Humas PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan membenarkan jadwal persidangan tersebut. Agenda pemeriksaan saksi tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran

Sidang kali ini merupakan lanjutan dari persidangan pada Kamis (8/10/2026). Dalam sidang sebelumnya, JPU menghadirkan empat saksi, yakni Andi Kurniawan, Adam Andriantama Bayu Aji, Helmi Bostam, dan Wicandres.

Pada persidangan lanjutan, jaksa berencana menghadirkan tiga saksi, yaitu Ade Dermawan Dipakusuma, Freddy Alex Damanik, dan Andi Azwan.

Sidang Sebelumnya Diwarnai Perdebatan

Persidangan sebelumnya sempat diwarnai perdebatan antara tim penasihat hukum Dokter Tifa dan JPU. Perdebatan terjadi terkait pemeriksaan saksi, termasuk keberatan pihak pembela terhadap pertanyaan yang disebut beberapa kali dipotong jaksa.

Seusai menjalani persidangan selama sekitar 11 jam pada 8 Oktober 2026, Dokter Tifa mengaku keberatan dengan jalannya pemeriksaan. Dia menilai pemotongan pertanyaan membuat pihaknya kesulitan menggali substansi perkara.

"Karena kita ini kalau bertanya kepada saksi selalu dipotong oleh jaksa, sehingga kita tidak bisa masuk kepada substansi," ujar Tifa.

Tifa juga menyinggung prinsip equality of arms atau kesetaraan para pihak dalam persidangan. Menurutnya, pihak penasihat hukum seharusnya memperoleh kesempatan yang seimbang dengan jaksa dalam memeriksa saksi.

Atas keberatan tersebut, Tifa menyatakan akan melaporkan jalannya persidangan kepada sejumlah lembaga, termasuk Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi III DPR, Badan Pengawasan (Bawas), dan Ketua PN Jakarta Timur.

Dokter Tifa Minta Jokowi Hadir di Persidangan

Selain mempersoalkan jalannya pemeriksaan saksi, Dokter Tifa juga meminta Jokowi hadir langsung dalam persidangan. Menurutnya, keterangan Jokowi diperlukan karena mantan presiden tersebut disebut sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini.

Tifa berharap pemeriksaan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menguji persoalan yang menjadi pokok perkara, termasuk isu mengenai keaslian ijazah Jokowi.

"Kami tunggu dengan senang hati, dengan semangat, karena dengan itu kita bisa membuktikan ya keaslian atau kepalsuan dari ijazah yang dimiliki oleh yang bersangkutan," ujar Tifa.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyatakan pihaknya belum menerima panggilan dari JPU agar Jokowi hadir sebagai saksi. Meski demikian, ia memastikan Jokowi bersedia memenuhi panggilan apabila diminta hadir secara langsung.

"Sampai hari ini Pak Jokowi menyatakan akan hadir dan masih menunggu panggilan jaksa. Tapi sampai hari ini kami juga belum menerima panggilan," kata Rivai.

Rivai menjelaskan, pihaknya menghormati proses persidangan dan menunggu koordinasi jaksa dengan majelis hakim terkait jadwal pemeriksaan saksi.

Sidang Dokter Tifa pada Kamis (15/10/2026) dijadwalkan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU. Keterangan para saksi akan menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut.* (k/dh)

Penetapan tersangka itu merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, sebelum lima orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

"Ya, kalau dari ekspos kemarin itu kan yang disalahgunakan gitu ya, itu kan dana siap pakai," ujar Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Lima Orang Jadi Tersangka

Lima tersangka dalam perkara ini terdiri atas tiga orang dari lingkungan BNPB dan dua pihak swasta.

Mereka adalah Bima Setyawan, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto sekaligus adiknya; Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga menjabat pejabat pembuat komitmen (PPK); serta Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery P dan Syifa N.G., yang diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Setyo mengatakan kelima tersangka telah ditahan di rumah tahanan KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

KPK menduga terdapat pengondisian dalam proses pengadaan dan penyaluran anggaran yang melibatkan pihak swasta. Penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan dana tersebut, termasuk indikasi pemanfaatan anggaran untuk keuntungan pribadi.

KPK Sita Uang Rp 3,3 Miliar, Kripto, dan Emas

Dalam OTT tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 3,3 miliar, aset kripto, serta emas dengan berat mencapai ratusan gram.

Setyo menjelaskan, jumlah uang yang disita merupakan akumulasi barang bukti yang diamankan dari beberapa pihak. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan perkiraan awal sekitar Rp 1,4 miliar yang sebelumnya disampaikan KPK.

Barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk menelusuri dugaan aliran dana dan keterlibatan para tersangka dalam perkara pengadaan di lingkungan BNPB.

KPK juga menduga praktik penyalahgunaan dana siap pakai tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan rentang waktu yang ditelusuri penyidik sejak sekitar 2022 hingga 2026.

Sekretaris Utama BNPB Tidak Jadi Tersangka

Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan Sekretaris Utama BNPB Rustian. Namun, ia tidak ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Setyo menjelaskan, hingga hasil gelar perkara saat itu, KPK belum menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian dalam kasus tersebut.

"Untuk saat ini sampai dengan sampai tadi malam hasil ekspos, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama," ujarnya.

Dengan demikian, status Rustian berbeda dari lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan tetap menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai hasil penyidikan.

DPR Prihatin Dana Kebencanaan Diduga Dikorupsi

Kasus dugaan korupsi tersebut turut mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid. Ia mengaku prihatin karena dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan mencuat ketika masyarakat masih menghadapi berbagai bencana.

Menurut Abdul, dana yang disiapkan untuk penanganan bencana seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan mendukung penanganan keadaan darurat.

"Sangat prihatin dalam kondisi negara sedang dilanda bencana dan rakyat susah kok ada yang memanfaatkan korupsi," kata Abdul kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

"Saya minta APH segera usut tuntaskan kasus korupsinya," ujarnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. KPK kini mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan anggaran tersebut untuk mengungkap peran masing-masing pihak yang terlibat.* (k/dh)

Menariknya, sebelum ditetapkan sebagai Dirut PLN yang baru, Suroso lebih dulu bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu sore. Pertemuan tersebut turut dihadiri CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Baca Juga:

• PLN Punya Dirut Baru! Suroso Isnandar Gantikan Darmawan Prasodjo

Dalam pertemuan dengan Prabowo, pemerintah membahas rencana transformasi PLN, mulai dari pembenahan model bisnis hingga peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Salah satu agenda yang disoroti adalah percepatan pemanfaatan panel surya dengan kapasitas 100 gigawatt (GW).

Rosan mengatakan, Prabowo meminta agar transformasi PLN segera disiapkan secara menyeluruh dan dipaparkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.

"Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 GW solar panel," ujar Rosan.

Rosan menjelaskan, pembenahan model bisnis menjadi salah satu fokus utama dalam transformasi PLN. Pemerintah menginginkan perusahaan pelat merah tersebut memiliki pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan produktif.

Menurutnya, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk mengevaluasi berbagai aspek bisnis perusahaan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekaligus menekan beban subsidi.

"Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN," kata Rosan.

Dia menambahkan, evaluasi akan dilakukan untuk memastikan model bisnis PLN semakin tepat dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Pemerintah juga akan melakukan asesmen sebelum mengajukan rancangan transformasi tersebut kepada Prabowo.

"Kita akan revisit lagi, kita akan lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien, lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan," ucap Rosan.

Pergantian pucuk pimpinan PLN dikonfirmasi Komisaris Independen PLN Andi Arief. Keputusan tersebut diambil melalui RUPSLB yang digelar secara daring pada Rabu malam dan dihadiri jajaran direksi, komisaris, serta perwakilan Badan Pengaturan BUMN.

"Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso," ujar Andi Arief.

Untuk sementara, Suroso masih merangkap jabatan sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan hingga ada pejabat pengganti untuk posisi tersebut.

Andi turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi Darmawan selama memimpin PLN. Dia berharap Suroso dapat melanjutkan transformasi perusahaan ke arah yang lebih baik.

Selain pembenahan bisnis dan percepatan pemanfaatan energi surya, pemerintah juga menyoroti kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi kondisi darurat. Langkah tersebut mencakup penyempurnaan rencana cadangan untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Indonesia.

Rosan mengatakan PLN telah memiliki mekanisme antisipasi terhadap kondisi krisis. Namun, mekanisme tersebut dinilai masih perlu diperbaiki agar pelayanan kelistrikan tetap andal dalam berbagai situasi.

"Pasti sudah ada tapi yang itu perlu disempurnakan lah," imbuh Rosan.* (k/dh)

Suhu udara di Aceh hari ini berada pada kisaran 16-31 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Gayo Lues, sedangkan suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 15 Oktober: Hujan Ringan Merata, Suhu Capai 32°C

Wilayah lain yang diprakirakan mengalami hujan ringan meliputi Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kota Langsa dan Kota Subulussalam, dengan suhu maksimum masing-masing mencapai 31 derajat Celsius.

Sementara itu, Pidie diprakirakan mengalami hujan sedang dengan suhu 20-24 derajat Celsius dan kelembapan 84-99 persen.

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Besar, Simeulue, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe. Suhu di wilayah-wilayah tersebut berada pada kisaran 17-31 derajat Celsius.

Berbeda dari sejumlah wilayah lainnya, Aceh Singkil diprakirakan cerah dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Wilayah ini menjadi satu-satunya daerah dalam data prakiraan yang diprediksi mengalami cuaca cerah.

Secara umum, cuaca Aceh pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan bervariasi, mulai dari hujan ringan, hujan sedang, berawan, hingga cerah. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing dan memantau perkembangan prakiraan cuaca terbaru.* (dh)

Suhu udara di Sumatera Utara hari ini berada pada kisaran 18-32 derajat Celsius. Suhu terendah 18 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Humbang Hasundutan dan Samosir, sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di tiga wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 15 Oktober: Berawan, Suhu Subang-Bekasi Capai 38°C

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, dan Nias Barat. Padang Lawas Utara dan Padang Lawas mencatat suhu maksimum hingga 32 derajat Celsius.

Di wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Hujan ringan juga diprediksi terjadi di Kota Pematangsiantar dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan Kota Sibolga pada kisaran 24-29 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Tanjung Balai diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Kondisi serupa terjadi di Kota Binjai, dengan suhu 24-32 derajat Celsius, serta Kota Tebing Tinggi yang berada pada kisaran 24-31 derajat Celsius.

Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kota Padang Sidempuan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan Kota Gunungsitoli dengan suhu 25-31 derajat Celsius.

Secara umum, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang diprakirakan terjadi di seluruh wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 15 Oktober 2026. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat dan tetap memantau pembaruan prakiraan cuaca terbaru.* (dh)

Suhu udara di DKI Jakarta hari ini berada pada kisaran 28-37 derajat Celsius. Suhu minimum 28 derajat Celsius tercatat di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, sedangkan suhu maksimum tertinggi mencapai 37 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 15 Oktober: Berawan, Suhu Subang-Bekasi Capai 38°C

Kondisi berawan juga diprakirakan terjadi di Jakarta Utara, dengan suhu 29-32 derajat Celsius. Adapun Jakarta Barat diprediksi berawan dengan suhu 28-34 derajat Celsius.

Sementara itu, Jakarta Selatan diprakirakan berawan dengan suhu 29-37 derajat Celsius. Suhu maksimum tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di DKI Jakarta hari ini.

Di Jakarta Timur, cuaca juga diprediksi berawan dengan suhu 28-37 derajat Celsius. Wilayah ini mencatat suhu maksimum 37 derajat Celsius sekaligus suhu minimum 28 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca DKI Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan berawan di seluruh wilayah administrasi. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat serta menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di tengah suhu yang tinggi.* (dh)

Suhu udara di Jawa Barat hari ini berada pada kisaran 18-38 derajat Celsius. Suhu minimum 18 derajat Celsius tercatat di Kabupaten Bandung dan Garut, sedangkan suhu maksimum tertinggi diprakirakan terjadi di Kabupaten Subang dan Kota Bekasi.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 15 Oktober: Cerah Berawan, Yogyakarta Capai 36°C

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, dan Pangandaran.

Kondisi berawan juga diprediksi terjadi di sejumlah wilayah perkotaan, meliputi Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Dari seluruh wilayah dalam data prakiraan, Subang dan Kota Bekasi mencatat suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 38 derajat Celsius. Subang diprakirakan memiliki suhu 27-38 derajat Celsius, sedangkan Kota Bekasi berada pada kisaran 28-38 derajat Celsius.

Suhu maksimum hingga 37 derajat Celsius juga diprakirakan terjadi di Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Sementara itu, Kabupaten Indramayu diprakirakan memiliki suhu 28-36 derajat Celsius.

Di sisi lain, Kabupaten Bandung dan Garut mencatat suhu minimum terendah, yakni 18 derajat Celsius. Garut diprakirakan berawan dengan suhu 18-26 derajat Celsius, sedangkan Kabupaten Bandung berada pada kisaran 18-30 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca Jawa Barat pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan didominasi kondisi berawan, dengan hujan ringan di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Sukabumi. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat, terutama saat suhu udara terasa tinggi.* (dh)

Suhu udara di DIY hari ini berada pada kisaran 24-36 derajat Celsius. Suhu maksimum tertinggi diprakirakan terjadi di Kota Yogyakarta, sedangkan suhu minimum 24 derajat Celsius tercatat di Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 15 Oktober: Semua Wilayah Cerah, Denpasar Capai 34°C

Sementara itu, Bantul diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius. Kelembapan udara di wilayah ini berada pada kisaran 48-88 persen.

Kondisi cerah berawan juga diprakirakan terjadi di Gunungkidul, dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 46-87 persen. Adapun Sleman diprediksi cerah berawan dengan suhu 24-35 derajat Celsius serta kelembapan 36-88 persen.

Di Kota Yogyakarta, cuaca diprakirakan cerah berawan dengan suhu 26-36 derajat Celsius. Suhu maksimum 36 derajat Celsius menjadi yang tertinggi di antara lima wilayah DIY dalam data prakiraan cuaca tersebut.

Secara umum, cuaca DIY pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan cerah berawan di sebagian besar wilayah, sedangkan Kulon Progo berpotensi berawan. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat dan tetap menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di tengah suhu yang cukup tinggi.* (dh)

Suhu udara di Bali hari ini berada pada kisaran 22-34 derajat Celsius. Selain Denpasar, suhu maksimum 32 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Badung, Klungkung, dan Buleleng.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 14 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Padang Lawas Utara Hujan Sedang

Sementara itu, Badung diprakirakan cerah dengan suhu 26-32 derajat Celsius. Klungkung juga diprediksi cerah dengan suhu 26-32 derajat Celsius, sedangkan Buleleng berada pada kisaran 26-32 derajat Celsius.

Di wilayah Bali bagian timur, Karangasem diprakirakan cerah dengan suhu 23-29 derajat Celsius. Adapun Bangli menjadi wilayah dengan suhu minimum terendah, yakni 22 derajat Celsius, dengan suhu maksimum 28 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Denpasar diprakirakan cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius. Suhu maksimum 34 derajat Celsius menjadi yang tertinggi di antara seluruh wilayah Bali dalam data prakiraan cuaca tersebut.

Secara umum, cuaca Bali pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan cerah di seluruh kabupaten dan kota. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat dan tetap menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di tengah suhu yang hangat.* (dh)

JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meninggalkan jabatan tersebut setelah diminta untuk mengundurkan diri.

Pengakuan itu disampaikan saat membacakan nota pembelaan atau eksepsi dalam sidang perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga:

• Sidang TPPU Febrie Adriansyah Memanas, Don Ritto Sebut Jaksa Campuradukkan Bisnis dan Honorarium Advokat

Ia menyebut pernah menduduki sejumlah jabatan, mulai dari kepala kejaksaan negeri, wakil kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan tinggi, hingga Jampidsus.

"Seluruhnya adalah murni karena pengabdian saya, serta karakter saya yang menurut pimpinan saya patut untuk mengemban jabatan tersebut, yang kemudian saya tinggalkan karena saya diminta mundur dari jabatan dimaksud," kata Febrie.

Febrie tidak menjelaskan lebih lanjut siapa sosok yang memintanya mundur maupun alasan di balik permintaan tersebut.

Dalam persidangan itu, Febrie menegaskan bahwa jabatan yang pernah diembannya merupakan hasil pengabdian selama berkarier sebagai jaksa.

Ia menyatakan tidak pernah meminta atau memperjuangkan jabatan untuk dirinya sendiri.

"Bahwa yang terpenting dan perlu saya tegaskan saya tidak pernah meminta Jabatan dari awal mula saya sebagai jaksa hingga Jabatan terakhir saya Jampidsus," kata dia.

Febrie mengatakan, riwayat karier tersebut disampaikan bukan untuk meminta perlakuan istimewa dalam perkara yang sedang dihadapinya.

Ia juga menegaskan bahwa masa kerja panjang dan jabatan tinggi tidak membuat seseorang kebal terhadap hukum.

"Saya menyampaikan riwayat pengabdian ini bukan untuk meminta keistimewaan, dan bukan pula untuk menyatakan bahwa jabatan atau masa kerja yang panjang membuat seseorang kebal dari hukum," kata Febrie.

Ia berharap majelis hakim memeriksa perkara berdasarkan uraian dakwaan, fakta yang terungkap di persidangan, dan alat bukti yang diajukan.

Febrie juga menyatakan telah berupaya menjaga diri agar tidak melakukan penyimpangan selama menjalankan tugasnya.

Dalam perkara yang sama, jaksa mendakwa Febrie menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan total Rp 346.743.821.282 dan US$ 440.990.

Menurut dakwaan, penerimaan tersebut berlangsung pada periode 2020 hingga Juli 2026.

Jaksa menyebut Febrie menerima uang bersama Ferry Yanto Hongkiriwang dan sejumlah pihak lainnya, berkaitan dengan jabatan Febrie saat menjadi Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung maupun ketika menjabat sebagai Jampidsus.

"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa saat membacakan dakwaan TPPU terhadap Febrie di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Salah satu penerimaan yang diuraikan jaksa adalah uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian.

Uang tersebut disebut diterima melalui Ferry Yanto Hongkiriwang dan dikaitkan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa juga mendakwa Febrie menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS).

Saham tersebut disebut disalurkan melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi (PT TMA).

Jaksa mengaitkan penerimaan itu dengan penyelesaian sisa kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (PT KNI).

Selain itu, Febrie disebut menerima uang Rp 20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria, Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP).

Dalam dakwaan lainnya, jaksa menyebut Febrie bersama Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang menerima uang Rp 60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan, pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa (PT BAS), dan Heri Janto, Direktur Utama PT BAS.

Menurut jaksa, penerimaan tersebut dilakukan melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi (PT KPE).

Jaksa juga menguraikan adanya penerimaan uang sebesar Rp 203.469.822.832 dari pihak-pihak lain yang disebut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Febrie.

Selain dugaan penerimaan tersebut, Febrie didakwa menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta melalui sejumlah cara.

Jaksa menyebut harta itu ditempatkan di beberapa rekening, dijadikan seolah-olah sebagai modal usaha pada perusahaan afiliasi, serta digunakan untuk membeli tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Jaksa juga mendakwa harta tersebut ditukarkan dengan sejumlah mata uang asing.

Atas perbuatan yang didakwakan itu, Febrie dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara ini masih dalam proses hukum.

Seluruh uraian mengenai penerimaan uang, aset, dan dugaan pencucian uang tersebut merupakan dakwaan jaksa yang harus diuji melalui persidangan dan pembuktian di pengadilan.* (km/ad)

JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk mendukung modal kerja maupun investasi produktif sesuai ketentuan program.

Baca Juga:

• Bareskrim Sikat 9 Perusahaan Sawit Jadi Tersangka Karhutla, 25 Ribu Hektare Lahan Hangus

Dengan begitu, calon debitur dapat menyesuaikan cicilan dengan kemampuan keuangan dan arus kas usaha.

Informasi mengenai bunga, persyaratan, dan prosedur pengajuan juga perlu diperiksa sebelum mengajukan pinjaman ke Bank Negara Indonesia (BNI).

Bunga dan Tenor KUR BNI 2026

Informasi yang menjadi acuan dalam artikel ini menyebutkan bunga KUR BNI sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan.

Tenor pinjaman yang dicantumkan berkisar antara 12 hingga 60 bulan, atau satu sampai lima tahun.

Tenor yang lebih panjang dapat membuat cicilan bulanan lebih rendah.

Namun, calon debitur tetap perlu memperhitungkan total pembayaran selama masa pinjaman dan memastikan cicilan tidak mengganggu kebutuhan operasional usaha.

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur disarankan memeriksa ketentuan KUR BNI 2026 melalui kanal resmi BNI.

Bunga, plafon, tenor, serta persyaratan yang berlaku perlu dikonfirmasi kembali karena dapat bergantung pada ketentuan program dan hasil penilaian bank.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Berdasarkan informasi persyaratan yang dicantumkan pada laman resmi BNI Experience, calon debitur perlu memenuhi sejumlah ketentuan berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Usaha telah berjalan minimal enam bulan.
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi surat nikah bagi yang telah menikah.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha lain yang diterbitkan pejabat berwenang.
- Dokumen agunan untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dan kredit program di luar KUR dari perbankan atau lembaga pembiayaan, sesuai ketentuan program.

Calon debitur yang sedang memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk tujuan produktif, atau kartu kredit dengan status pembayaran lancar disebut tetap dapat mengajukan KUR.

Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada persyaratan dan penilaian pihak bank.

Cara Mengajukan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan melalui kantor cabang atau kanal online apabila layanan tersebut tersedia untuk calon debitur.

1. Cara Pengajuan Online

Calon debitur dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- Kunjungi kanal pengajuan resmi BNI melalui situs yang telah dikonfirmasi keasliannya.
- Baca syarat dan ketentuan pengajuan KUR.
- Berikan persetujuan terhadap persyaratan umum apabila telah dipahami.
- Pilih menu untuk melanjutkan pengajuan.
- Lengkapi data diri dan informasi usaha sesuai formulir.
- Tunggu informasi atau tindak lanjut dari pihak BNI.
- Jika diperlukan, petugas bank akan melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara.

Pastikan alamat situs pengajuan benar-benar merupakan kanal resmi BNI sebelum memasukkan data pribadi atau dokumen keuangan.

2. Cara Pengajuan Offline

Pengajuan langsung dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BNI terdekat. Berikut tahapan umumnya:

- Datang ke kantor cabang dengan membawa dokumen persyaratan.
- Ambil nomor antrean layanan.
- Sampaikan keperluan pengajuan KUR kepada petugas.
- Isi formulir pengajuan sesuai arahan petugas.
- Serahkan dokumen tambahan atau agunan apabila memang dipersyaratkan.
- Ikuti proses survei dan wawancara jika diminta.
- Tunggu keputusan bank setelah proses pemeriksaan selesai.

Lama proses persetujuan dapat berbeda-beda, bergantung pada kelengkapan dokumen, hasil survei, dan kebijakan bank.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Berikut rincian angsuran pinjaman Rp100 juta berdasarkan tenor yang tercantum dalam informasi sumber:

12 bulan (1 tahun): Rp8.606.643per bulan
24 bulan (2 tahun): Rp4.432.061per bulan
36 bulan (3 tahun): Rp3.042.194per bulan
48 bulan (4 tahun): Rp2.348.503per bulan
60 bulan (5 tahun): Rp1.933.280per bulan

Catatan: Angka di atas merupakan simulasi dari informasi sumber, bukan penawaran atau perhitungan resmi yang telah diverifikasi BNI.

Besaran cicilan sebenarnya perlu dikonfirmasi kepada pihak bank.

Dari tabel tersebut, tenor 12 bulan memiliki cicilan bulanan paling besar, sedangkan tenor 60 bulan memiliki cicilan bulanan paling rendah.

Meski demikian, tenor panjang berarti kewajiban pembayaran berlangsung lebih lama.

Pelaku UMKM sebaiknya memilih jangka waktu pinjaman berdasarkan proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan kebutuhan modal.

Dengan perhitungan yang matang, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membebani arus kas secara berlebihan.* (di/ad)

BANDUNG – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat sebagai Presiden RI pada 2004–2014.

Menurut dia, unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati oleh setiap pemimpin.

Baca Juga:

• Pembangunan BRT Mebidang Bikin Medan Macet, Driver Ojol dan Taksi Online Keluhkan BBM Boros

Dalam kesempatan tersebut, SBY bercerita tentang perbincangannya dengan Rektor Unpad, Arief Kartasasmita, ketika mengunjungi ruang kerja rektor.

Ia mengaku terkesan dengan suasana ruangan yang dinilainya indah dan dapat menjadi sumber inspirasi.

"Saya tengok, indah sekali. Di sebelah sana ada pohon-pohon, saya pengen melukis dari sana tadi itu. Terus overlooking ada air mancur di depan itu, saya bilang, 'Pak, ini indah sekali, Bapak ini punya banyak inspirasi, memajukan Unpad, ikut memikirkan negara'," ujar SBY.

Arief, menurut cerita SBY, mengatakan bahwa suasana ruang kerja tersebut memang kerap memberinya inspirasi.

Namun, inspirasi itu bisa terganggu ketika mahasiswa menggelar demonstrasi di depan gedung.

"Kata beliau, 'betul Pak, sepanjang tidak ada unjuk rasa di depan situ. Kalau mahasiswanya sering unjuk rasa, inspirasinya buntu'," kata SBY.

Menanggapi cerita tersebut, SBY mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan hak masyarakat dalam negara demokrasi.

Ia kemudian membandingkan pengalaman Arief menghadapi unjuk rasa dengan pengalamannya selama memimpin Indonesia selama satu dekade.

"Unjuk rasa boleh, saya bilang, 'Bapak, unjuk rasa baru sekali dua kali, aku 10 tahun diunjuk rasa dulu'," ucapnya.

SBY menegaskan, pemimpin tidak seharusnya menganggap demonstrasi sebagai sesuatu yang harus dihindari.

Sebaliknya, aspirasi masyarakat perlu didengar karena dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

"Tapi tidak apa-apa, itulah demokrasi, itulah suara rakyat, harus kita dengar. Kalau saya tidak mendengar suara rakyat, bisa jatuh. Tidak apa-apa," tegas SBY.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya sikap terbuka seorang pemimpin dalam menghadapi kritik.

Dalam demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui demonstrasi, sedangkan pemerintah perlu memperhatikan aspirasi yang disampaikan.

Dalam orasi ilmiahnya, SBY juga menekankan bahwa pemimpin di setiap generasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan bangsa terus berjalan ke arah yang benar.

Menurut dia, pemimpin tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan politik jangka pendek.

Setiap kebijakan dan keputusan perlu mempertimbangkan masa depan Indonesia dalam jangka panjang.

"Meskipun itu cara politik dianggap normal. Tapi lihat lah, pastikan lah gerak maju bangsa ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, betul-betul menuju ke arah yang benar," ucapnya.

SBY juga mengingatkan bahwa cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju membutuhkan persatuan dan kerja keras.

Selain itu, kepemimpinan harus didukung visi yang jelas, kecakapan, serta integritas.

"Lantas yang kita kejar tadi advanced society, part of the great civilization. Pemimpin mesti punya visi cakap dan kuat. Pemimpin tidak mudah, tidak boleh mudah jatuh. Cakap, tapi juga punya visi dan punya integritas," imbuh SBY.

Melalui orasi tersebut, SBY menekankan dua hal penting dalam kepemimpinan, yakni kesediaan mendengarkan suara rakyat dan kemampuan menjaga arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang.* (tm/ad)

DELI SERDANG – Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (13/10/2026).

Dalam operasi gabungan tersebut, polisi mengamankan tujuh orang yang terdiri atas enam pria dan seorang perempuan.

Baca Juga:

• Kasus Keracunan MBG di Sumut Naik Empat Kali Lipat, Ombudsman Desak BGN Evaluasi Pengawasan

Petugas juga menemukan satu plastik klip berisi kristal yang diduga sabu dengan berat 5,86 gram.

Namun, kandungan barang tersebut masih harus dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium.

Penggerebekan dipimpin Kepala Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Ferry Kusnadi, S.H., dengan melibatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang.

Petugas menyasar sejumlah titik di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa yang disinyalir kerap digunakan sebagai tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkotika.

Ketiga lokasi tersebut meliputi Gang Kalimantan di kawasan Tanjung Morawa B, Gang Aman, dan Lorong 3 Pekan Tanjung Morawa.

Di lokasi penggerebekan, petugas mengamankan tujuh orang yang berada di sekitar barak-barak yang diduga digunakan untuk aktivitas narkoba.

Ketujuh orang tersebut masing-masing berinisial SAH (25), PS (36), YY (36), SA (24), AS (51), IS (31), dan SMN (31).

Setelah diamankan, mereka menjalani pemeriksaan urine. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya positif menggunakan narkoba jenis sabu.

Petugas kemudian menyisir area sekitar barak dan menemukan satu plastik klip berisi kristal yang diduga sabu seberat 5,86 gram.

Barang tersebut selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kandungannya.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Ferry Kusnadi mengatakan, penggerebekan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah terhadap dugaan peredaran narkoba di lingkungan mereka.

Menurut Ferry, kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami akan terus mengejar para pelaku pengedar narkoba dan menindak dengan tegas serta terukur," ujarnya.

Ferry menegaskan, operasi pemberantasan narkoba akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menjawab keresahan masyarakat.

"Penggerebekan sarang narkoba ini akan terus kami lakukan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku maupun peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang," tegasnya.

Setelah penggerebekan, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang diduga memasok narkotika ke lokasi tersebut.

Polisi juga mendalami informasi mengenai seorang terduga pengedar berinisial P.

Sementara itu, barang berbentuk kristal yang ditemukan di lokasi akan dikirim ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara untuk memastikan apakah benar merupakan narkotika jenis sabu.

Pengembangan kasus ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas peredaran narkoba tersebut.

Meski tujuh orang telah diamankan dan dinyatakan positif berdasarkan tes urine, penyelidikan lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan peran masing-masing dalam dugaan tindak pidana narkotika.

Hasil tes urine yang positif tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang sebagai pengedar.

Karena itu, proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan peran serta pertanggungjawaban setiap orang yang diamankan.* (sp/ad)

MEDAN – Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 2026.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut mencatat delapan kejadian luar biasa (KLB) keracunan MBG hingga Oktober 2026, naik dibandingkan dua kejadian pada 2025.

Baca Juga:

• Kisruh STAI Al-Hikmah Medan Memanas, Yaspetia Minta Kopertais Perjelas Legalitas Kampus dan Ijazah

Kepala Ombudsman RI Sumut, Herdensi Adnin, mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan secara sistematis, efektif, dan berkala.

Selain itu, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan seluruh dapur menerapkan standar keamanan pangan dengan benar.

"Evaluasi ini menurut saya penting untuk dilakukan guna memastikan pengawasan terhadap SPPG berjalan sistematis, efektif dan berkala. Kemudian juga untuk melihat apakah standar keamanan pangan sudah diterapkan dengan baik dan benar di seluruh dapur," kata Herdensi, Rabu (14/10/2026).

Delapan kejadian keracunan tersebut tersebar di Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Kota Medan, dan Kabupaten Karo.

Herdensi menilai kejadian berulang ini memprihatinkan.

Sebab, sebagian besar SPPG yang terlibat disebut telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Padahal, sertifikasi dan pelatihan bagi pekerja semestinya mendukung penerapan standar kebersihan serta keamanan pangan, mulai dari pengolahan hingga penyajian makanan.

Menurut Herdensi, berulangnya kasus keracunan mengindikasikan adanya persoalan dalam kepatuhan pengelola dapur.

Persoalan itu dapat berkaitan dengan pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga penyajian makanan kepada siswa.

"Kejadian keracunan yang kembali terulang menunjukkan kurangnya pengawasan atau monitoring secara berkala. Jadi sistem pengawasannya perlu dievaluasi kembali," tuturnya.

Berdasarkan penelusuran awal, Ombudsman menemukan indikasi kelalaian dalam pengelolaan bahan makanan di sejumlah lokasi.

Di Kabupaten Karo, misalnya, ikan sarden ditemukan tidak disimpan di dalam freezer.

Sementara di Kabupaten Asahan, terdapat indikasi nasi dan rendang disajikan kepada siswa dalam kondisi basi.

Herdensi menegaskan, bahan makanan yang berpotensi tidak layak dikonsumsi seharusnya tidak diolah maupun dibagikan kepada penerima manfaat.

"Jangan dipaksakan mengolahnya, lalu dibagikan ke siswa," ucapnya.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena makanan yang dibagikan melalui program MBG harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Bahan makanan yang tidak layak konsumsi berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi siswa.

Herdensi juga menyoroti keterbatasan pengawasan yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan setiap saat.

Karena itu, ia menilai BGN perlu memperkuat evaluasi terhadap KPPG Sumut-Aceh agar pemantauan terhadap dapur-dapur SPPG berlangsung efektif dan rutin.

Menurut Herdensi, program MBG merupakan program yang baik, tetapi pelaksanaannya harus didukung pengelolaan yang bertanggung jawab serta pengawasan keamanan pangan yang memadai.

BGN, kata dia, perlu memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden RI tersebut.

Pemenuhan kebutuhan gizi siswa harus berjalan beriringan dengan jaminan bahwa makanan yang dibagikan layak dan aman dikonsumsi.

"Sehingga program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menjamin kelayakan dan keamanan makanan yang dibagikan," kata Herdensi.* (mi/ad)

MEDAN – Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan kembali mencuat.

Persoalan tersebut mencakup status kepemimpinan kampus, penguasaan aset yayasan, penggunaan nama perguruan tinggi, hingga keabsahan data dosen dan mahasiswa.

Baca Juga:

• Medan Alami Penurunan Muka Tanah 33 Milimeter per Tahun, Ini Hasil Penelitian Internasional

Ia menilai ketidakjelasan tersebut berpotensi berdampak pada mahasiswa, dosen, serta lulusan.

Didampingi alumni STAI Al-Hikmah Medan, HM Mursal Harahap, S.H., Asrul menyampaikan desakan itu di Medan, Rabu (14/10/2026).

Ia juga menunjukkan surat bernomor 61/STAIA/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Ketua Kopertais Wilayah IX, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

Dalam surat tersebut, Asrul meminta penjelasan mengenai keabsahan kegiatan perkuliahan, pihak yang diakui sebagai ketua STAI Al-Hikmah Medan, serta dasar penerbitan surat keputusan (SK) bagi dosen yang mengajar.

Ia turut mempertanyakan izin yang digunakan untuk kepentingan akreditasi, alamat yang tercatat dalam pangkalan data perguruan tinggi, lokasi kampus yang diakui Kopertais, keterlibatan pihak Kopertais dalam pelaksanaan wisuda, serta jumlah mahasiswa aktif dan lulusan.

Asrul menjelaskan bahwa dirinya diangkat sebagai Ketua STAI Al-Hikmah Medan berdasarkan SK Yayasan Nomor 055/Yaspetia/SK/2024 dan dilantik pada 1 Juli 2024.

Menurut dia, setelah pengangkatan tersebut, kegiatan akademik tetap berjalan.

Kegiatan itu meliputi proses pembelajaran, praktik pengalaman lapangan (PPL), kuliah kerja lapangan (KKL), sidang skripsi, hingga munaqasah.

Ia menyebut pihaknya telah melaksanakan wisuda terhadap 103 orang.

Namun, menurut keterangannya, muncul persoalan terkait penyerahan ijazah kepada para wisudawan.

Asrul mengatakan ijazah yang semula direncanakan diserahkan langsung dalam acara wisuda di Hotel Inna Medan pada 28 Oktober 2024, baru diserahkan kepada wisudawan pada akhir April 2025.

Ia mempersoalkan penyerahan tersebut karena, menurut dia, ijazah itu belum ditandatanganinya selaku ketua STAI Al-Hikmah Medan.

Selain persoalan ijazah, Asrul juga meminta penjelasan mengenai pemindahan lokasi kampus dan pengalihan pengelolaan kepada yayasan lain.

Ia menilai masalah tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai status kelembagaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Asrul bersama pihak Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia) turut mempersoalkan posisi Dr. Masdar Limbong, M.Pd., yang saat ini mengaku sebagai Ketua STAI Al-Hikmah Medan, serta Wakil Ketua I Muhammad Rahmadani.

Pihak Yaspetia menduga Masdar Limbong dan sejumlah pihak lainnya terlibat dalam persoalan penguasaan inventaris dan aset yayasan, penggunaan nama perguruan tinggi, serta legalitas kampus dan data mahasiswa.

Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari sengketa yang dipersoalkan pihak Yaspetia.

Kebenarannya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Asrul juga menyoroti surat pernyataan Nomor 013/YASPETIA/SP/VI/2018 tertanggal Juni 2018.

Menurut pihak Yaspetia, Masdar Limbong merupakan salah satu dari lima orang yang menandatangani dokumen tersebut.

Pihak yayasan menjelaskan bahwa surat itu berisi pengakuan terhadap Yaspetia yang berkedudukan di Medan, di bawah kepemimpinan Ketua Yayasan Ir. H. Marapinta Harahap, M.M., M.A.P.

Yaspetia menilai dokumen tersebut perlu diperiksa sebagai salah satu bahan untuk menelusuri riwayat pengelolaan yayasan dan perguruan tinggi yang kini dipersengketakan.

Asrul menyatakan pihaknya telah tiga kali menyurati Kopertais Wilayah IX, tetapi belum memperoleh tanggapan.

Surat tertanggal 13 Oktober 2026 itu menjadi surat keempat yang dikirimkan untuk meminta kejelasan mengenai status dan kegiatan STAI Al-Hikmah Medan.

Melalui surat tersebut, Asrul meminta jawaban atas sembilan persoalan yang diajukan.

Ia juga memohon agar aktivitas perkuliahan yang dilakukan pihak yang dipersoalkan dihentikan sementara sampai legalitasnya memperoleh kejelasan.

Asrul meyakini pengangkatannya sebagai ketua berdasarkan SK Yaspetia merupakan dasar legalitas yang sah.

Namun, status kelembagaan dan kepemimpinan kampus tetap membutuhkan klarifikasi dari pihak berwenang berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.

Surat itu turut ditembuskan kepada Menteri Agama RI, Kapolda Sumatera Utara, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Sebelumnya, Ketua Yaspetia Ir. H. Marapinta Harahap bersama Asrul Siregar dan Sekretaris Yayasan Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd., mendatangi Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara di Jalan Sei Batanghari, Medan, pada Senin (12/10/2026).

Kedatangan mereka bertujuan meminta dukungan Ketua PWNU Sumut, Dr. H. Marahalim Harahap, M.Hum., untuk mengawal persoalan yang telah mereka laporkan ke Polsek Medan Area.

Marapinta mengaku kecewa karena laporan terkait dugaan perampasan aset dan legalitas STAI Al-Hikmah Medan, menurut dia, telah berjalan lebih dari setahun tanpa penyelesaian yang jelas.

"Kami menyampaikan kegelisahan ini kepada Ketua PWNU Sumatera Utara untuk memohon bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga NU. Laporan yang kami masukkan ke Polsek Medan Area sudah lebih dari setahun, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan maupun penetapan tersangka," ujar Marapinta.

Pihak Yaspetia berharap dukungan PWNU Sumatera Utara dapat mendorong perhatian terhadap persoalan tersebut dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan, status kepemimpinan kampus, legalitas penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan aset, serta keabsahan administrasi akademik menjadi sejumlah hal yang masih dipertanyakan pihak Yaspetia.

Klarifikasi dari Kopertais Wilayah IX dan pihak-pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada mahasiswa, dosen, dan para lulusan STAI Al-Hikmah Medan.* (ad)

PEKANBARU – Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkret untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Provinsi Riau.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia, Alan Pane, S.H., S.Tr.BD., C.P.A.

Baca Juga:

• BMKG Ungkap Penyebab Kabut Asap di Danau Toba, Jarak Pandang Turun hingga 1 Kilometer

"Kami dari Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kapolda Riau dan Gubernur Riau untuk mengerahkan seluruh sumber daya, baik personel, peralatan, maupun koordinasi lintas instansi, untuk segera memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Jangan biarkan api terus meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menimbulkan korban jiwa lagi," ujar Alan Pane dalam keterangannya.

Menurut Alan, penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat dan terkoordinasi.

Kebakaran yang tidak segera dikendalikan berpotensi memperluas kerusakan lingkungan serta menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Alan menegaskan, hutan merupakan paru-paru Riau yang kelestariannya harus dijaga bersama.

Karena itu, upaya penyelamatan hutan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan masa depan generasi mendatang.

"Hutan adalah paru-paru Riau, selamatkan hutan demi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan masa depan anak cucu kita," tegasnya.

Yayasan Jaga Riau Indonesia juga mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam mencegah kebakaran meluas.

Masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan kesehatan serta mendukung upaya penanganan karhutla.

Yayasan tersebut berharap penanganan yang cepat dan kerja sama seluruh pihak dapat membantu mewujudkan Riau Tanpa Asap dan Riau Lebih Baik.* (ad)

MEDAN – Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun.

Angka tersebut terungkap dalam penelitian yang menganalisis pergerakan tanah di 465 kota di 107 negara selama periode 2014–2023.

Baca Juga:

• Pembangunan BRT Mebidang Bikin Medan Macet, Driver Ojol dan Taksi Online Keluhkan BBM Boros

Fenomena ini dapat merusak bangunan, melemahkan fondasi, mengganggu saluran air dan pembuangan limbah, serta meningkatkan risiko banjir.

Mengutip Phys pada Senin (12/10/2026), informasi mengenai penurunan muka tanah di berbagai kota masih terbatas.

Perbedaan metode pengukuran dan periode penelitian sebelumnya juga menyulitkan perbandingan tingkat penurunan tanah secara global.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas, tim peneliti yang dipimpin Shengli Tao dan Xie Hu dari Peking University, Beijing, Cina, bersama rekan-rekannya menganalisis data satelit beresolusi tinggi.

Hasil penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal Nature Cities.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kota di Asia mengalami penurunan muka tanah yang cukup besar.

Medan tercatat mengalami penurunan sekitar 33 milimeter per tahun, sedangkan Bandung sekitar 22 milimeter per tahun.

Temuan ini menunjukkan pentingnya pemantauan pergerakan tanah di kawasan perkotaan Indonesia.

Penurunan muka tanah dapat memengaruhi kondisi bangunan dan infrastruktur, terutama jika terjadi secara terus-menerus.

Dampaknya juga dapat memperbesar persoalan banjir ketika penurunan permukaan tanah membuat kawasan tertentu semakin rendah dibandingkan wilayah di sekitarnya.

Meski demikian, penelitian ini tidak berarti seluruh wilayah Medan mengalami penurunan dengan kecepatan yang sama.

Di luar Indonesia, Kota Isfahan di Iran tercatat mengalami penurunan tanah sekitar 11 milimeter per tahun.

Sementara itu, Torreón di Meksiko mengalami penurunan sekitar 17 milimeter per tahun.

Penurunan tercepat pada tingkat lokal ditemukan di sejumlah bagian Kota Meksiko, dengan laju mencapai sekitar 217 milimeter atau 21,7 sentimeter per tahun.

Namun, rata-rata penurunan di seluruh kota tersebut tercatat sekitar 8 milimeter per tahun.

Perbedaan angka itu memperlihatkan bahwa penurunan tanah dapat terjadi dengan tingkat keparahan yang berbeda dalam satu kota.

Karena itu, pengukuran pada tingkat wilayah lokal diperlukan untuk mengetahui kawasan yang paling berisiko.

Penelitian tersebut juga menemukan pergerakan tanah tahunan yang relatif stabil di sejumlah kota besar, seperti Boston, New York, London, Beijing, Tokyo, Seoul, Sydney, Montevideo, dan Naples.

Di kota-kota tersebut, tingkat penurunan maupun kenaikan tanah diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 1,9 milimeter per tahun.

Para peneliti mengingatkan bahwa angka yang relatif kecil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena keterbatasan pengukuran.

Penelitian yang mencakup periode sembilan tahun tersebut berfokus pada penurunan tanah di kawasan perkotaan besar.

Dengan demikian, wilayah di luar batas administratif kota mungkin tidak tercakup dalam analisis.

Tingkat ketidakpastian pengukuran juga lebih tinggi di wilayah yang memiliki sedikit stasiun pemantau tanah.

Para peneliti menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan untuk mengetahui apakah tren penurunan muka tanah akan terus berlangsung.

Data yang diperbarui secara berkala dapat membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas dan merancang langkah penanganan yang sesuai.

Bagi kota-kota yang mengalami penurunan tanah, termasuk Medan dan Bandung, informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat pemantauan kondisi tanah dan infrastruktur perkotaan.

Meski begitu, angka penurunan tahunan dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai hasil pengukuran pada periode dan wilayah tertentu, bukan sebagai gambaran seragam untuk seluruh bagian kota.

Dengan pemantauan yang lebih baik, pemerintah dapat mengidentifikasi kawasan yang berisiko lebih awal dan menyusun kebijakan untuk mengurangi dampak penurunan muka tanah terhadap bangunan, infrastruktur, serta keselamatan masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA – Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo.

Pergantian pimpinan perusahaan listrik negara itu ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PLN pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Baca Juga:

• 6 Lokasi di Medan Kena Pemadaman Listrik Hari Ini 13 Oktober, Cek Daftarnya

Untuk sementara, ia masih merangkap jabatan tersebut hingga perusahaan menetapkan penggantinya.

Komisaris Independen PLN, Andi Arief, membenarkan pergantian pucuk pimpinan tersebut.

"Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso," ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Andi mengatakan, Suroso akan tetap menjalankan tugas lamanya selama belum ada pejabat baru yang ditetapkan untuk mengisi posisi Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

"Sementara Pak Suroso sebagai Dirut masih merangkap jabatan lamanya," kata Andi.

Andi menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan Prasodjo selama memimpin PLN.

Darmawan diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak 6 Desember 2021.

Menurut Andi, selama memimpin perusahaan, Darmawan telah melakukan berbagai upaya transformasi.

Ia berharap kepemimpinan Suroso dapat melanjutkan perubahan tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi. Saya yakin Pak Suroso dirut baru akan melakukan transformasi lanjutan," ucapnya.

Andi juga memastikan tidak ada perubahan lain dalam jajaran direksi PLN selain pergantian direktur utama.

Ia menyebut tidak ada pertimbangan khusus dari pemegang saham terkait keputusan tersebut.

RUPSLB PLN yang menetapkan pergantian pimpinan tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom pada Rabu, 14 Oktober 2026. Rapat dimulai pukul 18.30 WIB.

Rapat itu dihadiri seluruh jajaran direksi dan komisaris PLN serta perwakilan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), termasuk Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.

Dengan penunjukan ini, Suroso Isnandar akan memimpin PLN setelah Darmawan Prasodjo menjabat selama hampir lima tahun.

Kepemimpinan baru tersebut diharapkan dapat melanjutkan transformasi perusahaan serta menjaga keberlanjutan layanan kelistrikan bagi masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA – Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubungan pertemanannya untuk membangun dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia mempertanyakan hubungan antara aktivitas tersebut dan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

"Saya tidak menemukan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dituduhkan dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Yang saya temukan hanyalah pencampuradukan seluruh aktivitas hidup saya," kata Don Ritto.

Ia menjelaskan, aktivitas yang dipersoalkan jaksa mencakup honorarium advokat, transaksi bisnis kuliner, pengelolaan perusahaan, kegiatan sosial keagamaan, hingga hubungan pertemanan dengan sesama alumni universitas.

Menurut dia, jaksa tidak menguraikan secara jelas kaitan aktivitas tersebut dengan dugaan tindak pidana dalam dakwaan.

Don Ritto juga membantah tudingan bahwa dana honorarium jasa hukum yang diterima kantor hukumnya diperuntukkan bagi Febrie Adriansyah.

Ia menyebut dana senilai Rp 152,6 miliar dan 440.990 dollar AS yang dipersoalkan jaksa merupakan pembayaran jasa hukum dari sejumlah klien, antara lain LPI, PT Krakatau Steel, PT Jasa Marga, dan Sinar Mas Asset Management.

Menurut Don Ritto, pembayaran tersebut didasarkan pada kontrak jasa hukum, invoice, serta pelaporan pajak.

Ia mempersoalkan dakwaan jaksa yang dinilainya tidak menjelaskan aliran uang dari kantor hukumnya kepada Febrie.

"Kapan? Di mana? Dan bagaimana alur uangnya sampai kepada terdakwa Febrie Adriansyah?" ujarnya.

Don Ritto mengeklaim dana tersebut tetap berada di kantor hukum dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, membayar gaji advokat dan staf, menyewa kantor, membayar pajak, serta menangani perkara korporasi.

Selain honorarium advokat, Don Ritto turut membantah anggapan bahwa bisnis yang dijalankannya digunakan untuk menyamarkan harta hasil kejahatan.

Ia menyebut memiliki sejumlah usaha dan investasi, mulai dari penukaran valuta asing atau money changer, Cafe The Clan, investasi pertambangan, pengembangan properti, hingga penyertaan saham pada PT Tri Bakti.

Menurut Don Ritto, usaha-usaha tersebut memiliki kegiatan operasional, aset, dan arus kas.

Ia menyatakan modalnya berasal dari kerja sama investasi dengan rekan bisnis serta perputaran modal usaha.

"Bisnis ini bukan shell company, perusahaan fiktif, atau paper company yang dibentuk sekadar untuk menampung dana kejahatan," katanya.

Ia juga membantah modal usahanya berkaitan dengan perkara yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Don Ritto menilai jaksa keliru apabila menganggap seluruh kegiatan bisnis dan penyertaan modalnya sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam perlawanan pribadinya, ia meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan atau menyatakannya tidak dapat diterima.

Ia juga meminta agar perkara terhadap dirinya tidak dilanjutkan dan dirinya dibebaskan dari tahanan.

Dalam perkara yang sama, jaksa mendakwa Febrie Adriansyah menerima uang yang disebut berasal dari tindak pidana korupsi dengan total mencapai Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS.

Menurut dakwaan, uang tersebut diterima Febrie bersama Ferry Yanto Hongkiriwang dan sejumlah pihak lain dalam kurun waktu 2020 hingga Juli 2026.

Jaksa menyebut penerimaan itu berkaitan dengan jabatan Febrie, baik saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung maupun sebagai Jampidsus.

"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa saat membacakan dakwaan TPPU terhadap Febrie di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026.

Salah satu penerimaan yang disebut jaksa adalah uang sebesar 5 juta dollar Singapura atau setara sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian.

Uang tersebut diduga diterima Febrie melalui Ferry Yanto Hongkiriwang dan dikaitkan dengan penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa juga mendakwa Febrie menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS).

Penerimaan saham itu disebut dilakukan melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi (PT TMA), terkait penyelesaian sisa kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (PT KNI).

Selain itu, Febrie disebut menerima uang Rp 20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria, Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP).

Dalam dakwaan lainnya, jaksa menyebut Febrie bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry menerima uang Rp 60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan, pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa (PT BAS), dan Heri Janto, Direktur Utama PT BAS.

Penerimaan tersebut disebut dilakukan melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi (PT KPE).

Jaksa turut menyebut adanya penerimaan uang sebesar Rp 203.469.822.832 dari pihak-pihak lain yang dikaitkan dengan perkara korupsi yang sedang ditangani Febrie.

Dalam dakwaannya, jaksa menuduh Febrie menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta tersebut dengan menempatkannya di sejumlah rekening, menjadikannya seolah-olah sebagai modal usaha pada perusahaan afiliasi, serta membelanjakannya untuk membeli tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Harta tersebut juga disebut ditukarkan ke sejumlah mata uang asing.

Atas perbuatan yang didakwakan itu, Febrie dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perlawanan Don Ritto kini menjadi bagian dari proses persidangan untuk menguji dakwaan jaksa.

Pernyataannya merupakan pembelaan dari pihak terdakwa, sedangkan tuduhan dalam dakwaan merupakan dalil penuntut umum yang harus diuji melalui proses hukum.* (km/ad)

MEDAN – Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang) mulai berdampak pada aktivitas pengguna jalan di Kota Medan.

Sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Guru Patimpus, mengalami penyempitan akibat pengerjaan jalur BRT yang telah berlangsung sekitar dua bulan.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

Pengendara harus menghadapi kemacetan, mencari jalur alternatif, hingga mengeluarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) lebih besar karena harus memutar arah.

Dampak ini dirasakan oleh para pengemudi ojek online (ojol), termasuk pengemudi taksi online yang setiap hari mengantar dan menjemput penumpang.

Muhammad Ibnu (30), salah seorang pengemudi taksi online, mengaku harus menghindari jalur pembangunan BRT, terutama pada jam sibuk ketika masyarakat berangkat dan pulang kerja.

"Yang pasti di jam sibuk, jam pergi-pulang kantor itu saya menghindari jalur-jalur BRT. Ketika ada orderan yang masuk dan lewat ke jalur BRT, itu biasanya sangat dihindari akhir-akhir ini," kata Ibnu, Rabu (14/10/2026).

Meski begitu, Ibnu tetap mengambil pesanan yang masuk ketika jumlah pelanggan sedang sepi.

Ia terlebih dahulu memberi tahu penumpang bahwa perjalanan mungkin mengalami keterlambatan akibat kemacetan.

"Terkadang mau pelanggan. Biasa mereka sudah maklum, sih. Jadi, kalaupun kita lagi terjebak di kemacetan, terus dapat orderan, kita konfirmasikan ke mereka mau menunggu atau tidak. Jika oke, kita pelan-pelan. Jadi, tidak memaksakan diri harus masuk-masuk (menerobos)," ucap dia.

Ibnu mengatakan, keterlambatan perjalanan bisa mencapai lebih dari 20 menit. Bahkan, pernah ada pelanggan yang harus menunggu lebih dari 30 menit.

"Dibanding sebelumnya, pasti ada perbedaan waktu. Bahkan lebih lambat 20 menit. Karena ada jalur-jalur yang ditutup, harus putar balik, ada jalan yang memang tujuan kita ke situ, tapi ditutup, harus cari alternatifnya," ujar Ibnu.

Untuk menghindari kemacetan, ia kini lebih banyak mengambil penumpang di kawasan perbatasan Medan dan Deli Serdang.

Namun, jika mendapat pesanan menuju pusat kota, ia tetap harus mempertimbangkan kondisi lalu lintas.

"Cuma kalau sudah memang orderannya, kadang dari tepi Medan harus ke tengah kota, ya harus pilih-pilihlah. Kan ada sebagian jalur memang tidak terkena BRT di situ," ucap dia.

Keluhan serupa disampaikan Dimas (27), pengemudi ojol di Medan.

Selama dua bulan terakhir, ia lebih memilih mengantar dan menjemput penumpang di kawasan Deli Serdang untuk menghindari kemacetan di pusat kota.

"Iya, banyak menghindari jalan yang ada BRT-nya biar enggak macet. Memang terasa kali kalau di tengah kota. Kayak di jalan depan Carrefour itu macet kali pasti," ujar Dimas.

Dimas mengaku terbantu dengan fitur slot area pada aplikasi yang digunakannya.

Fitur tersebut memungkinkan pengemudi memilih area tertentu pada jam-jam yang telah ditentukan sehingga ia dapat menghindari sejumlah jalur pembangunan BRT.

"Jadi enggak kena jalur BRT. Areanya itu area Pancing Deli Serdang, terus paling mentoknya di Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Tembung," ujar dia.

Namun, fitur tersebut hanya tersedia pada waktu tertentu, yakni pukul 06.00–09.00 WIB, 13.00–15.00 WIB, dan 16.00–19.00 WIB.

Di luar jam tersebut, Dimas harus menerima risiko terjebak kemacetan ketika mendapatkan pesanan menuju pusat Kota Medan.

Ia juga harus mengeluarkan biaya BBM lebih banyak apabila terpaksa mengambil jalur memutar.

"Kalau main reguler dan tidak slot, itu pasti sudah kena jalur kemacetan pembangunan BRT. Rute-rute jauh kan ke kota misalnya. Pasti melewati jalur BRT itu. Terpaksa memutar dan pasti mengeluarkan ongkos BBM lebih banyak lagi. Jadi serba salah, saya juga bingung," tutur Dimas.

Ia mengatakan, terkadang ada penumpang yang tidak bersedia menunggu dan meminta perjalanan tetap melewati jalur yang macet.

Di sisi lain, pengemudi juga harus bersaing dengan pengemudi lain untuk mendapatkan slot area.

"Jadwal slot-nya itu kan rebutan sama driver lain. Kalau misalnya dapat slot, pasti otomatis tidak mungkin narik reguler. Tapi kalau tidak dapat ya mau tidak mau harus ke pusat Kota," sebutnya.

Meski mengeluhkan kemacetan, Dimas menilai pembangunan BRT merupakan langkah positif bagi perkembangan transportasi di Medan.

Menurut dia, keberadaan transportasi umum yang lebih modern dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Ia berharap pemerintah mempercepat pengerjaan jalur BRT agar kemacetan akibat pembangunan tidak berlangsung terlalu lama.

Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang dikutip dalam laporan tersebut, tingkat kemacetan di Kota Medan mencapai sekitar 54,2 persen.

Kondisi ini menggambarkan tambahan waktu perjalanan akibat kepadatan lalu lintas.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Muiz Thohir, mengatakan pembangunan BRT Mebidang merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem transportasi perkotaan yang modern dan terintegrasi.

Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menetapkan pembangunan kawasan perkotaan sebagai salah satu prioritas nasional.

Medan dan kawasan sekitarnya termasuk dalam 20 kota atau kawasan perkotaan yang menjadi prioritas tersebut.

Pemerintah berharap transportasi publik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus menekan konsumsi energi dan emisi karbon.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Perhubungan meluncurkan program BRT Transit di kawasan Medan dan Bandung Raya sebagai proyek percontohan yang didukung Bank Dunia.

"Pembangunan bukan semata proses fisik. Ada investasi bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi serta masa depan yang lebih hijau," kata Muiz.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, pada 19 Agustus 2026 mengatakan peluncuran BRT listrik Mebidang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan konektivitas dan menyediakan transportasi publik yang modern, aman, terintegrasi, serta ramah lingkungan.

Menurut Yuda, program tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kemacetan, meningkatkan efisiensi waktu perjalanan, dan mengurangi emisi karbon.

Ia juga meminta masyarakat bersabar selama pembangunan jalur berlangsung.

Pada tahap uji coba, dua unit bus listrik dioperasikan untuk mengevaluasi kondisi teknis, mengukur waktu tempuh, sekaligus mengenalkan layanan kepada masyarakat.

"Operasi penuh ditargetkan mulai 8 Desember 2026 dengan total 30 bus listrik, terdiri atas 14 unit untuk Koridor 11 (Teladan–Terminal Lubukpakam), 13 unit untuk Koridor 12 (Simpang Barat–Binjai), dan tiga unit sebagai armada cadangan," kata Yuda.

Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis.

Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp 4.300 untuk penumpang umum dan Rp 3.000 bagi kelompok khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Pembangunan BRT Mebidang diharapkan menjadi solusi transportasi jangka panjang bagi kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Namun, percepatan pengerjaan dan pengelolaan lalu lintas selama masa konstruksi menjadi hal penting agar aktivitas masyarakat, termasuk para pengemudi transportasi daring, tidak terus terganggu.* (km/ad)