Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B Ambary mengatakan pihak KJRI Jeddah telah mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan pendampingan terhadap para WNI tersebut.

Baca Juga:

• Jelang Puncak Haji, PPIH Arab Saudi Bentuk Satgas Armuzna untuk Pastikan Layanan dan Pengamanan Jemaah

Dari total 19 WNI yang diperiksa, dua orang telah mendapat pembebasan bersyarat. Salah satunya terkait dugaan merekam perempuan Saudi di Masjid Nabawi, sementara satu lainnya terkait kasus penjualan dam.

Yusron menjelaskan, khusus kasus pengambilan video tanpa izin, WNI yang bersangkutan masih diperbolehkan melanjutkan ibadah haji sambil menunggu perkembangan proses hukum.

"KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya," katanya.

Menurut Yusron, proses hukum di Arab Saudi sangat bergantung pada ada atau tidaknya tuntutan dari korban, terutama dalam perkara pidana khusus.

Ia juga menegaskan bahwa status 19 WNI tersebut masih sebagai tertuduh dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Aparat keamanan memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti. Jika belum lengkap, masa penahanan bisa diperpanjang hingga 20 hari," ujarnya.

KJRI Jeddah memastikan akan terus memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak-hak para WNI terpenuhi selama proses pemeriksaan berlangsung.*

(in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Trump usai pertemuannya dengan Xi di Beijing, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• Xi Jinping ke Trump: China dan AS Harus Jadi Mitra, Bukan Rival di Tengah Gejolak Dunia

Trump menyebut pembahasan terkait Iran menjadi salah satu topik penting dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Xi juga memastikan China tidak akan memberikan bantuan peralatan militer kepada Iran.

Sementara itu, Gedung Putih mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan China sepakat Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Konflik terbaru antara AS dan Iran diketahui pecah sejak 28 Februari 2026. Hingga kini kedua negara belum mencapai kesepakatan damai dan baru menyepakati gencatan senjata.

China sendiri dikenal sebagai salah satu sekutu dekat Iran. Beijing sebelumnya mengecam serangan militer AS dan Israel terhadap Iran.

China juga sempat diterpa isu mengirim bantuan senjata kepada Iran selama konflik berlangsung dari Februari hingga April 2026, namun tudingan tersebut telah dibantah pemerintah China.

Pertemuan Trump dan Xi Jinping di Beijing disebut menjadi bagian penting dari upaya meredakan ketegangan global, termasuk menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah dan jalur perdagangan internasional.*

(in/dh)

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya peran BRICS sebagai kekuatan negara berkembang dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Baca Juga:

• RI Akan Ekspor Pupuk ke Australia di Tengah Gejolak Global, Mentan Sebut Stok Nasional Surplus

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungan penuh terhadap Palestina dan penyelesaian konflik melalui solusi dua negara atau two-state solution.

Selain itu, Sugiono juga secara khusus menyoroti gugurnya empat personel peacekeeper Indonesia yang bertugas di misi perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL.

Indonesia meminta adanya akuntabilitas penuh terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

"Keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola global, termasuk sistem perdagangan internasional yang dinilai harus lebih inklusif, terbuka, dan non-diskriminatif.

Pemerintah turut menyatakan dukungan terhadap penguatan New Development Bank (NDB) dan mengungkapkan Indonesia tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung.

BRICS tahun ini berlangsung di bawah keketuaan India dengan tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability".

Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di India.*

(mt/dh)

Sekretaris Jenderal DPP Garda Tipikor Indonesia, Deri Hartono, menilai substansi utama lomba bukan sekadar menentukan juara, melainkan memperkuat pemahaman pelajar terhadap 4 Pilar Kebangsaan.

Baca Juga:

• SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Final Ulang LCC Empat Pilar, MPR Buka Suara

Polemik mencuat setelah hasil final memperlihatkan Group C dari SMAN 1 Pontianak harus puas sebagai runner up usai kalah 20 poin dari Group B SMAN 1 Sambas.Dalam hasil akhir, Group B memperoleh 90 poin, sedangkan Group C mengantongi 70 poin.

GTI menilai perbedaan keputusan juri terhadap jawaban yang dianggap serupa menjadi pemicu utama kontroversi. Pada babak rebutan, Group C disebut mendapat pengurangan nilai minus 5, sementara jawaban serupa dari Group B justru memperoleh tambahan poin plus 10.

Menurut Deri, solusi mengulang perlombaan bukan langkah yang tepat karena dinilai hanya menghabiskan waktu dan anggaran penyelenggaraan.

"Koreksi yang adil adalah menganulir minus 5 untuk Group C, lalu memindahkan atau menambahkan poin 10 yang diberikan kepada Group B kepada Group C," katanya.

Ia juga menyoroti dampak psikologis terhadap para peserta akibat polemik yang berkepanjangan. Menurutnya, para pelajar seharusnya mendapatkan kepastian dan rasa keadilan setelah mengikuti kompetisi tersebut.

Deri berharap evaluasi ini menjadi momentum pembenahan sistem penjurian agar kegiatan serupa ke depan berlangsung lebih transparan, profesional, dan tetap menjaga tujuan utama pendidikan kebangsaan.

Sebelumnya, MPR RI disebut tengah melakukan evaluasi terhadap dewan juri dan meninjau ulang hasil perlombaan yang kini ramai diperbincangkan publik.*

(dh)

BATU BARA — Bank Rakyat Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya sebuah video viral yang memperlihatkan keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan di Unit BRI Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Video tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai komentar dari warganet.kamis 15/5/2026.

Dalam video yang beredar, sejumlah nasabah mengeluhkan sering terjadinya gangguan pada mesin ATM BRI yang berada di kawasan tersebut. Kondisi itu membuat masyarakat kesulitan melakukan transaksi keuangan, terutama pada saat kebutuhan mendesak.

Baca Juga:

• ATM BRI Tanjung Tiram Kerap Rusak, Nasabah Curiga Ada Pembiaran demi Untungkan BRILink

Salah seorang nasabah yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa sekali dengan pelayanan yang diterima saat mencoba meminta penjelasan terkait gangguan ATM tersebut. Ia menilai seorang petugas keamanan atau satpam berinisial FS bersikap tidak profesional dalam melayani nasabah.

"Ketika ditanya baik-baik soal ATM yang sering rusak, satpam itu malah tidak menjawab dan terlihat memfoto saya. Sikap seperti itu membuat kami sebagai nasabah merasa tidak nyaman," ujar nasabah tersebut.

Kekecewaan masyarakat pun semakin memuncak. Nasabah meminta pihak manajemen BRI segera melakukan evaluasi terhadap pelayanan di Unit BRI Talawi, termasuk terhadap oknum petugas keamanan yang dinilai arogan saat berhadapan dengan masyarakat.

Masyarakat berharap pihak BRI tidak menutup mata terhadap keluhan nasabah dan segera memperbaiki kualitas pelayanan, khususnya terkait kestabilan mesin ATM serta etika pelayanan petugas di lapangan. Sebab, sebagai lembaga perbankan milik negara, pelayanan yang ramah, profesional, dan responsif sangat diharapkan oleh masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BRI Unit Talawi terkait viralnya video dan keluhan para nasabah tersebut.*

(dh)

Acara dibuka langsung oleh Ketua KORMI Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi Pemerintah Kecamatan Binjai Kota dan panitia yang telah menggelar turnamen sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Binjai.

Baca Juga:

• INALUM dan Pemkab Humbang Hasundutan Perkuat Garda Terdepan Pencegahan Karhutla Melalui Pemberdayaan Masyarakat

"Kami menargetkan kegiatan truf massal dengan 200 meja pertandingan yang nantinya akan digelar di Lapangan Merdeka dan memperebutkan Piala Wali Kota," ujar Rudi.

Ia berharap seluruh peserta dapat menjaga sportivitas, keamanan, dan kelancaran pertandingan selama turnamen berlangsung.

Sementara itu, Camat Binjai Kota Juanda Sukma mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial antarwarga.

Menurutnya, permainan truf memiliki nilai kebersamaan dan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat lokal.

"Turnamen ini juga diharapkan dapat membangun sinergitas masyarakat di lingkungan dan poskamling yang ada di Kecamatan Binjai Kota," katanya.

Turnamen Truf Gembira diikuti sebanyak 32 tim yang berasal dari perwakilan kelurahan, komunitas, instansi, hingga masyarakat pecinta truf.

Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Ketua IWO Kota Binjai Surya Darma Sitepu serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Binjai.*

(dh)

Wilayah seperti Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Besar, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Bener Meriah hingga Kota Banda Aceh dan Sabang diprediksi berada dalam kondisi berawan.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca Sumut Didominasi Berawan dan Hujan Ringan, Medan hingga Deli Serdang Diguyur Hujan

Suhu udara di wilayah Aceh diperkirakan berada di kisaran 17–33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 46–99 persen.

BMKG menyebut kondisi cuaca tersebut berpotensi berubah secara dinamis terutama pada siang hingga malam hari, sehingga masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan hujan lokal disertai angin kencang di beberapa daerah.

Warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan juga diminta memperhatikan kondisi cuaca demi menghindari risiko gangguan perjalanan akibat hujan.*

(dh)

Wilayah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Toba, Mandailing Natal, Padang Lawas, hingga Kota Sibolga diprediksi berada dalam kondisi berawan dengan suhu udara berkisar 18–31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 57–99 persen.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Didominasi Berawan hingga Hujan Ringan, Warga Diminta Waspada

Suhu udara di wilayah Sumatera Utara diperkirakan berada di kisaran 20–33 derajat Celsius dengan kelembapan cukup tinggi yang berpotensi memicu hujan lokal pada siang hingga malam hari.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan di wilayah rawan genangan dan longsor.*

(dh)

Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi berawan dengan suhu udara 27–28 derajat Celsius serta kelembapan 77–84 persen.

Baca Juga:

• BMKG Prakirakan Cuaca Jawa Barat Didominasi Hujan Ringan hingga Sedang, Warga Diminta Waspada Aktivitas Luar Ruangan

Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan suhu udara 25–30 derajat Celsius serta kelembapan 74–97 persen.

BMKG menyebut kondisi ini menunjukkan adanya potensi cuaca yang relatif labil di wilayah ibu kota, terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca secara tiba-tiba, terutama bagi pengendara dan warga yang beraktivitas di luar ruangan.*

(dh)

Wilayah seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat hingga Pangandaran diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 21–33 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 67–99 persen.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca DIY Didominasi Hujan Ringan hingga Sedang, Warga Diminta Waspada Aktivitas Luar Ruangan

Adapun wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Banjar juga diprakirakan mengalami hujan ringan dengan kondisi udara yang cukup lembap.

Secara umum, cuaca di Jawa Barat masih didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas bervariasi, terutama pada siang hingga malam hari.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak, khususnya bagi pengendara dan warga yang beraktivitas di luar ruangan serta wilayah dengan potensi genangan air.*

(dh)

Wilayah Kulon Progo dan Bantul diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 24–31 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 71–99 persen.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca Bali Didominasi Hujan Ringan hingga Petir, Warga Diminta Waspada Perubahan Cuaca Ekstrem

Adapun wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta berpotensi diguyur hujan sedang dengan suhu mencapai 24–32 derajat Celsius serta tingkat kelembapan antara 68–98 persen.

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sebagian besar wilayah DIY, terutama pada siang hingga malam hari.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, khususnya bagi pengendara dan warga yang beraktivitas di luar ruangan.*

(dh)

Wilayah seperti Jembrana, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng, hingga Kota Denpasar diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar antara 25–33 derajat Celsius dan kelembapan udara mencapai 72–98 persen.

Baca Juga:

• Polda Bali Bongkar Dugaan Markas Scam Internasional di Kuta, 26 WNA dari 5 Negara Ditangkap

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi cuaca tidak stabil di beberapa wilayah Bali, terutama pada siang hingga malam hari.

Pola cuaca tersebut berpotensi memicu hujan lokal dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang di beberapa titik.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan serta wilayah dengan kontur rawan longsor dan banjir lokal.*

(dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Ahmad Dedi alias Dedi Congor, dalam kasus dugaan suap pengurusan importasi barang.

KPK menduga uang yang diterima tidak hanya berasal dari pengurusan impor, tetapi juga terkait pengurusan pita cukai rokok dan minuman beralkohol (miras).

Baca Juga:

• Ombudsman Soroti Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 M, Diduga Tak Wajar dan Berpotensi Mark Up

Uang tersebut diduga berasal dari dua sumber, yakni pengurusan importasi barang serta pengurusan bea masuk dan pita cukai.

"Dalam temuan di penggeledahan, uang ini sudah bercampur antara uang dari proses pengurusan importasi barang serta berkaitan dengan bea masuk dan pengurusan pita cukai," ujar Budi, Kamis, 14 Mei 2026.

Menurut Budi, penyidik masih menelusuri lebih lanjut apakah penerimaan uang tersebut lebih dominan berasal dari bea masuk atau dari pengurusan cukai rokok dan minuman keras.

KPK membuka kemungkinan bahwa keduanya menjadi sumber aliran dana.

"Sehingga bisa jadi ini dua-duanya. Tapi masih akan didalami secara spesifik terkait penerimaan itu," kata dia.

Sebelumnya, KPK menduga kuat Ahmad Dedi menerima uang dari pengurusan impor barang di lingkungan DJBC, termasuk yang melibatkan pihak forwarder PT Blueray Cargo.

Dugaan itu diperkuat dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

KPK juga belum mengungkap total uang yang diduga diterima karena masih masuk dalam materi penyidikan.

"Jumlahnya masih dalam pendalaman. Apakah sudah dilakukan penyitaan atau belum, nanti akan kami cek," ujar Budi.

Selain itu, KPK juga akan mencermati fakta persidangan perkara terkait PT Blueray Cargo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk memperkuat pembuktian.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan suap dan gratifikasi pengaturan importasi barang di DJBC Kementerian Keuangan.*

(bs/ad)

JAKARTA — Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alasan beban fiskal negara.

Kritik tersebut dinilai tidak tepat dan mengabaikan aspek jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

Baca Juga:

• Kemenhub Tetapkan Aturan Baru Fuel Surcharge Tiket Pesawat, Maksimal hingga 100 Persen TBA

"Pengamat seperti itu keblinger dan sangat naif. Mengatakan MBG bukan investasi karena makanan akhirnya dibuang adalah cara berpikir asal bunyi. Saya bahkan meragukan kredibilitas akademiknya," ujar Ambar kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Ambar menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda.

Menurut dia, alasan fiskal tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menilai persoalan anggaran seharusnya dijawab melalui inovasi peningkatan pendapatan negara, bukan dengan memangkas program sosial.

"Masalah fiskal harus dijawab dengan diversifikasi sumber pendapatan APBN, bukan mengurangi hak dasar rakyat," katanya.

Ia juga mendorong pemerintah, khususnya jajaran ekonomi, untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta memastikan optimalisasi royalti sektor sumber daya alam masuk ke kas negara secara maksimal.

Selain itu, Ambar mengusulkan penguatan kelembagaan pelaksana MBG dengan melibatkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam fungsi pengawasan agar program berjalan transparan dan bebas kebocoran anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan UMKM daerah dalam rantai pasok program MBG, mulai dari telur, susu, daging, hingga ikan, untuk menciptakan efek berganda terhadap ekonomi lokal.

"Program ini harus menjadi penggerak ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang difokuskan pada perbaikan gizi anak sekolah untuk mengatasi stunting dan memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Hingga Mei 2026, program tersebut disebut telah menyerap anggaran sekitar Rp1 triliun per hari, melibatkan lebih dari 1,2 juta tenaga kerja di Sentra Pangan Prima Gizi (SPPG), serta mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Meski demikian, program ini tetap menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai besarnya anggaran berpotensi membebani keuangan negara.*

(tb/ad)

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.

Kebijakan tersebut disebut sebagai penyesuaian struktur komando di wilayah ibu kota.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Kunjungi Polres Aceh Tenggara, Soroti Kekurangan Personel dan Penurunan Kriminalitas

"Menyesuaikan dengan Pangdam (Jaya)," ujar Sigit di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2026.

Dengan keputusan tersebut, Kapolda Metro Jaya kini resmi dipimpin perwira tinggi berpangkat Komjen, setara dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya yang lebih dulu menyandang pangkat Letnan Jenderal TNI.

Saat ini jabatan Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Asep Edi Suheri yang naik pangkat dari Inspektur Jenderal (Irjen) menjadi Komjen.

Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

"Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 tanggal 13 Mei 2026," kata Budi.

Penyesuaian struktur ini juga disebut mengikuti pola serupa di tubuh TNI, di mana Pangdam Jaya telah lebih dahulu dijabat oleh perwira tinggi bintang tiga sejak Maret 2026.

Kebijakan tersebut menuai perhatian pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

Ia menilai kenaikan pangkat ini memiliki dua sisi: penguatan organisasi sekaligus potensi konsekuensi terhadap ruang sipil.

Menurut Bambang, secara kelembagaan, keputusan ini menunjukkan pengembangan struktur Polri yang semakin besar dan kompleks, seiring meningkatnya status Jakarta sebagai pusat keamanan strategis nasional.

"Ini bisa dilihat positif sebagai pengembangan organisasi Polri. Jakarta kini dipandang sebagai pusat keamanan strategis nasional dengan tingkat ancaman yang kompleks," ujarnya.

Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko dominasi pendekatan keamanan yang lebih kuat terhadap ruang publik dan kebebasan sipil.

Bambang menilai persoalan keamanan di Jakarta tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, seperti ketimpangan sosial, rendahnya kepercayaan publik, hingga polarisasi politik.

"Jika hanya menaikkan struktur komando tanpa reformasi akuntabilitas dan kontrol sipil, maka yang diperkuat adalah struktur keamanan, bukan rasa aman masyarakat," katanya.

Ia menegaskan bahwa ukuran keamanan demokratis bukan pada tingginya pangkat aparat, melainkan efektivitas negara menjaga stabilitas tanpa mengurangi kebebasan sipil.*

(tb/ad)

JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi dalam negeri.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 1041 Tahun 2026 yang mulai berlaku 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Ungkap Rahasia Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen: Daya Beli Masyarakat Kuat

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan kebijakan ini merupakan langkah penyesuaian agar industri penerbangan tetap berkelanjutan di tengah tekanan biaya bahan bakar.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi. Pemerintah tetap memastikan implementasi kebijakan dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, serta keberlangsungan operasional maskapai," ujar Lukman dalam keterangan resmi, Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam aturan tersebut, persentase fuel surcharge ditetapkan berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari Tarif Batas Atas (TBA), tergantung kelompok layanan penerbangan.

Kemenhub mencatat hasil evaluasi per 1 Mei 2026 menunjukkan rata-rata harga avtur berada di level Rp29.116 per liter.

Kondisi ini menjadi dasar bagi maskapai untuk mengenakan fuel surcharge maksimal 50 persen dari TBA sesuai kategori layanan masing-masing.

Meski terdapat penyesuaian biaya, maskapai tetap diwajibkan menjaga standar pelayanan kepada penumpang.

Selain itu, komponen fuel surcharge harus dicantumkan secara terpisah dari tarif dasar (basic fare) pada tiket.

"Hal ini untuk memastikan transparansi informasi harga kepada masyarakat," kata Lukman.

Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga akan melakukan pengawasan serta evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Dengan berlakunya KM 1041 Tahun 2026, aturan sebelumnya yakni KM 83 Tahun 2026 resmi dicabut dan tidak berlaku lagi.*

(cb/ad)

KAZAN— Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), minyak dan gas (migas), hingga energi terbarukan.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia di Kazan, Kamis, 14 Mei 2026.

Baca Juga:

• Ombudsman Soroti Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 M, Diduga Tak Wajar dan Berpotensi Mark Up

"Kerja sama di sektor energi telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi, kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil," kata Yuliot, Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Rusia juga membahas perkembangan impor minyak mentah dari Rusia serta proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban di Jawa Timur.

Kedua negara menegaskan bahwa ketahanan energi menjadi prioritas bersama, baik untuk energi fosil maupun energi bersih.

Yuliot mengatakan pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 70 gigawatt (GW) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 GW atau 62 persen ditargetkan berasal dari energi baru terbarukan.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan dua unit PLTN dengan total kapasitas sekitar 500 megawatt (MW).

"Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan impor minyak dari Rusia akan segera masuk ke Indonesia.

Menurut dia, pasokan tersebut penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

"Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk Rusia sebentar lagi masuk," kata Bahlil.

Ia menegaskan mekanisme impor minyak dilakukan secara business to business (B2B), termasuk kemungkinan pengembangan kerja sama impor LPG dari Rusia yang masih dalam tahap pembahasan.*

(km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Putusan ini sekaligus menolak permohonan uji materi yang diajukan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Baca Juga:

• Waspada! BMKG Peringatkan Banjir Rob 2,7 Meter Ancam Tiga Kecamatan di Medan

Ketua MK Suhartoyo menyatakan majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo dalam sidang.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara harus dimaknai secara sistematis dengan ketentuan lain dalam undang-undang tersebut.

MK menegaskan bahwa status pemindahan ibu kota tidak otomatis berlaku tanpa adanya Keppres.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan bahwa Keputusan Presiden menjadi syarat konstitutif pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

Dengan demikian, selama Keppres belum ditetapkan, maka Jakarta tetap berfungsi sebagai ibu kota negara.

"Artinya, berlakunya pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden," kata Adies sebagaimana dikutip dari laman MK.

MK juga menilai tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana didalilkan pemohon.

Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Jakarta hingga adanya keputusan presiden yang secara resmi memindahkan status tersebut ke IKN.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Zulkifli yang menilai terdapat ketidaksinkronan antara sejumlah norma dalam UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ia berpendapat kondisi tersebut menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara.

Namun MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan tidak menimbulkan kekosongan konstitusional sebagaimana yang dipersoalkan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan putusan MK tersebut mempertegas kondisi yang selama ini sudah berjalan di lapangan.

Ia menegaskan Jakarta tetap menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara hingga ada Keppres pemindahan.

"Selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan, maka tetap ibu kota itu di DKI Jakarta," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5).

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyambut baik putusan MK tersebut.

Ia menilai putusan itu memberikan kepastian hukum terkait status ibu kota negara dan menghindari tafsir ganda di tengah proses transisi pembangunan IKN.

"Keberlakuan UU pemindahan ibu kota bergantung pada Keppres," ujar Huda.

Pembangunan IKN sendiri masih terus berjalan.

Pemerintah menyebut tahap pertama kawasan eksekutif telah rampung, sementara tahap berikutnya untuk kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan selesai pada 2030.*

(d/ad)

BATU BARA — Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat.

Nasabah menilai mesin ATM setor dan tarik tunai di kantor tersebut terlalu sering mengalami kerusakan, sehingga memicu kecurigaan adanya pembiaran yang secara tidak langsung menguntungkan layanan BRILink di sekitar lokasi bank.

Baca Juga:

• Kejagung Tahan Pengusaha Batu Bara dalam Kasus Dugaan Korupsi Tambang Murung Raya

"Setiap kali datang, ATM setor tunai atau tarik tunai sering rusak. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan terkesan dibiarkan," ujar seorang nasabah kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Akibat ATM yang tidak berfungsi, banyak nasabah terpaksa melakukan transaksi melalui agen BRILink yang berada tidak jauh dari kantor BRI.

Namun, transaksi melalui BRILink dikenakan biaya tambahan yang akhirnya membebani masyarakat.

Nasabah pun mulai mempertanyakan keseriusan pihak bank dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Mereka menilai kerusakan ATM yang terus berulang tidak lagi bisa dianggap sebagai gangguan teknis biasa.

"Kalau kejadiannya sesekali mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau hampir setiap hari rusak, wajar kalau masyarakat curiga ada pembiaran. Ujung-ujungnya nasabah diarahkan transaksi ke BRILink dan harus bayar lagi," katanya.

Tak hanya itu, nasabah juga menyoroti minimnya penjelasan dari pihak bank ketika masyarakat mempertanyakan kondisi ATM.

Bahkan, petugas keamanan disebut kerap tidak mampu memberikan jawaban pasti terkait kapan mesin kembali normal.

Kondisi tersebut dinilai mencoreng kualitas pelayanan bank milik negara yang seharusnya mengutamakan kenyamanan dan kepentingan nasabah.

Para nasabah mendesak Kantor Wilayah BRI Sumatera Utara maupun Direksi BRI Pusat segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di Unit Tanjung Tiram, termasuk menambah mesin ATM setor dan tarik tunai yang dinilai sudah tidak sebanding dengan tingginya aktivitas transaksi masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat kecil terus dirugikan hanya karena buruknya pelayanan ATM. BRI harus hadir memberi solusi, bukan malah membiarkan nasabah menanggung biaya tambahan," tegas nasabah lainnya.*

(ad)

JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Kementerian Sosial.

Lembaga pengawas pelayanan publik itu menilai patokan harga yang diduga mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang tidak wajar dan berpotensi menimbulkan dugaan mark up di ruang publik.

Baca Juga:

• KPK Dalami Dugaan Kredit Macet LPEI Rp11,7 Triliun, Dua Bos Perusahaan Swasta Diperiksa

"Kritik utama muncul karena dugaan harga sepatu mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang untuk total lebih dari 39 ribu pasang sepatu. Nilai ini dianggap tidak lazim jika dibandingkan harga sepatu sekolah di pasaran yang rata-rata jauh lebih murah," kata Manager dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Kementerian Sosial sebelumnya menjelaskan bahwa angka Rp27 miliar tersebut masih berupa pagu anggaran, bukan harga akhir pengadaan.

Namun Ombudsman menilai persoalan tidak hanya terletak pada realisasi harga, melainkan pada proses perencanaan yang dinilai kurang sensitif terhadap persepsi publik.

Manager menilai, dalam sejumlah kasus pengadaan barang dan jasa di sektor sosial, pemerintah kerap terjebak pada pendekatan administratif semata.

Selama sesuai prosedur, kebijakan dianggap selesai tanpa mempertimbangkan aspek kepantasan di mata publik.

"Ketika harga yang muncul justru menyerupai sepatu premium, wajar bila masyarakat menduga kuat ada aroma mark up yang bersembunyi di balik istilah teknokratis," ujarnya.

Ia menambahkan, transparansi menjadi kunci untuk meredam spekulasi publik, mulai dari spesifikasi barang, mekanisme penentuan harga, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

Menurut dia, keterbukaan diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap program sosial negara.

"Transparansi bukan sekadar menjawab kritik, tetapi cara menjaga kepercayaan publik terhadap program sosial negara," kata dia.

Di sisi lain, Kementerian Sosial menyatakan telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konsultasi terkait potensi kerawanan dalam pengadaan Sekolah Rakyat.

Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan pemerintah tidak akan menoleransi pelanggaran dalam proses pengadaan.

"Apabila ditemukan adanya aspek pelanggaran hukum, maka penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya," ujar Agus Jabo.

Ia juga menyebut tim khusus di Kemensos telah melakukan analisis terhadap dokumen dan mekanisme pengadaan.

Dari hasil klarifikasi awal, ditemukan potensi maladministrasi akibat keterbatasan waktu, volume pengadaan yang besar, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Meski demikian, ia menegaskan proses pengadaan secara umum tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti jika dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan pelanggaran prosedur maupun penyimpangan.*

(tt/ad)