Boyamin menduga perjalanan Nusron ke luar negeri berkaitan dengan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• GRIB Jaya Curigai Uang Rp800 Juta sebagai Jebakan: Tanpa Sepengetahuan Hercules, Dimasukkan ke Mobil

Boyamin mengatakan Nusron berada di Johor Bahru pada Kamis. Di sana, menurut informasi yang diterimanya, Nusron berkeliling menggunakan kendaraan dinas konsulat jenderal.

"Dari Singapura kemudian nyebrang ke Malaysia, yaitu Johor Bahru," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).

Boyamin menyebut Nusron diduga kembali ke Singapura pada Jumat. Namun, dia mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kepulangan Menteri ATR/BPN tersebut ke Indonesia.

"Tapi apakah dia akan kembali ke Indonesia atau belum, belum dapat informasi lebih lanjut," ujarnya.

Boyamin menilai KPK perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan Nusron memenuhi panggilan pemeriksaan. Dia meminta penyidik menerbitkan surat perintah membawa dan, menurutnya, dapat menunggu kedatangan Nusron di bandara untuk membawanya menjalani pemeriksaan.

"Untuk ini saya meminta KPK untuk melakukan surat perintah membawa, nanti untuk menyanggong di bandara misalnya. Itu hari Senin mestinya, gitu. Kita tunggu keberanian KPK," tegas Boyamin.

Dia juga menyoroti informasi mengenai agenda Nusron sebelum ketidakhadirannya dalam pemeriksaan. Boyamin menyebut Nusron sempat menyampaikan dalam rapat eselon I dan II bahwa dirinya tidak ingin diganggu pada Kamis karena akan berfokus pada panggilan KPK.

Namun, menurut Boyamin, Nusron justru tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

"Dia ngomong tidak minta diganggu, tidak mau diganggu hari Kamis karena akan fokus panggilan KPK. Tapi nyatanya juga tidak hadir di KPK," ucapnya.

Boyamin menilai ketidakhadiran tersebut perlu mendapat penjelasan. Dia pun meminta KPK memastikan Nusron memenuhi pemeriksaan yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara tersebut.

Selain menyoroti ketidakhadiran Nusron, Boyamin mempertanyakan apakah perjalanan Menteri ATR/BPN ke Malaysia dan Singapura dilakukan untuk kepentingan dinas serta telah memperoleh izin Presiden Prabowo Subianto.

Dia menduga izin perjalanan tersebut belum diperoleh sebelum Nusron berangkat. Namun, pernyataan itu merupakan dugaan Boyamin, bukan kepastian mengenai status perizinan perjalanan Nusron.

"Nah, bahwa apakah Nusron Wahid ke luar negeri itu dinas atau tidak, sebenarnya gampang. Karena diduga belum ada izin dari Presiden kita," kata Boyamin.

Dia juga meragukan perjalanan tersebut sepenuhnya berkaitan dengan tugas kedinasan yang mendesak. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kepergian pejabat negara ke luar negeri tidak menghambat pemenuhan kewajiban dalam proses hukum.

Boyamin kemudian mengaitkan perjalanan tersebut dengan perkara yang tengah ditangani KPK. Dia menduga Nusron bepergian ke luar negeri untuk menghindari panggilan penyidik.

Meski demikian, dugaan mengenai tujuan perjalanan maupun status izin Presiden itu belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan Boyamin.

Pemanggilan Nusron berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam perkara tersebut, KPK membutuhkan keterangan sejumlah pihak untuk mendalami proses pengurusan hak atas tanah serta dugaan aliran uang kepada pihak-pihak terkait.

Boyamin meminta KPK tetap menjalankan kewenangannya agar Nusron memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik. Dia menilai langkah tegas diperlukan untuk mengakhiri polemik mengenai ketidakhadiran Menteri ATR/BPN dalam pemeriksaan.

Hingga informasi dalam laporan ini disusun, sumber yang dikutip belum memuat tanggapan langsung dari Nusron Wahid mengenai dugaan menghindari panggilan KPK maupun tudingan soal izin perjalanan ke luar negeri.

Karena itu, dugaan MAKI mengenai tujuan perjalanan Nusron masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Adapun penanganan perkara HGB Summarecon tetap menjadi kewenangan KPK untuk mengungkap fakta dan menentukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.* (dw/dh)

Kepala Dispora Sumut, M Mafullah Daulay, mengatakan pemeliharaan stadion terus dilakukan agar fasilitas dapat digunakan sesuai kebutuhan pertandingan. Menurutnya, perawatan lapangan menjadi salah satu prioritas utama.

Baca Juga:

• PSMS Medan Dijatuhi Sanksi Komdis PSSI, Denda Rp 30 Juta Usai Yel-yel Suporter dan Masalah Seragam

Ipunk menyebut kondisi rumput Stadion Utama Sumatera Utara saat ini sudah baik. Dia mengatakan kualitas lapangan, termasuk pantulan bola dan aliran bola, telah sesuai dengan standar yang diharapkan.

Menurutnya, kondisi lapangan menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang kelancaran pertandingan. Karena itu, Dispora Sumut terus melakukan perawatan terhadap lapangan maupun fasilitas pendukung lainnya.

"Kondisi lapangan sudah baik, pantulan juga sudah sesuai yang ditetapkan, aliran bola juga sudah bagus. Itu bentuk dukungan kami mempersiapkan lapangan dan sarana prasarana yang maksimum," katanya.

Stadion yang merupakan bagian dari peninggalan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 tersebut akan digunakan untuk menggelar pertandingan PSMS Medan melawan Persija Jakarta.

PSMS Medan dijadwalkan menjamu Persija Jakarta pada Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari fase grup League Cup 2026/2027.

Laga ini menjadi salah satu pertandingan yang dinantikan pendukung Ayam Kinantan. Persija merupakan peserta kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League, dan memiliki sejumlah pemain yang berpengalaman di level tim nasional.

Pertemuan kedua tim juga menjadi kesempatan bagi PSMS untuk menghadapi Persija setelah pertemuan sebelumnya pada ajang Piala Presiden Elite 2026. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 1 Agustus 2026, PSMS harus mengakui keunggulan Persija dengan skor 1-4.

Ipunk menilai duel mendatang menjadi pertandingan yang menarik karena melibatkan dua tim dengan basis pendukung besar serta sejarah masing-masing di sepak bola Indonesia.

"Kami sudah siap. Tentunya kita berharap di pertandingan nanti (kedua tim) bisa menunjukkan yang terbaik," ujarnya.

Dalam League Cup 2026/2027, PSMS Medan tergabung di Grup A bersama Persija Jakarta dan Sumsel United.

Setelah menghadapi Persija pada 3 November, PSMS dijadwalkan melakoni pertandingan melawan Sumsel United pada Kamis (3/12/2026) di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Kesiapan Stadion Utama Sumatera Utara diharapkan mendukung penyelenggaraan pertandingan kandang PSMS serta memberikan kenyamanan bagi pemain dan penonton yang hadir.* (tm/dh)

Putusan sela tersebut dibacakan dalam sidang di PN Jakarta Timur, Senin (19/10/2026). Majelis hakim menilai keberatan yang diajukan Roy Suryo tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum.

Baca Juga:

• Jangan Cuma Hak Angket, PDIP Desak DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Gibran

"Pernyataan dalam surat dakwaan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tidak boleh dipahami sebagai keadaan yang telah terbukti dan mengikat Majelis Hakim, melainkan sebagai dalil penuntut umum yang masih harus diuji," ujar Mathilda saat membacakan pertimbangan hakim, Senin (19/10/2026).

Menurut Mathilda, Roy Suryo tetap berhak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 434 Ayat (2) KUHP.

Namun, kesempatan tersebut tidak otomatis membuat surat dakwaan jaksa menjadi cacat materiil atau batal demi hukum. Proses pemeriksaan perkara pun tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa kesempatan Roy Suryo untuk membuktikan tuduhannya tidak mengalihkan kewajiban jaksa dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

"Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan," kata Mathilda.

Hakim menyatakan persoalan mengenai benar atau tidaknya tuduhan Roy Suryo harus diuji melalui pemeriksaan pokok perkara. Karena itu, putusan sela tersebut belum menentukan kebenaran tuduhan mengenai ijazah Jokowi.

Majelis hakim turut menyoroti alasan kepentingan umum yang dikemukakan Roy Suryo dalam pembelaannya. Menurut hakim, perhatian publik terhadap persoalan ijazah Jokowi tidak serta-merta membuktikan bahwa tindakan terdakwa dilakukan demi kepentingan umum.

"Apakah pernyataan atau tindakan terdakwa benar dilakukan untuk kepentingan umum harus dinilai berdasarkan tujuan, konteks, cara penyampaian substansi pernyataan, serta fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan," ujar Mathilda.

Dengan demikian, majelis hakim menyerahkan penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan pembenar tersebut kepada proses pemeriksaan pokok perkara.

Dalam amar putusan sela, majelis hakim menyatakan perlawanan Roy Suryo terhadap surat dakwaan jaksa tidak dapat diterima. Hakim juga memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana terhadap Roy Suryo tetap dilanjutkan.

"Menyatakan perlawanan advokat Terdakwa Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryonoto Diprodjo tidak dapat diterima," kata Hakim Ketua Christina Endarwati saat membacakan putusan.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara Roy Suryo berlanjut ke agenda pemeriksaan saksi. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (28/10/2026) pukul 09.00 WIB.

Pada tahap berikutnya, keterangan saksi dan alat bukti akan diperiksa untuk menguji dakwaan jaksa serta fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan.

Putusan sela ini tidak dengan sendirinya menyatakan tuduhan Roy Suryo benar ataupun salah. Penilaian terhadap dakwaan dan pembelaan para pihak akan bergantung pada proses pembuktian serta pemeriksaan perkara sesuai hukum yang berlaku.* (k/dh)

Habiburokhman mengatakan, upaya pemulihan aset melalui mekanisme perampasan tidak selalu berjalan efektif di berbagai negara. Menurutnya, penerapan instrumen hukum yang digunakan negara lain tidak otomatis memberikan hasil yang sama jika kondisi kelembagaan dan sistem penegakan hukumnya berbeda.

Baca Juga:

• Direktur TPL Anwar Lawden Ditangkap di Medan, Kejagung Usut Dugaan Korupsi Transfer Pricing Rugikan Negara Rp2 Triliun

Dia menilai, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pembentukan aturan modern, termasuk dengan bantuan lembaga internasional, tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pengembalian aset.

"Belajar dari pengalaman empiris berbagai negara, mengadopsi instrumen hukum modern hasil asistensi internasional secara mentah-mentah bukanlah jaminan keberhasilan," katanya.

Habiburokhman menyinggung peran Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), sebuah inisiatif internasional yang memberikan dukungan kepada negara-negara dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan.

Menurut dia, dukungan tersebut mencakup panduan penyusunan instrumen hukum, koordinasi antarlembaga, hingga pelatihan teknis. Namun, dia menilai bantuan semacam itu belum tentu memberikan hasil optimal apabila negara penerima masih menghadapi persoalan mendasar dalam tata kelola dan penegakan hukum.

Dia juga menyoroti Global Forum on Asset Recovery (GFAR Action) sebagai salah satu program yang menurutnya perlu dilihat berdasarkan hasil penerapannya, bukan hanya rancangan atau target yang tertulis.

"Alih-alih mengembalikan kerugian negara secara efektif, program ini kerap tersandung krisis kelembagaan, minimnya basis data, hingga rentan dibajak menjadi instrumen politisasi kekuasaan," ucapnya.

Habiburokhman kemudian mencontohkan sejumlah negara yang menurutnya masih menghadapi kendala dalam penerapan kebijakan pemulihan aset.

Di Nigeria, dia menyinggung undang-undang pemulihan dan pengelolaan aset yang disahkan pada 2022. Menurutnya, penerapan aturan tersebut berjalan lambat akibat persoalan sumber daya manusia dan celah regulasi.

Dia juga menyebut Sri Lanka yang telah menyusun peta jalan reformasi pengelolaan aset sitaan dengan bantuan StAR. Namun, menurut Habiburokhman, pelaksanaannya masih terkendala tata kelola peradilan, birokrasi, serta keterbatasan keahlian teknis.

Sementara itu, di Bangladesh, pembangunan basis data dan pengelolaan aset disebutnya belum berjalan optimal meski mendapat pelatihan internasional. Dia turut menyinggung Papua Nugini dan Uganda yang, menurut paparannya, menghadapi persoalan korupsi sistemik, kriminalitas, ketidakstabilan keamanan, serta lemahnya kelembagaan.

Habiburokhman juga menilai efektivitas pemulihan aset di Ukraina masih terbatas akibat masalah sistem data dan penerapan prinsip proporsionalitas. Dia menambahkan, Moldova disebut hanya mampu memulihkan sebagian aset setelah skandal perbankan besar, sedangkan penanganan aset di Tunisia memunculkan polemik karena dinilai berkaitan dengan kepentingan politik.

Berbagai contoh itu digunakan Habiburokhman untuk menekankan bahwa keberhasilan perampasan aset tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada kualitas lembaga yang menjalankannya.

Habiburokhman memaparkan sejumlah persoalan yang menurutnya dapat membuat kebijakan perampasan aset tidak berjalan efektif. Salah satunya adalah kelemahan kapasitas kelembagaan, termasuk korupsi birokrasi, intervensi politik terhadap penegak hukum, dan budaya integritas yang belum kuat.

Dia menilai persoalan mendasar tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis atau mengadopsi rancangan undang-undang dari lembaga internasional.

Selain itu, dia mengingatkan potensi penyalahgunaan kewenangan apabila mekanisme perampasan aset dirancang terlalu agresif tanpa sistem peradilan yang independen dan pengawasan memadai.

Habiburokhman menyoroti skema non-conviction-based asset forfeiture (NCB), yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya dalam kondisi yang diatur hukum. Dia juga menyinggung pembuktian terbalik sebagai salah satu isu yang perlu dicermati dalam penyusunan aturan.

Menurutnya, penerapan mekanisme tersebut harus disertai batas kewenangan dan perlindungan hukum yang jelas agar tidak dimanfaatkan untuk menyasar pihak tertentu.

"Alih-alih memulihkan keuangan negara, kewenangan besar ini berpotensi menjadi senjata bagi rezim berkuasa untuk memberangus oposisi dan lawan politik," ujarnya.

Dia menegaskan, tujuan pemulihan aset perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara dan prinsip negara hukum. Aturan yang tidak disertai akuntabilitas berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Habiburokhman menilai, pelaksanaan perampasan aset tanpa prosedur yang jelas dan pengawasan ketat berisiko merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Menurutnya, ketidakpastian hukum juga dapat berdampak pada kepercayaan pelaku ekonomi dan investor terhadap suatu negara.

"Dan pada akhirnya menghancurkan kepercayaan pelaku ekonomi serta investor," imbuhnya.

Karena itu, Habiburokhman mengingatkan agar penyusunan RUU Perampasan Aset tidak hanya berfokus pada efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana. Kejelasan prosedur, independensi lembaga penegak hukum, pengawasan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kewenangan juga perlu menjadi perhatian.

Pandangan tersebut disampaikan Habiburokhman sebagai peringatan agar aturan perampasan aset nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum baru ketika diterapkan. Penilaian mengenai pengalaman negara-negara lain dalam pernyataannya menjadi bagian dari argumen yang dia sampaikan untuk menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan regulasi tersebut.* (k/dh)

Mizab Ar-Rahmah menjadi salah satu bagian menarik dari bangunan Ka'bah karena material dan bentuknya yang khas. Berdasarkan buku Haji dan Umrah karya M. Quraish Shihab, sebagaimana dikutip detikHikmah, talang tersebut belum ada pada masa Nabi Ibrahim AS.

Baca Juga:

• Mau Beli Emas Antam Hari Ini? Simak Daftar Harga Terbaru Senin, 19 Oktober 2026

Ukuran Talang Emas Ka'bah

Mizab Ar-Rahmah terletak di sisi utara Ka'bah, sekitar 60 sentimeter di bawah atap. Panjang keseluruhan talang mencapai 2,5 meter, dengan sebagian strukturnya tertanam di dinding bangunan.

Bagian yang tertanam di dinding Ka'bah memiliki panjang sekitar 58 sentimeter. Sementara itu, bagian talang yang menonjol keluar berukuran panjang 1,95 meter, tinggi 23 sentimeter, dan lebar 26 sentimeter.

Dalam buku Ka'bah Rahasia Kiblat Dunia, kedua sisi talang disebut dilapisi kayu jati setebal 2 sentimeter dan emas murni dengan kadar 99,9%. Material tersebut membuatnya dikenal luas sebagai talang emas Ka'bah.

Strukturnya juga dilengkapi tembaga antikarat setebal 4 milimeter. Setiap palang diberi pengikat dengan berat sekitar 660 gram.

Selain itu, salah satu palang dihiasi rangkaian perak seberat 2,5 kilogram dengan panjang 190 sentimeter. Secara keseluruhan, terdapat 90 ikatan penguat pada struktur talang tersebut.

Mengapa Talang Ka'bah Dipasangi Paku Tajam?

Mizab Ar-Rahmah tidak hanya dirancang untuk mengalirkan air hujan. Bagian atas talang juga dilengkapi paku-paku kecil dan tajam untuk mencegah burung hinggap di atasnya.

Dikutip dari situs resmi Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, pencegahan tersebut bertujuan menjaga kebersihan talang dan area di bawahnya.

Kotoran burung dikhawatirkan dapat mengotori talang serta mencemari lantai Hijr Ismail yang berada tepat di bawah Mizab Ar-Rahmah.

Sejarah Pembaruan Talang Emas

Mizab Ar-Rahmah mengalami perubahan dan penyempurnaan sepanjang sejarahnya. Dalam sumber yang dikutip, bentuk pancuran ini disebut meniru pancuran Sultan Ahmad pada 1021 Hijriah atau 1612 Masehi, dengan sejumlah penyempurnaan.

Sumber tersebut juga menyebut bagian mulut pancuran memiliki penopang berlapis emas yang dikirim dari Konstantinopel pada 981 Hijriah.

Talang tersebut terakhir diperbarui pada masa Raja Arab Saudi Fahd bin Abdul Aziz.

Pada bagian depan Mizab Ar-Rahmah tertulis kalimat Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Sementara itu, tulisan Arab di sisi kirinya memiliki arti bahwa talang tersebut diperbarui oleh pelayan dua Tanah Suci, Fahd bin Abdul Aziz Al-Sa'ud, Raja Arab Saudi.

Keberadaan Mizab Ar-Rahmah menunjukkan bahwa talang air di Ka'bah bukan sekadar bagian dari struktur atap. Selain memiliki fungsi mengalirkan air hujan, talang ini juga menyimpan nilai sejarah dan memiliki detail konstruksi serta ornamen yang khas.* (d/dh)

Djarot, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, awalnya menyinggung putusan MK terkait persoalan ijazah Gibran. Dia menekankan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

Baca Juga:

• Jokowi Sebut Ada Operasi Politik, Guntur Romli: Maling Teriak Maling

Menurut Djarot, MK juga telah menunjukkan adanya institusi lain yang dapat menindaklanjuti persoalan tersebut. Dia menilai DPR dan aparat penegak hukum menjadi pihak yang dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"MK mengatakan bahwa ada institusi lain yang bisa menindaklanjuti keputusan itu. Artinya mengarah kepada DPR, mengarah kepada aparat penegak hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan di MK lagi, artinya adalah sekarang tinggal DPR," ujarnya.

Djarot mengaku mendengar adanya dorongan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyikapi putusan MK tersebut. Namun, dia mengusulkan agar DPR mempertimbangkan hak menyatakan pendapat yang juga termasuk hak konstitusional lembaga legislatif.

"Yang saya dengar mau mendorong hak angket, kenapa dikecilin lagi? Kan sudah, sudah terbukti, dan faktanya sudah terbukti belum menemukan, itu final and binding. Sekalian saja dorong hak menyatakan pendapat. Dan itu hak konstitusional DPR," kata Djarot.

Dia menegaskan DPR memiliki sejumlah hak dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, termasuk hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak interpelasi.

Karena itu, Djarot menyerahkan keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh kepada DPR. Menurutnya, penggunaan hak-hak tersebut bergantung pada sikap dan kemauan anggota dewan.

"Di samping hak angket, hak menyatakan pendapat maupun hak interpelasi. Ya kita dorong ke situ. Nah, sekarang tinggal tergantung DPR-nya, mau atau tidak mau menggunakan hak konstitusionalnya," tegasnya.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Djarot mendorong DPR mempertimbangkan penggunaan hak konstitusionalnya dalam menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Adapun langkah yang akan diambil DPR bergantung pada sikap internal lembaga tersebut.* (d/dh)

JAKARTA – PDI Perjuangan menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dievaluasi setelah dua tahun berjalan.

Evaluasi itu mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengembangan Koperasi Merah Putih.

Baca Juga:

• Jokowi Sebut Ada Operasi Politik, Guntur Romli: Maling Teriak Maling

"Ya, tepat di hari esok itu dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya," kata Djarot saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Menurut Djarot, evaluasi tidak cukup dilakukan sebatas menilai keberhasilan program pemerintah.

Pemerintah juga perlu melihat persoalan yang belum terselesaikan, termasuk dampak kebijakan terhadap masyarakat dan penggunaan anggaran negara.

Salah satu persoalan yang disoroti Djarot adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Ia menilai pemerintah belum cukup mampu mengantisipasi kebakaran, meskipun potensi fenomena El Nino yang dapat memperparah kondisi kering telah menjadi perhatian.

"Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi ya persoalan kebakaran hutan padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat," kata Djarot.

Ia mengatakan kebakaran hutan telah menimbulkan dampak bagi manusia dan makhluk hidup di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.

Karena itu, menurut Djarot, pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi dan penanganan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas.

Selain karhutla, Djarot menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai pemenuhan gizi masyarakat merupakan tujuan yang baik dan sejalan dengan konstitusi.

Namun, ia mempertanyakan tata kelola program tersebut dan menilai kajian sebelum pelaksanaannya perlu diperhatikan.

"Kalau kita memberikan gizi kepada masyarakat kita, itu bagus dan itu sejalan dengan konstitusi," ungkap Djarot.

Ia kemudian menilai pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi secara mendasar, terutama terkait dugaan penyimpangan dan persoalan tata kelola.

"Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya, dan terbukti kepala BPG itu kena kasus," lanjutnya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Djarot terhadap pelaksanaan program MBG.

Evaluasi, menurutnya, diperlukan untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai tujuan dan dikelola secara bertanggung jawab.

Djarot juga mempertanyakan konsep dan arah pengembangan Koperasi Merah Putih.

Ia menilai pemerintah perlu memperjelas model usaha koperasi tersebut, termasuk rencana menjadikannya toko serba ada atau toko kelontong hingga menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN).

"Misalnya mendorong Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, sampai dengan menyalurkan gaji ASN. Hal seperti ini kan sebenarnya cari-cari proyek, artinya konsep tidak jelas padahal menghabiskan dana sampai triliunnya, ya," ucap Djarot.

Menurut dia, program yang menggunakan anggaran besar perlu memiliki konsep usaha dan tujuan yang jelas.

Ia mengingatkan ketidakjelasan arah pengembangan dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program.

Djarot meminta pemerintah mengevaluasi Koperasi Merah Putih secara menyeluruh, termasuk memastikan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan koperasi dan kebutuhan masyarakat.

Persoalan lain yang disinggung Djarot adalah pengangguran dan tindak pidana korupsi.

Ia menilai pemerintah masih perlu memberikan perhatian serius terhadap kedua masalah tersebut.

"Hampir semua institusi terkena korupsi," kata Djarot.

Ia menegaskan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya dilakukan secara terbuka dan kritis, bukan sekadar untuk memberikan penilaian positif terhadap pemerintah.

"Masa dua tahun ini, kita perlu evaluasi yang tidak hanya menyenangkan pemerintahan, tetapi betul-betul kritis yang terjadi saat ini," jelas Djarot.

Djarot turut menyinggung perkembangan pasar saham dan nilai tukar rupiah.

Ia menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam dan nilai tukar dolar Amerika Serikat telah melampaui Rp18.000.

Menurut Djarot, kondisi tersebut menjadi bagian dari sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.

"Oleh sebab itu, menurut hemat saya, dua tahun ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja," pungkas Djarot.

Kritik tersebut menjadi catatan PDI Perjuangan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Evaluasi terhadap program pemerintah, tata kelola anggaran, penanganan lingkungan, serta kondisi ekonomi menjadi isu yang disoroti dalam penilaian Djarot terhadap perjalanan pemerintahan selama dua tahun.* (km/ad)

JAKARTA – Persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo berlanjut ke tahap pembuktian.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berencana menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Roy Suryo Minta Jokowi Hadir dan Bawa Ijazah ke Persidangan: Minggu Depan Kita Buka-Bukaan

Tiga saksi yang akan dihadirkan masing-masing bernama Lecumanan, Samuel Sueken, dan Andi Kurniawan.

"Adapun pada saat pembuktian di kesempatan pertama tersebut, kami merencanakan akan menghadirkan tiga orang saksi, Majelis. Pertama atas nama saksi Lecumanan, dua, Samuel Sueken, dan tiga atas nama Andi Kurniawan," kata Jaksa Penuntut Umum dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Cakung, Senin (19/10/2026).

Hakim Ketua Christina Endarwati menetapkan sidang berikutnya digelar pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB, dengan agenda pemeriksaan saksi.

Roy Suryo diperintahkan hadir dalam persidangan tersebut.

"Untuk itu sidang akan ditunda pada hari Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 09.00 untuk acara pemeriksaan saksi. Terdakwa diperintahkan untuk hadir pada tanggal, hari dan tanggal tersebut," kata Christina.

Sebelum memasuki tahap pembuktian, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan perlawanan yang diajukan Roy Suryo melalui tim kuasa hukumnya tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan oleh Christina Endarwati dalam sidang pada Senin, 19 Oktober 2026.

"Mengadili, satu menyatakan perlawanan advokat terdakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim, Christina Endarwati, di Pengadilan Jakarta Timur.

Majelis hakim kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara.

Adapun biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir dijatuhkan.

"Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," ujarnya.

Dengan putusan tersebut, proses hukum terhadap Roy Suryo berlanjut ke pemeriksaan saksi dan pembuktian atas dakwaan yang diajukan jaksa.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Roy Suryo menyebarkan informasi yang dinilai tidak benar mengenai ijazah Jokowi.

Jaksa juga menyatakan ijazah sarjana yang dianalisis Roy menggunakan metode error level analysis (ELA) bukan berasal dari pemilik sah ijazah, yakni Jokowi.

Selain itu, jaksa menyebut Roy tidak melakukan verifikasi atau meminta izin kepada Jokowi sebelum menyebarkan dokumen tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan tersebut disusun secara subsider dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk pasal-pasal yang disebut jaksa dalam surat dakwaan.

Tahap pembuktian akan menjadi bagian penting untuk menguji dakwaan jaksa melalui keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Pemeriksaan tersebut dijadwalkan dimulai pada 28 Oktober 2026.* (d/ad)

JAKARTA – Tim kuasa hukum Roy Suryo meminta jaksa penuntut umum menghadirkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beserta ijazah yang menjadi barang bukti dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah.

Permintaan itu disampaikan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerima perlawanan yang diajukan Roy Suryo.

Baca Juga:

• Jokowi Sebut Ada Operasi Politik, Guntur Romli: Maling Teriak Maling

Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 19 Oktober 2026.

Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, meminta majelis hakim mendorong jaksa menghadirkan ijazah Jokowi yang menurutnya telah disita penyidik Polda Metro Jaya dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

"Oleh karena itu, dalam sidang yang mulia ini kami minta melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar pada persidangan berikutnya karena kita sudah berkaca pada persidangan terdakwa lain supaya barang bukti utama, yaitu ijazah yang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dan sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, mohon untuk dihadirkan pada pembuktian berikut," kata Abdul Gafur di PN Jaktim, Senin (19/10/2026).

Ia meminta barang bukti tersebut segera ditampilkan agar dapat diperiksa dalam persidangan berikutnya.

"Kami minta kepada Yang Mulia untuk segera mengingatkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti utama itu jangan lagi ditahan. Minggu depan kita buka-bukaan dalam persidangan ini," sambungnya.

Pengacara Roy Suryo lainnya, Refly Harun, juga meminta majelis hakim memerintahkan jaksa menghadirkan Jokowi secara langsung.

Menurut Refly, Jokowi merupakan pelapor dalam perkara tersebut sehingga kehadirannya dinilai penting untuk menguji perkara di persidangan.

"Kita tahu bahwa sidang ini adalah sidang terkait Pak Joko Widodo sesungguhnya. Dialah yang menjadi pelapor dan kemudian laporan dialah yang kemudian menjadi materi dakwaan. Pada sidang di tempat lain, misalnya, kalau pelapor itu tidak datang, malah sidangnya tidak dilanjutkan. Karena itu, kami merasa aneh sesungguhnya, padahal yang bersangkutan wara-wiri ke sana-kemari ada di Jakarta kemarin tanggal 5 Oktober dan lain sebagainya sehingga agak sulit diterima dengan akal sehat kalau pelapor utama ini tidak dihadirkan di awal," ujarnya.

Refly berharap Jokowi dapat dihadirkan sejak awal pemeriksaan saksi agar proses persidangan berjalan efektif dan tidak berlarut-larut.

"Mudah-mudahan Yang Mulia bisa mempertimbangkan permohonan kami agar kita tidak panjang-panjang dalam menyidangkan perkara ini karena Pak Jokowi-nya mau hadir dan berkali-kali lawyer-nya mengatakan, 'Pak Jokowi menunggu hadir,' kami bilang, 'Siap untuk menunjukkan ijazahnya'. Padahal ijazahnya sudah disita. Nah, itu yang kami ingin sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia," kata Refly.

Menanggapi permintaan tersebut, hakim meminta jaksa penuntut umum memperhatikan masukan dari tim kuasa hukum Roy Suryo.

Hakim juga menyinggung ketentuan Pasal 210 ayat 3 KUHAP mengenai kewenangan jaksa dalam menentukan urutan pemeriksaan.

"Tolong diperhatikan, ya, Penuntut Umum apa yang disampaikan oleh tim advokat ya, walaupun urutannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 210 ayat 3 ya ada kewenangan, tapi mohon diperhatikan untuk efektivitas juga persidangan, begitu ya," ujar hakim.

Jaksa kemudian menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dan pengajuan barang bukti akan dilakukan berdasarkan urutan yang telah mereka tentukan.

Jaksa juga menyatakan akan memperhatikan permintaan tim kuasa hukum tersebut.

"Terkait dengan yang disampaikan dengan tim advokat, tentunya dengan mengacu pada Pasal 210 ayat 3 KUHAP, kami akan menghadirkan saksi sesuai dengan urutan yang kami tentukan, didukung oleh barang bukti yang relevan yang mana itu masih dalam proses dan kewenangan kami untuk menghadirkan," ujar dia.

"Namun demikian, kami akan memperhatikan untuk menghadirkan keseluruhan dari barang bukti dan juga saksi sesuai dengan rencana persidangan yang akan kami sampaikan kemudian," imbuhnya.

Seusai persidangan, Roy Suryo kembali menyampaikan harapannya agar Jokowi dihadirkan sebagai saksi pertama.

Ia beralasan nama Jokowi tercantum di urutan pertama dalam daftar saksi yang disampaikan jaksa.

"Dalam daftar ya resmi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada persidangannya, siapa saksi nomor satu? Joko Widodo. Ya, pelapor. Jadi harusnya nomor satu dulu," kata Roy Suryo.

Roy juga mengkritik rencana pemeriksaan saksi yang dinilainya tidak langsung menyentuh pokok persoalan.

Ia menegaskan pentingnya menghadirkan dokumen fisik ijazah yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

"Nggak ada gunanya semua tanpa ada lembar fisik yang konon disebut ijazah asli. Jadi sekali lagi, ini kita akan melihat ya. Persoalan ini akan semakin muter-muter ya. Karena apa? Karena jaksa berusaha lari dengan kemudian menghadirkan orang-orang yang nggak ada kepentingannya," ujarnya.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi.

Jaksa menyebut Roy menyebarkan informasi yang dinilai tidak benar mengenai ijazah mantan presiden tersebut.

Dakwaan terhadap Roy mencakup dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta pelanggaran ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perkara tersebut kini berlanjut ke tahap pembuktian.

Permintaan kuasa hukum agar Jokowi dan ijazahnya dihadirkan menjadi bagian dari dinamika persidangan, sementara pembuktian atas dakwaan jaksa akan diuji melalui proses hukum yang berlangsung di pengadilan.* (d/ad)

JAKARTA – Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, membantah pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari operasi politik.

Guntur justru menuding Jokowi melakukan operasi politik selama berkuasa.

Baca Juga:

• Politisi Senior Golkar Sebut Polemik Ijazah Gibran Justru Dongkrak Elektabilitas: Baik Buruk Itu Urusan Poles-Memoles

Guntur kemudian memaparkan sejumlah hal yang menurutnya merupakan bentuk operasi politik selama pemerintahan Jokowi.

Salah satunya terkait pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

"Operasi politik melalui putusan MK No 90/2023 yang memuluskan Gibran sebagai cawapres, diketok oleh ipar Jokowi, Anwar Usman, mantan Ketua MK, paman Gibran, dan dugaan intervensi dari orangnya Jokowi, suket penyetaraan Gibran 2019 yang terbit hanya beberapa jam tanpa dasar ijazah atau sertifikat kelulusan, padahal kalau orang lain meski lengkap bisa berminggu-minggu," jelas dia.

Pernyataan Guntur tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Putusan itu membuka jalan bagi Gibran, yang saat itu berusia di bawah 40 tahun, untuk maju sebagai calon wakil presiden karena memenuhi ketentuan pengalaman sebagai kepala daerah.

Guntur juga menyoroti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat 3, yang menurutnya merupakan pasal selundupan.

Ia menilai perubahan aturan tersebut turut berkaitan dengan upaya meloloskan Gibran dalam kontestasi politik nasional.

"Operasi politik perubahan PKPU No 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat 3 yang disebut pasal selundupan, juga pengerahan sumber daya negara untuk memenangkan Gibran itu semua operasi politik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa," ujar dia.

Tudingan tersebut disampaikan Guntur sebagai tanggapan atas pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Jokowi sebelumnya mengatakan polemik ijazah dirinya dan Gibran merupakan bagian dari operasi politik.

Ia juga menyebut adanya pihak yang menunggangi persoalan tersebut sehingga perdebatan mengenai ijazah keduanya semakin ramai.

"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi, Jumat (16/10).

"Tapi ya buat saya biasa aja," imbuhnya.

Jokowi juga menilai polemik ijazah tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain.

Menurut dia, isu itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran.

"Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang," ujarnya.

Saat ditanya apakah operasi politik yang dimaksud menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menyebut keduanya berpotensi menjadi sasaran.

"Ya dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran)," pungkasnya.

Pernyataan Jokowi dan tanggapan Guntur Romli memperlihatkan perbedaan pandangan politik dalam menyikapi polemik ijazah yang menyeret nama mantan presiden dan wakil presiden tersebut.

Hingga kini, tudingan mengenai adanya operasi politik dari kedua pihak perlu dipahami sebagai pernyataan masing-masing pihak, bukan fakta yang dengan sendirinya telah terbukti.* (d/ad)

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 09.45 WIB tersebut melibatkan prajurit TNI bersama petani setempat.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Sidak Infrastruktur, Drainase Retak hingga Lampu Rusak Jadi Sorotan

Pembersihan dilakukan di tengah hamparan persawahan warga untuk mengembalikan fungsi saluran air.

Lumpur dan tumbuhan liar yang menyumbat parit dibersihkan agar aliran air kembali lancar menuju petakan sawah.

Normalisasi saluran drainase menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian pascabanjir.

Saluran air yang kembali berfungsi diharapkan dapat membantu petani mempersiapkan sawah untuk ditanami pada musim tanam berikutnya.

Kodim Bireuen berharap kegiatan tersebut dapat mempercepat pemulihan lahan pertanian milik warga Desa Pante Gajah.

Pembersihan parit juga diharapkan mengurangi risiko terganggunya kegiatan pertanian akibat saluran air yang tersumbat.

Melalui gotong royong antara TNI dan petani, proses pemulihan persawahan di Kecamatan Peusangan diharapkan berjalan lebih cepat sehingga warga dapat kembali mengolah lahan dan melanjutkan aktivitas pertanian setelah banjir.* (ad)

JAKARTA – Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru berpotensi meningkatkan popularitas dan elektabilitas putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Menurut Ridwan, semakin sering nama seorang tokoh dibicarakan, semakin tinggi pula tingkat pengenalannya di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Siapa Penumpang Gelap yang Dimaksud Jokowi? Pengamat: Kemungkinan Musuh Politik

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima.

Ridwan menilai sorotan publik terhadap persoalan tersebut tidak serta-merta merugikan Gibran secara politik.

Ia justru melihat polemik itu membuat nama Gibran semakin dikenal masyarakat.

"Situasi seperti ini belum tentu menjatuhkan nama Gibran. Malah menaikkan, kalau saya lihat dari sisi politik," ujarnya, Senin (19/10/2026).

"Terkenal nama Gibran sekarang. Semua rakyat Indonesia mengenal nama Gibran. Masalah baik buruk itu urusan poles-memoles," jelasnya.

Menurut Ridwan, popularitas dan penilaian publik terhadap seorang tokoh merupakan dua hal yang berbeda.

Nama yang semakin sering diperbincangkan belum tentu membuat citra politiknya memburuk, karena persepsi masyarakat masih dapat berubah mengikuti perkembangan situasi.

Ridwan juga menyinggung tuduhan terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.

Ia berpendapat, tanpa pembuktian hukum yang konkret, tuduhan tersebut masih menjadi bagian dari perdebatan publik.

"Kalau memang pemalsuan ijazah memang masalah kan. Tapi ini kan tidak ada. Tidak ada pembuktian. Enggak ada pembuktiannya," katanya.

"Tapi semua orang se-Indonesia berbicara tentang Gibran, maka yang namanya elektabilitasnya Gibran itu naik," imbuh Ridwan.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ridwan mengenai dampak politik dari polemik yang berkembang.

Penilaian tentang popularitas dan elektabilitas tidak dengan sendirinya menjawab persoalan hukum mengenai dokumen pendidikan yang diperdebatkan.

Hasil simulasi tiga nama yang dikaitkan dengan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan Gibran memperoleh 29,7 persen dukungan.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di posisi berikutnya dengan 28,2 persen, sedangkan Prabowo Subianto memperoleh 22,7 persen.

Sebanyak 19,4 persen responden belum menentukan pilihan.

Angka tersebut disebut berasal dari simulasi yang melibatkan tiga nama.

Dalam perbandingan yang disampaikan sumber, dukungan kepada Gibran meningkat dari 8,4 persen pada simulasi semi terbuka menjadi 29,7 persen pada simulasi tiga nama.

AHY naik dari 2,1 persen menjadi 28,2 persen, sedangkan Prabowo meningkat dari 9,8 persen menjadi 22,7 persen.

Hasil survei perlu dibaca sesuai metode, waktu pelaksanaan, jumlah responden, dan pertanyaan yang digunakan.

Simulasi tiga nama juga tidak dapat langsung dianggap sebagai gambaran pasti hasil pemilihan presiden mendatang.

Di tengah polemik tersebut, Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 13 Oktober 2026.

Mereka mendesak Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menginisiasi penggunaan hak angket untuk mengusut polemik ijazah Gibran.

Perwakilan AKSI, Ray Rangkuti, menyerahkan surat aspirasi kepada Fraksi PKB.

Surat tersebut diterima anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin dan Indrajaya.

Ray mengatakan, hak angket diharapkan menjadi sarana bagi DPR untuk mendorong klarifikasi atas persoalan yang masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

"Pada intinya sebetulnya kami menyerahkan surat mendorong dan sekaligus meminta kepada PKB untuk menginisiasi apa namanya langkah untuk mengajukan hak angket," kata Ray Rangkuti di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut Ray, salah satu hal yang menjadi perhatian AKSI adalah pertimbangan dalam putusan MK mengenai persoalan pendidikan Gibran.

Ia menilai terdapat perbedaan pemahaman di masyarakat terkait isi pertimbangan tersebut dan pernyataan mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden.

Karena itu, AKSI mendorong DPR memfasilitasi penjelasan lebih lanjut agar persoalan tersebut tidak terus menimbulkan perdebatan.

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, berdampak luas, dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, desakan masyarakat sipil agar DPR menggunakan hak angket tidak berarti hak tersebut otomatis digunakan.

Prosesnya harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku di DPR.

Polemik ijazah Gibran kini berkembang dalam dua ranah, yakni perdebatan mengenai dokumen pendidikan dan dampak politik terhadap Wakil Presiden.

Ridwan Hisjam menilai sorotan publik justru dapat meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap Gibran, sementara AKSI-KIPP mendorong DPR mengambil langkah kelembagaan untuk meminta kejelasan.* (tb/ad)

SOLO – Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menuding adanya pihak yang disebutnya sebagai "penumpang gelap" dalam polemik ijazah yang menyeret dirinya dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi menduga ada pihak yang memanfaatkan persoalan tersebut untuk kepentingan politik tertentu.

Baca Juga:

• Gerindra Minta Wacana Pemakzulan Gibran Tak Dibawa ke Ranah Politik, PSI Duga Ada Aktor Besar

Pernyataan Jokowi itu mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia sekaligus pengajar UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno.

Menurut Adi, hanya Jokowi yang dapat memastikan siapa pihak yang dimaksud dalam pernyataannya.

"Tentu hanya Pak Jokowi yang memastikan siapa sebenarnya yang disebut sebagai penumpang gelap dan operasi politik itu," kata Adi dalam siniar yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Minggu, 18 Oktober 2026.

Adi mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut kemudian memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai siapa pihak yang diduga memanfaatkan polemik ijazah untuk kepentingan politik.

"Kalau kita mau berspekulasi, siapakah penumpang gelap dan yang melakukan operasi politik ini? Pastilah orang-orang yang selama ini menjadi musuh politik Pak Jokowi," kata dia.

Meski demikian, Adi tidak menyebut nama tertentu sebagai pihak yang dimaksud.

Ia menjelaskan bahwa dalam dinamika politik, seorang tokoh publik dapat memiliki pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan maupun manuver politiknya.

Adi menilai, jika benar terdapat pihak yang memanfaatkan polemik ijazah untuk kepentingan politik, pihak tersebut mungkin berasal dari kelompok yang selama ini tidak sejalan dengan Jokowi.

Menurut dia, perbedaan kepentingan politik dapat menjadi salah satu faktor yang membuat suatu isu dimanfaatkan untuk menyerang reputasi tokoh tertentu.

"Kalau ini mau disebut sebagai operasi politik, mungkin ada musuh politik Pak Jokowi hingga saat ini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baik berupa kebijakan, manuver-manuver politiknya, dinilai dalam banyak hal melukai perasaan-perasaan politik tertentu."

"Itu yang saya sebut paling mungkin sebagai musuh politik Pak Jokowi yang saya kira sedang memanfaatkan ketika ada momentum terkait dengan ijazah."

Adi juga menilai, posisi Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden membuat dirinya tetap menjadi sasaran kritik dan perdebatan politik.

Namun, dugaan mengenai pihak yang memanfaatkan polemik tersebut masih sebatas spekulasi dan belum disertai identitas atau bukti yang diungkapkan dalam pernyataan itu.

"Intinya kalau kita mau berspekulasi, anggap saja misalnya ada orang yang melakukan operasi politik dan menunggangi isu ijazah, ya tentu mereka adalah musuh politik Jokowi," ujarnya.

Adi mengingatkan bahwa pernyataan mengenai adanya aktor di balik polemik ijazah bukan pertama kali muncul dalam perdebatan publik.

Meski begitu, identitas pihak yang dimaksud Jokowi tetap belum dijelaskan secara terbuka.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan dugaan adanya operasi politik saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 16 Oktober 2026.

Ia menyebut polemik ijazah yang melibatkan dirinya dan Gibran dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga semakin ramai diperbincangkan.

"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik. Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi.

Jokowi juga menyebut polemik tersebut berpotensi menjadi upaya untuk menurunkan reputasi politik seseorang.

Namun, ia tidak menjelaskan siapa pihak yang diduga menjalankan operasi politik tersebut maupun bukti yang mendasari dugaannya.

"Ya bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang," ujarnya.

Pernyataan Jokowi itu menambah dinamika perdebatan mengenai polemik ijazah yang turut menyeret nama Gibran.

Di tengah berbagai tanggapan politik, identitas "penumpang gelap" yang dimaksud Jokowi masih menjadi tanda tanya.* (tb/ad)

JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran mendapat tanggapan dari Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, meminta persoalan tersebut tidak terburu-buru dibawa ke ranah politik.

Baca Juga:

• PN Jakarta Timur Tolak Perlawanan Roy Suryo, Perkara Ijazah Jokowi Lanjut ke Pembuktian

Sugiat mengatakan, dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, permohonan yang diajukan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing serta pengajuan yang telah melewati tenggat waktu.

Meski demikian, Sugiat menyoroti pertimbangan putusan yang berkaitan dengan persoalan penyetaraan ijazah Gibran.

Menurut dia, catatan tersebut dapat menjadi petunjuk hukum bagi pihak yang ingin melanjutkan persoalan itu melalui mekanisme yang tersedia.

"Ya kan begini, izin, MK itu kan mekanisme hukum ya, saluran untuk katakanlah ketika ada ya persoalan hukum terkait dengan perselisihan hasil pemilu kan. Dan pada saat pemohon melakukan gugatan ke MK kan sudah jelas amar putusannya bahwa gugatan itu ditolak karena memang tidak ada legal standing dan sudah lewat (batas waktu) kan."

"Walaupun mungkin dalam amar putusan MK menyatakan bahwa tidak menemukan ijazah atau katakanlah penyetaraan ijazah Mas Gibran kan, tapi itu di konsideran (latar belakang atau pertimbangan putusan). Konsideran itu bisa menjadi petunjuk hukum baru, tapi itu tergantung si pemohon kemarin," kata Sugiat, Senin (19/10/2026).

Sugiat menegaskan, pihaknya menghormati putusan MK sekaligus menghormati langkah hukum lanjutan yang mungkin ditempuh para pemohon.

Namun, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak langsung diarahkan menjadi gerakan politik.

Menurut Sugiat, jika ada lembaga lain yang berwenang menilai keabsahan dokumen pendidikan Gibran, persoalan itu sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau pasca putusan itu mau ditarik-tarik ke mekanisme politik, ya terburu-buru juga kan. Kita menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan kita juga menghormati langkah apa yang akan dilakukan oleh pemohon berikutnya."

"Kalau dalam putusan MK itu kan pasti perspektifnya pasti langkah-langkah hukum berikutnya, bukan langkah-langkah politik. Kalau misalnya dikatakan bahwa ada lembaga lain yang punya wewenang untuk menilai keabsahan ijazah Mas Gibran, pasti mekanismenya harus mekanisme hukum berikutnya, bukan mekanisme politik."

"Jangan langsung terburu-buru ditarik ke mekanisme politik. Nanti semangat penegakan hukumnya enggak malah bergeser kan menjadi permainan politik. Saya pikir ya prinsipnya kami akan menghormati putusan MK, kita juga menghormati langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemohon," pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai wacana pemakzulan Gibran tidak terlepas dari kepentingan politik.

Ia menduga desakan agar DPR RI menggunakan hak angket atau membentuk panitia khusus untuk menyelidiki polemik dokumen pendidikan Gibran memiliki tujuan politik tertentu.

"Kan tujuannya pasti tujuan politik tertentu. Sangat kental aroma politisnya," kata Bestari, Jumat (16/10/2026).

Bestari juga meyakini gerakan tersebut tidak muncul semata-mata dari dorongan masyarakat secara spontan.

Ia menduga ada aktor politik yang berada di balik desakan agar DPR mengevaluasi posisi Gibran setelah putusan MK.

"Saya kira kami sangat berkeyakinan ini gerakan politik yang tentu ada orang-orang besar di belakang itu. Kami sangat menduga bahwa ini gerakan politis dan ada orang-orang hebat di belakangnya," ujarnya.

Ketika ditanya siapa sosok yang dimaksud sebagai "orang besar", Bestari tidak menyebutkan nama secara terbuka.

Ia menyatakan pihak-pihak tersebut, menurut dugaannya, akan terungkap seiring perkembangan situasi politik.

"Lambat laun akan terungkap. Tentu orang besar di belakang ini adalah mereka yang mabuk kekuasaan, yang ingin memecah belah antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran," tegas Bestari.

Pernyataan Bestari tersebut merupakan pandangannya terhadap dinamika politik yang berkembang.

Dugaan mengenai adanya aktor besar di balik gerakan pemakzulan belum disertai identitas pihak yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.

Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain karena persoalan kedudukan hukum dan tenggat waktu pengajuan.

Di tengah putusan tersebut, pembahasan mengenai dokumen pendidikan Gibran turut menjadi perhatian publik.

Salah satu yang dipersoalkan adalah Certificate of Attendance yang dikaitkan dengan pendidikan Gibran, karena dokumen kehadiran tidak dengan sendirinya membuktikan kelulusan atau penyelesaian pendidikan setara SMA.

Polemik itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan bagi calon wakil presiden serta jalur hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh kejelasan.

Namun, persoalan dokumen pendidikan, penilaian hukum mengenai pemenuhan syarat pencalonan, dan pemakzulan merupakan tiga hal yang berbeda.

Putusan atas permohonan di MK juga tidak dengan sendirinya berarti proses pemakzulan telah dimulai atau Gibran dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran.

Perbedaan pandangan Gerindra dan PSI memperlihatkan bahwa polemik ijazah Gibran kini tidak hanya menjadi perdebatan hukum, tetapi juga berkembang menjadi isu politik.

Gerindra menekankan pentingnya mekanisme hukum, sedangkan PSI menyoroti dugaan kepentingan politik di balik desakan pemakzulan.* (tb/ad)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan perlawanan yang diajukan Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tidak dapat diterima.

Dengan keputusan tersebut, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni pembuktian.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Gibran Tak Berakhir Usai Putusan MK, Pengamat Sebut Peta Politik 2029 Makin Terbuka

"Mengadili, satu menyatakan perlawanan advokat terdakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tidak dapat diterima," kata Christina Endarwati.

Hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Roy Suryo.

Sementara itu, biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir dijatuhkan.

"Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," ujarnya.

Keputusan hakim tersebut berarti perlawanan yang diajukan pihak Roy Suryo tidak menghentikan proses persidangan.

Perkara akan berlanjut untuk memeriksa dan menguji bukti serta keterangan yang diajukan dalam persidangan.

Sebelumnya, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi.

Jaksa penuntut umum juga mendakwanya dengan ketentuan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025.

Menurut jaksa, saat itu Jokowi diperlihatkan dua unggahan video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya.

"Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri atas dua video di YouTube dan satu (satu) unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (S-1) saksi Ir H Joko Widodo adalah palsu," kata jaksa saat membacakan dakwaan.

Jaksa kemudian menyebut dua unggahan yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

"Unggahan tersebut yaitu YouTube Akun @EggiSudjanaChannel dengan judul 'Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu', serta akun X @DokterTifa dengan judul 'ERA AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik'," tambah jaksa.

Menurut jaksa, setelah mengetahui unggahan tersebut, Jokowi menghubungi tim penasihat hukumnya.

Kuasa hukum Jokowi kemudian menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan yang beredar.

Jaksa juga merujuk pada konferensi pers Universitas Gadjah Mada (UGM), yang pada pokoknya menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan telah dinyatakan lulus dari universitas tersebut.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada Roy Suryo menimbulkan kerugian imateriil bagi Jokowi karena nama baiknya dianggap tercemar.

"Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir H Joko Widodo telah menggunakan ijazah S-1 palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden ke-7 Republik Indonesia," tutur jaksa.

Jaksa juga mempersoalkan penggunaan metode error level analysis (ELA) dalam analisis ijazah yang dilakukan Roy Suryo.

Menurut jaksa, dokumen yang dianalisis tersebut bukan berasal dari pemilik sah ijazah, yakni Jokowi.

Jaksa menyatakan Roy juga tidak melakukan verifikasi, konfirmasi, ataupun meminta izin kepada Jokowi sebelum menyebarkan dokumen yang dijadikan dasar analisis.

"Selain itu, tidak terdapat upaya dari terdakwa untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, maupun permintaan izin kepada saksi Ir H Joko Widodo selaku pemilik sah dokumen tersebut sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dijadikan dasar analisis oleh terdakwa dilakukan secara tanpa hak," kata jaksa.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Roy Suryo didakwa berdasarkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jaksa juga mencantumkan dakwaan subsider berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dengan ditolaknya perlawanan tersebut, proses hukum terhadap Roy Suryo berlanjut.

Tahap berikutnya akan menjadi bagian penting untuk menguji dakwaan jaksa, bukti-bukti, serta keterangan yang disampaikan dalam persidangan.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Medan, Senin, 19 Oktober 2026.

Rapat tersebut membahas upaya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok di tengah ancaman krisis iklim dan potensi bencana.

Baca Juga:

• INALUM Raih Dua Penghargaan Gold ISDA 2026, Berdayakan Warga Kuala Tanjung

Ia mengikuti arahan pemerintah pusat dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tomsi Tohir, bersama jajaran pemerintah daerah lainnya.

Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kondisi cuaca ekstrem, musim panas yang berkepanjangan, serta potensi bencana dinilai perlu diantisipasi karena dapat mengganggu rantai pasok dan memengaruhi harga barang di pasaran.

Tomsi Tohir menegaskan pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga, terutama ketika kondisi cuaca dan bencana berpotensi mengganggu distribusi pangan.

"Di tengah kondisi musim panas yang cukup panjang dan ancaman bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, kita harus terus melakukan langkah-langkah konkret dan berupaya maksimal agar harga bahan pokok tetap stabil serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," tegas Tomsi Tohir.

Upaya pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, termasuk memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia dan distribusinya berjalan lancar.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

Selain membahas pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, rakor tersebut juga mengevaluasi dukungan serta kesiapan pemerintah daerah dalam menyukseskan program strategis nasional, yakni Program 3 Juta Rumah.

Keikutsertaan Pemko Medan dalam rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pengendalian inflasi dan pemantauan harga bahan pokok menjadi hal penting untuk menjaga daya beli masyarakat.* (ad)

JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) melalui INALUM ISP meraih dua penghargaan Gold dalam ajang Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Berseri dan Gubuk Jamur Dani di Desa Kuala Tanjung.

Baca Juga:

• INALUM Serahkan Bantuan kepada Masyarakat Terdampak Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Toba

Kepala Grup Layanan Strategis INALUM Daniel Hutauruk mengatakan, penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kolaborasi perusahaan dengan masyarakat untuk mengembangkan program yang memberikan manfaat nyata sekaligus mendorong kemandirian warga.

"Penghargaan ini bagi kami bukan sekadar pencapaian perusahaan, tetapi juga apresiasi atas proses dan kerja bersama masyarakat. Bank Sampah Berseri dan Gubuk Jamur Dani kami kembangkan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas masyarakat, sehingga mereka dapat mengelola potensi yang ada di lingkungannya menjadi sesuatu yang bernilai," ujar Daniel.

Salah satu program INALUM yang meraih penghargaan Gold adalah Bank Sampah Berseri di Desa Kuala Tanjung.

Program ini menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan mengajak masyarakat melihat sampah bukan hanya sebagai limbah, melainkan juga sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Program tersebut rata-rata mampu mengelola 76.444,6 kilogram sampah organik dan 22.346,8 kilogram sampah anorganik per tahun.

Selain membantu mengurangi timbulan sampah, Bank Sampah Berseri juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan membuka peluang ekonomi melalui pengelolaan sampah.

Pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah berbasis masyarakat, penguatan kelembagaan bank sampah, serta peningkatan keterlibatan warga dan sekolah sebagai nasabah.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat didorong untuk terlibat langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai guna.

Program kedua yang meraih penghargaan Gold adalah Gubuk Jamur Dani, sebuah usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya jamur tiram putih.

Sebelum mendapatkan bantuan dari INALUM, usaha tersebut memiliki kapasitas produksi sebanyak 90 baglog atau media tanam jamur per hari.

Hasil panennya berkisar 3–8,5 kilogram per hari.

Setelah memperoleh bantuan mesin steamer dari INALUM, kapasitas produksi meningkat menjadi 270 baglog per hari, dengan hasil panen mencapai 7–22 kilogram per hari.

Peningkatan kapasitas tersebut didukung pendampingan untuk memperkuat proses budidaya dan mengembangkan usaha agar lebih produktif serta berkelanjutan.

Saat ini, Gubuk Jamur Dani mempekerjakan lima orang.

Usaha tersebut mampu mencatat pendapatan kotor sebesar Rp8,6 juta per bulan, dengan pendapatan bersih mencapai Rp3,609 juta per bulan.

Melalui program ini, INALUM tidak hanya memberikan bantuan sarana produksi, tetapi juga mendorong masyarakat agar mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri.

Indonesian SDGs Awards (ISDA) merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD).

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan dan lembaga yang menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penilaian ISDA mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan berlandaskan prinsip ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial.

Dua penghargaan yang diraih INALUM menunjukkan pendekatan perusahaan dalam menjalankan program TJSL dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari proses pemberdayaan.

Penguatan kapasitas warga dan pengembangan potensi lokal menjadi bagian dari upaya menciptakan manfaat jangka panjang, baik di bidang lingkungan maupun ekonomi.

Daniel mengatakan, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak cukup diukur dari bantuan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk melanjutkan dan mengembangkan program secara mandiri.

"Kami ingin program TJSL tidak berhenti pada bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan yang produktif. Dengan begitu, manfaat program dapat terus dirasakan dalam jangka panjang," ujarnya.

Penghargaan ISDA 2026 menjadi dorongan bagi INALUM untuk terus mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Melalui semangat tumbuh bersama masyarakat, INALUM berkomitmen melanjutkan berbagai inisiatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.* (ad)

BANDA ACEH – Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Aceh menggelar bakti sosial dengan membersihkan dua masjid di Kota Banda Aceh, Senin, 19 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Humas Polri.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Kabut Asap di Banda Aceh dan Aceh Besar Berkurang, Aktivitas Warga Kembali Normal

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat dan lingkungan, khususnya tempat ibadah yang digunakan warga untuk menjalankan kegiatan keagamaan.

Menurut Joko, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban.

Polri juga berupaya memberikan manfaat melalui kegiatan sosial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Melalui bakti sosial ini, kami ingin menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya tempat ibadah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat," ujar Joko yang turut turun langsung dalam kegiatan tersebut.

Joko menjelaskan, kegiatan bakti sosial tersebut sejalan dengan tagline yang dicanangkan dan digelorakan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yakni Polisi Bersama Masyarakat.

Tagline tersebut menekankan pentingnya kedekatan, kepedulian, dan kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat.

Ia mengatakan, peringatan Hari Jadi ke-75 Humas Polri juga menjadi momentum untuk memperkuat peran Humas sebagai penghubung komunikasi antara Polri dan masyarakat.

Komunikasi yang terbuka serta hubungan yang harmonis, menurut dia, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Joko berharap kegiatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi jamaah masjid, tetapi juga mendorong masyarakat untuk membiasakan gotong royong dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas umum.

"Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Humas Polda Aceh berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun hubungan yang harmonis, serta mewujudkan Polri yang humanis, peduli, dan semakin dekat dengan masyarakat," tutupnya.

Melalui kegiatan tersebut, Bidhumas Polda Aceh berharap semangat kepedulian sosial dapat terus tumbuh dan memperkuat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat, khususnya di Kota Banda Aceh.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat proses penyerahan aset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Thomsen Nias dari Pemerintah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pengalihan aset dan kepegawaian tersebut ditargetkan selesai paling lambat 31 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Jalan Penghubung Huta Bayu Raja–Bosar Maligas Rusak, Pemkab Simalungun Perjuangkan Perbaikan Lewat IJD

Surya meminta seluruh instansi terkait mempercepat penyelesaian administrasi dan persoalan teknis agar proses pengalihan berjalan transparan serta tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

"Batas selambat-lambatnya adalah 31 Oktober. Hari ini tanggal 19, artinya waktu kita tinggal 13 hari kalender lagi. Ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama," tegas Surya di hadapan para pejabat OPD yang hadir.

Menurut Surya, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/602/2026, masa kerja tim percepatan penyerahan aset tersebut ditargetkan berakhir paling lambat pada akhir Oktober 2026.

Ia menjelaskan, pengalihan aset RSUD dr M Thomsen Nias berkaitan dengan pemekaran Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli.

Sesuai ketentuan pemekaran daerah, aset yang berada di wilayah daerah hasil pemekaran perlu diserahkan oleh kabupaten induk sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Dalam proses tersebut, Pemprov Sumut berperan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah agar penyerahan aset berlangsung tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita fasilitasi dan berikan pokok-pokok pikiran agar penyerahan aset ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jangan sampai ada salah penyerahan atau indikasi yang mengarah ke ranah pidana. Apalagi proses penyerahan aset ini dimonitor langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, M. Faisal Hasrimy, melaporkan bahwa rapat tersebut merupakan pertemuan kelima yang digelar secara intensif sejak Agustus 2026.

Dari hasil inventarisasi fisik, tim telah memeriksa sekitar 9.000 unit aset dan memverifikasi 700 portofolio dokumen yang berkaitan dengan proses penyerahan.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan sebelum pengalihan aset dituntaskan.

Persoalan tersebut antara lain kondisi barang yang rusak, aset yang fisiknya tidak ditemukan, serta ketentuan kepegawaian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang belum memenuhi persyaratan masa kerja 10 tahun.

Berbagai kendala tersebut menjadi perhatian karena proses penyerahan tidak hanya menyangkut bangunan dan peralatan rumah sakit, tetapi juga administrasi aset serta status kepegawaian yang berkaitan dengan pengalihan pengelolaan.

Menanggapi hal itu, Surya meminta seluruh pihak mencatat kondisi aset secara terbuka dan sesuai fakta di lapangan.

Barang yang rusak atau tidak ditemukan harus tetap dicantumkan dalam pendataan dan dijelaskan dalam berita acara penyerahan.

Langkah tersebut diperlukan agar setiap aset memiliki catatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan setelah proses pengalihan selesai.

Untuk memastikan ketepatan data, Pemprov Sumut melalui Inspektorat menyatakan siap melakukan audit formal terhadap hasil inventarisasi sebelum penyerahan akhir disahkan.

Audit tersebut diharapkan dapat membantu memastikan bahwa data aset, kondisi barang, dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surya juga meminta seluruh instansi tidak menunda penyelesaian persoalan yang masih tersisa.

Jika diperlukan, koordinasi langsung ke Nias maupun rapat virtual secara intensif harus segera dilakukan.

"Tinggal 13 hari lagi, apa yang bisa diselesaikan harus kita tuntaskan bersama. Kalau memang perlu berkoordinasi langsung ke Nias atau menggelar rapat maraton secara virtual, lakukan hari ini juga agar ada kesimpulan yang konkrit," pungkas Surya.

Pemprov Sumut berharap penyerahan aset RSUD dr M Thomsen Nias dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu.

Kejelasan status aset dan kepegawaian diharapkan mendukung pengelolaan rumah sakit secara tertib serta menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Nias dan Gunungsitoli.* (ad)

SIMALUNGUN – Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, mengapresiasi Fathin Nabilah Ikhwanuddin Nasution yang berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur'an.

Fathin juga akan melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Baca Juga:

• Jalan Penghubung Huta Bayu Raja–Bosar Maligas Rusak, Pemkab Simalungun Perjuangkan Perbaikan Lewat IJD

Pengajian tersebut membahas kandungan Surat Al-Hijr ayat 97–98.

Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus berbagi kebahagiaan atas dua pencapaian, yakni amanah baru Ustaz H. Ikhwanuddin Nasution, Lc., M.M., sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun dan keberhasilan Fathin menghafal 30 juz Al-Qur'an.

Bupati Anton mengatakan, menghafal seluruh isi Al-Qur'an membutuhkan perjuangan, kedisiplinan, kesabaran, serta niat yang tulus.

"Saya merasa sangat bangga dan terharu melihat anak-anak kita mampu menghafal 30 juz Al-Qur'an. Ini bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan perjuangan, kedisiplinan, kesabaran, dan tentu saja niat yang tulus karena Allah SWT," ungkap Bupati.

Menurut Anton, menghafal Al-Qur'an tidak berhenti setelah seluruh ayat berhasil diingat.

Hafalan tersebut juga perlu dijaga melalui proses belajar dan pengulangan secara konsisten."Prestasi ini bukan sekadar kebanggaan keluarga, tetapi harapan agar lahir generasi yang saleh, berakhlak mulia, dan membawa keberkahan bagi daerah kita," ujar Bupati.

Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan etika, kedisiplinan, serta kecintaan terhadap bangsa sejak dini.

Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, turut menyampaikan rasa syukur atas kehadiran para jamaah dalam kegiatan tersebut.

Darmawati juga mengucapkan selamat kepada Ustaz H. Ikhwanuddin Nasution atas amanah barunya sebagai Ketua MUI Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• 232 SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Surya Minta Program MBG Menjangkau Wilayah 3T

Ia berharap Ikhwanuddin dapat menjalankan tugas dengan baik dalam membimbing umat.

"Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas. Semoga selalu istiqamah dan amanah dalam membimbing umat, khususnya masyarakat Kabupaten Simalungun," ujar Ny. Darmawati.

Kepada Fathin Nabilah, Darmawati berpesan agar terus menjaga hafalan Al-Qur'an dan memperdalam ilmu selama menempuh pendidikan

Ia juga berharap Al-Qur'an tidak hanya menjadi hafalan, tetapi menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan Ustaz H. Ikhwanuddin Nasution, Lc., M.M.

Dalam ceramahnya, ia mengajak jamaah mendalami pesan Surat Al-Hijr ayat 97–98 tentang pentingnya mengingat Allah, bertasbih, dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Ayat tersebut memuat pesan: "Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.

"Pesan itu menjadi pengingat bagi umat Islam agar tetap mendekatkan diri kepada Allah SWT ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan.

Melalui Pengajian Sahabat Qur'ani, TP PKK Kabupaten Simalungun berharap pembinaan keagamaan di lingkungan keluarga terus diperkuat.

Baca Juga:

• Waspada Virus Influenza A H3N2 Meneror Asia Tenggara! Pemkab Simalungun Perkuat Deteksi Dini