Capaian tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera pada Selasa (11/8/2026). Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan posisi 24 Juli 2026 yang masih mencatat realisasi nol persen.

Baca Juga:

• Anggaran Baru Terserap 0,7 Persen: Satgas PRR Sentil Pemkab Nagan Raya dan Desak Pemulihan Jembatan Putus

Tambahan TKD tersebut diprioritaskan untuk sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Alokasi terbesar berada pada sektor infrastruktur dengan anggaran Rp33,6 miliar.

Selanjutnya, sektor kesehatan mendapat alokasi Rp8,4 miliar, pendidikan Rp5,2 miliar, urusan lainnya Rp2,7 miliar, serta pertanian Rp1,6 miliar.

Percepatan pemanfaatan anggaran tersebut telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026.

Regulasi tersebut menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menjalankan program tambahan TKD secara tertib, cepat, dan akuntabel.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengapresiasi peningkatan realisasi anggaran tersebut. Namun, dia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunda pemanfaatan sisa anggaran.

"Apabila ini enggak terpenuhi TKD yang dikasih, hati-hati, Pak, tahun depan dapat penalti, apalagi yang nyimpan-nyimpan sisa dana anggaran pemerintah," kata Imran dalam rapat monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Sekretariat Daerah Aceh Selatan.

Imran meminta tambahan TKD segera diwujudkan dalam bentuk pekerjaan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pemulihan infrastruktur dasar, layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan terhadap sektor pertanian.

Satgas PRR juga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membentuk posko tingkat kabupaten. Posko tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, integrasi data, sekaligus mempercepat penyelesaian kendala antarorganisasi perangkat daerah.

Imran mengatakan pemantauan terhadap progres pemanfaatan anggaran akan dilakukan secara berkala.

"Yang perlu saya tegaskan, saya akan rutin mengawasi progres dan masalah-masalah tiap bulan. Saya akan kembali satu bulan lagi untuk melihat progres sudah sejauh mana," ujarnya.

Pemkab Aceh Selatan merespons arahan tersebut dengan menyiapkan langkah percepatan bagi organisasi perangkat daerah yang menangani program tambahan TKD.

Sejumlah pekerjaan yang menjadi prioritas di antaranya normalisasi sungai, perbaikan irigasi, serta pembangunan dan perbaikan fasilitas publik yang terdampak bencana.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Aceh Selatan Willi Cahyadi Darwin mengatakan pemerintah daerah menargetkan seluruh kegiatan yang menggunakan tambahan TKD dapat dipercepat dan diselesaikan pada awal Desember 2026.

"Langkah lanjutan kita akan mempercepat realisasi titik yang belum jalan, itu kita percepat. Mudah-mudahan di awal Desember sudah selesai," kata Willi.

Pemkab Aceh Selatan kini diminta memastikan sisa anggaran tambahan TKD dapat segera direalisasikan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak mengalami keterlambatan dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.* (dh)

Kuasa hukum keluarga korban, Utreck Ricardo Siringo-Ringo, mengatakan korban dimakamkan pada Rabu (5/8/2026). Dua hari kemudian, keluarga datang ke makam untuk berziarah.

Baca Juga:

• "Keadilan Ikuti Kepemilikan, Bukan Hubungan Keluarga," Pesan Bambang Harymurti soal RUU Rampasan Aset

Padahal, menurut Ricardo, keluarga baru menerima informasi mengenai kematian korban sekitar pukul 14.30 WIB pada hari yang sama.

"Itu langsung keterangan dari si penggali kubur dan si pengelola kuburan. Jadi, disampaikan sudah dari pagi mereka standby untuk menggali. Kata mereka, dari pagi sudah dapat informasi untuk dimintakan menggali kuburan," kata Ricardo saat dikonfirmasi, Rabu (12/8).

Ricardo mengatakan pihak keluarga kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada tim kuasa hukum. Pada hari yang sama, tim kuasa hukum juga mendatangi makam korban dan mendapatkan keterangan serupa dari penggali kubur.

Menurut Ricardo, pihaknya memiliki rekaman video yang memuat keterangan dari penggali dan pengelola makam. Rekaman tersebut dibuat secara terpisah oleh pihak keluarga dan kuasa hukum.

"Jadi, dua video yang diambil dengan dua orang berbeda, keluarganya dan kami sebagai pengacara, menemukan fakta di lapangan bahwasanya penggali kubur dan pengelola keterangan itu sama. Katanya memang jam 07.00-08.00 WIB sudah standby, sudah digali sebelum matahari panas," ujarnya.

Ricardo menuturkan penggali makam juga disebut sempat heran karena jenazah korban tidak kunjung dibawa ke lokasi meski liang kubur telah disiapkan sejak Minggu pagi.

Jenazah korban kemudian baru dimakamkan pada Rabu (5/8/2026).

Berdasarkan keterangan yang diterima keluarga dari penggali makam, pihak yang meminta liang kubur disiapkan disebut merupakan seseorang yang sudah berusia lanjut dan sempat hadir dalam pemakaman korban.

Pihak keluarga menduga orang tersebut merupakan perwakilan keluarga Brigadir I. Namun, Ricardo menegaskan hal tersebut menjadi bagian dari informasi yang diterima pihak keluarga dari penggali makam.

Kondisi itu membuat keluarga mempertanyakan bagaimana makam korban bisa disiapkan sebelum mereka menerima informasi mengenai kematian korban.

"Inilah kejanggalan-kejanggalannya," kata Ricardo.

Persoalan tersebut juga telah disampaikan tim kuasa hukum dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI. Namun, menurut Ricardo, pihak keluarga belum mendapatkan penjelasan pasti mengenai persoalan penggalian makam tersebut.

"Kami sampaikan saat RDP bahwasanya menurut dari keterangan video itu, makam sudah digali sebelum meninggalnya si korban. Keterangan video, bukan kita yang ngomong, keterangan video. Cuman nggak terjawab, kata (Komisi III) nanti ditanyakan di proses penyidikan," ujarnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak sebelumnya menyampaikan bahwa peristiwa yang menewaskan korban terjadi pada Minggu (2/8) sekitar pukul 15.00 WIB.

Polisi kemudian menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan mendatangi lokasi. Petugas disebut tiba di tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 16.00 WIB.

"Proses penyidikan kami lakukan, itu terjadi di jam 3 (sore) dan dilaporkan ke kami itu tidak lama. Jadi, ada beberapa hal yang kita tempuh pada saat itu, lanjut kita lakukan olah TKP dan seterusnya. Semoga ini prosesnya berjalan normal, prosedural, dan profesional," kata Calvijn, Kamis (6/8).

Hingga kini, dugaan kejanggalan mengenai penggalian makam tersebut masih menjadi pertanyaan pihak keluarga dan kuasa hukum. Penjelasan lebih lanjut diharapkan dapat diperoleh melalui proses penyidikan yang dilakukan kepolisian.* (ds/dh)

Penerapan e-voting tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum memperkuat proses pengisian jabatan agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:

• CNG 3 Kg Gantikan LPG 3 Kg? Pemerintah Mulai Uji Coba Pekan Depan

Sistem e-voting diharapkan dapat mengurangi subjektivitas maupun intervensi dalam proses pengisian jabatan. Selain itu, mekanisme tersebut diharapkan memberikan kepastian pengembangan karier yang lebih adil bagi para pegawai.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI Nico Afinta mengatakan transformasi digital tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menyasar tata kelola internal, termasuk manajemen sumber daya manusia (SDM).

"Bapak Menteri ingin mendengar langsung aspirasi dari daerah mengenai siapa pimpinan yang dinilai tepat. Kami berharap seluruh pegawai dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, objektif, dan tanpa tekanan," ujar Nico.

Meski demikian, hasil e-voting bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan calon pimpinan. Sebelum mengikuti proses tersebut, kandidat terlebih dahulu disaring berdasarkan empat parameter manajemen talenta, yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Supratman menegaskan e-voting tidak menggantikan struktur maupun mekanisme birokrasi yang telah berjalan. Menurutnya, sistem tersebut menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat objektivitas dalam pengelolaan SDM.

"Langkah ini diambil untuk meminimalkan subjektivitas pimpinan dan mencegah intervensi dalam proses pengisian jabatan. Kita ingin memberikan ruang kepastian karir yang setara bagi seluruh pegawai," tegas Supratman.

Selain menerapkan manajemen talenta berbasis e-voting, Kementerian Hukum juga memperkuat komunikasi antara pimpinan dan pegawai melalui Town Hall Meeting serta program Pasti Ada Solusi.

Penguatan komunikasi internal tersebut ditujukan untuk membangun budaya kerja yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi pegawai.

Pelaksanaan e-voting di Sumatera Utara menjadi bagian dari tahap evaluasi sebelum mekanisme tersebut diterapkan secara lebih luas. Apabila uji coba dinilai efektif, Kementerian Hukum akan mempertimbangkan penerapannya di kantor wilayah lainnya di Indonesia.

Kementerian Hukum menilai pembenahan manajemen SDM menjadi bagian penting dalam transformasi birokrasi. Dengan proses pengisian jabatan yang lebih objektif dan mempertimbangkan kompetensi, kualitas organisasi diharapkan semakin kuat sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.* (dh)

Dua agenda tersebut dikemas melalui Fly The Spice Islands dan Universitas Indonesia Membangun Nusa (UIMN) 2026. Fly The Spice Islands mengajak mahasiswa menelusuri jalur rempah dari perspektif udara, sementara UIMN berfokus pada pengembangan potensi kelapa di Desa Wailulu, Maluku Tengah.

Baca Juga:

• PT Inalum Dukung Bimbel Bogak Bahagia, 94 Anak Desa Bogak Ikuti Program Pendidikan

"Kedua program ini menjadi representasi semangat bertualang anak muda sekaligus wujud kontribusi mahasiswa untuk masyarakat," ujar Salman.

Dalam program Fly The Spice Islands, Mapala UI menelusuri kawasan Maluku Utara dengan metode hike and fly. Tim melakukan pendakian menuju titik penerbangan sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan paralayang.

Sebanyak 10 orang yang terdiri atas tiga pilot dan tujuh anggota pendukung terlibat dalam ekspedisi tersebut. Mereka menyasar tiga gunung, yakni Gunung Gamalama di Ternate, Gunung Gamkonora di Halmahera, dan Gunung Woka di Kepulauan Tidore.

Penerbangan pertama dilakukan dari Gunung Gamalama pada Sabtu (8/8/2026). Pilot ekspedisi Gendon Subandono mengaku mendapatkan pengalaman yang memadukan tantangan medan dengan panorama alam Ternate.

"Lepas dari bebatuan besar di lereng kawah utara rasanya lega, parasut membumbung menjauh dari kawah Gamalama dan disambut pemandangan indah Ternate," kata Gendon.

Ekspedisi tersebut tidak hanya mengejar pencapaian penerbangan. Mapala UI juga menargetkan dokumentasi penerbangan dari tiga puncak serta penyusunan rekomendasi untuk mendukung pengembangan pariwisata dirgantara di Maluku Utara.

Tim juga menyiapkan dokumentasi dalam bentuk film untuk memperkenalkan potensi wisata minat khusus di wilayah tersebut.

Dalam aspek keselamatan, Mapala UI berkolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk SENDAL-IKJ, BSM Rental, Mapala Emas Sonyinga Alam (ESA) Fakultas Teknik Universitas Khairun, dan Basarnas.

Sementara itu, program UIMN 2026 mengambil pendekatan berbeda. Sebanyak 11 mahasiswa diterjunkan ke Desa Wailulu, Kecamatan Seram Utara Barat, Maluku Tengah, untuk mendampingi masyarakat mengembangkan potensi komoditas kelapa.

Program yang dimulai pada Selasa (11/8/2026) tersebut dijadwalkan berlangsung selama sekitar satu bulan. Mapala UI bekerja sama dengan Pemerintah Desa Wailulu dan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Darussalam melalui Darmapala Ambon.

Pengembangan kelapa menjadi salah satu fokus utama karena produksi komoditas tersebut di Desa Wailulu cukup besar. Saat panen raya, produksi kelapa di wilayah tersebut dapat mencapai sekitar 30 ton.

Namun, sebagian besar hasil kelapa selama ini diolah menjadi kopra. Harga kopra yang relatif rendah dan fluktuatif membuat nilai tambah yang diterima masyarakat belum maksimal.

Melalui UIMN 2026, mahasiswa memperkenalkan alternatif pengolahan kelapa menjadi tepung kelapa. Pendampingan dilakukan mulai dari praktik produksi, pengolahan menjadi produk pangan, pembentukan komunitas kerja, hingga penyerahan aset produksi kepada masyarakat.

Project Officer UIMN 2026, Nivand, mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak kepada masyarakat, tidak hanya menjalankan aktivitas akademik di kampus.

"Sebagai mahasiswa selain punya kewajiban di dalam kelas kita juga punya kewajiban di luar kelas, salah satunya untuk berdampak pada masyarakat Indonesia," ujar Nivand.

Raja Negeri Wailulu, Muslim Tounussa, berharap program tersebut dapat terus berjalan setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan pengabdian.

Dia berharap kelompok perempuan dan pelaku UMKM di Wailulu dapat menjadikan tepung kelapa sebagai salah satu produk unggulan desa.

"Harapan beta, selesai dari kegiatan ini, bukan selesai juga hasilnya. Namun, ibu-ibu PKK maupun UMKM menjadikan tepung kelapa sebagai salah satu produk unggulan yang ada di Negeri Wailulu," tutur Muslim.

Dua program tersebut menunjukkan pendekatan Mapala UI dalam mengembangkan potensi kawasan timur Indonesia. Fly The Spice Islands berfokus pada eksplorasi alam dan pengembangan wisata petualangan, sedangkan UIMN mendorong peningkatan nilai ekonomi komoditas lokal.

Kolaborasi dengan masyarakat, komunitas lokal, lembaga terkait, dan sejumlah mitra menjadi bagian dari pelaksanaan kedua program tersebut. Mapala UI juga mendapat dukungan dari EIGER Adventure.

Brand Partnership Manager EIGER, Eva Fitri Yeni, menilai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas petualangan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat.

"Petualangan bisa berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat," ujar Eva.

Bagi Mapala UI, ekspedisi ke Maluku dan Maluku Utara bukan sekadar tentang pendakian maupun penerbangan paralayang. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya memperkenalkan potensi wisata, menghidupkan kembali narasi Jalur Rempah, serta mendorong masyarakat mengembangkan nilai ekonomi dari sumber daya lokal secara berkelanjutan.* (dh)

Dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan perlengkapan sekolah berupa tas dan alat tulis, serta white board yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar.

Baca Juga:

• Gawat! Sehari Listrik Padam-Hidup hingga 5 Kali, Warga Nibung Hangus Batu Bara Resah: Alat Elektronik Rusak

Bimbel tersebut dibagi menjadi tiga kelas, yakni Kelas A, Kelas B dan Kelas C. Materi pembelajaran yang diberikan meliputi Calistung (membaca, menulis dan berhitung), Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, serta MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam).

Kepala Desa Bogak, Fazzary Akbar, SE, menyampaikan apresiasinya atas dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan Bimbel Bogak Bahagia. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak di Desa Bogak.

Fazzary menjelaskan, keberadaan bimbingan belajar diharapkan dapat memberikan ruang tambahan bagi anak-anak untuk memperdalam pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan semangat belajar para peserta.

Ia juga menyambut baik dukungan PT Inalum terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, perusahaan, orang tua, masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.

"Program ini kami harapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Desa Bogak. Kami juga sangat mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk PT Inalum, yang telah ikut memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak kami," demikian inti pernyataan Fazzary Akbar.

Fazzary berharap Bimbel Bogak Bahagia tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan anak-anak dan masyarakat.

"Dengan adanya Bimbel Bogak Bahagia, kami ingin anak-anak memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik, meningkatkan kemampuan mereka, serta lebih percaya diri dalam mengikuti proses pendidikan," lanjutnya.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut PT Inalum diwakili Fahmi. Turut hadir perwakilan Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram yang diwakili Sekretaris Camat (Sekcam), Kepala Desa Bogak Fazzary Akbar, SE, Ketua TP PKK Desa Bogak Ny. Khuzaimah, para kepala dusun, perangkat desa, stakeholder, wali murid, serta anak-anak peserta Bimbel Bogak Bahagia.

Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya sinergi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tingkat desa.

Dengan telah terdaftarnya 94 anak, Bimbel Bogak Bahagia diharapkan menjadi wadah pembelajaran tambahan yang mampu membantu peserta meningkatkan kemampuan akademik sekaligus menumbuhkan semangat untuk meraih prestasi.* (dh)

Oleh:Dr. Trisno Nugroho, S.E., MBA

BALI tidak pernah kekurangan pesona. Alamnya indah, budayanya kuat, masyarakatnya ramah, dan tradisinya tetap hidup di tengah arus perubahan zaman.

Baca Juga:

• DPR Terima Surpres, Destry Damayanti Diusulkan Prabowo jadi Gubernur BI Berikutnya

Di tengah kondisi tersebut, Bali membutuhkan cara pandang baru dalam membangun pariwisata. Tidak cukup lagi hanya bertanya berapa banyak wisatawan datang, berapa hotel terisi, atau berapa besar transaksi ekonomi tercipta.

Pertanyaan yang lebih penting hari ini adalah: apakah pariwisata membuat Bali menjadi lebih baik?

Inilah inti dari pariwisata regeneratif.

Pariwisata regeneratif bukan sekadar pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan berusaha menjaga agar pariwisata tidak merusak. Sementara itu, pariwisata regeneratif bergerak lebih jauh: pariwisata harus ikut memulihkan, memperkuat, dan meningkatkan kualitas tempat.

Artinya, pariwisata bukan hanya mengurangi dampak negatif, tetapi menciptakan manfaat positif bagi masyarakat, budaya, alam, dan masa depan destinasi.

Dengan bahasa sederhana, pariwisata regeneratif bertanya: setelah wisatawan datang dan pergi, apakah desa menjadi lebih kuat? Apakah budaya semakin terjaga? Apakah lingkungan semakin pulih? Apakah masyarakat lokal semakin sejahtera? Apakah wisatawan pulang membawa kesadaran baru untuk lebih menghormati Bali?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sangat relevan ketika kita melihat Desa Wisata Penglipuran.

Belajar dari Penglipuran

Penglipuran adalah salah satu wajah terbaik Bali. Desa ini dikenal bersih, tertata, berbudaya, memiliki tata ruang tradisional yang kuat, hutan bambu yang indah, rumah adat yang terawat, serta masyarakat yang menjaga nilai-nilai desa adat.

Penglipuran adalah contoh bahwa pariwisata dan kehidupan adat dapat berjalan berdampingan. Namun, keberhasilan Penglipuran juga membawa tantangan baru.

Ketika semakin terkenal, kunjungan meningkat. Desa menjadi semakin ramai. Sampah harus dikelola lebih baik. Hutan bambu perlu ditata lebih serius. Jalur kunjungan harus dijaga. Rumput dan ruang desa tidak boleh terus-menerus menerima tekanan.

Masyarakat juga perlu tetap menjadi pemilik utama arah pembangunan desa, bukan hanya menjadi pelengkap dari aktivitas wisata.

Dari Penglipuran kita belajar satu hal penting: desa wisata yang berhasil tidak boleh berhenti pada keberhasilan. Ia harus terus memperbarui diri.

Dalam penelitian saya tentang Penglipuran, saya menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat sangat menentukan keterlibatan mereka dalam pengembangan pariwisata.

Masyarakat yang hanya tahu belum tentu mau terlibat. Tetapi masyarakat yang memahami makna pariwisata, manfaatnya, risikonya, dan tanggung jawabnya akan lebih terdorong untuk ikut menjaga desanya.

Karena itu, pembangunan desa wisata tidak cukup hanya dengan promosi, pembangunan fasilitas, atau penambahan atraksi. Yang jauh lebih penting adalah membangun pemahaman bersama.

Desa wisata harus menjadi gerakan masyarakat, bukan hanya program pemerintah atau proyek pengelola.

Keterlibatan masyarakat terbukti menjadi kunci. Ketika masyarakat terlibat, pariwisata dapat memperkuat ekonomi lokal, menghidupkan UMKM, membuka ruang bagi generasi muda, memperkuat rasa memiliki, dan memberi pengalaman yang lebih bermakna bagi wisatawan.

Namun, ada catatan penting: keterlibatan masyarakat belum otomatis memulihkan lingkungan. Pemulihan lingkungan membutuhkan sistem yang lebih jelas, terukur, dan konsisten.

Model REGENESIS (Model 6M)

Di sinilah pariwisata regeneratif menjadi penting. Ia mengajak kita untuk tidak hanya merawat yang sudah baik, tetapi juga memperbaiki yang mulai tertekan.

Untuk menjelaskan gagasan ini secara sederhana, saya merumuskan Model REGENESIS, yang dapat dipahami sebagai Model 6M.

1. Memulihkan
Pariwisata harus ikut memulihkan lingkungan, budaya, dan kehidupan sosial. Jika ada kawasan yang rusak karena tekanan kunjungan, harus dipulihkan. Jika ada nilai budaya yang mulai melemah, harus dikuatkan kembali.

2. Menjaga Daya Dukung Tempat
Setiap desa, pantai, hutan, pura, kawasan heritage, dan kota memiliki batas. Pariwisata yang baik harus menghormati batas itu. Bali tidak boleh dipaksa menanggung beban kunjungan tanpa memperhitungkan air, sampah, lalu lintas, ruang, dan kenyamanan warga.

3. Memberi Manfaat Lebih Besar
Pariwisata harus memberi manfaat positif yang lebih besar daripada beban yang ditimbulkan. Pendapatan dari pariwisata harus kembali untuk masyarakat lokal, desa adat, lingkungan, budaya, dan peningkatan kualitas destinasi.

4. Menguatkan Budaya dan Masyarakat
Budaya Bali tidak boleh hanya menjadi dekorasi pariwisata. Adat, ritual, bahasa, arsitektur, kuliner, seni, nilai Tri Hita Karana, dan kehidupan masyarakat harus semakin kuat karena pariwisata, bukan melemah karena pariwisata.

5. Menyatukan Para Pihak
Pariwisata regeneratif tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Desa adat, pengelola destinasi, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, wisatawan, dan generasi muda harus bekerja bersama.

6. Membangun Sistem yang Terus Belajar
Destinasi harus berani mengevaluasi diri. Berapa sampah yang dihasilkan? Apakah masyarakat merasa diuntungkan? Apakah wisatawan memahami nilai budaya? Apakah lingkungan membaik? Apakah manfaat ekonomi merata? Tanpa data dan evaluasi, pariwisata akan mudah terjebak pada rutinitas dan promosi semata.

Bukan Hanya untuk Penglipuran

Model ini lahir dari Penglipuran, tetapi pelajarannya penting bagi desa wisata lain di Bali dan Indonesia.

Setiap desa tentu tidak harus meniru Penglipuran. Desa pesisir punya tantangan berbeda dengan desa pegunungan. Desa pertanian berbeda dengan desa budaya. Kawasan kota tua berbeda dengan desa adat. Tetapi prinsipnya sama: pariwisata harus membuat tempat menjadi lebih baik.

Di desa pesisir, pariwisata regeneratif dapat berarti membersihkan pantai, mengurangi sampah laut, memperkuat nelayan, dan memulihkan ekosistem pesisir.

Di desa pertanian, pariwisata regeneratif dapat berarti menjaga sawah, air, benih lokal, dan martabat petani.

Di desa budaya, pariwisata regeneratif berarti memperkuat adat, arsitektur, ritual, seni, dan generasi muda.

Di kawasan kota, pariwisata regeneratif dapat berarti menghidupkan kembali kawasan heritage, ruang publik, UMKM, transportasi publik, dan kualitas hidup warga.

Masa Depan Bali

Bagi Bali, pendekatan ini sangat mendesak.

Bali sudah menjadi destinasi dunia. Tetapi menjadi destinasi dunia tidak cukup. Bali harus tetap menjadi rumah budaya, ruang hidup masyarakat, dan pulau yang alamnya dijaga dengan sungguh-sungguh.

Masa depan pariwisata Bali tidak boleh hanya diukur dari ramainya kunjungan.

Masa depan Bali harus diukur dari semakin kuatnya desa adat, semakin pulihnya lingkungan, semakin sejahteranya masyarakat lokal, semakin berkualitasnya wisatawan, dan semakin terjaganya taksu Bali.

Penglipuran telah memberi pelajaran penting. Ketenaran bukan tujuan akhir. Ketenaran harus menjadi energi untuk merawat desa, menjaga budaya, memulihkan alam, dan memperkuat masyarakat.

Itulah jalan pariwisata regeneratif.

Bali tidak cukup hanya lestari. Bali harus mampu beregenerasi.

Karena pariwisata terbaik bukan hanya yang membuat wisatawan datang, tetapi yang membuat desa, budaya, masyarakat, dan alam menjadi lebih baik setelah wisatawan pergi.* (dh)

*)Penulis Adalahpengamat ekonomi dan pariwisata, Pengurus PHRI Bali, dan Dewan Pembina BaliCeb.

Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan Surpres tersebut telah diterima DPR. Dia menyebut surat dari Presiden itu disampaikan langsung oleh Mensesneg.

Baca Juga:

• Dari 17 Ribu Melonjak ke 80 Ribu, Pemerintah Percepat Perbaikan Sekolah Rusak di Seluruh Indonesia

Dalam Surpres tersebut, Presiden mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Selain itu, Aida S. Budiman diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI.

Pemerintah juga mengusulkan dua nama untuk posisi Deputi Gubernur BI, yakni Solihin M Juhro dan M Anwar Bashori.

"Dan dua nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu satu, Bapak Solihin M Juhro dan yang kedua adalah Bapak M Anwar Bashori," ujar Puan.

Setelah menerima Surpres tersebut, pimpinan DPR langsung menugaskan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk memproses nama-nama calon pimpinan BI sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.

Puan mengatakan proses tersebut nantinya akan menentukan nama-nama yang disetujui DPR sebelum selanjutnya dilantik oleh Presiden.

"Jadi nama-nama tersebut nantinya akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR, untuk kami pilih dan akan kami setujui nama-nama yang akan kami pilih untuk kemudian dilantik oleh Presiden," pungkasnya.* (oz/dh)

Jokowi meminta Tifa dan Roy Suryo membuktikan tudingan tersebut dalam persidangan pokok perkara. Menurutnya, apabila keduanya benar-benar yakin ijazah yang dimilikinya palsu, semestinya perkara tersebut diikuti hingga tahap pembuktian di persidangan.

Baca Juga:

• "Insya Allah Hadir," Jokowi Pastikan Datang ke Sidang Tahunan MPR dan Upacara HUT RI

Jokowi menilai persidangan pokok perkara dapat menjadi forum untuk membuktikan secara terang apakah ijazah yang dimilikinya asli atau palsu.

Dia juga memastikan bakal hadir apabila proses persidangan masuk ke pokok perkara. Jokowi bahkan menyatakan siap membawa dokumen ijazahnya mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga ijazah sarjana (S1).

Jokowi kembali mempertanyakan langkah Tifa dan Roy Suryo yang memilih mengajukan praperadilan. Dia meminta keduanya menunjukkan bukti apabila memang memiliki keyakinan bahwa ijazahnya palsu.

"Kalau sudah yakin 100 persen palsu, ya bawa saja buktinya, masuk ke pokok perkara di persidangan," ujar Jokowi.

Dengan pembuktian di persidangan, Jokowi berharap perkara dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya dapat segera memperoleh kejelasan dan penyelesaian sesuai proses hukum.* (oz/dh)

Usai pertemuan, Colby menyampaikan rasa terhormat dapat bertemu langsung dengan Prabowo dan jajaran pemerintah Indonesia. Ia menyebut pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif.

Baca Juga:

• "Insya Allah Hadir," Jokowi Pastikan Datang ke Sidang Tahunan MPR dan Upacara HUT RI

Colby mengatakan pemerintah Amerika Serikat optimistis hubungan dengan Indonesia dapat terus diperkuat. Menurutnya, kerja sama kedua negara akan dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati dan kemitraan.

"Menurut saya, pihak pemerintah AS sangat optimistis untuk memajukan hubungan kami dengan Indonesia yang didasarkan pada prinsip kemitraan yang saling menghormati serta peningkatan kerja sama yang lebih mendalam," katanya.

Menurut Colby, penguatan hubungan bilateral tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara memperluas kerja sama dan menjaga hubungan yang semakin erat.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan berkunjung ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

"Kami merasa terhormat berada di sini dan berharap dapat melanjutkan hubungan yang telah berkembang pesat dengan Indonesia," ujar Colby.

Pertemuan Prabowo dan Colby berlangsung di tengah upaya Indonesia memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dalam berbagai bidang strategis.

Kedua negara selama ini memiliki hubungan kerja sama yang mencakup sektor pertahanan, keamanan, ekonomi, perdagangan, teknologi, hingga isu kawasan.

Kunjungan pejabat tinggi AS tersebut juga menjadi bagian dari komunikasi antarpemerintah untuk memperkuat kemitraan bilateral sekaligus membahas kepentingan bersama.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan terus memperluas ruang kerja sama yang saling menguntungkan dengan tetap mengedepankan prinsip kemitraan dan penghormatan terhadap kepentingan masing-masing negara.

Pertemuan di Istana Merdeka tersebut menjadi salah satu agenda komunikasi tingkat tinggi yang memperlihatkan komitmen kedua negara untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan bilateral.* (oz/dh)

Kepastian itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Ahli Teknologi hingga Menteri, Prabowo Siapkan Tanda Jasa Jelang HUT ke-81 RI

Jokowi mengatakan dirinya telah menerima undangan untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara.

Selain upacara 17 Agustus, Jokowi juga menyatakan akan memenuhi undangan menghadiri Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.

Kehadiran Jokowi dalam dua agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ketika ditanya mengenai pakaian yang akan dikenakannya saat mengikuti upacara, Jokowi memilih tidak mengungkapkannya.

Ia mengatakan persiapan pakaian untuk upacara tersebut dilakukan oleh istrinya, Iriana Jokowi.

"Bu Jokowi yang menyiapkan, tanya Bu Jokowi," ujar Jokowi.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI dijadwalkan berlangsung di Istana Negara pada Senin, 17 Agustus 2026. Sementara Sidang Tahunan MPR dijadwalkan berlangsung dua hari sebelumnya, yakni Jumat, 14 Agustus 2026.

Jokowi sebelumnya juga kerap menghadiri agenda kenegaraan yang melibatkan para mantan presiden. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi bagian dari tradisi kenegaraan dalam memperingati hari kemerdekaan sekaligus menjaga kesinambungan simbolik kehidupan bernegara.

Dengan kepastian tersebut, Jokowi dipastikan akan hadir dalam dua agenda penting menjelang dan saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.* (oz/dh)

Purbaya mengatakan gagasan tersebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan beban utang dengan mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan negara.

Baca Juga:

• Dari 17 Ribu Melonjak ke 80 Ribu, Pemerintah Percepat Perbaikan Sekolah Rusak di Seluruh Indonesia

Menurut Purbaya, pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak untuk memperkuat keuangan negara. Sumber pendapatan lain, termasuk keuntungan dari pengelolaan aset dan investasi BUMN melalui Danantara, juga akan dipertimbangkan.

Skema tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada 2026. Namun, bentuk mekanisme pengambilan sebagian keuntungan Danantara ke kas negara masih akan ditentukan lebih lanjut.

"Jadi kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita, dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesinambungan. Segala cara kita manfaatkan termasuk pendapatan dari Danantara," ujarnya.

Purbaya menjelaskan rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mencari sumber penerimaan yang dapat membantu mengendalikan pertumbuhan utang.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, setoran dividen BUMN tidak lagi secara langsung masuk ke kas negara. Dana tersebut dialihkan untuk mendukung fungsi pengembangan bisnis yang berada di bawah pengelolaan Danantara.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari investasi baru, ekspansi usaha BUMN hingga optimalisasi bisnis perusahaan negara.

Dengan skema yang sedang dikaji pemerintah, sebagian keuntungan Danantara nantinya berpotensi kembali dimanfaatkan sebagai bagian dari cadangan pemerintah.

Purbaya mengatakan saat ini Danantara masih melakukan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh perusahaan BUMN yang berada di bawah pengelolaannya.

Proses tersebut diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan dan besaran keuntungan yang dapat menjadi dasar dalam menentukan skema kebijakan berikutnya.

Rencana pemanfaatan keuntungan Danantara tersebut muncul di tengah upaya pemerintah mengendalikan kondisi fiskal dan menjaga kemampuan anggaran dalam membiayai berbagai program prioritas.

Sebelumnya, Purbaya melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026. Angka tersebut meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Purbaya, peningkatan belanja negara didorong oleh pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN).

"Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen hingga akhir triwulan II 2026," ujar Purbaya dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Pemerintah berharap optimalisasi berbagai sumber penerimaan, termasuk potensi keuntungan Danantara, dapat membantu menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan anggaran sekaligus mengurangi tekanan pembiayaan utang pemerintah di masa mendatang.* (in/dh)

Penegasan tersebut muncul setelah MK mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rabu (12/8/2026).

Baca Juga:

• Dari 17 Ribu Melonjak ke 80 Ribu, Pemerintah Percepat Perbaikan Sekolah Rusak di Seluruh Indonesia

"Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo.

MK kemudian menyatakan Pasal 220 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 mengatur bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Sementara itu, Pasal 220 ayat (2) menyatakan pengaduan tersebut dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut Mahkamah, rumusan tersebut sebelumnya masih membuka ruang tafsir mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengajukan pengaduan.

MK menilai ketentuan tersebut baru menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden merupakan delik aduan, tetapi belum secara tegas menyebut subjek hukum yang berhak membuat pengaduan.

"Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan memberikan penegasan bahwa pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," kata Guntur.

Dengan putusan tersebut, pengaduan hanya dapat diajukan langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kuasa hukum berdasarkan pemberian kuasa khusus.

Artinya, keluarga, simpatisan, pendukung, relawan maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat menginisiasi proses pidana dengan mengatasnamakan Presiden atau Wakil Presiden.

"Penegasan mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan diperlukan agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain baik keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden," ungkap Guntur.

MK menilai penegasan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengajukan pengaduan.

Dengan demikian, sifat delik aduan absolut dalam Pasal 220 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 semakin diperjelas. Proses hukum terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden baru dapat dimulai apabila pihak yang menjadi sasaran langsung, yakni Presiden atau Wakil Presiden, mengajukan pengaduan.

Putusan MK tersebut sekaligus menutup ruang bagi pihak lain untuk membuat laporan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan penilaiannya sendiri tanpa adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan.* (in/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ia mendorong perkara segera dituntaskan agar ada kepastian hukum atas proyek yang diduga menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga:

• Don Ritto dan Nurman Herin Diperiksa Lagi, Kejagung Terus Telusuri Aset Kasus Febrie Adriansyah

Menurut Boyamin, pengambilalihan penanganan perkara oleh Kejagung dinilai dapat menjadi pilihan untuk memastikan proses penyelidikan berjalan tanpa potensi intervensi maupun hambatan.

"Akan lebih tepat kalau Kejaksaan Agung yang menangani kasus tersebut agar tidak ada upaya intervensi atau memperlambat proses kasus tersebut," ujarnya.

Selain meminta pengambilalihan, Boyamin juga mendorong aparat penegak hukum mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proyek tersebut.

"Terkait dugaan keterlibatan DK harus segera diusut tuntas demi memberikan kepastian hukum," kata Boyamin.

Perkara tersebut berkaitan dengan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor Timur pada 2022-2023. Proyek tersebut memiliki nilai sekitar Rp400 miliar dan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Persoalan mencuat setelah ditemukan kerusakan pada sejumlah rumah yang telah dibangun. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Heri Jerman sebelumnya menemukan 54 rumah mengalami kerusakan berat, bahkan sebagian di antaranya dilaporkan ambruk.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang.

Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah persoalan teknis, di antaranya pemadatan tanah yang dinilai belum maksimal serta pemasangan beton yang disebut tidak memenuhi standar.

Meski demikian, perkara tersebut hingga kini masih berada pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT Raka Putra Dharmana mengatakan penyidik masih mendalami ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.

"Kasusnya masih penyelidikan. Masih didalami adanya potensi pidana dalam perkara tersebut," kata Raka, Selasa (4/8/2026).

Raka memastikan penyidik masih akan mendalami peran sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan proyek pembangunan rumah tersebut.

Pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi penting juga masih berpotensi dipanggil untuk memberikan keterangan guna membuat perkara menjadi lebih terang.

Sementara itu, dorongan agar Kejagung mengambil alih perkara berasal dari MAKI sebagai bagian dari perhatian terhadap proyek pembangunan rumah yang dibiayai negara tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai apakah penanganan perkara akan diambil alih oleh Kejagung. Proses hukum di Kejati NTT masih berjalan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam proyek pembangunan rumah eks pejuang Timor Timur.* (mt/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembenahan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Berkat Kepercayaan Prabowo, Transformasi Birokrasi Kemenpora Tembus 83 Persen

Prasetyo menjelaskan, pemerintah pada awalnya mengalokasikan program perbaikan sekitar 17 ribu sekolah pada 2026.

Namun, setelah menerima berbagai laporan dan data mengenai kondisi sekolah di lapangan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar cakupan perbaikan diperluas.

Pemerintah kemudian menambah sekitar 60 ribu titik sekolah yang akan diperbaiki atau direnovasi pada tahun ini. Dengan penambahan tersebut, jumlah sekolah yang ditangani sepanjang 2026 diperkirakan mendekati 80 ribu sekolah.

"Karena itulah kita bisa menambah yang tadinya hanya 17.000 kita punya kemampuan sekarang untuk menambah 60.000," ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, percepatan program tersebut dimungkinkan melalui evaluasi terhadap penggunaan anggaran pemerintah selama tahun berjalan.

Pemerintah melakukan penyisiran terhadap sejumlah anggaran yang dinilai kurang produktif untuk kemudian dialihkan ke program yang dianggap memiliki dampak lebih besar terhadap masyarakat.

"Ini juga akibat dari keberhasilan kita terus menerus melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang memang dirasa kurang produktif untuk direalokasi ke program-program yang jauh lebih berdampak," katanya.

Prasetyo mengatakan penyesuaian anggaran tersebut menjadi salah satu cara pemerintah merespons kebutuhan yang ditemukan di lapangan.

Dengan mekanisme tersebut, program yang sebelumnya telah ditetapkan masih dapat diperluas apabila terdapat kebutuhan yang dinilai lebih mendesak.

Perbaikan sekolah, kata Prasetyo, difokuskan terlebih dahulu pada kondisi fisik bangunan. Pemerintah berharap pembenahan tersebut dapat meningkatkan keamanan serta kenyamanan siswa dan tenaga pendidik dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

Target penyelesaian dalam dua tahun juga diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas sarana pendidikan, terutama bagi sekolah yang selama ini masih menghadapi persoalan bangunan rusak.

Pemerintah kini terus melakukan pendataan dan penyesuaian program agar kebutuhan perbaikan sekolah dapat ditangani secara bertahap hingga seluruh sekolah yang membutuhkan renovasi dapat memperoleh penanganan.* (mt/dh)

Erick mengatakan arahan Presiden Prabowo untuk membenahi birokrasi terus dijalankan di lingkungan Kemenpora. Menurutnya, proses pembenahan tersebut mulai menunjukkan hasil melalui peningkatan kinerja kementerian.

Baca Juga:

• Dari Ahli Teknologi hingga Menteri, Prabowo Siapkan Tanda Jasa Jelang HUT ke-81 RI

Menurut Erick, penilaian terhadap transformasi birokrasi Kemenpora kini mencapai 83 persen. Angka tersebut disebut meningkat dibandingkan capaian sebelumnya.

"Sekarang penilaiannya mencapai 83 persen. Tentu, itu belum menjadi target akhir dan akan terus kami tingkatkan meskipun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya," ujar Erick.

Erick juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang terus mendampingi proses pembenahan birokrasi di Kemenpora.

Selain transformasi birokrasi, Kemenpora kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Alhamdulillah, kami kembali mendapatkan WTP. Itu menjadi hal yang positif bagi upaya perbaikan tata kelola Kemenpora," katanya.

Erick mengatakan tindak lanjut terhadap temuan BPK di lingkungan Kemenpora juga telah mencapai 81 persen.

Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kementerian dan lembaga lain yang disebut berada di kisaran 76 persen.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, Erick menegaskan Kemenpora tidak akan berhenti melakukan pembenahan. Menurutnya, pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan negara harus terus diperkuat.

"Kalau bisa, pertanggungjawaban terhadap keuangan negara terus kami dorong ke angka yang jauh lebih tinggi," ujar Erick.

Erick menilai capaian transformasi birokrasi dan opini WTP menjadi dua indikator bahwa pembenahan tata kelola di lingkungan Kemenpora mulai menunjukkan perkembangan positif.

Ke depan, Kemenpora akan memperkuat penerapan sistem e-procurement dan e-budgeting dalam proses pengadaan serta pengelolaan anggaran.

Penerapan sistem digital tersebut diharapkan dapat membuat proses penganggaran semakin transparan, terukur dan akuntabel.

Erick menegaskan seluruh proses penganggaran harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran negara.

Transformasi birokrasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dari upaya Kemenpora membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepemudaan dan olahraga.* (an/dh)

Kolaborasi lintas wilayah dinilai penting untuk membangun ekosistem pembangunan yang saling terhubung, terutama dalam sektor ekonomi, industri, investasi, perdagangan, konektivitas hingga pariwisata.

Baca Juga:

• Cukup Bawa KTP Bisa Berobat, Wagub Surya Ingin Program Ini Merata ke Seluruh Sumut

Rakor tersebut mengusung tema "Memperkuat Kolaborasi dan Mendorong Pertumbuhan Kawasan" dan digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (12/8/2026).

Sulaiman mengatakan Sumatera tidak hanya memiliki potensi besar, tetapi juga menjadi salah satu mesin utama perekonomian nasional.

Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera mencapai Rp5.251 triliun atau 22,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Sumatera mencapai 4,81 persen secara tahunan.

Sementara pada semester I 2026, ekonomi Sumatera tumbuh 5,10 persen secara c-to-c dengan nilai PDRB sekitar Rp2.812,6 triliun atau setara 22,08 persen dari perekonomian nasional.

Menurut Sulaiman, potensi tersebut akan semakin besar apabila dapat dihubungkan melalui kerja sama lintas provinsi.

"Kekuatan itu akan jauh lebih besar ketika kita mampu menghubungkannya. Sentra produksi, kawasan industri, sumber daya energi, pelabuhan, destinasi wisata, perdagangan dan pasar harus kita lihat sebagai bagian dari satu ekosistem pertumbuhan. Berbagai aktivitas tersebut tidak berjalan dalam batas administrasi provinsi," ujar Sulaiman.

Ia menjelaskan rantai pasok tidak mengenal batas wilayah. Investasi membutuhkan konektivitas, industri membutuhkan ketersediaan bahan baku, sementara sektor pariwisata memerlukan jejaring destinasi yang saling terhubung.

Karena itu, menurut Sulaiman, pembangunan di Pulau Sumatera perlu dipandang sebagai satu kawasan yang dapat saling melengkapi dan memperkuat.

"Hal ini sejalan dengan karakter isu pembangunan Sumatera yang lintas wilayah, mulai dari ekonomi, konektivitas, perdagangan, investasi, komoditas unggulan, digitalisasi, lingkungan, hingga sumber daya manusia," lanjutnya.

Sulaiman mengatakan pertemuan tersebut juga menjadi tindak lanjut Konsultasi Regional PDRB pada Oktober 2025 yang menghasilkan Mufakat Tanah Deli.

Komitmen tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja sama antarprovinsi berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing daerah.

Selain itu, Sumatera Utara ditunjuk sebagai koordinator daerah dalam kerangka kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

"Saya berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membangun forum koordinasi antarpemerintah daerah se-Sumatera, kesepakatan sektor dan isu prioritas yang membutuhkan kolaborasi lintas provinsi. Serta tersusunnya proyek-proyek prioritas regional yang dapat kita kawal bersama," ujarnya.

Menurut Sulaiman, forum koordinasi antardaerah diperlukan agar berbagai program pembangunan yang memiliki keterkaitan antarwilayah dapat direncanakan dan dikawal secara bersama.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi menghasilkan proyek konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian kawasan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah berharap seluruh potensi yang dimiliki masing-masing provinsi menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan rakor.

Menurutnya, perbedaan potensi daerah dapat menjadi kekuatan apabila dikonsolidasikan melalui kerja sama yang terarah.

Dengan demikian, kolaborasi antarprovinsi di Sumatera diharapkan tidak hanya menjadi semangat bersama, tetapi juga menjadi cara kerja untuk mendorong pertumbuhan kawasan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Penguatan konektivitas, rantai pasok, investasi dan sektor unggulan antardaerah dinilai dapat menjadi fondasi bagi Sumatera untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.* (dh)

Surya menyebut cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Nias Selatan sudah mencapai 98 persen dari total sekitar 373 ribu penduduk. Meski dinilai baik, capaian tersebut masih akan terus didorong agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan.

Baca Juga:

• 100 Persen Gratis, Kepulauan Nias Jadi Wilayah Pertama Program Sekolah Gratis Sumut

"Khusus Nias Selatan kita lihat jumlah penduduknya 373 ribu itu yang cakupan peserta UHC BPJS sudah mencapai 98 persen. Artinya kalau ini aja kita sudah termasuk bagus. Tapi kita mau lebih bagus lagi. Dari jumlah penduduk yang tercatat, yang aktif 84,5 persen. Artinya 84 persen dikategorikan bagus," ujar Surya.

Menurut Surya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus menggenjot cakupan UHC agar jaminan kesehatan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah daerah juga perlu memastikan peserta JKN tetap aktif sehingga akses terhadap layanan kesehatan dapat digunakan saat masyarakat membutuhkan.

Pada 2025, Pemprov Sumut disebut telah membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 39 ribu warga Kabupaten Nias Selatan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses jaminan kesehatan sekaligus membantu masyarakat yang belum mampu memenuhi kewajiban iuran secara mandiri.

Surya juga menyampaikan program berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP yang sebelumnya diterapkan saat Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan kini diarahkan untuk diperluas ke seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Pengalaman Pak Gubernur sebagai Walikota Medan, di Medan semasa kepemimpinan beliau masyarakat berobat cukup bawa KTP saja. Dengan tekad beliau, supaya Sumut dengan menggunakan KTP saja bisa berobat di pelayanan kesehatan di Sumut," jelas Surya.

Menurut Surya, kemudahan akses layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar masyarakat tidak terkendala persoalan administrasi ketika membutuhkan pelayanan medis.

Sementara itu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia mengatakan sekitar 98 persen masyarakat di daerahnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Meski demikian, ia berharap Pemprov Sumut terus membantu masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN agar seluruh warga memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Kita ingin masyarakat Nias Selatan memiliki kesempatan yang sama mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Kami juga berharap Pemprov Sumut dapat membantu usulan pembangunan puskesmas, termasuk di wilayah kepulauan, agar ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap plus," kata Sokhiatulo.

Ia menilai peningkatan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan penting, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan memiliki akses lebih terbatas terhadap layanan medis.

Peningkatan kualitas dan kapasitas puskesmas diharapkan dapat mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengurangi hambatan jarak bagi warga yang membutuhkan perawatan.

Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, menjaga keaktifan peserta serta memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Turut hadir mendampingi Wagub Surya, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.* (dh)

Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi antara Polda Aceh dan Lanud Sultan Iskandar Muda dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Aceh.

Baca Juga:

• Polisi Bongkar Peredaran Ganja di Kampus Universitas Simalungun: 3,2 Kg Disita, Dua Mahasiswa dan Alumnus Ditangkap

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polda Aceh dengan Lanud Sultan Iskandar Muda. Soliditas dan kebersamaan TNI-Polri merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah," ujar Joko.

Menurut Joko, kerja sama dan komunikasi yang baik antara unsur TNI dan Polri diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Aceh.

Polda Aceh, kata dia, berkomitmen terus membangun dan memelihara sinergi dengan seluruh unsur TNI serta pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi keamanan di Aceh tetap terjaga sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.

Joko menambahkan, hubungan yang solid antara TNI-Polri juga menjadi salah satu modal dalam menjaga stabilitas keamanan di Bumi Serambi Mekkah.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang terus diperkuat, Polda Aceh dan Lanud Sultan Iskandar Muda diharapkan dapat semakin responsif dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban wilayah.

Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan kelembagaan yang harmonis antara jajaran TNI dan Polri di Aceh.* (dh)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan dua tersangka yang diperiksa dalam agenda tersebut adalah Don Ritto dan Nurman Herin. Sementara empat saksi yang dimintai keterangan masing-masing berinisial ES, R, RMA, dan JS.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Febrie Adriansyah: Sutrimo Bukan Karumga, Minta Kematiannya Tak Dikaitkan Kasus Hukum

"Selain empat orang saksi tersebut, tim penyidik juga memeriksa dua orang tersangka yakni DR dan NH," imbuhnya.

Pemeriksaan keenam orang tersebut dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Anang belum memerinci materi yang didalami penyidik terhadap para saksi maupun tersangka.

Menurut Anang, pemeriksaan saksi akan terus dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Sehari sebelumnya, Selasa (11/8/2026), Tim 9 juga memeriksa tiga saksi. Dua di antaranya berasal dari pihak perbankan.

Sebelumnya, penyidik juga telah memanggil tujuh orang sebagai saksi dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah kasus. Penanganan perkara Febrie sebelumnya dilakukan oleh Polri sebelum kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU terkait kasus ASABRI. Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain dua perkara tersebut, Kejagung masih melakukan penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie, termasuk dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta perkara pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut berkaitan dengan terjadinya blackout.

Pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dilakukan untuk memperkuat alat bukti sekaligus memperjelas rangkaian perkara dan penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Kejagung memastikan proses penyidikan akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan daftar penerima penghargaan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan pembahasan bersama Presiden Prabowo.

Baca Juga:

• Sempat Ditawari Kursi Kabinet, Megawati Pilih PDI-P Tetap Jadi Penyeimbang Prabowo

Menurut Prasetyo, pemberian tanda jasa dan kehormatan tersebut direncanakan berlangsung sekitar satu pekan setelah upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 RI.

"Direncanakan satu minggu setelah peringatan detik-detik proklamasi," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan calon penerima penghargaan berasal dari berbagai latar belakang. Namun, pemerintah belum membuka daftar lengkap nama yang masuk dalam pembahasan.

Ia hanya memberikan gambaran bahwa salah satu kategori penerima berasal dari bidang teknologi. Tokoh yang memiliki kontribusi dan paten teknologi yang diakui secara internasional disebut masuk dalam daftar pembahasan.

"Sehingga mempunyai paten-paten teknologi yang itu diakui di dunia internasional itu juga salah satu yang masuk di dalam daftar juga," jelasnya.

Selain tokoh dari bidang teknologi, sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih juga disebut berpeluang menerima tanda jasa dan kehormatan dari negara.

Prasetyo mengatakan pemberian penghargaan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada apakah seorang menteri pernah menerima penghargaan sebelumnya atau belum.

"Ya ada beberapa (menteri). Yang belum pernah, tapi kan pendekatannya bukan belum pernah atau tidak pernah ya, tetapi, prestasi apa yang kemudian dianggap layak untuk menerima tanda kehormatan dari negara itu," ungkap Prasetyo.

Menurut dia, pemerintah menggunakan pertimbangan prestasi dan kontribusi sebagai dasar dalam menentukan calon penerima tanda jasa dan kehormatan.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus bentuk apresiasi negara terhadap tokoh yang dinilai memberikan kontribusi bagi bangsa.

Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap daftar penerima dan jenis tanda jasa maupun kehormatan yang akan diberikan.

Pengumuman nama-nama penerima nantinya akan dilakukan setelah proses pembahasan dan penetapan bersama Presiden Prabowo selesai.* (k/dh)