JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara Indonesia berpotensi mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Chusnunia, langkah tersebut dapat mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus menjawab keluhan pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan.

Baca Juga:

• KUR Mandiri 2026: Modal Usaha UMKM Tanpa Agunan, Cicilan Mulai Rp195 Ribu/Bulan!

Ia mengungkapkan, hingga 2025 jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65–70 juta unit usaha. Sektor ini juga berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Namun demikian, akses pembiayaan masih menjadi kendala utama. Menurutnya, perbankan masih menerapkan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM, terutama bagi pemula.

"Kita tak bisa pungkiri perbankan masih memberlakukan persyaratan-persyaratan yang sulit dipenuhi oleh para pelaku UMKM pemula, meskipun hal tersebut dilandaskan pada asas kehati-hatian," katanya.

Chusnunia menyebut sejumlah kendala yang kerap dihadapi pelaku UMKM, mulai dari administrasi yang rumit, permintaan jaminan tambahan, hingga proses pencairan yang berbelit.

"Meski aturan menyebutkan KUR tertentu tanpa jaminan, tapi dalam praktiknya beberapa perbankan masih sering meminta jaminan," lanjutnya.

Selain itu, kondisi tersebut juga membuat sebagian pelaku UMKM terpaksa mengandalkan pinjaman dari rentenir karena membutuhkan dana cepat. Hal ini justru berisiko menjerat pelaku usaha dalam utang berbunga tinggi hingga berujung kebangkrutan.

Chusnunia menilai, gagasan menjadikan PNM sebagai bank khusus UMKM dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha.

"Lewat keberadaan bank UMKM, kami juga berharap tumbuh ekosistem yang terintegrasi, mulai dari pendampingan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit," katanya.

Ia berharap, dengan sistem yang terintegrasi tersebut, pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan perlahan terbebas dari jeratan rentenir.*

(an/dh)

LABUHANBATU SELATAN, 7 April 2026 – Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, memimpin langsung Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Labusel, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Wakil Bupati Safrizal Sampaikan Nota LKPJ 2025, Bentuk Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Dalam sambutannya, Bupati Fery menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, beserta seluruh tim pemeriksa. Ia menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk bersikap terbuka dan kooperatif.

"Kami menyambut baik kehadiran BPK di Labusel. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh, terbuka, dan kooperatif selama pelaksanaan pemeriksaan terinci ini berlangsung," ujar Bupati.

Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari tahapan audit sebelumnya yang bertujuan menelaah lebih mendalam terkait dokumen, sistem, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Audit Bukan Beban, Melainkan Instrumen Perbaikan

Bupati Fery menekankan bahwa proses audit tidak boleh dipandang sekadar sebagai beban administratif, melainkan harus dimaknai sebagai instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Pemeriksaan ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi bagian dari evaluasi bersama agar pengelolaan keuangan negara benar-benar dilaksanakan secara tertib, taat regulasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Instruksi Tegas untuk OPD

Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran terkait. Ia menginstruksikan agar seluruh data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan disiapkan dan diserahkan kepada tim pemeriksa secara cepat, tepat, dan akurat.

Bupati juga melarang pejabat terkait melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama masa pemeriksaan berlangsung, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan telah mendapatkan izin serta koordinasi yang jelas.

"Saya tegaskan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadikan proses ini sebagai momentum untuk memperbaiki kelemahan internal maupun sistem administrasi yang masih perlu dibenahi," tandasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuka ruang seluas-luasnya terhadap masukan dan koreksi yang bersifat membangun demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

"Kami ingin seluruh proses ini berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab," tutup Bupati.

Hadirnya Para Pimpinan

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala OPD, serta para Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sementara dari pihak BPK, hadir pula Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Utara I Ranni Agriadi, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Utara II Ramzuhri, dan Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Utara III Tommy Tampubolon, beserta tim pemeriksa lainnya.

Labusel Kampung Kita — Kita Bangun, Kita Jaga, Kita Rawat.*

(dh)

DELI SERDANG- Polda Sumatera Utara (Sumut) akan melakukan pengikisan terhadap mahkota longsor serta puing-puing yang retak di lokasi bencana Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi longsor susulan.

Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan analisa dan evaluasi kondisi tanah di lokasi kejadian.

Baca Juga:

• Longsor Terjang Sembahe: 9 Rumah Tertimbun, Polisi Isolasi Lokasi Antisipasi Pergerakan Tanah

Ia menjelaskan, dalam dua hingga tiga jam ke depan, tim gabungan masih akan memantau pergerakan tanah guna memastikan kondisi benar-benar aman.

"Tim akan melihat apakah mahkota longsor sudah benar-benar berhenti," jelasnya.

Setelah dipastikan aman, Polda Sumut berencana melakukan pengikisan pada bagian puncak bukit agar menjadi lebih landai. Selain itu, material longsoran juga akan dibersihkan dari lokasi.

"Jika sudah kita kikis atau kita papas bagian atasnya, kita akan bersihkan sekalian," ucapnya.

Pengikisan tersebut rencananya akan melibatkan 150 hingga 200 personel gabungan, baik menggunakan alat berat maupun secara manual.

Namun demikian, penggunaan alat berat masih akan dipertimbangkan karena getaran yang ditimbulkan dikhawatirkan dapat memicu longsor susulan.

"Untuk pembersihan material, kita masih melihat kondisi dua hingga tiga jam ke depan apakah memungkinkan menggunakan alat berat atau manual. Jika menggunakan alat berat, getarannya bisa mengakibatkan longsor susulan," pungkasnya.*

(mi/dh)

LHOKSEUMAWE – Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe berhasil mengungkap kasus narkotika golongan I jenis sabu dengan total barang bukti mencapai 1,5 kilogram.

Dalam pengungkapan ini, satu orang tersangka berhasil diamankan, sementara tiga lainnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Baca Juga:

• Kasus Aset PTPN ke Ciputra Land, Kuasa Hukum Sebut Dakwaan terhadap Direktur PT NDP Dinilai Prematur

"Tim opsnal menindaklanjuti informasi tersebut hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen," kata Kapolres dalam konferensi pers di Gedung Serbaguna Polres Lhokseumawe, Rabu (8/4/2026).

Transaksi narkoba ini awalnya dijadwalkan di Simpang Ujong Pacu, Desa Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu.

Namun, rencana itu batal karena pelaku merasa situasi tidak aman. Pelaku kemudian berpindah ke lokasi kedua di Kecamatan Peusangan, di sinilah pihak kepolisian melakukan penyergapan.

Tersangka berinisial AN, warga Kabupaten Bireuen, diamankan beserta barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.501,36 gram.

Barang bukti tersebut terdiri dari satu paket besar sekitar 1 kilogram dikemas dalam plastik hijau bergambar alpukat, serta lima paket lain seberat sekitar 500 gram.

Selain itu, polisi menyita satu handuk untuk membungkus sabu, satu sepeda motor tempat penyimpanan sabu di jok, dan satu handphone sebagai alat komunikasi transaksi.

"Barang haram ini disembunyikan di dalam jok sepeda motor yang dibungkus handuk untuk mengelabui petugas," terang Kapolres.

Tersangka kini diamankan di Satresnarkoba Polres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.

Ia dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling banyak kategori VI.

Kasus ini menjadi bukti komitmen Polres Lhokseumawe dalam memberantas peredaran narkotika.

Kapolres mengimbau masyarakat aktif melaporkan informasi terkait narkoba untuk memutus jaringan peredaran di wilayah setempat.*

(ad)

JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan dengan meraih peringkat PROPER Emas untuk operasional Pabrik Peleburan (ISP) serta PROPER Hijau untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/IPP) dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2025.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, di Taman Mini Indonesia Indah pada Selasa (7/4/2026).

Dalam sambutannya, Menteri Hanif menegaskan bahwa PROPER kini telah berkembang menjadi instrumen transformasi yang mendorong dunia usaha untuk melampaui sekadar kepatuhan.

"PROPER bukan lagi sekadar alat evaluasi administratif. PROPER adalah motor transformasi yang mendorong perusahaan tidak hanya taat, tetapi melampaui ketaatan melalui inovasi, efisiensi sumber daya, dan kontribusi nyata kepada masyarakat."

Pada periode penilaian 2024–2025, partisipasi PROPER mencapai 5.476 perusahaan atau meningkat 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Kasus Aset PTPN ke Ciputra Land, Kuasa Hukum Sebut Dakwaan terhadap Direktur PT NDP Dinilai Prematur

INALUM menjadi salah satu perusahaan yang berhasil masuk dalam kelompok elit tersebut.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis.

"Kami memaknai pencapaian PROPER Emas dan Hijau ini sebagai refleksi komitmen jangka panjang INALUM dalam menempatkan keberlanjutan sebagai inti strategi bisnis. Upaya kami tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada penciptaan nilai melalui integrasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang terukur dan berdampak nyata," ujar Melati.

Secara historis, INALUM menunjukkan kinerja yang sangat konsisten dalam PROPER.

Peringkat Emas berhasil diraih untuk Pabrik Peleburan di Kuala Tanjung pada tahun 2022, 2024, dan 2025, serta untuk operasional PLTA di Paritohan pada tahun 2023.

Sementara itu, peringkat Hijau juga dicatatkan secara berkelanjutan oleh operasional PLTA pada tahun 2022, 2024, dan 2025.

Rekam jejak ini menegaskan konsistensi implementasi prinsip ESG di seluruh lini operasional perusahaan.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai inisiatif inovasi lingkungan (eco-innovation), mulai dari efisiensi energi dan sumber daya, pengelolaan limbah, hingga optimalisasi proses operasional yang berkontribusi pada peningkatan kinerja keberlanjutan.

INALUM juga mengembangkan pendekatan circular economy melalui pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna.

Di sisi sosial, perusahaan menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis pengukuran dampak melalui pendekatan Social Return on Investment (SROI).

Salah satu program unggulan, "Dari Sampah Jadi Berkah", menjadi bukti nyata bagaimana inisiatif lingkungan dapat sekaligus menciptakan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Pencapaian PROPER Emas dan Hijau ini semakin memperkuat posisi INALUM sebagai pelaku industri strategis yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, INALUM berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kinerja keberlanjutan serta memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.*

(ad)

ASAHAN – Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung kesiapan dan pelayanan di dua posyandu sekaligus.

Kegiatan ini bertujuan memastikan layanan kesehatan dasar berjalan optimal bagi masyarakat.

Kunjungan dilaksanakan pada Selasa (07/04/2026), mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Juga:

• Bunda Literasi Asahan Tekankan Peran Strategis, Ajak Seluruh Pihak Bangun Budaya Baca

(ad)

ASAHAN – Bunda Literasi Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menegaskan pentingnya peran strategis para kader dalam menumbuhkan minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pelantikan Bunda Literasi Kecamatan Buntu Pane.

Acara berlangsung pada Selasa (07/04/2026), pukul 10.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Camat Buntu Pane.

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan, Camat Buntu Pane, para Kepala Desa se-kecamatan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Bunda Literasi Kabupaten Asahan menekankan bahwa keberadaan sosok Bunda Literasi sangat vital dalam menanamkan kecintaan terhadap buku sejak dini.

"Keberadaan Bunda Literasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan kecintaan membaca sejak usia dini. Bunda Literasi harus mampu menjadi motor penggerak dalam menanamkan budaya membaca di tengah masyarakat, terutama bagi generasi muda," ujar Ny. Yusnila Indriati Taufik.

Ia berharap, Bunda Literasi yang baru dilantik dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab serta terus berinovasi menghadirkan program-program literasi yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, istri Bupati Asahan ini menyoroti pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah kecamatan, pihak sekolah, dan masyarakat.

"Saya menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam membangun budaya baca yang berkelanjutan. Diperlukan kerja sama yang kuat agar gerakan literasi dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Ia berharap momentum pelantikan ini dapat menjadi langkah awal yang kuat dalam memperkuat gerakan literasi di Kabupaten Asahan, sehingga mampu menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan berwawasan luas sebagai fondasi pembangunan daerah ke depan.

Kegiatan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Camat Buntu Pane oleh petugas protokol, dilanjutkan dengan prosesi pelantikan Bunda Literasi Kecamatan Buntu Pane oleh Camat setempat, serta penyampaian arahan dari Bunda Literasi Kabupaten Asahan.

Acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat ini ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan tamu undangan.

Baca Juga:

• Semangat Juang! Ketua TP PKK Asahan Berikan Pembinaan, Sentang Siap Berlaga di Lomba UP2K Tingkat Sumut

(ad)

ASAHAN – Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat yang lebih tinggi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melakukan kegiatan pembinaan khusus Lomba UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kelurahan Sentang.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat pada Selasa (7/04/2026), pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Lurah Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, Staf Ahli, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Kota Kisaran Timur Ahmad Syaiful Parlagutan Pasaribu, Lurah Sentang, serta Ketua dan Pengurus TP PKK Kecamatan dan Kelurahan setempat.

Dalam sambutannya, Camat Kota Kisaran Timur, Ahmad Syaiful Parlagutan Pasaribu, menyampaikan dukungan penuh terhadap persiapan lomba ini.

"Kami memberikan dukungan penuh dalam menghadapi lomba UP2K PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pihak kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik. Kehadiran Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta rombongan menjadi semangat baru bagi kami," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Kopdagin) Kabupaten Asahan, Khualid Armansyah Lubis, menilai lomba ini sebagai momentum penting.

"Lomba UP2K ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Kami sangat memerlukan bantuan, kritik, dan saran konstruktif untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan kita agar tampil maksimal," tuturnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, dalam pidatonya mengungkapkan kebanggaannya karena Kelurahan Sentang dipercaya menjadi wakil Kabupaten Asahan di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

"Kelurahan Sentang pernah mengikuti lomba yang sama dua tahun lalu. Pengalaman tersebut harus menjadi bekal berharga dan motivasi untuk meraih prestasi yang lebih baik kali ini," ujar istri Bupati Asahan ini.

Ia juga mengajak seluruh elemen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama tim.

"Ayo kita saling membantu dan berkoordinasi erat. Yakinlah, apa yang kita kerjakan ini Insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. TP PKK Kabupaten Asahan akan terus mendampingi dan mendukung Kelurahan Sentang hingga hari H lomba nanti," tegasnya.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK, dilanjutkan dengan pembacaan doa.

Acara berlanjut dengan sesi sambutan dan arahan, serta ditutup dengan kunjungan langsung ke lokasi UMKM Selasih untuk melihat langsung produk-produk unggulan yang akan dilombakan.

Kegiatan pembinaan ini resmi ditutup pukul 17.00 WIB dan berjalan dengan aman, lancar, serta sukses.*

Baca Juga:

• Siap Bersaing! Pemkab Asahan Gelar Talk Show, Bekali Masyarakat Skill dan Kompetensi Hadapi Dunia Industri

(ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menghadapi persaingan global.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Talk Show Peningkatan Skill dan Kompetensi dalam rangka mengisi peluang kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Acara berlangsung pada Selasa (7/4/2026), pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan pemangku kepentingan, antara lain Wakil Bupati Asahan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Nenek 78 Tahun di Padangsidimpuan Tak Pernah Dapat Bantuan Sosial Pemerintah, Masyarakat Pertanyakan Kepedulian DPRD

Sinergi ini dinilai sangat vital untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Acara berjalan dengan tertib dan khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan sambutan Bupati Asahan yang dibacakan oleh perwakilan.

Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah prosesi penyerahan dokumen perjalanan atau "paspor" kepada 4 orang pencari kerja asal Kabupaten Asahan yang akan bekerja ke negara Jepang.

Penyerahan ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja luas bagi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh tamu undangan dan peserta.

Acara yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini resmi ditutup pukul 17.00 WIB dengan kondisi yang aman, lancar, dan sukses.*

(ad)

BANDA ACEH – Untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan profesionalisme personel, Polda Aceh bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh menggelar latihan menembak di Lapangan Tembak Mapolda Aceh, Banda Aceh, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M, Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K, serta Kepala Kanwil DJBC Aceh M. Rizki Baidillah, beserta jajaran pejabat utama kedua institusi.

Baca Juga:

• Tekankan Pembangunan Tangguh Pascabencana, Sekda Aceh Ajak Pemangku Kepentingan Beri Masukan untuk RKPA 2027

"Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi semakin solid dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Aceh," ujar Joko.

Latihan diikuti 15 personel Kanwil DJBC Aceh dan 29 personel Polda Aceh.

Dalam kompetisi menembak pistol, Wakapolda Aceh meraih juara pertama, Kabag Umum Kanwil DJBC Aceh Rhena Desanti juara kedua, dan Dirnarkoba Polda Aceh Sobarmen, S.I.K., M.H. menempati posisi ketiga.

Joko menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut secara rutin sebagai sarana meningkatkan kesiapsiagaan personel sekaligus mempererat hubungan antar-lembaga dalam menghadapi tugas di lapangan.*

(ad)

PADANGSIDIMPUAN – Nasib seorang nenek lansia berusia 78 tahun di Dusun Sibulu Tolang, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, menarik perhatian publik.

Nenek tersebut mengaku hingga kini belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, padahal kondisi rumah dan kesehatannya memerlukan perhatian serius.

Baca Juga:

• Rudi Hermanto Kritik Pengurus DPC PDIP Medan Bergabung Ormas MPI, Integritas dan Loyalitas Dipertanyakan

Kondisi ini menjadi sorotan lantaran ketika wartawan mencoba meminta konfirmasi dari Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPD PKB Sumatera Utara, respons yang diberikan hanya berupa balasan pesan singkat dalam bahasa daerah.

Tidak ada keterangan resmi maupun penjelasan mengenai langkah yang akan diambil terkait kasus ini.

Untuk mengklarifikasi, wartawan mengirimkan pertanyaan resmi melalui WhatsApp pada Selasa (7/4/2026) yang mencakup empat poin penting:

- Apakah anggota DPRD mengetahui kasus nenek 78 tahun tersebut?
- Langkah apa yang akan diambil sebagai wakil rakyat?
- Pandangan terkait dugaan ketimpangan data bantuan sosial.
- Apakah akan ada tindak lanjut atau pemanggilan instansi terkait?

Hingga berita ini diturunkan, semua pertanyaan tersebut belum dijawab secara resmi, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.

Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap sikap wakil rakyat yang dinilai kurang responsif.

"Kami mengharapkan mereka memperjuangkan aspirasi kami. Kalau ada rakyat yang kesulitan dan dimintai keterangan saja tidak mau jawab, bagaimana nanti kalau ada masalah besar?" ungkap seorang warga setempat.

Nenek lansia ini bahkan berharap Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, dapat meninjau langsung nasib rakyat kecil yang diduga terabaikan dalam penyaluran bantuan sosial.

Masyarakat kini menanti respons nyata dari wakil rakyat dan instansi terkait agar nasib warga lansia tersebut tidak terus terabaikan.*

(ad)

BATU BARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang untuk menunjang kesehatan dan tumbuh kembang siswa justru memicu kemarahan serta kekecewaan mendalam di kalangan orang tua murid SD Negeri 02 Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Pasalnya, makanan yang dibagikan pada Selasa (7/4/2026) diduga mengeluarkan aroma tidak sedap dan dinilai tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak.

Keluhan ini pertama kali mencuat dari orang tua siswa yang merasa sangat khawatir dengan kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka.

Program yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan dan kesehatan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media mendatangi lokasi sekolah untuk melakukan konfirmasi.

Baca Juga:

• Puluhan Paket MBG Dikembalikan ke Dapur Desa Pahlawan oleh Pihak SD Negeri 02 Tanjung Tiram

Masyarakat berharap adanya tindakan cepat dan tegas untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi.*

(ad)

BATU BARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai dari pajak rakyat dan seharusnya mendukung kesehatan serta tumbuh kembang siswa, justru menuai keluhan dari orang tua murid.

Kekecewaan ini muncul di kalangan orang tua siswa SD Negeri 02 Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• MTQ ke-59 Kota Medan Siap Digelar, Pemkot Gelontorkan Anggaran Rp1,6 Miliar

Keluhan terkait makanan basi ini menjadi sorotan utama.

Selain itu, orang tua siswa juga menilai porsi makanan yang disediakan oleh dapur MBG Desa Pahlawan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah per siswa.

Sejumlah orang tua mengaku khawatir terhadap kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka.

Program yang seharusnya memberikan manfaat gizi sekaligus membuka lapangan kerja, dinilai belum berjalan sesuai harapan.

"Program ini seharusnya memenuhi kebutuhan gizi anak. Tapi kalau makanannya tidak layak, justru membahayakan. Gizi tidak terpenuhi, yang ada hanya lapangan kerja saja," ujar salah satu orang tua siswa.

Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media mendatangi lokasi sekolah untuk melakukan konfirmasi.

Namun, Kepala Sekolah tidak berada di tempat. Tim kemudian mewawancarai salah satu guru perpustakaan bernama Muslim.

Muslim membenarkan adanya makanan yang mengeluarkan bau tidak sedap.

"Benar, Bang. MBG hari Selasa kemarin ada sebagian makanan yang beraroma tidak sedap. Menurut saya, sumber baunya berasal dari menu ayam kentaki," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihak sekolah langsung mengambil tindakan dengan mengembalikan makanan yang dianggap tidak layak ke pihak dapur MBG Desa Pahlawan.

"Sekitar 90 paket kami kembalikan. Sisanya yang tidak berbau saja yang dikonsumsi oleh anak-anak," tambahnya.

Sementara itu, salah seorang orang tua murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mendalam.

"Kami sebagai orang tua sangat kecewa. Program ini sebenarnya tujuannya baik, tapi kalau kualitas makanannya seperti ini, kami takut anak-anak jadi korban. Harus ada pengawasan yang lebih ketat sebelum dibagikan," tegasnya.

Orang tua lainnya juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Desa Pahlawan, khususnya terkait standar kualitas bahan makanan dan proses distribusi.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak kami," pungkasnya.*

(ad)

MEDAN — Kader PDIP Sumatera Utara Rudi Hermanto menyoroti kasus tiga pengurus DPC Medan yang menjadi anggota ormas Matahari Pagi Indonesia (MPI).

Menurut Rudi, keikutsertaan mereka jelas menyalahi AD/ART partai dan merupakan masalah serius yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga:

• Bakom Pemerintah Bantah Presiden Prabowo “Tone Deaf”: Beliau Sangat Melek Digital

Rudi menilai peristiwa serupa kini terjadi di Medan, di mana tiga kader PDIP—Boydo Panjaitan, Fuad Akbar, dan Fitriani Manurung—menjadi pengurus MPI yang didirikan oleh elit Partai Gerindra.

Walaupun mereka berdalih ormas tersebut tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, Rudi menekankan hal ini tetap melanggar aturan partai.

"Ketua DPP Ibu Puan Maharani pernah tegas menyatakan PDIP tidak mentolerir kader yang bermain dua kaki. Integritas dan loyalitas kader patut dipertanyakan jika masih dipertahankan," ucapnya.

Rudi mengingatkan jajaran DPD Sumut dan DPC Medan untuk menanggapi serius masalah ini.

Menurutnya, mempertahankan kader yang terindikasi "kaki dua" dapat menimbulkan pertanyaan besar di akar rumput dan berpotensi menurunkan citra partai.

"Kita harus memastikan kader berintegritas tetap di depan, sementara yang oportunis tidak merusak soliditas partai," tegas mantan anggota DPRD Sumut itu.

Ketiga kader tersebut sebelumnya dilantik menjadi pengurus MPI dan kemudian diangkat oleh Ketua DPD PDIP Sumut menjadi pengurus inti DPC Medan, meliputi posisi sekretaris, bendahara, dan wakil ketua.

Hingga saat ini, SK resmi DPC Medan dari DPP PDIP belum dikeluarkan, sehingga polemik masih berlangsung.

Rudi Hermanto berharap DPP PDIP, khususnya yang menangani wilayah Sumut, segera memberikan informasi yang lengkap dan akurat agar Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dapat mengambil keputusan tegas demi soliditas partai di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.*

(ad)

BANDA ACEH — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (8/4/2026).

Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan ruang penting untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Kumpulkan Kabinet Merah Putih dan Bos BUMN Siang Ini, Bahas Apa?

Sekda menambahkan, kegiatan ini memungkinkan pemangku kepentingan memberikan masukan konstruktif guna menghindari tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, hingga indikator kinerja yang kurang relevan.

RKPA 2027 menjadi penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana kerja pemerintah nasional.

Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan 2027: percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

Tema ini dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas utama, termasuk penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

M. Nasir memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Aceh yang masih menjadi tantangan.

Pertumbuhan ekonomi Aceh hingga 2025 tercatat 2,97 persen, dipengaruhi bencana alam akhir tahun lalu, dengan target 6,6 persen pada 2029.

Tingkat kemiskinan pada September 2025 masih 12,22 persen, dengan target 6,39–7,39 persen pada 2029 melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sekda juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah inflasi tahunan 5,31 persen hingga Maret 2026.

Penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya dianggap vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wilayah rawan bencana, Aceh diharapkan mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah," tegas M. Nasir.

Sekda mengajak seluruh peserta forum berkontribusi aktif memberikan masukan demi kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat Aceh.*

(ad)

MEDAN — Kuasa hukum Iman Subakti, Johari Damanik, menilai dakwaan terhadap kliennya terkait penjualan aset PTPN ke Ciputra Land bersifat prematur.

Menurut Johari, pasal yang disangkakan hanya relevan untuk perubahan hak, bukan pemberian hak baru.

Baca Juga:

• Mahasiswa Geruduk MK, Bawa Enam Tuntutan: Keadilan untuk Andrie Yunus hingga Tolak Militerisme

Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan ahli Dr. Ahmad Redi, pakar Hukum Administrasi Negara (HAN), yang menegaskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum masih prematur, khususnya dalam penerapan Pasal 165 ayat (1), karena belum adanya petunjuk teknis (juklak dan juknis) terkait kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara.

Johari menambahkan, meski Surat Keputusan pemberian hak mencantumkan kewajiban penyerahan 20 persen lahan, baik PTPN maupun PT Nusa Dua Propertindo (PT NDP) tidak menolak ketentuan itu.

Komitmen untuk memenuhi kewajiban tetap ada, hanya implementasinya terkendala regulasi yang belum jelas.

Lebih lanjut, Johari menekankan bahwa pemberian hak diberikan atas tanah yang telah menjadi tanah negara, berbeda dengan perubahan hak yang mengubah status tanah tetap pada pemegang hak yang sama.

Dalam kasus ini, lahan PTPN telah dilepas dan kemudian diajukan kembali permohonan hak oleh PT Nusa Dua Propertindo, yang dikabulkan melalui mekanisme pemberian hak oleh Kementerian ATR/BPN.

Persidangan sebelumnya, Senin (6/4/2026), menghadirkan empat saksi ahli, yakni Ahmad Redi (HAN), Suherwin (Kantor Jasa Penilaian Publik), Hernold Makawimbang, dan Alwi Budianto (Kantor Akuntan Publik).

Ahmad Redi menegaskan bahwa ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) dalam Pasal 88-110 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak mencantumkan kewajiban penyerahan 20 persen lahan.

Kewajiban tersebut tercantum di Pasal 165, namun hingga kini belum ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis.

Dalam sidang juga terungkap perbedaan hasil penilaian nilai tanah seluas 93,8 hektare yang berubah dari HGU menjadi HGB, yang disampaikan oleh ahli dari Kantor Jasa Penilaian Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Johari menyimpulkan bahwa dakwaan terhadap Iman Subakti perlu ditinjau ulang karena belum ada dasar hukum teknis yang jelas mengenai penyerahan lahan 20 persen tersebut.*

(tm/ad)

JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah RI M Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penerbangan haji tahun 2026 berpotensi mengalami kenaikan signifikan, baik dengan skema rute normal maupun rerouting akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah.

"Pada penetapan BPIH 2026, biaya rata-rata penerbangan per jemaah sekitar Rp33,5 juta. Namun, kenaikan harga avtur global, lonjakan war risk, dan pelemahan nilai tukar membuat biaya tersebut meningkat signifikan," kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Kumpulkan Kabinet Merah Putih dan Bos BUMN Siang Ini, Bahas Apa?

Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah pada harga avtur 116 sen dollar AS per liter, sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan 480 dollar AS per jemaah pada harga avtur 137,4 sen dollar AS per liter.

Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta per jemaah atau meningkat 39,85 persen.

Jika rute diubah, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta per jemaah atau naik 51,48 persen.

Irfan menegaskan, pemerintah memiliki klausul force majeure dalam kontrak dengan maskapai, yang memungkinkan musyawarah jika terjadi kondisi tak terduga.

Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait hal ini dari pihak berwenang di Indonesia maupun Arab Saudi.

Meski demikian, Irfan menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar potensi kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.

"Presiden berharap, apapun yang terjadi, kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah haji kita," ujar Irfan.

Pemerintah saat ini sedang menghitung kebutuhan riil terkait penyelenggaraan haji dan menyiapkan skema efisiensi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan ibadah haji di tengah tekanan faktor global.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan taklimat kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo mengatakan taklimat akan mencakup hal-hal strategis terkait kebijakan pemerintah, kebijakan negara, serta perkembangan situasi terkini.

Baca Juga:

• Bakom Pemerintah Bantah Presiden Prabowo “Tone Deaf”: Beliau Sangat Melek Digital

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan acara akan dimulai pukul 14.00 WIB.

Hadir dalam pertemuan tersebut seluruh anggota Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, direktur jenderal, deputi, hingga direktur utama BUMN.

Kepala Badan Pengelola Taskin Budiman Sudjatmiko menambahkan, salah satu agenda utama pertemuan adalah pemaparan kondisi ekonomi makro, yang akan disampaikan oleh Presiden bersama Gubernur Bank Indonesia dan jajaran terkait.

Pertemuan ini digelar di tengah perhatian pemerintah terhadap stabilitas ekonomi nasional, memastikan koordinasi lintas kementerian, dan mengevaluasi strategi kebijakan makro yang sedang berjalan.*

(cn/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo membantah kritik yang menuding Presiden Prabowo Subianto "tone deaf" terhadap situasi sosial di Tanah Air.

Menurut Angga, Prabowo justru aktif mendengar aspirasi publik dan memantau informasi dari beragam sumber, termasuk buku, podcast, dan platform digital populer.

Baca Juga:

• MTQ ke-59 Kota Medan Siap Digelar, Pemkot Gelontorkan Anggaran Rp1,6 Miliar

Angga menegaskan, kesukaan Presiden terhadap buku bahkan membuatnya betah membaca berjam-jam, yang menurutnya mencerminkan kepedulian Prabowo terhadap kondisi masyarakat.

Program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) disebut sebagai bukti perhatian Presiden terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Presiden sudah memikirkan langsung anak-anak Indonesia yang masih kekurangan gizi dan belum bersekolah. Kadang kita yang mengkritik, jangan-jangan tidak pernah memikirkan mereka," ucap Angga.

Menurutnya, program tersebut sarat nilai sosial dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Presiden Republik Indonesia sudah mikir ke bawah, ke anak-anak yang membutuhkan perhatian," tambah Angga.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kemampuan kepala negara dalam merespons kondisi sosial dan aspirasi masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi modern.*

(km/ad)

DELI SERDANG — Bencana longsor yang melanda Dusun III, Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, masih menyisakan duka bagi para korban.

Hingga Rabu, 8 April 2026, sejumlah warga terdampak masih bertahan di lokasi pengungsian setelah rumah mereka tertimbun material longsor.

Baca Juga:

• Aceh Siap Transformasi Pendidikan: Dari Dayah Digital hingga Vokasi Berbasis Potensi Wilayah

"Situasi sudah aman dan terkendali. Namun kami mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama saat curah hujan tinggi, dan segera mencari lokasi yang lebih aman," kata Junaidi di lokasi.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir meninjau lokasi bencana, di antaranya Bupati Deli Serdang, jajaran kepolisian, hingga unsur TNI.

Kehadiran mereka diharapkan dapat memberi dukungan moril bagi warga yang terdampak.

Pemerintah juga telah mendirikan dapur umum serta tenda pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.

Kepala Pos Polisi Bandar Baru, Disco Ginting, menyebutkan longsor tidak hanya terjadi di Desa Sembahe, tetapi juga di beberapa titik di Desa Bingkawan.

"Ada tiga titik longsor di Desa Bingkawan, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya kerugian material, termasuk satu rumah warga dan kendaraan," ujarnya.

Ia menambahkan, sebelum alat berat tiba, proses evakuasi sempat dilakukan secara manual oleh aparat bersama warga setempat.

Namun upaya tersebut terhambat oleh kondisi cuaca dan padamnya aliran listrik.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Jean Calvijn Simanjuntak, menyatakan pihaknya telah mengisolasi lokasi longsor untuk mengantisipasi risiko longsor susulan.

Hasil asesmen tim gabungan menunjukkan masih adanya pergerakan tanah di area terdampak.

"Isolasi wilayah dilakukan untuk mencegah longsor susulan. Kami masih memantau kondisi kontur tanah," kata Jean Calvijn.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi area terdampak serta membantu mengedukasi warga lainnya agar tidak mendekat ke lokasi berbahaya.

Tim gabungan telah menyiapkan posko dan layanan medis untuk mendata serta menangani korban.

Berdasarkan data sementara, longsor yang terjadi pada Selasa malam, 7 April 2026, menimbun sedikitnya sembilan rumah warga.

Hingga kini, proses penanganan dan pemulihan masih terus dilakukan oleh pemerintah dan tim gabungan.*

(mtmi/ad)