JAKARTA — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai solusi untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan utang negara.

Usulan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Terkait Tudingan Pendanaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Kuasa Hukum: Itu Semua Olahan AI!

"Kita harus mempertimbangkan untuk mengurangi defisit dan utang dengan cara mengurangi subsidi. Mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," ujar JK, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara.

JK menekankan bahwa kenaikan harga BBM akibat ketegangan di Timur Tengah telah memberikan dampak global.

Banyak negara yang mulai menyesuaikan harga energi mereka untuk menghindari krisis energi domestik.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih terhambat oleh kebijakan subsidi yang kian membengkak, menyebabkan defisit anggaran semakin besar.

"Kalau pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga saat harga dunia melambung, maka utang pemerintah akan semakin besar. Kenaikan utang lebih berbahaya dalam jangka panjang karena dampaknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ungkap JK.

Meskipun demikian, JK mengakui bahwa kenaikan harga BBM mungkin akan menimbulkan protes dari masyarakat, terutama di awal penerapannya.

Namun, ia percaya bahwa jika kebijakan tersebut dijelaskan dengan baik, masyarakat akan dapat menerima perubahan tersebut.

JK memberikan contoh kebijakan penyesuaian harga BBM pada tahun 2005 dan 2014, di mana meskipun ada penyesuaian harga yang cukup signifikan, masyarakat tetap dapat menerima keputusan tersebut karena penjelasan yang transparan dan terbuka dari pemerintah.

"Ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun, kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, mereka akan menerima. Tahun 2005, 2014 tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal artinya terpaksa bagi kita," jelas JK.

JK juga memberikan contoh bahwa kenaikan harga BBM dapat mengurangi konsumsi energi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada penghematan energi nasional.

"Jika harga naik, orang akan mengurangi pemakaian BBM. Itu lebih efektif daripada kebijakan lainnya yang hanya mengandalkan WFH," imbuhnya.

Sebagai contoh, JK menyinggung kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) yang diterapkan pemerintah selama pandemi.

Meskipun WFH berkontribusi pada penghematan BBM, JK menganggapnya memiliki efek samping yang signifikan terhadap produktivitas ekonomi.

"WFH memang menghemat BBM, tapi efeknya adalah produktivitas menurun. Layanan publik terganggu, dan sektor bisnis terhambat. Itu biaya yang besar bagi negara," ujar JK.

Menurut JK, solusi yang lebih efektif adalah menaikkan harga BBM, yang secara alami akan menekan konsumsi energi dan mendorong masyarakat untuk lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar.

"Seperti yang kita lakukan di tahun 2005 dan 2006, cara paling efektif adalah menaikkan harga BBM. Dengan begitu, konsumsi BBM akan berkurang dengan sendirinya," tambah JK.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini, meskipun dapat menimbulkan ketidaknyamanan di awal, pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kestabilan ekonomi Indonesia.

Usulan Jusuf Kalla mengenai kenaikan harga BBM menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan anggaran negara.

Meskipun terdapat potensi protes, penjelasan yang transparan kepada publik dan langkah-langkah yang tepat dalam mengurangi subsidi dapat membantu negara menghindari krisis ekonomi yang lebih besar di masa depan.*

(tm/ad)

JAKARTA – Isu dugaan pendanaan dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mencuat setelah beredarnya video yang mengaitkan nama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dengan isu tersebut.

Menanggapi tudingan itu, Jusuf Kalla dengan tegas menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, ke aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Tak Terima Tudingan Rismon Sianipar, Jusuf Kalla Siap Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik Soal Isu Ijazah Palsu Jokowi

"Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah mengenal Rismon secara pribadi," kata JK, yang juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun yang terkait dengan kasus tersebut.

Rencananya, laporan akan diajukan ke Bareskrim Polri pada hari Senin (6/4/2026), melalui kuasa hukumnya.

Jusuf Kalla menyatakan bahwa laporan tersebut bertujuan untuk "mencari kebenaran" dan membuktikan bahwa tuduhan terhadap dirinya adalah tidak berdasar.

Abdul Haji Talaohu, kuasa hukum Jusuf Kalla, mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk mendukung laporan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa proses pelaporan masih dalam tahap finalisasi mengenai lokasi pelaporan, yang bisa saja diajukan ke Bareskrim Polri atau Polda Metro Jaya.

"Langkah melaporkan Rismon Sianipar ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan yang telah dia sampaikan, karena ini menyangkut nama baik klien kami," jelas Abdul.

Menanggapi tuduhan tersebut, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, membantah bahwa kliennya pernah menyebut nama Jusuf Kalla.

Ia menjelaskan bahwa video yang beredar luas di media sosial bukanlah pernyataan asli dari Rismon, melainkan hasil manipulasi menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).

"Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK," ujar Jahmada. Menurutnya, AI digunakan untuk memanipulasi konten sehingga tampak seperti pernyataan yang autentik, padahal sebenarnya tidak.

Di sisi lain, proses restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar kepada Polda Metro Jaya masih berlangsung.

Rismon, yang juga tersangka dalam kasus ini, telah melakukan pertemuan dengan Jokowi di Solo untuk menyampaikan permohonan maaf terkait tindakannya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyebutkan bahwa pihaknya akan bertindak sebagai fasilitator dalam penyelesaian melalui mekanisme RJ ini.

"Kami telah menerima permohonan tersebut dan akan memfasilitasi proses penyelesaian secara adil," kata Kombes Iman.

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi telah melibatkan beberapa tokoh dengan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka

Tersangka dalam kasus ini dibagi dalam dua klaster: klaster pertama melibatkan tokoh-tokoh seperti Eggi Sudjana dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa.

Beberapa tersangka telah mengajukan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice, di antaranya Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, yang status tersangkanya telah dicabut.

Kasus ijazah palsu Jokowi masih terus bergulir, dengan berbagai pihak terlibat dan berbagai klaim yang saling bertentangan.

Masyarakat pun menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai proses hukum ini dan bagaimana langkah-langkah hukum akan diambil oleh pihak-pihak terkait.*

(tm/ad)

JAKARTA – Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, kini menghadapi masalah hukum setelah dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan dirinya.

Sebelumnya, Rismon yang berstatus tersangka dalam kasus penyebaran informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dilaporkan oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang merasa dirugikan oleh pernyataan Rismon.

Baca Juga:

• Di Atas Bahu Jalan, di Bawah Bayang-Bayang Pembiaran: Jejak Usaha Potong Ayam di Talawi

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di kediamannya pada Minggu (5/4/2026), JK mengungkapkan bahwa ia tidak hanya membantah tuduhan tersebut, tetapi juga mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai Rismon.

"Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apa pun, ketemu tidak pernah," tegas Jusuf Kalla.

Rismon, yang telah meminta maaf kepada Jokowi dan meralat hasil temuan penelitiannya sebelumnya, kini terancam dengan pelaporan oleh Jusuf Kalla.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyatakan bahwa pelaporan ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan tuduhan yang dianggap sebagai fitnah.

Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa laporan ini akan segera dilayangkan, dengan kemungkinan untuk mengajukan pelaporan ke pihak Bareskrim atau Polda Metro Jaya, tergantung pada perkembangan selanjutnya.

Tak hanya menghadapi masalah dengan JK, Rismon Sianipar juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberi pesan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk mengusut aktor yang berada di balik penyebaran isu ijazah palsu Jokowi.

Dalam wawancara dengan Andi Azwan, Rismon menekankan bahwa penyelidikan tidak hanya harus mencakup dirinya, tetapi juga pihak-pihak yang memberikan dukungan dana untuk kasus tersebut.

"Saya sudah jelaskan kepada penyidik, kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya. Selesaikan aktor otak di belakangnya," ujar Rismon.

Rismon Sianipar, yang dikenal sebagai ahli digital forensik, telah menjadi tokoh kontroversial terkait dengan penelitiannya mengenai ijazah Jokowi.

Namun, sedikit yang tahu bahwa ia juga seorang penulis buku dan programmer.

Mengungkapkan penghasilan yang didapatkan melalui royalti dari penjualan buku di platform Amazon, Rismon menyatakan bahwa itu adalah sumber penghasilannya selama ini.

"Buku saya kan di Amazon banyak, itu hasilnya untuk hidup saya," jelasnya dalam sebuah kesempatan.

Dikenal luas setelah penelitiannya mengenai ijazah Jokowi, Rismon juga mengaku sering bepergian untuk menggali informasi terkait permasalahan tersebut, termasuk melakukan riset di lokasi-lokasi penting yang pernah dikunjungi Jokowi.

Namun demikian, dengan masalah hukum yang terus berkembang, perjalanan karir Rismon Sianipar kini menghadapi ujian berat.

Masyarakat pun menantikan bagaimana proses hukum ini akan berlangsung.*

(tm/ad)

MEDAN — Sejumlah wilayah di Medan akan mengalami pemadaman listrik pada hari ini, Senin (6/4/2026), sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP 3 Medan.

Pemadaman listrik ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 4 jam, dimulai pada pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Baca Juga:

• KRI Bima Suci Bersandar di Belawan, Wali Kota Medan Sambut Peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2026

Pemeliharaan jaringan ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di kawasan tersebut.

Adapun wilayah yang terdampak pemadaman mencakup sejumlah jalan utama dan fasilitas penting di Medan Baru.

Wilayah yang akan mengalami pemadaman adalah sebagai berikut:

- Jalan Sei Asahan
- Jalan Setia Budi
- Jalan Perjuangan
- Jalan Murni
- Jalan Abadi
- Jalan Masjid
- Jalan Karyawan
- Jalan Sei Silau
- RS Setia Budi
- Yayasan Sangkara
- Pondok Indah Pasar Buah

Selama pemeliharaan ini, PLN akan melaksanakan sejumlah pekerjaan teknis, termasuk penggantian komponen jaringan, perampalan pohon yang mendekati jaringan, serta pemindahan utilitas PLN yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas layanan listrik.

PLN juga mengingatkan para pelanggan yang menggunakan genset agar memastikan pemisahan antara instalasi listrik rumah dengan genset yang digunakan, untuk menghindari risiko bahaya akibat ketidaksesuaian sistem.

Meskipun pemadaman listrik sementara ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat, perbaikan jaringan ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas pasokan listrik di wilayah tersebut, serta memperpanjang usia pakai fasilitas kelistrikan yang ada.*

(d/ad)

JAKARTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini memiliki solusi pendanaan baru lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 yang ditawarkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI).

Program ini menawarkan modal usaha dengan suku bunga kompetitif dan pilihan cicilan yang fleksibel, memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka.

Baca Juga:

• IHSG Tertekan 1% di Awal Pekan, Saham DSSA dan DATA Anjlok Drastis!

Untuk pinjaman sebesar Rp100 juta, para pelaku usaha dapat menikmati cicilan yang sangat terjangkau mulai dari Rp1 juta per bulan untuk tenor 5 tahun.

Simulasi Angsuran KUR BNI 2026 untuk Pinjaman Rp100 Juta

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang kemampuan bayar, berikut adalah simulasi angsuran berdasarkan jangka waktu (tenor) yang berbeda:

Cicilan 12 bulan: Rp8.606.643
Cicilan 24 bulan: Rp4.432.061
Cicilan 36 bulan: Rp3.042.194
Cicilan 48 bulan: Rp2.348.503
Cicilan 60 bulan: Rp1.933.280

Dengan pilihan cicilan yang fleksibel ini, pelaku usaha dapat menyesuaikan pembayaran dengan kondisi arus kas usaha mereka, sehingga keuangan bisnis tetap sehat.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Proses pengajuan KUR BNI 2026 cukup mudah, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Berikut ini syarat yang perlu dipersiapkan:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Surat izin usaha (NIB) atau surat keterangan usaha lainnya
- Fotokopi dokumen agunan untuk pengajuan kredit lebih dari Rp100 juta
- NPWP untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta

Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki KPR, KKB, atau Kartu Kredit, selama dalam kondisi lancar, mereka tetap bisa mengajukan KUR BNI 2026.

Cara Mengajukan KUR BNI 2026

Ada dua cara untuk mengajukan KUR BNI 2026:

Online:
- Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id
- Baca syarat dan ketentuan KUR
- Centang tanda persetujuan dan lanjutkan pengisian data
- Tunggu survei lokasi usaha dan wawancara dari pihak BNI

Offline:
- Kunjungi cabang BNI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan
- Isi formulir pengajuan KUR dan serahkan agunan jika diperlukan
- Tunggu proses survei dan wawancara dari pihak BNI
- Proses persetujuan kredit biasanya memerlukan waktu sekitar 3-7 hari kerja
- Keunggulan KUR BNI 2026 untuk Pengembangan UMKM

KUR BNI 2026 ini dirancang untuk memberikan modal yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk modal kerja atau investasi produktif.

Dengan suku bunga yang terjangkau dan cicilan yang fleksibel, UMKM dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani dengan pembayaran yang berat.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan sektor UMKM yang telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dan perekonomian lokal.

Bagi Anda yang ingin mengajukan KUR BNI 2026, segera kunjungi cabang BNI terdekat atau ajukan secara online untuk mendapatkan bantuan modal yang bisa mempercepat pengembangan usaha Anda.*

(di/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 1% ke level 6.956,64 pada perdagangan hari ini, Senin (6/4/2026).

Sejumlah saham besar (big caps) seperti DSSA, DATA, hingga BRPT kompak terjerembap di zona merah.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Rp 26.000, Kini Rp 2,83 Juta per Gram

Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp12.144 triliun, sementara total volume perdagangan saham mencapai 588,47 juta lembar dengan nilai transaksi senilai Rp313,33 miliar.

Dari total saham yang diperdagangkan, tercatat ada 163 saham yang menguat, sementara 316 saham melemah, dan 204 saham stagnan.

Dari jajaran emiten besar, saham DSSA tercatat terperosok 11,19% atau 7.875 poin ke level harga Rp62.500 per lembar.

Sementara itu, saham DATA anjlok 14,91% atau 325 poin, turun ke posisi Rp1.855 per lembar.

Saham BRPT juga tidak luput dari tekanan pasar, dengan pelemahan sebesar 5,47% atau 70 poin, ke level Rp1.210 per lembar.

Di sisi lain, saham BBCA terpantau naik 0,76% ke posisi Rp6.625 per lembar, sementara saham BMRI juga menguat 0,86% menuju level Rp4.690 per lembar.

Penghuni top gainers hari ini didominasi oleh saham GUNA yang melejit 12,15% atau 26 poin, mencapai harga Rp240 per lembar, diikuti oleh CHEM yang juga melonjak 11,68%, serta OILS yang naik 9,49%.

Sebelumnya, IHSG diproyeksikan berpotensi menguji area 7.150 hingga 7.200 pada pekan 6–10 April 2026.

Namun, tekanan jual yang masih dominan, ditambah dengan sentimen negatif dari ketegangan geopolitik global dan arus keluar dana asing, membuat pergerakan IHSG saat ini cenderung tertekan.

Analis dari BRI Danareksa Sekuritas, Reza Diofanda, Chory Agung, dan Abida Massi Armand, mencatat bahwa pada pekan lalu IHSG ditutup melemah 1,59% ke level 7.026, dengan net foreign sell mencapai Rp4,77 triliun.

Meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Iran, memicu pelaku pasar untuk bersikap risk-off, sementara isu domestik terkait saham dengan kepemilikan terkonsentrasi turut menambah tekanan terhadap pasar.

Menurut tim riset BRI Danareksa Sekuritas, potensi rebound IHSG masih terbuka selama indeks mampu bertahan di atas level support 6.950.

"Jika IHSG bertahan di area support ini, kemungkinan akan mengalami rebound menuju level 7.150–7.200," kata mereka dalam laporan teknikal.

Namun, risiko penurunan lanjutan tetap perlu diwaspadai, dengan pola descending triangle yang menunjukkan tekanan jual yang masih dominan.

Tekanan eksternal, seperti penguatan dolar AS di tengah ketegangan global, juga berpotensi memberi dampak negatif pada IHSG.

Jika konflik Iran tidak segera mereda, pelemahan rupiah bisa memperburuk kondisi ini, dan IHSG berpotensi bergerak di bawah level 7.000.

Di dalam negeri, pasar kini juga akan mencermati realisasi 8 kebijakan penghematan nasional oleh pemerintah.

Kebijakan tersebut diprediksi akan menghasilkan penghematan signifikan, dengan Rp6,2 triliun dari WFH ASN dan Rp130 triliun dari efisiensi anggaran.

Selain itu, langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal juga memberikan sentimen positif jangka panjang, meskipun secara jangka pendek, pasar masih akan terfokus pada gejolak geopolitik.

BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan beberapa saham yang dapat dipertimbangkan oleh investor, antara lain:

- PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) dengan target harga Rp2.500–Rp2.600 per saham,
- PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) dengan target harga Rp1.910–Rp1.985 per saham,
- PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dengan target harga Rp755–Rp805 per saham.

Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca.

Kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul akibat keputusan investasi pembaca.*

(bi/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) pada perdagangan Senin ini (6/4/2026) tercatat mengalami penurunan.

Emas Logam Mulia Antam dijual dengan harga Rp 2.831.000 per gram, melemah Rp 26.000 dibandingkan posisi hari sebelumnya.

Baca Juga:

• Rupiah Tertahan di Level Rp17.000/US$, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia?

Penurunan harga emas ini sejalan dengan tren melemahnya harga emas dunia, yang tercatat di pasar spot pada level US$ 4.637,5 per troy ons, atau turun 0,85% dibandingkan penutupan perdagangan sebelum libur Jumat Agung.

Menurut analisis pasar, penurunan harga emas dunia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ketegangan geopolitik yang meningkat, terutama terkait dengan ancaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Iran terkait dengan pembukaan Selat Hormuz.

Ancaman ini memicu lonjakan harga minyak dunia, dengan harga minyak Brent yang tercatat naik 1,57% ke level US$ 110,75 per barel pada pagi ini.

Kenaikan harga minyak ini, ditambah dengan ketegangan di Timur Tengah, menciptakan ketidakpastian yang berdampak langsung pada pasar keuangan global.

Bagi emas, yang merupakan aset non-yielding (tidak memberikan imbal hasil), meningkatnya harga minyak dan ketegangan geopolitik membuat investor lebih memilih aset yang memberikan imbal hasil, seperti obligasi dan saham.

Ini mengurangi daya tarik emas sebagai instrumen investasi.

Daftar Lengkap Harga Emas Logam Mulia Antam 6 April 2026:

0,5 gr: Rp 1.465.500
1 gr: Rp 2.831.000
2 gr: Rp 5.602.000
3 gr: Rp 8.378.000
5 gr: Rp 13.930.000
10 gr: Rp 27.805.000
25 gr: Rp 69.387.000
50 gr: Rp 138.695.000
100 gr: Rp 277.312.000
250 gr: Rp 693.015.000
500 gr: Rp 1.385.820.000
1.000 gr: Rp 2.771.600.000

Kenaikan harga energi, seperti minyak, dapat berisiko memperburuk inflasi global, memaksa bank sentral di berbagai negara, termasuk Federal Reserve AS, untuk lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga acuan.

Dengan begitu, emas sebagai aset yang tidak memberikan bunga atau imbal hasil akan semakin kurang menarik bagi para investor yang mencari keuntungan lebih tinggi dari instrumen investasi lainnya.

Bahkan, beberapa analis memperkirakan jika ketegangan di Timur Tengah berlanjut dan harga minyak tetap tinggi, emas mungkin akan tetap tertekan di zona merah.

Situasi ini membuat pasar emas cenderung mengalami koreksi dalam dua hari perdagangan berturut-turut.*

(bb/ad)

JAKARTA — Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) kembali menunjukkan volatilitas yang cukup signifikan.

Setelah sempat menguat pada Kamis (2/4), rupiah offshore kembali mengalami pelemahan pada Jumat (3/4), dan pada Senin (6/4), dibuka di level Rp17.012/US$, meskipun sempat kembali tergelincir ke posisi Rp17.014/US$.

Baca Juga:

• Di Atas Bahu Jalan, di Bawah Bayang-Bayang Pembiaran: Jejak Usaha Potong Ayam di Talawi

Hal ini berimbas pada hampir seluruh mata uang negara berkembang, termasuk ringgit Malaysia yang turun 0,07%, yen Jepang yang melemah 0,06%, dan yuan offshore yang bergerak turun 0,03%.

Di sisi lain, dolar Hong Kong sedikit menguat 0,02%, namun pergerakan pasar cenderung stagnan.

Salah satu faktor utama yang mengarah pada fluktuasi mata uang Asia, termasuk rupiah, adalah lonjakan harga minyak mentah yang kembali melesat.

Pada hari ini, harga minyak Brent tercatat naik 1,52% dan berada di level US$110,69 per barel.

Kenaikan ini terjadi seiring dengan kabar mengenai kerusakan aset energi di Timur Tengah yang akan berdampak panjang terhadap pasokan minyak global, meskipun OPEC+ berencana menambah produksi 206 ribu barel per hari mulai Mei 2026.

Namun, gangguan pasokan energi dari kawasan Teluk, terutama terkait dengan Selat Hormuz yang masih terblokir, menyebabkan ketidakpastian di pasar global.

Dengan kondisi ini, meskipun ada kebijakan kenaikan produksi dari negara-negara penghasil minyak utama seperti Arab Saudi dan Rusia, dampaknya terhadap stabilitas pasokan minyak global belum terlihat secara nyata.

Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak ini berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap ekonomi domestik.

Harga energi yang tinggi berpotensi memperbesar defisit transaksi berjalan, meningkatkan kebutuhan impor, dan pada gilirannya menambah beban biaya untuk barang-barang yang bergantung pada bahan baku impor.

Kenaikan harga plastik, yang telah melonjak 50%, menjadi contoh nyata dampak dari lonjakan harga minyak ini, mengingat plastik adalah bahan kemasan utama bagi berbagai produk makanan dan minuman.

Inflasi berbasis biaya (cost-push inflation) semakin terasa di Indonesia, sementara inflasi inti justru melambat menjadi 2,52%.

Tekanan ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi, terutama jika harga barang-barang pokok semakin tinggi.

Dengan kondisi ini, ruang Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga rendah semakin terbatas.

Kenaikan harga minyak dan bahan baku yang lebih tinggi bisa memaksa BI untuk melakukan penyesuaian kebijakan moneter guna menahan laju inflasi, meskipun hal ini berisiko memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Secara teknikal, rupiah diperkirakan akan melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan hari ini.

Target pelemahan rupiah bisa mencapai Rp17.050/US$ hingga Rp17.100/US$.

Jika level ini tembus, rupiah berpotensi melemah lebih lanjut menuju Rp17.200/US$, tergantung pada kondisi pasar dan dinamika geopolitik.

Dalam tren jangka menengah, jika rupiah tidak dapat bertahan di level support yang ada, maka dapat berpotensi menciptakan level terendah baru (All Time Low).

Namun, jika ada tanda-tanda penguatan, resistance terdekat untuk rupiah dapat bergerak menuju Rp16.980/US$, dengan range pergerakan di antara Rp16.940/US$ hingga Rp16.900/US$.*

(bb/ad)

BATU BARA — Aktivitas potong ayam di Jalan Imam Bonjol, Dusun X, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, berlangsung hampir tanpa jeda.

Bau amis menyergap dari kejauhan. Kendaraan yang melintas melambat, sebagian bahkan harus mengalah.

Baca Juga:

• Nonton Bareng "The Hostage’s Hero", Pemerintah Tanjungbalai dan Asahan Perkuat Sinergi Daerah

Di sanalah persoalan bermula.

Penelusuran pada Senin dini hari, 6 April 2026, memperlihatkan sebagian aktivitas usaha diduga memanfaatkan bahu jalan.

Area bongkar muat, lapak kerja, hingga pergerakan kendaraan operasional tampak mengambil ruang yang semestinya menjadi milik publik.

Tak terlihat pembatas yang jelas. Penataan pun nyaris absen.

Dalam kerangka hukum, ruang milik jalan bukan ruang tanpa aturan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, secara tegas membatasi pemanfaatannya.

Bahu jalan merupakan bagian dari ruang yang dilindungi fungsinya—bukan untuk aktivitas usaha yang berpotensi mengganggu lalu lintas.

Namun, di Talawi, praktik di lapangan menunjukkan cerita berbeda.

Persoalan tak berhenti di badan jalan. Status lahan tempat usaha berdiri juga menyisakan tanda tanya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mewajibkan setiap penguasaan tanah memiliki dasar hak yang sah.

Tanpa itu, penggunaan lahan negara berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka mengenai alas hak atas lahan tersebut.

Pemilik usaha mengaku telah menjalankan aktivitasnya selama sekitar delapan tahun.

"Selama ini tidak pernah dipersoalkan," ujarnya melalui sambungan telepon.

Pernyataan itu justru menyingkap pertanyaan yang lebih besar: jika dugaan pelanggaran terjadi di ruang publik dan berlangsung bertahun-tahun, di mana fungsi pengawasan berjalan?

Penelusuran lanjutan mengarah pada aktivitas lain yang diduga terkait, yakni distribusi garam dalam skala besar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya pembelian dalam jumlah besar—hingga skala kontainer—yang dalam praktik usaha masuk kategori perdagangan besar atau distribusi.

Dalam rezim perizinan berusaha, aktivitas semacam itu umumnya mensyaratkan dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha perdagangan, serta kepatuhan terhadap standar mutu dan distribusi barang.

Untuk garam konsumsi, produk wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki izin edar sesuai ketentuan.

Namun ketika dimintai keterangan mengenai aspek tersebut, pemilik usaha tidak memberikan jawaban substantif.

Percakapan beralih arah, nada suara meninggi, dan pertanyaan kunci tetap tak terjawab.

Di sisi lain, dampak terhadap lalu lintas tak bisa diabaikan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap aktivitas yang mengganggu fungsi jalan dapat dikenakan sanksi.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara maupun Satuan Polisi Pamong Praja.

Padahal, penertiban bangunan di ruang milik jalan merupakan kewenangan yang melekat pada aparat penegak peraturan daerah.

Ketiadaan respons ini memperpanjang daftar tanda tanya.

Di Talawi, persoalannya tak lagi sekadar soal satu usaha di tepi jalan.

Ia menjelma menjadi potret yang lebih luas: tentang bagaimana ruang publik digunakan, bagaimana aturan ditegakkan, dan sejauh mana pengawasan benar-benar berjalan.

Sebuah usaha berdiri di ruang yang semestinya steril. Bertahan selama bertahun-tahun. Dan baru dipertanyakan sekarang.

Apakah ini kelalaian—atau pembiaran?

Jawabannya, hingga kini, masih menggantung.*

(ad)

BINJAI – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan saling memaafkan di bulan Syawal 1447 H, DPC Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Kota Binjai menggelar acara Halal Bihalal yang berlangsung pada hari Sabtu, 5 April 2026, bertempat di Sekretariat JBMI, Jalan Ikan Hiu, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh berbagai elemen umat Islam di Kota Binjai, termasuk Ketua DPW JBMI Sumatera Utara, Dr. Arifai Tambunan, yang hadir menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum JBMI Pusat, KH. Arif Rahmansyah Marbun.

Baca Juga:

• Rico Waas Hadiri Halal Bihalal PKS Kota Medan, Ajak Tinggalkan Sekat Politik dan Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Kota

Ia mengajak seluruh warga untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama demi kesejahteraan umat dan memperkuat persatuan.

Acara Halal Bihalal ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Binjai, yang menyampaikan tausiah singkat mengenai makna saling memaafkan, terlebih di bulan Syawal yang penuh berkah ini.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momen Halal Bihalal sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan antar sesama serta memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Selain itu, hadir pula beberapa tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan seperti Ayahanda H. Kalimandar Siregar, Ketua Pedagang Ikan Pasar Tavip Ayahanda Iwan P, serta perwakilan dari ormas-ormas Islam yang ada di Kota Binjai, di antaranya Syarikat Islam, PD Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya.

Kehadiran berbagai ormas tersebut menambah keharmonisan acara dan memperlihatkan solidaritas umat Islam yang solid di Kota Binjai.

Acara ini juga menjadi ajang untuk saling bertukar pandangan antar organisasi dan memperkokoh persatuan serta memperkuat peran umat Islam dalam pembangunan sosial dan agama di Kota Binjai.

Dengan semangat yang terbangun melalui acara ini, diharapkan kedepannya akan tercipta kerjasama yang lebih baik antar sesama umat Islam dan komunitas lainnya di daerah ini.

Halal Bihalal ini juga diwarnai dengan acara ramah tamah dan makan bersama sebagai bentuk kebersamaan yang khas dalam tradisi Halal Bihalal, yang selalu dinantikan oleh warga setempat setiap tahunnya.*

(ad)

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali memperkokoh kerja sama pertahanan kawasan melalui latihan bersama dengan Angkatan Laut Malaysia.

Kegiatan Passing Exercise (PASSEX) yang digelar di perairan Laut Jawa pada 4 April 2026, melibatkan unsur KRI Bung Hatta-370 dari Indonesia dan dua kapal perang Malaysia, yakni KD Kelantan dan KD Badik.

Baca Juga:

• Gugurnya Prajurit TNI dalam Misi UNIFIL

Kegiatan ini juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan yang strategis ini.

PANGLIMA Koarmada II, Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya, menyatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan taktis dan prosedural para prajurit, serta memperkuat koordinasi antarnegara dalam menghadapi potensi ancaman di kawasan maritim.

Sejumlah materi latihan dilaksanakan secara terkoordinasi, termasuk manuver sederhana (Simple Maneuver), Joining Group dalam Formasi 1, serta Replenishment At Sea Approach (RASAP).

Latihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam operasi gabungan, sehingga pasukan dapat merespons lebih cepat dan efisien dalam menghadapi situasi darurat.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat komunikasi antara TNI AL dan Angkatan Laut Malaysia dalam berbagai operasi kemaritiman.

Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya menekankan bahwa latihan ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi juga simbol hubungan persahabatan yang semakin erat antara Indonesia dan Malaysia.

Latihan PASSEX ini juga menjadi bukti nyata bahwa kedua negara berkomitmen untuk menjaga perdamaian di kawasan, terutama di wilayah perairan yang memiliki nilai strategis tinggi.

Melalui latihan bersama ini, TNI AL terus mengedepankan naval diplomacy sebagai instrumen penting dalam memperkuat hubungan antarnegara, menjaga stabilitas keamanan kawasan, serta mendukung peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Langkah ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

Latihan PASSEX juga sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Muhammad Ali, yang menekankan pentingnya prajurit Jalasena untuk terus menjadi kekuatan yang profesional, modern, dan adaptif.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis maritim, TNI AL diharapkan selalu siap menghadapi segala tantangan dan ancaman yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan.

Melalui kegiatan ini, TNI AL juga memperlihatkan kesiapsiagaan dalam menjaga kedaulatan negara, dengan berfokus pada peningkatan kualitas prajurit dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Komitmen ini diharapkan dapat memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian regional dan global.*

(ad)

KUPANG – Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Nazaret Oesapa Timur merayakan Paskah 2026 dengan serangkaian kegiatan yang penuh makna, mencerminkan kekhidmatan dan penghayatan spiritual yang mendalam.

Peringatan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib yang berlangsung pada Sabtu dan Minggu (4–5 April 2026) tersebut diisi dengan berbagai acara keagamaan yang melibatkan seluruh lapisan jemaat, mulai dari lomba menghias salib hingga pawai obor yang menjadi simbol kebangkitan.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Hari Paskah 2026, Harapkan Kedamaian dan Kebaikan untuk Semua

Puncak acara pada Sabtu malam ditandai dengan malam puji-pujian, yang menjadi momen refleksi iman bagi jemaat untuk lebih mendalam meresapi makna kematian Kristus.

"Kami berharap kegiatan ini tidak sekadar seremonial, tetapi mampu memperdalam penghayatan iman jemaat terhadap makna kematian Kristus, sekaligus mempererat kebersamaan di tengah warga gereja," ujar Lisya Mooy, Ketua Rayon 19.

Pada Minggu dini hari, kegiatan dilanjutkan dengan pawai obor, sebuah tradisi yang penuh simbolisme.

Pawai ini tidak hanya menandai semangat kebangkitan Kristus, tetapi juga menjadi simbol harapan dan terang kasih Tuhan bagi umat manusia.

Seluruh jemaat dengan penuh semangat mengarak obor dari halaman gereja menuju lingkungan permukiman, menyatukan hati dalam doa dan harapan akan kebangkitan yang membawa perubahan.

Salah satu tradisi yang tak kalah penting dalam perayaan Paskah GMIT Oesapa Timur adalah penyalaan lampu pelita.

Jemaat menyalakan lampu minyak tanah, yang diteruskan ke lingkungan permukiman.

Tradisi ini menjadi simbol terang Kristus yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan dan kedamaian bagi umat manusia.

Yermi, seorang jemaat, mengatakan bahwa tradisi penyalaan pelita ini sudah menjadi bagian dari rutinitas tahunan mereka, khususnya pada momentum Jumat Agung hingga menjelang Paskah.

"Ini adalah ungkapan syukur kami atas penebusan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami," ungkap Yermi penuh haru.

Tema Paskah 2026 yang diusung oleh Sinode GMIT, "Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita," menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah momentum untuk memperbaiki relasi manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.

Tema ini juga mendorong jemaat untuk melakukan perubahan dalam hidup mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh kasih.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai serta Kabupaten Asahan menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) film The Hostage's Hero di Bioskop XXI Irian Kisaran, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan mempererat sinergitas antar unsur pimpinan daerah, serta sebagai sarana edukasi dan inspirasi bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Fokus Tekan Stunting, Wakil Wali Kota Lakukan Monitoring Program MBG di Posyandu Asoka

Operasi pembebasan tersebut dipimpin oleh Laksamana TNI (Purn.) Achmad Taufiqoerrochman yang saat itu masih berpangkat Letkol Laut (P), yang berhasil menyelamatkan 36 awak kapal dari ancaman pembajakan bersenjata.

Dalam pembuatan film ini, TNI Angkatan Laut memberikan dukungan penuh, dengan melibatkan sejumlah personel aktif, serta alutsista (alat utama sistem senjata) yang digunakan untuk meningkatkan realisme cerita.

Pihak-pihak yang terlibat, seperti Kolonel Juang Pawana dan Kolonel Anugerah Auliadi, turut berperan dalam penguatan elemen-elemen cerita berdasarkan kejadian nyata.

Dalam sambutannya, Achmad Taufiqoerrochman menegaskan bahwa keberhasilan operasi pembebasan sandera tidak hanya ditentukan oleh keterampilan, tetapi juga oleh niat tulus dalam menjalankan tugas demi keselamatan banyak orang.

Film ini mengandung nilai-nilai perjuangan, keberanian, dan pengabdian yang dapat menginspirasi generasi penerus bangsa.

Acara nobar ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah baik dari Kota Tanjungbalai maupun Kabupaten Asahan.

Di antaranya, Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Asahan, serta perwakilan dari berbagai lembaga dan instansi, termasuk Dandim 0208/AS, Kapolres Tanjungbalai, Kapolres Asahan, Sekretaris Daerah Asahan dan Tanjungbalai, Kajari Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Asahan dan Tanjungbalai, serta prajurit Lanal TBA.

Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan nobar ini merupakan salah satu cara untuk mempererat hubungan antar pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat dan instansi.

Selain itu, film yang mengangkat kisah heroik ini diharapkan dapat menjadi media edukasi yang memberikan motivasi positif dan membangkitkan semangat juang dalam kehidupan sehari-hari.

"Kegiatan seperti ini tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai penting seperti keberanian, kerja sama, dan semangat perjuangan yang bisa kita terapkan dalam menjalankan tugas masing-masing," kata Wali Kota Mahyaruddin.

Selain itu, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina juga menambahkan bahwa film seperti ini merupakan alat yang efektif untuk mengenalkan pentingnya peran aparat keamanan dalam menjaga kedaulatan negara, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada di masyarakat.

Kegiatan nobar ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, dan menjadi langkah penting dalam mempererat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi untuk membangun daerah yang lebih baik dan aman.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, bersama Staf Ahli TP PKK, Desi Fadly Abdina, melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Posyandu Asoka, yang terletak di Jalan Sei Rampah Lingkungan I, Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso (STR), pada Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program berjalan sesuai dengan pedoman serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Serahkan Hibah Tanah ke Badan Karantina Indonesia untuk Tingkatkan Keamanan Hayati dan Kesejahteraan Masyarakat

Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan turut berperan dalam menurunkan angka stunting di Kota Tanjungbalai, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.

Fadly Abdina menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Ia menekankan agar makanan yang diberikan harus benar-benar memenuhi standar gizi yang seimbang dan aman untuk dikonsumsi.

"Program Makanan Bergizi Gratis ini adalah wujud nyata dari kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Kami ingin memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan bergizi agar dapat membantu pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil di wilayah ini," ungkap Fadly.

Monitoring lapangan, lanjutnya, memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melakukan evaluasi agar setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan mencapai tujuannya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras tenaga kesehatan, kader posyandu, serta perangkat kelurahan yang telah berperan aktif dalam menyukseskan program ini.

"Dukungan dari masyarakat dan semua sektor terkait sangat penting agar program ini dapat berjalan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik adalah kunci utama untuk meningkatkan gizi masyarakat," lanjutnya.

Selain pembagian makanan bergizi, dalam kegiatan ini juga dilakukan edukasi gizi dan konseling kesehatan bagi ibu balita dan ibu hamil.

Materi edukasi yang diberikan meliputi pentingnya pemberian ASI eksklusif, pola makan seimbang, serta praktik higiene dan sanitasi yang baik dalam rumah tangga.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keluarga dalam menjaga asupan gizi serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Anwar Ruzi, Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tanjungbalai Arman Syahputra, Plt Kepala Dinas DP3A & PM Irma Suryani, serta para tenaga pelaksana gizi, bidan desa, kader TP-PKK, dan perangkat Kecamatan serta Kelurahan Sei Raja yang bekerja bersama-sama memastikan bahwa pelaksanaan MBG berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai mengukir langkah strategis dalam mendukung upaya perlindungan hayati dan kesehatan masyarakat dengan menyerahkan hibah tanah seluas 52.600 m² kepada Badan Karantina Indonesia.

Penyerahan hibah ini dilakukan dalam sebuah rapat paripurna yang diselenggarakan di Aula Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Kamis (2/4/2026).

Baca Juga:

• Wujudkan Visi Tanjungbalai EMAS, Pemkot Ajak Semua Stakeholder Bersinergi untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan

Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menekankan pentingnya hibah tanah ini sebagai bentuk komitmen Pemkot Tanjungbalai dalam mendukung tugas-tugas Badan Karantina Indonesia, terutama dalam menjaga keamanan hayati, kesehatan masyarakat, dan kelestarian sumber daya alam.

Ia menjelaskan, peran karantina sangat vital, khususnya dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama, penyakit hewan, serta organisme pengganggu tumbuhan.

"Hibah tanah ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung fungsi karantina untuk menjaga keamanan pangan dan lingkungan yang sehat. Kami berharap lahan ini dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan pelayanan karantina Indonesia di daerah kita," ujar Fadly.

Penyerahan hibah tanah seluas 52.600 m² ini terletak di Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, dan memiliki sertifikat hak pakai nomor 35.

Ini diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional karantina yang lebih optimal dan profesional.

Fadly Abdina juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Dengan adanya dukungan dari DPRD Kota Tanjungbalai, hibah ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Dukungan dan kerja sama yang baik dari DPRD sangat kami apresiasi, karena memungkinkan hibah ini terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami berharap ini dapat menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait," tutupnya.

Fadly juga menekankan bahwa hibah tanah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Karantina Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas.

"Kami berharap agar hibah ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi di daerah kita," pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Tengku Eswin mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan memanfaatkan hibah ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bersama.

Setelah penyampaian laporan, dilakukan penandatanganan dokumen hibah yang disaksikan oleh seluruh peserta rapat sebagai tanda sahnya proses hibah tersebut.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan Badan Karantina Indonesia dalam menjaga kesehatan lingkungan dan keberlanjutan sektor pangan.

Hibah tanah ini juga merupakan upaya memperkuat hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah, legislatif, dan instansi vertikal untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tanjungbalai.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai, melalui Wali Kota Mahyaruddin Salim, resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perizinan, dan Ketenagakerjaan, yang dihelat pada Kamis, 2 April 2026, di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota.

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Tajul Abrar Ritonga, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengusaha gudang ikan, serta sejumlah stakeholder lainnya.

Baca Juga:

• Proses Audit LKPD 2025 Dimulai, Pemkot Tanjungbalai Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Keuangan

Sejak beberapa bulan terakhir, masyarakat di kawasan Teluk Nibung mengeluhkan buruknya kualitas lingkungan yang dipengaruhi oleh kegiatan industri, terutama dalam hal pengelolaan limbah.

Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menegaskan bahwa masalah pencemaran lingkungan ini harus segera diselesaikan dengan melibatkan semua pihak, mulai dari pelaku usaha, pemerintah, hingga masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai sektor untuk memastikan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam sambutannya, Mahyaruddin Salim menyatakan bahwa pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencegah pencemaran lebih lanjut.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen dari setiap pihak yang terlibat untuk mentaati aturan dan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa kegiatan industri berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, dan OPD terkait lainnya, akan terus memberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah limbah industri. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh pelaku usaha dan masyarakat," ungkap Wali Kota.

Pemkot Tanjungbalai juga mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dari setiap aktivitas industri, terutama dalam pengelolaan limbah yang dapat berdampak langsung pada kualitas udara, tanah, dan air.

Mahyaruddin Salim mengajak para pengusaha dan industri untuk secara aktif mematuhi peraturan yang ada, mulai dari pengurusan izin usaha, pengelolaan limbah, hingga masalah ketenagakerjaan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan aman. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kita dapat menciptakan Tanjungbalai yang lebih baik," ujar Mahyaruddin.

Wali Kota menambahkan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya di Kantor Camat Teluk Nibung.

Ia berharap kolaborasi antara semua pihak dapat mendorong penyelesaian masalah lingkungan hidup dengan lebih efektif, yang pada akhirnya mendukung tercapainya visi Kota Tanjungbalai yang dikenal dengan singkatan EMAS (Elok, Maju, Agamis, Sejahtera).

"Visi EMAS yang kita perjuangkan bersama ini mencakup semua aspek pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Kami optimis dengan kerja sama ini, kita bisa mewujudkan Kota Tanjungbalai yang lebih baik di masa depan," tutupnya.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai resmi memulai tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Langkah awal ini ditandai dengan kehadiran dalam Entry Meeting Pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (DJPKN) yang dipimpin oleh Direktur Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah V, Widhy Widayat.

Baca Juga:

• Strategi Cerdas Pemkot Tanjungbalai Turunkan Tingkat Pengangguran Hingga 3,81% pada 2025

Pemeriksaan LKPD merupakan bagian penting dari proses audit untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah agar dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Wali Kota Tanjungbalai diwakili oleh Sekretaris Daerah, Nurmalini Marpaung, dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, Pemkot Tanjungbalai siap memberikan akses terbuka kepada tim pemeriksa untuk memastikan bahwa audit dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

"Sikap proaktif dan kooperatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemeriksaan ini dapat berlangsung secara maksimal. Kami berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa BPK, serta memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka," ungkap Nurmalini.

Pemkot Tanjungbalai juga berharap melalui tahapan pemeriksaan ini, kualitas tata kelola keuangan daerah dapat terus ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Proses audit ini juga diharapkan menghasilkan laporan yang lebih berkualitas, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan manajemen keuangan daerah di masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhy Widayat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemkot Tanjungbalai, yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada akhir bulan Maret 2026.

Widayat berharap Entry Meeting ini dapat menjadi sarana penyamaan persepsi dan penguatan komitmen kepala daerah untuk menjalankan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam melakukan pemeriksaan harta negara, dan kami berharap ini dapat terus dipertahankan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar," tambah Widhy.

Pemkot Tanjungbalai bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat transparansi dalam setiap proses administrasi keuangan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, diharapkan pemeriksaan LKPD 2025 ini dapat menghasilkan laporan yang tidak hanya akurat, tetapi juga menjadi dasar untuk perbaikan dan penguatan sistem tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai, vonline.com/tag/mahyaruddin-salim/" target="_blank">Mahyaruddin Salim, dalam paparan strategi penurunan tingkat vonline.com/tag/pengangguran/" target="_blank">pengangguran terbuka (vonline.com/tag/tpt/" target="_blank">TPT) di hadapan Kementerian Dalam Negeri (vonline.com/tag/kemendagri/" target="_blank">Kemendagri) pada Rabu (1/4/2026), menyampaikan capaian signifikan yang dicapai oleh Kota vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai dalam menurunkan tingkat vonline.com/tag/pengangguran/" target="_blank">pengangguran.

Pada tahun 2025, vonline.com/tag/tpt/" target="_blank">TPT kota ini tercatat sebesar 3,81 persen, menurun dari 4,08 persen di tahun 2024, menunjukkan tren positif dalam pengurangan vonline.com/tag/pengangguran/" target="_blank">pengangguran.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Kemnaker Buka Pendaftaran Batch 2 Sertifikasi Ahli K3 Hari Ini, Kuota 2.100 Peserta

"Dari tahun 2020 hingga 2025, tingkat vonline.com/tag/pengangguran/" target="_blank">pengangguran terbuka di vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 tercatat 6,75 persen, turun menjadi 3,81 persen pada tahun 2025. Ini adalah hasil dari upaya bersama vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintah dan masyarakat dalam membuka peluang kerja," ujar Mahyaruddin.

Pada kesempatan itu, Mahyaruddin juga menjelaskan komposisi angkatan kerja Kota vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai yang pada semester ke-2 2025 berjumlah 99.593 jiwa, dengan tingkat partisipasi kerja mencapai 73,02 persen.

Kota ini, yang sebagian besar bergantung pada sektor jasa dan perdagangan, terus berfokus pada pemberdayaan vonline.com/tag/ekonomi/" target="_blank">ekonomi kreatif dan UMKM sebagai solusi untuk mengatasi vonline.com/tag/pengangguran/" target="_blank">pengangguran.

Sebagai bagian dari komitmennya, Pemkot vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai telah menetapkan penurunan vonline.com/tag/pengangguran/" target="_blank">pengangguran sebagai salah satu prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Fokus utama dari program ini adalah perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pelatihan dan pemagangan, terutama bagi lulusan SMK.

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain revitalisasi sektor jasa dan perdagangan, penguatan UMKM melalui pelatihan, bantuan peralatan, serta akses pasar yang lebih luas.

Selain itu, program magang dan sertifikasi kompetensi juga terus diperluas untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pemerintah Kota vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai juga telah menjalin kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (vonline.com/tag/bbpvp/" target="_blank">BBPVP) Kota Medan, Baznas vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai, serta beberapa lembaga pelatihan keterampilan seperti Swadaya Training Center dan Mandiri Kursus.

Kerjasama ini telah melibatkan 1.180 tenaga kerja yang telah ditempatkan dalam berbagai sektor.

Dalam upaya memperkuat sistem vonline.com/tag/ketenagakerjaan/" target="_blank">ketenagakerjaan, Pemkot vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai meluncurkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kota vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai (SIKAT).

Layanan berbasis online ini memungkinkan warga untuk mengakses informasi lowongan kerja lokal, magang dalam negeri maupun luar negeri, dan program-program produktivitas.

Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penempatan tenaga kerja dan mempermudah masyarakat dalam mencari pekerjaan.

Wali Kota Mahyaruddin juga menegaskan bahwa upaya menurunkan vonline.com/tag/tpt/" target="_blank">TPT membutuhkan kolaborasi yang kuat antara vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dengan kerja sama yang baik, ia optimis bahwa vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai dapat menciptakan ekosistem vonline.com/tag/ketenagakerjaan/" target="_blank">ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mahyaruddin menambahkan, meski capaian ini membanggakan, Pemkot vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai tetap berfokus pada pencapaian target penurunan vonline.com/tag/tpt/" target="_blank">TPT yang lebih rendah pada tahun-tahun mendatang.

Untuk itu, kebijakan strategis seperti kemudahan perizinan bagi perusahaan padat karya, pemberian stimulus kewirausahaan, dan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) terus diperkuat.

"Pada tahun 2029, kami menargetkan vonline.com/tag/tpt/" target="_blank">TPT di Kota vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai dapat terus mengalami penurunan. Kami berharap seluruh sektor dapat berkontribusi dalam mewujudkan vonline.com/tag/tanjungbalai/" target="_blank">Tanjungbalai sebagai kota dengan tingkat vonline.com/tag/pengangguran/" target="_blank">pengangguran yang rendah," tutup Wali Kota Mahyaruddin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kadis Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Agus Salim, serta pimpinan OPD terkait lainnya.*

(ad)

Oleh:AM Hendropriyono.

Tiga Prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah gugur pada tanggal 29 dan 30 Maret 2026 di Libanon selatan dalam misi UNIFIL akibat serangan dalam eskalasi konflik.

Baca Juga:

• Mahfud MD Sebut Penyelidikan Kasus Amsal Sitepu Ceroboh, Diduga Ada Praktik Setoran Kasus di Kejaksaan

Peristiwa tersebut mempunyai makna yang strategis, karena jarang terjadi korban jiwa TNI di UNIFIL di tempat yang sebelumnya mempunyai reputasi relatif aman.

Hal tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan, bahwa daerah tersebut kini termasuk dalam zona konflik aktif (grey zone bahkan mungkin hot zone).

Implikasinya adalah keamanan pasukan PBB kini dipertanyakan, risiko eskalasi Israel-Lebanon meningkat dan posisi PBB diuji, khususnya dalam kerangka United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Kejadian demikian merupakan tragedi kemanusiaan, yang sekaligus isu hukum dan politik internasional.

Pasukan penjaga perdamaian seharusnya ditempatkan sebagai aktor netral untuk menjaga stabilitas konflik, namun dalam praktiknya kini netralitas tersebut tidak selalu dihormati oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Kerangka Hukum Internasional

Dasar hukum peacekeeping antara lain adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter), Mandat Dewan Keamanan PBB dan Status of Forces Agreement (SOFA).

Peacekeepers dikategorikan sebagai personel internasional yang harus dilindungi, sehingga serangan terhadap mereka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dituduh sebagai suatu kejahatan perang.

Selain itu, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menegaskan adanya perlindungan terhadap personel non-kombatan.

Siapa yang Dapat Dipersalahkan?

1. Pihak bersenjata pelaku langsung, jika serangan dilakukan secara sengaja. Pelaku dapat dianggap melanggar hukum humaniter internasional dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional. Serangan terhadap Peacekeepers termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

2. Negara pihak yang berkonflik, yang memiliki kewajiban menghormati mandat PBB dan seharusnya menjamin keselamatan personel internasional. Kelalaian atau tindakan agresif dapat menimbulkan state responsibility (tanggung jawab negara).

3. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional, PBB memiliki kewajiban memastikan mandat jelas, menyediakan Rules of Engagement (ROE) yang memadai dan menjamin keselamatan pasukan. Dalam doktrin hukum internasional modern, organisasi internasional dapat dimintai tanggung jawab atas kelalaian operasional. Tidak seperti masa lalu di dunia ini yang antara lain juga tercatat dalam sejarah kita, saat pembentukan Federasi Malaysia (1963) dan referendum di Timor Timur (1999), siapapun tidak dapat membentuk persepsi yang kritis terhadap PBB.

4. Negara pengirim pasukan dalam hal ini Indonesia, namun hanya bertanggung jawab atas kesiapan personel, pelatihan dan perlengkapan pasukan saja. Dalam kasus gugurnya para prajurit Indonesia UNIFIL akhir Maret 2026 tidak ada kaitannya dengan kurangnya kesiapan, latihan atau perlengkapan mereka.

5. Pihak yang menyebabkan kematian prajurit TNI tersebut tetap memikul tanggung jawab penuh, baik secara langsung maupun melalui tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum internasional.

Dimensi Politik Internasional

1. Erosi Netralitas Peacekeeping dalam konflik modern, bahwa peacekeepers tidak lagi dipandang netral dan sering dianggap bagian dari kekuatan asing.

2. Dalam Konflik Asimetris Kelompok non-negara tidak tunduk sepenuhnya pada hukum internasional dan sulit dimintai pertanggungjawaban formal.

Proxy Conflict

Wilayah Lebanon menjadi arena kepentingan global yang peacekeepers berada di tengah konflik geopolitik saat ini.

Beberapa kasus serupa sebagai preseden sejarah terjadi di Bosnia (1995) yaitu kegagalan perlindungan PBB, juga di Kongo yang memakan korban banyak sekali dalam misi MONUSCO dan di Mali, yang merupakan salah satu misi paling mematikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko terhadap Peacekeepers ternyata bersifat struktural.

Pelajaran yang Dapat Diambil

1. Revisi Mandat dan ROE (Rules of Engagement) karena suatu mandat harus realistis dan adaptif terhadap ancaman modern.
2. Penguatan Sistem Perlindungan dengan penggunaan intelijen real-time, teknologi pengawasan dan sistem pertahanan aktif.
3. Diplomasi Tegas yang RI kita aktif menuntut akuntabilitas dan memperjuangkan perlindungan pasukan.
4. Evaluasi Partisipasi perlu didasari oleh pertanyaan strategis, apakah misi PBB sesuai kepentingan nasional atau sekadar simbol diplomasi?
5. Transformasi Doktrin. Dari peacekeeping yang pasif, menjadi peace enforcement yang lebih tegas. Dalam perspektif strategis, netralitas tanpa kekuatan adalah ilusi dan tanpa intelijen yang kuat, kemampuan respons cepat setiap peacekeepers akan selalu berisiko menjadi korban.

Penutup

Gugurnya prajurit TNI dalam misi UNIFIL menunjukkan bahwa hukum internasional hanya menyediakan kerangka normatif, namun realitas politik global menentukan implementasinya.

Karena itu diperlukan redefinisi mandat, penguatan perlindungan serta keberanian politik untuk menuntut akuntabilitas.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer

JAKARTA – Salah satu keyakinan dalam ajaran Islam yang kerap menarik perhatian adalah tentang turunnya Nabi Isa AS menjelang kiamat untuk membunuh Dajjal.

Peristiwa ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat yang dijelaskan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW.

Baca Juga:

• Inilah 10 Kriteria Ideal Memilih Pasangan dalam Islam untuk Membangun Keluarga Sakinah

"Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat sepuluh tanda-tandanya: (1) terbitnya matahari dari barat, (2) asap, (3) binatang melata, (4) munculnya Ya'juj dan Ma'juj, (5) keluarnya Dajjal, (6) munculnya Isa bin Maryam, (7) tiga gerhana; gerhana di barat, (8) gerhana di timur, (9) gerhana di Jazirah Arab, (10) api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada." (HR Muslim, Ahmad, dan lainnya, shahih).

Hadits ini menegaskan bahwa turunnya Nabi Isa AS adalah bagian dari sepuluh tanda besar yang akan menunjukkan kedatangan kiamat.

Dalam rangkaian peristiwa ini, salah satu tugas utama Nabi Isa AS adalah untuk membunuh Dajjal, sosok yang dikenal sebagai penyesat umat manusia di akhir zaman.

Mengapa Nabi Isa AS yang Diperintahkan Membunuh Dajjal?

Ada beberapa alasan mengapa Allah SWT memilih Nabi Isa AS untuk menjalankan tugas besar ini, di antaranya:

- Membuktikan Nabi Isa AS Masih Hidup: Salah satu tujuan utama adalah untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa AS tidak wafat sebagaimana yang diyakini oleh sebagian umat, melainkan beliau diangkat ke langit oleh Allah SWT dan akan kembali ke dunia di akhir zaman.

- Mengembalikan Nabi Isa AS ke Asalnya: Nabi Isa AS akan kembali ke dunia untuk menyelesaikan misinya sebagai seorang utusan Allah. Beliau akan menegakkan keadilan dan memusnahkan kebatilan yang dibawa oleh Dajjal.

- Menjalankan Kewajiban Jihad: Di akhir zaman, Nabi Isa AS diutus untuk memimpin umat Islam dalam melawan Dajjal, yang akan menjadi fitnah terbesar bagi umat manusia.

- Mengabulkan Doa Nabi Isa AS: Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Nabi Isa AS memohon kepada Allah SWT agar diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW dan untuk berjuang demi kebenaran di akhir zaman.

Lokasi Pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa AS

Menurut Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam an-Nawawi, Nabi Isa AS akan turun di menara putih sebelah timur Damaskus, dengan kedua telapak tangannya diletakkan pada sayap malaikat yang membawanya.

Setelah itu, beliau akan berhadapan langsung dengan Dajjal di Bab Lud atau Gerbang Lod, sebuah wilayah di Palestina, yang letaknya tak jauh dari Baitul Maqdis.

Dalam pertemuan tersebut, Nabi Isa AS akan berhasil membunuh Dajjal dan mengakhiri fitnah yang selama ini menyebabkan kerusakan besar di bumi.

Turunnya Nabi Isa AS: Tanda-Tanda Kiamat yang Semakin Dekat

Peristiwa turunnya Nabi Isa AS ke bumi merupakan salah satu tanda jelas bahwa kiamat sudah semakin dekat.

Keberadaan Dajjal yang merupakan fitnah terbesar dan kebohongan terbesar bagi umat manusia, akhirnya akan berakhir melalui tangan Nabi Isa AS.

Kemenangan kebenaran ini akan membawa kedamaian dan ketenangan bagi umat manusia, serta menjadi awal dari penegakan keadilan dan kebenaran.

Namun, meski peristiwa ini akan terjadi di masa depan, umat Islam diajak untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, menjalankan ajaran agama dengan penuh keikhlasan, dan senantiasa menjaga iman, agar kelak siap menyambut kedatangan sang penyelamat, Nabi Isa AS.*

(d/ad)