DELI SERDANG — Petugas gabungan Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 12 orang yang hasil tes urinenya dinyatakan positif metamfetamina atau zat yang terkandung dalam narkotika jenis sabu.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Medan Turun Jadi Rp 27 Ribu per Kg, 4 Daerah di Sumut Masih di Atas HET

Menurut Andy, operasi tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang resah terhadap dugaan peredaran narkoba di kawasan itu.

"Melakukan penindakan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba," kata Andy, Senin (26/10/2026).

Sebanyak 12 orang diamankan dalam penggerebekan tersebut.

Mereka terdiri atas 11 laki-laki dan satu perempuan. Seluruhnya menjalani tes urine di lokasi dan dinyatakan positif metamfetamina.

Kedua belas orang itu masing-masing berinisial VJA (40), SES (26), BA (30), Su (43), Sy (20), PA (39), DP (38), AA (25), RG (28), S (48), PR (41), dan Mu (54).

"Yang kita amankan positif menggunakan narkoba jenis metafetamina atau narkoba jenis sabu," ucapnya.

Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan sebuah barak yang diduga digunakan sebagai tempat mengonsumsi sabu.

Barak tersebut kemudian dirobohkan dan dibakar oleh petugas.

"Ada barak narkoba milik pengedar yang dijadikan tempat konsumsi sabu," ujarnya.

Selain mengamankan 12 orang, petugas menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Barang bukti tersebut meliputi 15 mancis, 27 bong atau alat isap sabu, empat bal plastik klip transparan, dan 10 timbangan elektrik.

Polisi juga menyita tiga alat komunikasi handy talky (HT) serta dua bendel kartu yang diduga digunakan untuk mengambil pesanan sabu.

Barang bukti lainnya berupa lima telepon seluler, satu gunting, dan satu sekop berbahan pipet berwarna kuning.

Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan enam sepeda motor yang ditemukan di lokasi.

Kendaraan itu terdiri atas Yamaha RX King berwarna putih, Suzuki Satria FU berwarna hitam, Yamaha Mio Soul, sepeda motor merek Mocin, Honda Scoopy berwarna putih, dan Honda Beat berwarna hitam.

Seluruh orang yang diamankan bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi masih perlu mendalami peran masing-masing orang yang diamankan, termasuk dugaan keterlibatan mereka dalam peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Hasil tes urine yang positif menunjukkan adanya indikasi penggunaan zat terlarang, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam jaringan peredaran narkotika.
* (d/ad)

MEDAN — Harga daging ayam broiler di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami penurunan dalam sepekan terakhir.

Di Pasar Raya MMTC, harga ayam bersih kini dijual Rp 27 ribu per kilogram, turun dari pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp 30 ribuan per kilogram.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Rumah Ibadah Terlibat Berantas Narkoba di Sumatera Utara

Keempat daerah tersebut adalah Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Samosir.

Berdasarkan pantauan pada Senin, 26 Oktober 2026, pedagang ayam di Pasar Raya MMTC menawarkan ayam bersih seharga Rp 27 ribu per kilogram.

Sementara itu, ayam utuh atau bulat dijual dengan harga Rp 23 ribu per kilogram.

"Udah turun semingguan ini jadi Rp 27 ribu yang bersih, kalau bulat Rp 23 ribu," kata pedagang ayam Andi.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumatera Utara, harga daging ayam broiler terendah tercatat di Kabupaten Asahan, yakni Rp 24 ribu per kilogram.

Harga tersebut diikuti Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 25 ribu per kilogram dan Kota Tanjungbalai sebesar Rp 26 ribu per kilogram.

Secara umum, rata-rata harga daging ayam broiler di Sumatera Utara masih berada di bawah HET yang ditetapkan sebesar Rp 40 ribu per kilogram.

Kondisi ini menunjukkan bahwa harga ayam di sebagian besar wilayah masih berada dalam batas harga acuan tersebut.

Di tengah penurunan harga di sejumlah wilayah, harga daging ayam di empat daerah Sumatera Utara masih melampaui HET.

Kota Sibolga mencatatkan harga tertinggi, yakni Rp 47 ribu per kilogram.

Meski masih berada di atas batas HET, harga tersebut turun dibandingkan pekan sebelumnya yang sempat mencapai Rp 50 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga daging ayam broiler di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Mandailing Natal masing-masing mencapai Rp 45 ribu per kilogram.

Adapun di Kabupaten Samosir, harga daging ayam broiler tercatat sebesar Rp 42 ribu per kilogram.

Dengan HET sebesar Rp 40 ribu per kilogram, harga ayam di Sibolga tercatat Rp 7 ribu lebih tinggi dari batas tersebut.

Di Padangsidimpuan dan Mandailing Natal, selisihnya mencapai Rp 5 ribu per kilogram, sedangkan di Samosir sebesar Rp 2 ribu per kilogram.

Perbedaan harga tersebut menunjukkan bahwa penurunan harga ayam belum terjadi secara merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Di Medan dan sejumlah daerah lainnya, masyarakat mulai menikmati harga yang lebih rendah, sementara konsumen di empat daerah tersebut masih menghadapi harga di atas HET.
* (d/ad)

SUMENEP — Dua karyawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lenteng Timur 3, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep.

Keduanya diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di area dapur tempat mereka bekerja.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Rumah Ibadah Terlibat Berantas Narkoba di Sumatera Utara

"Ya, betul, keduanya karyawan MBG," kata Ipda Ach Putra Wardana, Minggu (25/10/2026).

Menurut Putra, polisi menangkap kedua tersangka pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 10.30 WIB.

Penangkapan berlangsung di area Dapur MBG yang berlokasi di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Sumenep.

Saat itu, keduanya diduga sedang menggunakan sabu.

Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi memperoleh informasi bahwa AFH memesan sabu dengan bantuan MA sebagai perantara.

Penyidik masih mendalami asal narkotika tersebut dan menelusuri pihak yang diduga memasok barang terlarang itu kepada kedua tersangka.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan dua paket kecil sabu yang dikemas menggunakan plastik klip.

Masing-masing paket memiliki berat 0,39 gram dan 0,11 gram, sehingga total barang bukti sabu yang ditemukan mencapai 0,5 gram.

Selain sabu, petugas menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

Barang-barang tersebut meliputi alat isap atau bong yang dibuat dari botol plastik, sedotan, pipet kaca, korek api gas, sobekan tisu, serta celana jeans yang dikenakan salah satu tersangka.

Polisi juga mengamankan satu unit telepon genggam milik AFH untuk kepentingan penyidikan.

Kepala SPPG Lenteng Timur 3, Mellisa Agustin, membenarkan bahwa MA dan AFH merupakan karyawan di tempat tersebut.

Menurut dia, keduanya bertugas di bagian pengemasan makanan atau packing.

"Iya, dua-duanya karyawan," kata Mellisa.

Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di area dapur MBG.

Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai dampak kejadian itu terhadap operasional pelayanan makanan bergizi di lokasi tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penyidik juga menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hingga kini, polisi masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri asal sabu dan pihak yang diduga memasok narkotika kepada kedua tersangka.* (d/ad)

BATUBARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengeluarkan sebanyak 82 orang tahanan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan proses hukum sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

• Antrean Solar di SPBU Aceh Mulai Hilang, Dek Gam Apresiasi Polda Aceh Berantas Penimbunan BBM

Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Dalam pelaksanaannya, pengawalan terhadap 82 orang tahanan dilakukan oleh petugas Kejaksaan Negeri Asahan bersama personel Polres Asahan.

Sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan selama proses pengeluaran, perjalanan menuju pengadilan, hingga pelaksanaan persidangan.

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen mendukung kelancaran proses penegakan hukum melalui koordinasi dan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum terkait.

Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap terselenggaranya proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memastikan proses pemindahan tahanan berjalan sesuai prosedur, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan hak-hak hukum para tahanan dalam menjalani proses peradilan.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara Lapas Labuhan Ruku, Kejaksaan Negeri Asahan, dan Polres Asahan, pelaksanaan pengeluaran tahanan untuk mengikuti persidangan diharapkan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* (ad)

BANDA ACEH – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengapresiasi langkah tegas Polda Aceh dalam menindak pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Penindakan tersebut dinilai membantu memperlancar distribusi BBM dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Rumah Ibadah Terlibat Berantas Narkoba di Sumatera Utara

Solar yang seharusnya digunakan oleh masyarakat sesuai ketentuan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraih keuntungan secara tidak semestinya.

"Saya mengapresiasi Polda Aceh yang sudah bekerja untuk menangkap para pelaku penimbun solar di Aceh," kata Nazaruddin Dek Gam, Senin, 26 Oktober 2026.

Menurut Dek Gam, kelancaran pasokan solar sangat penting bagi masyarakat, terutama pengemudi angkutan, pelaku usaha, dan warga yang bergantung pada bahan bakar tersebut untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia berharap penindakan terhadap pelaku penimbunan BBM tidak berhenti pada kasus yang telah terungkap.

Pengawasan distribusi solar bersubsidi, kata dia, perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.

"Saya berharap pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi terus diperkuat, sehingga BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," harapnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di sejumlah SPBU di Aceh mulai menghilang sejak 19 Oktober 2026.

Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih mudah mengisi bahan bakar dibandingkan sebelumnya.

Perubahan itu dirasakan penting bagi pengguna kendaraan yang mengandalkan solar untuk bekerja, termasuk sopir angkutan barang dan penumpang yang melayani perjalanan antardaerah.

Dek Gam menegaskan, kelancaran distribusi BBM harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan kerja sama seluruh pihak terkait.

Dengan begitu, solar bersubsidi dapat tersedia bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

"Saya berharap kondisi SPBU di Aceh yang kini semakin lancar dapat terus dipertahankan demi mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut menilai ketersediaan BBM yang memadai tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat saat mengisi bahan bakar, tetapi juga mendukung kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi di Aceh.

Apresiasi terhadap langkah kepolisian juga disampaikan seorang akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) yang berprofesi sebagai pengamat kebijakan publik.

Ia menilai langkah konkret Kapolda Aceh mulai dirasakan masyarakat.

"Kita patut meng apresiasi langkah Kapolda," ujarnya.

Dukungan juga datang dari kalangan sopir angkutan.

Om Dim, salah seorang sopir L300 jurusan wilayah Barat Selatan Aceh, menyampaikan terima kasih atas kondisi distribusi solar yang dinilai semakin lancar.

Menurut dia, kemudahan mendapatkan solar membantu para sopir menjalankan perjalanan tanpa terlalu terganggu oleh antrean panjang di SPBU.

"Kami par Sopir berterima kasih kepada Kapolda Aceh atas lancar nya memperoleh Solar di SPBU, perjalan kami jadi lancar, kami doakan Bpk Kapolda Sehat sehat selalu dan terus dapat memberantas Mafia penimbun BBM jenis Solar katanya."

Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya ketersediaan solar bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor transportasi.

Penindakan terhadap penimbunan BBM menjadi salah satu langkah untuk menjaga agar distribusi solar bersubsidi berjalan sesuai aturan.

Namun, pengawasan yang berkesinambungan tetap diperlukan untuk mencegah praktik serupa terulang.

Masyarakat juga diharapkan dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui saluran pengaduan resmi yang tersedia.

Dengan penegakan hukum, pengawasan distribusi, dan keterlibatan masyarakat, ketersediaan solar di SPBU diharapkan tetap terjaga.

Kelancaran pasokan tersebut penting untuk mendukung mobilitas warga, kegiatan usaha, serta pertumbuhan ekonomi di Aceh.

* (ad)

DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak rumah ibadah berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba, terutama untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Menurut dia, kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh agama diperlukan untuk memperkuat pencegahan peredaran narkoba.

Baca Juga:

• PSMS Medan Kalahkan PSIS Semarang! Bobby Nasution Yakin Ayam Kinantan Mampu Tembus Liga 1

Bobby menilai rumah ibadah memiliki posisi strategis dalam memberikan pendidikan moral, membangun karakter, dan mengarahkan anak muda pada kegiatan positif.

Peran tersebut dinilai penting karena penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan besar di Sumatera Utara.

Ia mencontohkan pengungkapan kasus narkoba di Belawan, ketika polisi mengamankan lebih dari satu ton ketamine.

Menurut Bobby, kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya memberantas peredaran narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya aparat penegak hukum.

"Baru saja di Belawan Polisi mengamankan 1 ton lebih ketamine, tantangan kita melawan Narkoba masih sangat besar, saya sangat berharap rumah ibadah terus bekerja sama dengan pemerintah, TNI/Polri untuk memberantas Narkoba," kata Bobby Nasution.

Bobby mengatakan, pemberantasan narkoba bukan semata-mata persoalan penegakan hukum.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan perlindungan masa depan generasi muda dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia menilai pembinaan melalui rumah ibadah dapat membantu anak muda memahami risiko penyalahgunaan narkoba sekaligus mendorong mereka mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat.

Menurut Bobby, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas.

Karena itu, generasi muda perlu mendapat pendampingan agar terhindar dari narkoba dan memiliki karakter yang kuat.

"Rumah ibadah menjadi salah satu penguat SDM kita menuju Indonesia emas, oleh karena itu kita wajib membimbing mereka jauh dari Narkoba dan melakukan kegiatan-kegiatan positif," kata Bobby Nasution.

Ajakan tersebut menempatkan rumah ibadah tidak hanya sebagai tempat menjalankan kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan sosial.

Melalui pendidikan, pendampingan, dan kegiatan bersama, masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Uskup Agung Medan Kornelius Sipayung menyambut pentingnya kerja sama antara pemerintah dan gereja dalam membangun generasi muda yang berkualitas.

Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar anak-anak dan remaja mendapat bimbingan yang baik, memiliki nilai religius, serta terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

"Kami tentu siap terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyelamatkan anak-anak kita dari Narkoba, menuntun mereka menjadi anak muda yang religius dan unggul," kata Uskup Agung Medan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Plt Bupati Langkat Tiorita br Surbakti, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.

Hadir pula Plt Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrur Razi, pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pastor, biarawati, dan sejumlah undangan lainnya.

Melalui kolaborasi pemerintah, aparat keamanan, dan rumah ibadah, upaya pencegahan narkoba diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Pendekatan edukasi dan pembinaan generasi muda menjadi bagian penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman serta melindungi masa depan anak-anak di Sumatera Utara.
* (ad)

DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution optimistis PSMS Medan mampu promosi ke Liga 1 atau Super League.

Keyakinan itu disampaikan setelah tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Minggu malam, 25 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Jadwal Porprovsu 2026 Diundur ke Desember, KONI Sumut Pastikan 30 Cabor Tetap Dipertandingkan

"Harus optimis (liga satu)," kata Bobby.

Kemenangan tersebut membuat PSMS mengoleksi 14 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A Pegadaian Championship 2026/2027.

Hasil itu menjaga peluang tim asal Medan tersebut untuk bersaing memperebutkan tiket promosi.

Meski mengapresiasi hasil pertandingan, Bobby juga menyoroti kondisi lapangan Stadion Utama Sumatera Utara.

Menjelang pertandingan melawan Persija dalam ajang League Cup pekan berikutnya, ia meminta sejumlah bagian lapangan segera dibenahi, termasuk rumput yang dinilai perlu diganti.

Pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut berlangsung di tengah hujan.

Namun, kondisi cuaca tidak menghalangi PSMS untuk tampil menyerang sejak awal laga.

Gol pertama PSMS tercipta pada menit ke-22. Raihan Utama berhasil memanfaatkan umpan Pramoedya Putra untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Sembilan menit kemudian, PSMS menggandakan keunggulan melalui Javier Siverio.

Ia menyambar bola muntah dari tembakan Phillershon yang gagal diamankan dengan sempurna oleh pertahanan PSIS.

Gol tersebut sempat dianulir karena dugaan offside. Setelah wasit meninjau tayangan Video Assistant Referee (VAR), gol akhirnya disahkan.

PSMS pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, PSIS Semarang berusaha mengejar ketertinggalan.

Tekanan tim tamu akhirnya menghasilkan gol balasan melalui Fitra Ridwan pada masa tambahan waktu babak kedua.

PSMS harus bekerja keras mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan.

Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah.

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, mensyukuri hasil tersebut.

Ia mengapresiasi perjuangan para pemain yang berusaha menjaga keunggulan di tengah tekanan lawan dan situasi pertandingan yang tidak mudah.

"Luar biasa perjuangan pemain dengan susah payah mempertahankan keunggulan 2-0 hingga babak pertama," ujarnya.

Tambahan tiga poin membuat PSMS semakin kuat bersaing di papan atas Grup A.

Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, PSMS mengoleksi 14 poin, sedangkan PSIS mengantongi 10 poin.

Sebelumnya, PSMS bermain imbang melawan Semen Padang pada pertandingan 17 Oktober 2026.

Kemenangan atas PSIS menjadi hasil penting bagi Ayam Kinantan untuk menjaga momentum dalam persaingan menuju promosi.

Optimisme Bobby Nasution kini menjadi dorongan bagi PSMS untuk mempertahankan konsistensi permainan.

Namun, peluang promosi tetap bergantung pada hasil pertandingan berikutnya dan posisi akhir tim dalam kompetisi.* (ad)

DELISERDANG – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara mengubah jadwal Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2026 dari semula 7–15 November menjadi 1–9 Desember 2026.

Meski pelaksanaannya mundur, seluruh cabang olahraga dipastikan tetap dipertandingkan tanpa pengurangan nomor pertandingan.

Baca Juga:

• Mantan Pejabat Kejari Medan, Reza Surya Mardhika Kini Jabat Kasi PAPBB Kejari Paluta

Hatunggal mengatakan, perubahan jadwal dilakukan setelah melalui sejumlah pertimbangan dan koordinasi dengan KONI kabupaten/kota serta pengurus cabang olahraga.

Penyesuaian waktu diharapkan membuat seluruh rangkaian pertandingan berjalan lebih optimal.

Menurut dia, secara teknis panitia besar Porprovsu telah mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

"Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan persiapan-persiapan, kami sebenarnya secara teknis telah siap," kata Hatunggal.

Ia menegaskan, perubahan jadwal tidak memengaruhi jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan.

Porprovsu 2026 tetap menghadirkan 30 cabang olahraga dari 28 pengurus provinsi cabang olahraga.

Jumlah tersebut mencakup sepak bola dan futsal di bawah naungan PSSI, serta voli indoor dan voli pasir di bawah organisasi bola voli.

Seluruh pertandingan direncanakan berlangsung di empat daerah, yakni Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kota Binjai, dan Kota Pematangsiantar.

Hatunggal berharap perubahan jadwal tersebut memberi kesempatan bagi panitia untuk memaksimalkan persiapan sehingga Porprovsu 2026 dapat berlangsung tertib dan sukses.

"Kita harapkan tanggal 1 sampai 9 ini kita bisa melaksanakan dengan maksimal sehingga bisa menjadi catatan bagi kami sendiri, kami berniat nantinya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses merupakan pekan olahraga provinsi Sumatera Utara yang mewah, tertiblah, terlaksana dengan baik nanti ada upacara pembukaan," kata Hatunggal.

Porprovsu menjadi salah satu ajang penting bagi atlet daerah untuk mengukur kemampuan dan bersaing dengan atlet dari kabupaten/kota lain di Sumatera Utara.

Kompetisi ini juga menjadi ruang bagi daerah untuk melihat perkembangan pembinaan olahraga yang telah dilakukan.

Karena itu, kepastian jadwal dan kesiapan fasilitas pertandingan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran kompetisi.

Selain membahas jadwal, KONI Sumut menjelaskan skema pembiayaan bagi atlet yang mengikuti Porprovsu 2026.

Hatunggal menyebut KONI Sumut menanggung 50 persen biaya atlet peserta, sedangkan 50 persen sisanya menjadi tanggung jawab KONI kabupaten/kota masing-masing.

Pembiayaan tersebut meliputi penginapan, transportasi lokal, dan konsumsi selama pertandingan. Adapun seluruh biaya kepanitiaan ditanggung oleh KONI Sumut.

Skema pembagian biaya ini menjadi bagian dari dukungan penyelenggaraan agar kontingen dari berbagai daerah dapat mengikuti kompetisi sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Mahfullah menegaskan Porprovsu merupakan agenda olahraga yang harus diselenggarakan sesuai tahun pelaksanaannya.

Dengan demikian, meskipun jadwal mengalami penyesuaian, Porprovsu tetap dilaksanakan pada 2026 dan tidak bergeser ke tahun berikutnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan peralatan pertandingan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan kepada KONI Sumut.

Peralatan itu akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pertandingan selama Porprovsu 2026.

Dengan jadwal baru pada 1–9 Desember 2026, KONI Sumut bersama pemerintah daerah dan pengurus cabang olahraga diharapkan dapat mematangkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari kesiapan arena, peralatan, hingga pelayanan bagi atlet.

Kepastian 30 cabang olahraga tetap dipertandingkan menjadi salah satu hal penting bagi kontingen daerah yang tengah mempersiapkan atletnya untuk berlaga di ajang olahraga tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut.
* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 26 Oktober 2026.

Rapat tersebut membahas perkembangan harga kebutuhan pokok sekaligus persoalan penataan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga:

• Operasi Patuh Toba 2026 Digelar di Medan, Pengendara Lawan Arus hingga Tanpa Helm Jadi Sasaran

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Muhammad Reza Hanafi, bersama jajaran terkait.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti perwakilan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah memantau pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk mengetahui perubahan harga barang dan mengidentifikasi komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga di masyarakat.

Sejumlah faktor dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok, antara lain kondisi cuaca, kelancaran distribusi barang, dan dinamika ekonomi global.

Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan agar potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih awal.

Dalam rapat tersebut, Tomsi Tohir menekankan pentingnya keterlibatan langsung kepala daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah daerah dengan tingkat inflasi tinggi diminta segera mengambil langkah konkret dan memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta pelaku usaha setempat.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang, terutama komoditas pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

"Tingkat inflasi selalu kita jaga. Harga bahan pokok ini adalah hal yang utama, sebab menyangkut seluruh masyarakat Indonesia," ujar Tomsi, menekankan pentingnya solusi konkret dari para kepala daerah.

Pengendalian inflasi menjadi penting karena kenaikan harga pangan dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Jika harga kebutuhan pokok meningkat tanpa diimbangi kemampuan belanja masyarakat, daya beli warga berpotensi tertekan.

Bagi Pemerintah Kota Medan, pemantauan harga dan koordinasi dengan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Namun, efektivitas langkah tersebut juga bergantung pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan tindak lanjut terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga.

Selain membahas stabilitas harga pangan, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti penataan Guru PPPK.

Pembahasan mencakup formasi, dukungan anggaran, serta status dan hak-hak guru yang bekerja dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Isu ini berkaitan dengan pengelolaan tenaga pendidik di lingkungan pemerintahan, termasuk kebutuhan penataan formasi dan dukungan pembiayaan agar kebijakan kepegawaian dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pembahasan mengenai Guru PPPK menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi agar kebijakan kepegawaian sejalan dengan kebutuhan tenaga pendidik serta kemampuan anggaran pemerintah.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemko Medan mengikuti pembahasan mengenai dua persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat, yakni stabilitas harga kebutuhan pokok dan penataan tenaga pendidik.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti hasil koordinasi sesuai kewenangan masing-masing, sehingga pengendalian inflasi berjalan efektif dan kebijakan penataan Guru PPPK memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya.
* (ad)

MEDAN – Polrestabes Medan menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Patuh Toba 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Operasi ini menyasar berbagai pelanggaran lalu lintas, mulai dari penggunaan ponsel saat berkendara, tidak memakai helm berstandar SNI, hingga melawan arus.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara dan Sugiat Santoso Salurkan 4 Sapi dan 1 Ton Beras ke Pesantren Taajussalaam

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Sofyan dalam kegiatan tersebut.

Sejumlah perangkat daerah Pemerintah Kota Medan turut mengikuti apel, di antaranya Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kepala Dinas Kominfo Medan Arrahmaan Pane diwakili Sekretaris Budi Hariono.

Dalam apel tersebut, Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen membacakan amanat tertulis Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak.

Amanat itu menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Operasi Patuh Toba 2026 ditujukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Masyarakat diharapkan mematuhi aturan bukan semata-mata karena adanya razia, melainkan karena memahami pentingnya keselamatan di jalan.

Kapolrestabes Medan juga mengajak seluruh personel untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat membangun budaya berkendara yang lebih tertib sekaligus memperbaiki kondisi lalu lintas di Kota Medan.

10 pelanggaran menjadi sasaran prioritas

Operasi Patuh Toba 2026 melibatkan personel gabungan dari TNI Angkatan Darat, Detasemen Polisi Militer (Denpom), Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya.

Pelaksanaannya mencakup deteksi dini di lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan, sosialisasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum melalui sistem elektronik.

Petugas juga akan memberikan teguran secara simpatik dan humanis sesuai kondisi di lapangan.

Sejumlah pelanggaran menjadi sasaran prioritas penindakan, yaitu:

- Menggunakan ponsel saat berkendara.
- Mengemudi kendaraan di bawah umur.
- Membawa penumpang di atas kap angkutan umum.
- Mengendarai sepeda motor tanpa helm berstandar SNI.
- Mengemudi di bawah pengaruh alkohol.
- Berkendara melawan arus.
- Mengemudi tanpa menggunakan sabuk keselamatan.
- Berkendara secara ugal-ugalan.
- Menggunakan kendaraan dengan dimensi atau muatan berlebih (over dimension over load).
- Menggunakan kendaraan tanpa STNK atau pelat nomor resmi.

Penindakan terhadap pelanggaran tersebut diharapkan dapat mengurangi perilaku berkendara yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Selain menertibkan pelanggaran, petugas juga disiagakan untuk menangkal penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait pelaksanaan operasi.

Kapolrestabes Medan menginstruksikan seluruh anggota agar menjaga kondisi fisik dan mental selama bertugas.

Personel juga diminta mengutamakan pelayanan yang humanis dan menghindari sikap arogan yang berpotensi merusak citra institusi kepolisian.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya agar penegakan hukum berjalan seiring dengan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang harmonis antara Polri, TNI, Pemko Medan, dan masyarakat, Operasi Patuh Toba 2026 diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas secara signifikan di Kota Medan," sebutnya.

Melalui operasi yang berlangsung hingga 8 November 2026 ini, masyarakat diimbau memeriksa kelengkapan kendaraan, membawa dokumen berkendara, menggunakan helm atau sabuk keselamatan, serta mematuhi rambu lalu lintas.

Kepatuhan terhadap aturan di jalan bukan hanya untuk menghindari sanksi.

Lebih dari itu, disiplin berkendara diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan di Kota Medan.
* (ad)

JAKARTA – Atlantis Water Adventure Ancol menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Renang Sedunia atau World Swim Day 2026 pada 24–25 Oktober 2026.

Perayaan ini menghadirkan dua aksi utama yang direncanakan untuk mencatatkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI), yakni renang estafet selama 24 jam tanpa henti dan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 360 meter.

Baca Juga:

• Polri Buka SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara 2027/2028, Putra-Putri Aceh Berpeluang Dapat Beasiswa Penuh

Atlantis Water Adventure Ancol menyelenggarakannya sebagai bagian dari upaya menghadirkan rekreasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat.

Aksi pertama berupa renang estafet selama 24 jam yang berlangsung pada 24 Oktober 2026 di kolam tanding.

Sebanyak 21 perenang yang merupakan petugas penyelamat atau lifeguard dilibatkan dalam kegiatan ini.

Renang estafet tersebut mengandalkan daya tahan fisik, koordinasi, dan kerja sama tim.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam menerapkan prosedur keselamatan selama aktivitas air berlangsung.

Keterlibatan para lifeguard sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan peran petugas penyelamat dalam menjaga keselamatan pengunjung di wahana air.

Bendera Merah Putih 360 Meter Dibentangkan di Kolam Arus

Aksi kedua dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober 2026 di area kolam arus Atlantis Water Adventure Ancol.

Dalam kegiatan tersebut, Bendera Merah Putih sepanjang 360 meter dibentangkan sebagai simbol persatuan, kebersamaan, dan kebanggaan terhadap Indonesia.

Pembentangan bendera ini menjadi bagian dari perayaan Hari Renang Sedunia yang memadukan aktivitas olahraga dengan semangat nasionalisme.

Kedua kegiatan tersebut direncanakan sebagai aksi pemecahan rekor MURI.

Namun, status pencapaian rekor tetap bergantung pada hasil verifikasi dan pencatatan resmi oleh pihak MURI.

Selain menjadi agenda pemecahan rekor, rangkaian kegiatan ini dirancang sebagai hiburan bagi keluarga dan masyarakat yang berkunjung ke kawasan Ancol.

Berbagai aktivitas dan hiburan disiapkan untuk menciptakan suasana rekreasi yang semarak.

Atlantis Buka 24 Jam pada 24 Oktober

Khusus pada 24 Oktober 2026, Atlantis Water Adventure Ancol dijadwalkan beroperasi selama 24 jam untuk menyambut perayaan Hari Renang Sedunia.

Pengunjung dapat menyaksikan kegiatan renang estafet sekaligus menikmati wahana dan hiburan yang tersedia.

Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat memperluas minat masyarakat terhadap olahraga renang.

Aktivitas ini memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan, antara lain membantu meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru, melatih kekuatan otot, serta menjaga daya tahan tubuh.

Meski demikian, aktivitas renang tetap membutuhkan perhatian terhadap keselamatan.

Pengunjung perlu mengikuti petunjuk petugas, mematuhi aturan kolam, dan menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan berenang masing-masing.

Melalui perayaan ini, Atlantis Water Adventure Ancol ingin memperkuat perannya sebagai destinasi rekreasi air yang mengutamakan pengalaman pengunjung, keselamatan, dan kualitas pelayanan.

Dengan mengusung semangat satu kolam, satu semangat, satu Merah Putih, perayaan Hari Renang Sedunia 2026 diharapkan menjadi ruang kebersamaan yang mempertemukan olahraga, hiburan, nasionalisme, dan edukasi keselamatan air dalam satu rangkaian kegiatan.* (ad)

PADANG LAWAS UTARA – Reza Surya Mardhika, S.H., M.H., resmi menjabat Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB) Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Kejari Paluta), Sumatera Utara.

Ia diminta menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga:

• Festival Seni dan Qasidah Simalungun 2026 Meriah, 256 Peserta dari 29 Kecamatan Unjuk Bakat

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan kejaksaan setempat.

Dalam sambutannya, Muhammad Junaidi meminta pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menekankan bahwa pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti membutuhkan ketelitian serta pertanggungjawaban yang jelas.

Setiap tahapan pekerjaan harus dilaksanakan secara transparan agar prosesnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Penting untuk mengedepankan ketelitian, transparansi, serta akuntabilitas, khususnya dalam pelaksanaan tugas pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, agar seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sebelum dipercaya menduduki jabatan tersebut, Reza menjabat Kepala Subseksi II Intelijen Kejaksaan Negeri Medan.

Ia menggantikan Ferry M. Julianto Sitanggang sebagai Kasi PAPBB Kejari Padang Lawas Utara.

Dalam jabatan barunya, Reza akan menangani tugas di bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti sesuai kewenangan kejaksaan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Pengelolaan yang tertib dan akuntabel diperlukan untuk memastikan barang bukti ditangani dengan benar, sedangkan pemulihan aset dilaksanakan sesuai prosedur dan kewenangan yang ditetapkan.

Karena itu, ketelitian administrasi, kepatuhan terhadap aturan, dan koordinasi antarbagian menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Reza menyatakan siap menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun sinergi dengan seluruh jajaran Kejari Padang Lawas Utara.

"Amanah jabatan ini merupakan tanggung jawab yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya siap melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, dan bersinergi dengan seluruh jajaran Kejari Paluta, khususnya dalam mendukung optimalisasi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Pelantikan tersebut menandai dimulainya tugas Reza Surya Mardhika sebagai Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Padang Lawas Utara.

Ia diharapkan mampu menjalankan fungsi tersebut secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab demi mendukung pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Padang Lawas Utara.* (ad)

PALEMBANG – Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan, Jon Heri, mengkritik keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang memberhentikan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, dari keanggotaan PWI.

Ia menilai persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut status keanggotaan, tetapi juga menyentuh kebebasan berpendapat, transparansi prosedur organisasi, dan independensi pers.

Baca Juga:

• Biar Gak Gulung Tikar di Era Digital! APINDO Bongkar 4 Rahasia Utama UMKM Wajib Naik Kelas

Dalam keterangannya yang diterima pada Senin (26/10/2026), Jon meminta proses pengambilan keputusan tersebut dievaluasi secara terbuka dan proporsional.

"Persoalan ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Ketika seseorang menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi pers, perlu ada kejelasan mengenai dasar aturan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi, proses pemeriksaan yang dilakukan, serta hubungan antara pernyataan yang disampaikan dan hukuman yang dijatuhkan," ujar Jon.

Menurut Jon, persoalan ini bermula dari usulan Firdaus agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Ia menilai aspirasi tersebut perlu dibahas melalui dialog dan mekanisme organisasi sebelum berujung pada sanksi keanggotaan.

Kronologi pemberhentian Firdaus

Berdasarkan dokumen yang beredar, Dewan Kehormatan PWI Pusat mengundang Firdaus untuk memberikan klarifikasi melalui surat tertanggal 1 Oktober 2026.

Firdaus kemudian menyampaikan jawaban tertulis pada 4 Oktober.

Pada 14 Oktober 2026, Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian penuh terhadap Firdaus.

Ia menyatakan menerima surat keputusan tersebut pada 21 Oktober dan menyampaikan tanggapan tertulis sehari kemudian.

Jon Heri menilai rangkaian proses itu perlu ditelaah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan telah dilaksanakan secara memadai.

Menurut dia, perlu dipastikan pula apakah jawaban dan klarifikasi Firdaus telah dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum keputusan dijatuhkan.

"Organisasi profesi memang memiliki kewenangan mengatur keanggotaan dan menegakkan aturan internalnya. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang jelas. Jangan sampai muncul kesan bahwa perbedaan pendapat mengenai kebijakan organisasi justru berakhir dengan pemberhentian anggota," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan apakah sanksi pemberhentian penuh sebanding dengan persoalan yang dipermasalahkan.

Namun, penilaian mengenai kesesuaian sanksi tersebut perlu didasarkan pada aturan organisasi, fakta pemeriksaan, dan dokumen keputusan yang berlaku.

Jon Heri soroti independensi PWI

Selain mempertanyakan prosedur pemberhentian Firdaus, Jon menyoroti independensi organisasi profesi wartawan.

Ia meminta persoalan rangkap jabatan di kalangan pengurus PWI diperiksa secara terbuka, terutama jika jabatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Jon menyebut Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir memiliki posisi sebagai Dewan Pengawas atau komisioner di LKBN ANTARA.

Ia juga menyinggung salah satu penandatangan surat keputusan pemberhentian Firdaus yang disebut menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Multi Terminal.

Menurut Jon, posisi-posisi tersebut perlu dinilai berdasarkan ketentuan organisasi dan aturan yang berlaku.

Pernyataan itu merupakan sorotan Jon yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap jabatan, aturan rangkap jabatan, serta kemungkinan konflik kepentingan yang relevan.

"Independensi merupakan salah satu fondasi penting kehidupan pers. Karena itu, setiap rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan perlu dijelaskan secara terbuka dan dinilai berdasarkan aturan organisasi yang berlaku. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap independensi organisasi pers justru melemah," katanya.

Ia meminta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWI, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, diperiksa dan diterapkan secara konsisten kepada pengurus maupun anggota.

Kebebasan berpendapat menjadi sorotan

Jon juga menghubungkan polemik pemberhentian Firdaus dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Ia merujuk Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi.

Ia turut menyebut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Meski demikian, Jon menegaskan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hak harus mempertimbangkan fakta, ketentuan yang berlaku, prosedur pemeriksaan, serta proporsionalitas sanksi.

"Jangan terburu-buru menyimpulkan persoalan ini hanya sebagai konflik internal organisasi. Perlu diperiksa apakah kebebasan berpendapat telah dihormati, apakah aturan diterapkan secara konsisten, dan apakah orang yang dikenai sanksi mendapatkan kesempatan yang adil untuk menjelaskan posisinya," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Jon, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari perbedaan pendapat antara individu dan organisasi.

Proses pemeriksaan serta dasar pengambilan keputusan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Muncul dorongan evaluasi kepemimpinan PWI

Jon menilai polemik tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kepemimpinan PWI Pusat.

Ia menyebut telah muncul dorongan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari.

Menurut Jon, Kongres Luar Biasa (KLB) dapat menjadi salah satu opsi apabila evaluasi kepemimpinan tidak memperoleh penyelesaian melalui mekanisme organisasi yang tersedia.

Namun, langkah tersebut harus mengikuti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan internal PWI.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan satu orang atau satu organisasi, melainkan kepercayaan terhadap kehidupan pers nasional. PWI harus tetap menjadi organisasi profesi yang profesional, independen, dan mampu menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai mekanisme organisasi," pungkas Jon.

Dorongan evaluasi tersebut merupakan pandangan Jon Heri. Pelaksanaannya tetap bergantung pada mekanisme dan ketentuan organisasi yang berlaku.

Polemik Firdaus berkaitan dengan penyelenggaraan HPN 2027

Persoalan pemberhentian Firdaus juga berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai tata kelola Hari Pers Nasional.

SMSI sebelumnya mengevaluasi penyelenggaraan HPN 2026 di Banten, kemudian mengusulkan agar organisasi tersebut menjadi penanggung jawab HPN 2027.

Aspirasi itu disampaikan Firdaus dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI dan selanjutnya dibahas dalam forum Dewan Pers bersama konstituen pada 30 September 2026.

Di tengah proses tersebut, Dewan Kehormatan PWI Pusat meminta klarifikasi Firdaus sebelum akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh.

Jon menilai polemik tersebut seharusnya dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan HPN.

Ia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog di antara seluruh konstituen, termasuk membahas kemungkinan pembentukan kepanitiaan bersama atau penerapan sistem rotasi penyelenggara.

"HPN merupakan momentum penting bagi masyarakat pers Indonesia. Karena itu, penyelenggaraannya harus mampu memperkuat kebersamaan, bukan memperlebar perbedaan. Dewan Pers perlu memfasilitasi dialog yang sehat agar semua konstituen memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi," katanya.

Bagi Jon, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme demokratis yang memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat.

Dialog antarkonstituen dinilai penting agar persoalan tata kelola HPN tidak semakin memperlebar perbedaan di lingkungan organisasi pers.

Polemik pemberhentian Firdaus kini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai penerapan aturan internal, keadilan prosedural, independensi organisasi, dan ruang bagi perbedaan pendapat di lingkungan pers nasional.

Penyelesaian persoalan tersebut akan bergantung pada kejelasan dasar keputusan, penerapan mekanisme organisasi, serta keterbukaan para pihak dalam menanggapi kritik.

Bagi organisasi profesi wartawan, transparansi dan konsistensi penerapan aturan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan anggota maupun publik.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., dan anggota DPR RI H. Sugiat Santoso, S.E., M.S.P., menyalurkan bantuan empat ekor sapi dan satu ton beras kepada Pesantren Modern Taajussalaam di Besilam, Tanjung Pura, Minggu (25/10/2026).

Penyerahan bantuan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan silaturahmi bersama pimpinan pesantren, Tuan Guru Syekh Dr. H. Zikmal Fuad, M.A.

Baca Juga:

• Operasi Patuh Toba 2026 Digelar Mulai 26 Oktober, Bupati Batu Bara Ajak Warga Tertib Lalu Lintas

Bantuan disalurkan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Sugiat Santoso, serta sejumlah organisasi, yakni Partai Gerindra Kabupaten Batu Bara, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Batu Bara, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Batu Bara.

Kolaborasi tersebut memperlihatkan keterlibatan pemerintah daerah, wakil rakyat, organisasi kepemudaan, dan kalangan pengusaha dalam mendukung kegiatan sosial serta keagamaan.

Sejumlah unsur lainnya turut terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekrafs), serta Ketua HIPMI Kabupaten Batu Bara.

Penyaluran empat ekor sapi dan satu ton beras diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan serta menunjang aktivitas sehari-hari di lingkungan Pesantren Modern Taajussalaam.

Selain memberikan bantuan secara langsung, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah, anggota legislatif, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan keagamaan.

Sinergi lintas organisasi tersebut diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama pihak-pihak yang terlibat berharap bantuan tersebut dapat mendukung kehidupan para santri dan kegiatan pendidikan di Pesantren Modern Taajussalaam.

Kerja sama semacam ini juga diharapkan memperkuat kepedulian sosial serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026 di Lapangan Apel Polres Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (26/10/2026).

Operasi yang berlangsung selama 14 hari ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian Ajak Generasi Muda Ciptakan Peluang Usaha dari Potensi Lokal

Kegiatan ini sekaligus menjadi pemeriksaan kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum operasi dilaksanakan.

Dalam kesempatan itu, Baharuddin membacakan amanat Kapolres Batu Bara yang menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Kepatuhan terhadap aturan di jalan raya dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi pelanggaran dan mencegah kecelakaan.

Data Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencatat 114.224 pelanggaran lalu lintas sepanjang 2026.

Pada periode yang sama, jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 5.140 kasus.

Dari jumlah kecelakaan tersebut, sebanyak 1.073 orang dilaporkan meninggal dunia. Kerugian material akibat kecelakaan ditaksir mencapai lebih dari Rp17,6 miliar.

Data tersebut menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan.

Selain penegakan aturan, kesadaran pengendara dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kecelakaan.

Operasi Patuh Toba 2026 melibatkan 1.363 personel kepolisian.

Jumlah tersebut terdiri atas 100 personel satuan tugas Polda Sumatera Utara dan 1.263 personel satuan tugas dari polres jajaran.

Operasi dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Selama pelaksanaannya, upaya penertiban diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Tujuan operasi ini tidak hanya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama.

Keteladanan aparat dalam menjalankan tugas juga menjadi bagian penting untuk mendorong kepatuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Batu Bara.

Melalui Operasi Patuh Toba 2026, diharapkan kondisi lalu lintas di Kabupaten Batu Bara dan wilayah Sumatera Utara semakin tertib dan aman.

Masyarakat juga diharapkan menjadikan keselamatan sebagai prioritas dalam setiap perjalanan, antara lain dengan mematuhi rambu, menaati aturan, dan berkendara secara bertanggung jawab.
* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., mendorong generasi muda agar mampu mengembangkan potensi daerah menjadi peluang usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil peluang menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Sebut Potensi Masjid Luar Biasa, Menkop Ferry Ajak Pemuda BKPRMI Kelola Koperasi dan Cetak Manajer Handal

Baharuddin menekankan bahwa generasi muda tidak cukup hanya melihat peluang yang tersedia.

Mereka juga perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan usaha baru melalui pemanfaatan potensi lokal dan perkembangan teknologi.

Forum bisnis tersebut mengusung tema "Sinergi Bisnis Berkelanjutan Mengakselerasi Potensi Lokal Batu Bara di Era Ekonomi Digitalisasi dan Green Economy".

Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi setempat.

Pemanfaatan teknologi digital dan penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan diharapkan dapat membuka ruang usaha baru, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Dengan dukungan berbagai pihak, potensi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP.; Ketua Dewan Pengawas BPW HIPKA Sumatera Utara sekaligus anggota Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso; Wakil Ketua Pengawas HIPKA Sumut, M. Fadly Abdina; serta Ketua BPW HIPKA Sumut, Anggi Rhaditya Lubis.

Hadir pula Kepala Kantor Bea Cukai Kuala Tanjung Bahtiar Rifa'i, Pimpinan Bank Sumut Cabang Lima Puluh Arif Budiman, anggota DPRD Sumatera Utara Dr. Drs. H. Aripay Tambunan, M.M., serta perwakilan Polres Batu Bara yang diwakili Kabag Ops Kompol Zulham, S.H., M.H.

Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Utama BUMD, Ketua HIPMI, Ketua DPC GEKRAFS, Ketua DPD HIPKA Batu Bara Sulistio, M.Pd., serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.

Keterlibatan unsur pemerintah, lembaga keuangan, organisasi pengusaha, dan legislatif diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan usaha di daerah.

Melalui forum bisnis dan pelantikan pengurus BPD HIPKA Kabupaten Batu Bara masa bakti 2026–2031, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperluas peluang investasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan kewirausahaan generasi muda menjadi salah satu aspek penting dalam upaya tersebut.

Selain membuka lapangan kerja, tumbuhnya usaha baru juga berpotensi meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Batu Bara.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menerima kunjungan silaturahmi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo H.R. Muhammad Syafi'i, di rumah dinas Wakil Wali Kota, Minggu malam (25/10/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan menjelang pelantikan PD Fahmi Ummi Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Aceh Siaga Bencana! Hujan Lebat Diprediksi Meningkat November 2026, 145 Personel Disiapkan

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina juga menyambut kedatangan rombongan bersama istrinya melalui jamuan makan malam.

Pertemuan itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus kesempatan untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Suasana kekeluargaan mewarnai pertemuan yang diisi dengan perbincangan santai bersama para undangan.

Romo H.R. Muhammad Syafi'i menyampaikan terima kasih atas sambutan dan penerimaan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Jamuan makan malam tersebut digelar menjelang pelantikan PD Fahmi Ummi Kota Tanjungbalai yang dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Agama beserta rombongan.

Ia berharap seluruh rangkaian kunjungan dan kegiatan di Kota Tanjungbalai berjalan lancar serta memberikan kesan positif bagi para tamu.

"Terima kasih, Pak Wamen," ujar Wakil Wali Kota.

Setelah jamuan makan malam, Fadly Abdina bersama Wakil Menteri Agama dan rombongan melanjutkan kegiatan dengan berdiskusi dan berdialog santai bersama para undangan yang hadir.

Pertemuan kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata dan bingkisan dari Wakil Wali Kota beserta istri kepada Wakil Menteri Agama RI.

Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai penutup kunjungan silaturahmi tersebut.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang baik antara jajaran pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam suasana kebersamaan.
* (ad)

ACEH BESAR – Pemerintah Aceh memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan pada November 2026.

Sebanyak 145 personel dari berbagai instansi mengikuti Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan Tahun 2026 di Lapangan Gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Senin (26/10/2026).

Baca Juga:

• Festival Seni dan Qasidah Simalungun 2026 Meriah, 256 Peserta dari 29 Kecamatan Unjuk Bakat

Kegiatan ini menjadi langkah untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kemungkinan banjir, tanah longsor, angin kencang, serta bencana lain yang berpotensi terjadi di Aceh.

Sebanyak 145 personel yang terlibat berasal dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Palang Merah Indonesia (PMI), relawan, Dinas Kesehatan, dan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Apel tersebut juga dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Dalam kegiatan itu, Taufik membacakan sambutan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.

Persiapan harus diwujudkan melalui pemeriksaan peralatan, latihan, perencanaan, dan kerja sama yang berkelanjutan.

"Apel dan gelar peralatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen memastikan kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini melalui perencanaan, latihan, dan kerja sama berkelanjutan," demikian pesan Gubernur Aceh yang disampaikan Pj. Sekda.

Pemerintah Aceh mengingatkan bahwa kondisi geografis daerah yang beragam membuat wilayah ini menghadapi sejumlah ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, hingga gempa bumi.

Karena itu, upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sebelum keadaan darurat terjadi.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan pada apel tersebut, data prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan menjelang November 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, curah hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan terjadi pada 10 Zona Musim (ZOM) atau 62,5 persen pada November 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan Oktober 2026, ketika kondisi serupa tercatat pada satu ZOM atau 6,25 persen.

Pada Desember 2026, intensitas hujan tersebut diperkirakan terjadi pada lima ZOM atau 31,25 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian karena sejumlah wilayah masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Normalisasi sungai yang belum selesai, warga yang masih tinggal di hunian sementara, serta akses jalan dan jembatan yang rawan dilalui menjadi sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi.

Gubernur Aceh meminta seluruh unsur penanggulangan bencana memastikan personel memiliki keterampilan, disiplin, dan pemahaman yang memadai mengenai tugas masing-masing.

Pemeriksaan juga harus dilakukan terhadap kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan evakuasi, sarana kesehatan, perahu, dan alat berat.

Koordinasi antara pemerintah pusat di daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI/Polri, BPBA, BPBD kabupaten dan kota, serta instansi terkait lainnya juga perlu diperkuat.

Tujuannya agar pembagian tugas, pemetaan wilayah rawan, dan pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan cepat ketika keadaan darurat terjadi.

Selain kesiapan personel dan peralatan, langkah pencegahan di lapangan juga menjadi perhatian.

Pemerintah daerah diminta memastikan drainase, gorong-gorong, pintu air, dan alur sungai dalam kondisi baik.

Titik rawan banjir dan longsor, termasuk akses jalan serta jembatan, juga perlu diperiksa.

Penempatan personel dan peralatan di lokasi strategis harus disesuaikan dengan peta risiko serta kebutuhan di lapangan.

Dengan demikian, bantuan dapat segera dikerahkan ketika bencana terjadi.

Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya pemantauan cuaca dan penyebarluasan peringatan dini berdasarkan informasi resmi BMKG.

Informasi tersebut perlu segera diteruskan kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di bantaran sungai, kawasan lereng, dan wilayah rawan bencana.

Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai tanda-tanda bahaya, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian.

Di tingkat kabupaten dan kota, posko penanggulangan bencana serta rencana kontingensi atau rencana penanganan keadaan darurat harus dipastikan siap dioperasikan.

Rencana tersebut mencakup skenario bencana, kebutuhan sumber daya, pembagian tugas, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta sistem komando dan koordinasi.

Keselamatan warga, terutama kelompok rentan dan masyarakat yang masih menempati hunian sementara, harus menjadi prioritas.

Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan, air bersih, pangan, serta sanitasi jika situasi memburuk.

Gubernur Aceh meminta agar kondisi kesiapsiagaan dan perkembangan di lapangan dievaluasi secara berkala.

Setiap kendala dan kebutuhan mendesak harus segera ditindaklanjuti agar persiapan yang dilakukan tidak berhenti pada apel semata.

"Lebih baik kita bersiap menghadapi bencana yang tidak terjadi, daripada tidak siap ketika bencana benar-benar terjadi," demikian penegasan Gubernur Aceh dalam sambutannya.

Melalui apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan tersebut, Pemerintah Aceh mendorong pemerintah daerah, TNI/Polri, instansi terkait, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat kerja sama menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Kesiapsiagaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel dan peralatan yang tersedia.

Kemampuan mengantisipasi ancaman, menyampaikan peringatan dini, melindungi masyarakat, mempercepat respons, dan memulihkan kondisi setelah bencana juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah Aceh berharap penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan ini dapat mengurangi risiko korban jiwa serta kerugian akibat bencana, sekaligus membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan keterampilan warga binaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan panen raya sayuran kangkung di area perkebunan Lapas Labuhan Ruku, Senin (26/10/2026).

Baca Juga:

• Dukung Budaya Membaca, Lapas Labuhan Ruku Hadiri Pembukaan Festival Literasi Batu Bara Bahagia

Panen ini menjadi salah satu bentuk keberhasilan program pembinaan kemandirian di bidang pertanian yang dilaksanakan di lingkungan pemasyarakatan.

Sayuran kangkung yang dipanen merupakan hasil dari proses budidaya yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penyemaian benih, pemupukan berkala, hingga pemeliharaan tanaman secara rutin.

Pemanfaatan lahan produktif di area Lapas menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian yang bermanfaat.

Selain mendukung ketersediaan bahan pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bercocok tanam.

Melalui keterlibatan langsung dalam proses budidaya hingga panen, warga binaan diharapkan mampu memahami teknik dasar pertanian yang dapat diterapkan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Program pertanian tersebut merupakan bagian dari upaya Lapas Labuhan Ruku dalam mengembangkan pembinaan kemandirian yang produktif dan berkelanjutan.

Keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri serta membuka peluang usaha ketika kembali ke tengah masyarakat.

Melalui kegiatan panen raya kangkung ini, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berharap program pembinaan di bidang pertanian dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata, baik dalam mendukung ketahanan pangan maupun dalam mempersiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan yang berguna untuk masa depan.

Dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia dan melibatkan warga binaan secara aktif, Lapas Labuhan Ruku berupaya mewujudkan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian.* (ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) menggelar Festival Seni dan Qasidah Tingkat Kabupaten Simalungun 2026 di Aula Tuan Johan Garingging, Hotel Simalungun City, Pematang Raya, Sumatera Utara, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan ini diikuti 256 peserta dari 29 kecamatan.

Baca Juga:

• Dukung Budaya Membaca, Lapas Labuhan Ruku Hadiri Pembukaan Festival Literasi Batu Bara Bahagia

Ia hadir mewakili Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih.

Dari total 256 peserta, sebanyak 63 orang merupakan laki-laki, 164 orang perempuan, dan 29 orang lainnya merupakan petugas atau official.

Para peserta mengikuti sejumlah cabang perlombaan seni Islami yang menjadi bagian dari upaya mengembangkan bakat serta kreativitas generasi muda di Kabupaten Simalungun.

Pembukaan festival diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 151–155 oleh Zulfanli Lubis.

Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LASQI yang dipandu Eva Yanti, sebelum ditutup dengan doa oleh Riswansyah Hasibuan.

Ketua Panitia Festival Seni dan Qasidah Tingkat Kabupaten Simalungun, Riando P. Purba, mengatakan festival tahun ini mempertandingkan tiga cabang perlombaan, yakni Bintang Vokalis Gambus, Pop Islami, dan Qasidah Rebana Klasik.

Cabang Bintang Vokalis Gambus terbagi dalam kategori anak, remaja, dewasa, serta usia emas 50 tahun ke atas untuk putra dan putri.

Sementara itu, cabang Pop Islami diperuntukkan bagi peserta tingkat anak, remaja, dan dewasa, baik putra maupun putri.

Adapun cabang Qasidah Rebana Klasik diikuti kelompok tingkat remaja dan dewasa putra-putri. Setiap kelompok terdiri atas 11 orang.

Wakil Ketua DPD LASQI Provinsi Sumatera Utara, Dr. Tuah Sirait, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap penyelenggaraan festival.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan talenta seni Islami yang mampu bersaing hingga tingkat provinsi.

"Islam memberikan warna indah melalui seni; bait-bait syair menjadi keindahan sekaligus motivasi. Simalungun menjadikan LASQI sebagai mitra untuk membangun mental generasi penerus," ucapnya.

Dalam sambutan Bupati Simalungun yang dibacakan Albert R. Saragih, pemerintah daerah menegaskan bahwa festival tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, mempererat persaudaraan, serta menyampaikan pesan kebaikan melalui seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

"Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, generasi muda membutuhkan kegiatan positif guna membangun karakter. Pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga membangun manusia menjadi generasi yang berakhlak, kreatif, saling menghormati, dan bangga atas seni serta budaya kita," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Simalungun juga mengajak LASQI dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas manfaat festival.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi turut diikuti dengan penyediaan ruang latihan, pendampingan, dan kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat hingga tingkat nagori dan kecamatan.

Albert juga mengingatkan para peserta agar menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Menurutnya, keberanian untuk belajar dan mengikuti perlombaan merupakan bagian penting dari proses pengembangan diri.

"Kita ingin festival ini bukan hanya melahirkan juara di atas panggung, tetapi juga melahirkan generasi muda yang berakhlak dan menjadi teladan di masyarakat," tegas Albert.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Albert R. Saragih mewakili Bupati Simalungun melantik dewan hakim melalui prosesi pemakaian toga.

Kegiatan dilanjutkan dengan baiat dewan juri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun yang diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha, Dedi Kuswandi.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para camat se-Kabupaten Simalungun turut menghadiri kegiatan tersebut.

Hadir pula perwakilan Danbrigif TP 36/HM, Kapten Inf. Herman Surbakti, serta perwakilan Danyonif 901 Suhul Gading, Mayor Inf. Arifin Afif.

Ketua DPPD LASQI Kabupaten Simalungun, Deni Sartika, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Agama Kabupaten Simalungun juga hadir dalam acara itu.

Pemerintah Kabupaten Simalungun menyampaikan terima kasih kepada LASQI, para pembina, dewan hakim, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan festival.

Pemerintah berharap kegiatan berlangsung lancar, proses penilaian berjalan objektif, serta persaudaraan antarwarga semakin erat.

Melalui festival ini, seni dan qasidah diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana pembinaan karakter, pengembangan kreativitas, dan pelestarian seni Islami di Kabupaten Simalungun.* (ad)