JAKARTA - Istilah desil tengah menjadi perhatian setelah pemerintah mengkaji penggunaan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu acuan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, hingga kini pemerintah belum menetapkan aturan final yang melarang kelompok desil tertentu membeli Pertalite.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, seharusnya tidak menikmati BBM subsidi.

Baca Juga:

• Baru 2 Bulan Menjabat, Wali Kota Jaksel Sambangi Masjid Assakinah dan Bantu Rampungkan Rumah Tahfiz 60 Persen

Meski demikian, Bahlil menegaskan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil masih dalam tahap kajian. Artinya, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 belum otomatis dilarang membeli BBM subsidi.

Lantas, apa sebenarnya desil dan bagaimana seseorang masuk ke dalam kelompok tersebut?

Apa Itu Desil?

Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok tersebut dibagi menjadi 10 tingkatan, mulai desil 1 hingga desil 10.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan.

Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara desil 10 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Dengan demikian, desil bukan sekadar label kaya atau miskin. Angka tersebut menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi.

Siapa yang Menentukan Desil?

Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu lembaga yang menghimpun dan mengelompokkan data desil. Penentuannya tidak hanya berdasarkan besarnya pendapatan atau gaji seseorang.

Ada delapan indikator yang digunakan untuk melihat kondisi sosial ekonomi keluarga. Indikator tersebut meliputi identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset serta kepemilikan usaha.

Karena menggunakan banyak indikator, perubahan kondisi kehidupan keluarga dapat memengaruhi posisi desil seseorang.

Desil Bisa Berubah

Posisi desil tidak bersifat permanen. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, kepemilikan aset baru maupun hilangnya aset.

BPS mengakui masih ada kemungkinan data desil belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat terkini. Karena itu, DTSEN dirancang sebagai data dinamis yang dapat diperbarui melalui verifikasi dan pemeriksaan lapangan.

Masyarakat yang merasa kondisi sosial ekonominya sudah berubah juga dapat mengajukan pemutakhiran data. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor desa atau kelurahan maupun secara online lewat aplikasi Cek Bansos.

Dalam pengajuan online, masyarakat dapat masuk ke aplikasi Cek Bansos, mendaftarkan akun, kemudian memilih menu "Usulkan Pembaruan". Setelah data dikirim, pengajuan akan melalui proses verifikasi dan validasi.

Perubahan desil tidak terjadi secara otomatis setelah pengajuan. Data harus diverifikasi oleh kementerian terkait sebelum dilakukan pemeringkatan ulang secara berkala oleh BPS.

Desil dan Rencana Pembatasan BBM Subsidi

Pembahasan desil saat ini berkaitan erat dengan rencana pemerintah memperketat penyaluran BBM subsidi, khususnya Pertalite. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menggunakan tingkat kesejahteraan untuk menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyebut masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi semestinya tidak menerima subsidi BBM.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya," ujar Purbaya.

Namun, sampai sekarang belum ada keputusan final bahwa kelompok desil 9 dan 10 dilarang membeli Pertalite. Pemerintah masih menyusun mekanisme agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Rencana tersebut muncul di tengah kebijakan pengurangan kuota BBM subsidi pada 2027. Pemerintah menetapkan kuota BBM subsidi 2027 sebesar 20,09 juta kiloliter, turun 58,5 persen dibandingkan kuota 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.

Pengendalian subsidi tersebut dilakukan saat konsumsi BBM subsidi justru meningkat. Pada semester I 2026, volume penyaluran BBM subsidi tercatat 7.989,5 ribu kiloliter atau naik 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, pangsa Pertalite juga meningkat dari 75,4 persen pada Januari-Mei 2026 menjadi 80,3 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, pangsa Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen.

Karena itu, desil kini menjadi salah satu data yang diperhatikan pemerintah dalam upaya menata subsidi energi. Meski demikian, aturan mengenai siapa yang nantinya boleh atau tidak boleh membeli Pertalite masih dalam tahap pembahasan.* (k/dh)

"Bukan hanya itu. DPR RI juga harus meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat," tegas Abyadi Siregar, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu, Kamis (20/08/2026).

Baca Juga:

• Setujui Nuzran Joher Pengganti Hery Susanto, DPR RI Langgar UU Ombudsman

Paling tidak, ada dua pasal pada UU No 37 tahun 2008 yang dilanggar DPR RI saat menyetujui Nuzran Johar sebagai ketua menggantikan Hery Susanto. Pertama, pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "jika ketua berhalangan, maka wakil ketua yang menjalankan tugas".

Kedua, pasal 22 ayat (3) yang menegaskan bahwa, "apabila Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatan berakhir."

"Kalimat dua pasal ini demikian sangat jelas dan mudah dipahami. Akan tetapi, DPR RI tetap tidak mempedulikannya. Paripurna DPR RI tetap menyetujui anggota Ombudsman Nuzran Johar sebagai ketua menggantikan Hery Susanto. Padahal berdasarkan pasal 11 dan pasal 22, DPR RI seharusnya memberi persetujuan kepada Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektona," tegas Abyadi Siregar.

SIKAP PEMBANGKANGAN DPR RI
Abyadi sendiri tidak yakin kalau DPR RI tidak mengetahui isi UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. "Mereka (DPR RI-red) pasti taulah. Kan mereka yang membuatnya," tegas Abyadi.

Karena itu, persetujuan DPR RI terhadap Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI menggantikan Hery Susanto ini, menurut Abyadi, lebih tepat disebut sebagai sikap pembangkangan DPR RI terhadap UU yang dibuatnya sendiri.

"Selain itu, dengan persetujuan tersebut, itu berarti saat ini DPR RI sedang mengirim pesan buruk kepada rakyat Indonesia bahwa: hukum boleh dilanggar asal yang melanggar DPR," katanya.

Pesan lain yang dikirimkan DPR RI kepada rakyat adalah pendegradasian kehormatan DPR RI itu sendiri. DPR RI seolah mengirim pesan kepada rakyat bahwa DPR RI bukan lagi dewan terhormat.

"Bagaimana mungkin rakyat menghormati DPR RI? Sementara DPR RI sendiri mendegradasi kehormatannya dengan melanggar UU yang dibuatnya?" tegasnya.

DPR RI HARUS JAGA KEHORMATANNYA
Abyadi berharap DPR RI harus menjaga kehormatannya sendiri dengan menjalankan tugas-tugas legislative-nya dengan benar tanpa menabrak undang-undang.

Berkaitan dengan itulah, untuk memulihkan nama baik DPR RI, menurut Abyadi, DPR RI harus mencabut persetujuan terhadap Nuzran Johar dan mengalihkannya kepada Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektona sebagai Ketua Ombudsman RI menggantikan Hery Susanto. Dengan demikian, prosesnya sesuai dengan UU.

Selanjutnya, DPR RI menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Minta maaf, menurut Abyadi, adalah bentuk accountability konstitusional. Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai UU No 30 tahun 2014, mengatur tentang asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Keputusan yang bertentangan dengan UU adalah cacat hukum dan wajib dikoreksi secara terbuka.

PRESIDEN JANGAN LANTIK
Abyadi juga mengharap Presiden Prabowo tidak melantik hasil keputusan paripurna DPR RI yang inkonstitusional tersebut. Kalau ini dibiarkan, itu artinya membiarkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan berikutnya.

"Karena ditetapkan dengan melanggar UU, maka kinerja Ketua Ombudsman RI nantinya tentu menjadi pertanyaan hukum: sah atau tidak hasil kinerjanya?," tegas Abyadi.

KRITIKAN PEDAS
Sebelumnya, salah seorang tim penyusun UU Ombudsman RI, Winarso dan mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) DR Adhar Hakim kepada bitvonline.com, menyampaikan kritik pedas terhadap DPR RI yang menyetujui Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI menggantikan Hery Susanto.

"DPR RI benar-benar blunder memberi persetujuan kepada Nuzran Johar. Itu kan pelanggaran UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman," tegas Winarso, yang pernah menjadi Investigator Senior Ombudsman RI dan kini aktif sebagai advokat.

Sementara DR Adhar Hakim menuding DPR RI secara sengaja mengangkangi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Padahal, pasal 11 ayat (2) dan pasal 22 ayat (3) sudah sangat jelas diuraikan langkah yang harus dilakukan ketika Ketua Ombudsman diberhentikan.

Karena itu, menurut Adhar, keputusan DPR itu bukan sekadar pelanggaran prosedur. Tapi ini adalah "penikaman" terhadap adab hukum dan cita-cita awal berdirinya Ombudsman di Indonesia yang dulu diperjuangkan Gus Dur.*

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia yang diperbarui pada pukul 08.40 WIB, kenaikan harga tersebut mencapai sekitar 3 persen dibanding perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,83%, Tapi Sempat Berbalik Melemah

Untuk ukuran 0,5 gram, harga emas Antam hari ini menjadi Rp1.412.500 dari sebelumnya Rp1.372.500. Sementara emas ukuran 2 gram dibanderol Rp5.390.000, naik dari Rp5.230.000.

Emas ukuran 3 gram kini dijual Rp8.060.000 dari sebelumnya Rp7.820.000. Kemudian emas 5 gram naik menjadi Rp13.400.000 dari Rp13.000.000.

Untuk ukuran 10 gram, harga emas Antam mencapai Rp26.745.000 dari sebelumnya Rp25.945.000. Sementara ukuran 25 gram dibanderol Rp66.737.000 dari Rp64.737.000.

Berikutnya, harga emas ukuran 50 gram naik menjadi Rp133.395.000 dari Rp129.395.000. Emas 100 gram menjadi Rp266.712.000 dari sebelumnya Rp258.712.000.

Untuk emas ukuran 250 gram, harga terbaru mencapai Rp666.515.000 dari sebelumnya Rp646.515.000. Kemudian emas 500 gram dibanderol Rp1.332.820.000.

Adapun harga emas Antam ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram tercatat Rp2.665.600.000.

Ketentuan Pajak Emas

Selain harga, transaksi pembelian dan penjualan kembali emas Antam juga dikenakan ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk pembelian emas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dikenakan sebesar 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki NPWP. Sementara pembeli tanpa NPWP dikenakan tarif 0,9 persen.

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 yang dapat digunakan sebagai dasar pelaporan pajak.

Sementara untuk transaksi buyback emas Antam dengan nilai di atas Rp10 juta, tarif pajak yang berlaku adalah 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP.

Pajak buyback tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi penjualan emas.

Harga emas Antam pada laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari sekitar pukul 08.30 WIB. Karena itu, harga dapat berubah mengikuti pembaruan pada perdagangan hari berikutnya.* (k/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemulihan korban tidak hanya dilakukan melalui pengobatan medis. Penanganan lanjutan juga akan disiapkan untuk membantu siswa dan keluarga yang mengalami dampak psikologis setelah kejadian tersebut.

Baca Juga:

• Hari Ini Lewat Layar Zoom, Lodewyk Pusung Bantah Terlibat Pengadaan BGN dan Sebut Deretan Nama Pejabat Berwenang

Saat ini, BGN masih memprioritaskan penanganan medis terhadap para siswa yang terdampak. Pemerintah memastikan korban mendapatkan perawatan agar kondisi mereka kembali pulih.

Setelah tahap pengobatan selesai, BGN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan program aftercare bagi korban. Penanganan tersebut mencakup kondisi pascakejadian, termasuk trauma yang dialami siswa dan keluarga.

Terkait penyebab dugaan keracunan, Sudaryono mengatakan BGN telah melakukan investigasi terhadap dapur yang menyediakan makanan MBG. Hasil temuan awal menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam proses pengolahan dan penyimpanan ikan yang digunakan dalam menu.

Menurut Sudaryono, ikan tersebut seharusnya disimpan di dalam freezer. Namun, penyimpanan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga diduga berkontribusi terhadap terjadinya keracunan.

"Harusnya disimpan di dalam freezer tapi dia tidak disimpan. Nah kemudian dapurnya kami investigasi, kami tutup untuk diinvestigasi," ujarnya.

BGN juga telah mengambil tindakan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kepala SPPG dicopot dari jabatannya karena kelalaian tersebut dinilai fatal.

"Karena ini kelihatan fatal, kami mempertimbangkan untuk kami lakukan pemecatan secara status P3K-nya," kata Sudaryono.

Selain melakukan investigasi internal, BGN berkoordinasi dengan kepolisian, termasuk Polres setempat, untuk mendalami dugaan keracunan yang menimpa para siswa.

Sudaryono menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG akan terus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Kasus dugaan keracunan MBG di Karo sebelumnya menyebabkan ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang dibagikan melalui program tersebut. Penanganan terhadap korban dan evaluasi pelaksanaan program kini menjadi perhatian pemerintah.* (in/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya akan menunggu putusan hakim terkait permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Febrie.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Minta Seluruh Barang Sitaan Milik Keluarga Dikembalikan

Anang menjelaskan, penyitaan terhadap sejumlah barang tersebut merupakan bagian dari strategi penyidikan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyidik memastikan keterkaitan barang dan lokasi yang digeledah dengan perkara yang sedang ditangani.

"Ya mungkin itu bagian dari strategi penyidikan untuk meyakinkan bahwa memang barang itu, tempat itu milik daripada Saudara FA mungkin seperti itu," ujarnya.

Selain soal barang bukti, Anang juga menanggapi keberatan tim hukum Febrie mengenai status tersangka yang disandang kliennya. Dia menyebut praperadilan memang menjadi mekanisme hukum untuk menguji keberatan tersebut.

"Ya gapapa silakan, kan ada mekanisme praperadilan salah satu objeknya. Silakan aja, tinggal nanti hakim praperadilan akan menimbang terhadap keberatan baik dari pemohon maupun juga jawaban dari termohon," kata Anang.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Febrie meminta sejumlah barang yang disita dari rumah keluarganya di Sentul City dikembalikan. Permintaan itu disampaikan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menyatakan barang-barang tersebut tidak semestinya digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang sedang diuji dan harus dikembalikan kepada pihak yang menjadi sumber penyitaan.

"Tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, dan harus dikembalikan kepada pihak dari mana barang itu disita," kata Febri dalam persidangan.

Menurut Febri, keberatan tersebut berkaitan dengan permohonan izin penggeledahan rumah di Sentul yang dinilai tidak memuat uraian lokasi dan dasar fakta yang cukup jelas.

Dia menilai permohonan izin penggeledahan tidak boleh dibuat secara umum atau tanpa batas. Permohonan, kata dia, harus menjelaskan secara spesifik lokasi yang akan digeledah, jenis benda yang dicari serta dasar fakta yang mendukung dugaan adanya barang bukti di lokasi tersebut.

Febri menyebut ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 113 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai persyaratan permohonan izin penggeledahan.

Perdebatan mengenai sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan tersebut kini menjadi bagian dari materi praperadilan Febrie. Hakim nantinya akan menilai argumentasi kedua pihak sebelum menentukan putusan.* (k/dh)

Pada awal perdagangan, indeks sempat bergerak di zona penguatan. Sementara itu, indeks LQ45 juga naik 5,06 poin atau 0,81 persen ke level 632,53.

Baca Juga:

• Rupiah Pagi Ini Menguat ke Rp17.794 per Dolar AS

Pada sesi pagi tersebut, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.486 dan level terendah 6.444.

Sebanyak 361 saham tercatat menguat, sementara 166 saham melemah dan 192 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi sementara mencapai Rp2,375 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 5,033 miliar saham.

Kapitalisasi pasar pada perdagangan pagi tercatat sekitar Rp11.400,986 triliun.

Pergerakan IHSG terjadi setelah pada perdagangan Rabu (19/8/2026) indeks ditutup melemah 55,71 poin atau 0,86 persen ke level 6.394,13. Pelemahan tersebut antara lain dipengaruhi aksi ambil untung atau profit taking setelah penguatan sebelumnya.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen. Suku bunga lending facility tetap 6,50 persen, sedangkan deposit facility berada di level 4,75 persen.

Sementara itu, FTSE Russell pada 18 Agustus 2026 kembali menunda sejumlah perubahan perlakuan indeks terhadap saham-saham Indonesia. Peninjauan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Sentimen eksternal turut memberi pengaruh. Bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan sebelumnya, dengan Dow Jones naik 0,22 persen, S&P 500 menguat 0,22 persen dan Nasdaq bertambah 0,16 persen.

Menurut riset harian FAC Sekuritas, IHSG pada perdagangan Kamis berpotensi bergerak mixed dengan peluang penguatan terbatas. Stabilnya pergerakan rupiah menjadi salah satu faktor yang dinilai dapat menopang indeks.

"Menyikapi beragam kondisi tersebut di atas, pada perdagangan hari ini, IHSG diperkirakan masih cenderung mixed dengan ruang terbuka untuk menguat terbatas seiring cukup stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah," tulis analis FAC Sekuritas dalam risetnya.* (mt/dh)

Mengacu data Bloomberg, penguatan rupiah terjadi saat dolar AS bergerak melemah di tengah sentimen domestik. Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp17.839 per dolar AS.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Kamis 20 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Meski dibuka menguat, pergerakan rupiah diperkirakan masih akan fluktuatif sepanjang perdagangan hari ini. Analis pasar mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah berpotensi ditutup melemah.

Ibrahim memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp17.840 hingga Rp17.900 per dolar AS pada perdagangan Kamis.

Menurut dia, pergerakan rupiah masih dipengaruhi kombinasi sentimen dari dalam dan luar negeri. Dari sisi domestik, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 5,75 persen menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga stabilitas rupiah.

"Keputusan suku bunga ini tetap konsisten dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar Ibrahim.

Di sisi eksternal, ketidakpastian global masih menjadi perhatian investor. Pelaku pasar mencermati sinyal yang saling bertentangan dari Teheran dan Washington terkait status Selat Hormuz bagi pelayaran kapal.

Selain itu, investor juga menunggu arah kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve. Risalah rapat The Fed pada Juli menjadi salah satu perhatian pasar untuk melihat pandangan para pembuat kebijakan terkait inflasi dan arah suku bunga AS.

Kombinasi sentimen global dan domestik tersebut diperkirakan masih membuat pergerakan rupiah cukup dinamis hingga akhir perdagangan.* (mt/dh)

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap membenarkan adanya kenaikan harga beras di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Kadin Sumut Sambut Positif BRT Listrik Mebidang, Dinilai Bisa Tekan Biaya Transportasi Pekerja

Dedi mengatakan Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memantau harga, ketersediaan stok hingga distribusi beras. Koordinasi juga dilakukan bersama Perum Bulog untuk memastikan pasokan tetap aman.

"Saat ini kami terus memantau harga, stok, dan distribusi bersama Bulog serta TPID. Prinsipnya, pasokan harus tetap terjaga dan kenaikan harga tidak boleh dibiarkan berlarut," ujarnya.

Pemprov Sumut akan melakukan intervensi apabila ditemukan kenaikan harga yang cukup signifikan di suatu wilayah. Salah satu langkah yang disiapkan yakni memperkuat distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menggelar pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah (GPM) serta sejumlah langkah stabilisasi lainnya untuk menekan harga di tingkat konsumen.

"Jika ditemukan wilayah dengan kenaikan yang signifikan, akan segera dilakukan intervensi melalui penguatan distribusi beras SPHP, pasar murah atau GPM, dan langkah stabilisasi lainnya," kata Dedi.

Kenaikan harga beras di Sumut sebelumnya juga mendapat sorotan DPRD Sumut. Anggota Komisi B DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera melakukan intervensi agar harga kembali stabil.

Harga beras di sejumlah pasar bahkan disebut telah mencapai sekitar Rp17 ribu per kilogram. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak semakin membebani masyarakat dan berpengaruh terhadap inflasi daerah.

Kementerian Dalam Negeri juga telah meminta pemerintah daerah bersama TPID mengambil langkah intervensi terhadap kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah.

Di Kota Medan, kenaikan harga juga terlihat pada berbagai jenis beras, baik premium di pasar modern maupun beras curah di pasar tradisional dan toko kelontong.

Berdasarkan pantauan di salah satu pasar modern di kawasan Jalan Kapten Muslim, harga beras kemasan 10 kilogram merek Golden Number 111 Premium Merah tercatat Rp184.000. Harga tersebut naik dari sebelumnya Rp154.000.

Pemprov Sumut memastikan pemantauan harga dan pasokan akan terus dilakukan. Langkah stabilisasi akan diterapkan sesuai kondisi di masing-masing wilayah agar kenaikan harga beras tidak berlangsung berkepanjangan.* (mi/dh)

Momen itu terjadi saat rangkaian Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026. Setelah memimpin upacara, Prabowo duduk di kursinya yang berada di antara Jokowi dan Gibran.

Baca Juga:

• "Sering Sekali Salah Data," Said Didu Kritik Pidato Prabowo soal Gaji Pengupas Bawang Rp700 Ribu

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai posisi duduk tersebut merupakan hal yang wajar dan sesuai dengan protokol kenegaraan. Namun, dia menyebut suasana akrab yang diperlihatkan ketiganya dapat sekaligus mematahkan spekulasi mengenai adanya kerenggangan hubungan.

"Menurut PAN, tempat duduk Presiden Prabowo dan Pak Jokowi adalah hal yang biasa saja, sesuai dengan aturan protokoler kepresidenan dalam acara kenegaraan," kata Viva.

Menurut Viva, kebersamaan Prabowo dan Jokowi dalam suasana penuh keakraban justru menunjukkan tidak adanya keretakan hubungan seperti yang sempat menjadi spekulasi.

"Kehadiran Pak Jokowi yang duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo dalam suasana penuh kegembiraan telah melenyapkan spekulasi politik yang menafsirkan adanya keretakan hubungan," ujarnya.

Viva menilai kebersamaan para pemimpin dalam peringatan kemerdekaan merupakan contoh politik yang sehat. Menurutnya, perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghilangkan persahabatan dan persatuan.

"Rakyat pasti senang jika para pemimpinnya kompak, menjaga persahabatan, dan saling bertegur-sapa. Pemimpin mesti memberikan suri keteladanan bagi masyarakat," katanya.

Senada, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut kehadiran mantan presiden dan wakil presiden dalam upacara kemerdekaan merupakan tradisi kenegaraan. Karena itu, menurutnya, momen Prabowo duduk bersama Jokowi dan Gibran merupakan sesuatu yang wajar.

"Hal yang positif, karena undangan kepada mantan presiden dan wakil presiden dalam upacara HUT Kemerdekaan memang sudah menjadi tradisi kenegaraan, sehingga wajar saja," kata Daniel.

Daniel menilai momen tersebut memperlihatkan semangat kebersamaan dan saling menghormati di antara tokoh bangsa. Namun, dia mengingatkan agar simbol kebersamaan itu juga diikuti kebijakan yang benar-benar menyentuh persoalan masyarakat.

"Yang lebih penting adalah itu menunjukkan semangat kebersamaan dan persatuan, sikap saling menghormati antar tokoh bangsa yang patut menjadi contoh, bahwa perbedaan pandangan politik tidak menghalangi silaturahmi dan kerja sama untuk kepentingan bangsa dan rakyat," ujarnya.

Dia berharap kebersamaan antartokoh negara tidak berhenti pada simbol, tetapi diterjemahkan dalam kebijakan yang memperhatikan masyarakat kecil, termasuk warga di desa, kawasan pesisir dan sentra pertanian.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong juga memandang momen tersebut sebagai sesuatu yang natural dan menunjukkan hubungan baik antara Prabowo dengan Jokowi dan Gibran.

"Kami memaknai momen Pak Presiden Prabowo duduk bersama Pak Jokowi dan Wakil Presiden Mas Gibran dalam upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026 kemarin adalah hal yang wajar dan menunjukkan suasana kebersamaan yang baik," kata Bahtra.

Menurut Bahtra, setiap upacara 17 Agustus di Istana memang mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu. Karena itu, posisi Jokowi yang duduk sejajar dengan Prabowo dan Gibran dinilai bukan sesuatu yang aneh.

Bahtra juga mengatakan hubungan Prabowo dengan para pemimpin terdahulu selama ini terjalin baik. Menurutnya, Prabowo terus menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa.

"Karena itu, kalau terlihat berbincang tersenyum atau tertawa bersama, saya kira itu suasana yang natural dan mencerminkan hubungan yang baik," ujarnya.

Dia menilai sikap para pemimpin yang dapat duduk bersama dalam satu momentum kenegaraan tersebut patut menjadi teladan. Menurut Bahtra, persatuan dan kerja sama seluruh elemen bangsa dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

Sejumlah partai politik pun sepakat bahwa momen Prabowo, Jokowi dan Gibran duduk bersama lebih menunjukkan suasana kebersamaan. Selain mematahkan spekulasi soal kerenggangan, momen tersebut dinilai dapat menjadi simbol pentingnya persatuan di tengah perbedaan politik.* (d/dh)

Huda menilai tingginya angka kecelakaan kapal menunjukkan penanganan sektor transportasi laut tidak bisa lagi dilakukan seperti biasa. Menurutnya, diperlukan langkah terobosan secara serentak dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga.

Baca Juga:

• BNPB: Gempa Susulan NTT Masih Ada 2-3 Minggu, Warga Diminta Tenang

Huda juga meminta setiap kecelakaan kapal yang menimbulkan kerugian maupun korban jiwa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga politik.

"Saya secara pribadi mendorong penuh agar semua kejadian yang melibatkan kerugian, termasuk hilangnya nyawa, dimintai pertanggungjawaban politik sekaligus pertanggungjawaban hukum. Ini penting supaya menjadi pembelajaran bagi semua pihak," katanya.

Dia mendesak Kementerian Perhubungan mempercepat pembenahan sektor transportasi laut. Pengawasan terhadap operator, kepatuhan pada standar keselamatan, validitas data dan manifes penumpang, serta kesiapan sistem pencarian dan pertolongan diminta diperkuat.

"Sekali lagi, kami mendorong penuh kepada Pak Menteri untuk menggunakan momentum terbaik ini untuk melakukan perbaikan dalam semangat transformasi yang sebenarnya," tegas Huda.

Dalam rapat tersebut, Kepala Basarnas Marsekal Madya M Syafi'i memaparkan jumlah operasi SAR yang dilakukan sejak awal 2026. Total ada 601 operasi terkait kecelakaan kapal hingga 15 Agustus 2026.

Jenis kejadian yang paling banyak ditangani adalah man over board atau awak maupun penumpang jatuh ke laut sebanyak 178 kasus. Berikutnya kapal mati mesin 103 kasus, kapal hilang kontak 92 kasus, kapal tenggelam 63 kasus, dan kapal terbalik 52 kasus.

Selain itu, Basarnas menangani 52 kasus evakuasi medis atau medevac, 15 kapal terbakar, 13 kapal kandas, 12 kapal tubrukan, 12 kapal bocor, enam kapal hanyut, dua kapal mengalami kerusakan konstruksi dan satu kapal miring.

Dari seluruh operasi tersebut, jumlah korban mencapai 3.607 orang. Sebanyak 3.165 korban berhasil diselamatkan, sementara 239 orang meninggal dunia dan 203 orang masih dinyatakan hilang.

Syafi'i juga menyoroti kemungkinan adanya korban yang tidak tercatat dalam manifes kapal. Hal itu menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi dalam sistem keselamatan transportasi laut.

"Itu rentang Januari sampai Agustus 2026, kecelakaan kapal, kapal tok ini. Tadi saya bilang ada 203 orang yang hilang, mungkin 203 orang hilang pasti ada yang tidak terdaftar di manifes," ujar Syafi'i.

Data tersebut menjadi perhatian Komisi V DPR untuk mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem keselamatan pelayaran, mulai dari pengawasan hingga penanganan keadaan darurat di laut.* (k/dh)

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan nota diplomatik telah dikirim untuk meminta penjelasan secara rinci mengenai dugaan pelanggaran asuransi yang menjadi alasan pemblokiran dana.

Baca Juga:

• "Orang Atas Kebal Hukum, Orang Bawah Diinjak-injak," Kritik Tajam Mahfud MD di Refleksi 81 Tahun RI

Menurut Dahnil, pemerintah masih melakukan proses diplomatik dengan Arab Saudi untuk memverifikasi tuduhan tersebut. Pemerintah juga meminta dukungan DPR agar dapat mengambil langkah tegas dalam proses renegosiasi.

"Yang jelas kami, kalau diambil kesimpulan, ya kesimpulannya kami tidak terima dana kami diblok. Kenapa? Karena itu bukan dana untuk jemaah 2026, itu dana untuk 2027," ujarnya.

Arab Saudi diketahui memblokir uang muka Haji 2027 senilai 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar. Pemblokiran tersebut dikaitkan dengan masalah asuransi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada 2026.

Dahnil menilai keputusan pemblokiran tersebut problematik karena dilakukan sebelum adanya verifikasi bersama dengan pemerintah Indonesia.

"Karena kan ini belum verifikasi. Mereka sudah mengirimkan surat bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta riyal," tutur Dahnil.

Arab Saudi disebut menemukan persoalan terkait asuransi jemaah Indonesia, termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai sembilan jenis penyakit yang tidak diperbolehkan masuk.

Dahnil mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan proses istitha'ah atau kemampuan fisik dan kesehatan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut dia, terdapat jemaah yang dinyatakan memenuhi syarat istitha'ah di Indonesia, tetapi kemudian masuk dalam kategori yang dipersoalkan oleh pihak Arab Saudi.

"Ketika di sana, ini memang harus koreksi kita. Makanya berulang kali Pak Menteri bilang, istitha'ah tahun ini akan sangat ketat. Di daerah ini tetap ada yang lolos. Nah, itu memang koreksi," katanya.

Pemerintah Indonesia kini masih melakukan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran asuransi tersebut. Di sisi lain, proses diplomatik dan renegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terus berjalan untuk menyelesaikan persoalan pemblokiran dana uang muka Haji 2027.* (k/dh)

Purbaya mengatakan pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran sekitar Rp44 miliar untuk penanganan bencana di NTT, khususnya pada tahap tanggap darurat. Namun, pemerintah pusat masih membuka ruang penambahan anggaran sesuai kebutuhan di lapangan.

Baca Juga:

• BNPB: Gempa Susulan NTT Masih Ada 2-3 Minggu, Warga Diminta Tenang

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) juga diminta memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak bencana. Purbaya memastikan pemerintah pusat siap menambah dukungan apabila kebutuhan daerah meningkat.

Tak hanya mengecek kondisi warga, Purbaya juga membawa bantuan yang dihimpun dari pegawai Kementerian Keuangan. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bahan makanan hingga perlengkapan tidur dan kebutuhan kebersihan.

Bantuan yang dibawa antara lain 4.600 kilogram beras, 210 liter minyak goreng, 2.740 kilogram gula pasir, 225 dus susu, 150 dus mi instan, 300 papan telur, 200 dus makanan ringan dan 540 dus air mineral.

Selain itu, ada 380 lembar selimut, 81 terpal, 200 pakaian, 60 dus popok bayi, 61 dus pembalut, 30 dus sabun, serta sejumlah kebutuhan lain seperti kopi, teh, sereal, pasta gigi, handbody dan bumbu dapur.

"Itu untuk sementara bantuan yang kami bawa langsung," ujar Purbaya.

Dalam kunjungannya, Purbaya juga mendapat laporan mengenai sejumlah wilayah yang belum menerima bantuan. Salah satunya Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Warga di wilayah tersebut dilaporkan bahkan belum mendapatkan makanan selama empat hari. Purbaya meminta informasi tersebut segera ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Oh, kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," katanya.

Menurut Purbaya, temuan tersebut menunjukkan koordinasi penanganan bencana antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperbaiki. Dia menyebut ada informasi di lapangan yang belum sepenuhnya diketahui oleh pemerintah daerah.

"Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya," ujarnya.

Di sisi anggaran, Purbaya memastikan kebutuhan penanganan bencana masih dapat dipenuhi. BNPB disebut masih memiliki anggaran dan pemerintah pusat siap menambahnya sesuai kebutuhan.

Purbaya mengatakan pemerintah secara umum menyediakan anggaran hingga sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana setiap tahun.

"Belum, BNPB itu, kalau itu BNPB kita sediakan cukup banyak. Harusnya sih kita bisa sediakan sampai Rp5 triliun ya. Tapi kita akan tunggu permintaan dari BNPB seperti apa," katanya.

Selain penanganan darurat, pemerintah juga mulai menghitung kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan wilayah terdampak. Purbaya menyebut pendekatan pemulihan di NTT nantinya dapat mengadopsi pola penanganan bencana besar sebelumnya, namun tetap disesuaikan dengan tingkat kerusakan.

"Approach-nya akan mirip Aceh mungkin, tapi kita lihat bagaimana keparahan bencana di sini apakah kita perlu satgas khusus," tuturnya.

Purbaya menilai kondisi NTT berbeda dengan Aceh karena sebagian besar infrastruktur dan fungsi pemerintahan daerah masih berjalan. Meski demikian, pemerintah pusat akan terus memantau kebutuhan masyarakat agar penyaluran bantuan dan anggaran dapat berlangsung cepat.

"Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus," kata Purbaya.* (k/dh)

Hakim tunggal PN Jakarta Pusat M Firman Akbar memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk menghadirkan Lodewyk dalam agenda pembuktian. Kehadiran tersebut dijadwalkan setelah rangkaian pembuktian dari pihak pemohon dan termohon.

Baca Juga:

• Rakorwas SPPG se-Sumut, Ombudsman Minta SPPG Penyebab Keracunan MBG Ditutup

Kuasa hukum Lodewyk, Otto Cornelis (OC) Kaligis, sebelumnya meminta agar kliennya dapat memberikan keterangan langsung dalam persidangan. Menurut dia, Lodewyk mengetahui bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses pengadaan yang sedang dipersoalkan.

Kaligis mengatakan keterangan Lodewyk akan memperjelas posisi dan kewenangan kliennya dalam struktur BGN, terutama terkait proses pengadaan barang dan jasa.

"Pemeriksaan besok Zoom dari Pusung sendiri, sudah dibuat penetapannya. Jadi ini kan gampang mengenai pengadaan barang dan jasa," ujar Kaligis usai persidangan, Rabu (19/8/2026).

Kubu Lodewyk juga menyebut sejumlah pejabat yang dinilai memiliki kewenangan dalam proses pengadaan di BGN. Nama yang disebut antara lain Dadan Hindayana sebagai Pengguna Anggaran, Nyoto Suwignyo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Budi Utomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Ermas Isnaeni, Lukman, Ir Dohardo Pakpahan, Sartini, serta Tigor Pangaribuan dan Sony Sanjaya yang disebut berkaitan dengan verifikasi izin dapur.

Kaligis menegaskan Lodewyk tidak terlibat maupun melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

"Dan Pusung sama sekali tidak terlibat maupun melibatkan diri dalam semua ini untuk pengadaan barang dan jasa," tegasnya.

Selain menghadirkan Lodewyk, pihak pemohon juga menyiapkan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan ahli tersebut akan menjadi bagian dari pembuktian dalam permohonan praperadilan.

Kubu Lodewyk turut mengajukan laporan hasil klarifikasi Inspektorat BGN sebagai salah satu bukti. Menurut Kaligis, laporan itu memuat nama-nama pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan sekaligus sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.

Laporan tersebut disebut mencakup persoalan pengadaan kendaraan, bangunan, sandal hingga titik-titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lodewyk mengajukan praperadilan karena menilai serangkaian tindakan paksa Kejaksaan Agung terhadap dirinya tidak sah secara hukum. Tindakan yang dipersoalkan antara lain penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka hingga penahanan.

Kubu Lodewyk menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa minimal dua alat bukti serta tanpa pemeriksaan klarifikasi terhadap dirinya. Mereka juga mempersoalkan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disebut terbit setelah penetapan tersangka.

Selain itu, Lodewyk membantah tuduhan keterlibatan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025-2026, termasuk dugaan mark up dalam sejumlah pengadaan.

Menurut Kaligis, Lodewyk tidak memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen sehingga tidak berwenang melakukan intervensi terhadap pengadaan barang dan jasa di titik dapur BGN.

Melalui keterangannya dalam persidangan serta bukti yang diajukan, kubu Lodewyk berharap hakim dapat melihat secara jelas posisi, kewenangan dan keterlibatan kliennya dalam proses pengadaan yang menjadi bagian dari perkara tersebut.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam siaran "Terus Terang" melalui kanal YouTube resminya, Rabu (19/8/2026). Dalam refleksinya, dia melihat Indonesia telah mengalami banyak kemajuan sejak merdeka, tetapi masih menghadapi persoalan serius dalam hal keadilan dan integritas.

Baca Juga:

• 11 Tahun Bersembunyi, Terpidana Korupsi Retribusi Terminal Dumai Ditangkap di Aceh

Mahfud mengakui kemerdekaan telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang. Dia menyinggung penurunan angka kemiskinan, semakin terbukanya akses pendidikan serta meningkatnya kesempatan masyarakat dari berbagai lapisan untuk memperoleh pendidikan dan berperan dalam kehidupan bernegara.

Namun, menurut Mahfud, capaian tersebut masih dibayangi persoalan korupsi dan ketidakadilan. Dia menilai praktik korupsi kini terjadi di berbagai sektor pemerintahan, sementara penegakan hukum masih kerap dipandang tidak adil.

"Sekarang korupsi ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga tingkat kelurahan. Penegakan hukum tetap tebang pilih. Orang atas kebal hukum, orang bawah diinjak-injak," katanya.

Mahfud juga menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap masyarakat kecil dibandingkan mereka yang memiliki kekuasaan atau akses politik. Menurutnya, persoalan tersebut dapat memperbesar kesenjangan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Dalam refleksinya, Mahfud turut menyinggung aksi mahasiswa yang menyuarakan isu tentang kemerdekaan dan keadilan. Dia menilai kritik terhadap kondisi negara tidak semestinya langsung dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap Indonesia.

Mahfud menganggap seruan untuk "merebut kembali kemerdekaan" dapat dimaknai sebagai kritik bahwa kemerdekaan secara formal telah diraih, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

Di tengah persoalan penegakan hukum dan ketidakpastian yang dinilainya masih terjadi, Mahfud juga menyinggung wacana perubahan konstitusi. Dia menilai persoalan utama Indonesia bukan semata-mata terletak pada konstitusi, melainkan pada integritas orang-orang yang menjalankan kekuasaan.

"Bagi saya, masalahnya bukan soal konstitusinya, melainkan soal sikap mental dan integritas para pejabatnya. Kemunduran sekarang harus diatasi dengan integritas moral, menjadikan keadilan sebagai sukma hukum," tegasnya.

Mahfud kemudian mengajak masyarakat tidak bersikap apatis terhadap kondisi bangsa. Dia meminta kritik dan kecintaan terhadap Indonesia tetap berjalan beriringan agar persoalan ketidakadilan dapat terus diperbaiki.

"Kita tidak boleh berputus asa. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia," kata Mahfud.* (tm/dh)

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Susanah sebagai warga Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Pernyataan itu kemudian ramai diperbincangkan publik karena informasi mengenai profesi dan nominal upah tersebut disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Baca Juga:

• Dua Kali Beri Pujian, dari Hambalang ke Instagram, Prabowo Pastikan Semangat Merah Putih Paskibraka Tak Berhenti

Kekeliruan tersebut kemudian mendapat sorotan dari Said Didu. Melalui akun X pribadinya, dia mempertanyakan bagaimana informasi yang tidak akurat bisa sampai masuk dalam pidato Presiden.

"Pidato Kenegaraan Presiden @prabowo tanggal 14 Agustus 2026, seakan terhapus dari satu kalimat gaji pengupas bawang Rp700.000 per kilogram," tulis Said, dikutip Kamis (20/8/2026).

Said juga mempertanyakan apakah kesalahan tersebut merupakan kekeliruan penyebutan oleh Presiden atau berasal dari data yang diberikan oleh pihak di lingkungan pemerintahan.

"Kita sangat menyayangkan bahwa Bapak Presiden saat ini sering sekali salah menyampaikan data yang diakui sebagai masukan dari bawahan. Ke depan, hal seperti ini harus dikurangi bahkan dihilangkan," tegasnya.

Menurut Said, kesalahan informasi dalam pidato kenegaraan tidak semestinya dianggap sebagai persoalan sepele. Dia menilai validitas data menjadi bagian penting karena informasi yang disampaikan Presiden memiliki perhatian luas dan dapat memengaruhi persepsi publik.

Meski mengkritik kekeliruan tersebut, Said meminta masyarakat tidak hanya terfokus pada kesalahan penyebutan profesi maupun nominal upah. Dia menilai substansi pidato Presiden mengenai kebijakan dan kepentingan rakyat tetap perlu diperhatikan.

"Tapi kita juga sangat menyayangkan bahwa tidak sedikit tokoh yang habiskan waktu untuk lakukan framing kesalahan (mungkin keseleo lidah) tersebut, menutupi dan tidak membahas substansi lain yang disampaikan oleh Presiden untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Polemik mengenai pernyataan gaji pengupas bawang tersebut akhirnya ikut menyoroti pentingnya akurasi data dalam komunikasi pemerintah. Terlebih, pidato Presiden di forum kenegaraan menjadi salah satu rujukan publik dalam memahami kebijakan dan kondisi masyarakat.

Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian terhadap proses verifikasi data sebelum informasi disampaikan dalam forum resmi kenegaraan. Akurasi angka, profesi maupun identitas masyarakat yang diangkat dalam pidato dinilai penting untuk menjaga kredibilitas informasi pemerintah.* (tm/dh)

Suharyanto menyampaikan imbauan tersebut saat menemui warga terdampak gempa di Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Kamis 20 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

"Jangan panik, tetapi tetap waspada. Selama 2-3 minggu ke depan menurut BMKG gempa susulan itu mungkin masih terjadi. Tetapi gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama (Magnitudo 7,7)," kata Suharyanto.

Dia juga menegaskan masyarakat tidak perlu mempercayai informasi mengenai potensi tsunami yang tidak berasal dari sumber resmi. Berdasarkan kajian BMKG, gempa susulan yang terjadi tidak diperkirakan memicu tsunami.

"Kalau ada isu akan terjadi tsunami menurut BMKG itu tidak mungkin. Ini menurut riset ilmu pengetahuan," ujarnya.

Meski demikian, Suharyanto meminta masyarakat lebih berhati-hati, terutama mereka yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa. Warga diminta tidak kembali memasuki bangunan yang rusak parah sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

"Kalau rumahnya rusak cukup parah, jangan masuk dulu. Keselamatan masyarakat adalah yang utama," katanya.

Sementara bagi warga yang rumahnya telah diperiksa dan dinyatakan aman, BNPB meminta agar tidak diliputi ketakutan berlebihan. Masyarakat diminta tetap mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah dan BMKG.

Suharyanto juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan setiap getaran kecil sebagai alasan untuk panik. Setiap guncangan perlu direspons dengan kesiapsiagaan, seperti melindungi diri dan menjauh dari bangunan yang berisiko.

"Yang kita perlukan sekarang adalah tenang dan waspada. Jangan panik, tetapi juga jangan lengah. Dengarkan informasi dari sumber resmi," tuturnya.

Sebagian warga di Pulau Flores masih memilih bertahan di tenda yang didirikan di sekitar rumah. Trauma akibat guncangan gempa kuat membuat sejumlah warga belum berani kembali beraktivitas secara normal di dalam rumah.

Pemerintah memastikan penanganan pascagempa tetap dilakukan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. BNPB juga mengimbau warga mengikuti arahan petugas dan tidak mudah terpengaruh kabar yang sumbernya tidak jelas.* (in/dh)

Penyitaan dilakukan sejak penyidikan perkara dimulai hingga 19 Agustus 2026. Aset yang disita terdiri atas aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk kendaraan, tanah hingga bangunan.

Baca Juga:

• Eks Kakanwil Pajak Jakarta Khusus Ditahan KPK, Diduga Terima Gratifikasi Rp20,7 Miliar

"Sampai hari ini tim sudah melakukan penyitaan beberapa aset. Kurang lebih yang sudah tercatat apabila dirupiahkan sekitar Rp150 M yang berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak, seperti kendaraan, tanah dan bangunan," kata Taufik, dikutip Kamis (20/8/2026).

KPK kini masih menelusuri asal-usul aset tersebut. Penyidik juga menemukan sejumlah aset yang tercatat atas nama pihak lain.

Menurut Taufik, kondisi tersebut masih didalami untuk memastikan apakah terdapat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut.

"Nah ini sedang didalami apakah nanti ada modus-modus perbuatan pencucian uang atau tidak," ujarnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA. Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA pada periode 2022-2026.

Perkara tersebut terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain Silmy Karim, KPK menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam sebagai tersangka.

Enam tersangka lainnya yakni Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi serta Staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

KPK menduga para tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dari praktik pemerasan pengurusan izin tinggal WNA selama periode 2022 hingga 2026.

Penyitaan aset senilai sekitar Rp150 miliar menjadi bagian dari langkah KPK untuk menelusuri dan mengamankan hasil yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik masih mendalami keterkaitan masing-masing aset dengan tindak pidana yang tengah disidik.* (mt/dh)

Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo melalui unggahan di akun Instagram resminya, @prabowo, pada Rabu (19/8/2026) malam. Dia menyampaikan terima kasih atas dedikasi para anggota Paskibraka yang menjalankan tugas kehormatan dalam upacara kemerdekaan.

Baca Juga:

• Dari Paskibraka hingga Penerjun Kopassus, Prabowo Kumpulkan dan Beri Apresiasi Petugas Upacara HUT RI di Hambalang

Prabowo mengatakan para anggota Paskibraka telah menjalankan tugas dengan mengibarkan Sang Merah Putih sebagai simbol perjuangan, persatuan dan kedaulatan bangsa.

"Kalian telah menjalankan sebuah tugas kehormatan, mengibarkan Sang Merah Putih sebagai simbol perjuangan, persatuan, dan kedaulatan bangsa," ujarnya.

Presiden juga berpesan agar semangat Merah Putih yang ditunjukkan selama menjalankan tugas tidak berhenti setelah upacara selesai. Semangat tersebut diharapkan terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari dan pengabdian kepada Indonesia.

"Teruslah membawa semangat Merah Putih dalam setiap langkah dan pengabdian kepada Indonesia," kata Prabowo.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Prabowo mengundang seluruh petugas upacara HUT ke-81 RI ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/8/2026). Pertemuan itu sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan penyampaian terima kasih secara langsung kepada para petugas.

Dalam pertemuan di Hambalang, hadir seluruh anggota Paskibraka, komandan dan perwira upacara, penerbang serta tim atraksi udara, penerjun payung Kopassus hingga para penampil dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo menyampaikan rasa bangga kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh dedikasi.

"Presiden Prabowo Subianto bersilaturahim sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangganya kepada para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu," kata Teddy.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 terdiri atas Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera pada sore hari.

Acara di Hambalang tersebut juga dihadiri sejumlah petinggi TNI, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Melalui apresiasi tersebut, Prabowo menilai kontribusi Paskibraka dan seluruh petugas upacara menjadi bagian penting dalam menyukseskan rangkaian peringatan Kemerdekaan RI ke-81.* (an/dh)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan seluruh petugas mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden. Mereka terdiri dari anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), komandan dan perwira upacara, penerbang serta tim atraksi udara, penerjun dari Kopassus hingga para penampil dalam rangkaian HUT ke-81 RI di Istana Merdeka.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Penghargaan Bidang Ketahanan Pangan Kepada Kapolres Tanjungbalai

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menyampaikan pesan agar para petugas terus menjaga semangat kebersamaan dan rasa bangga atas peran yang telah mereka jalankan. Pengalaman selama rangkaian peringatan kemerdekaan dinilai dapat menjadi bekal untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.

"Dalam pertemuan ini Presiden menyampaikan pesan untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan sebagai bagian dari peringatan kemerdekaan," ujar Teddy.

Prabowo turut memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan semangat para petugas selama menjalankan tugas pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menurut Teddy, para petugas telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaik sehingga seluruh rangkaian perayaan HUT ke-81 RI dapat berjalan dengan baik.

"Para petugas upacara yang terdiri dari anggota Paskibraka, komandan upacara, penerbang, penerjun, serta para pelaku seni dan budaya telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya untuk menyukseskan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi serta seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan yang berjalan sangat hikmat dan tetap menghibur jutaan pasang mata yang menyaksikan," tuturnya.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 diisi dengan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera pada sore hari.

Acara di Hambalang tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan petinggi TNI. Salah satunya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Pertemuan di Hambalang menjadi bentuk penghargaan pemerintah kepada para petugas yang telah terlibat dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.* (an/dh)

Amanah tersebut diberikan oleh Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (ormas/" target="_blank">FORMAS) Hashim Djojohadikusumo. PNM selanjutnya diposisikan sebagai organisasi kemasyarakatan nonpartisan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi sekaligus ikut mengawal program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga:

• Sepekan Berlalu, 15 Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di Berastagi Masih Dirawat

"Kita tidak punya hak untuk menyetir, tetapi kita ingin mengawal program pemerintah," kata Rahudman.

Salah satu program yang menjadi perhatian PNM adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut berencana melibatkan 88 organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk ikut melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program MBG.

Rahudman mengatakan pengawasan tersebut tidak ditujukan untuk mengatur teknis program, melainkan memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya memiliki integritas dan menjalankan tugas dengan baik.

"Kita akan libatkan 88 Ormas untuk memantau MBG, bukan peraturannya tetapi orang-orang yang mengerjakan. Agar betul-betul yang punya adab dan integritas," ujarnya.

Menurut Rahudman, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan diperlukan agar program pemerintah yang menyasar kepentingan publik dapat berjalan sesuai tujuan. Karena itu, PNM membuka ruang koordinasi dengan berbagai organisasi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawalan tersebut.

PNM juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program MBG. Program tersebut dinilai strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju target Indonesia Emas 2045.

Dengan deklarasi tersebut, PNM diharapkan dapat menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam mengawal program pemerintah sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan.* (dh)