Bobby mengikuti penyampaian pidato tersebut dari Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (14/8/2026). Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para wakil ketua DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Target Swasembada Pangan 4 Tahun Rampung Setahun, Bobby Nasution Simak Klaim Prabowo di Pidato Kenegaraan

Pemprov Sumut, kata Bobby, akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan kepedulian sosial.

Menurutnya, pembangunan di Sumut akan terus diarahkan agar sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan rancangan APBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan APBN 2026 yang berada di level Rp3.842,7 triliun.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027 dengan inflasi tetap berada di kisaran 2,5 persen.

Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2027 turun ke rentang 6 hingga 6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran APBN 2026 sebesar 6,5 hingga 7,5 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada 2027 ditargetkan berada di kisaran 4,30 hingga 4,87 persen. Pemerintah juga menargetkan perbaikan rasio Gini menjadi 0,362 hingga 0,367 serta peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,575.

"Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan penggunaan anggaran negara harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah diminta meningkatkan disiplin, melakukan evaluasi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Tugas pemerintah yang paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman bahaya, kemiskinan, pemutusan hubungan kerja dan berbagai ancaman lainnya," kata Prabowo.

Bobby menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut perlu diterjemahkan hingga ke tingkat daerah. Pemprov Sumut pun berkomitmen memperkuat pembangunan dan pelayanan publik agar kebijakan nasional dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat di Sumatera Utara.* (dh)

Bobby bersama Forkopimda mengikuti rangkaian sidang secara virtual dari Gedung Sidang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Setelah Pidato Prabowo Bikin Heboh, Mendikdasmen Tegaskan Bahasa Asing di Kelas 1 SD Cuma Pengenalan

"Target swasembada pangan yang awalnya diproyeksikan tercapai dalam kurun waktu empat tahun, nyatanya berhasil diwujudkan dalam waktu satu tahun saja di tengah bayang-bayang krisis pangan global dan tantangan cuaca ekstrem," kata Prabowo.

Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas utama. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Sementara itu, pemerintah menargetkan swasembada daging sapi dan kerbau dapat dicapai dalam lima hingga enam tahun mendatang.

Di sektor pertanian, pemerintah juga memangkas 145 aturan yang dinilai menghambat penyaluran pupuk. Kebijakan tersebut disebut berdampak pada penurunan harga pupuk hingga 20% sekaligus meningkatkan ketersediaannya bagi masyarakat.

Tak hanya pangan, sektor energi juga menjadi bagian dari capaian yang disampaikan Prabowo. Pemerintah menyebut Indonesia telah mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar melalui penerapan diesel B50 berbasis kelapa sawit.

Mulai 1 Juli 2026, Indonesia disebut telah menghentikan impor solar. Kebijakan tersebut diklaim mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar.

Pemerintah juga memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Hingga kini, sebanyak 10.000 unit koperasi telah didirikan dan sekitar 3.300 di antaranya disebut telah beroperasi secara optimal.

Target pemerintah adalah 30.000 Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi penuh pada akhir 2026. Koperasi tersebut dirancang untuk memperkuat rantai pasok domestik sekaligus menyalurkan barang subsidi secara lebih tepat sasaran.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung peningkatan porsi pendapatan pengemudi ojek online (ojol). Porsi pendapatan pengemudi disebut naik dari sebelumnya 80% menjadi 92% dari hasil kerja mereka.

Di sektor BUMN, pemerintah melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan negara yang dinilai tidak produktif. Sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup dalam rangka efisiensi.

Langkah tersebut disebut mampu menghemat biaya overhead hingga Rp50 triliun yang berasal dari sejumlah pos, seperti gaji direksi dan komisaris, sewa, serta perjalanan dinas. Pemerintah menargetkan penghematan dapat mencapai Rp77 triliun pada akhir Desember 2026.

Sejumlah BUMN juga mencatatkan peningkatan laba bersih. Di antaranya PT Semen Indonesia sebesar 48,9%, PT Pertamina 86%, PT Pegadaian 84,4%, dan PT Pelindo 60,4%. Pemerintah juga melakukan reaktivasi terhadap puluhan armada pesawat Garuda Indonesia.

Sementara itu, ketahanan ekonomi Indonesia turut menjadi perhatian di tengah ketidakpastian geopolitik dan perdagangan global. Prabowo menyebut realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja.

Pada semester pertama 2026, investasi disebut telah mencapai Rp1.010 triliun dengan penyerapan 1,4 juta lapangan kerja baru.

"Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan menyerap lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026, investasi menembus angka Rp1.010 triliun dengan penciptaan 1,4 juta lapangan kerja baru," ujar Prabowo.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan semester pertama 2026 disebut mencapai 5,45%. Capaian tersebut diklaim menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6% pada akhir 2026 melalui kebijakan yang diarahkan untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan pembangunan Indonesia membutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa. Pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, serta masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.* (dh)

"Jadi yang dimaksud itu bukan bahasa dalam pengertian sebagai mata pelajaran khusus ya, tapi lebih pada pengenalan bahasa asing gitu, khususnya untuk yang SD," kata Mu'ti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Baru 42 Persen Rampung, Satgas PRR Kumpulkan Kementerian Kejar Percepatan Normalisasi Krueng Tamiang

Bahasa Inggris direncanakan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada 2027. Sementara itu, bahasa asing lainnya dapat dikenalkan kepada siswa sesuai dengan program dan kemampuan masing-masing sekolah.

"Kalau yang bahasa Inggris kan memang nanti tahun 2027 bahasa Inggris sudah menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas tiga SD," ujarnya.

Menurut Mu'ti, saat ini sudah terdapat sejumlah sekolah yang memberikan pembelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris. Beberapa di antaranya adalah bahasa Mandarin dan bahasa Korea.

"Beberapa sekolah kan sudah mengajarkan bahasa asing selain bahasa Inggris, juga ada bahasa Mandarin, bahasa Korea," katanya.

Dia menambahkan, terdapat pula negara-negara yang menawarkan dukungan tenaga pengajar untuk membantu pembelajaran bahasa asing di sekolah-sekolah Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi salah satu dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa asing.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembelajaran bahasa asing sejak kelas 1 SD dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Prabowo menilai penguasaan bahasa asing menjadi kemampuan penting yang perlu dimiliki generasi muda Indonesia. Menurutnya, kemampuan tersebut dapat menjadi bekal bagi anak-anak ketika memasuki dunia kerja.

"Pelajaran apa pun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik, termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pembelajaran bahasa asing akan dimulai sejak siswa duduk di kelas 1 SD. Ia menyebut sejumlah bahasa yang dinilai penting untuk dipelajari, yakni bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, dan Prancis.

"Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing," ujar Prabowo.

Dengan penjelasan Mendikdasmen tersebut, pembelajaran bahasa asing pada kelas awal SD diarahkan sebagai tahap pengenalan. Sementara bahasa Inggris akan memiliki status sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada 2027.* (d/dh)

Eddy mengatakan penyusunan RUU tersebut dilakukan menyusul wacana pemerintah membuka ruang dwi kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia (WNI) dengan kriteria tertentu.

Baca Juga:

• Tak Perlu Pilih Antara Dunia dan Tanah Air: Presiden Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Selektif untuk Diaspora Berbakat

Eddy menjelaskan setidaknya terdapat dua kategori yang nantinya dapat memperoleh kewarganegaraan ganda secara terbatas dan khusus. Kategori pertama adalah atlet dan kategori kedua merupakan warga negara yang memiliki keahlian khusus.

"Paling tidak ada dua kategori, yang pertama, kepada mereka yang para atlet dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mereka yang memiliki keahlian khusus," ujar Eddy.

Menurut dia, keahlian khusus tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan Indonesia, terutama untuk mendukung transformasi teknologi maupun transformasi pengetahuan.

"Memiliki pengetahuan dan lain sebagainya dan itu untuk kepentingan transformasi teknologi ataupun transformasi pengetahuan. Dan ini akan dituangkan dalam RUU Kewarganegaraan secara terbatas dan khusus," imbuhnya.

Selain kewarganegaraan ganda khusus, Eddy juga menjelaskan skema kewarganegaraan ganda terbatas yang selama ini berkaitan dengan kondisi tertentu. Salah satunya diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran.

Dwi kewarganegaraan terbatas juga dapat berlaku bagi anak yang lahir di negara yang menerapkan sistem kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli.

"Dwi kewarganegaraan terbatas itu ditujukan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran, atau anak yang lahir di negara yang menggunakan stelsel kewarganegaraan ius soli," jelas Eddy.

Ia mencontohkan anak yang lahir di negara penganut sistem ius soli tetap dapat memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas meskipun kedua orang tuanya merupakan WNI.

"Meskipun bapak ibunya berkewarganegaraan Indonesia, tapi kalau dia lahir di tempat yang menganut stelsel kewarganegaraan ius soli, itu dia terbatas untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda," katanya.

Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan konsep kewarganegaraan ganda tertentu bagi orang-orang yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara. Pemberian status tersebut nantinya tetap dilakukan secara selektif.

"Yang kedua adalah kewarganegaraan tertentu, adalah kepada orang-orang yang berjasa untuk bangsa dan negara Indonesia, termasuk juga untuk kepentingan kita. Misalnya para atlet, kemudian ilmuwan, lalu tenaga kesehatan," tutur Eddy.

Wacana perubahan aturan kewarganegaraan sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di hadapan anggota parlemen saat penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Prabowo mengusulkan agar pemerintah membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta-talenta istimewa yang dibutuhkan Indonesia.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara. Di antara mereka terdapat ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, hingga atlet kelas dunia.

Prabowo menilai sebagian diaspora mengambil kewarganegaraan negara lain karena kebutuhan karier, keluarga, maupun pengabdian di luar negeri. Karena itu, pemerintah tidak ingin talenta terbaik Indonesia harus memilih antara karier global dan hubungan dengan Tanah Air.

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami, untuk kita izinkan dwikewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan kebijakan tersebut nantinya tidak diberikan secara umum. Pemerintah akan menyusun mekanisme yang selektif dan terukur, termasuk melalui uji integritas serta kewajiban dan perlindungan terhadap kepentingan negara.

"Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif, terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara," tegasnya.

Dengan demikian, pemerintah kini menyiapkan landasan hukum untuk mengatur skema kewarganegaraan ganda secara lebih terbatas, khususnya bagi diaspora dan talenta tertentu yang dinilai dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.* (d/dh)

Pengukuhan 74 anggota Paskibraka Sumut tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Dubes Swedia Puji Demokrasi RI yang 'Menantang tapi Berhasil', Soroti Keterbukaan Prabowo Akui Kekurangan

"Menjadi Paskibraka bukan hanya PBB atau mengibarkan bendera merah putih, maknanya lebih dari itu, karakter, disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan yang harus bisa kalian bawa ke tengah-tengah masyarakat," kata Bobby.

Sebanyak 74 anggota Paskibraka yang dikukuhkan berasal dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Mereka terdiri dari 42 putra dan 32 putri dengan latar belakang yang beragam.

Bobby menilai keberagaman para anggota Paskibraka tersebut menjadi gambaran penting mengenai persatuan. Perbedaan suku, agama, maupun latar belakang, kata dia, seharusnya menjadi kekuatan untuk bergerak bersama.

"Itu pelajaran penting dalam kehidupan, latar belakang berbeda, beda suku, agama, tetapi bersatu bergerak bersama. Kalian bisa jadi contoh persatuan yang sesungguhnya, kalian saling melengkapi, bukan malah terpecah," ujarnya.

Ia berharap pengalaman selama menjadi anggota Paskibraka dapat membentuk karakter para pemuda sekaligus menjadi bekal untuk berkontribusi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor mengatakan Pemprov Sumut berkomitmen memperkuat pembinaan generasi muda melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kolaborasi tersebut melibatkan unsur pendidikan, TNI, Polri, organisasi masyarakat, hingga Purna Paskibraka Indonesia. Menurut Timur, pembinaan tersebut penting untuk menanamkan nilai perjuangan dan semangat kebangsaan kepada generasi muda.

"Kolaborasi bersama pendidikan, TNI, Polri, Ormas dan Purna Paskibraka kami berkomitmen terus memperkuat pembinaan, berupaya membentuk pemuda yang bisa menjaga nilai di balik bendera merah putih, nilai perjuangan, air mata, doa, dan kalian Paskibraka harus bisa menjadi teladannya," kata Timur.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, jajaran pelatih Paskibraka Sumut, serta Purna Paskibraka Sumut.

Para anggota Paskibraka Sumut selanjutnya akan menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Mereka diharapkan mampu menjalankan tugas dengan disiplin sekaligus membawa semangat persatuan dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat.* (dh)

Persiapan pembangunan huntap kini memasuki tahap akhir. Proses alas hak, pemetaan, hingga appraisal lahan telah selesai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya menyelesaikan administrasi dan pembayaran lahan sebelum lokasi diserahterimakan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan fisik.

Baca Juga:

• Baru 42 Persen Rampung, Satgas PRR Kumpulkan Kementerian Kejar Percepatan Normalisasi Krueng Tamiang

"Kementerian PKP/Kementerian Pekerjaan Umum segera menerbitkan SPK dan memulai konstruksi fisik 85 unit Huntap Terpadu begitu proses pembayaran lahan diserahterimakan oleh Pemkab," ujar Wahyu dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi di Pesisir Selatan.

Sambil menunggu pembangunan hunian permanen, Satgas PRR telah menyiapkan 53 unit hunian sementara (huntara) di Kecamatan Bayang Utara. Hunian tersebut terdiri atas 22 unit di Limau Manis dan 31 unit di Taluak Baru, Nagari Puluik-Puluik.

Pemerintah juga telah menyalurkan dana tunggu hunian selama tiga bulan kepada keluarga terdampak. Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 35 kepala keluarga, sedangkan tahap kedua disalurkan kepada 38 kepala keluarga.

Selain pemulihan hunian, penanganan sektor sosial di Pesisir Selatan terus dilakukan. Proses penanganan pengungsi dan pemberian santunan duka telah diselesaikan seluruhnya.

Kementerian Sosial menargetkan penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta paket isi hunian dapat diselesaikan pada September 2026.

Satgas PRR juga memberikan perhatian terhadap potensi ancaman banjir akibat sedimentasi dan abrasi tebing sungai. Kondisi tersebut ditemukan di Nagari Kapelgam, Kecamatan Bayang, serta Nagari Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Penanganan kawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah luapan sungai kembali mengancam permukiman dan akses masyarakat.

Pemerintah daerah telah menyiapkan paket pengendalian banjir DAS Pesisir Selatan di tujuh titik prioritas dengan nilai mencapai Rp42 miliar. Program tersebut juga didukung anggaran APBD bidang pengelolaan sumber daya air sebesar Rp8,1 miliar dan Rp4,6 miliar.

Sementara itu, kebutuhan pengamanan tebing di Muaro Aia, Nagari Koto Ranah, diusulkan melalui sejumlah sumber pembiayaan, mulai dari Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, DAK Fisik Keairan, hingga R3P daerah.

Pemulihan layanan dasar juga terus menunjukkan perkembangan. Dua titik jalan nasional yang sebelumnya mengalami kerusakan berat kini telah kembali pulih.

Sejumlah layanan masyarakat lainnya seperti pasokan listrik, jaringan internet, dan operasional SPBU juga telah kembali normal.

Di sektor air bersih, rehabilitasi 11 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana masih dilakukan secara bertahap.

Percepatan pembangunan huntap dan pemulihan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat Pesisir Selatan, sekaligus memberikan kepastian tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi keluarga yang terdampak bencana.* (dh)

Langkah tersebut dilakukan setelah Satgas PRR melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) khusus di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil evaluasi kemudian ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan infrastruktur serta pengendalian banjir.

Baca Juga:

• Realisasi TKD Rp21 Miliar di Aceh Singkil Masih 0 Persen, Satgas PRR Kebut Serapan hingga 30 Persen per Bulan

"Kami dari Posko ini berupaya pada saat kita datang ke daerah tidak hanya datang kemudian hanya ngomong-ngomong lalu pulang. Kami mencoba berkumpul bersama di sini dengan kementerian dan lembaga terkait, kemudian kita sama-sama mencari solusi," kata Ridha dalam rapat koordinasi tindak lanjut hasil monev Satgas PRR di Aceh Tamiang.

Dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan tiga paket pekerjaan yang berkaitan dengan pengendalian banjir serta penanganan muara Sungai Krueng Tamiang.

Pekerjaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi ancaman banjir yang berpotensi terjadi kembali di wilayah Aceh Tamiang.

Berdasarkan data paket Kementerian PU per 11 Agustus 2026, terdapat 26 paket penanganan infrastruktur di Aceh Tamiang. Dari jumlah tersebut, 11 paket atau 42,3 persen telah menunjukkan progres fisik dan satu paket di antaranya telah rampung 100 persen.

Sementara itu, 15 paket atau 57,7 persen lainnya belum menunjukkan progres fisik sehingga perlu segera mendapatkan percepatan.

Perhatian khusus diberikan terhadap 18 paket yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Tiga paket di antaranya telah berjalan, yakni rehabilitasi jaringan irigasi air tanah dengan progres 65 persen, supervisi pembangunan pengendali sedimen DAS Tamiang sebesar 43,33 persen, serta pembangunan pengendali sedimen DAS Tamiang yang baru mencapai 14,02 persen.

Sebanyak 15 paket lainnya masih berada pada tahap awal. Satgas mendorong percepatan terutama terhadap paket yang berkaitan langsung dengan pengendalian banjir dan penanganan Sungai Krueng Tamiang.

Di sisi lain, sejumlah pekerjaan infrastruktur lainnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Empat paket Direktorat Jenderal Bina Marga dan empat paket Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memasuki tahap pelaksanaan.

Bahkan, salah satu paket penanganan ruas Jalan Kota Langsa-batas Provinsi Sumatera Utara telah selesai 100 persen.

Selain infrastruktur, Satgas PRR juga mengevaluasi pemulihan sektor pendidikan. Sebanyak tujuh madrasah terdampak telah mendapatkan penanganan melalui Kementerian PU. Sementara madrasah lain yang belum tertangani akan ditangani Kementerian Agama, termasuk perbaikan bangunan dan pemenuhan kebutuhan mebel pendidikan.

Koordinasi antarinstansi dilakukan agar pelaksanaan rehabilitasi tidak tumpang tindih dan seluruh kebutuhan fasilitas pendidikan terdampak dapat ditangani secara optimal.

Untuk memulihkan pelayanan pemerintahan, Pemkab Aceh Tamiang juga didorong mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp36,8 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki kantor dan fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta menyampaikan kebutuhan tambahan 70 ton PAC atau tawas kepada Kementerian Kesehatan. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keberlanjutan layanan air bersih di Aceh Tamiang, khususnya untuk periode November hingga Desember 2026.

Satgas PRR juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memantau ketersediaan serta harga semen, bahan bakar minyak (BBM), dan material konstruksi di Aceh Tamiang.

Ketersediaan material dan bahan pendukung menjadi salah satu faktor penting agar pekerjaan normalisasi sungai serta pemulihan berbagai infrastruktur pascabencana dapat berjalan sesuai rencana.

Ridha mengatakan sejumlah persoalan yang ditemukan selama monev telah langsung dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya menyangkut penanganan serta normalisasi Sungai Krueng Tamiang.

"Secara umum temuan-temuan yang kita dapatkan pada saat monev di Aceh Tamiang, kita sudah mendatangkan kementerian dan lembaga yang terkait dan alhamdulillah beberapa hal sudah langsung dijawab permasalahannya oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk masalah penanganan normalisasi sungai," pungkasnya.

Percepatan penanganan Krueng Tamiang diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian banjir sekaligus mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik di Aceh Tamiang setelah bencana.* (dh)

Langkah tersebut menjadi perhatian setelah hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada Kamis (13/8/2026) menunjukkan realisasi keuangan tambahan TKD di Kabupaten Aceh Singkil masih berada di angka 0 persen.

Baca Juga:

• Cegah Ancaman SiLPA dan Serapan Nol Persen: Satgas PRR Minta Pemprov Aceh Dampingi Pemda Maksimalkan Dana TKD Pascabencana

Sekretaris Daerah Aceh Singkil Edy Widodo mengatakan sejumlah pekerjaan pemulihan secara fisik sebenarnya sudah berjalan dengan dukungan APBN dan tambahan TKD Pemerintah Aceh. Namun, realisasi keuangan dari tambahan TKD kabupaten masih perlu dikebut.

"Jadi kami memang belum terealisasi untuk keuangan. Namun, secara fisik sudah bekerja dan berjalan, tinggal bagaimana merealisasikan keuangan," kata Edy usai rapat monitoring dan evaluasi bersama Satgas PRR di Kantor Sekda Aceh Singkil.

Pemkab Aceh Singkil kemudian menetapkan target penyerapan anggaran sebesar 25-30 persen setiap bulan hingga akhir 2026. Target tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) mempercepat tahapan perencanaan, pengadaan, kontrak hingga pencairan anggaran.

"Kami berharap dalam sebulan bisa terserap 25-30 persen per bulan agar realisasi seluruhnya yang terkirim ke Aceh Singkil," ujar Edy.

Pengawalan percepatan dilakukan Satgas PRR melalui koordinasi bersama perangkat daerah serta peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain ruas jalan batas Aceh Selatan-Aceh Singkil, fasilitas Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Ujung Bawang, serta SD Mukti Harapan di Singkohor yang mengalami kerusakan berat.

Di sektor kesehatan, tambahan TKD mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp600 juta untuk pengadaan meubelair serta Rp1,2 miliar untuk perbaikan fisik Puskesmas dan Pustu yang terdampak banjir.

Sebanyak tiga paket pengadaan telah disiapkan untuk mendukung pemulihan layanan kesehatan. Program tersebut mencakup Puskesmas Singkil dan 14 Pustu yang tersebar di tiga kecamatan.

Sejumlah pekerjaan fisik fasilitas kesehatan juga telah memasuki tahap kontrak. Sementara itu, satu paket penanganan fasilitas kesehatan di Ujung Bawang masih menunggu penyesuaian APBK terkait relokasi sarana dan prasarana sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Pemulihan sektor pendidikan juga menjadi bagian dari program rehabilitasi pascabencana. SD Mukti Harapan di Kecamatan Singkohor diketahui mengalami tingkat kerusakan lebih dari 90 persen.

Sekolah tersebut direncanakan direlokasi ke lokasi yang dinilai lebih aman dan tidak jauh dari kawasan sekolah sebelumnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyetujui dukungan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk pembangunan gedung sekolah baru.

Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan di sekolah darurat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil Syam'un Nst mengatakan sekolah baru ditargetkan mulai dapat digunakan pada September 2026.

"Bulan 9 sudah bisa digunakan. Untuk sementara siswa belajar di sekolah darurat. Selanjutnya kalau bangunan sekolah barunya selesai, baru pindah ke sana," kata Syam'un.

Percepatan penyerapan tambahan TKD ini diharapkan tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh Singkil.* (dh)

Juprizal menyampaikan hal tersebut setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing yang menjerat Suhardiman Amby.

Baca Juga:

• Amplop Menhut Raja Juli Diusut KPK, Ada Selisih Ribuan Dolar Singapura yang Hilang

Juprizal juga mengaku tidak mengetahui apakah uang dalam amplop itu memang sengaja disiapkan untuk diberikan kepada Raja Juli. Ia turut membantah pernah mengumpulkan uang untuk diberikan kepada pejabat Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Tidak, tidak," ujarnya.

KPK sebelumnya memeriksa Juprizal bersama Pj Sekda Pemkab Kuansing Fahdiansyah sebagai saksi. Pemeriksaan keduanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, kedua saksi diperiksa berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengisian jabatan Sekda Kuansing.

Di sisi lain, KPK masih menelusuri keberadaan uang 2.000 SGD yang menjadi selisih dari total uang yang sebelumnya disebut terkumpul.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan informasi bahwa uang yang dikumpulkan dari para petani melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi unit desa (KUD) mencapai 14.000 SGD.

Namun, uang yang berhasil disita KPK terkait amplop tersebut hanya 12.000 SGD.

"Untuk Menhut, betul kita sudah menemukan 14.000 SGD hasil pengumpulan dari para petani-petani KUD di Kabupaten Kuansing. Tapi kemudian ada perbedaan jumlah 12.000 SGD yang kita sita," kata Taufik sebelumnya.

Ia mengatakan KPK masih menelusuri keberadaan 2.000 SGD tersebut. Penyidik juga tengah mencocokkan informasi mengenai jumlah uang yang sebenarnya berada di dalam amplop yang dibawa Suhardiman Amby.

Menurut Taufik, terdapat sejumlah pertemuan antara Raja Juli dan Bupati Kuansing sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT). Karena itu, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap rangkaian peristiwa tersebut untuk memastikan apakah uang yang dibawa dalam amplop berjumlah 14.000 SGD atau hanya 12.000 SGD.

"Jadi masih ditelusuri 2.000 SGD itu ada di pihak mana," ujarnya.

Sementara itu, Raja Juli sebelumnya memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai selisih uang tersebut. Saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, ia mengatakan dirinya sedang fokus membahas reforma agraria.

"Kita ngomongin reforma agraria hari ini," kata Raja Juli sembari berjalan menuju mobilnya.

Ketika kembali ditanya mengenai uang 2.000 SGD, Raja Juli hanya meminta maaf sebelum masuk ke dalam kendaraan.

"Maaf," ujarnya.

KPK masih terus mendalami aliran dan keberadaan uang tersebut sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.* (k/dh)

Permintaan maaf tersebut disampaikan Sudaryono kepada Bupati Karo Antonius Ginting melalui sambungan video call pada Jumat (14/8/2026), sehari setelah kejadian.

Baca Juga:

• 279 Pelajar di Berastagi Keracunan MBG, BGN Copot Kepala SPPG dan Segel Dapur

Sudaryono memastikan BGN akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan tersebut. Pemeriksaan dilakukan bersama pemerintah daerah dan dinas kesehatan dengan mengambil sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.

BGN juga telah mengambil langkah dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan MBG. Selain itu, kepala dapur SPPG tersebut telah dicopot.

"Kita akan investigasi. Pak Bupati, saya mohon bantuan dari dinas kesehatan untuk membantu mengambil sampel makanan. Tim kita dari BGN juga sudah turun dan kita sudah lakukan langkah menutup SPPG-nya dan mencopot kepala dapurnya," kata Sudaryono.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting memastikan pemerintah daerah terus memberikan penanganan kesehatan kepada para siswa yang terdampak.

"Siap Bapak, kita juga sudah mengambil sampel dan kita pastikan pelayanan terbaik untuk anak kita," ujar Antonius.

Hingga Jumat (14/8/2026), tercatat sebanyak 288 siswa terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Seluruh siswa yang mengalami dampak telah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Karo bersama BGN masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

BGN sebelumnya juga telah melakukan penutupan sementara terhadap SPPG yang memasok makanan dalam program MBG sebagai bagian dari langkah penanganan dan evaluasi.

Pemeriksaan sampel menjadi penting untuk memastikan sumber penyebab kejadian sekaligus menentukan langkah lanjutan agar kasus serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.* (k/dh)

Menurut Hetifah, kebijakan tersebut merupakan gagasan yang baik. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan minat dan ketertarikan masing-masing siswa agar pembelajaran bahasa asing dapat berjalan lebih efektif.

Baca Juga:

• Tak Perlu Pilih Antara Dunia dan Tanah Air: Presiden Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Selektif untuk Diaspora Berbakat

Hetifah mengatakan siswa sebaiknya memiliki kesempatan untuk memilih bahasa yang ingin dikuasai sebagai bahasa kedua atau ketiga setelah bahasa daerah yang mereka gunakan.

"Jadi nanti ada kesempatan untuk mereka mempelajari bahasa yang mereka pikir itu akan menjadi bahasa kedua atau bahasa ketiga setelah bahasa daerah mereka," katanya.

Menurut dia, pemerintah perlu menyusun perencanaan secara matang apabila ingin menyediakan pembelajaran berbagai bahasa asing di sekolah.

"Nah, tentu saja ini tidak mudah ya, apalagi jika kita ingin mengajarkan semua. Nah itu yang harus secara cermat dan hati-hati kita buat perencanaannya," lanjut Hetifah.

Selain pilihan bahasa, Hetifah mengingatkan pemerintah mengenai kesiapan tenaga pengajar. Menurutnya, ketersediaan guru bahasa asing harus dipastikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.

"Yang hati-hati lagi tentu saja ketersediaan guru. Jangankan bahasa asing, tentu saja bahasa daerah pun banyak yang punah saat ini karena penuturnya tidak ada," ujarnya.

Karena itu, Hetifah meminta pemerintah menyiapkan guru, fasilitas, dan sarana pendukung secara bersamaan. Dia menilai pembelajaran bahasa asing tidak cukup hanya dengan menetapkan kebijakan tanpa memastikan kesiapan sekolah.

"Jadi harus disertai dengan gurunya dan fasilitas lainnya seperti tadi, tentunya ya mungkin lab bahasanya dan sebagainya," kata Hetifah.

Dia menilai gagasan pembelajaran bahasa asing sejak SD tetap menjadi langkah positif apabila diterjemahkan ke dalam program yang matang dan didukung ketersediaan perangkat pembelajaran, sarana prasarana serta guru.

"Jadi itu satu ide yang bagus tapi nanti harus diterjemahkan ke dalam bentuk program dan juga ketersediaan perangkat, sarana prasarana, dan guru-gurunya secara simultan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah untuk memulai pembelajaran bahasa asing sejak siswa duduk di kelas 1 SD. Menurut Prabowo, kemampuan menguasai bahasa asing penting bagi anak-anak Indonesia untuk menghadapi persaingan global.

"Pelajaran apa pun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik, termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo menyebut sejumlah bahasa asing yang dinilai penting untuk dipelajari, mulai dari bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol hingga Prancis.

"Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing," kata Prabowo.

Prabowo menilai pembelajaran sejak usia dini dapat membuat anak lebih cepat menguasai bahasa asing. Kemampuan tersebut juga diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda ketika memasuki dunia kerja dan membuka peluang memperoleh pekerjaan di tingkat global.* (k/dh)

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan pengerahan ratusan personel tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Expo berjalan aman, tertib dan lancar.

Baca Juga:

• 291 Hektare Lahan Terbakar, Kapolda Aceh dan Kasdam IM Gelar Apel Gabungan Jelang HDA ke-21

Menurutnya, personel ditempatkan di sejumlah titik yang telah ditentukan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat selama Expo berlangsung tetap berjalan dengan baik.

Selain menghadirkan berbagai stan, Expo HDA juga diramaikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Pangan Provinsi Aceh bersama Perum Bulog Kanwil Aceh dan Bank Indonesia Provinsi Aceh.

Program tersebut mendapat antusiasme masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Gerakan Pangan Murah ini merupakan upaya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan mudah," kata Joko.

Dalam pengamanan kegiatan tersebut, Kasat Pamobvit Polresta Banda Aceh Kompol Sofyanto bertugas sebagai Perwira Pengendali (Padal) B Expo BMA. Personel yang ditugaskan kemudian melakukan pengamanan di sejumlah lokasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sesuai ketentuan.

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh Surya Rayendra, Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Provinsi Aceh Yuni Saputri, Ahli Madya Dinas Pangan Provinsi Aceh Nancy Ekariani, Asisten Manager Bank Indonesia Rizky Basri serta Asisten Manager Perum Bulog Kanwil Aceh Zulfadli.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat mengikuti rangkaian Expo dengan tertib. Situasi keamanan di sekitar lokasi juga terpantau kondusif.

Joko menegaskan Polda Aceh bersama Polresta Banda Aceh akan terus memberikan pelayanan dan pengamanan dalam berbagai kegiatan masyarakat, khususnya agenda yang melibatkan banyak warga.

Pengamanan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian peringatan Hari Damai Aceh dengan tertib.* (dh)

Tifa menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, langkah praperadilan ditempuh untuk memastikan proses hukum yang berjalan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga:

• Soenarko Sebut Kasus Roy Suryo-Dokter Tifa 'Dagelan Hukum', FPP TNI Minta Prabowo Turun Tangan

Tifa kemudian menyinggung putusan sela yang sebelumnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 23 Juli 2026. Dia menyebut hakim telah menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum.

"Karena pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh hakim PN Jakarta Timur, 23 Juli 2026, sudah jelas sidang saya sudah dinyatakan batal demi hukum," katanya.

Menurut Tifa, berdasarkan pertimbangan hakim, jaksa seharusnya mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Tinggi Jakarta apabila tidak menerima putusan tersebut.

Dia menilai jaksa tidak seharusnya hanya memperbaiki surat dakwaan kemudian melimpahkannya kembali ke PN Jakarta Timur. Meski demikian, Tifa mengaku siap menghadapi proses hukum apabila jaksa mengajukan perlawanan.

"Kalau memang JPU mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Tinggi, akan kami siapkan, jadi sama sekali tidak ada cerita Dokter Tifa mundur," tegasnya.

Perkara yang menjerat Tifa sebelumnya sempat dinyatakan batal demi hukum setelah majelis hakim menerima eksepsi terdakwa. Namun, perkara tersebut kembali bergulir setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan kembali berkas perkara ke PN Jakarta Timur.

Juru Bicara PN Jakarta Timur Immanuel sebelumnya membenarkan bahwa berkas perkara Tifa telah kembali diterima pengadilan. Berkas tersebut dilimpahkan pada 28 Juli 2026 dan tercatat dengan nomor perkara 354/Pid.B/2026/PN Jktim.

"Perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma, telah dilimpahkan kembali ke PN Jaktim, tanggal 28 Juli 2026. Nomor perkara 354/Pid.B/2026/PN Jktim," ujar Immanuel saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/7/2026).

Tifa menegaskan dirinya akan terus mengikuti proses hukum yang berjalan. Dia juga menyatakan siap menghadapi setiap langkah hukum yang ditempuh pihak penuntut umum terkait perkara tersebut.* (in/dh)

Usulan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• 'Tidak Masuk Akal Tunggu Kapal Solar', Prabowo Kejar 100 GW PLTS dan Hemat Rp73,9 Triliun per Tahun

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menyebut Indonesia memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara. Di antara mereka terdapat ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman hingga atlet kelas dunia.

Menurutnya, keberadaan diaspora dengan berbagai keahlian tersebut merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Indonesia.

"Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia," ujarnya.

Prabowo menilai talenta Indonesia seharusnya tidak dipaksa memilih antara kesempatan mengembangkan karier di luar negeri dan tetap memberikan kontribusi bagi Tanah Air.

"Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri," tutur Prabowo.

"Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air," sambungnya.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang kepada DPR RI. Namun, Prabowo menegaskan kewarganegaraan ganda tidak akan diberlakukan secara umum.

Skema tersebut hanya akan diberikan kepada individu tertentu yang memiliki talenta istimewa serta dinilai mampu memberikan kontribusi luar biasa bagi kepentingan nasional.

"Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional," kata Prabowo.

Pemerintah juga akan menyusun mekanisme penerapannya secara selektif dan terukur. Calon penerima kebijakan tersebut nantinya harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk uji integritas dan kewajiban yang jelas.

"Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara," tegasnya.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap diaspora Indonesia yang memiliki keahlian strategis tetap dapat berkontribusi bagi Indonesia tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkarier dan berkarya di tingkat internasional.* (in/dh)

Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan mulai pukul 08.30 WIB tersebut turut menyaksikan penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Agenda itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Akui 'Agak Intervensi' Atur Bagi Hasil Ojol-Aplikator, Penghasilan Pengemudi Diklaim Naik 3 Kali Lipat

Rico Waas bersama Zakiyuddin tampak mengikuti jalannya sidang dengan khidmat. Keduanya menyimak sejumlah poin penting yang disampaikan Presiden Prabowo, terutama mengenai kondisi ekonomi nasional dan berbagai program prioritas pemerintah.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah gejolak geopolitik dan perang dagang global. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I dan semester I 2026 disebut mencapai 5,61 persen.

Capaian tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 dapat melampaui target 5,4 persen dan diarahkan menuju angka 6 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, investasi juga menjadi salah satu faktor yang menopang perekonomian nasional. Pada 2025, realisasi investasi disebut mencapai Rp1.931 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,7 juta orang.

Sementara pada semester I 2026, investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dan menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan investasi yang meningkat bukanlah tujuan utama. Tujuan akhir dari berbagai program pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pemerintah terus melakukan penataan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara. Prabowo menyebut langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan milik negara.

Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif telah ditutup. Langkah tersebut diklaim mampu menghemat anggaran negara sekitar Rp50 triliun, dengan potensi penghematan mencapai Rp70 triliun hingga akhir 2026.

Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Medan dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengikuti arah kebijakan dan perkembangan pembangunan nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden.

Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (dh)

Teknologi tersebut diterapkan PHSS pada sejumlah sumur di Lapangan Mutiara dan Pamaguan sejak 2023 hingga 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mempertahankan produksi dari lapangan migas yang telah memasuki fase mature.

Baca Juga:

• Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas

Hasilnya, tambahan produksi minyak dari sumur yang mendapatkan stimulasi berada pada kisaran 100 hingga 500 BOPD. Sementara tambahan produksi gas mencapai sekitar 0,1 hingga 0,4 MMSCFD, tergantung kondisi reservoir.

Sumur PAM-66 di Lapangan Pamaguan menjadi salah satu yang mencatat hasil paling signifikan. Setelah menjalani proses hydraulic fracturing, sumur tersebut mampu menghasilkan tambahan laju produksi minyak awal hingga 500 BOPD.

Selain meningkatkan produksi, program tersebut diproyeksikan memberikan tambahan Estimated Ultimate Recovery (EUR) hingga sekitar 1,3 juta barel minyak dan 300.000 kaki kubik gas.

General Manager Zona 9 PHSS, Dadang Soewargono, mengatakan penerapan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan produksi pada lapangan migas yang telah beroperasi dalam waktu panjang.

Menurut Dadang, inovasi dan teknologi menjadi faktor penting untuk meningkatkan recovery rate sekaligus mempertahankan produksi dari lapangan-lapangan migas mature di Kalimantan Timur.

"Kami percaya bahwa penerapan inovasi dan teknologi memainkan peranan penting dalam menjaga keberlanjutan produksi migas sejalan dengan visi dan misi Perusahaan, serta komitmen PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina (Persero) untuk mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional," ujar Dadang.

Hydraulic fracturing merupakan metode stimulasi sumur dengan cara memompa cairan bertekanan tinggi ke dalam reservoir untuk membentuk rekahan pada batuan. Rekahan tersebut kemudian menciptakan jalur aliran baru sehingga minyak dan gas yang sebelumnya sulit mengalir dapat diproduksikan secara lebih optimal.

Meski demikian, penerapan teknologi ini tidak dapat dilakukan secara seragam pada seluruh sumur. Keberhasilannya sangat bergantung pada karakteristik reservoir.

Karena itu, PHSS melakukan kajian teknis sebelum setiap pekerjaan dilakukan. Langkah tersebut bertujuan memastikan desain stimulasi sesuai dengan kondisi reservoir sekaligus memitigasi potensi risiko teknis dan operasional.

Dadang mengatakan pendekatan berbasis kondisi reservoir tersebut telah membantu meningkatkan produktivitas sejumlah sumur sekaligus menjaga keberlanjutan produksi migas.

Bagi PHSS, optimalisasi sumur eksisting tidak hanya ditujukan untuk mengejar tambahan produksi dalam jangka pendek. Program tersebut juga menjadi strategi memperpanjang masa produktif lapangan serta memaksimalkan nilai aset migas yang masih tersedia.

Seluruh kegiatan optimasi dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan dalam pelaksanaannya. Ke depan, PHSS akan terus mengidentifikasi sumur dan reservoir potensial yang dapat memperoleh program optimasi lanjutan.

PHSS merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di Zona 9 yang mengelola kegiatan operasi hulu migas di Wilayah Kerja Sanga Sanga, Kalimantan Timur.

Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pemerintah melalui SKK Migas, PHSS bersama afiliasi PHI terus mengembangkan inovasi dan teknologi untuk mendukung produksi energi yang aman, efisien, andal, patuh, dan memperhatikan aspek lingkungan.

Optimalisasi lapangan migas mature melalui teknologi hydraulic fracturing pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan peningkatan angka produksi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan migas dari Kalimantan Timur sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.* (dh)

Mantan Wakil Kepala PPATK periode 2011-2016, Agus Santoso, mengatakan keberhasilan Patriot Bond tidak cukup hanya diukur dari jumlah dana yang berhasil dihimpun ataupun besarnya penghematan bunga.

Baca Juga:

• Prabowo Apresiasi Sinergi dengan DPR, Tapi Tegaskan: Kita Tetap Harus Diawasi dan Dikritik

"Patriot Bond memiliki potensi besar untuk menjadi terobosan penggalangan dana pembiayaan pembangunan karena menawarkan dana dengan imbal hasil yang sangat rendah," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Agus menilai kebutuhan terhadap sumber pembiayaan murah memang penting bagi Indonesia. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis jangka panjang, inovasi, hingga sektor produktif yang memberikan dampak sosial dan ekonomi.

Ia kemudian membandingkan gagasan Patriot Bond dengan Liberty Bond yang diterbitkan Amerika Serikat pada 1917. Instrumen tersebut digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar dengan imbal hasil rendah.

"Implementasi Pasal 50A UU P2SK No. 4 Tahun 2026 memiliki tujuan yang serupa dengan Liberty Bond tersebut," ujarnya.

Menurut Agus, Pasal 50A menjadi dasar penerbitan instrumen keuangan khusus berupa Patriot Bond oleh Danantara. Dari sisi keuangan, instrumen tersebut memberikan pilihan kepada investor untuk menempatkan dana dengan imbal hasil rendah sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan.

Ia menyebut Patriot Bond memiliki karakter "three in one", yakni memberikan label patriotik kepada investor, perlindungan atau imunitas yang seharusnya dibatasi, serta tetap dapat digunakan sebagai agunan kredit di bank Himbara.

Namun, karakter khusus tersebut justru dinilai membutuhkan pengawasan lebih lanjut agar implementasinya tetap sesuai dengan standar antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang direkomendasikan Financial Action Task Force (FATF).

Agus memperkirakan apabila dana yang dihimpun melalui Patriot Bond mencapai Rp60 triliun dengan imbal hasil sekitar 2 persen, potensi penghematan biaya bunga dapat mencapai sekitar Rp2,4 triliun per tahun.

Meski terlihat besar, dia mengingatkan penghematan tersebut jangan sampai hanya menjadi keuntungan jangka pendek.

"Upaya 'penghematan' Rp2,4T dari imbal hasil bunga 2 persen bisa jadi hilang, hanya karena biaya utang negara lainnya akan naik menjadi lebih mahal," katanya.

Menurut Agus, persoalan tata kelola, transparansi maupun persepsi negatif dari investor global dan lembaga internasional dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Karena itu, Agus menilai mekanisme penghimpunan dana Patriot Bond, termasuk apabila dilakukan secara tertutup untuk target investor tertentu, tetap harus memiliki sistem pengawasan yang menjamin keterlacakan aliran dana.

Kerahasiaan data investor, kata dia, tetap dapat diberikan. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan kemampuan PPATK untuk mengetahui asal-usul dan pergerakan dana.

"Perlu analisis dengan cermat tentang rumusan Pasal 50A dan implementasi dari Pasal tersebut," tegas Agus.

Sebagai salah satu solusi, Agus mengusulkan penerapan konsep "safe harbor bersyarat". Perlindungan dapat diberikan kepada investor, tetapi tetap disertai kewajiban pelaporan dari Danantara kepada PPATK.

Dengan skema tersebut, data investor tetap dapat dirahasiakan dari publik, tetapi tersedia bagi PPATK untuk kebutuhan pengawasan dan penelusuran transaksi.

Selain asal dana, Agus menilai transparansi juga harus diterapkan dalam penggunaan dana Patriot Bond. Danantara perlu menjelaskan secara berkala proyek atau sektor yang dibiayai melalui instrumen tersebut.

Pelaporan itu diperlukan untuk memastikan dana yang dihimpun benar-benar masuk ke sektor riil dan proyek produktif, bukan menjadi dana yang pergerakannya sulit dipantau.

Agus mendorong agar Patriot Bond diarahkan untuk membiayai proyek yang memiliki dampak sosial dan ekonomi tinggi, seperti transisi energi ramah lingkungan, waste to energy, pengelolaan sampah, reboisasi, pemulihan lahan pertanian, riset pangan, pembiayaan UMKM, pendidikan hingga pembangunan rumah sakit.

Dengan begitu, masyarakat dan pasar global dapat melihat hubungan yang jelas antara dana yang dihimpun dengan proyek yang dibiayai.

Agus menilai Patriot Bond tetap memiliki peluang menjadi model baru penghimpunan dana domestik dengan biaya rendah. Instrumen tersebut bahkan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi berbagai varian pembiayaan seperti social bond maupun green bond.

Namun, dia menekankan fondasi utama instrumen tersebut harus mencakup transparansi, pengawasan dan keterlacakan dana.

"Keberhasilan Patriot Bond seharusnya tidak hanya dihitung dari berapa triliun rupiah yang berhasil dihimpun dan berapa bunga yang berhasil dihemat," ujarnya.

Menurut Agus, indikator yang lebih penting adalah memastikan dana benar-benar sampai kepada proyek yang dituju dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ia menggambarkan prinsip tersebut dengan sederhana. Dana yang dihimpun melalui obligasi khusus harus memiliki jalur penggunaan yang jelas sehingga pergerakannya dapat diikuti hingga proyek dan manfaat akhirnya.

"Dana Obligasi Khusus itu wajib masuk ke Jalan Tol sehingga bisa mudah diikuti ke mana arahnya dan di mana exitnya. Tidak boleh langsung masuk di jalan Non Tol, karena akan lebih sulit untuk melacaknya," pungkasnya.

Dengan demikian, Patriot Bond dinilai dapat menjadi sumber pembiayaan murah bagi pembangunan. Namun, manfaat tersebut harus dibarengi dengan tata kelola dan pengawasan yang kuat agar dana murah yang dihimpun hari ini tidak berubah menjadi risiko finansial dan reputasi yang mahal bagi negara di kemudian hari.* (dh)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan bersama Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko memimpin apel gelar pasukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mengamankan peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21. Apel digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat (14/8/2026).

Apel tersebut melibatkan personel TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, pemadam kebakaran, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait. Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla sekaligus pengamanan HDA berjalan optimal.

Baca Juga:

• Karhutla Mengintai, TNI-Polri dan Pemkab Bener Meriah Tingkatkan Kesiapsiagaan

Kapolda Aceh mengatakan apel gelar pasukan menjadi bentuk kesiapan bersama menghadapi potensi karhutla, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Berdasarkan prediksi BMKG, Aceh memasuki puncak musim kemarau pada Juni hingga September 2026 dengan potensi fenomena El Nino dalam kategori lemah.

Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di wilayah yang memiliki lahan kering, gambut, perkebunan, hutan, dan semak belukar.

Data periode Januari hingga Juli 2026 mencatat luas hutan dan lahan yang terbakar di Aceh mencapai lebih dari 291,1 hektare. Kebakaran tercatat paling banyak terjadi di Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Utara.

Ruddi meminta seluruh pihak tidak menunggu hingga kebakaran meluas untuk bertindak. Upaya pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan cepat harus dilakukan secara terpadu.

"Jangan sampai kita baru bertindak setelah api membesar. Pencegahan harus dimulai sebelum api muncul, deteksi harus dilakukan sebelum kebakaran meluas, dan penanganan harus dilaksanakan secepat mungkin ketika terjadi kebakaran," kata Ruddi.

Menurut dia, karhutla merupakan ancaman bersama sehingga penanganannya membutuhkan keseriusan, kecepatan, ketegasan, dan kolaborasi seluruh elemen.

Selain persoalan karhutla, apel tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pengamanan peringatan HDA ke-21 yang jatuh pada Sabtu (15/8/2026). Momentum tersebut menandai 21 tahun Aceh hidup dalam suasana damai setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Peringatan HDA 2026 mengusung tema "Pelaksanaan Penyelesaian Konflik secara Damai, Menyeluruh, Berkelanjutan dan Bermartabat dalam Kerangka NKRI".

Ruddi menekankan agar seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan HDA mengedepankan profesionalisme dan humanisme. Deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun isu provokatif juga diminta diperkuat.

"Bagi Polri, tugas kita menjaga agar rangkaian peringatan HDA berjalan aman dan tertib, dan juga menjaga roh perdamaian itu sendiri. Jangan sampai ada tindakan, ucapan, atau sikap kita yang justru mencederai nilai-nilai perdamaian yang selama ini telah kita jaga," ujarnya.

Dalam penanganan karhutla, Kapolda juga meminta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan terus ditingkatkan. Peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pencegahan di tingkat desa juga diminta diperkuat.

Ia menegaskan sinergi antarlembaga harus berjalan dalam satu gerakan, termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Perkuat sinergitas dan soliditas antarinstansi dalam satu gerakan dan satu tujuan, serta tegakkan hukum secara tegas, profesional, dan berkeadilan terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Sementara itu, Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan kesiapan lintas instansi merupakan bukti kuatnya kerja sama dalam membantu Pemerintah Aceh dan masyarakat.

Ia menegaskan penanganan karhutla maupun pengamanan HDA tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, seluruh unsur harus bekerja sebagai sebuah tim.

"Tidak ada tugas dan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 'superman', tetapi 'super team' karena kita saling bekerja sama," kata Dwi.

Dwi juga mengapresiasi kesiapan seluruh peserta apel dalam menghadapi karhutla, mulai dari pencegahan melalui edukasi, pengawasan melalui patroli hingga penindakan melalui kerja sama lintas instansi.

Ia menilai kondisi Aceh yang aman, damai dan kondusif menjadi modal penting dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan daerah.

"Jaga kesehatan, jaga kekompakan. Yakinlah, apa yang kita lakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan tetap tegak dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Kapolda Aceh berharap sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dapat mewujudkan Aceh bebas asap serta menekan potensi karhutla. Di sisi lain, pengamanan HDA diharapkan berlangsung aman, tertib dan tetap menjaga nilai-nilai perdamaian yang telah terpelihara selama 21 tahun.* (dh)

BANDA ACEH – Polda Aceh bersama seluruh Polres jajaran menggelar bakti sosial (baksos) secara serentak dengan membersihkan rumah ibadah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Personel dikerahkan untuk membersihkan lingkungan rumah ibadah dan fasilitas di sekitarnya.

Baca Juga:

• Bobby Bongkar Alasan Copot Kabiro Perekonomian Sumut Poppy Marulita

Di lingkungan Polda Aceh, kegiatan dimulai sekitar pukul 07.30 WIB. Personel dari sejumlah satuan kerja membawa perlengkapan kebersihan masing-masing dan bergotong royong membersihkan rumah ibadah yang telah ditentukan.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Melalui kegiatan sederhana seperti membersihkan rumah ibadah, kami ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong sekaligus mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat," ujar Joko.

Menurut Joko, kegiatan tersebut bukan semata-mata soal kebersihan, tetapi juga upaya menjaga kenyamanan rumah ibadah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

"Rumah ibadah merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Karena itu, menjaga kebersihan dan kenyamanannya merupakan tanggung jawab bersama. Polri ingin mengambil bagian dalam semangat tersebut," katanya.

Sejumlah rumah ibadah di wilayah Banda Aceh menjadi lokasi kegiatan baksos. Di antaranya Masjid Al-Furqan Beurawe, Masjid Jami' Lueng Bata, Masjid Syuhada Lamgugob, Masjid Jamik Al-Wustha Jeulingke, Masjid Baitussalihin Ulee Kareng, Masjid Baitussalam Gampong Tibang, Masjid Raudhatul Jannah Pango Raya, Masjid An Nur Ie Masen Kaye Adang, Masjid Syekh Abdurrauf, Masjid Subulussalam, Masjid Baitul Mukminin, Masjid Al Abrar Lamdingin, Masjid Al Hidayah Lampulo, dan Masjid Fathun Qarib.

Selain di lingkungan Polda Aceh, kegiatan serupa juga digelar serentak oleh seluruh Polres jajaran di wilayah hukum masing-masing dengan menyesuaikan kondisi dan lokasi setempat.

Joko menyebut momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi sarana bagi personel Polri untuk menerapkan semangat kemerdekaan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kepedulian, kebersamaan dan gotong royong. Polri akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan dan mengambil bagian dalam kegiatan yang memberikan manfaat," ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kepedulian sosial sekaligus meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas umum, khususnya rumah ibadah.

"Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti pada hari ini saja. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan harus terus dijaga bersama. Polri dan masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis," kata Joko.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan baksos diikuti personel dari 27 satuan kerja (satker) Polda Aceh. Peralatan kebersihan atau alat korve dibawa oleh masing-masing satker dan sebagian diserahkan kepada pihak masjid untuk dapat dimanfaatkan.

Sementara itu, seluruh jajaran Polres di Aceh juga melaksanakan kegiatan serupa secara serentak di wilayah masing-masing.

Bakti sosial tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Aceh dan Polres jajaran dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui kegiatan yang humanis, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.* (dh)

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Naik Motor Listrik Bisa Hemat hingga 50%, Prabowo Siapkan Insentif Besar untuk Produksi 1 Juta Unit

Prabowo mengatakan pemerintah akan mempercepat penutupan PLTD yang selama ini masih digunakan di sejumlah wilayah. Sebagai gantinya, pembangkit listrik tenaga surya akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

"Tahun ini, kita akan bangun 30 Giga Watt pembangkit listrik tenaga surya dan hentikan 13 Giga Watt pembangkit listrik tenaga diesel," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena mendapat paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Potensi tersebut dinilai harus dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

"Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik," katanya.

Selain memperkuat ketahanan energi nasional, pembangunan PLTS juga diarahkan untuk mendorong kemandirian energi di tingkat desa. Prabowo menyebut idealnya setiap desa memiliki pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 1 MW.

"Dengan PLTS kita juga bisa bangun kemandirian energi tingkat desa. Idealnya, setiap desa ada PLTS 1 Mega Watt," ujarnya.

Prabowo mengungkapkan pembangunan PLTS hingga mencapai kapasitas 100 GW diperkirakan dapat menghemat biaya produksi listrik hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.

"Menko Perekonomian menghitung, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara akan hemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita," kata Prabowo.

Presiden menegaskan potensi energi surya Indonesia tidak boleh dibiarkan terbuang. Menurutnya, pemanfaatan energi matahari harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

"Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat," tegasnya.

Target pembangunan 100 GW PLTS tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam melakukan transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan hingga ke tingkat desa.* (d/dh)