BANDUNG — Polisi berhasil menangkap Taufik Hidayat (30), terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29) yang diduga berlangsung selama tiga tahun.

Pelaku ditangkap di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik dan aparat kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis untuk Ribuan Warga

"Sudah di Majalaya," kata Rudi Setiawan kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat juga menjenguk korban yang saat ini menjalani perawatan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik yang menyebabkan sejumlah luka dan gangguan pada beberapa organ tubuh.

Rudi mengungkapkan bahwa tim dokter forensik telah menemukan sejumlah bukti luka yang diduga merupakan akibat penganiayaan yang dialami korban selama berada dalam penyekapan.

"Dokter forensik sudah bisa mengidentifikasi organ-organ tubuh yang rusak yang tidak berfungsi. Di antaranya adalah mata, kemudian bibir, ada bekas sayatan di kaki, ini benda tajam, kemudian ada sundutan rokok, dan sebagainya. Tentunya ini menjadi bukti dari apa yang telah terjadi atau dilakukan oleh tersangka," kata Rudi saat berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Menurutnya, temuan medis tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Saat ini penyidik masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menggali keterangan dari korban, saksi-saksi, serta mengumpulkan berbagai barang bukti guna melengkapi proses hukum.

Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena dugaan penyekapan berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan menyebabkan korban mengalami kondisi fisik maupun psikologis yang memprihatinkan.

Polda Jawa Barat memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional untuk mengungkap seluruh fakta yang terjadi dalam kasus tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan perbaikan rumah warga.

Pemerintah juga memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan serta layanan yang memadai selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.

Baca Juga:

• Meriahkan Hari Bhayangkara ke-80: Polresta Banda Aceh Gelar Turnamen Kapolresta Cup 2026, 16 Klub Siap Bersaing!

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan seluruh penyintas memperoleh hak yang sama dalam proses pemulihan dan tidak ada yang tertinggal.

Fokus penanganan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan layanan perlindungan sosial, pendampingan kesehatan mental dan psikososial secara berkelanjutan, serta rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan baru yang muncul akibat bencana.

Kelompok tersebut meliputi anak-anak yang kehilangan orang tua, penyandang disabilitas baru, lansia terlantar, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perhatian khusus selama masa pemulihan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan fasilitas dan infrastruktur dasar yang lebih inklusif, responsif gender, serta ramah bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kehidupan masyarakat saat memasuki fase pemulihan permanen.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Jadi, misalnya pendirian huntara, itu harus memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan," ujar Veronica Tan saat melakukan kunjungan ke Sumatera Barat.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian khusus kepada perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas dalam setiap pelaksanaan program di lapangan agar proses pemulihan berjalan lebih adil dan inklusif.

Komitmen tersebut kini telah terintegrasi ke dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.

Dokumen tersebut memuat berbagai strategi pemenuhan hak dasar kelompok rentan sekaligus memperluas layanan psikososial yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah terdampak.

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak, mulai dari infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi dan sosial masyarakat.

"Kalau (anggaran) sudah ditransfer maka speed-nya (kementerian dan lembaga) akan kencang sekali (kerjanya)," kata Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera tidak hanya mampu memulihkan kerusakan fisik, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terdampak bencana.* (ad)

BANDA ACEH — Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Banda Aceh kembali menggelar turnamen olahraga Kapolresta Cup 2026.

Turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara sekaligus ajang mempererat kebersamaan, meningkatkan soliditas, serta menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan peserta.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Dukung Rencana Pembangunan Stadion Mini untuk Pembinaan Sepak Bola

Sejumlah pejabat utama Polresta Banda Aceh, personel kepolisian, serta para peserta yang akan berlaga dalam pertandingan turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Antusiasme peserta terlihat sejak awal pembukaan. Turnamen ini diharapkan menjadi wadah kompetisi yang sehat sekaligus memperkuat hubungan antar peserta melalui olahraga.

Wakapolresta Banda Aceh AKBP Henki Ismanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa turnamen Kapolresta Cup bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan di lingkungan Polri.

"Olahraga merupakan media yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama dan persatuan. Melalui turnamen ini kita berharap dapat menjaga tubuh yang sehat serta memiliki semangat kompetisi yang positif dan menjunjung tinggi fair play," ujar AKBP Henki.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan hanya mengejar kemenangan semata.

"Saya mengajak kepada seluruh peserta, untuk menjadikan turnamen ini sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan semata-mata mengejar kemenangan. Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita mampu menunjukkan sikap sportif, saling menghormati dan menjaga persatuan," katanya.

AKBP Henki juga berharap seluruh wasit dan panitia dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab sehingga seluruh pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Menurutnya, Kapolresta Cup merupakan wadah untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kekompakan, serta menanamkan nilai-nilai fair play dalam setiap pertandingan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah padatnya aktivitas sehari-hari.

"Dengan kembali bergulirnya Kapolresta Cup dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80, diharapkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan pengabdian kepada masyarakat semakin kuat, sejalan dengan komitmen Polri untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan turnamen berlangsung mulai 23 hingga 27 Juni 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi emas serta bibit-bibit atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Polresta Banda Aceh pada berbagai kompetisi di masa mendatang.

"Ada 16 klub yang akan berkompetisi dalam memperebutkan Piala Kapolresta Cup. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pemain potensial yang dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi," ujar Kompol Dizha.

Ia menambahkan, dengan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan sportivitas, turnamen ini diharapkan berjalan aman, tertib, dan sukses hingga melahirkan satu tim terbaik sebagai juara.

Kini perhatian tertuju kepada 16 klub peserta yang siap bersaing di lapangan hijau.

Seluruh tim akan berjuang menunjukkan kemampuan terbaiknya demi meraih trofi Kapolresta Cup 2026.* (ad)

MEDAN — Sebanyak enam hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) RI Penghubung Wilayah Sumatera Utara, Selasa (23/6/2026) sore.

Para hakim itu menangani perkara sengketa tanah di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi PB IKA UMA, Perkuat Sinergi Dukung Visi Tanjungbalai EMAS

Keduanya diterima oleh Asisten Penghubung KY Sumut, Elisabeth Ulina Br Manurung, di kantor KY Sumut Jalan STM Ujung, Kecamatan Medan Johor.

Usai pelaporan, Jonson David Sibarani mengatakan pihaknya menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan hingga putusan perkara Nomor 52/G/2025/PTUN-MDN.

Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 593.2/26/SKHMT/TN/IV/2021 tanggal 26 April 2021 atas nama Robert Sihombing seluas 4.680 meter persegi di Desa Tapian Nauli.

Dalam putusan, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat Abdul Sihombing untuk seluruhnya dan membatalkan surat tersebut.

Jonson menilai terdapat dugaan penyimpangan dalam pertimbangan hukum majelis hakim, termasuk perbedaan antara fakta persidangan dengan isi putusan.

"Setelah kami memeriksa dan mencermati isi putusan tersebut, ternyata banyak kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan majelis hakim sehingga putusannya sangat jauh berbeda dengan fakta-fakta persidangan," ujar Jonson.

Hal senada disampaikan Leo Nababan.

Ia menilai putusan PTUN Medan yang kemudian dikuatkan oleh PTTUN Medan telah melampaui kewenangan karena menyangkut pokok sengketa kepemilikan tanah yang seharusnya menjadi ranah peradilan umum.

"Kita datang ke Penghubung KY ini karena kita menduga hukum dipermainkan di PTUN Medan dan juga di PTTUN Medan," kata Leo.

Ia juga menyinggung dugaan perbedaan antara keterangan saksi di persidangan dengan yang tertulis dalam pertimbangan putusan hakim.

"Keterangan saksi A bilang A, tetapi di dalam putusan dibuat seolah-olah mengatakan B," ujarnya.

Leo menambahkan, dalam persidangan pihaknya juga telah meminta dilakukan pemeriksaan setempat (PS) untuk memperjelas objek sengketa, namun tidak direalisasikan.

Sengketa tersebut berawal dari tanah seluas sekitar 4.680 meter persegi di Desa Tapian Nauli yang baru dipersoalkan pada 2025, saat pihak terkait hendak mengurus peningkatan status administrasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jonson juga menilai terdapat penghilangan dan perubahan substansi keterangan saksi dalam putusan majelis hakim.

"Di pertimbangan putusan dipelesetkan seolah-olah di atas tanah tersebut ada bangunan rumah. Padahal faktanya tidak ada rumah di atasnya," kata Jonson.

Ia menegaskan, pihaknya menilai ada indikasi ketidakseimbangan dalam pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim, sehingga dianggap merugikan pihak tergugat maupun intervensi.

Selain itu, mereka juga menyoroti putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dinilai hanya menguatkan putusan sebelumnya tanpa pemeriksaan ulang yang menyeluruh.

Meski berada pada posisi hukum yang berbeda dalam perkara tersebut, kedua kuasa hukum ini sepakat melayangkan pengaduan ke Komisi Yudisial karena menilai adanya dugaan ketidakberesan dalam proses persidangan.

"Kami sama-sama merasa dicurangi dan dirugikan. Karena itu kami sepakat bersama-sama membuat pengaduan ke Komisi Yudisial," ujar Leo.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi Pengurus Besar (PB) Ikatan Alumni (IKA) Universitas Medan Area (UMA) dalam rangka memperkuat silaturahmi dan kolaborasi untuk mendukung Visi Tanjungbalai EMAS.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai dan BPN Perkuat Sinergi Penataan serta Pengamanan Aset Daerah

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Audiensi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang diskusi mengenai berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Hal ini menjadi semakin relevan karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai diketahui merupakan alumni Magister (S2) Universitas Medan Area.

Dalam pertemuan itu, Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan dukungan dari PB IKA UMA.

Ia menilai peran akademisi dan alumni sangat penting dalam memberikan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

"Pertemuan ini menjadi momen yang sangat baik untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan kalangan akademisi dan alumni. Apresiasi yang diberikan PB IKA UMA terhadap program pembangunan Kota Tanjungbalai menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan para alumni diharapkan dapat terus diperkuat, terutama dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, infrastruktur, hingga peningkatan pelayanan publik.

Menurutnya, seluruh kerja sama tersebut pada akhirnya bermuara pada upaya mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

Di akhir pertemuan, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kunjungan PB IKA UMA.

Ia berharap hubungan baik ini dapat terus terjaga dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, Ketua Umum PB IKA UMA Ritha Wizni menyampaikan apresiasi terhadap program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Ia juga menegaskan komitmen alumni UMA untuk terus mendukung pemerintah daerah.

"Kami dari PB IKA UMA bersyukur atas keberhasilan para alumni UMA yang saat ini menduduki jabatan baik di eksekutif maupun legislatif, salah satunya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai. Kami siap mendukung program dan visi yang dijalankan untuk Kota Tanjungbalai," ucapnya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Kadis Perkim Muhammad Fadly Lubis menerima kunjungan sekaligus audiensi dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi bersama jajaran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Resmikan Program Rumah Layak Huni Baznas untuk Warga Kurang Mampu

Kepala Kantor BPN Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi menyampaikan apresiasi atas sambutan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Ia mengatakan kunjungan ini juga menjadi ajang silaturahmi setelah dirinya resmi menjabat sebagai kepala kantor yang baru.

"Saya baru saja ditugaskan sebagai Kepala BPN Tanjungbalai. Hari ini kami datang bersama jajaran untuk bersilaturahmi sekaligus siap berkolaborasi dengan Pemko Tanjungbalai, terutama dalam memperkuat sinergitas pertanahan di Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga dibahas sejumlah langkah strategis, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta percepatan sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Tanjungbalai yang masih belum tuntas.

Fokus pembahasan juga mencakup pengamanan fisik dan administrasi aset daerah agar lebih tertib dan memiliki legalitas yang jelas.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPN dalam menjaga serta menata aset milik daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

"Pemko Tanjungbalai berharap melalui pertemuan ini terjalin sinergitas dengan BPN dalam rangka pengamanan aset-aset dan lahan milik Pemko Tanjungbalai," jelas Wali Kota.

Ia juga menekankan bahwa penataan aset daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam memperkuat legalitas aset daerah serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Kota Tanjungbalai.

Di akhir pertemuan, Wali Kota Mahyaruddin Salim turut mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala BPN Tanjungbalai yang baru, serta berharap kerja sama antara Pemko Tanjungbalai dan BPN semakin solid ke depannya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina meresmikan rumah hasil Program Rumah Layak Huni yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungbalai.

Peresmian berlangsung di Jalan Kirab Remaja, Lingkungan VII, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Dukung Rencana Pembangunan Stadion Mini untuk Pembinaan Sepak Bola

Program ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan Baznas dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengatakan program Rumah Layak Huni tidak hanya memberikan bantuan fisik berupa bangunan rumah, tetapi juga menghadirkan dukungan moral, harapan, dan semangat baru bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Program Rumah Layak Huni ini merupakan wujud nyata sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai, Baznas Tanjungbalai dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak bagi seluruh warga," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari Baznas hingga unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurutnya, program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga kurang mampu di Tanjungbalai.

"Saya berharap ke depannya, Program Rumah Layak Huni dari Baznas ini dapat terus digelar dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat kurang mampu," kata Wali Kota.

Ia menegaskan bahwa program ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat serta mendukung visi Tanjungbalai EMAS "Sejahtera".

Sementara itu, Ketua Baznas Tanjungbalai Indra BMT menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai yang terus memberikan dukungan terhadap berbagai program Baznas.

Dalam laporannya, Indra menjelaskan bahwa tahun ini terdapat tiga unit rumah layak huni yang dibangun melalui program Baznas.

Masing-masing berada di Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan TB Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan, serta satu unit di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung yang diresmikan pada kegiatan tersebut.

Ia menambahkan, program ini bersumber dari dana Baznas Provinsi Sumatera Utara yang disalurkan ke Baznas Kota Tanjungbalai.

Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp25 juta.

Adapun penerima manfaat program rumah layak huni ini adalah Hamidah, Syahnizar, dan Aldi Yoseza Lubis.

"Insya Allah ke depannya kita akan menambah lagi kuota untuk Rumah Layak Huni Baznas Kota Tanjungbalai," ujar Indra.

Peresmian ditandai dengan penyerahan kunci rumah kepada para penerima manfaat oleh Wali Kota Tanjungbalai, didampingi Ketua Baznas dan unsur Forkopimda atau perwakilannya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita serta pengecekan langsung kondisi rumah.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Dewi Yanti beserta jajaran, menerima audiensi dan silaturahmi pengurus Asosiasi Kota (Askot) PSSI Tanjungbalai yang dipimpin Ketua Askot Tommy Sutara.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota, Senin (22/6/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Penyebab Rupiah Melemah: Kekayaan Negara Banyak Mengalir ke Luar Negeri

Ketua Askot PSSI Tanjungbalai, Tommy Sutara, mengatakan kehadiran pihaknya membawa semangat kolaborasi antara organisasi sepak bola dan pemerintah daerah.

Menurutnya, sepak bola di Tanjungbalai perlu didukung dengan fasilitas yang lebih memadai agar pembinaan usia dini bisa berjalan maksimal.

"Di lapangan-lapangan sederhana hari ini, ada anak-anak Tanjungbalai yang memiliki mimpi besar. Mereka memiliki bakat, semangat, dan kecintaan terhadap sepak bola. Namun mereka membutuhkan satu hal yang sangat penting, yaitu fasilitas yang layak untuk berkembang," ujar Tommy.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Kota Tanjungbalai akan menjadi bagian dari penyelenggaraan Festival Sepak Bola Piala Presiden U-10 dan U-12 yang direncanakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

Kegiatan tersebut, kata dia, bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga ajang pembinaan dan pengembangan bakat anak-anak daerah.

Tommy menekankan bahwa sepak bola modern tidak bisa hanya mengandalkan semangat, tetapi membutuhkan ekosistem yang lengkap, mulai dari kompetisi, pelatih, pembinaan, hingga infrastruktur yang memadai.

Karena itu, Askot PSSI Tanjungbalai mengusulkan pembangunan Stadion Sepak Bola Mini di Jalan Sriwijaya.

Stadion tersebut diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet muda, tempat kompetisi pelajar dan masyarakat, sekaligus ruang berkumpul warga melalui olahraga.

"Kami melihat stadion mini ini bukan hanya sebagai pembangunan lapangan sepak bola, tetapi sebagai pembangunan masa depan generasi muda Tanjungbalai," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Askot PSSI Tanjungbalai dalam memajukan sepak bola di daerah.

"Pemko Tanjungbalai siap mendukung dan memfasilitasi Askot PSSI Kota Tanjungbalai dalam pembangunan stadion mini di Kota Tanjungbalai," tegas Mahyaruddin.

Ia menegaskan bahwa pengembangan olahraga, khususnya sepak bola, merupakan bagian dari visi besar pemerintah daerah untuk membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, berkarakter, dan berprestasi.

Menurutnya, pembangunan stadion mini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.

"Apa yang kita akan wujudkan adalah sebuah investasi yang ingin kita tinggalkan nanti. Bukan hanya bangunan fisik, tetapi warisan prestasi untuk generasi yang akan datang," ucapnya.

Mahyaruddin juga menyatakan akan mendorong komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan PSSI Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung realisasi rencana tersebut.* (ad)

BANDA ACEH — Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Aceh menggelar kegiatan Bakti Kesehatan yang dipusatkan di Meuligoe Tribrata Polda Aceh, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan warga melalui pelayanan yang bersifat langsung, humanis, dan bermanfaat.

Baca Juga:

• Tak Puas Penanganan Internal Polri, Keluarga Bharada Hafizh Minta Komisi III DPR RI Kawal Kasus Dugaan Perundungan di Satbrimob Babel

Mulai dari pengobatan umum hingga layanan spesialis, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dengan dukungan tenaga medis dari berbagai unsur.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Alibasyah, M.M., bersama Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Joko Susilo, S.I.K., S.H., serta para pejabat utama Polda Aceh, turut hadir meninjau langsung pelaksanaan kegiatan.

Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Ira Marzuki beserta pengurus Bhayangkari juga tampak mendampingi.

Unsur TNI dan masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebelum kegiatan dimulai, Kapolda Aceh meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berbagai layanan kesehatan gratis disediakan dalam kegiatan ini, di antaranya pengobatan umum, pemeriksaan laboratorium sederhana, pelayanan kesehatan gigi, khitanan massal, donor darah, pemeriksaan mata, operasi bibir sumbing dan langit-langit, serta penyerahan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Kapolda Aceh mengatakan bahwa bakti kesehatan merupakan bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mendekatkan Polri dengan masyarakat melalui pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

"Pada kegiatan bakti kesehatan kali ini, target awal pelayanan pengobatan umum sebanyak 1.000 orang, namun antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga jumlah penerima layanan mencapai 2.159 orang. Selain itu juga dilaksanakan donor darah, khitanan massal, pemeriksaan laboratorium sederhana, pelayanan kesehatan gigi, operasi bibir sumbing dan langit-langit, pemeriksaan mata, serta penyerahan alat bantu bagi penyandang disabilitas," ujar Kapolda.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Polri tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk di bidang kesehatan.

"Polri adalah bagian dari masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin terus mendekatkan diri dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Hingga saat ini, sekitar 5.000 warga telah menerima berbagai layanan kesehatan yang diselenggarakan Polda Aceh dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80," katanya.

Kapolda juga menjelaskan bahwa kepedulian Polda Aceh terhadap kesehatan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga saat terjadi bencana.

Sejak November 2025 hingga tahun 2026, Polda Aceh telah menyalurkan bantuan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak banjir di berbagai daerah.

"Selama penanganan bencana banjir, Polda Aceh telah mendistribusikan 754 koli bantuan obat-obatan ke 18 kabupaten/kota, ditambah 151 koli bantuan dari Mabes Polri untuk masyarakat yang terdampak," ungkapnya.

Sementara itu, kegiatan donor darah yang menjadi salah satu program unggulan dalam bakti kesehatan juga mendapat respons positif.

Hingga sehari sebelum pelaksanaan, jumlah kantong darah yang terkumpul telah mencapai 926 kantong, melampaui target awal sebanyak 800 kantong darah.

Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring tingginya partisipasi masyarakat dan personel yang mengikuti donor darah.

Selain dipusatkan di Banda Aceh, kegiatan bakti kesehatan juga dilaksanakan serentak di 23 Polres jajaran Polda Aceh dengan menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat di berbagai daerah.

Melalui kegiatan ini, Polda Aceh berharap kehadiran Polri tidak hanya dirasakan sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra masyarakat yang senantiasa hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan kepedulian bagi kesejahteraan bersama.

Dengan semangat Polri Presisi, Polda Aceh terus berkomitmen mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat.* (ad)

PANGKALPINANG – Keluarga Bharada Muhammad Hafizh Pratama meminta Komisi III DPR RI turun tangan mengawasi penanganan kasus yang menimpa anak mereka di lingkungan Satbrimob Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Langkah ini diambil setelah berbagai upaya melalui jalur internal Polri dinilai belum memberikan kejelasan dan rasa keadilan.

Baca Juga:

• Sejumlah Jabatan Strategis Polres Aceh Singkil Berganti, Ini Daftar Pejabat Baru

Dalam laporan itu, ia mengadukan dugaan perundungan, pemerasan berkedok pinjaman atau tukar saldo, hingga tekanan psikologis yang dialami anaknya selama bertugas.

Ikmal menyebut, laporan sudah beberapa kali disampaikan ke internal satuan tempat anaknya bertugas.

Namun ia merasa tidak ada tindak lanjut yang memberikan kepastian hukum.

"Kami sudah melapor dan menghadap pimpinan di satuan tempat anak kami bertugas. Namun laporan itu justru dianggap sebagai alasan agar anak kami tidak mau lagi berdinas di Satbrimob," ungkap Ikmal.

Karena tidak puas, keluarga kemudian membawa persoalan ini ke Itwasda Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Kasus itu lalu dilimpahkan ke Bidpropam Polda Babel untuk diperiksa lebih lanjut.

Namun, menurut keluarga, proses penanganan berjalan lamban.

Mereka kemudian mendatangi Korps Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, dan mengaku diterima oleh pimpinan setempat.

Ikmal mengatakan, hasil pemeriksaan Paminal Korps Brimob disebut menemukan sejumlah fakta yang menguatkan laporan anaknya.

Bahkan sempat ada saran agar Bharada Hafizh bertugas sementara di Kelapa Dua karena kondisi psikologisnya.

Namun, rencana itu tidak berjalan lama. Bharada Hafizh kemudian diminta kembali bertugas ke Satbrimob Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Permintaan itu ditolak karena yang bersangkutan mengaku masih trauma.

Upaya pencarian keadilan juga berlanjut hingga Mabes Polri.

Pihak keluarga menyebut Bharada Hafizh bahkan disarankan menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Meski sudah melalui berbagai jalur, keluarga mengatakan belum mendapatkan penyelesaian yang dianggap adil.

Di sisi lain, hasil penyelidikan Subbid Paminal Bidpropam Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Provos Satbrimob menyatakan bahwa dugaan pemerasan dan pengancaman tidak terbukti.

Namun dalam hasil pemeriksaan yang sama, empat anggota Satbrimob disebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa aktivitas perjudian online.

Mereka adalah Bharatu Muhammad Noverizal, Bharada Superahadi, Bharada Edy Mustofa, dan Bharada M. Isnul Fajar.

Keempatnya direkomendasikan menjalani sidang disiplin dan telah dimutasi ke luar wilayah Bangka Belitung.

Kondisi ini membuat keluarga mempertanyakan penegakan aturan di internal kepolisian.

"Kami mempertanyakan mengapa anggota yang terbukti bermain judi online hanya direkomendasikan menjalani sidang disiplin. Padahal Kapolri sudah berulang kali menegaskan bahwa anggota Polri yang terlibat judi online dapat dikenakan sanksi berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," tegas Ikmal kepada jejaring media KBO Babel.

Ikmal juga menegaskan bahwa anaknya masih berstatus aktif sebagai anggota Polri dan tidak berniat meninggalkan institusi.

"Anak saya masih mencintai Polri. Sampai hari ini dia masih berdinas sebagai anggota Brimob. Yang kami perjuangkan bukan untuk melawan institusi, tetapi mencari keadilan dan perlindungan atas apa yang dialaminya," ujarnya.

Ia juga menyoroti hak-hak yang menurutnya belum diterima secara penuh oleh anaknya, meski proses etik masih berjalan.

Melalui pengaduan ke Komisi III DPR RI, keluarga berharap ada pengawasan lebih ketat agar kasus ini ditangani secara transparan dan objektif.

"Kami hanya ingin keadilan. Kami berharap Komisi III DPR RI dapat membantu mengawasi dan memastikan persoalan ini ditangani secara profesional, transparan, dan tidak merugikan pihak yang mencari kebenaran," pungkas Ikmal.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Satbrimob Polda Kepulauan Bangka Belitung maupun Bidpropam Polda Kepulauan Bangka Belitung belum memberikan keterangan resmi terkait pengaduan tersebut.* (ad)

SINGKIL – Kapolres Aceh Singkil, AKBP Joko Triyono, S.I.K., M.H., memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama di lingkungan Polres Aceh Singkil, Selasa (23/06/2026).

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Polri.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Lantik Dr. Misran Fuadi sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

Dalam rotasi tersebut, Kasat Intelkam Polres Aceh Singkil yang sebelumnya dijabat AKP Devi Iswandi Saputra kini mengemban tugas baru sebagai Kanit 1 Subdit 5 Dit Intelkam Polda Aceh.

Posisi Kasat Intelkam selanjutnya diisi oleh IPTU Rusyudi Fauzar yang sebelumnya menjabat Kasat Samapta Polres Aceh Selatan.

Sementara itu, AKP Bahrun yang sebelumnya menjabat Kasat Samapta Polres Aceh Singkil kini dipercaya menjadi Kasat Samapta Polres Bireuen.

Jabatan yang ditinggalkannya digantikan oleh AKP Henry Suparto yang sebelumnya menjabat Kasat Binmas Polres Aceh Singkil.

Untuk jabatan Kasat Binmas, kini diisi oleh AKP Abdul Malik yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek Penanggalan Polres Subulussalam.

Perubahan juga terjadi di Satlantas. IPTU Rerit Oktafiandi yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Aceh Singkil kini digantikan oleh IPTU Muhammad Rizky Ali yang sebelumnya menjabat Kapolsek Bandar Baru Polres Pidie Jaya.

Di jajaran Kapolsek, Kapolsek Kuta Baharu kini dijabat IPTU Muhammad Amin.

Sementara Kapolsek Pulau Banyak kini dijabat IPTU Verry Robinson Sagala yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kuala Baru.

IPTU Rahman yang sebelumnya menjabat Kapolsek Danau Paris kini mendapat tugas baru sebagai Kapolsek Kuala Batee Polres Abdya.

Posisi Kapolsek Danau Paris kemudian diisi oleh IPTU Verry Robinson Sagala.

Untuk jabatan Kasi Was, kini dipercayakan kepada AKP Darmi Arianto Manik yang sebelumnya menjabat Kasubbagdalops Bag Ops Polres Aceh Singkil.

Sementara posisi Kasi Was sebelumnya dijabat oleh IPDA Aigia Ginting Sini Suka yang kini dipercaya menjadi Kapolsek Kuala Baru.

Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono dalam amanatnya menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri.

"Mutasi jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," ujar Kapolres.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas pengabdian selama bertugas di Polres Aceh Singkil, sekaligus berharap pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Kegiatan sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri para pejabat utama Polres Aceh Singkil, para Kapolsek jajaran, personel, serta Bhayangkari.* (ad)

JAKARTA — Pengumuman GoTo dan Grab yang menyatakan akan menerapkan potongan tarif maksimal 8 persen bagi pengemudi ojek online mulai 1 Juli 2026 mendapat respons dari kalangan driver.

Kebijakan tersebut disebut muncul setelah pertemuan pihak aplikator dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga:

• Permohonan JC Sony Sonjaya Ditolak, Kejagung: Dia Pelaku Utama Kasus Korupsi MBG

Namun, mereka menekankan perlunya kepastian pelaksanaan di lapangan.

"Pada prinsipnya kami menyambut baik kabar tersebut. Penurunan potongan tarif menjadi 8 persen merupakan harapan yang telah lama disuarakan para pengemudi," kata Wakil Ketua Umum ASDM, Rinaldi, Selasa (23/6/2026).

Meski demikian, ASDM mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pengumuman.

Mereka meminta agar implementasi benar-benar berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

"Kami berharap jangan sampai driver kembali diprank. Yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian pelaksanaan, bukan sekadar pernyataan di ruang publik," ujarnya.

Selain itu, ASDM menyoroti belum adanya publikasi resmi terkait dasar hukum kebijakan tersebut.

Mereka mempertanyakan keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) yang disebut menjadi acuan penurunan potongan tarif.

Rinaldi menilai, jika pihak aplikator sudah menyatakan siap menjalankan kebijakan itu, maka seharusnya regulasi yang menjadi dasar hukum juga sudah tersedia dan dapat diakses publik.

"Jika aplikator sudah siap menjalankan ketentuan tersebut, maka muncul pertanyaan sederhana: apakah naskah resmi aturannya sudah ada? Jika aturannya ada, publikasikan Perpresnya. Jangan sampai aplikator sudah mengetahui isi regulasi, sementara masyarakat dan para pengemudi belum dapat mengaksesnya," tegasnya.

ASDM juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada jutaan pengemudi ojek online di Indonesia.

Menurut mereka, keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi di masyarakat.

Mereka berharap pemerintah segera mempublikasikan aturan resmi tersebut agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

"Kami mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan driver. Namun transparansi harus tetap dikedepankan agar kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah tetap terjaga," tutup Rinaldi.* (ad)

BANGKALAN — Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak bisa dilepaskan dari keluarnya kekayaan negara ke luar negeri.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai net outflow of national wealth atau arus keluar bersih kekayaan nasional.

Baca Juga:

• Dewan Pers Soroti Karya Jurnalistik yang Dipakai Platform Digital Tanpa Kompensasi, Dorong Revisi UU Hak Cipta

Prabowo menyebut, data arus keluar kekayaan tersebut telah dianalisis melalui berbagai sumber, termasuk data perdagangan internasional yang diolah lembaga ekonomi nasional.

Ia juga mengklaim data itu sejalan dengan temuan lembaga internasional.

"Angka-angka PBB mendukung premis saya sekian belas tahun yang lalu. Dari PBB, comtrade ya, United Nations Comtrade, yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional kita," ujarnya.

Menurut Prabowo, dalam kurun waktu 22 tahun, nilai kekayaan yang keluar dari Indonesia mencapai sekitar 343 miliar dolar AS dari total arus masuk sebesar 436 miliar dolar AS.

Ia menambahkan, dalam periode lebih panjang yakni 42 tahun, angka kebocoran bisa lebih besar.

Ia juga menyoroti praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya sebagai salah satu penyebab kebocoran tersebut.

"Jadi keuntungan 436 (miliar dollar AS), yang keluar 343 (miliar dollar AS). Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan kita saudara-saudara sekalian. Apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu," jelasnya.

Prabowo menambahkan, praktik tersebut diduga terjadi di sejumlah sektor, termasuk ekspor sumber daya alam.

Ia mencontohkan adanya perbedaan laporan volume pengiriman komoditas.

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dollar selama 34 tahun atau Rp 15.000 triliun, Rp 15.000 triliun! Saudara-saudara ini semua data keluar," tegasnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengibaratkan kondisi ekonomi seperti tubuh manusia yang kehilangan darah akibat kebocoran.

Ia menegaskan pemerintah saat ini sedang berupaya memperbaiki kondisi tersebut.

"Dan ini sedang saya perbaiki semua," tandas Prabowo.

Hingga kini, pemerintah belum merinci langkah teknis yang akan diambil untuk menekan potensi kebocoran kekayaan negara tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Dewan Pers menilai belum adanya perlindungan terhadap hak ekonomi karya jurnalistik dapat berdampak serius pada integritas pers di Indonesia.

Kondisi ini dinilai makin mengkhawatirkan seiring maraknya penggunaan konten berita oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, hingga sistem kecerdasan buatan tanpa mekanisme imbal balik yang jelas kepada media.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Targetkan PPID Raih Predikat Informatif 2026, Keterbukaan Publik Terus Diperkuat

"Nah, masalah paling mendasar daripada ekosistem itu kan sebenarnya hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan pers dan platform," ujar Dahlan, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, karya jurnalistik yang dihasilkan melalui proses panjang sering kali diambil dan disebarluaskan kembali oleh platform digital tanpa memberikan kompensasi kepada perusahaan media.

Padahal, konten tersebut turut menghasilkan trafik dan keuntungan ekonomi bagi platform, termasuk dari iklan.

Menurutnya, kondisi itu berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri media.

Ketika pendapatan menurun, perusahaan pers terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja hingga pemangkasan anggaran liputan.

"Jadi kalau perusahaan persnya bermasalah, mungkin kan pasti ada penghematan, ada PHK, bahkan budget untuk training, budget untuk investigasi, budget untuk liputan mendalam," katanya.

Dahlan menilai, jika kondisi ini terus berlanjut, kualitas jurnalisme bisa ikut terdampak.

Pada akhirnya, publik juga akan dirugikan karena mengonsumsi informasi yang tidak lagi optimal secara kualitas.

"Nah, secara keseluruhan, itu kan juga mempengaruhi kemerdekaan pers, yang itu fungsi utama daripada Dewan Pers," ujarnya.

Dewan Pers, kata Dahlan, mengapresiasi rencana pemerintah melalui Kementerian Hukum untuk merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah penguatan perlindungan hak ekonomi karya jurnalistik melalui skema royalti.

Dalam skema tersebut, setiap penggunaan karya jurnalistik untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dari pemilik hak ekonomi, yaitu perusahaan media, dan disertai pembayaran royalti.

"Karena dia memiliki hak ekonomi, maka semua penggunaan untuk tujuan komersial itu wajib harus mendapatkan izin dari pemilik hak ekonomi. Nah, atas izin itulah pengguna karya jurnalistik harus membayar royalti," jelasnya.

Dewan Pers menegaskan bahwa selama ini karya jurnalistik belum diposisikan sebagai produk dengan nilai ekonomi yang melekat secara hukum.

Padahal, menurut mereka, perubahan ekosistem digital menuntut adanya penyesuaian regulasi agar keberlanjutan industri media tetap terjaga.* (km/ad)

JAKARTA — Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengakui bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdi Maludin, menerima uang sebesar Rp20 juta sebelum aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 15 Juni 2026.

Pihak kampus menyebut uang tersebut diterima dari seorang senior melalui perantara alumni, yang disebut bersumber dari oknum aparat kepolisian.

Baca Juga:

• PDIP Disebut Dalangi Aksi Mahasiswa, Deddy Sitorus Balik Sindir AHY: Jangan Menghasut!

"Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," kata Daniel dalam konferensi pers di kampus UBK, Selasa (23/6/2026).

"Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan," tambahnya.

Menurut Daniel, uang tersebut diberikan melalui alumni Fakultas Hukum UBK.

Kampus kini membentuk tim investigasi untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat sebelum menjatuhkan sanksi.

"UBK akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno," ujarnya.

Daniel juga menyebut dari keterangan Abdi, uang itu tidak hanya diterima sendiri, tetapi juga mengalir ke sejumlah mahasiswa dan pengurus BEM di beberapa fakultas.

Kampus, kata dia, masih melakukan verifikasi terhadap keterangan tersebut.

Terkait motif pemberian uang, Daniel mengungkapkan bahwa dana tersebut diserahkan menjelang aksi mahasiswa, dengan tujuan mengarahkan lokasi demonstrasi agar tidak menuju Istana Negara.

"Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI," kata Daniel.

Namun, menurut pengakuan Abdi, saran tersebut tidak dijalankan. Mahasiswa tetap melanjutkan aksi ke Istana Negara meski sebelumnya telah menerima uang tersebut.

"Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka menerima uang tersebut. Itu merupakan pengakuan langsung dari Ketua BEM," ujar Daniel.

Kasus ini menjadi sorotan setelah viral di media sosial, terutama terkait pertemuan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat aksi 15 Juni lalu di Jakarta.

Istana sebelumnya menyatakan akan menelusuri informasi tersebut.

Sementara itu, UBK telah mencabut status Ketua BEM FH Abdi dan membentuk tim investigasi internal untuk mendalami dugaan pelanggaran etik serta aliran dana yang melibatkan sejumlah mahasiswa.* (kmcn/ad)

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat setempat.

Baca Juga:

• TNI AU Hadir untuk Rakyat, Satgas Pasgat Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Oksibil

Kehadiran mereka disambut hangat oleh masyarakat yang memanfaatkan momen itu untuk berdialog dan menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan sehari-hari.

Sebagai bentuk kepedulian, personel Satgas juga membagikan makanan ringan kepada anak-anak yang ditemui selama kegiatan berlangsung.

Suasana keakraban terlihat ketika prajurit dan warga berbaur tanpa jarak, menciptakan interaksi yang hangat di tengah aktivitas patroli.

Komandan Satgas Pamtas Mobile RI–PNG Gobang VIII Yonif 2 Marinir, Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, mengatakan patroli humanis merupakan bagian dari pendekatan TNI untuk membangun kepercayaan masyarakat di wilayah penugasan.

"Patroli humanis merupakan wujud pengabdian TNI kepada rakyat. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran prajurit tidak hanya dirasakan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra masyarakat dalam menjaga persatuan serta kebersamaan," ujarnya.

Ia menegaskan, kehadiran prajurit di Papua tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana komunikasi langsung antara TNI dan warga, sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Warga Enarotali menyampaikan apresiasi atas pendekatan yang dilakukan Satgas Yonif 2 Marinir.

Menurut mereka, pola komunikasi yang humanis membuat masyarakat merasa lebih aman dan dekat dengan aparat keamanan.

Melalui patroli humanis ini, TNI AL berharap hubungan TNI dan masyarakat semakin kuat, sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar prajurit selalu hadir secara profesional dan humanis di tengah masyarakat.* (ad)

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.

Pemprov Sumut menargetkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meraih predikat informatif pada tahun 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bahas Pembangunan Padangsidimpuan, Mulai Huntap hingga Infrastruktur Jalan

Menurut Porman, target tersebut akan dicapai melalui penguatan layanan informasi publik, baik secara langsung maupun berbasis digital.

Pemprov Sumut juga terus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi pemerintah.

Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut tengah mengembangkan portal layanan informasi publik melalui laman ppid.sumutprov.go.id untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi secara daring.

"Kebijakan keterbukaan informasi diintegrasikan langsung ke dalam visi-misi jangka panjang pemerintah daerah. Kami juga menerapkan sistem informasi berbasis teknologi yang berkelanjutan serta penandatanganan komitmen bersama demi menjaga tren positif indeks keterbukaan informasi di Sumatera Utara," kata Porman.

Ia juga menyebut masyarakat tetap dapat mengakses layanan secara langsung di Kantor Gubernur Sumut, tepatnya di Lobby Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

"Kami juga melakukan pemantauan implementasi keterbukaan informasi secara berkala, memantau tingkat kepatuhan setiap unit kerja, serta menganalisis masukan (feedback) dan pengaduan masyarakat demi perbaikan layanan," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan tim PPID Setjen DPR RI, Sugeng Irianto, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk bertukar pengalaman dalam pengelolaan informasi publik serta mempelajari inovasi layanan yang diterapkan di Sumatera Utara.

"Selain ingin mengetahui pengelolaan informasi di sini, mungkin ada juga inovasi yang bisa kita terapkan di PPID DPR RI," kata Sugeng.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Achmad Yazid Matondang, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap.* (ad)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padangsidimpuan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (23/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda pembangunan di Kota Padangsidimpuan, mulai dari pembangunan hunian tetap (huntap), penguatan layanan kesehatan, hingga peningkatan infrastruktur jalan yang dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga:

• BNNP Sumut Tangkap Bandar Narkoba Labuhanbatu, Diduga Terlibat Jaringan yang Lebih Besar

Ia menegaskan bahwa program hunian tetap bagi warga terdampak bencana menjadi salah satu prioritas yang terus didukung Pemprov Sumut.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program hunian tetap, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari upaya tersebut," ujar Bobby Nasution.

Ia juga menegaskan bahwa sektor infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan, masih menjadi fokus utama Pemprov Sumut.

Untuk tahun 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar Rp1,9 triliun yang akan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan skala prioritas daerah.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumut terhadap berbagai program pembangunan di daerahnya.

Salah satunya adalah pembangunan 100 unit hunian tetap yang saat ini telah mulai dilaksanakan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program hunian tetap ini sangat dibutuhkan masyarakat," kata Letnan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga mengusulkan dukungan lanjutan untuk pembangunan sejumlah ruas jalan strategis, termasuk jalur Angkola Julu–Batunadua, yang dinilai penting untuk memperlancar akses dan mobilitas warga.* (ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejagung menegaskan bahwa setiap pihak yang diduga mengetahui alur perkara dapat dimintai keterangan sebagai saksi.

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Bantah Dakwaan Korupsi Chromebook, Sebut Digitalisasi Pendidikan Merupakan Mandat Jokowi

"Ya, jadi gini. Alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja. Ya, kami punya alat bukti banyak, ada keterangan saksi, ada barang bukti elektronik, ada alat bukti dokumen, dan lain-lain, dan ahli. Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja ya," kata Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

Ia menambahkan, pengembangan perkara dilakukan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Proses penyidikan, kata dia, masih terus berjalan.

"Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi, itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus sampai dengan saat ini masih berjalan sehingga tidak bergantung kepada keterangan satu orang," ujarnya.

Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap Nanik S. Deyang, Syarief menyebut hal itu terbuka apabila yang bersangkutan dinilai memiliki informasi relevan dengan perkara.

"Untuk NSD sudah beberapa kali saya sampaikan ya. Semua orang yang mengetahui, mengalami, itu berpotensi diperiksa sebagai saksi, ya berpotensi ya. Tapi semua orang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan," kata dia.

Meski demikian, Kejagung belum menyampaikan jadwal pemeriksaan terhadap Nanik.

Penyidik, kata Syarief, akan menentukan pemanggilan sesuai kebutuhan pengusutan perkara.

"Kami belum bisa menyampaikan sekarang, tapi semua orang yang mengetahui, mengalami, ya yang bisa menerangkan adanya tindak pidana itu eh akan kami pertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi," ujarnya.

Sebelumnya, pengacara mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak berinisial NSD dalam perubahan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Perubahan itu disebut terjadi di beberapa daerah, termasuk Madiun dan Bogor.

"NSD itu tadi melakukan, tadi dalam BAP-nya Pak Sony ya, menjelaskan, NSD ada mengubah-ubah yayasan. Yayasan ini namanya ini diubah lagi dengan namanya ini, dirubah lagi dengan namanya ini. Jadi tiga kali merubah," ujar kuasa hukum Sony.

Sementara itu, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut, di antaranya mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta beberapa pihak lain dari unsur yayasan dan rekanan pengadaan.

Di sisi lain, Kepala BGN Nanik S. Deyang sebelumnya membantah keterlibatannya dalam perkara tersebut.

Ia menyebut tugasnya lebih banyak berkaitan dengan urusan komunikasi dan pemberitaan, bukan pengadaan.

"Tugas gue itu kan berhubungan dengan media aja. Jadi gue ini nggak pernah, rapat keputusan mau kaus kaki kek, lu apa kek, pengadaan apa yang ramai-ramai itu seuprit kucing pun gue nggak ngerti, kagak tahu," kata Nanik dalam sebuah podcast yang tayang di kanal YouTube Total Politik.

Nanik juga menegaskan dirinya tidak pernah melaporkan pihak mana pun dalam perkara tersebut.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya menjadi sumber informasi awal kasus.

"Jadi bukan gue ngadu, jadi kalau dibilang Pak Sony 'Hadiah dari Ibu Nanik' kan seolah-olah gue pengadu," ujarnya.

Hingga kini, penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG masih terus dikembangkan oleh Kejagung untuk menelusuri alur kebijakan, pengadaan, serta potensi keterlibatan pihak lain.* (d/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Nadiem menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya lampiran yang mengunci penggunaan Chrome OS dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021.

Baca Juga:

• Permohonan JC Sony Sonjaya Ditolak, Kejagung: Dia Pelaku Utama Kasus Korupsi MBG

Ia mengatakan tidak mungkin membaca seluruh halaman lampiran dalam dokumen regulasi yang disebutnya bersifat rutin.

Nadiem juga menyebut dirinya mempercayakan penyusunan teknis kepada sekretariat jenderal kementerian.

"Permendikbud ini diangkat semata-mata karena satu-satunya dokumen yang saya tanda tangani," katanya.

Nadiem juga menegaskan bahwa apabila terjadi dugaan kemahalan harga dalam pengadaan laptop dari Dana Alokasi Khusus (DAK), hal itu berada di luar kewenangan menteri.

Ia menambahkan, kebijakan digitalisasi pendidikan yang dijalankannya merupakan mandat dari Presiden ke-7 Joko Widodo, termasuk dorongan untuk membangun platform teknologi pendidikan.

"Pak Presiden menyebut untuk segera membangun platform teknologi khusus untuk Kemendikbudristek," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Nadiem juga menyinggung bahwa total anggaran Rp 9,9 triliun yang kerap disebut dalam perkara ini tidak seluruhnya digunakan untuk Chromebook.

Ia menyebut sebagian dana digunakan untuk perangkat lain seperti proyektor dan modem.

"Jadi angka 9,9 itu bukan semuanya untuk Chromebook," kata Nadiem.

Ia juga membantah adanya keterlibatan atau permufakatan dengan pihak Google dalam pengadaan tersebut.

Nadiem turut menjelaskan struktur tim kerja di kementeriannya yang disebutnya berisi para profesional muda.

Ia menegaskan mereka bukan "shadow organization" seperti yang dituduhkan.

"Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa kita, bukan suatu shadow organization yang menakutkan," ujarnya.

Selain itu, Nadiem menjelaskan pembentukan grup WhatsApp internal sebagai ruang diskusi kebijakan sebelum dirinya resmi menjabat menteri.

Ia menyebut tidak ada pembahasan terkait pengadaan Chromebook dalam grup tersebut.

"Tidak pernah sekalipun disebut mengenai pengadaan Chromebook," katanya.

Dalam pembelaannya, Nadiem juga mengkritik perhitungan jaksa terkait dugaan kerugian negara yang disebut mencapai Rp 9,9 triliun.

Ia menilai angka tersebut tidak sepenuhnya tepat karena berbasis asumsi dan sampling.

Sebelumnya, Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 5,6 triliun subsider 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM.* (d/ad)