JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lembaga antirasuah terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) terkait temuan hasil inspeksi mendadak atau sidak di Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Terpidana Korupsi Profil Desa di Karo Amry KS Pelawi Dibebaskan, Vonis 20 Bulan dan Uang Pengganti Rp255 Juta Batal

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman secara menyeluruh terhadap temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong perlu dilakukan.

Menurut Budi, apabila fasilitas tersebut memang diberikan kepada warga binaan di luar standar yang ditetapkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kondisi itu perlu menjadi perhatian.

"Apabila benar terdapat fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di luar standar yang ditetapkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius," kata Budi, dalam keterangannya, Senin.

Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar dapat membuka potensi terjadinya transaksi antara warga binaan dan petugas.

"Ketika fasilitas atau kemudahan tertentu dapat diperoleh melalui pembayaran atau pemberian sesuatu, di situlah terdapat kerawanan terjadinya praktik transaksional yang pada akhirnya dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," tutur dia.

Menurut Budi, hal tersebut sejalan dengan kajian KPK sebelumnya yang mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas.

Titik rawan itu antara lain dugaan pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, hingga risiko perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu.

Budi mengatakan KPK sebelumnya telah mengingatkan bahwa tata kelola lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu area yang perlu diperbaiki untuk mengurangi risiko korupsi.

"Karena itu, temuan seperti ini jangan hanya dilihat sebagai persoalan fasilitas atau kondisi fisik semata. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada ruang transaksi, perlakuan istimewa, ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemasyarakatan," ucap dia.

Dengan demikian, perhatian KPK tidak hanya tertuju pada keberadaan bangunan atau fasilitas yang dinilai mewah, tetapi juga pada bagaimana fasilitas tersebut dapat tersedia dan apakah terdapat transaksi atau penyalahgunaan kewenangan di baliknya.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan dugaan bangunan "klaster mewah" yang disebut dihuni sejumlah warga binaan.

Ombudsman menyebut terdapat lebih dari 10 rumah serta beberapa mobil mewah di area tersebut.

Ketika masuk ke salah satu bangunan, tim Ombudsman menemukan fasilitas yang menyerupai hunian apartemen, antara lain ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, dan fasilitas lainnya.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah klaster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).

Ombudsman juga melaporkan adanya fasilitas fitness serta pembangunan simulator golf di kawasan tersebut.

Selain itu, tim menemukan celah keamanan di bagian belakang bangunan yang disebut tidak terkunci dan terhubung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Syafrida mengatakan pihaknya juga memperoleh keterangan dari salah satu penghuni mengenai adanya pembayaran untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

"Berdasarkan wawancara kami pada saat itu yang terutama yang menunggui rumah, memang dia membayar sejumlah, tetapi tidak disebutkan angkanya. Itu memang dikomersilkan. Nah, ini yang perlu nanti kita dalami lagi," ujar dia.

Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imipas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Ombudsman juga menyatakan siap berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola pelayanan pemasyarakatan.

Temuan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah lembaga, termasuk KPK. Setyo Budiyanto menyatakan KPK terus memantau perkembangan persoalan Lapas Cibinong dan membuka ruang koordinasi dengan Ombudsman RI serta Kementerian Imipas.* (km/ad)

MEDAN — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan profil desa dan website di Kabupaten Karo.

Dalam putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2025/PN Medan tanggal 18 Februari 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Eks Sekjen ESDM Terkait Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar

"Membebaskan terpidana tersebut dari semua dakwaan," tulis isi putusan sebagaimana dilihat dari website PN Medan, Senin (28/9/2026).

Selain membebaskan Amry dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak terpidana dalam kemampuan, harkat, serta martabatnya.

Putusan PK tersebut sekaligus membatalkan hukuman yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor Medan kepada Amry.

Sebelumnya, Amry divonis 20 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp255 juta dengan subsider satu tahun penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karo.

Jaksa sebelumnya menuntut Amry dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembuatan video profil dan website desa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Karo.

Amry KS Pelawi diketahui merupakan Direktur CV Gundaling Production (GP).

Dalam perkara tersebut, terdapat pula Direktur CV Arih Perdana (AP), Jesaya Perangin-angin.

Jesaya disebut sebagai pelaksana pembuatan video profil dan website desa yang mencakup empat kecamatan pada 2023, yakni Kecamatan Mardinding, Juhar, Buleleng, dan Kutabuluh di Kabupaten Karo.

Sementara itu, Amry mendapatkan proyek pelaksanaan pembuatan profil dan pengadaan website desa di Kecamatan Barus Jahe pada 2020.

Dalam perkara tersebut, perbuatan kedua terdakwa sebelumnya disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1,3 miliar.

Dengan dikabulkannya permohonan PK, Amry kini dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut.* (sp/ad)

JAKARTA — Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lolos ke parlemen pada Pemilu 2029 meski Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan dirinya resmi menjadi kader partai tersebut.

Menurut Jamiluddin, bergabungnya Jokowi secara resmi ke PSI tidak serta-merta memberikan perubahan besar terhadap posisi politik partai berlambang gajah tersebut.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Eks Sekjen ESDM Terkait Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar

"Resminya Jokowi menjadi kader PSI tidak akan memberikan sejumlah dampak signifikan terhadap pergerakan dan posisi partai tersebut di kancah politik nasional," ujar Jamiluddin, Senin (28/9/2026).

Jamiluddin juga menyoroti wacana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Jika ketentuan tersebut nantinya disetujui, PSI akan menghadapi tantangan untuk memenuhi ambang batas perolehan suara agar dapat memperoleh kursi di DPR.

Namun, ambang batas 5 persen tersebut masih merupakan wacana dan belum menjadi keputusan resmi.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan pembahasan mengenai ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilu masih berada dalam tahap pembicaraan.

Menurut Jamiluddin, keanggotaan Jokowi di PSI juga tidak otomatis menjadi kejutan politik yang mampu meningkatkan elektabilitas partai.

"Tampaknya sulit bagi PSI untuk melenggang ke Senayan, meskipun Jokowi resmi menjadi kader PSI. Sebab, Jokowi bukan lagi magnet yang dapat menghipnotis masyarakat untuk beralih dari partai lain ke PSI," ujar Jamiluddin.

Meski menilai kehadiran Jokowi tidak otomatis mengubah posisi PSI, Jamiluddin melihat ada dampak lain yang mungkin muncul di internal partai.

Menurut dia, status Jokowi sebagai kader dapat menjadi penyemangat bagi struktur dan kader PSI untuk meningkatkan aktivitas politik menjelang Pemilu 2029.

"Kehadiran Jokowi di PSI juga bisa jadi menjadi penyemangat konsolidasi struktur partai. Jokowi bisa jadi menjadi simbol pendorong kader untuk membenahi struktur kepengurusan PSI di berbagai daerah hingga ke tingkat ranting," ujar Jamiluddin.

Dengan demikian, menurut dia, keberadaan Jokowi dapat dimanfaatkan PSI untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kerja-kerja politik di tingkat daerah.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya telah resmi menjadi anggota PSI. Ia mengatakan sudah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025.

Jokowi mengungkapkan status tersebut saat menghadiri acara Rapat Koordinasi DPD Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Peta, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).

"Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu. Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini," kata Jokowi kepada kader PSI.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menunjukkan kartu tanda anggota atau KTA PSI.

Ia membacakan nama lengkap serta nomor keanggotaan yang tercantum pada kartu tersebut.

Jokowi mengatakan langkah itu dilakukan untuk menegaskan bahwa dirinya memang telah menjadi bagian dari PSI.

"Jadi sudah jelas semuanya ya. Jangan sampai ada meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI," pungkas Jokowi.* (km/ad)

JAKARTA — Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI).

Dalam press release keduanya pada Senin, 28 September 2026, Hotman menyatakan kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut dapat membebani pengusaha Indonesia, khususnya pelaku usaha dari kalangan ekonomi menengah, apabila mereka menghadapi gugatan di pengadilan asing.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Eks Sekjen ESDM Terkait Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar

Ketentuan tersebut menjadi salah satu bagian yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam penyusunan RUU HPI.

Hotman menilai ketentuan tersebut perlu mendapat perhatian agar kepentingan pelaku usaha dan negara tetap terlindungi.

Hotman Akan Hadir di RDPU Pansus RUU HPI

Hotman menyatakan akan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus DPR yang membahas RUU HPI pada Selasa, 29 September 2026.

RDPU tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Nusantara II lantai 2, ruang rapat Komisi I DPR RI, mulai pukul 12.00 WIB.

Dalam keterangannya, Hotman juga menyebut masyarakat, praktisi hukum, dosen dan mahasiswa hukum dapat menyaksikan jalannya rapat dari balkon ruang rapat.

RUU HPI saat ini memang tengah dibahas Pansus DPR.

Materinya mencakup berbagai persoalan hukum perdata yang memiliki unsur asing, termasuk subjek hukum, hukum keluarga, benda dan hak kebendaan, pewarisan, perjanjian, perbuatan melanggar hukum, yurisdiksi internasional pengadilan Indonesia, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

"Hotman sangat tidak setuju karena akan membebani pengusaha Indonesia, khususnya kalangan ekonomi menengah, yang mungkin akan digugat di pengadilan asing dan putusan itu akan dapat dieksekusi di Indonesia jika lolos atau disetujui draft Undang-Undang HPI tersebut.

Hotman sangat tidak setuju dan Hotman akan hadir di RDPU dengan Pansus DPR RUU HPI di Gedung Komisi I DPR RI." dalam press realese kedua.

Soroti Putusan Perkara Internasional

Dalam press release sebelumnya, Hotman Paris juga mengimbau media meliput RDPU Pansus RUU HPI tersebut.

Ia mengaitkan pembahasan RUU HPI dengan persoalan putusan arbitrase internasional yang berdampak terhadap pihak Indonesia.

Menurut Hotman, persoalan tersebut penting dibahas karena menyangkut bagaimana negara melindungi kekayaan negara ketika menghadapi sengketa dengan pihak asing.

"Pansus DPR mengundang Hotman Paris untuk memberikan masukan kepada Pansus DPR. Momen ini sangat perlu diliput, mengingat baru-baru ini dua BUMN Indonesia kalah di arbitrase internasional dan dihukum membayar ganti rugi triliunan rupiah kepada pihak asing. Bahkan, ada satu kementerian yang dihukum membayar ganti rugi kepada pihak asing dalam beberapa putusan arbitrase internasional.

Bagaimana menyelamatkan agar kekayaan negara tidak dipakai untuk membayar kekalahan perkara kepada pihak asing?" dalam press realese pertama.

RUU HPI Atur Perkara Perdata Lintas Negara

Pembahasan RUU HPI tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan asing.

Pansus DPR menyebut rancangan aturan tersebut disiapkan sebagai payung hukum untuk berbagai persoalan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara.

DPR sebelumnya menyatakan RUU HPI diperlukan karena pengaturan hukum perdata internasional di Indonesia masih tersebar dalam berbagai ketentuan dan belum memiliki undang-undang khusus yang komprehensif.

Dalam pembahasannya, Pansus juga telah menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk advokat, hakim, notaris, akademisi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan hukum lintas negara.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah bagaimana putusan dari pengadilan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia dengan mekanisme serta persyaratan yang jelas.

RDPU pada Selasa, 29 September 2026 nantinya menjadi salah satu forum bagi Pansus untuk menerima pandangan Hotman Paris mengenai ketentuan tersebut.

Masukan itu akan menjadi bagian dari proses pembahasan RUU HPI yang hingga kini masih berada dalam tahap penyusunan dan pembahasan di DPR.* (ad)

JAKARTA — Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)-Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)-Manado (MDC) mulai Senin, 28 September 2026.

Rute baru tersebut menjadi bagian dari pengembangan jaringan penerbangan TransNusa di kawasan Indonesia Timur.

Baca Juga:

• Viral Lagi Pungli Rp 20 Ribu di Sidebuk-debuk Karo, Polisi Usut Pemuda Jaket Merah Pencegat Wisatawan

Pembukaan rute ini memberikan pilihan perjalanan langsung bagi masyarakat yang hendak bepergian antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, baik untuk keperluan bisnis, pariwisata maupun kebutuhan lainnya.

"Manado dan Makassar memiliki posisi yang penting dalam konektivitas Indonesia Timur. Melalui rute ini, kami ingin memberikan pilihan penerbangan langsung yang lebih praktis bagi masyarakat, baik untuk perjalanan bisnis, pariwisata maupun kebutuhan lainnya. Kami juga melihat adanya potensi perjalanan yang cukup beragam di antara kedua kota ini, sehingga penambahan frekuensi menjadi dua kali sehari diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi penumpang," ujar Datuk Bernard Francis, CEO TransNusa Group.

Makassar merupakan salah satu simpul transportasi dan perdagangan di kawasan Indonesia Timur.

Sementara Manado memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk menuju Sulawesi Utara dan berbagai destinasi wisata di wilayah tersebut.

Kedua kota juga menjadi bagian dari jalur mobilitas masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan pariwisata di Sulawesi.

Bagi pelaku usaha dan profesional, penerbangan langsung Manado-Makassar memberikan pilihan perjalanan tanpa harus menggunakan penerbangan lanjutan.

Adapun bagi wisatawan, rute tersebut dapat digunakan untuk menggabungkan perjalanan ke berbagai destinasi di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dalam satu rangkaian perjalanan.

Manado juga menjadi salah satu hub TransNusa di Indonesia Timur.

Dengan dibukanya rute Manado-Makassar, jaringan penerbangan dari kota tersebut semakin terhubung dengan salah satu kota strategis di kawasan Indonesia Timur.

Perjalanan udara Manado-Makassar dapat ditempuh sekitar 1 jam 45 menit menggunakan armada COMAC C909.

Pada penerbangan perdana 28 September 2026, penerbangan TransNusa 8B 255 berangkat dari Manado pukul 14.00 waktu setempat dan tiba di Makassar pukul 15.45.

Untuk rute sebaliknya, penerbangan 8B 256 berangkat dari Makassar pukul 16.15 dan tiba di Manado pukul 18.00.

Pada tahap awal, kedua penerbangan tersebut melayani rute pulang-pergi satu kali sehari.

Mulai 10 Oktober 2026, TransNusa menambah frekuensi penerbangan menjadi dua kali sehari untuk rute Manado-Makassar dan Makassar-Manado.

Selain penerbangan 8B 255 dan 8B 256, tersedia penerbangan 8B 251 dari Manado pukul 05.45 dan tiba di Makassar pukul 07.30.

Untuk arah sebaliknya, penerbangan 8B 252 berangkat dari Makassar pukul 08.00 dan tiba di Manado pukul 09.45.

Menurut Datuk Bernard Francis, penambahan frekuensi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan perjalanan masyarakat di kedua kota.

"Kami tidak hanya melihat pembukaan rute ini sebagai penambahan destinasi dalam jaringan TransNusa, tetapi juga sebagai upaya untuk menghadirkan pilihan perjalanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan penumpang. Dengan dua pilihan waktu penerbangan setiap hari, kami berharap masyarakat memiliki keleluasaan lebih dalam merencanakan perjalanan dari Manado ke Makassar maupun sebaliknya," tambahnya.

Tiket penerbangan rute Manado-Makassar dan Makassar-Manado telah tersedia untuk dipesan sejak 11 September 2026 melalui situs resmi TransNusa dan seluruh kanal penjualan resmi.

Harga tiket disebut mulai dari Rp1,8 juta untuk sekali jalan.

Seluruh penerbangan rute tersebut dilayani menggunakan armada COMAC C909.

TransNusa juga menawarkan sejumlah layanan, antara lain bagasi gratis hingga 20 kilogram, pilihan Extra Legroom, makanan ringan dan minuman gratis, serta diskon tiket untuk anak.

Dengan pembukaan rute Manado-Makassar, TransNusa menyatakan akan terus mengembangkan jaringan penerbangan di kawasan Indonesia Timur.

Konektivitas langsung tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan perjalanan bagi masyarakat sekaligus memudahkan wisatawan dan pelaku usaha bergerak antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Profil TransNusa

TransNusa merupakan maskapai penerbangan yang mengusung konsep Premium Service Carrier.

Pada Februari 2024, TransNusa melakukan rebranding menjadi Premium Service Carrier seiring pengoperasian armada yang lebih modern dan peningkatan fleksibilitas serta kualitas layanan bagi penumpang.

TransNusa memperoleh Sertifikat Operator Penerbangan atau Air Operator Certificate (AOC) pada 9 September 2022.

Maskapai tersebut kemudian mulai mengoperasikan tiga pesawat Airbus A320 pada Oktober hingga Desember 2022.

Pada 2023, TransNusa memperkenalkan model bisnis baru sebagai Premium Service Carrier. Maskapai ini juga memulai penerbangan internasional pada 14 April 2023.

Saat ini, TransNusa memiliki basis operasional di Jakarta dan Bali.

Untuk jaringan internasional, maskapai tersebut melayani penerbangan ke Singapura, Guangzhou, Kuala Lumpur, Perth, Bangkok dan Phuket.

Pemesanan tiket TransNusa dapat dilakukan melalui TransNusa, platform agen perjalanan daring, maupun agen perjalanan resmi yang beroperasi di Singapura dan Indonesia.* (ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017 berinisial MTP.

Ia ditangkap di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, terkait perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020.

Baca Juga:

• BUK Migas Dirancang Langsung di Bawah Presiden, Samuel F. Silaen: Jangan Sekadar Ganti Nama dan Struktur Birokrasi, Harus Beri Manfaat bagi Negara

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan MTP ditangkap setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

"MTP ditangkap di Rumah ASS Dusun 2 Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 September 2026 pukul 01.24 WIB," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

MTP merupakan salah satu tersangka yang telah diumumkan Kejagung pada Jumat, 25 September 2026.

Namun, ketika itu MTP tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

"MTP merupakan tersangka kelima dalam perkara ini yang sebelumnya belum memenuhi panggilan penyidik pada Jumat, 25 September 2026. Dalam perkara ini, MTP berperan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2017," jelas Anang.

Anang mengatakan penyidik melakukan upaya paksa karena MTP tidak kooperatif menghadiri panggilan setelah ditetapkan dan diumumkan sebagai tersangka.

"Adapun sebelumnya tim penyidik telah menetapkan 4 Tersangka perorangan dan 1 Tersangka Korporasi pada Jumat 25 September 2026. MTP adalah tersangka yang telah diumumkan sebelumnya, tetapi karena yang bersangkutan tidak hadir sehingga tim penyidik melakukan upaya pengamanan paksa," tutur Anang.

Sebelum menangkap MTP, Kejagung telah menetapkan empat tersangka perorangan dan satu tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2017-2020.

Tiga tersangka yang telah lebih dahulu ditahan pada Jumat, 25 September 2026, yakni:

- BS, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode 2017-2018.
- MHI, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019.
- NRH, Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019.

Selain empat tersangka perorangan, Kejagung menetapkan PT CNI sebagai tersangka korporasi dalam perkara tersebut.

Atas perkara tersebut, MTP dijerat dengan sangkaan Pasal Kesatu Primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Tindak Pidana Korupsi.

MTP juga disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b UU Tipikor, serta Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola nikel PT CNI di Sulawesi Tenggara pada periode 2017-2020.

Dalam penyidikan, Kejagung menduga terdapat pengaturan dokumen hasil uji kadar nikel agar komoditas tersebut memenuhi persyaratan untuk diekspor.

"Pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7 persen untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar dalam jumpa pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Menurut Kejagung, dokumen yang digunakan PT CNI tersebut tidak sah untuk melakukan ekspor.

Perkara tersebut kemudian disebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPK sebesar Rp 401.653.737.469,69," jelasnya.

Dalam perkembangan perkara, PT CNI diketahui telah menyerahkan uang sekitar Rp401 miliar kepada Kejagung.

Uang tersebut kemudian disita dan dititipkan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di Bank Mandiri.

Meski uang telah diserahkan, Kejagung menegaskan proses penyidikan tetap berjalan.

Penetapan MTP sebagai tersangka dan penangkapan terhadapnya menjadi bagian dari proses hukum dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.

Sebelumnya, kasus tersebut sempat dilaporkan ke Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• LBH Medan Ungkap 13 Temuan dalam Kasus Kematian Mantan Istri Brigadir I: Senpi Berpindah, 3 CCTV Hilang hingga iPhone Belum Diperiksa

"Keduanya sudah berdamai, restorative justice," ujar Ferry, Senin (28/9/2026).

Sebelum perkara berakhir damai, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa EMN terkait dugaan penodongan senjata api terhadap warga di kawasan Medan Amplas, Kota Medan.

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan pemeriksaan terhadap EMN dilakukan pada akhir Maret 2026.

Setelah itu, korban dan sejumlah saksi juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan.

"Jaksanya hari ini diperiksa dan lagi diperiksa. Selanjutnya korban dan para saksi-saksi akan diperiksa. Biasanya dalam waktu dekat, bisa juga belum bisa hadir karena berhalangan, tetapi terus dipanggil lagi," ujar Rizaldi, Selasa (31/3/2026).

Menurut Rizaldi, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh bidang pengawasan Kejati Sumut berdasarkan laporan pengaduan dari korban serta surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Pemeriksaan dilakukan atas laporan pengaduan dari korban dan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut. Jaksa tersebut masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran etika oleh jaksa tersebut," ungkapnya.

Saat pemeriksaan berlangsung, Rizaldi mengatakan EMN masih bekerja seperti biasa sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.

Dia menyebut status EMN masih dalam proses pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran etika.

"Iya, masih bisa bekerja dan bertugas di Labusel karena apakah terbukti atau tidak masih diperiksa. Jika terbukti, akan dijatuhi hukuman terhadap jaksa EMN. Jika tidak, kasus tersebut akan dihentikan," pungkasnya.

Kasus tersebut bermula dari dugaan aksi EMN memamerkan senjata api dan mengancam akan membunuh warga di sebuah kompleks pergudangan di kawasan Medan Amplas pada Minggu, 15 Maret 2026.

Dugaan aksi tersebut disebut dipicu persoalan antara EMN dan warga. EMN disebut berada di lokasi untuk membela kekasihnya.

Merasa terancam, Ayatullah Komeni Pulungan bersama Tri Ariyanta Ginting alias Tile kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumatera Utara.

Kedua pelapor membuat laporan polisi dengan nomor LP/464/III/2026/SPKT/Polda Sumut tertanggal 24 Maret 2026 dan LP/B/443/III/2026/SPKT/Polda Sumut tertanggal 18 Maret 2026.

Kini, setelah kedua pihak sepakat berdamai melalui mekanisme restorative justice, perkara tersebut memasuki penyelesaian secara damai.

Penyelesaian tersebut menjadi perkembangan terbaru dari kasus yang sebelumnya memicu pemeriksaan internal terhadap jaksa EMN oleh Kejati Sumut.* (d/ad)

JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kelola sektor hulu migas secara menyeluruh.

Pengamat Kebijakan Publik Samuel F. Silaen mengingatkan, pembentukan lembaga baru tidak boleh sekadar menjadi pergantian nomenklatur dan struktur birokrasi.

Baca Juga:

• 19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

"Kalau BUK Migas hanya menjadi pergantian nomenklatur dan struktur organisasi, tetapi persoalan mendasar dalam tata kelola tidak berubah, maka publik perlu mempertanyakan apa sesungguhnya nilai tambah reformasi tersebut," ujar Samuel kepada awak media, Senin (28/9/2026).

Rencana pembentukan BUK Migas sebelumnya disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas.

Bahlil mengatakan lembaga tersebut nantinya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga tengah menyiapkan formulasi regulasi untuk memperkuat kelembagaan BUK Migas, terutama dalam aspek perizinan.

Salah satu tujuan yang disampaikan pemerintah adalah mencegah perizinan lintas sektor menjadi hambatan terhadap peningkatan produksi atau lifting migas.

Samuel menilai penyederhanaan birokrasi memiliki relevansi dengan karakter industri hulu migas yang membutuhkan investasi besar, teknologi, waktu panjang serta menghadapi risiko geologi dan komersial.

Namun, menurut dia, percepatan perizinan tidak boleh diikuti dengan melemahnya pengawasan.

"Perizinan harus lebih cepat, tetapi bukan berarti standar pengawasan menjadi lebih longgar. Cepat dalam birokrasi harus berjalan bersama transparansi, kepastian hukum, perlindungan kepentingan negara dan akuntabilitas," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memperjelas pembagian kewenangan antara BUK Migas, Kementerian ESDM dan lembaga terkait lainnya.

Kejelasan tersebut dinilai penting agar reorganisasi tidak justru melahirkan tumpang tindih kewenangan baru.

Menurut Samuel, aturan pelaksana nantinya harus mampu menjawab secara tegas siapa yang memiliki kewenangan, pada tahapan apa kewenangan tersebut dijalankan, serta bagaimana koordinasi antarlembaga dilakukan.

Rencana menempatkan BUK Migas langsung di bawah Presiden juga menjadi perhatian Samuel.

Ia menilai posisi tersebut berpotensi memperkuat koordinasi lintas sektor mengingat hulu migas merupakan sektor strategis.

Namun, kewenangan yang besar harus disertai mekanisme checks and balances yang memadai.

"Semakin besar posisi strategis suatu lembaga, semakin penting pula mekanisme checks and balances," ujarnya.

Menurut Samuel, pemerintah perlu memperjelas mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban kelembagaan, audit terhadap keputusan strategis, pencegahan konflik kepentingan hingga transparansi kontrak dan kerja sama.

Dengan demikian, penguatan BUK Migas tidak hanya berbicara mengenai posisi kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap kewenangan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan berikutnya adalah masa transisi apabila BUK Migas nantinya menggantikan atau mengubah kelembagaan SKK Migas.

Dalam perkembangan rencana tersebut, konsep BUK Migas mengarah pada perubahan terhadap kelembagaan SKK Migas.

Namun, detail final mengenai bentuk hubungan atau perubahan kelembagaan tersebut masih bergantung pada proses pembahasan RUU Migas.

RUU Migas sendiri merupakan usul DPR dan pemerintah telah menyiapkan tim lintas kementerian untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bagian dari proses pembahasan.

Samuel menilai pemerintah perlu memberikan kepastian setidaknya dalam empat aspek selama masa transisi.

Pertama, kepastian kontrak, agar kontraktor memperoleh kejelasan mengenai status dan keberlanjutan kontrak yang telah berjalan.

Kedua, kepastian perizinan, sehingga perubahan kelembagaan tidak menyebabkan kekosongan ataupun perlambatan proses.

Ketiga, kepastian investasi, agar perubahan institusi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Keempat, akuntabilitas, sehingga tidak terjadi kekaburan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas keputusan selama masa transisi.

Bagi Samuel, pembentukan BUK Migas seharusnya sejak awal disertai indikator kinerja yang dapat diukur secara terbuka.

Indikator tersebut antara lain peningkatan lifting minyak dan gas, investasi hulu, eksplorasi, penerimaan negara, efisiensi perizinan, kepastian kontrak, kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan serta ketahanan energi.

Dengan indikator tersebut, kinerja BUK Migas dapat dinilai berdasarkan hasil, bukan sekadar keberhasilan administratif dalam membentuk lembaga baru.

"Yang jauh lebih penting adalah kinerja tata kelola," kata Samuel.

Ia menilai pertanyaan publik nantinya bukan hanya apakah BUK Migas memiliki kewenangan lebih besar, tetapi apa yang dihasilkan dari kewenangan tersebut.

Jika produksi tidak meningkat, investasi tidak tumbuh, penerimaan negara tidak membaik sementara pengawasan melemah, maka desain reformasi kelembagaan tersebut perlu dievaluasi.

Samuel melihat pembentukan BUK Migas memiliki peluang sekaligus risiko.

Dari sisi manfaat, lembaga baru berpotensi memperkuat koordinasi strategis, menyederhanakan perizinan, meningkatkan kepastian berusaha bagi kontraktor dan investor, memberikan fleksibilitas dalam model kerja sama, serta memperkuat fokus terhadap peningkatan produksi migas.

Namun, sejumlah risiko juga perlu diantisipasi.

Di antaranya konsentrasi kewenangan, tumpang tindih kelembagaan, ketidakpastian masa transisi, potensi konflik kepentingan serta penyederhanaan birokrasi yang justru mengurangi kualitas pengawasan.

Karena itu, Samuel menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan aspek hukum, keselamatan, lingkungan maupun kepentingan publik.

Samuel menegaskan, perdebatan mengenai BUK Migas sebaiknya tidak berhenti pada persoalan nomenklatur atau siapa yang berada di dalam struktur lembaga tersebut.

"Indonesia tidak membutuhkan sekadar lembaga baru. Indonesia membutuhkan tata kelola hulu migas yang mampu bekerja efektif, transparan, akuntabel, memberikan kepastian hukum, menarik investasi yang sehat, meningkatkan produksi dan pada saat yang sama memastikan manfaat sumber daya alam kembali sebesar-besarnya kepada kepentingan negara dan masyarakat," jelasnya.

Rencana pembentukan BUK Migas selanjutnya masih membutuhkan landasan hukum, pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan serta aturan transisi yang konkret melalui pembahasan RUU Migas.* (ad)

JAKARTA — Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sorotan itu muncul setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim di lingkungan lapas.

Baca Juga:

• Selain Ferdy Sambo, Dua Napi Kasus Timah Turut Diperiksa Terkait Temuan Klaster Mewah di Lapas Cibinong

Dalam rapat, anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta penjelasan mengenai keberadaan bangunan dan fasilitas yang menjadi sorotan setelah inspeksi Ombudsman RI.

Yanuar mempertanyakan status bangunan tersebut, dasar pemanfaatannya, pihak yang menggunakan, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan di lingkungan Lapas Cibinong.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan bangunan.

Aspek tata kelola, prosedur pemanfaatan fasilitas, pengawasan petugas, hingga penempatan warga binaan juga perlu ditelusuri.

Pertanyaan itu mengarah pada persoalan utama mengenai bagaimana fasilitas dengan karakteristik yang tidak lazim dapat berada dan digunakan di lingkungan lapas tanpa terdeteksi dalam sistem pengawasan internal.

Sorotan terhadap fasilitas di Lapas Cibinong mencuat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang kemudian menjadi perhatian dan meminta adanya penjelasan serta tindak lanjut dari jajaran pemasyarakatan.

Persoalan semakin menjadi perhatian karena terdapat perbedaan penjelasan mengenai fungsi bangunan tersebut.

Temuan Ombudsman menyebut fasilitas tersebut diduga digunakan oleh warga binaan.

Sementara itu, jajaran pemasyarakatan Jawa Barat sebelumnya menjelaskan bangunan tersebut sebagai rumah dinas yang berkaitan dengan program asimilasi.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi dalam forum DPR.

Yanuar sebelumnya menegaskan bahwa temuan di Lapas Cibinong perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pemasyarakatan.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPR tidak hanya menyangkut keberadaan bangunan atau fasilitas.

Pengelolaan lapas, sistem pengamanan, penempatan warga binaan, pengawasan petugas, serta standar pelayanan pemasyarakatan juga menjadi bagian yang perlu diperiksa.

RDP tersebut menjadi ruang bagi Komisi XIII untuk meminta penjelasan dari pejabat terkait mengenai bagaimana fasilitas tersebut dapat muncul dan digunakan di lingkungan lapas.

Sorotan juga diarahkan kepada jajaran pimpinan Lapas Cibinong.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelumnya menonaktifkan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto bersama empat pejabat struktural lainnya.

Penonaktifan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan setelah adanya temuan Ombudsman RI.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal untuk mengungkap dugaan persoalan dalam pengelolaan dan pengawasan di Lapas Cibinong.

RDP Komisi XIII DPR RI pada Senin, 28 September 2026, tidak dihadiri langsung oleh Ombudsman RI.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya menginginkan penjelasan langsung dari Ombudsman mengenai hasil investigasi dan temuan dalam inspeksi di Lapas Cibinong.

Ketidakhadiran Ombudsman disebut berkaitan dengan persoalan perizinan dengan komisi DPR yang menjadi mitra lembaga tersebut.

Meski demikian, Komisi XIII tetap melanjutkan pendalaman melalui keterangan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan pihak Lapas Cibinong.

Komisi XIII selanjutnya akan mengevaluasi keterangan yang disampaikan dalam rapat, termasuk langkah pemeriksaan dan pembenahan yang telah dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Persoalan Lapas Cibinong kini tidak hanya menyangkut keberadaan sebuah bangunan atau fasilitas.

DPR juga menyoroti efektivitas sistem pengawasan pemasyarakatan, termasuk bagaimana prosedur internal berjalan hingga fasilitas yang dipersoalkan tersebut ditemukan oleh lembaga pengawas eksternal.* (ad)

MEDAN — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil temuannya setelah terlibat sebagai tim audit eksternal yang diminta Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumatera Utara untuk menelusuri kasus tewasnya W (30), mantan istri Brigadir I di Kota Medan.

LBH Medan mulai melakukan audit eksternal pada 19 Agustus 2026 dan menyelesaikannya pada 13 September 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong HBB Lestarikan Budaya Batak dan Beri Energi Baru bagi Generasi Muda di Tengah Modernisasi

Anggota LBH Medan, Irvan, memaparkan temuan tersebut dalam konferensi pers di kantornya pada Senin, 28 September 2026.

Temuan pertama berkaitan dengan dugaan kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan.

Menurut LBH Medan, penyampaian informasi Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak mengenai dugaan bunuh diri tidak sesuai dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang telah terbit pada 5 Agustus 2026.

Pada hari yang sama, LHP tersebut disebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Padahal dalam LHP yang saya baca sendiri, isinya telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana 458 dan 462. Apa itu? Dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri," kata Irvan saat menggelar konferensi pers di kantornya pada Senin (28/9/2026).

"Artinya, LHP-nya menggambarkan telah ditemukan tindak pidana. Jadi informasi itu tidak sesuai dengan keterangan Kapolrestabes," sambungnya.

Temuan kedua berkaitan dengan pemberian izin otopsi jenazah.

LBH Medan menilai izin tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHP karena permintaan visum ditandatangani oleh Brigadir I.

Padahal, menurut LBH Medan, Brigadir I bukan lagi keluarga korban karena keduanya telah bercerai pada 2021.

Temuan ketiga, dokter forensik disebut mengakui bahwa hasil otopsi belum final. Hasil tersebut masih dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan.

Keempat, keluarga korban disebut telah dipanggil penyidik, tetapi tidak hadir.

Kelima, LBH Medan menemukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tidak diberikan kepada keluarga korban.

Temuan keenam berkaitan dengan senjata api milik Brigadir I.

LBH Medan menyebut sebelum W meninggal, senjata api tersebut berada di atas koper dengan jarak sekitar satu meter dari tempat tidur.

Namun setelah kejadian, senjata tersebut disebut ditemukan telah berpindah dari kamar mandi menjadi berada di bangku.

" Ternyata secara prosedural, kami temukan penyidik tidak mendalami tentang senpi. Bagaimana senjata itu bisa berpindah, bagaiaman senpi itu seharusnya disimpan, apakah senjata itu berisi dan dimana biasanya diletakkan. Itu tidak didalami," tuturnya.

LBH Medan juga mencatat bahwa setelah kejadian, Brigadir I tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian.

Temuan kedelapan berkaitan dengan waktu kematian W.

Berdasarkan versi penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP), kematian W disebut terjadi sekitar pukul 14.17 WIB pada 2 Agustus 2026.

Namun, LBH Medan menyebut tidak ada petugas kepolisian yang datang hingga sekitar tiga jam setelah waktu tersebut.

"Jadi ada 3 jam sampai akhirnya polisi datang. Baru jam 17.17 WIB hadir lah personel Polsek Helvetia lalu Polsek Sunggal, dan Polrestabes Medan," tuturnya.

Temuan kesembilan berkaitan dengan kamera pengawas atau CCTV di tempat kejadian perkara.

LBH Medan menyebut terdapat tujuh CCTV di lokasi. Namun, dari tujuh CCTV tersebut terdapat tiga channel yang disebut hilang.

Temuan kesepuluh berkaitan dengan adanya residu yang ditemukan pada baju, tangan W, dan handuk.

Sementara temuan kesebelas berkaitan dengan anak korban berinisial M yang dinilai LBH Medan belum dapat dijadikan saksi kunci karena terdapat keterangan yang dinilai tidak sesuai.

"Lalu, tidak ditemukan W mengalami gangguan kesehatan. Tapi W pernah mencoba untuk percobaan bunuh diri dua kali," ucapnya.

Temuan kedua belas, menurut LBH Medan, penyidik belum memeriksa dua alat komunikasi milik W yang merupakan telepon seluler merek iPhone.

Adapun temuan ketiga belas berkaitan dengan permohonan LBH Medan untuk melihat barang bukti kepada tim Irwasda Polda Sumut yang disebut belum diakomodasi hingga saat ini.

LBH Medan juga menyoroti keberadaan selimut atau sprei yang dinilai seharusnya menjadi bagian dari barang bukti karena diduga terdapat bercak darah.

"Namun kita menemukan ada satu yang ini seharusnya menjadi barang bukti. Yaitu selimut atau sprei karena dugaannya ada bercak darah. Tapi sampai sekarang kita belum melihat itu," tandasnya.

LBH Medan mengatakan sejumlah temuan tersebut menjadi bagian dari hasil audit eksternal yang dilakukan untuk menelusuri proses penanganan kasus kematian W.

Temuan tersebut selanjutnya menjadi bahan yang perlu didalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Mashudi mengatakan dua narapidana kasus korupsi tata kelola timah, AAhmad Albani dan Hasan Tjhie, turut diperiksa terkait temuan "klaster mewah" di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keduanya diperiksa oleh tim Ombudsman RI setelah ditemukan berada di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) saat pemeriksaan di Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Tak Terima Divonis 7 Tahun dalam Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Ajukan Banding

Ombudsman sebelumnya melaporkan adanya dugaan bangunan yang menyerupai hunian atau "kluster mewah" di sekitar Lapas Cibinong.

Dalam pemeriksaan pada 23 September 2026, Ombudsman menyebut menemukan lebih dari 10 bangunan dengan sejumlah fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas dan fasilitas lainnya.

Ahmad Albani merupakan terpidana perkara korupsi PT Timah.

Pada 2024, ia divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Hukuman tersebut kemudian diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada Februari 2025.

Sementara itu, hukuman Hasan Tjhie juga diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2025.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2024 menjatuhkan vonis lima tahun penjara.

Mashudi mengatakan alasan kedua narapidana tersebut berada di area SAE masih didalami oleh tim pemeriksa.

Selain dua narapidana tersebut, Mashudi mengatakan enam petugas Lapas Cibinong juga telah menjalani pemeriksaan.

"Dan (pemeriksaan) 6 petugas lapas yaitu Saudara Gusti KA KPLP, Saudara Ricky Robby Kasubsi Bimkemaswat, Adi Nugroho Kasubsi Satker, dan Saudara Naufal, Hendra dan Saudara Wahyu Pos yang ada di Waskrik," ucapnya.

Saat ditanya mengenai alasan dua narapidana kasus timah tersebut dapat berada di area SAE, Mashudi mengatakan hal itu masih menjadi bagian dari proses investigasi.

"Nanti kita sampaikan. Semua kita periksakan kan oleh apa namanya, tim kami, dari dari gabungan dari Irjen termasuk dari Pemasyarakatan. Ini. Nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan," kata Mashudi.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Mashudi juga menyebut pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap dua narapidana kasus timah.

Menurut dia, Ditpamintel dan Ditpatnal telah meminta keterangan dari 21 warga binaan asimilasi di SAE, 33 warga binaan perkara tindak pidana korupsi, serta satu warga binaan atas nama Ferdy Sambo dalam perkara pidana umum.

"Ditpamintel dan Ditpatnal melakukan pemeriksaan 21 warga binaan asimilasi di SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi), 33 warga binaan perkara tipikor, dan 1 binaan atas nama Ferdy Sambo kasus pidana umum," kata Mashudi.

Dengan demikian, total 55 warga binaan telah dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Imipas menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menjalani pemeriksaan terkait temuan Ombudsman.

Kelima pejabat tersebut terdiri atas kepala lapas, kepala pengamanan lapas, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, kepala seksi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan dilakukan setelah Menteri Imipas Agus Andrianto memerintahkan pemeriksaan internal bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

"Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman," jelas Rudi kepada wartawan di lokasi, Sabtu (26/9).

Rudi mengatakan kelima pejabat tersebut dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan kalapas, kedua KPLP, kasiebinadik, kasiekamtib dan terakhir kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara," ujar Rudi.

Ia mengatakan pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan temuan Ombudsman.

"Kita akan selidiki semuanya. Arahan pak Menteri jelas dan kuat, kalau ada yang melanggar, kita punya aturan, kita punya kode etik, kita punya hukuman dinas. Kami nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan, dan sampai hari ini," pungkas Rudi.

Sementara itu, Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta hasil pemeriksaan lapangan kepada DPR sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan di Lapas Cibinong.* (d/ad)

SIBOLGA — Seorang pria berinisial LBS, 34 tahun, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), ditangkap polisi karena diduga mencuri kabel grounding atau kabel anti petir milik Stasiun Radio Pantai Sibolga, Navigasi Kelas III A.

Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Rustam Effendi Silaban mengatakan kabel berbahan tembaga yang dicuri tersebut memiliki fungsi penting sebagai bagian dari sistem proteksi bangunan dan peralatan terhadap sambaran petir maupun gangguan listrik.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Tugas Diklat, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Proyek Perubahan PKA-PKP Harus Berdampak Nyata bagi Organisasi dan Masyarakat

Rustam menjelaskan, kasus tersebut bermula pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 17.10 WIB.

Saat itu, petugas di lokasi mendapat informasi bahwa kabel grounding atau anti petir yang terbuat dari tembaga telah hilang.

"Aksi pencurian tersebut juga terekam dan videonya kemudian menjadi salah satu petunjuk dalam penyelidikan," katanya.

Setelah menerima laporan, Satreskrim Polres Sibolga melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku.

Dari rangkaian penyelidikan tersebut, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan seorang pria yang diduga kuat terlibat dalam pencurian kabel tersebut.

Rustam menuturkan, pada Minggu, 27 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB, tim bergerak menuju kawasan Jalan Horas, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, tepatnya di sekitar Pelabuhan Pelindo.

"Di lokasi tersebut, polisi mengamankan LBS, yang diketahui bekerja sebagai ASN tanpa adanya perlawanan," katanya.

Dari hasil interogasi di lokasi, polisi juga memperoleh keterangan bahwa kabel grounding hasil pencurian telah dijual kepada seseorang oleh tersangka.

Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti dalam pengungkapan kasus tersebut.

Barang bukti itu antara lain satu flashdisk berisi rekaman, klem pengikat kabel, data barang milik negara, paving block, tang, serta pakaian yang diduga digunakan tersangka saat melakukan aksinya.

Rustam mengatakan LBS kini menjalani proses hukum di Polres Sibolga.

Penyidik masih mendalami rangkaian pencurian tersebut, termasuk keberadaan kabel hasil pencurian yang disebut telah dijual.

"Tersangka kini menjalani proses hukum di Polres Sibolga. Penyidik masih mendalami rangkaian pencurian tersebut, termasuk keberadaan barang hasil kejahatan yang telah dijual," ucapnya.

Menurut Rustam, pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Sibolga dalam menindak tindak pidana pencurian yang merugikan negara dan masyarakat.* (mi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Horas Bangso Batak (HBB) terus berperan dalam melestarikan budaya sekaligus memberikan energi baru bagi generasi muda.

Menurut Rico, keberagaman suku, budaya, dan tradisi merupakan kekuatan yang perlu dijaga di tengah perkembangan zaman dan modernisasi.

Baca Juga:

• Rico Waas: Persiapan Kehamilan Bukan Sekadar Kesehatan, Mental dan Dukungan Pasangan Juga Penting

Dalam pertemuan itu, jajaran pengurus HBB menyampaikan rencana pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) sekaligus pelantikan DPP HBB yang dijadwalkan berlangsung pada 23-24 Oktober 2026 di Hotel Danau Toba Internasional, Medan.

Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul mengatakan HBB yang berdiri sejak 2018 di Kota Medan kini telah memiliki 17 kepengurusan di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.

Lamsiang berharap Wali Kota Medan dapat hadir dalam agenda pelantikan tersebut.

"Kami berharap Bapak Wali Kota Medan dapat hadir dalam acara pelantikan nantinya," ujar Lamsiang didampingi jajaran pengurus.

Menanggapi hal tersebut, Rico Waas berharap seluruh rangkaian kegiatan HBB dapat berjalan sukses.

Ia menilai organisasi yang membawa nilai kesukuan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi, kultur, dan kebudayaan sebagai bagian dari kekuatan bangsa.

"Mudah-mudahan kegiatan HBB nantinya berjalan sukses. Bagaimana kita menyatukan pikiran, karena elemen yang membawa kesukuan ini sangat penting untuk menjaga tradisi, kultur dan kebudayaan yang merupakan kekuatan bangsa," katanya

Rico mengatakan modernisasi tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan akar budaya.

Menurut dia, keberagaman yang dimiliki Kota Medan, baik suku, ras, budaya maupun agama, merupakan kekuatan yang harus dirawat bersama.

Karena itu, Rico mengajak masyarakat untuk tidak bersikap individualistis dan tetap bangga terhadap keberagaman yang ada.

Ia juga berharap HBB dapat memberikan energi baru bagi generasi muda sekaligus meningkatkan perhatian terhadap para orang tua yang masih mempertahankan tradisi dan budaya.

Rico mendorong anak-anak sejak usia sekolah untuk mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah.

Dengan begitu, tradisi tidak hanya dikenal secara simbolis, tetapi juga dipahami secara utuh.

"Jangan sampai kita tahu tarian etnisnya, tetapi jenis makanan dari suku tersebut justru tidak kita kenal," katanya

Selain pelestarian budaya, Rico menilai HBB memiliki jaringan yang luas sehingga dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemko Medan, kata Rico, siap mendukung kegiatan HBB sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau dalam Mubes membutuhkan tenaga kesehatan maupun pemeriksaan kesehatan gratis, kami akan siapkan. Kami juga akan melihat apa saja yang bisa didukung Pemko Medan, tentunya tidak melanggar aturan," kata Rico Waas.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas turut didampingi Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar, Kadis Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, Kadis Damkarmat Wandro Abadi Agnellus Malau, serta Plt Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit.* (ad)

MEDAN — Persiapan menyambut kelahiran anak tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan medis dan kesehatan fisik.

Kesiapan mental serta dukungan pasangan juga dinilai penting dalam mempersiapkan generasi masa depan.

Baca Juga:

• 19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menyoroti pemahaman masyarakat yang dinilai masih relatif rendah mengenai persiapan kehamilan secara menyeluruh.

Menurut dia, calon ibu tidak hanya perlu memperhatikan aspek medis, tetapi juga kesiapan mental untuk menyambut kehadiran anak.

"Penting bagi kita untuk menyiapkan itu semua, mulai dari awal kehamilan hingga melahirkan. Persiapan harus mencakup kesehatan, kecukupan gizi, hingga mentalitas, khususnya dukungan moral dari pasangan. Sebab, kita sedang menyiapkan generasi masa depan, bukan sekadar proses reproduksi," ujar Rico Waas.

Rico Waas menyambut baik inisiatif POGI Sumut yang menggelar kegiatan edukasi mengenai kesehatan reproduksi perempuan.

Ia berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Medan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan persiapan kehamilan.

"Saya berharap acara ini memberikan impact besar bagi masyarakat luas,"harapnya.

Ketua POGI Sumut dr. Johny Marpaung mengatakan audiensi tersebut sekaligus bertujuan mengundang Wali Kota Medan dalam rangkaian kegiatan edukasi bertajuk Spark Campus 2026.

Program tersebut terintegrasi dengan Gerakan Nasional SPRIN atau Selamatkan Perempuan Indonesia.

Kota Medan terpilih menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang menyelenggarakan gerakan edukasi kesehatan reproduksi berskala nasional tersebut.

Sebagai puncak kegiatan, POGI Sumut akan menggelar kegiatan masyarakat pada Minggu, 4 Oktober 2026, di Lapangan Merdeka Medan.

"Kegiatan akan diisi dengan jalan pagi bersama, talk show edukatif kesehatan reproduksi, hingga pemberian vaksin HPV secara gratis. Kami juga mengundang seluruh Fakultas Kedokteran se-Kota Medan untuk berkolaborasi menyukseskan acara ini demi mengedukasi masyarakat luas," jelas dr. Johny.

Melalui kegiatan tersebut, POGI Sumut berharap edukasi mengenai kesehatan reproduksi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Kegiatan juga menjadi ruang kolaborasi antara organisasi profesi, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan perempuan.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan memaparkan perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Balai Kota Medan, Senin, 28 September 2026.

Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi mengatakan, dari 21 kecamatan di Kota Medan, sebanyak 19 kecamatan terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Semangati Ribuan Mahasiswa Baru UMSU, Sebut Kampus Jadi Pintu Gerbang Masa Depan

Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pemko Medan juga telah dimasukkan dalam APBD 2026 untuk mendukung sejumlah program penanganan pascabencana.

Pemanfaatan anggaran tersebut tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar masyarakat yang terdampak.

Salah satu pelayanan yang diperkuat adalah administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana.

Erfin mengatakan, pelayanan yang sebelumnya terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kini juga dilakukan di 21 kecamatan.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan.

"Setelah pascabencana, kami melakukan pelayanan di 21 kecamatan. Ini supaya masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan," ujar Erfin.

Selain pelayanan administrasi kependudukan, Pemko Medan melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan pustu.

Pembenahan sarana dan prasarana persampahan juga dilakukan.

Saat bencana terjadi, penumpukan sampah di sejumlah lokasi membuat proses pembersihan berjalan lebih lambat karena keterbatasan sarana.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi turut memberikan pemaparan sesuai bidang masing-masing.

Erfin mengatakan pelaksanaan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi masih menghadapi kendala teknis dan administrasi.

Salah satunya berkaitan dengan perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, Pemko Medan membutuhkan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk mempercepat pelaksanaan program.

"Kami berharap dengan kehadiran tim Satgas PRR ini bisa memberikan dukungan bagi kami untuk melakukan percepatan-percepatan," katanya.

Erfin juga menyampaikan perkembangan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang disebut telah diterima.

Sementara itu, bantuan untuk rumah yang mengalami rusak berat hingga kini belum diperoleh.

Terkait jaminan hidup, Erfin mengatakan Pemko Medan tidak mengusulkan bantuan tersebut.

Namun, terdapat perbedaan data yang masih perlu diklarifikasi dan disesuaikan dengan kelengkapan administrasi.

Wakil Sekretaris Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Marsda TNI Mohammad Nurdin mengatakan, kedatangan tim ke Medan bertujuan mengonfirmasi data penanganan pascabencana sekaligus mendengar langsung kendala yang dihadapi Pemko Medan.

"Satgas ini tidak mengambil alih tugas kementerian dan lembaga. Keberadaan kami lebih kepada fungsi koordinatif untuk mengurai simpul-simpul permasalahan di daerah yang ujungnya berdampak kepada masyarakat," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan terobosan. Namun, pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka hukum.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program karena dana yang digunakan merupakan uang negara.

Setelah pertemuan di Balai Kota Medan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan yang didampingi BPBD dan perangkat daerah terkait.

Hasil peninjauan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan tindak lanjut untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Medan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) 2026 di Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Muchtar Basri, Medan, Senin, 28 September 2026.

Kehadiran Rico Waas turut menyemangati ribuan mahasiswa baru yang memulai perjalanan akademik mereka.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Tugas Diklat, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Proyek Perubahan PKA-PKP Harus Berdampak Nyata bagi Organisasi dan Masyarakat

PKKMB UMSU 2026 turut dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, Wamen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Rektor UMSU Prof. Dr. Akrim, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Bupati Deliserdang Asriludin Tambunan, dan Anggota DPRD RI Ade Jona Prasetyo.

Dalam kuliah umum tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi mahasiswa yang memilih UMSU sebagai tempat menimba ilmu.

"Rekan-rekan sudah benar memilih sekolah di Universitas Muhammadiyah. Semuanya sudah teruji. Tinggal bagaimana adik-adik mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti jejak para senior," ujar Listyo Sigit.

Kapolri kemudian mengajak mahasiswa baru UMSU menguasai teknologi digital secara bijak dan produktif.

Menurut dia, kemampuan tersebut penting agar generasi muda tidak menjadi korban maupun bagian dari berbagai kejahatan di ruang siber.

Listyo Sigit mengatakan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membuka peluang besar bagi generasi muda untuk belajar, berinovasi, dan berkarya.

Namun, perkembangan teknologi juga diikuti berbagai ancaman, seperti penipuan daring, pencurian data, phishing, judi online, hoaks, disinformasi, deepfake, hingga kejahatan berbasis AI.

Kapolri juga mengajak mahasiswa memahami dinamika global yang berpotensi berdampak terhadap Indonesia.

Beberapa di antaranya konflik geopolitik, gangguan jalur logistik dunia, fluktuasi harga minyak, perang Rusia-Ukraina, hingga perang dagang Amerika Serikat dan China.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir meminta mahasiswa baru UMSU memiliki kebanggaan terhadap almamater.

Haedar mengatakan mahasiswa tidak perlu merasa rendah diri karena menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta.

"Percaya sama saya, kalian berada di tempat yang tepat: kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara," tegas Haedar.

Ia juga berpesan agar mahasiswa meluruskan niat dalam menuntut ilmu.

Menurut Haedar, pendidikan bukan hanya untuk memperoleh gelar akademik, tetapi juga proses membangun karakter, kedewasaan, akhlak, serta kemampuan menjalani kehidupan.

"Luruskan niat untuk tetap mencari ilmu. Kehormatan dan kemuliaan kalian, kini dan ke depan, kuncinya pada iman dan ilmu," pesannya.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB, Rico Waas menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh mahasiswa baru UMSU.

Menurut Rico, memasuki perguruan tinggi merupakan awal sekaligus pintu gerbang menuju dunia baru yang akan membentuk masa depan generasi muda.

Rico juga mengapresiasi penyambutan mahasiswa baru yang digelar UMSU.

Ia menilai kegiatan tersebut berlangsung luar biasa dan menjadi momentum penting untuk membangun semangat mahasiswa sebelum menjalani kehidupan perkuliahan.

Rektor UMSU Prof. Dr. Akrim sebelumnya menjelaskan bahwa pada PKKMB 2026, UMSU menerima 6.027 mahasiswa baru dari jenjang S1, S2, dan S3.

Dengan tambahan mahasiswa baru tersebut, jumlah mahasiswa UMSU kini mencapai 29.617 orang.

UMSU juga terus mengembangkan diri sebagai kampus yang inklusif dan berdaya saing global.

Saat ini terdapat 1.031 mahasiswa non-Muslim, termasuk 194 mahasiswa baru, serta 117 mahasiswa asing dari berbagai negara.

Selain itu, sebanyak 59 personel kepolisian tercatat sedang menempuh pendidikan di UMSU.

Di tengah perkembangan tersebut, UMSU juga mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah dan 'Aisyiyah 2027.

Kampus 4 atau Kampus Terpadu di Kabupaten Deli Serdang seluas sekitar 25 hektare tengah dipersiapkan dengan sejumlah fasilitas utama.

Melalui PKKMB 2026, UMSU menegaskan komitmennya menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki iman, karakter, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi tantangan global.* (ad)

MEDAN — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor meminta proyek perubahan yang disusun peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 2026 benar-benar diterapkan di unit kerja masing-masing.

Menurut Timur, proyek perubahan tidak boleh hanya menjadi bagian dari persyaratan pendidikan dan pelatihan.

Baca Juga:

• Terima Uang Rp25 Juta, Keponakan Wali Kota Tebingtinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

Hal itu disampaikan Timur saat membuka PKA dan PKP Tahun 2026 di Aula Beringin Lantai 5 Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Ngalengko Nomor 1, Medan, Senin (28/9/2026).

"Pelatihan kepemimpinan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN). Aparatur tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, membangun kolaborasi, serta beradaptasi terhadap perubahan," kata Timur.

Dalam kesempatan itu, Timur meminta peserta memperhatikan tiga hal selama mengikuti pelatihan dan setelah kembali ke unit kerja.

Pertama, integritas.

Menurut Timur, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Peserta diminta menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, bekerja transparan, dan menjauhkan diri dari praktik yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi.

Kedua, orientasi pada hasil.

Aparatur diminta tidak hanya menyelesaikan rutinitas dan administrasi, tetapi memastikan pekerjaan yang dilakukan memberikan manfaat serta menghasilkan capaian nyata bagi masyarakat.

Ketiga, inovasi dan kolaborasi.

Timur mengatakan tantangan pemerintahan semakin kompleks sehingga tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah.

Karena itu, diperlukan pemimpin yang mampu bekerja lintas sektor, memanfaatkan teknologi dan data, serta membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Saya berharap dari pelatihan ini lahir pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu menyederhanakan proses kerja, mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi anggaran dan menghadirkan inovasi di unit kerja masing-masing," katanya.

Timur kembali mengingatkan peserta agar proyek perubahan yang disusun tidak berhenti sebagai tugas dalam proses pendidikan dan pelatihan.

"Proyek perubahan bukan merupakan seremoni di diklat, tetapi benar-benar digunakan dan diterapkan di organisasi setelah nanti selesai mengikuti Diklat PKA maupun PKP," tegasnya.

Ia berharap para peserta membawa semangat baru ketika kembali ke unit kerja masing-masing.

Timur meminta peserta bekerja lebih cepat, tepat dalam mengambil keputusan, mampu menyelesaikan berbagai persoalan, serta memberikan pelayanan yang semakin nyata kepada masyarakat.

"Keberagaman asal peserta ini menjadi kekuatan tersendiri. Di sinilah ruang untuk saling belajar, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Mari kita bangun birokrasi Sumatera Utara yang profesional, berintegritas, inovatif dan berorientasi pada hasil," ajaknya.

Kepala BPSDM Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan PKA dan PKP Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi manajerial aparatur, khususnya pejabat administrator dan pejabat pengawas.

"Selain peningkatan kompetensi, pelatihan juga menjadi wadah untuk memperkuat jejaring kepemimpinan dan kolaborasi lintas instansi antara peserta, tenaga pengajar, coach, mentor dan penguji," katanya.

Menurut Agustinus, PKA dan PKP Tahun 2026 diikuti 288 peserta. Rinciannya, 154 peserta mengikuti PKA dan 134 peserta mengikuti PKP.

Peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Utara, serta sejumlah instansi vertikal.

Kedua pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 18 Desember 2026.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib, serta para kepala BKPSDM kabupaten dan kota.* (ad)

MEDAN — Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebingtinggi, Nur Erdian, dituntut dua tahun penjara dalam perkara dugaan penerimaan uang Rp25 juta dari perusahaan penyedia jaringan internet.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tebingtinggi dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Tak Terima Divonis 7 Tahun dalam Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Ajukan Banding

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Erdian dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp10 juta subsider 10 hari," kata jaksa dalam persidangan.

Nur Erdian diketahui merupakan keponakan Wali Kota Tebingtinggi.

Dalam perkara ini, dia didakwa menerima uang dari Heny Afrianti, Account Manager/Sales PT Whiz Digital Berjaya.

Jaksa menyatakan Nur Erdian terbukti melanggar Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal VII angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam perkara yang sama, Heny Afrianti juga dituntut oleh jaksa.

Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara kepada Heny.

Selain itu, Heny dituntut membayar denda Rp10 juta dengan subsider 10 hari kurungan.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, Ketua Majelis Hakim M Nazir memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum kedua terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

Sidang dengan agenda pembacaan pledoi akan dilanjutkan pada pekan depan.

Perkara ini berawal dari penyerahan uang Rp25 juta oleh Heny kepada Nur Erdian pada 14 April 2026.

Penyerahan uang berlangsung di Warung Cabe Ijo, Jalan Gatot Subroto Km 4, Sei Sikambing, Medan.

Uang tersebut disebut dibungkus menggunakan plastik hitam. Di dalamnya terdapat amplop putih bertuliskan PT Whiz Digital Berjaya.

Selain menyerahkan uang, Heny juga menitipkan dokumen permohonan pembayaran tagihan pekerjaan untuk Maret 2026.

Pemberian uang tersebut berkaitan dengan pekerjaan penyediaan jaringan internet berkapasitas 800 Mbps pada Diskominfo Kota Tebingtinggi.

Proyek tersebut menggunakan anggaran APBD 2026 dengan pagu sekitar Rp840 juta.

PT Whiz Digital Berjaya menjadi penyedia melalui sistem e-katalog, dengan nilai kontrak Rp839.999.999.

Sebelumnya, pembayaran pertama kepada perusahaan telah dicairkan pada 6 Maret 2026 sebesar Rp61.801.801.

Setelah penyerahan uang Rp25 juta tersebut, Nur Erdian dan Heny diamankan penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

Dalam persidangan sebelumnya, perkara ini juga mengungkap adanya pemberian uang secara bertahap dengan total Rp175 juta.

Heny menyebut uang tersebut diberikan dalam dua tahap, yakni Rp150 juta dan Rp25 juta.

Nur Erdian dalam persidangan sebelumnya mengakui menerima uang tersebut dan menyebut sebagian uang digunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk biaya kuliah.

Perkara tersebut kini memasuki tahap pembelaan setelah jaksa membacakan tuntutan terhadap kedua terdakwa.* (ad)

BANDA ACEH — Polri resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) Tahun Ajaran 2027/2028.

Penerimaan ini membuka kesempatan bagi putra-putri Aceh untuk mendapatkan pendidikan sekaligus mengembangkan kemampuan akademik dan nonakademik.

Baca Juga:

• Tak Terima Divonis 7 Tahun dalam Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Ajukan Banding

Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo bersama para pejabat utama Polda Aceh dari Ruang Video Conference Lantai II Gedung Satya Haprabu, Mapolda Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, SPMB Tahun Ajaran 2027/2028 merupakan penerimaan murid baru untuk generasi ketiga SMA KTB.

Menurut Joko, program tersebut memberikan kesempatan bagi putra-putri Aceh untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sekaligus mengembangkan potensi diri.

"Penerimaan ini menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan berkualitas, mengembangkan kemampuan akademik dan nonakademik, serta membangun karakter, kedisiplinan, dan semangat berprestasi," ujar Joko dalam keterangannya usai mengikuti peluncuran SPMB.

Joko mengatakan siswa SMA KTB sebelumnya telah menorehkan berbagai prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi bagian dari proses pendidikan dan pembinaan yang diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik.

Untuk mendukung proses pembelajaran, SMA KTB dilengkapi sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang telah melalui proses seleksi.

Lingkungan pendidikan tersebut dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan, mengikuti proses pembelajaran, dan meraih prestasi.

Pada Tahun Ajaran 2027/2028, SMA KTB menyediakan kuota sebanyak 180 murid baru.

Sebelumnya, sekolah tersebut telah menerima 120 siswa pada generasi pertama dan 180 siswa pada generasi kedua.

Joko menegaskan, proses pendaftaran SPMB SMA KTB tidak dipungut biaya.

Peserta didik yang dinyatakan diterima juga akan memperoleh beasiswa penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, Joko mengajak orang tua dan calon peserta didik yang berminat untuk mencermati informasi resmi mengenai persyaratan, jadwal, dan seluruh tahapan pendaftaran.

"Putra-putri Aceh yang memiliki semangat belajar dan keinginan untuk mengembangkan potensi diri dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan mengikuti seluruh tahapan penerimaan sesuai ketentuan," tambahnya.

Menurut Joko, pembukaan SPMB SMA KTB merupakan bagian dari kontribusi Polri dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.

Program tersebut diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi penerus yang memiliki kompetensi, karakter, kedisiplinan, dan semangat berprestasi.

"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya.* (ad)

LHOKSEUMAWE — Komandan Korem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran meminta prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Korem 011/Lilawangsa menjaga disiplin, keharmonisan keluarga, serta menjauhi judi online dan narkoba.

Arahan tersebut disampaikan Ali Imran saat memberikan pengarahan kepada prajurit dan ASN Korem 011/Lilawangsa di Kota Lhokseumawe, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Ungkap Modus Baru Transaksi Narkoba, Diiklankan di Media Sosial hingga Dibayar Pakai Kripto

Menurut dia, kedua hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kehidupan pribadi, keluarga, maupun kedinasan."Jangan sampai ada di Korem," tegas Brigjen TNI Ali Imran.

Selain mengingatkan soal judi online dan narkoba, Danrem meminta prajurit menjaga kehidupan keluarga dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

"Pimpinan berupaya mensejahterakan prajurit, namun jangan prajurit menyengsarakan keluarga sendiri, seperti melanggar aturan," pesannya.

Ali Imran juga mengajak seluruh prajurit dan ASN untuk mensyukuri tugas yang dijalankan serta menjaga keharmonisan keluarga.

Dia meminta personel memperhatikan pendidikan dan masa depan anak.

Menurutnya, kehidupan keluarga yang baik perlu menjadi bagian dari perhatian setiap prajurit.

Di sisi lain, Ali Imran mendorong prajurit untuk berpikir positif dan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia.

Salah satunya dengan mengelola lahan tidur yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal menjadi lahan produktif.

Selain itu, Danrem mengingatkan seluruh personel untuk menjaga kesehatan.

Ia juga mengajak prajurit meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan ibadah.

Baca Juga:

• Modus Rental Motor Scoopy Anggota TNI, 2 Pelaku Diciduk Polresta Banda Aceh & 1 Masih Buron

Melalui pengarahan tersebut, Ali Imran berharap seluruh prajurit dan ASN Korem 011/Lilawangsa semakin disiplin dalam menjalankan tugas, menjauhi judi online dan narkoba, serta mampu membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Pengarahan tersebut turut dihadiri para Komandan Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) Lhokseumawe, para Kasi dan Pasi Korem 011/Lilawangsa.*(ad)