Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Nagih Janji Berbuah Manis Presiden Prabowo Resmi Kantongi KTA NU yang Diserahkan Langsung oleh Rais Aam PBNU

"Saya kira kemarin beberapa bulan lalu kaget Menteri Keuangan (Purbaya) kita di Washington DC, ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah saat ini berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari luar negeri. Menurutnya, pemerintah lebih terbuka terhadap investasi dibandingkan menambah utang.

Meski demikian, Prabowo mengatakan pemerintah tetap dapat mengambil pinjaman jika memang diperlukan. Syaratnya, pinjaman tersebut harus memiliki tingkat bunga yang rendah.

"Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin," ujarnya.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap utang, Prabowo mengatakan pemerintah juga terus melakukan efisiensi anggaran. Penghematan dari berbagai sektor disebut telah mencapai lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

Prabowo mengatakan dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Penghematan kita dari berbagai bidang tiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun tiap tahun. Uang ini lah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat, ini yang kita pakai," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga pernah mengungkapkan adanya tawaran pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Tawaran tersebut bernilai sekitar USD25 miliar-USD30 miliar atau setara Rp532,4 triliun.

Tawaran itu disebut berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan konflik geopolitik di Timur Tengah.

Purbaya mengatakan Indonesia memilih tidak mengambil tawaran tersebut karena pemerintah masih memiliki persediaan dana yang dinilai cukup untuk menghadapi guncangan ekonomi.

"Saya bilang sama dia sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir USD25 miliar untuk negara kita sendiri, jadi aman," kata Purbaya.

Purbaya menyebut persediaan dana sekitar USD25 miliar atau setara Rp428,55 triliun tersebut menjadi salah satu modal Indonesia dalam menghadapi kondisi ekonomi global.* (oz/dh)

Penyerahan Kartanu dilakukan sebelum Prabowo naik ke podium untuk menyampaikan pidato dalam acara penutupan Muktamar ke-35 NU.

Baca Juga:

• Sikat Habis BUMN Boncos, Prabowo Resmi Tutup 290 Perusahaan Kurang Sehat dan Janji Babat 700 Lagi Demi Hemat Rp 100 Triliun

Saat itu, Prabowo sempat meminta agar dirinya diberikan kartu anggota NU sebelum menghadiri agenda penutupan Muktamar.

"Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta Kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan Muktamar ya. Kalau penutupan tanggal 31, kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31," kata Prabowo dalam sambutannya.

Permintaan tersebut kemudian mendapat respons dari Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Ia memastikan Kartanu untuk Prabowo telah disiapkan dan akan diberikan pada acara penutupan Muktamar ke-35 NU.

"Udah ada. Tinggal ngasihkan aja hari ini gitu," ujar Gus Kikin setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031.

Gus Kikin sebelumnya juga memastikan kartu anggota tersebut akan diberikan langsung kepada Prabowo. Kartanu itu ditandatangani oleh Gus Kikin selaku Ketua Umum PBNU terpilih.

"Insya Allah kita berikan nanti," kata Gus Kikin.

Ia menegaskan kartu anggota NU yang diberikan kepada Prabowo menjadi tanggung jawabnya untuk ditandatangani setelah dirinya ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU.

"Iya jatahnya begitu. Kalau jadinya tadi pagi, kartunya ya tentu saya yang harus tanda tangan," tandasnya.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan tersebut dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Catat Sejarah Baru! Gus Ipul Ungkap Presiden Prabowo Jadi Kepala Negara Pertama yang Buka Sekaligus Tutup Muktamar NU

"Kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak memiliki kinerja baik, yang rugi, itu kita tutup 290 BUMN," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut telah memberikan penghematan anggaran sebesar Rp 50 triliun. Pemerintah juga masih akan melakukan penutupan terhadap ratusan BUMN lainnya yang dinilai tidak menguntungkan.

Prabowo menargetkan setidaknya 700 BUMN kembali ditutup hingga 31 Desember mendatang.

"Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp 50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami akan tutup," tegasnya.

Prabowo menjelaskan, setelah proses penataan tersebut dilakukan, jumlah BUMN yang tetap beroperasi di bawah pemerintahannya ditargetkan hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan.

Ia berharap penyederhanaan jumlah BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan penghematan anggaran yang lebih besar bagi negara.

"Jadi nanti hanya tinggal 250 BUMN. Tinggal 200-250, berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp 100 triliun," pungkas Prabowo.* (d/dh)

"Untuk pertama kalinya, Presiden Republik Indonesia hadir membuka juga menutup Muktamar Nahdlatul Ulama," kata Gus Ipul saat menyampaikan laporan pelaksanaan Muktamar dalam acara penutupan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• "Saya Juga Banyak Unsur Delapan", Gus Kikin Cairkan Suasana dengan Candaan Kemiripan ke Prabowo

"Dapat kami laporkan, sejak dibuka, seluruh rangkaian Muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda," tuturnya.

Muktamar ke-35 NU diikuti sekitar 3.000 peserta dan peninjau. Mereka berasal dari 38 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan 523 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Pada pembukaan Muktamar, Kamis (27/8/2026), Prabowo tiba sekitar pukul 15.20 WIB. Kedatangannya disambut Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU periode sebelumnya Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Prabowo kemudian berjalan menuju area tenda acara sambil menyapa dan menyalami para Nahdliyin yang hadir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menghadiri pembukaan Muktamar tersebut.

Kini, rangkaian Muktamar ke-35 NU memasuki tahap akhir setelah forum menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

Gus Kikin terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), melengkapi kepemimpinan PBNU periode 2026-2031 bersama KH Miftachul Akhyar yang kembali mendapatkan amanah sebagai Rais Aam PBNU.* (k/dh)

Gus Kikin bahkan berseloroh soal angka delapan yang disebutnya menjadi salah satu kesamaan dengan Prabowo. Dia mengaitkan angka tersebut dengan tanggal kelahirannya, 17 Agustus 1958.

Baca Juga:

• Disambut Salawat Badar, Prabowo Hadiri Penutupan Muktamar ke-35 NU

Candaan tersebut langsung disambut tepuk tangan dan senyum Prabowo serta peserta penutupan Muktamar ke-35 NU.

Gus Kikin kemudian kembali mengaitkan angka delapan dengan amanah yang diterimanya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

"Dan saya kebetulan diamanahi menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang kedelapan. Jadi rasanya enggak berlebihan saya nyocok-nyocokkan ini cocok dengan Beliau," ujar Gus Kikin yang disambut tawa peserta Muktamar.

Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031 melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU.

Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, nama Gus Kikin masuk dalam daftar lima kandidat yang diajukan peserta Muktamar. Empat kandidat lainnya yakni KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib atau Gus Salam, petahana Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, serta KH Abdul Ghofar Rozin.

Setelah terpilih, Gus Kikin mengajak seluruh warga NU atau nahdliyin untuk menjaga persatuan. Dia menegaskan Nahdlatul Ulama merupakan milik bersama dan seluruh elemen di dalamnya harus berjalan bersama.

"Pesan untuk muktamirin, ya sama-sama, warga Nahdlatul Ulama, kita harus bersatu, kita harus bersama-sama, ini Nahdlatul Ulama milik bersama," ujar Gus Kikin.

Pesan tersebut disampaikan Gus Kikin di tengah rangkaian Muktamar ke-35 NU yang sebelumnya diwarnai dinamika dan perbedaan pendapat dalam sejumlah sidang. Kini, kepengurusan PBNU periode 2026-2031 memasuki tahap baru setelah terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan selama tiga hari, yakni pada Rabu (26/8/2026) hingga Jumat (28/8/2026). Delapan lokasi yang digeledah merupakan rumah dan kantor milik pihak swasta.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Koruptor! 13 Dosa Besar Masuk Bidikan RUU Perampasan Aset, DPR Warning Keras Jangan Jadi Alat Pemerasan

Menurut Budi, dokumen yang ditemukan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mengetahui keterkaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang disidik.

"Temuan-temuan tersebut juga akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dipandang mengetahui dan dapat menjelaskan substansi maupun keterkaitannya dengan perkara," ujarnya.

KPK menilai sektor perpajakan memiliki posisi penting karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Karena itu, praktik korupsi di sektor tersebut dinilai tidak hanya menyangkut penyimpangan administrasi, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara.

"Untuk itu, KPK akan terus mendalami setiap informasi dan bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan," kata Budi.

Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam pengembangan perkara yang sama. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita logam mulia emas seberat 1,3 kilogram dan uang tunai Rp100 juta.

Penggeledahan sebelumnya dilakukan pada Selasa (11/8/2026) hingga Rabu (12/8/2026) di Kanwil Pajak Surakarta serta sejumlah lokasi di Klaten, Jombang, Surabaya dan Malang.

KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi restitusi pajak KPP Madya Banjarmasin.

Kasus tersebut bermula ketika PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) mengajukan permohonan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke KPP Madya Banjarmasin.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar. Setelah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar, nilai restitusi pajak yang disetujui menjadi Rp48,3 miliar.

Dalam proses pengajuan tersebut, Kepala KPP Madya Banjarmasin saat itu, Mulyono, disebut bertemu dengan Manajer Keuangan PT BKB Venasius Jenarus Genggor dan meminta "uang apresiasi" agar permohonan restitusi disetujui.

PT BKB melalui Venasius kemudian disebut menyepakati pemberian uang sebesar Rp1,5 miliar. Uang tersebut disertai pembagian untuk pihak-pihak yang terlibat.

Setelah restitusi dicairkan ke rekening PT BKB pada 22 Januari 2026, muncul pembahasan mengenai pembagian "uang apresiasi". Uang tersebut disebut dicairkan melalui invoice fiktif.

Dalam perkara itu, pembagian uang yang disepakati yakni Rp800 juta untuk Mulyono, Rp200 juta untuk Dian Jaya Demega dan Rp500 juta untuk Venasius.

KPK sebelumnya telah menetapkan Mulyono dan Dian Jaya Demega sebagai pihak yang disangkakan menerima suap, sedangkan Venasius Jenarus Genggor disangkakan sebagai pemberi.

Penyidik KPK masih terus mengembangkan perkara tersebut, termasuk menelusuri dokumen dan barang bukti lain yang diperoleh dari sejumlah penggeledahan di berbagai wilayah.* (k/dh)

"Tentu selama muktamar ada dinamika, ada perdebatan, ada perbedaan pendapat. Tetapi begitulah muktamar. NU tidak pernah sepi dari perbedaan pendapat. Tetapi NU juga punya cara sendiri untuk menyelesaikannya," kata Gus Ipul saat penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Disambut Salawat Badar, Prabowo Hadiri Penutupan Muktamar ke-35 NU

Ketua Umum PBNU tidak lagi dipilih secara langsung melalui mekanisme one man one vote. Setiap wilayah dan cabang yang memiliki hak suara mengusulkan sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima nama calon.

"Setiap wilayah dan cabang pemilih hak suara mengusulkan sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima nama," jelas Gus Ipul.

Dari usulan tersebut, lima nama dengan perolehan suara terbanyak kemudian disampaikan kepada Rais Aam terpilih untuk dimusyawarahkan bersama anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

"Lima nama dengan perolehan suara terbanyak kemudian disampaikan kepada Rais Aam terpilih untuk dimusyawarahkan bersama anggota Ahlul Halli wal Aqdi dalam menentukan Ketua Umum," tuturnya.

Dalam proses tersebut, KH Miftachul Akhyar kembali mendapatkan amanah sebagai Rais Aam PBNU. Sementara KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

Pelaksanaan Muktamar ke-35 NU juga sempat diwarnai kericuhan. Sidang Pleno IV menjadi salah satu titik memanasnya suasana setelah massa memprotes aturan mengenai masa tunggu atau iddah politik bagi eks pejabat politik yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU.

Massa yang memprotes aturan tersebut sempat merangsek melewati petugas keamanan lokal. Kericuhan terjadi di depan Ruang Sidang Pleno IV sekitar pukul 13.40 WIB.

Aksi saling dorong hingga saling jotos sempat terjadi. Spanduk di sisi timur lokasi acara juga dilaporkan robek ketika massa dan petugas berdesakan di depan pintu ruang sidang.

Dalam ketentuan Peraturan Perkumpulan NU, mantan pejabat politik harus menjalani masa tunggu satu tahun sejak mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan politik sebelum dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU.

Di tengah dinamika tersebut, proses pemilihan akhirnya tetap berjalan. Muktamar ke-35 NU kemudian menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031.

Gus Ipul menilai seluruh rangkaian dinamika tersebut merupakan bagian dari proses Muktamar NU dan berharap hasil yang telah ditetapkan dapat menjadi landasan bagi organisasi untuk melangkah ke depan.* (k/dh)

Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan seleksi administrasi pada 15-16 September 2026. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan diumumkan pada 17 September 2026.

Baca Juga:

• Kantor Kesbangpol Tanjung Jabung Timur Memprihatinkan, Teras Roboh Timpa Motor Warga

Hasil seleksi kompetensi dijadwalkan diumumkan pada 22 September 2026. Peserta yang lolos kemudian mengikuti tahapan wawancara pada 24-25 September 2026.

Sementara itu, pengumuman hasil akhir seleksi calon pimpinan Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2026-2031 dijadwalkan pada 5 Oktober 2026.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem registrasi yang telah disediakan Kementerian Agama. Calon peserta diimbau memperhatikan seluruh persyaratan dan mengikuti setiap tahapan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Panitia juga mengingatkan bahwa jadwal tahapan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu. Setiap perubahan akan diinformasikan melalui Sekretariat Tim Penyeleksi.

Masyarakat yang berminat mengikuti seleksi calon pimpinan Baznas Tanjung Jabung Timur diharapkan memastikan seluruh dokumen dan persyaratan telah dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran.* (dh)

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Informasi itu disampaikan Joko kepada wartawan di Mapolda Aceh, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Gerbong Mutasi Polri Bergerak, Kombes Teguh Priyambodo Resmi Nakhodai Polresta Banda Aceh Gantikan Andi Kirana

Pada posisi Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Jabatan Kapolresta Banda Aceh kemudian dipercayakan kepada Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho yang sebelumnya menjabat Kabid TIK Polda Aceh.

Posisi Kabid TIK Polda Aceh selanjutnya diisi Kombes Pol Giyarto yang sebelumnya menjabat Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Aceh. Jabatan yang ditinggalkan Giyarto kemudian dipercayakan kepada AKBP Dedy Sadsono yang sebelumnya menjabat Kabagfaskon Rolog Polda Aceh.

Mutasi juga terjadi di jajaran Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Aceh. AKBP dr. Denny Herry Wardhana yang sebelumnya menjabat Kasubbidkespol Biddokkes dipromosikan menjadi Karumkit Bhayangkara Tingkat II Balikpapan Biddokkes Polda Kalimantan Timur.

Sementara di tingkat Polres, AKBP Benny Bathara yang sebelumnya menjabat Kapolres Nagan Raya diangkat menjadi Wakapolresta Banda Aceh.

Jabatan Kapolres Nagan Raya selanjutnya diisi AKBP Muhamad Taufiq yang sebelumnya menjabat Kapolres Aceh Tengah. Posisi Kapolres Aceh Tengah kemudian dipercayakan kepada AKBP Teguh Siswoyo yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Aceh.

Rotasi juga menyentuh jabatan Kapolres Aceh Timur. AKBP Irwan Kurniadi dimutasi menjadi Kapolres Luwu Timur Polda Sulawesi Selatan.

Jabatan Kapolres Aceh Timur kemudian diisi AKBP Aris Cai Dwi Susanto yang sebelumnya menjabat Kapolres Bener Meriah. Sementara jabatan Kapolres Bener Meriah selanjutnya diemban AKBP Ricky Nugraha yang sebelumnya menjabat Kasubdit Patroli Air dan Udara Polda Kalimantan Utara.

Joko mengatakan mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain untuk penyegaran organisasi, rotasi juga menjadi bagian dari pembinaan karier personel dan pemenuhan kebutuhan organisasi.

"Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi dan bagian dari promosi dan pembinaan karier personel. Kami berharap pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta memberikan kontribusi positif bagi institusi dan masyarakat," ujar Joko dalam rilisnya, Senin (31/8/2026).

Para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

Surat telegram tersebut berisi pengukuhan, pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan sejumlah pejabat dalam lingkungan Polri.

Baca Juga:

• Dari Serdang Bedagai hingga Nias, Kapolri Ganti 6 Wajah Baru Kapolres di Sumut

Kombes Teguh Priyambodo Nugroho sebelumnya menjabat sebagai Kabid TIK Polda Aceh. Ia menggantikan Kombes Pol Andi Kirana yang dalam telegram yang sama diangkat sebagai Pamen Yanma Polri.

Selain posisi Kapolresta, jabatan Wakapolresta Banda Aceh juga mengalami pergantian. AKBP Benny Bathara diangkat sebagai Wakapolresta Banda Aceh.

Sebelumnya, Benny Bathara menjabat sebagai Kapolres Nagan Raya Polda Aceh.

Pergantian dan pengangkatan sejumlah pejabat tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Rotasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Iptu Eddy Musfikar mengatakan proses serah terima jabatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Sebelumnya, Kombes Teguh juga pernah ditunjuk Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan untuk mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas Kapolresta Banda Aceh.* (dh)

Prabowo tiba sekitar pukul 10.10 WIB dengan mengenakan baju koko putih, celana hitam dan kopiah hitam. Dia datang bersama sejumlah menteri dan pejabat pemerintah.

Baca Juga:

• Prabowo Terbang ke Jombang, Saksikan Langsung Penutupan Muktamar NU

Setibanya di lokasi, Prabowo disambut Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Hasib Wahab Chasbullah.

Kiai Hasib kemudian mengalungkan serban putih kepada Prabowo. Presiden selanjutnya berjabat tangan dengan KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin sebelum berjalan bersama menuju ruangan tempat penutupan Muktamar ke-35 NU berlangsung.

Sejumlah pejabat negara juga hadir dalam agenda tersebut. Mereka antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kehadiran Prabowo menjadi bagian dari rangkaian penutupan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Tambakberas, Jombang.

Sebelumnya, Gus Kikin telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031 melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sementara KH Miftachul Akhyar kembali terpilih sebagai Rais Aam PBNU untuk periode yang sama.

Kedatangan Prabowo juga berkaitan dengan kartu tanda anggota (KTA) NU. Sebelumnya, Prabowo sempat meminta KTA NU kepada Ketua Umum PBNU periode sebelumnya, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Gus Kikin mengatakan KTA NU untuk Prabowo telah disiapkan dan akan diserahkan langsung dalam agenda penutupan Muktamar.

"Sudah ada. Tinggal ngasihkan saja hari ini gitu," kata Gus Kikin setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU.

Dia memastikan KTA tersebut akan diserahkan langsung kepada Prabowo.

"Insya Allah kita berikan nanti," ujarnya.

Gus Kikin juga menyebut dirinya yang akan menandatangani KTA NU milik Prabowo sebagai Ketua Umum PBNU terpilih.

"Iya jatahnya begitu. Kalau jadinya tadi pagi, kartunya ya tentu saya yang harus tanda tangan," tandas Gus Kikin.* (in/dh)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan mekanisme pengawasan harus mampu mencegah sekaligus menindak aparat yang menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan ketentuan perampasan aset.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Koruptor! 13 Dosa Besar Masuk Bidikan RUU Perampasan Aset, DPR Warning Keras Jangan Jadi Alat Pemerasan

Menurut Habiburokhman, perlu ada lembaga yang memiliki kewenangan kuat untuk menindak oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan. Sanksi terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus mencakup aspek etika, profesi hingga pidana.

"Harus ada lembaga yang kuat yang bisa menindak oknum penegak hukum kotor yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pelaksanaan perampasan aset dan harus ada sanksi hukum etis, profesi, dan pidana bagi penegak hukum kotor tersebut," katanya.

Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan penguatan mekanisme pengawasan juga diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan.

Kekhawatiran itu disebut semakin besar karena RUU Perampasan Aset direncanakan tidak hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lainnya, termasuk perkara perpajakan.

"Banyak pihak yang kemudian menjadi khawatir bahwa masyarakat biasa juga bisa terkena perampasan aset walaupun bukan berstatus sebagai pejabat. Bahkan Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan kekhawatiran bahwa RUU Perampasan Aset dijadikan alat untuk mencukupi anggaran negara dengan merampas aset masyarakat yang bermasalah dengan pajak," ungkap Habiburokhman.

Meski demikian, Habiburokhman menegaskan penerapan hukum harus tetap berpegang pada asas persamaan di muka hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan tanpa melihat status maupun jabatan.

"Tentu kita harus tegaskan bahwa konstitusi kita memperlakukan asas persamaan di muka hukum, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum maka harus mendapat sanksi tanpa memandang latar belakang jabatannya," tegasnya.

Karena itu, Komisi III DPR berupaya menyusun mekanisme pengawasan yang ketat agar ketentuan dalam RUU Perampasan Aset nantinya tidak dijalankan secara serampangan.

Habiburokhman mengingatkan penegakan hukum terkait perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat.

"Yang tidak boleh terjadi adalah penegakan hukum perampasan aset sewenang-wenang kepada masyarakat. Jangan sampai UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik, membungkam mereka yang bersifat kritis," pungkasnya.* (k/dh)

Amran mengatakan keputusan pencopotan diambil setelah Kementan menerima laporan mengenai dugaan keterlibatan para pejabat tersebut dalam judi online. Laporan itu kemudian diverifikasi sebelum tindakan dijatuhkan.

Baca Juga:

• Mentan Amran Targetkan Produksi Gula Nasional 3 Juta Ton Tahun Ini: Tak Lagi Impor

Menurut Amran, pencopotan terhadap 13 pejabat tersebut bersifat permanen. Dia juga telah meminta Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementan segera mencari pengganti untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan.

"Karena kita dapat laporan, kemudian kita verifikasi betul kita copot. Permanen. Bukan copot sembarang. Saya minta Pak Irjen dengan Pak Sekjen carikan pengganti," ujarnya.

Amran menegaskan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam judi online tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, ASN merupakan pelayan masyarakat yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

Dia mengatakan Kementan sebelumnya telah memberikan peringatan dan pembinaan terhadap pegawai yang terlibat judi online. Namun, kasus serupa kembali terjadi sehingga kementerian mengambil tindakan lebih tegas.

"Saya sebagai bapaknya mereka-mereka, saya harus bina ke jalan yang baik. Bina mereka supaya dia menjadi manusia yang baik. Pelayan yang baik, pegawai teladan, ASN teladan. Jadi saya wajib membinanya," tegas Amran.

Amran menilai langkah pencopotan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin di lingkungan Kementan. Ia memastikan tindakan terhadap pegawai dilakukan setelah laporan yang diterima diverifikasi.

Selain memberikan sanksi, Kementan akan melakukan pengisian jabatan untuk memastikan kegiatan dan pelayanan kementerian tetap berjalan.* (oz/dh)

Pada awal perdagangan, aktivitas pasar saham mencatatkan volume transaksi sebanyak 986,16 juta lembar saham. Nilai transaksi mencapai Rp488,58 miliar dengan frekuensi perdagangan sebanyak 83,80 ribu kali.

Baca Juga:

• Lonjakan Harga Pangan Warnai Perdagangan Senin Pagi: Cabai Keriting dan Daging Sapi Sentuh Level Tertinggi

Berdasarkan data Stockbit, rupiah pagi ini melemah 69 poin atau 0,39 persen ke level Rp17.739,9 per dolar AS. Pada penutupan sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp17.670,9 per dolar AS.

Sementara itu, mayoritas bursa saham Asia juga bergerak melemah pada awal perdagangan Senin.

Indeks Nikkei 225 Jepang tercatat turun 2,12 persen ke level 65.001,00.

Indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,84 persen ke level 25.369,00.

Kemudian indeks SSE Composite China turun 0,65 persen ke level 3.926,53.

Indeks Straits Times Singapura juga turun 0,24 persen ke level 5.686,14.

Pergerakan pasar saham dan nilai tukar pada awal pekan menjadi perhatian investor yang mencermati perkembangan pasar keuangan domestik maupun regional.* (kp/dh)

Informasi jadwal tersebut berdasarkan unggahan akun Satlantas Polrestabes Medan yang dipantau pada Senin (31/8/2026). Masyarakat yang hendak memperpanjang SIM tidak perlu datang ke kantor polisi, melainkan dapat mengakses layanan di gerai SIM Keliling yang telah ditentukan.

Baca Juga:

• "Jangan Tunggu Viral Dulu Baru Bertindak", Rico Waas Tegur OPD soal Respons Keluhan Warga Medan

Lokasi lainnya yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Iskandar Muda, Komplek Asia Mega Mas yang pada Sabtu berpindah ke Plaza Millenium, serta Komplek Citra Garden Padang Bulan yang pada Sabtu berada di Medan Fair.

Jadwal dan lokasi tersebut hanya berlaku selama periode 31 Agustus hingga 6 September 2026. Setelah periode itu berakhir, jadwal layanan SIM Keliling dapat berubah.

Masyarakat disarankan memantau informasi terbaru melalui Satlantas Polrestabes Medan untuk mengetahui perubahan lokasi maupun jadwal pelayanan.

Untuk memperpanjang SIM, pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen. Persyaratannya meliputi fotokopi KTP, surat keterangan sehat, surat psikologi dan SIM lama yang masih berlaku.

Pemohon juga disarankan memastikan seluruh dokumen telah lengkap sebelum mendatangi lokasi layanan agar proses perpanjangan berjalan lebih cepat.

Jam operasional SIM Keliling juga berbeda berdasarkan hari. Pada Senin hingga Jumat, layanan dibuka mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.

Sementara pada Sabtu, layanan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Adapun pada Minggu, layanan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 10.00 WIB.

Masyarakat diimbau datang sebelum jam pelayanan berakhir agar proses perpanjangan SIM dapat dilayani.* (ds/dh)

Mengutip siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo bersama rombongan terbatas dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah itu, Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tempat berlangsungnya Muktamar NU.

Baca Juga:

• "Kalau Ada Kartu, Aku Datang Lagi", Janji Prabowo Segera Terwujud lewat Tanda Tangan Gus Kikin

Kehadiran Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 NU disebut menjadi bentuk penghormatan terhadap peran Nahdlatul Ulama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Muktamar ke-35 NU sendiri telah menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Sementara KH Miftachul Akhyar kembali ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU untuk periode yang sama.

Gus Kikin dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah sejumlah nama calon diajukan dalam rangkaian sidang Muktamar.

Sebelumnya, Prabowo juga hadir dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU pada Kamis (27/8/2026). Saat itu, Prabowo menyinggung peran besar NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Prabowo saat membuka Muktamar.

Prabowo juga menilai NU memiliki sejarah panjang dalam menjaga semangat kebangsaan dan turut berkontribusi dalam berbagai momentum penting perjalanan Indonesia.

Setelah mengikuti pembukaan Muktamar, Prabowo kembali hadir dalam agenda penutupan pada Senin (31/8/2026) setelah proses pemilihan pimpinan PBNU selesai dilaksanakan.* (k/dh)

Gus Kikin terpilih secara mufakat melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Mengenal Gus Kikin, Cucu KH Hasyim Asy'ari yang Kini Pimpin PBNU

Gus Kikin bahkan berseloroh bahwa dirinya yang akan menandatangani kartu anggota NU milik Prabowo.

"Kalau jadinya tadi pagi kartunya, saya yang harus tanda tangan," kata Gus Kikin.

Rencana penyerahan kartu tersebut berkaitan dengan pernyataan Prabowo saat membuka Muktamar ke-35 NU pada Kamis (27/8/2026). Saat itu, Prabowo sempat menagih kartu anggota NU kepada Ketua Umum PBNU periode sebelumnya Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

"Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU, jadi masih utang sama saya, ya," ujar Prabowo dalam pidatonya di Muktamar NU.

Prabowo juga menyatakan akan kembali menghadiri penutupan Muktamar pada 31 Agustus apabila kartu anggota NU tersebut sudah tersedia.

"Kalau bisa sebelum penutupan muktamar, lah, kalau gitu. Kalau penutupan (muktamar) tanggal 31 (Agustus), benar, ya? Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut kepemilikan kartu anggota NU sebagai sebuah kehormatan. Dia menilai NU merupakan organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Menurut Prabowo, NU juga selalu hadir dalam berbagai momentum penting bangsa, termasuk ketika Indonesia menghadapi situasi krisis. Ia menilai NU memiliki peran dalam menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian di Indonesia.

"Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin masuk dalam lima kandidat yang diajukan peserta Muktamar ke-35 NU. Empat kandidat lainnya yakni KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib atau Gus Salam, petahana Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, serta KH Abdul Ghofar Rozin.

Dengan terpilihnya Gus Kikin, kepengurusan PBNU periode 2026-2031 akan dipimpin di bawah kepemimpinan baru setelah proses Muktamar ke-35 NU rampung.* (k/dh)

Mutasi dan promosi tersebut tertuang dalam Telegram tertanggal 30 Agustus 2026. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan adanya rotasi jabatan tersebut.

Baca Juga:

• 'Ini Bukan Prestasi, Tapi Konsekuensi', Danyon Brimob Sumut Ungkap Alasan Pecat 10 Anggotanya

Dalam rotasi tersebut, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Jhon Heri Rakuta Sitepu dimutasi menjadi Wakil Direktur Polisi Air dan Udara (Wadir Polairud) Polda Sumut. Posisinya sebagai Kapolres Serdang Bedagai akan diisi AKBP Sah Udur Togi Maritim Sitinjak yang sebelumnya menjabat Kapolres Pematangsiantar.

Selanjutnya, posisi Kapolres Pematangsiantar akan ditempati AKBP Dhana Noer Kurniawan. Sebelumnya, Dhana menjabat Kabag Ops Polrestabes Medan.

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang dimutasi menjadi Wadir Samapta Polda Sumut. Jabatan Kapolres Simalungun selanjutnya diisi AKBP Hendri Nupia Dinka Barus yang sebelumnya menjabat Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumut.

Sementara itu, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Rina Frillya dimutasi menjadi Irbid Itwasda Polda Sumut. Posisi Kapolres Tebing Tinggi akan ditempati AKBP Hotmartua Ambarita.

Kemudian, Kapolres Nias AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono dimutasi menjadi Kasubagpsikrim Bagsupal Ropsi Ssdm Polri. Jabatan Kapolres Nias akan diisi AKBP Ponzi Indra yang sebelumnya menjabat Kasubdit III Ditressiber Polda Jawa Tengah.

Untuk posisi Kapolres Sibolga, AKBP Edy Inganta dimutasi menjadi Wadir Resnarkoba Polda Sumut. Posisinya akan digantikan AKBP Budi Prasetyo yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditressiber Polda Sumut.

Selain enam Kapolres, sejumlah pejabat utama Polda Sumut juga mendapat rotasi.

Irwasda Polda Sumut Kombes Nanang Masbudi diangkat menjadi Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri. Posisi Irwasda Polda Sumut selanjutnya diisi Kombes Feri Handoko Soenarso yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Sumatera Selatan.

Kemudian, Pejabat Sementara (PS) Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dwi Agung Setyono dimutasi menjadi Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung. Posisi tersebut akan ditempati Kombes Bulang Bayu Samudra yang sebelumnya menjabat Kabid Propam Polda Aceh.

Rotasi juga terjadi pada jabatan Wadir Polairud Polda Sumut. AKBP Rocky Hasunuhan Marpaung dimutasi menjadi Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasum Polri. Jabatan tersebut selanjutnya ditempati AKBP Jhon Heri Rakuta Sitepu.

Sementara Wadir Resnarkoba Polda Sumut AKBP Diari Astetika mendapat jabatan baru sebagai Penata Kehumasan Polri Madya Tingkat III di Divhumas Polri. Posisi Wadir Resnarkoba selanjutnya diisi AKBP Edy Inganta.

Rotasi dan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polri, termasuk jajaran Polda Sumut.* (tm/dh)

Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh anggota AHWA setelah lima nama kandidat calon Ketua Umum PBNU diajukan dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU.

Baca Juga:

• Sah Gus Kikin Resmi Pimpin PBNU 2026-2031 Usai Dipilih Secara Mufakat Lewat Musyawarah AHWA di Jombang

"Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khodmah 2026-2031," kata KH Anwar Iskandar saat membacakan keputusan AHWA, Senin (31/8/2026).

Terpilihnya Gus Kikin melanjutkan kiprahnya yang selama ini banyak berkaitan dengan dunia pesantren dan organisasi NU. Sebelum dipercaya memimpin PBNU, dia dikenal sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, serta pernah menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur.

Gus Kikin lahir di Jombang pada 17 Agustus 1958. Ia memiliki garis keturunan langsung dari Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU.

Dari jalur ibu, Gus Kikin merupakan keturunan Nyai Hj Abidah Ma'shum. Ia merupakan cucu Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung KH Hasyim Asy'ari.

Sementara dari garis ayah, nasab Gus Kikin tersambung dengan KH Anwar Alwi, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Paculgowang, Jombang. KH Anwar Alwi menikah dengan Nyai Hj Khadijah.

Riwayat pendidikan Gus Kikin memadukan pendidikan formal dan pesantren. Ia pernah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Jombang, SMPN 1 Jombang dan SMAN 2 Jombang.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Gus Kikin melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Ia kemudian meraih gelar sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Terbuka.

Di lingkungan pesantren, Gus Kikin pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang yang didirikan ayahnya. Ia juga pernah belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak, Jombang, yang didirikan kakeknya.

Sebelum lebih aktif dalam kepengasuhan pesantren dan organisasi NU, Gus Kikin memiliki pengalaman profesional di sektor pelayaran dan dunia usaha.

Setelah menyelesaikan pendidikan di STIP Jakarta, dia pernah bekerja sebagai Kepala Cabang Wilayah Cilegon PT Djakarta Lloyd.

Pengalaman profesionalnya juga mencakup berbagai bidang usaha, mulai dari transportasi, pelayaran, kontraktor migas, teknologi informasi hingga media.

Gus Kikin mulai dipercaya sebagai Wakil Pengasuh Pesantren Tebuireng pada 2016. Setelah KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah wafat pada 2020, Gus Kikin melanjutkan kepengasuhan Pesantren Tebuireng.

Selain kiprahnya di pesantren, Gus Kikin juga aktif dalam struktur organisasi NU. Sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031, ia dipercaya memimpin PWNU Jawa Timur.

Kini, Gus Kikin akan mengemban amanah sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmah 2026-2031 dan memimpin organisasi bersama Rais Aam PBNU untuk periode yang sama.* (in/dh)

Harga bawang merah tercatat naik 54,64 persen menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang putih naik 50 persen menjadi Rp60.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Awal Pekan Tanpa Gejolak Harga Emas Antam Bertahan di Rp2,67 Juta per Gram, Cek Rincian Lengkapnya di Sini

Beras kualitas medium I tercatat naik 15,15 persen menjadi Rp19.000 per kilogram. Beras medium II naik 7,36 persen menjadi Rp17.500 per kilogram.

Sementara itu, harga beras kualitas super I naik 9,56 persen menjadi Rp19.500 per kilogram dan beras super II naik 7,25 persen menjadi Rp18.500 per kilogram.

Kenaikan cukup tinggi juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah besar naik 1,83 persen menjadi Rp50.000 per kilogram.

Cabai merah keriting menjadi salah satu komoditas dengan lonjakan tertinggi. Harganya naik 113,18 persen menjadi Rp110.000 per kilogram.

Sementara harga cabai rawit hijau justru turun 13,57 persen menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit merah naik 38,6 persen menjadi Rp100.000 per kilogram.

Harga daging ayam juga meningkat 18,34 persen menjadi Rp50.000 per kilogram. Daging sapi kualitas I naik 31,84 persen menjadi Rp200.000 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II naik 40,2 persen dan juga berada di level Rp200.000 per kilogram.

Komoditas gula turut mengalami kenaikan. Gula pasir premium naik 23,15 persen menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara gula pasir lokal naik 5,26 persen menjadi Rp20.000 per kilogram.

Pada komoditas minyak goreng, pergerakannya bervariasi. Harga minyak goreng curah turun 2,2 persen menjadi Rp20.000 per liter.

Sebaliknya, minyak goreng kemasan bermerek I naik 31,69 persen menjadi Rp32.000 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek II juga naik 6,61 persen menjadi Rp25.000 per liter.

Harga telur ayam ras segar turut mengalami kenaikan 28,21 persen menjadi Rp37.500 per kilogram.

Pergerakan harga tersebut menunjukkan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas pangan utama, sementara beberapa komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga pada perdagangan Senin pagi.* (oz/dh)