Laporan tersebut disampaikan Gibran kepada KPK pada 23 Maret 2026 sebagai laporan periodik tahunan. Jumlah kekayaan itu mengalami kenaikan dibanding laporan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp27.519.975.620.

Baca Juga:

• Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai

Selain properti, Gibran juga memiliki sejumlah kendaraan dengan total nilai ratusan juta rupiah. Kendaraan yang tercatat di antaranya Royal Enfield tahun 2017 senilai Rp40 juta, Honda Scoopy tahun 2015 Rp6,5 juta, Honda CB-125 tahun 1974 Rp5 juta, serta dua unit Toyota Avanza keluaran 2012 dan 2016.

Kemudian terdapat pula kendaraan Isuzu Panther tahun 2012 senilai Rp55 juta dan Daihatsu Gran Max tahun 2015 senilai Rp55 juta.

Dalam laporan tersebut, Gibran juga mencatat kepemilikan surat berharga senilai Rp5,552 miliar, harta bergerak lainnya sebesar Rp280 juta, serta kas dan setara kas mencapai Rp4,357 miliar.

Menariknya, dalam LHKPN terbaru itu Gibran tidak mencantumkan kepemilikan utang. Dengan demikian, total keseluruhan harta kekayaannya tetap berada di angka Rp27,9 miliar.

LHKPN merupakan kewajiban yang harus dilaporkan pejabat negara sebagai bentuk transparansi dan pengawasan terhadap kekayaan penyelenggara negara.*

(oz/dh)

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron. Menurutnya, investasi merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga sistem perizinan harus dibuat lebih mudah dan efisien.

Baca Juga:

• Jelang Puncak Haji, PPIH Arab Saudi Bentuk Satgas Armuzna untuk Pastikan Layanan dan Pengamanan Jemaah

Herman menilai ke depan sistem perizinan idealnya berada dalam satu pintu atau satu atap di bawah Kementerian Investasi agar proses birokrasi tidak berbelit-belit.

"Bahkan ke depan perizinan jika memang sudah menjadi direktif presiden, mestinya satu atap saja di Kementerian Investasi," ujarnya.

Ia menjelaskan selama ini proses pengurusan izin usaha kerap harus melewati berbagai institusi sektoral hingga lintas tingkat pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab lambatnya realisasi investasi di Indonesia.

Karena itu, Herman menekankan perlunya harmonisasi regulasi dan pengalihan kewenangan agar penyederhanaan perizinan dapat berjalan efektif.

"Biasanya perizinan harus ditempuh sesuai beberapa institusi sektoral terkait, bahkan sesuai tingkatan pemerintahan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga jika akan disederhanakan memang harus ada pengalihan kewenangan," jelasnya.

Ia juga menilai satgas khusus yang dibentuk pemerintah nantinya dapat berfungsi untuk menginventarisasi berbagai aturan yang dinilai tumpang tindih serta menyatukan sistem regulasi dalam satu mekanisme yang lebih sederhana.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satgas khusus deregulasi untuk mempercepat penyederhanaan aturan dan perizinan investasi.

Prabowo menilai proses perizinan yang terlalu lama membuat banyak investor mengeluhkan iklim usaha di Indonesia. Bahkan, menurutnya, ada negara lain yang mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam waktu dua minggu, sementara di Indonesia bisa memakan waktu hingga dua tahun.

"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun," kata Prabowo.

Presiden juga meminta para pakar dilibatkan dalam pembentukan satgas agar langkah deregulasi dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.*

(d/dh)

Menurut Purbaya, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan kontribusi mencapai 2,94 persen. Angka tersebut dinilai menunjukkan daya beli masyarakat masih tetap kuat di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Ungkap Rahasia Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen: Daya Beli Masyarakat Kuat

Ia menjelaskan, investasi juga memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 1,79 persen. Sementara itu, kontribusi belanja pemerintah tercatat sebesar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Purbaya menilai masih banyak pihak yang keliru memahami struktur pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap total PDB, bukan hanya dari besarnya laju pertumbuhan sektoral.

Ia juga menanggapi pandangan sejumlah ekonom yang sebelumnya menyebut pertumbuhan ekonomi awal tahun lebih banyak ditopang percepatan belanja negara sehingga dikhawatirkan melambat pada semester II 2026.

Pemerintah, kata dia, memang sengaja mempercepat realisasi anggaran sejak awal tahun agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata dan tidak menumpuk di akhir tahun seperti pola sebelumnya.

"Pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal," katanya.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga serta pelaksanaan program prioritas nasional sejak awal tahun berjalan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan. Capaian itu menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan berada di atas ekspektasi pasar.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di atas 5,5 persen sepanjang 2026 sebagai bagian dari strategi menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.*

(k/dh)

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 21 Tahun 2023.

Baca Juga:

• Putusan MK Bikin Jelas: Ibu Kota RI Masih Jakarta, Belum Pindah ke IKN

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw mengatakan putusan MK justru memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke Nusantara baru berlaku efektif setelah adanya Keputusan Presiden (Keppres).

"Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan," ujar Troy, Jumat (15/5/2026).

Meski demikian, Troy memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Saat ini, progres pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, hingga ekosistem bisnis dan pelayanan publik disebut terus mengalami perkembangan positif.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaya saing," katanya.

Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo menjelaskan permohonan gugatan muncul karena adanya anggapan ketidaksinkronan antara Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 dengan Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 yang dinilai menimbulkan ketidakjelasan status ibu kota negara.

Namun, Mahkamah menilai pemindahan ibu kota negara baru efektif berlaku setelah Presiden menetapkan Keputusan Presiden terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan bahwa waktu pemindahan ibu kota negara sepenuhnya bergantung pada penetapan Keputusan Presiden tersebut.

"Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan Keputusan Presiden dimaksud," ujar Adies.

Dengan putusan itu, MK menyatakan dalil pemohon yang menilai aturan UU IKN bertentangan dengan konstitusi tidak beralasan menurut hukum.*

(oz/dh)

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) akibat fluktuasi bahan bakar pada tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Baca Juga:

• Kemenhub Tetapkan Aturan Baru Fuel Surcharge Tiket Pesawat, Maksimal hingga 100 Persen TBA

Kemenhub menyebut kebijakan ini diambil guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional, sekaligus tetap mempertimbangkan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif pesawat.

Berdasarkan evaluasi harga avtur per 1 Mei 2026, rata-rata harga bahan bakar penerbangan tercatat mencapai Rp29.116 per liter. Angka tersebut membuat maskapai dapat menerapkan fuel surcharge maksimal hingga 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan kebijakan fuel surcharge tersebut mulai dapat diberlakukan maskapai sejak 13 Mei 2026.

"Pemerintah tetap memastikan implementasi kebijakan ini dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, serta keberlangsungan operasional maskapai penerbangan," ujar Lukman dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Meski biaya tambahan dinaikkan, maskapai tetap diwajibkan menjaga kualitas pelayanan kepada penumpang. Selain itu, komponen fuel surcharge juga harus dicantumkan secara terpisah dari tarif dasar tiket pesawat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan transparan dan tidak merugikan masyarakat pengguna jasa transportasi udara.*

(in/dh)

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti saat melakukan pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation Vladimir Ilyichev di Kazan, Rusia.

Baca Juga:

• Menlu Sugiono Bawa Isu Palestina hingga Gugurnya Pasukan UNIFIL ke Pertemuan BRICS di India

"Kami ingin memastikan momentum ini dapat terus diperkuat melalui peningkatan perdagangan yang saling menguntungkan dan kerja sama investasi yang lebih luas," ujar Roro dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Rusia saat ini menjadi mitra dagang utama Indonesia di kawasan Eurasian Economic Union (EAEU). Kontribusi Rusia bahkan mencapai 90,6 persen terhadap total perdagangan Indonesia dengan kawasan tersebut.

Dalam kerja sama itu, Rusia memasok sejumlah komoditas strategis ke Indonesia seperti batu bara, pupuk, dan produk baja. Sementara Indonesia mengekspor produk unggulan nasional berupa minyak sawit, kopi, kakao, hingga produk kelapa ke pasar Rusia.

Pemerintah Indonesia juga menyoroti perkembangan ratifikasi Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (FTA) yang sebelumnya ditandatangani di St Petersburg pada Desember 2025 lalu.

Saat ini proses ratifikasi domestik tengah dipercepat dengan target implementasi perjanjian pada kuartal III atau IV tahun 2026.

Untuk memperkuat hubungan bisnis kedua negara, Indonesia turut mengusulkan pembentukan Indonesia-EAEU Business Council (IEBC) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Pembentukan Indonesia-EAEU Business Council diharapkan dapat menjadi katalis dalam memperkuat hubungan antarpelaku usaha dan memperluas peluang investasi," katanya.

Selain perdagangan barang, Indonesia juga membuka peluang kerja sama di sektor jasa seperti teknologi informasi, konstruksi, perhotelan, hingga teknologi digital.

Dalam kesempatan itu, Indonesia turut mengundang pelaku usaha Rusia untuk hadir dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang akan digelar pada 14-18 Oktober 2026 di Banten.

Pemerintah menilai penguatan hubungan ekonomi dengan Rusia menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar ekspor nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.*

(an/dh)

Ketiga pria yang ditangkap masing-masing berinisial ZS (30), AFS (18), dan AS (53). Polisi juga menyita empat paket sabu siap edar dengan berat total sekitar 0,60 gram dari lokasi penggerebekan.

Baca Juga:

• Transaksi via Ponsel dan Titik Lokasi, Jaringan Sabu di Toba Akhirnya Dibekuk Polisi

"Empat paket sabu berhasil kami sita dari lokasi. Tiga orang juga turut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Rafli, Jumat (15/5/2026).

Saat melakukan penyisiran, petugas menemukan kandang ayam dan bebek di dalam rumah warga yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi sekaligus penyalahgunaan narkoba.

Di lokasi tersebut, polisi turut menemukan alat hisap sabu serta sejumlah plastik pembungkus narkotika yang diduga digunakan untuk mengemas barang haram tersebut.

Menurut Rafli, penggerebekan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan warga yang resah dengan dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan padat penduduk itu.

"Dari titik awal penindakan, kami bergerak ke bagian ujung gang dan menemukan kandang ternak di dalam rumah yang diduga digunakan untuk aktivitas narkoba," katanya.

Saat ini ketiga pria berikut barang bukti telah dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Medan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi menegaskan akan terus melakukan pemberantasan narkotika, termasuk di lokasi-lokasi tersembunyi yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba.

"Kami akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika di wilayah Kota Medan," tegas Rafli.*

(mi/dh)

Foto-foto yang ramai dibagikan di Facebook memperlihatkan Kamaruddin duduk bersandar di kursi dengan kondisi tubuh yang tampak menurun. Pada gambar lainnya, pengacara yang dikenal vokal saat membela keluarga Brigadir J atau Yosua Hutabarat itu terlihat terbaring di ranjang dengan alas sprei hijau.

Baca Juga:

• Viral! Pelayanan BRI Unit Talawi Disorot, Nasabah Keluhkan ATM Sering Gangguan hingga Sikap Satpam Dinilai Arogan

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai penyakit yang diderita Kamaruddin Simanjuntak. Pihak keluarga maupun rekan dekat juga belum memberikan penjelasan terbaru terkait kondisi kesehatannya.

Rekan dan Warganet Ramai Doakan Kesembuhan

Kabar kondisi kesehatan Kamaruddin semakin ramai diperbincangkan setelah unggahan akun Facebook Kario Lumbanradja tersebar luas di berbagai platform media sosial.

"Semoga mujizat yang datang dari Tuhan hadir untuk pemulihan kesehatan rekan Kamarudin Simanjuntak," tulis akun tersebut.

Unggahan itu langsung dibanjiri komentar doa dan dukungan dari masyarakat yang berharap Kamaruddin segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Sebelumnya, pada 16 Maret 2026, pengacara Martin Lukas Simanjuntak sempat memberikan klarifikasi terkait kondisi Kamaruddin. Martin menyebut bahwa berdasarkan informasi dari keluarga inti, Kamaruddin dalam keadaan sehat dan baik.

"Puji Tuhan, Bang Kamaruddin Simanjuntak saat ini dalam keadaan sehat dan baik," tulis Martin dalam keterangannya kala itu.

Sempat Diterpa Hoaks Meninggal Dunia

Klarifikasi tersebut muncul setelah sempat beredar kabar bohong atau hoaks yang menyebut Kamaruddin Simanjuntak meninggal dunia. Informasi itu sempat membuat publik geger sebelum akhirnya dibantah oleh rekan sesama pengacara.

Martin Lukas Simanjuntak meminta masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kepanikan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Meski demikian, hingga kini publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai kondisi kesehatan terbaru Kamaruddin Simanjuntak.

Pernah Jadi Sorotan Nasional dalam Kasus Ferdy Sambo

Nama Kamaruddin Simanjuntak dikenal luas publik sejak tahun 2022 saat dirinya mendampingi keluarga Brigadir J dalam kasus pembunuhan berencana yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Kala itu, Kamaruddin tampil sangat vokal membongkar berbagai fakta dan dugaan dalam kasus yang menjadi perhatian nasional tersebut. Ia bahkan secara terbuka menyebut Ferdy Sambo sebagai dalang di balik kematian Brigadir J.

Kasus tersebut akhirnya berujung pada vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo, sementara Putri Candrawathi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

Pernah Menangis Usai Vonis Ferdy Sambo

Usai putusan hakim pada Februari 2023, Kamaruddin mengaku sedih dan menangis mendengar vonis terhadap Ferdy Sambo.

"Soal putusan hukuman mati Ferdy Sambo, pertama saya sedih dan menangis," ujar Kamaruddin saat itu.

Ia juga mengaku pernah meminta Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi untuk mengakui kesalahan serta meminta maaf kepada keluarga Brigadir J.

Menurut Kamaruddin, dukungan masyarakat menjadi kekuatan besar dalam perjuangannya membela keluarga Yosua Hutabarat.

"Indonesia harus bangkit dan berdiri lawan segala kezaliman, lawan kejahatan, lawan mafia hukum," tegasnya kala itu.*

(dh)

Komisioner KPAI Sylvana Maria mengatakan langkah koreksi lebih adil dibanding mengulang keseluruhan pertandingan. Menurutnya, rekaman video yang sudah beredar di publik bisa dijadikan dasar evaluasi terhadap keputusan juri.

Baca Juga:

• Hasil LCC 4 Pilar Kalbar Diprotes, GTI Sebut Penilaian Tak Konsisten dan Cederai Edukasi Kebangsaan

Ia juga meminta dewan juri dan pihak penyelenggara menyampaikan permintaan maaf kepada kedua regu finalis yang terdampak polemik penilaian tersebut. Sylvana menilai peserta lomba tidak seharusnya menjadi korban akibat kekeliruan teknis dalam proses penjurian.

KPAI menegaskan independensi juri memang penting, namun kompetensi dan pemahaman terhadap hak anak juga wajib menjadi perhatian utama dalam kegiatan yang melibatkan pelajar.

"Juri juga harus memahami prinsip hak anak dan child safeguarding dalam berinteraksi dengan peserta," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, KPAI turut mengapresiasi keberanian siswi SMAN 1 Pontianak, Josepha Alexandra atau Ocha, yang menyampaikan protes terhadap keputusan juri secara santun di hadapan publik.

Menurut Sylvana, sikap Ocha menjadi contoh nyata pelajar yang berani menyuarakan hak dan kebenaran secara terbuka tanpa melanggar etika.

KPAI juga memberikan apresiasi kepada MPR RI yang telah menonaktifkan juri dan pembawa acara terkait polemik tersebut. Selain itu, perhatian publik terhadap kasus ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperbaiki sistem penjurian kegiatan pendidikan nasional.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan final LCC Empat Pilar Kalbar akan digelar ulang dengan melibatkan pihak independen. Keputusan itu diambil usai muncul kritik publik terkait dugaan ketidakadilan dalam penilaian babak final.

Kasus ini viral di media sosial setelah terjadi perdebatan terkait pemberian poin dan pengurangan nilai dalam sesi rebutan antar peserta.*

(d/dh)

Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan sejumlah daerah yang masuk dalam rencana pembangunan kota baru tersebut antara lain Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, hingga Kubu Raya.

Baca Juga:

• Menlu Sugiono Bawa Isu Palestina hingga Gugurnya Pasukan UNIFIL ke Pertemuan BRICS di India

Kota satelit tersebut nantinya tidak hanya menyediakan rumah rakyat, tetapi juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti sarana pendidikan, tempat ibadah, layanan kesehatan, hingga fasilitas olahraga.

Pemerintah juga membuka kemungkinan pembangunan rumah tapak maupun hunian vertikal seperti rumah susun subsidi di kawasan tersebut.

Pelaksana Tugas Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, mengatakan konsep kota baru akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lahan di tiap wilayah.

Saat ini, Kementerian PKP bersama Kementerian ATR/BPN tengah melakukan survei lokasi strategis untuk pembangunan kota baru dan rumah subsidi.

Salah satu lokasi yang telah dipastikan siap dibangun berada di Kabupaten Tangerang dengan luas lahan sekitar 5 hektare.

Selain pembangunan kawasan hunian, pemerintah juga mulai menggandeng sektor perbankan untuk mendukung pembiayaan kredit rumah bagi masyarakat.

Program pembangunan kota satelit tersebut nantinya akan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) sebagai bagian dari solusi mengurangi kepadatan kota besar sekaligus memperluas akses hunian layak dan terjangkau.*

(d/dh)

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan kebijakan menaikkan status jabatan Kapolda Metro Jaya dilakukan untuk menyesuaikan struktur keamanan di wilayah ibu kota.

Baca Juga:

• Kapolda Metro Jaya Naik Pangkat Jadi Komjen, Kapolri Buka Suara

Dengan perubahan tersebut, Kapolda Metro Jaya yang dijabat Asep Edi Suheri kini resmi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi atau Komjen.

Kepastian kenaikan pangkat itu juga dikonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

"Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 tanggal 13 Mei 2026," ujarnya.

Asep Edi Suheri diketahui merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994 dan memiliki pengalaman panjang di bidang reserse serta penegakan hukum.

Sebelum menjabat Kapolda Metro Jaya, Asep pernah menduduki sejumlah posisi strategis seperti Kapolresta Tangerang, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, hingga Wakabareskrim Polri.

Ia sebelumnya ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Pol Karyoto yang mendapat promosi jabatan sebagai Kabaharkam Polri.*

(k/dh)

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B Ambary mengatakan pihak KJRI Jeddah telah mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan pendampingan terhadap para WNI tersebut.

Baca Juga:

• Jelang Puncak Haji, PPIH Arab Saudi Bentuk Satgas Armuzna untuk Pastikan Layanan dan Pengamanan Jemaah

Dari total 19 WNI yang diperiksa, dua orang telah mendapat pembebasan bersyarat. Salah satunya terkait dugaan merekam perempuan Saudi di Masjid Nabawi, sementara satu lainnya terkait kasus penjualan dam.

Yusron menjelaskan, khusus kasus pengambilan video tanpa izin, WNI yang bersangkutan masih diperbolehkan melanjutkan ibadah haji sambil menunggu perkembangan proses hukum.

"KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya," katanya.

Menurut Yusron, proses hukum di Arab Saudi sangat bergantung pada ada atau tidaknya tuntutan dari korban, terutama dalam perkara pidana khusus.

Ia juga menegaskan bahwa status 19 WNI tersebut masih sebagai tertuduh dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Aparat keamanan memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti. Jika belum lengkap, masa penahanan bisa diperpanjang hingga 20 hari," ujarnya.

KJRI Jeddah memastikan akan terus memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak-hak para WNI terpenuhi selama proses pemeriksaan berlangsung.*

(in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Trump usai pertemuannya dengan Xi di Beijing, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• Xi Jinping ke Trump: China dan AS Harus Jadi Mitra, Bukan Rival di Tengah Gejolak Dunia

Trump menyebut pembahasan terkait Iran menjadi salah satu topik penting dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Xi juga memastikan China tidak akan memberikan bantuan peralatan militer kepada Iran.

Sementara itu, Gedung Putih mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan China sepakat Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Konflik terbaru antara AS dan Iran diketahui pecah sejak 28 Februari 2026. Hingga kini kedua negara belum mencapai kesepakatan damai dan baru menyepakati gencatan senjata.

China sendiri dikenal sebagai salah satu sekutu dekat Iran. Beijing sebelumnya mengecam serangan militer AS dan Israel terhadap Iran.

China juga sempat diterpa isu mengirim bantuan senjata kepada Iran selama konflik berlangsung dari Februari hingga April 2026, namun tudingan tersebut telah dibantah pemerintah China.

Pertemuan Trump dan Xi Jinping di Beijing disebut menjadi bagian penting dari upaya meredakan ketegangan global, termasuk menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah dan jalur perdagangan internasional.*

(in/dh)

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya peran BRICS sebagai kekuatan negara berkembang dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Baca Juga:

• RI Akan Ekspor Pupuk ke Australia di Tengah Gejolak Global, Mentan Sebut Stok Nasional Surplus

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungan penuh terhadap Palestina dan penyelesaian konflik melalui solusi dua negara atau two-state solution.

Selain itu, Sugiono juga secara khusus menyoroti gugurnya empat personel peacekeeper Indonesia yang bertugas di misi perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL.

Indonesia meminta adanya akuntabilitas penuh terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

"Keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola global, termasuk sistem perdagangan internasional yang dinilai harus lebih inklusif, terbuka, dan non-diskriminatif.

Pemerintah turut menyatakan dukungan terhadap penguatan New Development Bank (NDB) dan mengungkapkan Indonesia tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung.

BRICS tahun ini berlangsung di bawah keketuaan India dengan tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability".

Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di India.*

(mt/dh)

Sekretaris Jenderal DPP Garda Tipikor Indonesia, Deri Hartono, menilai substansi utama lomba bukan sekadar menentukan juara, melainkan memperkuat pemahaman pelajar terhadap 4 Pilar Kebangsaan.

Baca Juga:

• SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Final Ulang LCC Empat Pilar, MPR Buka Suara

Polemik mencuat setelah hasil final memperlihatkan Group C dari SMAN 1 Pontianak harus puas sebagai runner up usai kalah 20 poin dari Group B SMAN 1 Sambas.Dalam hasil akhir, Group B memperoleh 90 poin, sedangkan Group C mengantongi 70 poin.

GTI menilai perbedaan keputusan juri terhadap jawaban yang dianggap serupa menjadi pemicu utama kontroversi. Pada babak rebutan, Group C disebut mendapat pengurangan nilai minus 5, sementara jawaban serupa dari Group B justru memperoleh tambahan poin plus 10.

Menurut Deri, solusi mengulang perlombaan bukan langkah yang tepat karena dinilai hanya menghabiskan waktu dan anggaran penyelenggaraan.

"Koreksi yang adil adalah menganulir minus 5 untuk Group C, lalu memindahkan atau menambahkan poin 10 yang diberikan kepada Group B kepada Group C," katanya.

Ia juga menyoroti dampak psikologis terhadap para peserta akibat polemik yang berkepanjangan. Menurutnya, para pelajar seharusnya mendapatkan kepastian dan rasa keadilan setelah mengikuti kompetisi tersebut.

Deri berharap evaluasi ini menjadi momentum pembenahan sistem penjurian agar kegiatan serupa ke depan berlangsung lebih transparan, profesional, dan tetap menjaga tujuan utama pendidikan kebangsaan.

Sebelumnya, MPR RI disebut tengah melakukan evaluasi terhadap dewan juri dan meninjau ulang hasil perlombaan yang kini ramai diperbincangkan publik.*

(dh)

BATU BARA — Bank Rakyat Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya sebuah video viral yang memperlihatkan keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan di Unit BRI Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Video tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai komentar dari warganet.kamis 15/5/2026.

Dalam video yang beredar, sejumlah nasabah mengeluhkan sering terjadinya gangguan pada mesin ATM BRI yang berada di kawasan tersebut. Kondisi itu membuat masyarakat kesulitan melakukan transaksi keuangan, terutama pada saat kebutuhan mendesak.

Baca Juga:

• ATM BRI Tanjung Tiram Kerap Rusak, Nasabah Curiga Ada Pembiaran demi Untungkan BRILink

Salah seorang nasabah yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa sekali dengan pelayanan yang diterima saat mencoba meminta penjelasan terkait gangguan ATM tersebut. Ia menilai seorang petugas keamanan atau satpam berinisial FS bersikap tidak profesional dalam melayani nasabah.

"Ketika ditanya baik-baik soal ATM yang sering rusak, satpam itu malah tidak menjawab dan terlihat memfoto saya. Sikap seperti itu membuat kami sebagai nasabah merasa tidak nyaman," ujar nasabah tersebut.

Kekecewaan masyarakat pun semakin memuncak. Nasabah meminta pihak manajemen BRI segera melakukan evaluasi terhadap pelayanan di Unit BRI Talawi, termasuk terhadap oknum petugas keamanan yang dinilai arogan saat berhadapan dengan masyarakat.

Masyarakat berharap pihak BRI tidak menutup mata terhadap keluhan nasabah dan segera memperbaiki kualitas pelayanan, khususnya terkait kestabilan mesin ATM serta etika pelayanan petugas di lapangan. Sebab, sebagai lembaga perbankan milik negara, pelayanan yang ramah, profesional, dan responsif sangat diharapkan oleh masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BRI Unit Talawi terkait viralnya video dan keluhan para nasabah tersebut.*

(dh)

Acara dibuka langsung oleh Ketua KORMI Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi Pemerintah Kecamatan Binjai Kota dan panitia yang telah menggelar turnamen sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Binjai.

Baca Juga:

• INALUM dan Pemkab Humbang Hasundutan Perkuat Garda Terdepan Pencegahan Karhutla Melalui Pemberdayaan Masyarakat

"Kami menargetkan kegiatan truf massal dengan 200 meja pertandingan yang nantinya akan digelar di Lapangan Merdeka dan memperebutkan Piala Wali Kota," ujar Rudi.

Ia berharap seluruh peserta dapat menjaga sportivitas, keamanan, dan kelancaran pertandingan selama turnamen berlangsung.

Sementara itu, Camat Binjai Kota Juanda Sukma mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial antarwarga.

Menurutnya, permainan truf memiliki nilai kebersamaan dan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat lokal.

"Turnamen ini juga diharapkan dapat membangun sinergitas masyarakat di lingkungan dan poskamling yang ada di Kecamatan Binjai Kota," katanya.

Turnamen Truf Gembira diikuti sebanyak 32 tim yang berasal dari perwakilan kelurahan, komunitas, instansi, hingga masyarakat pecinta truf.

Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Ketua IWO Kota Binjai Surya Darma Sitepu serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Binjai.*

(dh)

Wilayah seperti Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Besar, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Bener Meriah hingga Kota Banda Aceh dan Sabang diprediksi berada dalam kondisi berawan.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca Sumut Didominasi Berawan dan Hujan Ringan, Medan hingga Deli Serdang Diguyur Hujan

Suhu udara di wilayah Aceh diperkirakan berada di kisaran 17–33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 46–99 persen.

BMKG menyebut kondisi cuaca tersebut berpotensi berubah secara dinamis terutama pada siang hingga malam hari, sehingga masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan hujan lokal disertai angin kencang di beberapa daerah.

Warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan juga diminta memperhatikan kondisi cuaca demi menghindari risiko gangguan perjalanan akibat hujan.*

(dh)

Wilayah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Toba, Mandailing Natal, Padang Lawas, hingga Kota Sibolga diprediksi berada dalam kondisi berawan dengan suhu udara berkisar 18–31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 57–99 persen.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Didominasi Berawan hingga Hujan Ringan, Warga Diminta Waspada

Suhu udara di wilayah Sumatera Utara diperkirakan berada di kisaran 20–33 derajat Celsius dengan kelembapan cukup tinggi yang berpotensi memicu hujan lokal pada siang hingga malam hari.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan di wilayah rawan genangan dan longsor.*

(dh)

Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi berawan dengan suhu udara 27–28 derajat Celsius serta kelembapan 77–84 persen.

Baca Juga:

• BMKG Prakirakan Cuaca Jawa Barat Didominasi Hujan Ringan hingga Sedang, Warga Diminta Waspada Aktivitas Luar Ruangan

Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan suhu udara 25–30 derajat Celsius serta kelembapan 74–97 persen.

BMKG menyebut kondisi ini menunjukkan adanya potensi cuaca yang relatif labil di wilayah ibu kota, terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca secara tiba-tiba, terutama bagi pengendara dan warga yang beraktivitas di luar ruangan.*

(dh)