Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi jajaran BEM Polmed di Balai Kota Medan, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Sentil Pola Pikir Pemuda: Jangan Cuma Jadi Pencari Kerja, ICMI Muda Harus Cetak Pengusaha Baru

"Saya menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Munas ini. Selain itu saya juga berharap teman-teman mahasiswa bisa ikut mempromosikan Kota Medan," kata Rico.

Menurut Rico, Pemko Medan akan terus memberikan ruang dan dukungan terhadap kegiatan mahasiswa yang memberikan dampak positif bagi pengembangan generasi muda.

Dia menilai Munas BEM Politeknik se-Indonesia bukan sekadar forum pengambilan keputusan organisasi. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana membangun jejaring, bertukar gagasan dan meningkatkan kapasitas mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

"Kami berharap pelaksanaan Munas tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta selama berada di Kota Medan," ujar Rico.

Sementara itu, Ketua BEM Polmed Ahmad Arya Attalah mengatakan Polmed dipercaya menjadi tuan rumah Munas BEM Politeknik se-Indonesia. Kegiatan tersebut akan diikuti mahasiswa dari berbagai politeknik di Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, Ahmad menyampaikan persiapan pelaksanaan Munas sekaligus mengundang Wali Kota Medan menghadiri seremoni pembukaan yang direncanakan berlangsung di Kampus Polmed.

Acara pembukaan tersebut juga dijadwalkan dihadiri Menteri Sains dan Teknologi.

Selain itu, BEM Polmed meminta dukungan Pemko Medan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Munas, khususnya dalam penyediaan tempat untuk kegiatan persidangan.

Pelaksanaan Munas BEM Politeknik se-Indonesia di Medan diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa dari berbagai daerah untuk memperkuat kolaborasi, bertukar gagasan dan membangun jejaring antarpoliteknik.* (dh)

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus ICMI Muda Kota Medan di Balai Kota Medan, Jumat (11/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, pengurus ICMI Muda juga menyampaikan rencana pelantikan kepengurusan baru yang dijadwalkan pada 26 September 2026 di Ballroom RS Mitra Medika Premiere Medan.

Baca Juga:

• Terima Pengurus KAHMI, Wali Kota Medan Rico Waas Minta Masukan Kritis Soal Masalah Kota

"Cendekiawan itu harus berpikir, membaca dan memperjuangkan literasi. Saya berharap ICMI Muda bisa bergerak proaktif dan seru, sehingga mampu menarik serta membawa anak-anak muda ke lingkungan yang positif," ujar Rico.

Rico juga mendorong ICMI Muda mengajak generasi muda mengembangkan kegiatan produktif, termasuk membuka peluang usaha. Menurutnya, kemampuan akademik yang dimiliki anak muda perlu dikembangkan menjadi kekuatan untuk menciptakan peluang ekonomi dan kemandirian.

Dia menilai generasi muda tidak hanya perlu dipersiapkan sebagai pencari kerja, tetapi juga didorong menjadi pencipta lapangan pekerjaan melalui inovasi dan dunia usaha.

"Bagaimana dari kemampuan akademik itu bisa menjadi sesuatu yang produktif, bisa menghasilkan dan membuka peluang untuk berbisnis. Anak muda harus kita dorong agar tidak hanya menjadi pencari uang, tetapi juga mampu menciptakan peluang," kata Rico.

Rico berharap ICMI Muda dapat memaknai keberadaannya lebih dari sekadar organisasi kepemudaan. Menurutnya, organisasi tersebut perlu menciptakan nilai dan membuka ruang bagi lahirnya profesi maupun peluang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"ICMI Muda Kota Medan diharapkan mampu menghadirkan gagasan dan karya yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka peluang ekonomi dan profesi baru bagi generasi muda," ujarnya.

Sementara itu, Ketua ICMI Muda Kota Medan Ramaddan mengatakan pengurus yang akan dilantik siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Medan melalui berbagai program kerja.

Dia berharap ICMI Muda dapat ikut mendukung perkembangan startup dan ekonomi kreatif di Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Ramaddan juga mengundang Wali Kota Medan Rico Waas untuk menghadiri pelantikan pengurus baru ICMI Muda Kota Medan pada 26 September mendatang.* (dh)

Kepala Regional BGN wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) Eko Prasetyo mengatakan laporan mengenai kejadian tersebut telah diteruskan ke pemerintah pusat. Operasional SPPG tersebut kemudian diputuskan untuk dihentikan sementara.

Baca Juga:

• IDAI Desak Penghentian Kasus Keracunan MBG: Enough Is Enough, Jangan Ada Lagi Korban Anak

Berdasarkan data sementara hingga pukul 18.00 Wita, sebanyak 333 siswa telah mendapatkan perawatan di sejumlah puskesmas. Para siswa yang mengalami keluhan kesehatan tersebut tersebar di empat fasilitas kesehatan.

Rinciannya, sebanyak 51 siswa menjalani perawatan di Puskesmas Mantang, 86 siswa di Puskesmas Aik Darek, 180 siswa di Puskesmas Pringgarata, dan 16 siswa di Puskesmas Bagu.

Sebagian besar siswa yang telah mendapatkan penanganan medis kini sudah diperbolehkan pulang dan melanjutkan perawatan di rumah.

Terkait kejadian tersebut, BGN NTB telah melakukan pengecekan langsung ke SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu untuk melihat proses penyediaan makanan yang dibagikan kepada para siswa.

Sementara itu, Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan berupa kebab ayam yang menjadi salah satu menu MBG untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.

Eko mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan pada para siswa.

"Sudah (diambil sampel), ditunggu saja hasil lab-nya," ujarnya.

Penghentian sementara operasional SPPG dilakukan selama proses evaluasi dan pemeriksaan berlangsung. Penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan.* (k/dh)

Apresiasi itu disampaikan Rian, salah satu keluarga pasien yang baru mendapatkan pelayanan di RSUD Djoelham. Dia menilai proses pelayanan mulai dari pendaftaran hingga penanganan dokter berlangsung lebih cepat dan tidak berbelit-belit.

Baca Juga:

• Cegah Anak Muda Apatis Budaya, Wali Kota Medan Dorong Pembiasaan Bahasa Daerah di Sekolah

Rian juga mengapresiasi keramahan petugas serta kondisi fasilitas rumah sakit yang menurutnya lebih tertata dan bersih dibandingkan sebelumnya.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Djoelham drg Doni Asrin mengatakan peningkatan kualitas pelayanan merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran manajemen dan tenaga medis.

"Kami terus berupaya membenahi sistem, mulai dari pendaftaran, UGD, rawat jalan, hingga rawat inap. Target kami satu: pasien datang, cepat ditangani, dan pulang dengan sehat. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat Binjai," ujar Doni.

Menurut Doni, pembenahan dilakukan pada sejumlah bagian pelayanan rumah sakit agar pasien dapat memperoleh penanganan secara lebih efektif.

Peningkatan pelayanan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Djoelham sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan di Kota Binjai dan wilayah sekitarnya.* (dh)

Ahli Pers Dewan Pers Mahmud Marhaba menegaskan, kewajiban melayani hak jawab memiliki dasar dalam Undang-Undang Pers.

Baca Juga:

• Landasan Hukum Media Siber: Kenapa Wartawan Wajib Paham PPMS?

Dalam tulisannya, Mahmud mengutip Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang mengatur kewajiban media siber terkait hak jawab. Dia menekankan redaksi tidak boleh bersikap acuh, menunda atau menolak hak jawab yang diajukan pihak yang dirugikan.

Hak jawab merupakan hak pihak yang dirugikan oleh pemberitaan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap informasi yang merugikan nama baiknya. Dalam praktiknya, hak jawab juga menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan dalam kerangka hukum pers.

Mahmud mengingatkan redaksi agar menyediakan mekanisme pengajuan hak jawab yang jelas dan mudah diakses masyarakat. Setelah diajukan, hak jawab juga harus ditangani secara proporsional.

Pedoman Pemberitaan Media Siber mengatur bahwa ralat, koreksi dan hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau diberikan hak jawab. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam sejumlah rekomendasi Dewan Pers.

Menurut Mahmud, pengabaian terhadap hak jawab dapat membawa konsekuensi hukum bagi perusahaan pers. Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebut perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13, dapat dikenai denda paling banyak Rp500 juta.

Pasal 5 ayat (2) UU Pers sendiri mengatur bahwa pers wajib melayani hak jawab. Karena itu, kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan etika jurnalistik, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Mahmud menilai redaksi perlu bersikap kooperatif dan memastikan hak jawab ditangani dengan cepat. Pemenuhan hak jawab dinilai penting untuk memberikan ruang kepada pihak yang merasa dirugikan sekaligus menjaga akurasi dan kredibilitas pemberitaan.

Selain itu, hak jawab yang telah dimuat semestinya ditautkan dengan berita awal sehingga pembaca dapat melihat tanggapan atau koreksi secara utuh. Dewan Pers dalam sejumlah keputusan juga menegaskan kewajiban media mematuhi UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Mahmud juga mengingatkan bahwa sanksi finansial bukan satu-satunya risiko yang dapat dihadapi perusahaan pers. Mengabaikan hak jawab berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap media serta reputasi perusahaan pers di mata masyarakat dan Dewan Pers.

Dia kemudian mempertanyakan apakah ancaman denda maksimal Rp500 juta sudah cukup efektif untuk mendorong media siber lebih disiplin dalam melayani hak jawab publik.* (dh)

Dukungan tersebut disampaikan Nasaruddin saat menerima pengurus PHDI di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Dalam pertemuan itu, PHDI melaporkan rencana pelaksanaan Mahasabha XIII sekaligus menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Beda Pilihan Politik Ternyata Bisa Picu Perceraian, Menag Ungkap 6 Faktor Lainnya

"Saya tentu akan senang jika Pak Presiden dan Pak Menteri hadir pada kegiatan ini, tentu umat pun akan menyambut baik," kata Wisnu di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Ketua Panitia Mahasabha XIII PHDI I Nyoman Cantiasa juga berharap pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah.

"Kami ingin sekali kegiatan ini berjalan lancar dan baik. Mohon dukungannya," ujar Nyoman.

Mahasabha XIII rencananya dihadiri sekitar 700 peserta yang terdiri atas cendekiawan, tokoh agama dan pengurus PHDI dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun kehidupan beragama yang toleran dan harmonis.

Panitia juga berharap Presiden Prabowo dapat hadir untuk membuka atau menutup rangkaian kegiatan Mahasabha XIII.

"Kami sangat berharap Bapak Presiden bisa hadir. Kehadiran Presiden ini sangat kami harapkan," kata Nyoman.

Menag Nasaruddin menilai Mahasabha XIII tidak hanya penting bagi umat Hindu, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerukunan umat beragama secara nasional.

"Saya senang sekali, saya rasa ini sangat penting karena ini upaya untuk mengangkat kebangkitan semua agama. Dan saya ingin semua agama bangkit. Tidak hanya salah satunya saja. Saya rasa itu akan bagus terhadap kerukunan yang berdampak bagi bangsa," ujar Nasaruddin.

Menurut Nasaruddin, Mahasabha diharapkan tidak berhenti sebagai forum internal organisasi. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat moderasi beragama, toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dia berharap forum yang mempertemukan tokoh dan cendekiawan Hindu dari berbagai daerah itu dapat menghasilkan gagasan serta langkah konkret untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Nasaruddin mengatakan penguatan kehidupan beragama yang saling menghormati merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Setiap umat juga perlu diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai.

Dia menambahkan kegiatan keagamaan seperti Mahasabha sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kerukunan di Indonesia. Menurutnya, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap berbagai kegiatan keagamaan yang dinilai dapat memperkuat persatuan masyarakat.

"Saya melihat bahwa Presiden kita juga sebenarnya memang mengapresiasi kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini, karena kegiatan-kegiatan seperti ini tentu mendongkrak kerukunan itu sendiri," tuturnya.* (dh)

Penetapan awal Ramadan oleh masing-masing pihak menggunakan metode yang berbeda. Muhammadiyah kini menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sedangkan pemerintah menggunakan hisab dan rukyat dengan kriteria MABIMS. Adapun NU menggunakan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) yang dilengkapi pemantauan hilal.

Baca Juga:

• PWM Muhammadiyah Aceh Gelar Rapimwil Secara Hybrid, Bahas Konsolidasi dan Program SatuMu

Berikut jadwal puasa Ramadan 1448 H versi Muhammadiyah:

8 Februari 2027: 1 Ramadan 1448 H
9 Februari 2027: 2 Ramadan 1448 H
10 Februari 2027: 3 Ramadan 1448 H
11 Februari 2027: 4 Ramadan 1448 H
12 Februari 2027: 5 Ramadan 1448 H
13 Februari 2027: 6 Ramadan 1448 H
14 Februari 2027: 7 Ramadan 1448 H
15 Februari 2027: 8 Ramadan 1448 H
16 Februari 2027: 9 Ramadan 1448 H
17 Februari 2027: 10 Ramadan 1448 H
18 Februari 2027: 11 Ramadan 1448 H
19 Februari 2027: 12 Ramadan 1448 H
20 Februari 2027: 13 Ramadan 1448 H
21 Februari 2027: 14 Ramadan 1448 H
22 Februari 2027: 15 Ramadan 1448 H
23 Februari 2027: 16 Ramadan 1448 H
24 Februari 2027: 17 Ramadan 1448 H
25 Februari 2027: 18 Ramadan 1448 H
26 Februari 2027: 19 Ramadan 1448 H
27 Februari 2027: 20 Ramadan 1448 H
28 Februari 2027: 21 Ramadan 1448 H
1 Maret 2027: 22 Ramadan 1448 H
2 Maret 2027: 23 Ramadan 1448 H
3 Maret 2027: 24 Ramadan 1448 H
4 Maret 2027: 25 Ramadan 1448 H
5 Maret 2027: 26 Ramadan 1448 H
6 Maret 2027: 27 Ramadan 1448 H
7 Maret 2027: 28 Ramadan 1448 H
8 Maret 2027: 29 Ramadan 1448 H

Sementara itu, 1 Syawal 1448 H atau Hari Raya Idul Fitri versi Muhammadiyah ditetapkan pada Selasa, 9 Maret 2027.

Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tersebut berdasarkan KHGT dengan kriteria hisab hakiki kontemporer dan prinsip kesatuan matlak global.

Berbeda dengan Muhammadiyah, pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan 1 Ramadan 1448 H. Pemerintah menggunakan metode hisab dan rukyat dengan mengacu pada kriteria MABIMS.

Keputusan awal Ramadan nantinya akan ditetapkan melalui sidang isbat yang digelar pada 29 Syakban.

PBNU juga belum menetapkan tanggal awal Ramadan 1448 H/2027 M. NU menggunakan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) yang tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga hasil rukyatul hilal.

Dengan metode tersebut, NU akan menentukan awal Ramadan berdasarkan hasil pemantauan hilal pada 29 Syakban, yang pelaksanaannya beriringan dengan proses penetapan pemerintah.

Perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah tersebut memungkinkan adanya perbedaan tanggal awal puasa antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan NU. Karena itu, umat Islam tetap perlu menunggu keputusan resmi masing-masing pihak menjelang Ramadan 1448 H.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Medan di Balai Kota Medan, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Cegah Anak Muda Apatis Budaya, Wali Kota Medan Dorong Pembiasaan Bahasa Daerah di Sekolah

Musda tersebut akan digelar untuk memilih kepengurusan KAHMI Medan periode berikutnya. Delyuzar juga berharap Rico Waas dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

"Kami berharap Bapak Wali Kota dapat hadir langsung dalam Musda tersebut," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Rico meminta KAHMI tidak hanya berfokus pada keberlangsungan organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran berdasarkan latar belakang akademis para anggotanya.

"Kami berharap pemikiran kritis yang membangun untuk menjadi bahan masukan menyikapi setiap problematika yang terjadi di Kota Medan," kata Rico Waas.

Menurut Rico, Kota Medan menghadapi persoalan yang semakin kompleks, mulai dari infrastruktur, sosial, kesehatan hingga pendidikan. Karena itu, diperlukan perspektif baru yang konstruktif untuk membantu pemerintah mencari solusi atas berbagai persoalan tersebut.

Rico menilai KAHMI memiliki kapasitas untuk memberikan masukan karena anggotanya berasal dari berbagai latar belakang akademis dan profesional.

"Kami ingin KAHMI turut hadir dalam menjawab setiap persoalan yang terjadi di masyarakat," tambahnya.

Rico berharap komunikasi antara Pemko Medan dan KAHMI dapat terus diperkuat sehingga organisasi tersebut dapat menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam memberikan gagasan dan masukan bagi pembangunan Kota Medan.* (dh)

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Forkala di Balai Kota Medan, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Jelang Musda, Rico Waas Tantang KAHMI Medan: Jangan Cuma Kumpul Alumni, Beri Solusi Nyata untuk Kota

"Kita jangan sampai kehilangan identitas. Budaya harus terus dilestarikan dan kita harus bangga dengan warisan tradisi kita," kata Rico Waas.

Dalam pertemuan tersebut, Rico didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M Odi Anggia Batubara.

Rico juga menyampaikan sejumlah gagasan untuk memperkuat pengenalan budaya kepada generasi muda. Salah satunya dengan mendorong pengenalan bahasa daerah di sekolah dasar dan menengah.

"Cukup 15 menit setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai sebagai pembiasaan konsisten," ujarnya.

Selain pendidikan di sekolah, Rico ingin kegiatan Car Free Night (CFN) menjadi salah satu sarana memperkenalkan kekayaan budaya Kota Medan kepada masyarakat.

Dia mengusulkan kawasan Kesawan dikonsep sebagai ruang malam kebudayaan Nusantara yang menampilkan pertunjukan seni, kuliner khas adat hingga permainan olahraga tradisional yang dapat diikuti pengunjung.

"Saya ingin mengonsepkan area Kesawan itu sebagai malam kebudayaan Nusantara yang menyajikan pertunjukan seni, kuliner khas adat, hingga permainan olahraga tradisional interaktif bagi pengunjung," kata Rico.

Menurut Rico, tantangan dalam menjaga budaya saat ini semakin berbeda. Karena itu, Forkala dinilai perlu menyesuaikan pendekatan agar lebih dekat dengan generasi muda.

"Tantangan masa kini sangat berbeda. Banyak anak muda yang mulai apatis terhadap budayanya. Di sinilah peran penting Forkala untuk merangkul generasi muda dan menciptakan Forkala muda agar kita tidak kehilangan identitas," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forkala Kota Medan Dato Seri Adil Freddy Haberham menyampaikan laporan capaian kinerja pengurus menjelang berakhirnya masa bakti pada 6 Oktober 2026.

Selama masa kepengurusannya, Forkala disebut aktif menggelar pentas kebudayaan, mengikuti dan menyelenggarakan Festival Keraton Nusantara, menerbitkan buku budaya hingga menyusun usulan kurikulum kebudayaan.

Forkala menyambut baik arahan Rico Waas mengenai pembentukan Forkala muda. Wadah tersebut nantinya diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap kebudayaan dan keberagaman Kota Medan.* (dh)

Bobby menyampaikan hal itu saat meninjau langsung lokasi longsor di Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Jumat (11/9/2026). Kedatangannya disambut Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti dan masyarakat setempat.

Baca Juga:

• "Butuh Rujukan ke Jakarta atau Medan? Pasti Kami Penuhi", Gibran dan Bobby Pastikan Semua Biaya Pengobatan Korban MBG Karo Ditanggung

Selain badan jalan yang longsor, pipa distribusi air bersih menuju rumah warga juga terputus akibat kejadian tersebut.

Bobby kemudian meminta solusi sementara disiapkan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.

"Nanti kita kirim air ya untuk masyarakat," kata Bobby setelah mendengar keluhan warga.

Bobby mengatakan perbaikan jalan secara permanen dijadwalkan mulai dilakukan pada Oktober 2026. Menurut dia, kondisi jalan yang mendesak membuat Pemprov Sumut perlu segera melakukan penanganan.

Sambil menunggu pekerjaan permanen, Pemprov Sumut bersama Pemkab Langkat akan menyiapkan akses sementara agar jalan tersebut tetap dapat digunakan masyarakat.

Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti mengatakan Pemkab Langkat akan terlebih dahulu memperbaiki pipa air bersih yang terputus agar kebutuhan warga kembali terpenuhi.

"Kami akan memperbaiki dulu Pak pipanya yang terputus, biar masyarakat dapat air bersih," ujar Tiorita.

Tiorita juga mengapresiasi respons Bobby yang langsung meninjau kondisi jalan dan mencari solusi terhadap persoalan yang dialami masyarakat.

Sementara itu, warga Desa Telaga, Kecamatan Sungai Bingei, Langkat, Ade Sembiring mengatakan warga telah sekitar tiga pekan kesulitan mendapatkan air bersih akibat terputusnya pipa.

Selain persoalan air, longsor juga berdampak pada aktivitas warga dan distribusi barang dari Karo menuju Langkat maupun sebaliknya.

"Harapan kami kepada Bapak Gubernur agar jalan kami ini segera diperbaiki agar seluruh aktivitas masyarakat lancar. Begitu juga dengan ketersediaan air bersih yang terputus," kata Ade.

Perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat kembali membuka akses masyarakat sekaligus memperlancar mobilitas dan distribusi barang antara Langkat dan Tanah Karo.* (dh)

BANJARMASIN - Perwira Pendamping (Paping) Kelompok Belajar (Pokjar) 1 Sespimmen Polri Dikreg ke-67, Brigadir Jenderal Polisi Sigit Kusmardjoko, menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Sigit seusai memimpin Focus Group Discussion (FGD) eksternal bersama komunitas penggiat penanggulangan karhutla di Aula Mapolresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Turun Gunung ke Bengkayang Tim Sespimmen Polri Gencarkan Edukasi Warga Cegah Karhutla

Sigit mengatakan komunitas lokal seperti paguyuban pemuda, masyarakat adat hingga relawan pemadam kebakaran memiliki modal sosial yang kuat. Potensi tersebut dinilai perlu diintegrasikan dalam sistem penanganan karhutla.

"Komunitas lokal seperti paguyuban pemuda, masyarakat adat, hingga relawan pemadam kebakaran adalah cerminan modal sosial yang sangat kuat di tengah masyarakat Banjarmasin. Kekuatan ini harus dioptimalkan dan diintegrasikan ke dalam sistem penanganan Karhutla," ujar Sigit.

Dalam FGD tersebut, sejumlah organisasi dan komunitas turut hadir. Di antaranya Perkumpulan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK), Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD), Laung Kuning Banjar (LKB), serta Barisan Pemadam Kebakaran (BPK).

Dari hasil diskusi, Sigit menilai setiap komunitas memiliki peran dan keunggulan yang berbeda dalam mendukung penanggulangan karhutla.

BPK dinilai paling siap dari sisi operasional karena memiliki pengalaman di lapangan, jaringan relawan serta peralatan pemadaman. Meski demikian, peningkatan kompetensi khusus untuk penanganan karhutla tetap diperlukan.

Sementara itu, PERPEDAYAK, BATAMAD dan LKB dinilai memiliki kekuatan pada jaringan sosial serta kemampuan memobilisasi masyarakat. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pencegahan, deteksi dini, sosialisasi, pelaporan cepat, penanganan logistik hingga pengorganisasian warga dalam kondisi darurat.

"Melalui kegiatan KKP ini, kami melihat bahwa upaya pencegahan hingga pemadaman akan jauh lebih efektif jika terjalin kolaborasi yang erat antara komunitas, Polri, pemerintah daerah, BPBD/Damkar, dan instansi terkait lainnya," kata Sigit.

Rangkaian kegiatan KKP Pokjar 1 yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA hingga sore hari tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar.

Hasil FGD diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam penyusunan model sinergi penanggulangan karhutla yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.* (dh)

BOGOR - Sejumlah jurnalis di Kota Bogor yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar doa bersama untuk keselamatan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang saat menjalankan tugas jurnalistik di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda.

Doa bersama tersebut digelar di Masjid An Naba PWI Kota Bogor, Jumat (11/9/2026). Kegiatan itu menjadi bentuk solidaritas antarjurnalis sekaligus doa agar seluruh korban segera ditemukan oleh tim SAR gabungan.

Baca Juga:

• "Keselamatan Jiwa Lebih Penting dari Tugas", Insan Pers Aceh Gelar Doa Bersama untuk 5 Jurnalis yang Hilang di Krakatau

"Kegiatan doa bersama ini terkait dengan masih pencarian lima orang jurnalis ditambah tiga orang kru yang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau yang hari ini sudah memasuki hari keempat," kata Andi.

Andi berharap doa bersama tersebut memberikan kemudahan bagi tim penyelamat dalam mencari keberadaan para jurnalis dan kru kapal yang hilang.

"Harapan kita dengan kegiatan doa ini Tuhan memberikan kemudahan, memberikan petunjuk bagi tim rescue yang mencari dan juga diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.

Dia juga berharap seluruh jurnalis dan kru yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

"Semoga saja harapan kita dengan dukungan dan dorongan doa ini, teman-teman yang dicari semoga ketemu hari ini dan dalam keadaan sehat," katanya.

Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi mengatakan doa bersama tersebut merupakan wujud kebersamaan tiga organisasi profesi jurnalis di Bogor.

"Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan doa bersama tiga organisasi PWI, IJTI dan PFI, terkait dengan hilangnya lima anggota jurnalis yang tengah meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Mudah-mudahan di hari keempat pencarian semuanya dapat ditemukan," ujar Herman.

Menurut Herman, kegiatan serupa juga dilakukan oleh organisasi profesi wartawan lainnya sebagai bentuk solidaritas. Dia mengatakan setiap jurnalis memiliki risiko ketika menjalankan tugas di lapangan.

"Alhamdulillah ini sebagai wujud solidaritas kita, kebersamaan kita bahwa baju kita lepas, bahwa kita sama-sama jurnalis yang mempunyai risiko yang sama ketika sedang melaksanakan tugas," katanya.

Dia turut mendoakan keselamatan para jurnalis, termasuk mereka yang masih bertugas melakukan peliputan di berbagai wilayah.

"Semoga kita yang hadir di sini juga bisa diberikan perlindungan, keselamatan dalam melaksanakan tugas," ujarnya.

Selain mendoakan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang masih hilang, para jurnalis juga mendoakan penanganan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor.

"Kebetulan Bogor juga sedang terkena musibah terbakarnya (TPAS) Galuga. Mudah-mudahan di hari yang baik ini, Jumat, yang doanya bisa dijabah ini, insyaallah mudah-mudahan Tuhan turunkan hujan sehingga kebakaran di Galuga juga bisa terhenti dan kita semua diselamatkan dunia dan akhirat," kata Herman.

Lima jurnalis yang masih dalam pencarian tersebut yakni Arie Basuki dari Merdeka, M Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Yudistiro Pranoto dari iNews, Firdaus Wajidi dari Anadolu, serta Donal Husni yang merupakan jurnalis lepas.

Mereka sebelumnya berangkat menggunakan speedboat bersama tiga kru kapal dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, Banten, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Rombongan yang berjumlah delapan orang tersebut kemudian dilaporkan hilang kontak. Komunikasi terakhir tercatat sekitar pukul 14.42 WIB.

Hingga Jumat (11/9/2026), tim SAR gabungan masih melakukan pencarian untuk menemukan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau.* (dh)

Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subsp.Kardio(K), mengatakan kasus keracunan MBG yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Dia menyoroti satu kejadian yang menurutnya menyebabkan sekitar 500 anak sekolah diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG.

Baca Juga:

• Buntut Keracunan Massal di Karo, Dinkes Sumut Perketat Pengawasan Dapur MBG

Piprim juga menyinggung kondisi seorang anak yang disebut mengalami penurunan kesehatan setelah diduga mengonsumsi MBG. Dia mengatakan IDAI sejak awal telah mengingatkan pentingnya penerapan keamanan pangan atau food safety dalam program tersebut.

Menurut Piprim, keamanan pangan tidak cukup dijaga hanya dengan meminta guru mencicipi makanan sebelum diberikan kepada siswa. Dia menilai diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat dari proses pengolahan hingga makanan dikonsumsi.

"Bagi kami, satu saja anak yang sakit, satu saja anak keracunan, itu tidak bisa ditoleransi. Karena bagi orang lain mungkin satu anak itu hanya sekadar angka, bahkan ada yang bilang 0,00 sekian persen katanya, dari sekian juta anak. Tapi bagi keluarganya, tidak ada anak itu berupa angka," ujarnya.

IDAI sebelumnya juga mengusulkan agar penyediaan MBG dilakukan melalui kantin sekolah. Dengan skema tersebut, makanan dinilai dapat disajikan dalam kondisi tetap hangat ketika dikonsumsi siswa.

Konsep kantin sekolah itu juga dinilai dapat memberikan pilihan makanan yang lebih sesuai bagi anak. IDAI turut mendorong agar pelaksanaan program memperhatikan kebutuhan anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Piprim menegaskan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG harus diterapkan secara ketat dan tidak boleh ditawar. Dia juga meminta edukasi mengenai keamanan pangan serta pertolongan pertama pada kasus keracunan diberikan kepada guru dan siswa.

Menurutnya, tujuan MBG untuk memberikan makanan bergizi kepada anak justru dapat kehilangan manfaat apabila aspek keamanan makanan diabaikan.

"Niatnya mulia memberi makan, memberi gizi pada anak-anak, tapi ketika pelaksanaannya abai terhadap food safety atau standar keamanan pangan, maka yang didapat bisa suatu fatalitas ya dengan korbannya anak-anak," tuturnya.

Piprim pun meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi anak yang menjadi korban keracunan akibat pelaksanaan MBG.

"Kami dari IDAI menyuruhkan stop keracunan makanan pada MBG, maupun makanan-makanan lain, stop keracunan. Sudah cukup lah. Enough is enough. Tidak boleh ada lagi korban yang jatuh keracunan karena MBG ini," pungkasnya.* (d/dh)

"Jangan sampai fungsi pelayanan MKD sebagai alat kelengkapan dewan dalam penegakan kode etik dan perilaku anggota DPR, hilang. Karena itu, MKD harus menjelaskan tindaklanjut penanganan laporan KWP ITU," tegas Abyadi.

Baca Juga:

• Siap Sikat Harta Koruptor! DPR Kebut RUU Perampasan Aset Sah 15 Desember, Tapi Kenapa Drafnya Masih Ditahan?

"Nah pertanyaannya, apakah MKD sudah melakukan penyelidikan dan verifikasi atas laporan KWP tersebut? Apakah laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil? Atau jangan-jangan MKD sudah melakukan sidang. Semua ini kan menjadi pertanyaan publik yang jawabannya ditunggu-tunggu," tegas Abyadi

"Saya sendiri sebagai seorang wartawan, juga berharap laporan ini benar-benar ditindaklanjuti oleh MKD. Jangan didiamkan. Kita ingin kasus ini berakhir dengan jelas. Apakah ucapan Deddy Sitorus itu masuk dalam katagori merendahkan martabat wartawan sebagaimana substansi laporan," kata Abyadi yang tercatat sebagai Wartawan Utama oleh Dewan Pers.

KETERANGAN DASCO

Untuk mengungkap kasus ini dengan jelas, Abyadi Siregar mengharap MKD meminta keterangan semua phak yang hadir dalam sidang Komisi II DPR RI saat itu. "Termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, juga perlu dimintai keterangan. Lagi pula, selama ini Dasco kan sudah sering tampil seolah menjadi juru bicara parlemen. Nah, saya kira, dalam kasus ini Dasco juga perlu tampil memberi penjelasan," kata Abyadi.

TIGA ALASAN
Sebelumnya, wartawan senior dan praktisi pemilu di Medan David Susanto juga telah mendorong MKD menghadirkan Dasco sebagai salah satu saksi guna memberikan keterangan terkait polemik yang melibatkan Deddy Sitorus dan KWP.Menurut David, terdapat sejumlah alasan yang membuat kehadiran Dasco penting untuk dimintai keterangan apabila perkara tersebut benar-benar diperiksa dalam persidangan MKD.

"Tiga poin itu menurut saya menjadi alasan kuat Sufmi Dasco Ahmad harus menjadi saksi jika sidang di MKD nantinya digelar," ujar David.Di antaranya, kata David, berkaitan posisi dan peran Sufmi Dasco Ahmad yang selama ini kerap tampil sebagai salah satu juru bicara parlemen. Menurutnya, komunikasi publik DPR RI semestinya tetap memperhatikan tata kelembagaan dan kewenangan yang berlaku.

Kemudan sikap Dasco dalam merespon polemik antara Deddy Sitorus dan KWP. David menilai persoalan tersebut seharusnya dapat segera diredam melalui komunikasi dan mediasi internal, terlebih pihak Deddy Sitorus telah menyampaikan bantahan terhadap tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Erwin Syahputra Siregar mengatakan, surat pelaporan itu sudah terdaftar di MKD dengan nomor 78. Menurut dia, KWP memutuskan untuk melaporkan Deddy karena dirinya enggan untuk menyampaikan permintaan maaf.Dalam laporan itu, menurut dia, KWP pun melampirkan beberapa data video terkait ungkapan "sirkus" itu selain surat laporan. Selain itu, ada juga kesaksian dari sejumlah wartawan yang ada ketika momen itu terjadi.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengaku sudah menerima laporan tersebut. Dia pun tak menutup kemungkinan akan memanggil Deddy untuk mengklarifikasi polemik tersebut. "Bagi MKD, siapapun dia, sama ya," kata Dek Gam saat dikonfirmasi.*

Baca Juga:

• Modus Baru! 8 WNI Terjebak Jadi Serdadu Rusia via Iming-iming Gaji Besar

"Hari ini kan butuh kebersamaan, jangan dipolitisasilah bencana itu, semuanya kan urusan kemanusiaan bencana ini," kata Masinton, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• Konflik DPRD dan Bupati Tapteng Berakhir, 9 dari 10 Tuntutan Dewan Disepakati

Menurut Masinton, pembahasan anggaran harus dilakukan berdasarkan data dan argumentasi yang masuk akal. Dia juga menilai kritik terhadap pemerintah seharusnya disampaikan secara objektif dan bukan didorong kepentingan tertentu.

"Baguslah artinya kan kerja itu harus berbasis data, kritik juga berbasis data, logis, bukan karena kebencian, bukan karena mengganggu atau menghalangi," ujarnya.

Masinton mengatakan sebagian besar permintaan DPRD sudah masuk dalam program Pemerintah Kabupaten Tapteng. Dari 10 poin yang diajukan DPRD, menurutnya sembilan di antaranya telah terangkum dalam program pemerintah daerah.

Namun, Masinton menolak apabila permintaan tersebut berupa pembagian uang tunai Rp123 miliar kepada korban bencana. Dia menyebut penggunaan dana transfer ke daerah (TKD) harus sesuai dengan peruntukannya.

"Semuanya itu sudah terangkum dalam program kita, kecuali kalau mereka minta Rp123 miliar dibagi tunai (ke korban bencana) itu kan jadi masalah, peruntukan TKD bukan itu," katanya.

Satu poin lain yang masih menjadi persoalan adalah usulan melanjutkan pembangunan Kantor Bupati Tapteng. Masinton mengatakan proyek tersebut dalam dokumen yang dimilikinya tidak tercantum sebagai pekerjaan tahun jamak atau multiyears.

Dia juga menyebut pembangunan tersebut berpotensi melewati masa jabatan kepala daerah sehingga pihaknya masih berkonsultasi dengan Kemendagri untuk memastikan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Seperti Kantor Bupati kan dalam dokumen tidak kita lihat pekerjaan itu multiyears atau tahun jamak dan itu melampaui masa jabatan kepala daerah, sehingga kita minta pertimbangan Kemendagri agar tidak ada kendala nantinya," tuturnya.

Sementara itu, Joneri sebelumnya menyebut DPRD mengajukan 10 poin kepada Pemkab Tapteng. Beberapa di antaranya berkaitan dengan hak-hak DPRD seperti tunjangan komunikasi, rumah, kendaraan dan perjalanan dinas.

Menurut Joneri, sejumlah hak tersebut akan mulai dikembalikan bulan depan. DPRD juga meminta pokok-pokok pikiran (pokir) serta aspirasi mereka direalisasikan.

"Kami sudah rapat tadi dengan tim anggaran bupati terkait rancangan (Perda APBD) tahun 2027, juga tahun berjalan terkait hak kami tahun berjalan," kata Joneri.

Pembahasan tersebut menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya tidak tercapai persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Tapteng mengenai Ranperda APBD. Kondisi itu membuat Masinton menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk pengelolaan APBD tahun 2025 dan 2026.

Konflik antara DPRD dan Pemkab Tapteng kemudian mereda setelah Tito Karnavian melakukan kunjungan ke Tapteng untuk meninjau penanganan pemulihan pascabencana. Dalam kesempatan tersebut, Tito meminta kedua belah pihak menurunkan ego dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan berakhirnya konflik tersebut, DPRD dan Pemkab Tapteng kini kembali membahas APBD 2027 serta sejumlah kebutuhan daerah, termasuk program penanganan pascabencana.* (ds/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan rumah guru tersebut termasuk salah satu lokasi yang digeledah penyidik. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti terkait perkara penerimaan mahasiswa baru di Unsoed.

Baca Juga:

• Dari 300 Lebih Saksi yang Bakal Diperiksa, KPK Belum Pastikan Jokowi Termasuk Bakal Dihadirkan di Sidang Kuota Haji

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi pada Rabu (9/9/2026) hingga Kamis (10/9/2026). Lokasi tersebut meliputi rumah Wakil Rektor Unsoed I, II dan IV, rumah seorang dosen, rumah guru SMA di Tasikmalaya, serta ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Beberapa barang bukti disebut berkaitan dengan dugaan penitipan calon mahasiswa untuk masuk ke Unsoed.

"Penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di antaranya yang terkait dengan penitipan calon mahasiswa di Unsoed," ujarnya.

KPK juga menggeledah ruangan Sekda Banyumas Agus Nur Hadir. Penggeledahan tersebut dilakukan karena Agus diduga mengetahui pemberian rekomendasi bagi mahasiswa yang telah menyerahkan sejumlah uang agar dapat diterima di Unsoed.

"Penggeledahan di ruangan Sekda, karena yang bersangkutan diduga mengetahui terkait pemberian rekomendasi agar mahasiswa yang telah memberikan sejumlah uang untuk kemudian diterima di Unsoed," kata Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto dan Mulyono.

KPK membagi dugaan korupsi tersebut ke dalam tiga klaster.

Pada klaster pertama, Norman Arie Prayogo melalui Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto diduga meminta uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran yang mengikuti seleksi jalur mandiri.

Calon mahasiswa tersebut disebut tetap tidak lolos meski orang tuanya telah menyerahkan uang. Ketika uang diminta kembali, dana tersebut diduga telah digunakan Dian dan Adhi untuk kepentingan pribadi.

Pengembalian uang kemudian disebut menggunakan dana yang dicairkan dari paket pengadaan proyek di Unsoed yang dikerjakan Mulyono, yang merupakan keponakan Sodiq.

Pada klaster kedua, Mulyono diduga menerima gratifikasi Rp680 juta terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2025 dan 2026 atas sepengetahuan Sodiq.

Sodiq juga diduga memerintahkan Mulyono membayar pembelian tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan Mulyono.

"Sehingga dalam hal ini, MYN (Mulyono) bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi ASO (Sodiq)," kata Taufik.

Sementara klaster ketiga berkaitan dengan dugaan praktik tawar-menawar uang dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Eko Sumanto disebut berkomunikasi dengan pihak yang menjadi pengepul calon mahasiswa. Atas sepengetahuan Sodiq, Eko diduga melakukan tawar-menawar mengenai besaran uang yang harus dibayarkan untuk proses penerimaan mahasiswa baru.

Setelah terjadi kesepakatan, Eko diduga menerima uang dari salah satu pihak pengepul calon mahasiswa dengan total mencapai Rp1,12 miliar.

"Atas penerimaan tersebut ES (Eko Sumanto) melaporkannya kepada ASO bahwa kemudian ASO memberikan akses user ID-nya kepada ES untuk proses otorisasi 'klik' atau memberikan approval pada calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang," ujar Taufik.

Keenam tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed tersebut masih dalam proses penyidikan KPK.* (k/dh)

Kepala Dinkes Sumut Faisal Hasrimy mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi bagian dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tetap dijalankan.

Baca Juga:

• Senjata Dipakai Mantan Istri hingga Tewas, Brigadir Iman Disanksi Demosi 5 Tahun

Faisal menjelaskan dinas kesehatan kabupaten/kota memiliki peran dalam penerbitan SLHS sehingga pengawasan rutin perlu dilakukan untuk memastikan standar higiene dan sanitasi di dapur SPPG tetap terpenuhi.

"Karena kan mereka yang mengeluarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jadi monev-nya untuk memastikan SOP di SLHS tadi berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Faisal, pengawasan berkala diperlukan untuk mengantisipasi kondisi dapur yang mulai tidak higienis, kualitas air yang tidak memenuhi standar, serta persoalan lain yang dapat memengaruhi keamanan makanan.

Di sisi lain, Faisal menilai program MBG tetap layak dilanjutkan dari sisi kesehatan. Salah satu alasannya karena program tersebut dinilai dapat membantu mengatasi masalah stunting.

"Ya kalau dari sisi kesehatan, ini bisa mengatasi stunting. Kan sangat bermanfaat," katanya.

Dia menyebut pelaksanaan MBG juga sejalan dengan program Pemprov Sumut dalam pemberian makanan bergizi tambahan bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Dengan adanya MBG juga sudah mengurangi beban anggaran provinsi. Provinsi kita tak ada lagi memberikan stimulus dana ke tim penggerak PKK kita. Karena kelompok 3B tadi, sudah mendapatkan manfaat dari MBG," tuturnya.

Faisal juga mengimbau masyarakat yang menerima MBG lebih teliti sebelum mengonsumsi makanan. Salah satunya dengan memperhatikan batas waktu konsumsi makanan yang telah diedukasikan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, makanan MBG sebaiknya dikonsumsi maksimal empat jam setelah disalurkan. Makanan juga tidak disarankan dikonsumsi apabila sudah mengalami perubahan warna atau bau.

Sementara itu, kasus dugaan keracunan MBG di Karo terjadi pada 13 Agustus 2026. Menu MBG saat itu disalurkan SPPG Karo Berastagi Sempajaya ke sejumlah sekolah, yakni SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama dan SMK Swasta Bersama.

Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Medan Erdianta Sitepu menyebut total siswa yang menjadi korban mencapai 391 orang. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan pelanggaran SOP dalam pengelolaan bahan baku makanan.

"Jadi ikan yang dijadikan lauk disimpan di luar freezer. Itu menyebabkan pertumbuhan kuman atau bakteri dalam ikan," kata Erdianta, Selasa (8/9/2026).

Atas kejadian tersebut, SPPG terkait ditutup sehingga tidak dapat melakukan pelayanan. Kepala SPPG juga dicopot dan dijatuhi sanksi disiplin.

Hasil pemeriksaan laboratorium Dinkes Sumut terhadap sisa makanan yang dikonsumsi para siswa juga menemukan tiga jenis bakteri, yakni Bacillus cereus pada nasi, Staphylococcus aureus pada ikan dencis, serta Escherichia coli pada melon.

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dinkes Sumut Pulo Rizal Togatorop menjelaskan bakteri tersebut secara alami dapat ditemukan pada manusia maupun lingkungan. Namun, dalam kondisi tertentu, bakteri dapat berkembang dan menghasilkan racun.

"Kalau dalam kondisi tertentu bakteri bisa berkembang dan mengeluarkan racun yang bisa menyebabkan mual, muntah, lemas dan gejala lainnya," ujar Rizal, Rabu (9/9/2026).

Hasil pemeriksaan sampel kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo untuk ditindaklanjuti.

Terkait dugaan hubungan keracunan dengan gangguan ingatan yang dialami sejumlah siswa, Rizal belum memberikan kesimpulan. Dia mengatakan tim laboratorium hanya bertugas melakukan pengujian terhadap sampel.

"Kami selaku tim penguji tidak mempunyai kemampuan untuk sampai ke situ," tuturnya.* (k/dh)

Juru Bicara PN Jakarta Timur Immanuel membenarkan sidang perdana Roy Suryo akan digelar pada 17 September 2026.

Baca Juga:

• Terbentur Aturan Data Pribadi, UGM Tegaskan Hanya Jokowi Sendiri yang Bisa Tunjukkan Ijazah Aslinya ke Publik

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 300/Pid.B/2026/PN JKT.TIM. Pada sidang perdana, majelis hakim dijadwalkan membacakan surat dakwaan terhadap Roy Suryo.

Pada hari yang sama, terdakwa lain dalam perkara tersebut, Tifauzia Tyassuma, juga dijadwalkan menjalani sidang penyampaian eksepsi.

Roy berharap jadwal sidangnya tidak digabung dengan persidangan Tifauzia Tyassuma. Menurutnya, jadwal yang berbeda diharapkan dapat membuka kesempatan bagi Jokowi untuk hadir apabila dipanggil ke persidangan.

"Harapan saya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, jangan merekayasa untuk kemudian menyatukan jadwal sidang, karena ini jadwal sidangnya sudah berbeda jauh antara saya dengan Dr. Tifa," kata Roy saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026).

Roy juga menyatakan siap berhadapan langsung dengan Jokowi di ruang sidang. Dia menilai Jokowi sebagai pelapor harus hadir apabila dipanggil pengadilan.

"Saya selalu menegaskan, ya, jangan hanya bilang siap, siap, siap. Buktikan nanti pada saat sidang. Pelapor itu harus datang sendiri, Jokowi harus datang sendiri," ujar Roy.

Sebelum memasuki persidangan pokok perkara, Roy Suryo telah lima kali mengajukan praperadilan.

Pada praperadilan pertama yang berkaitan dengan penangkapannya, permohonan Roy dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara praperadilan kedua hingga keempat yang berkaitan dengan penetapan tersangka hingga permintaan ganti rugi ditolak hakim.

Adapun praperadilan kelima Roy Suryo masih bergulir di PN Jakarta Selatan. Putusan atas perkara tersebut dijadwalkan dibacakan pada Selasa (15/9/2026).

Dengan demikian, sidang pokok perkara Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Jokowi akan tetap dimulai pada Kamis (17/9/2026), terlepas dari proses praperadilan kelima yang masih berjalan.* (k/dh)

BANDA ACEH - Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh menggelar doa dan zikir bersama untuk mendoakan keselamatan lima jurnalis yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas sesama jurnalis sekaligus keprihatinan atas musibah yang menimpa para korban.

Doa bersama yang diprakarsai PFI Aceh itu berlangsung setelah Salat Jumat, 11 September 2026, di Warung Sekber Jurnalis, Jalan SA Mahmud Syah, Banda Aceh.

Baca Juga:

• Drone Diterbangkan, Tiga Pulau Disisir, tapi Nihil Tanda-tanda 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal Hilang di Krakatau

"Turut prihatin atas musibah yang menimpa rekan kita sesama jurnalis," kata Muhammad Anshar dalam sambutannya, Jumat (11/9/2026).

Anshar menjelaskan lima jurnalis tersebut merupakan bagian dari delapan orang dalam satu rombongan. Selain lima jurnalis, terdapat dua kru kapal dan seorang pemandu wisata.

Rombongan tersebut sebelumnya berada di sekitar Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan aktivitas gunung api. Namun, komunikasi dengan rombongan dilaporkan terputus sejak Senin (7/9/2026).

"Kita berharap mereka segera ditemukan dalam keadaan sehat wal afiat," ujar Anshar.

Anshar juga mengingatkan para jurnalis agar selalu mengutamakan keselamatan saat menjalankan tugas, terutama ketika melakukan peliputan di wilayah yang memiliki risiko bencana.

"Keselamatan dalam bertugas itu harus diprioritaskan. Tugas jurnalis itu penting, tetapi keselamatan jiwa pribadi juga lebih penting, apalagi kita bertugas di wilayah rawan bencana," katanya.

Kegiatan doa bersama tersebut dipimpin Ustaz Zul Arafah. Acara diawali dengan selawat dan zikir, kemudian dilanjutkan dengan tausiah.

Dalam tausiahnya, Ustaz Zul Arafah mengingatkan para jurnalis untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga diri dalam menjalankan profesinya. Dia juga mengingatkan wartawan agar menyampaikan informasi berdasarkan kebenaran dan tidak menyebarkan fitnah.

Menurut dia, wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan kebenaran dan keadilan kepada masyarakat.

"Wartawan adalah termasuk pekerjaan yang mulia, maka jangan kotorkan profesi wartawan itu untuk memfitnah," ujarnya.

Ustaz Zul juga mengajak para jurnalis berani menyampaikan fakta, termasuk ketika menemukan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

"Wartawan harus berani, katakanlah walau itu pahit sekalipun," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin turut menyampaikan keprihatinan atas hilangnya lima jurnalis di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dia berharap seluruh korban segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Nasir juga menyampaikan doa kepada keluarga para jurnalis yang masih menunggu kabar mengenai keberadaan kerabat mereka agar diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi musibah tersebut.

"Kami berharap mereka ditemukan dengan selamat dan kepada keluarga korban semoga tabah dan sabar atas musibah ini," kata Nasir.

Sejumlah organisasi dan insan pers Aceh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin, Ketua IJTI Aceh Munir, serta Ketua PFI Aceh Muhammad Anshar selaku penggagas kegiatan.

Doa bersama itu sekaligus dirangkaikan dengan ungkapan syukur atas suksesnya Pameran Foto Bencana yang sebelumnya diselenggarakan PFI di Museum Tsunami Banda Aceh.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi komunitas pers di Aceh untuk memperkuat solidaritas sekaligus mendoakan keselamatan lima jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau.* (dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan sidang kode etik terhadap Iman telah selesai digelar beberapa hari lalu. Hasilnya, Iman diputus demosi selama lima tahun.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Eks Istri Polisi Naik Penyidikan, Polisi Bongkar Alasan Belum Ada Tersangka

Selain sanksi demosi, Iman juga dikenai penempatan khusus atau patsus selama 30 hari. Masa patsus tersebut telah dijalani sejak 10 Agustus hingga 29 Agustus 2026 dan kemudian diperpanjang selama 10 hari.

"Iya, dipatsus 30 hari," ujarnya.

Ferry menegaskan penempatan khusus terhadap Iman bukan karena dia ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Winda. Sanksi tersebut berkaitan dengan kelalaian dalam menjaga senjata api yang dipercayakan kepadanya.

"Dipatsus terkait tidak bisa mengamankan senjata api yang dipercayakan kepada dia," kata Ferry.

Winda Lorenza Gowasa sebelumnya ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, pada 2 Agustus 2026. Polisi saat itu menyebut Winda diduga menembak dirinya sendiri menggunakan senjata api milik Iman.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak sebelumnya menjelaskan Winda berada di kamar bersama Iman dan anak mereka sebelum kejadian. Setelah Iman meninggalkan kamar, Winda disebut mengambil revolver milik mantan suaminya dari dalam tas dan masuk ke kamar mandi.

Polisi kemudian menyimpulkan sementara Winda diduga mengakhiri hidupnya menggunakan senjata tersebut.

Namun, keluarga Winda mempertanyakan kematian tersebut. Keluarga melaporkan dugaan pembunuhan ke Polda Sumut setelah menemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang dinilai janggal.

Kuasa hukum keluarga Winda, Paul JJ Tambunan, mengatakan keluarga meminta polisi mengusut secara objektif apakah Winda meninggal karena bunuh diri atau menjadi korban pembunuhan.

Di sisi lain, hasil pemeriksaan dokter forensik dan Laboratorium Forensik Polda Sumut sebelumnya turut didalami dalam perkara tersebut.

Dokter forensik RS Bhayangkara TK II Medan menyatakan luka tembak pada Winda memiliki ciri luka tembak tempel. Pemeriksaan juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sementara luka sayatan yang ditemukan disebut merupakan bekas luka lama.

Labfor Polda Sumut juga memeriksa korban, Iman, pakaian, serta senjata api yang digunakan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan residu tembakan pada tubuh maupun pakaian Iman. Sebaliknya, residu ditemukan pada tangan kanan dan sekitar leher korban, serta paling banyak pada bagian pundak kanan pakaiannya.

Senjata yang diperiksa merupakan revolver kaliber .38. Proyektil yang ditemukan di dalam tubuh Winda dinyatakan identik dengan proyektil dari senjata tersebut.

Polda Sumut hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait kematian Winda. Sementara putusan demosi terhadap Iman merupakan hasil sidang etik yang berkaitan dengan kelalaian dalam pengamanan senjata api.* (tm/dh)