Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan 14 nama tersebut terdiri atas 11 calon hakim agung, dua calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan satu calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca Juga:

• Menteri LH Usul Istilah “Pemulung” Diganti Jadi “Pekerja Pemilah Sampah”

"Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Jumat (7/8/2026) sore di Gedung KY, Jakarta Pusat," kata Desmihardi, dikutip Senin (10/8/2026).

Sebelas calon hakim agung yang diusulkan terdiri atas empat calon dari Kamar Pidana, dua calon Kamar Perdata, dua calon Kamar Agama, serta tiga calon Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak.

Sementara dua calon hakim ad hoc HAM dan satu calon hakim ad hoc Tipikor juga ditetapkan untuk mengikuti proses selanjutnya di DPR.

Para calon tersebut telah melewati sejumlah tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan administrasi, penilaian kualitas, kesehatan dan kepribadian, hingga wawancara terbuka.

Desmihardi mengatakan keputusan KY terkait kelulusan para calon tersebut bersifat final.

"Keputusan Komisi Yudisial bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," tegasnya.

Berikut 11 calon hakim agung yang diusulkan KY kepada DPR:

Kamar Pidana

1. Syamsul Arief
2. Sugiyanto
3. Sudharmawatiningsih
4. Dhifla Wiyani

Kamar Perdata
5. Sobandi
6. Nurnaningsih

Kamar Agama
7. Musthofa
8. Mamat Ruhimat

Kamar TUN Khusus Pajak
9. Maftuh Effendi
10. L.Y. Hari Sih Advianto
11. Yeheskiel Minggus T.

Sementara dua calon hakim ad hoc HAM yang dinyatakan lolos adalah Edwin Partogi Pasaribu dan Roki Panjaitan.

Untuk posisi calon hakim ad hoc Tipikor di MA, KY menetapkan Sudiyo sebagai satu-satunya nama yang lolos seleksi.

Dalam proses penetapan tersebut, KY juga mengungkap adanya dinamika dalam pengambilan keputusan. Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Anita Kadir mengatakan terdapat calon yang mendapatkan dissenting opinion atau pendapat berbeda dari komisioner.

Dissenting opinion tercatat masing-masing satu calon dalam seleksi Kamar Pidana, Kamar Perdata, dan Kamar Agama.

Selanjutnya, seluruh calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor tersebut akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Proses tersebut menjadi tahapan berikutnya sebelum para calon memperoleh persetujuan DPR untuk mengisi posisi hakim agung maupun hakim ad hoc di Mahkamah Agung.* (in/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan peningkatan status perkara dilakukan berdasarkan laporan polisi yang diterima pihaknya.

Baca Juga:

• Kasus Kematian Karumga Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Naik ke Penyidikan, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan Berencana

Meski perkara telah naik ke tahap penyidikan, polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Penyidik masih berfokus mengungkap penyebab kematian Sutrimo dan memastikan apakah terdapat tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Iman mengatakan penyidik akan bekerja berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan. Polisi juga tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti dilakukan.

"Kami berkonsentrasi menentukan atau menemukan apakah yang bersangkutan tersebut meninggal dunia penyebabnya karena apa," katanya.

Untuk mengungkap penyebab kematian, Polda Metro Jaya berencana melakukan ekshumasi atau penggalian kembali makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Ekshumasi dijadwalkan dilakukan pada Rabu (12/8/2026).

"InsyaAllah hari Rabu, lusa, kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas," ujar Iman.

Ekshumasi tersebut diharapkan dapat membantu penyidik memperoleh informasi lebih jelas mengenai penyebab kematian Sutrimo. Hasil pemeriksaan forensik nantinya akan menjadi salah satu bagian dari proses penyidikan.

Kasus ini mencuat setelah keluarga Sutrimo melaporkan dugaan kematian tidak wajar yang dialami korban. Keluarga membuat laporan polisi di Polresta Banyumas pada Sabtu (8/8/2026).

Selain laporan dari keluarga, Kongres Pemuda Indonesia (KPI) sebelumnya juga melayangkan laporan ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/351/VIII/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 7 Agustus 2026.

Polda Metro Jaya kemudian mengambil alih penanganan perkara tersebut dari Bareskrim Polri dan Polres Banyumas untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026). Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Polisi masih mendalami rangkaian peristiwa sebelum Sutrimo ditemukan hingga penyebab kematiannya. Penetapan tersangka akan dilakukan apabila penyidik telah menemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil penyidikan.

Iman menegaskan Polda Metro Jaya akan berpedoman pada fakta hukum yang ditemukan selama proses penanganan perkara.

"Sehingga nanti apabila di kemudian hari ada hal-hal yang ditemukan dalam proses penyidikan, tentunya dari tim penyidikan akan berfokus pada fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan dari sebuah peristiwa hukum yang kemarin terjadi," pungkasnya.* (in/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat penanganan kebakaran agar tidak semakin meluas.

Baca Juga:

• 336 Ribu Warga War Tiket Nonton HUT RI, Istana Tambah Kuota jadi 8.900 Kursi

Prasetyo menyebut kondisi angin yang cukup kencang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran di kawasan Savana Bromo terus meluas. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat proses pemadaman.

Menurutnya, pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk merancang operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya membantu pemadaman api.

Namun, Prasetyo mengatakan pelaksanaan OMC tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah karena terdapat pertimbangan teknis dalam penerapannya.

"Tetapi semua dimonitor, kemudian peralatan-peralatan termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam hari ini kami koordinasikan," katanya.

Upaya penanganan kebakaran tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pengelola kawasan TNBTS.

Pemerintah juga terus memantau perkembangan kebakaran untuk memastikan api tidak semakin menyebar ke wilayah lain di sekitar kawasan taman nasional.

Selain memperkuat penanganan di lapangan, Prasetyo mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Kondisi kawasan yang saat ini relatif kering membuat potensi munculnya titik api semakin tinggi.

"Kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali," ujarnya.

Pemerintah berharap seluruh pihak ikut menjaga kawasan TNBTS dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama selama kondisi cuaca dan lingkungan masih rawan.* (mt/dh)

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan Destry memiliki pengalaman yang cukup komprehensif di berbagai sektor yang berkaitan dengan perekonomian dan kebijakan moneter.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Usulkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia

"Kombinasi pengalaman seperti ini sangat penting ketika tantangan bank sentral semakin kompleks," kata Fakhrul di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurut Fakhrul, tantangan Gubernur BI ke depan tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga inflasi maupun menentukan arah suku bunga. Perubahan teknologi, kecerdasan buatan (AI), digitalisasi, fragmentasi perdagangan global, perubahan rantai pasok, transisi energi, perubahan demografi, hingga meningkatnya ketidakpastian geopolitik turut mengubah pola perekonomian dunia.

"Perubahan yang sedang terjadi bukan sekadar perubahan siklus ekonomi, tetapi perubahan struktur ekonomi dunia. Karena itu, bank sentral harus mampu membaca perubahan jangka panjang, bukan hanya mengelola fluktuasi jangka pendek," ujarnya.

Fakhrul menilai setelah fase stabilisasi yang menjaga kredibilitas kebijakan dan stabilitas nilai tukar, tantangan berikutnya bagi BI adalah memastikan stabilitas tersebut dapat diterjemahkan menjadi likuiditas yang lebih sehat.

Efektivitas transmisi kebijakan moneter juga dinilai perlu terus diperkuat agar kebijakan yang diterapkan bank sentral dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap perekonomian.

Selain itu, independensi bank sentral disebut perlu tetap menjadi fondasi utama. Namun, independensi tersebut tetap perlu berjalan melalui koordinasi dengan para pemangku kebijakan lainnya.

Fakhrul berharap kepemimpinan baru BI dapat menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas riset, khususnya dalam membaca perubahan struktural yang sedang membentuk perekonomian dunia.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait pengajuan calon Gubernur Bank Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyerahkan Surpres tersebut kepada pimpinan DPR RI pada Senin (10/8/2026).

Surpres pengajuan calon Gubernur BI tersebut diserahkan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.Pengajuan Destry sebagai calon Gubernur BI selanjutnya akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di DPR RI.* (an/dh)

Baca Juga:

• Harga Pangan Awal Pekan Naik: Beras dan Cabai Makin Mahal

Dalam jumpa pers usai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026), Prasetyo mengatakan panitia akan menelaah riwayat pendaftaran para pendaftar. Tahun ini, Istana membagi porsi penonton dengan prioritas diberikan kepada warga yang belum pernah ikut sama sekali.

Baca Juga:

• Isu Demo Besar Sepanjang Agustus, Istana: Everything Is Okay

Istana telah membuka war atau perebutan tiket tersebut pada 5-9 Agustus 2026. Menurut Prasetyo, dalam empat hari pendaftaran, jumlah pendaftar tercatat mencapai lebih dari 336 ribu orang.

Ia mengatakan pada mulanya hanya 5.500 kursi yang disediakan. Namun, karena mempertimbangkan antusiasme masyarakat, Istana memutuskan menambah satu blok lagi dengan kapasitas 3.400 orang.

"Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera," ucap Prasetyo.

Pemerintah menetapkan "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" sebagai tema besar HUT Ke-81 RI. Tema tersebut menjadi gambaran arah pembangunan nasional dengan menekankan nilai kemandirian bangsa, pemerataan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Puncak peringatan HUT RI tahun ini akan berlangsung pada Senin, 17 Agustus 2026, yang terdiri dari Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih. Upacara kenegaraan tersebut akan menjadi rangkaian utama peringatan kemerdekaan yang biasanya digelar di Istana Kepresidenan dengan melibatkan pejabat negara, pasukan upacara, serta masyarakat yang mendapatkan undangan resmi.

Selain upacara kenegaraan, masyarakat di seluruh Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT RI, seperti perlombaan rakyat, kegiatan kebudayaan, hingga pemasangan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing.* (an/dh)

Ia menyebut tren meningkatnya perolehan opini WTP merupakan kabar baik bagi tata kelola keuangan negara. Menurut dia, opini WTP menunjukkan adanya kesesuaian antara bukti dan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Baca Juga:

• KPK Kejar Jejak Suap Ijon Proyek Rp980 Juta, 8 Saksi Diperiksa dan 3 Lokasi Digeledah

Dengan adanya tren positif itu, menurut dia, pemerintahan harus terus mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan keuangan negara agar semakin akuntabel, efektif, dan efisien. Dia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara diperlukan agar penggunaan anggaran pemerintah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Artinya penyelenggaraan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan bagus. Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel dan akan semakin efektif dan efisien dari pengelolaan keuangan negara," kata dia.

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan bahwa pertemuan MPR RI dengan pimpinan BPK menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi kebangsaan antar-lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026.

"Alhamdulillah hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturahmi dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, MPR dan BPK membahas sejumlah hal, termasuk persiapan menjelang penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR. Muzani mengatakan, salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah laporan kinerja tahunan pemerintah yang nantinya disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR.

Menurut dia, pertemuan dengan BPK penting untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

"Kami berharap dari dalam diskusi itu nanti ketika akan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata dia.* (an/dh)

Dalam kegiatan Indonesia Innovator Award 2026 di Jakarta, Senin (10/8/2026), Arif mengungkapkan teknologi sederhana seperti sepatu karet tanpa lem dan jahitan bukanlah riset sembarangan, melainkan solusi nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat prasejahtera akan alas kaki yang awet, murah, dan mudah dirawat.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan dan BPIP Dorong Generasi Muda Amalkan Pancasila di Tengah Tantangan Digital

Selain sepatu, Arif menyoroti inovasi lain yang kerap diremehkan, seperti teknologi pembuatan genteng dari komposit serabut kelapa, limbah bambu, dan sawit, hingga mesin pengolah sampah organik bernama Lahsamor. Ia mengaku sempat diledek karena mesin tersebut dianggap bisa dibuat oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Saya pernah diledek, kenapa BRIN mengembangkan Lahsamor? Lahsamor itu mesin pengolah sampah organik. Orang SMK juga bisa, memang betul, teknologi sederhana semua orang bisa. Tapi kenapa orang lain tidak melakukan? Kekuatan kreativitas ide, dengan teknologi sederhana bisa menyelesaikan masalah," ujarnya.

Menurut Arif, kehebatan sebuah inovasi tidak hanya diukur dari tingkat kecanggihannya, melainkan dari kreativitas dalam memecahkan masalah. Ia menegaskan teknologi sederhana pun bisa menjadi solusi krusial bagi permasalahan pelik seperti pengelolaan sampah di Indonesia, asalkan mampu dimasyarakatkan dan diterapkan dengan baik.

"Kadang-kadang orang tidak mau berempati, maunya teknologi tinggi semuanya. Nanti kalau teknologi tinggi semuanya, orang mengkritik juga, kok tinggi? Apa untuk rakyat?" lanjut dia.

Oleh karena itu, BRIN akan terus mengembangkan inovasi secara berjenjang (multi-level), mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi tingkat lanjut (advanced technology). Semuanya dilakukan dengan satu muara tujuan, yakni memberikan tingkat kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat luas.

"Sekali lagi, teknologi tinggi, teknologi yang maju, orientasinya tetap pada kemanfaatan. Teknologi sederhana tidak kita hindari, sepanjang itu adalah sesuatu yang belum pernah ada, yang itu adalah kreativitas dari para periset kita. Jadi kita harus terus mengapresiasi para periset yang dengan teknologi ber-multilevel ini, yang penting adalah menyelesaikan masalah," tutur Arif Satria.* (an/dh)

JAKARTA — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya meningkatkan penanganan perkara kematian Sutrimo, yang disebut sebagai Kepala Rumah Tangga (Karumga) eks Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan penyidik telah menerima dua laporan polisi terkait kematian Sutrimo.

Baca Juga:

• Isu Demo Besar Sepanjang Agustus, Istana: Everything Is Okay

"Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan," kata Iman di Polda Metro Jaya, Senin (10/8).

Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan menunjukkan penyidik menemukan dugaan unsur pidana dalam kasus tersebut.

Polisi kini mendalami penyebab kematian Sutrimo dan kemungkinan adanya tindak pidana di baliknya.

Iman mengatakan penyidik mendalami dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana sebagaimana yang dilaporkan kepada kepolisian.

"Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan atau pun pembunuhan berencana," ucap dia.

Sutrimo sebelumnya meninggal pada Kamis (23/7). Ia ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sutrimo kemudian dibawa menggunakan ambulans ke RS Muhammadiyah Taman Puring.

Namun, berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, Sutrimo tiba dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Kematian Sutrimo kemudian dilaporkan oleh pihak keluarga ke Polresta Banyumas karena dinilai terdapat sejumlah kejanggalan.

Laporan dibuat oleh Suting, saudara mendiang, bersama anaknya, Abhi, pada Sabtu (8/8) malam.

Untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menjadwalkan ekshumasi atau pembongkaran makam.

Ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo dijadwalkan berlangsung di Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu (12/8) mendatang.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk mencari bukti tambahan dan mengungkap secara lebih jelas penyebab kematian Sutrimo.

Polisi kini masih mendalami seluruh informasi dan bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana yang dilaporkan pihak keluarga.* (cn/ad)

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti kebiasaan dalam sejumlah perlombaan atau karnaval 17 Agustus yang menampilkan pria mengenakan pakaian perempuan.

MUI menyatakan penggunaan busana yang biasa dikenakan lawan jenis hukumnya haram dalam perspektif syariat Islam.

Baca Juga:

• Pimpinan DPR, TNI, Polri dan Pemerintah Bahas Keamanan Jelang HUT ke-81 RI

Sebaliknya, perempuan yang mengenakan pakaian yang biasa dipakai laki-laki juga masuk dalam ketentuan tersebut.

Menurut Abdul Muiz, masyarakat terkadang mengabaikan norma dan etika ketika mengikuti berbagai kegiatan karnaval untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Haram hukumnya bagi laki-laki untuk berpenampilan atau menggunakan busana yang biasa dipakai oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya, hukum perempuan yang berpenampilan atau berbusana yang biasa dipakai laki-laki adalah haram," ujarnya Senin 10 Agustus 2026.

Abdul Muiz menjelaskan ketentuan tersebut merujuk pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.

Dalam hadis itu disebutkan Nabi Muhammad SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.

MUI juga menyoroti kemungkinan dampak sosial dari penggunaan pakaian lawan jenis di tengah perkembangan zaman.

Abdul Muiz menilai praktik tersebut dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk memasukkan atau menyebarkan agenda Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Dalam konteks zaman sekarang, menggunakan pakaian lawan jenis cenderung mengampanyekan praktik gerakan LGBT yang jelas-jelas dilarang oleh agama dan bertentangan dengan norma sosial," ungkapnya.

Selain persoalan penggunaan busana lawan jenis, MUI sebelumnya juga pernah meminta pemerintah menyusun aturan terhadap pihak yang melakukan kampanye LGBT.

Wakil Ketua Umum MUI M Cholil Nafis sebelumnya menyatakan sanksi pidana diperlukan bagi pelaku kampanye LGBT.

Cholil menilai hukuman pidana merupakan bentuk sanksi yang ideal karena aktivitas sesama jenis, menurut pandangan yang disampaikannya, termasuk tindakan asusila dan bertentangan dengan kodrat kemanusiaan.

"Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu," ujarnya pada 10 Juni 2026 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Cholil sebelum MUI mengeluarkan fatwa terbaru mengenai penggunaan busana lawan jenis dalam kegiatan karnaval HUT RI.

Fatwa dan pernyataan MUI tersebut menjadi sorotan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Masyarakat di berbagai daerah biasanya menggelar beragam perlombaan dan karnaval sebagai bagian dari perayaan 17 Agustus.* (vv/ad)

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara mengenai isu rencana demonstrasi besar yang disebut bakal terjadi sepanjang Agustus 2026.

Ia memastikan persiapan pengamanan telah dilakukan pemerintah bersama aparat keamanan.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Usulkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia

Ia menyebut pemerintah memastikan kondisi tetap terkendali.

"Ya itu kan teknis ya, nanti Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI, kami bidangnya bukan di situ. Tapi, everything is okay ya, semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kan tentu itu bagian dari tanggung jawab kita bersama-sama semua," ujar Prasetyo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2026).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta tetap aman dan kondusif di tengah beredarnya isu mengenai rencana aksi demonstrasi besar sepanjang Agustus 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto mengatakan aktivitas masyarakat masih berjalan normal.

Kegiatan ibadah, pusat perbelanjaan, pendidikan, hingga kunjungan tamu negara juga berlangsung tanpa kendala.

"Artinya, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia aman," ujar Bhudi, di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Bhudi mengatakan polisi menerima informasi mengenai rencana aksi penyampaian pendapat di muka umum maupun berbagai kegiatan masyarakat lainnya setiap hari.

Menurut dia, pengamanan terhadap kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas rutin kepolisian.

Karena itu, pengamanan yang dilakukan tidak semata-mata berkaitan dengan isu potensi kerusuhan yang beredar di media sosial.

"Jadi kegiatan ini kegiatan yang setiap hari ada, termasuk di hari ini. Jadi bukan terkait tentang penebalan," kata Bhudi.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menepis kekhawatiran masyarakat akibat beredarnya informasi mengenai potensi demonstrasi besar di Jakarta.

Di tengah isu demonstrasi besar tersebut, sejumlah video yang memperlihatkan suasana aksi massa hingga kericuhan beredar di media sosial.

Namun, sejumlah video tersebut tidak disertai informasi yang jelas mengenai lokasi maupun waktu kejadian.

Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan memastikan apakah video yang beredar berkaitan dengan situasi terkini.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebelumnya mengatakan sebagian video yang beredar merupakan informasi palsu, video lama, atau hasil penyuntingan.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat diminta memeriksa sumber informasi terlebih dahulu agar tidak ikut menyebarkan kabar yang dapat menimbulkan keresahan.

Dengan adanya koordinasi antara pemerintah, TNI, dan Polri, pemerintah memastikan persiapan keamanan terus dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama Agustus, termasuk menjelang perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI definitif.

Usulan tersebut disampaikan pemerintah kepada DPR RI melalui Surat Presiden atau Surpres.

Baca Juga:

• Pimpinan DPR, TNI, Polri dan Pemerintah Bahas Keamanan Jelang HUT ke-81 RI

Dalam surat itu, Presiden Prabowo hanya mengajukan satu nama, yakni Destry Damayanti.

"Namanya tunggal satu nama yaitu atas nama ibu Destry yang beliau sekarang menjabat Penjabat Gubernur BI Sementara," ujar Prasetyo di Gedung DPR RI, Senin (10/8/2026).

Usulan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR RI.

Komisi XI DPR RI, yang menjadi mitra kerja Bank Indonesia, akan ditugaskan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan Presiden.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPR RI maupun jajaran Komisi XI DPR RI mengenai jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Destry Damayanti.

Destry saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia setelah Gubernur BI sebelumnya, Perry Warjiyo, mengundurkan diri pada 27 Juli 2026.

Sebelum ditunjuk sebagai penjabat sementara, Destry merupakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029.

Dengan pengajuan namanya sebagai calon gubernur definitif, Destry berpeluang melanjutkan kepemimpinan Bank Indonesia setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai penjabat sementara.

Destry Damayanti lahir di Jakarta pada 1963. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar Master of Science dari Field of Regional Science, Cornell University, New York, Amerika Serikat.

Karier Destry di bidang ekonomi dimulai sebagai Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003.

Setelah itu, ia menjadi peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2005-2006.

Destry kemudian berkarier di sektor keuangan.

Pada 2005-2011, ia menjabat sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011-2015.

Pada 2014-2015, Destry juga dipercaya sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN.

Setelah itu, ia menjadi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2015-2019.

Destry pertama kali ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019-2024.

Ia kemudian mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019.

Pada 10 Juli 2024, Destry kembali ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2024.

Ia mengucapkan sumpah jabatan untuk periode berikutnya pada 7 Agustus 2024.

Kini, setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI pada Juli 2026, Destry menjalankan tugas sebagai Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia.

Jika DPR menyetujui pencalonannya setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, Destry akan menjadi Gubernur Bank Indonesia definitif.* (km/ad)

JAKARTA — Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, TNI, dan Polri untuk membahas situasi keamanan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026.

Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Panglima TNI Imbau Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi Isu di Media Sosial

Sejumlah pejabat pemerintah dan aparat keamanan hadir dalam rapat tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi datang lebih dahulu ke Gedung Nusantara II.

Setelah itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama seluruh kepala staf angkatan, yakni Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara, turut hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga hadir bersama jajaran pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR RI.

Para pejabat tersebut kemudian menuju ruang rapat untuk mengikuti koordinasi yang digelar secara tertutup.

Usai rapat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pertemuan membahas sejumlah isu strategis, termasuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

Agus juga menyoroti banyaknya informasi di media sosial yang berkaitan dengan isu demonstrasi.

Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Terima kasih para insan media, jadi tadi membahas tentang isu-isu strategis. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat," kata Agus.

Menurut Agus, koordinasi antara DPR, pemerintah, TNI, dan Polri diperlukan untuk menjaga kondisi keamanan tetap kondusif.

Terlebih, Indonesia akan segera memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI.

Agus menegaskan keamanan masyarakat menjadi tanggung jawab TNI di seluruh wilayah Indonesia.

Ia mengajak masyarakat menyambut perayaan kemerdekaan dengan suasana yang aman dan penuh kegembiraan.

"Apalagi nanti akan kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, mari kita sambut dengan bergembira perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dan aparat keamanan mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menjelang perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menerima informasi, terutama informasi yang beredar melalui media sosial dan belum memiliki sumber yang jelas.* (km/ad)

JAKARTA — Pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan situasi nasional.

Baca Juga:

• Menteri LH Usul Istilah “Pemulung” Diganti Jadi “Pekerja Pemilah Sampah”

Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya pimpinan Komisi I DPR, pimpinan Komisi III DPR, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usai rapat, Panglima TNI Agus Subiyanto mengatakan pembahasan berfokus pada isu-isu strategis.

Ia mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Jadi tadi membahas tentang isu-isu strategis. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat," kata Agus usai rapat.

Menurut Agus, masyarakat diminta tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.

TNI, kata dia, akan terus melakukan patroli di sejumlah wilayah untuk menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Saya mengimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat," paparnya.

Agus juga mengingatkan bahwa Indonesia akan segera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ia mengajak masyarakat menyambut momentum tersebut dengan suasana yang aman dan penuh kegembiraan.

"Apalagi nanti akan kita merayakan HUT Kemerdekaan, mari kita sambut dengan bergembira perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Untuk mendukung pengamanan selama rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan, TNI akan menyiapkan personel di berbagai wilayah.

Pengamanan tersebut akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Polri dan unsur masyarakat.

"Iya, jadi kita juga berkoordinasi dengan kepolisian dan elemen masyarakat lainnya supaya dalam pelaksanaan kegiatan pengamanannya bisa berkolaborasilah," ujarnya.

"Jadi tiap wilayah kita siapkan pengamanan, tentunya secara SOP kita membantu kepolisian," sambungnya.

Agus juga menanggapi banyaknya informasi yang beredar di media sosial terkait institusi TNI.

Ia mengatakan informasi tersebut beredar secara masif dan sebagian di antaranya belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Karena itu, ia kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

"Ya banyak ya, tentang TNI dan sebagainya. Jadi berita itu kan beredar sangat masif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," tuturnya.

Pemerintah dan aparat keamanan akan terus melakukan koordinasi untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Masyarakat juga diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang berasal dari media sosial.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat mengusulkan perubahan istilah "pemulung" menjadi "pekerja pemilah sampah".

Menurut dia, perubahan istilah tersebut penting untuk memperkuat pengakuan terhadap peran pekerja pemilah sampah dalam sistem pengelolaan sampah.

Baca Juga:

• Buruh Demo di DPRD Sumut, Desak Outsourcing Dihapus dan Upah Dibuat Layak

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Jumhur mengatakan pekerja pemilah sampah memiliki peran penting karena berada di bagian awal dalam proses pengelolaan sampah.

Mereka memilah sampah sebelum masuk ke fasilitas pengolahan.

"Bapak, Ibu, sekalian, saya tidak panjang lebar karena di sini ada sobat pemilah sampah, terima kasih. Kalau bisa, Pak Profesor Yassierli, pemulung kita ganti dengan pekerja pemilah sampah," kata Jumhur dalam sambutannya.

Selain perubahan istilah, Jumhur mendorong agar pekerja pemilah sampah memiliki standar kompetensi yang diakui secara resmi.

Ia berharap kompetensi tersebut dapat diformalkan melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

"Mudah-mudahan itu bisa SKKNI-nya dilakukan sehingga dan mereka berjasa karena mereka di front depan gitu ya, pemilah, dan itu yang paling dasar sebelum masuk ke tempat-tempat seperti ini," ujarnya.

Jumhur juga menyebut pekerja pemilah sampah sebagai green collar workers.

Istilah itu menggambarkan pekerja yang memiliki kontribusi dalam menjaga lingkungan dan mendukung sistem pengelolaan sampah.

"Jadi kita sebut green collar workers bagi mereka," lanjutnya.

Dalam acara yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pekerja informal, termasuk pekerja sektor persampahan, memiliki risiko kecelakaan kerja.

Karena itu, pemerintah memberikan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pekerja mendapatkan diskon 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dengan potongan tersebut, iuran yang sebelumnya Rp16.800 per bulan menjadi Rp8.400.

"Teman-teman mendapatkan diskon 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang awalnya besaran iurannya Rp 16.800, berarti didiskon 50 persen tinggal Rp 8.400 sebulan," kata Yassierli.

Yassierli mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas cakupan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal.

"Kita ingin 100 persen pekerja Indonesia, apakah mereka di sektor formal yang bekerja di pabrik ataupun di sektor informal, ini banyak ya, termasuk teman-teman, ada teman kita ojol, ada yang bekerja di perkebunan, pekerja kreatif dan seterusnya, kita ingin 100 persen mereka ter-cover jaminan sosialnya," ujarnya.

Diskon iuran tersebut berlaku hingga akhir 2026. Pemerintah akan melakukan evaluasi sebelum menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut.

"50 persen diskon sampai akhir tahun ini. Nanti kita evaluasi lagi, kami laporkan ke Pak Presiden. Semoga PP ini bisa terus diperpanjang," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 4.000 pekerja pemilah sampah di TPST Bantargebang sejak 2017.

Menurut Pramono, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membayar perlindungan tersebut.

"Perlindungan kepada BPJS Ketenagakerjaan kepada 4.000 pekerja pemilah sampah di TPST Bantargebang," kata Pramono.

Ia menyebut anggaran yang dialokasikan Pemprov DKI untuk membayar perlindungan pekerja tersebut pada 2024 mencapai sekitar Rp806 juta.

"Kami mengalokasikan di tahun 2024 ini untuk membayar asuransinya kurang lebih Rp 806 juta," ujarnya.

Pramono berharap program perlindungan bagi pekerja pemilah sampah dapat terus berjalan dengan dukungan pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Apalagi dalam bimbingan dan arahan Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, saya yakin bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini mudah-mudahan para pekerja pemilah sampah betul-betul mendapatkan perlindungan dari negara," katanya.

Program tersebut menunjukkan upaya pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja sektor informal.

Selain perlindungan jaminan sosial, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi pekerja agar peran mereka dalam pengelolaan sampah semakin profesional.* (d/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung kembali mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebanyak 16 orang saksi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Senin, 10 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Mulai Pekan Depan, BGN Wajibkan Ompreng MBG Cantumkan Batas Waktu Konsumsi

"Senin, 10 Agustus 2026, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memanggil 16 orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," ujar Anang dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Menurut Anang, pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara yang sedang ditangani.

Penyidik Kejagung sebelumnya juga telah memeriksa puluhan saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.

"Proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," ungkapnya.

Ke-16 saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan tersebut berasal dari sejumlah pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perusahaan, hingga yayasan.

Berikut daftar 16 saksi yang dipanggil:

- IDMAKN selaku Tenaga Ahli pada BGN.
- MK selaku Mitra SPPG Pejaten Barat.
- GW selaku Staff Keuangan PT NGS.
- Direktur PT MDT.
- Direktur PT AJS.
- Direktur PT WMB.
- Direktur PT ACG.
- Direktur PT BCS.
- Direktur PT BMA.
- Direktur PT EC.
- Direktur PT SSA.
- Direktur PT MHT.
- Direktur PT MTS.
- Yayasan PRL.
- Ketua Yayasan HJC dan HJM.
- MHN.

Pemeriksaan tersebut menambah daftar pihak yang telah dimintai keterangan penyidik dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Sebelumnya, Kejagung menyebut telah memeriksa lebih dari 80 orang saksi dalam penyidikan perkara tersebut.

Pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mendalami perkara.

"MBG sudah banyak saksi yang diperiksa, lebih dari 80 orang lebih. Terus sudah dalam, tapi pemeriksaan tetap berlanjut. Terakhir diperiksa tersangka Lodewyk Pusung ya," ujar Anang di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Anang juga menjelaskan mengenai keterlibatan seorang oknum TNI yang dikaitkan dengan perkara tersebut.

Menurut dia, penanganan terhadap oknum TNI tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Sampai sekarang setahu saya yang jelas itu kan dari penyidik ke pidmil ya," jelas Anang.

Status oknum TNI tersebut, kata Anang, masih sebagai saksi.

Penanganannya kemudian menjadi kewenangan pihak yang menangani perkara pidana militer.

"Tapi masih saksi setahu saya ya statusnya. Sudah diserahkan itu, sudah kewenangannya. Saya tidak secara pasti tahunya. Yang jelas dari terakhir itu kan diserahkan ke Puspomil," imbuhnya.

Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG pada BGN hingga kini masih berjalan.

Kejagung menyatakan proses pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkara sekaligus melengkapi alat bukti sebelum menentukan perkembangan penanganan selanjutnya.* (d/ad)

MEDAN — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Buruh Nasional Indonesia Kota Binjai menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (10/8/2026).

Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang dinilai masih jauh dari kondisi layak.

Baca Juga:

• 63 Persen Keramba Sudah Ditertibkan, Pemkab Toba Targetkan Danau Toba Bebas Keramba

Massa aksi meminta pemerintah menghapus sistem outsourcing dalam hubungan kerja di Indonesia, baik melalui perangkat undang-undang maupun peraturan lainnya.

Penanggung jawab aksi, Habibul Hasan, mengatakan buruh juga menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

"Kami menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang muatannya hanya mengeksploitasi kaum buruh. Kami juga mendesak pemerintah untuk menetapkan sistem pengupahan yang layak bagi kaum buruh dan keluarganya," ujar Habibul Hasan.

Selain persoalan outsourcing dan upah, massa meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar hak-hak buruh.

Habibul mendesak pemerintah mengefektifkan fungsi dan tugas Pegawai Pengawas serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja.

"Kami juga mendesak Pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang khusus tentang pekerjaan di luar hubungan kerja (istilah dari pemerintah saat ini) untuk sektor usaha digital seperti jasa transportasi online, jasa kurir dan lainnya," ucapnya.

Massa aksi juga menyampaikan keberatan terhadap biaya dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Mereka menilai biaya tersebut dapat semakin membebani pekerja yang sedang menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Massa juga menolak biaya Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan teguran atau peringatan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah atau termohon eksekusi agar melaksanakan putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela atau aanmaning.

"PHI sangat mahal dan memperburuk keadaan pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kami juga menolak pengenaan dan pemotongan pajak karena buruh mendapat THR dan hak pesangon karena di-PHK oleh perusahaan," tuturnya.

Beberapa waktu setelah massa menyampaikan tuntutannya, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara, Yahdi Khoir Harahap, menemui peserta aksi di sela-sela pelaksanaan rapat KUAPPAS.

Yahdi mengatakan DPRD Sumut akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan buruh dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.

"Kami memastikan seluruh aspirasi dari bapak/ibu untuk segera ditindaklanjuti. Segala aspirasi ini akan kami kaji lebih lagi dan kami teruskan kepada pemerintah pusat," ucapnya.

Yahdi juga menyatakan sepakat dengan tuntutan penghapusan status outsourcing bagi pekerja yang bekerja penuh waktu.

"Para pekerja security ataupun keamanan, cleaning service, dan lainnya harus ditetapkan sebagai pekerja tetap dan tidak dalam kategori outsourcing," tegasnya.

Selain persoalan outsourcing, Yahdi mengatakan DPRD Sumut juga telah menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan pengemudi ojek online kepada Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, persoalan sektor UMKM dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian DPRD Sumut untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan.

Unjuk rasa tersebut menjadi ruang bagi kelompok buruh untuk menyampaikan tuntutan terkait sistem ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, pengupahan, hingga kesejahteraan pekerja di sektor ekonomi digital.* (mi/ad)

MEDAN — Camat Medan Timur Fernanda dibebastugaskan dari jabatannya mulai Senin, 10 Agustus 2026.

Pembebastugasan dilakukan karena Fernanda diduga menyalahgunakan wewenang dengan menjanjikan jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga:

• 63 Persen Keramba Sudah Ditertibkan, Pemkab Toba Targetkan Danau Toba Bebas Keramba

"Benar, yang bersangkutan dibebastugaskan mulai hari ini untuk kepentingan pemeriksaan Inspektorat. Yang bersangkutan dianggap menyalahgunakan wewenang. Pembebasan sementara itu juga ditetapkan melalui Surat Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1305.K sesuai tindak lanjut hasil audit Inspektorat," ucap Subhan.

Subhan menjelaskan, Fernanda diduga meminta imbalan uang sekitar Rp120 juta dan menjanjikan jabatan Eselon IV kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

"Sejauh ini korban yang melapor ada 3 orang, tidak tahu apakah ada korban lainnya lagi. Kasus ini terjadi saat Fernanda menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Medan Amplas," jelasnya.

Subhan mengatakan Pemko Medan telah membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk menangani perkara tersebut.

Pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

"Perlu diketahui bahwa ini masih pembebastugasan demi kelancaran proses pemeriksaan, untuk hukumannya belum ada. Jika nanti seluruh tahap pemeriksaan selesai dan terbukti, tentu akan ada hukuman disiplin berat. Saat ini Tim Ad Hoc masih bekerja," katanya.

Dengan demikian, pembebastugasan Fernanda saat ini bukan merupakan keputusan mengenai hukuman disiplin.

Pemko Medan masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim terkait.

Subhan menegaskan proses pengangkatan, pemindahan, promosi, hingga pengembangan karier ASN di lingkungan Pemko Medan harus dilakukan secara objektif dan transparan sesuai aturan.

"Pak Wali Kota memberikan perhatian serius terhadap integritas aparatur. Tidak boleh ada pejabat yang menjanjikan pengurusan atau penempatan jabatan dengan meminta ataupun menerima sejumlah uang. Jabatan di lingkungan Pemko Medan bukan komoditas dan tidak untuk diperjualbelikan," ucapnya.

Subhan mengatakan pengembangan karier ASN harus mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, integritas, dan moralitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan agar menjaga kepercayaan masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki pejabat harus digunakan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan publik, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

"Ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemko Medan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Setiap ASN harus memahami bahwa jabatan adalah amanah. Kewenangan yang melekat pada jabatan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Masyarakat yang mengetahui adanya ketidaksesuaian silakan melapor, pasti kita tindaklanjuti secara transparan dan objektif," pungkasnya.

Pemko Medan selanjutnya akan menunggu hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk menentukan langkah dan sanksi yang akan diberikan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.* (mi/ad)

TOBA — Pemerintah Kabupaten Toba terus melakukan penertiban keramba yang berada di kawasan Danau Toba dalam wilayah pemerintahannya.

Dari total ratusan keramba milik masyarakat, sebanyak 63 persen di antaranya telah berhasil ditertibkan hingga 10 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Warga Resah Geng Motor Bersajam Melintas Dini Hari, Desa Sambirejo Timur Bentuk Posko Siaga

Dari jumlah tersebut, sekitar 63 persen telah ditertibkan. Sementara 37 persen lainnya masih dalam proses penertiban.

Pemerintah Kabupaten Toba menargetkan seluruh keramba di kawasan Danau Toba dalam wilayahnya dapat ditertibkan hingga mencapai angka nol.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketapang Toba, Nelli Sibarani, mengatakan pemerintah masih melakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum membongkar keramba miliknya.

"Sisanya akan diupayakan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum membongkar keramba miliknya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, nantinya akan dilakukan pembongkaran oleh dinas dengan berkolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup," kata Nelli.

Penertiban keramba tersebut tidak hanya dilakukan dengan membongkar fasilitas budidaya ikan di Danau Toba.

Pemerintah juga mendorong masyarakat beralih ke budidaya ikan di daratan agar kegiatan ekonomi mereka tetap berjalan.

Masyarakat disarankan melakukan budidaya ikan di area persawahan atau menggunakan sistem perikanan modern.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi kelompok tani yang ingin mengembangkan perikanan darat.

Nelli mengatakan pola tersebut telah dilakukan pemerintah pada 2025.

Saat itu, Dinas Ketapang Toba memberikan bantuan benih ikan kepada sejumlah kelompok tani.

"Seperti tahun 2025, kita (Dinas Ketapang Toba) telah memberikan bantuan benih ikan nila dan lele sebanyak 70 ribu ekor yang dibagikan kepada 15 kelompok tani. Mereka berhasil melakukan budidaya perikanan darat dan ekonomi mereka juga terbantu," ucapnya.

Menurut Nelli, pengalihan budidaya dari keramba di Danau Toba ke perikanan darat dilakukan secara bertahap.

Pemerintah tidak ingin penertiban keramba justru memutus mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada usaha budidaya ikan.

"Kita juga tidak ingin ekonomi masyarakat yang membudidayakan ikan melalui keramba langsung terputus. Caranya dengan memotivasi mereka melakukan perikanan darat melalui bantuan benih. Selain dampak ekonomi terus berlanjut, Danau Toba juga dapat terhindar dari pencemaran sehingga terwujud kawasan pariwisata dengan air danau yang lebih bersih," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Toba berharap proses penertiban keramba dapat berjalan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain menjaga keberlanjutan usaha warga, penertiban tersebut ditujukan untuk mendukung kebersihan dan kelestarian ekosistem Danau Toba.

Pemerintah menargetkan kawasan perairan tersebut dapat terbebas dari keramba masyarakat yang masih tersisa.* (mi/ad)

DELI SERDANG — Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polsek Sunggal.

Polisi mengamankan lebih dari 180 kilogram ganja serta tiga pria dari dua lokasi berbeda.

Baca Juga:

• Warga Resah Geng Motor Bersajam Melintas Dini Hari, Desa Sambirejo Timur Bentuk Posko Siaga

Polisi kemudian melakukan pembuntutan terhadap kendaraan tersebut di kawasan Jalan Medan-Binjai pada Sabtu (8/8/2026).

"Saat kita melihat mobil dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kita lakukan pembuntutan hingga ke Dusun X, tepatnya Jalan Pelita, Desa Medan Krio. Lalu kita berhentikan mobil tersebut," ucap Kombes Arisandi, Senin (10/8/2026).

Dari dalam mobil tersebut, polisi menangkap dua pria, yakni RD, 43 tahun, warga Aceh Timur, dan MJ, 41 tahun, warga Aceh Tamiang.

Petugas kemudian menggeledah barang bawaan di dalam kendaraan.

Polisi menemukan dua karung goni berisi 65 bungkus ganja kering yang telah dibungkus menggunakan lakban.

Menurut Arisandi, kedua pria tersebut mengaku ganja diperoleh dari seorang pria di Aceh Timur untuk dibawa ke Medan.

"Saat kita interogasi, keduanya mengaku barang itu diperoleh dari seorang pria dari Aceh Timur untuk diantar ke Medan. Sejatinya jumlahnya sebanyak lima karung. Beberapa di antaranya telah berhasil diantar kepada YJ di salah satu kompleks di Desa Medan Krio," tuturnya.

Polisi kemudian mengembangkan informasi tersebut dan memburu pria berinisial YJ.

YJ akhirnya ditangkap di Kompleks Taman Annafris Milala, Jalan Pelita, Sunggal, Deli Serdang.

Pria berusia 36 tahun asal Batu Bara tersebut kembali kedapatan menyimpan ganja dalam jumlah besar.

Dari lokasi penangkapan YJ, polisi menemukan 72 bungkus ganja kering dengan berat 57,6 kilogram.

Petugas juga menemukan sebuah keranjang plastik berisi ganja seberat 40,8 kilogram, satu kotak karton berisi 18,4 kilogram ganja, serta sebuah ember berisi 800 gram ganja.

Selain narkotika, polisi mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi.

"Kita juga mengamankan satu unit handphone darinya sebagai alat komunikasi," bebernya.

Dengan temuan tersebut, total barang bukti ganja yang diamankan polisi mencapai lebih dari 180 kilogram dari dua lokasi.

Polda Sumut masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi pemilik dan pengirim ganja tersebut.

Polisi juga masih memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika itu.

"Untuk identitas sudah kita kantongi, personel di lapangan masih melakukan pengejaran," ujarnya.

Polda Sumut menyatakan pengembangan kasus masih dilakukan untuk mengungkap jaringan peredaran ganja dari Aceh menuju wilayah Sumatera Utara.* (mi/ad)

DELI SERDANG — Pemerintah Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, membentuk posko siaga untuk mengantisipasi aksi geng motor, begal, dan gangguan keamanan lainnya.

Pembentukan posko dilakukan setelah adanya informasi mengenai kelompok geng motor yang melintas di wilayah desa pada dini hari dan diduga menghadang pengendara sepeda motor.

Baca Juga:

• Pemkab Tanjab Timur Lantik 15 Pejabat, Isi Sejumlah Jabatan yang Kosong

Kepala Desa Sambirejo Timur M. Arifin mengatakan rapat digelar sebagai bentuk sinergi antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Semalam kami buat rapat tiga pilar desa bersama tokoh masyarakat dan masyarakat yang peduli dengan keamanan desa. Ini untuk menyikapi adanya geng motor yang melintas di wilayah desa kami," kata M. Arifin, Senin (10/8/2026).

Menurut Arifin, kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu dini hari sekitar pukul 04.30 WIB.

Sekelompok geng motor yang membawa senjata tajam disebut melintas di salah satu ruas jalan desa.

Kelompok tersebut, kata dia, diduga menghadang pengendara sepeda motor yang melintas seorang diri dan mengambil kendaraan korban.

"Sabtu malam atau dini hari itu ada geng motor bersenjata tajam masuk ke jalan desa kami. Sekitar pukul 04.30 WIB mereka melintas. Kalau bertemu pengendara sepeda motor yang sendirian, dihadang dan diambil motornya," ungkapnya.

Namun, Arifin menegaskan Desa Sambirejo Timur bukan merupakan lokasi kelompok begal berkumpul atau menunggu calon korban.

Menurut dia, wilayah desa hanya menjadi salah satu jalur yang dilalui kelompok tersebut karena akses jalan dapat terhubung menuju kawasan Kualanamu.

"Jangan sampai pandangan di media sosial seakan-akan desa kami ini mencekam karena ada begal. Padahal, kejadian itu desa kami menjadi perlintasan mereka karena jalannya tembus ke Kualanamu. Bukan ada begal yang nongkrong menunggu targetnya," jelas M. Arifin.

Untuk mencegah kejadian serupa, rapat koordinasi melibatkan berbagai unsur tiga pilar desa dan elemen masyarakat.

Arifin mengatakan sejumlah pihak yang hadir antara lain Pemerintah Desa Sambirejo Timur, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bhabinkamtibmas, Babinsa, Direktur BUMDes, keterwakilan Pemuda Pancasila Desa Sambirejo Timur, serta masyarakat.

"Seluruh elemen pilar desa hadir. Ada pemerintah desa, BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Direktur BUMDes, keterwakilan pemuda Pancasila desa, dan masyarakat. Kami bersama-sama membahas langkah yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan," katanya.

Hasil rapat menyepakati pembentukan posko siaga untuk mengantisipasi geng motor, begal, dan potensi gangguan kamtibmas lainnya di sepanjang jalan lintas Desa Sambirejo Timur.

Posko mulai diaktifkan pada Senin (10/8/2026) malam dan direncanakan berlangsung selama dua pekan.

Pengamanan difokuskan pada jam rawan, yakni pukul 01.00 hingga 05.00 WIB.

"Kami sepakat mulai malam ini sampai dua minggu ke depan membuat posko siaga antisipasi geng motor dan begal di jalan lintas Desa Sambirejo Timur. Mulai pukul 01.00 dini hari sampai pukul 05.00 subuh," tegas M. Arifin.

Arifin berharap keberadaan posko siaga dapat meningkatkan kewaspadaan sekaligus mencegah gangguan keamanan di wilayah Desa Sambirejo Timur.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kesan bahwa kondisi desa sedang mencekam.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga keamanan desa. Masyarakat jangan panik, tetapi tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat apabila melihat hal-hal yang mencurigakan," pungkasnya.* (ad)