Laporan itu telah diterima Polda Metro Jaya sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor STTLP/B/4716/VI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 29 Juni 2026. Dalam laporan tersebut, pelapor menyebut peristiwa yang dilaporkan diketahui pada 24 Juni 2026.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Roy Suryo Berlanjut, Polda Metro Jaya Hadirkan Bukti dan Ahli

Menurut Ronald, lampiran tersebut berisi foto dan dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang memuat identitas pribadinya.

"Benar, pada 29 Juni 2026 saya telah membuat laporan polisi terhadap dua oknum pengacara berinisial HS dan PN di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana perlindungan data pribadi yang mereka peroleh tanpa hak," kata Ronald melalui pesan WhatsApp, Kamis (2/7/2026).

Pelapor menduga dokumen yang berisi data pribadinya diperoleh serta digunakan tanpa izin maupun persetujuannya. Akibat dugaan perbuatan tersebut, Ronald mengaku mengalami kerugian materiil maupun nonmateriil.

Dalam laporannya, Ronald mempersangkakan kedua terlapor melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yakni Pasal 65 dan/atau Pasal 67.

Pasal 65 UU PDP mengatur larangan memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memproses data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Sementara Pasal 67 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi milik orang lain.

Hingga kini, laporan tersebut telah diterima Polda Metro Jaya. Kepolisian akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan guna menguji kebenaran materi laporan serta menentukan ada atau tidaknya unsur pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan atau tanggapan dari pihak yang dilaporkan terkait substansi laporan tersebut.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Purbaya Rem Anggaran K/L 2027, Usulan Tambahan Rp984 Triliun Tak Akan Disetujui Semua

"Data-data itu menunjukkan artinya tidak ada pemberdayaan kepada petani kita. Kalau tahun 2000-an petani kita masih memiliki kebun dan lahan sawah, sekarang sekitar 70 persen petani Indonesia berubah menjadi buruh tani," kata Zulhas.

Ia menilai kebijakan pengendalian inflasi yang terlalu menekan harga hasil panen turut berdampak pada kesejahteraan petani. Kondisi tersebut, kata dia, membuat banyak petani mengalami kerugian berulang hingga akhirnya menjual lahan yang dimiliki.

Menurut Zulhas, harga gabah yang rendah membuat petani kesulitan memperoleh keuntungan yang layak. Akibatnya, sebagian petani tidak lagi memiliki pilihan selain melepas aset pertanian mereka dan beralih menjadi buruh tani.

"Petani terus mengalami kerugian. Karena itu banyak yang akhirnya menjual sawahnya dan berubah menjadi buruh tani," ujarnya.

Zulhas menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Ia mengaku memiliki perhatian khusus terhadap persoalan tersebut karena berasal dari keluarga petani.

Menurutnya, upaya memperkuat sektor pertanian harus dilakukan melalui kebijakan yang berpihak kepada petani sebagai pelaku utama produksi pangan nasional.

"Kami ingin mengubah kondisi ini sesuai cita-cita kemerdekaan dan arah pembangunan yang diinginkan Presiden Prabowo," katanya.

Ia juga memastikan pemerintah akan terus berupaya menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan keberpihakan yang lebih besar kepada petani dan nelayan. Menurut Zulhas, peningkatan kesejahteraan pelaku sektor pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah akan terus berpihak kepada petani dan nelayan. Itu merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan," tegasnya.* (d/dh)

Momen tersebut diabadikan dalam dokumentasi resmi yang diunggah Sekretariat Kabinet melalui akun media sosialnya. Dalam foto itu, Prabowo tampak berdiri di bawah tangga pesawat sambil memberikan gestur jempol kepada Lukashenko yang telah berada di pintu pesawat.

Baca Juga:

• Belarus Siap Transfer Teknologi ke Indonesia, Bangun Industri Bersama dan Latih SDM

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara resmi meluncurkan Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030 sebagai pedoman pengembangan hubungan strategis selama lima tahun ke depan.

Presiden Prabowo mengatakan, peta jalan tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperluas kerja sama yang lebih konkret di berbagai sektor.

"Hari ini kedua negara telah meluncurkan Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama lima tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerja sama yang lebih terarah dan konkret," ujar Prabowo.

Selain memperkuat hubungan politik dan diplomasi, Indonesia dan Belarus juga sepakat meningkatkan kolaborasi di bidang ekonomi, perdagangan, industri, ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, hingga pertahanan.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi kedua negara turut menandatangani sejumlah dokumen kerja sama yang mencakup sektor kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, jasa keuangan, serta pertahanan.

Prabowo berharap seluruh kesepakatan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

"Saya berharap kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara," katanya.

Sementara itu, Presiden Aleksandr Lukashenko menegaskan Belarus memandang Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi peta jalan kerja sama yang telah disepakati.

Menurut Lukashenko, sektor ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama kerja sama kedua negara. Belarus, kata dia, siap meningkatkan pasokan pupuk, alat pertanian, serta teknologi pertanian guna mendukung program swasembada pangan Indonesia.

"Belarus siap memberikan kontribusi dalam persoalan ketahanan pangan, termasuk meningkatkan pasokan pupuk, alat-alat pertanian, dan teknologi pertanian," ujar Lukashenko.

Kunjungan kenegaraan ini menjadi kunjungan kedua Presiden Lukashenko ke Indonesia setelah lawatannya pada 2013. Sebelumnya, Prabowo juga telah bertemu dengan Lukashenko di kediaman pribadinya pada 2025 sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara.* (in/dh)

Kepastian tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, usai mengikuti persidangan perkara yang melibatkan terdakwa Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Usai Didakwa, Dokter Tifa Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli di Persidangan

"Beliau siap hadir. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap proses peradilan sekaligus menunjukkan ijazah di forum yang sah secara hukum," ujar Yakup.

Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil agar seluruh proses pembuktian dilakukan secara terbuka melalui mekanisme persidangan, sehingga masyarakat dapat melihat langsung fakta-fakta yang diajukan tanpa menimbulkan spekulasi.

Yakup menambahkan, pihaknya tidak hanya akan membawa ijazah perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selama ini menjadi sorotan, tetapi juga dokumen pendidikan lainnya.

"Yang selama ini dipersoalkan adalah ijazah SMA dan UGM. Namun nanti juga akan diperlihatkan ijazah SD dan SMP agar seluruh riwayat pendidikan beliau menjadi jelas," katanya.

Menurutnya, seluruh dokumen tersebut akan diajukan sebagai bagian dari alat bukti dalam persidangan guna menjawab berbagai tudingan yang berkembang di ruang publik.

Kuasa hukum berharap proses pembuktian di pengadilan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri polemik mengenai keaslian dokumen pendidikan Jokowi.

Sidang lanjutan perkara ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik, mengingat untuk pertama kalinya Jokowi disebut siap hadir langsung di ruang sidang untuk memberikan pembuktian di hadapan majelis hakim.* (dw/dh)

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Ketiga saksi yang diperiksa yakni istri Ma'ruf, Djuwarijah, serta dua anaknya, Nurani Arimbi Cahyono dan Nurma Indah H. Cahyono.

Baca Juga:

• Atas Arahan Bobby Nasution, Pemprov Sumut Tertibkan PETI di Madina dan Sita Alat Berat di Kotanopan

"Materi pemeriksaan berkaitan dengan penelusuran maupun konfirmasi terhadap aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut," ujar Budi.

Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pihak keluarga yang turut menikmati hasil dugaan gratifikasi yang diterima Ma'ruf Cahyono.

Menurut Budi, keterangan para saksi diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan agar perkara dapat segera memasuki tahap berikutnya.

"Sehingga perkara ini dapat segera dirampungkan, termasuk untuk proses penahanan maupun pelimpahan berkas dari penyidikan ke tahap penuntutan," katanya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait pengadaan jasa pengiriman logistik di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan jasa ekspedisi untuk mendistribusikan berbagai produk MPR, seperti buku dan bahan cetakan lainnya ke sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam proses pengadaan itu, diduga terjadi pemberian gratifikasi oleh penyedia jasa agar ditetapkan sebagai pemenang proyek pengiriman logistik.

KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana gratifikasi tersebut.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Harkopnas ke-79 Jadi Titik Awal Kebangkitan Koperasi Modern, Menkop Ferry Ajak Gen Z Bangun Ekonomi Indonesia

"Insya Allah awal Agustus mereka sudah selesai mengikuti pelatihan dan langsung ditempatkan di seluruh Kopdes Merah Putih," ujar Ferry.

Menurutnya, penempatan berdasarkan daerah asal bertujuan agar para manajer lebih memahami kondisi sosial dan potensi ekonomi wilayahnya sehingga mampu mempercepat pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Selain menyiapkan sumber daya manusia, pemerintah juga terus menyelesaikan pembangunan sarana pendukung Kopdes Merah Putih, mulai dari gudang hingga berbagai fasilitas operasional lainnya.

Ferry mengatakan jumlah manajer yang disiapkan pada tahap awal masih sebanyak 30.000 orang. Penambahan tenaga manajer akan dilakukan secara bertahap mulai 2027 seiring bertambahnya jumlah koperasi yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Menanggapi sorotan publik terkait sejumlah lokasi Kopdes Merah Putih yang dinilai jauh dari permukiman warga, Ferry menilai jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan total proyek yang sedang berjalan.

Menurutnya, laporan yang diterima pemerintah menunjukkan lokasi yang dipersoalkan tidak sampai 10 titik dari sekitar 30.000 Kopdes Merah Putih yang dibangun.

"Saya sudah menghitung dari berbagai masukan masyarakat maupun media sosial, jumlahnya kurang dari 10 lokasi dari sekitar 30.000 Kopdes Merah Putih," katanya.

Meski demikian, pemerintah memastikan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh lokasi yang menjadi sorotan masyarakat guna memastikan kelayakan pembangunan.

Sementara itu, dari target sekitar 30.000 Kopdes Merah Putih pada tahap awal, sebanyak 14.000 unit telah selesai dibangun 100 persen. Sedangkan sekitar 23.000 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian di berbagai daerah.

Pemerintah berharap keberadaan Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja baru di tingkat lokal.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas saat ditemui di Medan, Kamis (2/7/2026). Menurutnya, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, Pemkot Medan berkomitmen menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan.

Baca Juga:

• Prasasti Kota Tangguh di Medan Abadikan Jejak 98 Wali Kota Se-Indonesia sebagai Simbol Persatuan Daerah

Rico menegaskan, pihaknya menghormati seluruh proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dugaan korupsi pengelolaan anggaran BLUD di RSUD Dr Pirngadi.

Menurutnya, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku demi memastikan setiap dugaan pelanggaran dapat dibuktikan secara objektif.

"Apapun yang dipertanyakan nantinya dalam proses penyelidikan atau penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pembuktian hukum. Pemerintah harus terbuka apabila ada persoalan," ujarnya.

Meski demikian, Rico mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi mengenai adanya aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Medan yang diperiksa dalam perkara tersebut.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan terkait itu. Namun apabila memang ada permasalahan di lingkungan Pemerintah Kota Medan, tentu kami mendukung proses hukum yang berlaku," katanya.

Rico juga menekankan pentingnya pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, apabila dalam pengelolaan BLUD ditemukan pelanggaran hukum, maka pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam BLUD harus dijalankan secara profesional, akuntabel, terbuka, transparan, dan seluruh pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Jika ada permasalahan, tentu harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Medan menggeledah RSUD Dr Pirngadi sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari anggaran BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, nilai anggaran yang menjadi objek perkara mencapai Rp23.813.175.108, terdiri dari belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta utang senilai Rp13,01 miliar.

Penyidik juga menemukan indikasi adanya pembayaran utang tahun anggaran sebelumnya menggunakan anggaran pada tahun berikutnya. Selain itu, sejumlah dokumen administrasi dan transaksi keuangan telah disita untuk kepentingan penyidikan.

Kejari Medan menyatakan penyidikan dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan.* (ds/dh)

Ketiga terdakwa yakni Hardriyatul Akbar selaku Bendahara Dana BOS, serta Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo yang bertugas sebagai operator sekolah.

Baca Juga:

• PH Eks Kadis Sosial Samosir Minta Dakwaan Jaksa Dibatalkan, Sebut Ada Kejanggalan Unsur Korupsi dan Kerugian Negara

Usai persidangan, kuasa hukum para terdakwa, Bambang Santoso, mengatakan kliennya telah menjalani masa penahanan selama sekitar 170 hari sejak proses penyidikan hingga penuntutan.

Menurutnya, lamanya masa penahanan tersebut menjadi dasar pihaknya meminta majelis hakim mengalihkan atau menangguhkan status penahanan ketiga terdakwa.

"Kami menilai masa penahanan selama 170 hari bukan waktu yang singkat. Karena itu kami berharap majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan ataupun pengalihan penahanan terhadap klien kami," ujar Bambang.

Ia juga menyatakan pihaknya berharap proses persidangan berjalan objektif dan menjunjung tinggi rasa keadilan.

Menurut Bambang, ketiga kliennya tidak menikmati dana hasil dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh jaksa.

Pihaknya juga menyoroti belum ditahannya Mesini, yang disebut dalam dakwaan sebagai pemilik Yayasan Farhan Syarif Hidayah dan telah berstatus tersangka.

Menurut Bambang, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.

Selain itu, penasihat hukum turut mempersoalkan dasar perhitungan kerugian negara sebesar Rp268,2 juta yang digunakan dalam dakwaan.

Menurutnya, nilai kerugian tersebut dihitung berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik (KAP), yang dinilai tidak memiliki kewenangan menetapkan kerugian keuangan negara.

"Kami berpendapat dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan dalam perkara ini masih perlu diuji dalam persidangan," katanya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa ketiga terdakwa melakukan tindak pidana korupsi Dana BOS tahun anggaran 2022 hingga 2024 di MAS Farhan Syarif Hidayah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp268,2 juta.

Majelis hakim akan melanjutkan proses persidangan sesuai agenda yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara tersebut.* (dh)

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore Abubakar. Selain Kapolres, kegiatan juga dihadiri Ketua DPRK, perwakilan Dandim 0119/Bener Meriah, Kejaksaan Negeri, Ketua MPU, Sekretaris Daerah, para kepala SKPK, camat, kapolsek, danramil, serta sekitar 700 tamu undangan.

Baca Juga:

• Bupati Anton Achmad Saragih: Sinergi Polri dan Forkopimda Jadi Fondasi Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pembangunan Simalungun

Menurutnya, kampung merupakan ujung tombak pembangunan daerah sehingga para Reje Kampung diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan pelayanan publik yang optimal.

Bupati juga menekankan sejumlah program prioritas yang harus menjadi perhatian para kepala kampung. Di antaranya pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, menjaga keamanan dan ketertiban bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa, memperkuat pelaksanaan adat istiadat serta Syariat Islam, hingga mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti kopi arabika dan kakao.

Selain itu, profesionalisme aparatur kampung juga menjadi salah satu poin penting yang diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa.

Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris tiga aparatur kampung yang meninggal dunia.

Santunan sebesar Rp42 juta untuk masing-masing penerima diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bener Meriah bersama Ketua DPRK dan Kapolres Bener Meriah sebagai bentuk perhatian terhadap perlindungan sosial bagi aparatur desa.

Pelantikan 135 Reje Kampung tersebut diharapkan menjadi awal penguatan tata kelola pemerintahan kampung yang profesional, transparan, dan mampu mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.* (dh)

Peluncuran yang berlangsung di Jakarta, Kamis (2/7/2026), dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdiyanto, serta Ketua Umum Dekopin Bambang Hariyadi beserta jajaran pengurus.

Baca Juga:

• 250 Mahasiswa Unpad Diajak Bangun Bisnis Lewat Koperasi, Menkop: Saatnya Anak Muda Jadi Penggerak Ekonomi

"Koperasi tidak bergerak sendiri. Semangat kekeluargaan dan gotong royong menjadi fondasi utama yang menyatukan seluruh gerakan koperasi dalam membangun kesejahteraan masyarakat," kata Ferry.

Ia mengungkapkan, puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, dan direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Menurut Ferry, penyelenggaraan Harkopnas tahun ini dikemas lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya mengembalikan koperasi menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

"Kami ingin mengingatkan kembali bahwa koperasi bukan sistem ekonomi yang usang. Justru koperasi merupakan instrumen keadilan ekonomi yang tetap relevan dalam menjawab tantangan masyarakat modern," ujarnya.

Selain menjadi ajang peringatan, Harkopnas 2026 juga difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda.

Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari peluncuran logo Harkopnas ke-79, pameran koperasi, Car Free Day (CFD) Koperasi di Jalan HR Rasuna Said pada 19 Juli 2026, festival rakyat, hingga peresmian renovasi gedung bersejarah Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya.

Tak hanya itu, Kemenkop bersama Dekopin juga menghadirkan sejumlah program kreatif seperti Gen Z Cooperative Zone dan Creative Expo guna memperkenalkan wajah baru koperasi kepada generasi muda.

Ferry menilai transformasi koperasi harus diiringi perubahan cara pandang masyarakat bahwa koperasi merupakan badan usaha yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing di era digital.

"Kami ingin membangun keyakinan bahwa koperasi saat ini dapat tumbuh menjadi badan usaha modern, profesional, sekaligus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dekopin Bambang Hariyadi menyatakan kesiapan pihaknya mendukung penuh seluruh rangkaian Hari Koperasi Nasional ke-79.

Menurutnya, momentum tersebut menjadi langkah penting untuk membangkitkan kembali gerakan koperasi nasional sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku koperasi, dan masyarakat.

"Peringatan Harkopnas ke-79 harus menjadi titik awal penguatan sinergi antara pemerintah, gerakan koperasi, dan seluruh masyarakat untuk membangun koperasi Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," katanya.

Melalui rangkaian Bulan Koperasi 2026, pemerintah berharap semangat berkoperasi semakin tumbuh di tengah masyarakat serta memperkuat peran koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang modern, inklusif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.* (dh)

Mgr. Walter Erbi menggantikan Mgr. Piero Pioppo yang pada November 2025 menerima penugasan baru sebagai Nunsius Apostolik untuk Kerajaan Spanyol.

Baca Juga:

• Ikut Voting Logo HUT RI? 300 Warga Berpeluang Dapat Rp8,1 Juta hingga Undangan ke Istana

Mgr. Walter Erbi ditahbiskan sebagai imam pada 10 Mei 1992. Berbekal pendidikan Hukum Kanonik dan kemampuan berbahasa Italia, Spanyol, Prancis, serta Inggris, ia telah mengemban berbagai penugasan diplomatik Takhta Suci di sejumlah negara.

Sepanjang kariernya, Walter Erbi pernah bertugas di Nunsiatura Apostolik Yunani, Meksiko, Belgia, Italia, Australia, Prancis, hingga Turki. Pengalaman tersebut menjadikannya salah satu diplomat senior Vatikan dengan rekam jejak panjang dalam memperkuat hubungan Gereja Katolik dengan berbagai negara.

OCI Sambut Positif Penunjukan

Penunjukan Mgr. Walter Erbi mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan umat Katolik di Indonesia, termasuk Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri.

Irjen Pol (Purn.) Herry Dahana menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan Takhta Suci yang mengutus Mgr. Walter Erbi untuk menjalankan misi diplomatik sekaligus pelayanan pastoral di Indonesia.

Menurut Herry, kehadiran Nunsius Apostolik yang baru diharapkan mampu semakin mempererat hubungan antara Takhta Suci dan Pemerintah Indonesia, sekaligus memperkuat pelayanan Gereja Katolik bagi umat di Tanah Air.

"Selamat datang kepada Mgr. Walter Erbi. Kami bersyukur atas penunjukan beliau sebagai Nunsius Apostolik untuk Indonesia. Semoga beliau membawa semangat persaudaraan, mempererat hubungan antara Takhta Suci dengan Pemerintah Indonesia, serta semakin menguatkan pelayanan pastoral bagi seluruh umat Katolik, termasuk umat di lingkungan TNI dan Polri," ujar Herry, Kamis (2/7/2026).

Ia menilai Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman agama, budaya, dan suku memiliki posisi strategis dalam membangun dialog lintas agama serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan persaudaraan.

Dengan pengalaman diplomatik internasional yang dimiliki Mgr. Walter Erbi, Herry optimistis hubungan bilateral antara Takhta Suci dan Indonesia akan semakin erat, baik di bidang diplomasi, dialog antarumat beragama, maupun kerja sama kemanusiaan.

Penugasan baru tersebut diharapkan semakin memperkuat peran Gereja Katolik dalam mendukung persatuan bangsa, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.* (dh)

Dalam nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan di hadapan majelis hakim, tim penasihat hukum menilai surat dakwaan JPU tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut mereka, dakwaan mengandung unsur kabur (obscuur libel) sehingga patut dinyatakan batal demi hukum.

Baca Juga:

• Usai Didakwa, Dokter Tifa Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli di Persidangan

Penasihat hukum Rudi Zainal Sihombing menyebut jaksa tidak menguraikan dua unsur utama dalam penyertaan tindak pidana, yakni adanya kerja sama yang disadari (bewuste samenwerking atau meeting of minds) dan kerja sama secara nyata dalam melakukan tindak pidana.

"Dakwaan penuntut umum tidak menjelaskan adanya dua unsur kumulatif seseorang dapat dikatakan turut serta, yakni kerja sama yang disadari dan kerja sama secara fisik dalam melakukan tindak pidana," ujar Rudi dalam persidangan.

Selain itu, tim penasihat hukum menilai dakwaan tidak menjelaskan secara rinci pembagian peran antara terdakwa dengan Jonni Ronal Simanjuntak yang disebut melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Menurut mereka, jaksa hanya menguraikan dugaan perbuatan Jonni Ronal Simanjuntak tanpa menjelaskan hubungan maupun kesepahaman antara keduanya dalam perkara tersebut.

Penasihat hukum juga mempertanyakan status hukum Jonni Ronal Simanjuntak yang dalam dakwaan disebut diproses secara terpisah (splitsing).

Mereka meminta jaksa menjelaskan apakah yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, serta bagaimana perkembangan proses penyidikan dan penuntutannya.

Selain mempersoalkan unsur penyertaan, tim kuasa hukum juga menilai terdapat ketidakkonsistenan dalam uraian kerugian negara yang dicantumkan dalam surat dakwaan.

Di satu sisi, jaksa menyebut kerugian negara sebesar Rp516,2 juta. Namun di bagian lain, dakwaan juga menguraikan pemindahbukuan dana bantuan sebesar Rp1,515 miliar kepada 303 penerima manfaat.

Menurut penasihat hukum, jaksa juga belum menguraikan hubungan sebab akibat antara dugaan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dengan timbulnya kerugian negara, termasuk kewenangan terdakwa dalam proses pemindahbukuan dana bantuan.

Selain itu, dakwaan dinilai tidak menguraikan secara jelas waktu (tempus delicti) maupun tempat (locus delicti) terjadinya dugaan tindak pidana.

Atas berbagai alasan tersebut, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

Mereka juga memohon agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan setelah putusan sela dibacakan.

Majelis hakim dijadwalkan akan memberikan putusan sela atas eksepsi tersebut pada agenda persidangan berikutnya.* (dh)

Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini mengusung tema "80 Tahun Polri untuk Masyarakat" dan dihadiri Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Sugiarto, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf. Agus Muchtadi Rangkuti, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat daerah.

Baca Juga:

• Bupati Taufik Dukung Asahan Fight Series 3, Siap Cetak Petinju Berprestasi

Ia berharap Polri terus berkembang menjadi institusi yang profesional, responsif, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat dalam menjalankan tugas menjaga keamanan serta memberikan pelayanan publik.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin profesional, akuntabel, responsif, dan selalu hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Anton.

Bupati juga memberikan apresiasi atas dedikasi personel Polres Simalungun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai menjadi fondasi penting bagi kelancaran pembangunan di daerah.

Menurutnya, kemajuan Kabupaten Simalungun hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, Polri, TNI, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat.

"Kolaborasi yang solid akan memperkuat stabilitas daerah. Dengan stabilitas yang terjaga, seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal demi mewujudkan Simalungun yang maju," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simalungun beserta seluruh unsur Forkopimda kepada Polri selama ini.

Menurutnya, sinergi yang terbangun menjadi modal utama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Rangkaian syukuran berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Acara ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Kapolres Simalungun yang kemudian diserahkan kepada personel tertua dan termuda sebagai simbol penghormatan atas dedikasi lintas generasi di tubuh Polri.

Selain itu, Polres Simalungun juga memberikan penghargaan kepada personel berprestasi serta hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80.

Momentum tersebut diharapkan semakin mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Simalungun.* (dh)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan operasi penertiban tersebut melibatkan unsur Pemprov Sumut, Pemkab Mandailing Natal, serta instansi terkait lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sampaikan LPJ APBD 2025, Pendapatan Sumut Tembus Rp12 Triliun

Dari hasil peninjauan di lapangan, tim menemukan masih adanya aktivitas PETI yang menggunakan alat berat di beberapa titik lokasi. Aktivitas tersebut diduga melibatkan pihak berinisial GD dan PW.

Seluruh kegiatan pertambangan ilegal yang masih berlangsung langsung dihentikan di lokasi oleh tim sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Heri menjelaskan, aktivitas PETI tersebut telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, mulai dari perubahan bentang alam, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), hingga potensi meningkatnya risiko banjir dan longsor.

Selain itu, aktivitas tersebut juga menyebabkan hilangnya vegetasi, terbentuknya lubang bekas galian yang membahayakan masyarakat, hingga dugaan pencemaran kualitas air sungai.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedi Jamiansyah Putra, menyebutkan tim turut mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi.

Barang bukti tersebut di antaranya satu unit alat berat jenis ekskavator, aki alat berat, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal.

"Seluruh barang bukti sudah diamankan dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia menegaskan, operasi berjalan aman dan tertib. Pemprov Sumut memastikan akan terus melakukan penindakan terhadap aktivitas PETI yang merusak lingkungan dan merugikan negara.

Sebagai langkah lanjutan, tim terpadu merekomendasikan penguatan patroli di wilayah rawan, penegakan hukum berkelanjutan, serta percepatan rehabilitasi kawasan terdampak.

Pemprov Sumut juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin serta segera melaporkan jika menemukan praktik serupa di wilayah masing-masing.* (dh)

Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan penanaman 120 bibit pohon di kawasan taman kota tersebut.

Baca Juga:

• 98 Wali Kota dari Seluruh Indonesia Kompak Senam Pagi di Taman Cadika Medan di Tengah Agenda Rakernas APEKSI XVIII

"Ini menandakan Bapak dan Ibu semua telah hadir ke Kota Medan, menanamkan benih baik untuk anak cucu kita. Karena sampai selama-lamanya, insya Allah nama Bapak dan Ibu akan selalu ada di sini," ujar Rico dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa prasasti tersebut diharapkan menjadi pengingat kuat bahwa seluruh pemerintah kota di Indonesia memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa.

"Karena kita satu bangsa, satu negara, satu Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan," tambahnya.

Selain peresmian prasasti, kegiatan juga diisi dengan penanaman berbagai jenis pohon seperti kenanga, tabebuya pink, rambutan, mangga, duku, jambu bol, hingga trembesi di area Taman Cadika.

Penanaman pohon tersebut disebut sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan di tengah pertumbuhan perkotaan.

Turut hadir dalam kegiatan itu Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, serta Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman.* (dh)

Sejak pagi, kawasan ruang terbuka hijau tersebut dipadati para kepala daerah beserta Ketua TP PKK masing-masing kota. Dengan mengenakan pakaian olahraga, para peserta tampak kompak mengikuti rangkaian gerakan senam yang berlangsung penuh keakraban dan suasana santai.

Baca Juga:

• Rico Waas Sambut Indonesia City Expo 2026, Dorong Kolaborasi Antarkota Perkuat UMKM dan Investasi

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengatakan Taman Cadika dipilih sebagai lokasi kegiatan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi para tamu yang hadir. Menurutnya, ruang publik tersebut mencerminkan wajah Kota Medan sebagai kota yang ramah, sehat, dan memiliki ruang terbuka hijau yang representatif.

"Kami ingin para tamu tidak hanya mengikuti agenda formal, tetapi juga merasakan langsung suasana Kota Medan dan menikmati ruang publik yang kami miliki," ujar Rico.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meninggalkan kesan positif sekaligus memperkuat hubungan silaturahmi antar wali kota dari seluruh Indonesia.

"Semoga kebersamaan pagi ini menjadi pengalaman yang berkesan dan membawa kesan baik tentang Kota Medan," tambahnya.

Usai senam bersama, para wali kota juga diajak berkeliling kawasan Taman Cadika untuk melihat langsung area hijau yang menjadi salah satu ruang publik unggulan Kota Medan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta jajaran TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Medan.* (dh)

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor KBO Babel tersebut, Ismail menyampaikan penjelasan terbuka di hadapan sejumlah organisasi pers dan insan media untuk meluruskan kronologi kejadian yang sempat menjadi sorotan publik.

Baca Juga:

• Golkar Panggil Anggota DPRD Terkait Dugaan Intimidasi dr Icha, Sarmuji: Terbukti Bersalah Kami Beri Sanksi

Di hadapan peserta pertemuan, Ismail menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila komunikasi yang terjadi sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman hingga memunculkan persepsi adanya intimidasi.

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut berawal dari tugas internal kantor untuk menyampaikan hak jawab atas sejumlah pemberitaan terkait dugaan penyalahgunaan jalur disabilitas CPNS dan isu lain yang menyeret institusinya.

Sebelum mengirimkan hak jawab, pihaknya disebut melakukan pengecekan legalitas media melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Dari hasil penelusuran itu, Ismail menyebut sebagian media terverifikasi, sementara satu media tidak ditemukan dalam sistem.

Setelah itu, pihaknya mengirimkan surat hak jawab dan pemberitahuan kepada media terkait melalui kontak yang tersedia.

Ismail mengaku kemudian terjadi komunikasi melalui telepon dengan jurnalis Babel Aktual, Dion, yang membahas rencana pemuatan hak jawab sekaligus pemberitaan lanjutan dari media tersebut.

Dalam percakapan itu, menurut Ismail, sempat terjadi perbedaan pandangan terkait penerapan Undang-Undang Pers hingga memicu perdebatan.

"Saya menyampaikan agar hak jawab kami diselesaikan terlebih dahulu, kemudian silakan diberitakan jika ada temuan lain. Dalam pembicaraan itu terjadi perbedaan pandangan," ujarnya.

Ia juga mengakui sempat meminta lokasi kantor media untuk mengantar surat klarifikasi dalam bentuk fisik, namun komunikasi yang berlangsung dalam situasi pekerjaan yang padat membuat nada bicaranya meninggi dan menimbulkan kesalahpahaman.

Ismail menegaskan tidak ada niat untuk melakukan intimidasi maupun menghalangi kerja jurnalistik. Ia menyebut peristiwa tersebut murni terjadi akibat miskomunikasi dalam percakapan telepon.

"Saya sangat menghormati profesi wartawan. Tidak ada sedikit pun niat mengintimidasi atau menghalangi kerja jurnalistik," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah meminta maaf kepada jurnalis yang bersangkutan dan permintaan tersebut telah diterima dengan baik. Keduanya disebut saling memahami bahwa kejadian tersebut hanya kesalahpahaman.

Dalam forum tersebut, Ismail kembali menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers di Bangka Belitung atas polemik yang sempat terjadi.

Penanggung Jawab KBO Babel, Rikky Fermana, menyebut forum klarifikasi ini menjadi ruang dialog agar semua pihak mendapatkan kesempatan yang setara untuk menjelaskan duduk perkara.

Menurutnya, penyelesaian melalui dialog penting agar tidak terjadi kesalahpahaman berkepanjangan antara pers dan institusi pemerintah.* (dh)

Kegiatan yang diikuti 272 peserta dari jajaran pimpinan tinggi pratama hingga kepala unit pelaksana teknis keimigrasian seluruh Indonesia itu menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia, sebagai salah satu narasumber utama.

Baca Juga:

• Raja Juli Siap Penuhi Panggilan KPK jika Dibutuhkan dalam Pengembangan Kasus Kuansing

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Imigrasi harus menjadikan moralitas kerja sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik. Ia menyebut kinerja institusi kini diawasi langsung oleh masyarakat, baik dari sisi hasil maupun proses pelayanan.

"Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan," ujar Hendarsam.

Ia menambahkan, penguatan kepatuhan internal tidak boleh dipandang hanya sebagai formalitas atau instrumen pengawasan, melainkan harus menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh lini organisasi.

Agenda tersebut juga menitikberatkan pada penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penegakan kode etik, budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta optimalisasi mekanisme pelaporan melalui whistleblowing system.

Selain KPK, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ombudsman RI sebagai bentuk penguatan sinergi pengawasan internal dan eksternal di lingkungan keimigrasian.

Di akhir arahannya, Hendarsam meminta seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis Imigrasi untuk segera mengimplementasikan hasil forum tersebut secara konsisten, disertai evaluasi berkala guna menekan potensi penyimpangan serta memperkuat reformasi birokrasi.

"Keberhasilan ke depan akan diukur dari tingkat kepercayaan publik. Mari jadikan momentum ini untuk memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," pungkasnya.* (dh)

Dalam konferensi pers bersama, Lukashenko bahkan menyebut Indonesia memiliki posisi yang sangat istimewa bagi Belarus. Menurutnya, Indonesia menjadi sahabat utama yang memiliki peran strategis dalam hubungan negaranya dengan kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga:

• Saksi Sidang Ungkap Dugaan Ancaman Hery Susanto usai LHP Ombudsman Tak Temukan Maladministrasi

Ia mengaku puas dengan perkembangan hubungan bilateral kedua negara yang dinilai terus menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, berbagai kerja sama yang telah terjalin tidak hanya menghasilkan capaian nyata, tetapi juga membuka peluang baru di masa mendatang.

Lukashenko menilai pertemuannya dengan Presiden Prabowo berlangsung dalam suasana hangat, bersahabat, dan menghasilkan pembahasan yang konstruktif untuk memperkuat hubungan kedua negara.

"Pembicaraan hari ini berlangsung sangat konstruktif dan bersahabat. Kami melihat banyak peluang untuk saling mendukung dan memperkuat kerja sama ke depan," katanya.

Selain hubungan politik, Belarus juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, hingga sosial dan budaya.

Ia memastikan pemerintah Belarus berkomitmen menjalankan seluruh peta jalan kerja sama bilateral yang telah disepakati kedua negara guna mempererat hubungan strategis dalam jangka panjang.

Lukashenko optimistis berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan ini akan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Belarus di kawasan Asia Tenggara.* (d/dh)

Pengakuan tersebut disampaikan Asisten Ombudsman RI, Muhammad Khotim, saat bersaksi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Saksi Ungkap Eks Ketua Ombudsman Marah Saat LHP PT Tosida Tak Temukan Maladministrasi: Siapa yang Pimpinan? Elu Jangan Ngatur-ngatur Gua!

Menurutnya, kesimpulan tersebut telah melalui proses pembahasan berjenjang bersama pimpinan pemeriksa sebelum akhirnya disampaikan kepada Hery Susanto.

Namun, setelah menerima draf tersebut, Hery disebut langsung menghubungi Khotim melalui sambungan telepon dan menyatakan ketidakpuasannya terhadap hasil pemeriksaan.

"Beliau tidak puas dengan draf LHP yang menyatakan tidak ada maladministrasi. Bahkan saya diancam akan dievaluasi," ungkap Khotim di hadapan majelis hakim.

Khotim mengatakan perdebatan terjadi karena dirinya meyakini dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat diubah begitu saja tanpa prosedur yang sah.

Selain ancaman evaluasi, Khotim mengaku merasakan adanya intervensi selama proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Saat dikonfirmasi jaksa apakah dirinya merasa mendapat intimidasi dari terdakwa, Khotim menjawab bahwa tekanan tersebut memang dirasakannya selama menangani perkara PT Tosida Indonesia.

Tak hanya itu, Khotim juga mengungkap Hery meminta agar sejumlah pertanyaan ahli dalam LHP dihapus dan diganti dengan dua pertanyaan baru yang berasal langsung dari dirinya.

Untuk mempermudah koordinasi internal tanpa campur tangan pimpinan, tim Keasistenan 5 Ombudsman RI bahkan membuat grup WhatsApp khusus yang tidak melibatkan Hery Susanto.

Sementara itu, Hery Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan sebuah rumah dengan total nilai mencapai Rp4,85 miliar sepanjang 2023 hingga 2025.

Jaksa menyebut pemberian tersebut diduga bertujuan memengaruhi Hery agar menyatakan adanya maladministrasi dalam penetapan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perusahaan nikel oleh KLHK, serta dalam sejumlah perkara perizinan usaha pertambangan lainnya.

Dalam surat dakwaan, uang dan aset yang diduga diterima Hery berasal dari sejumlah pihak, termasuk direksi perusahaan swasta dan perantara, dengan total mencapai hampir Rp5 miliar.

Persidangan perkara dugaan suap tersebut masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya guna mengungkap keseluruhan rangkaian kasus yang kini tengah ditangani Pengadilan Tipikor Jakarta.* (d/dh)