Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan draf final laporan investigasi kecelakaan tersebut telah selesai disusun. KNKT kini akan meminta tanggapan dari sejumlah pihak terkait sebelum laporan final diterbitkan.

Baca Juga:

• Belatung Diduga Ditemukan dalam Menu Daging MBG di SMA Bintang Timur Balige, Begini Respons Sekolah

Soerjanto memperkirakan laporan investigasi dapat rampung dalam waktu sekitar 3-4 minggu ke depan setelah proses permintaan tanggapan selesai.

Meski belum mengungkap keseluruhan hasil investigasi, KNKT telah menemukan persoalan pada tampilan lampu sinyal di sekitar jalur kereta.

"Ya seperti masalah lampu sinyal yang sama dengan lampu rumah-rumah sama pasar itu yang sehingga membingungkan masinis untuk mengidentifikasi sinyalnya datar, miring, atau tegak gitu loh," jelas Soerjanto.

Temuan tersebut menjadi salah satu aspek yang akan diperhitungkan dalam laporan investigasi KNKT. Lembaga tersebut masih melakukan pembahasan bersama para pihak terkait sebelum hasil investigasi diumumkan secara resmi.

Kecelakaan KRL Bekasi sebelumnya melibatkan rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang dan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Insiden bermula ketika KRL menabrak mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Rangkaian KRL kemudian dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang menuju Cikarang diberhentikan di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya dan kemudian terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menyatakan Kementerian Perhubungan memberikan ruang bagi KNKT untuk melakukan investigasi secara independen guna menemukan penyebab kecelakaan secara objektif.

"Kami juga memberikan kesempatan kepada KNKT untuk melakukan investigasi secara objektif," kata Dudy.

Proses evakuasi korban dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keselamatan petugas dan kondisi rangkaian kereta. Pemerintah juga mendirikan Posko Tanggap Darurat di Stasiun Bekasi Timur serta memberikan penanganan medis kepada korban.

Hasil investigasi KNKT nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem keselamatan perkeretaapian, termasuk aspek fasilitas persinyalan dan kondisi lingkungan di sekitar jalur kereta.* (d/dh)

"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Rp80,9 Juta Sempat Tertahan, Rekening Koordinator AMPB Botok Akhirnya Dibuka Sehari Jelang Demo di DPR

Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Massa akan membawa tuntutan dan aspirasi dari kelompok masing-masing.

Puan meminta peserta aksi tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat.

"Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Terkait keinginan sejumlah perwakilan massa untuk bertemu pimpinan DPR, Puan mengatakan parlemen terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.

Menurutnya, pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) secara bergantian telah menerima audiensi dari berbagai kelompok masyarakat.

"Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami," kata Puan.

"Dan secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu," sambungnya.

Puan juga tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR menemui peserta demonstrasi yang datang ke Kompleks Parlemen.

"Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu," tuturnya.

Pada Rabu (26/8/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa diketahui menggelar audiensi dengan perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).

Pimpinan DPR dan Komisi VI DPR juga menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia terkait keterlambatan pembayaran gaji. Persoalan tersebut disebut menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.

Selain itu, pimpinan DPR dan sejumlah AKD juga masih menerima masukan masyarakat terkait RUU Perampasan Aset. Salah satunya audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8/2026).

"Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya," kata Puan.

DPR memastikan jalur penyampaian aspirasi tetap terbuka. Puan berharap masyarakat yang mengikuti aksi 27 Agustus dapat menyampaikan tuntutan secara tertib sehingga proses dialog antara masyarakat dan parlemen dapat berlangsung dengan baik.* (d/dh)

"Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar, dan kita ambil langkah-langkah persiapan," kata Prabowo saat menemui warga di pengungsian korban gempa di Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• 'Keracunan Enggak Boleh Terjadi Lagi!' Zulhas Kasih Waktu 2 Bulan untuk BGN Baru Benahi Karut-marut MBG

Prabowo mengatakan pemerintah pusat terus memantau perkembangan kondisi di NTT. Bantuan juga terus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

"Dan juga saya sampaikan bahwa pemerintah pusat, terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan," ujarnya.

Selain bantuan darurat, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah pemulihan. Salah satunya memastikan aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan meski sejumlah sekolah terdampak gempa.

Prabowo meminta sekolah sementara dibangun menggunakan tenda agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti.

"Langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan, mungkin untuk keamanan sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu, ya," tutur Prabowo.

Pemerintah juga berencana membangun kembali rumah warga yang mengalami kerusakan. Namun, Prabowo meminta masyarakat bersabar karena kondisi pascagempa masih memerlukan kewaspadaan.

"Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin tiga minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya, kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya," katanya.

Menurut Prabowo, masa tunggu tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi lebih aman sebelum pembangunan hunian sementara dan perbaikan rumah dilakukan secara lebih luas.

Prabowo menegaskan negara tidak akan meninggalkan masyarakat NTT dalam menghadapi bencana. Pemerintah pusat akan terus mengerahkan bantuan dan sumber daya untuk menangani dampak gempa.

"Jadi, percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara," tegasnya.

Prabowo juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan di NTT setelah masa tanggap darurat dan pemulihan berjalan.

"Dan kita akan bangun seluruh NTT kita bangun, seluruh Indonesia kita bangun. Kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, desa demi desa kita bangun. Rakyat kita harus hidup dengan baik dan sejahtera," ujar Prabowo.

Penanganan pascagempa di NTT hingga kini masih dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait. Pemenuhan kebutuhan pengungsi, pemulihan fasilitas publik, keberlanjutan pendidikan serta rehabilitasi rumah warga menjadi bagian dari agenda pemulihan.* (k/dh)

"Mudah-mudahan 20 Oktober ya, dua tahun pemerintahan Pak Prabowo, isu-isu mengenai BGN ini bisa kita handle dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik," kata Zulhas dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• 'Siapa Berani, Menang!' Prabowo di Nagekeo: Pemimpin Sejati Wajib Turun Dengar Suara Rakyat Terjauh

" Sekarang sudah manajemen baru yang kami yakini sebelum 20 Oktober 2026 kami akan selesaikan," ujarnya.

Menurut Zulhas, BGN telah melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki pengelolaan MBG, termasuk memperketat kedisiplinan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengetatan tersebut dilakukan untuk memastikan proses produksi makanan berjalan sesuai prosedur dan standar keamanan pangan.

Zulhas menegaskan keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

"Keselamatan anak-anak Indonesia yang nomor satu harus nomor satu," tegasnya.

Ia juga meminta agar kasus keracunan makanan tidak kembali terjadi akibat kesalahan dalam pengelolaan maupun proses produksi makanan MBG.

"Jangan sampai ada lagi salah dalam pengelolaan masak-memasak di BGN ini sehingga berdampak ada yang keracunan. Ya bukan satu-dua, keracunan ini soal anak Indonesia yang enggak boleh terjadi," kata Zulhas.

Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat menjadi bagian penting dari pembenahan sistem. Pemerintah ingin memastikan setiap tahapan pengolahan makanan, mulai dari persiapan hingga distribusi, dilakukan dengan disiplin.

Zulhas juga menyatakan optimistis terhadap manajemen baru BGN yang dipimpin Sudaryono. Ia meyakini sebagian besar persoalan operasional MBG dapat ditangani dalam waktu dua bulan.

"MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini dua bulan bisa kita atasi sebagian besar persoalan ya, sebelum 20 Oktober," ujarnya.

Zulhas menilai kepemimpinan baru BGN memiliki semangat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.

"Ini hebat yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat juga mau," katanya.

Pemerintah sebelumnya menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk pengawasan dapur SPPG dan keamanan makanan. Berbagai pembenahan dilakukan untuk memastikan program prioritas tersebut berjalan lebih tertib dan aman.

Dengan target 20 Oktober 2026, pemerintah berharap tata kelola MBG semakin kuat sehingga program tersebut dapat berjalan secara konsisten sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan.* (k/dh)

Rico meminta Kepala Lingkungan (Kepling), lurah hingga camat aktif mendatangi warga yang belum melakukan pendaftaran maupun mengalami kendala saat mengakses Portal Perlinsos.

Baca Juga:

• Pendaftaran Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Minta Kepling hingga Camat Jemput Bola

Menurut Rico, salah satu kendala utama di lapangan adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami cara mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) maupun prosedur pendaftaran akun Perlinsos.

Karena itu, Pemko Medan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membantu proses pendaftaran warga secara langsung.

"Kemarin kita panggil semua kewilayahan untuk jemput bola, karena masih banyak masyarakat belum mengerti. Bahkan kita juga melibatkan OPD seperti Dinsos dan Disdukcapil agar proses pendaftaran bisa cepat dilakukan," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Medan, pendaftaran Kartu Keluarga (KK) melalui Portal Perlinsos di 21 kecamatan baru mencapai 288.140 KK atau sekitar 37 persen dari total target 789.026 KK.

Medan Belawan menjadi wilayah dengan capaian pendaftaran tertinggi. Pendaftaran di kecamatan tersebut telah mencapai 51 persen atau 16.290 KK dari total 32.106 KK.

Selanjutnya, Medan Marelan dan Medan Maimun masing-masing mencatat capaian sekitar 47 persen.

Sementara Kecamatan Medan Timur menjadi wilayah dengan capaian terendah. Pendaftaran di kecamatan tersebut baru mencapai 28 persen atau 10.796 KK dari total target 38.939 KK.

Rico berharap koordinasi antara camat, lurah dan kepling dapat diperkuat untuk mengejar target pendaftaran sebelum batas waktu berakhir. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar warga memahami tahapan pendaftaran dan pengaktifan IKD.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan Baginda P Siregar mengatakan masyarakat sebenarnya dapat melakukan pengisian data secara mandiri melalui Portal Perlinsos.

Masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila menemukan data yang dinilai tidak sesuai. Namun, warga harus terlebih dahulu mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital.

"Masyarakat dapat secara mandiri mengisi data diri di portal Perlinsos sekaligus juga mengajukan sanggahan. Namun syaratnya harus mengaktifkan IKD terlebih dahulu," kata Baginda.

Pemko Medan menargetkan percepatan pendaftaran dapat meningkatkan cakupan pendataan warga sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tercatat dalam sistem perlindungan sosial.* (dh)

Dana tersebut penggunaannya diatur berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ. Dalam proses penetapannya, DPRD Batubara mengaku tidak turut membahas secara langsung penggunaan dana tersebut bersama pihak eksekutif.

Baca Juga:

• Meriah! Pida Ponsel dan MG Store Sukses Gelar Perlombaan HUT RI ke-81 di Pelabuhan Tanjung Tiram, Warga Tumpah Ruah

Menurut Syafii, posisi DPRD dalam hal ini hanya menerima pemberitahuan terkait masuknya anggaran TKD dalam perubahan APBD. DPRD belum melakukan pembahasan secara khusus mengenai rincian penggunaannya.

"Jadi, posisinya DPRD Batubara hanya menerima pemberitahuan dari eksekutif, tidak turut membahas penggunaannya dan TKD itu dicantumkan di perubahan. Saat ini belum kami bahas, jadi saya belum bisa menjawab soal penggunaan TKD itu," ujar Syafii.

Meski tidak terlibat langsung dalam pembahasan penggunaan dana tersebut, Syafii menegaskan DPRD tetap memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukan, petunjuk teknis (juknis), maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) yang telah ditetapkan.

"Walaupun kami tidak ikut membahas penggunaannya, DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan. Kalau ada penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan juknis maupun juklak, tentu akan kami awasi," tegasnya.

Dinas PUTR Dapat Alokasi Terbesar

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Batubara Nomor 15 Tahun 2026, dana TKD tersebut dialokasikan kepada 17 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Batubara.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menjadi OPD dengan alokasi TKD terbesar, yakni mencapai Rp87.016.488.766.

Selanjutnya, alokasi terbesar kedua diberikan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) sebesar Rp16.547.102.000.

Sementara itu, Dinas Kesehatan PPKB memperoleh alokasi sebesar Rp14.837.390.880, disusul Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar Rp8.624.474.672.

Adapun rincian alokasi TKD kepada OPD lainnya yakni:

- Dinas Pertanian dan Perkebunan: Rp7.766.490.000
- BPBD: Rp2.827.349.123
- Dinsos PPPA: Rp2.434.179.012
- RSUD: Rp2.140.000.000
- Satpol PP: Rp2.140.000.000
- Dinas Pendidikan: Rp2.000.000.000
- Dinas Ketenagakerjaan: Rp1.802.000.000
- Dinas Koperasi: Rp1.618.000.000
- Dinas Perikanan: Rp1.183.991.500
- Dinas Komunikasi dan Informatika: Rp770.025.000
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Rp409.236.340
- DPMPTSP: Rp200.000.000
- Inspektorat: Rp99.360.000

Besarnya alokasi TKD, terutama pada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, menjadi perhatian tersendiri karena anggaran tersebut berkaitan dengan berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

DPRD Batubara selanjutnya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut. Pengawasan dinilai penting agar setiap rupiah dana transfer yang diterima daerah benar-benar digunakan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Batubara.

Dengan demikian, meski proses pembahasan penggunaan TKD tidak dilakukan bersama DPRD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaannya tetap menjadi bagian yang akan diawasi lembaga legislatif melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya.* (dh)

FGD tersebut merupakan bagian dari skema Hibah Penelitian Terapan serta Luaran Prototipe BIMA 2026. Kegiatan kali ini menjadi FGD ketiga setelah sebelumnya digelar di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar.

Baca Juga:

• Unmuha Genjot Mutu Kampus, Rektor Targetkan Raih Akreditasi Unggul

Platform JAKLOM atau Jelajah Kota Melalui Online Mobile dirancang untuk mengintegrasikan informasi destinasi wisata dengan aktivitas ekonomi lokal. Sementara GeoPAD dikembangkan untuk menghubungkan data geografis, destinasi wisata dan transaksi ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

FGD dibuka Kepala UPTD Museum Tsunami Aceh M Syahputra Azwar yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Ia menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan digitalisasi sektor pariwisata.

Ketua Tim Peneliti Unmuha Dr Surna Lastri mengatakan pengembangan JAKLOM tidak hanya berfokus pada pembangunan sebuah aplikasi. Menurutnya, penelitian tersebut diarahkan untuk membentuk sistem ekosistem digital yang dapat terintegrasi dengan kebutuhan pemerintah dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Penelitian ini memadukan tiga perspektif pembelajaran dari wilayah sampel. Sabang dengan fokus pada tata kelola destinasi dan perilaku wisatawan. Aceh Besar dengan fokus pada integrasi destinasi dan pelaku ekonomi lokal. Kemudian Provinsi Aceh dengan fokus pada kebijakan makro, regulasi, koordinasi, dan integrasi antarwilayah," kata Surna dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

"Ketiga wilayah ini kami tempatkan sebagai perspektif pembelajaran yang saling melengkapi untuk membangun model JAKLOM yang utuh," sambungnya.

Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh Akmal Fajar turut menyampaikan arah kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Masukan tersebut menjadi salah satu bahan bagi tim peneliti untuk menyelaraskan pengembangan platform digital dengan regulasi dan aktivitas ekonomi daerah.

Dari sisi teknologi, tim pengembang JAKLOM yang terdiri dari Haikal Maulana Fauruzi bersama M Reza Salahuddin dan Devi Kumala turut mempresentasikan sistem GeoPAD.

Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan informasi geografis, destinasi wisata dan transaksi ekonomi. Data yang terhubung diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih terstruktur dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah.

Diskusi yang dipandu Dr Marlizar kemudian membahas sejumlah aspek utama dalam pengembangan model JAKLOM-GeoPAD.

Pembahasan mencakup potensi ekonomi dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan regulasi serta tata kelola, integrasi data dan transaksi ekonomi, hingga validasi model JAKLOM berdasarkan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Pada bagian validasi, peserta memberikan masukan mengenai kebutuhan data, fitur aplikasi, konektivitas sistem serta kelembagaan yang diperlukan agar platform dapat diterapkan secara optimal.

Penelitian terapan tersebut melibatkan akademisi dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Malikussaleh dan UIN Ar-Raniry.

Tim peneliti terdiri dari Dr Surna Lastri sebagai ketua, Dr Marlizar dan Devi Kumala dari Unmuha, Dr Nurhafni dari Universitas Malikussaleh serta Dr Taufik dari UIN Ar-Raniry. Pengembangan aplikasi juga didukung Haikal Maulana Fauruzi dan M Reza Salahuddin.

Kolaborasi lintas perguruan tinggi tersebut menggabungkan sejumlah bidang keilmuan, seperti akuntansi sektor publik, manajemen pariwisata, kebijakan publik dan teknologi informasi.

FGD tingkat Provinsi Aceh menjadi salah satu tahapan penting dalam penyempurnaan prototipe JAKLOM-GeoPAD. Tim peneliti menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bappeda Aceh, BPKA, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dishub, BPS, Bank Aceh Syariah serta asosiasi pariwisata.

Masukan tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan prototipe agar model yang dikembangkan lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, pelaku usaha dan ekosistem pariwisata Aceh.

Pengembangan JAKLOM-GeoPAD diharapkan dapat menjadi salah satu model pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola pariwisata, mengintegrasikan data ekonomi serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Aceh.* (dh)

SIMEULUE - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue, Aceh, Selasa (25/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu'ti meresmikan sejumlah program revitalisasi satuan pendidikan sekaligus memperkuat kolaborasi pendidikan di wilayah terluar Aceh.

Kunjungan Mendikdasmen dipusatkan di SMKN 1 Sinabang. Salah satu agenda yang dilakukan yakni peresmian program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Simeulue.

Baca Juga:

• 'Sekolah Enggak Boleh Berhenti!' Prabowo Perintahkan Tenda Militer Disulap Jadi Ruang Kelas Darurat di NTT

Abdul Mu'ti kemudian membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Abdul Mu'ti juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan dan revitalisasi SD Plus Muhammadiyah Sinabang.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan pendidikan di daerah, khususnya melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Selain kegiatan pendidikan, Abdul Mu'ti menghadiri agenda keagamaan di Kabupaten Simeulue. Ia menyampaikan tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Tengku Khalilullah.

Kunjungan kerja ke Simeulue juga menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperluas pemerataan layanan pendidikan, termasuk di daerah kepulauan dan wilayah terluar.

Kedatangan Abdul Mu'ti ke Simeulue dilakukan atas undangan Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Muhammadiyah Aceh sebagai pembicara utama dalam Rakorwil ke-IV Majelis Dikdasmen dan PNF se-Aceh.

Dr Iskandar Muda Hasibuan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mendikdasmen di Simeulue. Menurutnya, kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi perhatian penting bagi para peserta Rakorwil yang terdiri dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Majelis Dikdasmen dan PNF serta kepala sekolah.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah terhadap penguatan sarana pendidikan di Simeulue, termasuk bantuan program PHCY Presiden Prabowo.

Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat serta satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Simeulue.

Dengan revitalisasi sarana pendidikan dan penguatan kolaborasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Simeulue.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Taqwaddin kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (26/8/2026), merespons isu pemblokiran rekening yang belakangan ramai diperbincangkan publik setelah seorang nasabah yang juga aktivis menyebut rekeningnya tidak dapat digunakan menjelang rencana aksi di Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Kompolnas Minta Polisi Hati-hati Bekukan Rekening Warga Pati untuk Donasi Aksi 27 Agustus

Menurut Taqwaddin, pemblokiran dalam KUHAP 2025 didefinisikan sebagai tindakan untuk sementara waktu mencegah akses, penggunaan atau pemindahan terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik, dokumen elektronik hingga produk administratif lainnya.

Ia menyebut kewenangan memerintahkan pemblokiran berada pada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam ketentuan tersebut jelas ditegaskan bahwa yang berwenang memberikan perintah pemblokiran adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Tidak disebutkan adanya pihak lain yang berwenang memberikan perintah pemblokiran," kata Taqwaddin.

Taqwaddin kemudian menjelaskan pemblokiran termasuk salah satu dari sembilan upaya paksa yang disebut dalam KUHAP 2025. Upaya paksa lainnya antara lain penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat serta larangan bagi tersangka atau terdakwa keluar wilayah Indonesia.

Menurutnya, sembilan upaya paksa tersebut tidak harus diterapkan seluruhnya dalam setiap perkara. Penerapannya bergantung pada kondisi perkara dan kebutuhan proses penegakan hukum.

"Kesembilan upaya paksa tersebut bukan bersifat kumulatif, tetapi bersifat fakultatif. Artinya, tidak mesti setiap perkara dilakukan upaya-upaya paksa tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, ketentuan pemblokiran dan pencekalan merupakan pengaturan baru yang secara eksplisit dicantumkan dalam KUHAP 2025 dibandingkan KUHAP sebelumnya.

Terkait prosedur, Taqwaddin menyebut pemblokiran yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim pada prinsipnya harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN).

Permohonan izin tersebut harus memuat alasan pemblokiran, uraian tindak pidana yang sedang diproses, fakta yang menunjukkan adanya relevansi objek yang diblokir dengan tindak pidana serta bentuk dan tujuan pemblokiran.

Menurut penjelasan Taqwaddin, Ketua Pengadilan Negeri wajib meneliti permohonan tersebut dan dapat meminta informasi tambahan apabila diperlukan.

Namun, dalam keadaan mendesak, pemblokiran disebut dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa izin KPN. Kondisi tersebut antara lain apabila terdapat potensi pengalihan harta kekayaan, tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi maupun situasi tertentu berdasarkan penilaian Penyidik.

Taqwaddin menilai ketentuan mengenai penilaian Penyidik tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas apabila tidak disertai kehati-hatian dan dasar data yang memadai.

"Menurut saya, indikator huruf d, bahwa pemblokiran dapat dilakukan berdasarkan penilaian Penyidik berpotensi subjektif, sekalipun hal itu kadangkala dapat dibenarkan sebagai diskresi kebijakan," katanya.

Ia mengatakan persetujuan pemblokiran pada akhirnya tetap berada dalam kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sesuai mekanisme yang dijelaskan dalam KUHAP 2025.

Apabila permohonan pemblokiran tidak mendapatkan persetujuan, menurut Taqwaddin, pemblokiran wajib dibuka kembali dalam batas waktu yang ditentukan dan pejabat yang memerintahkan pemblokiran harus menerbitkan surat pencabutan pemblokiran.

Ia juga menjelaskan pemblokiran memiliki batas waktu tertentu dan harus dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut dibuat pejabat yang memerintahkan pemblokiran dan ditandatangani pihak-pihak yang terlibat.

Taqwaddin menilai masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh kepastian mengenai tindakan hukum yang dikenakan terhadap aset atau rekening mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menyebut ketentuan pemblokiran sebenarnya juga telah dikenal dalam sejumlah undang-undang lain, termasuk aturan mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Namun, menurutnya, pemblokiran rekening memiliki konsekuensi yang luas. Dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik rekening atau korporasi, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.

"Bukan tidak mungkin adanya pemblokiran dapat menimbulkan gerakan massal dan masif penarikan serentak secara tunai besar-besaran, yang menimbulkan rush money pada suatu bank karena melemahnya kepercayaan publik terhadap bank tertentu akibat adanya pemblokiran," ujarnya.

Menurut Taqwaddin, apabila kepercayaan terhadap sektor perbankan terganggu, dampaknya dapat merembet ke sektor investasi dan perdagangan serta berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara lebih luas.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim dan Ketua Pengadilan Negeri, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani permohonan pemblokiran rekening.

"Asas kecermatan ini mengharuskan para pejabat berwenang untuk bertindak teliti, berhati-hati, dan berdasarkan data yang lengkap sebelum membuat keputusannya," tuturnya.

Taqwaddin berharap penerapan aturan pemblokiran dalam KUHAP 2025 dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan penegakan hukum sekaligus perlindungan hak masyarakat.

Menurutnya, kehati-hatian semakin penting karena keputusan pemblokiran dapat menimbulkan dampak yang tidak hanya berada dalam ranah hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan, sektor perbankan dan perekonomian.* (dh)

Prabowo mengatakan pemimpin tidak boleh hanya mengandalkan laporan dari jajaran di bawahnya. Menurutnya, pemimpin harus berani turun langsung untuk mengetahui persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Baca Juga:

• 'Anda Pemimpin yang Benar!' Prabowo Puji Bupati Nagekeo Soal Lumbung Pangan di Sela Kunjungan Gempa Flores

Ia menjelaskan keberanian yang dimaksud bukan hanya keberanian mengambil keputusan. Seorang pemimpin juga harus berani berpikir, bertanya, mendengar serta mencari tahu kondisi masyarakat secara langsung.

"Jadi pemimpin itu harus berani, berani berpikir, berani bertanya, berani mendengar, berani mencari tahu yang benar-benar dirasakan orang yang paling jauh, paling susah, paling miskin, paling tidak berdaya," katanya.

Prabowo menegaskan prinsip tersebut juga berlaku bagi pemimpin di tingkat daerah. Gubernur, bupati, camat hingga kepala desa dinilai memiliki posisi penting karena paling dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, para pemimpin daerah harus memahami kebutuhan warga secara langsung dan tidak hanya mengandalkan informasi dari laporan administratif.

"Pemimpin daerah harus benar-benar memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat yang mereka layani," ujar Prabowo.

Kunjungan Prabowo ke Nagekeo dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak gempa bumi Flores. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga memastikan penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Kehadiran Presiden di tengah warga terdampak diharapkan dapat memperkuat koordinasi pemerintah dalam menangani dampak gempa sekaligus mempercepat proses pemulihan masyarakat dan wilayah yang terdampak.

Prabowo sebelumnya juga memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Nagekeo dengan jajaran pemerintah pusat dan daerah. Dalam rapat tersebut dibahas kebutuhan pengungsi, bantuan, pemulihan infrastruktur hingga keberlanjutan pelayanan publik di wilayah terdampak.* (k/dh)

"Saya senang dengan bupati seperti kau. Saya punya lahan 8.000 hektare (sawah). Kalau punya lahan 20.000, ah itu lebih bagus lagi. Tapi, 8.000 dan Anda bertekad untuk jadikan lumbung pangan ini. Anda pemimpin yang benar," kata Prabowo.

Baca Juga:

• 'Kurang Efektif Kalau Cuma Lihat', Prabowo Ungkap Alasan Sengaja Tunda Kunjungan ke NTT Selama 11 Hari

"Saya terima kasih punya pemimpin seperti kalian. Rakyatmu, saya kira bersyukur ada gubernur, bupati seperti kalian," ujarnya.

Menurut Prabowo, seorang pemimpin harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat, terutama warga yang mengalami kesulitan.

Ia menceritakan salah satu pelajaran dari gurunya, yakni seorang pemimpin harus memiliki cara agar rakyat tidak mengalami kekurangan pangan.

"Jadi, nanti kita rubah lahan yang belum berproduktif jadi produktif. Yang kabupatenmu jadi kabupaten yang hijau. Provinsimu jadi provinsi yang hijau," tutur Prabowo.

Presiden juga menyoroti potensi NTT yang dinilai masih dapat dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, peternakan hingga sumber daya laut.

Prabowo mengatakan NTT memiliki sejarah dan kekayaan alam yang besar. Salah satunya adalah kayu cendana yang pada masa lalu dikenal luas dan menjadi komoditas yang diminati hingga ke mancanegara.

"Ini daerah sangat potensial, daerah Indonesia sangat potensial. Kita harus bertekad. Jadi kita berani berpikir dan berpikir itu harus berpikir besar. Berani punya target yang tinggi. Itu baru berhasil," tegasnya.

Prabowo menilai pemanfaatan lahan yang belum produktif menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan. Pengembangan sektor pertanian juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Dalam kunjungannya ke Nagekeo, Prabowo tidak hanya memimpin rapat koordinasi penanganan dampak gempa Flores. Presiden juga meninjau langsung kondisi para pengungsi yang terdampak bencana.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana berjalan sekaligus melihat kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.* (k/dh)

Budi Arie mengatakan video tersebut direkam dalam acara silaturahmi kebangsaan bersama Jokowi dan para relawan di Jakarta pada Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Rp80,9 Juta Sempat Tertahan, Rekening Koordinator AMPB Botok Akhirnya Dibuka Sehari Jelang Demo di DPR

Menurut Budi Arie, tidak ada perintah untuk merekam pembicaraan dalam forum tersebut karena materi yang dibahas bersifat sensitif. Ia kemudian meminta maaf apabila pernyataannya menimbulkan ketidaknyamanan atau menyinggung pihak tertentu.

"Tentu saya juga minta maaf kalau ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan pernyataan saya," ujarnya.

Budi Arie menegaskan analisis mengenai kemungkinan percepatan pemilu tersebut disampaikan atas nama pribadi. Ia meminta pernyataannya tidak dikaitkan dengan Jokowi meski dalam video tersebut sang mantan presiden terlihat duduk di sampingnya.

"Itu pernyataan-pernyataan dan analisis saya sebagai pribadi, tanggung jawab pribadi saya," tegasnya.

Budi Arie juga mengatakan Jokowi justru memberikan pandangan kepada para relawan bahwa kondisi negara masih baik-baik saja. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak menarik kesimpulan yang mengaitkan Jokowi dengan pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan pemilu.

Ia menghormati berbagai tafsir yang muncul setelah video tersebut viral. Namun, Budi Arie menegaskan Projo tetap berkomitmen menjaga hubungan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Semua analisis dan semua apa, pandangan dari sebuah peristiwa, itu silakan saja gitu loh. Justru kita adalah orang yang paling kekeh membuat, menjaga supaya Pak Jokowi dan Pak Prabowo jangan diadu domba," katanya.

Budi Arie kemudian menjelaskan latar belakang munculnya analisis tersebut. Menurut dia, pandangannya tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

"Bercermin dari satu putaran, artinya masyarakat, rakyat, warga bangsa sangat berharap pemerintah ini berhasil," ujarnya.

Menurut Budi Arie, tingginya harapan masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai pemerintah perlu lebih serius mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

"Harus sungguh-sungguh mendengarkan rakyat dan mau bekerja di garis rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, video berdurasi sekitar 1 menit 47 detik yang memperlihatkan Budi Arie membahas kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029 viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Budi Arie menyampaikan dirinya memiliki "insting" bahwa dinamika politik dapat bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029. Ia kemudian mengajak para relawan mempersiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan.

"Saya ingin sampaikan, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong Pemilu 2029, tetapi kalau terjadi percepatan bagaimana? Kita siap tidak?" kata Budi Arie dalam video tersebut.

Ia juga mengaitkan kemungkinan perubahan politik dengan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Menurutnya, ketidakpuasan sebagian masyarakat perlu menjadi perhatian dan diantisipasi.

Pernyataan tersebut kemudian memicu beragam reaksi politik. Sejumlah pihak menilai ucapan Budi Arie dapat menimbulkan spekulasi mengenai hubungan Jokowi dan Prabowo, sementara pihak lainnya meminta pernyataan tersebut dilihat dalam konteks analisis pribadi.

Budi Arie kembali menegaskan bahwa pernyataannya tidak mewakili sikap organisasi dan tidak berkaitan dengan Jokowi. Ia menyatakan Projo justru akan terus berupaya menjaga hubungan Jokowi dan Prabowo tetap baik.* (k/dh)

General Manager Tempo Data Science Khairul Anam mengatakan tingkat kepuasan tersebut merupakan gabungan responden yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah.

Baca Juga:

• Bukan Jam Kantor Biasa, ASN SPPG Kini Wajib 'Melek' Jam 2 Pagi Demi Pastikan MBG Aman dari Racun

Anam merinci, 34% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 3% lainnya menyatakan sangat puas.

Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Pada Desember 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih berada di angka 75%.

Kemudian pada Maret 2026, angka tersebut turun menjadi 58%. Dalam survei terbaru pada Agustus 2026, kepuasan publik kembali turun hingga 37%.

"Trennya bisa kita lihat sangat anjlok turun drastis. Di Desember 2025 approval rating masih di 75 persen, kemudian Maret 2026 itu turun di 58 persen, dan Agustus 2026 turun di 37 persen," ujar Anam.

Survei tersebut juga memotret tingkat ketidakpuasan berdasarkan kelompok usia dan wilayah. Ketidakpuasan tertinggi tercatat pada kelompok responden berusia 26-30 tahun, yakni mencapai 74%.

Sementara berdasarkan wilayah, Banten menjadi daerah dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi, yaitu 76%.

Survei Tempo Data Science dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 melalui wawancara tatap muka di 38 provinsi di Indonesia.

Sebanyak 1.260 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah menjadi responden survei. Survei tersebut memiliki sampling error sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dalam rilis survei tersebut hadir sejumlah pengamat, akademisi, ekonom, perwakilan pemerintah serta partai politik. Di antaranya Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Universitas Indonesia Hurriyah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, hingga Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah Fahd Pahdepie.

Fahd menilai hasil survei tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan komunikasi publik.

"Kami memandang itu sebagai satu diagnosis terhadap situasi yang sekarang ada di lapangan di masyarakat versi Tempo Data Science gitu ya," kata Fahd.

Menurut Fahd, sejumlah kebijakan makroekonomi yang dijalankan pemerintah membutuhkan waktu sebelum dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Karena itu, pemerintah disebut akan terus memperbaiki kinerja program-program unggulan, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai menjadi salah satu program yang mudah diamati langsung oleh masyarakat.

"MBG ini selain flagship program-nya pemerintahan Prabowo-Gibran, di saat yang sama juga menjadi cara publik melihat atau menilai secara keseluruhan. Sehingga kalau MBG baik maka baiklah seluruh program pemerintah," ujarnya.

Hasil survei ini menjadi salah satu indikator mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. Pemerintah menyatakan akan menggunakan masukan publik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program dan tata kelola pemerintahan.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Destry dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Gubernur BI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Rupiah di Level Rp17.700 Dinilai Masih 'Kemurahan', Destry Damayanti: Ada Ruang Menguat Lagi

Menurutnya, kondisi tersebut membuat bank sentral perlu menyeimbangkan pengendalian inflasi dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, BI menggunakan berbagai instrumen kebijakan secara bersamaan.

"Ini yang menyebabkan mereka harus membalancing. Nah ini di Bank Indonesia kami coba membalancing dengan berbagai kebijakan yang kami miliki, makanya kami menamakannya bauran kebijakan Bank Indonesia," ujarnya.

Destry menjelaskan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan sisi permintaan atau demand side. Harga pangan yang masuk dalam komponen volatile food serta harga yang diatur pemerintah atau administrative price juga berpengaruh terhadap inflasi.

Menurut Destry, inflasi pangan menyumbang sekitar 19% terhadap inflasi. Karena itu, pengendalian harga pangan membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga petani dan pihak terkait lainnya.

"Jadi kalau inflasi pangan kita tidak bisa kendalikan, maka dia akan mempengaruhi headline inflation, walaupun core inflation-nya relatif rendah," katanya.

Destry menilai tekanan inflasi pangan tidak bisa ditangani BI sendirian. Stabilitas pasokan dan harga pangan juga membutuhkan peran pemerintah daerah serta berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok.

"Makanya perlu tadi sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, termasuk petani dan sebagainya, inflasi pangan," ujarnya.

Selain harga pangan, komponen administrative price juga menjadi perhatian. Destry menyebut komponen tersebut menyumbang sekitar 16% terhadap inflasi.

Ia mencontohkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat memberikan dampak langsung terhadap inflasi utama atau headline inflation dalam beberapa bulan.

Meski demikian, Destry menilai kondisi inflasi domestik saat ini masih relatif terkendali. Ia menyebut inflasi Agustus berada di level 2,8%, sementara inflasi inti tercatat 2,7%.

"Kalau kita bisa maintain demand side-nya itu, yang tadi inflasi inti cukup terkendali dan sebagai gambaran, inflasi kita di Agustus ini adalah 2,8 persen, di mana intinya adalah 2,7 persen," tuturnya.

Destry juga menyampaikan inflasi pangan pada Agustus turun menjadi 2,5% dari sekitar 5% sebelumnya. Penurunan tersebut disebut terjadi seiring dengan membaiknya pasokan pangan.

Sementara itu, administrative price masih berada di level 3,58%.

Destry menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas lembaga. BI, kata dia, tidak dapat menangani seluruh sumber tekanan inflasi seorang diri, terutama ketika tekanan berasal dari pasokan pangan dan harga yang diatur pemerintah.

"Jadi, inflasi sudah pasti tidak akan bisa reda sendiri, tapi sinergi itu yang sangat dibutuhkan," tegas Destry.

Pernyataan tersebut disampaikan Destry di tengah proses uji kepatutan dan kelayakan dirinya sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Dalam proses tersebut, ia memaparkan sejumlah strategi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan nasional.* (k/dh)

Perwakilan Ojol Borobudur, Umar Kiting, mengatakan para pengemudi ojol datang secara sukarela untuk mendampingi warga Pati, Jawa Tengah, termasuk koordinator AMPB Supriyono alias Mas Botok.

Baca Juga:

• Rp80,9 Juta Sempat Tertahan, Rekening Koordinator AMPB Botok Akhirnya Dibuka Sehari Jelang Demo di DPR

Umar menegaskan keberadaan ojol di lokasi bukan untuk mencari keributan. Mereka justru ingin menjaga agar rombongan warga Pati dan logistik bantuan yang dibawa tetap aman serta tidak terprovokasi.

"Intinya kami tidak menginginkan chaos atau itu semua ya. Kami siap pasang badan untuk mengamankan Mas Botok dan kawan-kawan dari Pati sebisa dan semampu kita," ujarnya.

Perwakilan ojol lainnya, Dika, mengatakan koordinasi dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Massa ojol juga berupaya mencegah adanya gangguan dari pihak luar yang dapat memicu kericuhan.

"Untuk dari koordinasi dari kami, untuk pengamanan Mas Botok supaya sama aja. Intinya jangan sampai ada gangguan dari luar, dari orang-orang luar atau kita terprovokasi, terpancing dari pihak manapun," kata Dika.

Sementara itu, Melva, seorang kurir online, memastikan dirinya bersama rekan-rekannya akan bermalam di depan Kompleks Parlemen. Mereka juga akan menjaga logistik bantuan yang telah diberikan masyarakat kepada AMPB.

"Pasti! Pasti stay di sini! Insyaallah kita stay di sini. Kami akan menjaga saudara-saudari kami yang dari Pati, sekaligus menjaga amanah dari rakyat," ujar Melva.

"Intinya kami siap di sini bermalam sampai besok pagi. Begadang, begadang," sambungnya.

Umar mengatakan kedatangan para ojol tersebut tidak didasari permintaan ataupun paksaan dari pihak tertentu. Mereka mengaku datang atas inisiatif sendiri untuk mendampingi warga Pati menyampaikan aspirasi.

"Kami secara swadaya datang ke Jakarta memenuhi panggilan Mas Botok dan kawan-kawan untuk menyampaikan aspirasi perampasan aset, Undang-Undang Perampasan Aset sama hukuman mati koruptor ya," tuturnya.

Rombongan AMPB dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026). Sebelumnya, AMPB menyatakan aksi tersebut akan berlangsung damai dan ditujukan untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR.

Kehadiran ojol dan kurir online di sekitar Kompleks Parlemen menjadi bagian dari solidaritas terhadap rombongan warga Pati menjelang aksi. Mereka menyatakan akan menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik selama berada di lokasi.* (k/dh)

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kota Medan, Mujiono, membenarkan adanya laporan tersebut. Sebanyak 10 orang tua dan murid datang ke kantor Dinas Pendidikan Kota Medan pada Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Gara-gara Rebutan Proyek SPAM, Sekelompok Pria Keroyok Warga di Kantor Bappeda Langkat

Mujiono mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemukulan yang disebut terjadi pada Kamis (20/8/2026). Menurut laporan orang tua, hukuman diberikan karena sejumlah siswa tidak mengerjakan PR.

"Orangtua datang tadi melaporkan bahwa terjadi semacam pemukulan terhadap anak-anak, karena alasannya tidak mengerjakan PR. Dan itu tidak menjadi alasan, karena sekolah ini kan sekolah ramah anak," ujarnya.

Mujiono menegaskan segala bentuk pemukulan terhadap siswa tidak dibenarkan di lingkungan sekolah. Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah tindakan yang dapat mengarah pada perundungan atau bullying.

"Siapa pun, bagaimana proses terjadi terhadap anak, tidak boleh ada pemukulan. Jadi kita melarang seperti itu dan kita selalu menyosialisasikan jangan terjadi semacam bullying," katanya.

Dinas Pendidikan menyebut tidak ada siswa yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Namun, bentuk hukuman yang dilaporkan antara lain siswa diminta melakukan squat jump bersama-sama, memegang telinga, hingga ada yang dipukul menggunakan buku di bagian pipi.

"Oh, tidak ada (murid luka). Hanya tadi ada semacam murid disuruh squat jumps ramai-ramai, pegang telinga. Ada yang tadi pakai buku di pipinya," jelas Mujiono.

Dinas Pendidikan Kota Medan berencana memanggil kepala sekolah dan guru yang bersangkutan untuk meminta penjelasan terkait kejadian tersebut.

"Kita panggil Kepala Sekolah dan Gurunya. Setelah itu, kita juga memfasilitasi, kita temukan Kepala Sekolah dengan orangtua dan anak-anak, saling memaafkan, ya. Supaya jangan terjadi lagi ke depannya," ujar Mujiono.

Kepala SD Negeri 060807 Medan Kota, Adiana S.Pd., mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua siswa. Namun, menurutnya masih terdapat kesalahpahaman terkait kejadian tersebut.

Adiana menjelaskan peristiwa bermula ketika guru Bahasa Inggris masuk ke kelas 5C pada Kamis (20/8/2026) dan menanyakan tugas yang belum dikerjakan siswa.

"Hari Kamis lalu Guru Bahasa Inggris masuk ke ruang kelas 5C menanyakan mana tugasnya. Jadi, namanya dia sebagai seorang guru, tidak ada ditampilkan anak-anak itu tugas tadi. Sudah dua minggu enggak selesai-selesai, disuruh pompa (squat jumps) itu saja," kata Adiana.

Adiana menyebut pihak sekolah belum menerima panggilan dari Dinas Pendidikan hingga Rabu. Namun, pihaknya menyatakan siap memenuhi panggilan untuk memberikan penjelasan.

Ia juga mengatakan guru yang bersangkutan telah dipindahkan dari kelas tersebut sebagai langkah sementara untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.

"Saya juga sudah pindahkan (kelas) Guru tersebut kalau anak-anak tidak mau belajar sama beliau," tuturnya.

Dinas Pendidikan Kota Medan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mempertemukan pihak sekolah, guru, orang tua dan siswa. Penanganan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan sekaligus memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi di lingkungan sekolah.* (k/dh)

Pada Rabu (26/8/2026), sejumlah wadah makanan MBG terlihat disusun di teras sekolah. Orang tua siswa datang untuk mengambil makanan yang disediakan bagi anak mereka.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Guru, Ini Deretan Orang yang Wajib Cicipi Makanan MBG

"MBG masih berjalan seperti biasa. Porsinya masih sama, yaitu 1.100 penerima manfaat," kata Nizam, Rabu (26/8/2026).

Menurut Nizam, orang tua siswa dapat mengambil makanan MBG mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB. Makanan dibawa pulang menggunakan wadah dari rumah karena ompreng yang digunakan untuk distribusi tidak diperbolehkan dibawa pulang.

"Kalau pagi ini sebagian sudah dijemput orangtua siswa. Orangtua bawa tempat dari rumah, karena omprengnya tak boleh dibawa pulang," ujarnya.

Libur sekolah di Pekanbaru diberlakukan hingga 28 Agustus 2026 akibat kondisi kabut asap karhutla. Selama sekolah diliburkan, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring.

"Belajar mengajar dilaksanakan melalui Zoom, seperti biasa mulai pagi sampai sore. Siswa juga wajib seragam sekolah saat Zoom," kata Nizam.

Salah seorang orang tua siswa, Tris (38), datang ke sekolah untuk mengambil MBG bagi anaknya. Ia mengatakan baru pertama kali mengambil makanan tersebut karena sebelumnya tidak sempat.

"Senin kemarin belum sempat ambil karena ada kesibukan. Kalau sempat, diambil, tapi kalau tidak, ya tidak diambil," ujar Tris.

Menu MBG yang dibawanya terdiri dari nasi, telur ceplok, oseng tempe, sayur labu siam dan jeruk.

Tris mengatakan lokasi rumahnya cukup dekat dengan sekolah sehingga ia bisa mengambil makanan tersebut. Namun, menurut informasi yang diterimanya dari anak, terdapat orang tua siswa lain yang memilih tidak mengambil MBG karena jarak rumah mereka cukup jauh.

"Kalau saya dengar dari anak saya, lumayan banyak orangtua yang tidak ambil karena rumah mereka jauh," katanya.

Menurut Tris, program MBG tetap perlu berjalan selama sekolah diliburkan. Namun, ia mengusulkan jenis makanan disesuaikan dengan kondisi distribusi agar lebih mudah diambil dan tidak cepat basi.

"Tetap ada aja sih MBG-nya. Tapi dalam bentuk lain lah, misalnya roti, telur rebus bisa juga. Kalau nasi takut basi jika telat ambil," ujarnya.

Kabut asap akibat karhutla masih menyelimuti Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut membuat kualitas udara menurun hingga berada pada level yang berbahaya.

Pemerintah kemudian meliburkan aktivitas pembelajaran tatap muka sebagai langkah untuk melindungi siswa dari paparan asap. Meski demikian, distribusi MBG tetap dilanjutkan untuk memastikan kebutuhan makanan bergizi bagi para penerima manfaat tetap terpenuhi selama masa libur.* (k/dh)

"Ini kan ada kesan seolah-olah guru disuruh mencicipi. Sebetulnya bukan, bisa dibilang benar, tapi begini, bukan hanya guru saja, enggak," kata Sudaryono usai rapat penyelenggaraan MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Jam Kantor Biasa, ASN SPPG Kini Wajib 'Melek' Jam 2 Pagi Demi Pastikan MBG Aman dari Racun

"Dari barang itu sudah matang, dicicipi, disisihkan. Sebelum ini, kepala dapurnya nyicipi, pengawas gizi nyicipi, kemudian aslap (asisten lapangan) nyicipi. Di sekolah itu ada namanya PIC sekolah," ujarnya.

Di tingkat sekolah, terdapat person in charge (PIC) sekolah yang juga memiliki tugas melakukan pengecekan makanan sebelum dikonsumsi. PIC tersebut mendapatkan insentif dalam pelaksanaan program MBG.

"PIC sekolah itu mendapatkan insentif, itu nyicipi. Baru kemudian dibagi omprengnya makanan itu ke semua siswa, termasuk gurunya," kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, tugas PIC sekolah bukan sekadar mencicipi makanan. Keberadaan PIC juga menjadi bagian dari edukasi gizi dan pembentukan karakter siswa.

"Tujuannya adalah edukasi. Jadi cuci tangan, berdoa, Alhamdulillah, antre. Jadi ada pendidikan karakter," ujarnya.

Aturan mengenai peran guru penanggung jawab dalam program MBG sebelumnya telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program MBG tertanggal 29 September 2025.

Sudaryono mengatakan guru juga memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai kandungan makanan yang mereka terima. Hal tersebut mencakup penjelasan mengenai protein, karbohidrat hingga sayuran.

Selain itu, pengecekan terakhir dilakukan secara organoleptik untuk melihat kondisi makanan sebelum disantap, seperti ada atau tidaknya bau yang tidak normal.

"Jadi minta sebagai terakhir sebelum dikonsumsi itu dilihat, organoleptik namanya, dilihat ada bau apa tidak," tutur Sudaryono.

Ia menegaskan pengecekan tersebut merupakan salah satu langkah untuk memastikan makanan MBG berada dalam kondisi aman sebelum dikonsumsi siswa maupun guru.

"Jadi bukan kok guru satu-satunya nyicipi, salah gitu. Mumpung ada wartawan, biar enggak melenceng. Jadi guru ini dapat menu sama seperti siswanya. Yang terakhir sebelum dimakan di meja guru dan di meja siswa," tegasnya.

Dengan demikian, prosedur pengecekan makanan MBG melibatkan beberapa pihak secara berjenjang, baik di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun di sekolah. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masalah keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.* (k/dh)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jam kerja pegawai SPPG mengikuti operasional dapur. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, dapur mulai beroperasi pada pukul 02.00 WIB.

Baca Juga:

• Mendagri Larang Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Bobby Nasution: Satgas Libatkan Masyarakat Sudah Dibentuk Sejak 2025

Ketentuan tersebut berlaku bagi sejumlah pegawai di setiap dapur SPPG, mulai dari kepala SPPG, ahli gizi hingga akuntan.

Menurut Zulkifli, aturan tersebut dibuat setelah pemerintah menemukan sejumlah pegawai ASN SPPG tidak berada di lokasi ketika dapur sedang memproduksi makanan MBG.

Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena pengawasan langsung diperlukan sejak proses persiapan bahan, pengolahan hingga makanan siap didistribusikan kepada penerima manfaat.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga akan menerapkan sistem absensi daring menggunakan Zoom untuk memastikan para pegawai berada di lokasi sesuai jam operasional.

Pejabat eselon I BGN, termasuk Kepala BGN Sudaryono dan wakilnya, disebut akan ikut memeriksa absensi tersebut.

" Bukan satu dua, keracunan itu soal anak Indonesia yang enggak boleh terjadi. Jadi, agar teman-teman media paham, jam 2.00 WIB mereka sudah kerja pagi," ujar Zulkifli.

Kehadiran petugas SPPG menjadi sorotan setelah sejumlah kasus keracunan makanan terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah kemudian memperketat pengawasan agar proses produksi makanan memenuhi standar keamanan pangan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan tiga posisi utama di SPPG, yakni kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan, harus hadir pada waktu operasional dapur.

Jika ketiga petugas tersebut tidak hadir pada waktu yang sama, dapur SPPG tidak diperbolehkan memproduksi makanan MBG.

"Kalau tiga-tiganya enggak bisa hadir di jam yang sama, di hari yang sama gimana? Maka tidak boleh dapur itu memasak," tegas Sudaryono.

Menurut Sudaryono, kepala SPPG dan ahli gizi memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Pengawasan langsung juga diperlukan untuk memastikan kualitas bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur serta makanan yang nantinya didistribusikan kepada masyarakat.

Pemerintah berharap pengetatan aturan kehadiran dan penerapan absensi daring tersebut dapat meningkatkan kualitas pengawasan SPPG sekaligus memperkecil risiko terjadinya keracunan makanan dalam program MBG.

Dengan aturan baru tersebut, SPPG tidak hanya dituntut memenuhi target produksi, tetapi juga memastikan seluruh proses pengolahan makanan dilakukan secara disiplin dan sesuai standar keamanan pangan.* (k/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pembukaan kembali rekening dilakukan setelah polisi melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

Baca Juga:

• Praperadilan Keempat Roy Suryo Ditolak, Hakim Nilai Gugatan Tak Lagi Relevan

Iman menjelaskan, sebelumnya transaksi pada rekening tersebut ditunda sebagai bagian dari proses penyelidikan. Langkah tersebut juga disebut dilakukan untuk melindungi data pribadi para donatur maupun Supriyono dari potensi penyalahgunaan.

"Upaya ini dalam rangka memberikan perlindungan dan menjaga agar pertama, data pribadi dari para donatur maupun Saudara Supriyono ataupun Saudara Botok juga terlindungi oleh negara, tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang melanggar hukum," katanya.

Menurut Iman, perlindungan tersebut juga bertujuan mencegah data pribadi digunakan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan proses hukum.

"Kemudian yang kedua juga, jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan data pribadi tersebut untuk kepentingan yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membantah melakukan pemblokiran rekening Supriyono. Polisi menjelaskan tindakan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus merupakan penundaan transaksi dalam rangka penyelidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penundaan transaksi tersebut memiliki dasar hukum.

"Di sini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi," kata Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (24/8/2026).

Budi menyebut tindakan tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penundaan transaksi dapat dilakukan selama proses penyelidikan dengan batas waktu tertentu.

"Dalam Pasal 26 Undang-Undang 8 Tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja," ujarnya.

Sebelumnya, Supriyono mengaku rekening miliknya tidak dapat digunakan secara tiba-tiba. Ia sempat memperlihatkan saldo sekitar Rp80,9 juta dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

"Rekening saya, uang pribadi saya, dan uang donasi dari teman-teman, totalnya Rp80,9 juta diblokir. Ada buktinya ini," kata Supriyono.

Supriyono menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap gerakan masyarakat sipil. Rekening tersebut diketahui berkaitan dengan kebutuhan operasional Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang akan mengikuti aksi di Jakarta.

Pembukaan kembali rekening dilakukan sehari sebelum rencana demonstrasi AMPB di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). AMPB sebelumnya menyatakan aksi tersebut akan dilakukan secara damai untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Dengan dibukanya kembali rekening tersebut, akses terhadap dana di dalam rekening kembali tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polisi tetap melanjutkan proses penyelidikan terhadap perkara yang menjadi dasar penundaan transaksi.* (in/dh)