Salah satu korban yang menjadi perhatian Saan adalah Febiona Purba (16), yang dilaporkan mengalami gangguan ingatan setelah kejadian dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Belum Jelas Penyebabnya, Bobby Nasution Buka Opsi Pengobatan Tradisional untuk Siswa Keracunan MBG di Karo

Saan menilai kondisi korban seperti Febiona perlu mendapat perhatian khusus karena gangguan kesehatan yang dilaporkan sudah lebih serius dibandingkan gejala keracunan makanan pada umumnya.

"Kalau ada keracunan-keracunan yang terjadi itu kan bisa ditangani dengan cepat karena tidak terlalu berisiko. Nah, kalau yang ini kan sudah berisiko karena kehilangan ingatan, masuk dalam penyakit-penyakit yang memang dampaknya sangat kronis," ujarnya.

Karena itu, Saan mendorong pemerintah memberikan penanganan dan pemulihan secara menyeluruh kepada korban. Menurutnya, proses pemulihan tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, tetapi juga dampak lain yang mungkin muncul setelah kejadian.

Saan juga menyoroti persoalan biaya pengobatan para korban. Dia meminta pemerintah memperhatikan pembiayaan pemulihan, terutama bagi korban yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Termasuk juga karena kan pasti mereka yang mendapat keracunan itu kan berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Karena itu, terkait dengan soal pembiayaan untuk pemulihan kesehatan anak tersebut juga perlu diperhatikan dan perlu untuk ditanggung secara sungguh-sungguh juga," katanya.

Saan berharap BGN bersama instansi pemerintah terkait segera mengambil langkah konkret dalam menangani korban dugaan keracunan MBG. Dia menekankan keselamatan dan pemulihan anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus tersebut.* (lp/dh)

Dalam prosesi tersebut, Prabowo menyerahkan bendera Merah Putih kepada perwakilan atlet Indonesia, Veddriq Leonardo, sebagai simbol pelepasan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia itu.

Baca Juga:

• Sebut MBG Ide Brilian Prabowo, Agum Gumelar Warning BGN: Anggaran Raksasa Wajib Pilot Project

"Terima kasih kepada Bapak Prabowo bisa melepas secara langsung kontingen untuk Asian Games 2026. Kehadiran Bapak ini sangat penting untuk membuktikan bahwa negara berdiri bersama atletnya," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan.

Erick mengatakan sekitar 281 atlet Indonesia dilepas langsung oleh Presiden Prabowo. Namun, sebagian atlet dari sejumlah cabang olahraga telah lebih dulu berangkat ke Jepang.

"281 kurang lebih karena beberapa sudah berangkat," kata Erick.

Sejumlah cabang olahraga yang atletnya telah lebih dulu bertolak ke Jepang antara lain basket, wushu, dan bulutangkis. Sementara atlet lainnya masih menjalani pemusatan latihan sebelum berangkat ke Aichi-Nagoya.

Erick mengatakan persiapan kontingen Indonesia saat ini dilakukan secara lebih terarah. Pelatihan nasional (pelatnas) disebut memiliki ukuran dan evaluasi yang lebih jelas untuk setiap cabang olahraga.

"Sekarang kita sudah ada indeks masing-masing cabor dan tentu para atletnya sendiri," ujarnya.

Asian Games 2026 akan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Kontingen Indonesia membawa target untuk meraih empat medali emas pada ajang tersebut. Target itu lebih rendah dibandingkan capaian Indonesia pada Asian Games 2022 yang berhasil mengoleksi tujuh medali emas.

Pemerintah berharap para atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi dari Asian Games 2026.* (cn/dh)

Bobby mengatakan pemerintah masih menyelidiki penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Salah satu hal yang diperiksa yakni makanan atau buah yang dikonsumsi sebelum munculnya keluhan.

Baca Juga:

• Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG Disebut Alami Gangguan Ingatan, KPPG Medan: Kini Bisa Berkomunikasi Baik

Menurut Bobby, pemerintah tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian tersebut. Berbagai hasil pemeriksaan dan proses penyelidikan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

"Apakah ini dari buahnya, apakah dari makanannya, itu yang masih kita lihat dan kita selidiki," ujarnya.

Selain kondisi fisik, aspek psikologis siswa juga menjadi perhatian. Bobby mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya trauma yang dialami siswa setelah kejadian tersebut.

"Termasuk kita lihat juga dari sisi psikologisnya, apakah ada trauma atau tidak," katanya.

Bobby menegaskan penanganan siswa merupakan tanggung jawab bersama, terutama sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah memastikan kondisi siswa akan terus diperhatikan agar mereka dapat kembali menjalani aktivitas belajar dengan baik.

"Ini tanggung jawab kita bersama, baik kesehatan maupun pendidikan," tegasnya.

Bobby juga membuka kemungkinan penggunaan pengobatan tradisional dalam proses pemulihan siswa apabila memang dibutuhkan. Namun, pilihan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa dan tetap mempertimbangkan penanganan medis.

"Kalau memang diperlukan untuk pemulihan, kita dukung juga. Yang penting anak-anak ini bisa kembali pulih," ujar Bobby.

Kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo sebelumnya menjadi perhatian setelah sejumlah siswa mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program tersebut.

Pemerintah Sumatera Utara menyatakan pemantauan terhadap para siswa akan terus dilakukan sembari proses pemeriksaan medis, psikologis, dan penyelidikan mengenai penyebab kejadian berlangsung.* (sp/dh)

ACEH BESAR - Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh mengikuti latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak di Pusat Latihan (Puslat) Brimob Polda Aceh, Lamreh, Aceh Besar, Rabu (9/9/2026). Latihan tersebut digelar untuk menjaga ketepatan, disiplin, kesiapsiagaan, dan profesionalisme personel dalam menjalankan tugas.

Latihan dipimpin langsung Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan dengan didampingi instruktur menembak dari Satuan Brimob Polda Aceh. Kegiatan tersebut turut diikuti Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo dan para PJU Polda Aceh.

Baca Juga:

• Waspadai Modus Baru Narkoba Lewat Vape, Kapolda Aceh Ajak Kejar Aset Bandar Pakai TPPU

Menurutnya, latihan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis dalam menembak, tetapi juga memastikan penggunaan senjata api dilakukan secara tepat, terukur, aman, dan bertanggung jawab.

"Latihan ini tidak hanya mengejar ketepatan sasaran, tetapi juga menanamkan disiplin, keselamatan, kepatuhan terhadap prosedur, serta tanggung jawab dalam penggunaan senjata api," ujar Joko.

Dalam latihan tersebut, para peserta mengasah kemampuan menggunakan senjata api bahu pada jarak 50 meter. Senjata yang digunakan antara lain AK-101, Steyr AUG, dan SIG Sauer Patrol.

Selain itu, peserta juga mengikuti latihan menembak menggunakan senjata sniper pada jarak 200 meter dengan Sniper Steel Core dan SIG Sauer 716.

Joko mengatakan kemampuan menembak menjadi salah satu keterampilan yang harus terus dipelihara dan ditingkatkan melalui latihan rutin serta terukur. Pembinaan tersebut dinilai penting untuk membentuk kesiapan, ketenangan, konsentrasi, dan kemampuan personel saat menjalankan tugas di lapangan.

"Dengan latihan yang rutin dan terukur, diharapkan kemampuan personel semakin baik sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan dapat bertindak secara profesional dengan tetap mengutamakan keselamatan," katanya.

Selain meningkatkan kemampuan teknis, latihan tersebut juga menjadi sarana memperkuat soliditas, kedisiplinan, konsentrasi, dan kesiapsiagaan jajaran Polda Aceh.

Seluruh rangkaian latihan dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dan berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan.* (dh)

Ucapan tersebut disampaikan Abd Rasyidin Pane bersama jajaran pengurus DPC Hanura Langkat dalam rangka memperingati Haornas yang jatuh pada 9 September 2026.

Baca Juga:

• Dari Ploso hingga Aceh, Sederet Ulama Sepuh Ramaikan Bursa AHWA Penentu Rais Aam NU 2026-2031

Abd Rasyidin mengatakan Haornas tidak seharusnya dimaknai sebatas kegiatan seremonial. Menurutnya, momentum tersebut dapat menjadi pengingat pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

"Haornas bukan hanya peringatan seremonial. Ini momentum untuk kita semua, khususnya generasi muda, agar menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa melahirkan generasi yang produktif dan berdaya saing," ujar Abd Rasyidin Pane.

DPC Hanura Langkat juga menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan olahraga di daerah. Dukungan tersebut mencakup pembinaan atlet, peningkatan sarana olahraga, serta kegiatan masyarakat yang dinilai positif.

Peringatan Haornas 2026 mengusung tema "Olahraga Sehat, Masyarakat Kuat, Indonesia Maju". Semangat tersebut juga diarahkan untuk mendorong olahraga sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan memiliki daya saing.

Hanura Langkat berharap semangat olahraga dapat memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Selain itu, pembinaan olahraga di daerah diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Langkat hingga tingkat provinsi dan nasional.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Baharuddin saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Kabupaten Batu Bara 1448 Hijriah yang digelar Pemerintah Kabupaten Batu Bara di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Wabup Asahan Rianto Hadiri Maulid Nabi, Ajak Warga Teladani Akhlak Rasulullah

"Jujur dalam perkataan, amanah dalam menjalankan tanggung jawab, cerdas dalam bertindak, dan selalu menebarkan kebaikan," pesan Baharuddin.

Menurutnya, peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali akhlak dan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Batu Bara juga memberikan santunan kepada anak yatim. Kegiatan itu menjadi bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan Ustaz Abdul Latif. Jemaah diajak untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW sekaligus meneladani akhlak dan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Acara tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala bagian, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Wakil Gubernur Sumut Surya menyampaikan hal itu saat menerima tim verifikasi lapangan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) terkait Perlindungan Warga Negara Indonesia dari TPPO di Sumut. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga:

• Kepincut Kuliner Tradisional dan Sejarah Medan, Chief Minister Perlis Ngaku Wajib ke Danau Toba

"Upaya perlindungan warga tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi yang kuat mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat agar setiap mata rantai pencegahan dapat berjalan secara efektif," ujar Surya.

Dia menjelaskan verifikasi lapangan tidak hanya untuk mencermati laporan administratif. Kegiatan tersebut juga bertujuan memperoleh gambaran faktual di lapangan, mengidentifikasi titik rawan, serta merumuskan langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO.

Pemprov Sumut, kata Surya, terus memperkuat fondasi kelembagaan dalam penanganan TPPO. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai landasan koordinasi lintas sektor.

Sinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut juga terus diperkuat. Pemprov Sumut mengapresiasi program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang telah menempatkan 53 personel pada 11 satuan kerja keimigrasian serta melakukan pembinaan di 171 desa binaan di Sumut.

Surya menyebut pada 2024 tercatat 392 kasus TPPO dengan 471 korban. Jumlah kasus pada 2025 meningkat menjadi 396 dengan 465 korban terdeteksi.

"Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 392 kasus TPPO dengan 471 korban. Pada tahun 2025 meningkat menjadi 396 kasus dengan 465 korban terdeteksi. Secara akumulatif, angka penanganan menunjukkan 691 kasus dengan 1.583 korban, yang menempatkan Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan penanganan kasus yang tinggi secara nasional," kata Surya.

Pada Januari 2026, sebanyak 289 korban dipulangkan dari luar negeri, termasuk warga asal Sumatera Utara. Menurut Surya, kondisi tersebut menunjukkan persoalan TPPO masih membutuhkan perhatian dan penanganan serius.

Selain memperkuat penindakan dan pencegahan, Pemprov Sumut juga berupaya memperluas kesempatan kerja masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan KEK Sei Mangkei, PT KIM Medan, dan PT Inalum untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, Plt Deputi I KSP Heru Kreshna Reza mengatakan verifikasi lapangan dilakukan untuk memitigasi berbagai risiko serta menentukan langkah pencegahan sebelum TPPO terjadi.

Heru menilai Sumut memiliki posisi strategis dalam agenda nasional karena letaknya berdekatan dengan berbagai jalur mobilitas internasional.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri per Agustus 2026, Heru menyebut terdapat 8.507 WNI yang bekerja di sektor penipuan daring telah dideportasi dari berbagai negara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.873 orang berasal dari Sumut atau sekitar sepertiga dari angka nasional.

"Mereka berkeyakinan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Untuk itu kami memastikan verifikasi lapangan seperti apa yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan sinergi lintas kementerian atau lintas satuan perangkat daerah yang memegang peran penting, serta peran dari gubernur dan wagub sebagai pimpinan tinggi di daerah," ujar Heru.* (dh)

MEDAN — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara mengenai memburuknya hubungan antara DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Masinton Pasaribu.

Konflik tersebut bahkan berkembang hingga muncul wacana pemakzulan terhadap orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah itu.

Baca Juga:

• Kesbangpol Tanjab Timur Gelar Rakor Forkopimda, Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Daerah

"Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana, iya (untuk mediasi)," kata Tito Karnavian usai kegiatan IMT-GT di Medan, Rabu (9/9/2026).

Tito belum menjelaskan kapan tim Kemendagri mulai turun ke Tapanuli Tengah.

Ia juga belum memerinci hasil atau langkah mediasi yang dilakukan untuk meredakan ketegangan antara DPRD dan pemerintah daerah.

Perselisihan antara DPRD dan Bupati Tapteng sebelumnya mencuat karena persoalan pengelolaan APBD.

Ketua DPC Golkar Tapteng Joneri Sihite menyebut hubungan yang tidak harmonis membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tapteng tidak disahkan DPRD selama dua tahun terakhir.

Akibatnya, Masinton Pasaribu disebut menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar pelaksanaan APBD dalam dua tahun terakhir.

"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," kata Joneri Sihite, Sabtu (5/9/2026).

Sebelumnya, lima partai politik di Tapteng mendesak Bupati Masinton Pasaribu meningkatkan penyerapan APBD 2026 yang dinilai masih rendah.

Kelima partai tersebut yakni Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

Mereka bahkan sempat menyatakan akan mempertimbangkan langkah politik melalui DPRD, termasuk wacana pemakzulan jika tidak ada perbaikan.

Namun, dalam perkembangan terbaru, Partai Gerindra menarik pernyataan sikap tersebut.

Wacana itu sebelumnya disampaikan Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang dalam video.

Hazmi menyebut penyerapan APBD Tapteng hingga Agustus 2026 baru mencapai 30 persen.

Kondisi itu dinilai menunjukkan pengelolaan anggaran yang belum optimal.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.

Selain persoalan penyerapan APBD, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan bencana banjir di Tapanuli Tengah.

Penanganan bencana disebut berjalan lambat dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak juga dipersoalkan.

"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.

Kelima partai tersebut juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapteng merealisasikan rekomendasi DPRD terkait bantuan untuk korban banjir dan beasiswa yang bersumber dari APBD.

Mereka menyatakan siap berdiskusi dengan Pemkab Tapteng untuk membedah APBD 2025 dan 2026.

Dalam forum tersebut, mereka mengusulkan keterlibatan Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta pimpinan partai politik.

"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.

Hazmi sebelumnya mengatakan wacana pemakzulan tidak langsung menjadi langkah pertama.

Menurut dia, DPRD terlebih dahulu akan mengambil sejumlah langkah politik untuk mendorong perbaikan penyerapan anggaran.

"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang, Sabtu (5/9/2026).

Kini, Kemendagri telah mengirimkan tim untuk memediasi persoalan tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah sehingga roda pemerintahan Tapanuli Tengah tetap berjalan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah daerah juga tengah menghadapi kebutuhan pemulihan dan penanganan dampak bencana di wilayah Tapteng.* (d/ad)

MEDAN — Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Donal Simanjuntak angkat suara mengenai kondisi Febiona Purba, 16 tahun, siswi korban dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Febiona sebelumnya disebut mengalami gangguan ingatan setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Baca Juga:

• Mengeluh Mual dan Diare, 230 Siswa dan 43 Guru di Pati Diduga Keracunan Usai Santap MBG

"Sepengetahuan kami selama mendampingi yang bersangkutan di RS Haji saat kunjungan, orang tua pernah menyampaikan hal tersebut. Namun tim kami yang mendampingi melaporkan kondisi yang bersangkutan per hari sampai kepulangan ke Karo, yang bersangkutan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menceritakan pengalamannya," ucap Donal, Rabu (9/9/2026).

Donal mengatakan orang tua Febiona, Elvinus, sebelumnya sempat menyampaikan bahwa anaknya mengalami gangguan ingatan ketika menjalani perawatan di RSU Haji Medan.

Kondisi Febiona kembali dilihat Donal saat bertemu di RSUP Adam Malik Medan pada 8 September 2026.

Menurut dia, Febiona masih mengenali dirinya dan dapat berbicara dengan baik.

"Saat kami ketemu lagi tanggal 8 September di RS Adam Malik, yang bersangkutan masih mengenal kami dan kami berbicara dengan baik," kata Donal.

Donal memastikan KPPG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) masih memantau kondisi kesehatan Febiona.

Pemantauan dilakukan setelah siswi tersebut sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan ingatan yang diduga berkaitan dengan kejadian keracunan MBG.

"Pada prinsipnya kami terus memantau kondisi kesehatan yang bersangkutan, pimpinan kami Kepala BGN terus memperhatikan kondisi kesehatan korban siswa," imbuh Donal.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap kondisi terkini Febiona.

Menurut Bobby, pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk untuk mengetahui kondisi pencernaan, saraf, serta aspek psikologis Febiona.

"Dan juga kita rekomendasi dari psikologisnya juga, kita enggak bisa nilai traumatis seseorang itu setelah keracunan itu apakah ada trauma atau segala macam, dan ini mengganggu mental dan segala macam. Ini juga kita ikut periksa. Jadi seluruhnya bukan hanya sakit medis, tapi yang lain juga kita periksa," ujar Bobby.

Kondisi Febiona juga menjadi perhatian Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus mengatakan telah menerima laporan dari pihak sekolah mengenai kondisi siswi tersebut.

"Ya, saya baru konfirmasi kepada kepala sekolah kita. Laporan kepala sekolah kemarin dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan EEG," ucap Zulkarnain.

Zulkarnain mengatakan pihaknya prihatin terhadap kondisi Febiona.

Ia juga meminta sekolah terus berkoordinasi dengan keluarga korban agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

"Tadi kita sampaikan ke sekolah agar selalu berkoordinasi dengan orangtua, apabila anak kita sudah siap untuk bersekolah kita akan bantu fasilitasi sebaik mungkin. Kita sangat prihatin dengan kondisi anak kita ini," ucapnya.

Sebelumnya, Febiona dilaporkan mengalami gangguan ingatan setelah diduga mengalami keracunan MBG di Kabupaten Karo.

Orang tua Febiona, Elvinus Lusiana Sitanggang, 49 tahun, mengatakan kondisi anaknya pada awal perawatan masih normal.

Menurut dia, perubahan kondisi terjadi setelah Febiona pulang dan kemudian mengalami kejang.

"Pas awal dirawat itu belum (ada gangguan ingatan). Selama pulang dari Rumah Sakit Umum masih biasa, normal. Tapi setelah sampai di rumah, dia kejang, kami bawa ke RS Haji, di situlah dia mulai omongannya udah kayak anak-anak," jelas Elvinus pada Senin (7/9).

Elvinus mengatakan Febiona sempat tidak mengenali orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga dan teman sekolahnya.

Febiona diketahui merupakan siswi berprestasi. Ia disebut kerap meraih peringkat pertama di kelas dan menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS di sekolahnya.

Saat ini, Febiona masih belum kembali bersekolah karena kondisi fisiknya belum pulih sepenuhnya. Elvinus mengatakan anaknya juga mengalami kesulitan berbicara.

Keluarga telah membawa Febiona menjalani pemeriksaan, termasuk ke poli psikiatri. Ia juga mendapat obat dari bagian neurologi.

Elvinus mengatakan Febiona masih harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan secara berkala di rumah sakit.

Ia berharap anaknya mendapatkan penanganan yang tepat agar kondisinya segera membaik dan tidak perlu terus-menerus menjalani perawatan di rumah sakit.* (cn/ad)

PATI — Ratusan siswa dan guru di dua sekolah menengah pertama di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka mengalami sejumlah keluhan, di antaranya mual dan diare. Dua sekolah yang terdampak adalah SMP Negeri 1 Gembong dan MTs Negeri 3 Pati.

Baca Juga:

• BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG, Ini Aturannya!

Berdasarkan data sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, sebanyak 103 siswa dan 13 guru di SMP Negeri 1 Gembong mengalami mual dan diare.

Sementara di MTs Negeri 3 Pati, terdapat 127 siswa dan 30 guru yang mengalami keluhan serupa setelah menyantap makanan MBG.

Dengan demikian, sedikitnya 230 siswa dan 43 guru dilaporkan mengalami mual dan diare.

Namun, jumlah tersebut masih dapat berubah karena pendataan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati masih berlangsung.

Luky mengatakan pihaknya pertama kali menerima laporan mengenai kejadian tersebut sekitar pukul 09.00 WIB.

"Kami mendapatkan laporan sekira jam 09.00 WIB, informasi kami dapat awal merupakan dugaan keracunan MBG yang disajikan kemarin. Ini masih dugaan," jelasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati belum memastikan penyebab munculnya keluhan pada para siswa dan guru.

Tim kesehatan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah kondisi tersebut berkaitan dengan makanan MBG yang dikonsumsi sehari sebelumnya.

"Tim kami masih melakukan penyelidikan lagi, kami belum bisa memastikan penyebabnya seperti apa. Kita tunggu penyelidikan epidemiologis seperti apa, hasil uji lab seperti apa," jelasnya.

Pemeriksaan epidemiologis dan uji laboratorium menjadi bagian dari proses untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Karena itu, Dinkes Pati belum menyimpulkan bahwa keluhan para siswa dan guru tersebut disebabkan oleh menu MBG.

Luky mengatakan jumlah korban masih dalam pendataan.

Data tersebut dinilai masih dinamis karena para siswa dan guru yang mengalami keluhan mendapat penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Sebagian pasien dibawa ke puskesmas dan sejumlah rumah sakit di Kabupaten Pati untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan.

"Data belum, masih dinamis, belum bisa memastikan berapa jumlahnya. Data akan kami update berdasarkan sinkronisasi berdasarkan faskes yang ada di RSUD Soewondo, Mitra dan KSH," jelasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati masih melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk memperoleh data terbaru mengenai jumlah siswa dan guru yang mengalami keluhan.

Hasil penyelidikan epidemiologis dan pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua DPP PDI-P Deddy Y Sitorus menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masih harus bekerja keras jika ingin bersaing dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Deddy, AHY perlu mengejar sejumlah nama yang saat ini telah muncul dalam radar survei, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Karya hingga Produk UMKM Warga Binaan Lapas TBA Dilirik Pemko Tanjungbalai, Pemasaran Bakal Diperluas

Pernyataan itu disampaikan Deddy saat merespons pidato AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat.

Dalam pidato tersebut, AHY menyinggung bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya dan memiliki batas waktu.

Pernyataan itu kemudian ditafsirkan sejumlah pihak sebagai sinyal politik AHY untuk maju dalam Pilpres 2029.

Deddy mengatakan hasil survei sejumlah lembaga saat ini belum menunjukkan dukungan yang kuat terhadap AHY maupun Partai Demokrat.

Karena itu, ia menilai AHY masih memiliki pekerjaan besar apabila ingin meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilu 2029.

"Terlebih melihat rilis hasil survei berbagai lembaga yang belum menunjukkan dukungan yang kuat kepada AHY dan Demokrat. Bagaimana peluang AHY saya kurang tahu tetapi kalau melihat survei, beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan," katanya.

Menurut Deddy, dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih panjang.

Namun, posisi para tokoh dalam survei dapat menjadi salah satu gambaran mengenai tingkat dukungan publik saat ini.

Deddy juga menilai pernyataan AHY mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu tidak bisa hanya dilihat sebagai pernyataan normatif.

Menurut dia, konteks pidato perlu diperhatikan karena AHY menyampaikannya dalam forum politik Partai Demokrat.

"Menurut saya pernyataan AHY 'bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu' bisa ditafsir sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja. Kalau cara pandangnya normatif tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula," tutur Deddy.

Deddy mengatakan pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika politik menuju kontestasi Pemilu 2029.

"Dari sudut pandang kontestasi politik, bisa saja ditafsirkan bahwa pernyataan itu adalah seruan kepada koalisi partai di pemerintahan untuk mulai memikirkan peta jalan baru menuju Pemilu 2029," ujar Deddy.

"Atau, bisa juga diinterpretasikan sebagai pesan khusus kepada Presiden agar menghitung AHY/Demokrat dalam kontestasi pemilu yang akan datang," lanjut Deddy.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada Sabtu, 5 September 2026.

Dalam pidatonya, AHY menyinggung mengenai kekuasaan, demokrasi, serta pentingnya memastikan hak masyarakat dalam pemilu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," ujar AHY.

AHY juga mengatakan demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.

Ia kemudian menegaskan bahwa pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan demokratis.

"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," kata AHY.

Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebagai sinyal bahwa AHY siap menjadi salah satu kandidat dalam Pilpres 2029.

Namun, Partai Gerindra meminta AHY dan Partai Demokrat tetap fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Gerindra menilai pembahasan mengenai urusan elektoral dan Pemilu 2029 sebaiknya belum menjadi fokus karena pelaksanaan pemilu masih beberapa tahun lagi.* (km/ad)

SERDANG BEDAGAI — Tabrakan maut terjadi di ruas Tol Medan-Tebing Tinggi, tepatnya di Kilometer 54.700 Jalur A, Desa Melati, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, Rabu dini hari, 9 September 2026.

Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 03.30 WIB itu melibatkan mobil Hino Dutro Box bernomor polisi BK 8257 GY dan mobil barang Mitsubishi Truk Tronton bernomor polisi BK 8670 GV.

Baca Juga:

• Bulog: Harga Ayam Potong di Sumut Naik akibat Harga Jagung Mahal

Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai.

Ketiga korban meninggal merupakan pengemudi dan penumpang Hino Dutro Box.

Korban pertama adalah Surah Wijaya, 26 tahun, pengemudi Hino Dutro Box.

Ia meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengalami luka berat pada kedua kaki.

Korban kedua, Agustamin Abidin Harahap, 35 tahun, merupakan penumpang Hino Dutro Box.

Ia meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam. Korban mengalami luka robek pada betis kiri dan luka pada kaki kanan.

Sementara korban ketiga adalah Wirda Nursiam, 33 tahun, penumpang Hino Dutro Box.

Ia meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Sari Mutiara Lubuk Pakam. Korban mengalami patah pada kaki kiri dan kanan.

Adapun pengemudi Mitsubishi Truk Tronton, Junaidi, 49 tahun, dan penumpangnya, Muhammad Syawal, 20 tahun, selamat.

Keduanya tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut.

Kepala Seksi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan kecelakaan bermula ketika Hino Dutro Box yang dikemudikan Surah Wijaya melaju dari arah Medan menuju Tebing Tinggi.

Saat tiba di lokasi kejadian, truk box tersebut menabrak bagian belakang truk tronton yang berada di depannya dan melaju searah.

"Sesampainya di lokasi kejadian atau KM 54.700 Jalur A lajur lambat, truk box tersebut menabrak bagian belakang mobil barang Mitsubishi Truk Tronton, yang dikemudikan oleh Junaidi yang berada searah di depannya," ucap AKP Bringin Jaya, Rabu siang, 9 September 2026.

Setelah menerima laporan kecelakaan, personel Satlantas Polres Sergai langsung menuju lokasi.

Petugas kemudian mengevakuasi korban ke RS Sari Mutiara Lubuk Pakam.

Polisi juga mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Selain itu, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi.

"Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, yang menewaskan tiga orang itu. Bahwa Satlantas Polres Sergai telah melakukan penanganan cepat mulai dari olah TKP, evakuasi korban ke RS Sari Mutiara Lubuk Pakam, pengamanan barang bukti, hingga pemeriksaan CCTV dan saksi-saksi," kata AKP Bringin Jaya.

Polisi mengimbau pengemudi dan pengguna jalan tol meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika berkendara pada malam hingga dini hari.

Pengemudi juga diminta menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya serta memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan cukup istirahat.

"Jika mengantuk atau lelah, pengendara sangat disarankan untuk beristirahat di rest area terdekat guna mencegah terjadinya kecelakaan fatal di jalan raya," tutur Kasi Humas Polres Sergai itu.

Pemeriksaan terhadap kecelakaan tersebut masih dilakukan polisi, termasuk pemeriksaan CCTV dan keterangan saksi untuk mengetahui lebih lanjut penyebab tabrakan.* (vv/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melarang penggunaan susu kental manis, minuman rasa susu, hingga produk minuman yang mengandung susu dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai gantinya, BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani dengan kandungan susu segar minimal 80 persen.

Baca Juga:

• Keracunan Massal hingga Siswa Alami Gangguan Ingatan Diduga Akibat MBG, Polres Karo Turun Tangan

Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta asosiasi industri dan koperasi susu.

"BGN secara tegas melarang penggunaan produk minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, maupun susu kental manis dalam menu MBG," demikian keterangan BGN dalam sebuah postingan.

BGN merekomendasikan susu hewani untuk sejumlah kelompok penerima manfaat MBG.

Mereka antara lain ibu hamil, ibu menyusui, balita berusia di atas dua tahun, serta seluruh peserta didik.

Jenis susu yang direkomendasikan meliputi susu pasteurisasi, UHT, dan susu steril full cream plain.

Produk tersebut harus tanpa tambahan gula, pengawet, perasa, maupun pewarna.

Kandungan susu segar dalam produk juga ditetapkan minimal 80 persen. Selain itu, produk wajib memiliki izin edar resmi dari BPOM RI.

Khusus susu pasteurisasi, distribusinya harus menggunakan sistem rantai dingin atau cold chain.

Sistem tersebut diterapkan sejak produk keluar dari sarana produksi hingga diterima oleh penerima manfaat.

"Dengan kandungan susu segar minimal 80 persen serta telah mengantongi izin edar resmi dari BPOM RI. Khusus untuk produk susu pasteurisasi, penanganannya wajib menggunakan sistem rantai dingin (cold chain) dari sarana produksi hingga sampai ke tangan penerima manfaat," ujarnya.

BGN juga menetapkan harga satuan susu hewani yang digunakan dalam program MBG.

Untuk volume minimal 125 mililiter, harga ditetapkan Rp3.000. Sementara volume 200 mililiter ditetapkan Rp4.500.

Harga tersebut berlaku hingga produk sampai di dapur pelaksana MBG.

"Pemberian susu hewani ini ditetapkan dengan harga satuan Rp3.000,- untuk volume minimal 125 ml dan Rp4.500,- untuk volume 200 ml sampai di dapur pelaksana. Pemberian susu hewani ini berfungsi melengkapi dan tidak menggantikan porsi menu protein hewani lainnya," ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, susu dalam menu MBG bukan dimaksudkan untuk menggantikan sumber protein hewani lain.

Susu menjadi pelengkap dalam susunan menu yang diberikan kepada penerima manfaat.

BGN juga menyebut kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi penerima MBG sekaligus mendorong perekonomian peternak susu lokal.

"Melalui keputusan ini, pemanfaatan susu hewani dalam menu MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kecukupan konsumsi protein hewani bagi penerima manfaat, tetapi juga mendongkrak produktivitas serta kesejahteraan para peternak lokal di seluruh Indonesia," lanjut BGN.* (d/ad)

ACEH BARAT — Bagi warga Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, nipah bukan sekadar tumbuhan yang tumbuh di rawa pesisir.

Tanaman itu telah menjadi bagian dari kehidupan warga dan sumber penghidupan yang terus dikembangkan.

Baca Juga:

• Bulog: Harga Ayam Potong di Sumut Naik akibat Harga Jagung Mahal

Potensi tersebut kembali diangkat melalui Festival Nipah 2026 yang akan digelar pada 11-15 September 2026.

Festival tahun ini mengusung tema "Nipah Meubudaya, Masyarakat Seujahtera."

Kegiatan tersebut digelar masyarakat Suak Timah bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Festival Nipah tidak hanya dirancang sebagai kegiatan pertunjukan.

Warga ingin menjadikannya sebagai ruang untuk melestarikan budaya sekaligus menggali potensi ekonomi melalui kebudayaan.

Festival Nipah sebelumnya telah digelar pada 28-30 Oktober 2025.

Saat itu, berbagai kegiatan digelar, mulai dari Pawai Budaya, Piasan Suak, Rawon Paya Nipah, Meusahoe-Meurunoe, Kenduri Rakyat, permainan tradisional, Pameran Budaya, hingga Pasar Budaya.

Pasar tersebut mempertemukan kuliner, kerajinan, dan berbagai produk berbahan nipah dengan pengunjung.

Geuchik Suak Timah, Drs. Afdhal, berharap kegiatan tersebut semakin meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengembangkan ekonomi berbasis budaya.

Suak Timah merupakan gampong pesisir di Kecamatan Samatiga.

Wilayah ini memiliki sawah, perkebunan, ladang, perikanan darat, hingga kawasan rawa nipah yang menjadi salah satu potensi desa.

Kekayaan alam tersebut berjalan beriringan dengan warisan budaya masyarakat.

Suak Timah menjadi salah satu desa dalam Program Pemajuan Kebudayaan Desa sejak 2024.

Pemerintah gampong, pemuda, pelaku budaya, komunitas, dan masyarakat kemudian bersama-sama mengembangkan potensi desa melalui kebudayaan.

Ketua Tuha Peut Suak Timah, Adriman, mengatakan keberlanjutan program menjadi bagian penting agar kegiatan yang telah dimulai tidak berhenti di tengah jalan.

"Bagi kami, keberlanjutan seperti ini sangat penting. Apa yang sudah dimulai pada 2024 tidak berhenti begitu saja, tetapi bisa diperkuat dan dikembangkan," ujarnya.

Menurut Adriman, masyarakat kini mulai diarahkan untuk memanfaatkan potensi budaya sebagai bagian dari kegiatan ekonomi.

Bersama kelompok sadar wisata (Pokdarwis), warga mulai memasuki tahap penguatan ekonomi budaya.

Penguatan itu mencakup peningkatan kapasitas pelaku budaya dan UMKM, pendataan, pelestarian sejarah dan pengetahuan lokal, hingga pemanfaatan nipah dan kegiatan budaya sebagai sumber ekonomi.

Festival Nipah menjadi ruang pertemuan bagi warga, pelaku usaha, dan pelaku budaya.

Kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai media komunikasi, ekspresi, promosi, konsolidasi sosial, pertukaran gagasan, sekaligus membuka peluang ekonomi.

Sejumlah usaha masyarakat berkembang setelah mengikuti festival.

UMKM Cang Nipah, misalnya, mengembangkan produk dodol, manisan, karamel, dan sirup nipah.

UMKM Ummu Muttaqin memperluas produksi jamu herbal.

Sementara pengrajin reungkan, yakni kerajinan anyaman dari lidi nipah, mulai mendapatkan pesanan setelah festival.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan budaya dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan usaha masyarakat.

Selain produk UMKM, Suak Timah juga mengembangkan sektor pariwisata. Desa ini kini memiliki paket wisata Jelajah Rawa Nipah.

Paket tersebut menawarkan pengalaman kepada wisatawan untuk melihat bentang alam sekaligus mengenal pengetahuan, sejarah, dan hubungan masyarakat dengan lingkungan di sekitarnya.

Desa juga menyediakan fasilitas kafetaria, suvenir, jus buah nipah, dan homestay.

Suak Timah tercatat dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata sebagai Desa Wisata kategori Rintisan.

Desa tersebut juga menjadi salah satu penerima Apresiasi Desa Budaya 2025 dari Kementerian Kebudayaan RI.

Rangkaian Festival Nipah 2026 telah dimulai melalui sejumlah kegiatan pra-festival.

Pada 7-12 September 2026, masyarakat mengikuti workshop kuliner dan kriya nipah, lokakarya wisata, inovasi kasab, serta manajemen UMKM.

Puncak festival akan berlangsung pada 14-15 September 2026.

Sejumlah kegiatan disiapkan, antara lain pameran produk lokal, pertunjukan seni, serta pelestarian tradisi yang berbasis ekosistem rawa nipah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga mendorong kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, pemerintah gampong, komunitas, pelaku pariwisata, dan pelaku ekonomi kreatif.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola destinasi, mengembangkan atraksi wisata, meningkatkan kualitas produk, mengemas budaya sebagai daya tarik wisata, serta memperkuat promosi dan pemasaran.

Daya Desa Suak Timah, Mukhsin, mengatakan pengembangan ekonomi berbasis budaya diharapkan memberikan dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat.

Pada saat yang sama, kegiatan tersebut diharapkan tetap menjaga kebudayaan dan lingkungan yang telah menjadi bagian dari kehidupan warga.

Menurut dia, Festival Nipah bukanlah tujuan akhir dari seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat.

"Festival bukan tujuan utama. Festival adalah media. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah festival selesai masyarakat tetap bergerak. Ada yang membuat produk, ada yang mendapatkan pesanan, ada yang mengembangkan usaha, ada yang mengelola wisata," harapnya.* (ad)

BANDA ACEH — Kasus dugaan pencurian barang berharga milik keluarga pasien di Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda, Banda Aceh, berakhir damai.

Penyelesaian perkara tersebut dilakukan melalui mekanisme restorative justice yang difasilitasi Polsek Baiturrahman.

Baca Juga:

• Kabel Kapal MV Wan Hai 101 Dicuri Saat Bersandar di Belawan, TNI AL Amankan Penadah dan Tiga Pelaku Diburu

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Baiturrahman AKP Samandari mengatakan penyelesaian perkara dilakukan setelah polisi menerima laporan mengenai dugaan pencurian barang berharga milik keluarga pasien di RS Harapan Bunda.

"Kami telah melakukan restorative justice terkait laporan kasus pencurian barang berharga milik salah satu keluarga pasien yang terjadi di RS Harapan Bunda," kata AKP Samandari, Rabu (9/9/2026) pagi.

Menurut Samandari, kedua belah pihak telah menyepakati perdamaian.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian yang ditandatangani bersama.

Pihak keluarga pelapor juga telah mencabut laporan pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada Polsek Baiturrahman.

"Perdamaian kedua belah pihak telah dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian dan telah ditandatangani. Laporan pengaduan ke Polsek Baiturrahman juga telah dicabut oleh pihak keluarga korban," ujarnya.

Samandari mengatakan penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat memulihkan keadaan sekaligus menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat.

"Harapan kami dalam perdamaian kasus pencurian melalui keadilan restoratif (restorative justice) adalah memulihkan keadaan korban dan menciptakan keharmonisan sosial tanpa menuntut apa pun di kemudian hari," katanya.

Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah informasi mengenai dugaan kehilangan barang berharga beredar di media sosial.

Arabi, 47 tahun, warga Desa Lampisang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, melaporkan dugaan kehilangan barang milik kakaknya, Wardiana, ke Polsek Baiturrahman pada Kamis malam, 20 Agustus 2026.

Barang yang dilaporkan hilang berupa sebuah tas berisi uang tunai sekitar Rp1,5 juta, telepon seluler, dan sejumlah surat berharga lainnya.

Kehilangan tersebut disebut terjadi di kamar VIP Nomor 206 RS Harapan Bunda pada Kamis, 20 Agustus 2026, sekitar pukul 03.00 WIB.

Selain melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, Arabi sebelumnya juga menyampaikan persoalan itu kepada media massa.

Langkah tersebut dilakukan karena keluarga pasien mengaku telah menunggu hampir 20 hari dan merasa belum mendapatkan penyelesaian yang diharapkan dari pihak rumah sakit.

Perkara kemudian ditangani Polsek Baiturrahman dan diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

Proses tersebut berujung pada kesepakatan damai antara kedua belah pihak serta pencabutan laporan pengaduan oleh pihak keluarga pelapor.* (ad)

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati, Sekretaris Kesbangpol, Kabag Ops Polres Tanjung Jabung Timur, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Baca Juga:

• Kabut Asap Karhutla Meluas ke 14 Daerah di Sumut, Bobby Nasution Siapkan Pembelajaran Jarak Jauh

Baharuddin mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat.

Menurut dia, koordinasi diperlukan untuk menghadapi berbagai dinamika yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Rakor juga diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi dan komitmen antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban wilayah.

Selain koordinasi antarinstansi, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif.

Pemerintah daerah bersama Forkopimda berharap masyarakat dapat berperan dalam menjaga lingkungan dan menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Melalui rakor tersebut, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin kuat sehingga berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, serta bersama-sama.

Dengan sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat, kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan tetap aman dan kondusif sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

TAKENGON — Personel Polres Aceh Tengah, Polda Aceh, menyisir sejumlah kawasan yang dinilai rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi warga dan memasang spanduk imbauan untuk mencegah kebakaran.

Baca Juga:

• Keracunan Massal hingga Siswa Alami Gangguan Ingatan Diduga Akibat MBG, Polres Karo Turun Tangan

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi kebakaran.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun melakukan perambahan hutan yang dapat meningkatkan risiko karhutla.

Selain memasang spanduk, personel Polres Aceh Tengah memberikan edukasi kepada warga mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat juga diberi pemahaman mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang sengaja melakukan pembakaran.

Polisi turut melakukan pemantauan melalui aplikasi Lancang Kuning.

Hingga kegiatan berlangsung, tidak ditemukan titik api atau hotspot di kawasan yang menjadi sasaran pemantauan.

Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq melalui Kasi Humas AKP Rasimin mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan yang rawan terbakar.

"Kami mengingatkan warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan setiap potensi kebakaran," kata AKP Rasimin dalam rilisnya, Rabu, 9 September 2026.

Rasimin mengajak masyarakat ikut menjaga kawasan hutan dan lahan.

Warga juga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar dapat ditangani sebelum api meluas.

Upaya pencegahan tersebut dilakukan untuk menekan risiko karhutla sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.* (ad)

ACEH UTARA — Menyempitnya kawasan hutan membuat ruang jelajah gajah di lanskap Cot Girek, Aceh Utara, semakin terbatas.

Kondisi ini menyebabkan habitat, jalur pergerakan, dan ruang mencari pakan satwa tersebut semakin beririsan dengan aktivitas masyarakat.

Baca Juga:

• Sempat Terima Amplop Dolar dari Bupati Kuansing, Mengapa Menhut Raja Juli Belum Juga Diperiksa? Ini Kata KPK

Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore (PHE NSO) bersama Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia (LPLHa) menjalankan program konservasi di Gampong Peureupok, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara.

Program tersebut mencakup mitigasi konflik manusia dan satwa liar, pengembangan Biodiversity Camp Center, serta restorasi lahan kritis.

Kegiatan ini diarahkan untuk membantu memulihkan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati di lanskap Cot Girek, termasuk mendukung ruang jelajah gajah.

Selain restorasi, para pihak menyusun peta jalan penyelesaian konflik manusia dan gajah.

Peta jalan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

PHE NSO bersama sejumlah pemangku kepentingan meresmikan Biodiversity Camp Center di Gampong Peureupok, Kecamatan Paya Bakong, pada akhir Agustus 2026.

Fasilitas tersebut dikembangkan untuk memperkuat edukasi, pemantauan, dan kolaborasi dalam kegiatan konservasi di kawasan Cot Girek.

Program ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, LPLHa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Utara, M. Nasir, mengatakan kolaborasi menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan hutan.

"Aspek kolaborasi sangat penting dalam upaya melakukan restorasi dan menjaga hutan. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan juga memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan lingkungan," ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Utara, M. Nasir pada saat meresmikan Biodiversity Camp Center Agustus yang lalu di Gampong Peurupok, Kec. Paya Bakong.

Menurut M. Nasir, kawasan hutan memiliki fungsi yang lebih luas.

Selain menjadi habitat flora dan fauna, hutan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

"Kawasan ini bukan sekadar menjadi habitat berbagai satwa seperti gajah dan tumbuhan, tetapi juga ruang kehidupan masyarakat di lokasi. Karena itu, keseimbangan harus dijaga bersama," ujar M. Nasir.

PHE NSO dan LPLHa telah menjalankan program konservasi tersebut sejak 2023.

Sejumlah kegiatan dilakukan, antara lain patroli dan mitigasi konflik manusia dengan satwa liar.

Program tersebut juga mencakup pengembangan Biodiversity Camp Center dan restorasi lahan melalui penanaman pohon dengan melibatkan masyarakat serta petani lokal.

Field Manager PHE NSO Riski Kushardani mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program konservasi.

"Penanaman pohon merupakan langkah nyata untuk memperkuat pemulihan ekosistem dan menjaga habitat berbagai satwa di kawasan tersebut," ujarnya.

PHE NSO secara berkelanjutan melakukan penanaman berbagai jenis pohon endemik yang dipilih untuk mendukung keanekaragaman hayati di lanskap Cot Girek.

Penanaman tersebut diharapkan membantu memulihkan habitat dan memperkuat ruang jelajah satwa liar, termasuk gajah.

"Pengelolaan keanekaragaman hayati tidak dapat hanya berfokus pada perlindungan satwa. Upaya tersebut juga harus berjalan seiring dengan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Riski.

Melalui kerja sama pemerintah, perusahaan, lembaga konservasi, dan masyarakat, restorasi lanskap Cot Girek diharapkan tidak berhenti pada pemulihan lahan kritis.

Program tersebut juga diarahkan untuk membangun keseimbangan antara kelestarian ekosistem dan kehidupan masyarakat.

PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore (PHE NSO) merupakan bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 1 (Pertamina Hulu Rokan Zona 1).

PHE NSO menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di lepas pantai timur laut Sumatera, tepatnya di Selat Malaka, Provinsi Aceh.

Basis dukungan operasional darat PHE NSO berada di Kota Lhokseumawe.*(ad)

MEDAN — Harga jagung di tingkat petani di Sumatera Utara masih bertahan tinggi.

Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga daging ayam di pasaran dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

• Kabel Kapal MV Wan Hai 101 Dicuri Saat Bersandar di Belawan, TNI AL Amankan Penadah dan Tiga Pelaku Diburu

Kondisi tersebut dinilai turut meningkatkan biaya produksi peternak unggas.

Pemimpin Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan harga jagung di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram.

Harga tersebut, menurut Budi, masih lebih tinggi dibandingkan HPP yang telah ditetapkan pemerintah.

"Masih ada hubungannya harga jagung mahal dengan harga ayam potong yang ikut mahal," katanya, Rabu (9/9/2026).

Tingginya harga jagung menjadi perhatian karena jagung merupakan salah satu bahan utama pakan ternak unggas.

Ketika harga bahan baku pakan meningkat, biaya yang harus dikeluarkan peternak juga ikut bertambah.

Saat ditanya mengenai langkah pemerintah untuk menekan harga jagung, Budi mengatakan belum ada intervensi khusus yang dilakukan hingga saat ini.

"Iya, memang ada pengaruhnya ke harga jual daging ayam. Sampai dengan saat ini belum ada intervensi ke harga jagung," ucap Budi.

Kondisi harga jagung yang masih tinggi tersebut berpotensi mempertahankan tekanan terhadap harga ayam potong di pasar.

Sebelumnya, pengamat ekonomi menilai komoditas daging ayam ras masih berpotensi menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sumatera Utara pada September 2026.

Pergerakan harga jagung dan ayam menjadi perhatian karena kedua komoditas tersebut berkaitan langsung dengan biaya produksi peternak dan harga pangan yang dibayar masyarakat.* (mi/ad)

MEDAN — Kabel reefer milik kapal kargo MV Wan Hai 101 dicuri saat kapal tengah bersandar di Dermaga B BNCT Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Para pelaku diduga datang menggunakan perahu motor dari arah laut untuk menghindari petugas jaga.

Baca Juga:

• Keracunan Massal hingga Siswa Alami Gangguan Ingatan Diduga Akibat MBG, Polres Karo Turun Tangan

Berdasarkan penyelidikan awal, pelaku diduga memanfaatkan kelengahan petugas jaga kapal.

Mereka kemudian mendekati lambung kapal dan mengambil kabel reefer sebelum melarikan diri menggunakan perahu motor.

"Berdasarkan penyelidikan awal, pelaku diduga memanfaatkan kelengahan petugas jaga kapal," kata Wahyu, Rabu (9/9).

Pihak kapal baru mengetahui adanya pencurian setelah kabel tersebut hilang. TNI AL kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan.

Dari penyelidikan sementara, pencurian diduga dilakukan oleh tiga orang. Ketiganya disebut merupakan warga setempat dan hingga kini masih dalam pencarian.

"Ketiganya masih dalam pencarian dan upaya penindakan lebih lanjut," jelasnya.

Dalam pengembangan kasus tersebut, TNI AL mengamankan seorang pria berinisial W yang diduga berperan sebagai penadah.

Saat diamankan, kabel berbahan tembaga yang diduga berasal dari kapal tersebut telah dipotong-potong dan dibakar.

"Dalam pengembangan kasus, petugas mengamankan barang bukti berupa kabel berbahan tembaga yang telah dipotong dan dibakar dari seorang penadah berinisial W. Sementara itu, pihak agen PT BBN telah mengganti seluruh material kabel yang hilang, sehingga kondisi kapal dan kegiatan operasional tetap berjalan aman dan terkendali," pungkasnya.

Dengan adanya penggantian kabel, operasional kapal dan aktivitas di dermaga disebut tetap berlangsung.

Sementara itu, petugas masih berupaya menemukan tiga orang yang diduga sebagai pelaku pencurian.

Dalam kasus terpisah, polisi mengamankan dua orang yang diduga mencuri mesin kapal nelayan di kawasan Belawan.

Kedua tersangka masing-masing berinisial HST, 39 tahun, dan JG, 32 tahun.

Keduanya ditangkap pada Selasa, 8 September 2026, di Jalan Pulau Ambon, Kecamatan Medan Belawan.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo mengatakan pencurian tersebut baru diketahui korban pada Sabtu, 5 September 2026.

Barang yang hilang berupa satu unit mesin kapal senilai Rp15 juta dan empat unit mata cakar tojok kerang dengan nilai sekitar Rp2 juta.

"Korban mendapati barang miliknya yang disimpan di dalam drum plastik telah hilang," kata Agus.

Berdasarkan pemeriksaan, kedua pelaku mengaku tidak beraksi seorang diri. Mereka menyebut pencurian dilakukan bersama tiga orang lainnya.

"Dari pemeriksaan awal, pelaku mengakui melakukan aksinya bersama beberapa orang lainnya. Kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta keberadaan barang hasil kejahatan," jelasnya.

Polisi masih memburu tiga orang lainnya yang diduga terlibat dalam pencurian mesin kapal tersebut sekaligus mengembangkan kasus untuk mengetahui keberadaan barang hasil kejahatan.* (d/ad)