produksi gabungan sekitar 20 MMSCFD setelah proses stabilisasi fasilitas dan sumur selesai dilakukan.

General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, mengatakan tambahan produksi dari proyek tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional, khususnya dari Wilayah Kerja Mahakam yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama pasokan energi Indonesia.

Menurut Setyo, pengembangan Lapangan Sisi Nubi juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta menjaga pasokan gas bagi kebutuhan industri dan masyarakat.

"Keberhasilan proyek ini menunjukkan komitmen PHM dalam mempertahankan produksi migas nasional sekaligus mendukung target ketahanan energi Indonesia," ujarnya.

Sebelum WPN-6 beroperasi, proyek SNB AOI 1-3-5 telah lebih dahulu mencatat keberhasilan melalui pengoperasian Platform WPS-4 pada Desember 2025, WPS-5 pada Februari 2026, serta WPN-7 pada Maret 2026.

PHM menjelaskan bahwa pengembangan lapangan migas yang telah memasuki fase matang membutuhkan inovasi teknologi untuk menekan penurunan produksi alamiah yang umumnya terjadi pada lapangan-lapangan lama.

Selain penerapan teknologi, keberhasilan pengoperasian WPN-6 juga ditunjang oleh serangkaian pengujian teknis yang dilakukan sebelum fasilitas mulai berproduksi. Tahapan tersebut meliputi Emergency Shutdown Test, pembersihan sumur, hingga pengujian kebocoran guna memastikan seluruh fasilitas beroperasi secara aman dan andal.

Setyo menegaskan keberhasilan proyek tidak terlepas dari kolaborasi berbagai unit kerja di lingkungan perusahaan serta dukungan dari SKK Migas dan para pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari PT Pertamina Hulu Indonesia, PHM menyatakan akan terus menjalankan kegiatan usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung target produksi energi nasional sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia di masa mendatang.*

(dh)

Laga ini menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda setelah berhasil melangkah ke babak empat besar turnamen. Australia diprediksi menjadi salah satu lawan terkuat yang dihadapi Indonesia sepanjang kompetisi berlangsung.

Baca Juga:

• Nova Arianto Optimistis Hadapi Australia di Piala AFF U-19 2026, Garuda Muda Siap Tampil Maksimal

Nova berharap para pemain mampu tampil tanpa rasa takut meski menghadapi lawan yang memiliki kualitas tinggi. Menurut dia, mental bertanding dan disiplin menjadi faktor penting untuk meraih hasil positif.

"Saya harap pemain bisa disiplin, tidak takut, dan memiliki mental yang kuat sehingga dapat menikmati pertandingan dan memberikan hasil terbaik," ujar Nova, dikutip Kamis (11/6/2026).

Selain melakukan pematangan strategi, Timnas Indonesia juga mendapat tambahan kekuatan menjelang laga semifinal. Bek keturunan Indonesia-Australia, Mathew Baker, dipastikan segera bergabung dengan skuad Garuda Nusantara setelah menyelesaikan tugas bersama tim nasional senior.

Kehadiran Baker diyakini dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia saat menghadapi tekanan permainan Australia. Pemain tersebut bahkan berpeluang langsung masuk ke dalam susunan pemain utama.

Dukungan suporter di Stadion Utama Sumatera Utara juga diharapkan menjadi energi tambahan bagi Timnas U19 Indonesia untuk mengamankan tiket menuju partai final.

Pertandingan semifinal antara Indonesia dan Australia dijadwalkan berlangsung pukul 20.15 WIB dan akan disiarkan secara langsung melalui televisi nasional serta layanan streaming resmi.

Kemenangan atas Australia akan membawa Garuda Muda selangkah lebih dekat untuk meraih gelar juara ASEAN U19 Championship 2026 di hadapan pendukung sendiri.*

(k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Polri yang mengatur penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar organisasi kepolisian.

Baca Juga:

• Pasal 28A UU Polri Disorot, DPR Tegaskan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Sudah Sesuai Putusan MK

"Di luar ketentuan tersebut, anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu, 10 Juni 2026.

Ia menjelaskan, kementerian atau lembaga yang dimaksud antara lain bergerak di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa lembaga yang disebut memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Hukum, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selain itu, anggota Polri juga dapat mengisi jabatan di luar institusi kepolisian apabila terdapat permintaan resmi dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian tertentu yang dimiliki personel Polri. Penempatan tersebut juga harus sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan.

Ketentuan lain yang diatur dalam UU Polri baru adalah kemungkinan penugasan anggota Polri aktif ke jabatan sipil berdasarkan keputusan Presiden.

Meski demikian, Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme tersebut tetap dibatasi secara ketat dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa ketentuan tersebut dimasukkan dalam Pasal 28A revisi UU Polri. Aturan itu memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar institusinya sepanjang berkaitan dengan fungsi kepolisian.

Pemerintah menyebut pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai penempatan personel Polri di berbagai kementerian dan lembaga yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidang keamanan, penegakan hukum, maupun pelayanan masyarakat.

Adapun tata cara, syarat, dan kriteria pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri aktif akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah yang saat ini tengah disiapkan.*

(k/dh)

Penunjukan tersebut mulai berlaku sejak 9 Juni 2026. Bani Immanuel Ginting yang saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut diberi tugas menjalankan fungsi pimpinan sementara hingga pejabat definitif dapat kembali menjalankan tugasnya.

Baca Juga:

• Menjelang Milad ke-55, PB MABMI Kenang Jasa Para Pendahulu Lewat Ziarah ke Makam Mantan Ketua Umum

"Pelaksana harian ditunjuk untuk menjalankan tugas dan fungsi pimpinan selama pejabat definitif berhalangan," kata Rizaldi, dikutip Kamis (11/6/2026).

Selain menunjuk Plh Kajari, Kejati Sumut juga menetapkan Yogi Fransis Taufik sebagai Pelaksana Harian Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Serdang Bedagai. Penunjukan itu dilakukan setelah Kasi Pidsus sebelumnya, Aguinaldo Marbun, turut disebut menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung.

Berdasarkan informasi yang beredar, Amriyata dan Aguinaldo diamankan oleh tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada 5 Juni 2026. Amriyata disebut diamankan saat berada di Bandung dan kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Keduanya dikabarkan diperiksa terkait dugaan persoalan yang berhubungan dengan pengerjaan proyek di Kabupaten Serdang Bedagai. Namun hingga kini, Kejati Sumut mengaku belum menerima informasi resmi mengenai perkara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung tersebut.

Sementara itu, Kejari Serdang Bedagai memastikan aktivitas kantor tetap berjalan normal meskipun dua pejabatnya belum kembali bertugas. Seluruh pelayanan hukum kepada masyarakat serta penanganan perkara disebut tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Penunjukan pelaksana harian diharapkan dapat menjaga stabilitas organisasi sekaligus memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan di wilayah Serdang Bedagai selama proses pemeriksaan berlangsung.*

(tm/dh)

Permintaan itu disampaikan Bobby Nasution saat memimpin rapat Penyerahan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Rabu malam, 10 Juni 2026.

Baca Juga:

• Tito Karnavian Minta Daerah Percepat Pemanfaatan Dana Rp10,6 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

"Dari tenggat waktu bulan Juni yang kami berikan agar semua dana dapat tersalurkan ke kabupaten dan kota, sampai saat ini belum ada yang ditransfer karena kendala administrasi," kata Bobby.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, dari 29 kabupaten dan kota penerima Dana Bagi Hasil, baru 16 daerah yang telah menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sementara daerah lainnya masih dalam tahap penyelesaian dokumen tersebut.

Selain persoalan Perkada, Bobby juga menyoroti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dari 16 daerah yang telah menyelesaikan Perkada, masih terdapat 10 pemerintah daerah yang belum melaksanakan proses tender.

Menurut Bobby, percepatan penyelesaian administrasi sangat penting agar Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dapat segera masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar mengelola anggaran secara hati-hati dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan Dana Bagi Hasil, kata Bobby, harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kegiatan ini murni untuk pembangunan di kabupaten dan kota. Saya minta jangan ada yang mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok dari program ini," ujarnya.

Bobby menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan menjadi perhatian serius pemerintah. Karena itu, seluruh proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Di akhir arahannya, Bobby meminta seluruh proyek pembangunan yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil, baik pembangunan fisik maupun program nonfisik, dilaksanakan dengan kualitas terbaik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjut Bobby, siap menyalurkan Dana Bagi Hasil kepada seluruh kabupaten dan kota setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan.*

(dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Lampung, Rabu, 10 Juni 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Hadiri Pembukaan Munas HIPMI di Lampung, Dorong Sinergi Pengusaha Muda

"Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia," kata Prabowo.

Ia juga mengajak para pengusaha muda untuk mengambil peran dalam pembangunan industri nasional. Menurut Prabowo, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri, tetapi harus menjadi negara yang mampu menghasilkan produk berkualitas dari hasil karya sendiri.

Presiden menegaskan bahwa pasar domestik yang besar harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, ia menilai sudah saatnya Indonesia memiliki kendaraan nasional yang lahir dari kemampuan industri dalam negeri.

"Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap produk nasional, Prabowo mengaku menggunakan kendaraan Maung produksi PT Pindad dalam aktivitasnya sebagai kepala negara. Kendaraan tersebut sebelumnya telah digunakan oleh TNI sebagai kendaraan operasional.

Prabowo bahkan menceritakan pengalamannya menggunakan mobil buatan dalam negeri itu. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan, mulai dari kebocoran saat hujan hingga kenyamanan berkendara di medan tertentu.

Meski demikian, ia menilai proses penyempurnaan merupakan hal yang wajar dalam pengembangan sebuah produk nasional. Karena itu, ia tetap memilih menggunakan kendaraan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri.

"Boleh saja masih ada kekurangan, tetapi ini karya anak-anak Indonesia yang harus kita banggakan dan terus kita sempurnakan," katanya.

Menurut Prabowo, semangat menggunakan produk dalam negeri tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap hasil karya anak bangsa sebagaimana menghargai perjuangan orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemerintah, kata Prabowo, akan terus mendorong penguatan sektor industri nasional agar Indonesia mampu bersaing di pasar global sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.*

(oz/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat dua versi informasi yang beredar di ruang publik. Salah satu di antaranya bahkan mencantumkan nama Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Baca Juga:

• Mentan Dorong Menu Telur dan Ayam Tiga Kali Sepekan di MBG, Serapan Peternak dan Harga Diharapkan Meningkat

"Kami mengimbau masyarakat untuk mencermati setiap informasi yang beredar secara proporsional dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/6/2026).

KPK juga menegaskan bahwa Fitroh Rohcahyanto tidak memiliki hubungan dengan tersangka dalam perkara tersebut, yakni Sony Sonjaya. Budi menyebut Fitroh tidak mengenal Sony secara pribadi dan tidak pernah berkomunikasi terkait program MBG maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Selain itu, KPK menjelaskan bahwa yayasan yang dikaitkan dengan Fitroh telah berdiri jauh sebelum Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pemerintah. Yayasan tersebut disebut bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Yayasan itu fokus pada kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program MBG," ujar Budi.

KPK juga memastikan Fitroh tidak menerima keuntungan atau manfaat materi apa pun dari aktivitas yayasan tersebut.

Secara terpisah, Fitroh Rohcahyanto membantah seluruh tudingan yang mengaitkan dirinya dengan tersangka Sony Sonjaya. Ia menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan, termasuk terkait pengelolaan dapur atau pelaksanaan program MBG.

"Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan tidak pernah berkomunikasi untuk meminta titik dapur," kata Fitroh.

Ia menambahkan tidak pernah terlibat dalam bisnis dapur maupun kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan dalam program MBG.

Sementara itu, tersangka Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya diketahui telah mengajukan diri sebagai justice collaborator kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk kerja sama untuk membantu mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan pengajuan justice collaborator bukan bertujuan untuk menghindari proses hukum. Menurut dia, kliennya ingin bersikap kooperatif dalam mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain yang memiliki peran lebih besar dalam kasus tersebut.

"Kami ingin membantu mengungkap siapa saja yang terlibat dalam program ini. Ini bukan upaya untuk menghindari proses hukum, melainkan bentuk kerja sama dalam penegakan hukum," kata Krisna.*

(oz/dh)

Meitri mengatakan pemerintah tidak hanya fokus pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tetapi juga harus memperhitungkan dampak lanjutan yang mungkin terjadi terhadap kuota subsidi energi nasional.

Baca Juga:

• Menkop Ferry: Kemitraan Swasta dan Koperasi Jadi Kunci Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Politikus Fraksi PKS itu menilai selisih harga yang kini mencapai lebih dari Rp6.000 per liter dapat memengaruhi perilaku konsumen, terutama kalangan menengah yang selama ini menggunakan Pertamax.

Menurut dia, sebagian pengguna BBM nonsubsidi berpotensi beralih ke Pertalite karena faktor ekonomi. Jika perpindahan tersebut terjadi dalam jumlah besar, pemerintah harus memastikan stok dan distribusi BBM subsidi tetap terjaga.

"Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan," ujarnya.

Meitri juga meminta pemerintah segera melakukan pemetaan terhadap dampak kenaikan harga Pertamax terhadap konsumsi BBM nasional. Langkah itu diperlukan untuk memperkirakan kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

Selain itu, ia mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi guna mencegah penyalahgunaan maupun praktik penimbunan yang dapat memperburuk kondisi jika permintaan meningkat.

Menurut Meitri, pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan secara optimal agar masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi tidak mengalami kesulitan memperoleh kebutuhannya.

Di tengah ketidakpastian harga energi global, ia juga meminta pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak gejolak harga di pasar internasional.*

(in/dh)