Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang dimulai pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan.

Baca Juga:

• Jokowi Mulai Safari Politik, Pengamat: Mirip Iklan Sampo, Agar Kartu Politik Terus Hidup

Sebelumnya, Roy menyatakan siap menghadapi sidang praperadilan jilid kedua tersebut. Ia menjelaskan bahwa gugatan kali ini berfokus pada pengujian sah atau tidaknya penetapan status tersangka yang dikenakan kepadanya.

Menurut Roy, pengajuan praperadilan kedua dilakukan setelah majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan dalam sidang praperadilan sebelumnya. Putusan tersebut, kata dia, menjadi dasar untuk kembali menguji proses hukum yang dilakukan penyidik.

"Besok pagi di PN Jakarta Selatan akan ada praperadilan kedua yaitu soal kita menguji ketersangkaan yang hubungannya dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," ujar Roy dalam sebuah program televisi, Kamis (9/7/2026).

Roy juga menilai terdapat sejumlah persoalan dalam proses penyidikan yang sebelumnya dipersoalkan di persidangan, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan. Ia bahkan mengklaim ahli yang dihadirkan pihak kepolisian pada sidang praperadilan pertama menyebut surat penangkapan terhadap dirinya memiliki cacat formil.

Sidang praperadilan ini akan menjadi tahapan penting dalam proses hukum yang tengah berjalan. Hasil pemeriksaan majelis hakim nantinya akan menentukan apakah penetapan status tersangka terhadap Roy Suryo telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana atau sebaliknya.* (in/dh)

Rachmat Gobel meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta. Kabar duka tersebut turut mengundang belasungkawa dari berbagai kalangan, termasuk jajaran pemerintah.

Baca Juga:

• Rachmat Gobel Tutup Usia, DPR RI dan Dunia Politik Indonesia Berduka

Amran mengenang almarhum sebagai sosok negarawan, pengusaha, sekaligus sahabat yang memiliki kepedulian besar terhadap masyarakat. Menurutnya, Rachmat Gobel selalu mengedepankan semangat kolaborasi serta pengabdian untuk kemajuan bangsa.

"Beliau adalah pribadi yang baik, rendah hati, memiliki kepedulian yang besar terhadap masyarakat, serta selalu mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya," ujarnya.

Menteri Pertanian itu juga mengenang kebersamaannya dengan Rachmat Gobel saat sama-sama mengemban amanah sebagai menteri dalam Kabinet Kerja. Menurutnya, berbagai diskusi mengenai pembangunan, industri, hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Amran mengungkapkan, pertemuan terakhirnya dengan Rachmat Gobel berlangsung saat Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Juni 2026. Dalam kesempatan itu, almarhum disebut masih menunjukkan semangat besar untuk mendukung pembangunan sektor pertanian dan kemajuan daerah.

"Pertemuan kami di Gorontalo menjadi kenangan yang tidak akan saya lupakan. Beliau begitu antusias melihat kemajuan pertanian dan memiliki kecintaan yang besar terhadap tanah kelahirannya. Semangat beliau untuk membangun bangsa akan terus menjadi inspirasi bagi kita semua," tutur Amran.

Atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian, Amran turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga besar almarhum. Ia berharap Rachmat Gobel mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi duka.* (an/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik mengamankan total lima orang dalam operasi tersebut. Salah satu pihak yang ditangkap adalah Bupati Sukoharjo.

Baca Juga:

• KPK Tahan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono, Diduga Terima Gratifikasi Rp17 Miliar

Menurutnya, seluruh pihak yang diamankan dijadwalkan dibawa ke Jakarta pada Jumat pagi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Operasi di Sukoharjo menjadi bagian dari rangkaian penindakan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu telah melakukan sejumlah OTT yang menjerat berbagai pejabat negara, mulai dari kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak, kepala daerah, pejabat Bea dan Cukai, hingga aparatur lembaga peradilan.

Sepanjang tahun ini, KPK tercatat telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah, di antaranya Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, Bupati Cilacap, Bupati Tulungagung, Bupati Muara Enim, Bupati Kuantan Singingi, hingga Bupati Langkat.

Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum mengungkap perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan di Sukoharjo. Informasi mengenai konstruksi perkara, barang bukti, maupun penetapan tersangka akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.* (an/dh)

Kabar wafatnya Rachmat Gobel dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro. Menurutnya, almarhum mengembuskan napas terakhir pada pukul 03.20 WIB.

Baca Juga:

• DPR Apresiasi Langkah Polri Usut Korupsi Batu Bara, Publik Diminta Hormati Proses Hukum

Rachmat Gobel dikenal sebagai tokoh nasional yang pernah menjabat Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada periode 2014–2015 sebelum melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.

Almarhum meninggalkan istri tercinta, Retno Damayanti, serta dua orang anak, Nurfitria Sekarwillis Kusumawardhani dan Mohammad Arif Gobel. Selain itu, ia juga meninggalkan cucu-cucu dan keluarga besar yang kini tengah berduka.

Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Supomo Nomor 55A, Jakarta Selatan. Keluarga membuka kesempatan bagi kerabat, sahabat, dan masyarakat yang ingin memberikan penghormatan terakhir.

Sementara itu, prosesi pemakaman direncanakan akan dilaksanakan di Gorontalo. Pihak keluarga menyatakan informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan lokasi pemakaman akan disampaikan kemudian.

Melalui keterangan yang disampaikan, keluarga memohon doa dari seluruh masyarakat agar almarhum memperoleh ampunan, rahmat, serta tempat terbaik di sisi Allah SWT. Keluarga juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan almarhum semasa hidup serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan.* (an/dh)

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh produk kerajinan unggulan Aceh tertata dengan baik, memiliki daya tarik bagi pengunjung, serta mampu memperkenalkan kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat dari berbagai daerah yang menghadiri pameran.

Baca Juga:

• Marlina Muzakir Hadiri HKG PKK Nasional ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 di Makassar, Perkuat Sinergi Pemberdayaan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045

Marlina mengatakan, keikutsertaan Aceh pada ajang pameran nasional tersebut merupakan salah satu strategi untuk memperluas akses pasar produk kerajinan lokal sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM di tingkat nasional.

"Melalui pameran ini, kita ingin memastikan produk-produk kerajinan Aceh mendapat tempat di hati masyarakat, baik di Makassar maupun di tingkat nasional. Ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperluas jaringan pemasaran sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Aceh," ujar Marlina.

Menurutnya, promosi produk unggulan daerah melalui pameran berskala nasional juga menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Selain membuka peluang pasar yang lebih luas, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai jual produk kerajinan serta kesejahteraan para perajin di Aceh.

Pameran Kriya dan Wastra Dekranasda se-Indonesia menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan HUT Dekranas ke-46 dengan menghadirkan beragam produk kerajinan unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai sarana promosi, kolaborasi, dan pengembangan pasar bagi industri kreatif daerah.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah yang diperkirakan mengalami **udara kabur** meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Singkil, Bireuen, serta Kota Subulussalam. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 52 hingga 99 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumatera Utara Jumat 10 Juli 2026: Medan Diguyur Hujan Ringan, Sejumlah Wilayah Berawan

Adapun cuaca berawan diprakirakan mendominasi wilayah Aceh Timur, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, serta Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa.

Untuk suhu udara, Kota Banda Aceh diperkirakan berada pada kisaran 28 hingga 33 derajat Celsius. Sementara suhu terendah tercatat di Kabupaten Aceh Tengah dengan kisaran 14 hingga 25 derajat Celsius, menjadikannya salah satu wilayah paling sejuk di Aceh.

Masyarakat diimbau untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca sebelum beraktivitas, terutama bagi pengendara yang melintasi daerah pegunungan maupun kawasan yang berpotensi mengalami kabut dan udara kabur. Penggunaan lampu kendaraan pada siang hari saat jarak pandang terbatas juga disarankan guna meningkatkan keselamatan di jalan.

Secara umum, kondisi cuaca di Aceh masih cukup mendukung aktivitas masyarakat. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan apabila terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Nias, Deli Serdang, Asahan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Nias Barat, serta di Kota Medan, Kota Sibolga, dan Kota Gunungsitoli. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan relatif tinggi, yakni 59 hingga 98 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Jumat 10 Juli 2026: Jaksel dan Jaktim Capai 35 Derajat, Kepulauan Seribu Berawan

Untuk suhu udara, Kabupaten Padang Lawas diperkirakan menjadi wilayah terpanas dengan suhu maksimum mencapai 34 derajat Celsius. Sementara suhu terendah berada di Kabupaten Samosir dan Humbang Hasundutan yang berkisar 17 hingga 18 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan, terutama bagi pengendara yang melintas di wilayah yang berpotensi diguyur hujan. Penggunaan jas hujan atau perlengkapan pelindung lainnya disarankan guna menjaga keselamatan dan kenyamanan selama beraktivitas.

Selain itu, warga juga diharapkan terus memantau informasi prakiraan cuaca terbaru agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Jakarta Pusat diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celsius dan kelembapan udara 27–66 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat 10 Juli 2026: Bekasi Capai 35 Derajat, Garut dan Cirebon Berawan

Sementara itu, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu udara sekitar 28 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 72 persen.

Secara umum, kondisi cuaca di ibu kota diperkirakan cukup mendukung aktivitas masyarakat, baik di sektor perkantoran, pendidikan, maupun transportasi. Namun, warga tetap diimbau menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan, mengingat suhu udara pada siang hari diperkirakan cukup panas di sejumlah wilayah Jakarta.

Masyarakat juga disarankan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan guna mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi cuaca.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar diperkirakan menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Jumat 10 Juli 2026: Yogyakarta Didominasi Cerah Berawan, Gunungkidul Cerah Seharian

Adapun cuaca berawan diprakirakan menyelimuti Kabupaten Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, serta Kota Cirebon.

Untuk suhu udara, Kota Bekasi menjadi wilayah dengan suhu tertinggi, yakni berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celsius. Disusul Kabupaten Bekasi dengan suhu maksimum mencapai 34 derajat Celsius, sedangkan wilayah dataran tinggi seperti Garut, Bandung, dan Cianjur memiliki suhu yang lebih sejuk, berkisar antara 14 hingga 25 derajat Celsius.

Secara umum, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan masih kondusif untuk berbagai aktivitas masyarakat. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan maupun aktivitas di luar ruangan juga disarankan menjaga kondisi tubuh, terutama di wilayah yang diprakirakan mengalami suhu udara cukup tinggi pada siang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Yogyakarta diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celsius dan kelembapan udara 40–76 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Jumat 10 Juli 2026: Denpasar Cerah Berawan, Sejumlah Wilayah Berawan

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Gunungkidul diprediksi mengalami cuaca cerah sepanjang hari. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 51–79 persen.

Secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah DIY diprakirakan cukup kondusif untuk aktivitas masyarakat. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer.

Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan maupun berwisata di sejumlah destinasi di Yogyakarta dan sekitarnya, disarankan tetap memantau informasi prakiraan cuaca agar aktivitas dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Kota Denpasar diprediksi mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara 59–84 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Kamis 9 Juli Didominasi Berawan, Aceh Timur Diprakirakan Udara Kabur

Adapun wilayah Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Buleleng diprediksi berawan sepanjang hari. Suhu udara di daerah-daerah tersebut berada pada kisaran 21 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 58 hingga 99 persen.

Secara umum, kondisi cuaca di Bali masih tergolong kondusif untuk berbagai aktivitas masyarakat. Meski demikian, warga tetap disarankan membawa perlengkapan yang sesuai dengan kondisi cuaca dan terus memantau informasi terbaru apabila terjadi perubahan prakiraan.

Masyarakat, khususnya yang hendak melakukan perjalanan maupun aktivitas wisata, diharapkan selalu memperbarui informasi cuaca dari instansi terkait guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)

JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Maruli menilai setiap dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara dan berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat harus diusut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia Diduga Dipicu Korupsi Batu Bara Rp5 Triliun, Bahlil Sebelumnya Bantah Ada Kelangkaan

Menurut Maruli, proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak berhenti pada pelaku di tingkat bawah.

Penyidik, kata dia, perlu menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor intelektual, aliran dana, penerima manfaat, hingga kemungkinan adanya jaringan yang terorganisasi.

"Penindakan berdasarkan hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum maupun memperoleh perlakuan istimewa. Namun, penegakan hukum juga wajib tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, melindungi hak-hak para pihak, dan tidak membangun kesimpulan sebelum proses pembuktian selesai," tegasnya.

Maruli juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak memunculkan gesekan antarlembaga penegak hukum.

Menurut dia, pengusutan kasus tersebut justru harus menjadi momentum memperkuat koordinasi dan soliditas antar-aparat penegak hukum.

"Saya tetap mendorong soliditas antar-APH. Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta lembaga terkait lainnya harus bekerja secara sinergis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing," katanya.

Ia menilai independensi dalam penanganan perkara tidak berarti setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri.

Sebaliknya, koordinasi, pertukaran informasi, keterbukaan, dan saling menghormati kewenangan masing-masing institusi tetap harus dijaga.

"Jangan sampai muncul ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, atau kompetisi antarlembaga yang justru menghambat proses pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan soliditas antar-APH bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi harus berjalan beriringan," jelasnya.

Selain penindakan terhadap pelaku, Maruli juga mendorong agar proses hukum diarahkan pada pemulihan kerugian negara melalui pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

"Orientasi akhirnya harus melindungi kepentingan rakyat. Penyimpangan dalam sektor energi tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat berdampak terhadap keandalan pasokan listrik, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan masyarakat," ucapnya.

Maruli meminta masyarakat memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional dan independen.

Di sisi lain, ia juga berharap perkembangan penanganan perkara disampaikan secara transparan sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

"Negara harus menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang. Pengusutan secara tuntas, Presisi, independen, dan berkeadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," tutup Maruli Siahaan.* (ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara ke tahap penyidikan.

Penyidik menduga penyimpangan dalam pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) turut berkontribusi terhadap pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• 10 Personel Ditresnarkoba Polda Sumut Dikabarkan Diperiksa Propam, Diduga Terima Upeti THM

Penyidik menduga terjadi manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara yang dipasok ke sejumlah PLTU.

Selain itu, penyidik juga menduga terdapat penyimpangan dalam pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.

"Perbuatan tersebut, kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Sumatra, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek," kata Robertus Yohanes De Deo dalam keterangan pers di Bareskrim Polri.

Menurut penyidik, dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun.

Namun, nilai pasti kerugian masih menunggu hasil audit investigatif.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 16 saksi dari total 34 orang yang dijadwalkan memberikan keterangan.

Pemeriksaan terhadap saksi lainnya masih terus berlangsung.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan distribusi batu bara yang melibatkan sejumlah perusahaan.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBP dan PT BRA," ujar Totok.

Meski demikian, penyidik masih mendalami dugaan tersebut dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti.

Dalam rangka penyidikan, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Kabupaten Bogor.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah kantor perusahaan maupun rumah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan.

"Ini bagian dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim gabungan," kata Budi.

Ia menambahkan, perkara tersebut menjadi perhatian pemerintah.

"Penyidikan ini menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto terhadap dugaan kasus korupsi sehingga turut menjadi perhatian kepolisian untuk melakukan pengungkapan dan penyidikan," ujarnya.

Dari salah satu lokasi penggeledahan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, serta emas batangan.

"Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi tujuh koper. Yang pertama 74 kilogram emas batangan. Kemudian 4.767.300 USD. Kemudian 14.083.800 SGD. Kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai Rp 476 miliar," kata Totok.

Selain uang dan emas, penyidik juga menyita dokumen, telepon seluler, serta sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara.

Hingga kini kepolisian belum mengungkap identitas pemilik rumah yang digeledah karena proses penyidikan masih berlangsung.

Di tengah penyidikan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir.

"Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya kita nggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari," ujar Bobby Nasution saat meninjau PLN UP2B Sumbagut di Medan.

Bobby juga meminta PLN memperbaiki komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN bisa sampaikan ke kepala daerah (bupati/wali kota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi jangan seperti ini, terus beralasan," tegasnya.

Ia menilai pelanggan yang terdampak layak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundakhir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan layanan dan memastikan PLN terus mempercepat perbaikan jaringan transmisi yang rusak.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemadaman listrik bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara secara nasional.

"Batu bara tidak ada kelangkaan. Masalah yang disampaikan PLN itu adalah mereka kekurangan medium kalori, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori. Tapi itu kan teknis mereka (PLN). Sama maintenance masalahnya," kata Bahlil.

Ia menegaskan pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan pengoperasian sistem kelistrikan menjadi tanggung jawab PLN.

"Kami terus melakukan rapat evaluasi dan kontrol kepada PLN agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan masyarakat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Kementerian ESDM. Kami adalah regulator dan pengawas. Eksekusinya ada di PLN," pungkas Bahlil.* (tm/ad)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan tiga mantan Perdana Menteri (PM) Thailand di kantor Danantara, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.

Pertemuan itu berlangsung setelah rangkaian agenda kenegaraan Presiden pada hari yang sama.

Baca Juga:

• Jalur Lembah Anai Ditargetkan Dibuka Penuh Akhir Juli 2026, Pemulihan Konektivitas Sumatera Barat Hampir Rampung

"Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tiga mantan Perdana Menteri Thailand, yakni Thaksin Shinawatra (2001-2006), Yingluck Shinawatra (2011-2014), dan Paetongtarn Shinawatra (2024-2025)," ujar Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Kamis malam.

Menurut Teddy, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Ia menyebut hubungan persahabatan antara Prabowo dengan keluarga Shinawatra telah terjalin sejak lama.

Dalam pertemuan tersebut, Thaksin Shinawatra yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara turut memberikan sejumlah pandangan terkait penguatan ekonomi Indonesia.

"Dalam kesempatan tersebut, Thaksin Shinawatra yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara memberikan sejumlah masukan serta bertukar pikiran dengan Presiden Prabowo dan jajaran pimpinan Danantara mengenai berbagai peluang penguatan investasi, strategi pengelolaan aset, serta pengembangan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang," kata Teddy.

Pemerintah menilai komunikasi dengan para pemimpin dan tokoh dunia menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring internasional sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dan gagasan.

Menurut Teddy, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas kerja sama internasional serta memperkokoh posisi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Pertemuan itu juga dihadiri jajaran pimpinan Danantara, yakni Group CEO Rosan Roeslani, Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.

Pembahasan dalam pertemuan berfokus pada peluang investasi, strategi pengelolaan aset, serta pengembangan ekonomi nasional yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Indonesia.* (km/ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) diterpa isu dugaan pemeriksaan terhadap 10 personel Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) oleh Bidang Pengamanan Internal (Paminal) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara narkoba.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong PRSU Masuk Kalender Event Nasional, DPR RI Siap Dukung

Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, para personel tersebut diduga menerima upeti dari salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan.

"Kabarnya, kesepuluh orang ini diduga menerima upeti dari tempat hiburan malam New Zone. Sekarang semuanya sedang diperiksa," ujar sumber tersebut, Kamis (9/7).

Hingga berita ini ditulis, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari Polda Sumut.

Kepala Bidang Propam Polda Sumut, Kombes Pol Dwi Agung Setyono, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.

Panggilan telepon tidak diangkat, sementara pesan singkat yang dikirim belum mendapat balasan.

Hal serupa juga terjadi saat upaya konfirmasi dilakukan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi.

Pesan singkat yang dikirim belum direspons.

Isu tersebut mencuat setelah penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di tempat hiburan malam New Zone pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Dalam operasi yang dilakukan sekitar pukul 03.25 WIB itu, tim gabungan mengamankan 34 orang yang terdiri atas pemilik, manajer, staf, hingga pengunjung.

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dari lokasi.

Munculnya kasus tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.

Sejumlah warga mempertanyakan mengapa pengungkapan kasus dilakukan oleh tim dari Bareskrim Polri, bukan oleh jajaran Ditresnarkoba Polda Sumut.

Salah seorang warga Medan, Putra (30), mengaku kasus itu menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.

"Dari penggerebekan yang dilakukan Tim gabungan dari Bareskrim Polri itu memang sudah banyak menimbulkan pertanyaan. Kenapa tidak Polda Sumut saja yang merazia sekelas New Zone. Ehh ternyata, ada udang dibalik batu," ujarnya.

Putra berharap penanganan kasus narkoba di Sumatera Utara dapat dilakukan secara transparan.

Ia juga meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan evaluasi apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Polda Sumut yang membenarkan maupun membantah adanya pemeriksaan terhadap 10 personel Ditresnarkoba tersebut.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait.* (sp/ad)

SIPIROK - Meski melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) ternyata tidak mengurus Bukit Simagomago dengan baik.

Paling tidak ini terlihat dari kondisi toilet dan banyaknya sampah yang berserakan di kawasan objek wisata perbukitan itu.

Baca Juga:

• Bupati Tapsel Lantik 5 Pejabat Eselon II, Dorong Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik

"Tidak ada airnya, Pak. Kering sama sekali," kata salah seorang ibu yang meloncat-loncat keluar dari toilet tersebut. "Jijik kali, Pak. Parah kali ini," tambah ibu itu sambil memegang tangan anaknya.

Ibu yang lain juga tampak mual-mual sambil berlari-lari kecil keluar dari toilet tersebut. "Saya ngk jadi masuk ke toilet, Pak. Baru sampai di pintunya aja, saya udah keluar. Bau sekali. Ngk tahan baunya. Mau muntah," katanya.

Aroma bau yang menyengat memang sudah tercium beberapa meter dari pintu toilet tersebut. Tidak heran, banyak pengunjung Bukit Simagomago tidak jadi masuk ke toliet karena tidak tahan dengan aroma baunya.

SAMPAH BERSERAK
Tidak hanya toilet yang bau dan tidak menyediakan air, kawasan puncak Bukit Simagomago itu juga tampak jorok karena sampah yang berserakan.

Sampah-sampah pengunjung berserak di kawasan puncak bukit. Hal ini semakin membuat objek wisata itu menjadi tidak nyaman bagi masyarakat pengunjung.

Memang di beberapa titik, ada papan pengumuman bertuliskan "Jika Anda Bukan Orang Sembarangan, Jangan Buang Sampah Sembarangan".

Pengumuman tersebut dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Talsel. Akan tetapi, papan pengumuman itu tentu saja tidak cukup. Karena ternyata tidak ada tampak tersedia tong sampah.

" Ada pengumuman larangan buang sampah. Tapi tidak ada tong sampahnya," kata seorang pengunjung nada kecewa.

DISAYANGKAN
Sejumlah pengunjung mengaku sangat kecewa terhadap Pemkab Tapsel yang mengelola objek wisata berhawa sejuk itu.

"Sebagai pengunjung, tentu saya sebagai pengunjung sangat kecewa. Sebab, Pemkab Tapsel sendiri melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk Bukit Simagomago.

"Pemkab Tapsel kan melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk. Saya sendiri tadi disetop di pintu masuk dan diminta uang masuk sebesar Rp 25.000," kata pria mengaku bermarga Siregar.

Seharusnya, lanjutnya, dengan pengutipan retribusi itu, Pemkab Tapsel seharusnya mengelola kawasan objek wisata itu dengan baik. "Air di toilet wajib tersedia. Sampah yang berserakan bisa dikelola dengan baik," katanya.

Karena itu, pengunjung lain bermarga Harahap meminta agar Pemkab Tapsel jangan hanya seenaknya mengutip retribusi kepada masyarakat. Seharusnya, Pemkab Tapsel bertanggungjawab dengan konsisten melakukan perawatan.

"Pemkab Tapsel jangan taunya hanya mengitop uang masyarakat, tapi tidak melakukan perawatan," kata pengunjung lain bermarga Harahap.*

PADANG – Pemerintah menargetkan jalur nasional Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali dibuka penuh untuk seluruh jenis kendaraan pada akhir Juli 2026.

Target tersebut menyusul progres rehabilitasi pascabencana hidrometeorologi yang kini telah mencapai lebih dari 95 persen.

Baca Juga:

• UU Parpol Digugat ke MK, Minta Ketum Partai Tak Boleh Jadi Menteri hingga Presiden

Selama sekitar tujuh bulan terakhir, ruas jalan tersebut menjalani proses rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi.

Selama masa perbaikan, pemerintah tetap menjaga mobilitas masyarakat dengan memberlakukan pembukaan jalur secara terbatas untuk jenis kendaraan tertentu.

Kini, memasuki tahap akhir pekerjaan, konektivitas masyarakat dan distribusi logistik diharapkan segera kembali normal.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Noor Arias Syamsu, mengatakan seluruh pekerjaan fisik terus dipercepat agar target pembukaan penuh dapat terealisasi sesuai jadwal.

"Saat ini progres pekerjaan pemulihan Jalan Nasional di kawasan Lembah Anai telah mencapai lebih dari 95 persen. Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir Juli 2026 sehingga jalur ini dapat kembali dibuka untuk semua jenis kendaraan. Beberapa pekerjaan akhir yang masih dilakukan antara lain penyelesaian drainase, penguatan lereng, serta penyempurnaan fasilitas keselamatan jalan," ujar Noor Arias Syamsu.

Menurut Noor Arias, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada perbaikan badan jalan yang rusak.

Pemerintah juga memperkuat berbagai infrastruktur pendukung agar jalur tersebut lebih aman dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Penguatan lereng, perbaikan sistem drainase, serta penyempurnaan fasilitas keselamatan jalan menjadi bagian dari upaya tersebut.

"Kami tidak hanya memperbaiki badan jalan yang rusak, tetapi juga memperkuat infrastruktur penunjang agar jalur ini lebih aman dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang," katanya.

Rencana pembukaan penuh jalur Lembah Anai mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Salah seorang pengguna jalan, Rizal, menilai beroperasinya kembali jalur tersebut akan memangkas waktu tempuh sekaligus menekan biaya distribusi barang yang selama ini meningkat akibat pengalihan arus lalu lintas.

Harapan serupa disampaikan Agustin. Menurutnya, kelancaran akses melalui Lembah Anai akan menjadi dorongan penting bagi pemulihan aktivitas perdagangan, usaha kecil, hingga sektor pariwisata yang bergantung pada jalur utama tersebut.

"Banyak pelaku usaha, pedagang, hingga sektor pariwisata yang bergantung pada jalur ini. Dibukanya kembali jalan Lembah Anai untuk semua kendaraan akan memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi," kata Agustin.

Jalur Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai merupakan bagian dari Jalan Nasional Lintas Barat Sumatera.

Setiap hari, ruas jalan ini menjadi jalur utama mobilitas ribuan kendaraan yang menghubungkan Kota Padang dengan Padang Panjang, Bukittinggi, Agam, Limapuluh Kota, hingga wilayah utara Sumatera Barat.

Saat bencana hidrometeorologi melanda kawasan tersebut pada akhir 2025, sejumlah ruas jalan, jembatan, dan lereng mengalami kerusakan sehingga akses sempat terputus.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) kemudian melakukan rehabilitasi secara bertahap sambil tetap menjaga akses masyarakat melalui pengaturan lalu lintas terbatas.

Dengan progres rehabilitasi yang hampir selesai, pembukaan penuh jalur Lembah Anai diharapkan dapat memperlancar kembali arus transportasi, mempercepat distribusi logistik, serta mendorong pemulihan ekonomi dan pariwisata di Sumatera Barat.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI yang mendorong agar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk ke dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata.

Dukungan itu disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke penyelenggaraan PRSU ke-50 di Medan, Kamis, 9 Juli 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Petani Makin Makmur: Mampu Beli Mobil, Motor hingga Berangkat Umrah

Menurut dia, PRSU bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan potensi sumber daya manusia (SDM), budaya, dan ekonomi kreatif Sumatera Utara.

"Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia, dan perekonomian," ujar Bobby.

Ia berharap PRSU dapat menjadi bagian dari kalender event nasional sehingga promosi budaya Sumatera Utara semakin luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bobby Nasution juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara agar mengesampingkan ego sektoral dalam mendukung penyelenggaraan PRSU.

Menurut dia, masih ada daerah yang telah memiliki paviliun, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan potensi masing-masing.

"Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," katanya.

Menurut Bobby, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau gubernur, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara.

Apabila masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya dan pariwisata.

Usai pertemuan, Bobby Nasution bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten/kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deliserdang.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai PRSU yang kini memasuki usia emas ke-50 tahun perlu terus ditransformasikan menjadi ajang yang lebih profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah," ujarnya.

Menurut Evita, PRSU telah berkembang menjadi etalase budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara serta partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.

Ia mendorong agar PRSU memiliki grand design pengembangan lima hingga sepuluh tahun ke depan sehingga berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli, hingga investor dari dalam maupun luar negeri.

Evita juga mengusulkan kehadiran paviliun khusus pariwisata serta membuka peluang partisipasi UMKM dari luar daerah.

Menurutnya, Komisi VII DPR RI siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU dapat masuk dalam kalender event nasional dan memperoleh dukungan pemerintah pusat.

"Ke depan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri," katanya.

Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Very Indrawan, mengatakan penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun ini diikuti 33 paviliun kabupaten/kota dan satu paviliun negara sahabat.

Seluruh kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui skema kemitraan.

"Sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal," ujarnya.

Very menambahkan, pihaknya terus melakukan transformasi penyelenggaraan PRSU dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat, mulai dari harga tiket masuk, kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga aspek kenyamanan pengunjung.

Hingga hari keenam penyelenggaraan, jumlah pengunjung tercatat mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp511 juta.

Capaian itu dinilai menunjukkan perputaran ekonomi yang positif dan diyakini akan terus meningkat hingga penutupan PRSU.

Ia berharap Komisi VII DPR RI terus memberikan dukungan terhadap pengembangan PRSU agar semakin profesional melalui berbagai inovasi dan penguatan ekosistem pameran, budaya, serta ekonomi kreatif di Sumatera Utara.

Kunjungan tersebut juga diikuti anggota Komisi VII DPR RI, di antaranya Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief.* (ad)

KARAWANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari berbagai daerah, semakin banyak petani yang mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Bahlil Pastikan Harga BBM B50 untuk Nelayan dan Petani Tetap Rp6.800 per Liter, Disubsidi Dana BPDP

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan bahan bakar biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

"Saya dapat laporan dari berbagai provinsi bahwa petani-petani kita sekarang meningkat pembelian motor, pembelian mobil meningkat puluhan persen, ya kan? Ada petani-petani sekarang umrahnya juga meningkat, ya kan?" ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa menjadi tanda bahwa kondisi pendapatan petani mulai membaik.

Ia bahkan menyebut adanya peningkatan tradisi masyarakat dalam menggelar acara besar.

"Kemarin potong kerbau, potong sapinya juga meningkat," sambungnya.

Presiden menilai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan gaya hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya, sehingga masyarakat harus ikut merasakan manfaat dari kekayaan tersebut.

"Dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa rakyat kita harus miskin. Kita negara yang kaya, rakyat kita juga harus menikmati kekayaan itu, saudara-saudara," jelas Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa program biodiesel B50 dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian petani.

Ia berharap penggunaan bahan bakar berbasis kelapa sawit tersebut mampu memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi hari ini tonggak bersejarah. Petani kita juga akan terus meningkatkan penghasilannya. Kita akan berhasil bila petani-petani kita hidupnya lebih baik," imbuhnya.

Program biodiesel B50 merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya, dengan peningkatan campuran bahan bakar berbasis minyak sawit.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi ketergantungan energi impor sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor perkebunan.* (km/ad)

JAKARTA – Dua mahasiswa hukum mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka meminta agar ketua umum partai politik tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Bahlil Pastikan Harga BBM B50 untuk Nelayan dan Petani Tetap Rp6.800 per Liter, Disubsidi Dana BPDP

Keduanya menilai aturan terkait rangkap jabatan pimpinan partai politik perlu diperjelas untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam sistem pemerintahan.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Kamis (9/7/2026), Pemohon II Muhammad Rizki membacakan petitum yang meminta agar ketua umum partai politik dilarang menduduki sejumlah jabatan publik.

"Ketua umum partai politik dilarang merangkap jabatan sebagai presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, kepala lembaga pemerintah, nonpemerintah, kepala daerah, wakil kepala daerah, komisaris BUMN, dan komisaris BUMD," ujar Muhammad Rizki.

Para pemohon berpendapat, belum adanya aturan yang secara tegas melarang ketua umum partai politik merangkap jabatan publik dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Menurut mereka, jabatan ketua umum partai politik memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan partai, sementara jabatan publik memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan.

"Ini memang berangkat dari beban moril kami sebagai mahasiswa hukum untuk mencegah adanya praktik abuse of power tersebut," ucap Adi Haryanto.

Mereka juga menilai rangkap jabatan dapat mengurangi kesempatan warga negara lain untuk memperoleh peluang yang sama dalam menduduki jabatan pemerintahan.

Dalam permohonannya, Adi dan Muhammad Rizki menggunakan dasar pengujian berupa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang mengatur prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Mereka meminta MK menyatakan Pasal 2 ayat (1b) UU Parpol bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan bagi ketua umum partai politik untuk merangkap jabatan publik.

Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memberikan sejumlah catatan terhadap permohonan yang diajukan.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mempertanyakan alasan pemohon yang hanya membatasi larangan rangkap jabatan kepada ketua umum partai politik.

Menurutnya, partai politik memiliki struktur organisasi yang luas dengan berbagai posisi strategis yang juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Hakim juga mempertanyakan alasan pemohon apabila fungsi partai politik sendiri merupakan salah satu jalur rekrutmen warga negara untuk menduduki jabatan publik.

Para pemohon kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas permohonan sebelum masuk ke tahap persidangan berikutnya.

Perbaikan permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat pada Rabu, 22 Juli 2026.

Gugatan ini menjadi salah satu upaya warga negara untuk menguji kembali aturan mengenai hubungan antara kepemimpinan partai politik dan jabatan pemerintahan, terutama terkait potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara.* (km/ad)