Penghargaan tersebut diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga:

• Kejar Swasembada Pangan! Pemprov Sumut Siapkan 9.624 Hektare Lahan Bawang Putih di 9 Wilayah

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya Pemkab Asahan dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Surya yang mewakili Gubernur Sumatera Utara menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, penghargaan yang diterima badan publik seharusnya tidak hanya menjadi pencapaian administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

"Tujuan utama kita bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat. Keterbukaan informasi adalah cara kita membangun kepercayaan publik," tegas Surya.

Dia juga mengucapkan selamat kepada seluruh badan publik yang meraih predikat Informatif. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya badan publik di Sumut dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik.

Penilaian KI Award dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diselenggarakan setiap tahun. Proses tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari kebijakan dan regulasi layanan informasi hingga ketersediaan informasi publik.

Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam evaluasi tersebut.

Penilaian dilakukan untuk melihat penerapan prinsip transparansi oleh badan publik secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan mempertahankan predikat Informatif selama lima tahun berturut-turut menjadi motivasi bagi Pemkab Asahan untuk terus memperkuat tata kelola informasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya tersebut mencakup peningkatan transparansi, perluasan akses masyarakat terhadap informasi publik, serta pengelolaan layanan informasi yang profesional dan berkelanjutan.

Pemkab Asahan berharap keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Capaian KI Award 2026 ini juga menjadi dorongan bagi Pemkab Asahan untuk terus mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, sejalan dengan visi Asahan Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.* (dh)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah menghargai penyampaian aspirasi melalui aksi tersebut. Dia menyebut persoalan krisis iklim dan dampaknya terhadap biaya hidup masyarakat juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Sehari Pasca-2 Tahun Pimpin RI, Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri di Istana Besok Sore

Syahganda menambahkan, pemerintah terus memperkuat upaya penanganan krisis iklim, termasuk melalui penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

Menurutnya, pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan. Dalam keterangannya, Syahganda menyebut perusakan lingkungan sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius.

Penanganan krisis iklim menjadi salah satu perhatian pemerintah, terutama terkait kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak pada lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Syahganda mengatakan pemerintah terus menggalakkan penanggulangan karhutla dan memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan yang merusak lingkungan.

Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat mengenai dampak krisis iklim, termasuk tekanan terhadap biaya hidup di tengah dinamika ekonomi global.

"Karena itu, kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden," kata Syahganda.

Selain kebijakan lingkungan, pemerintah mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Syahganda menyebut pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.

Paket tersebut mencakup bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik hingga akhir 2026.

Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton untuk membantu menahan gejolak harga pangan.

"Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan," ujar Syahganda.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Namun, pelaksanaan dan dampak setiap kebijakan tetap perlu dilihat berdasarkan realisasi program serta perkembangan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah Buka Ruang Dialog dengan Greenpeace

Di tengah aksi tersebut, pemerintah menyatakan terbuka untuk berdialog dengan Greenpeace dan berbagai pihak lainnya. Pemerintah berharap organisasi lingkungan itu dapat menyampaikan data, masukan, dan rekomendasi kepada kementerian terkait.

Syahganda mengatakan masukan dari masyarakat sipil dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pemerintah, termasuk dalam penanganan krisis iklim dan perlindungan lingkungan.

"Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan," ujarnya.

Pemerintah berharap komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat dapat membantu memperkuat penanganan persoalan lingkungan sekaligus memastikan aspirasi publik tetap mendapat ruang.

Aksi Greenpeace di Bundaran HI menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mengenai isu lingkungan. Sementara itu, pemerintah menyatakan akan terus melanjutkan upaya penanggulangan karhutla, penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan, serta kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.* (mt/dh)

Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan, perbedaan tingkat ketidakhadiran antara siswa penerima dan nonpenerima MBG terlihat cukup besar, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau desil satu.

Baca Juga:

• Sehari Pasca-2 Tahun Pimpin RI, Prabowo Kumpulkan Seluruh Menteri di Istana Besok Sore

Menurut Firman, temuan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program MBG. Riset itu diharapkan dapat membantu pemerintah memahami manfaat program sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.

Selain tingkat kehadiran, riset DEN juga menyoroti hubungan antara kualitas makanan yang disajikan dan semangat belajar siswa.

Firman menyebut sekitar 95 persen siswa menunjukkan semangat belajar ketika menu MBG yang diterima memiliki rasa yang enak. Sebaliknya, semangat belajar disebut lebih rendah ketika kualitas makanan kurang baik.

"Jika kualitas jelek, semangat belajarnya sangat rendah. Kami rekomendasikan agar perlu diperhatikan kualitas menu, karena korelasi rasa lapar dan semangat belajar," kata Firman.

Temuan tersebut menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan dalam pelaksanaan MBG. Program ini tidak hanya perlu memperhatikan distribusi makanan kepada siswa, tetapi juga mutu menu agar makanan yang disediakan dapat diterima dan dikonsumsi dengan baik oleh penerima manfaat.

DEN merekomendasikan agar kualitas menu menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi program. Dengan demikian, pelaksanaan MBG diharapkan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan siswa.

Riset mengenai program MBG tersebut dilakukan DEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga terkait lainnya.

Dalam pelaksanaannya, tim menyusun modul khusus dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Penelitian tersebut telah dimulai sejak September 2025.

Riset ini menjadi salah satu upaya untuk mengukur dampak program MBG berdasarkan data sosial dan ekonomi masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.

Meski demikian, informasi yang disampaikan dalam paparan tersebut belum merinci jumlah sampel, metode pengukuran kehadiran siswa, maupun rincian perhitungan angka 95 persen. Karena itu, angka dan temuan riset perlu dibaca sesuai cakupan serta metodologi penelitian yang digunakan.

Di sisi lain, DEN menemukan distribusi program MBG masih cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan.

Firman menilai pemerintah perlu menetapkan daerah prioritas agar penyaluran MBG dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata dan tepat sasaran.

"Perlu ada prioritas di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan)," ucapnya.

Pemerataan distribusi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar siswa di wilayah dengan keterbatasan akses tidak tertinggal dalam menerima manfaat program.

DEN berharap hasil riset tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas menu, memperluas jangkauan distribusi, serta meningkatkan ketepatan sasaran program MBG.

Melalui evaluasi berbasis data, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi kebutuhan para siswa di berbagai wilayah Indonesia.* (mt/dh)

Rocky menyampaikan gagasan itu di tengah kritik mahasiswa dari sejumlah kampus terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Menurutnya, suara kritis mahasiswa tidak cukup hanya didengar, tetapi perlu mendapat ruang untuk diperdebatkan bersama para pengambil kebijakan.

Baca Juga:

• Mengenal Arti Simbol Tiga Jari yang Digunakan Massa Aksi dalam Demonstrasi Dua Tahun Prabowo-Gibran

Dia menginginkan forum tersebut menjadi tempat bagi mahasiswa dan menteri untuk menguji argumen, dasar pemikiran, serta pertimbangan di balik kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Rocky juga menyatakan kesiapannya berkomunikasi dengan pemimpin redaksi media televisi nasional agar forum debat itu dapat difasilitasi dan disiarkan kepada masyarakat.

"Saya akan negosiasi dengan pimred, dengan Pak Karni Ilyas, sebagai pemimpin acara ini," ujarnya.

Rocky Ingin Semua Menteri Berdebat dengan Mahasiswa

Rocky menegaskan, forum Kabinet Watch dirancang sebagai ruang adu gagasan antara mahasiswa dan para pejabat pemerintah. Dia ingin para menteri bersedia menjelaskan kebijakan yang mereka buat sekaligus menghadapi pertanyaan kritis dari kalangan akademisi muda.

"Saya ingin tekan mereka berdua, supaya ada forum bersama mahasiswa di kabinet. Namanya apa? Kabinet Watch," terangnya.

Dia juga mengusulkan agar seluruh menteri bersedia terlibat dalam forum tersebut. Menurut Rocky, perdebatan terbuka diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya disampaikan melalui penjelasan birokratis, tetapi juga diuji melalui argumentasi dan pertukaran gagasan.

"Pasang semua menteri itu, berdebat dengan kalian. Itu dasarnya tu," ucap Rocky.

Melalui gagasan tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki kesempatan untuk mempertanyakan dasar kebijakan secara langsung kepada pejabat yang bertanggung jawab. Di sisi lain, para menteri dapat menjelaskan alasan dan pertimbangan di balik keputusan pemerintah.

Ingin Diskusi Politik Berbasis Argumen

Rocky mengatakan, salah satu tujuan Kabinet Watch adalah mendorong diskusi politik yang bertumpu pada metodologi dan argumentasi, bukan semata-mata sentimen atau adu opini di ruang publik.

Dia menilai perdebatan intelektual dapat membantu masyarakat memahami persoalan kebijakan secara lebih mendalam. Forum terbuka juga diharapkan menjadi sarana untuk menguji gagasan sebelum berkembang menjadi perdebatan emosional di media sosial.

"Supaya ada discourse yang basisnya metodologi. Supaya ada argumen yang diproduksi," ungkapnya.

Rocky berharap diskusi antara mahasiswa dan pemerintah dapat mengurangi kecenderungan perdebatan politik yang hanya berputar pada dukungan atau penolakan terhadap pihak tertentu.

"Jangan sampai hidup kita itu, dari sentimen ke sentimen. Karena itu saya ingin bertengkar dengan saudara-saudara," tuturnya.

Rocky Tegaskan Tetap Membawa Sikap Akademisi

Meski kini menjadi anggota Wantimpres, Rocky menegaskan dirinya tetap ingin mempertahankan cara berpikir kritis yang selama ini dibawanya sebagai akademisi.

Dia mengajak mahasiswa terus menjaga nalar kritis dan menggunakan ruang diskusi untuk menguji kebijakan pemerintah. Menurutnya, pertukaran pendapat yang tajam dapat menghasilkan pemikiran yang kemudian dibawa ke ruang publik.

"Saya tetap akademisi. Saya anggap kalian mahasiswa. Maka saya ajak bertengkar, supaya pikiran itu dihasilkan dari pertengkaran, dan hasil pertengkaran itu bisa dibawa ke ruang publik," pungkasnya.

Gagasan Kabinet Watch tersebut masih berupa usulan Rocky Gerung. Belum ada keterangan dalam sumber yang tersedia mengenai persetujuan pemerintah, jadwal pelaksanaan, ataupun mekanisme resmi forum debat antara menteri dan mahasiswa itu.* (fj/dh)

Laporan tersebut dilayangkan karena para pelapor menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka mempersoalkan belum dihadirkannya Jokowi sebagai pihak pelapor sekaligus saksi korban serta belum diperlihatkannya ijazah yang menjadi objek perkara secara transparan di persidangan.

Baca Juga:

• Eksepsi Ditolak, Refly Harun Tantang Jaksa Bawa Ijazah Asli Jokowi: Jangan-jangan Memang Tak Ada!

"Dalam kasus-kasus lain, jika pelapor tidak hadir, biasanya perkara tersebut bisa gugur demi hukum. Contohnya sudah ada pada kasus-kasus sebelumnya. Namun, dalam persidangan ini, saksi korban yang namanya berada di urutan pertama tidak pernah hadir, dan barang bukti ijazah aslinya pun tidak pernah diperlihatkan secara transparan di persidangan," ujar Roy.

Roy bersama tim advokasi meminta KY memeriksa dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim yang menangani perkara tersebut. Mereka berharap lembaga pengawas peradilan itu menindaklanjuti laporan secara profesional dan independen.

Perwakilan purnawirawan TNI, Laksamana (Purn) Muriono, turut mengkritik jalannya persidangan. Dia menilai proses hukum terhadap sejumlah aktivis dan akademisi yang terlibat dalam polemik ijazah Jokowi perlu mendapat perhatian, terutama terkait pemenuhan hak para terdakwa dalam proses peradilan.

"Kami melihat penegakan hukum saat ini seperti sebuah dagelan politik dengan bungkus penegakan hukum. Bagaimana mungkin orang yang dituduh mencemarkan nama baik diadili, sementara pihak yang melaporkan sekaligus pihak yang kepentingannya dipersoalkan tidak pernah sekalipun hadir di pengadilan untuk menunjukkan bukti yang sah," kata Muriono.

Menurut kelompok pelapor, kehadiran pihak yang melaporkan serta pemeriksaan bukti yang dipersoalkan diperlukan untuk mendalami perkara. Mereka juga menilai majelis hakim perlu memberikan ruang yang memadai bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menguji bukti dalam persidangan.

Namun, penilaian mengenai ketidakhadiran Jokowi dan belum diperlihatkannya ijazah tersebut merupakan keberatan yang disampaikan pihak pelapor. Dugaan pelanggaran etik oleh majelis hakim masih perlu diperiksa melalui mekanisme yang berlaku di KY.

Selain mempersoalkan kehadiran Jokowi dan bukti ijazah, kelompok pelapor menilai jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur perlu diawasi agar tetap sesuai dengan hukum acara pidana.

Mereka meminta KY menelaah dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim dalam penanganan perkara tersebut. Pengawasan itu diharapkan dapat memastikan proses peradilan berjalan secara objektif serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Perwakilan tim hukum menyatakan pelaporan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengawasan terhadap proses peradilan, bukan sekadar menyampaikan keberatan terhadap pihak tertentu.

"Kami meminta Komisi Yudisial untuk menjalankan kewenangannya secara profesional dan independen. Perjuangan menegakkan hukum ini bukan soal siapa yang didukung, tetapi apakah proses peradilannya sudah adil dan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara di depan hukum," ujar salah satu perwakilan tim hukum.

Komisi Yudisial telah menerima berkas pengaduan tersebut untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan itu selanjutnya menjadi dasar bagi KY untuk menelaah pengaduan berdasarkan kewenangannya. Hingga laporan ini disusun, belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan KY ataupun keputusan yang menyatakan majelis hakim terbukti melakukan pelanggaran etik.* (fj/dh)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan rencana sidang kabinet tersebut. Dia menyampaikan agenda itu saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga:

• Rapor 2 Tahun HAM Era Prabowo, DPR Sebut Hak Rakyat Menang Hingga Ruang Kritik Tetap Terbuka

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga mengonfirmasi jadwal tersebut. Dia menyebut sidang kabinet akan berlangsung pada Rabu sore.

"Besok sidang paripurna. Paripurna. Jam 3-an," kata Brian kepada awak media.

Sidang Kabinet Paripurna dijadwalkan berlangsung sehari setelah dua tahun pelantikan Prabowo sebagai presiden. Prabowo dilantik bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

Sidang kabinet menjadi forum bagi Presiden dan jajaran menteri untuk membahas berbagai agenda pemerintahan. Namun, berdasarkan keterangan yang tersedia, belum ada penjelasan terperinci mengenai topik atau agenda khusus yang akan dibahas dalam sidang pada Rabu besok.

Jadwal tersebut telah dikonfirmasi oleh Airlangga Hartarto dan Brian Yuliarto saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/10/2026).* (oz/dh)

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Petugas gabungan juga dikerahkan untuk menangani insiden dan memastikan keselamatan orang-orang yang berada di kapal.

Baca Juga:

• Detik-detik KMP Batumandi Terbakar di Perairan Merak, Seluruh Penumpang dan ABK Selamat

Sebelumnya, Maruli menyebut proses evakuasi masih berlangsung. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Banten diterjunkan ke lokasi untuk membantu penyelamatan.

Namun, dalam perkembangan berikutnya, ASDP dan Basarnas memastikan seluruh penumpang serta awak KMP Batumandi telah dievakuasi. Penanganan insiden masih berlanjut, terutama untuk memastikan kondisi kapal dan menyelidiki penyebab kebakaran.

KMP Batumandi terbakar saat sedang dalam proses olah gerak untuk bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak. Kapal sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sekitar pukul 14.52 WIB.

Berdasarkan keterangan ASDP, petugas di darat melihat percikan api di bagian buritan atau belakang kapal sekitar pukul 16.15 WIB. Api muncul di dek atas yang digunakan untuk mengangkut kendaraan kecil.

Kebakaran terjadi di sekitar Pulau Merak Besar, dekat Pelabuhan Merak, Cilegon. Asap pekat terlihat membubung dari kapal dan terekam dalam sejumlah video yang beredar.

Saat kejadian, beberapa penumpang terlihat bergerak menuju anjungan hingga geladak kapal untuk menyelamatkan diri sambil menunggu bantuan petugas.

Proses penyelamatan melibatkan petugas dari unsur pelabuhan, Basarnas, kepolisian, dan BPBD. Sejumlah armada digunakan untuk memindahkan penumpang dari kapal yang terbakar.

Basarnas Banten menyatakan seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara itu, ASDP memastikan awak kapal juga telah dievakuasi.

Petugas selanjutnya melanjutkan penanganan insiden dan melakukan pendataan terkait kejadian tersebut.

Hingga laporan ini disusun, penyebab pasti kebakaran KMP Batumandi belum diumumkan. Polda Banten masih melakukan penyelidikan, sementara ASDP berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan instansi terkait.

Informasi mengenai jumlah pasti orang di kapal serta perkembangan penanganan lebih lanjut masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.

Polisi dan instansi terkait terus mendalami insiden tersebut untuk memastikan penyebab kebakaran dan mengevaluasi kejadian yang berlangsung di perairan dekat Pelabuhan Merak.* (oz/dh)

Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Maret 2026, total kekayaan Gibran tercatat meningkat dari sebelumnya Rp 27.519.975.620 atau sekitar Rp 27,5 miliar.

Baca Juga:

• Mengenal Arti Simbol Tiga Jari yang Digunakan Massa Aksi dalam Demonstrasi Dua Tahun Prabowo-Gibran

Gibran dilantik menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Perubahan nilai kekayaan dalam LHKPN menjadi salah satu informasi publik yang dapat digunakan untuk mencermati komposisi aset pejabat negara.

Tanah dan Bangunan Jadi Aset Terbesar Gibran

Berdasarkan laporan LHKPN periode 2025, tanah dan bangunan menjadi komponen terbesar dalam kekayaan Gibran. Total nilai aset properti yang dilaporkan mencapai Rp 17,44 miliar.

Gibran tercatat memiliki tujuh aset tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Surakarta atau Solo serta Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seluruh aset properti tersebut dicatat sebagai hasil sendiri.

Nilai tanah dan bangunan dalam laporan terbaru itu tidak berubah dibandingkan periode sebelumnya.

Dengan demikian, kenaikan total kekayaan Gibran tidak berasal dari perubahan nilai yang dilaporkan pada kategori properti. Perubahan tersebut justru terlihat pada sejumlah komponen kekayaan lainnya.

Namun, untuk mengetahui secara pasti penyebab kenaikan total kekayaan, diperlukan informasi lebih terperinci mengenai perubahan pada masing-masing aset dan kewajiban.

Ini Rincian Harta Kekayaan Gibran dalam LHKPN 2025

Dalam laporan periode 2025, Gibran mencantumkan beberapa kategori aset dengan nilai keseluruhan Rp 27,9 miliar. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 17.440.000.000

- Surat berharga: Rp 5.552.000.000

- Kas dan setara kas: Rp 4.357.154.176

- Harta bergerak lainnya: Rp 280.000.000

- Alat transportasi dan mesin: Rp 286.500.000

Jika dijumlahkan, seluruh komponen tersebut mencapai Rp 27.915.654.176, sesuai dengan total kekayaan yang dilaporkan.

Setelah properti, surat berharga menjadi komponen dengan nilai terbesar kedua, yakni Rp 5,552 miliar. Sementara itu, kas dan setara kas yang mencapai Rp 4,357 miliar juga menjadi salah satu bagian penting dalam komposisi kekayaan Gibran.

Gibran Laporkan 7 Kendaraan

Selain aset properti, surat berharga, dan kas, Gibran melaporkan kepemilikan tujuh kendaraan dengan nilai gabungan Rp 286,5 juta.

Kendaraan yang tercantum dalam laporan tersebut terdiri atas tiga sepeda motor dan empat mobil, yakni:

- Honda Scoopy tahun 2015.

- Honda CB-125 tahun 1974.

- Royal Enfield tahun 2017.

- Toyota Avanza tahun 2016.

-Toyota Avanza tahun 2012.

- Isuzu Panther tahun 2012.

- Daihatsu Grand Max tahun 2015.

Nilai kendaraan tersebut merupakan nilai yang dicantumkan dalam laporan LHKPN, bukan perkiraan harga jual kendaraan saat ini.

Jika dibandingkan dengan aset properti yang mencapai Rp 17,44 miliar, nilai gabungan kendaraan tersebut menjadi bagian yang jauh lebih kecil dari total kekayaan Gibran.

Kekayaan Gibran Naik Meski Nilai Kendaraan Turun

Dibandingkan laporan sebelumnya, total kekayaan Gibran meningkat sekitar Rp 395,7 juta. Namun, perubahan tersebut tidak terjadi secara merata pada setiap kategori aset.

Nilai tanah dan bangunan tetap tercatat Rp 17,44 miliar. Sebaliknya, nilai kendaraan yang dilaporkan turun dari sekitar Rp 312 juta menjadi Rp 286,5 juta.

Sementara itu, kas dan setara kas pada laporan periode 2025 tercatat mencapai Rp 4.357.154.176 atau sekitar Rp 4,36 miliar.

Perubahan pada sejumlah komponen tersebut membuat total kekayaan Gibran tetap meningkat dibandingkan laporan sebelumnya.

Meski demikian, perubahan nilai kekayaan dalam LHKPN tidak dengan sendirinya menjelaskan sumber penambahan atau pengurangan setiap aset. Untuk mengetahui penyebab secara terperinci, diperlukan penjelasan tambahan atau data pendukung dari laporan yang bersangkutan.* (dw/dh)

Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah negeri dan swasta.

Baca Juga:

• Imbas Kantor Kumuh Bak Gudang! Lurah Dwikora Medan Terancam Sanksi Sedang & Evaluasi Jabatan

Kebijakan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 400.3/005/X/2026 tertanggal 16 Oktober 2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran di Provinsi Sumatera Utara. Disdikbud Medan juga mempertimbangkan perkembangan kualitas udara yang dinilai semakin membaik.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh kepala sekolah diminta memastikan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka berlangsung tertib dan lancar.

Pihak sekolah juga diminta mengikuti protokol kesehatan yang berlaku serta memperhatikan kondisi lingkungan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Sebelumnya, pelaksanaan PJJ diberlakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk menyikapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebijakan PJJ untuk sekolah di Sumut sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 16-21 Oktober 2026. Dengan adanya kebijakan terbaru dari Disdikbud Medan, siswa PAUD hingga SMP di Kota Medan dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran langsung di sekolah mulai Rabu.

Perbaikan kualitas udara menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengembalikan kegiatan belajar mengajar ke sekolah.

Berdasarkan pemantauan pada Selasa (20/10/2026) melalui laman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara di sejumlah titik pemantauan Kota Medan berada pada kategori baik hingga sedang.

Data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (AQMS) di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan Johor, menunjukkan nilai ISPU 61 pada pukul 11.00 WIB atau masuk kategori sedang.

Sementara itu, pemantauan di kawasan Jalan Pinang Baris, Medan Sunggal, mencatat nilai ISPU 65 yang juga termasuk kategori sedang.

Adapun stasiun AQMS di Rusunawa, Jalan Kayu Putih, Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, mencatat nilai ISPU 19 atau masuk kategori baik.

Data tersebut menunjukkan kondisi kualitas udara berbeda di setiap titik pemantauan, meskipun secara umum sejumlah wilayah telah berada pada kategori baik hingga sedang.

Dengan penghentian PJJ dan penerapan kembali PTM mulai 21 Oktober 2026, kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri maupun swasta di Medan kembali berlangsung secara langsung. Masyarakat tetap diimbau memantau perkembangan kualitas udara dan mengikuti arahan resmi apabila kondisi lingkungan kembali memburuk.* (ds/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan bahwa kasus tersebut telah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut. Polisi masih mendalami perkara untuk mengungkap peran masing-masing pihak.

Baca Juga:

• Isi Hati Istri Korban Pertikaian di Deli Serdang: Harapkan Keadilan Usai Suami Meninggal Dunia

Ferry menegaskan, ketiga orang yang diamankan tersebut belum berstatus tersangka.

"Saat ini statusnya masih sebagai saksi," ucapnya.

Meski telah mengamankan tiga orang, polisi masih memburu pelaku utama yang diduga menjadi otak penembakan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Menurut Ferry, terduga pelaku utama masih dalam pencarian petugas. Polisi juga terus mendalami rangkaian kejadian untuk mengungkap peran pihak-pihak yang terlibat.

"Iya, untuk pelaku utamanya, yang saat ini dianggap sebagai otak pelaku, masih dalam pencarian petugas," ujarnya.

Polisi belum mengungkap secara terperinci identitas ketiga orang yang diamankan maupun peran mereka dalam peristiwa tersebut.

Sebelumnya, seorang pria berinisial DN dilaporkan tewas setelah diduga ditembak di dalam mobil di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (18/10/2026) malam.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan, berdasarkan informasi awal, penembakan terjadi di dalam mobil yang ditumpangi korban. Pelaku kemudian melarikan diri.

"Informasinya, itu penembakan di dalam mobil antara sesama ormas (satu ormas)," kata Ferry saat dikonfirmasi pada Senin (19/10/2026).

Ferry membenarkan adanya satu korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Namun, polisi masih menyelidiki kronologi lengkap dan motif penembakan.

"Satu orang meninggal dunia," ujarnya.

"Jadi, motifnya masih kita dalami," pungkas Ferry.

Kasus penembakan tersebut juga menjadi perhatian setelah sebuah video yang memperlihatkan anggota keluarga korban berteriak di rumah sakit beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, pria yang mengaku sebagai keluarga korban mengungkapkan kemarahan dan meminta polisi segera menangkap pelaku. Dia juga menyebut ada tiga orang yang terkena tembakan, dengan satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Namun, keterangan dalam video tersebut perlu dibedakan dari informasi yang telah dikonfirmasi kepolisian. Hingga keterangan terakhir yang tersedia, Polda Sumut mengonfirmasi satu orang meninggal dunia dan masih mendalami keseluruhan peristiwa.

Saat ini, penyidik Ditreskrimum Polda Sumut masih memeriksa para saksi, mengungkap motif penembakan, serta memburu orang yang diduga menjadi otak pelaku.* (ds/dh)

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan hasil pemantauan satelit pada pukul 10.00 WIB menunjukkan tidak ada sebaran asap yang terdeteksi di Sumut.

Baca Juga:

• Kejar Swasembada Pangan! Pemprov Sumut Siapkan 9.624 Hektare Lahan Bawang Putih di 9 Wilayah

Berdasarkan analisis angin permukaan, angin saat itu bertiup dari arah timur-tenggara menuju barat laut-utara.

Selain tidak mendeteksi sebaran asap, BBMKG Wilayah I Medan juga melaporkan tidak terdapat titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara hingga pukul 12.00 WIB pada Selasa.

Tidak terdeteksinya titik panas tersebut menjadi salah satu informasi yang dipantau dalam melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumut.

Meski demikian, hasil pemantauan tersebut merujuk pada waktu pengamatan yang tercantum dalam laporan BMKG dan tidak berarti risiko kebakaran sepenuhnya hilang.

BMKG juga memantau kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 20 Oktober 2026. Hasil pengamatan menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori baik hingga sedang.

Sementara itu, pengamatan pada pukul 12.00 WIB di Stasiun Meteorologi Kualanamu, Stasiun Meteorologi Aek Godang, dan Stasiun Meteorologi Silangit mencatat jarak pandang berkisar antara 6-10 kilometer.

Data tersebut menjadi gambaran kondisi atmosfer dan jarak pandang di sekitar lokasi pengamatan pada waktu tersebut.

BMKG mengimbau masyarakat tetap memperhatikan kondisi kualitas udara saat beraktivitas, terutama apabila terjadi penurunan kualitas udara atau muncul kembali kabut asap.

Masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai juga dianjurkan untuk membantu mengurangi paparan partikel asap.

BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan cuaca dari sumber resmi, terutama selama upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian di Sumatera.* (ds/dh)

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, permohonan PK diajukan pada 3 Agustus 2026. Berkas permohonan tersebut tercatat dikirim pada Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Bersaksi di Sidang Kuota Haji Yaqut, Khalid Basalamah Akui Serahkan Ratusan Ribu Dolar AS ke KPK

Putusan kasasi terhadap Alexander dijatuhkan Mahkamah Agung pada Kamis (21/5/2026) melalui perkara nomor 2657 K/PID.SUS/2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menolak permohonan kasasi yang diajukan Alexander. Sementara itu, permohonan kasasi dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut dipimpin Jupriyadi, dengan hakim anggota Ainal Mardhiah dan Arizon Mega Jaya.

Dalam putusan kasasi, Alexander dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Apabila denda tidak dibayar, hukuman tersebut diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Selain itu, Alexander diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 856.801.945.550 atau sekitar Rp 856,8 miliar.

Putusan juga mengatur bahwa apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, kewajiban uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Meski putusan kasasi telah dijatuhkan sejak Mei 2026, Alexander belum dieksekusi atau ditahan oleh kejaksaan berdasarkan keterangan yang tersedia. Pihak kejaksaan sebelumnya menyebut Alexander sedang sakit dan menjalani perawatan di Medan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi mengatakan, berdasarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Langkat, Alexander masih berada di Medan dalam kondisi sakit.

"Info dari Kejari Langkat Akuang masih di Medan dan dalam keadaan sakit," ujar Rizaldi saat dikonfirmasi detikSumut, Selasa (29/9/2026).

Rizaldi menambahkan, pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru dari jaksa eksekutor di Kejari Langkat.

Sebelumnya, Kejari Langkat juga telah mengirimkan surat panggilan pertama kepada Alexander. Namun, panggilan tersebut disebut tidak dipenuhi karena alasan sakit.

Kejati Sumut turut meneruskan permohonan pencekalan Alexander kepada Kejaksaan Agung melalui jalur berjenjang. Langkah tersebut diajukan untuk mencegah kemungkinan Alexander melarikan diri ke luar negeri.

Meski demikian, Kejati Sumut sebelumnya membantah kabar bahwa Alexander telah melarikan diri dan menyatakan bahwa yang bersangkutan masih berada di Medan.

Perkara ini berkaitan dengan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Berdasarkan informasi dalam SIPP PN Medan, Alexander disebut menguasai 60 bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan luas keseluruhan 105,982 hektare. Lahan tersebut berada di Desa Tapak Kuda dan Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Alexander disebut menguasai lahan tersebut sendiri maupun bersama Imran, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tapak Kuda.

Dalam perkara yang sama, Imran sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh Pengadilan Negeri Medan. Namun, Pengadilan Tinggi Medan mengubah putusan tersebut menjadi dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Permohonan kasasi Imran kemudian ditolak sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan tetap berlaku.

Berdasarkan uraian perkara, Alexander dan Imran dinyatakan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan suaka alam atau hutan suaka margasatwa menjadi perkebunan sawit.

Perbuatan tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2007 hingga 2022. Luas kawasan yang dialihfungsikan tercatat mencapai 105,982 hektare atau 1.059.852 meter persegi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Utara pada 2022 serta keterangan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada (UGM), kerugian keuangan negara dan perekonomian negara akibat perambahan kawasan suaka margasatwa tersebut mencapai sekitar Rp 856,8 miliar.

Perhitungan tersebut disebut belum mencakup kerugian dari hasil penebangan kayu ketika kawasan hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Pengajuan PK oleh Alexander kini tercatat dalam SIPP PN Medan. Sementara itu, pelaksanaan putusan kasasi dan perkembangan permohonan PK menjadi bagian penting yang perlu dipantau dalam kelanjutan perkara ini.* (ds/dh)

Pesan tersebut mengemuka dalam kunjungan pastoral Uskup bagi umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri melalui OCI, Ignatius Kardinal Suharyo, ke Balikpapan dan kawasan IKN, Kalimantan Timur, pada 20-22 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Bertemu Jemaat Gereja Hati Kudus di Banda Aceh, Kapolda Ruddi Setiawan Ajak Masyarakat Perkuat Kerukunan dan Keamanan Bersama

Dia menegaskan, kehadiran Gereja bukan sekadar agenda kelembagaan atau kegiatan seremonial. Gereja memiliki panggilan untuk mendampingi umat, memperkuat persaudaraan, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah pembangunan nasional.

"Gereja dipanggil bukan hanya untuk melihat perubahan, tetapi hadir di dalam perubahan itu. Di mana manusia berada dan mengabdikan dirinya, di situ Gereja harus hadir untuk mendampingi, menyapa dan meneguhkan," ujar Romo Yos.

Pada hari pertama kunjungan, Kardinal Suharyo bersama rombongan mendatangi kawasan IKN untuk melihat perkembangan pembangunan pusat pemerintahan baru Indonesia. Rombongan disambut Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono beserta jajaran staf Otorita IKN.

Romo Yos memandang IKN sebagai bagian dari perjalanan bangsa menuju masa depan. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, di balik pembangunan gedung, jalan, dan fasilitas pemerintahan terdapat kehidupan manusia yang perlu diperhatikan, termasuk keluarga dan masyarakat yang harus beradaptasi dengan perubahan kawasan.

"IKN adalah ruang baru bagi bangsa Indonesia. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya berbicara tentang gedung, jalan dan infrastruktur. Di balik semua itu ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan dan ada harapan. Semua itu harus mendapat tempat," katanya.

Pesan tersebut menekankan bahwa pembangunan perlu berjalan seiring dengan upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap martabat setiap orang.

Selain aspek kemanusiaan, Romo Yos menyoroti pentingnya menjaga lingkungan dalam pembangunan IKN. Dalam perspektif iman Katolik, alam merupakan rumah bersama yang perlu dirawat dan dijaga keberlanjutannya.

Karena itu, pembangunan infrastruktur modern perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kehidupan masyarakat, dan kelestarian alam.

"Kemajuan harus tetap manusiawi. Kita ingin melihat pembangunan yang membawa kesejahteraan, tetapi sekaligus menjaga lingkungan, menghormati martabat manusia dan memperkuat persaudaraan. Di situlah iman memberikan arah bagi pengabdian," tutur Romo Yos.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan hasil fisik yang terlihat, tetapi juga dengan nilai dan tanggung jawab sosial yang menyertainya.

Kunjungan Kardinal Suharyo juga merupakan bagian dari pelayanan pastoral bagi umat Katolik yang mengabdikan diri di lingkungan TNI dan Polri melalui OCI.

Pelayanan tersebut diarahkan untuk mendampingi umat dalam menjalankan dua tanggung jawab sekaligus, yakni sebagai pribadi beriman dan sebagai warga negara yang mengabdi kepada bangsa.

Romo Yos menilai kehidupan iman harus berjalan seiring dengan profesionalitas, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab terhadap keluarga, serta kepedulian kepada sesama.

"Iman tidak membuat kita menjauh dari tanggung jawab kebangsaan. Justru iman harus membuat kita semakin bertanggung jawab, semakin jujur, semakin adil dan semakin siap melayani bangsa dan sesama," tegasnya.

Dalam konteks pembangunan IKN, pesan tersebut dinilai relevan karena tumbuhnya pusat pemerintahan baru turut menghadirkan dinamika sosial, mobilitas masyarakat, dan perubahan dalam lingkungan kelembagaan negara.

Romo Yos menegaskan Gereja tidak mengambil alih peran pemerintah ataupun institusi negara. Kehadirannya berfokus pada pelayanan rohani, penguatan persaudaraan, dan pendampingan nilai-nilai kemanusiaan.

"Gereja tidak mengambil alih peran negara. Gereja hadir sebagai sahabat perjalanan manusia. Kita mendampingi umat agar dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya, mereka tetap memiliki hati nurani, integritas dan kepedulian terhadap sesama," ujarnya.

Kunjungan pastoral yang dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (22/10/2026) juga menjadi kesempatan mempererat komunikasi antara Gereja, unsur TNI-Polri, dan berbagai pihak di Kalimantan Timur.

Kardinal Suharyo didampingi Romo Yos Bintoro serta sejumlah tokoh dan purnawirawan TNI-Polri. Rombongan turut disambut Uskup Samarinda Mgr. Yustinus Tarmono Harjosusanto, M.S.F., bersama jajaran Keuskupan Samarinda dan perwakilan unsur kepolisian serta TNI.

Bagi Gereja, pembangunan IKN menjadi salah satu ruang untuk menghadirkan pelayanan pastoral yang dekat dengan kehidupan nyata. Perhatian tidak hanya diberikan kepada perkembangan kawasan, tetapi juga kepada mereka yang bekerja, mengabdi, membangun keluarga, dan menjalani kehidupan di dalamnya.

Romo Yos menegaskan bahwa kemajuan fisik perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

"Kota bisa dibangun dengan beton dan baja. Tetapi kehidupan bersama yang bermartabat tidak bisa dibangun hanya dengan itu. Dibutuhkan persaudaraan, keadilan, kepedulian dan tanggung jawab terhadap ciptaan," katanya.

Melalui kunjungan tersebut, Gereja menyampaikan pesan bahwa pembangunan masa depan Indonesia perlu menempatkan manusia dan kelestarian alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya menghasilkan kota modern, tetapi juga diharapkan mendukung kehidupan bersama yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.* (dh)

Kebakaran terjadi ketika kapal sedang dalam proses olah gerak untuk bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak. Asap hitam pekat terlihat membubung dari bagian belakang kapal atau buritan.

Baca Juga:

• Gaji PNS Bakal Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih pada 2026? Ini Penjelasan Pemerintah

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kemudian mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak KMP Batumandi telah berhasil dievakuasi pada pukul 17.05 WIB. Penanganan insiden masih dilakukan bersama petugas pelabuhan, Basarnas, dan kepolisian.

Kapal tersebut sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sekitar pukul 14.52 WIB menuju Pelabuhan Merak.

Berdasarkan keterangan ASDP, petugas di darat melihat percikan api di bagian buritan kapal sekitar pukul 16.15 WIB. Api diketahui muncul di dek atas yang digunakan untuk mengangkut kendaraan kecil.

Saat kejadian, kapal berada di perairan sekitar Pulau Merak Besar dan sedang menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak.

Kebakaran tersebut kemudian ditangani petugas gabungan. Proses penyelamatan dilakukan dengan memindahkan penumpang dari kapal yang terbakar menggunakan sarana evakuasi di laut.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Hutapea sebelumnya membenarkan adanya kebakaran KMP Batumandi di perairan Selat Sunda, tepatnya di sekitar Pulau Merak Kecil, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

"Saat ini masih dilakukan evakuasi oleh Tim BPBD dan Ditpolairud Polda Banten. Untuk Jumlah Korban dan penyebab kebakaran akan dilaporkan kembali," kata Maruli dalam keterangan awalnya.

Sementara itu, ASDP menyatakan penyebab pasti kebakaran belum diketahui dan masih menunggu pemeriksaan pihak berwenang. Perusahaan juga berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan serta instansi terkait untuk mendukung penanganan insiden.

Hingga informasi terbaru yang tersedia, seluruh penumpang dan awak kapal telah dievakuasi. Penyebab kebakaran serta hasil pemeriksaan lebih lanjut masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.* (d/dh)

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan, pengembangan bawang putih perlu diiringi peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas petani, serta kepastian pasar bagi hasil panen.

Baca Juga:

• Antar Pemko Medan Raih Kategori Informatif Tertinggi, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane Sabet KI Sumut Award

"Dari total potensi pengembangan seluas 9.624 hektare tersebut, tersebar di Kabupaten Samosir seluas 5.001 hektare, Karo 2.995 hektare, Humbanghasundutan 411 hektare, Simalungun 384 hektare, Dairi 288 hektare, Toba 234 hektare, Tapanuli Utara 198 hektare, Deliserdang 73 hektare, dan Mandailing Natal 40 hektare," jelas Surya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov Sumut, Kabupaten Samosir memiliki potensi pengembangan lahan bawang putih terluas, yakni 5.001 hektare. Berikutnya Kabupaten Karo dengan 2.995 hektare.

Sementara itu, potensi lahan di tujuh kabupaten lainnya terdiri atas:

- Humbang Hasundutan: 411 hektare
- Simalungun: 384 hektare
- Dairi: 288 hektare
- Toba: 234 hektare
- Tapanuli Utara: 198 hektare
- Deli Serdang: 73 hektare
- Mandailing Natal: 40 hektare

Sebaran tersebut mencerminkan potensi pengembangan bawang putih di sejumlah wilayah Sumut. Pemanfaatannya diharapkan dapat memperluas produksi lokal dan membuka peluang peningkatan pendapatan petani.

Surya menegaskan, pengembangan lahan harus diikuti ketersediaan benih bermutu agar budidaya menghasilkan produksi sesuai target.

Selain benih, kepastian pasar dan keberadaan pembeli atau *offtaker* juga perlu diperhatikan. Kapasitas penangkar benih dan kelompok tani dinilai harus diperkuat agar kegiatan budidaya dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Maka dari itu produktivitas harus kita dorong untuk mencapai target 20 ton per hektare panen basah," ucapnya.

Pemprov Sumut, lanjut Surya, akan terus mendorong dan mengawal pengembangan bawang putih agar peningkatan produksi berjalan seiring dengan kepastian pemasaran.

Dengan adanya kepastian pasar, petani diharapkan dapat menjalankan usaha secara lebih terencana dan memperoleh harga yang menguntungkan.

Surya berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Menurutnya, kerja sama diperlukan agar pengembangan bawang putih dapat berjalan terarah dan memberikan manfaat bagi petani.

"Untuk itu saya berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kabupaten, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Sehingga pengembangan bawang putih di Sumut dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi petani," harapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufiq Ratule menyebut Sumut menjadi bagian dari alokasi kawasan strategis pengembangan hortikultura nasional untuk mendukung swasembada bawang putih.

Menurutnya, kondisi agroklimat dan potensi wilayah Sumut menjadi modal untuk mengembangkan komoditas tersebut sebagai sumber produksi lokal.

"Pengembangan bawang putih untuk memperkuat ketersediaan dan produksi lokal. Sumut menjadi sentra pengembangan bawang putih guna mendukung swasembada pangan nasional," jelasnya.

Pengembangan bawang putih di Sumut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga memperkuat ketersediaan pasokan dalam negeri. Keberhasilan program ini akan bergantung pada pemanfaatan potensi lahan, kualitas benih, produktivitas, dan kepastian pasar bagi petani.* (tm/dh)

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfostan) Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, mengatakan laporan disampaikan pada Senin. Dia berharap pihak Komdigi menindaklanjuti laporan tersebut sesuai kewenangannya.

Baca Juga:

• Gerebek Jermal 12, Polrestabes Medan Bakar 2 Markas Barang Haram dan Diciduk 3 Orang

Berawal dari Video Bupati di Acara Job Fair

Salah satu unggahan yang menjadi sorotan berupa potongan video yang menarasikan Bupati Asri Ludin Tambunan mengolok-olok pencari kerja saat menghadiri kegiatan Job Fair.

Dalam video tersebut, Bupati disebut sempat bertanya kepada para pencari kerja yang sedang mengantre mengenai siapa yang ingin bekerja dengan gaji Rp 10 juta per bulan. Potongan video itu kemudian beredar di media sosial dan memicu berbagai komentar warganet.

Menanggapi polemik tersebut, Pemkab Deli Serdang membuat video klarifikasi melalui Diskominfostan bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

Disnaker juga memanggil kembali pihak perusahaan yang sebelumnya menawarkan pekerjaan dengan gaji Rp 10 juta per bulan untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

Sandra mengatakan, klarifikasi dilakukan agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai konteks pernyataan Bupati yang beredar dalam potongan video.

Pemkab Nilai Konten Perlu Diklarifikasi

Sandra menilai sejumlah unggahan akun Badan Perwakilan Netizen 2 mengambil konten dari pihak lain, bukan sepenuhnya dibuat sendiri oleh akun tersebut. Karena itu, dia mendorong pemilik konten asli yang merasa dirugikan untuk mempertimbangkan langkah pelaporan sesuai ketentuan hukum.

Dia juga menyebut unggahan mengenai Bupati Deli Serdang masih berlanjut meskipun pemerintah kabupaten telah membuat klarifikasi.

"Kalau kita dari Pemkab kalau sudah modelan begitu (terus menyerang), itu bukan orang yang harus kita tanggapi. Netizen kan gak bodoh-bodoh banget. Netizen juga kan harus bijak," ujar Sandra.

Dia menilai masyarakat perlu mencermati konteks sebuah video sebelum menarik kesimpulan dari potongan konten yang beredar di media sosial.

Menurut Sandra, setelah video klarifikasi disampaikan, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai peristiwa tersebut.

"Nyatanya setelah kita sampaikan konten kemarin (buat video klarifikasi) nyatanya (orang lain paham) bukan begitu sebenarnya," katanya.

Sandra juga menyampaikan kecurigaan bahwa akun tersebut memiliki tujuan tertentu karena dinilai masih mengunggah konten yang menyudutkan Bupati meskipun klarifikasi telah dibuat. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan Sandra dan belum dapat dipastikan tanpa keterangan serta bukti dari pihak terkait.

Pemkab Tunggu Tindak Lanjut Komdigi

Pemkab Deli Serdang menyatakan telah menempuh jalur administrasi dengan melaporkan akun tersebut kepada Komdigi. Pemerintah kabupaten berharap laporan itu ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Polemik ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memeriksa konteks video dan informasi yang beredar di media sosial sebelum membagikan atau menyimpulkan suatu peristiwa.

Hingga berdasarkan keterangan yang tersedia, belum ada penjelasan dari pengelola akun Badan Perwakilan Netizen 2 mengenai laporan Pemkab Deli Serdang maupun tudingan yang disampaikan Sandra. Karena itu, penilaian terkait isi unggahan dan dugaan pelanggaran perlu tetap dibedakan dari keputusan resmi pihak berwenang.* (tm/dh)

Aksi tersebut digelar bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Massa yang tergabung dalam Komite Sadar atau Seruan Kedaulatan Rakyat mengangkat tiga jari sebagai simbol protes terhadap pemerintah.

Baca Juga:

• Akhiri Polemik Ijazah Gibran, Prabowo Didesak Turun Tangan Minta DPR Revisi UU Pemilu

"Tiga jari ini adalah lambang kemarahan kita dan kekecewaan kita, lambang perlawanan masyarakat atas pemimpin yang gagal!" seru Hafidz.

Simbol tiga jari bukan sekadar gerakan tangan. Gestur ini memiliki sejarah dalam budaya populer dan kemudian digunakan oleh sejumlah gerakan pro-demokrasi di berbagai negara untuk menyampaikan solidaritas serta perlawanan terhadap kekuasaan yang dinilai otoriter.

Berawal dari Film The Hunger Games

Three-finger salute dikenal luas melalui waralaba film The Hunger Games, yang menggambarkan kehidupan masyarakat di bawah pemerintahan otoriter bernama Capitol.

Dalam cerita tersebut, masyarakat di berbagai distrik menghadapi ketimpangan dan tekanan dari penguasa. Acungan tiga jari awalnya menjadi gestur penghormatan, sebelum berkembang sebagai simbol solidaritas dan perlawanan.

Simbol dari budaya populer itu kemudian diadopsi oleh gerakan sosial di sejumlah negara. Gestur yang sederhana membuat pesan dapat disampaikan tanpa harus menggunakan slogan panjang.

Meski demikian, penggunaan simbol yang sama tidak selalu berarti setiap gerakan memiliki tuntutan politik yang identik. Maknanya tetap bergantung pada konteks aksi dan pesan yang disampaikan penggunanya.

Digunakan dalam Gerakan Pro-Demokrasi Thailand

Penggunaan three-finger salute dalam demonstrasi politik semakin dikenal setelah kudeta militer di Thailand pada Mei 2014.

Mengutip The Guardian, simbol tersebut digunakan oleh para pengunjuk rasa untuk menyatakan penolakan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Gestur itu kemudian menyebar dalam berbagai aksi protes di Thailand.

Aktivis pro-demokrasi Thailand, Sirawith Seritiwati, menjelaskan bahwa simbol tersebut mudah dipahami sebagai representasi kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas.

Pesan antiautoriter dalam The Hunger Games juga dinilai memiliki kedekatan dengan pengalaman para pemuda yang menentang pemerintahan militer.

Simbol tiga jari kembali terlihat dalam gelombang demonstrasi pro-demokrasi Thailand pada 2020, ketika mahasiswa dan kelompok muda menyuarakan tuntutan perubahan politik.

Jadi Simbol Perlawanan di Myanmar dan Hong Kong

Penggunaan tiga jari kemudian meluas ke negara lain, termasuk Myanmar dan Hong Kong, meskipun konteks politik di setiap wilayah berbeda.

Myanmar

Di Myanmar, three-finger salute digunakan dalam gerakan menentang kudeta militer pada Februari 2021. Para pengunjuk rasa mengangkat tiga jari sebagai tanda penolakan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan sebagai bentuk solidaritas dengan gerakan pro-demokrasi.

Hong Kong

Simbol tersebut juga dikaitkan dengan gerakan pro-demokrasi di Hong Kong, termasuk demonstrasi pada 2019. Berbagai simbol budaya populer digunakan untuk menyampaikan aspirasi politik, memperkuat identitas bersama, dan menunjukkan solidaritas antarpengunjuk rasa.

Pemimpin pro-demokrasi Hong Kong, Nathan Law, menggambarkan simbol-simbol semacam itu sebagai bahasa yang dapat dipahami lintas kelompok dan negara.

Penggunaan simbol serupa di berbagai wilayah menunjukkan bagaimana budaya populer dapat menjadi sarana komunikasi dalam gerakan sosial. Foto, video, poster, dan unggahan media sosial juga membantu penyebaran simbol kepada masyarakat yang berada di luar lokasi demonstrasi.

Makna Tiga Jari dalam Demo di Jakarta

Dalam demonstrasi di Tugu Tani pada Selasa (20/10/2026), makna tiga jari dijelaskan secara langsung oleh Hafidz Hernanda sebagai lambang kemarahan, kekecewaan, dan perlawanan terhadap pemerintah.

BEM UI juga mengaitkan gestur tersebut dengan gerakan pemuda, budaya populer, dan aktivisme digital melalui penjelasan di akun Instagram resminya, @bemui_official. Simbol tiga jari ditempatkan sebagai sarana menyampaikan kritik serta membangun solidaritas di antara peserta aksi.

Gestur tersebut juga dikaitkan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.

Namun, three-finger salute tidak mempunyai satu makna politik yang berlaku universal. Di berbagai negara, pesan yang dibawa simbol itu menyesuaikan situasi politik, tujuan gerakan, serta penjelasan dari kelompok yang menggunakannya.

Karena itu, dalam konteks demonstrasi di Jakarta, makna simbol tiga jari perlu dipahami berdasarkan orasi peserta aksi dan tuntutan yang mereka sampaikan, bukan semata-mata dari sejarah penggunaannya di negara lain.* (k/dh)

Tim pendamping aktivis Greenpeace dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alif Fauzi, mengatakan lima orang yang diperbolehkan pulang merupakan tim penyelamat atau rescue dan awak pers.

Baca Juga:

• Rupiah ditutup menguat 54 poin menjadi Rp 17.992 per dolar AS

Sementara itu, enam aktivis lainnya masih menunggu tindak lanjut penanganan perkara oleh penyidik.

"Enam (orang) masih menunggu tindak lanjut dari Korwas Penyidik Reskrimsus dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)," lanjut Alif.

Sebelumnya, aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes dengan membentangkan spanduk berukuran besar di Monumen Patung Selamat Datang, Bundaran HI. Spanduk dibentangkan dari bagian atas patung hingga ke area bawah.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penanganan bencana alam dan kebakaran hutan yang dinilai belum memadai. Para aktivis juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mereka nilai belum serius menghadapi krisis iklim.

Salah satu spanduk berlatar kuning bertuliskan, "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?"

Spanduk lainnya memuat pesan, "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup".

Melalui aksi tersebut, Greenpeace menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak krisis iklim yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan organisasinya berupaya menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat akibat krisis iklim. Dia mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran lebih memperhatikan dampak krisis tersebut terhadap kehidupan warga.

"Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi," kata Jeanny dalam siaran persnya, Selasa.

Jeanny juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang masih berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurut dia, kabut asap berkepanjangan dapat memengaruhi kesehatan masyarakat sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi sehari-hari.

"Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari," sambungnya.

Greenpeace menilai penanganan krisis iklim perlu menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Hingga berita ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia, enam aktivis masih menunggu tindak lanjut proses penanganan di Polda Metro Jaya. Belum terdapat keterangan terperinci dalam bahan sumber mengenai status hukum maupun dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada masing-masing aktivis.* (k/dh)

Fernando menilai polemik ijazah Gibran tidak terlepas dari kepentingan politik yang, menurut dia, dibungkus dengan isu konstitusi dan penegakan keadilan. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Selasa (20/10/2026).

Baca Juga:

• Rapor 2 Tahun HAM Era Prabowo, DPR Sebut Hak Rakyat Menang Hingga Ruang Kritik Tetap Terbuka

Dia menduga pihak-pihak yang terus mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran memiliki tujuan politik untuk menggoyahkan posisi wakil presiden.

"Saya melihat tujuan mereka mempersoalkan ijazah Gibran semata hanya karena nafsu kelompoknya yang ingin segera berkuasa," lanjutnya.

Menurut Fernando, persoalan tersebut berpotensi terus berlanjut apabila tidak ada langkah yang dianggap mampu memberikan kepastian hukum. Karena itu, dia meminta Prabowo mengambil langkah untuk mendorong penyelesaian polemik tersebut melalui pembaruan regulasi.

Fernando berharap Prabowo meminta partai-partai politik dalam koalisi pemerintah menugaskan anggota DPR untuk segera membahas revisi UU Pemilu.

Salah satu hal yang disorot ialah ketentuan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk bagi kandidat yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Menurut Fernando, aturan tersebut perlu diperjelas agar tidak kembali menjadi sumber polemik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dia juga mengusulkan adanya ketentuan yang menegaskan bahwa tahapan pemilu tidak dapat terus dipersoalkan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.

"Agar persoalan Gibran tidak semakin melebar ke mana-mana, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan dan mengambil langkah-langkah taktis sehingga semuanya bisa selesai," ujar Fernando.

Dia menilai kepastian aturan diperlukan untuk mengurangi potensi polarisasi politik dan menjaga agar polemik pemilu tidak terus berlarut-larut.

Fernando pun berharap perubahan regulasi dapat memberikan batasan yang lebih jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu setelah seluruh tahapan berakhir.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Mahkamah menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

MK turut menilai persoalan itu tidak tepat lagi diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilihan presiden karena Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Putusan tersebut menjadi bagian dari latar belakang polemik yang kembali disoroti Fernando. Dia berpandangan bahwa perubahan UU Pemilu dapat menjadi salah satu langkah untuk memperjelas kepastian aturan mengenai persyaratan calon dan penyelesaian sengketa pemilu.

Meski demikian, usulan revisi tersebut merupakan pandangan Fernando. Perubahan UU Pemilu tetap memerlukan pembahasan dan proses legislasi sesuai ketentuan yang berlaku.* (ozdh)

Sugiat mengatakan, penguatan dan penegakan HAM menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo melalui Asta Cita. Menurut dia, sejumlah langkah pemerintah dan jajaran kabinet menunjukkan upaya untuk memperjuangkan hak masyarakat.

Baca Juga:

• Bersaksi di Sidang Kuota Haji Yaqut, Khalid Basalamah Akui Serahkan Ratusan Ribu Dolar AS ke KPK

Salah satu persoalan yang disorot Sugiat adalah sengketa lahan di kawasan Danau Toba yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Dia menilai penanganan persoalan tersebut menjadi salah satu contoh upaya pemerintah dalam memperjuangkan hak masyarakat.

"Jadi memang kita apa ya mengapresiasi dari pemerintahan Pak Prabowo ini sudah mulai paradigmanya adalah bagaimana memenangkan hak rakyat dalam konteks penegakan HAM," ujarnya.

Meski menilai terdapat capaian, Sugiat turut menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Dalam kasus tersebut, dia mendorong agar para pelaku diproses melalui mekanisme peradilan koneksitas. Apabila mekanisme itu tidak digunakan, Sugiat menilai perkara tersebut dapat ditangani melalui peradilan umum.

Dorongan tersebut berkaitan dengan pentingnya memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian bagi korban.

Kasus yang menimpa Andrie Yunus menjadi salah satu persoalan HAM yang disoroti Sugiat di tengah evaluasi penegakan HAM selama dua tahun pemerintahan Prabowo.

Sugiat juga menilai masyarakat masih mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Namun, dia menekankan bahwa penyampaian kritik tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

"Tapi kalau dalam konteks kebebasan berekspresi, saya pikir memang di 2 tahun pemerintahan ini masih ya pemerintahan Pak Prabowo memberi ruang selebar-lebarnya untuk siapa pun untuk katakanlah menyampaikan kritikannya, menyampaikan masukannya selama misalnya tidak tidak melanggar hukum ya," ujar Sugiat.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penilaiannya terhadap kondisi kebebasan berekspresi pada masa pemerintahan Prabowo.

Namun, penilaian mengenai kondisi HAM tidak hanya datang dari kalangan politik. Amnesty International Indonesia, dalam laporan yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, memberikan penilaian berbeda terhadap dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Organisasi tersebut menyoroti sejumlah persoalan, antara lain penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan perlindungan ruang sipil.

Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap penegakan HAM mencakup berbagai aspek, mulai dari penyelesaian sengketa masyarakat, penanganan kasus kekerasan, hingga perlindungan kebebasan berekspresi.* (in/dh)