Ia awalnya dijadwalkan memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat, namun sidang ditunda karena keterbatasan waktu pemeriksaan.

Baca Juga:

• Eks Ketua KPU Tanjung Balai Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Hibah Rp1,25 Miliar

Dari pantauan di PN Medan, Faisal terlihat berada di sekitar ruang sidang Cakra Utama. Ia mengenakan kemeja berwarna silver, celana hitam, serta masker hitam.

"Hari ini dipanggil sebagai saksi (kasus korupsi smartboard Langkat), tetapi nggak jadi karena antrian," ucap Faisal.

Saat ditanya mengenai jadwal pemeriksaan berikutnya, Faisal menyebut masih menunggu pemanggilan ulang dari pengadilan.

"Masih menunggu untuk (sidang Senin 29/6/2026). Kita iya akan (hadir) tetap taat dan patuh," ucap Faisal tergesa-gesa.

Terkait namanya yang kerap muncul dalam persidangan, Faisal enggan memberikan penjelasan lebih jauh.

"(Terkait tudingan) berdasarkan fakta persidangan saja," tegasnya.

Sebelumnya, sidang perkara dugaan korupsi smartboard dengan agenda pemeriksaan saksi digelar di ruang Cakra Utama PN Medan sejak pagi hingga sore.

Setelah sejumlah saksi diperiksa, majelis hakim memutuskan menunda sidang hingga Senin (29/6/2026).

Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, didakwa melakukan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif dengan nilai proyek mencapai Rp 29,5 miliar.

Selain Saiful, dua terdakwa lainnya yakni Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD Disdik Langkat, Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.

Jaksa menyebut para terdakwa diduga melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut.

Total anggaran proyek smartboard di Dinas Pendidikan Langkat tahun 2024 mencapai Rp 49,916 miliar, dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 29,588 miliar.

Dalam dakwaan, jaksa menjerat para terdakwa dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta KUHP.

Faisal Hasrimy sendiri pada saat kejadian menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat periode 2024–2025.

Namanya beberapa kali muncul dalam persidangan, di mana sejumlah saksi menyebut adanya arahan terkait pengadaan smartboard tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjung Balai, Fitra Ramadhan Panjaitan, dituntut pidana lima tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemilu 2023–2024.

Kasus tersebut disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp1,25 miliar.

Baca Juga:

• Eks Kadis PMD Samosir Didakwa Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang Rp1,5 Miliar

"Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Fitra Ramadhan Panjaitan dengan pidana penjara selama lima tahun," kata JPU.

Selain pidana penjara, Fitra juga dituntut membayar denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa juga membebankan uang pengganti sebesar Rp128.472.000 yang disebut sebagai bagian kerugian negara yang dinikmati langsung oleh terdakwa.

Jika tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara satu tahun.

Fitra juga diwajibkan membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp227.430.800 bersama tiga terdakwa lain.

Jika tidak dibayarkan, hukuman pengganti berupa pidana penjara satu tahun juga diberlakukan.

Dalam perkara yang sama, mantan Sekretaris KPU Tanjung Balai, Eka Ansari Siregar, dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Eka juga dibebankan uang pengganti Rp132.266.110.

Dari jumlah tersebut, Rp115 juta telah dikembalikan sehingga tersisa Rp17.266.110.

Jika tidak dibayarkan, diganti dengan pidana enam bulan penjara.

Eka juga dikenakan uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp227.430.800 bersama tiga terdakwa lain, termasuk Fitra, Mhd Ridho Satria, dan Sri Wahyuni Usman.

Jika tidak dibayarkan, diganti dengan pidana satu tahun penjara.

Terdakwa lainnya, Mhd Ridho Satria selaku bendahara KPU Tanjung Balai, juga dituntut tiga tahun penjara, denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan, serta uang pengganti secara tanggung renteng dengan nilai yang sama.

Sementara itu, Sri Wahyuni Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga dituntut tiga tahun penjara, denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan, serta uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp227.430.800.

Jaksa menyebut total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1.258.339.271.

"Atas perbuatan para terdakwa, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1.258.339.271," kata Andi.

Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim menunda sidang dan menjadwalkan pembacaan nota pembelaan (pledoi) pada pekan depan.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Jumat (3/7) dengan agenda pembacaan pledoi dari para terdakwa dan penasehat hukumnya," kata Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang.* (ad)

JAKARTA – Australia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Paraguay pada laga Grup D yang berlangsung di California, Jumat (26/6/2026).

Hasil 0-0 sudah cukup bagi Australia untuk mengamankan posisi runner-up Grup D.

Baca Juga:

• Dolar AS Nyaris Rp18.000! Rupiah Kembali Tertekan di Perdagangan Pagi

Sebelum pertandingan berlangsung, Australia dan Paraguay sama-sama mengoleksi tiga poin.

Keduanya bersaing memperebutkan posisi kedua karena sudah tidak mungkin mengejar Amerika Serikat yang unggul dalam rekor pertemuan langsung.

Dengan hasil imbang tersebut, Australia mengakhiri fase grup di posisi kedua, sedangkan Paraguay mengumpulkan empat poin dan masih memiliki peluang besar melaju ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Paraguay dipastikan memiliki catatan lebih baik dibandingkan peringkat ketiga Grup A, Grup C, dan Grup I yang maksimal hanya dapat mengumpulkan tiga poin.

Tim asal Amerika Selatan itu kini hanya membutuhkan satu hasil dari lima grup tersisa agar resmi mengamankan tiket ke fase gugur.

Sebelumnya, sejumlah negara juga telah memastikan lolos ke babak 32 besar.

Tim-tim tersebut adalah Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, dan Swedia.

Sejumlah pertandingan babak 32 besar juga mulai terbentuk.

Beberapa laga yang dipastikan tersaji antara lain Brasil menghadapi Jepang, Belanda melawan Maroko, Afrika Selatan bertemu Kanada, serta Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.

Daftar 20 Negara yang Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

1, Meksiko
2. Swiss
3. Kanada
4. Brasil
5. Maroko
6. Amerika Serikat
7. Jerman
8. Prancis
9. Norwegia
10. Argentina
11. Kolombia
12. Bosnia
13. Afrika Selatan
14. Bosnia dan Herzegovina
15. Pantai Gading
16. Ekuador
17. Belanda
18. Jepang
19. Swedia
20. Australia

Persaingan di fase grup masih menyisakan sejumlah pertandingan yang akan menentukan komposisi lengkap tim peserta babak 32 besar.

Beberapa negara masih berpeluang merebut tiket melalui posisi runner-up maupun jalur peringkat ketiga terbaik.* (cn/ad)

JAKARTA – Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) kembali aktif di panggung politik praktis setelah menyelesaikan masa jabatannya pada akhir 2024.

Kali ini, Jokowi melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung untuk mendukung penguatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Baca Juga:

• Massa Aksi Demo 2626 di Sukabumi Tuntut Pemakzulan Wali Kota dan Pencairan Gaji ke-13 ASN

Dalam kegiatan yang berlangsung di Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kabupaten Mesuji, Jumat (26/6/2026), Jokowi menjelaskan alasan utama kunjungannya.

"Untuk apa saya datang ke Provinsi Lampung? Untuk apa saya datang ke Kabupaten Mesuji? Pertama, kecintaan saya kepada masyarakat Lampung tidak luntur, masih tetap. Dan yang kedua, yang lebih penting, juga untuk PSI!" kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Lampung dipilih sebagai lokasi pertama karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan perkembangan struktur organisasi PSI yang paling cepat hingga tingkat desa.

"Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan struktur partai sampai ke tingkat desa. Yang lain-lain saya lihat masih 60 persen, 40 persen, di sini sudah hampir 100 persen," ujarnya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa membentuk struktur partai saja belum cukup.

Ia meminta seluruh pengurus PSI benar-benar hadir dan bekerja bersama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Berikutnya adalah membuat struktur itu hidup dan bekerja. Apa artinya hidup dan bekerja? Artinya Bapak dan Ibu jajaran pengurus harus selalu dekat dengan masyarakat, bukan pas mau Pemilu saja, tapi harian itu harus dekat dengan kehidupan masyarakat," kata Jokowi.

Ia kemudian memberi contoh bentuk kedekatan yang diharapkan dari para kader partai.

"Misalnya, pas ada kematian, takziah, datang. Pas ada tahlilan, datang. Ada yasinan, rawuh. Ada yang kawinan, mantenan, datang memberikan ucapan selamat. Ada masalah apa di Kabupaten Mesuji, bisa ikut mendampingi dan menyelesaikan," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan target agar PSI mampu menembus parlemen pada Pemilihan Legislatif 2029.

Selama berada di Lampung, Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Juni 2026.

Sejumlah daerah yang masuk dalam agenda kunjungan antara lain Kabupaten Mesuji, Tulangbawang Barat, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, hingga Lampung Timur.

Kunjungan ini menjadi penampilan politik Jokowi yang cukup menyita perhatian publik setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

Kehadirannya bersama PSI dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi partai menjelang agenda politik nasional berikutnya.* (cn/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 82,4 persen.

Menurut Sahroni, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Perkuat Sinergi TNI-Polri dan Forkopimda pada Olahraga Bersama Sambut Hari Bhayangkara ke-80

Meski demikian, legislator Partai NasDem itu mengingatkan agar Polri tidak cepat berpuas diri.

Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Selanjutnya jangan lengah dan tetap pertahankan kinerja baik ini. Ke depan harus lebih baik lagi, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, dan kedekatan dengan masyarakat," katanya.

Sahroni menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Polri, terutama dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Menurut dia, pemberantasan kejahatan jalanan, premanisme, peredaran narkoba, hingga kejahatan berbasis digital harus terus dilakukan secara konsisten.

"Ingat, masih banyak PR yang harus diselesaikan. Kejahatan jalanan, premanisme, peredaran narkoba, hingga kejahatan berbasis digital harus terus diberantas secara konsisten. Yang paling penting, Polri harus terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kalau itu terus dijaga, saya yakin 100 persen kepercayaan masyarakat akan semakin meroket," ujarnya.

Survei Litbang Kompas dilaksanakan pada 9 hingga 18 April 2026 melalui metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan margin of error sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei tersebut, responden diberikan pertanyaan mengenai keyakinan terhadap kinerja Polri di masa mendatang.

Hasilnya, sebanyak 82,4 persen responden menyatakan yakin kinerja Polri akan semakin baik.

Sementara 12,1 persen responden menyatakan tidak yakin, dan 5,5 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Hasil survei tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mengalami peningkatan dan mencerminkan optimisme publik terhadap kinerja institusi kepolisian ke depan.* (d/ad)

DELI SERDANG – Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di 13 lokasi yang berada di Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Jumat (26/6/2026).

Sebanyak 11 titik berada di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, sedangkan dua titik lainnya berada di wilayah Kabupaten Serdangbedagai.

Baca Juga:

• Delapan Lokasi Tambang Ilegal di Deli Serdang Resmi Ditutup, Pemprov Sumut Tegaskan Penertiban Terus Berlanjut

Penertiban dilakukan terhadap tambang galian C jenis pasir yang beroperasi di sepanjang aliran Sungai Ular.

Tim gabungan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, sekaligus menyerahkan surat peringatan kepada para pengelola tambang yang masih beroperasi tanpa izin.

Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Dinas Perhubungan Sumut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, Satpol PP Sumut, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sumatera Utara untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hari ini kami turun bersama tim terpadu melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Galang. Tujuannya agar seluruh pelaku usaha segera mengurus izin tambangnya secara legal," kata Dedi.

Menurut Dedi, aktivitas pertambangan ilegal selama ini menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan lingkungan hingga kerusakan infrastruktur jalan akibat tingginya mobilitas kendaraan pengangkut material.

"Jangan lagi melakukan aktivitas ilegal. Banyak dampak yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga jalan yang rusak. Karena itu dibutuhkan tata kelola pertambangan yang baik melalui perizinan yang jelas," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bermaksud menghentikan kegiatan usaha masyarakat, melainkan memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Yang ilegal kita tutup, tetapi yang ingin mengurus izin akan kita bantu. Tujuan kami bukan mematikan usaha, melainkan memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan hasil peninjauan di lapangan menunjukkan kondisi lingkungan di sejumlah lokasi tambang cukup memprihatinkan.

Menurutnya, sebagian besar lokasi pertambangan belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

"Kondisinya cukup memprihatinkan dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Karena itu penertiban ini menjadi langkah penting untuk mengarahkan para pelaku usaha agar mematuhi dokumen lingkungan sesuai ketentuan," ujar Heri.

Ia menambahkan, seluruh kegiatan pertambangan wajib memenuhi dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.

Melalui penertiban tersebut, Pemprov Sumut berharap seluruh pelaku usaha segera memenuhi ketentuan perizinan sehingga kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara legal, tertib, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.* (ad)

DELI SERDANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menutup delapan lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (26/6/2026).

Penutupan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Baca Juga:

• Kenapa Solar Subsidi Sulit Didapat? Pertamina Ungkap Penyebab Antrean Mengular di SPBU Sumatera

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus melindungi lingkungan dan infrastruktur di sekitar kawasan pertambangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dedi Maswardy, S.Sos., M.AP., turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap upaya pengawasan dan penegakan aturan di sektor pertambangan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan penutupan delapan lokasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.

"Hampir 50 titik aktivitas pertambangan tanpa izin telah dibina, diawasi, dan ditertibkan dalam satu hingga dua bulan terakhir. Kegiatan ini akan terus berlanjut sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga lingkungan, melindungi infrastruktur, serta mempertahankan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam," ujarnya.

Menurut Dedi, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan ikut mengawasi lokasi yang telah ditutup agar tidak kembali beroperasi sebelum seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.

Ia menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan usaha di sektor pertambangan.

Namun, seluruh aktivitas wajib memiliki izin resmi dan mengikuti aturan yang berlaku.

Pemerintah, kata dia, juga siap memberikan pendampingan serta memfasilitasi proses perizinan agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara legal, aman, dan tertib.

"Kami berharap setelah dilakukan penertiban ini tidak ada lagi aktivitas pertambangan sebelum memiliki izin resmi. Pemerintah harus hadir dan tidak boleh kalah dalam menjaga wilayah serta menegakkan aturan," tegasnya.

Baca Juga:

• Massa Aksi Demo 2626 di Sukabumi Tuntut Pemakzulan Wali Kota dan Pencairan Gaji ke-13 ASN

BATU BARA – Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri kegiatan Olahraga Bersama TNI-Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Apel Polres Batu Bara, Jumat (26/6/2026).

Baca Juga:

• Bareskrim Bongkar Sindikat Judol Internasional di Plaza Hayam Wuruk: 291 Tersangka Diamankan, Perputaran Dana Capai Rp13,9 Triliun

Selain bertujuan meningkatkan kebugaran, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin Siagian menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Batu Bara beserta seluruh jajaran atas berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

"Saya mengapresiasi Bapak Kapolres Batu Bara beserta jajaran yang telah melaksanakan berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kondisi keamanan yang tetap kondusif di Kabupaten Batu Bara merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat yang terus bekerja sama dengan TNI dan Polri," ujar Bupati Baharuddin.

Bupati Baharuddin juga menyampaikan penghargaan kepada Kapolres Batu Bara dan jajaran Satuan Reserse Narkoba atas komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Batu Bara.

"Keberhasilan dalam memberantas peredaran narkotika merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajaran Satres Narkoba yang terus berkomitmen menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba," katanya.

Suasana kebersamaan semakin semarak dengan berbagai perlombaan, seperti tarik tambang dan balap karung, yang diikuti peserta dari berbagai instansi.

Kegiatan ditutup dengan pembagian doorprize yang disambut antusias oleh seluruh peserta.

Melalui olahraga bersama ini, Bupati Baharuddin berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara, TNI, Polri, dan Forkopimda semakin kokoh sehingga mampu menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.* (ad)

ACEH BESAR – Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh di Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, kembali melaksanakan kegiatan rutin lari pagi sehat yang diikuti seluruh santri pada Jumat (26/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan pesantren yang bertujuan menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran jasmani, serta membentuk kedisiplinan para santri dalam menjalani aktivitas pendidikan sehari-hari.

Baca Juga:

• Bertambah Satu, Kini 4 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Gugur Saat Latsarmil

Selama kegiatan berlangsung, para santri didampingi pengurus asrama masing-masing dan diawasi oleh staf pengasuhan santri, Al-Ustad Natha Girindrawardana.

Dengan koordinasi yang baik, kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Ketua Tim Administrasi PMDG Kampus 8 Aceh, Ustad Kaffah Najmu Kirom, mengatakan seluruh santri diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari sistem pendidikan yang diterapkan di Pondok Modern Darussalam Gontor.

Ia menjelaskan, lari pagi sehat merupakan salah satu program rutin pesantren yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga kondisi fisik para santri.

Menurutnya, kegiatan pagi sehat dijadwalkan dua kali setiap pekan, yakni setiap Selasa dan Jumat pagi.

"Selain bertujuan meningkatkan kebugaran fisik, kegiatan ini juga menjadi sarana menumbuhkan semangat, kedisiplinan, dan kekompakan di kalangan santri," ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan PMDG Kampus 8 Aceh, Ustad Fauzul Halim, M.Pd., menegaskan bahwa pembinaan fisik menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di pesantren.

Menurut dia, melalui kegiatan rutin tersebut, PMDG Kampus 8 Aceh ingin mencetak generasi santri yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan akhlak, tetapi juga memiliki kondisi fisik yang sehat dan prima.

"Ini bekal mereka dalam menjalani aktivitas pendidikan sehari-hari," pungkasnya.

Melalui program lari pagi sehat yang dilaksanakan secara rutin, PMDG Kampus 8 Aceh berharap para santri memiliki keseimbangan antara kemampuan intelektual, pembinaan karakter, dan kebugaran fisik sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan.* (ad)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di sejumlah wilayah Sumatera.

Perusahaan menegaskan bahwa penyaluran Solar subsidi dilakukan sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah dan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

Baca Juga:

• Massa Aksi Demo 2626 di Sukabumi Tuntut Pemakzulan Wali Kota dan Pencairan Gaji ke-13 ASN

"Untuk pembelian Solar subsidi di SPBU wajib menggunakan barcode Subsidi Tepat. Kalau terkait suplai Solar subsidi, kami menyalurkan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui BPH Migas," ujar Rusminto, Jumat (26/6/2026).

Menurut Rusminto, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan antrean kendaraan di SPBU, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Faktor pertama adalah tingginya konsumsi Solar subsidi karena Sumatera merupakan jalur utama distribusi logistik darat.

Banyaknya kendaraan angkutan barang yang melintas membuat kebutuhan Solar subsidi meningkat setiap hari.

Selain itu, selisih harga yang cukup besar antara Solar subsidi dan Solar non-subsidi juga membuat permintaan terhadap BBM bersubsidi semakin tinggi.

Faktor kedua, kata Rusminto, adalah keterbatasan kuota Solar subsidi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kuota BBM subsidi terbatas sesuai dengan penetapan dari pemerintah melalui BPH Migas," katanya.

Rusminto menambahkan, ada faktor lain yang ikut memengaruhi meningkatnya kebutuhan Solar subsidi di lapangan, yakni penertiban terhadap aktivitas penambangan minyak ilegal di sejumlah daerah.

Menurut dia, langkah penegakan hukum tersebut secara tidak langsung membuat sebagian pelaku usaha maupun sektor tertentu beralih menggunakan pasokan Solar resmi dari SPBU sehingga permintaan meningkat.

Pertamina memastikan distribusi Solar subsidi akan terus dilakukan sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah.

Perusahaan juga terus menerapkan sistem digitalisasi melalui program Subsidi Tepat guna memastikan BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.

Pertamina mengimbau masyarakat tetap mengikuti mekanisme pembelian yang berlaku, termasuk menggunakan barcode Subsidi Tepat saat melakukan pengisian Solar subsidi di SPBU.* (km/ad)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap jaringan judi online (judol) internasional yang beroperasi dari Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Hasil penyelidikan menunjukkan perputaran dana jaringan tersebut mencapai Rp13,9 triliun.

Baca Juga:

• Dikira Istrinya Bersama Pria Lain, Oknum Polisi Tabrak Mobil Warga di Medan

"Data berupa Google Sheet di mana data tersebut menggambarkan putaran alihan dana daripada hasil perjudian. Sebagai salah satu contoh, berdasarkan data statistik di salah satu platform milik tersangka, didapatkan catatan deposit mencapai Rp13,9 triliun dengan profit yang sudah tercatat ataupun yang didapatkan mencapai Rp1,69 triliun," kata Wira dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Wira, data tersebut merupakan rekapitulasi transaksi dari berbagai situs judi online yang dikelola sindikat tersebut.

Seluruh transaksi diketahui menggunakan rekening bank luar negeri sehingga penyidik akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan aset hasil kejahatan.

"Sehingga nantinya kami akan tetap melakukan pendalaman menggandeng bersama PPATK, kami akan berikan datanya untuk dilakukan analisis, untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut," ujarnya.

Tetapkan 287 WNA dan 4 WNI sebagai Tersangka

Dalam pengungkapan kasus ini, Bareskrim lebih dahulu menggerebek lantai 20 dan 21 Plaza Hayam Wuruk setelah menerima informasi mengenai aktivitas mencurigakan ratusan warga negara asing (WNA).

Hasil penyelidikan mengungkap gedung tersebut dijadikan pusat operasional judi online lintas negara yang mengelola sedikitnya 145 situs perjudian.

"Ditemukan sebanyak 145 web ataupun domain ataupun situs perjudian yang dikelola oleh para tersangka secara bergantian. Mengapa secara bergantian? Karena ini dimaksudkan untuk menghindari pemblokiran dari Kementerian Komdigi," kata Wira.

Dari hasil analisis digital forensik, server maupun hosting situs-situs tersebut berada di luar Indonesia.

"Didapatkan informasi bahwa IP address ataupun alamat server maupun hosting berada di luar negeri. Di antaranya di Brasil, Filipina, China, maupun Vietnam," ujarnya.

Polisi menetapkan sebanyak 287 WNA sebagai tersangka, terdiri dari 185 warga Vietnam, 76 warga China, 15 warga Myanmar, enam warga Thailand, tiga warga Laos, dan dua warga Malaysia.

Selain itu, masih ada satu buronan WNA berinisial LTH yang diduga memiliki akses langsung kepada pimpinan jaringan di luar negeri.

"Kami lebih bisa memastikan bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Berdasarkan data digital forensik, mereka beroperasi di Indonesia kurang lebih baru sekitar dua bulan sebelum penangkapan," ujar Wira.

Empat WNI Diduga Bantu Operasional

Selain ratusan WNA, penyidik juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka, yakni MAP, BT, DFA, dan DA.

"Dari hasil pengembangan terhadap kasus setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengamankan empat orang warga negara Indonesia," kata Wira.

MAP diketahui berperan sebagai admin keuangan yang bekerja langsung di bawah pimpinan jaringan.

BT membantu proses penyewaan lantai 20 dan 21 Plaza Hayam Wuruk yang dijadikan pusat operasional sindikat.

"Perlu kami sampaikan bahwa dari awal, bahwa para WNA ini dipekerjakan di situ dengan cover sebagai perusahaan teknologi dan pemasaran digital," ungkap Wira.

Sementara itu, DFA berperan menyediakan rekening bank dan kartu ATM yang digunakan sebagai penampung transaksi perjudian.

"Kartu ATM-nya ini diserahkan kepada Tersangka WNA dan Tersangka MAP. Jadi rekening milik DFA ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional," jelasnya.

Adapun tersangka DA bertugas menyediakan kartu ATM, membantu penukaran uang ke aset kripto, sekaligus mengurus dokumen keimigrasian atau izin tinggal para WNA yang bekerja di jaringan tersebut.

Polisi Sita Rp8,5 Miliar dan Mata Uang Asing

Dalam pengembangan kasus, penyidik bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana sindikat.

"Dari hasil analisis terhadap rekening yang digunakan untuk mendukung operasional judi online, dapat kami sita sebanyak Rp8,5 miliar," ujar Wira.

Selain uang rupiah, polisi juga menyita berbagai mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia, dan yen Jepang dengan nilai setara sekitar Rp245 juta.

Menurut Wira, sindikat tersebut memindahkan operasionalnya ke Indonesia setelah beberapa negara di Asia Tenggara melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik judi online.

"Mengingat di beberapa negara tersebut (Kamboja, Malaysia, Myanmar) telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia," pungkasnya.

Penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut, termasuk memburu pimpinan jaringan yang diduga berada di luar negeri serta menelusuri seluruh aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan aktivitas judi online internasional itu.* (kmd/ad)

SUKABUMI – Aksi unjuk rasa bertajuk Demo 2626 digelar di depan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa tidak hanya menuntut pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, tetapi juga menyoroti belum dicairkannya gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Baca Juga:

• Terungkap! Kisah Pilu Perempuan Bandung Diduga Disekap dan Dianiaya Selama Dua Tahun, Berawal dari Tinder

Massa menilai keterlambatan pembayaran gaji ke-13 menjadi salah satu indikator buruknya tata kelola pemerintahan daerah.

Selain mendesak evaluasi terhadap kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana, para demonstran meminta pemerintah kota segera memenuhi hak ASN dengan mencairkan gaji ke-13.

Menurut massa, pembayaran gaji ke-13 sangat dinantikan para ASN, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru.

Dalam orasinya, salah seorang orator, Syah Arif, mempertanyakan alasan Pemerintah Kota Sukabumi belum mencairkan gaji tersebut, padahal menurutnya dana transfer dari pemerintah pusat telah disalurkan ke pemerintah daerah.

"Jelas setiap daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat sudah mendapatkan dana transfer gaji ke-13. Informasinya itu semua diterima setiap ASN. Tetapi di Kota Sukabumi belum ada kepastian," ucap Syah Arif.

Massa meminta Pemerintah Kota Sukabumi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan pencairan gaji ke-13 sekaligus segera membayarkan hak para ASN.

Dalam aksi tersebut, para demonstran juga menilai keterlambatan pembayaran gaji ke-13 berdampak langsung terhadap kesejahteraan ASN dan keluarganya.

"Kasian ini ASN pada menjerit. Mungkin di hadapan pimpinannya mereka tidak berani, tapi hayo kita perjuangkan hak ASN segera diberikan," tuturnya.

Menurut massa, banyak ASN yang memilih tidak menyampaikan keluhan secara langsung kepada pimpinan sehingga masyarakat merasa perlu ikut menyuarakan persoalan tersebut.

Selama aksi berlangsung, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki maupun Wakil Wali Kota Bobby Maulana tidak menemui massa yang berunjuk rasa di depan Balai Kota.

Usai berorasi, massa melanjutkan aksi menuju Gedung DPRD Kota Sukabumi.

Mereka menyatakan akan mengawal usulan hak angket pemakzulan terhadap Wali Kota Ayep Zaki.

Aksi tersebut menjadi perhatian karena menggabungkan tuntutan politik terkait kepemimpinan daerah dengan desakan agar Pemerintah Kota Sukabumi segera mencairkan gaji ke-13 ASN yang dinilai sangat dibutuhkan menjelang tahun ajaran baru.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti belum terwujudnya mobil nasional di Indonesia meski negara telah merdeka selama 81 tahun.

Menurut Prabowo, besarnya pasar otomotif dalam negeri seharusnya menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk membangun industri kendaraan nasional yang mandiri.

Baca Juga:

• Prabowo: Hobi Saya Belajar Sejarah, Bangsa Maju karena Elite Mau Bekerja Sama

"Kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri?" kata Prabowo.

Presiden menilai Indonesia memiliki potensi besar karena permintaan kendaraan di dalam negeri sangat tinggi.

Ia mencontohkan penjualan sepeda motor yang mencapai jutaan unit setiap tahun.

"Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun, kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia?" ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengapresiasi berbagai upaya yang mulai dilakukan untuk mengembangkan kendaraan nasional, baik mobil maupun sepeda motor.

Ia mengaku memiliki kebanggaan tersendiri karena dapat menggunakan mobil produksi dalam negeri saat dilantik sebagai Presiden.

"Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia," katanya.

Prabowo menjelaskan, tidak ada kendaraan di dunia yang seluruh komponennya diproduksi oleh satu negara.

Karena itu, menurut dia, kendaraan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 65 hingga 70 persen sudah layak disebut sebagai produk Indonesia.

"Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia. Tidak 100 persen, dan tidak ada mobil di dunia yang 100 persen produknya dari satu negara. Tapi kalau 65 persen, 70 persen itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia," ujarnya.

Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus menggunakan kendaraan buatan dalam negeri selama menjabat sebagai kepala negara.

Ia bahkan menceritakan pengalaman saat pertama kali menggunakan mobil tersebut.

"Risikonya, sekarang selama saya jadi Presiden, saya harus naik mobil buatan Indonesia," kata Prabowo.

"Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Saya bilang, 'Gimana ini mobil Presiden bocor, perbaiki'. Tidak apa-apa, minimal kita mulai," lanjutnya.

Menurut Prabowo, kekurangan pada produk nasional merupakan bagian dari proses pengembangan.

Ia menilai Indonesia harus berani memulai jika ingin membangun industri otomotif yang mandiri.

"Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Usai pertemuan tersebut, Brian mengatakan Presiden meminta percepatan berbagai program hilirisasi nasional, termasuk pengembangan mobil nasional, motor nasional, industri farmasi, dan kebutuhan sumber daya manusia yang akan mendukung berbagai sektor strategis tersebut.

"Intinya adalah bagaimana percepatan industri hilirisasi yang diminta Bapak Presiden, sama Danantara ya banyak program. Mulai dari farmasi, pengembangan industri farmasi, perkembangan mobil nasional, motor nasional, dan lain-lain ya. Program-program hilirisasi itu bisa dipercepat," kata Brian.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan salah satu hobinya adalah mempelajari sejarah.

Menurut dia, banyak pelajaran penting yang dapat dipetik dari perjalanan bangsa-bangsa di dunia, terutama mengenai pentingnya persatuan dan kerja sama di antara para elite negara.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Tahu Pihak Pembiaya Demo, KSP Dudung: Informasi Bisa Benar Adanya

"Pengalaman kita pasti berbeda. Tetapi, dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta Tanah Airnya, saya kira dalam perbedaan ini, kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan," ucap Prabowo.

"Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari, karena salah satu hobi saya, passion saya, adalah sejarah," tambah dia.

Prabowo mengatakan, berdasarkan sejarah yang dipelajarinya, negara-negara yang mampu bangkit dan menjadi maju umumnya memiliki para pemimpin atau elite yang dapat bekerja sama demi kepentingan bangsa.

Sebaliknya, negara yang para elitnya terus-menerus terlibat konflik akan sulit berkembang dan tidak mampu mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.

"Ini sejarah mengajarkan," ujar dia.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung berbagai konflik yang hingga kini masih terjadi di sejumlah kawasan dunia, seperti Ukraina, Gaza, Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Afghanistan, Balochistan, Myanmar, hingga kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja.

Menurut Prabowo, berbagai konflik tersebut menjadi pelajaran bahwa sebuah bangsa harus mampu menjaga persatuan agar tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan.

"Di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain adalah elite yang tidak bisa kerja sama," pungkas dia.

Acara Sarasehan Kebangsaan tersebut dihadiri sekitar 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Presiden Prabowo hadir didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih juga tampak menghadiri acara tersebut, di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah pejabat lainnya.* (km/ad)

BANDUNG – Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kronologi lengkap kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dialami perempuan berinisial YTR (29), warga Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Korban diduga mengalami kekerasan secara berulang yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat sejak Mei 2024 hingga Juni 2026.

Baca Juga:

• Sosok Brigjen Ruddi Setiawan, Putra Aceh yang Kembali Mengabdi sebagai Kapolda

"Dalam kurun waktu Mei 2024 sampai Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat," kata Rudi dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).

Konferensi pers tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Rachim Dinata Marsidi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail, LPSK, Komnas Perempuan, Ikatan Psikologi, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Berawal dari Perkenalan di Tinder

Menurut Rudi, kasus bermula pada 2024 ketika Taufik dan YTR berkenalan melalui aplikasi Tinder.

Setelah merasa cocok, keduanya menjalin hubungan dan tinggal bersama di sejumlah rumah kos di Bandung.

"Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat kos," ujar Rudi.

Selama menjalani hubungan tersebut, pasangan itu berpindah-pindah tempat tinggal hingga empat kali.

"Berdasarkan informasi yang kami temukan itu ada empat lokasi tempat tinggal mereka dan tentunya ini sudah kami lakukan olah TKP," katanya.

Korban Disundut Rokok dan Dipukul Berulang

Di lokasi pertama di kawasan Cicaheum, Kota Bandung, yang ditempati sejak 15 Mei hingga 15 September 2024, korban diduga mulai mengalami kekerasan fisik.

"Pelaku beberapa kali melakukan kekerasan, semisal menyundut badan korban dengan rokok, memukul korban di kepala, mulut, dan telinga, baik menggunakan tangan kosong maupun helm secara berulang."

Polisi menyebut tersangka juga memukul korban menggunakan meja kecil serta pemantik korek api berbentuk pistol.

"Pelaku juga memukul korban sempat pakai meja kecil, pemantik korek api berbentuk pistol, sehingga mengakibatkan korban ini luka berat. Pelaku menyekap korban dengan cara menguncinya di dalam kamar dan meninggalkan pergi dalam keadaan tak berdaya," kata Rudi.

Mata Korban Rusak Akibat Dipukul Besi

Lokasi kedua berada tidak jauh dari kos pertama. Korban dan pelaku tinggal di tempat itu sejak September 2024 hingga Januari 2025.

Menurut Rudi, di lokasi tersebut sempat terjadi perselisihan dengan penghuni kos lain hingga keduanya diminta keluar.

Di tempat itu pula korban mengalami kekerasan yang menyebabkan mata kirinya kehilangan fungsi.

"Nah, di TKP kedua ini terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkannya tidak bisa melihat," ujarnya.

Mata Kanan Dipukul Helm, Lutut Ditebas Benda Tajam

Setelah itu keduanya pindah ke Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.

Mereka tinggal di lokasi ketiga sejak Februari hingga Desember 2025.

Di tempat itu, kekerasan kembali terjadi.

Polisi menyebut tersangka memukul mata kanan korban menggunakan helm hingga akhirnya korban kehilangan penglihatan pada kedua matanya.

Selain itu, korban juga mengalami luka serius pada bagian lutut akibat sabetan benda tajam.

"Ini juga melalui kekerasan di lutut, ditebas dengan benda tajam sehingga korban sulit berjalan," kata Rudi.

Disekap di Kos Hingga Ditemukan di Rumah Sakit

Lokasi terakhir berada di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Korban dan pelaku tinggal di kos tersebut sejak Januari hingga Juni 2026.

Di lokasi inilah korban diduga kembali mengalami penyekapan.

Polisi menyebut korban dikunci di dalam kamar dan ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya hingga akhirnya harus dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Keberadaan korban akhirnya diketahui keluarganya setelah mendapat informasi bahwa YTR menjalani perawatan di rumah sakit.

Sebelumnya, keluarga sempat kehilangan kontak dengan korban sejak 2024.

Nomor telepon korban tidak lagi dapat dihubungi. Keluarga kemudian mencoba menghubungi korban melalui Facebook.

"Akhirnya, pihak keluarga mencoba berkomunikasi lewat facebook karena nomor ponsel korban tak bisa dihubungi. Dan, direspons oleh korban dengan meminta keluarga jangan mengurusnya lagi karena yang bersangkutan sudah dewasa atau merasa besar," ujar Rudi.

"Keberadaan korban ini terus tidak bisa diketahui keluarga, termasuk ada informasi bekerja di perusahaan media televisi di Jakarta, tetapi ditelusuri ternyata tak benar, hingga akhirnya pada Juni 2026 diketahui ada di RSHS Bandung," lanjutnya.

Setelah menerima laporan keluarga pada 12 Juni 2026, penyidik Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan, memeriksa empat lokasi kejadian perkara, kemudian menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka.

Polisi selanjutnya menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana penganiayaan berat dan penyekapan terhadap korban.* (km/ad)

JAKARTA – Salah satu calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

Rifki menjadi peserta keempat yang meninggal dunia selama pelaksanaan Latsarmil di sejumlah Satuan Pendidikan (Satdik) di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Tahu Pihak Pembiaya Demo, KSP Dudung: Informasi Bisa Benar Adanya

"Kemhan menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu peserta Program SPPI KDKMP Tahun 2026 yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Yon Parako 465," kata Rico dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Menurut Rico, Rifki mulai mengeluhkan sesak napas pada 25 Juni 2026 dan segera mendapat penanganan awal dari tim kesehatan satuan.

Setelah kondisinya membaik, ia sempat kembali mengikuti kegiatan pendidikan.

"Namun, pada sore hari kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan," ujarnya.

Di rumah sakit, Rifki menjalani perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Meski telah mendapatkan penanganan maksimal dari tim medis, ia dinyatakan meninggal dunia pada 26 Juni 2026 pukul 00.28 WIB.

Rico menegaskan, sebelum mengikuti pendidikan, Rifki telah melalui seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan, termasuk pemeriksaan kesehatan.

"Sebelum mengikuti program, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," ujarnya.

Kementerian Pertahanan bersama penyelenggara pendidikan, lanjut Rico, telah memberikan pendampingan kepada keluarga, termasuk mengantar jenazah ke daerah asal serta membantu pemenuhan hak-hak peserta sesuai ketentuan.

Menyusul peristiwa tersebut, Kementerian Pertahanan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program SPPI.

Evaluasi itu meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, peningkatan deteksi dini terhadap kondisi medis peserta, pengawasan yang lebih ketat oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, hingga penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan.

Kemhan menjelaskan bahwa Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mendukung pembangunan nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Seluruh peserta mengikuti program tersebut secara sukarela melalui mekanisme seleksi yang telah ditetapkan pemerintah.* (km/ad)

JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui adanya pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

Menurut Dudung, informasi yang disampaikan Presiden diyakini berasal dari sumber yang akurat.

Baca Juga:

• Prabowo: Saya Empat Kali Kalah Pilpres, Tapi Tidak Pernah Mengganggu Pemimpin

Dudung mengatakan, apabila informasi tersebut terbukti benar, langkah berikutnya adalah memastikan penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Ya, tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," ujarnya.

Selain menanggapi isu demonstrasi, Dudung juga mengajak masyarakat melihat berbagai program pemerintah secara lebih menyeluruh.

Menurut dia, penilaian terhadap kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga memperhatikan manfaat yang telah dirasakan masyarakat.

Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya telah memberikan dampak positif, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaannya.

"Seperti MBG ya, MBG itu ya dari sisi negatifnya jangan kita lihat dari hal yang kecil saja yang kurang, tetapi banyak hal yang berdampak yang luar biasa kalau menurut saya," ujarnya.

"Bisa dikatakan 90% penerima manfaat itu betul-betul berdampak termasuk UMKM, termasuk relawan, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan perlu juga kita pahami dan kita rasakan. Tidak serta-merta hal-hal yang pandangannya negatif ya itu yang kemudian dibesar-besarkan," lanjut Dudung.

Menurut Dudung, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Ini akan semakin baik ke depannya. Tentunya niat baik ini juga tidak serta-merta untuk popularitas, tetapi niat baik ini adalah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya pihak-pihak yang disebut membiayai aksi demonstrasi saat memberikan pidato pada Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mengetahui siapa pihak yang berada di balik aksi demonstrasi tersebut.

Ia juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang dimaksud.

"Saudara-saudara sekalian. Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu. Tapi nggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, nggak ngerti. Mau demo apa, ya? Hmmm... kami dibayar Rp 200 ribu, gitu, kan. Tapi ada. Saya nggak mengerti," kata Prabowo.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkap pengalamannya mengikuti pemilihan presiden (Pilpres).

Di hadapan para rektor, guru besar, dan akademisi dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Prabowo mengatakan dirinya telah lima kali meminta mandat kepada rakyat, namun empat kali mengalami kekalahan.

Baca Juga:

• Kapolri Juga Mutasi Sejumlah PJU dan 9 Kapolres di Polda Sumut, Ini Daftar Lengkapnya!

"Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elite yang tidak bisa kerja sama. Jadi, Saudara-saudara, bernegara, saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara," kata Prabowo dalam acara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Prabowo, kerja sama antarelite menjadi salah satu kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Karena itu, ia selalu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun Indonesia.

"Saya selalu berusaha dengan persuasi, saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat lima kali minta mandat, empat kali tidak diberi mandat, empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan para peserta sarasehan.

Prabowo kemudian mengaku sedikit terkejut dengan respons tersebut.

Ia mengatakan biasanya peserta justru tertawa ketika dirinya menceritakan pengalaman kalah dalam Pilpres.

"Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang empat kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa demokrasi merupakan konsekuensi dari pilihan bangsa Indonesia yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara.

"Tapi, karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa? Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa," katanya.

Prabowo mengakui hasil pemilu tidak mungkin memuaskan semua pihak.

Namun, menurutnya, perbedaan pilihan politik seharusnya tidak berujung pada kegaduhan yang terus berulang setiap kali pemilihan umum selesai dilaksanakan.

"Jadi, kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut, kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita?" ujarnya.

Prabowo berharap seluruh elemen bangsa dapat mengedepankan semangat persatuan dan kerja sama setelah proses demokrasi selesai, sehingga energi bangsa dapat difokuskan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (d/ad)

BANDA ACEH – Tongkat kepemimpinan di Kepolisian Daerah (Polda) Aceh segera berganti.

Brigjen Pol Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., ditunjuk sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., yang dimutasi sebagai Perwira Tinggi Polda Aceh menjelang masa pensiun.

Baca Juga:

• Pikap Diduga Angkut BBM Ilegal Terbakar di Tol Medan–Tebing Tinggi, Dua Orang Alami Luka Bakar Parah

Dalam surat itu disebutkan bahwa Irjen Marzuki Ali Basyah mendapat penugasan sebagai Perwira Tinggi Polda Aceh sebelum memasuki masa purnatugas.

Selama menjabat Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah dikenal mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Ia juga dinilai berhasil membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sehingga stabilitas keamanan di Aceh tetap terjaga.

Sosok penggantinya, Brigjen Pol Ruddi Setiawan, bukanlah orang baru di Aceh.

Sebelum menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, Ruddi pernah bertugas sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh.

Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting karena ia telah memahami karakteristik keamanan serta dinamika sosial di Aceh.

Tokoh masyarakat Aceh, Dr. Nazrul Zaman, mengatakan Brigjen Ruddi memiliki kedekatan emosional dengan daerah tersebut.

Menurutnya, Ruddi lahir di Kutacane dan menempuh pendidikan mulai dari SD hingga SMA di kota itu.

"Beliau tidak asing dengan Aceh. Bahkan karena kecintaannya terhadap tanah kelahirannya, beliau aktif dalam Paguyuban Masyarakat Kutacane di Jakarta," kata Nazrul.

Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) itu berharap Kapolda Aceh yang baru dapat melanjutkan berbagai program yang telah dirintis pendahulunya, terutama yang belum selesai dilaksanakan.

Selain itu, Nazrul meminta agar penegakan hukum menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinan Brigjen Ruddi Setiawan.

"Kita berharap pengusutan kasus korupsi menjadi prioritas utama. Begitu juga pemberantasan judi online, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi Kapolda Aceh ke depan tidak ringan.

Karena itu, ia berharap Brigjen Ruddi dapat menjalankan tugas secara profesional dengan tetap memperhatikan kekhususan Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam.* (ad)

NIAS UTARA– Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mendorong seluruh kader TP PKK hingga tingkat desa untuk mulai memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA).

Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan mampu menciptakan administrasi yang lebih tertib, efektif, sekaligus mempermudah proses pelaporan program PKK.

Baca Juga:

• Pikap Diduga Angkut BBM Ilegal Terbakar di Tol Medan–Tebing Tinggi, Dua Orang Alami Luka Bakar Parah

Menurut Kahiyang Ayu, kegiatan monitoring merupakan agenda rutin tahunan yang berfokus pada evaluasi tertib administrasi.

Penilaian dilakukan terhadap pencatatan data keluarga, pelaksanaan program kerja, hingga optimalisasi sistem pelaporan mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten dan kota.

"Proses administrasi yang tertib menjadi penting untuk memastikan seluruh data dan program kerja PKK tercatat dengan baik, sekaligus memudahkan pengendalian dan pelaporan," ujar Kahiyang.

Ia menjelaskan, sistem pelaporan yang baik harus berjalan secara berjenjang agar informasi yang diterima akurat dan tepat waktu.

Karena itu, seluruh kader PKK, khususnya di tingkat desa, didorong untuk mulai menggunakan aplikasi SIPANDA dalam menjalankan administrasi organisasi.

"Supaya administrasi PKK makin mudah, kader desa harus sudah menggunakan aplikasi SIPANDA. Aplikasi ini dirancang untuk meringankan beban kerja administratif agar kader bisa lebih fokus pada pemberdayaan langsung di lapangan," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Kahiyang Ayu bersama Titiek Sugiharti Surya yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Nias Utara Arismanwati A. Waruwu juga meninjau Pojok Baca dan berinteraksi dengan anak-anak.

Pada kesempatan itu, mereka menyerahkan bantuan berupa meja belajar lipat serta perlengkapan mewarnai.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan meninjau produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hasil pertanian unggulan Kabupaten Nias Utara sebagai bagian dari upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di akhir kegiatan, Kahiyang Ayu menegaskan bahwa administrasi yang tertib bukan sekadar memenuhi kewajiban organisasi, tetapi menjadi fondasi penting agar seluruh program PKK dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (ad)