Berbekal pengalaman hampir 45 tahun mengabdi di lingkungan ATR/BPN, Budi menilai persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan sertifikat atau batas bidang tanah, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat, investasi, ketahanan pangan hingga masa depan bangsa.

Baca Juga:

• Indonesia Kehilangan Hingga 80 Ribu Hektar Sawah per Tahun

Menurut Budi, semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang lahir pada era Presiden Soekarno masih sangat relevan hingga saat ini. Tantangan terbesar, kata dia, bukan lagi pada dasar hukumnya, melainkan bagaimana tata kelola pertanahan mampu menjawab perkembangan zaman secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia menjelaskan, konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah umumnya dipicu oleh tumpang tindih data pertanahan, sengketa batas lahan, perubahan tata ruang, hingga meningkatnya kebutuhan lahan akibat investasi dan pertumbuhan penduduk.

Karena itu, penyelesaian konflik agraria dinilai tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga membutuhkan integrasi kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kepentingan pembangunan nasional.

"Setiap bidang tanah memiliki sejarah dan karakteristik yang berbeda. Karena itu penyelesaiannya juga tidak bisa disamaratakan. Dibutuhkan pemahaman lapangan dan pendekatan yang komprehensif," katanya.

Budi juga menyoroti transformasi pelayanan pertanahan yang kini memasuki era digital melalui penerapan sertifikat elektronik, digitalisasi arsip, layanan daring, hingga integrasi data spasial.

Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah penting untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat kepastian hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa modernisasi sistem harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan, serta keamanan data.

"Digitalisasi harus mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat integritas data. Jangan sampai hanya mengubah bentuk dokumen tanpa memperbaiki kualitas tata kelola," tegasnya.

Selain itu, ia menilai reformasi administrasi pertanahan juga menjadi instrumen penting dalam mempersempit ruang gerak praktik mafia tanah yang selama ini memanfaatkan lemahnya administrasi, manipulasi dokumen, hingga konflik kepemilikan lahan.

Menurut Budi, semakin transparan sistem pelayanan pertanahan, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan. Karena itu, sinergi antara ATR/BPN, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga peradilan harus terus diperkuat.

Dalam pandangannya, perjalanan reformasi agraria Indonesia terus berkembang sejak lahirnya UUPA pada era Presiden Soekarno, berlanjut pada masa Orde Baru yang berorientasi pembangunan ekonomi, hingga era Reformasi yang menitikberatkan pada redistribusi tanah, legalisasi aset, dan modernisasi pelayanan.

Kini, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, reformasi agraria dinilai menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri, transisi energi, serta target Indonesia Emas 2045.

Budi menegaskan bahwa keberhasilan reformasi agraria tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara melalui pelayanan yang profesional, cepat, transparan, dan berkeadilan.

"Ketika masyarakat memperoleh kepastian hukum, pelayanan yang baik, dan perlindungan atas hak-haknya, pada saat itulah negara benar-benar hadir," pungkasnya.

Gagasan tersebut kemudian dirangkum Budi dalam bukunya berjudul Reformasi Tata Kelola Agraria dan Pertanahan Indonesia: Membangun Fondasi Keadilan, Kesejahteraan, Ketahanan Nasional, dan Kedaulatan Bangsa, yang memadukan kajian akademik dengan pengalaman lapangan selama hampir setengah abad mengabdi di sektor pertanahan.* (dh)

Kegiatan yang berlangsung pada Minggu lalu itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan serentak oleh PHI Regional 3 Kalimantan. Program tersebut mengusung semangat #NowForClimate sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap pelestarian ekosistem pesisir Indonesia.

Baca Juga:

• Rico Waas Ajak Kepala Daerah Wariskan Lingkungan Lestari, Bukan Kerusakan untuk Generasi Mendatang

Manager Environment PHI, Kemas Adrian, mengatakan pelestarian ekosistem pesisir menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian operasional, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap lingkungan serta masyarakat di sekitar wilayah kerja.

"Perusahaan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi," ujar Kemas Adrian.

Ia menjelaskan, program rehabilitasi tersebut juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, penyediaan pekerjaan layak, penanganan perubahan iklim, dan perlindungan ekosistem daratan.

PHI menilai mangrove dan lamun memiliki peran penting sebagai bagian dari ekosistem *blue carbon* karena mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar selama puluhan hingga ratusan tahun.

Selain menjadi habitat berbagai biota laut, kedua ekosistem tersebut juga berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi, meredam energi gelombang, menjaga kualitas perairan, serta mendukung produktivitas sektor perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Berbagai penelitian menunjukkan hutan mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon sekitar tiga hingga lima kali lebih besar dibandingkan hutan tropis daratan pada luasan yang sama. Sementara padang lamun juga berkontribusi besar terhadap penyimpanan karbon melalui biomassa dan sedimen dasar laut.

Program rehabilitasi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Pulau Pari. Perwakilan kelompok petani setempat menilai bantuan tersebut memberikan manfaat nyata dalam mendukung upaya mengurangi abrasi sekaligus memulihkan kawasan pesisir yang mengalami degradasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Pari menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti abrasi pantai, berkurangnya kawasan padang lamun, hingga dampak kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.

Melalui kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan organisasi lingkungan, rehabilitasi ekosistem pesisir diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga mampu menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bersama SKK Migas dan para mitra sebagai bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Indonesia.* (dh)

Aksi yang diikuti sekitar 50 peserta itu dipimpin Koordinator Lapangan Deni Setiawan. Dalam penyampaian aspirasi, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penanganan beberapa perkara di wilayah hukum Polres Aceh Barat yang dinilai belum memberikan kepastian sebagaimana diharapkan masyarakat.

Baca Juga:

• Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh Apresiasi Personel Berprestasi dan Perkuat Komitmen Pelayanan Publik

Usai menyampaikan aspirasi, sebanyak 10 perwakilan massa diterima untuk berdialog dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Dirreskrimum Polda Aceh, Kombes Pol. Andre Librian.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, para perwakilan menyampaikan berbagai pengaduan terkait penanganan perkara di wilayah Aceh Barat. Seluruh masukan diterima sebagai bahan telaah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dirreskrimum Polda Aceh berdiskusi secara langsung dengan para peserta guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai setiap pengaduan. Polda Aceh juga menegaskan komitmennya membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta memastikan setiap laporan diproses secara profesional sesuai kewenangan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan pihaknya menghormati penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, selama dilaksanakan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat kami terima dengan terbuka. Dialog merupakan bagian dari komitmen Polda Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan setiap laporan dan pengaduan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujarnya.

Joko menegaskan, Polda Aceh akan menangani setiap perkara secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang tersedia.

"Setiap laporan yang memenuhi unsur hukum dan didukung alat bukti yang cukup akan diproses secara profesional tanpa membeda-bedakan pihak mana pun. Kami juga mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses penegakan hukum kepada penyidik serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif," tutupnya.* (dh)

Peninjauan dilakukan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai bagian dari kunjungan kerja AHY di Sumatera Utara untuk memastikan pembangunan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai target.

Baca Juga:

• AHY: Pembangunan Lima Sekolah Rakyat Habiskan Anggaran Rp1,25 Triliun

"Kalau dilihat dari sisi konstruksi, secara umum sudah selesai. Tinggal finishing sedikit-sedikit saja, termasuk pembersihan material konstruksi di sekitar area sekolah agar semuanya aman," ujar AHY.

Menurutnya, sejumlah aspek keamanan juga masih terus disempurnakan, termasuk peninggian pagar di bagian belakang sekolah guna memberikan rasa aman bagi para siswa.

Sekolah Rakyat Medan dibangun di atas lahan sekitar enam hektare milik Pemko Medan dan dirancang sebagai sekolah terpadu mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan kapasitas sekitar 1.080 siswa.

Selain ruang kelas, sekolah tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti laboratorium, asrama putra dan putri, kantin, aula multifungsi, amfiteater, lapangan olahraga, hingga masjid.

AHY menjelaskan seluruh fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas.

"Kita ingin melakukan intervensi nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pendidikan yang terjangkau, berkualitas, bahkan di sini gratis dari awal masuk hingga lulus," tegasnya.

AHY juga menyebut Sekolah Rakyat Medan menjadi satu dari lima proyek serupa yang dibangun di Sumatera Utara dengan total nilai investasi sekitar Rp1,25 triliun.

Dalam kesempatan itu, AHY memberikan apresiasi kepada Pemko Medan yang dinilai aktif mendukung pembangunan sejak tahap awal melalui penyediaan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan Pemko Medan telah melakukan peningkatan jalan, pembangunan drainase, serta pemasangan lampu penerangan jalan umum untuk menunjang operasional sekolah.

Menurut Rico, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar Sekolah Rakyat dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Sekolah Rakyat Medan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Di akhir kunjungannya, AHY mengingatkan pentingnya perawatan fasilitas sekolah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta berharap Sekolah Rakyat mampu melahirkan generasi unggul yang berkontribusi bagi Kota Medan, Sumatera Utara, dan Indonesia.* (dh)

Kejurda INKANAS Sumut 2026 berlangsung di Gedung Serbaguna Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara, Jumat (3/7/2026), dan diikuti para karateka dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Bandar Narkoba Usai Aipda Yudhie Gugur dalam Penggerebekan di Kalteng

"Kejuaraan ini bukan sekadar tentang menang ataupun kalah di atas matras. Ini adalah momentum penting dalam pembentukan karakter, penanaman kedisiplinan yang kuat, serta pemupukan jiwa sportivitas bagi para atlet muda kita," ujar Zakiyuddin.

Ia berharap Kejurda INKANAS 2026 menjadi wadah lahirnya bibit-bibit atlet karate yang mampu mengharumkan nama Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, di berbagai ajang nasional hingga internasional.

Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan melalui latihan yang disiplin dan kompetisi rutin menjadi kunci dalam mencetak atlet berkualitas yang mampu bersaing di level lebih tinggi.

"Melalui ajang ini, saya berharap lahir atlet-atlet berprestasi yang tidak hanya mengharumkan nama Sumatera Utara, tetapi secara khusus mampu membawa nama Kota Medan bersinar di kancah nasional maupun internasional," katanya.

Di akhir sambutannya, Zakiyuddin memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik selama pertandingan serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

"Selamat bertanding kepada seluruh atlet. Keluarkan kemampuan terbaik kalian dan selalu junjung tinggi sportivitas," tutupnya.* (dh)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, membenarkan bahwa Aipda HSR kini menjalani proses pemeriksaan etik atas perbuatannya.

Baca Juga:

• Kapolri Lakukan Rotasi Besar Polda Sumut, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Ferry menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, insiden tersebut dipicu rasa cemburu setelah Aipda HSR menerima informasi bahwa istrinya diduga berada di dalam mobil bersama seorang pria berinisial LH.

Berbekal informasi tersebut, Aipda HSR kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil Honda HR-V yang dikendarai LH hingga akhirnya menabrak kendaraan tersebut dari belakang menggunakan mobil Toyota Innova yang dikemudikannya.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, perempuan yang berada di dalam mobil bersama LH dipastikan bukan istri Aipda HSR.

"Ternyata hasil pemeriksaannya yang bersama LH bukan istri yang bersangkutan (HSR)," ujar Ferry.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 28 Mei 2026 di kawasan Jalan Karya Wisata, Medan Johor. Selain dua kendaraan yang terlibat, sebuah angkutan kota (angkot) juga dilaporkan ikut terdampak dalam kecelakaan tersebut.

Akibat insiden itu, kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Sementara terkait adanya korban luka, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman.

Saat ini, kasus tersebut telah ditangani Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Polda Sumut menegaskan Aipda HSR akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.* (ds/dh)

Tiorita mengatakan pertemuan terakhirnya dengan Syah Afandin terjadi saat peringatan Hari Bhayangkara, dua hari sebelum operasi tangkap tangan dilakukan KPK.

Baca Juga:

• Raja Juli Tegaskan Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Kehutanan, Siap Bersikap Kooperatif

Ia mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti kondisi maupun keberadaan Bupati Langkat setelah diamankan KPK. Meski demikian, Tiorita berharap Syah Afandin tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, ia juga menyampaikan doa agar keluarga Syah Afandin diberikan ketabahan menghadapi ujian tersebut.

Terkait perkara yang sedang ditangani KPK, Tiorita memilih menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada penetapan status resmi dari lembaga antirasuah.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan telah mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Ketujuh orang tersebut terdiri atas Bupati Langkat Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta lima pihak swasta.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan pihak swasta kepada Bupati Langkat.

Saat ini, Syah Afandin telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum penyidik menentukan langkah hukum berikutnya.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli menyusul penyidikan KPK terkait dugaan korupsi yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan.

Baca Juga:

• Raja Juli Akui Pernah Terima Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Izin Kawasan Hutan

Raja Juli menegaskan pihaknya siap membantu KPK sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum dan perbaikan tata kelola sektor kehutanan di Indonesia.

Menurutnya, Presiden telah memberikan amanah kepada Kementerian Kehutanan untuk membangun tata kelola kehutanan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik suap dan korupsi.

Karena itu, ia menyatakan seluruh jajaran Kementerian Kehutanan akan terbuka terhadap kebutuhan penyidik, termasuk apabila diminta menyerahkan dokumen maupun memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Raja Juli memastikan dirinya siap memenuhi panggilan KPK apabila dibutuhkan guna memperjelas berbagai fakta dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan masih mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak terkait proses pelepasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Penyidikan tersebut dilakukan setelah Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan penyidik masih menelusuri proses penerbitan rekomendasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan. KPK juga membuka kemungkinan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni apabila keterangannya diperlukan untuk melengkapi pembuktian dalam perkara tersebut.* (k/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Soraya, berharap majelis hakim memberikan putusan yang objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Baca Juga:

• Polda Metro Yakin Praperadilan Roy Suryo Ditolak, Penyidikan Diklaim Sesuai Prosedur

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, menjelaskan dokumen kesimpulan yang diserahkan kepada hakim berisi rangkuman seluruh proses persidangan, mulai dari penyampaian alat bukti hingga keterangan para ahli dari kedua belah pihak.

Menurutnya, ahli yang dihadirkan pihak pemohon menilai proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap Roy Suryo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Abdul Gafur juga menyoroti surat perintah penangkapan dan penahanan yang digunakan penyidik. Ia menilai terdapat dugaan cacat formil dalam dokumen tersebut karena mencantumkan dasar hukum yang dipersoalkan oleh pihaknya.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum Roy Suryo meminta hakim menyatakan tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap kliennya batal demi hukum atau setidaknya tidak sah.

Menurut Abdul Gafur, pengajuan praperadilan bukan semata-mata untuk membela kliennya, tetapi juga sebagai mekanisme hukum guna menguji dan mengoreksi keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

Sidang praperadilan Roy Suryo kini telah memasuki tahap akhir. Putusan atas permohonan tersebut dijadwalkan akan dibacakan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan.* (oz/dh)

Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya, Kombes Abrianto Pardede, mengatakan tim kuasa hukum kepolisian telah menyampaikan seluruh rangkaian fakta dan kesimpulan dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim.

Baca Juga:

• PSI Balas PDIP soal Jokowi Injak Kepala Kerbau, Tegaskan Itu Prosesi Adat Bukan Simbol Politik

Menurut Abrianto, penyidik juga menghadirkan ahli dalam persidangan guna memperkuat argumentasi bahwa proses penangkapan maupun penahanan terhadap Roy Suryo telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan.

Ia menegaskan seluruh tindakan penyidik dilakukan secara profesional sehingga tidak ada alasan untuk meragukan proses hukum yang telah berjalan.

Polda Metro Jaya bahkan menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim akan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo.

"Kalau kami tetap 100 persen ya. Insya Allah yang terbaik. Karena ini bukan mencari lawan, tetapi memberikan yang terbaik buat negara kita biar damai, aman, sentosa," ujar Abrianto.

Sebelumnya, dalam sidang praperadilan, tim kuasa hukum Roy Suryo menayangkan rekaman video yang memperlihatkan proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Melalui tayangan tersebut, Roy Suryo menilai proses penangkapannya tidak sesuai prosedur.

Permohonan praperadilan tersebut diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, serta penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (in/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik akan mengkaji seluruh informasi yang muncul, termasuk pengakuan Raja Juli, guna memastikan ada atau tidaknya hubungan antara pemberian amplop dengan proses pelepasan izin kawasan hutan.

Baca Juga:

• PKB Dorong Revisi UU Pilkada, Maraknya Korupsi Kepala Daerah Jadi Sorotan

Menurut Budi, berdasarkan informasi awal yang diperoleh penyidik, terdapat dugaan pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bupati Kuansing dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Kuantan Singingi.

Karena itu, KPK membuka peluang memanggil berbagai pihak yang dinilai mengetahui duduk perkara tersebut guna memperkuat proses penyidikan.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa dirinya memang sempat menerima sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing usai audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Namun, Raja Juli menegaskan amplop tersebut langsung dikembalikan melalui ajudannya karena merasa tidak memiliki hak untuk menerimanya. Ia mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut.

Menurut Raja Juli, pengembalian amplop dilakukan sekitar 17 hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman Amby.

Ia juga menyebut proses pengembalian telah didokumentasikan dan dilengkapi dengan tanda terima bermeterai sebagai bukti bahwa amplop tersebut telah dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya.

KPK menegaskan akan terus mendalami seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterkaitan dengan proses perizinan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.* (in/dh)

Sahroni mengatakan penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

Baca Juga:

• PKB Dorong Revisi UU Pilkada, Maraknya Korupsi Kepala Daerah Jadi Sorotan

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sikap Polri yang memastikan tidak akan memberikan perlindungan terhadap anggotanya apabila terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi Program MBG.

Menurut Sahroni, komitmen Polri tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung.

"Saya yakin Polri 100 persen tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti bermasalah, apalagi jika sampai terseret pusaran dugaan korupsi program MBG," ujarnya.

Sahroni juga mengajak seluruh kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Ia menilai penyidik Kejaksaan Agung telah bekerja berdasarkan alat bukti yang dimiliki sehingga proses hukum harus berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Menurutnya, penegakan hukum yang transparan akan menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan seorang perwira polisi aktif berinisial LMI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional periode 2025–2026.

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan institusinya menghormati proses hukum yang tengah berjalan serta memastikan tidak ada impunitas bagi anggota Polri yang terlibat dalam perkara tersebut.* (mt/dh)

Djamari mengatakan tindakan pembakaran pesawat serta penembakan terhadap pilot pesawat milik PT AMA merupakan aksi yang tidak dapat dibenarkan. Ia menilai peristiwa tersebut tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan di Papua.

Baca Juga:

• Menko Polkam Tinjau Gudang Bulog Medan, Stok Beras Sumut Dipastikan Aman hingga 7 Bulan

Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong TNI dan Polri untuk memburu para pelaku hingga mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Selain melakukan pengejaran terhadap pelaku, Djamari juga meminta aparat memperketat pengamanan di sejumlah bandara di Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan penerbangan, khususnya penerbangan perintis yang melayani daerah-daerah terpencil.

Sementara itu, Komando Operasi (Koops) TNI Habema saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga bertanggung jawab atas penembakan pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Inf Wirya Arthadiguna mengatakan, aparat telah mengidentifikasi kelompok yang diduga melakukan penembakan dan pembakaran pesawat tersebut.

Menurut Wirya, aksi itu diduga dilakukan oleh kelompok OPM XVI/Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak.

Saat ini, personel Koops TNI Habema terus mengumpulkan informasi dan petunjuk di lapangan untuk melacak keberadaan kelompok tersebut. Pengamanan di sekitar lokasi kejadian juga diperketat guna mengantisipasi kemungkinan adanya serangan lanjutan yang dapat membahayakan masyarakat maupun aktivitas penerbangan.

Selain operasi pengejaran, patroli rutin terus dilakukan dengan melibatkan unsur terkait sebagai upaya menjaga situasi keamanan di Papua tetap kondusif dan memastikan pelayanan penerbangan perintis dapat berjalan dengan aman.* (mt/dh)

Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan perubahan UU Pilkada perlu diarahkan pada sistem yang tidak membutuhkan biaya politik tinggi. Menurutnya, tingginya ongkos politik menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong praktik korupsi di tingkat daerah.

Baca Juga:

• Roy Suryo Kembali Gugat Status Tersangka, Polda Metro Tegaskan Siap Hadapi Praperadilan

Selain perubahan regulasi, Khozin juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar tidak lagi membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi.

Ia menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembenahan sistem pemerintahan di daerah.

Menurut Khozin, praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah selama ini umumnya terjadi dalam tiga pola utama, yakni jual beli jabatan, penyalahgunaan perizinan, serta korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, ia mendorong Kemendagri menyusun desain tata kelola yang mampu menutup celah terjadinya praktik tersebut sekaligus menggandeng aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi.

"Korupsi di daerah memiliki tiga pola yakni jual beli jabatan, pemberian izin, dan korupsi pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Khozin berharap pembenahan sistem tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang.

Belakangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap sejumlah kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Salah satunya Bupati Langkat Syah Afandin yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap proyek dengan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah.

Sebelumnya, KPK juga menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam dugaan suap jual beli jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Kasus tersebut menjadi penindakan ketujuh yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah di wilayah Riau.* (d/dh)

Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai pernyataan Deddy Sitorus tidak tepat lantaran mengaitkan prosesi adat masyarakat Lampung dengan kepentingan politik. Menurutnya, prosesi yang dijalankan merupakan bagian dari tradisi masyarakat adat dan tidak memiliki kaitan dengan simbol partai politik mana pun.

Baca Juga:

• Roy Suryo Ajukan Praperadilan Kedua, Gugat Penetapan Tersangka Kasus Ijazah Jokowi

Bestari mengaku heran dengan respons Deddy yang dinilai berlebihan terhadap prosesi adat tersebut. Ia bahkan menyebut anggota Komisi II DPR RI itu seharusnya dapat membedakan antara kepala kerbau sebagai bagian dari ritual adat dengan simbol banteng yang identik dengan PDIP.

Menurut Bestari, pernyataan Deddy terkesan kekanak-kanakan dan tidak perlu menyeret prosesi budaya ke dalam perdebatan politik.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran Jokowi dalam agenda di Lampung hanya sebagai tamu undangan, bukan sebagai penyelenggara ataupun ketua panitia acara sebagaimana disebutkan Deddy.

Bestari mengatakan setiap partai politik memiliki mekanisme masing-masing dalam menyelenggarakan kegiatan. Namun, menurutnya, dalam acara adat tersebut seluruh rangkaian kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat adat sebagai panitia.

Sebelumnya, politikus PDIP Deddy Sitorus mengaku tidak percaya apabila Jokowi disebut tidak mengetahui adanya prosesi injak kepala kerbau dalam agenda tersebut. Deddy mengklaim memperoleh informasi bahwa Jokowi justru menjadi ketua panitia dalam kegiatan adat itu.

Ia juga menilai narasi yang disampaikan PSI sulit dipercaya. Deddy bahkan menuding Jokowi sengaja membangun polemik tersebut agar tetap menjadi perhatian publik.

Menurut Deddy, berbagai langkah yang dilakukan Jokowi dinilai berkaitan dengan upaya menjaga pengaruh politik dan dinasti kekuasaan. Ia pun menyebut polemik mengenai prosesi adat tersebut hanya menjadi "dagelan" yang bertujuan memancing perhatian masyarakat.

Saling balas pernyataan antara PSI dan PDIP terkait prosesi adat di Lampung pun memperpanjang polemik politik yang belakangan menjadi sorotan publik.* (d/dh)

Piagam penghargaan diberikan langsung Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh kepada Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dalam kunjungan kerja di Kota Tanjungbalai sekaligus membuka acara Sosialisasi Penerapan Peraturan dan Mekanisme Kewenangan Kepala Daerah dan Manajemen Kepegawaian serta Launching Aplikasi "Turing A Lay" (Turun Keliling ASN Layanan), bertempat di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Buka Suara usai RSUD Pirngadi Digeledah Kejari, Tegaskan Dukung Penegakan Hukum dan Transparansi BLUD

Acara dimulai dengan pemasangan Songket dan Tanjak kepada Kepala BKN dan Istri sebagai tanda kehormatan kepada tamu oleh Wali Kota Tanjungbalai bersama Ketua TP-PKK memasangkan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Masyarakat saya ucapkan selamat datang di Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya Mahyaruddin menjelaskan kondisi demografi, geografis dan Kota Tanjungbalai, sejarah berdirinya Kota Tanjungbalai, Kondisi Perangkat Organisasi Daerah (OPD) dan kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin juga menyampaikan saat ini Pemko Tanjungbalai melalui BKPSDM telah melakukan inovasi pengembangan dan penataan ASN dalam rangka mendukung dan mewujudkan ASN yang profesional, loyalitas, berintegritas dan siap mendukung Visi Tanjungbalai EMAS.

Pemko Tanjungbalai juga telah melaunching Aplikasi Turing A Lay yang merupakan layanan publik dalam membantu masyarakat khususnya ASN yang memasuki masa pensiun, telah pensiun atau ASN aktif dengan keterbatasan kondisi kesehatan atau hal lainnya tidak dapat datang ke kantor BKPSDM, disini Pemko Tanjungbalai hadir dengan turun langsung ke lapangan jemput bola menyelesaikan permasalahan ASN ataupun Pensiun dimaksud, jelasnya.

Seperti yang dikatakan bapak Kepala BKN RI, Pemerintah harus benar benar hadir ditengah masyarakat, memberikan layanan terbaik dan kemudahan bagi masyarakat. "Capaian ini menunjukkan komitmen ASN Kota Tanjungbalai dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya penerapan sistem penilaian kinerja yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi," tegasnya.

Melalui Aplikasi Turing A Lay, Pemerintah menunjukkan komitmennya hadir ditengah-tengah masyarakatnya, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal, pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan untuk mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera) yang merupakan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai diperlukan penataan manajemen ASN yang lebih cepat dalam setiap layanannya.

Saat ini kita dituntut bagaimana melakukan terobosan dan kecepatan di era yang jauh lebih berkembang dan modern saat ini. Kenapa kecepatan saat ini saya letakkan diposisi paling depan, saya contohkan perkembangan sistem pembayaran yang awalnya era wesel pos hingga saat ini berevolusi menjadi keuangan digital, jelasnya.

Saya berharap reformasi dan transformasi birokrasi yang saat ini didesain harus mengikuti sistem digitalisasi; dari lama menjadi cepat, dari sulit menjadi mudah dan dari tidak menyenangkan menjadi sangat membahagiakan. Saya berharap di Kota Tanjungbalai layanan publik yang ada telah menerapkan SOP dibawah 7 hari kerja, kalau bisa harus sudah realtime, harapnya.

Lanjut Zudan, tugas ASN itu membantu dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Untuk itu, Fokus saya dalam setiap kunjungan ke daerah adalah bagaimana menyiapkan orang (ASN) siap bekerja secara maksimal dalam mewujudkan Visi Misi Presiden (Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran) begitu juga saat ini di Kota Tanjungbalai bagaimana ASN disini yang jumlahnya 4.706 benar benar mendukung terwujudnya Visi Tanjungbalai EMAS yang menjadi prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai.

"Fungsi dan tugas kami BKN di pusat dan BKPSDM di daerah adalah menyiapkan ASN untuk bergerak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat melalui layanan publik yang optimal, lebih mudah dan pastinya bahagia," katanya lagi.

Selanjutnya Zudan mengatakan, Saya berharap para OPD disini membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota bekerja dengan inovasi dan menghilangkan stigma harus didukung anggaran. Era digitalisasi saat ini semua bisa dilakukan dengan komitmen bersama, bagaimana membranding Kota Tanjungbalai jauh lebih dikenal dengan keanekaragamannya melalui pemanfaatan media sosia.

"Kita ingin semua OPD di Kota Tanjungbalai bergerak melalui ASN nya, mengenalkan Kota Tanjungbalai dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat disetiap sektor yang ada. Kita tidak berpikir masyarakat butuh pada pemerintah atau negara, tetapi kita sebagai pemerintah harus hadir memberikan kepuasan bagi masyarakat,"harapnya.

Saat ini kami melalui penerapan sistem manajemen talenta ASN siap mendukung Pemerintah Kota Tanjungbalai memilih dan menempatkan para ASN yang siap mendukung Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS, pungkas Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh.

Saya berharap kita masing masing berperan sesuai posisinya, sebagai pimpinan membuat bawahan senang dan sebagai bawahan membuat atasan tenang.

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan Penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK Pensiun kepada para ASN serta Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai atas dukungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota mendorong penerapan dan peningkatan E-Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.* (dh)

Pemimpin Wilayah (Pimwil) Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan maupun menemukan adanya MinyaKita bermasalah di Sumut.

Baca Juga:

• Menko Polkam Tinjau Gudang Bulog Medan, Stok Beras Sumut Dipastikan Aman hingga 7 Bulan

Meski demikian, Bulog mengaku tetap meningkatkan pengawasan menyusul munculnya isu tersebut agar kualitas minyak goreng yang diterima masyarakat tetap terjamin.

"Adanya kasus ini menjadi pengingat agar pengawasan semakin diperketat. Semua pihak harus bersama-sama mengawasi," katanya.

Budi menjelaskan, saat ini terdapat 18 perusahaan produsen MinyaKita yang bekerja sama dengan Bulog, baik untuk penyaluran bantuan pangan maupun kebutuhan komersial.

Menurutnya, setiap perusahaan mitra wajib memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari standar higienitas hingga memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami selalu memastikan seluruh perusahaan yang bermitra memenuhi standar, baik dari sisi higienitas maupun legalitas seperti izin BPOM. Sertifikasi perusahaan juga terus kami pantau," jelasnya.

Bulog juga menegaskan tidak akan mentolerir apabila ditemukan adanya pelanggaran atau dugaan kecurangan dalam distribusi maupun produksi MinyaKita.

Apabila ditemukan indikasi produk bermasalah, Bulog akan segera melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui penyebabnya sebelum mengambil langkah hukum.

"Kalau memang ada kejadian, tentu akan kami cek, dilakukan uji laboratorium, kemudian ditelusuri penyebabnya. Jika terbukti ada pelanggaran, saya sendiri yang akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Ini menyangkut pangan masyarakat, jadi tidak boleh main-main," tegas Budi.

Bulog berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi, sembari memastikan pengawasan terhadap distribusi MinyaKita terus diperketat demi menjaga kualitas produk yang beredar di pasaran.* (ds/dh)

Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede, menegaskan pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang tengah menjalani proses hukum.

Baca Juga:

• Roy Suryo Ajukan Praperadilan Kedua, Gugat Penetapan Tersangka Kasus Ijazah Jokowi

Menurutnya, Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah hukum yang ditempuh Roy Suryo. Aparat kepolisian akan mengikuti seluruh mekanisme hukum yang berlaku dan menghormati proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Abrianto memastikan tim hukum Polda Metro Jaya telah disiapkan untuk menghadiri sidang praperadilan apabila proses tersebut mulai disidangkan.

"Tetap kami hadir karena memang sudah disiapkan untuk itu," tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan permohonan praperadilan terbaru diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Roy Suryo sebagai tersangka berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang ITE.

Menurutnya, permohonan tersebut didasarkan pada uraian perkara dalam surat dakwaan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Kami ingin melihat apa sebenarnya alat bukti yang dimiliki penyidik. Berdasarkan surat dakwaan yang sudah terbuka untuk umum, kami menilai penerapan Pasal 32 UU ITE dalam perkara ini perlu diuji kembali melalui praperadilan," ujar Gafur.

Roy Suryo juga menegaskan pihaknya ingin memperoleh kepastian hukum terkait penggunaan Pasal 32 UU ITE dalam penetapan status tersangkanya.

Ia menilai proses praperadilan perlu diselesaikan lebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan penerapan pasal dalam perkara yang menjerat dirinya.

Diketahui, sidang perdana praperadilan yang diajukan Roy Suryo dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Juli 2026.

Dalam gugatan tersebut, Roy kembali menggugat Kapolda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, penyidik Subdit Kamneg Polda Metro Jaya, serta turut melibatkan Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak termohon terkait.* (in/dh)

Saat ditemui wartawan di Rumah Dinas Bupati Langkat, Jumat (3/7/2026), Tiorita tampak tak kuasa menahan air mata ketika dimintai tanggapan mengenai penangkapan Syah Afandin.

Baca Juga:

• Harta Bupati Langkat Terungkap Usai OTT KPK, Nilainya Capai Rp10,6 Miliar

Ia juga berharap keluarga Syah Afandin diberikan ketabahan menghadapi ujian tersebut. Menurutnya, terakhir kali bertemu dengan Ondim terjadi saat peringatan Hari Bhayangkara beberapa hari lalu.

"Semoga Pak Bupati sehat, jaga kesehatan dan selalu berdoa. Langkat harus tetap kuat, maju dan semakin sejahtera," ucapnya.

Sementara itu, KPK mengungkapkan bahwa dalam OTT tersebut pihaknya mengamankan tujuh orang, terdiri dari Bupati Langkat, seorang aparatur sipil negara (ASN), serta lima pihak swasta. Operasi dilakukan di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara tersebut diduga berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Selain mengamankan para pihak, penyidik juga menemukan uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek untuk kepala daerah. Syah Afandin kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan.

Berpotensi Jalankan Tugas Kepala Daerah

Dengan proses hukum yang tengah dihadapi Syah Afandin, Tiorita Surbakti berpeluang menjalankan tugas pemerintahan sebagai pelaksana tugas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila nantinya ditetapkan oleh pemerintah.

Profil Tiorita Surbakti

Tiorita Surbakti lahir pada 29 Juni 1969 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Langkat periode 2025–2030. Sebelum terjun ke dunia politik, ia berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pernah menjabat Kepala Puskesmas Kuala, Kabupaten Langkat.

Setelah mengundurkan diri sebagai PNS pada 2020, Tiorita aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik. Ia pernah memimpin TP PKK Kabupaten Langkat, Dekranasda, Bunda PAUD, Yayasan Kanker Indonesia cabang Langkat, hingga dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat.

Dalam Pilkada 2024, Tiorita mendampingi Syah Afandin dan berhasil memenangkan kontestasi hingga resmi menjabat sebagai Wakil Bupati Langkat.

Nama Tiorita juga sempat menjadi sorotan terkait polemik penggunaan gelar akademik saat maju dalam Pilkada. Namun, ia menyatakan seluruh proses yang dijalaninya telah sesuai ketentuan dan memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Kini, di tengah proses hukum yang menjerat Syah Afandin, perhatian publik kembali tertuju kepada Tiorita Surbakti sebagai sosok yang berpotensi menjaga stabilitas pemerintahan Kabupaten Langkat apabila diperlukan.* (tm/dh)

Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga bergerak ke level Rp17.960 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.994 per dolar AS.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Melesat 2,28 Persen ke Level 5.875, Seluruh Sektor Kompak Menghijau

Menurut Ibrahim, Presiden AS Donald Trump menyatakan Iran telah menyetujui hampir seluruh poin yang dibutuhkan dalam proses negosiasi. Pernyataan tersebut memunculkan harapan bahwa hubungan kedua negara akan bergerak ke arah yang lebih baik.

Meski demikian, pasar masih mencermati laporan yang menyebut Iran menolak proposal Amerika Serikat terkait pelepasan klaim atas Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan pembukaan akses terhadap dana Iran yang selama ini dibekukan.

Kondisi tersebut membuat risiko geopolitik masih menjadi perhatian pelaku pasar, terutama terkait potensi gangguan terhadap jalur distribusi minyak mentah dunia.

Selain sentimen geopolitik, penguatan rupiah juga dipengaruhi data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang berada di bawah ekspektasi pasar.

Data Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) menunjukkan ekonomi Negeri Paman Sam hanya menambah 57 ribu lapangan kerja pada Juni, jauh lebih rendah dibanding proyeksi pasar sebesar 110 ribu pekerjaan.

Di sisi lain, data penggajian Mei juga direvisi turun menjadi 129 ribu dari sebelumnya 172 ribu. Sementara tingkat pengangguran tercatat turun tipis menjadi 4,2 persen dari 4,3 persen.

Ibrahim menilai data tersebut mengurangi ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter yang lebih agresif dari Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/Fed).

Berdasarkan CME FedWatch Tool, peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September turun menjadi sekitar 51 persen dari sebelumnya 63 persen sebelum data ketenagakerjaan dirilis.

Pelaku pasar kini masih akan mencermati perkembangan negosiasi antara AS dan Iran, pergerakan harga minyak dunia, serta arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperkirakan akan memengaruhi pergerakan rupiah dalam beberapa waktu ke depan.* (mt/dh)