Kepala Dinsos Medan Khoiruddin Rangkuti mengatakan hingga Kamis (13/8/2026), jumlah masyarakat yang telah mendaftar baru sekitar 265.000 kepala keluarga (KK). Angka tersebut baru mencapai 35 persen dari total target sebanyak 760.000 KK.

Baca Juga:

• Dari 5 Ribu ke 116 Ribu Followers, Begini Cara Pemko Medan Ubah Citra 'Kota Sejuta Lubang

"Jumlah pendaftar di Kota Medan baru mencapai sekitar 265.000 KK atau 35 persen dari total target sebanyak 760.000 KK. Karena itu, kami mengimbau masyarakat yang belum terdaftar agar segera memanfaatkan sisa waktu yang ada," ujar Khoiruddin saat ditemui di Gedung Legiun Veteran Medan, Kamis (13/8/2026).

Khoiruddin menjelaskan Medan merupakan satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi percontohan atau piloting digitalisasi bansos. Portal Perlinsos dihadirkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sekaligus mempermudah masyarakat mengajukan diri sebagai calon penerima bansos.

Menurutnya, sistem tersebut juga memangkas sejumlah tahapan birokrasi dalam proses pengajuan bantuan sosial.

Sebelumnya, pengajuan bansos mengacu pada Permensos Nomor 33 Tahun 2023. Warga yang ingin diusulkan harus melalui musyawarah kelurahan, penandatanganan berita acara, penginputan data oleh operator SIKS-NG di kelurahan hingga pengesahan kepala daerah sebelum data dikirim ke Kementerian Sosial.

"Lewat portal Perlinsos ini, prosesnya dipangkas sehingga sangat cepat dan tanggap. Begitu warga mendaftar, sistem akan langsung memberikan respons awal apakah yang bersangkutan layak menerima bantuan atau tidak, untuk kemudian data tersebut diolah lebih lanjut," jelasnya.

Dinsos Medan menyediakan dua jalur pendaftaran Perlinsos, yakni melalui agen Perlinsos dan secara mandiri menggunakan aplikasi.

Untuk pendaftaran melalui agen, Dinsos Medan telah menyiagakan sekitar 5.080 agen yang tersebar di berbagai wilayah. Agen tersebut terdiri dari pegawai Dinsos, camat, lurah, kepala lingkungan (kepling), Ketua Tim Penggerak PKK Lingkungan hingga kelompok Dasawisma.

"Masyarakat bisa mendatangi agen-agen tersebut untuk mendapatkan bantuan dalam proses pendaftaran," katanya.

Sementara itu, warga yang ingin mendaftar secara mandiri dapat mengunduh aplikasi portal Perlinsos dan melakukan pendaftaran menggunakan telepon seluler masing-masing.

Namun, pendaftaran mandiri mensyaratkan warga terlebih dahulu mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aktivasi IKD dapat dilakukan melalui kantor kelurahan, kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Medan.

Khoiruddin menegaskan pendataan melalui Perlinsos penting bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah pada 2027. Data tersebut nantinya menjadi basis data calon penerima sejumlah program bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI APBN).

"Informasi resmi dari pusat, batas akhir pendaftaran adalah 31 Agustus 2026. Kami berharap masyarakat bergerak cepat, baik dengan mendatangi agen di kelurahan atau kecamatan maupun mendaftar secara mandiri, agar tidak terlewat dari basis data bansos 2027," pungkasnya.* (dh)

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap saat mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam acara Temu Ramah dan Silaturahmi bersama LVRI Medan di Gedung LVRI Medan, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Cuma Isi Perut, Wali Kota Medan Ingin Program MBG Gerakkan UMKM dan Buka Lapangan Kerja

Ia menilai perhatian kepada veteran tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial dan silaturahmi. Pemerintah, kata dia, harus memikirkan dukungan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan para veteran.

"Pertemuan-pertemuan seperti ini harusnya ada hibah untuk mereka, bukan sekadar silaturahmi, foto-foto, pulang. Kita harus pikirkan mereka ini supaya orang-orang yang berjuang untuk Indonesia ini bisa bermanfaat," ujar Zakiyuddin.

Zakiyuddin mengatakan persoalan dana hibah tersebut akan dibahas bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan. Ia meminta dukungan untuk LVRI dikaji kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

"Nanti akan saya panggil Pak Kaban Kesbangpol. Ini veteran-veteran adalah pejuang yang memperjuangkan Indonesia hingga kita bisa merdeka. Jangan sampai hal hibah ini dilupakan," katanya.

Selain dana hibah, Zakiyuddin meminta Dinas Sosial Kota Medan mencari bentuk dukungan lain bagi para veteran. Hal itu dinilai penting karena sebagian besar veteran telah lanjut usia dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membuka usaha.

"Nanti akan saya tanya Dinas Sosial bagaimana caranya. Apakah kita buat usaha supaya bisa mensubsidi ke sini, apakah ada bantuan-bantuan selanjutnya. Dinas Sosial yang memikirkan," jelasnya.

Menurut Zakiyuddin, para veteran berhak mendapatkan perhatian yang layak atas perjuangan yang telah diberikan. Ia juga mengingatkan agar kegiatan bersama veteran tidak berhenti pada acara seremonial.

"Orang yang berjuang untuk Indonesia ini harus kita pikirkan. Jangan pula orang yang berjuang, tetapi orang yang tidak berjuang yang menikmati hasilnya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua LVRI Kota Medan Gusmiyadi mengajak seluruh anggota veteran untuk menjaga nama baik organisasi sekaligus mendukung program Pemko Medan yang dipimpin Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.

Gusmiyadi menilai dukungan tersebut layak diberikan sebagai bentuk timbal balik atas perhatian serta dukungan Pemko Medan terhadap kesejahteraan para veteran.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Veteran Nasional yang jatuh pada 10 Agustus 2026 sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Khoiruddin, kegiatan tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mempererat silaturahmi sekaligus mewariskan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan veteran kepada generasi penerus.

Kedua, kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghormatan Pemko Medan kepada para veteran serta keluarga besar pahlawan. Ketiga, kegiatan itu menjadi ungkapan terima kasih atas pengorbanan para veteran yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan.

Khoiruddin menambahkan, keberlanjutan kegiatan bersama veteran diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk nyata penghormatan dan kepedulian pemerintah terhadap para pejuang kemerdekaan.

Kegiatan silaturahmi tersebut mengusung tema Hari Veteran Nasional 2026, "Veteran Menjadikan Jiwa Obor Inspirasi Indonesia Maju", serta tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."* (dh)

Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemda sesuai Perpres Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Rakor tersebut digelar secara daring dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Stunting di Medan Tinggal 0,11 Persen, Wali Kota Minta PKK Terus Perkuat Program Kesehatan

"Keberadaan SPPG harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari penjual UMKM, pedagang lokal, hingga penyerapan tenaga kerja di sana," ujar Rico Waas.

Selain memastikan program berjalan optimal, Rico meminta ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan MBG terus dipantau. Dia menginstruksikan dinas terkait untuk mengecek stok pangan setiap hari.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk program MBG harus diikuti dengan peningkatan produksi dari produsen lokal. Pemko Medan tidak ingin hanya mengandalkan pasokan yang tersedia saat ini.

"Saya sudah sampaikan ke Dinas Ketahanan Pangan setiap harinya untuk melihat bagaimana kondisi dari stok bahan pangan kita. Untuk sampai saat ini masih terus terjaga dengan baik. Dan apabila memang demand-nya semakin lama semakin tinggi, otomatis produksinya itu kita dorong bisa lebih tinggi lagi," katanya.

Rico menambahkan pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan juga terus dilakukan. Pemko Medan melibatkan Dinas Pendidikan serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Sumatera Utara dan Koordinator Wilayah Medan.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas berbagai kendala teknis yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.

"Dinas Pendidikan juga melakukan pengawasan. Itulah kenapa tadi Pak Kepala BGN menyampaikan bagaimana pemerintah daerah bersama BGN bisa duduk bersama untuk mengatasi permasalahan yang selama ini masih menjadi kendala," jelas Rico.

Dalam rapat tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Dia menekankan MBG bukan sekadar program pembagian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang terhadap sumber daya manusia Indonesia.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus kecerdasan anak-anak Indonesia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan MBG.

Tito juga menyampaikan wacana penambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk membantu daerah dengan kemampuan fiskal rendah dalam mengelola belanja pegawai PPPK.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemko Medan berharap pelaksanaan MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal.* (dh)

Peringatan HKG PKK tersebut digelar di Gedung PKK Medan Petisah, Kamis (13/8/2026). Kegiatan turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas, Staf Ahli PKK Ny Martinijal Zakiyuddin Harahap, jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, serta pengurus TP PKK Kota Medan.

Baca Juga:

• Eks Persib Bandung Akram Albar Gabung PSMS Medan, Skuad Kini Genap 25 Pemain

Karena itu, dia meminta TP PKK Kota Medan menyusun program kerja yang lebih terarah, terukur dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Program tersebut juga diminta dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Bappeda agar dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan.

"Kami ingin menguatkan fungsi PKK ke depannya. Siapkan sistem kerja dan program kerja yang makin mantap. Mari bawa rencana program ke Bappeda agar kita siapkan program PKK yang lebih luar biasa di tahun mendatang. Kami akan full support," kata Rico.

Rico juga menyoroti pentingnya penguatan program kesehatan, khususnya pemberian ASI eksklusif dan pencegahan stunting.

Berdasarkan data yang diterima Pemko Medan, cakupan ASI eksklusif hingga triwulan II 2026 mencapai 80,54 persen. Sementara itu, dari 107.143 balita yang ditimbang pada Juni 2026, tercatat 104 balita mengalami stunting dengan prevalensi 0,11 persen.

Menurut Rico, upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan gizi ibu serta edukasi mengenai pola makan sehat.

Dia juga meminta setiap kelompok kerja (pokja) PKK mengoptimalkan perannya. Program tersebut mencakup penguatan nilai Pancasila dan gotong royong, pendidikan, pemberdayaan UMKM keluarga, hingga kampanye pangan sehat dan penggunaan produk lokal.

"Harapan saya bagaimana di dalamnya ada sentuhan yang lebih mendalam kepada ibu-ibu. Sentuhan humanisme kita diperkuat, lebih dekat lagi dengan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas mengatakan peringatan HKG PKK ke-54 menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan gerakan PKK sekaligus memperkuat komitmen agar organisasi tersebut semakin aktif, inovatif dan adaptif.

"Selama 54 tahun, PKK telah menjadi bagian penting dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Karena itu, mari kita jadikan keluarga sebagai pusat perubahan dan kader PKK sebagai penggeraknya," kata Airin.

Airin menilai keberhasilan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK membutuhkan kolaborasi antara Pemko Medan, OPD, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.

Dia juga mendorong para kader untuk terbuka terhadap perkembangan teknologi, kreatif dalam berkomunikasi, membangun jejaring serta melibatkan generasi muda.

Peringatan HKG PKK ke-54 berlangsung meriah. Suasana semakin semarak saat Airin melakukan pemotongan tumpeng dan kue. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan momen Rico Waas dan Airin bernyanyi bersama di hadapan para kader.

Airin mengajak seluruh kader menjaga kekompakan dan semangat gotong royong agar PKK dapat terus memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

"Selamat HKG PKK ke-54. Kuatkan 10 Program Pokok PKK, laksanakan Asta Cita, wujudkan Indonesia Emas 2045," ucap Airin.

Dalam kegiatan tersebut juga diumumkan para pemenang berbagai lomba dalam rangka HKG PKK ke-54.

Untuk Lomba Tertib Administrasi PKK, Juara 1 diraih Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Juara 2 Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, dan Juara 3 Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Kemudian pada Lomba PAAR, Juara 1 diraih Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Juara 2 Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, dan Juara 3 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.

Untuk Lomba UP2K PKK, Juara 1 diraih Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas. Juara 2 Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, dan Juara 3 Kelurahan PB Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur.

Sementara itu, Lomba HATINYA PKK dimenangkan Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur. Juara 2 diraih Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, dan Juara 3 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.

Sedangkan untuk Lomba IVA Test, Juara 1 diraih Kecamatan Medan Deli, Juara 2 Kecamatan Medan Polonia, dan Juara 3 Kecamatan Medan Selayang.* (dh)

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan kedua tersangka berinisial RES dan AK ditangkap pada Rabu (12/8/2026). Keduanya kini ditahan selama 20 hari di Rutan Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• BNN Tangkap Buronan Kasus Sabu 92 Kg Bos Gendut, Sita Uang Rp1,2 Miliar dan Aset Rp39,9 Miliar

Iman menjelaskan tersangka RES berperan sebagai pembawa acara atau MC yang diduga berinteraksi dengan pengunjung di depan booth. Dalam kejadian tersebut, tersangka M kemudian melafalkan surah Ad-Dhuha melalui pengeras suara.

Sementara itu, tersangka I dan AK diduga memberikan tantangan kepada pengunjung untuk melafalkan surah Al-Ikhlas dan Ad-Dhuha dengan imbalan berupa sebotol minuman beralkohol.

"Sementara itu, proses hukum terhadap dua tersangka lainnya terus dilakukan sesuai prosedur," ujar Iman.

Dalam penyidikan kasus tersebut, polisi telah memeriksa lima orang saksi. Mereka berasal dari pihak pengelola kawasan, penyelenggara acara, serta pihak-pihak yang berada di lokasi kejadian.

Polisi juga telah menyita lima flash disk yang berisi rekaman digital terkait peristiwa tersebut sebagai barang bukti.

Keempat tersangka dijerat Pasal 300 dan/atau Pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penyelenggara Kecam Kejadian

Pihak penyelenggara The Sounds Project turut angkat bicara mengenai kejadian tersebut. Mereka mengecam tindakan yang menjadikan agama sebagai bagian dari tantangan atau promosi produk.

"Kami sebagai penyelenggara acara turut merasa marah, kecewa, dan mengecam perilaku tersebut. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah, membenarkan perilaku yang menjadikan agama sebagai bahan challenge atau promosi produk dalam bentuk apa pun," kata The Sounds Project melalui akun Instagram resminya.

Penyelenggara menegaskan aktivitas tersebut tidak sesuai dengan arahan maupun persetujuan The Sounds Project. Mereka juga telah menegur pihak sponsor dan meminta kasus tersebut diselesaikan hingga tuntas.

The Sounds Project menyatakan akan mengawal proses hukum serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kejadian tersebut. Evaluasi juga akan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Newport Minta Maaf

Direktur Newport, Handoko Sasongko, sebelumnya juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang berlangsung di booth Newport dalam festival musik The Sounds Project pada Minggu (9/8/2026).

Handoko menegaskan aktivitas tersebut bukan merupakan program, konsep promosi, maupun challenge yang dibuat atau direncanakan oleh pihak Newport.

"Sehubungan dengan beredarnya video di booth Newport pada gelaran festival musik The Sounds Project, Minggu (9/8), Newport menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat muslim, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Indonesia atas kejadian yang menimbulkan ketidaknyamanan, rasa terluka, dan kegaduhan yang terjadi," ujar Handoko.

Menurutnya, aktivitas tersebut muncul secara spontan dari pengunjung yang berada di lokasi. Newport juga mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan sehingga kejadian tersebut tidak segera ditangani.

"Newport sangat menyesalkan bahwa situasi tersebut tidak ditangani sebagaimana mestinya pada saat kejadian. Kami menyesal adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap pengunjung yang bisa mengambil alih mik dari MC di lapangan," tuturnya.

Newport menyatakan menghormati nilai-nilai agama serta sensitivitas yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Perusahaan menegaskan penghormatan terhadap nilai tersebut menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan dan interaksinya dengan masyarakat.* (d/dh)

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus mengatakan sedikitnya 265 murid dari tiga sekolah SMA/SMK mengalami gejala keracunan. Ketiga sekolah tersebut yakni SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, dan SMK Swasta Bersama.

Baca Juga:

• Siswa SMAN 1 Berastagi Diduga Keracunan usai Santap MBG, Proses Evakuasi Masih Berlangsung

Dengan demikian, total sementara terdapat 265 murid SMA dan SMK yang mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.

Menurut Zulkarnain, menu yang dibagikan kepada para murid terdiri atas sayur kol, wortel, dan gulai ikan dencis. Dugaan sementara, ikan dencis menjadi salah satu makanan yang memicu munculnya gejala pada para siswa.

"Kalau menunya tadi saya lihat itu, sayurnya sayur kol ya, wortel sama kol, kemudian ikannya dencis, gulai, diperkirakan itu dari ikan dencis itu perkiraan sementara itu dari siswa," ujarnya.

Gejala yang dialami para murid awalnya berupa rasa gatal pada bagian mulut setelah makanan disantap. Sejumlah siswa kemudian mengalami gatal pada kulit hingga sesak napas.

"Makanya gejala awal itu langsung mulutnya gatal-gatal, getir gitu, baru ada yang ke kulitnya gatal dan apa namanya, sesak," jelas Zulkarnain.

Tak hanya siswa SMA dan SMK, dugaan keracunan juga dialami murid dari dua sekolah SMP, yakni SMP Negeri 3 Kabanjahe dan SMP Swasta Bersama.

Zulkarnain mengatakan kedua sekolah tersebut juga mendapatkan makanan dari dapur SPPG yang sama.

"SMP pun ada (keracunan) karena dapurnya sama, punya Kodim, tapi data siswanya belum bisa dapat kalau yang SMP," katanya.

Para murid yang mengalami gejala kemudian dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan. Ratusan siswa tersebut tersebar di empat rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

"Sebenarnya kalau kondisinya stabil semua di rumah sakit, cuma karena panik aja tadi di awal," tutur Zulkarnain.

Sebelumnya, informasi mengenai dugaan keracunan mencuat setelah sejumlah murid SMAN 1 Berastagi mengalami gejala seusai menyantap MBG. Proses evakuasi para siswa saat itu masih berlangsung.

Zulkarnain membenarkan adanya kejadian tersebut, namun belum dapat memberikan informasi secara lengkap karena proses evakuasi masih dilakukan.

"Ini sedang evakuasi, nanti saya share informasi, sedangkan kita evakuasi di sini," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumut Agung Kurniawan juga mengaku telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut. Dia dalam perjalanan dari Medan menuju Karo untuk mengecek kondisi di lapangan.

"Informasinya seperti itu, tapi ini kita sedang menuju ke sana untuk cek keadaan sebetulnya," kata Agung.

Agung belum dapat memastikan jumlah keseluruhan murid yang mengalami dugaan keracunan. Pendataan masih dilakukan dengan melihat jumlah korban yang mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun puskesmas.

"Nanti kalau udah ada data ril, data ril harus kita lihat jumlah di rumah sakit atau Puskesmas," pungkasnya.* (ds/dh)

Sultan menyampaikan hal tersebut setelah meninjau gladi bersih rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di ruang sidang paripurna Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• "Insya Allah Hadir," Jokowi Pastikan Datang ke Sidang Tahunan MPR dan Upacara HUT RI

"Memang sidang bersama ini juga kita sudah batasi, tidak akan ada lagi nanti hal-hal seperti lagu-lagu yang akan memancing suasana menjadi seperti ada hiburan seperti itu," kata Sultan.

Sultan berharap Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Terlebih, agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dia mengakui akan ada lagu yang ditampilkan dalam rangkaian acara. Namun, lagu yang dipilih nantinya akan lebih menonjolkan unsur nasionalisme dan perjuangan.

"Jadi sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh panitia, lagu juga yang akan ditampilkan adalah lagu-lagu yang nasionalisme, perjuangan, sehingga menghindari gerakan-gerakan yang akan nanti memancing," ujarnya.

Menurut Sultan, pemilihan lagu tersebut merupakan salah satu bentuk antisipasi agar suasana sidang tetap sesuai dengan karakter acara kenegaraan dan tidak menimbulkan persepsi berlebihan di tengah masyarakat.

"Dalam tanda kutip, seakan-akan bernuansa seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Itu juga bagian dari antisipasi agar publik juga tidak melihat itu berlebihan," pungkasnya.

Sebelumnya, aksi sejumlah anggota dewan yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR 2025 sempat menjadi sorotan publik. Tahun ini, pihak penyelenggara memastikan rangkaian acara dikemas lebih khidmat dengan mengedepankan nuansa nasionalisme.* (oz/dh)

Kuasa hukum Dokter Tifa, Abdullah Al Katiri, mengatakan agenda persidangan besok akan memasuki tahap pembuktian dari pihak pemohon. Timnya akan membawa sejumlah dokumen dan menghadirkan saksi serta ahli untuk mendukung permohonan praperadilan.

Baca Juga:

• Banyak Informasi Simpang Siur, DPR Minta Kasus Kematian Sutrimo Diusut Transparan dan Ilmiah

Salah satu bukti yang akan diajukan adalah putusan sela dari Majelis Hakim PN Jakarta Timur yang menangani perkara terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Abdullah menilai putusan sela tersebut dapat menjadi bukti untuk memperkuat dalil pihaknya dalam perkara praperadilan. Menurut dia, dalam pertimbangan putusan tersebut tidak terdapat perintah hakim kepada jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan yang berkaitan dengan Pasal 75 ayat 4.

"Kami bukti ada, ya putusan pengadilan, lalu saksi-saksi yang hadir di dalam persidangan itu," ujarnya.

Selain dokumen dan saksi, tim hukum Dokter Tifa juga menyiapkan rekaman suara yang disebut berasal dari pemberitaan media saat persidangan berlangsung. Rekaman tersebut disimpan dalam sebuah flash disk.

"Bahkan kami ada bukti flash disk dari media sebenarnya, itu rekaman suara pada waktu hakim memberikan pertimbangan itu, supaya hakim ini lebih yakin memang hakim tidak menggunakan kewenangannya," kata Abdullah.

Sementara itu, terkait ketidakhadiran Dokter Tifa dalam persidangan praperadilan sebelumnya, Abdullah mengatakan kliennya tidak diwajibkan hadir secara langsung karena permohonan yang diajukan tidak menguji aspek formil tertentu.

Menurutnya, kehadiran dalam persidangan praperadilan dapat diwakili oleh tim kuasa hukum. Ia juga membantah anggapan bahwa Dokter Tifa sengaja tidak menghadiri persidangan pokok perkara di PN Jakarta Timur.

Abdullah menjelaskan Dokter Tifa sebenarnya berniat hadir dalam persidangan, tetapi terlambat karena terjebak kemacetan akibat kecelakaan lalu lintas.

"Karena hakim itu menepatkan dimulainya sidang jam 9, sedangkan Dokter Tifa masih OTW, ada kecelakaan di jalan, ada truk kebalik," jelasnya.

Dia mengatakan Dokter Tifa tetap datang ke pengadilan meski persidangan telah dimulai. Menurut Abdullah, keterlambatan tersebut bukan berarti kliennya tidak memiliki iktikad untuk menghadiri persidangan.

Sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan tersebut akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon pada Jumat (14/8/2026).* (oz/dh)

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• 'Rumahnya Cuma Gubuk, Tapi Masih Tersenyum,' Prabowo Bicara Keramahan di Balik Kemiskinan Rakyat

"Kalau masih ada yang pakai motor bensin, ya rasakan sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibanding motor bensin penghematan minimal 50 persen. Pengeluaran kalian sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan peralihan ke kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya. Menurutnya, penggunaan kendaraan ramah lingkungan juga menjadi bagian dari perubahan sistem transportasi dunia.

Ia menyinggung kebijakan lingkungan di sejumlah kota besar dunia yang mulai membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil.

"Karena ini sudah kebutuhan dunia, ada yang namanya carbon tax. Di kota besar seperti Beijing, tidak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning saja, masih nekat gandrung dengan motor bensin," ujarnya.

Untuk mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik, pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan. Salah satunya berupa penurunan bunga cicilan serta kemudahan uang muka atau down payment (DP).

Prabowo bahkan mengatakan pemerintah akan mengupayakan pembelian motor listrik dapat dilakukan tanpa DP.

"Tadi kita bicarakan, Menkeu tidak akan suka, tapi you di ujungnya juga akan suka. Kita akan turunkan bunga cicilan untuk rakyat. Kita usahakan tidak pakai DP," kata Prabowo.

Pemerintah juga menyiapkan skema tukar tambah bagi masyarakat yang masih memiliki motor berbahan bakar bensin. Dengan skema tersebut, masyarakat dapat menyerahkan kendaraan lamanya untuk mendapatkan motor listrik baru dengan tambahan biaya tertentu.

"Tenang saja, kita juga ada skema-skema. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, kita pikirkan bagaimana bisa tukar tambah. Kau setor motor lama, dapat motor baru. Ya, tambah sedikitlah," ujar Prabowo.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Prabowo menyebut pembangunan fasilitas produksi mobil listrik nasional tengah dilakukan di kawasan Subang, Jawa Barat.

Menurutnya, pemerintah menargetkan produksi mobil listrik nasional dapat dilakukan secara besar-besaran paling lambat pada 2028.

"Subang di KM 84. Ada kompleks besar dibangun mobil listrik Indonesia. Kita berharap paling lambat 2028 sudah produksi besar-besaran," tegasnya.

Pengembangan kendaraan listrik nasional tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga memberikan pilihan transportasi dengan biaya operasional yang lebih rendah bagi masyarakat.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Motor Listrik Nasional (Molinas) dan ekosistem pendukungnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Contoh Beijing, Prabowo Singgung Wacana Carbon Tax bagi Pengguna Motor Bensin

Menurut Prabowo, keramahan merupakan salah satu karakter yang melekat pada masyarakat Indonesia. Ia menyebut sifat tersebut seolah menjadi bagian dari DNA bangsa Indonesia.

Namun, Prabowo menilai keramahan tersebut terkadang justru dipandang sebagai kelemahan oleh bangsa lain. Ia menyebut Indonesia sempat dianggap sebagai negara yang terlalu lunak dalam menghadapi berbagai persoalan.

"We are considered the soft state," ujar Prabowo.

"Kita dianggap sebagai negara yang lemah. Kita kadang-kadang lambat untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan di kita," lanjutnya.

Prabowo kemudian menyinggung pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Menurut dia, kekayaan alam Indonesia sudah terlalu lama diambil dan diselundupkan sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Ia mengatakan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menjadi negara maju. Karena itu, Prabowo meminta generasi muda memahami sejarah agar Indonesia tidak kembali menjadi korban dari kepentingan bangsa lain.

"Kaum muda, belajarlah sejarah. Bangsa yang tidak mengerti sejarah akan dihukum oleh sejarah. Kalau kita tidak mengerti bagaimana perilaku bangsa-bangsa lain terhadap kita, kita mungkin selalu akan jadi korban," tegasnya.

Prabowo juga menyoroti keberagaman yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa majemuk dengan berbagai suku, agama, serta bahasa daerah.

Meski memiliki banyak perbedaan, Prabowo menilai masyarakat Indonesia tetap mampu hidup berdampingan secara rukun dan tenteram.

"Itu yang banyak bangsa merasa heran dengan kita," ucap Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di tengah agenda pemerintah mendorong kemandirian nasional melalui pengembangan industri dalam negeri, termasuk kendaraan listrik nasional.* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya menerima laporan dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah melalui Kementerian Kesehatan.

Baca Juga:

• Usai Kasus Keracunan, Mendagri Minta Kepala Daerah Permudah Izin Dapur MBG

Menurut Sudaryono, ratusan dapur tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene. Karena itu, BGN memilih menutupnya secara permanen.

"Karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi dan higienisnya tidak layak sehingga kami tutup permanen 504 dapur per tanggal 10 kemarin," ujarnya.

Di sisi lain, Sudaryono menyebut terdapat sekitar 3.000 dapur MBG yang telah mengajukan permohonan penerbitan SLHS. Permohonan tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

Sudaryono menegaskan aspek keamanan dan kebersihan dapur MBG tidak bisa ditawar. Menurutnya, standar sanitasi berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak.

"Manakala dia tidak layak maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita toleransi lagi. Itu terkait SLHS," tegasnya.

BGN pun meminta pemerintah daerah ikut mempercepat proses pemeriksaan dan penerbitan SLHS bagi dapur MBG yang memenuhi persyaratan.

Hal tersebut karena proses pemeriksaan sertifikasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan di daerah. BGN berharap kepala daerah dapat mendorong jajarannya agar proses tersebut berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan standar yang telah ditetapkan.

"Yang melaksanakan adalah dinas kesehatan sehingga kami memohonkan kepada kepala daerah untuk bisa membantu mendorong supaya ini bisa dipercepat," kata Sudaryono.

Penutupan ratusan dapur MBG tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya dari sisi keamanan pangan, sanitasi, dan higiene.* (in/dh)

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Cokroaminoto, Kota Tanjungbalai, Kamis (13/8/2026) siang. Saat kejadian, ketiga pekerja tengah memasang bendera dan mempercantik tugu menggunakan truk operasional crane milik Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Serahkan Santunan ASABRI untuk Keluarga Bripka Kurniadi yang Gugur Diterjang Longsor 2023

Kontak dengan kabel listrik tersebut membuat dua pekerja yang berada di dalam kabin tersengat aliran listrik. Salah seorang korban terpental dan jatuh ke bawah, sedangkan korban lainnya tersangkut di bagian crane.

Operator crane yang berada di bawah juga ikut terkena sengatan listrik. Petugas bersama warga kemudian berupaya mengevakuasi ketiga pekerja dari truk operasional tersebut.

Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Umyl Khairi Yah membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Dia mengatakan ketiga korban memang sedang menjalankan tugas menghias kota menjelang perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Setelah berhasil dievakuasi, ketiga korban langsung dibawa ke RSUD Kota Tanjungbalai untuk mendapatkan pertolongan medis. Mereka menjalani penanganan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Ini murni kecelakaan kerja karena kami mempersiapkan mengindahkan Kota Tanjungbalai. Ketiganya alhamdulillah selamat dan masih diatasi oleh medis," ujar Umyl Khairi.

Hingga Kamis sore, ketiga pekerja masih menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka membutuhkan penanganan lebih lanjut akibat luka yang dialami setelah tersengat aliran listrik.

Pihak terkait masih menangani kejadian tersebut dan memastikan kondisi ketiga pekerja mendapatkan perawatan medis.* (in/dh)

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Siswa SMAN 1 Berastagi Diduga Keracunan usai Santap MBG, Proses Evakuasi Masih Berlangsung

"Otomatis, dari Kemendagri mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis," ujar Tito usai rapat.

Tito menyebut telah ada surat edaran yang mengatur dukungan kepala daerah terhadap program MBG. Salah satu poinnya adalah memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dapur MBG dan penerbitan SLHS.

Dia meminta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan perangkat daerah terkait ikut membantu proses tersebut. Dinas Kesehatan, misalnya, diminta berperan dalam pemenuhan SLHS bagi SPPG.

"Saya juga sudah menyampaikan saya FU dengan SE, di antaranya adalah untuk kepala daerah, seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota ya, memberikan kemudahan masalah perizinan termasuk mengklasifikasikan para perangkat daerahnya yang terkait, dari Dinas Kesehatan, pemenuhan SLHS," kata Tito.

Selain persoalan perizinan, Tito meminta Dinas Pendidikan di masing-masing daerah ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Dinas Pendidikan juga diminta mendata anak-anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Sementara Dinas Kesehatan daerah diarahkan untuk mengawasi pemenuhan SLHS pada SPPG yang beroperasi di wilayah masing-masing.

Tito menilai keberhasilan program MBG juga berkaitan dengan indikator kinerja pemerintah daerah, termasuk upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan menekan angka stunting.

"Karena program bukan hanya untuk meningkatkan gizi, dan mencegah stunting," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya ingin memastikan tidak ada lagi kasus keracunan yang berkaitan dengan program MBG.

Menurut Sudaryono, BGN tengah melakukan perbaikan tata kelola agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih aman dan terkontrol.

"Oleh karena itu, di rapat koordinasi ini kami secara khusus itu kira-kira kalau diintisari-kan adalah kami BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah, termasuk juga masyarakat umum, dan khusus lagi adalah orang tua siswa yang ada di sekolah masing-masing," kata Sudaryono.

Kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, dan sejumlah instansi terkait diharapkan dapat memperkuat pengawasan program MBG sekaligus memastikan makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.* (in/dh)

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG sebelumnya ditutup di level 6.373,85. Pada perdagangan hari ini, indeks sempat dibuka di level 6.388,23 dan menyentuh posisi tertinggi 6.390,33.

Baca Juga:

• Di Tengah Won Korea dan Mata Uang Asia Tertekan, Rupiah Justru Bertahan Stabil di Rp17.877

Aktivitas perdagangan saham juga cukup ramai. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp13,56 triliun dengan volume perdagangan 26,62 miliar saham. Frekuensi transaksi mencapai sekitar 1,9 juta kali.

Mayoritas saham berada di zona merah. Sebanyak 186 saham menguat, 474 saham melemah, sementara 303 saham lainnya bergerak stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp11.050 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar menjadi pemberat utama IHSG. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memberikan tekanan terbesar dengan kontribusi negatif 7,48 poin.

Selanjutnya, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menekan IHSG sebesar 7,14 poin. Kemudian PT Barito Pacific Tbk (BRPT) berkontribusi negatif 5,25 poin, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) 3,93 poin, dan PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) sebesar 3,40 poin.

Di tengah tekanan pasar, beberapa saham masih mampu memberikan kontribusi positif terhadap IHSG. PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) menjadi penopang terbesar dengan kontribusi 1,91 poin.

Disusul PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) sebesar 1,56 poin, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) 1,04 poin, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebesar 0,75 poin.

Dari sisi sektoral, pergerakan IHSG juga cukup beragam. Sektor properti menguat 0,24% dan teknologi naik 0,08%.

Sementara itu, sektor bahan baku menjadi sektor dengan pelemahan paling dalam, yakni 3,18%. Sektor utilitas turun 2,62%, energi melemah 1,28%, konsumer non-primer terkoreksi 1,12%, dan sektor industri turun 1,01%.

Sektor keuangan juga melemah 0,74%, sedangkan sektor kesehatan turun 0,33%.

Tekanan terhadap IHSG terjadi setelah MSCI mengumumkan hasil review Agustus. Dalam keputusan tersebut, tidak ada saham Indonesia yang ditambahkan ke MSCI Global Standard Indexes.

Sebaliknya, GOTO dikeluarkan dari MSCI Indonesia Investable Market Index. Sementara CPIN turun kelas dari Global Standard ke Global Small Cap. Sebanyak sembilan saham lainnya juga dikeluarkan dari MSCI Global Small Cap Indexes.

Perubahan tersebut baru berlaku setelah perdagangan ditutup pada 31 Agustus 2026. Dengan demikian, pelemahan IHSG hari ini belum sepenuhnya dapat dikaitkan dengan arus dana rebalancing secara aktual.

Namun, pasar mulai merespons keputusan MSCI dan mengantisipasi penyesuaian portofolio menjelang tanggal efektif perubahan indeks.

Tekanan juga terlihat dari aksi jual investor asing. Berdasarkan data Stockbit Sekuritas pada perdagangan sesi I, investor asing mencatatkan pembelian sebesar Rp1,78 triliun, sedangkan penjualan mencapai Rp2,96 triliun.

Dengan demikian, investor asing membukukan net sell Rp1,18 triliun pada sesi tersebut.* (cn/dh)

Pergerakan rupiah tersebut terjadi di tengah tekanan terhadap mayoritas mata uang Asia. Rupiah tercatat menjadi salah satu mata uang kawasan yang relatif stabil terhadap dolar AS.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah Tipis ke Rp17.878 per Dolar AS Saat Mata Uang Asia Menguat, Ada Apa?

Dolar Singapura juga tercatat melemah 0,02%, sedangkan yuan China turun tipis 0,003% terhadap dolar AS.

Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia justru mampu menguat. Dolar Taiwan naik 0,29%, yen Jepang menguat 0,02%, sementara dolar Hong Kong naik 0,01%.

Stabilnya rupiah terjadi ketika indeks dolar AS berada di level 99,96. Angka tersebut turun dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya yang berada di level 100,01.

Pergerakan rupiah juga berlangsung di tengah tekanan terhadap pasar saham Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 85,676 poin atau 1,34% ke level 6.288,173.

Pada awal perdagangan, IHSG berada di level 6.388,234. Indeks sempat menguat hingga 6.390,329 sebelum tekanan jual membuat pergerakan IHSG berbalik arah.

IHSG kemudian menyentuh level terendah di 6.281,572. Hingga pukul 15.28 WIB, volume perdagangan saham tercatat mencapai 24,725 miliar saham dengan nilai transaksi Rp11,509 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.724.346 kali.

Sebanyak 157 saham tercatat menguat, sementara 471 saham melemah dan 163 saham lainnya bergerak stagnan.

Dengan kondisi tersebut, rupiah mampu mempertahankan level penutupannya meski sebagian besar mata uang Asia berada dalam tekanan terhadap dolar AS.* (k/dh)

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam praktik manipulasi pelaporan ekspor produk bubur kertas atau pulp yang berujung pada pengurangan kewajiban pajak.

Baca Juga:

• Praperadilan Sempat Ditolak di Jaksel, Lodewyk Pusung Coba Lagi Gugat Status Tersangka di Jakpus

1. Produk Dissolving Pulp Diduga Dilaporkan sebagai Paper Grade Pulp

Modus yang diduga dilakukan berkaitan dengan under invoicing, yakni pelaporan harga jual lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.

PT TPL diduga melaporkan produk ekspor sebagai Paper Grade Pulp atau Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP). Padahal, menurut penyidik, produk yang dikirim memiliki karakteristik sebagai Dissolving Pulp (DP).

BHKP merupakan bahan baku berbagai produk kertas seperti HVS, buku, hingga tisu. Sementara Dissolving Pulp merupakan produk dengan nilai lebih tinggi yang banyak digunakan dalam industri tekstil, termasuk rayon, dan industri kimia.

"Padahal secara karakteristik kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut merupakan produk Dissolving Pulp. Di sini HS (Harmonized System) code-nya sudah berubah," kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).

Penyidik menduga pelaporan produk dengan nilai yang lebih rendah tersebut dilakukan untuk menekan nilai penjualan yang tercatat. Dampaknya, pajak badan yang dibayarkan kepada negara juga menjadi lebih kecil.

2. Dua Supervisor Pemeriksaan Pajak Jadi Tersangka

Kejagung menetapkan dua supervisor pemeriksaan pajak berinisial BP dan SR sebagai tersangka.

BP diketahui bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak PT TPL untuk tahun pajak 2020 dan 2023. Sementara SR menjadi supervisor pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2024.

Keduanya diduga tidak menjalankan tugas pengawasan sesuai prosedur untuk mengungkap dugaan manipulasi tersebut.

"Tersangka BP dan tersangka SR untuk memenuhi permintaan dari PT TPL yang secara melawan hukum tersebut, tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku supervisor," ujar Saiful.

3. Dua Supervisor Pajak Diduga Menerima Uang

Kejagung juga menemukan dugaan pemberian uang dari pihak PT TPL kepada kedua supervisor pajak tersebut.

Menurut penyidik, pemberian uang dilakukan secara rutin setiap tahun. Uang tersebut diduga diberikan agar pola perhitungan pajak PT TPL diubah sehingga dugaan manipulasi harga ekspor tidak terungkap dalam pemeriksaan.

"Atas perbuatan tersebut para tersangka telah menerima sejumlah uang dari PT TPL. Setiap tahun mereka melakukan pemberian kepada petugas atau tersangka ini untuk merubah pola perhitungan pajak," tutur Saiful.

Kejagung belum mengungkap nominal uang yang diduga diterima kedua tersangka. Penyidik masih mendalami jumlah pemberian tersebut dan menyatakan detailnya akan terungkap dalam proses persidangan.

4. Kerugian Negara Sementara Capai Rp 2 Triliun

Dugaan praktik tersebut disebut berlangsung dalam periode 2008 hingga 2025 dan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

Kejagung menyatakan penghitungan resmi kerugian negara masih dilakukan oleh tim auditor. Namun, berdasarkan hasil penyidikan sementara, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.

"Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor, dan sementara dari hasil penyidikan kami, diperoleh sementara nilai kerugian sebesar Rp 2 triliun," kata Saiful.

Saat ini kedua tersangka telah ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri dugaan aliran uang dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.

Atas dugaan perbuatannya, BP dan SR dijerat dengan ketentuan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* (d/dh)

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan, serta sejumlah pimpinan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja.

Baca Juga:

• Buruh Demo di DPRD Sumut, Desak Outsourcing Dihapus dan Upah Dibuat Layak

Dasco mengatakan proses penyusunan RUU tersebut saat ini telah berjalan melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR. Draf awal yang disiapkan Badan Keahlian DPR terdiri atas 19 bab dan 224 pasal.

"Draf yang disampaikan terdiri atas 19 bab dan 224 pasal. Nanti kalau ada yang kurang, bisa kita tambah dalam pembahasan," kata Dasco.

Sebelumnya, pimpinan DPR juga telah menerima draf usulan dari 18 konfederasi serikat pekerja dan serikat buruh. Draf tersebut kemudian diteruskan kepada Komisi IX DPR untuk menjadi salah satu bahan pembahasan.

Dasco menegaskan DPR masih membuka ruang bagi pekerja dan buruh untuk menyampaikan masukan. Menurutnya, partisipasi tersebut diperlukan agar substansi RUU Ketenagakerjaan dapat mengakomodasi kebutuhan para pekerja.

"Supaya undang-undangnya semakin kaya dan lengkap, dan tentunya supaya bisa lebih menyentuh keperluan pekerja atau buruh. Untuk itu, saya pada hari ini membuka ruang untuk penyampaian masukan dan kemudian kita diskusi," ujarnya.

Dari pihak buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu diatur secara jelas dalam RUU Ketenagakerjaan.

Beberapa di antaranya mencakup persoalan pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, tenaga kerja asing, jam kerja, alih daya, hingga pekerja kontrak.

"Usulan kami tentu masih jauh dari sempurna," kata Said.

Said berharap seluruh masukan dari kelompok buruh dapat saling melengkapi dalam proses pembahasan. Dia juga meminta tenggat waktu yang diberikan MK tidak membuat pembahasan RUU dilakukan secara terburu-buru sehingga mengurangi ruang partisipasi pekerja.

Di sisi lain, Dasco mengatakan DPR siap memfasilitasi dialog apabila terdapat perbedaan pandangan antara serikat pekerja maupun dengan kalangan pengusaha.

"Apabila ada perbedaan di antara para serikat, kita akan selesaikan. Nanti mana yang perbedaan-perbedaan dengan Apindo, kita akan duduk bareng, dan mana yang harus kita sepakati bareng pemerintah, kita juga akan duduk bareng," tutur Dasco.

DPR selanjutnya akan melanjutkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan masukan dari pekerja, buruh, pengusaha, dan pemerintah. Proses tersebut ditargetkan tetap terbuka dan partisipatif hingga menghasilkan aturan baru sesuai putusan MK.* (d/dh)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vahd Nabyl Mulachela mengatakan Indonesia Desk akan ditempatkan di markas Kepolisian Nasional Kamboja. Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno ke Phnom Penh pada akhir Juli 2026.

Baca Juga:

• Utang RI Tembus Rp10.293 Triliun, Menkeu: Masih Aman, Kalah dari Singapura

Nabyl menjelaskan pembentukan Indonesia Desk melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dari kedua negara. Dari Indonesia, instansi yang terlibat antara lain Kemenko Politik dan Keamanan, Kemlu, Kejaksaan Agung, Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tim tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus online scam yang melibatkan WNI di Kamboja. Selain mencegah WNI terlibat dalam aktivitas penipuan daring, Indonesia Desk juga ditujukan untuk membantu WNI yang menjadi korban.

"Ini diharapkan dengan dibentuknya rencana pembentukan ini nanti dapat mempercepat penanganan kasus-kasus penipuan daring, online scam yang melibatkan WNI di Kamboja," ujar Nabyl.

Kerja sama tersebut juga berkaitan dengan keberadaan ribuan WNI yang saat ini berada di fasilitas detensi imigrasi maupun tempat penampungan sementara di Kamboja.

Sebagian WNI tersebut diamankan oleh otoritas setempat karena diduga terlibat aktivitas online scam ataupun pelanggaran keimigrasian lainnya.

Nabyl mengatakan pemerintah Indonesia ingin memastikan proses penegakan hukum terhadap WNI di Kamboja tetap berjalan sesuai ketentuan. Di saat yang sama, Indonesia juga mendorong penerapan hasil konferensi internasional mengenai pemberantasan online scam.

"Karena itu kita ingin untuk memastikan agar proses penegakan hukum yang berlangsung di sana meskipun berjalan juga tetap sejalan dengan upaya kita untuk menegakkan hasil-hasil dari konferensi internasional tentang anti online scam," tuturnya.

Pembentukan Indonesia Desk diharapkan memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait Indonesia dengan pihak Kamboja dalam menangani kejahatan penipuan daring lintas negara.* (d/dh)

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Motor Listrik Nasional (Molinas) di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Sempat Ambruk Diterjang Banjir Bandang, Jembatan Merah Putih Bireuen Kini Kembali Terhubung

"Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing enggak bisa motor bensin masuk," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo belum menjelaskan secara gamblang apakah pajak karbon akan diterapkan di Indonesia. Dia hanya memberikan peringatan kepada masyarakat yang masih menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin.

"Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin ya," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah disebut tengah menyiapkan berbagai skema untuk memudahkan masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.

Salah satu opsi yang disiapkan adalah program tukar tambah kendaraan. Masyarakat yang sudah memiliki motor bensin nantinya dapat menukarkan kendaraan lamanya untuk mendapatkan kendaraan listrik dengan tambahan biaya tertentu.

"Tapi tenang aja kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah ya kan," tutur Prabowo.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik sekaligus membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.* (d/dh)

Kedatangan Akram dan Pramoedya diumumkan melalui akun Instagram resmi PSMS Medan pada Kamis (13/8/2026). Keduanya diproyeksikan untuk memenuhi slot pemain U-21.

Baca Juga:

• PSMS Medan Kalah 0-1 dari Persebaya di Piala Presiden 2026, Ini Evaluasi Eko Purdjianto

Meski masih berusia muda, PSMS menilai kedua pemain tersebut bukan sekadar didatangkan untuk memenuhi regulasi. Akram dan Pramoedya disebut telah memiliki pengalaman bermain dan siap bersaing bersama tim.

"Akram dan Pram datang dengan penuh pengalaman dan siap tampil untuk berjuang bersama," lanjut keterangan PSMS.

Pramoedya merupakan pemain kelahiran 2006 yang berposisi sebagai gelandang serang. Sementara itu, Akram yang juga lahir pada 2006 berposisi sebagai gelandang dan sebelumnya pernah memperkuat Persib Bandung.

Dengan tambahan dua pemain tersebut, PSMS Medan kini telah mengumumkan 25 pemain untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Dari komposisi tersebut, PSMS masih memiliki satu slot pemain asing yang belum diumumkan. Manajemen masih memiliki waktu untuk melengkapi skuad sebelum kompetisi bergulir.

Berikut daftar pemain PSMS Medan yang telah diumumkan:

Abdul Zaki Alim
M Farhan Rahman
Dani Saputra
Adlin Cahya
Fakhrurrazi Quba
Ahmad Gunandi
Rachmad Hidayat
Ikhsan Chan
Rayhan Utina
Phillerson Oliveira
Bintang Arrahim
Rudi Nurdin Narjak
Rizdjar Nirviat Subagja
M Raihan Utama
Roken Tampubolon
Aziz Hutagalung
Taufik Hidayat
M Natshir
Samuel Simanjuntak
Manahati Lestusen
Irfan Jauhari
Rangga Muslim
Angelo Meneses
M Akram Albar
Pramoedya Putra* (ds/dh)