Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti narasi di media sosial yang menyebut Puan akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menggeser perhatian dari proses hukum yang sedang berjalan di MK.

Baca Juga:

• Gercep PDIP Sumut Salurkan Tali Asih untuk Siswa Korban Keracunan MBG di Asahan, Pastikan Korban Tak Sendiri

Deddy mengatakan perkara mengenai syarat pendidikan Gibran merupakan urusan para pemohon yang mengajukan gugatan ke MK. Dia menegaskan Puan maupun PDIP tidak memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.

"Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan, apalagi PDI Perjuangan," ujarnya.

Deddy juga menduga narasi mengenai Puan muncul untuk menarik simpati publik kepada Gibran di tengah proses persidangan perkara tersebut.

"Saya curiga ini upaya dari pendukung Wapres untuk mendapatkan simpati publik. Padahal ini masalah yang sangat substansial dan sederhana dari sisi hukum," katanya.

Menurut Deddy, persoalan yang diajukan dalam gugatan seharusnya diuji melalui proses hukum di MK, bukan melalui pembentukan narasi politik di media sosial.

Ia menilai apabila dalil gugatan tidak terbukti, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui putusan hukum tanpa membawa nama pihak lain yang tidak berkaitan.

"Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati," ujar Deddy.

Narasi mengenai Puan tersebut muncul di tengah proses perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Perkara itu diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dan meminta MK menilai sejumlah konsekuensi hukum terkait pencalonannya. Sementara itu, proses pemeriksaan perkara tetap berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan MK.

Deddy berharap proses hukum terkait perkara tersebut tidak dicampuradukkan dengan isu pergantian wakil presiden maupun kepentingan politik partai. Menurutnya, substansi perkara semestinya tetap diuji berdasarkan argumentasi dan bukti di persidangan.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Surya dalam sambutan usai Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Hadiri HUT ke-81 TNI di Belawan, Wali Kota Medan Rico Waas Tegaskan Pentingnya Sinergi Jaga Kedaulatan NKRI

Surya meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tuntutan terhadap integritas, kemampuan dan keteladanan.

"Saya berharap amanah ini diterima dengan penuh rasa syukur. Sekaligus juga dengan kesadaran bahwa semakin besar tanggung jawab, semakin besar tuntutan integritas, kemampuan dan keteladanan dalam bekerja," ujar Surya.

Dia juga menekankan pengisian jabatan merupakan bagian dari manajemen ASN berbasis talenta. Karena itu, setiap posisi diharapkan diisi oleh pejabat yang kompeten, potensial, berpengalaman dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

"Saya ingin para pejabat yang dilantik ini mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan memang tepat. Tentunya dengan kerja nyata serta hasil yang dapat dirasakan. Karena jabatan ini memiliki posisi sangat penting dalam roda pemerintahan," katanya.

Menurut Surya, pejabat administrator dan pengawas memiliki peran penting karena terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan, koordinasi antarpegawai, pengendalian kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia meminta para pejabat menjadi penggerak perubahan di unit kerja masing-masing dan tidak bekerja secara sendiri-sendiri.

"Bangun komunikasi yang baik, jangan biarkan persoalan kecil menjadi besar. Jika ada hambatan, segera koordinasikan dan cari jalan keluarnya. Dan yang terpenting, jangan bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh pemerintahan yang bekerja dalam semangat kolaborasi dan sinergi," tegasnya.

Surya juga mengingatkan setiap perangkat daerah untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas. Menurut dia, masyarakat tidak melihat kinerja pemerintah berdasarkan satu OPD saja, tetapi secara keseluruhan sebagai wajah Pemprov Sumut.

Ia meminta para pejabat bekerja secara responsif dan disiplin serta lebih dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Mulailah bekerja sungguh-sungguh, responsif, disiplin dan lebih dekat dengan persoalan masyarakat. Mari kita pastikan setiap jabatan memberikan manfaat. Setiap tugas menghasilkan kinerja, dan setiap kebijakan bermuara pada peningkatan kualitas layanan serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," pungkas Surya.

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumut.* (dh)

Kritik tersebut disampaikan Roy seusai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (5/10/2026). Sidang hari itu beragenda mendengarkan tanggapan JPU atas nota perlawanan Roy.

Baca Juga:

• Lanjut atau Stop? Nasib Eksepsi Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi Ditentukan 19 Oktober

"Kemudian lihat betapa amburadulnya, betapa kacaunya jawaban terhadap nota perlawanan kami," kata Roy di PN Jakarta Timur.

Roy juga mempersoalkan kesalahan nomor perkara yang disebut JPU dalam persidangan. Menurut dia, kesalahan tersebut akhirnya diperbaiki melalui renvoi setelah pembacaan tanggapan selesai.

"Kemudian nomor perkaranya saja salah, dan akhirnya itu di-renvoi. Di-renvoi di saat terakhir, padahal katanya ini sudah sempurna, itu sangat memalukan," ujarnya.

Selain persoalan administratif, Roy menyoroti dimasukkannya percakapan pribadi ke dalam tanggapan JPU. Ia menyebut percakapan tersebut antara dirinya dengan Michael serta Abraham Samad.

"Ini mau menyelundupkan chat-chat pribadi, itu pelanggaran Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Chat saya sama Pak Michael, kemudian chat saya sama Pak Abraham Samad, itu dimasukkan," kata Roy.

Menurut Roy, percakapan tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian perkara dan tidak dicantumkan sebagai bagian dari materi dakwaan.

Roy juga mempertanyakan pencantuman pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menurutnya tidak disertai ayat.

"Ketika tadi yang disampaikan secara detail, Pasal 32 tadi, ya, yang tidak ada ayatnya. Ini fatal banget," ujarnya.

Menurut Roy, setiap ayat dalam suatu pasal memiliki unsur delik dan ketentuan juncto yang berbeda sehingga pencantuman tanpa menyebut ayat dinilai dapat menimbulkan persoalan hukum.

Sementara itu, JPU dalam persidangan menyatakan surat dakwaan terhadap Roy telah memenuhi syarat formil dan materiil. Jaksa juga meminta majelis hakim menolak nota perlawanan yang diajukan terdakwa.

JPU menilai uraian dalam surat dakwaan telah disusun secara kronologis dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami sehingga Roy dinilai dapat mengetahui isi dakwaan serta unsur tindak pidana yang didakwakan.

Jaksa juga menanggapi pernyataan Roy mengenai ijazah Jokowi yang disebut 99,9 persen palsu. Menurut JPU, persoalan mengenai bukti fisik, bukti elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik hingga metode analisis masih harus diuji dalam tahap pembuktian.

Perkara tersebut kini masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Timur. Majelis hakim selanjutnya dijadwalkan membacakan putusan sela pada Senin (19/10/2026) pukul 09.00 WIB.* (oz/dh)

Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 juga naik 7,77 poin atau 1,30 persen ke posisi 603,23.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,71 Persen: Saham BBCA, BBRI dan TLKM Kompak Naik!

"Bursa regional Asia bergerak menguat seiring dengan data pekerjaan Amerika Serikat (AS) yang lebih lemah mendorong dan mengurangi tekanan pada The Fed untuk terus memperketat kebijakan moneter," ujar Nico dalam kajiannya.

Data ketenagakerjaan AS menunjukkan tambahan pekerjaan pada September 2026 hanya mencapai 29.000, jauh di bawah ekspektasi peningkatan 90.000. Tingkat pengangguran juga naik menjadi 4,2 persen, sementara pertumbuhan upah tahunan melambat menjadi 3 persen.

Menurut Nico, kondisi tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga. Pasar pun memperkirakan bank sentral AS berpeluang mempertahankan suku bunga pada pertemuan Oktober 2026.

Namun, pasar masih mewaspadai tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS dan harga minyak dunia. Yield Treasury AS tenor 10 tahun berada di sekitar 5,25 persen, sementara tenor 30 tahun berada di sekitar 5,6 persen.

Dari dalam negeri, pergerakan IHSG masih dibayangi tekanan terhadap rupiah, tingginya yield obligasi AS serta harga minyak dunia yang masih berada pada level tinggi.

Nico menyebut kondisi tersebut meningkatkan perhatian terhadap risiko inflasi dan kerentanan eksternal Indonesia. Inflasi September 2026 disebut mencapai 3,28 persen, mendekati batas atas target Bank Indonesia sebesar 3,5 persen.

Meski demikian, IHSG mampu bertahan di zona positif sejak pembukaan hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan indeks sektoral IDX-IC, sebanyak 10 sektor mengalami penguatan.

Sektor properti menjadi penguat terbesar dengan kenaikan 2,13 persen. Sektor barang baku naik 1,89 persen, sedangkan sektor barang konsumen nonprimer menguat 1,84 persen.

Sementara itu, hanya satu sektor yang melemah, yakni sektor teknologi yang turun 0,98 persen.

Sejumlah saham yang mencatat kenaikan terbesar antara lain AKKU, PPRI, KKES, BLTZ dan MITI. Sementara saham yang mengalami penurunan terbesar yakni INTD, SONA, FORU, JAWA dan TIRA.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sekitar 1,64 juta kali transaksi dengan total saham yang diperdagangkan mencapai 40,24 miliar lembar saham senilai Rp9,96 triliun.

Sebanyak 547 saham ditutup menguat, 164 saham melemah dan 252 saham tidak mengalami perubahan.

Di pasar regional Asia, Nikkei Jepang menguat 2,45 persen ke 69.986, Kospi Korea Selatan naik 0,46 persen ke 7.003,74, Hang Seng Hong Kong menguat 0,28 persen ke 24.040,34, Kuala Lumpur naik 0,05 persen ke 1.631,75 dan Straits Times Singapura menguat 0,42 persen ke 5.658,70.

Sementara indeks Shanghai, China, tidak diperdagangkan karena libur Golden Week dalam rangka Hari Nasional China.

Dengan penguatan tersebut, IHSG menutup perdagangan Senin di level 6.118,86. Pergerakan pasar berikutnya masih akan dipengaruhi perkembangan kebijakan The Fed, imbal hasil obligasi AS, harga minyak dunia serta kondisi pasar keuangan domestik.* (an/dh)

Jadwal tersebut disampaikan majelis hakim setelah sidang dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas nota pembelaan atau eksepsi Roy Suryo, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Skakmat di Sidang PN Jaktim Jaksa Ungkap Roy Suryo Sengaja Abaikan Klarifikasi UGM dan Ngotot Sebut Ijazah Jokowi Palsu

Majelis hakim juga meminta Roy Suryo hadir langsung dalam persidangan putusan sela agar dapat mendengarkan pembacaan putusan atas perkara yang berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam persidangan yang sama, JPU meminta majelis hakim menolak nota keberatan yang diajukan Roy Suryo. JPU menilai surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memuat uraian perkara secara jelas dan lengkap.

Jaksa juga menanggapi pernyataan Roy Suryo yang menyebut ijazah Jokowi 99,9 persen palsu. Menurut JPU, pernyataan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan dan tidak dapat langsung dimaknai sebagai adanya 0,1 persen bagian ijazah yang asli.

"Terhadap dalil perlawanan mengenai perbedaan antara pernyataan 99,9 persen palsu dengan 100 persen palsu, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa tim advokat Terdakwa telah menarik kesimpulan yang belum mempunyai dasar pembuktian," kata JPU.

Jaksa menjelaskan bahwa angka 99,9 persen tersebut harus terlebih dahulu dilihat berdasarkan metode pengukuran dan konteks penggunaannya. Menurut JPU, persentase tingkat keyakinan terhadap suatu kesimpulan tidak dapat disamakan dengan persentase bagian fisik atau digital sebuah dokumen.

JPU juga menilai keberatan kubu Roy Suryo mengenai bukti fisik, bukti elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan metode Error Level Analysis (ELA) masih harus diuji dalam proses pembuktian.

"Keseluruhan persoalan tersebut memerlukan pemeriksaan pembuktian dan belum memberikan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pencantuman hasil pemeriksaan ijazah fisik telah menjadikan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, atau tidak lengkap," ujar jaksa.

Karena itu, JPU meminta majelis hakim menyatakan nota perlawanan atau eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima dan melanjutkan perkara ke tahap pembuktian.

Roy Suryo sebelumnya didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan mengenai keaslian ijazah sarjana milik mantan Presiden tersebut. Selain itu, jaksa juga mendakwa Roy dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perkara tersebut mulai disidangkan di PN Jakarta Timur pada Kamis (17/9/2026), setelah sebelumnya Roy Suryo mengajukan lima kali praperadilan.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut perkara bermula pada 26 Maret 2025 ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 miliknya palsu.

Tiga unggahan tersebut terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di platform X. JPU menyatakan unggahan-unggahan itu dinilai menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi.

Sidang putusan sela pada 19 Oktober 2026 nantinya akan menentukan apakah keberatan Roy Suryo diterima atau perkara berlanjut ke tahap pembuktian.* (oz/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan insentif Rp2.000 per porsi memberikan jaminan keuntungan bagi mitra SPPG. Namun, keuntungan yang diperoleh tidak akan terlalu besar.

Baca Juga:

• Gercep PDIP Sumut Salurkan Tali Asih untuk Siswa Korban Keracunan MBG di Asahan, Pastikan Korban Tak Sendiri

Menurut Sudaryono, program MBG dijalankan secara rutin setiap hari sehingga keuntungan mitra SPPG tidak hanya mengandalkan satu kali kegiatan. Skema tersebut lebih mengutamakan volume produksi dan keberlangsungan program dalam jangka panjang.

"MBG ini kan kalau katakanlah semacam kegiatan utilitas, utilitas itu rutin, harian, tapi kemudian pengembaliannya atau untungnya kan gak gede, tapi volume, mainnya volume dan main panjang gitu," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan perubahan skema insentif juga dilakukan agar pembagian anggaran lebih adil dan proporsional sesuai jumlah porsi yang diproduksi masing-masing dapur SPPG.

Menurutnya, apabila seluruh SPPG menerima nominal insentif yang sama, sementara jumlah porsi yang diproduksi berbeda, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara.

"Sebetulnya hitung-hitungannya kan satu dapur porsinya 3.000 dikali 2.000 jadi Rp6 juta. Nah, kalau sedikit dan banyak kemudian dibayar sama, itu kita sudah ada review-nya, dari BPK, dari BPKP, kita udah cek, itu namanya ada pemborosan anggaran negara," katanya.

Dengan skema baru tersebut, SPPG yang memproduksi 3.000 porsi dalam sehari akan memperoleh insentif Rp6 juta. Sementara dapur yang memproduksi jumlah porsi lebih sedikit akan mendapatkan insentif sesuai volume produksinya.

BGN menilai sistem tersebut lebih sesuai dengan aktivitas operasional masing-masing SPPG. Insentif diberikan berdasarkan jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan kepada penerima manfaat.

Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program MBG.

Sudaryono menegaskan mitra SPPG tetap mendapatkan ruang untuk memperoleh keuntungan dari operasional dapur, tetapi keuntungan tersebut harus berada dalam batas yang wajar.

Dengan demikian, pemerintah berharap skema insentif berbasis jumlah porsi dapat menjaga keberlanjutan operasional SPPG sekaligus mencegah penggunaan anggaran yang tidak efisien.* (oz/dh)

Kegiatan bertema "Setetes Darahmu, Harapan bagi Sesama" itu dihadiri Wakil Camat Ciracas Drs. Dadang Yudi Hartono, M.Si., beserta jajaran serta Ketua Panitia Febrianti.

Baca Juga:

• Ketua Hanura Langkat Rasyidin Pane Ucapkan Selamat Hari PMI 2026, Ajak Terus Tebar Kebaikan: Kemanusiaan Tanpa Batas

Wakil Camat Ciracas Dadang Yudi Hartono mengapresiasi kegiatan yang digelar Prakarsa Warga Jakarta Timur tersebut. Menurutnya, donor darah merupakan bentuk solidaritas masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan stok darah.

"Kami dari Kecamatan Ciracas sangat mendukung kegiatan seperti ini. Donor darah bukan hanya soal medis, tapi soal solidaritas. Satu tetes darah bisa menyelamatkan nyawa sesama," ujar Dadang.

Selain donor darah, panitia juga membagikan kacamata baca secara gratis kepada warga yang mengalami kesulitan membaca, khususnya kelompok lanjut usia.

Ketua Panitia Febrianti mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membantu ketersediaan stok darah di PMI, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi warga melalui layanan kesehatan.

"Kami ingin hadir untuk warga. Selain donor darah, kami juga bagikan kacamata baca gratis untuk membantu warga yang kesulitan membaca. Semoga bermanfaat," kata Febrianti.

Warga yang mengikuti kegiatan juga mendapatkan layanan pemeriksaan serta kacamata baca gratis. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang mengalami gangguan membaca akibat faktor usia tetapi terkendala biaya untuk mendapatkan kacamata.

Prakarsa Warga Jakarta Timur berharap kegiatan sosial serupa dapat digelar secara rutin setiap beberapa bulan dengan jangkauan masyarakat yang lebih luas.

"Kegiatan sosial seperti ini akan terus kami lakukan. Terima kasih kepada PMI, pihak Kecamatan Ciracas, dan semua warga yang sudah berpartisipasi," ujar Febrianti.

Kegiatan donor darah dan pembagian kacamata baca tersebut tidak dipungut biaya dan dapat diikuti masyarakat umum.* (dh)

Pukul 14.50 WIB, massa dari BEM SI se-Jabodetabek Banten (BSJB) mulai berkumpul di sisi barat gerbang utama Gedung DPR RI.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri HUT ke-81 TNI, Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi dengan TNI untuk Kepentingan Masyarakat

Peserta aksi mengenakan almamater dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya STT Terpadu Nurul Fikri dan Universitas Indonesia.

Koordinator BEM SI BSJB Adelia Afifatuzzahra mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mengawal janji Presiden Prabowo Subianto mengenai program pendidikan gratis.

"Karena pada hari ini kita melihat janji Bapak Prabowo Subianto untuk menggratiskan pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi, ini merupakan janji yang begitu besar. Sehingga kita dari mahasiswa ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa aliansi BEM SI akan terus mengawal isu ini sampai itu disahkan," kata Adelia kepada wartawan di lokasi.

Selain BEM SI, massa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) juga menggelar aksi terpisah di sisi timur gerbang utama Gedung DPR RI.

Massa LMND mengenakan atribut berwarna merah, membawa bendera dan memasang spanduk bertuliskan "Pendidikan Gratis" di gerbang utama DPR.

Massa LMND telah memulai aksi dengan melakukan orasi secara bergantian dan menyampaikan sejumlah seruan kepada peserta aksi.

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Kendaraan roda dua, mobil dan angkutan umum masih dapat melintas dengan kecepatan normal.

Arus lalu lintas di dalam Tol Lingkar Dalam Jakarta ruas Grogol-Cawang juga terpantau lancar tanpa kepadatan di kedua arah.

Pagar Gedung DPR RI tampak tertutup rapat dan dilengkapi beton pembatas di bagian depannya.

Dalam aksi tersebut, BEM SI BSJB membawa empat tuntutan utama. Mahasiswa mendesak pembahasan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dilakukan secara partisipatif dan komprehensif.

Mereka juga mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta menjamin keberlanjutan perguruan tinggi swasta dalam kebijakan pendidikan tinggi gratis.

Aksi mahasiswa tersebut menjadi bentuk pengawalan terhadap kebijakan pendidikan sekaligus tuntutan agar pemerintah merealisasikan program pendidikan gratis sesuai yang dijanjikan.* (k/dh)

Hal itu disampaikan JPU dalam sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Roy Suryo Pakai Kaus “Sido Munudur”, Singgung Polemik Ijazah Gibran: Daripada Malu

"Terdakwa mengetahui telah adanya klarifikasi resmi dari otoritas penerbit ijazah yaitu Universitas Gadjah Mada dan fakta hukum pembanding, namun terdakwa secara sengaja mengabaikan fakta pembanding tersebut," kata Diffaryza dalam persidangan.

Jaksa menilai Roy kemudian menyampaikan kesimpulan mengenai keaslian ijazah Jokowi dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi.

"Terdakwa secara sadar memilih menyuarakan kesimpulan 99,9 persen palsu di hadapan publik seolah-olah sebagai kepastian mutlak," ujar Diffaryza.

Dalam tanggapannya terhadap eksepsi atau keberatan pihak Roy, jaksa juga menjelaskan dasar yang digunakan untuk menilai terdakwa memiliki pengetahuan mengenai materi yang dianalisis.

Salah satunya, Roy disebut memposisikan dirinya sebagai pakar atau konsultan telematika dan multimedia. Menurut jaksa, posisi tersebut menunjukkan kapasitas Roy untuk memahami keterbatasan analisis terhadap citra digital dengan kompresi rendah.

Jaksa juga menyebut Roy mengetahui bahwa bahan yang dianalisis hanya berupa tangkapan layar atau screenshot dari unggahan media sosial pihak ketiga, bukan dokumen digital primer yang telah terverifikasi.

"Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa bahan yang dianalisa hanyalah screenshot dari unggahan @diansandi bukan dokumen digital primer yang terverifikasi," tutur Diffaryza.

Menurut JPU, uraian tersebut telah dimasukkan dalam surat dakwaan untuk menjelaskan dasar pengetahuan Roy terhadap materi yang disampaikannya kepada publik.

Karena itu, jaksa menilai keberatan kubu Roy mengenai tidak jelasnya uraian pengetahuan terdakwa tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan surat dakwaan kabur.

JPU kemudian meminta majelis hakim menolak eksepsi Roy dan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.

Sebelumnya, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi melalui tudingan mengenai keaslian ijazah sarjananya. Perkara pokok tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (17/9/2026).

Jaksa menyebut tudingan terhadap Jokowi disampaikan Roy melalui sejumlah unggahan di media sosial yang mempersoalkan keaslian ijazah S1 mantan Presiden tersebut.

Dalam dakwaan, perkara itu disebut bermula pada 26 Maret 2025 setelah Jokowi diperlihatkan tiga unggahan media sosial yang pada pokoknya menuduhkan ijazah sarjananya palsu.

Tiga unggahan tersebut terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X. Jaksa menyebut salah satu unggahan berasal dari akun YouTube @EggiSudjanaChannel dan akun X @doktertifa.

"Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (Sarjana) Ir H Joko Widodo adalah palsu," kata JPU Citra Sagita Sudadi saat membacakan dakwaan.

Perkara tersebut kini masih dalam proses persidangan. Majelis hakim selanjutnya akan menentukan kelanjutan pemeriksaan perkara berdasarkan tahapan persidangan yang berlaku.* (k/dh)

Pemberian bantuan tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya dilakukan DPD PDI Perjuangan Sumut kepada siswa terdampak MBG di Kabupaten Karo pada Sabtu (3/10/2026).

Baca Juga:

• Pinjaman KUR BRI Rp100 Juta 2026, Berapa Angsuran per Bulan? Ini Rinciannya

"Kami melanjutkan apa yang sudah dilakukan di Karo. Ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri dan ada yang hadir memberikan dukungan di tengah situasi yang mereka hadapi," ujar Sutrisno.

Menurut Sutrisno, bantuan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk membantu secara materi, tetapi juga sebagai dukungan moral bagi siswa dan keluarga setelah mengalami kejadian yang tidak diharapkan.

"Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan anak-anak dan orang tua setelah mengalami kejadian seperti ini. Karena itu, kami ingin datang, bertemu langsung, mendengar dan memberikan sedikit penguatan. Mudah-mudahan mereka segera pulih dan bisa kembali menjalani hari-hari mereka dengan tenang," katanya.

Bantuan diberikan dalam bentuk tabungan melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi siswa terdampak.

Untuk siswa yang mengalami kondisi berat hingga menjalani perawatan dan dirujuk, bantuan sebesar Rp2,5 juta per orang diberikan khusus untuk siswa di Kabupaten Karo. Sementara siswa yang menjalani rawat inap mendapatkan Rp500 ribu per orang, sedangkan siswa terdampak yang tidak menjalani perawatan memperoleh Rp300 ribu per orang.

"Nilainya mungkin tidak akan menghapus apa yang sudah mereka alami. Tetapi kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi tanda bahwa ada orang-orang yang ikut memikirkan mereka. Bagi kami, itu yang paling penting," ujar Sutrisno.

Pemberian tali asih di Asahan sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (5/10/2026) pukul 16.00 WIB. Namun, waktu pelaksanaan kemudian disesuaikan menjadi pukul 10.00 WIB agar tidak mengganggu kegiatan belajar siswa.

Dalam kegiatan tersebut, DPD PDI Perjuangan Sumut menugaskan Sekretaris Soetarto untuk menyerahkan bantuan. Ia didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan Rosmansyah, jajaran pengurus DPC serta anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Asahan.

Sutrisno mengatakan perhatian terhadap siswa terdampak tidak berhenti pada pemberian bantuan. Menurutnya, perkembangan kondisi anak-anak dan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG tetap perlu menjadi perhatian bersama.

"Kami berharap anak-anak segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Dan tentu kita semua berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Anak-anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan mereka," katanya.

Setelah Asahan, DPD PDI Perjuangan Sumut berencana melanjutkan pemberian tali asih kepada siswa terdampak MBG di Kabupaten Deli Serdang pada Rabu (7/10/2026).

Sutrisno mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian kader PDI Perjuangan Sumut terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program MBG.

"Kami akan terus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di lapangan. Kalau ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, kami akan berusaha hadir," ujarnya.

PDI Perjuangan Sumut berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban siswa dan keluarga sekaligus menjadi dukungan moral agar para siswa dapat kembali menjalani aktivitas seperti biasa.* (dh)

MEDAN - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara tetap menolak rencana pengukuhan Forum Alumni UIN Sumatera Utara yang dijadwalkan pada 6 Oktober 2026. Penolakan tersebut berkaitan dengan persoalan statuta dan mekanisme pembentukan organisasi alumni.

Sikap itu kembali disampaikan Pengurus IKA FDK UIN SU dalam silaturahmi dengan Rektor UIN Sumatera Utara di Kampus UIN SU Tuntungan, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Rencana Pengukuhan Forum Alumni Dipersoalkan, IKA FDK UIN SU Medan Minta Rektor Libatkan Alumni secara Transparan dan Representatif

Sekretaris Umum IKA FDK UIN SU Parulian Siregar mengatakan pembentukan dan pengukuhan organisasi alumni harus terlebih dahulu dipastikan sesuai dengan Statuta UIN Sumatera Utara, khususnya PMA Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan.

Menurut Parulian, dalam Pasal 66 poin 3 statuta disebutkan organisasi alumni disusun oleh alumni melalui suatu musyawarah alumni. Sementara pada poin berikutnya disebutkan mengenai nama organisasi alumni.

"Pembentukan organisasi alumni dalam Permenag RI Nomor 14 Tahun 2020 Statuta UIN Sumut Medan pada Pasal 66 poin 3 disebutkan adalah menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni. Selanjutnya pada poin 6 disebutkan dengan jelas nama Ikatan Alumni," kata Parulian.

Dia menilai rencana pengukuhan Forum Alumni UIN Sumatera Utara tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena menggunakan nama yang berbeda dan disebut tidak didahului proses musyawarah alumni.

"Yang ada kita lihat dan kita dengar bahwa akan dilakukan pengukuhan Forum Alumni UIN Medan jelas menyalahi secara nama dalam statuta. Ditambah lagi tidak ada proses musyawarah, hanya langsung pengukuhan," tegasnya.

Parulian menegaskan sikap IKA FDK bukan bentuk pertentangan terhadap pimpinan universitas. Menurutnya, keberatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari kepedulian alumni terhadap aturan dan kelembagaan kampus.

"Kami tidak sedang berhadap-hadapan dengan Rektor. Kami justru ingin menjaga almamater. Karena itu, kalau ada persoalan yang menyangkut aturan dan kelembagaan, tentu kami berkewajiban menyampaikan pandangan dan mengingatkannya," ujarnya.

IKA FDK juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah hukum maupun persoalan internal kampus di kemudian hari.

"Jangan sampai sesuatu yang hari ini dianggap sederhana justru menjadi persoalan hukum atau persoalan internal di kemudian hari," kata Parulian.

Meski mendapat penolakan dari IKA FDK, berdasarkan hasil pertemuan tersebut Rektor UIN Sumatera Utara tetap menyatakan akan melanjutkan pengukuhan Forum Alumni UIN SU pada 6 Oktober 2026.

IKA FDK kemudian menegaskan tetap pada sikap untuk menolak pengukuhan tersebut. Penolakan disebut tidak ditujukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pimpinan universitas, melainkan sebagai upaya menjaga tertib organisasi, kepastian aturan dan marwah almamater.

IKA FDK juga menyampaikan kekhawatiran apabila persoalan organisasi alumni berkembang menjadi dinamika politik internal kampus, terlebih UIN Sumatera Utara akan memasuki Pemilihan Rektor Tahun 2027.

Menurut IKA FDK, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah alumni maupun sivitas akademika. Karena itu, mereka mendorong penyelesaian melalui dialog, musyawarah, tabayun dan mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan.

"Kita ingin UIN SU tetap kondusif. Jangan sampai persoalan organisasi alumni kemudian ditarik ke dalam kepentingan politik internal kampus. Alumni harus menjadi kekuatan yang menjaga persatuan, bukan menjadi sumber perpecahan," ujar Parulian.

IKA FDK menegaskan alumni tetap memiliki kepentingan untuk menjaga nama baik serta marwah UIN Sumatera Utara. Kritik, masukan dan keberatan terhadap suatu kebijakan dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan almamater.

"IKA FDK UIN SU berdiri untuk menjaga almamater, bukan untuk berhadap-hadapan dengan almamater. Kami ingin UIN Sumatera Utara tetap menjadi institusi yang kuat, bermartabat dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas IKA FDK.

Meski berbeda pandangan mengenai rencana pengukuhan Forum Alumni, IKA FDK menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dan dialog dengan Rektor UIN Sumatera Utara serta seluruh unsur alumni.

IKA FDK juga menyebut akan mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila setelah ditelaah ditemukan dugaan kesalahan, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan anggaran UIN Sumatera Utara yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Dengan sikap tersebut, IKA FDK berharap persoalan organisasi alumni dapat diselesaikan secara bijaksana dan sesuai aturan sehingga tidak mengganggu persatuan alumni, kondusivitas kampus maupun proses Pemilihan Rektor UIN Sumatera Utara Tahun 2027.* (dh)

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah peralatan pertambangan emas dan alat berat terbakar. Beberapa unit ekskavator juga tampak dalam kondisi terbakar.

Baca Juga:

• Polisi Ungkap Dugaan Motif Penikaman Anggota DPRD Madina Binsar Nasution Usai Reses

"Terkait peristiwa tersebut dalam penanganan Polsek Kotanopan dan Polres Madina, baik terkait dugaan pembakaran ataupun pertambangan tanpa izin," ujar Bagus saat dikonfirmasi, Senin (5/10/2026).

Bagus mengatakan penyelidikan masih dilakukan. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi serta mengumpulkan barang bukti terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Tetap melakukan penyelidikan dengan pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti terkait dugaan tindak pidana yang terjadi," katanya.Menurut Bagus, aparat saat ini juga fokus mengamankan situasi serta memulihkan kondisi masyarakat agar kembali kondusif.

"Mengupayakan pemulihan situasi di masyarakat agar kembali kondusif," ujarnya.

Polisi mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Warga juga diminta tidak mudah mempercayai isu negatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan termakan isu negatif yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat," pungkas Bagus.

Hingga kini, polisi masih mendalami pihak yang terlibat dalam dugaan pembakaran alat berat serta aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan tersebut.* (ds/dh)

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, Wakil Gubernur Sumatera Utara H Surya serta Kepala BNNP Sumatera Utara Brigadir Jenderal Polisi Tatar Nugroho.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI, Danrem Lilawangsa Tegaskan TNI Fokus Bantu Pemulihan Bencana di Aceh

"Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI. Semoga TNI senantiasa semakin solid, profesional, dan dekat dengan rakyat, serta terus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera," ujar Rico.

Rico juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan dan jajaran TNI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI harus terus diperkuat. Bersama-sama, mari kita wujudkan Kota Medan yang maju, inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, prajurit TNI diingatkan untuk memegang teguh nilai-nilai utama dalam menjalankan tugas.

Nilai tersebut meliputi profesional dalam penguasaan taktik, strategi dan tugas pokok masing-masing matra. Prajurit juga dituntut responsif terhadap dinamika keamanan nasional dan regional serta integratif dalam membangun soliditas dengan seluruh komponen bangsa.

Selain itu, TNI didorong untuk terus modern melalui pemanfaatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan teknologi pertahanan mutakhir.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Kodaeral I Belawan menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian prajurit sekaligus mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ulama dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan, keutuhan NKRI serta mendukung pembangunan Kota Medan dan Sumatera Utara.* (dh)

Rakor tersebut diikuti Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Medan H. Citra Effendi Capah, Kabag Perekonomian M. Reza Hanafi, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.

Baca Juga:

• 4 Pencuci Omprengan SPPG Tembung 3 Dipecat Sepihak: Mohon Bantuan BGN Sumut dan KPPG Medan

Salah satu fokus utama dalam rakor adalah merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi daerah selama 2026. Pemerintah juga menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta fluktuasi tarif angkutan udara.

Kedua kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap rantai pasok dan biaya logistik barang kebutuhan pokok di daerah.

Dalam rakor, pemerintah melakukan evaluasi terhadap pergerakan harga di pasar serta memetakan berbagai kendala distribusi yang dihadapi daerah.

Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan dalam merumuskan solusi dan strategi intervensi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak gejolak harga.

Pemko Medan selanjutnya akan terus mengikuti perkembangan harga serta kondisi distribusi kebutuhan pokok sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mengendalikan inflasi di daerah.* (dh)

Ironinya, pemberhentian itu dilakukan tanpa sebelumnya memberikan surat peringatan atau permintaan klarifikasi kesalahan yang dilakukan.

"Kami kaget, Pak. Selesai cuci piring sekitar pukul 04.00 pagi, Asisten Lapangan (Aslap) memberikan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada kami," tegas Suwandi, salah seorang tenaga pencuci omprengan yang diberhentikan, Sabtu (03/10/2026).

Selain Suwandi, tiga orang lagi yang di-PHK adalah Yusnidar, Putri Mayang Sari dan Nurul Hasanah. Surat Keterangan PHK mereka ditandatangani Kepala SPPG Tembung 3, Faisal Lubis SH, tertanggal 2 Oktober 2026.

Surat Keterangan PHK tersebut juga turut ditandatangani Ronny Nababan selaku Person in Charge (PIC) atau Penanggung Jawab Yayasan Atifa Maju Mandiri selaku penyelenggara SPPG tersebut.

Dalam Surat Keterangan PHK tersebut, dijelaskan bahwa alasan pemberhentian mereka adalah karena adanya temuan yang sangat fatal dan berdampak pada keamanan pangan SPPG Tembung 3.

Sayangnya, dalam surat itu tidak diuraikan bentuk temuan yang disebut sangat fatal dan berdampak pada keamanan pangan SPPG Tembung 3. "Itu yang membuat kami bingung dan bertanya-tanya. Apa bentuk temuan itu?" tegas Suwandi yang didampingi tiga orang temannya.

Mereka juga tidak sempat bertanya terkait terbitnya Surat Keterangan PHK tersebut. "Karena setelah selesai cuci omprengan, kami langsung diberikan suratnya. Saat kami baca, ternyata Surat PHK. Mau kami tanya apa alasannya, tidak bisa lagi," kata Yusnidar bernada sedih.

Suwandi, Yusnidar dan Putri Mayang Sari menuding pemecatan mereka merupakan tindakan sepihak Kepala SPPG Tembung 3 dan Yayasan Atifa Maju Mandiri.

"Ini tidakan sepihak. Sewenang-wenang. Soalnya, pemecatan dilakukan tanpa sebelumnya ada Surat Peringatan (SP). Kami juga tidak ada dipanggil untuk dimintai keterangan. Padahal, kami merasa tidak pernah melakukan kesalahan meski sudah hampir enam bulan bekerja sebagai pencuci omprengan," tegasnya.

MOHON BANTUAN BGN SUMUT DAN KPPG MEDAN
Karena itu, mereka berharap bantuan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sumut Yoga Arizanto dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan Donal Simanjuntak untuk mempertanyakan tindakan pemecatan secara sepihak tersebut.

"Kami sangat berharap bantuan Pak Yoga Arizanto dan Pak Donal Simanjuntak untuk menangani tindakan kesewenang-wenangan Kepala SPPG Tembung 3 ini. Kami tidak punya kesalahan, tapi kami dipecat secara sepihak," tegas Suwandi.

Ketika hal ini dikonfirmasi melalui pesan WhatApps, Sabtu (03/10/2026), Kepala SPPG Tembung 3 Faisal Lubis SH tidak mau menjawab substansi pertanyaan. Dia hanya meminta agar wartawan jangan mengurusi dapur orang.*

JAKARTA — Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik, Roy Suryo, kembali menjadi perhatian seusai menjalani sidang lanjutan perkara yang berkaitan dengan polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Cakung, Jakarta Timur, Senin, 5 Oktober 2026, Roy tampak memamerkan dasi berwarna biru tua bergambar tikus yang dikenakannya.

Baca Juga:

• JPU: Joko Widodo Paling Menderita Kerugian akibat Dugaan Manipulasi Dokumen oleh Roy Suryo

Di penghujung sesi tersebut, Roy menjelaskan makna gambar tikus pada dasi yang dikenakannya.

Ia mengaitkan gambar itu dengan perbedaan antara analisis terhadap dokumen elektronik dan pembuktian terhadap dokumen fisik.

"Untuk sidang ini saya hanya pakai [dasi]. Dasi ini ada maknanya. Jadi apa yang dikeluhkan. Jadi suatu saat, orang mengatakan, saya mengatakan pada teknisi. 'Tolong, mouse saya rusak'. Tapi kemudian, yang diperbaiki teknisi itu [tikus] beneran," kata Roy, kepada wartawan.

"Jadi ijazah ini yang kemudian dilakukan analisis itu yang elektronik. Tapi yang dibuktikan ijazahnya beneran, [tikus]nya beneran. Jadi ini fatal. Beda antara mouse dan [tikus]. Meskipun bahasa Indonesia itu ada bahasa Indonesia. Mouse itu tetikus," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Roy juga menyinggung perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Perkara tersebut saat ini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Roy menyampaikan pernyataan itu sambil menunjukkan kaus berwarna hitam bertuliskan "Sido Munudur" yang ditujukannya kepada Gibran.

"Kalau untuk anaknya ya. Daripada malu terhadap putusan (MK). Apapun hasil putusannya. Fakta persidangan itu sudah jelas. Enggak bisa dibantah lagi. Mau itu petitumnya hanya dikabulkan beberapa, sebagian," jelas Roy.

"Karena kalau, insya Allah kalau seluruhnya mungkin. Ya tapi gatau kalau tiba-tiba bisa seluruhnya. Tapi kalau ditolak. Semua orang tahu," katanya.

Roy kemudian menjelaskan arti tulisan "Sido Munudur" pada kaus yang dikenakannya.

"Sido (berani) mundur. Nah ini Sido mundur. Ya itu, jadi Sido mundur. Jadi Sido. Jadi mundur gak? Kalau enggak jadi mundur. Maka sama seperti kaus saya yang satunya. Malu bro. Itu ya," pungkas dia.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut menyebut dugaan manipulasi dokumen elektronik terkait ijazah Jokowi telah merugikan pemilik dokumen dan berdampak terhadap kredibilitasnya.

Perkara Roy Suryo masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pernyataan dan tudingan yang muncul dalam persidangan merupakan bagian dari proses hukum yang masih berlangsung.* (tb/ad)

DEPOK — Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Komjen Pol. Rudi Setiawan membenarkan adanya dugaan pesta narkoba di Rutan Kelas I Depok, Jawa Barat.

Rudi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dan hasil pembahasan internal, terdapat petugas yang diduga membantu menyediakan narkoba serta peralatan yang digunakan dalam pesta tersebut.

Baca Juga:

• Sebelum Sidak Menteri Imipas, Barang Klaster Mewah Lapas Cibinong Dipindahkan ke Bekas Kandang Sapi

Rudi mengatakan kasus tersebut masih didalami. Ia memastikan petugas yang terbukti terlibat akan dikenai sanksi.

"Tentunya kami ini akan dalami dan pastikan kami jatuhkan hukuman," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Rutan Kelas I Depok Ario Galih Maduseno mengatakan pihaknya telah melaporkan dua petugas ke kepolisian.

Pelaporan dilakukan karena keduanya diduga membantu memfasilitasi kegiatan yang menjadi sorotan tersebut.

"Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar," kata Galih, Minggu, 4 Oktober 2026.

Galih juga mengatakan pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenimipas Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapat arahan penanganan lebih lanjut.

Pihak rutan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap puluhan warga binaan di blok yang disebut menjadi lokasi kejadian.

Dari 22 warga binaan yang berada di blok tersebut, empat orang diduga terlibat langsung dalam peristiwa yang sedang diperiksa.

Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit ponsel dan fasilitas hiburan berupa lampu disko.

Galih mengakui terdapat celah dalam pengawasan di Rutan Kelas I Depok.

Salah satu persoalannya adalah keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah warga binaan.

Menurut dia, hanya ada 10 petugas yang berjaga untuk mengawasi 1.279 warga binaan.

Atas kejadian tersebut, Galih menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

Ia berjanji proses penanganan dilakukan secara terbuka dan setiap pihak yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi.

​"Kami juga berjanji untuk transparan dan responsif, siapa pun yang terbukti terlibat melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," tegasnya.

Dugaan pesta narkoba di Rutan Depok mencuat setelah sebuah video yang diunggah akun Instagram @dewanperwakilannetizen.id viral di media sosial pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang berada di sebuah ruangan sambil berjoget dengan iringan musik bertempo cepat dan lampu disko.

Video itu juga memperlihatkan seseorang yang tampak menghisap cairan dari dalam sebuah botol.

Aktivitas tersebut kemudian diduga berkaitan dengan penggunaan narkoba.

Akun pengunggah video menyebut lokasi kejadian berada di Rutan Depok dan menautkan akun Instagram milik rutan.

"Halo selamat sore @rutandepok ada paket nih. Mantep juga ya bisa nercocoy bebas disana, bisa joget joget dengan volume musik keras, keren sekali depok," tulis akun tersebut.

Akun itu juga mengklaim peristiwa yang direkam dalam video tersebut bukan kejadian lama.

Kemenimipas kini masih mendalami dugaan keterlibatan petugas dan warga binaan dalam peristiwa tersebut.

Sanksi akan diberikan kepada pihak yang nantinya terbukti melanggar aturan.* (tb/ad)

JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut dugaan manipulasi dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dilakukan terdakwa Roy Suryo berdampak pada reputasi dan kredibilitas Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan JPU saat membacakan tanggapan atas perlawanan atau eksepsi Roy Suryo dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin, 5 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Putusan MK Dinilai Perkuat Hak Masyarakat Kritik Pemerintah, Pengamat: Warga Harus Lebih Berani Kritik Kebijakan dan Penggunaan Anggaran

Menurut jaksa, masyarakat disebut menjadi pihak yang kepercayaannya disesatkan oleh dugaan manipulasi dokumen.

Sementara Jokowi disebut mengalami kerugian karena identitas, reputasi, dan kredibilitasnya terdampak.

"Ketika terdakwa dengan sengaja memanipulasi file gambar ijazah secara digital menggunakan analisis error level analysis secara serampangan, merekayasa visual piksel, memotong gambar, dan menyebarkan seolah-olah itu adalah data otentik yang membuktikan ijazah asli saksi korban adalah palsu, maka dua entitas yang secara langsung dan seketika menjadi korban, Masyarakat yang disesatkan kepercayaannya," kata jaksa dalam persidangan.

"Yang paling menderita kerugian langsung adalah pemilik dokumen asli yang sah yakni saksi Ir. H. Joko Widodo yang identitas, reputasi, dan kredibilitasnya dicatut, dihancurkan, dan dirugikan akibat manipulasi dokumen elektronik yang mengatasnamakan atau merujuk pada dirinya secara melawan hukum," sambung jaksa.

JPU kemudian menguraikan dugaan penggunaan perangkat lunak oleh Roy Suryo untuk menganalisis dan menampilkan dokumen elektronik yang dipersoalkan.

Menurut jaksa, dakwaan telah menguraikan bahwa Roy Suryo secara aktif dan sistematis menggunakan perangkat lunak komputasi seperti Error Level Analysis dan Face Comparison ELA untuk memotong, merekayasa, serta menampilkan dokumen elektronik tersebut di sejumlah program televisi dan kanal siaran.

Jaksa menyebut beberapa kanal yang dimaksud, antara lain Akbar Faizal Uncensored, Speak Up, dan ILC.

Menurut JPU, tindakan tersebut dilakukan dengan maksud agar audiens percaya bahwa dokumen elektronik yang ditampilkan merupakan data autentik.

Jaksa menilai perbuatan yang didakwakan tersebut berkaitan dengan unsur manipulasi, penciptaan, atau perubahan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap sebagai data yang autentik.

"Bahwa atas hal tersebut, dakwaan penuntut umum telah dengan jelas menguraikan fakta-fakta yang nyata-nyata atau fakta materiil dengan memperhatikan unsur-unsur pasal dakwaan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana," kata jaksa.

Dalam persidangan yang sama, JPU meminta majelis hakim menolak perlawanan yang diajukan Roy Suryo.

Jaksa menilai surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memuat uraian perbuatan yang didakwakan.

Perkara ini berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi yang disampaikan Roy Suryo.

Roy Suryo sebelumnya didakwa terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam sidang 5 Oktober 2026, JPU juga menanggapi pernyataan Roy Suryo yang sebelumnya menyebut ijazah Jokowi 99,9 persen palsu.

Menurut jaksa, pernyataan tersebut tetap harus dibuktikan di persidangan dan tidak dapat menjadi kesimpulan tanpa dasar pembuktian.

Kasus tersebut kini masih berproses di PN Jakarta Timur.

Karena perkara masih dalam tahap persidangan, berbagai tuduhan dan bantahan yang muncul merupakan bagian dari proses hukum dan belum menjadi putusan berkekuatan hukum tetap.* (tb/ad)

LHOKSEUMAWE — Korem 011/Lilawangsa menggelar upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Hiraq, Kota Lhokseumawe, Aceh, Senin, 5 Oktober 2026.

Peringatan HUT TNI berlangsung sederhana dan khidmat.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI, Danrem 011/Lilawangsa: TNI Tidak Bisa Dipisahkan dari Masyarakat

Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran bertindak sebagai inspektur upacara.

Sementara Pasiops Korem 011/Lilawangsa Mayor Arh Novian Yudha Pratama, M.Sc., bertindak sebagai komandan upacara.

Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang dibacakan Brigjen TNI Ali Imran, Panglima menegaskan bahwa tingginya kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari pengabdian TNI selama ini.

"Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga."

Panglima TNI mengatakan negara terus memperkuat institusi TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Peningkatan kekuatan TNI, kata dia, harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit.

Dengan begitu, seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab.

Panglima juga mengingatkan perubahan lingkungan strategis menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah, hingga tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara.

"Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya."

Panglima TNI menekankan HUT ke-81 TNI harus menjadi momentum untuk memperkuat tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara.

"Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur," ujar Brigjen Ali Imran membacakan amanat Panglima TNI.

Di Aceh, Ali Imran mengatakan Korem 011/Lilawangsa juga memusatkan perhatian pada penanganan dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah.

Kawasan Korem 011/Lilawangsa termasuk wilayah yang mengalami dampak bencana hidrometeorologi cukup parah.

"Saat ini, TNI bersama berbagai pihak mempercepat pemulihan pascabencana. Upaya tersebut antara lain melalui pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan akibat bencana," ujarnya.

Menurut Ali Imran, upaya penanganan bencana menjadi bagian dari kehadiran TNI untuk membantu masyarakat yang terdampak sekaligus mempercepat pemulihan kondisi di sejumlah wilayah Aceh.

Upacara HUT ke-81 TNI di Lhokseumawe turut dihadiri Danlanal Lhokseumawe, Dandim 0103/Aceh Utara, Dansatradar, Kapolres Lhokseumawe, para komandan dan pejabat TNI dari tiga matra, serta ratusan masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Lhokseumawe menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian prajurit sekaligus menunjukkan kehadiran TNI bersama masyarakat dalam menghadapi dan memulihkan kondisi Aceh pascabencana.* (ad)

LHOKSEUMAWE — Komandan Korem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran menegaskan TNI dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut dia, TNI bersama masyarakat akan terus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di Aceh yang dikenal sebagai Bumi Serambi Mekkah.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri HUT ke-81 TNI, Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi dengan TNI untuk Kepentingan Masyarakat

Ali Imran mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini digelar secara sederhana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Menurut dia, TNI juga memprioritaskan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama di tengah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh.

"Kita semua turut prihatin. Sehingga, perayaan HUT ke-81 TNI tahun ini kita adakan secara sederhana. TNI tetap prima dan kita lebih fokus membantu penanganan bencana di Aceh," ujar Brigjen Ali Imran.

Ali Imran mengatakan TNI bersama Polri dan berbagai instansi terus berada di tengah masyarakat untuk membantu menghadapi dampak bencana.

"TNI tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat dan akan terus menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Bumi Serambi Mekkah ini. Sebab, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur," tegasnya.

Menurut Ali Imran, kedekatan TNI dengan masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial dalam rangkaian HUT ke-81 TNI.

Korem 011/Lilawangsa bersama Kodim 0103/Aceh Utara menyediakan 4.000 porsi makanan gratis dengan melibatkan pelaku UMKM lokal dari Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Selain itu, TNI membagikan 1.000 paket sembako kepada veteran, warakawuri, dan masyarakat.

"Perayaan HUT TNI ke-81 manfaatnya harus dapat dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Imran juga mengajak pemuda Aceh memanfaatkan peluang untuk menjadi prajurit TNI.

Ia menyebut penerimaan prajurit pada 2027 mencakup 2.300 Bintara dan 5.200 Tamtama.

"Peluang besar kepada pemuda, anak masyarakat Aceh. Pendaftaran bisa langsung ke posko di Kodim 0103/Aceh Utara," katanya.

Upacara HUT ke-81 TNI di Lhokseumawe turut dihadiri Danlanal Lhokseumawe, Dandim 0103/Aceh Utara, Dansatradar, Kapolres Lhokseumawe, para komandan dan pejabat TNI dari tiga matra, tamu undangan, serta ratusan masyarakat.* (ad)