Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• P-APBD Sumut 2026 Naik Rp 1,29 T Usai Evaluasi, DPRD Dorong Opsi Pinjaman Khusus Infrastruktur

Tommy menyampaikan apresiasi atas kerja sama jajaran Pemkab Asahan selama proses pemeriksaan yang berlangsung sekitar 30 hari.

"Kami mengapresiasi capaian Kabupaten Asahan yang saat ini berada di posisi 3 dalam realisasi belanja terbaik di Sumatera Utara. Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama kurang lebih 30 hari pelaksanaan pemeriksaan. Kami berharap seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik," ujar Tommy.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemkab Asahan atas dukungan selama tim BPK menjalankan tugas pemeriksaan. Tommy turut menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam sikap maupun pelayanan selama proses tersebut berlangsung.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Taufik, pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini. Melalui pemeriksaan dan audit dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, kami berharap pengelolaan keuangan di Kabupaten Asahan dapat terus diperbaiki dan menjadi lebih baik ke depannya," ungkap Taufik.

Dia menambahkan, kehadiran tim pemeriksa juga memberikan manfaat bagi jajaran Pemkab Asahan, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami merasa terbantu dengan kehadiran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Melalui pemeriksaan dan arahan yang diberikan, kami semakin memahami tata kelola keuangan daerah yang baik. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Asahan," tambahnya.

Pelaksanaan exit meeting menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Asahan.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap proses pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki administrasi dan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Adapun apresiasi mengenai posisi ketiga dalam realisasi belanja disampaikan oleh perwakilan BPK dalam kegiatan tersebut. Capaian itu perlu dibedakan dari kesimpulan audit atas laporan keuangan, yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam keterangan kegiatan ini.* (dh)

Suyudi menyampaikan hal itu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Dia mengatakan penyidik masih memilah pihak-pihak yang diduga terlibat, baik dari dalam maupun luar negeri.

Baca Juga:

• Disentil Menteri Singapura Soal Oksigen vs Asap, Syahganda Dinilai Tak Mewakili Prabowo

Saat ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan pihak dari negara tetangga, Suyudi membenarkan bahwa hal tersebut turut didalami penyidik. Namun, dia belum menyebutkan negara asal maupun identitas pihak yang dimaksud.

"Iya ada negara tetangga. Oke terima kasih," katanya.

Suyudi juga belum merinci bentuk dugaan keterlibatan pihak asing tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitan pemilik perusahaan dalam perkara karhutla.

"Nanti akan disampaikan," ujarnya.

Selain mendalami dugaan keterlibatan pihak asing, Polri tengah menangani 98 laporan polisi terkait karhutla yang melibatkan korporasi. Seluruh laporan tersebut telah masuk tahap penyidikan, menurut keterangan Kapolri.

"Jadi, per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP, naik sidik ada 98 kasus terkait dengan korporasi," kata Suyudi.

Dia menjelaskan penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat perkara dan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Penetapan tersangka, lanjutnya, akan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup.

"Untuk itu, tentunya penyidik masih dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, ya, sehingga dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka," ujarnya.

Suyudi menegaskan, penanganan kasus karhutla tidak hanya berfokus pada perusahaan sebagai badan hukum. Penyidik juga mendalami kemungkinan pertanggungjawaban pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam korporasi terkait.

Pihak yang dapat didalami, menurut Kapolri, termasuk pemilik perusahaan dan pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terhadap korporasi yang berkaitan dengan terjadinya karhutla.

"Ya, baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya, yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia," ucapnya.

Hingga Senin (19/10/2026), Polri belum mengungkap identitas pihak asing yang sedang didalami maupun negara tetangga yang dimaksud. Bentuk keterlibatan dan peran masing-masing pihak juga masih menunggu hasil penyidikan.

Dengan demikian, dugaan keterlibatan pihak asing tersebut masih merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum dapat dianggap sebagai keterlibatan yang terbukti secara hukum.* (in/dh)

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan membenarkan rencana aksi tersebut. Dia mengatakan mahasiswa UI akan bergabung dengan elemen mahasiswa dari kampus lain serta koalisi masyarakat sipil.

Baca Juga:

• Sebut Operasi Politik Jokowi Keliru, Denny Indrayana: Gibran Bukan Di-Downgrade, tapi Fail Grade

Menurut Yatalathof, demonstrasi direncanakan berlangsung di dua lokasi di Jakarta Pusat, yakni kawasan Tugu Tani di Jalan Raya Kebon Sirih dan Tugu Proklamasi di Menteng.

Namun, hingga Senin (19/10/2026), daftar lengkap kelompok yang akan bergabung dan jumlah massa yang diperkirakan hadir belum diumumkan secara resmi.

Yatalathof menjelaskan, pemilihan tanggal 20 Oktober bukan tanpa alasan. Tanggal tersebut menandai dua tahun sejak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Meski bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan, Yatalathof menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar meminta pemerintah melakukan evaluasi.

"Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga," tutur Yatalathof.

Pernyataan tersebut mencerminkan kritik BEM UI terhadap kondisi pemerintahan selama dua tahun terakhir. Penilaian mengenai kegagalan pemerintahan dan kedaulatan rakyat itu merupakan pandangan yang disampaikan pihak mahasiswa.

Selain BEM UI, sejumlah kelompok masyarakat sipil mulai mengunggah konten bernada kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di media sosial menjelang 20 Oktober.

Salah satunya Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), yang mengunggah kritik terhadap perjalanan pemerintahan selama dua tahun terakhir.

Selain itu, Serikat Tahanan Politik kembali mengunggah poster bergambar Garuda berlatar biru dengan tulisan "Peringatan Darurat".

Meski demikian, informasi tersebut belum merinci secara resmi seluruh kelompok yang akan turun ke jalan maupun bentuk keterlibatan masing-masing organisasi dalam aksi pada Selasa.

Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil bertepatan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Rincian mengenai jumlah peserta, agenda lengkap, dan tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut masih perlu menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak penyelenggara.* (k/dh)

Denny justru mempertanyakan kelayakan Gibran untuk menduduki jabatan publik. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bahkan menyinggung jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden hingga Wali Kota Solo sebelumnya.

Baca Juga:

• Partai Gerindra Klaim 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berhasil Perkuat Ekonomi hingga Sektor Pangan

Pernyataan tersebut merupakan penilaian pribadi Denny terhadap Gibran di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan publik.

Denny juga mengemukakan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat pendidikan Gibran. Dia menyinggung pendidikan Gibran setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di Solo, kemudian melanjutkan studi ke Singapura dan Australia.

Menurut Denny, terdapat pertanyaan mengenai apakah Gibran menyelesaikan pendidikan pada jenjang tersebut. Dia juga menyinggung program Diploma of Business di UTS Insearch, Sydney, Australia, yang menurutnya tidak disertai bukti kelulusan berupa ijazah diploma.

Denny menyebut dokumen yang menjadi sorotan berupa sertifikat kehadiran dan transkrip nilai. Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan Denny dan tidak dengan sendirinya membuktikan kesimpulan hukum mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga berkaitan dengan gugatan yang mempersoalkan persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik mengenai ijazah dirinya dan Gibran diduga berkaitan dengan operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi politik mereka.

Jokowi menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (16/10/2026).

"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi.

Dia juga menilai polemik tersebut berpotensi diarahkan untuk menurunkan reputasi politik dirinya maupun Gibran.

"Ya dua-duanya bisa," ujar Jokowi saat ditanya apakah dirinya dan Gibran menjadi sasaran operasi politik tersebut.

Meski demikian, Jokowi mengatakan dirinya tidak terlalu mempersoalkan polemik yang kembali mencuat tersebut.

"Buat saya ya biasa saja," katanya.

Pernyataan Jokowi dan tanggapan Denny memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai polemik ijazah dan dugaan operasi politik. Sementara itu, klaim mengenai riwayat pendidikan dan penilaian terhadap kelayakan Gibran perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi maupun kesimpulan hukum yang mengikat.* (fj/dh)

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, capaian pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat dari stabilitas ekonomi di tengah gejolak global, peningkatan produksi pangan, perluasan program sosial, hingga percepatan hilirisasi industri.

Baca Juga:

• Bareskrim Gelar Perkara Khusus Kasus Suket Ijazah Gibran 21 Oktober, Pelapor Siapkan Bukti

Sugiat, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan atau year-on-year pada triwulan II 2026.

Selain itu, dia memaparkan tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Penurunan tersebut disebut setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 430.000 orang.

Di sektor pangan, Sugiat menyebut pemerintah telah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Dia juga menyoroti penyederhanaan 145 aturan penyaluran pupuk serta penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.

Sugiat menyebut nilai tukar petani pada September 2026 tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa peningkatan produksi pangan perlu diikuti stabilitas harga dan pemerataan pasokan di seluruh wilayah.

"Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat," katanya.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Sugiat memaparkan sejumlah angka terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Program Cek Kesehatan Gratis disebut telah menjangkau 99,1 juta orang. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat hingga Agustus 2026.

Adapun Program Sekolah Rakyat disebut telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44.000 orang.

Sugiat menekankan bahwa keberhasilan program-program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Di bidang hilirisasi, Sugiat menyebut Danantara mencatat 26 proyek strategis dengan nilai investasi yang disebut mencapai Rp 225 triliun. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Menurut Sugiat, program hilirisasi dan penataan aset negara perlu memberikan manfaat ekonomi yang terukur, mulai dari realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan penerimaan negara serta manfaat bagi daerah penghasil.

"Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan," ujarnya.

Dia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Terlepas dari capaian yang dipaparkan, Sugiat mengakui masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu dievaluasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal yang menjadi perhatian antara lain pemerataan manfaat pembangunan, ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, serta efektivitas belanja negara.

"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," kata Sugiat.

Dia menegaskan, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya," tuturnya.* (k/dh)

Jenazah Yesi ditemukan sekitar 3 kilometer dari lokasi awal korban dilaporkan hanyut. Setelah ditemukan, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Baca Juga:

• Kronologi Penembakan Doni Pak Cek di Tanjung Morawa: Dikejar Pemotor, Diberondong Lebih dari 10 Tembakan

"Pada hari ketiga, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Hery, Senin (19/10/2026).

Peristiwa itu bermula pada Sabtu (17/10/2026), saat Yesi mandi di Sungai Ular bersama tiga orang temannya di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu.

Ketika sedang bermain di sungai, korban diduga terseret arus hingga hanyut. Teman-temannya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa untuk meminta pertolongan.

Warga sempat melakukan pencarian secara mandiri, tetapi korban belum ditemukan. Kepala Desa Denai Kuala, Wardi, selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan.

Setelah menerima laporan, enam personel tim penyelamat diberangkatkan ke lokasi untuk melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan kepolisian, BPBD Deli Serdang, serta pemerintah setempat.

Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan dibagi menjadi beberapa kelompok. Petugas menggunakan perangkat Aqua Eye dan melakukan penyisiran di permukaan sungai menggunakan perahu karet.

Penyisiran melalui jalur air dilakukan hingga sekitar 1 kilometer ke arah hilir. Tim lainnya menyisir tepian sungai melalui jalur darat dengan jarak serupa dari lokasi kejadian.

Upaya pencarian berlanjut hingga hari ketiga. Pada Senin pagi, korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 08.20 WIB dalam kondisi meninggal dunia, dengan jarak penemuan kurang lebih 3 kilometer dari titik awal dilaporkan hanyut.

Hery menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan, TNI, Polri, BPBD, pemerintah setempat, masyarakat, dan keluarga korban yang telah membantu operasi pencarian.

Hery mengingatkan masyarakat agar lebih memperhatikan potensi bahaya saat beraktivitas di sungai, terutama yang berkaitan dengan arus dan kedalaman air.

Dia juga meminta orang tua memastikan anak-anak mendapatkan pendampingan orang dewasa ketika berada di sekitar sungai atau kawasan perairan lainnya.

Masyarakat diimbau tidak mengabaikan risiko keselamatan saat bermain di air. Jika terjadi kondisi darurat yang membahayakan jiwa dan membutuhkan pertolongan SAR, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat 115.* (tm/dh)

Ketua majelis hakim M Nazir menyampaikan penundaan tersebut saat membuka persidangan. Dengan demikian, Nur Erdian dan terdakwa lainnya masih harus menunggu jadwal pembacaan putusan.

Baca Juga:

• Imbas Kantor Kumuh Bak Gudang! Lurah Dwikora Medan Terancam Sanksi Sedang & Evaluasi Jabatan

Nur Erdian tidak diadili sendiri. Dia menjadi terdakwa bersama Heny Afrianti, pihak swasta dari PT Whiz Digital yang didakwa memberikan suap dalam proyek pengadaan jaringan internet tersebut.

Heny dituntut pidana penjara selama satu tahun enam bulan serta denda Rp 10 juta, dengan ketentuan subsider 10 hari kurungan.

Dalam dakwaan, Nur Erdian disebut menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) atau pejabat di Dinas Kominfo Tebing Tinggi. Sementara itu, Heny Afrianti merupakan pihak swasta dari PT Whiz Digital.

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 840 juta.

Anggaran itu diperuntukkan bagi belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, termasuk layanan bandwidth domestik sebesar 800 Mbps.

Jaksa mengungkapkan adanya dugaan permintaan success fee sebesar 20 persen dari nilai proyek kepada penyedia jasa. Total uang yang diduga diminta dalam perkara tersebut mencapai Rp 175 juta.

Pada Desember 2025, PT Whiz Digital diduga telah memberikan uang sebesar Rp 150 juta kepada Nur Erdian. Uang tersebut disebut digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi.

Kasus ini mencuat setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Nur Erdian dan Heny Afrianti.

Keduanya ditangkap saat Heny diduga menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta kepada Nur Erdian. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan empat orang lainnya, termasuk sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Kominfo Tebing Tinggi.

Tiga orang yang turut diamankan merupakan ASN, yakni kepala dinas, bendahara, dan kepala bidang. Sementara itu, Heny merupakan pihak swasta dari PT Whiz Digital Berjaya.

Jaksa mendasarkan tuntutan terhadap kedua terdakwa pada dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pembacaan vonis yang ditunda membuat putusan terhadap Nur Erdian dan Heny Afrianti belum dapat diketahui. Keduanya tetap berstatus terdakwa, sedangkan penentuan bersalah atau tidaknya serta hukuman yang dijatuhkan akan ditetapkan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan.* (tm/dh)

Penjatuhan sanksi tersebut direkomendasikan setelah Rio menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat. Adapun bentuk sanksi yang akan diberikan masih ditentukan oleh atasan langsungnya.

Baca Juga:

• Sikat Jukir Nakal Hingga Beli Damkar Puluhan Miliar, Rico Waas Bedah Masalah Kota Bersama DPRD Medan

"Direkomendasikan sanksi sedang. Selanjutnya hasil pemeriksaan menjadi bahan evaluasi jabatan yang bersangkutan," ujar Erfin saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2026).

Erfin menjelaskan, keputusan mengenai bentuk sanksi akan ditetapkan oleh atasan langsung Rio, yakni Camat Medan Helvetia.

"Bentuk sanksinya diputuskan oleh atasan langsungnya," tambahnya.

Sebelumnya, Rico Waas memerintahkan pemeriksaan terhadap Rio setelah mendapati kondisi kantor Kelurahan Dwikora yang dinilai sangat kotor saat sidak beberapa waktu lalu.

Rico mengatakan, pemeriksaan dilakukan karena aparatur kelurahan dinilai memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan merawat aset milik pemerintah kota.

"Sudah (diperiksa Inspektorat). Hasilnya nanti Inspektorat bisa menjelaskan," ujar Rico saat diwawancarai, Senin (5/10/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemecatan, Rico menyatakan bahwa pelanggaran tersebut akan ditindak melalui mekanisme hukuman disiplin.

"Pasti ada hukuman disiplin. Karena ini artinya yang bersangkutan tidak merawat, kurang peduli, tentu ada tindakan disiplin untuk itu," kata Rico.

Rico membantah bahwa kondisi kantor kelurahan yang tidak terawat disebabkan kekurangan anggaran. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan kepedulian terhadap kebersihan dan pemeliharaan lingkungan kerja.

Dia menegaskan, kantor pemerintahan perlu dijaga kebersihannya karena menjadi tempat aparatur bekerja sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya rasa lebih ke arah bagaimana untuk kepedulian, ya, karena ini yang kemarin saya cek itu bukan masalah aset yang rusak, tapi masalah kebersihan," ungkap Rico.

Rico juga meminta kondisi seluruh kantor kelurahan di Kota Medan diperiksa satu per satu. Aparatur kewilayahan diminta mendokumentasikan berbagai persoalan yang ditemukan, termasuk kerusakan bangunan dan fasilitas kantor.

Menurutnya, kerusakan aset seperti atap yang jebol harus dilaporkan agar dapat diperbaiki. Namun, setelah perbaikan dilakukan, aset tersebut juga harus dirawat dengan baik.

Evaluasi terhadap Lurah Dwikora menjadi bagian dari upaya Pemko Medan meningkatkan kedisiplinan aparatur serta menjaga kebersihan dan kelayakan fasilitas pemerintahan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.* (ds/dh)

Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam mengatakan, kabut asap berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang melanggar aturan di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia sendiri turut menanggung dampak dari persoalan tersebut.

Baca Juga:

• PDIP Kritik Dua Tahun Prabowo-Gibran: Kondisi Indonesia Tak Baik-Baik Saja, Banyak Hal Perlu Dievaluasi

Pernyataan Syahganda sebelumnya disampaikan saat menanggapi kabut asap karhutla yang menyelimuti wilayah Malaysia dan Singapura pada 10 Oktober 2026.

Syahganda meminta negara-negara tetangga memahami bahwa kebakaran yang terjadi merupakan persoalan yang menurutnya tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan manusia.

"Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita," ujar Syahganda.

Singapura Sebut Kabut Asap Bisa Dicegah

Shanmugam mengatakan, dia tidak meyakini pandangan Syahganda mewakili sikap pemerintah Indonesia secara keseluruhan ataupun masyarakat Indonesia. Menurutnya, respons yang muncul setelah pernyataan tersebut disampaikan menunjukkan bahwa pandangan itu tidak dapat dianggap mewakili semua pihak.

"Saya yakin pandangan pejabat tersebut tidak mewakili sikap pemerintah Indonesia secara keseluruhan maupun masyarakat luas di sana," ujarnya.

Shanmugam juga menegaskan negara-negara tetangga seharusnya tidak terus menanggung dampak kabut asap akibat pembakaran lahan. Dia menilai persoalan tersebut dapat dicegah apabila aturan dijalankan dan pihak yang bertanggung jawab menindaklanjuti kewajibannya.

"Kita seharusnya tidak perlu menanggung beban kabut asap akibat pembakaran lahan ini. Masalah ini sebenarnya dapat dicegah sepenuhnya," katanya.

Dia kembali menyinggung krisis kabut asap yang terjadi pada 2013 dan 2015. Menurut Shanmugam, persoalan tersebut bukan hanya fenomena alam, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang mengejar keuntungan.

"Saya pernah membahas situasi kabut asap pada tahun 2013 dan kembali pada tahun 2015. Saat itu saya sampaikan bahwa ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan masalah yang dipicu oleh perusahaan-perusahaan yang mengejar keuntungan," ujarnya.

Setelah sempat mereda selama beberapa tahun, persoalan kabut asap kembali mencuat pada 2026. Dampaknya dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia maupun negara tetangga.

Singapura Apresiasi Langkah Prabowo Tangani Karhutla

Meski mengkritik pernyataan Syahganda, Shanmugam mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

Dia menyoroti komitmen Prabowo untuk menanggulangi kabut asap, termasuk arahan terkait larangan pembakaran lahan, khususnya di kawasan gambut.

"Presiden telah secara pribadi menyatakan komitmennya untuk menanggulangi kabut asap. Beliau telah mengeluarkan arahan untuk melarang praktik pembakaran lahan, khususnya di lahan gambut," kata Shanmugam.

Dia menilai sejumlah langkah tersebut mencerminkan pendekatan pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan karhutla.

Shanmugam juga menyambut baik keputusan Prabowo yang membuka peluang penerimaan bantuan asing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Singapura telah menawarkan bantuan, dan kami berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam upaya penanganan ini," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, di tengah kritik terhadap komentar pejabat Indonesia, Singapura tetap menyatakan kesediaannya untuk mendukung penanganan karhutla. Kerja sama dan penegakan aturan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi dampak kabut asap lintas negara.* (d/dh)

Penembakan terjadi di kawasan Jalan Bangun Rejo-Limau Mungkur, tepatnya di Dusun IV, Desa Bangun Rejo. Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun Tribun Medan, para penyerang diduga menggunakan sepeda motor dan mobil serta membawa senjata api dan senjata tajam.

Baca Juga:

• Ditembak Pemotor Misterius di Tanjung Morawa, Anggota Ormas Dalam Mobil Yaris 'Doni Pake' Tewas

"Banyak orangnya ada yang naik mobil hitam dan ada yang naik sepeda motor. Bawa sajam kelewang juga mereka. Yang di dalam mobil ya minta-minta ampun aku dengar karena kejadiannya di depan rumahku," ujar Uli, Senin (19/10/2026).

Saksi lainnya, Nenek Mila, mengaku mendengar lebih dari 10 kali suara tembakan. Mobil yang ditumpangi korban kemudian menabrak bagian rumahnya sebelum akhirnya berhenti.

"Aku rasa ada lebih dari 10 kali suara tembakan. Ya orang kamarku yang ditabrak mobil itu (ditumpangi korban). Udah minta-minta ampun yang dari dalam mobil aku dengar, maksudnya supaya jangan lagi ditembaki tapi tetap ditembaki juga," katanya.

Berangkat Setelah Mendapat Kabar Penyerangan

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kepolisian, peristiwa bermula sekitar pukul 20.00 WIB ketika Doni mendapat kabar bahwa rumah seorang rekannya di Desa Bandar Labuhan diduga diserang kelompok lain.

Doni kemudian berangkat bersama sejumlah rekannya, termasuk Indra Wijaya Lingga, menggunakan mobil Toyota Yaris putih bernomor polisi BK 1442 MAG. Mereka disebut hendak menuju rumah rekan yang sebelumnya dikabarkan mengalami penyerangan.

Saat melintas di Dusun II Desa Bangun Rejo, mobil tersebut diduga dikejar oleh dua sepeda motor yang masing-masing ditumpangi dua orang.

Ketika tiba di depan Gang Karo, Dusun IV Desa Bangun Rejo, para penyerang disebut memepet mobil dan melepaskan tembakan dari sisi kendaraan.

Salah satu tembakan mengenai leher Doni. Sementara itu, Indra mengalami luka tembak di paha kiri. Seorang rekan lainnya, Ahmad Sajali, dilaporkan mengalami luka akibat senjata tajam.

Doni kemudian kehilangan kendali atas mobil yang dikendarainya. Kendaraan tersebut menyenggol sejumlah sepeda motor dan menabrak dua tiang internet serta kanopi kios usaha warga.

Dua Orang Diamankan, Motif Masih Didalami

Setelah kejadian, warga mengamankan dua pria yang mengendarai sepeda motor Honda Beat putih tanpa pelat nomor. Keduanya kemudian dibawa ke Mapolresta Deli Serdang. Sementara itu, dua orang lainnya yang diduga terlibat disebut berhasil melarikan diri.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H Damanik mengatakan, polisi masih memeriksa sejumlah orang yang diamankan dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

"Gabung sama Jatanras kita ini. Masih sebagai saksi yang diamankan. Masih diperiksalah termasuk kubu kontra korban. Motif belum tahu kita, kita masih mendalami agar membuat terang dan periksa saksi-saksi," kata Jonni.

Polisi belum memastikan motif penembakan tersebut. Dugaan adanya perselisihan antarkelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) masih perlu didalami melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti.

Korban Dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara

Setelah penyerangan, Doni dan korban lainnya dibawa untuk mendapatkan penanganan medis. Doni dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Indra dilaporkan mengalami luka tembak di paha kiri.

Sekitar pukul 23.40 WIB, jenazah Doni dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk menjalani autopsi.

Lurah Tanjung Morawa Pekan, Haidi Harianto, membenarkan Doni merupakan warga di wilayahnya.

"Jenazahnya masih dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk autopsi. Dia memang warga kita," kata Haidi.

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan mobil Toyota Yaris putih milik korban dan sepeda motor Honda Beat putih tanpa pelat nomor yang diduga berkaitan dengan kejadian. Sumber juga menyebut adanya senjata api dan senjata tajam yang diamankan.

Polsek Tanjung Morawa bersama Satreskrim Polresta Deli Serdang dan tim Jatanras masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku, motif, serta rangkaian penyerangan yang menyebabkan Doni meninggal dunia.* (tm/dh)

Rico didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Medan yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak. Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Afri Rizki Lubis, Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung, serta sejumlah anggota komisi dan pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.

Baca Juga:

• Respons Keluhan Warga Soal Pengurusan PBG, Wali Kota Medan Rico Waas Evaluasi Dinas PKPCKTR

Dalam pembahasan infrastruktur, Rico meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memaparkan perkembangan penanganan banjir dan drainase sepanjang 2026 serta rencana prioritas untuk 2027.

Rico menekankan penanganan perlu diarahkan ke titik genangan yang memiliki dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Jalan Letda Sujono, yang telah dianggarkan untuk perbaikan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak sependapat bahwa penanganan banjir harus dilakukan berdasarkan pemetaan titik genangan dan pemilihan solusi yang tepat.

Opsi yang dibahas antara lain sumur resapan dan penggunaan pompa untuk membantu mengurangi genangan. Paul berharap penanganan di Jalan Letda Sujono dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Di bidang lingkungan hidup, Rico meminta Dinas Lingkungan Hidup memperketat pengawasan terhadap pencemaran dan limbah perusahaan. Pelanggaran yang ditemukan diminta ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Paul menyoroti penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), perkembangan pengelolaan sampah, serta ketersediaan dan akses tempat pemakaman umum (TPU) bagi masyarakat.

Terkait proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Rico menyebut program tersebut masih dalam tahap persiapan dan perancangan.

Pemko Medan menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek itu dapat dilakukan pada akhir 2026 atau awal 2027, dengan operasional yang ditargetkan pada 2028.

Persoalan tarif parkir juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Rico meminta Dinas Perhubungan menindak tegas pungutan parkir yang melebihi tarif resmi, terutama di kawasan Lapangan Merdeka dan Kesawan.

Rico mencontohkan tarif parkir sepeda motor yang seharusnya Rp 2.000, tetapi disebut dipungut Rp 5.000. Sementara itu, tarif mobil yang seharusnya Rp 3.000 disebut mencapai Rp 10.000.

Menurut Rico, persoalan tersebut perlu ditangani agar masyarakat tidak terbebani pungutan di luar ketentuan.

Di sisi lain, Paul mendorong penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan parkir. Regulasi itu diharapkan memperjelas aturan, termasuk pengelolaan parkir malam hari sesuai ketentuan, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam sektor transportasi, Rico menyampaikan Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas skema pembiayaan dan pembagian tanggung jawab program Bus Rapid Transit (BRT).

Pemko menginginkan pembagian biaya yang lebih proporsional antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan daerah terkait agar pelaksanaannya tidak membebani kemampuan fiskal Kota Medan.

Evaluasi kontrak dan regulasi program tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan.

Selain itu, pertemuan turut menyinggung usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar. Rico mengatakan gagasan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Kesiapan menghadapi kebakaran gedung bertingkat menjadi perhatian berikutnya. Rico menyebut sekitar 161 bangunan di Medan memiliki ketinggian lebih dari empat lantai, sedangkan jangkauan armada tangga pemadam kebakaran yang tersedia masih terbatas.

Karena itu, ia meminta dilakukan kajian pengadaan mobil tangga hidrolik. Kajian tersebut mencakup pemeriksaan spesifikasi teknis serta perbandingan harga dengan armada yang dimiliki Jakarta, Surabaya, dan Bekasi.

Perkiraan harga mobil tangga yang mencapai puluhan miliar rupiah per unit perlu diverifikasi agar pengadaan sesuai kebutuhan operasional dan kemampuan anggaran daerah.

Paul mendukung penguatan armada pemadam kebakaran. Ia juga menyoroti kebutuhan penambahan unit pelaksana teknis (UPT), personel, dan fasilitas pemadam untuk mempercepat waktu respons serta meningkatkan keselamatan warga.

Di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan tata ruang, Paul menyoroti pengurusan PBG serta pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik dengan target 20 persen.

Ia mendorong kajian pembelian lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai taman, ruang rekreasi, dan fasilitas sosial. Paul juga menyoroti perlunya kejelasan bagi warga yang memiliki tanah di kawasan peruntukan RTH, tetapi belum dapat memanfaatkannya.

Menanggapi persoalan PBG, Rico menilai aturan dan mekanisme pengurusan perlu diperbaiki agar masyarakat tidak menghadapi prosedur yang menyulitkan.

Menurutnya, diperlukan kesamaan pemahaman mengenai perbedaan retribusi resmi yang dibayarkan kepada pemerintah dan biaya jasa konsultan pribadi.

Kejelasan tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat sekaligus menghindari praktik pengarahan pemohon kepada konsultan tertentu yang berpotensi merugikan warga.

Melalui pertemuan tersebut, Pemko Medan dan Komisi IV DPRD Medan menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dalam menangani persoalan perkotaan. Evaluasi program dan penggunaan anggaran diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

Penandatanganan MoU berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Aceh, Jalan KH Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Senin (19/10/2026). Kesepahaman tersebut ditandatangani CEO Region Office BSI Aceh Imsak Ramadhan bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh A. Malik Musa.

Baca Juga:

• Dilirik Buyer AS hingga India di TEI 2026, Produk UMKM Kaltim Binaan PHM Siap Mendunia

Dalam rancangan ruang lingkup kerja sama, kedua pihak mencakup sejumlah layanan, antara lain cash management, pengelolaan rekening institusi, tabungan, giro, deposito, serta produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

BSI dan Muhammadiyah Aceh juga membuka peluang pemanfaatan layanan pembayaran digital, virtual account, dan Payment Point Online Bank (PPOB) bagi Amal Usaha Muhammadiyah di berbagai wilayah Aceh.

Pemanfaatan layanan tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan transaksi keuangan AUM menjadi lebih terintegrasi dan mendukung efisiensi operasional lembaga.

Bagi Muhammadiyah Aceh, penguatan tata kelola keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk menunjang aktivitas organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah.

Melalui kemitraan ini, potensi jaringan kelembagaan Muhammadiyah diharapkan dapat didukung layanan keuangan yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain layanan perbankan, kerja sama BSI dan Muhammadiyah Aceh juga diarahkan pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ruang lingkup yang direncanakan mencakup pelatihan kewirausahaan, lokakarya ekonomi syariah, serta dukungan terhadap kegiatan dakwah dan sosial kemasyarakatan.

Program-program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas peluang usaha, dan memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi Amal Usaha Muhammadiyah untuk memperoleh akses terhadap solusi pembiayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BSI dan Muhammadiyah Aceh diharapkan dapat membangun kemitraan jangka panjang yang berlandaskan prinsip syariah, profesionalisme, dan saling menguntungkan.

Adapun pelaksanaan masing-masing program akan dituangkan dalam akad atau perjanjian tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kolaborasi tersebut, kedua pihak menargetkan penguatan layanan keuangan syariah, pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah, serta peningkatan kemandirian ekonomi umat di Aceh.* (dh)

Peristiwa penembakan itu terjadi pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Korban mengalami luka tembak di bagian leher dan dinyatakan meninggal dunia.

Baca Juga:

• PWI dan Lemhannas Perkuat Kerja Sama, Bekali Wartawan Wawasan Kebangsaan Hadapi Tantangan Zaman

Setelah korban ditembak, mobil Toyota Yaris yang ditumpanginya sempat hilang kendali. Kendaraan itu kemudian menabrak sepeda motor lain dan sebuah tempat usaha milik warga.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti motif penembakan tersebut. Dugaan bahwa peristiwa itu berkaitan dengan perselisihan antarkelompok juga belum dipastikan oleh pihak kepolisian.

Kepala Desa Bangun Rejo, Misno, mengatakan korban bukan warga setempat dan diduga hanya melintas di wilayah desanya ketika kejadian berlangsung.

Misno mengaku mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat kabar dari Bhabinkamtibmas. Saat mendatangi lokasi, kondisi di sekitar tempat kejadian sudah ramai oleh warga.

"Korban ini bukan warga kita. Mereka cuma melintas di desa kita saja. Saya awalnya tau dari Bhabin dapat kabar langsung ke lokasi dan sudah ramai sekali. Mobilnya sudah dibawa tadi malam sama Polisi. Tim identifikasi pun sudah turun juga," ujar Misno, Senin (19/10/2026).

Sementara itu, Lurah Tanjung Morawa Pekan, Haidi Harianto, membenarkan bahwa Doni merupakan warganya.

Menurut Haidi, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk menjalani autopsi. Jenazah akan dimakamkan setelah proses tersebut selesai.

Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat Tanjung Morawa. Namun, setibanya di rumah sakit tersebut, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan mobil yang digunakan korban. Namun, motif penembakan serta identitas orang yang diduga sebagai pelaku belum terungkap dalam informasi yang tersedia.

Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Muhammad Isral belum memberikan keterangan saat dihubungi terkait kasus tersebut.

Penyelidikan masih diperlukan untuk mengungkap kronologi lengkap, motif penembakan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kematian Doni.* (tm/dh)

Rico menegaskan, evaluasi dilakukan untuk membenahi sistem pengurusan PBG agar lebih efektif dan tidak menyulitkan masyarakat.

Baca Juga:

• Antisipasi Musim Panas Panjang, Pemko Medan Amankan Pasokan Sembako dan Program 3 Juta Rumah

Menurut Rico, pembenahan perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak kebingungan saat mengurus perizinan. Dia meminta proses pelayanan dipercepat sehingga warga tidak harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit.

"Kalau bisa besok selesai, ya besok selesai. Rekan-rekan dari Komisi 4 (DPRD Medan) juga sudah memberi perhatian serius dalam urusan PBG ini, makanya saya minta dipercepat segala urusannya," ujarnya.

Selain proses pengurusan izin, Rico turut menyoroti persoalan biaya konsultan yang dinilai mahal. Dia mengajak seluruh pihak mengevaluasi mekanisme pengurusan PBG agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai prosedur dan biaya.

Rico mengapresiasi perhatian anggota DPRD Medan, khususnya Komisi IV, yang mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait PBG. Menurutnya, aturan yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai tahapan pengurusan, persyaratan, hingga biaya yang harus dibayarkan.

"Yang penting masyarakat jangan sampai bingung atas regulasi PBG ini. Saya juga mengapresiasi rekan-rekan dewan yang mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) soal PBG ini. Dengan begitu semua jelas, baik itu proses, persyaratan hingga biaya yang harus dibayarkan," kata Rico.

Dia berharap pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan pemerintahan dapat membuat pengurusan izin semakin mudah, bukan justru menambah kerumitan bagi masyarakat.

"Kita ingin di zaman digitalisasi ini semua urusan jadi lebih mudah, bukan malah ribet. Ini yang harus kita benahi," tuturnya.

Sebelumnya, Rico juga menyoroti kesulitan masyarakat mengurus PBG saat rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Medan di Balai Kota Medan.

Dalam rapat tersebut, dia menegaskan bahwa regulasi seharusnya tidak menjadi penghambat bagi warga yang hendak mengurus perizinan.

"Aturan itu jangan sampai mempersulit masyarakat. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit," kata Rico.

Didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Rico meminta Kepala Dinas PKPCKTR Medan John Ester Lase segera membenahi sistem pengurusan PBG agar pelayanan berjalan lebih efektif dan efisien.

"Pak Kadis (PKPCKTR Medan) tolong dibenahi itu sistem pengurusan PBG, jangan sampai masyarakat bingung dan merasa kesulitan untuk mengurus PBG," tegasnya.

Evaluasi tersebut diharapkan menjadi langkah pembenahan layanan perizinan bangunan di Kota Medan. Namun, dugaan keterlibatan oknum dalam pengurusan PBG masih perlu ditelusuri lebih lanjut dan belum dapat dianggap terbukti.* (sp/dh)

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan, Dika merupakan warga Jalan Flamboyan Raya, Tanjung Selamat. Menurut polisi, pelaku diduga menjalankan aksinya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Baca Juga:

• Gerindra Minta Wacana Pemakzulan Gibran Tak Dibawa ke Ranah Politik, PSI Duga Ada Aktor Besar

Salah satu aksi yang disangkakan kepada Dika terjadi di Jalan Stella IV, Medan Tuntungan, pada Kamis (8/10/2026). Dalam kejadian itu, korban bernama Sarma Siregar (58), seorang pegawai negeri sipil (PNS), mengaku kehilangan tas berisi satu unit laptop setelah dijambret.

Adrian menjelaskan, pelaku diduga menggunakan modus berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Setelah memperoleh informasi, pelaku disebut langsung menarik tas korban dan melarikan diri.

"Modus pelaku pura-pura menanyakan alamat. Setelah alamat diberitahu, pelaku menarik tas korban dan kabur," tuturnya.

Berdasarkan laporan korban, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Dika di Jalan Besar Tanjung Anom pada Kamis (15/10/2026).

Menurut Adrian, dalam pemeriksaan awal, Dika mengakui perbuatannya dalam kasus penjambretan terhadap Sarma di Jalan Stella IV.

Polisi juga menyebut laptop milik korban telah digadaikan kepada seseorang berinisial ER seharga Rp 700 ribu.

"Pelaku juga mengaku jika laptop tersebut digadai kepada ER seharga Rp 700 ribu. Namun saat kita lakukan pengembangan, pelaku berupaya kabur sehingga kita beri tindakan tegas," ucap Adrian.

Dika kemudian mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara setelah mengalami luka tembak di bagian kaki.

Adrian mengatakan, Dika diduga kerap menjalankan aksinya seorang diri. Berdasarkan keterangan polisi, uang hasil penjambretan tersebut digunakan untuk mengonsumsi narkoba dan bermain judi online.

Polisi juga menyebut Dika merupakan residivis yang telah tiga kali menjalani hukuman penjara.

Riwayat perkara yang disebut polisi meliputi kasus pembongkaran rumah pada 2016, kasus narkoba pada 2019, dan kasus penjambretan pada 2021.

Saat ini, penanganan perkara dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Polisi masih mendalami rangkaian aksi yang disangkakan kepada Dika serta menelusuri barang hasil kejahatan tersebut.* (mi/dh)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan penanganan kasus itu setelah mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Baca Juga:

• Bareskrim Gelar Perkara Khusus Kasus Suket Ijazah Gibran 21 Oktober, Pelapor Siapkan Bukti

Suyudi menjelaskan, penyidik Bareskrim masih mengumpulkan berbagai alat bukti untuk memperkuat proses hukum. Penetapan tersangka ditargetkan dilakukan dalam waktu dekat setelah kebutuhan pembuktian terpenuhi.

"Tentunya penyidik masih dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, ya. Sehingga dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka," ujarnya.

Kapolri menegaskan, penanganan perkara karhutla tidak hanya menyasar pihak yang berperan di tingkat operasional lapangan. Penyidik juga menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam korporasi.

Pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban, kata Suyudi, termasuk pemilik perusahaan hingga pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap korporasi terkait terjadinya karhutla.

"Baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya, yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia," kata Suyudi.

Penanganan perkara tersebut masih berjalan. Polri menyatakan pengumpulan alat bukti menjadi bagian penting untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dengan 98 laporan polisi yang telah masuk tahap penyidikan, penanganan kasus karhutla korporasi selanjutnya menunggu hasil pendalaman penyidik dan penetapan tersangka berdasarkan bukti yang diperoleh.* (mt/dh)

Ahmad mengatakan, pelapor bernama Syamsudin telah menerima dua dokumen dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Kedua dokumen itu berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan undangan gelar perkara khusus.

Baca Juga:

• Minta Jokowi hingga Gibran Diperiksa, Tim Advokasi Desak Bareskrim Usut Surat Kesetaraan UTS Insearch

Menurut Ahmad, gelar perkara khusus tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Subdit IV Dittipidum, Gedung Bareskrim Polri lantai 4.

Dia menyebut pihaknya telah bertemu dengan penyidik yang menangani perkara tersebut untuk mengonfirmasi jadwal kegiatan. Ahmad mengatakan tim pelapor berencana menghadiri gelar perkara dengan membawa dokumen pendukung.

"Kami tadi sudah bertemu dengan penyidik, Bapak Arif, dan beliau membenarkan adanya jadwal agenda gelar perkara khusus tersebut. Insya Allah kami beserta klien akan hadir membawa seluruh dokumen pendukung," katanya.

Sementara itu, Syamsudin mengatakan laporan tersebut diajukan untuk mendorong penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dia menyoroti persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.

"Undang-Undang Dasar menyatakan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden harus lulusan SLTA sederajat, bukan sekadar surat keterangan hadir belajar. Kami meminta agar aturan hukum ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih," kata Syamsudin.

Pihak pelapor berharap gelar perkara khusus tersebut berlangsung secara objektif dan transparan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disampaikan kepada penyidik.

Sebelumnya, laporan terkait dugaan pemalsuan surat dan penggunaan surat yang diduga berisi keterangan tidak benar dalam kaitannya dengan persyaratan pencalonan wakil presiden telah disampaikan ke Bareskrim Polri.

Ahmad sebelumnya menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan oleh pihak pelapor. Mereka meminta penyidik menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, dugaan yang dilaporkan masih perlu diuji melalui proses penanganan perkara. Agenda gelar perkara khusus yang disebut Ahmad dijadwalkan pada 21 Oktober 2026 itu diharapkan menjadi bagian dari proses penanganan laporan tersebut.

Hingga informasi ini disampaikan, jadwal gelar perkara merujuk pada keterangan Ahmad mengenai undangan yang diterima pelapor. Hasil gelar perkara maupun perkembangan lebih lanjut dari penyidik belum dijelaskan dalam keterangan yang menjadi sumber berita ini.* (in/dh)

Pelimpahan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Senin (19/10/2026). Saat ini, jaksa tinggal menunggu penetapan majelis hakim untuk mengetahui jadwal sidang perdana.

Baca Juga:

• Hercules Jelaskan Alasan Penyerahan Uang Rp 800 Juta ke KPK Terkait Kasus HGB Summarecon

Budi menjelaskan, lima berkas perkara tersebut didakwakan dengan ketentuan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut dia, jaksa akan menguraikan konstruksi perkara secara lengkap dalam persidangan, termasuk alat bukti dan keterangan saksi yang relevan untuk menguji dugaan tindak pidana di hadapan majelis hakim.

KPK juga mengajak masyarakat mengawal jalannya persidangan secara objektif dan konstruktif. Perkara ini dinilai berkaitan dengan integritas pelayanan keimigrasian yang menyangkut kepentingan publik.

Budi menegaskan, pelayanan publik harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. KPK mengingatkan agar layanan keimigrasian tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Jangan sampai pelayanan publik yang semestinya diberikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian pada Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sehari sebelumnya, Rabu (3/6/2026).

Budi mengatakan, penetapan delapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dari total 18 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni:

1. Silmy Karim, Wamen Imipas periode 2025–2026 dan Dirjen Imigrasi periode 2023–2024.
2. Saffar Muhammad Godam, Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025.
3. Jaya Saputra, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
4. Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
5. Bagus Bramantyo, Kasubdit pada Direktorat Izin Tinggal.
6. Ronald Arman Abdullah, mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024–2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat periode 2025–2026.
7. Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
8. Gusti Benardiansyah, staf Subdit Izin Tinggal.

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dengan pelimpahan lima berkas perkara tersebut, proses hukum selanjutnya menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang perdana. Dugaan tindak pidana yang menjerat para tersangka akan diuji melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Citra Effendi Capah, dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• P-APBD Sumut 2026 Naik Rp 1,29 T Usai Evaluasi, DPRD Dorong Opsi Pinjaman Khusus Infrastruktur

Pembahasan difokuskan pada langkah konkret pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama di tengah kondisi musim panas berkepanjangan dan potensi bencana yang dapat mengganggu distribusi barang.

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menyoroti pentingnya memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia dan harganya terjangkau oleh masyarakat.

Kondisi iklim dan potensi bencana menjadi salah satu perhatian karena dapat memengaruhi rantai pasok serta berisiko memicu kenaikan harga di pasaran.

Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah terus melakukan langkah antisipasi agar gejolak harga tidak membebani masyarakat.

"Di tengah kondisi musim panas yang cukup panjang dan ancaman bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, kita harus terus melakukan langkah-langkah konkret dan berupaya maksimal agar harga bahan pokok tetap stabil serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," tegas Tomsi.

Upaya pengendalian inflasi tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memantau ketersediaan barang, menjaga kelancaran distribusi, serta mengantisipasi gangguan pasokan.

Selain membahas pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, rakor kali ini juga mengevaluasi dukungan serta kesiapan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, salah satu program strategis nasional.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut.

Keikutsertaan Pemko Medan menjadi bagian dari koordinasi dengan pemerintah pusat dalam membahas agenda pengendalian inflasi sekaligus program prioritas nasional.

Pemko Medan diharapkan dapat menindaklanjuti arahan yang relevan sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah, baik dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok maupun mendukung pelaksanaan program perumahan.* (dh)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Setelah penyesuaian, pendapatan daerah ditetapkan dalam rancangan menjadi Rp12,955 triliun, naik sekitar Rp1,29 triliun dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp11,664 triliun.

Pembahasan tindak lanjut evaluasi tersebut berlangsung dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut IhwanIhwan Ritonga di Ruang Rapat DPRD Sumut, Senin (19/10/2026).

Baca Juga:

• Gaji ASN Bakal Disalurkan Lewat Kopdes? Politikus PDIP: Akal-akalan

Timur menjelaskan, penyesuaian mencakup struktur pendapatan dan belanja daerah, rekapitulasi pagu organisasi perangkat daerah (OPD), serta alokasi anggaran untuk program nasional.

"Pemprov Sumut telah mengupayakan ketepatan setiap tahapan, dari perubahan RKPD hingga Ranpergub. Sesuai dengan Pasal 6 Permendagri 9/2021," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyesuaian setelah evaluasi, pendapatan daerah Sumut dalam rancangan P-APBD 2026 menjadi Rp12,955 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp1,29 triliun dari APBD 2026 yang sebelumnya sebesar Rp11,664 triliun.

Timur menyebut kenaikan pendapatan tersebut sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan P-APBD 2026 meningkat Rp1,658 triliun, dari sebelumnya Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun setelah penyesuaian hasil evaluasi.

"Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub. Kedua rancangan disempurnakan sesuai hasil evaluasi dan ditetapkan sesuai ketentuan," kata Timur.

Penyempurnaan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum rancangan peraturan terkait P-APBD 2026 ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menilai hasil evaluasi Kemendagri secara umum tidak membawa perubahan signifikan terhadap rancangan P-APBD 2026. Dia mengapresiasi karena rancangan anggaran tersebut tidak mendapat banyak koreksi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Yahdi meminta Pemprov Sumut terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait transfer dana ke kas daerah. Menurutnya, Sumut masih membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menangani berbagai kebutuhan, termasuk pemulihan pascabencana alam.

Dia juga mendorong Pemprov Sumut mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya melalui skema pinjaman daerah.

Selain itu, Yahdi menyarankan pemerintah provinsi menyurati dan melakukan pendekatan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk membahas kemungkinan pemutihan utang Pemprov Sumut.

"Pemprov Sumut tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar hutang bisa diputihkan," ujarnya.

Usulan tersebut disampaikan sebagai masukan kepada Pemprov Sumut untuk memperluas opsi pembiayaan daerah di tengah kebutuhan pembangunan dan pemulihan pascabencana.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Sihotang juga mendorong Pemprov Sumut mencari terobosan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.

Menurut Benny, pemerintah daerah perlu menjajaki sejumlah alternatif di luar APBD reguler. Pilihan yang disampaikannya antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dia menekankan agar skema pembiayaan tambahan tersebut diarahkan terutama untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja," kata Benny.

Rapat pembahasan tindak lanjut evaluasi tersebut turut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD), serta para ketua fraksi DPRD Sumut.

Penyempurnaan rancangan P-APBD 2026 diharapkan menjadi landasan bagi pengalokasian anggaran daerah sesuai hasil evaluasi pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan dan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.* (dh)