ACEH BESAR — Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan Program Pelatihan (Prolat) Kewilayahan Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, kawasan Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa, 9 Juni 2026.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendidikan dan pelatihan berjalan optimal sekaligus memberikan arahan kepada para peserta yang sedang mengikuti pembekalan.

Baca Juga:

• Polemik Makin Panas, Roy Suryo Lapor Rismon Sianipar dan Lechumanan ke Polda Metro Jaya

Kabid Humas Polda Aceh Joko Krisdiyanto mengatakan, dalam kunjungan tersebut Kapolda meninjau sejumlah fasilitas pendidikan, ruang belajar, serta sarana pendukung pelatihan guna memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung proses pembelajaran.

"Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelatihan berjalan dengan baik dan didukung sarana yang memadai," ujar Joko.

Selain itu, Kapolda Aceh juga memberikan arahan kepada 250 peserta Prolat Kewilayahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 8–13 Juni 2026 di Aula Serbaguna SPN Polda Aceh.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya disiplin, integritas, profesionalisme, serta peningkatan kompetensi personel Polri dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

Ia meminta peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan teknis sesuai bidang tugas masing-masing, mulai dari penanganan objek vital, penggalangan intelijen, hingga pelayanan teknis kepolisian lainnya.

"Pelatihan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas diri. Kompetensi yang diperoleh harus diimplementasikan dalam tugas sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat," kata Joko mengutip arahan Kapolda.

Kabid Humas menambahkan, program Prolat Kewilayahan 2026 merupakan bagian dari kebijakan pendidikan dan pelatihan Polri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kapolri tentang Program Diklat Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam memperkuat profesionalisme institusi kepolisian di tengah tantangan tugas yang terus berkembang.

"Kunjungan ini juga menjadi bagian dari pengawasan dan pembinaan agar pelatihan berjalan efektif serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas personel," ujarnya.*

(ad)

JAKARTA — Ketua Generasi Muda Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GM GRIB) Sumatera Utara, Ade Rinaldy Tanjung, mendesak PT PLN (Persero) Pusat mengevaluasi kinerja manajemen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara.

Desakan itu muncul menyusul pemadaman listrik yang terjadi berulang di sejumlah wilayah Sumut dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Siapkan Insentif untuk Kades Bersertifikat Pelatihan Basarnas: Demi Selamatkan Jiwa Warga

Ia meminta PLN Pusat mengambil langkah tegas terhadap jajaran manajemen di daerah.

"Saya minta kepada pimpinan PLN Pusat untuk mengevaluasi dan mencopot General Manager PLN UID Sumut. Diduga sudah tidak mampu dan tidak layak memimpin," kata Ade Rinaldy Tanjung, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menyebut, kondisi kelistrikan di Sumatera Utara saat ini merupakan salah satu yang terburuk dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan listrik di daerah.

Ade menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada tindakan konkret dari PLN Pusat, termasuk kemungkinan pergantian kepemimpinan di PLN UID Sumut.

"Ini periode kepemimpinan PLN UID Sumut yang paling buruk dan merugikan masyarakat," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PLN terkait desakan tersebut maupun evaluasi terhadap jajaran manajemen PLN UID Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan mantan rekannya, Rismon Sianipar, serta Lechumanan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan keterangan palsu.

Laporan tersebut diajukan dalam dua laporan polisi (LP) terpisah pada Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Viral! Ibu di Medan Tembung Ditahan Usai Cabut Pohon Pisang, Polisi: Ada Laporan Perusakan Lahan

"Hari ini Polda Metro Jaya telah menerima laporan kepolisian. Diterima dua laporan kepolisian dari satu pelapor, yaitu Mas Roy," ujar Abdul Gafur dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun.

Menurut Abdul, laporan terhadap Lechumanan berkaitan dengan dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik.

Sementara Rismon Sianipar dilaporkan atas dugaan fitnah serta tindakan yang dinilai menimbulkan persangkaan palsu terhadap Roy Suryo.

Roy Suryo menjelaskan, laporan terhadap Lechumanan berawal dari perkara sebelumnya yang sempat menyeret namanya terkait laporan dugaan penghasutan.

Ia menilai terdapat kekeliruan dalam konstruksi pelaporan yang dilakukan terhadap dirinya.

"Jangan sampai orang seenaknya bikin laporan. Kalau laporan itu laporan palsu, ada konsekuensinya," kata Roy.

Sementara terhadap Rismon, Roy mengaku keberatan atas sejumlah konten yang kembali mengangkat isu lama yang menurutnya telah selesai secara hukum.

Ia menilai unggahan tersebut justru memunculkan kembali tuduhan baru yang merugikan dirinya.

"Saya sudah jawab, sudah ada klarifikasi, sudah inkrah. Tapi tetap diangkat lagi dan diglorifikasi," ujarnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Roy, Abdul Gafur, menilai terdapat indikasi upaya kriminalisasi terhadap kliennya dalam rangkaian kasus yang berawal dari polemik penelitian ijazah Jokowi.

Ia juga menyinggung dugaan adanya konstruksi hukum yang dipaksakan dalam laporan sebelumnya.

"Sesungguhnya itu tidak benar kalau Peradi Bersatu menjadi korban. Jadi memang ada mens rea untuk melakukan kriminalisasi terhadap Mas Roy," kata dia.

Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum Roy menggunakan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk Pasal 394 tentang keterangan palsu dalam akta autentik serta Pasal 434 dan 438 terkait fitnah dan persangkaan palsu.

Abdul Gafur menyebut penggunaan pasal-pasal tersebut didasarkan pada dugaan adanya rangkaian unggahan dan pernyataan yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap Roy Suryo.

Hingga kini, Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

Kasus ini menambah babak baru dalam polemik yang sebelumnya melibatkan Roy Suryo dan Rismon Sianipar dalam satu kubu kritik terhadap isu ijazah Jokowi, namun kini berseberangan di jalur hukum.*

(tm/ad)

JAKARTA — Timnas Indonesia kembali melakoni laga FIFA Matchday Juni 2026 dengan menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa malam, 9 Juni 2026, pukul 20.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi lanjutan agenda uji coba internasional skuad Garuda setelah sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman.

Baca Juga:

• Terkesan dengan Performa Timnas U-19 Indonesia, John Herdman Ingin Saksikan Langsung di Sumut

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut laga melawan Mozambik menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim menuju target jangka panjang, yakni Piala Asia.

Ia menilai uji coba melawan lawan dengan karakter berbeda akan menguji konsistensi permainan anak asuhnya.

"Menghadirkan tim seperti Oman merupakan ujian yang besar dan penting bagi kami, begitu juga pertandingan melawan Mozambik," ujar Herdman dalam konferensi pers di SUGBK, Senin (8/6/2026).

Menurut pelatih asal Inggris itu, evaluasi tetap dilakukan meski kemenangan atas Oman diraih dengan skor telak.

Ia menyebut masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama dalam konsistensi transisi permainan.

"Kami melihat perkembangan tim dari pertandingan terakhir. Masih ada hal-hal yang ingin kami tingkatkan, tetapi kami juga patut mengapresiasi apa yang telah dicapai," kata dia.

Herdman juga berharap dukungan suporter kembali memenuhi SUGBK. Atmosfer stadion disebutnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi pemain.

Sementara itu, gelandang Timnas Indonesia Joey Pelupessy menilai kemenangan atas Oman memberi dorongan mental bagi skuad Garuda.

Namun ia mengingatkan tim untuk tidak terlena dengan hasil tersebut.

"Kami bermain dengan kebanggaan dan hati. Itulah yang ingin dilihat masyarakat Indonesia," ujar Pelupessy.

Ia menambahkan, Mozambik memiliki karakter permainan berbeda yang akan menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, persiapan dan fokus penuh menjadi kunci untuk meraih hasil positif.

"Target kami adalah menutup FIFA Matchday ini dengan hasil yang baik dan membuat masyarakat Indonesia bangga," katanya.

Timnas Indonesia sendiri membawa 23 pemain untuk laga ini. Di posisi penjaga gawang terdapat Emil Audero, Maarten Paes, dan Nadeo Argawinata.

Sektor belakang diisi nama-nama seperti Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Baggott, Justin Hubner, hingga Nathan Tjoe-A-On.

Di lini tengah, terdapat Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Rayhan Hannan, dan Marselino Ferdinan.

Sementara di lini depan, Indonesia mengandalkan Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra, Saddil Ramdani, hingga Mauro Zijlstra.

Laga kontra Mozambik menjadi ujian berikutnya bagi Garuda untuk menjaga momentum positif sekaligus memperkuat fondasi permainan menuju turnamen resmi berikutnya.

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday

Klik Disini!

Link Live Skor

Klik Disini!!*

(tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan skema insentif bagi kepala desa yang lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga tingkat desa.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tekankan Mitigasi Megathrust untuk Lindungi Keselamatan Masyarakat Sumut

"Kita akan beri insentif kepada kepala desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat. Kalau kita tidak bisa mencegah bencana, setidaknya kita harus bisa menyelamatkan jiwa," ujar Bobby saat membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Selasa (9/6/2026).

Ia menekankan, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam merespons keadaan darurat dapat menentukan tingkat keselamatan warga.

Bobby Nasution mencontohkan salah satu daerah di Tapanuli Selatan yang mengalami banjir dan longsor besar, namun tidak menimbulkan korban jiwa.

"Lebih dari separuh wilayah terdampak, tetapi tidak ada korban jiwa. Kepala desa di sana pernah ikut pelatihan Basarnas dan menerapkannya saat bencana terjadi," kata Bobby.

Menurut dia, hal tersebut menjadi bukti bahwa pelatihan kebencanaan memiliki dampak langsung terhadap kemampuan mitigasi di tingkat lokal.

Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana.

Ia menyebut keterbatasan jumlah personel Basarnas membuat peran pemerintah daerah dan perangkat desa menjadi sangat vital.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Personel kami sekitar 6.500, sementara kebutuhan nasional mencapai 29.000," ujar Syafii.

Ia menambahkan, perangkat desa merupakan garda terdepan dalam situasi darurat karena berada paling dekat dengan masyarakat saat bencana terjadi.

Pelatihan tersebut turut dihadiri jajaran DPRD Sumut, pejabat Basarnas, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA – Sosiolog politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi undang-undang oleh DPR RI.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga:

• Rico Waas Sampaikan Ranperda LPJ APBD 2025 di DPRD Medan: Ekonomi Tumbuh 5,10 Persen, Inflasi Terkendali di 4,36 Persen

Namun, Ubedilah menilai proses pembahasan hingga pengesahan terkesan berlangsung cepat dan tidak melalui tahapan yang dinilai semestinya.

Ia bahkan mengindikasikan adanya dorongan kepentingan tertentu dalam percepatan pembahasan revisi UU Polri tersebut.

"DPR rapat paripurna hari ini saya cermati terlihat terburu-buru. Berdasarkan pengalaman rapat-rapat DPR yang terburu-buru sebelumnya, biasanya kemudian terungkap selalu ada tangan-tangan kotor yang bekerja," kata Ubedilah dalam keterangannya, Selasa.

Menurut dia, proses legislasi yang berlangsung tidak menunjukkan keterpenuhan tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3, khususnya terkait harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ia merujuk pada ketentuan yang mengatur fungsi Baleg dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebelum dibawa ke tingkat pengambilan keputusan.

"Saya cermati proses pembahasan ini belum melalui tahapan harmonisasi di Baleg sebagaimana amanat UU MD3," ujarnya.

Selain aspek prosedural, Ubedilah juga menyoroti minimnya keterlibatan publik dalam pembahasan revisi UU Polri.

Menurutnya, ruang partisipasi masyarakat tidak diberikan secara memadai dalam proses legislasi tersebut.

"Rakyat tidak didengarkan oleh DPR. Tidak ada meaningful public participation. Rakyat tidak diberi kesempatan secara luas untuk menyampaikan aspirasi," kata dia.

Ia mengingatkan agar DPR tidak memaksakan pengesahan undang-undang apabila proses pembahasan belum dilakukan secara lengkap dan transparan.

Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu di balik percepatan legislasi.

"Jika proses ini terus berlanjut, itu bisa menjadi tanda ada kekuatan besar yang bekerja. DPR harus menjalankan fungsinya dengan benar," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.

Salah satu perubahan substansial yang disepakati adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri berdasarkan jenjang kepangkatan.*

(tm/ad)

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak mengenal perbedaan layanan berdasarkan kelas iuran.

Ia menyebut BPJS dibangun dengan prinsip gotong royong, bukan sistem komersial yang membedakan mutu layanan berdasarkan besaran pembayaran.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Luhut, Chatib Basri, dan Menkes Budi ke Istana, Bahas Apa?

"Jadi tidak ada kelas 1 itu kasta Brahmana, kelas 3 itu kasta Sudra. BPJS adalah asuransi gotong royong, bukan asuransi komersial. Jadi secara konsep tidak benar kalau yang bayar lebih tinggi mendapat layanan berbeda," ujar Budi.

Budi mengakui adanya kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang mempertanyakan standar layanan BPJS.

Namun ia menegaskan, jika menginginkan layanan kesehatan yang lebih privat, peserta dapat memanfaatkan asuransi kesehatan swasta melalui skema Coordination of Benefit (CoB) dengan BPJS.

"Kalau mau beda, silakan pakai asuransi swasta, bisa di-CoB-kan dengan BPJS. Itu sudah tersedia," kata dia.

Ia juga menyebut masih banyak kesalahpahaman di masyarakat terkait konsep kelas dalam BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sistem ini tidak dirancang untuk memberikan perbedaan layanan berdasarkan kemampuan finansial, melainkan untuk menjamin pemerataan akses kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Dalam penjelasannya, Budi membandingkan sistem BPJS dengan mekanisme pajak. Ia menegaskan bahwa perbedaan kontribusi tidak berarti perbedaan perlakuan layanan publik.

"Apakah saya kalau bayar pajak lebih besar lalu jalan saya berbeda dengan sopir saya? Kan tidak," ujarnya.

Budi menambahkan, prinsip dasar BPJS Kesehatan adalah keadilan sosial melalui skema subsidi silang.

Peserta dengan iuran lebih tinggi secara tidak langsung membantu pembiayaan peserta lain, namun tetap mendapatkan hak layanan yang sama.

"BPJS memberikan proteksi pembiayaan kesehatan untuk 280 juta rakyat Indonesia. Yang kaya membantu yang miskin, tapi layanan tetap sama," katanya.

Ia menegaskan kembali bahwa konsep yang dianut BPJS adalah equity dalam layanan kesehatan, bukan perbedaan kasta pelayanan berdasarkan besaran iuran.*

(tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya mitigasi ancaman gempa Megathrust sebagai langkah strategis untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah.

Ia menyebut, potensi bencana tersebut tidak hanya berdampak pada korban jiwa, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, layanan publik, hingga stabilitas sosial dan keamanan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sentil Kades yang Mangkir Pelatihan Basarnas: Ada yang Bandel

Bobby menjelaskan, Megathrust merupakan zona pertemuan lempeng tektonik samudera dan benua yang memicu proses subduksi.

Kondisi ini, kata dia, berpotensi menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar dengan dampak yang luas.

"Megathrust memiliki karakteristik magnitudo sangat besar, terjadi di zona subduksi, patahan dangkal dan luas, serta berpotensi memicu tsunami besar," ujar Bobby Nasution dalam pemaparannya.

Ia juga menyinggung tragedi gempa dan tsunami Aceh 2004 sebagai salah satu contoh nyata dampak Megathrust di kawasan Samudera Hindia.

Menurut Bobby, wilayah Mentawai dan pesisir barat Sumatera menjadi salah satu zona yang memiliki potensi ancaman serupa.

Karena itu, ia mengingatkan agar sistem peringatan dini dan informasi kebencanaan tidak diabaikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Pemprov Sumut, kata Bobby, telah menerapkan pendekatan mitigasi yang mencakup aspek struktural, non-struktural, sosial budaya, hingga penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian.

Pendekatan tersebut juga dikombinasikan dengan kearifan lokal dan nilai kebhinekaan.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong penguatan kebijakan dan tata kelola kebencanaan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem mitigasi.

Bobby Nasution juga mencontohkan penanganan bencana hidrometeorologi pada November 2025 yang menurutnya dapat tertangani melalui kolaborasi berbagai pihak.

Dalam peristiwa itu, tercatat lebih dari 1,8 juta warga terdampak, dengan ribuan mengungsi serta ratusan korban jiwa.

Ia menyebut Pemprov Sumut telah menyiapkan alokasi anggaran pemulihan pascabencana melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode 2026–2028 sebesar Rp23,33 triliun, serta tambahan TKD tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI Teguh Puji Raharjo menyebut KKDN Pasis Dikreg LV diikuti 60 peserta.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan calon pemimpin TNI dalam menganalisis wilayah pertahanan sekaligus memahami potensi ancaman dan bencana di daerah.

"Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, menganalisis, serta melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman," ujarnya.*

(ad)

MEDAN — Seorang ibu rumah tangga bernama Nurbekka Siburian ditahan di Polsek Medan Tembung, Deli Serdang, setelah diduga mencabut puluhan pohon pisang di lahan yang diklaim milik pihak lain.

Kasus ini viral di media sosial setelah anaknya, Hotman Tambunan, mengunggah video penjelasan mengenai penahanan ibunya.

Baca Juga:

• Tersangka Pengrusakan dan Pembakaran Fakultas Pertanian USK Bertambah Jadi 12 Orang

Ia mengklaim keluarga mereka telah lama menempati lahan itu dan memiliki dokumen kepemilikan.

"Ibu saya seorang janda, saat ini ditangkap dan ditahan di Polsek Medan Tembung karena pencabutan pohon pisang milik Usten Saragih," kata Hotman dalam video yang beredar.

Hotman juga menyatakan lahan tersebut telah dibeli secara sah oleh keluarganya dan telah ditempati selama lebih dari 20 tahun.

Ia menilai pihak pelapor tidak memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat dibandingkan dokumen yang mereka miliki.

"Padahal sudah sangat jelas, ibu saya hak waris sah atas harta ayah saya, termasuk tanah ini," ujarnya.

Ia juga menyebut adiknya berinisial BAT turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, meski menurutnya hanya mendokumentasikan kejadian di lokasi.

"Peran masing-masing pihak harus dinilai berdasarkan bukti dan klarifikasi," kata Hotman.

Sementara itu, Kepolisian Sektor Medan Tembung menyatakan Nurbekka telah ditahan sejak 20 Mei 2026.

Kasus ini bermula dari laporan Usman Saragih terkait dugaan perusakan sekitar 80 batang pohon pisang di lahan yang berada di Desa Bandar Klippa, Kabupaten Deli Serdang, pada 13 Mei 2026.

Kasi Humas Polsek Medan Tembung, Aiptu Sir Jhon Milala, mengatakan penyidik telah mengantongi cukup bukti untuk menetapkan Nurbekka dan anaknya sebagai tersangka.

"Dia sudah ditahan sejak 20 Mei 2026. Kalau anaknya masih dicari. Dua-duanya tersangka," ujar Jhon.

Menurut polisi, berdasarkan dokumen yang diperiksa, lahan tersebut tercatat atas nama Usman Saragih yang membeli tanah itu dari pihak lain dengan nilai transaksi Rp 26 juta.

Kepemilikan tersebut juga diperkuat surat keterangan dari camat setempat.

Sementara pihak Nurbekka hanya menunjukkan surat keterangan desa atas nama pihak lain yang disebut sebagai Elfiadi Surya.

Polisi menyebut nama tersebut tidak pernah menjual lahan kepada keluarga Nurbekka.

"Makanya dia juga dilaporkan ke Polrestabes Medan atas dugaan pemalsuan surat," kata Jhon.

Ia menegaskan proses hukum berjalan berdasarkan alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak.

Polisi juga membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara jika ditemukan bukti tambahan.*

(km/ad)

"Silahkan hubungi Bagian Humas, Bang," jelas Muhammad Suhud menjawab bitvonline.com melalui pesan singkat WhatApss, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• Seluruh Pleidoi Nadiem Makarim Ditolak, JPU: Memutarbalikkan Fakta

Paket-paket pekerjaan itu terdiri dari Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) APBN sebanyak 315 titik dapur yang dikerjakan 74 rekanan. Kemudian, Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana SPPG BGN yang dikerjakan 23 rekanan.

Sebelumnya, salah seorang rekanan yang minta namanya dirahasiakan, kepada bitvonline.com menjelaskan, total nilai ratusan paket pekerjaan BGN itu mencapai Rp 1 triliun lebih. Meski sudah memasuki tujuh bulan, dan sudah mengerjakan proyek sesuai progres kerja, akan tetapi hingga kini belum dibayarkan oleh BGN.

Bahkan, para rekanan tersebut sudah melakukan aksi unjukrasa di Kantor BGN. Namun BGN belum juga menjelaskan waktu pembayaran hasil pekerjaan para rekanan tersebut.

Karena itu, para rekanan mengaku sangat khawatir uang mereka dikorupsi para pejabat BGN. Terlebih saat ini, Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Soni Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditangkap Kejaksaan Agung diduga terkait korupsi.

BERULANGKALI DITAGIH
Seperti diberitakan sebelumnya, 97 rekanan merasa tertipu karena hingga kini BGN belum membayar hasil pekerjaan mereka sesuai progres kerja yang nilainya mencapai Rp 1 triliun lebih.

"Ada 97 perusahaan yang hasil kerjanya TA 2025 belum dibayar BGN sesuai progres kerja. Padahal sudah berulangkali ditagih. Tentu saja kami merasa tertipu," jelas seorang rekanan kepada bitvonline.com.

Ke 97 perusahaan penyedia jasa itu, telah mengerjakan ratusan paket pekerjaan BGN TA 2025. Paket pekerjaan tersebut tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Papua Barat, hingga Papua.

PEMBAYARAN TIGA TERMIN
Sesuai dokumen kontrak kerja, BGN akan melakukan pembayaran hasil pekerjaan dalam tiga termin. Termin pertama berupa pemberian down payment (DP) 20 persen. Termin kedua setelah pekerjaan 55 persen dengan pembayaran 50 persen. Dan termin ketiga pembayaran 100 persen setelah pekerjaan selesai.

Namun BGN justru melanggar kontrak kerja sehingga para rekanan merasa tertipu. Sebab hingga saat ini, BGN baru memberikan DP kepada 97 rekanan, meski progres pekerjaan sudah bervariasi. Ada yang sudah 55 persen lebih. Bahkan ada yang sudah 100 persen selesai.

BGN malah membuat ketentuan secara sepihak. Pembayaran hanya dilakukan setelah para rekanan menyelesaikan pekerjaan 100%.

"Padahal, 25 perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan 100 persen. Tapi tetap tidak dibayar," kata seorang rekanan.

Tindakan BGN tersebut tentu saja menyulitkan para rekanan. Apalagi modal usaha mereka bersumber dari pinjaman perbankan. Karena itu, para rekanan berulangkali mengajukan penagihan pembayaran. Namun, BGN tidak kunjung membayar.*

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara sahabat dalam sebuah upacara resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, prosesi penyerahan surat kepercayaan dilakukan secara bergantian oleh para duta besar yang memasuki ruang kredensial Istana Merdeka untuk bertemu Kepala Negara.

Baca Juga:

• Menaker Beberkan Strategi Prabowo Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja di Era Digital

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di veranda belakang Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, para duta besar menyampaikan salam dan pesan dari kepala negara masing-masing serta membahas penguatan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan Presiden Prabowo menyambut baik kehadiran para duta besar tersebut.

Prabowo juga menegaskan kembali prinsip politik luar negeri Indonesia.

"Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerja sama dan membuat berbagai macam kerja sama di berbagai bidang," ujar Havas di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sembilan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan tersebut berasal dari Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Maroko, Portugal, Panama, Korea Utara, dan Mozambik.

Berikut daftar duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan:

- Manuel Estuardo Roldan Barillas (Guatemala)
- Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari (Qatar)
- Abdirashid Salat Abdille (Kenya)
- Ratu Isoa Delamisi Tikoca (Fiji)
- Redouane Houssaini (Maroko)
- Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria (Portugal)
- Bernardo Brea Rodriguez (Panama)
- Hong Kwang Il (Korea Utara)
- Antonio Rodrigues Jose (Mozambik)

Pertemuan ini menandai penguatan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat di tengah upaya pemerintah memperluas kerja sama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kerja sama internasional.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat dan ekonom ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Mereka yang hadir antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, serta ekonom sekaligus anggota DEN, Chatib Basri.

Baca Juga:

• Dari Rp2,3 Triliun Jadi Rp23,33 Triliun, Bobby Nasution Ungkap Perjuangan Naikan Dana R3P: Langsung Lapor Presiden

Ia langsung memasuki kawasan Istana tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai agenda pertemuan.

Saat ditanya awak media, Budi hanya melontarkan pesan singkat. "Sehat selalu ya," ujarnya sambil berjalan cepat menuju area Istana.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan dan Chatib Basri telah lebih dahulu tiba di Istana sekitar pukul 15.30 WIB.

Luhut menyebut kehadirannya sebagai bagian dari laporan rutin Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden.

"Kita melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap lima minggu gitu," kata Luhut.

Sementara itu, Chatib Basri enggan menjelaskan detail agenda pertemuan tersebut. Ia juga menepis saat ditanya mengenai isu dirinya akan masuk dalam kabinet.

"Saya enggak tahu," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan Presiden dengan Luhut dan Chatib Basri membahas strategi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyebut masukan dari DEN menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pemerintah.

"Pertemuan tadi Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Chatib Basri sebagai anggota DEN memberikan masukan-masukan kepada Presiden mengenai strategi pertumbuhan ekonomi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dasco menambahkan, masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil kebijakan ekonomi ke depan, selain analisis dari tim ekonomi pemerintah lainnya.

"Masukan-masukan yang positif ini menurut saya adalah masukan yang berharga bagi Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai hasil spesifik pertemuan tersebut.

Namun, rangkaian pertemuan itu menandai intensifikasi komunikasi antara Presiden Prabowo dan jajaran ekonomi pemerintah di tengah pembahasan strategi pertumbuhan ekonomi nasional.*

(km/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyentil keras sejumlah kepala desa yang tidak menghadiri kegiatan pelatihan Pencarian dan Pertolongan Permukaan Air tahun 2026 yang digelar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Bobby menilai kehadiran aparatur desa dalam pelatihan kebencanaan sangat penting sebagai garda terdepan dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah.

Baca Juga:

• Dari Rp2,3 Triliun Jadi Rp23,33 Triliun, Bobby Nasution Ungkap Perjuangan Naikan Dana R3P: Langsung Lapor Presiden

Ia menyebut telah mengantongi daftar kepala desa yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Bahkan, Bobby secara terbuka menyebut salah satu daerah asal peserta yang absen.

"Saya sebut saja daerahnya Langkat," ujarnya.

Selain kepala desa di Langkat, Bobby juga menyoroti adanya oknum lurah di Kota Medan yang disebut tidak kooperatif meski sudah dihubungi oleh panitia pelatihan.

"Padahal itu sudah ditelpon, tapi laporannya dia enggak mau ikut," kata Bobby.

Ia menegaskan nama-nama aparatur yang tidak mengikuti pelatihan akan dicatat sebagai bahan evaluasi.

"Nah, ini nama-namanya akan dicatat," ujarnya.

Di sisi lain, Bobby memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang tetap hadir mengikuti pelatihan kebencanaan tersebut.

Menurutnya, partisipasi mereka sangat penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama di wilayah rawan.

Sebagai bentuk penghargaan, Bobby menyatakan akan memberikan insentif khusus kepada peserta yang aktif mengikuti kegiatan tersebut.

"Yang mau ikut kita apresiasi," katanya. "Saya sudah sebutkan (akan beri insentif), jangan tidak dikasih. Malu saya."

Saat ditanya soal besaran insentif, Bobby enggan menjelaskan secara rinci dan menyebut masih bersifat internal.

"Masih rahasia," ujarnya singkat.

Ia menegaskan bahwa insentif tersebut bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi bagian dari upaya memperkuat peran kepala desa sebagai pihak yang berada di garis depan dalam penanganan kedaruratan.

"Insentif ini bukan hanya sekadar hadiah, tapi mereka merupakan garda terdepan yang imbalannya membantu nyawa masyarakat," kata Bobby.

Berdasarkan data penyelenggara, sekitar 50 kepala desa dari berbagai daerah tercatat hadir dalam pelatihan tersebut.

Kegiatan ini diikuti unsur Basarnas dan pemerintah daerah, serta dibuka langsung oleh Kepala Basarnas Mohammad Syafii dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus.

Pelatihan yang dipusatkan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, itu difokuskan pada peningkatan kemampuan pencarian dan pertolongan di permukaan air sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana.*

(tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan dirinya sempat merasa kecewa terhadap besaran awal dana Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu disampaikan Bobby dalam kegiatan pembekalan peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI TA 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa, 9 Juni 2026, di hadapan Wakil Komandan Sesko TNI Mayjen TNI Teguh Raharjo.

Baca Juga:

• Pemerintah Terbitkan Renduk Pascabencana Sumatera, Pemulihan Masuki Fase Rekonstruksi Permanen

Namun, angka tersebut dinilai belum sesuai dengan kebutuhan pemulihan pascabencana di daerah.

"Pada saat pendataannya kami sedikit keberatan dengan kementerian terkait karena kami dikasih 2,3 triliun dan tidak ada respon perubahan. Padahal kami mengajukan besarannya tidak segitu," kata Bobby.

Ia mengatakan, karena komunikasi di tingkat kementerian tidak membuahkan hasil, dirinya kemudian melaporkan langsung kepada Presiden.

"Alhamdulillah direspon dan akhirnya kami mendapat Rp23,33 triliun," ujarnya.

Bobby menyebut, dana R3P tersebut akan digunakan dalam periode 2026–2028 untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tetap berada di bawah koordinasi kementerian terkait yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan, selain R3P, Pemprov Sumut juga menerima Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,134 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, di antaranya pendidikan sebesar 16,81 persen atau Rp190,5 miliar, kesehatan 8,07 persen atau Rp91,5 miliar, infrastruktur 57,26 persen atau Rp649,6 miliar, pertanian 3,13 persen atau Rp35,4 miliar, serta penanganan bencana lainnya 14,72 persen atau Rp166,8 miliar.

Bobby menyebut penyesuaian anggaran TKD tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026.

Sementara itu, dana R3P senilai Rp23,33 triliun akan dikelola oleh pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat porsi terbesar sebesar Rp16,78 triliun, disusul Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp1,34 triliun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp1,10 triliun, Kementerian Pertanian Rp761,65 miliar, serta Kementerian Agama Rp740,21 miliar.

Seluruh anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Utara.*

(tm/ad)

JAKARTA – Pemerintah menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 25 Tahun 2026.

Dokumen yang disebut sebagai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera itu menandai masuknya fase pemulihan ke tahap rekonstruksi permanen setelah rangkaian penanganan darurat dan pemulihan fungsional pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025.

Baca Juga:

• Penasihat DWP Aceh Tekankan Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerintah menegaskan, seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dalam dokumen itu, pemerintah menempatkan fase baru pemulihan bukan hanya sebatas pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat terdampak bencana.

"Terbitnya Renduk menjadi tonggak penting dalam pemulihan wilayah terdampak, dari penanganan darurat menuju pembangunan kembali yang bersifat permanen," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Renduk PRRP Sumatera juga berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah, termasuk dalam aspek perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengendalian program pemulihan di lapangan.

Pemerintah menerapkan pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable, yang menekankan bahwa proses rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi membangun kawasan yang lebih aman dan tangguh terhadap risiko bencana di masa depan.

Sejumlah program prioritas telah ditetapkan, antara lain pembangunan hunian tetap, penataan kawasan permukiman aman bencana, pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik, rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan pasar rakyat.

Selain itu, penguatan sistem mitigasi dan tata kelola kebencanaan juga menjadi bagian penting dalam Renduk, termasuk pengembangan data tunggal rehabilitasi dan rekonstruksi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemasangan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana.

Renduk PRRP Sumatera akan diterapkan di 53 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi tersebut.

Pelaksanaan program akan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan target pemulihan, efektivitas anggaran, dan kesesuaian implementasi di lapangan.

"Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pembangunan kembali yang terpadu, inklusif, dan berbasis risiko bencana," demikian visi yang tercantum dalam dokumen yang ditandatangani Menko PMK Pratikno.

Pemerintah berharap, melalui kebijakan ini, proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi wilayah terdampak, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.*

(ad)

BANDA ACEH – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Pentas Seni dan Pelepasan Siswa TK B Yayasan TK Pertiwi Setda Aceh di Aula DWP Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Tersangka Pengrusakan dan Pembakaran Fakultas Pertanian USK Bertambah Jadi 12 Orang

Dalam sambutannya, Mukarramah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di TK Pertiwi Setda Aceh.

Ia menilai pendidikan anak usia dini bukan semata-mata soal kemampuan akademik dasar, melainkan juga pembentukan karakter, penanaman nilai kehidupan, serta penguatan rasa percaya diri anak.

Menurut dia, keberhasilan pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari peran bersama antara lembaga pendidikan dan lingkungan keluarga.

"Pendidikan yang paling pertama dan paling utama adalah pendidikan dalam keluarga. Sekolah membantu membimbing, tetapi rumah adalah tempat karakter dibentuk. Apa yang dilihat anak setiap hari akan lebih membekas daripada apa yang hanya didengarnya sesekali," kata Mukarramah.

Ia juga mengajak orang tua untuk terus terlibat aktif dalam mendampingi anak, terutama saat memasuki jenjang pendidikan dasar yang dinilai memiliki tantangan dan dinamika sosial yang lebih kompleks.

Sementara itu, Ketua Yayasan TK Pertiwi Setda Aceh, Malahayati M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada para guru dan orang tua yang telah mendampingi proses tumbuh kembang anak selama menempuh pendidikan di TK tersebut.

Ia berharap para siswa yang dilepas dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan semangat belajar yang baik, akhlak yang terjaga, serta rasa percaya diri dalam meraih cita-cita.

Kegiatan pelepasan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dari para siswa.

Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat, tetapi juga momen emosional bagi orang tua, guru, dan keluarga besar TK Pertiwi Setda Aceh.*

(ad)

BANDA ACEH – Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan dan pembakaran Gedung Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) serta sejumlah fasilitas kampus lainnya.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa puluhan saksi.

Baca Juga:

• TNI Buka Suara Soal Protes Keterlibatan Prajurit Bantu Polri Tangani Begal: Mungkin Belum Pernah Jadi Korban

"Sejauh ini jumlah tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 12 orang dan saksi yang diperiksa sebanyak 35 orang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan," kata Miftahuda, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut dia, para tersangka memiliki peran berbeda dalam aksi yang menyebabkan kerusakan fasilitas di lingkungan kampus.

Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Salah satu tersangka berinisial MJ (23) disebut berperan sebagai pengarah aksi sekaligus menunjuk koordinator lapangan.

Sementara WS, yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, diduga menjadi koordinator lapangan sekaligus memimpin rapat sebelum aksi berlangsung.

MJ dijerat dengan Pasal 262 ayat (1) jo Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP.

Sementara AH (20) yang diduga melempar bom molotov serta merusak fasilitas kampus dikenakan Pasal 308 ayat (1) jo Pasal 262 ayat (1) KUHP.

Selain itu, sembilan tersangka lainnya masing-masing berinisial RA (20), AL (22), FA (21), MGA (20), TAJ (21), HF (22), IS (20), dan TKS (20), diduga turut serta dalam penyerangan dan pelemparan di lokasi kejadian.

Mereka dijerat sejumlah pasal berlapis terkait perusakan dan keterlibatan dalam aksi kekerasan.

Penyidik menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan, termasuk membuka peluang pengembangan kasus jika ditemukan bukti baru.

Kasus pengrusakan dan pembakaran di Fakultas Pertanian USK sebelumnya menjadi perhatian publik karena menimbulkan kerugian material serta mengganggu aktivitas akademik di lingkungan kampus.

Pihak universitas berharap proses hukum dapat segera tuntas agar kepastian hukum tercapai dan kegiatan perkuliahan kembali normal.

Sementara itu, Universitas Syiah Kuala menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan berupaya memulihkan fasilitas yang terdampak.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Medan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat Tim Gerak Cepat Antisipasi Wabah Flu Burung

"Pengelolaan APBD pada dasarnya ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata Rico dalam sidang tersebut.

Ia menegaskan, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan kewenangan pengelolaan keuangan, tetapi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rico menjelaskan, dokumen LPJ APBD 2025 yang disampaikan mencakup laporan keuangan secara lengkap, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan.

Selain itu, turut dilampirkan laporan keuangan tiga perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kota Medan.

"Ruang lingkup laporan ini disusun secara lengkap, transparan, dan informatif sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rico juga menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemko Medan tahun anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Pemerintah Kota Medan mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut.

"Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel," kata Rico.

Ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Medan atas dukungan dalam proses penganggaran dan pengawasan APBD sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan akuntabel.

Dalam paparannya, Rico juga memaparkan realisasi keuangan daerah tahun 2025.

Pendapatan daerah tercatat lebih dari Rp6,3 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp3 triliun, pendapatan transfer lebih dari Rp3,1 triliun, serta pendapatan lain yang sah lebih dari Rp100 miliar.

Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp5,8 triliun, dengan belanja operasi dan belanja modal sebagai komponen utama.

Adapun realisasi pembiayaan daerah tercatat lebih dari Rp105 miliar.

Menurut Rico, pengelolaan keuangan yang efektif turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang tercatat sebesar 5,10 persen, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp353,28 triliun dan inflasi yang terkendali di angka 4,36 persen.

Menutup pidatonya, Rico mengajak seluruh pihak menjadikan capaian tersebut sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.

"Pengelolaan keuangan daerah harus semakin baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya.

Usai penyampaian pidato, Rico Waas menyerahkan dokumen LPJ APBD 2025 kepada Ketua DPRD Kota Medan untuk kemudian dibahas lebih lanjut oleh legislatif.*

(ad)

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia tersebut.

Baca Juga:

• Antusias Piala Dunia 2026 Tinggi, Bobby Nasution Ingatkan ASN Tetap Prioritaskan Pelayanan Publik

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengatakan flu burung masih menjadi salah satu ancaman kesehatan global yang perlu diwaspadai secara serius.

Menurut dia, perkembangan berbagai varian virus baru menuntut kewaspadaan yang tidak boleh menurun.

"Perkembangan global menunjukkan adanya berbagai varian virus baru. Kondisi ini menuntut kewaspadaan kita agar tidak boleh berkurang sedikit pun," kata Sulaiman dalam sambutannya.

Ia menegaskan, respons terhadap potensi wabah harus dilakukan secara terpadu melalui investigasi lapangan yang cepat dan koordinasi lintas sektor.

Menurut dia, karakteristik wilayah Sumatera Utara yang memiliki aktivitas peternakan, perdagangan, serta mobilitas masyarakat yang tinggi membuat daerah ini memiliki risiko lebih besar terhadap penyebaran penyakit zoonosis.

"Upaya terpadu melalui investigasi lapangan yang cepat serta koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap potensi penularan dapat diantisipasi sedini mungkin," ujarnya.

Sulaiman menyebut pemerintah daerah terus mendorong penerapan pendekatan One Health atau Satu Kesehatan yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu sistem penanganan.

Menurut dia, penanggulangan penyakit zoonosis tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas instansi.

"Tantangan penanggulangan penyakit zoonosis tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja," kata dia.

Ia menambahkan, hasil workshop tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja perangkat daerah terkait, termasuk penguatan anggaran untuk kesiapsiagaan kesehatan daerah.

Sementara itu, Ketua Panitia Windy mengatakan kegiatan yang berlangsung selama 9–12 Juni 2026 itu diikuti 47 peserta dari Tim Gerak Cepat lintas sektor.

Fokus penguatan kapasitas diarahkan pada tiga wilayah dengan mobilitas tinggi, yakni Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Deli Serdang.

Sejumlah instansi turut terlibat dalam kegiatan tersebut, di antaranya RSUP H. Adam Malik Medan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Medan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumut, serta berbagai mitra pembangunan kesehatan lainnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap sistem ketahanan kesehatan Sumatera Utara semakin kuat dalam menghadapi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung, terutama melalui penguatan koordinasi lintas sektor di lapangan.*

(ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tetap mengutamakan tugas dan pelayanan publik selama gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung.

Imbauan tersebut disampaikan Bobby menanggapi antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola dunia itu yang sejumlah pertandingannya dijadwalkan berlangsung pada pagi hari dan berpotensi beririsan dengan jam kerja.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ingatkan Waspada Ancaman Gempa dan Tsunami Megathrust di Sumatera

Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat.

"Walaupun ada tim ataupun negara kesukaan yang didukung, tetap sesuaikan dengan kebutuhan dan jangan sampai mengganggu pekerjaan," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menilai euforia Piala Dunia harus disikapi secara bijak, terutama oleh ASN yang memiliki kewajiban menjaga kualitas pelayanan publik.

Menurut dia, disiplin kerja harus tetap menjadi prioritas meskipun masyarakat tengah disuguhi berbagai pertandingan menarik dari ajang tersebut.

Bobby juga meminta agar aktivitas menonton pertandingan tidak berdampak pada produktivitas kerja maupun kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemprov Sumut.

"Semangat mendukung tim favorit silakan saja, tetapi tugas utama sebagai pelayan masyarakat harus tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Menurut Bobby, ASN dituntut tetap profesional dalam menjalankan tugas, termasuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa terganggu agenda hiburan atau kegiatan luar pekerjaan.

Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diperkirakan akan mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

Namun demikian, Bobby mengingatkan agar antusiasme tersebut tidak mengurangi kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Ia berharap seluruh jajaran Pemprov Sumut tetap menjaga ritme kerja dan pelayanan publik meskipun momentum olahraga internasional tersebut berlangsung meriah di tengah masyarakat.*

(kd/ad)