SOLO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta, Jawa Tengah, buka suara mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Surakarta 2020.

Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono mengatakan verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan calon merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:

• KPU Surakarta Ungkap Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pilkada 2020, Ternyata Tak Langsung ke Singapura

"Sepengetahuan saya, KPU Kota Surakarta selain melakukan verifikasi administrasi, juga melakukan konfirmasi ke Bakorwil 7, terkait dokumen pendidikan Gibran dan kemudian ada surat keterangan dari Bakorwil 7," kata Budi Wahyono di Solo, Rabu (7/10/2026).

Budi mengatakan Bawaslu Surakarta turut mengawasi proses pencalonan Gibran pada Pilkada 2020.

Namun, selama proses tersebut tidak ditemukan laporan maupun temuan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

"Kami mengawasi proses pencalonan Gibran pada Pilkada 2020, tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait dengan dokumen pendidikan Gibran," katanya.

Menurut Budi, tugas Bawaslu pada saat itu adalah mengawasi proses pelaksanaan dan keterpenuhan persyaratan calon sesuai dengan kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.

Ia mengatakan Bawaslu tidak melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah calon karena proses tersebut berada dalam ranah KPU.

Budi juga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran.

Menurut dia, putusan MK perlu dipahami secara utuh, termasuk bagian pertimbangan hukum dan konteks perkara yang diputus.

Ia menegaskan Bawaslu bekerja berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Karena itu, proses yang dilakukan Bawaslu pada Pilkada Surakarta 2020 harus dilihat berdasarkan kewenangan lembaga tersebut pada saat itu.

Sebelumnya, MK menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Ketentuan mengenai syarat pendidikan tersebut berkaitan dengan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.

Putusan MK tersebut kemudian kembali memunculkan pembahasan mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran, termasuk ketika ia mendaftar sebagai calon wali kota pada Pilkada Surakarta 2020.

Bawaslu Surakarta menegaskan bahwa dalam pengawasan proses pencalonan saat itu tidak ditemukan laporan atau temuan terkait dokumen pendidikan Gibran.* (d/ad)

SOLO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Jawa Tengah, menegaskan proses verifikasi syarat bakal calon wali kota pada Pilkada Surakarta 2020 telah dilakukan sesuai prosedur.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Surakarta Yustinus Arya Artheswara setelah muncul kembali sorotan mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Usai Putusan MK, Wakil Ketua DPRD Sukabumi Fraksi PDIP Turunkan Foto Wapres Gibran

Pada Pilkada Surakarta 2020, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai salah satu calon wali kota.

KPU saat itu melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan seluruh calon peserta pilkada.

"Pada waktu itu ada dua calon. Kami juga sudah melakukan verifikasi terkait untuk ijazah Pak Gibran," katanya.

Yustinus menjelaskan verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan calon dilakukan melalui Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) VII.

Namun, proses verifikasi tersebut tidak dilakukan langsung ke Singapura, tempat Gibran menempuh pendidikan.

Menurut Yustinus, dokumen pendidikan yang diperoleh dari luar negeri memiliki mekanisme verifikasi melalui kementerian terkait.

Karena itu, KPU menggunakan dokumen atau surat keterangan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar dalam proses verifikasi.

Ia mengatakan mekanisme tersebut juga diterapkan terhadap dokumen pendidikan Gibran ketika mengikuti pencalonan Pilkada Surakarta 2020.

Dengan proses tersebut, KPU menilai persyaratan pencalonan Gibran telah memenuhi ketentuan yang berlaku saat itu.

"Itu bisa dengan surat keterangan tersebut. Jadi kami berdasarkan surat keterangan itu melakukan itu yang mengeluarkan dari Kemendikbud. Kemudian kami verifikasinya ke Bakorwil Wilayah VII di Solo," katanya.

Pernyataan KPU Surakarta tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima.

MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.

Putusan tersebut kemudian memunculkan kembali pembahasan mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran, termasuk ketika ia mengikuti Pilkada Surakarta 2020.

KPU Surakarta menegaskan bahwa proses verifikasi pada saat itu dilakukan berdasarkan mekanisme dan dokumen yang berlaku, termasuk surat keterangan dari kementerian terkait.* (d/ad)

SUKABUMI — Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes setelah muncul fakta dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik ijazah Gibran.

Baca Juga:

• Istana Belum Ambil Sikap soal Putusan MK Gibran, Ini Alasannya

Ia mengaku merasa malu dengan persoalan ijazah Gibran yang menjadi sorotan dalam persidangan di MK.

"Ya ini kan menyikapi fakta persidangan kemarin di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan MK... itu kan memang dinyatakan di fakta persidangan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu tidak bisa membuktikan berkaitan dengan ijazah setara SMA seperti kayak gitu," ujar Rojab saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026).

"Meskipun memang di proses persidangan itu tidak terbukti, nah saya sebagai Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ya merasa malu juga kan seperti kayak gitu. Ya terpaksa dengan sikap politik saya, ini untuk sementara foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara," sambungnya.

Rojab menegaskan pencopotan foto Gibran hanya bersifat sementara.

Ia mengatakan foto tersebut akan kembali dipasang apabila terdapat fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum.

"Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum, kan seperti kayak gitu. Dan kita tadi menyerahkan, menitipkan dulu ke Sekretariat DPRD. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya," jelasnya.

Rojab juga menegaskan tindakan tersebut belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Menurut dia, keputusan itu merupakan sikap politik pribadi.

Sementara itu, foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di ruang kerja Rojab.

"Untuk Presiden saya masih pertahankan, Pak Prabowo ada tetap terpampang di ruangan saya," ucapnya.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan tindakan Rojab Asy'ari bukan merupakan instruksi partai.

Ia menyebut keputusan tersebut sebagai sikap dan tindakan personal Rojab.

"Yang jelas, sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan, itu merupakan sikap dan tindakan personal ya. Jadi tidak ada sekali pun instruksi dari partai, baik dari DPC, dari DPD, maupun dari DPP partai. Jadi itu menurut yang bersangkutan juga murni adalah sikap dan tindakan pribadi," kata Ono Surono, Kamis (8/10/2026).

Menurut Ono, tindakan Rojab bisa menjadi respons pribadi terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat setelah keluarnya putusan MK mengenai perkara tersebut.

"Ya tentunya kan mungkin ini respon bukan hanya yang bersangkutan, mungkin juga ada respon dari publik ya terkait dengan keputusan MK. Tetapi ya dari sisi kelembagaan, dari awal kan kita tidak pernah menyikapi terkait dengan itu," ujarnya.

Ono mengatakan PDIP tidak memiliki kepentingan dalam persoalan polemik ijazah Gibran.

Ia menyebut sejumlah fungsionaris DPP PDIP sebelumnya juga telah menyampaikan posisi partai terkait perkara tersebut.

"Ya menurut beberapa fungsionaris DPP partai kan PDI Perjuangan tidak mempunyai kepentingan terkait dengan permasalahan itu," katanya.

Karena itu, Ono menegaskan PDIP menghormati putusan MK dan memandang dinamika yang muncul setelah putusan tersebut sebagai informasi yang berkembang di ruang publik.

"Sehingga ya tentunya apa fenomena yang saat ini dihadirkan melalui keputusan MK ya tentunya apa pun keputusan MK itu kan patut kita hormati dan menjadi informasi saja," ucapnya.

Sebelumnya, MK menolak gugatan terkait syarat pendidikan Gibran dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.

Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden dalam perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah masih mempelajari secara detail putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan itu disampaikan Bambang Eko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Baca Juga:

• KPK Periksa Kadis SDABMBK Medan, Dalami Kasus Suap Bupati Langkat Ondim

"Coba nanti saya pelajari detailnya ya putusan itu, putusan MK. Karena kalau kita membaca putusannya kan juga amar putusannya kan kurang juga. Kan ada pertimbangan hukum dan sebagainya. Saya akan membaca hari ini yang lebih detail lagi ya," kata Bambang Eko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Bambang Eko, bagian pertimbangan hukum dalam putusan MK perlu dibaca secara menyeluruh.

Ia menyebut adanya istilah ratio decidendi, yakni alasan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan.

"Kan di situ ada pertimbangan hukumnya, ada dalam hukum itu ada namanya ratio decidendi ya. Jadi, pertimbangan itu juga harus kita baca betul. Saya belum baca secara detail. Mohon waktu saja," ujarnya.

Bambang Eko juga mengaku belum mengetahui arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK tersebut.

Ia mengatakan belum bertemu dengan Prabowo karena masih menjalankan sejumlah agenda di DPR, termasuk mengurus pembahasan dan penyelesaian rancangan undang-undang.

"Saya belum ketemu sama Pak Presiden sehingga kemudian saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh beliau, karena kesibukan beliau saya juga sedang banyak hal yang harus saya urusi di DPR terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang. Kita konsentrasi belum ke sana," ujarnya.

Hingga saat ini, menurut Bambang Eko, belum ada pembahasan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan MK tersebut.

"Belum ada, sampai sekarang belum ada," ujarnya.

Ia mengatakan situasi setelah putusan MK masih berkembang.

Karena itu, pemerintah memilih menunggu perkembangan beberapa hari ke depan sembari mempelajari putusan secara lebih menyeluruh.

"Pada prinsipnya sebetulnya kita masih menunggu hal-hal yang, ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu. Ada yang kemudian macam-macamlah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya," ujarnya.

Sebelumnya, MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas di luar negeri.

Hakim MK Arsul Sani menjelaskan certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri tidak menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.

Meski menemukan fakta tersebut, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar hakim MK Adies Kadir.

MK juga menyatakan persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat calon presiden dan calon wakil presiden bukan menjadi kewenangan MK dalam perkara tersebut.

Menurut Adies, persoalan keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.

"Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhian syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945," ujar hakim MK Adies Kadir.

Dengan demikian, pemerintah saat ini masih menunggu dan mempelajari putusan MK secara menyeluruh sebelum menentukan langkah atau sikap lebih lanjut terkait persoalan tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan suap yang melibatkan Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandin alias Ondim.

Salah satu saksi yang dijadwalkan diperiksa adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Khairul Azmi.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Bansos, Menantu Eks Bupati Labusel Bripka Yasir Ungkap Perintah Polres Salurkan 3.000 Paket

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Khairul diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di kantor perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan Provinsi Sumatra Utara atas nama KAZ " kata Budi kepada wartawan, Selasa (6/10).

Selain Khairul Azmi, penyidik KPK memanggil delapan saksi lainnya.

Mereka di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Langkat Ilhamsyah Bangun, seorang ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Langkat berinisial ARM, serta seorang guru berinisial GEM.

Lima saksi lainnya merupakan ASN pada Dinas PUTR Langkat. Mereka masing-masing berinisial IRF, MYN, AGT, DT, dan ROL.

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan suap yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan pada 2 Juli 2026.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan Syah Afandin alias Ondim dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka.

Yaqub disebut merupakan mantan anggota tim sukses Syah Afandin pada Pilkada 2024.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025–2026.

Menurut KPK, Syah Afandin diduga menerima uang sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp1,117 miliar yang diberikan Yaqub.

Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Yaqub disebut memperoleh 80 proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Total terdapat 85 proyek yang disebut menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2025.

Pemeriksaan terhadap Khairul Azmi dan para saksi lainnya dilakukan untuk mendalami dugaan pengaturan proyek serta aliran uang dalam perkara tersebut.

KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dan rangkaian dugaan suap yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.* (mp/ad)

MEDAN — Bripka Yasir Mukhtadi Lubis, anggota Polres Labuhanbatu Selatan yang juga merupakan menantu mantan Bupati Labusel Edimin, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi bantuan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024.

Yasir memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 7 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Korupsi Proyek Jalan Sumut Makin Melebar! KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru, Ada Mantan Kepala BBPJN

Namun, status tersebut kemudian gugur setelah ia memenangkan gugatan praperadilan.

Perkara tersebut kini menjerat empat terdakwa, yakni Plt Kepala Dinas Sosial Labusel Nurhamimah, pemilik CV Sri Rezeki Himalayani Nasution, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rully Novanda, serta Andri Budiana alias Itong yang disebut sebagai pekerja yang diminta membantu membuat e-katalog CV Sri Rezeki.

Dalam persidangan, jaksa mencecar Yasir mengenai keterlibatannya dalam pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu.

Namun, Yasir mengaku tidak mengetahui adanya program tersebut.

"Saya tidak tahu mengenai adanya program tersebut," kata Yasir kepada Jaksa.

Ia mengatakan baru mengetahui adanya bantuan sosial setelah mendapat perintah dari Polres Labusel untuk menjemput bantuan di Dinas Sosial Labusel.

Bantuan tersebut berupa sejumlah bahan kebutuhan pokok, antara lain gula, minyak goreng, dan beras.

Menurut Yasir, bantuan kemudian disalurkan kepada masyarakat dengan melibatkan personel kepolisian hingga tingkat polsek.

"Ada surat perintah dari Polres untuk pembagian 3 ribu bantuan itu. Yang membantu menyalurkan itu, ada dari Polres, hingga Polsek," kata dia.

Jaksa kemudian menanyakan kepada Yasir mengenai dugaan pertemuan dengan mantan Plt Kepala Dinas Sosial Labusel, Nurhamimah, di kantor Dinas Sosial.

Yasir membantah pernah bertemu dengan Nurhamimah.

Keterangan tersebut berbeda dengan pengakuan Nurhamimah yang sebelumnya menyebut adanya pertemuan dengan Yasir.

"Tidak pernah bertemu," jelasnya.

Kesaksian Yasir menjadi bagian dari upaya jaksa mengungkap rangkaian pengadaan dan penyaluran bantuan sosial dalam perkara tersebut.

Dalam dakwaan, para terdakwa disebut melakukan korupsi dalam penyaluran bantuan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial, serta Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Perkara tersebut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,9 miliar.

Keterangan para saksi selanjutnya akan menjadi bagian dari pembuktian jaksa maupun pembelaan para terdakwa di persidangan.* (tm/ad)

MEDAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka babak baru dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya menjerat mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting.

Baca Juga:

• Fakta Sidang Perdana Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Uang Rp20 Miliar Berkode “Kue” hingga Miliki 29 Perusahaan

"Dari pengembangan penyidikan yang dilakukan pada September kemarin, KPK menetapkan sejumlah delapan orang tersangka baru dalam penyidikan perkara ini," ungkap Budi kepada wartawan.

Meski KPK belum secara resmi membeberkan identitas dan peran masing-masing tersangka, informasi yang beredar mengarah kepada delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BBPJN Sumut yang sebelumnya dipanggil penyidik ke Jakarta.

Salah satunya adalah Kepala BBPJN Sumut periode 2024–2025, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja. Selain itu, KPK memanggil tiga mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I dan II, yakni Dicky Erlangga, Rahmad Parulian, dan T. Rahmatsyah Putra alias Dadam.

Empat pejabat teknis yang juga disebut terkait dengan penetapan tersangka baru tersebut merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN Sumut.

Mereka adalah Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, Heri Handoko, serta Manaek Manalu.

KPK masih merahasiakan detail peran masing-masing pihak karena proses penyidikan masih berlangsung.

"Untuk detail identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya karena ini penyidikan juga masih terus berprogres," ujar Budi menambahkan.

Selain menetapkan tersangka baru, penyidik KPK pada Rabu, 7 Oktober 2026, juga memeriksa sejumlah saksi di Kantor KPPN Padang Sidempuan.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk dugaan pengaturan proyek serta aliran dana yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan preservasi jalan.

Sejumlah pejabat daerah turut dimintai keterangan.

Mereka antara lain Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution.

Penyidik juga memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Mandailing Natal, di antaranya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Elpi Yanti Harahap dan Kepala Bidang Bina Marga Rajab Asri Nasution.

Selain itu, KPK memanggil mantan Kepala Dinas PUPR Padang Lawas Utara Ramlan, staf honorer Mardiah, serta seorang sopir bernama Hanafi Rambe.

Rangkaian pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2025.

Dalam perkara sebelumnya, KPK mengungkap dugaan pengaturan pemenang tender sejumlah proyek jalan dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Kasus tersebut kemudian menyeret Topan Ginting ke meja hijau.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan menjatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara tersebut.

Dengan ditetapkannya delapan tersangka baru, KPK kini melanjutkan penelusuran untuk mengungkap lebih jauh dugaan korupsi dalam proyek jalan di Sumatera Utara serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.* (tm/ad)

JAKARTA — Apple dilaporkan membatalkan rencana memasang RAM 16GB pada iPhone 18 Pro dan ponsel lipat pertamanya yang disebut iPhone Duo.

Kedua perangkat tersebut kabarnya kini akan menggunakan RAM 12GB karena kelangkaan DRAM global dan meningkatnya biaya komponen.

Baca Juga:

• Jangan Sampai Tertipu! Ini Link Resmi Pre-order iPhone 18 Pro di iBox dan Digimap

Menurut laporan itu, Apple sebelumnya merancang iPhone 18 Pro dan iPhone Duo dengan kapasitas RAM 16GB.

Namun, perusahaan kemudian mengurangi kapasitas tersebut menjadi 12GB.

Keputusan ini disebut berkaitan dengan kondisi pasar memori yang semakin ketat.

Harga DRAM yang meningkat serta gangguan pasokan global membuat Apple harus menghitung kembali biaya produksi perangkat kerasnya.

Kenaikan harga memori bahkan dilaporkan memicu pembahasan internal mengenai kemungkinan kenaikan harga awal iPhone Duo.

Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa meningkatnya biaya memori menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan Apple dalam menentukan harga perangkat lipat tersebut.

Analis Ming-Chi Kuo juga memperingatkan bahwa kelangkaan DRAM yang terjadi di industri dapat membuat Apple menurunkan proyeksi pengiriman sejumlah perangkat kerasnya pada 2026.

Laporan The Bell sebelumnya menyebut Samsung telah dikontrak untuk memasok modul LPDDR 12GB untuk iPhone Duo.

Kondisi tersebut membuat ponsel lipat Apple memiliki kapasitas RAM yang sama dengan model Pro, alih-alih menawarkan kapasitas memori yang lebih tinggi.

Tantangan Apple tidak hanya berkaitan dengan komponen memori.

Produksi iPhone Duo juga dilaporkan menghadapi sejumlah kendala manufaktur menjelang peluncurannya.

Laporan sebelumnya menyebut tingkat keberhasilan perakitan akhir iPhone Duo di Foxconn berada sedikit di atas 60 persen pada akhir September.

Dengan standar kualitas Apple, peningkatan tingkat produksi menuju kondisi yang lebih stabil diperkirakan membutuhkan waktu tambahan.

Kompleksitas komponen perangkat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat produksi tersebut.

Teknisi Foxconn disebut terus melakukan penyesuaian terhadap peralatan di lini produksi.

Panel OLED lipat yang dipasok Samsung Display dan komponen engsel berbahan titanium yang dibuat melalui pencetakan 3D juga dilaporkan mengalami keterlambatan pengiriman serta penyesuaian desain menjelang produksi massal.

Kondisi tersebut berpotensi membatasi jumlah iPhone Duo yang tersedia ketika pertama kali diluncurkan.

Perkiraan internal yang dikutip dalam laporan menyebut Apple menargetkan produksi sekitar 6 juta hingga 8 juta unit iPhone Duo secara global sepanjang 2026.

Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan sekitar 20 juta hingga 30 juta unit yang biasanya dikirim untuk model Pro standar.

Analis Counterpoint, Ivan Lam, mengatakan ketersediaan awal iPhone Duo akan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan manufaktur kontrak Apple dalam meningkatkan efisiensi lini produksi.

Apple dijadwalkan membuka pemesanan awal iPhone Duo pada 16 Oktober, sebelum perangkat tersebut resmi dirilis pada 23 Oktober.

Dengan tingkat produksi yang masih menghadapi sejumlah kendala, calon pembeli yang ingin mendapatkan perangkat pada hari pertama diperkirakan harus menghadapi persediaan awal yang terbatas dan potensi keterlambatan pengiriman.

Dengan demikian, iPhone Duo menghadapi sejumlah tantangan sekaligus, mulai dari kapasitas RAM, kenaikan biaya memori, keterbatasan komponen hingga kompleksitas produksi perangkat lipat.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi harga dan ketersediaan perangkat saat pertama kali dipasarkan.* (vo/ad)

Oleh:Firdaus Arifin

BAYANGKAN seorang badut memasuki panggung. Sepatunya terlalu besar. Ia tersandung, lalu membesarkan geraknya untuk mengundang tawa.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Gelar Hearing Dialog, Bahas Ranperda Pemajuan Kebudayaan Melayu

Sepatu itu bagian dari pertunjukan. Tak seorang pun berharap ia memakainya untuk mengurus kehidupan sehari-hari.

Dalam politik, batas antara permainan dan pekerjaan lebih sulit dilihat. Panggung tidak selalu mempunyai tirai.

Orang yang menghibur hari ini dapat mengambil keputusan besok.

Kalimat yang mengundang tawa mungkin ikut membentuk cara masyarakat memahami persoalan yang menyangkut hidup banyak orang.

Badut mempunyai kecakapannya sendiri: mengolah gerak, kejutan, dan kegagalan menjadi hiburan.

Dalam esai ini, ia menjadi metafora bagi perilaku politik yang memperlakukan demokrasi sebagai pertunjukan.

Kritiknya tertuju pada kebiasaan mengejar perhatian publik sampai tanggung jawab luput dari pandangan.

Demokrasi membutuhkan komunikasi publik agar warga dapat mengenali dan menilai gagasan yang ditawarkan.

Komunikasi itu menjadi persoalan ketika keberhasilannya terutama diukur dari perhatian yang diraih, sementara alasan keputusan, pelaksanaan, dan akibatnya terlepas dari pemeriksaan publik.

Warga masih disapa, tetapi pertanyaannya tidak mendapat tempat duduk.

Lampu Panggung

Tata cahaya menentukan apa yang terlihat.

Dalam pertunjukan, lampu dapat membuat satu wajah hadir dan membiarkan puluhan pekerja tenggelam dalam gelap.

Kita mengingat tokoh utama, jarang memikirkan orang yang memasang kabel atau menggeser perlengkapan. Politik juga mempunyai tata cahaya.

Pidato, kunjungan, foto, dan potongan percakapan mengarahkan perhatian kepada bagian tertentu dari kegiatan publik.

Semua itu dapat membantu menyampaikan informasi. Namun, informasi menjadi miskin apabila yang disediakan hanya adegan yang menguntungkan penampilnya.

Pekerjaan pemerintahan sering tidak mempunyai bentuk yang menarik bagi kamera.

Menelaah anggaran, mendengarkan keberatan, memperbaiki prosedur pelayanan, dan mengevaluasi akibat kebijakan memerlukan waktu.

Hasilnya pun tidak selalu dapat diringkas menjadi kalimat yang mudah diteriakkan. Demokrasi memerlukan keterlihatan yang melampaui penampilan.

Warga perlu dapat memeriksa pekerjaan yang tidak tersorot kamera.

Di sana tersimpan catatan keputusan, penggunaan sumber daya, dan akibat yang ditanggung orang lain.

Dalam kehidupan bersama, kita memakai peran.

Seorang guru berbicara sebagai pendidik, seorang hakim menjalankan kewenangan peradilan, seorang wakil rakyat membawa tanggung jawab perwakilan.

Peran membantu orang mengetahui apa yang dapat diharapkan dari suatu kedudukan. Maka, topeng tidak selalu berarti kebohongan.

Peran dapat menuntun seseorang menjalankan kewajiban.

Ketika bertindak dalam jabatannya, ia harus mempertimbangkan tugas dan aturan, termasuk saat keduanya tidak sesuai dengan keinginan pribadi.

Masalah timbul ketika peran dipakai hanya untuk memperoleh penghormatan.

Orang mempertahankan bahasa pengabdian, tetapi enggan menyediakan penjelasan yang dapat diperiksa.

Wajah seseorang memang dapat menjadi wajah lembaga di mata publik.

Namun, kewenangan yang melekat pada kedudukannya tetap dibatasi oleh tugas dan aturan.

Penghormatan terhadap jabatan tidak menjadikan pemegangnya kebal terhadap pertanyaan. Perhatian dan kepercayaan mempunyai tuntutan berbeda.

Perhatian dapat diperoleh dalam sesaat; kepercayaan memerlukan kesempatan menguji. Kita tidak mungkin mengetahui seluruh isi batin seorang pelaku politik.

Yang dapat dinilai ialah hubungan antara pernyataan, keputusan, dan akibatnya, termasuk kesediaannya menjelaskan sesuatu yang tidak menguntungkan citranya.

Kepercayaan politik tidak menuntut warga menyerahkan seluruh keraguannya.

Justru hak untuk bertanya membuat kepercayaan dapat diperbarui ketika keadaan berubah.

Kesediaan menerima pemeriksaan memberi kepercayaan dasar yang lebih kukuh daripada pesona pribadi.

Warga memperoleh alasan untuk percaya sambil tetap mempunyai jalan untuk mengoreksi.

Tawa Kuasa

Humor dapat membuka celah di tembok kewibawaan. Sesuatu yang terlalu lama diperlakukan sebagai agung tiba-tiba tampak mempunyai kelemahan.

Orang yang biasanya diam menemukan cara menyampaikan keberatan tanpa harus berpidato.

Demokrasi patut memberi tempat bagi tawa semacam itu.

Pemegang kewenangan perlu mampu menerima kelakar dan koreksi tanpa selalu menganggap kedudukannya sedang diserang.

Jika setiap gurauan disambut dengan kecurigaan, warga dapat menjadi cemas sebelum mengucapkan keberatan. Namun, tawa mempunyai arah.

Ia dapat memperlihatkan kesewenang-wenangan, dapat pula menambah beban orang yang sudah sulit membela diri.

Kita perlu bertanya siapa yang menjadi sasaran dan siapa yang menikmati kelakar itu. Bayangkan seorang warga mengadukan pelayanan yang tidak kunjung selesai.

Jika keluhannya dijawab dengan lelucon, ruangan mungkin menjadi riuh.

Namun, ia tetap membawa persoalan yang sama ketika pulang.

Kelakar mungkin meredakan kecanggungan di ruangan, sementara kebutuhan warga tetap belum terjawab.

Humor dalam politik memperoleh arti dari kesediaan kembali kepada pokok persoalan. Sesudah orang tertawa, penjelasan masih harus diberikan.

Kecakapan menghibur menjadi berharga ketika ia membantu percakapan berlangsung, bukan ketika membuat pertanyaan kehilangan suaranya.

Pertunjukan menyukai kejutan. Ada sesuatu yang muncul, menarik perhatian, lalu digantikan oleh adegan berikutnya.

Dalam arus informasi yang padat, pernyataan mudah diingat hari ini dan terdesak oleh pernyataan lain esok pagi.

Pertanggungjawaban demokratis memerlukan rentang waktu yang lebih panjang. Keputusan perlu dipertimbangkan, pelaksanaan harus diikuti, hasil mesti dinilai.

Ada kebijakan yang akibatnya baru terlihat setelah lama berjalan.

Ketika perhatian terus berpindah, tindak lanjut atas pertanyaan dan evaluasi hasil dapat kehilangan tempat dalam percakapan.

Rangkaian antara keputusan dan akibatnya menjadi lebih sulit diikuti.

Seorang pelaku politik mungkin berhasil menguasai percakapan tanpa pernah memberi jawaban yang utuh.

Pernyataan baru mengundang perdebatan baru; pertanyaan lama kehilangan kesempatan untuk dituntaskan.

Kesibukan berbicara kemudian menyerupai kemajuan. Ingatan publik memberi tindakan politik kesinambungan.

Catatan janji, alasan keputusan, dan hasil kerja memungkinkan warga bertanya apakah perubahan pendirian mempunyai alasan yang dapat diterima.

Orang boleh memperbaiki pandangannya. Namun, perubahan perlu dijelaskan agar masa lalu tidak hilang setiap kali sebuah penampilan baru dimulai.

Jurnalisme mempunyai pekerjaan penting menjaga kesinambungan itu.

Ia dapat kembali kepada pertanyaan yang belum terjawab, mengikuti penggunaan anggaran, dan membandingkan pernyataan dengan pelaksanaan.

Dengan demikian, perhatian publik memperoleh pegangan untuk menilai perubahan, bukan sekadar menyaksikan pergantian adegan.

Kursi Penonton

Demokrasi dapat melemah ketika warga terlalu nyaman duduk sebagai penonton.

Kita menunggu seseorang tampil, menilai kecakapannya, memberi tepuk tangan atau ejekan, lalu membiarkan urusan bersama berlangsung jauh dari jangkauan kita.

Warga yang terkena akibat kebijakan membawa pengetahuan yang tidak selalu dimiliki pembuatnya.

Orang yang menunggu layanan mengetahui kesulitan prosedur. Penduduk suatu kawasan mengenali perubahan lingkungannya.

Pengalaman tersebut perlu dapat masuk ke dalam pertimbangan.

Ketika masukan hanya diterima sebagai pelengkap acara, partisipasi berisiko kehilangan pengaruh terhadap keputusan.

Kehadiran dapat tercatat tanpa membuat keberatan sungguh-sungguh dipertimbangkan.

Jumlah peserta memberi kesan keterlibatan, tetapi belum menjelaskan pengaruh mereka terhadap keputusan.

Kita juga perlu berhati-hati menyalahkan warga atas keterbatasan partisipasi.

Waktu, biaya, akses informasi, dan pengalaman menghadapi lembaga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk terlibat.

Demokrasi membutuhkan penyelenggaraan yang membuat kehadiran warga berguna dan terjangkau.

Memanggil mereka masuk belum cukup; percakapan harus memberi tempat bagi pengetahuan yang dibawanya.

Ada harga yang dibayar ketika politik terlalu sibuk dengan pertunjukan: perhatian beralih dari pekerjaan yang perlu dituntaskan, sementara persoalan dipadatkan menjadi pesan yang mudah diingat tetapi sulit digunakan untuk menilai keputusan.

Bayangkan keputusan tentang ruang hidup warga dibicarakan hanya melalui semboyan.

Semboyan dapat menyatukan harapan, tetapi belum menjelaskan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung beban, dan bagaimana keberatan akan ditangani. Keputusan tetap memerlukan uraian yang lebih lengkap.

Kesederhanaan bahasa berguna bagi demokrasi. Orang berhak memahami perkara publik tanpa harus menguasai seluruh istilah teknis.

Namun, penjelasan sederhana perlu mempertahankan hubungan sebab, pilihan, dan konsekuensi. Bagian yang sulit tetap perlu diterangkan dengan jernih.

Penjelasan yang baik juga memberi warga kesempatan mengenali pilihan yang tidak diambil.

Mengapa suatu jalan dianggap lebih layak daripada jalan lain?

Beban siapa yang telah diperhitungkan? Pertanyaan semacam itu membawa percakapan melampaui daya tarik semboyan.

Keberanian mengakui keterbatasan juga perlu memperoleh penghargaan.

Orang yang menjelaskan bahwa pilihan mengandung risiko memberi kesempatan kepada warga untuk menimbangnya.

Politik menjadi lebih dewasa ketika ketidakpastian dapat dibicarakan tanpa segera diperlakukan sebagai kelemahan penampil.

Batas Peran

Lembaga demokrasi diperlukan agar pertanggungjawaban tidak bergantung pada kemurahan hati orang yang sedang berkuasa.

Aturan memberi warga pegangan ketika keramahan berhenti. Prosedur menyediakan jalan ketika hubungan pribadi tidak dapat menolong.

Perlindungan ini terutama berarti bagi warga yang tidak mempunyai kedekatan dengan pemegang kewenangan.

Mutu kerja lembaga demokrasi tidak cukup dinilai dari kemampuannya menghasilkan kesepakatan.

Pembahasan yang memberi tempat bagi perbedaan mungkin berlangsung lebih lambat, tetapi menyediakan kesempatan untuk menemukan kekeliruan sebelum keputusan dijalankan.

Orang yang mengajukan keberatan dapat membantu memperlihatkan bagian yang luput dari perhatian mayoritas.

Ketika pembagian peran tidak jelas, warga dapat kesulitan mengetahui siapa yang harus menjelaskan keputusan, pelaksanaan, dan hasilnya.

Penampilan bersama tidak boleh mengaburkan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Demokrasi membutuhkan susunan yang memungkinkan jawaban diminta melalui kewajiban lembaga, meskipun pemegang jabatannya enggan menjelaskan.

Dengan pegangan itu, keterbukaan menjadi kebiasaan kerja yang dapat dituntut, bukan hadiah yang menunggu suasana hati.

Kritik terhadap politik pertunjukan tidak boleh berakhir dalam keyakinan bahwa semua orang sama dan semua usaha sia-sia.

Sinisme dapat menjadi jalan mudah untuk menghindari pekerjaan membedakan. Penilaian yang cermat perlu membedakan tindakan berdasarkan alasan dan akibatnya.

Ada keputusan yang dapat diperbaiki, pelayanan yang dapat ditingkatkan, dan mekanisme pengawasan yang dapat diperkuat.

Usaha tersebut memerlukan orang yang masih bersedia membaca, bertanya, mendengar, dan menanggung kerepotan bekerja bersama.

Warga pun perlu menjaga jarak dari kenikmatan mencemooh. Ejekan dapat memberi rasa menang tanpa membantu kita memahami persoalan.

Kritik memerlukan pekerjaan yang lebih sabar: menentukan apa yang keliru, mencari penjelasan, dan menilai apakah perbaikan sungguh dilakukan.

Dengan cara itu, kritik menyediakan arah bagi tindakan bersama.

Ketika layar padam, warga tetap menunggu pelayanan, menanggung akibat keputusan, dan mencari tempat untuk menyampaikan keberatan.

Mereka berhak memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama.

Di luar cahaya panggung itulah pekerjaan demokrasi berlanjut.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

JAKARTA — Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu pilihan pembiayaan untuk menambah modal kerja maupun investasi usaha.

Salah satu penyalur KUR adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang menyalurkan program tersebut bersama pemerintah.

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Menguat, Tembus Rp17.861 per Dolar AS pada Kamis Pagi

Tenor pinjaman juga tersedia dalam jangka waktu hingga 60 bulan atau lima tahun.

Bagi pelaku UMKM yang berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp100 juta, mengetahui besaran angsuran setiap bulan menjadi hal penting.

Perhitungan tersebut dapat membantu calon debitur menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan keuangan dan arus kas usaha.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Berdasarkan informasi pada laman resmi BNI, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi calon debitur.

Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

Usaha yang dijalankan juga telah berjalan setidaknya enam bulan.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK), serta fotokopi surat nikah bagi pemohon yang telah menikah.

Calon debitur juga perlu memiliki surat izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha lainnya yang diterbitkan pejabat berwenang.

Untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta, calon debitur diwajibkan menyiapkan dokumen agunan.

Sementara itu, NPWP diperlukan untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta.

Calon debitur juga tidak sedang menerima kredit produktif dan kredit program di luar KUR dari perbankan atau lembaga pembiayaan.

Namun, calon debitur yang memiliki Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk tujuan produktif dan/atau kartu kredit masih dapat mengajukan KUR BNI selama fasilitas kredit tersebut dalam kondisi lancar.

Cara Pengajuan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan mendatangi kantor cabang BNI.

Untuk pengajuan secara online, calon debitur dapat mengakses laman resmi e-form BNI.

Setelah membuka laman tersebut, pemohon perlu membaca syarat dan ketentuan KUR kemudian menyetujui persyaratan umum.

Selanjutnya, pemohon memilih menu "Lanjutkan" dan mengisi data diri serta informasi mengenai usaha pada kolom yang tersedia.

Setelah pengajuan diterima, pihak BNI akan memberikan informasi terkait proses selanjutnya.

BNI kemudian dapat melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara dengan calon debitur.

Sementara untuk pengajuan secara offline, calon debitur dapat datang langsung ke kantor cabang BNI dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.

Pemohon mengambil nomor antrean dan mengisi formulir pengajuan KUR yang diberikan petugas.

Apabila pengajuan membutuhkan agunan, calon debitur juga diminta menyerahkan dokumen agunan sesuai ketentuan.

Selanjutnya, pihak bank melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara mengenai bisnis yang dijalankan.

Proses persetujuan kredit disebut biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-7 hari kerja, meski lama proses dapat bergantung pada hasil verifikasi dan ketentuan bank.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Rp100 Juta

Besaran cicilan KUR BNI untuk plafon Rp100 juta berbeda sesuai dengan tenor yang dipilih.

Semakin panjang tenor, jumlah angsuran bulanan menjadi lebih rendah, meski total pembayaran selama masa pinjaman dapat berbeda.

Berikut perkiraan angsuran KUR BNI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta:

12 bulan (1 tahun): Rp8.606.643per Bulan
24 bulan (2 tahun): Rp4.432.061per Bulan
36 bulan (3 tahun): Rp3.042.194per Bulan
48 bulan (4 tahun): Rp2.348.503per Bulan
60 bulan (5 tahun: ) Rp1.933.280per Bulan

Tabel tersebut dapat menjadi gambaran bagi pelaku UMKM sebelum mengajukan KUR BNI Rp100 juta.

Calon debitur sebaiknya mempertimbangkan kemampuan membayar cicilan dengan kondisi arus kas dan pendapatan usaha.

Persetujuan pinjaman tetap mengikuti hasil analisis dan ketentuan BNI.

Karena itu, calon debitur perlu memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum mengajukan KUR.* (di/ad)

MEDAN — Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan memberikan klarifikasi mengenai insiden seorang pria yang diduga terjun dari lantai 22 gedung kampus pada Rabu malam, 7 Oktober 2026, sekitar pukul 19.00 WIB.

Pihak UNPRI memastikan pria tersebut bukan mahasiswa kampus tersebut.

Baca Juga:

• Kejar-kejaran di Jalan Setia Budi, Polrestabes Medan Ringkus Kurir Bawa 450 Pod Getar dari Malaysia

Kepala Humas UNPRI, Dr. Devi Marlin, SH, MH, membenarkan adanya peristiwa tersebut melalui pesan WhatsApp pada Kamis pagi, 8 Oktober 2026.

Ia mengatakan korban ditemukan warga kampus di lantai 10 dalam kondisi telungkup setelah diduga jatuh dari lantai 22.

"Memang benar ada yang jatuh di kampus UNPRI pada Rabu 7 Oktober 2026, sekira pukul 19.00 WIB, dari lantai 22. Dan korban tersebut bukan mahasiswa UNPRI," jelas Dr. Devi.

Korban diketahui bernama Difo Rafael Andika Girsang.

Berdasarkan data yang dihimpun pihak kampus, Difo merupakan mahasiswa Universitas Satya Terra Bhineka yang berada di Jalan Sunggal, Gang Bakul, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal.

Saat ditemukan, korban masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Warga dan pihak keamanan kampus kemudian berupaya memberikan pertolongan dengan menghubungi rumah sakit terdekat.

"Karena kami melihat ada yang tergeletak di lantai 10 dan juga melihat korban masih bernapas serta denyut nadinya juga masih ada, maka kami mempunyai inisiatif menghubungi RS terdekat. Maka pihak RSU Royal Prima membawa korban ke RS serta memberikan pertolongan pernapasan. Namun korban tidak merespon dan akhirnya meninggal dunia di RS," ungkap Dr. Devi.

Menurut informasi yang diterima pihak kampus dari keluarga, korban diduga tengah mengalami depresi berat.

Keluarga juga menyampaikan bahwa Difo sebelumnya pernah datang ke lingkungan UNPRI ketika terdapat kegiatan gereja yang digelar di aula kampus.

Jarak tempat tinggal korban yang relatif dekat dengan kampus UNPRI juga disebut menjadi salah satu alasan korban beberapa kali berada di lingkungan kampus tersebut.

"Dari informasi pihak keluarga korban, bahwa korban saat ini mengalami depresi berat. Kemudian dari informasi pihak keluarga korban, bahwa korban pernah datang ke UNPRI saat gereja mengadakan acara di aula kampus tersebut. Selain itu, jarak rumah korban dengan kampus UNPRI cukup dekat," pungkasnya.

Pihak UNPRI menegaskan bahwa korban bukan mahasiswa UNPRI.

Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar setelah insiden tersebut menjadi perhatian publik di media sosial.* (ad)

BATU BARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara melalui Sekretariat DPRD menggelar hearing dan dialog bersama tokoh budaya, para zuriat/kedatukan, insan media pers, serta masyarakat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Batu Bara tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Batu Bara tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para pelaku dan pemerhati budaya Melayu, terkait arah pengaturan serta perlindungan kebudayaan daerah.

Baca Juga:

• Catatan tentang Arah Bangsa yang Teralih

Sejumlah tokoh budaya dan perwakilan kedatukan diharapkan dapat memberikan masukan mengenai sejarah, adat istiadat, kesenian, bahasa, tradisi, situs budaya, hingga berbagai warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Batu Bara.

DPRD Kabupaten Batu Bara menilai penyusunan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Melayu membutuhkan partisipasi publik.

Karena itu, keterlibatan tokoh adat, zuriat, budayawan, masyarakat dan media dinilai penting agar regulasi yang nantinya disahkan benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan kebudayaan daerah.

Salah satu perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya menghadirkan payung hukum yang lebih kuat bagi pemajuan kebudayaan Melayu di Kabupaten Batu Bara.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas peran pemerintah daerah dalam melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Selain itu, keberadaan berbagai peninggalan sejarah dan budaya di Batu Bara juga menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian.

Situs-situs bersejarah seperti Istana Niat Lima Laras dan Istana Kedatukan Indrapura merupakan bagian dari kekayaan sejarah yang perlu dijaga dan diperkenalkan kepada generasi penerus.

Sementara itu, Kabupaten Batu Bara sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan.

Kehadiran Ranperda Pemajuan Kebudayaan Melayu selanjutnya diharapkan dapat memperkuat kebijakan daerah dalam menjaga sekaligus mengembangkan identitas budaya Melayu Batu Bara.

Melalui hearing dan dialog ini, DPRD Kabupaten Batu Bara membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik maupun usulan sebelum Ranperda tersebut memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Pemajuan kebudayaan bukan hanya soal mempertahankan warisan masa lalu, tetapi juga memastikan adat, tradisi dan identitas Melayu Batu Bara tetap relevan serta diwariskan kepada generasi mendatang.* (ad)

JAKARTA — Eks Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026.

Febrie tiba di ruang persidangan sekitar pukul 13.54 WIB. Ia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan membawa sebuah buku catatan kecil.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Sekolah Dapat Pendampingan Hukum

Sesekali, Febrie juga meladeni awak media yang mengambil gambarnya.

Dalam persidangan tersebut, konsultan hukum Don Ritto dan pihak swasta Nurman Herin juga dihadirkan. Keduanya merupakan terdakwa dalam perkara yang sama.

Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat telah mendaftarkan ketiga perkara tersebut.

Perkara Febrie tercatat dengan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst, Don Ritto dengan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst, dan Nurman Herin dengan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst.

Dalam perkara ini, Kejagung menjerat Febrie dengan dugaan korupsi dan TPPU.

Jaksa mendakwa Febrie menyalahgunakan kewenangannya ketika menduduki sejumlah jabatan strategis di Kejaksaan Agung.

Berikut sejumlah fakta yang terungkap dalam sidang perdana Febrie Adriansyah berdasarkan dakwaan jaksa.

34 Jaksa Disiapkan untuk Menuntut Febrie

Kejaksaan Agung menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani perkara Febrie Adriansyah dan dua terdakwa lainnya.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan komposisi JPU juga melibatkan sejumlah anggota Tim Sembilan yang sebelumnya menangani penyidikan perkara Febrie.

"Ya Tim 9 ada beberapa. Ya kita gabungan, yang jelas banyak juga jaksa-jaksanya mantan dari KPK. Jaksa yang pernah berkarya di KPK," imbuhnya.

Menurut Anang, keterlibatan Tim Sembilan dalam penuntutan dilakukan karena mereka dinilai memahami konstruksi perkara yang menjerat Febrie dan terdakwa lainnya.

Febrie Didakwa Memeras Tan Kian Rp55 Miliar

Dalam dakwaan, Febrie disebut melakukan pemerasan terhadap taipan properti Tan Kian sebesar Rp55 miliar.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada 2020 ketika Febrie menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI.

Saat itu, Febrie tengah menangani perkara korupsi Asuransi Jiwasraya.

Dalam perkara tersebut, pengusaha Benny Tjokrosaputro alias Bentjok telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kondisi itu membuat Tan Kian khawatir karena memiliki hubungan bisnis dengan Bentjok.

Tan Kian juga telah dua kali diperiksa di Gedung Bundar Kejagung.

Ia kemudian meminta Lucy Kweek memfasilitasi pertemuan dengan Ferry Yanto Hongkiriwang yang disebut sebagai orang dekat Febrie.

Dalam pertemuan tersebut, Ferry disebut menakut-nakuti Tan Kian dengan kemungkinan dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Dakwaan Penerimaan Rp352 Miliar

Jaksa juga mendakwa Febrie dan pihak terkait menerima uang yang disebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang selama periode 2020 hingga 2026.

Dalam dakwaan disebutkan, total penerimaan tersebut mencapai sekitar Rp352 miliar, yang terdiri atas sekitar Rp346 miliar dan US$440.990.

Jaksa menyebut praktik tersebut dilakukan bersama orang-orang yang disebut sebagai kepercayaan Febrie, yakni Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Menurut dakwaan, uang tersebut diduga berasal dari sejumlah pihak yang memiliki perkara di Kejaksaan Agung.

Rinciannya antara lain penerimaan Rp55 miliar dari Tan Kian terkait perkara Asuransi Jiwasraya.

Febrie juga didakwa menerima saham senilai Rp14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS).

Selain itu, jaksa menyebut adanya penerimaan Rp20 miliar dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (OBP) Tria Bellitonita, Rp60 miliar dari pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa Andy Chandra Tan, serta Rp203 miliar dari pihak berperkara lainnya.

Febrie juga didakwa menerima US$440.990 dari PT Sinarmas Asset Management.

Didakwa Menerima Saham Rp14 Miliar

Dalam perkara lainnya, Febrie didakwa menerima saham senilai Rp14 miliar terkait penyelesaian kewajiban PT Cahaya Baja Sukses kepada PT Krakatau Niaga Indonesia.

Jaksa menjelaskan, PT Krakatau Niaga Indonesia yang merupakan anak usaha Krakatau Steel memiliki persoalan terkait kewajiban PT CBS.

Pada pertengahan 2024, kewajiban tersebut disebut masih mencapai Rp57,3 miliar.

Persoalan tersebut kemudian meminta perhatian Michael Njoman selaku Direktur sekaligus pemilik PT CBS.

Michael disebut meminta bantuan Ferry Yanto Hongkiriwang yang memiliki kedekatan dengan Febrie agar kewajiban perusahaan dapat diringankan.

Uang Rp20 Miliar Disebut Menggunakan Kode "Kue"

Jaksa juga mendakwa Febrie menerima uang Rp20 miliar dari PT Oktasan Baruna Persada (OBP), perusahaan pemasok batu bara untuk kebutuhan PLTU Suralaya.

Penyerahan uang disebut berlangsung pada Februari 2024.

Bos PT OBP Tria Bellitonito meminta direkturnya, Hadi Hidayat alias Tomi Hadi, menyerahkan uang tersebut kepada Febrie.

Dalam proses penyerahan, pihak OBP disebut menggunakan kode "kue" untuk menyebut uang tunai yang akan diserahkan di Cafe de'Clan, Jakarta Selatan.

Diduga Membeli Cafe de'Clan

Dalam dakwaan, Febrie juga disebut membeli restoran Prancis di Jakarta Selatan yang kerap menjadi tempat berkumpul bersama sejumlah rekannya.

Jaksa menyebut Febrie meminta Don Ritto melakukan akuisisi restoran tersebut melalui PT De Clan Kulinari Nusantara.

Dalam perusahaan tersebut, Don Ritto disebut memiliki mayoritas saham, yakni 9.999 saham dengan nilai Rp999 juta.

Jaksa menduga restoran tersebut kemudian digunakan dalam rangkaian praktik pencucian uang yang didakwakan kepada Febrie dan pihak lainnya.

Didakwa Menerima Rp60 Miliar dan Aset

Febrie juga didakwa memperoleh keuntungan ketika menangani perkara dugaan korupsi importasi tekstil periode 2018–2020.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Febrie menerima uang Rp60 miliar serta sejumlah aset dan bangunan.

Perkara tersebut menyeret PT Budi Agung Sentosa. Direktur Utama perusahaan, Heri Janto, sempat diperiksa sebagai saksi.

Heri kemudian disebut melaporkan pemeriksaan tersebut kepada Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT BAS.

Keduanya kemudian menghubungi Don Ritto yang disebut sebagai orang kepercayaan Febrie untuk meminta bantuan agar keterlibatan mereka dalam perkara dapat dihindari dengan memberikan imbalan.

Didakwa Memiliki 29 Perusahaan dan Yayasan

Jaksa juga mengungkap dugaan penggunaan 29 perusahaan dan yayasan untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Menurut dakwaan, Febrie bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang diduga mendirikan atau mengambil alih sejumlah perusahaan dan yayasan.

Aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut disebut ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan, dibawa ke luar negeri, diubah bentuk, ditukarkan dengan mata uang atau surat berharga, maupun dilakukan tindakan lain untuk menyamarkan asal-usulnya.

Jaksa menyebut praktik tersebut diduga berlangsung ketika Febrie menduduki posisi strategis, mulai dari Direktur Penyidikan Jampidsus hingga Jampidsus pada periode 2020–2026.

Dalam dakwaan, pengumpulan uang tersebut disebut menyasar pihak-pihak yang memiliki perkara di Gedung Bundar Kejagung.

Uang yang diterima kemudian diduga disamarkan melalui sejumlah perusahaan dan yayasan.

Seluruh tuduhan tersebut masih berupa dakwaan jaksa yang harus dibuktikan dalam persidangan.

Febrie Adriansyah dan terdakwa lainnya memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan membantah dakwaan melalui proses persidangan yang sedang berjalan.* (bi/ad)

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan TNI Angkatan Darat akan bertindak tegas dan merespons cepat setiap laporan mengenai dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam aktivitas judi online (judol).

Pernyataan itu disampaikan Maruli saat menanggapi isu yang ramai beredar di media sosial mengenai dugaan seorang oknum prajurit yang disebut menjadikan rumah dinas sebagai markas judi online.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Fadly Abdina Tegaskan Pentingnya Sinergitas TNI-Polri

"Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat. Sudah, pasti cepat. Kalau kita cepat lah," kata Maruli usai menghadiri penyampaian taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Saat kembali ditanya mengenai perkembangan penanganan isu tersebut, Maruli kembali memastikan jajaran TNI akan bergerak cepat apabila menerima laporan.

"Sudah pasti cepat," ujarnya.

Meski demikian, Maruli belum menjelaskan secara rinci mengenai status penanganan dugaan tersebut.

Ia juga tidak menyebutkan apakah pemeriksaan terhadap oknum yang dimaksud telah dilakukan.

"Kalau kita cepat lah. Udah ya," kata Maruli.

Pernyataan tersebut menunjukkan sikap TNI AD untuk segera merespons setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan prajurit.

Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Maruli mengenai identitas oknum maupun hasil pemeriksaan terkait dugaan rumah dinas yang disebut digunakan sebagai markas judi online.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis, 8 Oktober 2026.

Harga emas Antam tercatat sebesar Rp2.565.000 per gram, turun Rp15.000 dibandingkan harga pada perdagangan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Menguat, Tembus Rp17.861 per Dolar AS pada Kamis Pagi

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.366.000 per gram, turun Rp25.000 dalam sehari.

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Kamis, 8 Oktober 2026:

0,5 gram: Rp1.332.500
1 gram: Rp2.565.000
2 gram: Rp5.070.000
3 gram: Rp7.580.000
5 gram: Rp12.600.000
10 gram: Rp25.145.000
25 gram: Rp62.737.000
50 gram: Rp125.395.000
100 gram: Rp250.712.000
250 gram: Rp626.515.000
500 gram: Rp1.252.820.000
1.000 gram: Rp2.505.600.000

Penurunan harga emas Antam terjadi seiring dengan koreksi harga emas dunia.

Harga emas di pasar spot pada perdagangan sebelumnya ditutup di level US$4.108,8 per troy ons.

Harga tersebut turun 1,34 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya dan menjadi level terendah dalam satu bulan terakhir.

Salah satu faktor yang menekan harga emas dunia adalah kembali menguatnya harga minyak mentah.

Harga minyak jenis Brent naik 0,36 persen menjadi US$100,94 per barel.

Harga Brent telah menguat selama dua hari berturut-turut. Dalam periode tersebut, harga minyak naik sekitar 0,62 persen.

Risiko kenaikan harga minyak masih terbuka karena konflik di Timur Tengah belum berakhir.

Ketegangan tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi dan mendorong kenaikan harga minyak global.

Kenaikan harga energi kembali meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap inflasi.

Kondisi tersebut dapat membuat bank sentral mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan tekanan harga.

Kondisi suku bunga menjadi salah satu faktor penting bagi pergerakan harga emas. Emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Ketika suku bunga berada pada level tinggi, daya tarik emas dapat berkurang karena investor memiliki alternatif aset yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.

Dengan demikian, penurunan harga emas dunia turut memberikan tekanan terhadap harga emas batangan Antam di dalam negeri.* (ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis, 8 Oktober 2026.

Penguatan ini melanjutkan tren positif dari penutupan perdagangan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah, Saham AADI hingga ANTM Masuk Zona Merah

Mengutip Trading Economics, pada pukul 09.03 WIB rupiah menguat 0,28 persen ke posisi Rp17.861 per dolar AS.

Penguatan rupiah mendapat sentimen positif dari kondisi ekonomi domestik.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah posisi cadangan devisa Indonesia pada September 2026 yang tercatat sekitar US$146,3 miliar.

Angka tersebut berada di dekat level tertinggi dalam lima bulan dan memberikan sinyal positif terhadap ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

Selain cadangan devisa, investor juga mencermati proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Suahasil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas 5,5 persen pada semester II 2026.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I 2026.

"Pemerintah berupaya melakukan belanja yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi belanja, serta memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor utama," tulis laporan tersebut. Kamis (8/10/2026).

Di tengah penguatan rupiah, indeks dolar AS justru terpantau melemah 0,13 persen ke level 102,15.

Trading Economics menyebut indeks dolar masih berada di level tinggi menjelang publikasi risalah rapat terbaru The Federal Reserve atau The Fed serta pernyataan lanjutan dari para pejabat bank sentral Amerika Serikat tersebut.

Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang penguatan rupiah lebih jauh.

Meski menguat pada perdagangan pagi, posisi rupiah masih mencerminkan pelemahan sebesar 2,16 persen secara bulanan dan 7,78 persen secara tahunan.

Untuk pergerakan ke depan, Trading Economics memperkirakan nilai tukar rupiah pada kuartal IV 2026 berada di level Rp17.819 per dolar AS.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi ekonomi domestik, cadangan devisa, kebijakan fiskal pemerintah, hingga arah kebijakan suku bunga The Fed.

Penguatan rupiah pada awal perdagangan Kamis memberikan sinyal positif, meski tekanan dari dolar AS dan ketidakpastian kebijakan moneter global masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Disclaimer: Informasi ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham maupun instrumen investasi lainnya.

Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.

Potensi keuntungan dan risiko kerugian dari keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 8 Oktober 2026.

Sejumlah saham unggulan seperti PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), hingga PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) bergerak di zona merah pada awal perdagangan.

Baca Juga:

• IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.146, Sektor Energi Turun Paling Dalam

Dari seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 208 saham menguat, 243 saham melemah, sementara 512 saham bergerak stagnan.

Di jajaran saham LQ45, pelemahan terbesar dipimpin AADI yang turun 2,07 persen menjadi Rp11.850 per saham.

Selanjutnya MAPI melemah 1,61 persen ke Rp1.525 dan ANTM turun 1,55 persen ke level Rp3.180.

Pelemahan juga terjadi pada PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) sebesar 1 persen menjadi Rp1.485, PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) turun 0,89 persen ke Rp3.350, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang terkoreksi 0,73 persen menjadi Rp4.070.

Di sisi lain, sejumlah saham masih mampu mencatatkan penguatan.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) naik 1,22 persen ke Rp1.240, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) menguat 1,12 persen ke Rp362, dan PT Astra International Tbk. (ASII) naik 1,05 persen ke Rp4.830.

Penguatan juga terjadi pada PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA) sebesar 0,85 persen menjadi Rp590, PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) naik 0,67 persen ke Rp1.505, serta PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) yang menguat 0,63 persen ke Rp1.600.

Tim Analis MNC Sekuritas memperkirakan IHSG saat ini berada pada bagian dari wave c dari wave (y) pada label hitam.

Area penguatan IHSG diperkirakan akan menguji gap pada level 6.227-6.231.

Sementara itu, area koreksi terdekat berada di kisaran 6.118-6.141.

"Namun demikian, pada label merah IHSG akan menguji area 6.342-6.430 sekaligus cluster MA20 dan MA60," tulis riset harian, Kamis (8/10/2026).

Adapun level support IHSG diproyeksikan berada di 6.091 dan 5.973. Sementara level resistance berada pada rentang 6.297 dan 6.376.

Dari sisi fundamental, pergerakan pasar saham juga masih dibayangi kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed).

The Fed diperkirakan masih memiliki peluang mengetatkan kebijakan moneter hingga akhir 2026.

Dalam risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) September 2026, bank sentral AS membuka peluang kenaikan suku bunga acuan sebelum akhir tahun.

BRI Danareksa Sekuritas mencatat mayoritas pejabat Federal Reserve menilai kenaikan Federal Funds Rate (FFR) tambahan masih tepat dilakukan sebelum akhir 2026 untuk merespons inflasi yang masih berada di atas target.

Meski demikian, risalah rapat tersebut belum memberikan kepastian mengenai kapan kenaikan suku bunga berikutnya akan dilakukan.

"Dari 18 pejabat The Fed dalam proyeksi September, sebanyak 16 pejabat memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga masih akan terjadi pada tahun ini. Rapat FOMC berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober dan 9 Desember 2026," papar tim analis BRIDS, Kamis (8/10/2026).

Kebijakan suku bunga The Fed menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan investor karena dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, serta sentimen pasar saham di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini akan dipengaruhi oleh kombinasi sentimen global, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta kinerja saham-saham berkapitalisasi besar di dalam negeri.

Disclaimer: Informasi ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham.

Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.

Risiko kerugian maupun potensi keuntungan dari keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (ad)

Oleh: Dr. Rido Hermawan, M.Sc .

Ada pertanyaan sederhana yang belakangan ini sering muncul di ruang-ruang diskusi, warung kopi, hingga kolom komentar media sosial: mengapa bangsa yang memiliki begitu banyak pekerjaan rumah besar justru asyik memperdebatkan selembar kertas?

Baca Juga:

• BERLAYAR Hadir di Desa Perkotaan, Warga Batu Bara Bisa Urus Dokumen hingga Cek Kesehatan

Sementara itu, dunia tidak pernah berhenti bergerak. Kecerdasan buatan mengubah lanskap kerja.

Rantai pasok global bergeser. Harga energi dan pangan bergejolak. Dan kita—masih di sini, memperdebatkan hal yang sama.

Tulisan ini bukan tentang siapa yang benar atau salah dalam polemik itu. Bukan pula tentang membela atau menyerang pihak tertentu. T

ulisan ini tentang kita—tentang bagaimana sebuah bangsa bisa kehilangan arah bukan karena kehilangan tujuan, tetapi karena terlalu lama menatap ke belakang.

Tentang bagaimana kita bisa begitu sibuk memperdebatkan yang ramai, hingga lupa mengurus yang penting.

Mengapa Bangsa Bisa Teralih?

Dalam ekosistem politik kita, isu identitas selalu lebih mudah dijual daripada isu kebijakan.

Isu ijazah tidak membutuhkan data, tidak memerlukan analisis mendalam, dan langsungmemicu emosi.

Ia cukup menghadirkan narasi sederhana: kita versus mereka.

Sementara itu, isu hilirisasi nikel, transisi energi, atau reformasi birokrasi menuntut pemahaman, kesabaran, dan kemampuan berpikir jangka panjang.

Tidak heran jika yang terakhir ini jarang menjadi trending topic.

Media sosial memperparah keadaan. Algoritma tidak peduli pada masa depan bangsa. Ia peduli pada klik, pada engagement, pada berapa lama mata menatap layar.

Konten yang kontroversial dan emosional selalu menang atas konten yang mendidik dan reflektif.

Ini menciptakan siklus umpan balik yang memperkuat isu remeh dan menenggelamkan isu substansial.

Kita terjebak dalam ekonomi perhatian yang menguntungkan kebisingan, bukan pencerahan. Di sisi lain, literasi politik publik kita memangbelum matang.

Banyak yang terjebak pada simbolisme, pada pencitraan, pada drama yang disajikan setiap hari di layar kaca. Ini bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat.

Pendidikan politik kita belum cukup kuat untuk membekali warga dengan kemampuan membedakan mana yang penting dan mana yang hanya ramai.

Demokrasi bukan hanya soal memilih setiap lima tahun.

Demokrasi adalah soal memahami apa yang sedang dipertaruhkan, setiap hari, dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Biaya yang Tidak Terlihat

Ketika perhatian bangsa teralih, ada biaya yang tidak terlihat namun sangat nyata.

Pertama, biaya ekonomi.

Ketidakpastian politik yang berkepanjangan menekan sentimen investor, melemahkan nilai tukar, dan memperlambat pertumbuhan.

Setiap hari yang dihabiskan untukpolemik adalah hari yang hilang untuk reformasi. Investor tidak bertanya siapa yang menang dalam polemik.

Mereka bertanya: apakah aturan mainnya jelas? Apakah arah kebijakannya konsisten? Apakah negara ini serius membangun?

Kedua, biaya sosial.

Polarisasi masyarakat semakin dalam. Kelelahan politik melanda. Kepercayaan pada institusi menurun.

Survei demi survei menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus merosot, bukan hanya karena masalah ekonomi, tetapi juga karena rasa lelah melihat elite politik sibuk bertengkar sementara rakyat menunggu solusi.

Generasi muda yang seharusnya menjadi motor perubahan justru tumbuh menjadi apatis.

Ketika politik menjadi tontonan, warga menjadi penonton. Dan penonton tidak membangun bangsa.

Ketiga, biaya strategis.

Sementara kita sibuk dengan polemik, negara-negara lain berlomba menguasai teknologi, mengamankan pasokan energi, dan memperkuat kedaulatan digital.

Vietnam berlari kencang menarik investasi chip. India membangun ekosistem AI raksasa.

Brasil memimpin diplomasi energi hijau. Kita? Kita masih berdebat tentang keaslian tanda tangan. Dunia tidak menunggu kita selesai berdebat.

Dunia sedang bergerak. Dan setiap detik yang kita habiskan untuk hal yang tidak penting adalah detik yang hilang untuk menyiapkan masa depan.

Kembali ke Agenda Besar

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Pertama, kita perlu reorientasi prioritas. Bangsa ini membutuhkan kesepakatan baru tentang apayang benar-benar penting.

Tujuan bernegara sudah jelas: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Setiap energi politik harus diukur dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ini membawa kita lebih dekat ke tujuan itu?

Jika tidak, mengapa kita membuang waktu untuk itu?

Kedua, pemimpin dan elite politik harus berani mengalihkan perhatian publik dari isu remeh ke agenda besar.

Mereka harus berbicara tentang visi, bukan hanya tentang konflik.

Mereka harus menjelaskan mengapa hilirisasi penting, mengapa transisi energi tidak bisa ditunda, mengapa kedaulatan pangan adalah fondasi kemerdekaan.

Kepemimpinan sejati bukan tentang memenangkan polemik, tetapi tentang mengarahkan perhatian bangsa pada hal yangbenar-benar menentukan masa depan.

Ketiga, media harus mengambil peran sebagai pendidik publik, bukan sekadar penyebar sensasi.

Media yang baik bukan yang paling ramai, tetapi yang paling mencerahkan.

Media harus berani memberi ruang pada isu-isu substansial, meskipun tidak selalu menghasilkan klik sebanyak berita konflik.

Masyarakat sipil juga harus mendorong dialog yang substantif dan inklusif, bukan sekadar ikut arus kebisingan.

Keempat, literasi publik harus dibangun secara berkelanjutan. Pendidikan politik harus dimulai dari sekolah dan terus berlanjut sepanjang hayat.

Publik perlu dibekali kemampuan untuk membedakan antara yang ramai dan yang penting.

Bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa membedakan antara kebisingan dan suara hati nuraninya.

Refleksi dan Ajakan

Pada akhirnya, bangsa ini tidak kekurangan tujuan. Kita hanya kehilangan fokus.

Kita terlalu lama menatap ke belakang, sementara masa depan menuntut kita untuk melangkah. Sejarah tidak mencatat pemenang polemik.

Sejarah mencatat bangsa yang berhasil menyiapkan masa depannya. Bayangkan sebuah kapal besar di tengah samudra.

Awaknya sibuk memperdebatkan warna layar, sementara badai menghantam dari kejauhan.

Di tengah badai yang menanti, bukan warna layar yang menyelamatkan kita. Tetapi arah, kekuatan, dan kesatuan awak kapal.

Kita perlu berhenti bertanya "siapa yang salah?" dan mulai bertanya "apa yang penting?" Kita perluberhenti menjadi penonton, dan mulai membangun.

Mari kita berhenti menjadi penonton. Mari kita mulai membangun.

Karena masa depan tidak datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang menyiapkannya.

Yang penting bukanlah siapa yang paling ramai hari ini. Yang penting adalah siapa yang siap menghadapi esok. Dan esok tidak menunggu siapa pun.* (ad)

*) Penulis adalah seorang purnawiran Mayor Jenderal TNI yang mengampu Pengajar Kewaspdaan Naional periode 2019-2024 dan Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan periode 2024-2026 yang pada saat ini menjalani kegiatan sebagai Dosen manajemen, komisaris di perusahaan swasta dan aktif sebagai pembina beberapa organisasi non pemerintah.

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus memperkuat pelayanan publik melalui program Bupati Batu Bara Sinergi Melayani Masyarakat atau BERLAYAR.

Program ini dirancang untuk mendekatkan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian Dorong Kuala Tanjung Jadi Penggerak Ekonomi Sumut

Dalam kegiatan tersebut, berbagai layanan publik dihadirkan langsung di tengah masyarakat.

Bupati Baharuddin turun menyapa warga sekaligus berdialog untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat.

Kehadiran Bupati tidak sekadar bersifat seremonial.

Ia ikut melihat langsung proses pelayanan sekaligus memastikan layanan yang diberikan pemerintah daerah dapat menjawab kebutuhan warga.

Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan.

Bupati Baharuddin bahkan turut melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seorang warga.

Layanan kesehatan yang tersedia meliputi pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dan tekanan darah.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan masyarakat.

Program BERLAYAR juga menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pembuatan perizinan usaha, pelayanan Samsat, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemeriksaan kesehatan, hingga Perpustakaan Keliling.

Berbagai layanan tersebut ditempatkan dalam satu lokasi sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi sejumlah kantor pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang berbeda.

Pola pelayanan ini diharapkan dapat menghemat waktu, tenaga, sekaligus biaya masyarakat.

Selain pelayanan publik, kegiatan BERLAYAR dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu.

Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian Pemkab Batu Bara kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bupati Baharuddin juga memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah produk UMKM binaan TP PKK Kabupaten Batu Bara ditampilkan dalam kegiatan tersebut.

Baharuddin mendorong agar produk unggulan UMKM Batu Bara dapat dipasarkan lebih luas, termasuk melalui gerai ritel modern.

Menurutnya, pengembangan UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kualitas produk.

Kemitraan dengan berbagai pihak juga dinilai penting agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Dengan langkah tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Pelaksanaan BERLAYAR turut didukung sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perpustakaan, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Badan Pendapatan Daerah.

Melalui program BERLAYAR, Pemkab Batu Bara berupaya menghadirkan pelayanan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat.

Program tersebut sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung persoalan warga dan memberikan pelayanan serta solusi atas berbagai kebutuhan masyarakat.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2044.

Pertemuan tersebut berlangsung di Aula B Kantor Bupati Batu Bara, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• BSSN Kukuhkan TTIS Asahan, Pemkab Perkuat Keamanan Sistem Digital Pemerintahan

Bupati Baharuddin menyambut baik kunjungan Ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si., bersama anggota Bapemperda dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara beserta seluruh rombongan. Kami menyambut baik kunjungan kerja ini sebagai bagian dari upaya menyinergikan perencanaan tata ruang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujar Bupati Baharuddin.

Dalam pertemuan itu, Baharuddin menyampaikan sejumlah persoalan strategis terkait evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang RTRW Tahun 2020-2040.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah tingkat kesesuaian antara rencana pola ruang dan struktur ruang dengan realisasi pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Menurut Baharuddin, RTRW Provinsi Sumatera Utara perlu mempertimbangkan sejumlah kawasan strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kawasan yang disoroti antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, serta rencana pengembangan Kawasan Industri Strategis (KIS) di Kabupaten Batu Bara.

Selain kawasan industri, Pemkab Batu Bara juga menekankan pentingnya kepastian status kawasan, baik kawasan lindung, kawasan budi daya maupun kawasan pertanian pangan.

Persoalan tumpang tindih lahan antara Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan kawasan permukiman masyarakat juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan tata ruang.

Baharuddin juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai salah satu penggerak ekonomi sekaligus pusat konektivitas kawasan.

Menurut dia, pengembangan pelabuhan perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan kawasan industri di Kuala Tanjung, termasuk konsep pengembangan kawasan yang akan dilakukan PT Prima Pengembangan Kawasan, anak perusahaan PT Pelindo.

"Harapan kami, Pelabuhan Kuala Tanjung dapat dimaksimalkan peruntukannya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pusat konektivitas kawasan. Kita juga perlu menyinergikan rencana pengembangan kawasan industri di Kuala Tanjung agar memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat Kabupaten Batu Bara," kata Bupati Baharuddin.

Bupati berharap pembahasan RTRW Provinsi Sumatera Utara dapat mengakomodasi potensi dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, kebijakan tata ruang yang tepat akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung investasi, pengembangan kawasan industri, ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara Darma Putra Rangkuti beserta anggota Bapemperda dan sejumlah kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Bupati didampingi Pj. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Porabudpar, Kepala Dinas Nakerperindag, Plt. Kepala Dinas Perkim LH, Kepala Dinas PUTR, Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Plt. Kepala Bappelitbangda, Kepala BKAD, serta Kepala Bagian Hukum.* (ad)