KUALA, LANGKAT – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mendorong Desa Bekiung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, menjadi desa energi hijau melalui Program Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) 2026. Program ini mengembangkan biogas komunal berbasis limbah peternakan serta teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Salah satu tahapan program ditandai dengan penyerahan kompor gas tekanan rendah kepada masyarakat Desa Bekiung, Senin (10/8). Peralatan tersebut akan digunakan sebagai bagian dari sistem pemanfaatan biogas yang dihasilkan melalui instalasi biodigester.

Baca Juga:

• UMSU Dorong Kemandirian Ekonomi Desa lewat Bantuan Alat Produksi Abon dan Cookies

Direktur BUMDes Bangun Mandiri Supono, ST., mengapresiasi UMSU yang memilih Desa Bekiung sebagai lokasi pelaksanaan Program PDB 2026. Menurutnya, program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal sekaligus memanfaatkan teknologi sesuai dengan potensi desa.

"Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung kegiatan produktif di desa. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Supono.

Program PDB UMSU 2026 mengusung tema "Desa Bekiung Energi Hijau: Integrasi Biogas Komunal dan Solar Dry Dome untuk Penguatan Pangan Lokal Berbasis Rantai Nilai Agro-Peternakan."

Pengembangan biogas dilakukan dengan memanfaatkan limbah peternakan, khususnya kotoran ternak yang tersedia di lingkungan masyarakat. Limbah tersebut akan diolah menggunakan biodigester untuk menghasilkan biogas sebagai sumber energi alternatif.

Instalasi biodigester mulai dibangun di lokasi desa binaan dan menjadi bagian utama dalam sistem pengolahan limbah peternakan menjadi energi. Pemanfaatan tersebut diharapkan memberikan manfaat ganda, yakni menyediakan sumber energi alternatif sekaligus membantu mengurangi persoalan lingkungan akibat limbah peternakan.

Kompor gas tekanan rendah yang diserahkan kepada masyarakat menjadi salah satu perangkat pendukung untuk memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari biodigester.

Tim PDB UMSU juga memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan teknologi. Pendampingan dilakukan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan peralatan, tetapi juga mampu mengoperasikan, merawat dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Ketua Tim PDB UMSU Dr Rimbawati mengatakan pemberdayaan masyarakat melalui program tersebut tidak berhenti pada penyerahan teknologi.

"Teknologi yang diberikan merupakan bagian dari upaya UMSU menghadirkan hasil ilmu pengetahuan dan inovasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Harapannya, teknologi ini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong kemandirian masyarakat," katanya.

Konsep Desa Energi Hijau yang dikembangkan UMSU tidak hanya berfokus pada energi alternatif. Program tersebut juga mengintegrasikan sektor energi, pertanian dan peternakan melalui penerapan teknologi tepat guna.

Selain biogas komunal, UMSU mengembangkan Solar Dry Dome untuk mendukung proses pengeringan hasil pertanian. Kedua teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai nilai agro-peternakan dan meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

Melalui konsep tersebut, limbah peternakan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal dapat diolah menjadi sumber energi. Sementara hasil pertanian mendapat dukungan teknologi untuk proses pengeringan dan pengolahan.

UMSU berharap pengembangan Desa Bekiung sebagai Desa Energi Hijau dapat berjalan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, BUMDes, kelompok peternak dan masyarakat.

Program PDB 2026 tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi UMSU dalam mendukung pembangunan masyarakat desa melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat.

Dengan pengembangan biogas komunal dan Solar Dry Dome, UMSU mendorong Desa Bekiung untuk mengoptimalkan potensi lokal, memanfaatkan energi terbarukan serta meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat.* (dh)

Isu tersebut sebelumnya dikaitkan dengan kabar Pratikno sedang sakit. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Pratikno dalam kondisi sehat dan tidak mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Juga:

• Undangan Detik-detik Proklamasi Diantar Langsung ke Eks Presiden dan Wapres RI

Pratikno kemudian memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut. Dia mengatakan sedang berada di Bromo setelah berangkat dari Jakarta menuju Malang pada Selasa pagi.

"Nggak, saya lagi di Bromo karena kan ada kebakaran. Jadi tadi pagi, jam 06.30 WIB berangkat ke Malang, terus kemudian ke Bromo. Kita rapat koordinasi untuk percepatan pemadaman kebakaran di Bromo," ujar Pratikno.

Dia juga secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nggak. Satu, sakit, nggak. Mundur, nggak. Lagi bertugas kok," tegasnya.

Pratikno saat ini masih menjalankan tugasnya sebagai Menko PMK. Kehadirannya di Bromo dilakukan untuk mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan tersebut.* (d/dh)

KUALA, LANGKAT – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibu-ibu Wanita Tani Mawar di Desa Bekiung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Bantuan tersebut menjadi bagian dari Program Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) UMSU 2026.

Penyerahan peralatan dilakukan pada Senin(10/8) dan diterima langsung oleh Ketua Kelompok Ibu-ibu Wanita Tani Mawar, Wilasmini. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendorong pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Tabligh Akbar dan Bhakti Sosial PK IMM FKIP UMSU

Ketua Tim PDB UMSU, Dr. Rimbawati, ST., MT., mengatakan bantuan peralatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam membantu masyarakat mengembangkan potensi desa secara produktif.

"Pemberian peralatan ini diharapkan tidak hanya membantu meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mendorong kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan," kata Rimbawati.

Peralatan yang diberikan akan digunakan untuk mendukung proses pengolahan abon sapi dan cookies. Dengan dukungan tersebut, kelompok diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas pengolahan serta kualitas produk yang dihasilkan.

Pengembangan produk pangan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil peternakan dan pertanian masyarakat. Bahan baku lokal yang tersedia di desa dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Selain menyerahkan peralatan, tim PDB UMSU memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait pengoperasian dan pemanfaatannya. Pendampingan dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.

"Pendampingan menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengoperasikan dan memanfaatkan peralatan secara tepat. Dengan demikian, teknologi yang diberikan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang," ujar tim pelaksana PDB UMSU.

Program PDB UMSU 2026 di Desa Bekiung mengusung tema "Desa Bekiung Energi Hijau: Integrasi Biogas Komunal dan Solar Dry Dome untuk Penguatan Pangan Lokal Berbasis Rantai Nilai Agro-Peternakan".

Melalui program tersebut, UMSU mengembangkan teknologi energi terbarukan berupa biogas komunal sekaligus mendorong penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat.

UMSU berharap bantuan peralatan tersebut dapat meningkatkan produktivitas kelompok serta memberikan nilai tambah bagi anggota Kelompok Ibu-ibu Wanita Tani Mawar. Program ini juga menjadi bagian dari upaya UMSU dalam mendampingi masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sesuai kebutuhan di Desa Bekiung.

Dengan penguatan kelompok usaha perempuan dan pengolahan produk pangan lokal, Desa Bekiung diharapkan semakin mampu mengoptimalkan potensi ekonomi serta mendorong kemandirian masyarakat.* (dh)

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi IMM UMSU, Apresiasi Program Bakti Sosial untuk Masyarakat

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan penyidik harus mempersiapkan perkara tersebut dengan matang. Terlebih, Febrie merupakan mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Usai Kasus Korupsi MBG, Kepala BGN Baru Temui Jaksa Agung Minta Pendampingan Hukum

Penyidikan perkara Febrie dilakukan oleh Tim 9 yang terdiri dari sembilan jaksa yang telah lama berpengalaman menangani perkara tindak pidana korupsi.

Anang mengatakan Kejagung siap mengungkap peran Febrie secara terbuka dalam persidangan. Namun, penyidik tidak akan membuka seluruh materi pokok perkara selama proses penyidikan masih berjalan.

"Tidak semua terkait materi pokok perkara kita ungkap. Karena itu, nanti kita ungkap di persidangan," tuturnya.

Menurut Anang, sikap tersebut bukan berarti Kejagung menutup informasi mengenai perkara. Penyidik sengaja tidak membeberkan seluruh materi perkara agar proses penyidikan tidak mengganggu langkah hukum yang sedang dilakukan.

"Yang jelas kita terbuka dalam hal, tetapi terkait materi perkara mohon maaf saya tegaskan bukan kami tidak terbuka. Kan beredar di medsos seolah-olah kita tidak terbuka begini. Materi pokok nanti diungkap di persidangan," jelas Anang.

"Kalau sekarang sudah dibuka semua, nanti antisipasilah pihak-pihak para tersangka, mengantisipasi langkah-langkah untuk mengamankan," sambungnya.

Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung masih memeriksa sejumlah saksi. Pada Selasa (11/8), penyidik memeriksa tiga saksi yang berasal dari pihak perbankan dan swasta.

Sehari sebelumnya, Senin (10/8), penyidik juga memeriksa tujuh orang saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

"Proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," ujar Anang.

Febrie Adriansyah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara. Perkara yang menjerat Febrie pada awalnya ditangani oleh Polri sebelum kemudian penanganannya diserahkan kepada Kejagung.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ASABRI. Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie juga menjadi tersangka dalam dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah. Dalam perkara ini, Kejagung turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain perkara tersebut, Kejagung masih melakukan penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie. Perkara itu menyangkut dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disebut berkaitan dengan peristiwa blackout.

Kejagung menegaskan seluruh proses hukum terhadap Febrie akan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap mengedepankan profesionalitas, independensi, akuntabilitas, serta asas praduga tidak bersalah.* (d/dh)

Sudaryono mengatakan masih banyak masyarakat, terutama di daerah, yang percaya bahwa terlalu banyak mengonsumsi telur dapat membuat anak mengalami bisul. Karena itu, dia sengaja mengangkat mitos tersebut agar mendapat respons dari para ahli.

Baca Juga:

• Usai Kasus Korupsi MBG, Kepala BGN Baru Temui Jaksa Agung Minta Pendampingan Hukum

Sudaryono menegaskan dirinya memahami bahwa secara medis tidak ada hubungan langsung antara konsumsi telur dan munculnya bisul. Dia mengaku sempat menjadi sasaran cibiran di media sosial setelah menceritakan pengalamannya saat kecil yang banyak mengonsumsi telur.

"Saya juga ngerti bahwa bisul sama makan telur banyak ini tidak ada hubungannya, ngerti," katanya.

Menurut Sudaryono, pernyataan tersebut sengaja disampaikan untuk membuka ruang edukasi mengenai manfaat telur sebagai salah satu sumber protein hewani. Dia berharap para ahli gizi dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk meluruskan mitos yang masih dipercaya sebagian masyarakat.

"Cuma, kenapa saya lontarkan? Karena di masyarakat kita di desa-desa itu masih ada mitos yang mengatakan kalau anak dikasih makan banyak telur akan bisulan," ujarnya.

"Maka perlu banyak ahli untuk menjelaskan memakai sosial media, memakai ini semua untuk berkampanye bahwa salah satu sumber protein terbaik itu adalah telur yang harganya relatif lebih murah dibanding sumber protein lain," sambungnya.

Pernyataan Sudaryono mengenai telur dan bisul sebelumnya disampaikan saat dirinya dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Saat itu, Sudaryono menceritakan pengalamannya ketika tumbuh di desa. Dia mengatakan keluarganya memelihara ayam sehingga dirinya banyak mengonsumsi telur.

"Saya sendiri anak dari desa. Ibu saya memelihara ayam di pojok rumah dan saya selalu makan itu sampai maaf sampai bisulan di mana-mana. Saya merasa bisa tumbuh berkembang karena telur karena ikan jarang di Grobogan yang jauh dari pantai," kata Sudaryono saat itu.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah ahli medis dan gizi. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan konsumsi telur secara langsung menyebabkan bisul.

Dokter spesialis gizi klinik, dr Igus Ulfa Yaze, SpGK, menjelaskan bisul umumnya terjadi akibat infeksi pada folikel rambut yang disebabkan bakteri Staphylococcus aureus.

"Bisulan disebabkan karena adanya inflamasi di folikel rambut gara-gara Staphylococcus aureus, bukan gara-gara si telur," jelas dr Yaze.

Bakteri tersebut dapat masuk melalui luka kecil atau pori-pori kulit. Infeksi kemudian berkembang dan menyebabkan benjolan merah yang terasa nyeri serta dapat berisi nanah.

Risiko bisul dapat meningkat pada sejumlah kondisi, seperti kebersihan kulit yang kurang terjaga, diabetes yang tidak terkontrol, daya tahan tubuh menurun, obesitas, hingga gesekan berulang pada kulit.

Hingga saat ini, berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam kasus tersebut, tidak ada bukti bahwa konsumsi telur secara langsung menyebabkan bisul.

Alergi Telur Berbeda dengan Bisul

Meski telur bukan penyebab langsung bisul, dr Yaze menjelaskan terdapat kondisi yang mungkin membuat seseorang mengira keduanya berkaitan, yakni alergi telur.

Pada orang yang memiliki alergi telur, konsumsi telur dapat memicu reaksi sistem kekebalan tubuh. Gejalanya antara lain gatal, ruam kemerahan, biduran atau urtikaria, pembengkakan pada bibir dan wajah, mual, muntah, diare hingga sesak napas pada kasus berat.

Namun, alergi telur berbeda dengan bisul. Alergi merupakan respons sistem kekebalan tubuh terhadap protein tertentu dalam telur, sedangkan bisul merupakan infeksi bakteri yang menyebabkan peradangan dan pembentukan nanah.

Reaksi alergi yang menimbulkan rasa gatal juga dapat membuat seseorang terus menggaruk kulit. Garukan tersebut berpotensi menyebabkan lecet atau luka kecil yang menjadi pintu masuk bakteri. Jika kemudian terjadi infeksi, bisul dapat terbentuk.

Artinya, jika seseorang mengalami bisul setelah mengonsumsi telur, hal tersebut tidak serta-merta berarti telur menjadi penyebab langsung bisul.

Telur Sumber Protein

Di sisi lain, telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang kaya zat gizi. Satu butir telur ayam mengandung sekitar 6-7 gram protein berkualitas tinggi, serta sejumlah zat gizi seperti kolin, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, riboflavin, selenium, dan fosfor.

Protein dalam telur memiliki nilai biologis tinggi dan dapat dimanfaatkan tubuh untuk membantu membentuk serta memperbaiki jaringan. Kandungan kolin di dalam telur juga berperan dalam perkembangan otak, fungsi saraf dan metabolisme tubuh.

Dr Yaze mengatakan konsumsi telur setiap hari pada orang sehat umumnya aman.

"Orang sehat normal itu makan satu butir telur sehat-sehat aja, aman-aman aja. Bahkan dalam satu minggu 5 sampai 7 butir telur itu boleh," kata dr Yaze.* (d/dh)

Rencana tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditanya mengenai kontribusi Danantara terhadap APBN 2027. Purbaya mengatakan pemerintah sejauh ini belum menetapkan target kontribusi Danantara terhadap APBN tahun depan.

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Menguat Jelang HUT RI, Nusron: Tidak Elok Menteri Ikut Bicara

Purbaya belum merinci berapa besar keuntungan Danantara yang nantinya akan dialokasikan sebagai cadangan APBN. Pemerintah masih membahas skema tersebut bersama pihak Danantara.

"Nanti masih dibicarakan dengan Danantara," ujarnya.

Selain itu, Purbaya menyebut belum ada penetapan mengenai besaran kontribusi Danantara terhadap perekonomian maupun investasi yang akan dicantumkan dalam APBN 2027.

Dengan demikian, mekanisme pengalokasian sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan APBN masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum mengungkapkan kapan kebijakan tersebut akan mulai diterapkan maupun nilai keuntungan yang akan dialokasikan.* (d/dh)

Nusron mengaku tidak mengetahui adanya informasi mengenai rencana reshuffle kabinet tersebut. Dia menilai para menteri tidak sepatutnya ikut membicarakan isu pergantian kabinet.

Baca Juga:

• Petugas Berjibaku hingga Sakit Hirup Asap, Prabowo Perintahkan Karhutla Segera Diatasi

Menurut Nusron, menteri merupakan pembantu presiden sehingga tugas mereka adalah menjalankan pekerjaan yang telah diberikan. Karena itu, dia menilai tidak elok jika seorang menteri ikut berkomentar mengenai isu reshuffle.

"Kita sebagai pembantunya Bapak Presiden tidak elok kalau bicara masalah itu. Tidak pantas, tidak elok, nggak sopan kalau bicara masalah begituan," ujarnya.

Nusron kembali menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Dia meminta para menteri tetap fokus menjalankan tugas masing-masing.

"Karena tugas pembantu Bapak Presiden itu ya hanya bekerja dan bekerja. Itu adalah kewenangan dan prerogatif Bapak Presiden. Tulis ya, tidak elok dan tidak sopan menteri ngomong reshuffle," katanya.

Nusron juga enggan mengomentari pernyataan Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera yang sebelumnya menyarankan agar Presiden Prabowo dapat merekrut tokoh baru ke dalam kabinet, termasuk dari kalangan profesional nonpartai.

"Udah. Tidak elok dan tidak pantas saya ngomentari itu. Udah, itu jawabannya," ujar Nusron.

Sebelumnya, Mardani Ali Sera merespons isu penyegaran atau reshuffle Kabinet Merah Putih setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Mardani menyatakan mendukung apabila Prabowo ingin merekrut orang baru ke dalam kabinet. Namun, dia berharap tokoh yang dipilih memiliki kapasitas dan integritas, tanpa harus berasal dari partai politik.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," kata Mardani.

Isu reshuffle kabinet belakangan kembali mencuat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Hingga kini, keputusan mengenai ada atau tidaknya perombakan kabinet tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Budi seusai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antarkementerian dan lembaga terkait rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Undangan Detik-detik Proklamasi Diantar Langsung ke Eks Presiden dan Wapres RI

"Salah satunya adalah penyakit jiwa atau mental. Banyak jenisnya, salah satunya adalah substance abuse disorder, drug substance abuse disorder. Jadi kecanduan," kata Budi kepada wartawan.

Dia kemudian menyoroti penanganan pecandu narkoba yang sebagian besar masih dilakukan melalui sistem pemasyarakatan. Padahal, menurut data yang disampaikannya, jumlah penyalah guna narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang.

"Nah, data yang saya pegang sementara ini yang baru terdeteksi ada 300 ribu pecandu. Kalau penyalah guna, tadi Pak Kepala BNN bilang ada 4 jutaan. Nah, sekarang orang-orang ini di mana ditaruhnya? Di penjara," ujarnya.

Menurut Budi, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas di sejumlah lapas di Indonesia.

Karena itu, pemerintah mendorong agar pecandu narkoba mendapatkan penanganan sesuai dengan tingkat keparahan kondisinya. Pecandu dengan kondisi berat dinilai perlu mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan yang sesuai.

Sementara itu, pecandu dengan kondisi yang lebih ringan dapat diarahkan ke fasilitas rehabilitasi yang dikelola Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tapi yang penyakitnya tergolong ringan, kita geser ke Kemensos karena pusat rehabilitasinya ada di sana," kata Budi.

Budi mengatakan setelah menjalani rehabilitasi dan dinyatakan pulih, para mantan pecandu diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif, termasuk memperoleh kesempatan untuk bekerja.

"Nanti kalau semuanya sudah sembuh, dioper ke Menteri Ketenagakerjaan agar mereka bisa bekerja kembali, jadi sehat, produktif, dan jangan lupa usianya bisa mencapai 76 tahun," ujarnya.

Pemerintah berharap pendekatan rehabilitasi dapat memperkuat penanganan penyalahgunaan narkoba sekaligus membantu mengurangi persoalan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala BGN Sudaryono bersama jajaran di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Yaqut Duga Kasus Korupsi Kuota Haji Tutupi Praktik Jual Beli yang Masih Berlangsung

"Yang jelas tadi pimpinan menyampaikan lebih kepada, apa yang sudah terjadi dan menjadi bahan evaluasi ke depan," kata Anang kepada wartawan.

Anang mengatakan Jaksa Agung berharap persoalan dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tidak kembali terulang. Kejaksaan juga siap memberikan pendampingan apabila BGN membutuhkan bantuan dalam menjalankan program tersebut.

"Jangan sampai terjadi lagi dan dalam tata kelola terutama. Dan Kejaksaan siap membantu untuk mendampingi ke depannya seperti apa," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran pimpinan BGN juga meminta pendampingan dan pengawasan Kejagung dalam pelaksanaan program MBG. Pendampingan tersebut mencakup aspek hukum hingga pengawasan di lapangan.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan jajaran BGN yang baru perlu melakukan banyak koordinasi, terutama dalam kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara.

"Karena pejabat baru, tentunya kan banyak hal-hal yang perlu dikomunikasikan ke depan dalam rangka kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara," kata Ketut.

Dia mengatakan Kepala BGN meminta pendampingan hukum, termasuk pelaksanaan legal audit. Pengawasan di lapangan juga nantinya dapat melibatkan jajaran Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi.

"Beliau (Kepala BGN) meminta bahwa nanti ke depannya akan ada pendampingan. Pendampingan hukum, legal audit. Termasuk pengawasan di lapangan melibatkan teman-teman yang ada di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi," ujarnya.

Ketut menambahkan, pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG menjadi bahan pembenahan bagi BGN. Dia menyebut pimpinan BGN yang baru berkomitmen memperbaiki tata kelola program tersebut agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.

"Semua tata kelola akan dibangun dengan bagus. Komitmen pimpinan yang baru ini adalah bagaimana membangun tata kelola yang baik, ya, pelayanan yang baik," katanya.

Sebelumnya, Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG periode 2025-2026. Sejumlah pihak telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut, termasuk pejabat dan pegawai BGN.* (d/dh)

BATU BARA — Warga Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengeluhkan kondisi pasokan listrik yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Dalam sehari, aliran listrik disebut mengalami padam-hidup hingga lima kali, sehingga membuat masyarakat resah dan khawatir terhadap kerusakan peralatan elektronik di rumah mereka.

Keluhan tersebut terutama disampaikan warga Desa Lima Laras yang mengaku aktivitas rumah tangga terganggu akibat listrik yang berulang kali padam dan kembali menyala dalam waktu yang tidak menentu.

Baca Juga:

• Siap-Siap! Listrik Padam 3 Jam di 22 Lokasi Medan Hari Ini

"Bayar Telat Didenda, Giliran PLN Begini Siapa yang Ganti Rugi?"
Salah seorang warga Desa Lima Lara yang enggan disebut namanya, menyampaikan keluhannya kepada awak media, Selasa, 11 Agustus 2026.

Ia mengaku sangat kecewa karena dalam satu hari listrik dapat padam dan menyala kembali hingga beberapa kali. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak berbagai peralatan elektronik.

"Hajab betul, masak listrik padam hidup sampai lima kali dalam sehari. Rusak habis barang-barang elektronik jadinya. Kalau bayar listrik kita telat saja didenda, heboh. Tapi kalau kayak gini kita yang merugi. Bola lampu putus, mau mereka tanggung jawab?" ujar warga dengan nada kesal.

Menurut warga, pemadaman tersebut terjadi meskipun kondisi cuaca saat itu relatif cerah dan tidak sedang turun hujan.

Ia menyebut sejumlah peralatan elektronik warga yang terdampak, mulai dari lampu, penanak nasi, hingga kulkas.

Warga berharap pihak PLN segera melakukan evaluasi terhadap kondisi jaringan listrik di wilayah Nibung Hangus agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang dirugikan.

"Harapan saya kepada pihak PLN, manajer yang katanya baru ini tolong perhatikan kami pengguna listrik negara ini. Jangan sesuka hati padam-hidupkan aliran listrik," katanya.

Warga Minta PLN Berikan Kepastian

Warga berharap persoalan pemadaman berulang tersebut segera mendapat perhatian serius dari pihak PLN. Selain meminta kestabilan pasokan listrik, masyarakat juga menginginkan adanya penjelasan mengenai penyebab pemadaman yang terjadi berkali-kali dalam sehari.

PLN Belum Berikan Keterangan Resmi

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Unit Pelaksana Transmisi (UPT) PLN Tanjung Tiram belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pemadaman listrik berulang yang dikeluhkan warga Kecamatan Nibung Hangus.

Baca Juga:

• 15.270 Calon Penerima Masih Menunggu, Satgas MBG Jelaskan Kendala di Tanjung Tiram

Konfirmasi kepada pihak PLN penting untuk mendapatkan penjelasan mengenai apakah gangguan tersebut disebabkan oleh pemeliharaan jaringan, gangguan teknis, sistem transmisi, atau faktor lainnya.Warga berharap PLN segera memberikan kepastian, penjelasan terbuka, serta solusi konkret agar pemadaman berulang tidak terus terjadi.

Masyarakat juga berharap apabila terdapat kerusakan peralatan elektronik yang terbukti berkaitan dengan gangguan kelistrikan, tersedia mekanisme penanganan dan pengaduan yang jelas bagi pelanggan.* (dh)

Dalam pertemuan itu, Sutio didampingi Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor Dr Firmansyah, Hakim Tinggi Dr Taqwaddin, serta Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Drs Effendi. Sementara Kapolda Aceh didampingi sejumlah pejabat utama, di antaranya Dirintel, Dirkrimum, Dirkrimsus, dan Karokum Polda Aceh.

Baca Juga:

• Perangi Narkoba, Kapolda Aceh Ancam Bandar: Akan Saya Kejar dan Buat Mereka Miskin!

Kapolda Aceh menegaskan komitmennya untuk memburu dan menindak seluruh pelaku kejahatan narkoba tanpa pandang bulu, termasuk apabila pelakunya merupakan anggota Polri.

"Siapapun pelaku kejahatan narkoba akan saya tindak, termasuk jika pelakunya anggota saya," tegas Ruddi.

Sementara itu, Sutio menegaskan Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak memberikan toleransi terhadap pelaku kejahatan narkoba yang terbukti bersalah berdasarkan proses hukum.

"Semuanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan akan kami hukum. Bahkan sudah puluhan orang yang diputus dengan hukuman pidana mati di Aceh," ujarnya.

Selain membahas pemberantasan narkoba, pertemuan tersebut juga membahas pentingnya kesamaan persepsi dalam penerapan KUHP Nasional dan KUHAP baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.

Sutio juga mendorong penguatan sinergi antar-aparat penegak hukum dalam penerapan e-Berpadu. Sistem tersebut merupakan platform elektronik yang digunakan untuk mengintegrasikan administrasi berkas perkara pidana antarlembaga penegak hukum.

" Dengan adanya perintah Mahkamah Agung agar sidang perkara pidana dilaksanakan secara online maka mari kita perkuat sinergisitas penerapan e-Berpadu (elektronik berkas pidana terpadu) yang selama ini sudah berjalan baik di seluruh Aceh," kata Sutio.

Sutio diketahui baru dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Aceh pada 3 Agustus 2026.

Penerapan e-Berpadu di Aceh melibatkan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik. Sistem tersebut mencakup peradilan umum, peradilan militer, hingga Mahkamah Syar'iyah yang menangani perkara jinayat.

Hakim Ad Hoc Tipikor sekaligus Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Taqwaddin, mengatakan penerapan e-Berpadu dapat memangkas proses birokrasi dalam penanganan administrasi perkara pidana.

Menurutnya, penyerahan berkas fisik dapat digantikan dengan dokumen digital sehingga koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta rutan atau lapas menjadi lebih cepat.

Dengan penerapan sistem tersebut, proses administrasi perkara pidana diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.* (dh)

Poppy didemosi tak lama setelah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution terlihat kesal kepadanya dalam rapat pembahasan inflasi.

Baca Juga:

• Usai Dimarahi Bobby Nasution, Poppy Marulita Resmi Dicopot dari Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sumut

"Berdasarkan hasil rekomendasi dari penilaian kinerja, beliau pindah jabatan jadi Kabid Peternakan," kata Chusnul saat dihubungi, Selasa (11/8/2026).

Chusnul membantah mutasi Poppy berkaitan dengan sikap Bobby yang sempat kesal dalam rapat inflasi. Menurutnya, perpindahan jabatan tersebut merupakan hasil dari penilaian kinerja.

"Aku rasa nggak (ada kaitannya), itu kan memang penilaian kinerja," ujarnya.

Untuk mengisi posisi Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Butong ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Evan diketahui merupakan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut.

Sebelumnya, Bobby Nasution sempat terlihat kesal kepada Poppy dalam rapat pembahasan inflasi Sumut. Momen tersebut diketahui melalui video yang diunggah Bobby di akun Instagram pribadinya.

Rapat itu turut dihadiri Kepala BPS Sumut, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Kepala Bank Indonesia wilayah Sumut, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Dalam rapat tersebut, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menyampaikan inflasi Sumut pada Juli 2026 berada di angka 4,20 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 4,79 persen.

Beras menjadi salah satu komoditas yang disebut memberikan kontribusi terhadap inflasi Sumut. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto kemudian menyampaikan stok beras di Sumut mencapai sekitar 52 ribu ton.

Budi juga mengusulkan penyaluran bantuan pangan untuk membantu menekan harga beras di pasaran.

Usai mendengar paparan tersebut, Bobby mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan pengendalian inflasi kepada para pimpinan OPD terkait. Dia bahkan mengaku kesal karena merasa instruksinya belum dijalankan dengan baik.

Bobby secara khusus menyinggung Poppy yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut. Dia mengatakan telah berulang kali memberikan arahan terkait persoalan pangan dan inflasi.

Bobby juga sempat mengancam akan mengganti Poppy jika tidak mengikuti arahannya.

Selain itu, Bobby meminta BKAD Sumut mengevaluasi anggaran OPD yang dinilai tidak jelas dan mengalihkannya untuk kebutuhan subsidi transportasi.

Dia juga mempertanyakan belum adanya laporan mengenai rantai pasok atau supply chain sejumlah komoditas pangan, meski dirinya mengaku telah hampir dua tahun menjabat sebagai Gubernur Sumut.

Kini, Poppy tidak lagi menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut dan telah menempati posisi Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut.* (ds/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan Brigadir I telah ditempatkan di tempat khusus oleh Bid Propam Polda Sumut.

Baca Juga:

• Minim Bukti Awal, Polisi Ungkap Alasan Sempat Terapkan Pasal Pembunuhan Kasus Winda

Ferry menjelaskan, penempatan khusus tersebut berkaitan dengan penggunaan senjata api milik Brigadir I. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami persoalan terkait senjata api tersebut.

Dia juga mengingatkan seluruh anggota Polri yang mendapatkan izin menggunakan senjata api agar menyimpan senjata dengan aman. Hal itu untuk mencegah senjata digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Setiap anggota yang mendapatkan izin menggunakan senjata api harus berhati-hati dalam menyimpan senjata api sehingga tidak dapat dijangkau atau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan senjata api," ujarnya.

Ferry menegaskan Polda Sumut akan mengambil tindakan terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Polda Sumatera Utara akan melakukan tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran tindak pidana sesuai prosedur yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, seorang wanita berinisial WL (30), yang merupakan mantan istri anggota polisi di Medan, ditemukan meninggal dunia. Polisi menyebut WL diduga tewas bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya.

Namun, pihak keluarga tidak percaya sepenuhnya dengan dugaan tersebut. Keluarga menduga terdapat kejanggalan dalam kematian WL dan meminta kasus tersebut diusut lebih lanjut.

Penempatan Brigadir I di tempat khusus menjadi bagian dari proses pemeriksaan untuk mendalami penggunaan senjata api yang berkaitan dengan kematian mantan istrinya.* (ds/dh)

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini tengah mengevaluasi seluruh skema subsidi migas agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Evaluasi tersebut dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga:

• "Masa Pakai BMW-Mercy, Beli Pertalite Subsidi?" Sindiran Bahlil soal Orang Kaya

Menurut Bahlil, masih terdapat kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang menikmati subsidi BBM. Dia menyebut masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 masih mendapatkan subsidi Pertalite.

Pemerintah kini menyiapkan sistem agar anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat lebih banyak dinikmati masyarakat yang berhak.

"Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," katanya.

Bahlil menegaskan evaluasi tersebut tidak hanya menyasar Pertalite. Pemerintah juga mengkaji skema subsidi migas lainnya.

"Semuanya lagi di-exercise. Kita pengin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran," ujar Bahlil.

Meski demikian, Bahlil memastikan pengguna sepeda motor tidak akan terkena pembatasan subsidi Pertalite.

"Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok. Berarti enggak ada perubahan untuk sepeda motor," tegasnya.

Dia menjelaskan, pembatasan subsidi nantinya akan mempertimbangkan jenis kendaraan dan kemampuan ekonomi pemiliknya. Menurut Bahlil, kendaraan mewah tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi.

"Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi? Itu yang dimaksudkan Pak Menteri tadi," ujarnya.

Bahlil mengatakan pemerintah belum menghitung potensi penghematan yang bisa diperoleh dari evaluasi maupun pembatasan subsidi. Pemerintah juga belum menetapkan mekanisme final mengenai pembatasan BBM bersubsidi.

Di sisi lain, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi meski harga minyak mentah dunia masih bergerak fluktuatif.

"Saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami berdua punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting," kata Bahlil.

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi tetap dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak dunia.* (k/dh)

Kuasa hukum Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, mempertanyakan konstruksi perkara yang didakwakan kepada kliennya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Didakwa Terima USD 271.500 dari Kasus Kuota Haji, Yaqut Cholil Ajukan Perlawanan

Dodi juga mempertanyakan tudingan bahwa Yaqut menerima uang sebesar USD 271.500. Menurut dia, jaksa belum menjelaskan secara memadai bukti mengenai penerimaan uang tersebut.

Dia menilai uraian dakwaan justru lebih banyak menggambarkan perbuatan pejabat operasional Kementerian Agama bersama penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

"Dalam uraiannya, penuntut umum tidak juga mendeskripsikan apa perbuatan dari Gus Yaqut yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi," ujar Dodi.

Menurut Dodi, dalam dakwaan terdapat uraian mengenai pejabat operasional Kementerian Agama dan PIHK yang disebut melakukan perdagangan kuota haji. Namun, pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut justru diarahkan kepada Yaqut sebagai Menteri Agama.

Dodi juga menyoroti nama Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur yang disebut dalam uraian dakwaan. Namun, menurut dia, nama tersebut tidak lagi muncul pada bagian akhir dakwaan.

"Dan kemudian di tahun 2024 begitu juga diuraikan, namun ternyata di dalam akhir dakwaan tiba-tiba namanya hilang," katanya.

Dia mempertanyakan pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan.

"Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan, ya, kenapa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang lain tetapi pertanggungjawaban pidananya dimintakan kepada Gus Yaqut sebagai menteri agama," ujar Dodi.

Sementara itu, kuasa hukum Yaqut lainnya, Mellisa Anggraini, mempertanyakan dasar jaksa menyebut tiga komponen dalam perkara tersebut sebagai kerugian keuangan negara.

Menurut Mellisa, uang yang disebut dalam tiga komponen tersebut berasal dari jemaah, kemudian diterima PIHK dan dinikmati oleh pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.

"Tapi kita bisa melihat secara gamblang, dari mana uang negara dari tiga komponen ini? Uangnya dari jemaah, diterima PIHK, dinikmati PIHK. Ada pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan," kata Mellisa.

Mellisa menilai apabila terdapat oknum Kementerian Agama yang menerima keuntungan, konstruksi hukumnya semestinya juga dilihat dari kemungkinan tindak pidana suap atau gratifikasi.

Dia juga menyoroti tudingan penerimaan uang oleh Yaqut pada 2023 dan 2024. Menurut Mellisa, berdasarkan dakwaan jaksa, tidak terdapat aliran uang kepada Yaqut pada 2024.

"Kami berharap proses persidangan nanti ke depan terbuka, terang, seluruh pembuktian bisa kami uji seluas-luasnya terhadap semua tudingan yang ada," ujarnya.

Mellisa meminta proses hukum terhadap kliennya tidak diarahkan semata-mata untuk mempersalahkan atau mengkriminalisasi seseorang.

"Jangan sampai proses ini hanya untuk mempersalahkan atau mengkriminalisasikan seseorang," katanya.

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Yaqut menerima uang sebesar USD 271.500 dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024.

Selain Yaqut, jaksa menyebut 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperoleh Rp 478,17 miliar. Sementara Koperasi Perahu disebut menerima USD 26.500.

Yaqut didakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTURI), serta Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Makmur.

Jaksa menyebut total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 622,09 miliar. Nilai itu terdiri dari selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar.

Perkara tersebut masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum Yaqut menyatakan akan menguji seluruh tudingan jaksa melalui proses persidangan.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Purbaya usai bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Tanjungbalai Resmi Berganti Identitas Jadi 'Kota Kerang', Ini Targetnya

Purbaya menegaskan kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah masih menyiapkan sekaligus menguji sistem yang nantinya digunakan untuk memastikan penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Menurutnya, sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) saat ini sudah cukup baik dan dinilai siap mendukung penerapan kebijakan tersebut.

"Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," katanya.

Meski demikian, Purbaya belum dapat memastikan waktu penerapan pembatasan subsidi Pertalite. Saat ditanya kemungkinan kebijakan tersebut mulai berlaku pada Januari 2027, dia mengatakan pemerintah masih melakukan persiapan.

"Belum, belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi," ujarnya.

Sementara itu, Bahlil mengatakan pertemuannya dengan Purbaya turut membahas pola penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Dia menilai masih terdapat masyarakat berpenghasilan tinggi yang menikmati subsidi BBM.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite," kata Bahlil.

Bahlil menyebut masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat menikmati subsidi Pertalite. Karena itu, pemerintah sedang menyusun sistem untuk mengarahkan anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah kepada masyarakat yang dinilai lebih berhak.

"Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujarnya.

Bahlil mengatakan pemerintah belum menghitung potensi penghematan dari kebijakan tersebut. Menurutnya, perhitungan masih dalam tahap simulasi.

Dia menjelaskan pembatasan subsidi nantinya akan mempertimbangkan jenis kendaraan sekaligus kemampuan ekonomi pemilik kendaraan. Kendaraan mewah dinilai tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi.

"Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi? Itu yang dimaksudkan Pak Menteri tadi," ujar Bahlil.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Bambang saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Kasus Kematian Winda Lorenza Sampai ke DPR, Rapat Digelar Tertutup demi Keluarga

Bambang menilai perlindungan perlu diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan sah terhadap suatu aset. Perlindungan itu antara lain mencakup pasangan suami istri, anak, ahli waris, mitra usaha, pemegang saham, kreditur, bank, pembeli yang beriktikad baik hingga pekerja.

Dia juga menyoroti kemungkinan penggunaan nama seseorang sebagai pemegang aset tanpa sepengetahuan orang tersebut mengenai tindak pidana yang dilakukan pihak lain.

"Undang-undang harus melindungi kepentingan yang sah dari pasangan suami istri, anak, ahli waris, mitra usaha, pemegang saham, kreditur, bank, pembeli yang beriktikad baik, pekerja, atau pihak yang namanya digunakan sebagai pemegang aset tanpa mengetahui adanya tindak pidana," katanya.

Menurut Bambang, kondisi tersebut dapat terjadi ketika identitas seseorang digunakan untuk kepentingan kepemilikan aset tanpa mengetahui asal-usul dana maupun tindak pidana yang berkaitan dengan aset tersebut.

Karena itu, dia menegaskan hubungan seseorang dengan tersangka tidak boleh menjadi dasar otomatis untuk menyita harta milik orang tersebut.

"Prinsipnya, hubungan seseorang dengan tersangka, tidak dengan sendirinya membuat harta milik orang tersebut menjadi aset hasil kejahatan," ujarnya.

Bambang juga meminta RUU Perampasan Aset memberikan perlindungan khusus terhadap harta bersama dalam perkawinan. Dia menilai bagian harta yang secara sah menjadi milik pasangan yang tidak terlibat tindak pidana tidak boleh otomatis dianggap sebagai aset hasil kejahatan.

"Jika seorang dituduh, suami dituduh melakukan korupsi atau sebaliknya, pemerintah tidak boleh secara otomatis menganggap bagian sah milik istrinya atau suaminya dalam harta bersama sebagai aset milik suami atau istri yang berasal dari kejahatan," kata Bambang.

Dia mengusulkan agar pengadilan menentukan secara jelas status kepemilikan suatu aset sebelum dilakukan perampasan. Hal yang perlu diperiksa antara lain pemilik aset, waktu perolehan, sumber dana, serta bagian kepemilikan masing-masing pihak.

"Pengadilan harus menentukan siapa pemilik aset, kapan aset diperoleh, dari mana dana untuk memperolehnya, berapa bagian masing-masing, dan apakah pasangan yang tidak bersalah mengetahui adanya tindak pidana," tuturnya.

Bambang menekankan prinsip perlindungan tersebut juga harus berlaku terhadap bentuk kepemilikan bersama lainnya. Menurutnya, proses perampasan aset harus tetap memperhatikan hak pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

"Prinsipnya, yaitu yang harus berlaku terhadap bentuk kepemilikan bersama lainnya: keadilan harus mengikuti kepemilikan, bukan mengikuti hubungan keluarga," pungkasnya.* (k/dh)

Calvijn mengatakan polisi menerbitkan laporan polisi (LP) tipe A setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut pada 2 Agustus 2026. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat proses penyelidikan sekaligus membuat terang perkara.

Baca Juga:

• Kasus Kematian Winda Lorenza Sampai ke DPR, Rapat Digelar Tertutup demi Keluarga

Menurut Calvijn, polisi pada awalnya menggunakan sangkaan Pasal 458 tentang tindak pidana pembunuhan. Keputusan tersebut diambil karena saat itu jumlah saksi dan bukti yang tersedia masih sangat minim.

"Persangkaan awal kita melakukan Pasal 458, yaitu tindak pidana pembunuhan karena begitu minimnya saksi dan bukti," katanya.

Polisi kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengungkap fakta dalam kasus tersebut. Langkah yang dilakukan antara lain olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga autopsi terhadap jenazah Winda oleh dokter forensik.

Calvijn mengatakan barang bukti yang ditemukan di lokasi, termasuk bukti fisik dan darah, diperiksa di laboratorium forensik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penyidik.

"Semua alat bukti barang bukti yang ada di TKP, baik itu berbentuk fisik dan lain-lainnya, darah, itu bisa kami serahkan ke Labfor Forensik, beliau yang ada di sana untuk memastikan. Setidaknya bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penyidik," jelasnya.

Terkait senjata api yang digunakan Winda, Calvijn memastikan pistol tersebut merupakan milik Bripka Iman Harefa. Senjata api jenis revolver kaliber .38 tersebut disebut diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Untuk senjata api jenis Revolver 38 yang masanya masih aktif sampai dengan sekarang," ujarnya.

Bripka Iman Harefa kini ditempatkan khusus (patsus) oleh kepolisian. Penempatan tersebut berkaitan dengan dugaan kelalaian dalam menyimpan senjata api miliknya yang kemudian digunakan oleh Winda.

Winda sebelumnya ditemukan meninggal dunia di rumah mantan suaminya. Jenazahnya ditemukan di kamar mandi dengan luka akibat tembakan pada bagian kepala.

Polisi menyebut Winda diduga bunuh diri menggunakan senjata api milik Bripka Iman Harefa. Autopsi terhadap jenazah juga telah dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Calvijn mengatakan dari hasil autopsi sejauh ini tidak ditemukan dugaan penganiayaan terhadap Winda.

Di sisi lain, pihak keluarga Winda masih mempertanyakan penyebab kematian tersebut. Keluarga melalui kuasa hukumnya, Paul Tambunan, telah membuat laporan polisi di Polda Sumatera Utara pada Kamis (6/8/2026) malam.

Laporan tersebut dibuat karena keluarga menilai terdapat sejumlah kejanggalan di balik kematian Winda. Pihak keluarga juga telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Sumut terkait laporan tersebut.

Paul mengatakan ayah Winda telah dimintai klarifikasi sebagai pelapor. Sementara itu, pemeriksaan terhadap ibu Winda yang mengalami kondisi kesehatan tertentu masih menunggu waktu yang memungkinkan.

Kasus tersebut kini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Polisi terus mengumpulkan bukti untuk memastikan secara menyeluruh penyebab kematian Winda.* (k/dh)

Sikap itu disampaikan tim penasihat hukum Yaqut dalam sidang perdana perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Periksa 12 Saksi Baru Kasus Korupsi MBG, Telusuri Aset Tersangka

Yaqut mengaku tidak memahami dakwaan yang telah dibacakan. Dia kemudian menyerahkan penilaian terhadap dakwaan tersebut kepada tim penasihat hukumnya.

"Yang Mulia, saya tidak memahami dan menyerahkan kepada tim advokat untuk memberikan penilaian. Terima kasih, Yang Mulia," kata Yaqut dalam persidangan.

Hakim kemudian meminta tim penasihat hukum menyampaikan sikap terhadap dakwaan jaksa. Penasihat hukum Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, menyatakan pihaknya akan mengajukan perlawanan.

"Setelah mendengarkan uraian dari dakwaan, kami advokat akan mengajukan perlawanan," ujar Dodi.

Eksepsi tersebut akan disampaikan secara tertulis dalam persidangan berikutnya. Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan digelar pada Selasa (18/8/2026) dengan agenda penyampaian eksepsi dari terdakwa.

Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut Yaqut menerima uang sebesar USD 271.500 dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji.

"Memperkaya terdakwa Yaqut Cholil Qoumas USD 271.500," kata JPU saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Selain Yaqut, jaksa menyebut terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan dalam perkara tersebut. Sebanyak 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) disebut memperoleh Rp478,17 miliar, sedangkan Koperasi Perahu disebut menerima USD26.500.

Jaksa mendakwa Yaqut melakukan perbuatan tersebut bersama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang saat itu menjabat Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama periode 2021-2024.

Selain itu, perkara tersebut juga menyeret Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTURI) dan Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Makmur.

KPK menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sedikitnya Rp622,09 miliar. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia tahun 2023-2024.

Kerugian negara tersebut terdiri dari tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang dinilai tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut seharusnya tidak berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp622,09 miliar.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* (k/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pengantaran undangan tersebut mulai dilakukan pada Selasa (11/8/2026). Undangan diberikan kepada seluruh mantan kepala negara dan mantan wakil kepala negara.

Baca Juga:

• Kabar Pratikno Mundur karena Sakit Beredar, Istana: Sehat, Nggak Ada Kabar Sakit

Pengantaran langsung oleh pejabat pemerintah tersebut merupakan bagian dari proses resmi panitia untuk mengundang para tokoh negara dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.

Upacara peringatan detik-detik Proklamasi tahun ini akan digelar di Istana Kepresidenan. Selain para tokoh negara, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyaksikan langsung upacara tersebut.

Antusiasme masyarakat tercatat cukup tinggi. Selama lima hari masa pendaftaran, jumlah pendaftar untuk menghadiri upacara mencapai lebih dari 336.000 orang.

Padahal, kapasitas awal yang disiapkan panitia hanya sekitar 5.500 undangan. Pemerintah kemudian menambah kapasitas sebanyak 3.400 kursi sehingga total kapasitas undangan menjadi sekitar 8.900 orang.

"Selama kemarin kami koreksi ya, bukan 4 hari, tapi selama 5 hari masa pendaftaran itu totalnya kurang lebih di atas 336.000 pendaftar. Yang sebenarnya kapasitas yang memungkinkan kan hanya 5.500, tapi kami pastikan ada penambahan 3.400 kursi lagi," ujar Prasetyo.

Selain menambah kapasitas undangan, panitia juga menyiapkan fasilitas tambahan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian upacara dari luar pagar Istana Merdeka.

Prasetyo mengatakan pemerintah berencana menambah tenda khusus bagi masyarakat yang datang untuk menonton dari luar area undangan.

"Tadi juga ada rencana mau mungkin ada penambahan tenda, tetapi bukan untuk undangan. Mungkin kami akan siapkan untuk mengakomodasi saudara-saudara kita banyak juga yang ikut nonton ya, di luar pagar Istana," katanya.

Menurut Prasetyo, penambahan fasilitas tersebut dilakukan setelah panitia melakukan pengecekan langsung di lapangan. Pemerintah ingin masyarakat yang menyaksikan upacara dari luar Istana tetap mendapatkan tempat yang lebih nyaman dan representatif.* (dw/dh)