JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Kash Patel, di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus ditandai dengan pengembalian artefak budaya Indonesia yang sebelumnya diselundupkan secara ilegal ke luar negeri.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Direktur FBI menyerahkan langsung sejumlah artefak budaya Indonesia kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari kerja sama repatriasi antara Pemerintah Indonesia dan FBI.

Baca Juga:

• Cerutu Premium Indonesia Curi Perhatian di FHI 2026, Booth Wismilak Dipadati Pengunjung

"Benda-benda budaya tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dengan FBI. Setelah dilakukan penelitian asal-usul, artefak itu akhirnya dikembalikan dan dibawa langsung oleh Bapak Kash Patel kepada Presiden Prabowo Subianto," ujar Fadli kepada wartawan usai pertemuan.

(Foto: BPMI Setpres/Kris)

Fadli menjelaskan, artefak yang dipulangkan berasal dari Papua dan merupakan warisan budaya masyarakat Suku Dani, Suku Asmat, serta masyarakat kawasan Danau Sentani. Seluruh benda tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, dan identitas yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Ia menilai pengembalian artefak tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memulihkan kedaulatan budaya nasional sekaligus menjaga warisan leluhur agar tetap berada di tanah air.

"Ini merupakan benda-benda yang sangat berharga karena proses repatriasi ini adalah bagian dari upaya kita memulihkan kedaulatan budaya Indonesia," katanya.

Fadli mengungkapkan, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan FBI dalam pengembalian benda budaya telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, FBI juga membantu mengembalikan sejumlah artefak penting Indonesia, termasuk arca-arca perunggu dan benda bersejarah dari berbagai situs budaya yang sempat dibawa keluar negeri secara ilegal.

Ke depan, pemerintah berharap kerja sama di bidang repatriasi dan restitusi benda budaya terus diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, serta pemerintah Amerika Serikat.

Artefak-artefak tersebut selanjutnya akan dipamerkan di Museum Nasional agar dapat dipelajari sekaligus dinikmati oleh masyarakat sebagai bagian dari kekayaan sejarah dan budaya Indonesia.* (oz/dh)

Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dengan format kandang dan tandang. Timnas Indonesia menargetkan hasil maksimal setelah menjalani pemusatan latihan intensif sejak awal Juli.

Baca Juga:

• Jadwal Lengkap Laga Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026!

John Herdman mengatakan para pemain harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mempertahankan perkembangan yang telah dibangun selama pemusatan latihan.

"Sekarang kami masih memiliki lima hari lagi untuk mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas, dan melanjutkan perkembangan dari penampilan ini," ujar Herdman, dikutip dari laman Kita Garuda, Rabu (22/7/2026).

Pada fase grup, Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan kandang di Stadion Pakansari, Bogor. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Kamboja pada 27 Juli 2026 dan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus 2026.

Sementara itu, dua laga tandang akan dimainkan saat Indonesia bertemu Timor Leste pada 31 Juli 2026 dan Singapura pada 7 Agustus 2026.

Selama pemusatan latihan di Bali United Training Centre, Gianyar, Herdman memanggil 50 pemain untuk menjalani proses seleksi sebelum menentukan skuad terbaik yang akan tampil di Piala AFF 2026.

Selain fokus mempersiapkan tim, pelatih asal Inggris tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen Bali United yang telah menyediakan fasilitas latihan dan mendukung penuh kebutuhan Timnas Indonesia selama menjalani training camp.

Menurut Herdman, dukungan tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi dalam membangun sepak bola Indonesia agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.

"Sambutan dan kerja sama yang mereka berikan mencerminkan kuatnya kebersamaan dalam komunitas sepak bola Indonesia," tutup Herdman.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai resmi dilantik sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Desak Kuntadi Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah

Menurut Sudaryono, langkah awal yang akan menjadi fokus kepemimpinannya adalah membenahi tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional agar seluruh proses pelaksanaan Program MBG berjalan lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Ia menegaskan, program yang menggunakan anggaran negara tersebut harus dikelola secara terbuka sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Kalau masih ada proses yang manual, akan kita dorong menjadi digital agar seluruh aktivitas memiliki rekam jejak yang jelas. Tidak boleh lagi ada proses yang sembunyi-sembunyi, semuanya harus terang benderang," tegasnya.

Sudaryono menambahkan, setiap rupiah anggaran yang digunakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis, yakni menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lanjut usia.

Ia berharap kepercayaan masyarakat terhadap Badan Gizi Nasional dapat terus terjaga melalui tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional untuk melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.* (in/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan sprindik baru tersebut bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Desak Kuntadi Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah

"Jadi, ada empat sprindik totalnya sekarang," kata Anang, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, sprindik baru diterbitkan setelah Kejagung menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram serta valuta asing dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Dalam proses penyidikan, Tim 9 Kejagung memeriksa empat orang saksi, yakni Febrie Adriansyah (FA), Don Ritto (DR), NH, dan TS, serta seorang ahli TPPU. Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (22/7/2026).

Namun, dari empat saksi yang dipanggil, dua orang tidak memenuhi panggilan penyidik. Febrie Adriansyah menyampaikan alasan tidak hadir karena kondisi kesehatan, sedangkan NH tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya.

Kejagung memastikan keduanya akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan.

"Tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat, 24 Juli 2026," ujar Anang.

Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung juga melibatkan tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kejaksaan RI, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut Anang, kehadiran sejumlah lembaga tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi dan sinergi dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, koordinasi antara Tim 9 Kejagung, penyidik Polda Metro Jaya, dan Kortastipidkor Polri terus dilakukan guna mempercepat penanganan perkara.

Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan tiga sprindik setelah menerima pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara, serta dugaan korupsi dan TPPU terkait penanganan perkara PT Asabri.* (mt/dh)

Habiburokhman menegaskan, citra dan kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa sangat bergantung pada proses penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Baca Juga:

• Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Sumut Desak Reformasi Kejaksaan, Ini Tuntutan yang Disampaikan

Ia juga mengucapkan selamat kepada Kuntadi yang resmi ditunjuk sebagai Jampidsus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/TPA Tahun 2026. Sebelumnya, Kuntadi menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Menurut Habiburokhman, Kuntadi merupakan sosok jaksa yang dikenal memiliki integritas, profesionalisme, dan independensi dalam menjalankan tugas.

"Dengan kepemimpinan beliau, saya berharap kasus dugaan korupsi Febrie Adriansyah dapat diusut secara cepat, transparan, dan berkeadilan hingga tuntas," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan lima pejabat pimpinan tinggi madya baru di lingkungan Kejaksaan Agung melalui Keputusan Presiden Nomor 87/TPA Tahun 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pengangkatan tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Jaksa Agung yang telah melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA).

Lima pejabat yang ditetapkan yakni Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Penunjukan jajaran baru tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja Kejaksaan Agung, termasuk dalam penyelesaian berbagai perkara yang menjadi perhatian publik.* (an/dh)

Hal itu disampaikan Surya saat mengunjungi Museum Pusaka Nias, Rabu (22/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung berbagai koleksi bersejarah yang selama ini dirawat oleh masyarakat adat sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya leluhur.

Baca Juga:

• Tak Ingin Warga Berobat Keluar Pulau, Pemprov Sumut Perkuat RSUD dr Thomsen Nias Jadi Rumah Sakit Rujukan Kepulauan Nias

Wakil Gubernur mengatakan, berbagai peninggalan yang tersimpan di museum memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi sehingga pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli akan terus mendukung upaya pelestarian sekaligus pengembangan Museum Pusaka Nias agar menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.

"Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Harapan tersebut akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Bobby Nasution agar dapat menjadi perhatian bersama," katanya.

Surya menambahkan, pengembangan Museum Pusaka Nias sejalan dengan komitmen Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution yang saat ini memprioritaskan pembangunan di Kepulauan Nias melalui berbagai program strategis, termasuk percepatan penghapusan status daerah tertinggal.

Menurutnya, pelestarian sejarah dan budaya tidak hanya penting sebagai identitas daerah, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Direktur Museum Pusaka Nias Nata'alui Duha menjelaskan, secara historis Kepulauan Nias memiliki dua kawasan budaya utama, yakni Nias Utara dan Nias Selatan yang memiliki perbedaan pada bentuk rumah adat, dialek bahasa, hingga tradisi yang berkembang.

Ia juga mengungkap salah satu catatan sejarah masyarakat Nias pada masa kolonial, ketika sejumlah warga dijadikan objek penelitian oleh ilmuwan Belanda melalui pencetakan wajah menggunakan bahan gipsum yang kemudian dibawa ke Belanda sebagai bahan riset.

Menurut Nata'alui, sejarah tersebut menjadi bagian penting dari koleksi Museum Pusaka Nias yang diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat sekaligus menjadi daya tarik wisata sejarah.

Ia berharap perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap Museum Pusaka Nias dapat mempercepat pengembangan museum sebagai destinasi wisata sejarah unggulan yang mampu memperkenalkan kekayaan budaya Nias ke tingkat nasional maupun internasional.* (dh)

Dalam pameran internasional yang digelar pada 21–24 Juli 2026 itu, Wismilak mengusung tema "The Art of Indonesian Cigar & Hospitality" sebagai upaya memperkenalkan kualitas cerutu premium lokal kepada pelaku industri hospitality, pebisnis, serta pecinta cerutu dari dalam dan luar negeri.

Baca Juga:

• Kabupaten Simalungun Raih UHC 101,67%, Bukti Komitmen Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan

Pada sesi Cigar Time, pengunjung diajak mengenal cara menikmati cerutu premium, termasuk teknik pairing dan pengalaman menikmati cerutu dalam suasana santai.

Sementara melalui Cigar Rolling Experience, pengunjung mendapat kesempatan meracik serta melinting cerutu secara langsung di bawah bimbingan tenaga ahli. Cerutu hasil lintingan tersebut bahkan dapat dibawa pulang sebagai suvenir.

"Kami ingin menunjukkan keunggulan mutu sekaligus seni pembuatan cerutu Indonesia kepada pelaku industri, pebisnis Horeka, hingga penikmat cerutu nasional maupun internasional," ujar Nana.

Selain memperkenalkan produk, keikutsertaan Wismilak dalam FHI 2026 juga menjadi bagian dari strategi memperluas pasar business to business (B2B) sekaligus memperkuat posisi perusahaan di segmen cerutu premium Indonesia.

Selama penyelenggaraan FHI 2026, aktivitas Wismilak berlangsung di dua lokasi, yakni Hall B3 Coffee Festival Area sebagai area pameran utama dan Foyer Hall B1 yang menjadi lokasi penyelenggaraan JBC Hospitality Night.

Booth Wismilak tampil dengan konsep elegan yang memadukan sentuhan klasik dan modern, sekaligus menampilkan lini produk unggulan seperti Clásico Series.

Antusiasme pengunjung pun terlihat sepanjang pameran berlangsung. Booth dipadati pelaku industri makanan dan minuman, peserta pameran, hingga pecinta cerutu yang rela mengantre untuk mengikuti sesi melinting cerutu secara langsung.

Melalui partisipasi tersebut, Wismilak berharap produk cerutu premium buatan Indonesia semakin dikenal luas serta mampu menjadi bagian dari perkembangan industri hospitality dan gaya hidup premium di pasar nasional maupun internasional.* (dh)

Penyampaian Raqan tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional Pemerintah Aceh dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBA kepada DPR Aceh sekaligus wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga:

• Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Rp10,2 Miliar, Penyidik: Satwa Jadi Kurang Sehat, Kurus, dan Tak Terawat

"Penyusunan rancangan peraturan daerah ini merupakan wujud komitmen kita bersama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari siklus anggaran daerah," ujar Muzakir Manaf.

Gubernur menjelaskan, penyusunan Raqan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp10,70 triliun atau 100,08 persen dari target sebesar Rp10,69 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp11,16 triliun.

Selain Laporan Realisasi APBA, Pemerintah Aceh juga menyerahkan dokumen laporan keuangan lainnya, meliputi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, hingga Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Seluruh dokumen tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Dalam kesempatan itu, Muzakir Manaf juga menyampaikan apresiasi atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang berhasil dipertahankan Pemerintah Aceh secara berturut-turut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRA atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Muzakir Manaf.

Rapat Paripurna DPRA turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRA, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta sejumlah tamu undangan lainnya.* (dh)

Dalam peninjauan itu, Andre Rosiade meminta BUMN Karya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan huntara agar segera menindaklanjuti berbagai kendala di lapangan sehingga proses rehabilitasi dapat diselesaikan lebih cepat.

Baca Juga:

• Pelayanan Jamaah Haji Aceh Tuai Pujian, Wagub Beri Penghargaan kepada Tim PPHD

Selain itu, Andre juga meminta BUMN Karya memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses yang berlarut-larut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi huntara melalui sinergi dengan pemerintah pusat, DPR RI, BUMN Karya, serta seluruh instansi terkait.

"Pemerintah Aceh akan terus mengawal proses rehabilitasi huntara melalui koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak. Harapan kita, masyarakat terdampak bencana segera memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman," ujar Fadhlullah.

Ia menambahkan, percepatan rehabilitasi huntara merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama proses menuju pembangunan hunian tetap.

Usai meninjau lokasi huntara, rombongan melanjutkan agenda dengan mengikuti pemaparan perkembangan proyek Jalan Tol Binjai–Langsa serta rencana trase Jalan Tol Langsa–Aceh Tamiang di Rest Area KM 41B Tol Binjai–Langsa.

Pemaparan tersebut membahas perkembangan proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Aceh.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tamiang, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Bahron Bakti, jajaran Komisi VI DPR RI, perwakilan kementerian terkait, BUMN Karya, serta unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Fadhlullah menegaskan Pemerintah Aceh akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur strategis berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (dh)

Penyerahan bantuan dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Kapolda Aceh di Balai Pertemuan Kantor Camat Peusangan, Desa Keude Matang Glumpang Dua, Kabupaten Bireuen, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Skema Baru Penyaluran Bansos, Kopdes Merah Putih Segera Jalani Uji Coba

Prosesi penyambutan diawali dengan pemasangan Kupiah Meukeutop oleh Bupati Bireuen, kemudian dilanjutkan tradisi adat Peusijuek yang dipimpin Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen, Tgk. Saifuddin Muhammad.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami masyarakat Bireuen dan berharap warga tetap tabah menghadapi cobaan.

"Saya yakin dengan kesabaran, kebersamaan, dan semangat yang menjadi jati diri masyarakat Aceh, kita mampu bangkit dan melewati masa-masa sulit ini," ujar Ruddi.

Kapolda mengatakan, bantuan yang disalurkan memang belum mampu menggantikan seluruh kerugian akibat bencana. Namun, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi bukti kehadiran Polri di tengah warga yang membutuhkan.

"Polri hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra masyarakat dalam setiap situasi, termasuk saat masyarakat menghadapi musibah," tegasnya.

Selain menyerahkan bantuan, Kapolda juga mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Bireuen, TNI, relawan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi hingga pemulihan pascabencana.

Ia turut mengingatkan seluruh personel Polres Bireuen agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme dan kepedulian.

Sementara itu, Bupati Bireuen H. Mukhlis menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Kapolda Aceh kepada masyarakat terdampak bencana.

Menurutnya, kunjungan kerja tersebut menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Bireuen.

"Kehadiran Bapak Kapolda menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus memberikan motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja bersama dalam mempercepat pemulihan pascabencana," kata Mukhlis.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Iskandar ZA, para Pejabat Utama Polda Aceh, serta Kapolres Bireuen. Bantuan sosial diserahkan secara simbolis kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen Polri dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan membantu warga yang terdampak bencana.* (dh)

Kunjungan itu disambut hangat oleh para siswa, guru, kepala sekolah, aparatur desa, serta masyarakat setempat. Meski prihatin melihat kondisi sekolah darurat, Kak Na mengaku bersyukur dapat bertemu langsung dengan para pelajar yang tetap bersemangat menuntut ilmu.

Baca Juga:

• Pidie Cetak Sejarah, Jadi Kabupaten Pertama di Aceh yang Gelar Rakor Posyandu

Di tengah pertemuan, sempat terjadi momen hangat ketika Reje Kampung Pantan Nangka mengingatkan bahwa Kak Na pernah mengunjungi desa tersebut pada awal masa tanggap darurat bencana.

Saat itu, Kak Na datang melalui jalur udara sekaligus mengirimkan bantuan berupa genset dan perangkat internet satelit Starlink untuk membantu komunikasi warga yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan, listrik, dan jaringan internet.

"Terima kasih Pak Reje yang sudah mengingatkan. Saya baru sedikit mengingat bahwa di awal bencana pernah ke sini melalui jalur udara," katanya.

Saat ini, sekolah darurat di Masjid Baitul Hamdi menjadi tempat belajar bagi 18 siswa TK Negeri Pantan Nangka, 91 siswa SD Negeri 11 Linge, dan 42 siswa SMP Negeri 39 Takengon.

Meski Badan Penanggulangan Bencana Aceh telah menyediakan tenda darurat, para guru memilih memanfaatkan ruang masjid sebagai lokasi belajar karena tenda terasa panas pada siang hari dan mengalami kebocoran saat hujan.

Dalam kesempatan tersebut, Kak Na meminta para siswa, guru, dan masyarakat tetap bersabar karena pemerintah terus mempercepat pembangunan serta renovasi sekolah yang rusak akibat bencana.

"Sabar ya ananda semua. Insya Allah proses pembangunan dan renovasi terus dilakukan. Mari kita berdoa agar semuanya segera selesai sehingga di akhir 2027 ananda semua sudah bisa kembali belajar di gedung sekolah yang baru," ucapnya memberi semangat.

Usai menyerahkan bantuan dan berdialog dengan para siswa, Kak Na meninjau langsung bangunan sekolah yang mengalami kerusakan parah akibat diterjang banjir bandang.

Pemerintah Aceh berharap proses rehabilitasi sarana pendidikan di kawasan terdampak bencana dapat segera rampung sehingga kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung secara normal dan nyaman bagi para siswa.* (dh)

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turun langsung meninjau sejumlah titik bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andri Ginting, Kepala Dinas Perhubungan Elvandia, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, serta lurah di wilayah Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Logo 'Kota Kerang' Diusulkan Berhak Cipta, Pemko Tanjungbalai Perkuat Sinergi dengan Kemenkum Sumut

Mahyaruddin mengatakan, kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas publik sekaligus menyusun langkah penataan agar wajah Kota Tanjungbalai menjadi lebih rapi, bersih, indah, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami ingin masyarakat melihat perubahan Kota Tanjungbalai sedikit demi sedikit. Menjelang HUT Kemerdekaan RI, kawasan inti kota harus terlihat lebih bersih, tertata, dan indah," ujar Mahyaruddin.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota juga menegur keras salah satu pemilik toko di Jalan Sutomo yang melakukan aktivitas bongkar muat menggunakan truk di badan jalan karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas.

Mahyaruddin meminta aktivitas serupa tidak lagi dilakukan tanpa izin. Ia bahkan mengingatkan akan memberikan tindakan tegas apabila pelanggaran kembali terjadi.

"Kalau masih ada kegiatan bongkar muat menggunakan kendaraan roda enam di lokasi ini, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Selain itu, Wali Kota menginstruksikan Dinas Perhubungan menyusun surat edaran mengenai pengaturan kendaraan berdasarkan jenis dan jam operasional di sejumlah ruas jalan utama Kota Tanjungbalai.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kelancaran arus lalu lintas tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun distribusi barang.

Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kota Tanjungbalai juga akan memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang rusak serta mempercantik taman kota sebelum peringatan HUT RI.

Mahyaruddin menargetkan seluruh pekerjaan penataan kawasan inti kota dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan.

Tak hanya itu, Pemko Tanjungbalai juga telah menyiapkan peningkatan Jalan S. Parman pada 2026 melalui pelebaran jalan serta rekayasa lalu lintas untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM.

Sementara pada 2027, pemerintah berencana membangun sebuah tugu baru yang mengusung identitas "Kota Kerang" sebagai ikon Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait kebersihan lingkungan dan penataan pedagang yang menggunakan bahu jalan, trotoar, maupun menutup saluran drainase.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi menjaga kebersihan dan mendukung program penataan kota agar Tanjungbalai semakin tertib, nyaman, dan memiliki daya tarik sebagai kota pesisir di Sumatera Utara.* (dh)

Komitmen tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pemko Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut yang berlangsung dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Pemberdayaan Kekayaan Intelektual melalui Pengelolaan Royalti untuk Mendorong Komersialisasi Karya Cipta Daerah sebagai Aset Berdampak, di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Tinjau Drainase Tersumbat, Normalisasi Disiapkan Cegah Banjir dan Rob

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina mengatakan Tanjungbalai memiliki kekayaan budaya yang beragam dan didominasi budaya Melayu yang berkembang selama ratusan tahun.

Berbagai karya budaya seperti Wak Uteh, Tari Melayu, Pantun Melayu, Hadrah Marhaban, anyaman pandan, busana adat Melayu, kuliner khas, hingga tradisi Tepung Tawar dan Upah-upah dinilai memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi yang perlu mendapat perlindungan hukum.

"Kami berharap seluruh karya cipta tersebut dapat dikelola melalui sistem kekayaan intelektual dan tata kelola royalti yang profesional sehingga menjadi aset yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Tanjungbalai," ujar Fadly.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi menegaskan bahwa royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang melekat pada hak cipta dan wajib dihormati dalam setiap pemanfaatan karya secara komersial.

Menurutnya, penyelenggaraan FGD tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam membangun ekosistem hukum dan kekayaan intelektual yang mampu meningkatkan daya saing daerah.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sumut dengan Politeknik Tanjungbalai serta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah sebagai bagian dari penguatan layanan hukum di bidang kekayaan intelektual.

Usai penandatanganan, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Sumut atas dukungan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta.

Mahyaruddin juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengajukan permohonan legalitas hak cipta atas Logo "Kerang" yang selama ini menjadi identitas dan ikon Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, logo tersebut telah lama dikenal masyarakat luas sebagai simbol Kota Tanjungbalai dan diharapkan segera memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah pusat.

"Kami berharap penggunaan Logo Kerang segera memperoleh pengakuan resmi sebagai hak cipta sehingga identitas Kota Tanjungbalai memiliki kepastian hukum dan tidak diklaim pihak lain," tegas Mahyaruddin.

Ia berharap kolaborasi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut terus berlanjut guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta, pengelolaan royalti, serta mencegah terjadinya sengketa di bidang kekayaan intelektual.

FGD tersebut juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang memberikan materi mengenai perlindungan hak cipta dan mekanisme pengelolaan royalti bagi para pelaku ekonomi kreatif.* (dh)

Peninjauan lapangan yang dilakukan pada Selasa (21/7/2026) itu turut didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai langkah awal percepatan normalisasi saluran air di kawasan inti Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Perluas Akses Kesehatan, Pemko Medan Dorong RS Vina Estetika Masuk Layanan BPJS

"Wajar jika hujan lebat sebentar bahkan pasang rob langsung menggenangi jalan hingga menyebabkan banjir. Kondisi saluran yang kami lihat memang sudah membutuhkan normalisasi agar aliran air dari hulu hingga hilir kembali lancar," ujar Mahyaruddin saat meninjau lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota juga mengecek kondisi anak sungai, gorong-gorong, serta sejumlah bangunan yang berdiri di atas saluran drainase. Bangunan yang menghambat aliran air akan menjadi bagian dari penataan untuk mendukung proses normalisasi.

Mahyaruddin menegaskan, hasil pemantauan lapangan akan menjadi dasar Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun kebijakan penanganan banjir secara bertahap dan berkelanjutan.

Sebagai langkah jangka pendek, ia menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pihak kecamatan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP agar berkolaborasi melaksanakan gotong royong dan pengawasan selama proses normalisasi drainase berlangsung.

Selain penanganan fisik, Mahyaruddin juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air.

"Mari kita jaga kebersihan lingkungan agar Kota Tanjungbalai tetap sehat, tertata, indah, dan terbebas dari penyumbatan saluran yang berpotensi menimbulkan banjir," katanya.

Pemerintah Kota Tanjungbalai memastikan normalisasi gorong-gorong, drainase, serta pembersihan tumpukan sampah akan dilakukan secara bertahap, khususnya di wilayah Kecamatan Tanjungbalai Selatan yang merupakan kawasan pusat aktivitas kota.* (dh)

Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (21/7/2026) malam, dan dihadiri Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, insan pers, serta keluarga besar Lanal Tanjungbalai Asahan.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Gandeng BRIN Kaji Potensi PAD, Siapkan Strategi Dongkrak Pendapatan Daerah

Mahyaruddin juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, di antaranya pengembangan sentra perikanan modern di Pulau Buaya sebagai pusat aktivitas perikanan yang lebih tertata.

Selain itu, Pemko Tanjungbalai juga terus mendorong pengerukan Sungai Asahan guna memperlancar jalur pelayaran kapal, mendukung aktivitas perdagangan ekspor-impor, mengoptimalkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.

Menurut Mahyaruddin, kolaborasi yang selama ini terjalin antara Pemko Tanjungbalai dan Lanal TBA diharapkan semakin kuat dalam mendukung keamanan wilayah perairan sekaligus pembangunan daerah.

"Dengan kepemimpinan dan semangat baru dari Danlanal TBA, kami optimistis kemitraan strategis ini akan semakin kuat, solid, serta memberikan dampak positif dalam bidang pertahanan laut, penegakan hukum di perairan, hingga kegiatan sosial bagi masyarakat pesisir," ujar Mahyaruddin.

Ia menambahkan, tradisi Upah-upah dan Tepung Tawar merupakan warisan budaya Melayu yang mengandung makna doa, rasa syukur, serta harapan agar hubungan persaudaraan terus terjalin erat.Sementara itu, Danlanal Tanjungbalai Asahan Letkol Laut (P) Sigit Ryanto mengaku terharu atas penyambutan yang diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai beserta masyarakat.

Menurutnya, prosesi Tepung Tawar bukan sekadar tradisi seremonial, tetapi menjadi simbol doa dan ikatan persaudaraan yang sangat bermakna.

"Kami memaknai tradisi tepung tawar sebagai doa yang tulus, suntikan semangat, sekaligus pengikat tali silaturahmi yang begitu kuat dari masyarakat Tanjungbalai. Kami benar-benar merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Tanjungbalai," kata Sigit Ryanto.

Ia menegaskan Lanal Tanjungbalai Asahan siap terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menjaga keamanan wilayah perairan, mendukung program pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemasangan kain songket serta prosesi adat Upah-upah dan Tepung Tawar sebagai bentuk penghormatan kepada Danlanal Tanjungbalai Asahan beserta keluarga.

Melalui momentum tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap sinergi bersama Lanal TBA semakin kokoh dalam menjaga keamanan maritim, memperkuat pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.* (dh)

Baca Juga:

• Putra Tanjungbalai Lolos Beasiswa ke Yaman, Wali Kota Titip Pesan Jaga Nama Baik Daerah

Audiensi tersebut berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (21/7/2026). Wali Kota Mahyaruddin Salim didampingi Kepala Bapperida Mariani beserta jajaran menerima kunjungan tim peneliti BRIN.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Evaluasi Layanan PBG, Tegaskan Tak Boleh Ada Pungli dalam Pengurusan Izin Bangunan

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari percepatan penyusunan Kajian Potensi PAD Kota Tanjungbalai yang mengacu pada Nota Kesepakatan antara BRIN dan Pemerintah Kota Tanjungbalai terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, dan invensi di daerah.

Dalam paparannya, Peneliti Ahli Utama BRIN, Dr. Ragimun, menjelaskan bahwa kajian tersebut bertujuan mengidentifikasi sumber-sumber utama PAD beserta perkembangannya, memproyeksikan potensi riil PAD untuk lima tahun ke depan, sekaligus merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

Selain itu, BRIN juga akan melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan dan sistem pengelolaan PAD yang selama ini berjalan, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target pendapatan daerah.

"BRIN siap membantu Pemerintah Kota Tanjungbalai memberikan rekomendasi serta inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan PAD dalam waktu yang relatif singkat," ujar Ragimun.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BRIN bukanlah yang pertama. Pada 2025, Pemko Tanjungbalai melalui Bapperida telah menyusun Policy Paper Kajian Sosial Ekonomi Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan sebagai upaya meningkatkan PAD melalui pendampingan BRIN.

Menurut Mahyaruddin, berbagai kajian dan penelitian selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai 2025–2029.

Kajian tersebut akan melibatkan berbagai pusat riset di BRIN, mulai dari pusat riset kependudukan, pendidikan, ekonomi makro, hingga bidang strategis lainnya guna mendukung terwujudnya visi Kota Tanjungbalai, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS).

Mahyaruddin berharap sinergi antara Pemko Tanjungbalai dan BRIN mampu menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan berbasis riset yang dapat menjawab persoalan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem riset yang kuat melalui kolaborasi antarlembaga.

"Tidak mungkin sebuah riset, sebuah inovasi itu terjadi kalau tidak dibarengi dengan pembangunan ekosistem yang baik, kelembagaan yang baik, pendanaan yang baik, SDM yang unggul, tata kelola kelembagaan, kemudian juga regulasi dan sebagainya," kata Mahyaruddin.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap potensi PAD dapat dipetakan secara lebih akurat sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.* (dh)

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca cerah diprediksi terjadi di Banda Aceh, Sabang, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, dan Kota Subulussalam. Sementara Aceh Singkil diperkirakan mengalami cuaca berawan.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini 23 Juli 2026: Medan Diguyur Hujan Ringan, BMKG Imbau Warga Waspada

BMKG juga memprakirakan kabut asap berpotensi terjadi di Aceh Besar, Gayo Lues, dan Kota Langsa, sehingga masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara.

Suhu udara di Aceh berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Gayo Lues dengan kisaran 15–26 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di wilayah Bireuen.

Kelembapan udara berada pada kisaran 45 hingga 99 persen, yang menunjukkan kondisi udara cukup lembap di sebagian besar wilayah Aceh.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Warga di daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan diminta menyiapkan perlengkapan hujan, sementara masyarakat di wilayah yang mengalami kabut asap dan udara kabur diharapkan berhati-hati saat berkendara karena jarak pandang dapat berkurang.* (dh)

Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan ringan diprediksi terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kota Medan, Deli Serdang, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, hingga Kota Gunungsitoli.

Baca Juga:

• Cuaca DKI Jakarta Hari Ini 23 Juli 2026: Langit Cerah, Jaksel Diprediksi Capai 35 Derajat

Suhu udara di Sumatera Utara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius. Wilayah dataran tinggi seperti Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Samosir diprakirakan memiliki suhu paling sejuk, sedangkan wilayah pesisir dan perkotaan seperti Medan, Langkat, Deli Serdang, dan Labuhanbatu mencapai suhu maksimum 32 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 56 hingga 100 persen, sehingga kondisi udara diperkirakan cukup lembap dan berpotensi mendukung terbentuknya hujan di sejumlah wilayah.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap membawa perlengkapan pelindung hujan saat bepergian, berhati-hati saat berkendara di jalan yang licin, serta terus memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer.* (dh)

Berdasarkan prakiraan BMKG, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, hingga Kepulauan Seribu diprediksi mengalami cuaca cerah dengan suhu udara yang bervariasi antara 25 hingga 35 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini 23 Juli 2026: Cerah Mendominasi, Bekasi Capai Suhu 35 Derajat

Di Jakarta Utara, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 27 hingga 30 derajat Celsius, sedangkan Kepulauan Seribu memiliki suhu relatif stabil antara 28 hingga 29 derajat Celsius dengan kelembapan udara 66 hingga 75 persen.

Secara umum, tingkat kelembapan udara di wilayah DKI Jakarta berada pada rentang 34 hingga 70 persen, sehingga cuaca terasa cukup hangat terutama pada siang hari.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh, memperbanyak konsumsi air putih, serta menggunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Warga juga disarankan terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca.* (dh)

Berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah seperti Bandung, Bogor, Bekasi, Depok, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Pangandaran, Ciamis, hingga Bandung Barat didominasi cuaca cerah. Sementara Sukabumi, Kuningan, dan Kota Banjar diprediksi cerah berawan, sedangkan Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya berawan.

Baca Juga:

• Cuaca DIY Hari Ini 23 Juli 2026: Yogyakarta Cerah Seharian, Suhu Capai 31 Derajat

Sementara itu, wilayah pegunungan seperti Garut menjadi daerah dengan suhu paling sejuk, yakni berkisar 14 hingga 20 derajat Celsius. Kondisi serupa juga dirasakan di Cianjur dengan suhu 16-24 derajat Celsius dan Bandung sekitar 16-25 derajat Celsius.

Kelembapan udara di wilayah Jawa Barat berada pada kisaran 32 hingga 99 persen, dengan tingkat kelembapan tertinggi diperkirakan terjadi di Garut dan wilayah selatan Jawa Barat.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh, memenuhi kebutuhan cairan, serta menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, terutama di wilayah yang diperkirakan mengalami suhu tinggi.

Masyarakat juga diharapkan terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)