JAKARTA — Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini masih bebas.

Sementara itu, 39,4 persen responden menilai kebebasan berpendapat sudah terbatas.

Baca Juga:

• Survei Poltracking: 51,2 Persen Publik Nilai Komunikasi Pemerintah Baik, Tapi Kepuasan terhadap Kinerja Prabowo-Gibran Anjlok

"Bagaimana Kondisi Kebebasan Berpendapat di Indonesia saat ini? mayoritas publik merasa kebebasan berpendapat masih bebas 48,9 persen dan 39,4 yang merasa terbatas," tutur Rico.

Survei Median dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.212 responden yang tersebar di 38 provinsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka atau face-to-face interview.

Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,76 persen.

Median juga menanyakan pandangan masyarakat mengenai penggunaan sejumlah tagar di media sosial yang bernada negatif terhadap kondisi Indonesia.

Hasilnya, 47,9 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penggunaan tagar tersebut. Sementara 21,1 persen responden menyatakan setuju.

Rico mengatakan sejumlah tagar yang ditanyakan kepada responden antara lain "Indonesia Cemas", "Indonesia Bangkrut", hingga "hancur saja dulu".

"Bagaimana dengan tagar-tagar yang kita melihat ini kan ada Indonesia Cemas, ada Indonesia Bangkrut, ada hancur saja dulu, dan lain-lain sebagainya, ini kita tanyakan juga kepada publik, 47,9 persen tidak setuju tagar dan 21,1 persen setuju tagar," ujar Rico.

Survei Median juga memotret alasan masyarakat yang tidak menyetujui penggunaan tagar bernada negatif tersebut.

Sebanyak 11,8 persen responden menilai penggunaan tagar negatif berpotensi memecah belah bangsa.

Sebanyak 11,7 persen lainnya beranggapan kondisi Indonesia masih dapat diperbaiki.

Sementara itu, 4,8 persen responden menyatakan Indonesia merupakan Tanah Air sendiri sehingga tidak sepakat dengan penggunaan tagar bernada negatif.

Temuan survei ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat menilai kebebasan berpendapat masih terbuka, terdapat pula kelompok yang melihat ruang kebebasan tersebut mulai terbatas.

Di sisi lain, mayoritas responden yang ditanya mengenai tagar bernada negatif memilih tidak menyetujuinya.* (km/ad)

JAKARTA — Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat Republik Indonesia (Konsulat RI) di Aden, Yaman.

Menurut Salem, keberadaan konsulat dapat memperlancar komunikasi sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Baca Juga:

• Pertalite Bakal Dibatasi untuk Desil 9-10? Bahlil: Masih Dikaji

Pertemuan tersebut dikutip dari siaran pers pada Senin, 31 Agustus 2026.

"Oleh karenanya kami berharap agar Konsulat Indonesia dapat berdiri di Aden, sehingga memudahkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara kedua negara. Dengan demikian hubungan baik yang sudah terjalin lama ini dapat berjalan semakin erat," ujar Salem.

Megawati mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada anggota parlemen Fraksi PDI-P yang bertugas di Komisi I DPR RI.

Ketua Komisi I DPR RI saat ini adalah Utut Adianto dari PDI-P.

Dalam pertemuan tersebut, Megawati juga menanyakan sejarah migrasi masyarakat Yaman ke Nusantara.

"Sejak kapan migrasi orang Yaman ke Nusantara," tanya Megawati.

Salem menjelaskan, migrasi masyarakat Yaman ke Nusantara telah berlangsung sejak abad ke-13 dan mencapai puncaknya sekitar abad ke-18.

Sebagian dari mereka kemudian tinggal dan menetap di Indonesia hingga menjadi warga negara Indonesia.

"Mereka melakukan migrasi ke Indonesia, tinggal, menetap, dan bahkan menjadi warga negara Indonesia. Bahkan mereka juga ikut berkontribusi dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang," ujar Salem.

Menurut Salem, sejarah panjang tersebut membuat masyarakat keturunan Yaman menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.

Ia menyebut sejumlah tokoh keturunan Yaman yang berkontribusi bagi Indonesia, antara lain mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Alwi Shihab, dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier.

"Dan menurut data, sampai saat ini ada lebih dari 10 juta warga negara Indonesia keturunan Yaman," jelas Salem.

Salem juga mengatakan saat ini terdapat lebih dari 8.000 pelajar Indonesia yang berada di Yaman.

Menurut dia, kedekatan kedua negara tidak hanya terlihat dalam hubungan diplomatik, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Hadhramaut.

Sejumlah kosakata Bahasa Indonesia, kata Salem, digunakan masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

"Dan bahkan kalau melihat kuliner dan makanan, juga mereka di sana berdekatan dengan makanan di Indonesia," jelas Salem.

Selain membahas hubungan Indonesia-Yaman, Salem turut memaparkan perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah dan dampaknya terhadap Yaman.

Ia berharap Megawati dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang tengah dihadapi Yaman, mengingat posisinya sebagai tokoh nasional sekaligus Ketua Umum PDI-P yang memiliki perwakilan di parlemen.

"Kami melihat Yang Mulia Ibu Megawati tidak hanya seorang tokoh besar yang terkenal di Republik Indonesia, tetapi dengan partai yang cukup besar di parlemen, kiranya dapat memberikan perhatian terhadap dukungan terhadap masalah yang ada di Yaman," pungkas Salem.* (km/ad)

JAKARTA — Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejahteraan masyarakat.

Dalam skema tersebut, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite.

Baca Juga:

• Survei Poltracking: 51,2 Persen Publik Nilai Komunikasi Pemerintah Baik, Tapi Kepuasan terhadap Kinerja Prabowo-Gibran Anjlok

Menurut Bahlil, pemerintah perlu memastikan data desil yang digunakan benar-benar valid agar kebijakan subsidi BBM dapat tepat sasaran.

"Itu masih di-exercise. Karena kami ingin subsidi itu harus tepat sesaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sesaran data kita harus valid," ujarnya saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Bahlil mengatakan pengecekan terhadap data desil masih dilakukan.

Pemerintah tidak ingin kebijakan pembatasan subsidi yang bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran justru menimbulkan persoalan karena kesalahan data.

"Desilnya ini yang kita lagi mengecek terus. Jangan sampai harapan kita baik tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," kata Bahlil.

Dalam sistem desil, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Setiap kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga dalam populasi.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Sementara itu, desil 9 dan 10 berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil menjadi bagian dari upaya pemerintah menata penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai penerapan kebijakan tersebut.

Pemerintah masih memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi yang akan menjadi dasar untuk menentukan masyarakat yang tetap berhak memperoleh Pertalite bersubsidi.

Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik meminta pemerintah menerapkan pembatasan pembelian Pertalite secara bertahap.

Menurut Jamaludin, pemerintah perlu memastikan data sosial ekonomi dan data kendaraan yang digunakan dalam kebijakan tersebut akurat serta terintegrasi.

Ia juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara luas sebelum kebijakan diterapkan.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang sebenarnya berhak mendapatkan Pertalite tidak kehilangan akses akibat kesalahan pendataan.

"Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan akses akibat kesalahan data. Karena itu, verifikasi harus dilakukan secara cermat dan pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan serta perbaikan data yang mudah dijangkau masyarakat," ujar Jamaludin dalam keterangannya, Selasa (12/8/2026).

Dengan demikian, rencana pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih berada pada tahap kajian.

Pemerintah menempatkan validitas data sebagai salah satu faktor utama sebelum kebijakan tersebut diterapkan.* (km/ad)

JAKARTA — Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik.

Angka tersebut merupakan gabungan dari 7 persen responden yang menyebut kinerja komunikasi pemerintah sangat baik dan 44,2 persen yang menilai cukup baik.

Baca Juga:

• Dewan Keluhkan OPD Sulit Dihubungi, Rico Waas: Masak Lebih Gampang Hubungi Wali Kota?

"Kami tanyakan ke publik, penilaian kinerja komunikasi pemerintahan juga tidak terlalu tinggi, yaitu 51,2 persen, meskipun masih di atas 50 persen," kata Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan daring melalui Poltracking TV, Senin, 31 Agustus 2026.

Namun, survei juga menunjukkan masih ada responden yang memberikan penilaian negatif.

Sebanyak 32,1 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah kurang baik.

Sementara 8,1 persen responden menyatakan kinerja komunikasi pemerintah tidak sangat baik.

Adapun 8,6 persen lainnya tidak menjawab atau tidak mengetahui.

Dalam survei yang sama, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Agustus 2026 mencapai 55,1 persen.

"Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen," kata Hanta.

Di sisi lain, sebanyak 40,2 persen responden mengaku kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja pemerintahan.

Meski tingkat kepuasan masih berada di atas 50 persen, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan hasil survei sebelumnya.

Pada Oktober 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 78 persen.

Angka tersebut kemudian turun menjadi 74 persen pada Maret 2026.

Tingkat kepuasan kembali turun menjadi 70 persen pada Mei 2026. Pada Juli 2026, penurunan semakin terlihat dan kemudian berlanjut pada Agustus.

"Pada bulan Mei turun sedikit di 70 persen, dan bulan Juli mengalami penurunan cukup signifikan dan terkonfirmasi di Agustus 58 persen kemudian menjadi 55,1 persen," ujarnya.

Poltracking Indonesia melakukan survei nasional pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang telah dipilih. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling.

Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sesuai metodologi yang digunakan Poltracking Indonesia.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa meski mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap komunikasi dan kinerja pemerintah, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir.* (km/ad)

MEDAN — Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang ditemukan tewas tertembak dan diduga bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya.

Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian serta fakta-fakta di balik peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Dewan Keluhkan OPD Sulit Dihubungi, Rico Waas: Masak Lebih Gampang Hubungi Wali Kota?

"Iya, kasusnya sedang ditangani Polrestabes Medan. Dan proses sedang bergulir hingga saat ini," ujar Ferry, Senin, 31 Agustus 2026.

Menurut Ferry, penyelidikan kasus tersebut juga mendapat pengawasan dari tim gabungan Inspektorat Pengawas Daerah atau Itwasda Polda Sumut dan Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sumut.

"Untuk penyelidikannya tetap diawasi oleh Tim Gabungan dari Itwasda dan Propam agar hasilnya lebih maksimal," terangnya.

Ferry belum membeberkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan tim penyidik.

Ia mengatakan perkembangan kasus nantinya akan disampaikan oleh Kapolrestabes Medan sebagai pimpinan sekaligus pengendali penyelidikan.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto mengatakan tim gabungan yang terdiri atas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Bid Propam, Itwasda, dan Polrestabes Medan turut mendalami kematian Winda.

Winda merupakan eks istri Brigadir IH, personel Polsek Sunggal.

Ia meninggal setelah tertembak dalam peristiwa yang oleh kepolisian untuk sementara diduga sebagai bunuh diri.

Whisnu mengatakan Polda Sumut membuka ruang bagi pihak lain untuk mengawasi proses penyelidikan.

Ia juga memastikan kepolisian akan mengusut kasus tersebut secara terbuka.

"Kami tidak akan menutup-nutupi terkait kasus ini. Kita akan buka seluas-luasnya dan kami meminta waktu kurang lebih dua bulan untuk kami dapat mengungkap kasus ini," ujar Whisnu, Kamis, 13 Agustus 2026.

Whisnu sebelumnya menyebut dugaan sementara penyebab kematian Winda adalah bunuh diri.

Namun, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan seluruh fakta dalam peristiwa tersebut.

Menurut dia, penyelidikan diperlukan agar penyebab kematian Winda dapat diketahui secara jelas dan memberikan kepastian kepada keluarga maupun masyarakat.

Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung. Kepolisian belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa.* (mi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang kooperatif dan sulit berkomunikasi dengan anggota DPRD Kota Medan.

Rico menyampaikan teguran tersebut dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan tentang Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 pimpinan dan anggota DPRD Medan dari Dapil 1 hingga 5, Senin, 31 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas “Gas” Hasil Reses DPRD Medan: Program yang Bisa Dikerjakan, Eksekusi Minggu Ini

Bahkan, ia menyebut ada anggota dewan yang merasa lebih mudah menghubungi dirinya dibandingkan pejabat OPD.

"Kok aneh, tadi Pak Agus (Anggota DPRD Medan) bilang ke saya, lebih mudah menghubungi Wali Kota Medan dibanding OPD, kabid-kabid maupun UPT. Saya rasa ini perlu jadi evaluasi," ucap Rico Waas.

Mendengar keluhan tersebut, Rico meminta Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi melakukan evaluasi terhadap komunikasi dan koordinasi jajaran OPD dengan DPRD.

Menurut Rico, keluhan mengenai sulitnya berkoordinasi dengan sejumlah pejabat OPD bukan kali pertama disampaikan kepadanya.

"Hari ini saja saya sudah dua kali mendengar dari anggota dewan. Untuk Dinas SDABMBK Medan, kadis dan kabid-kabidnya masih bisa dihubungi, tetapi yang namanya Kepala UPT susah sekali dihubungi, susah sekali untuk berkoordinasi dan menyampaikan permasalahan," ujarnya.

Rico mengatakan teguran tersebut tidak hanya ditujukan kepada jajarannya.

Ia menyebut persoalan komunikasi itu juga menjadi otokritik bagi dirinya sebagai pimpinan Pemko Medan.

"Bagi saya ini otokritik ya, sebagai bahan evaluasi juga bagi saya sebagai pimpinan. Untuk itu saya minta, rekan-rekan OPD bisa juga membenahi komunikasinya. Berikan lah komunikasi yang terbaik agar nanti kerja-kerja kita bisa semakin baik. Kita evaluasi bersama," katanya.

Ia menilai komunikasi yang baik antara OPD dan DPRD penting untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Rico mengatakan masyarakat membutuhkan respons cepat dari pemerintah ketika menghadapi persoalan di wilayahnya.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD menjaga koordinasi dengan para wakil rakyat.

"Masyarakat butuh respon cepat kita. Kami harapkan sinergi ini bisa terus terjaga. Mudah-mudahan kita bisa membangun Kota Medan yang semakin maju," tutupnya.

Usai rapat paripurna, Rico kembali menegaskan bahwa Pemko Medan akan memberikan perhatian khusus terhadap OPD yang dinilai belum mampu membangun komunikasi dan kinerja secara optimal.

Ia mengatakan perangkat daerah perlu mendapat pembinaan agar mampu berkomunikasi lebih intensif dengan anggota DPRD.

"Ya harus kita ajarin OPD nya sama rekan-rekannya bagaimana berkomunikasi lebih intens. Masak rekan-rekan dewan menghubungi saya lebih gampang (dibandingkan OPD)," katanya.

Rico menegaskan OPD yang memiliki persoalan dalam komunikasi maupun kinerja akan masuk dalam catatan evaluasinya.

"Menjadi catatan khusus, apalagi kalau OPD nya 'melempem' kinerjanya. Kinerjanya kan harus tinggi terus. Kalau nggak tinggi kinerjanya, ya kita catat. Ya kita lihat, ada inspektorat yang mengecek itu kan. Intinya bagaimana 'menangkap' aspirasi, kan begitu. Koordinasi juga harus lebih baik," tutupnya.* (sp/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin, 31 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Produksi Vape Mengandung Etomidate, PN Medan Vonis Rafi 9 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta

Dalam rapat tersebut, Rico meminta perangkat daerah segera memetakan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses anggota DPRD dari lima daerah pemilihan.

Menurut dia, sejumlah aspirasi memiliki persoalan yang serupa dan sebagian di antaranya dapat ditindaklanjuti tanpa membutuhkan proses panjang.

"Program yang dinilai bisa dikerjakan dalam waktu dekat diminta langsung dieksekusi, bahkan mulai minggu ini," tegasnya.

Rico mengatakan laporan reses dari lima dapil menunjukkan banyak aspirasi masyarakat yang memiliki kesamaan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menentukan program mana yang dapat segera dikerjakan.

"Melihat buku laporan reses dari lima dapil ini, kita menemukan banyak poin yang senada. Sebagian program sejatinya dapat segera dieksekusi tanpa harus menunda waktu, bahkan ada yang bisa diselesaikan minggu ini juga," ujar Rico Waas.

Rico kemudian meminta Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi segera mengumpulkan organisasi perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti catatan hasil reses.

"Pak Sekda, tolong diperiksa catatan tersebut dan segera kumpulkan OPD terkait usai rapat paripurna ini. Petakan program hasil reses yang bisa dieksekusi minggu ini atau minggu depan agar langsung dikerjakan tanpa menunda waktu," tegasnya.

Rico menilai sinergi antara pemerintah kota dan DPRD harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Aspirasi yang disampaikan warga melalui anggota DPRD dari Dapil 1 hingga Dapil 5, kata dia, tidak boleh hanya menjadi dokumen formal.

"Aspirasi tidak boleh berhenti sebagai catatan. Aspirasi harus bergerak menjadi perencanaan, perencanaan bergerak menjadi penganggaran, dan penganggaran harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Rico Waas.

Ia juga menyoroti pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD.

Menurut Rico, usulan tersebut perlu diselaraskan dengan kerangka kerja Monitoring Center for Strategic Prevention atau MCSP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah tetap transparan serta terhindar dari praktik korupsi.

Rico mengatakan Pokir DPRD harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, memiliki kajian yang jelas, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, Rico meminta seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan melakukan verifikasi terhadap hasil reses.

Ia tidak ingin dokumen aspirasi masyarakat menumpuk tanpa ada kepastian mengenai tindak lanjutnya.

Menurut dia, pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai usulan yang dapat direalisasikan dan program yang memang harus ditunda.

Rico menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar banyaknya komunikasi mengenai sinergi, melainkan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Masyarakat tidak akan menilai kita dari seberapa sering kita berbicara tentang sinergi. Masyarakat menilai dari hasilnya, apakah jalannya diperbaiki, banjirnya berkurang, dan layanan publiknya semakin cepat. Kita boleh berbeda fungsi, tetapi keberpihakan kita harus satu: untuk kepentingan masyarakat Kota Medan," pungkasnya.* (ad)

Oleh:Eben E. Siadari

TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di koran-koran Indonesia.

Baca Juga:

• Hercules Turun Bubarkan Massa, Pakar Hukum: Pelibatan Ormas Bisa Matikan Demokrasi dan Adu Domba Masyarakat

Itu bukan berarti tak ada yang menarik dari kepulangan The Sussex, yang tiba di Birmingham dari California menggunakan jet pribadi.

Justru mereka kini memasuki salah satu episode terpenting dari kehidupan keluarga Kerajaan Inggris, termasuk pertarungan kehumasan yang dapat menjadi pelajaran berharga.

The Sussex kali ini pulang dalam arti benar-benar pulang.

Kembalinya mereka ke Inggris kali ini tidak seperti kunjungan mereka Juli lalu, yang sekadar berlibur dan membawa Archie (7) dan Lilibet (5) menjenguk kakek mereka, Raja Charles III.

Sekarang The Sussex akan bermukim lama, dan mungkin seterusnya di Inggris. Archie dan Lilibet bersiap menempuh studi di sekolah lokal.

Menariknya, tibanya The Sussex di Inggris jauh dari gegap gempita penyambutan. Tidak ada lambaian tangan, tidak ada karpet merah.

Juga tidak ada siaran pers resmi, baik dari The Sussex apalagi dari Kerajaan Inggris. Semua berlangsung dalam senyap.

The Sussex turun dari pesawat bukan sebagai selebriti.

Dari Bandara Birmingham, mereka langsung bertolak ke kediaman pribadi mereka di wilayah pedesaan Costwolds, kira-kira 45 menit dari bandara.

Costwolds akan menjadi basis utama mereka selama di Inggris, kendati rumah mereka di California masih dipertahankan.

Pergeseran Strategi Komunikasi

Kedatangan The Sussex tanpa hiruk-pikuk penyambutan dan malahan dengan sengaja menghindar dari publikasi tampaknya bukan sebuah kebetulan.

Ini adalah sebuah manuver kehumasan yang dirancang dengan saksama. Manuver ini sangat radikal.

Ia berkebalikan 180 derajat dibandingkan dengan strategi kehumasan mereka yang konfrontatif tatkala dulu meninggalkan Inggris.

Strategi lama itu tampaknya telah dipandang usang. Perang melawan kemapanan tradisi kerajaan yang mereka canangkan sebagai bagian dari kampanye citra diri, tak lagi ampuh.

The Sussex kini memilih untuk mundur ke belakang layar. Diam menjadi bagian dari strategi.

Menurut Relationship Management Theory (RMT) yang dikembangkan oleh John A. Ledingham dan Stephen D. Bruning (1998), fungsi utama kehumasan adalah membangun, menjaga, dan mengelola hubungan positif dan saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya.

Kehumasan bukan komunikasi satu arah, sebagaimana pandangan tradisional, ketika humas berfokus pada membuat dan mengirim siaran pers dan memanipulasi informasi di media.

Dalam perspektif RMT, komunikasi dengan media hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah hubungan (relationship) yang sehat.

Itu bermakna keberhasilan humas tidak diukur dari seberapa masif pesan diekspos di media.

Yang terutama ialah kualitas kemitraan yang tercipta antara organisasi dengan publik. Pada perkembangannya, apa yang disebut sebagai publik menjadi lebih spesifik.

Konsep Corporate Diplomacy (Diplomasi Korporat) yang dikembangkan oleh Witold Henisz (2014) menekankan pentingnya memetakan siapa publik yang ingin didekati.

Dalam konsep ini, Henisz memfokuskan perhatian pada apa yang disebut sebagai pemangku kepentingan.

Menurut Henisz, kunci dari diplomasi adalah redefinisi pemangku kepentingan (stakeholder mapping)—memetakan siapa yang benar-benar memegang kunci stabilitas bagi masa depan hubungan organisasi.

Pergeseran strategi The Sussex dari kehumasan yang bersifat konfrontatif menjadi kehumasan yang senyap tampaknya tidak terlepas dari upaya mereka untuk melakukan redefinisi pemangku kepentingan.

Tatkala keduanya memutuskan untuk keluar dari Inggris dan meninggalkan Kerajaan, The Sussex menempatkan publik, terutama publik global, sebagai pemangku kepentingan utama.

Upaya kehumasan dilakukan untuk memenangkan opini publik global, konsumen platform digital, dan industri hiburan AS. Publik Inggris dan Kerajaan tampaknya menjadi nomor dua.

Pada kepulangan akhir Agustus ini, pemangku kepentingan yang menjadi sasaran utama kehumasan mereka berubah secara dramatis.

Pemangku kepentingan utamanya kini direduksi menjadi tiga: Raja Charles III, Pangeran William, dan Institusi Kerajaan Inggris.

Harry tampaknya menyadari bahwa kelangsungan legasinya bukan di Hollywood.

Restu dari tiga pemangku kepentingan itu, jauh lebih penting dan menentukan daripada dukungan publik global dan netizen. Untuk itu, Harry rela menempuh 'ujian' yang berat.

Pada kepulangannya Juli lalu, Harry dan keluarga mematuhi permintaan kerajaan untuk tidak mempublikasikan kunjungan pribadi itu. Harry tampaknya lulus dari ujian itu.

Kepatuhan itu bukan tanpa dasar. Harry perlu memulihkan kepercayaan dan komitmen para pemangku kepentingan, setelah strategi konfrontasi mereka enam tahun lalu, yang menjadi drama menghebohkan dunia, kini berakhir.

Strategi Konfrontasi Tak Lagi Efektif

Sebagai kilas balik, tatkala Pangeran Harry dan Meghan memutuskan untuk pergi dari Inggris dan menetap di California, strategi komunikasi yang mereka pilih menggunakan pendekatan defensif-ofensif.

Satu di antaranya melalui buku memoar Pangeran Harry, The Spare (2023). Buku itu membongkar perselisihannya dengan Pangeran William.

Di buku itu ia juga dengan terang-terangan menceritakan keretakan hubungan dengan Raja Charles, dan bagaimana Ratu Camilla mengorbankan Harry demi memperbaiki citra pribadinya di media.

Sebelumnya, serangan senada mereka lancarkan lewat Wawancara Eksklusif dengan Oprah Winfrey (2021).

Mereka menceritakan isu sensitif di dalam istana, seperti kekhawatiran tentang warna kulit Archie.

Lalu dalam serial dokumenter Netflix Harry & Meghan (2022), mereka menyerang protokol monarki.

Mereka menuduh birokrasi media kerajaan sengaja membocorkan berita bohong demi melindungi anggota kerajaan yang lebih senior.

Sebagai pertahanan diri, mereka mendirikan Archewell Foundation di AS.

Dengan yayasan ini, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bergantung pada dana publik Inggris (Sovereign Grant) atau yayasan keluarga kerajaan.

Mereka juga melancarkan gugatan hukum terhadap media besar Inggris (seperti Associated Newspapers dan Mirror Group Newspapers) atas pelanggaran privasi dan penyadapan telepon.

Semua ini adalah bagian dari upaya The Sussex mempertahankan reputasi sekaligus menyerang lawan.

Menurut Wiliiam Benoit (1997) dalam Image Restoration Theory, strategi attack the accuser (menyerang balik pengkritik) dan justification (pembenaran tindakan) adalah bagian dari upaya pemulihan citra.

The Sussex memosisikan diri sedang berhadapan dengan birokrasi monarki yang selama ini mendominasi wacana.

Untuk itu, mereka ingin menceritakan kebenaran dari sisi lain, yaitu dari sisi The Sussex yang menjadi korban.

Pada awalnya strategi ini tampaknya berhasil. Bulan madu antara publik global dan The Sussex berlangsung selama beberapa waktu.

Namun, semakin lama publik global tampaknya jenuh. Mereka bosan dengan drama pertikaian.

Kepulangan The Sussex ke Inggris tanpa gembar-gembor menandakan terjadinya transisi strategi.

The Sussex meninggalkan strategi konfrontasi dan menerapkan strategi senyap. Mereka menghentikan kampanye media.

Tidak ada siaran pers, tidak ada liputan media yang terstruktur. The Sussex menjauhkan diri dari percakapan publik global.

Itu bermakna The Sussex telah mengubah daftar pemangku kepentingan mereka.

Publik global bukan lagi yang utama, melainkan bagaimana agar mereka dapat diterima di lingkungan kerajaan, terutama oleh Raja Charles III dan Pangeran William.

Konflik personal masa lalu diusahakan tidak diungkit. Berbagai tabloid masih sering menggali hal ini, namun The Sussex dan tim humasnya tampaknya tidak lagi mau melayani.

Bila kita menyimak pemberitaan media Inggris, telah mulai muncul narasi rekonsiliasi.

Bukan hanya relasi Pangeran Harry dan William yang dikabarkan semakin membaik, tetapi Kate Middleton dan Meghan juga diproyeksikan akan semakin dekat.

Untuk mengatasi citra Meghan yang relatif lebih rendah di Inggris ketimbang Pangeran Harry, mereka dikabarkan menerapkan strategi decoupling.

Mereka tidak lagi harus tampil bersama. Muncul rumor bahwa Meghan akan kembali ke dunia akting sementara Harry akan membangun citra lokal yang tradisional.

Sekali lagi, ini semua menunjukkan pergeseran strategi kehumasan yang cukup dramatis, melalui pendekatan pemetaan pemangku kepentingan.

Akankah Jokowi Belajar dari Pangeran Harry?

Meskipun mungkin sebagian orang menganggapnya berlebihan, saya selalu menganggap ada sebagian relasi Pangeran Harry dan Kerajaan Inggris yang bisa dianalogikan dengan relasi 'Pangeran Jokowi' dengan PDI Perjuangan.

Seperti halnya Pangeran Harry yang dibesarkan dan membesarkan diri lewat organisasi monarki Inggris, Jokowi adalah seorang 'pangeran' yang dibesarkan dan membesarkan diri lewat institusi tradisional, yaitu PDI Perjuangan.

Pada perjalanannya, kedua belah pihak terlibat dalam benturan identitas. Di satu sisi mengandalkan kekuatan pesona personal, di sisi lain struktur organisasi kerajaan dan partai.

Pasca berpisah dari PDI Perjuangan, Jokowi memang tidak mengambil strategi konfrontatif seperti Pangeran Harry dan Meghan.

Namun, tidak bisa dihindari, persepsi publik sudah sangat kental, bahwa PDI Perjuangan memecat Jokowi dan Jokowi melawan kebijakan partai.

Tidak jauh berbeda dengan anggapan publik global: Kerajaan menyingkirkan Pangeran Harry dan Meghan, dan Harry dan Meghan melawan kebijakan Kerajaan.

Drama ini menyisakan luka, kebingungan dan trauma. Bukan hanya pada kedua belah pihak aktor yang berkonflik.

Yang terutama adalah publik, khususnya anggota dan simpatisan partai. Banyak dari masyarakat awam kebingungan atas perpisahan tersebut.

Saya sendiri sebagai seorang nasionalis yang memiliki kepedulian atas kelanggengan partai-partai berhaluan nasionalis, merasa bingung dan menyayangkan terputusnya relasi PDI Perjuangan dengan 'pangerannya'.

Lebih bingung lagi tentang bagaimana kedua belah pihak menanganinya. Mengharapkan PDI Perjuangan dan Jokowi kembali rujuk dalam waktu dekat, mungkin seperti pungguk merindukan bulan.

Jokowi telah memilih membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara PDI Perjuangan telah menganggap Jokowi sebagai masa lalu.

Namun, pertanyaannya adalah apakah strategi konfrontasi merupakan pilihan yang masih perlu dipertahankan atau ada sesuatu yang dapat dipetik dari langkah yang diambil oleh Pangeran Harry?

Apakah Jokowi sudah saatnya meredefinisi pemangku kepentingannya, seperti Pangeran Harry melakukannya?

Setelah tidak menjabat sebagai presiden,Jokowi dihadapkan pada peta pemangku kepentingan yang rumit.

Di luar dirinya dan pendukungnya, ia menghadapi berbagai front.

Di satu front, ia menghadapi oposisi murni dari figur-figur sipil yang secara konsisten membangun narasi konfrontatif setiap hari.

Di front lain, ada PDI Perjuangan, partai asalnya yang berubah menjadi pesaing.

Terhadap para oposisi murni yang secara terus-menerus menyerang Jokowi dengan berbagai alasan, tampaknya Jokowi tidak perlu memberi perhatian.

Mereka dapat dicoret sebagai pemangku kepentingan karena tidak akan pernah dapat didekati. Pemangku kepentingan kunci Jokowi kini justru adalah PDI Perjuangan.

Jokowi sangat berkepentingan menangani hal ini, seperti Pangeran Harry menangani relasi dengan Raja Charles, Pangeran William, dan monarki.

PDI Perjuangan sebagai pemangku kepentingan, sangat esensial bagi Jokowi untuk mengamankan legasi historisnya, selain untuk meminimalkan risiko politiknya.

Bagaimanapun, Jokowi berasal dari partai itu. Ia tidak dapat menghapus jejaknya sebagai seorang marhen.

Di sisi lain, secara elektoral konstituen Jokowi dan konstituen PDI Perjuangan saling beririsan. Cita-cita dan aspirasi mereka relatif tidak bertentangan.

Untuk itu salah satu prioritas Jokowi ialah menangani PDI Perjuangan sebagai pemangku kepentingan yang penting.

Jika pun rekonsiliasi dalam waktu dekat tidak mungkin terealisasi mengingat luka masa lalu yang masih belum sembuh, relasi dengannya seyogianya dapat dibangun secara lebih positif.

Salah satunya dengan gencatan senjata strategis. Baik PDI Perjuangan maupun Jokowi perlu menghentikan eskalasi konflik terbuka untuk berfokus pada masa depan.

Bila memakai lensa RMT yang diterapkan Pangeran Harry, bagi Jokowi, redefinisi pemangku kepentingan yang tepat dalam fase ini adalah menempatkan PDI Perjuangan bukan sebagai lawan tanding elektoral, melainkan sebagai mantan mitra institusional yang marwahnya harus dihormati.

Luka masa lalu harus ditransformasikan dari konfrontasi menjadi koeksistensi damai yang permanen. Untuk itu, langkah-langkah praktis namun tegas perlu diambil.

Apa yang dilakukan Pangeran Harry di Costwolds mungkin dapat menjadi inspirasi bagi Jokowi.

Kebijakan tanpa provokasi sampai ke level nol harus menjadi aturan yang diberlakukan bukan hanya di lingkungan terdekat Jokowi, melainkan ke seluruh jejaring yang bersinggungan dengannya.

Jika Harry harus mengendalikan ambisi panggung Meghan agar tidak mengusik monarki, Jokowi juga semestinya mampu menertibkan suara-suara di sekitarnya yang masih acap melempar narasi ofensif yang mengusik marwah tradisional PDIP, seperti ambisi merebut basis elektoral di Jawa Tengah.

Kisah Pangeran Harry dan 'Pangeran Jokowi' memberi publik sebuah pelajaran tentang dalil universal komunikasi: ketika konfrontasi kata-kata telah mencapai titik jenuh emosional, keheningan yang disiplin, penghormatan pada batas-batas institusi, dan pengalihan fokus pada tindakan nyata adalah jalan terbaik.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalahAssociate Editor Penerbitan

MEDAN – Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung narkotika jenis Etomidate.

Putusan dibacakan majelis hakim di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri Medan, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Hercules Turun Bubarkan Massa, Pakar Hukum: Pelibatan Ormas Bisa Matikan Demokrasi dan Adu Domba Masyarakat

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sembilan tahun," kata Lodewyk saat membacakan amar putusan.

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda Rp250 juta kepada Rafi.

Jika denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu tahun, harta pendapatan dan/atau kekayaan Rafi dapat disita dan dilelang jaksa untuk melunasi denda.

Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilakukan, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hakim menilai perbuatan Rafi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Perbuatannya juga dinilai dapat merusak generasi muda dan meresahkan masyarakat.

"Hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum," tutur Lodewyk.

Rafi dinyatakan terbukti melanggar Pasal 119 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut sesuai dengan dakwaan primair jaksa penuntut umum.

Setelah vonis dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Rafi dan penasihat hukumnya untuk menentukan sikap terhadap putusan tersebut, apakah menerima atau mengajukan banding.

"Pikir-pikir, Yang Mulia," ucap Rafi.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan Yudika Sormin juga menyatakan masih pikir-pikir.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Rafi dengan pidana penjara selama 10 tahun.

"Menjatuhkan tuntutan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rafi dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Jaksa Rocky Sirait dalam persidangan di ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri Medan, Selasa (11/8/2026).

Perkara tersebut bermula pada Oktober 2025. Saat itu, Ibrahim yang hingga kini masuk daftar pencarian orang atau DPO menghubungi Rafi.

Ibrahim kemudian mengajak Rafi memproduksi vape dengan imbalan Rp10 ribu untuk setiap cartridge. Rafi menyetujui tawaran tersebut.

Ibrahim lalu meminta Rafi mencari rumah sewa yang akan digunakan sebagai lokasi produksi vape.

Rafi mendapatkan rumah di Jalan Raya Medan Tenggara, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Ibrahim kemudian mengirim Rp17 juta kepada Rafi. Dari uang tersebut, Rp12,5 juta digunakan untuk membayar sewa rumah.

Sisanya digunakan untuk membeli perlengkapan rumah.

Pada November 2025, Ibrahim kembali mengirim sejumlah peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk memproduksi vape.

Barang tersebut antara lain atomizer, cartridge pods, cairan, gelas ukur, termometer, kompor induksi, dan sejumlah perlengkapan lainnya.

Rafi juga diminta menggunakan sejumlah alamat berbeda untuk menerima paket. Ia juga diminta menghapus percakapan dengan Ibrahim.

Pada 9 Desember 2025, Rafi ditangkap anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri setelah menerima sebuah paket.

Dari paket tersebut ditemukan dua botol plastik bening berisi cairan kecoklatan yang berdasarkan pemeriksaan positif mengandung narkotika golongan II jenis Etomidate.

Polisi kemudian menggeledah rumah Rafi.

Dalam penggeledahan itu ditemukan sejumlah barang, di antaranya 2.500 tank cartridge pods, 2.500 coil cartridge pods, serta empat botol cairan dengan total volume 3.000 mililiter.

Rafi disebut belum sempat memproduksi vape tersebut dan menyerahkannya kepada Ibrahim karena lebih dahulu ditangkap polisi.

Berdasarkan berita acara perhitungan dan penimbangan barang bukti, dua botol cairan Etomidate memiliki berat bruto masing-masing 658 mililiter dan 650 mililiter.

Totalnya mencapai 1.308 mililiter atau setara 1.308 gram.

Hasil pemeriksaan juga menyatakan sampel cairan tersebut mengandung Etomidate yang terdaftar sebagai narkotika golongan II nomor urut 90.

Perkara ini menjadi bagian dari penanganan peredaran narkotika yang menggunakan produk vape sebagai media.

Putusan terhadap Rafi belum berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dan jaksa masih menyatakan pikir-pikir atas vonis sembilan tahun penjara tersebut.*(km/ad)

JAKARTA – Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai tindakan tersebut juga dapat mengancam kehidupan demokrasi.

Baca Juga:

• Jhon LBF Lunasi Rp3,5 Miliar untuk Bantu Ruben Onsu, Pelapor Siap Cabut Laporan

Menurut dia, apabila kelompok masyarakat dilibatkan untuk menghadapi kelompok masyarakat lainnya, potensi benturan justru semakin besar.

"Tidak boleh, tindakan itu justru mengingkari dan mematikan demokrasi serta mengadu domba antarkelompok masyarakat. Pejabat negara yang bertindak seperti ini sangat picik," tutur dia, Senin (31/8/2026).

Menurut Fickar, ormas tetap memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban ketika berlangsung pawai maupun unjuk rasa.

Namun, partisipasi tersebut harus dilakukan tanpa kekerasan.

Ia mengingatkan, pihak yang memberikan instruksi atau menggunakan ormas untuk melakukan tindakan yang berujung kekerasan dapat menghadapi persoalan hukum.

Hal itu terutama apabila tindakan tersebut menimbulkan korban.

"Dalam arti dia mengetahui potensi terjadinya kekerasan dan keributan. Jadi jika terjadi korban luka, luka berat atau bahkan kematian, maka orang, baik pribadi maupun mengatasnamakan institusi, dapat diproses hukum sebagai pelaku kejahatan baik penganiayaan ataupun percobaan pembunuhan," jelas dia.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti juga menilai ormas tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan massa yang melakukan kerusuhan.

Bivitri mengatakan, tugas menjaga keamanan merupakan kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, penanganan kerusuhan tidak seharusnya diserahkan kepada kelompok masyarakat.

"Bagaimanapun urusan menjaga keamanan menurut Pasal 30 Undang-Undang Dasar itu adalah tugasnya kepolisian RI," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Bivitri bahkan menegaskan kewenangan menjaga keamanan tersebut bukan tugas ormas.

Menurut dia, pelibatan kelompok masyarakat dalam penanganan kerusuhan dapat menjadi persoalan hukum.

"Bahkan juga bukan tentara, apalagi kalau ormas. Jadi enggak boleh, jelas itu artinya dia melanggar hukum," jelas dia.

Menurut Bivitri, negara telah memiliki aparat yang bertugas menangani persoalan keamanan, terutama kepolisian.

Karena itu, apabila terjadi benturan antarkelompok masyarakat, penyelesaiannya tidak dilakukan dengan menghadapkan kelompok masyarakat lainnya.

"Kalau kita baca Max Weber misalnya, itu monopoly on violence itu yang memiliki adalah negara. Siapakah negaranya? Kepolisian," tegas dia.

Perdebatan mengenai keterlibatan ormas dalam penanganan kerusuhan mencuat setelah Ketua DPP GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, turun ke lokasi kericuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis.

Dalam video yang beredar di media sosial, Hercules terlihat turun dari mobil dan menyerukan kata "pulang" kepada orang-orang yang berada di pinggir jalan.

Kuasa hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, mengatakan seruan tersebut dimaksudkan untuk meminta massa meninggalkan lokasi.

"Seruan untuk 'pulang' justru dapat dimaknai sebagai imbauan agar masyarakat atau massa meninggalkan lokasi secara tertib ketika situasi sudah tidak kondusif," kata Wilson, Sabtu (29/8/2026).

Wilson mengatakan saat itu waktu penyampaian pendapat telah berakhir.

Sebagian massa juga disebut telah meninggalkan titik aksi, sementara kerusuhan terjadi setelahnya.

Ia membantah keterlibatan GRIB Jaya dalam demonstrasi maupun kerusuhan tersebut.

Menurut Wilson, Hercules turun ke jalan karena mempertimbangkan situasi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa dibubarkan di depan kompleks DPR/MPR RI.

"Kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam benturan fisik," ujar Wilson.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya batas yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban.

Para pakar hukum menekankan bahwa upaya menjaga keamanan tetap harus berada dalam koridor hukum dan kewenangan aparat negara agar tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok masyarakat.* (km/ad)

BANDA ACEH – Komunitas Merah Mata Fishing (MMF) bersilaturahmi dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Barat Daya, H. Hasrul Hasan, di salah satu kafe di Banda Aceh, Senin (31/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi MMF untuk mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi dengan kalangan dunia usaha di Aceh Barat Daya.

Baca Juga:

• Sita Harta Jumbo Rp338 Miliar! Kejagung 'Bongkar' Kapal hingga Alat Berat di Kasus Korupsi Tambang Aseng

Dalam pertemuan tersebut, Ketua MMF Ridho Hamdiki menyerahkan cinderamata berupa plakat MMF kepada H. Hasrul Hasan.

Pemberian plakat tersebut merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta kontribusi yang diberikan kepada komunitas.

Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Pertemuan itu tidak hanya memperkuat hubungan antara MMF dan H. Hasrul Hasan, tetapi juga diharapkan menjadi awal bagi kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan sosial, olahraga memancing, serta pengembangan potensi wisata bahari di Aceh.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan Bapak H. Hasrul Hasan terhadap kegiatan MMF selama ini. Plakat ini merupakan bentuk penghargaan dan rasa terima kasih kami atas perhatian serta dukungan yang telah diberikan," ujar Ridho Hamdiki.

Menurut MMF, dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan komunitas.

Karena itu, komunikasi dan hubungan baik dengan tokoh masyarakat maupun dunia usaha akan terus dibangun.

MMF berharap hubungan dan sinergi yang telah terjalin dengan H. Hasrul Hasan dapat terus berlanjut serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat Aceh.

Selain menjadi wadah bagi penghobi olahraga memancing, MMF juga membuka peluang pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan wisata bahari.

Sinergi dengan dunia usaha dinilai dapat memperkuat pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut di masa mendatang.* (ad)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan masyarakat suku Dayak tetap diperbolehkan mendaftar sebagai prajurit TNI meski memiliki tato yang menjadi bagian dari tradisi.

Maruli mengatakan ketentuan tersebut bukan kebijakan baru.

Baca Juga:

• Tak Terima Divonis 10 Tahun dalam Kasus Gunakan Pesawat Militer untuk Kirim Sabu, Mayor Laut Faisal Tempuh Banding

"Ya memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan," kata Maruli seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Maruli mengaku belum mengetahui apakah saat ini sudah ada masyarakat Dayak dengan tato tradisional yang mendaftar sebagai prajurit TNI.

Namun, ia memastikan tato yang merupakan bagian dari tradisi tidak menjadi hambatan.

"Tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu, nanti kami akan cari lagi. Ya itu kan suku Dayak kan nggak semua bertato, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tau, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan," jelasnya.

Maruli berharap masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari TNI.

Hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat keterwakilan daerah dalam institusi militer.

Ia mengatakan TNI saat ini juga tengah melakukan penambahan personel.

"Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi sekarang kita menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus," tuturnya.

Pembahasan mengenai perekrutan masyarakat suku Dayak sebelumnya muncul dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan para Kepala Angkatan.

Rapat tersebut berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026). Pertemuan digelar sejak sore hingga malam.

Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy kemudian mengunggah momen rapat tersebut melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet.

Menurut Teddy, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah penyesuaian persyaratan perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI, penanganan beberapa bencana antara lain pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta penanganan Kebakaran Hutan Lahan di Indonesia khususnya Kalimantan dan Sumatera," ujar Teddy.

Selain soal perekrutan prajurit dari masyarakat Dayak, rapat tersebut juga membahas sejumlah persoalan kebencanaan, termasuk penanganan pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.

Maruli memastikan masyarakat Dayak yang memiliki tato tradisional tetap memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI.

Ia juga berharap semakin banyak masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia yang tertarik bergabung dengan TNI.* (d/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso terkait kinerja lembaga yang dipimpinnya.

Qodari mengatakan kritik tersebut akan menjadi masukan sekaligus penyemangat bagi jajaran Bakom untuk meningkatkan kinerja.

Baca Juga:

• Pendataan Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Harap Masa Pendataan Diperpanjang

Qodari juga sependapat dengan Sugiat mengenai sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.

Menurut dia, sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia juga menunjukkan kondisi yang baik.

"Benar bahwa keberpihakan Presiden Prabowo pada rakyat sangat kuat, program kerja pemerintah juga sudah banyak yang berjalan, indikator-indikator fundamental ekonomi Indonesia juga baik," tuturnya.

Qodari mengatakan salah satu pekerjaan rumah Bakom adalah memperkuat komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Menurut dia, capaian pemerintah perlu disampaikan secara lebih aktif dan terstruktur agar masyarakat mengetahui berbagai program yang telah berjalan.

"Yang menjadi PR adalah komunikasi yang lebih proaktif dan sistematis," imbuh dia.

Pernyataan Qodari tersebut disampaikan setelah Sugiat Santoso mengkritik kinerja Bakom dalam rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Sugiat meminta kinerja Bakom dapat dievaluasi menggunakan ukuran yang objektif.

Salah satu indikator yang menurut dia dapat digunakan adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ingin memberi catatan. Supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif. Saya agak sedikit mengeluh nih, Pak, terkait dengan kinerja Bakom," kata Sugiat.

Politikus Partai Gerindra tersebut menyinggung sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya menunjukkan kinerja pemerintah.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5 persen, inflasi di bawah 3 persen, serta defisit anggaran di bawah 3 persen.

Sugiat juga menyebut realisasi investasi pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

Namun, menurut Sugiat, sejumlah capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam persepsi masyarakat.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam komunikasi pemerintah kepada publik.

"Tapi di opini publik tidak dirasakan itu. Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lainnya, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran yang sangat objektif," jelasnya.

Qodari mengatakan masukan dari DPR akan menjadi bahan bagi Bakom untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah.

Ia menilai penyampaian informasi mengenai kebijakan dan capaian pemerintah perlu dilakukan secara lebih kreatif, maksimal, serta sistematis.

Dengan demikian, Bakom diharapkan dapat menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai kebijakan serta capaian pemerintah dapat dipahami publik secara lebih utuh.

Qodari menegaskan kritik tersebut akan menjadi dorongan bagi jajaran Bakom untuk meningkatkan kinerja komunikasi pemerintah ke depan.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp401 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2017-2020 yang melibatkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 22/F.2/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025 yang diperbarui dengan Nomor Prin-104/F.2/Fd.2/11/2025 tanggal 7 November 2025.

Baca Juga:

• Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp22,1 Triliun untuk 2027, Ini Alasannya

Saiful menjelaskan PT CNI merupakan perusahaan pertambangan nikel yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di Sulawesi Tenggara.

Namun, pada periode 2017 hingga 2019, perusahaan tersebut disebut belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Meski demikian, PT CNI diduga tetap melakukan kegiatan ekspor nikel.

Kejagung juga menduga terdapat pengaturan terhadap dokumen hasil uji kadar nikel agar memenuhi persyaratan ekspor.

"Selanjutnya, pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7 persen untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7," tutur Saiful.

Menurut Saiful, PT CNI juga diduga menggunakan dokumen yang tidak sah dalam kegiatan ekspor nikel.

Dugaan tersebut kemudian disebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPK sebesar Rp401.653.737.469,69," ucap dia.

Kejagung menyatakan PT CNI telah menyerahkan uang senilai Rp401 miliar kepada penyidik pada Jumat, 28 Agustus 2026.

"Penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat sore kemarin, sebesar yang dipaparkan di depan ini, Rp401 miliar," sambungnya.

Uang tersebut kemudian disita dan dititipkan di Bank Mandiri melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Saiful mengatakan penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.

Penyidik juga tengah melengkapi alat bukti untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

"Bahwa saat ini penyidik sedang mengkonstruksikan peristiwa pidana dengan kelengkapan alat buktinya untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," ujarnya.

Saiful kembali menjelaskan bahwa PT CNI memiliki IUP Operasi Produksi, tetapi pada periode yang diselidiki belum memiliki RKAB.

"Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019, di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yaitu PT CNI, yang belum memiliki RKAB namun telah memiliki rekomendasi ekspor," ucapnya.

Menurut Kejagung, persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan ekspor nikel menggunakan dokumen yang tidak sah serta pengaturan kadar hasil uji nikel.

Kini, uang Rp401 miliar yang diserahkan PT CNI telah berada dalam penguasaan penyidik dan dititipkan pada rekening pemerintah lainnya di Bank Mandiri.

"Secara simpelnya bahwa uang yang di hadapan kita ini adalah penyerahan dari PT CNI terkait dengan operasi produksi nikel yang tidak sah dan dari hasil perhitungan kerugian BPKP, dan saat ini telah kami titipkan pada Bank Mandiri pada rekening pemerintah lainnya," ujarnya.

Kejagung masih melakukan pendalaman untuk mengungkap konstruksi perkara dan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan belum mencapai separuh dari total keluarga yang menjadi sasaran.

Hingga Senin, 31 Agustus 2026, realisasi pendataan baru mencapai lebih dari 37 persen dari sekitar 760 ribu kepala keluarga (KK).

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Peringati Maulid Nabi, Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah

Pemerintah Kota Medan juga membandingkan proses pendataan di sejumlah daerah lain untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan.

"Masih kita kejar terus ya, kita juga mengecek beberapa kota lain yang memang sedang melakukan pendataan perlinsos juga. Kita kihat, apa permasalahan-permasalahannya," ucap Rico Waas, Selasa (31/8/2026).

Rico mengatakan Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai kelanjutan pendataan Perlinsos.

Pemerintah berharap data yang telah berhasil dikumpulkan tetap dapat digunakan oleh pemerintah pusat.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemensos, apakah pendataan perlinsos ini masih bisa dilaksanakan atau tidak. Intinya kita berharap data perlinsos yang sudah ada ini dapat dipergunakan oleh Kemensos," ujarnya.

Batas waktu pendataan Perlinsos yang ditetapkan Kementerian Sosial jatuh pada 31 Agustus 2026.

Namun, terdapat wacana agar masa pendataan diperpanjang.

Rico berharap perpanjangan tersebut dapat dilakukan.

Jika kebijakan itu diberlakukan, Pemko Medan menyatakan siap meningkatkan pendataan melalui perangkat kewilayahan.

"Kami harapannya seperti itu (pendataan perlinsos diperpanjang)," katanya.

Ia mengatakan petugas di tingkat wilayah akan diminta bekerja lebih intensif.

Pelaporan hasil pendataan juga akan dilakukan secara rutin untuk memastikan proses tersebut berjalan.

"Kami mengharapkan rekan-rekan wilayah kami bisa bekerja lebih ekstra dalam melakukan pendataan perlinsos. Nantinya mereka setiap harinya harus melaporkan data perlinsos yang mereka lakukan, bahkan saat absen pagi, absen siang, absen sore, laporan perlinsos itu harus disampaikan," tegasnya.

Menurut Rico, salah satu kendala pendataan adalah petugas tidak selalu bertemu dengan warga ketika mendatangi rumah.

Kondisi tersebut membuat proses pendataan berjalan lebih lambat.

"Kesulitannya mungkin ada warga yang tidak ada di rumah saat didatangi oleh petugas, tapi ini akan kita atasi kedepannya," pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti sebelumnya mengatakan realisasi pendataan Perlinsos hingga Senin siang baru mencapai lebih dari 37 persen.

"Total warga Kota Medan yang terdata di Perlinsos sampai siang ini sebesar 37 persen lebih," ucap Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, Senin (31/8/2026) siang.

Dari sekitar 760 ribu KK di Kota Medan, sebagian besar masih belum masuk dalam pendataan tersebut.

Khoiruddin menjelaskan salah satu kendala teknis yang dihadapi petugas adalah kewajiban menyertakan nomor ID pelanggan PLN dalam proses pendataan.

Persyaratan tersebut membuat petugas harus mendatangi rumah warga secara langsung.

"Jadi kita tidak bisa mendata di komunitas-komunitas, tetapi wajib ke rumah-rumah, karena sangat jarang orang keluar rumah dengan membawa id pelanggan PLN," ujarnya.

Khoiruddin menjelaskan terdapat dua cara bagi masyarakat untuk mengikuti pendataan Perlinsos.

Cara pertama dilakukan melalui agen yang mendatangi warga dari rumah ke rumah.

Agen tersebut dapat berasal dari Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan.

"Agen-agen itu bisa dari Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan," katanya.

Cara kedua adalah pendaftaran secara mandiri atau online. Untuk menggunakan mekanisme tersebut, masyarakat harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Kalau mau mendaftar secara mandiri ataupun online, maka masyarakat harus memiliki IKD (Identitas Kependudukan Digital) terlebih dahulu," tuturnya.

Hingga batas waktu 31 Agustus 2026, belum ada kepastian mengenai apakah pendataan akan benar-benar ditutup atau diperpanjang oleh Kementerian Sosial.

"Infonya ada wacana pendataan perlinsos diperpanjang oleh Kemensos. Tapi ini baru wacana, nanti kita lihat informasi kepastiannya," ungkapnya.

Jika masa pendataan diperpanjang, Dinas Sosial Kota Medan berkomitmen mempercepat proses tersebut.

Petugas akan kembali ditingkatkan untuk mendatangi rumah warga yang belum terdata.

"Kalau memang diperpanjang, kita akan intensifkan agen-agen perlinsos untuk mengunjungi rumah-rumah warga yang belum terdata. Selain itu, sosialisasi pendaftaran melalui IKD juga akan terus kiga gencarkan," pungkasnya.

Pemerintah Kota Medan kini masih menunggu kepastian dari Kementerian Sosial mengenai kelanjutan pendataan.

Sementara itu, Pemko Medan menyatakan akan terus mengejar pendataan agar semakin banyak masyarakat masuk dalam basis data Perlindungan Sosial.* (sp/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta sekolah-sekolah di Kabupaten Karo meningkatkan kewaspadaan menyusul erupsi Gunung Sinabung pada Senin, 31 Agustus 2026.

Bobby mengatakan sekolah dapat menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) apabila sebaran debu vulkanik dari erupsi Gunung Sinabung berdampak cukup parah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gaspol Kembangkan BRT Mebidang, Organisasi Pengelola Ditargetkan Rampung 2026

"Kita lihat satu hari ini, kalau memang debunya mengarah ke seluruhnya tidak diliburkan, tapi dibuat belajar jarak jauh," ujarnya kepada wartawan, Senin (31/8/2026) sore.

Menurut Bobby, keputusan mengenai pelaksanaan pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi erupsi dan arah sebaran abu vulkanik.

Sekolah tidak serta-merta diliburkan, tetapi kegiatan belajar dapat dialihkan ke sistem jarak jauh jika situasi di lapangan tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting mengatakan pemerintah daerah telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan sekitar Gunung Sinabung.

Larangan tersebut terutama berlaku bagi warga yang berada di radius sekitar 4,5 hingga 5 kilometer dari gunung.

Pemerintah daerah telah menyampaikan imbauan tersebut sejak beberapa pekan terakhir.

"Untuk di radius 4,5 hingga 5 kilometer itu memang sudah dilarang untuk beraktivitas, sudah ada imbauan sejak beberapa minggu lalu," tuturnya.

Antonius mengatakan hingga Senin sore belum terdapat masyarakat yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung.

"Oh, kalau itu belum (belum ada pengungsi)," katanya.

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mengalami peningkatan aktivitas selama Agustus 2026.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik di tingkat Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Karo.

Erupsi Gunung Sinabung pada Senin pagi sebelumnya menghasilkan kolom abu vulkanik.

Pemerintah meminta masyarakat tetap mengikuti arahan petugas dan menghindari kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona berbahaya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak erupsi, termasuk terhadap aktivitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dengan kondisi aktivitas vulkanik yang masih menjadi perhatian, pemerintah mengimbau masyarakat Kabupaten Karo tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan Gunung Sinabung.* (mi/ad)

JAKARTA – Pengusaha Jhon LBF menepati janjinya membantu presenter Ruben Onsu yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi senilai Rp3,5 miliar.

Jhon mengatakan telah melunasi uang sebesar Rp3,5 miliar kepada pihak pelapor.

Baca Juga:

• Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Perkuat Sinergi, Cegah Risiko Hukum Sejak Dini

"Hari ini pagi tadi saya sudah menginstruksikan lawyer saya untuk melakukan setor sebesar Rp3,5 miliar dan ini ada buktinya ya. Intinya apa yang saya janjikan untuk membantu Ruben, saya tuntaskan hari ini. Total Rp3,5 miliar sudah masuk ke rekening yang ditunjuk oleh penasihat hukum," ungkap Jhon LBF saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Pembayaran tersebut menjadi bagian dari upaya penyelesaian perkara yang menjerat Ruben Onsu.

Sebelumnya, Ruben telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi.

Ruben Onsu menyampaikan terima kasih kepada Jhon LBF yang ikut membantu menyelesaikan persoalan hukum tersebut.

Menurut Ruben, Jhon juga memberikan sejumlah masukan selama proses penyelesaian perkara.

Ruben menilai masukan tersebut membuatnya lebih dewasa dalam menghadapi persoalan.

"Saya juga mendapatkan banyak masukan juga dari Bang Jhon. Terima kasih banyak ya, ini masukan-masukan yang membuat saya semakin dewasa, membuat ya kita bisa lebih menerima segala sesuatu atau menyelesaikan sesuatu dengan bijak," kata Ruben Onsu.

Jhon dan Ruben diketahui sama-sama menjalankan bisnis.

Keduanya kemudian terlibat dalam proses penyelesaian perkara tersebut melalui jalur perdamaian.

Kuasa hukum pelapor berinisial P, Ramzy, mengatakan pihaknya berencana mencabut laporan polisi terhadap Ruben Onsu setelah tercapai perdamaian.

Ramzy menyebut proses perdamaian tersebut merupakan hal yang sejak awal diharapkan pihak pelapor.

"Pada hari ini atas kerja samanya dari Jhon LBF Law Firm, rekan saya Machi Ahmad juga bisa berkomunikasi baik dan alhamdulillah hari ini terjadi islah perdamaian yang memang dari awal itu yang kami harapkan," tutur Ramzy.

Ramzy mengatakan pihaknya akan segera mengurus pencabutan laporan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Ia berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan sehingga perkara tidak kembali menimbulkan berbagai spekulasi.

"Kepada teman-teman media terima kasih juga telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa menyampaikan kabar baik ini agar tidak menjadi bola liar, agar tidak lagi menjadi digiring-giring opininya karena hal ini sudah selesai. Saya mau selesaikan ke Polres Jakarta Selatan biar cepat selesai," tambah Ramzy.

Ruben Onsu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi senilai Rp3,5 miliar.

Kasus tersebut bermula dari laporan polisi bernomor LP/B/310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan yang dibuat pada 22 Agustus 2025.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum pelapor, perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama bisnis makanan sehat.

Pihak pelapor sebelumnya menyebut Ruben belum membayarkan kerugian yang timbul dari kerja sama bisnis tersebut.

Kini, setelah pembayaran Rp3,5 miliar dilakukan dan kedua pihak menyatakan berdamai, kuasa hukum pelapor berencana mencabut laporan polisi terhadap Ruben Onsu.

Meski demikian, proses hukum selanjutnya tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di kepolisian.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Usulan itu disampaikan karena pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk Kejaksaan pada 2027 dinilai belum mencukupi kebutuhan ideal lembaga.

Baca Juga:

• Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Perkuat Sinergi, Cegah Risiko Hukum Sejak Dini

Sementara kebutuhan ideal riil Kejaksaan untuk tahun yang sama mencapai Rp43,6 triliun.

"Usulan tambahan anggaran Kejaksaan RI tahun anggaran 2027 memperhatikan besaran alokasi pagu tahun anggaran 2027 sebesar Rp 21,5 triliun dan membandingkan dengan bujet ideal riil tahun 2027 yaitu sebesar Rp 43,6 triliun," ujar Asep dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin, 31 Agustus 2026.

Menurut Asep, tambahan anggaran diperlukan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan.

Perhatian khusus diberikan kepada pegawai yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Ia mengatakan kondisi pegawai yang bertugas di wilayah 3T berbeda dengan daerah lain, terutama dari sisi biaya hidup dan transportasi.

"Mungkin sebagai pengingat saja Bapak/Ibu dari Komisi 3, ada barangkali penghargaan ataupun penambahan kaitan dengan tunjangan mereka yang bertugas di kategori 3T ini menyangkut juga masalah mungkin kemahalan harga, transportasi, dan sebagainya yang berbeda dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah lainnya," kata Asep.

Selain tunjangan pegawai, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas Kejaksaan.

Kebutuhan itu antara lain mencakup pemulihan aset, renovasi kantor, serta biaya operasional seperti listrik, air dan telepon.

"Dan sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi termasuk pemulihan aset dan renovasi kantor, pemenuhan biaya listrik, air, telepon, dan kebutuhan penunjang lainnya," kata Asep.

Kejaksaan juga memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai dalam usulan tambahan anggaran tersebut.

Asep menyebut terdapat 7.057 pegawai CPNS yang telah diangkat menjadi PNS pada 2026.

Selain itu, terdapat 1.609 pegawai PPPK yang telah melaksanakan tugas pada tahun yang sama.

"Termasuk perpindahan sebanyak 786 pegawai PNS Rubasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia yang sejalan dengan melimpahnya tugas-tugas Rupbasan pada kami di Kejaksaan Agung Indonesia," kata Asep.

Kebutuhan tambahan anggaran juga dikaitkan dengan penyesuaian tugas penyidikan dan penuntutan setelah berlakunya KUHP baru dan KUHAP baru.

Asep mengatakan Kejaksaan kini menerapkan pola koordinasi sejak awal bersama penyidik dalam membangun perkara.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah perkara berulang kali dikembalikan antara penyidik dan Kejaksaan karena persoalan kelengkapan.

Selain itu, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai tugas yang menjadi direktif Presiden.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan RI telah mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran pada tahun 2027 ini sebesar Rp 22,1 triliun. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan Pak untuk dipenuhi," kata dia.

Dengan usulan tersebut, total kebutuhan anggaran Kejaksaan untuk 2027 jika mengacu pada kebutuhan ideal yang disampaikan Asep mencapai Rp43,6 triliun.

Kejaksaan berharap tambahan anggaran dapat dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran bersama DPR RI.* (km/ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Masjid H. Agung Achmad Bakrie Kisaran, Senin, 31 Agustus 2026.

Peringatan Maulid Nabi tersebut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto S.H., M.A.P.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gaspol Kembangkan BRT Mebidang, Organisasi Pengelola Ditargetkan Rampung 2026

Rianto hadir mewakili Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin dan menyampaikan sambutan bupati di hadapan jamaah serta para undangan.

Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Asahan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh tamu undangan yang telah mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum bagi kita untuk meneladani akhlak, perjuangan dan petunjuk yang telah diwariskan Rasulullah SAW kepada para sahabat dan generasi setelahnya hingga kepada kita sebagai umatnya," ujar Rianto.

Menurut pemerintah daerah, keteladanan Rasulullah SAW perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, religius, serta mampu menjaga persatuan, kerukunan dan silaturahmi.

"Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, memperkuat persaudaraan serta menerapkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat," katanya.

Rianto juga berharap kegiatan keagamaan tersebut tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi muda.

"Semoga momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan," harapnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga dirangkai dengan penampilan santri dan santriwati binaan Buya Prof. Dr. KH. Amiruddin, MS., MA., MBA., Ph.D. dari Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir.

Acara diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an oleh Alhafiz Haikal Fajar Pane. Ia diketahui telah melaksanakan tasmi' hafalan 25 juz dalam sekali duduk.

Jamaah kemudian mengikuti tausiah singkat yang disampaikan Naya Berlian Setiawan, peraih Juara Dai Cilik TVRI Sumatera Utara Tahun 2024.

Adapun tausiah utama disampaikan Al-Ustadz Buya Prof. Dr. KH. Amiruddin, MS., MA., MBA., Ph.D.

Dalam tausiyahnya, ia mengajak jamaah menjadikan spiritualitas sebagai landasan dalam meningkatkan moralitas dan akhlak.

Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Selain itu, masyarakat didorong membiasakan membaca dan mempelajari Al-Qur'an sejak dini, terus menuntut ilmu, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan sikap saling menyayangi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, kepala OPD dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, MUI Kabupaten Asahan, unsur IMTAQ Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Asahan, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, serta tamu undangan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 berlangsung aman, tertib dan lancar.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pengembangan transportasi massal sebagai bagian dari upaya memperbaiki layanan publik.

Bus Rapid Transit (BRT) menjadi salah satu program yang disiapkan untuk menyediakan transportasi umum yang nyaman dan dapat diandalkan masyarakat.

Baca Juga:

• Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Perkuat Sinergi, Cegah Risiko Hukum Sejak Dini

Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan terhadap pengembangan BRT.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni bersama jajaran Jasa Raharja di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin, 31 Agustus 2026.

"Karena komitmen kita memberikan pelayanan yang utama, Pemprov sangat mendukung (BRT)," kata Bobby.

Menurut Bobby, keberhasilan pelayanan publik tidak seharusnya diukur dari semakin banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat.

Salah satu indikatornya justru terlihat dari kemampuan pemerintah menyediakan transportasi massal yang dapat menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian.

Sebagai bagian dari pengembangan transportasi massal, Bobby Nasution sebelumnya telah meresmikan BRT Mebidang yang melayani rute Medan-Binjai dan Medan-Lubukpakam.

Untuk saat ini, masyarakat masih dapat menggunakan layanan BRT tersebut tanpa dikenakan tarif.

Pemprov Sumut juga tengah menyiapkan organisasi yang akan mengelola layanan BRT. Bobby mengatakan proses tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026.

"Dan administrasi organisasinya kami targetkan 2026 akhir ini selesai," katanya.

Dengan adanya organisasi pengelola, layanan transportasi massal tersebut diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan terhadap Pemprov Sumut.

Fatoni berharap Sumatera Utara dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, perkembangan Sumut juga diharapkan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.

"Makanya kita support dan kita perjuangkan betul Sumut ini, Sumut akan terus bisa jauh lebih maju, lebih berkembang, masyarakatnya sejahtera, Sumut punya kontribusi besar bagi nasional," kata Fatoni.

Sementara itu, Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan mengatakan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Pemprov Sumut.

Kerja sama tersebut salah satunya diarahkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam hal tersebut," kata Aan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumut Sutan Tolang Lubis, dan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan.* (ad)