JAKARTA – Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh dan Sumatera Barat dalam kebijakan penyesuaian anggaran 2026 bagi daerah terdampak bencana banjir dan longsor tahun 2025.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, mengatakan besaran pengembalian TKD disesuaikan dengan nilai pemotongan anggaran yang sebelumnya diberlakukan pada masing-masing daerah.

Baca Juga:

• PRSU ke-50 Siap Digelar, Pemprov Sumut Minta OPD dan BUMD All Out Sukseskan Acara

Dalam kebijakan sebelumnya, Sumatera Utara mengalami pemotongan TKD sebesar Rp6 triliun. Sementara Aceh dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat Rp2,6 triliun.

Meski menerima pengembalian terbesar, Sumut juga tercatat sebagai provinsi dengan kontribusi hibah tertinggi untuk penanganan bencana di daerah lain.

Total hibah yang disalurkan mencapai Rp260 miliar.

"Saya sangat mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak," ujar Tito.

Selain pembahasan anggaran, Tito menyampaikan progres rehabilitasi sektor pendidikan.

Sebanyak 3.084 sekolah dari total 4.992 sekolah terdampak bencana telah masuk tahap perbaikan melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Sebagian sudah ada perjanjian kerja sama, sisanya akan menyusul," katanya.

Tito juga menjelaskan perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

Huntap yang dibangun di atas lahan milik warga telah mulai dikerjakan, sementara pembangunan huntap komunal masih terkendala proses penyediaan lahan.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta sejumlah kementerian terkait lainnya.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 yang akan digelar pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Ajang tahunan ini diproyeksikan menjadi momentum "emas" perjalanan PRSU dalam mendukung promosi pembangunan dan budaya daerah.

Baca Juga:

• Renduk Pascabencana Sumatera Himpun 11.512 Kegiatan Pemulihan, Infrastruktur Jadi Prioritas Utama

"Tahun ini PRSU memasuki usia ke-50 atau usia emas. Karena itu, pelaksanaannya harus lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya," kata Sulaiman dalam rapat persiapan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 25 Mei 2026.

PRSU 2026 mengusung tema Harmoni Emas yang menggambarkan keberagaman masyarakat Sumatera Utara dalam harmoni budaya, adat, dan kehidupan sosial.

Kegiatan ini juga menjadi etalase pembangunan daerah melalui pameran kabupaten/kota dan sektor usaha.

Sulaiman menekankan bahwa tingginya jumlah pengunjung setiap tahun menuntut kesiapan menyeluruh, mulai dari pelayanan, pengamanan, hingga partisipasi aktif seluruh perangkat daerah.

"Semua pihak harus benar-benar terlibat untuk menyukseskan agenda besar ini," ujarnya.

Sementara itu, Project Director PT Royalindo Expoduta, Amelia Darmadi, mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk promosi melalui media sosial, media massa, influencer, dan kolaborasi dengan pelaku kreatif.

Pembukaan PRSU akan digelar pada 3 Juli 2026 pukul 19.00 WIB di panggung utama.

Kegiatan akan diisi pameran paviliun kabupaten/kota, bazar UMKM, festival kuliner, wahana edukasi, hingga berbagai kompetisi masyarakat.

"Pengunjung juga akan mendapatkan tanda kunjungan yang bisa ditukar dengan cenderamata," kata Amelia.

PRSU ke-50 diharapkan menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pelibatan UMKM dan sektor kreatif.*

(ad)

JAKARTA – Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera mencatat sebanyak 11.512 kegiatan pemulihan yang akan dilaksanakan dalam periode 2026–2028.

Program tersebut menjadi pedoman utama pemerintah dalam pemulihan permanen wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.

Baca Juga:

• Renduk Pascabencana Sumatera Siapkan Dukungan untuk 200 Ribu UMKM Terdampak Bencana

"Ini kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga. Kemudian disandingkan oleh Bappenas dan Satgas PRR juga ikut," kata Tito usai rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Tito menjelaskan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan berlangsung selama tiga tahun, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.

Pada 2026 dialokasikan Rp38,9 triliun, 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

Dari total anggaran tersebut, sektor infrastruktur menjadi porsi terbesar dengan alokasi sekitar Rp69 triliun selama masa pelaksanaan program.

"Yang terbesar infrastruktur, total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun," ujarnya.

Selain infrastruktur, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak dengan anggaran sekitar Rp7,4 triliun.

Program ini ditargetkan rampung paling lambat pada 2027.

"Hunian tetap menjadi prioritas supaya masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara," kata Tito.

Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan Renduk Pascabencana Sumatera telah disetujui sebagai dasar pelaksanaan pemulihan lintas sektor.

Menurut Dasco, keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.*

(ad)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan program penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini menjadi bagian dari Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera dengan target dukungan hingga 200 ribu UMKM.

Baca Juga:

• Pemko Medan Tanggung Biaya Perawatan Korban Begal, Keluarga Apresiasi Respons Cepat

Total anggaran yang disiapkan dalam program tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

"Kurang lebih pengembangan usaha mikro sekitar Rp900 miliar sampai Rp1 triliun masuk dalam renduk," kata Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera bersama Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Maman, bantuan akan difokuskan pada penguatan modal usaha bagi pelaku UMKM yang belum terjangkau akses perbankan.

Banyak pelaku usaha mikro, kata dia, mengalami kesulitan untuk kembali beroperasi setelah bencana merusak aset dan menghentikan aktivitas ekonomi.

"Bantuan ini untuk pengembangan usaha mikro bagi mereka yang belum terakses perbankan. Targetnya sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun," ujarnya.

Dari tiga wilayah terdampak, Aceh disebut menjadi daerah dengan jumlah penerima terbesar karena dampak bencana yang relatif lebih luas dibanding provinsi lainnya pada akhir 2025.

Pemerintah menargetkan program ini tidak hanya memulihkan kondisi fisik pascabencana, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Program Renduk ini menjadi bagian dari strategi pemulihan yang menitikberatkan pada ketahanan ekonomi masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.*

(ad)

BOVEN DIGOEL – Aparat gabungan yang dipimpin Komando Operasi TNI Habema mengevakuasi 44 pendulang emas dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, setelah situasi keamanan di wilayah tersebut dilaporkan memburuk akibat gangguan kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan TPNPB-OPM.

Puluhan warga itu tiba di Pelabuhan Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, pada Minggu, 24 Mei 2026, menggunakan tiga unit long boat.

Baca Juga:

• Keluarga Korban Kecewa, Vonis 10 Bulan Penjara Prajurit TNI Penganiaya Pelajar hingga Meninggal Tak Berubah di Tingkat Banding

Komando Operasi TNI Habema menyebut evakuasi dilakukan sebagai langkah penyelamatan terhadap warga sipil yang berada di kawasan rawan konflik bersenjata.

"Langkah ini merupakan bentuk perlindungan negara kepada masyarakat sipil yang terdampak situasi keamanan," demikian keterangan aparat di lokasi evakuasi.

Distrik Awimbon dalam beberapa waktu terakhir disebut mengalami peningkatan gangguan keamanan yang menghambat aktivitas masyarakat, termasuk para pendulang emas yang bekerja di wilayah pedalaman tersebut.

Selain mengevakuasi warga, aparat gabungan juga meningkatkan patroli dan pemantauan di sejumlah titik yang dianggap rawan untuk mencegah potensi serangan lanjutan.

Informasi sementara yang diterima aparat menyebut sedikitnya 10 pendulang emas dilaporkan meninggal dunia akibat serangan kelompok bersenjata.

Namun hingga kini proses evakuasi korban masih terkendala akses menuju lokasi kejadian.

Aparat gabungan menyatakan operasi pengamanan dan penyisiran di wilayah Pegunungan Bintang akan terus dilakukan guna memastikan situasi keamanan tetap terkendali dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

Konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua Pegunungan belakangan kembali meningkat dan berdampak terhadap aktivitas warga sipil di daerah pedalaman, termasuk pekerja tambang tradisional.*

(ad)

BANGKA BARAT — Aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Air Kadur, tepat di sekitar Jembatan Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, diduga masih terus berlangsung meski sebelumnya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum dan satuan tugas terkait.

Kegiatan penambangan tersebut disebut berlangsung di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk, dan diduga telah menghentikan Surat Perintah Kerja (SPK) yang sebelumnya berlaku.

Baca Juga:

• Keluarga Korban Kecewa, Vonis 10 Bulan Penjara Prajurit TNI Penganiaya Pelajar hingga Meninggal Tak Berubah di Tingkat Banding

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (25/5/2026), sejumlah alat berat diduga tetap beroperasi di area tersebut.

Aktivitas penggalian tanah berlangsung tanpa pengamanan memadai di kawasan yang dikenal memiliki risiko tinggi longsor.

Sejumlah sumber di lapangan menyebut sedikitnya lima unit ekskavator terlihat aktif bekerja di lokasi.

Aktivitas tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan dan keselamatan kerja.

Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa aparat kepolisian sempat turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan.

Namun, aktivitas tambang disebut kembali berjalan tidak lama setelahnya.

Selain itu, satuan tugas terkait juga dikabarkan telah memberikan imbauan agar kegiatan penambangan dihentikan. Namun, di lapangan, aktivitas pengerukan masih terus berlangsung.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.

Warga sekitar menilai aktivitas itu sudah berlangsung cukup lama dan kerap kembali berjalan meski telah mendapat perhatian aparat.

Sejumlah nama yang diduga terkait dengan operasional di lokasi turut beredar di masyarakat.

Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan tersebut.

Masyarakat dan pemerhati lingkungan mendesak aparat penegak hukum di tingkat daerah maupun provinsi untuk melakukan penindakan lebih tegas, termasuk pengusutan pihak yang diduga menjadi pengendali aktivitas tambang ilegal tersebut.

Selain itu, warga juga meminta agar alat berat yang digunakan di lokasi dapat diamankan sebagai barang bukti guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas di kawasan Air Kadur, Belo Laut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun pengelola IUP terkait aktivitas tambang di lokasi tersebut.*

(ad)

Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Serahkan Hadiah Pemenang Logo HUT Medan ke-436, Tekankan Transparansi dan Orisinalitas: Bukan Ordal, Ya?

Suami korban, Risman Simangunsong, mengatakan proses pengurusan bantuan berlangsung cepat tanpa hambatan berarti.

Ia menyebut pihak pemerintah kota langsung turun ke lapangan setelah menerima laporan kejadian.

"Sampai sekarang enggak ada (kendala), lancar semuanya. Enggak ada yang dipersulit," ujar Risman, Senin (25/5/2026).

Ia menambahkan, kondisi istrinya kini mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapatkan perawatan intensif yang ditanggung melalui skema bantuan pemerintah daerah.

"Bisa dibilang berangsur membaik," katanya.

Risman juga menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan atas respons cepat yang diberikan dalam penanganan kasus tersebut.

Menurutnya, kehadiran pemerintah sangat membantu keluarga korban di tengah situasi darurat.

"Kami dari pihak keluarga korban sangat berterima kasih kepada Pemko Medan, khususnya kepada Pak Wali Kota," ujarnya.

Melalui kebijakan Perwal Nomor 26 Tahun 2026, Pemko Medan menegaskan komitmen untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi warga yang menjadi korban tindak kriminalitas jalanan, termasuk pembegalan.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah kota untuk memastikan negara hadir dalam kondisi darurat yang dialami masyarakat, terutama pada kasus-kasus yang membutuhkan penanganan medis segera.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan langsung hadiah kepada pemenang kompetisi desain logo Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke-436 di Atrium Plaza Medan Fair, Senin (25/5/2026).

Pemenang utama diraih desainer lokal bernama Rizki.

Baca Juga:

• Sumut Bentuk 6.100 Koperasi Merah Putih, 98 Persen Sudah Terintegrasi Sistem Digital

"Selamat sekali lagi untuk siapa namanya? Rizki? Nah, ini menunjukkan kita tidak saling mengenal ya. Bukan 'ordal' juga ya?" kata Rico yang disambut tawa peserta dan undangan.

Rico menegaskan kompetisi desain logo tahun ini memang dibuka untuk publik sebagai ruang ekspresi kreatif warga, bukan hasil penunjukan atau pesanan pihak tertentu.

"Logo ini tidak dibuat atau dipesan kepada satu company tertentu. Tapi dibangun oleh masyarakatnya. Ini wujud nyata semangat 'Semua untuk Medan'," ujarnya.

Menurut Rico, karya Rizki terpilih karena dinilai memiliki konsep filosofis yang kuat sekaligus siap diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan visual pemerintah kota, termasuk supergraphic untuk media publikasi.

Logo tersebut, kata dia, akan segera digunakan dalam sejumlah agenda besar Pemerintah Kota Medan, termasuk Road to Piala AFF dan Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026, ketika Medan menjadi tuan rumah pertemuan wali kota se-Indonesia.

Rico juga menyinggung penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam desain lomba. Ia mengingatkan peserta untuk tetap menjaga orisinalitas karya.

"Dari sekitar 180 karya, ada beberapa yang terindikasi menggunakan AI. Saya titip, kalau buat logo jangan pakai AI," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M. Odi Anggia Batubara menyebut kompetisi tahun ini diikuti sekitar 180 peserta dan melalui proses seleksi ketat hingga tersisa 10 besar sebelum akhirnya ditentukan pemenang oleh wali kota.

Menurut Odi, logo terpilih mengusung konsep angka yang saling terhubung sebagai simbol kesinambungan, dengan elemen visual yang menggambarkan Kota Medan sebagai kota yang tangguh dan terus berkembang.

"Logo ini merepresentasikan Kota Medan Tangguh dan Kota Medan Maju untuk Semua," ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Sumut, PHRI Sumut, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.*

(ad)

MEDAN — pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus mempercepat realisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu agenda penguatan ekonomi berbasis desa.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara, Ady Putra Parlaungan, menyebut hingga saat ini telah terbentuk 6.100 badan hukum KDKMP yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Digitalisasi Bansos di Medan, Target Validasi 792 Ribu KK dalam Sebulan

Ia menjelaskan, dari sisi tata kelola dan akuntabilitas, sekitar 98 persen koperasi tersebut telah terintegrasi dalam sistem digital SIMKOPDES (Sistem Informasi Koperasi Desa).

Integrasi ini disebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat transparansi dan pengawasan koperasi di tingkat desa.

Selain penguatan sistem digital, pemerintah provinsi juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur fisik koperasi.

Saat ini, tercatat 1.685 titik lahan masih dalam tahap pembangunan, sementara 353 gerai koperasi telah rampung dan siap beroperasi.

Menurut Ady, koperasi yang dibangun tidak hanya difokuskan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa.

Sejumlah gerai yang telah berjalan mencakup sembako, apotek, hingga layanan kesehatan dasar seperti klinik desa.

"Sebanyak 337 gerai sembako, apotek, hingga klinik desa sudah mulai beroperasi di beberapa wilayah," katanya.

Ia menambahkan, salah satu daerah yang menunjukkan progres signifikan adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan capaian pembangunan lebih dari 64 persen dari target.

Meski demikian, Ady menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya pembangunan fisik, melainkan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi.

Banyak pengurus koperasi, menurutnya, masih membutuhkan pelatihan teknis dan pendampingan kelembagaan.

"Pembinaan intensif akan terus dilakukan agar koperasi yang sudah dibentuk dapat dikelola secara profesional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Pemprov Sumut menargetkan KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan ekosistem usaha, simpan pinjam, serta layanan ekonomi lainnya berbasis komunitas.*

(ad)

MEDAN — Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dalam perkara dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah di Kota Medan yang merugikan negara sebesar Rp332,2 juta.

Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Medan, Julita Rismayadi Purba, dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

• Keluarga Korban Kecewa, Vonis 10 Bulan Penjara Prajurit TNI Penganiaya Pelajar hingga Meninggal Tak Berubah di Tingkat Banding

"Menuntut, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Irfan Asardi Siregar selama 2 tahun penjara," ujar jaksa di ruang Cakra 9 PN Medan.

Selain pidana penjara, Irfan juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Ia juga dibebankan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp161 juta lebih, setelah dikurangi uang titipan sebesar Rp50 juta sehingga tersisa Rp111 juta lebih.

Jaksa menegaskan, apabila uang pengganti tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dalam perkara ini, Irfan didakwa bersama dua terdakwa lainnya, yakni Khairul Aminsyah Lubis dan Ita Ratna Dewi, yang masing-masing juga dituntut 2 tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Untuk terdakwa Ita Ratna Dewi, jaksa menyebut tidak ada sisa uang pengganti karena telah mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar Rp10 juta yang dibebankan kepadanya.

Jaksa menyampaikan hal yang memberatkan para terdakwa adalah perbuatan mereka yang merugikan keuangan negara dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan antara lain sikap sopan di persidangan, penyesalan, serta adanya pengembalian sebagian kerugian negara.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut para terdakwa melakukan rekayasa dan pemalsuan struk pembayaran BBM yang digunakan untuk operasional kendaraan pengangkut sampah, sehingga menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah.

Para terdakwa dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

(d/ad)

MEDAN — Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap anggota TNI, Sertu Riza Pahlivi, dalam kasus penganiayaan seorang pelajar SMP berinisial MHS (15) yang berujung kematian.

Dalam putusan banding, majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Digitalisasi Bansos di Medan, Target Validasi 792 Ribu KK dalam Sebulan

Majelis hakim diketuai Marsekal Pertama TNI Immanuel P. Simanjuntak dengan anggota Kolonel Wahyupi dan Kolonel Farma Nihayatul A.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 tanggal 20 Oktober 2025 untuk selebihnya," demikian kutipan putusan tersebut.

Dengan putusan itu, vonis terhadap Sertu Riza tetap pada 10 bulan penjara sebagaimana putusan tingkat pertama.

Hakim sebelumnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain.

Putusan ini menuai kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang bertindak sebagai kuasa hukum keluarga korban.

LBH Medan menilai proses banding tersebut tidak memberikan akses informasi yang memadai kepada pihak korban.

Kuasa hukum LBH Medan, Irvan Saputra, menyebut pihaknya baru menerima informasi putusan sekitar tiga bulan setelah putusan dibacakan, sehingga dianggap menghilangkan hak untuk mengajukan kasasi.

"Mengecam putusan tersebut dan menyatakan Peradilan Militer tidak memberikan keadilan bagi korban," kata Irvan.

LBH Medan juga menduga adanya kelalaian prosedural dalam pemberitahuan putusan yang berdampak pada hilangnya hak hukum keluarga korban untuk menempuh upaya kasasi.

Mereka menilai hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip fair trial.

Menurut LBH Medan, dalam kasus ini korban dan keluarga seharusnya mendapatkan informasi perkembangan perkara secara transparan, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

Sebelumnya, Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Sertu Riza Pahlivi atas dakwaan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan restitusi sebesar Rp12,7 juta kepada keluarga korban.

Dalam putusan tingkat pertama, terdakwa juga sempat diberi waktu untuk mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk banding, dalam waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan.*

(d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya mengatasi persoalan klasik ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Ia menyebut sistem berbasis data menjadi kunci untuk menghadirkan penyaluran bansos yang lebih akurat dan transparan.

Baca Juga:

• Sumut Siap Gelar AFF U-19 2026! Tim Peserta Mulai Berdatangan

Rico menyoroti masih seringnya keluhan masyarakat terkait penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurutnya, hal itu terjadi akibat data yang belum sepenuhnya valid dan masih dipengaruhi subjektivitas di lapangan.

"Sering kita dengar, masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan," ujar Rico.

Ia menegaskan digitalisasi menjadi satu-satunya solusi untuk memperbaiki sistem pendataan bansos.

Dengan data terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kota Medan diketahui menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos, setelah sebelumnya diuji coba di Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Rico meminta seluruh jajaran pemerintahan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat sistem pendataan sosial.

"Ke depan tidak boleh lagi ada data like or dislike. Semua harus berbasis data yang riil dan terverifikasi," kata dia.

Rico juga menekankan pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai dasar utama integrasi data sosial.

Ia bahkan mengecek langsung kesiapan sejumlah lurah terkait penggunaan IKD dalam kegiatan tersebut.

Untuk mendukung implementasi program, Pemerintah Kota Medan menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari unsur PKK dan perangkat kelurahan.

Para agen ini ditugaskan melakukan pendataan terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan.

Rico menetapkan target agar setiap agen dapat mendata sedikitnya lima KK per hari, sehingga proses validasi data ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menyebut digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

Ia menjelaskan, sistem tersebut akan mencakup proses registrasi hingga verifikasi biometrik secara real-time untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.

Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Didit Widiana, menilai digitalisasi bansos dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memperluas akses layanan publik.

"Kami berharap digitalisasi ini membuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, akuntabel, dan inklusif," ujarnya.*

(ad)

MEDAN — Rombongan peserta dan ofisial Piala ASEAN Football Federation (AFF) U-19 Championship 2026 mulai berdatangan ke Sumatera Utara menjelang kick-off turnamen yang akan berlangsung pada 1–14 Juni 2026.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh persiapan telah memasuki tahap akhir dan siap dieksekusi.

Baca Juga:

• Mualem Hadiri Langsung RDP Revisi UUPA di DPR RI, Ini yang Dibahas

Rangkaian kedatangan tim berlangsung bertahap mulai akhir Mei 2026.

Rombongan pertama yang tiba terdiri dari ofisial pertandingan FIFA dan AFC serta sejumlah tim Grup A, termasuk Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste yang telah lebih dulu menjalani pemusatan latihan di Medan.

Selanjutnya, tim Grup B dijadwalkan tiba pada 30 Mei, disusul Grup C pada 31 Mei 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan seluruh aspek teknis penyelenggaraan telah dipersiapkan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur stadion hingga layanan pendukung pertandingan.

"Persiapan kita sudah matang secara keseluruhan, sampai ke parkir, arus lalu lintas, alur masuk stadion, pengamanan hingga makanan ofisial, semua sudah kita persiapkan," ujar Erwin di Medan, Senin (25/5/2026).

Ia menyebut tiga stadion utama yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumut, Stadion Teladan, dan Stadion Madya.

Selain itu, sejumlah lokasi latihan juga telah disiapkan, termasuk Stadion Mini Pancing, Lapangan Cadika, dan Lapangan Kebun Bunga.

Laga pembuka turnamen dijadwalkan berlangsung pada 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumut.

Pertandingan pertama mempertemukan Vietnam melawan Timor Leste pada sore hari, disusul laga tuan rumah Indonesia menghadapi Myanmar pada malam harinya.

Untuk mendukung mobilitas penonton dan ofisial, pemerintah daerah bekerja sama dengan operator transportasi menyiapkan layanan shuttle bus dari sejumlah titik strategis menuju stadion utama.

Pemerintah Provinsi Sumut juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban dan citra daerah selama penyelenggaraan turnamen internasional tersebut.

"Ayo kita sukseskan event ini, jaga nama baik Sumatera Utara di mata internasional," kata Erwin.*

(ad)

BANDA ACEH — Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam untuk mencegah kejahatan konvensional dan kriminalitas jalanan di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Patroli tersebut dilaksanakan pada Minggu malam (24/5/2026) mulai pukul 22.00 WIB hingga dini hari sebagai tindak lanjut Surat Telegram Kapolda Aceh terkait pemberantasan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Aceh.

Baca Juga:

• Sengkon dan Karta Jadi Pengingat Bagi Para Penegak Hukum

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan potensi gangguan kamtibmas," ujar Dizha.

Dalam kegiatan tersebut, puluhan personel Unit Reaksi Cepat (URC) dari Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh dikerahkan dengan pembagian rute patroli wilayah timur dan barat kota.

Selain patroli mobile, petugas juga melakukan pemetaan titik-titik yang dinilai rawan menjadi lokasi tindak kriminal.

Menurut kepolisian, langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.

"Patroli ini kami laksanakan secara konsisten untuk mencegah aksi kejahatan jalanan. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat," kata Dizha.

Selain patroli, petugas juga memberikan imbauan kepada pengendara roda dua maupun roda empat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas pada malam hingga dini hari.

Kepolisian menegaskan akan terus mengoptimalkan kegiatan preventif melalui patroli rutin dan pengawasan di titik-titik rawan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.*

(ad)

Oleh: Jimmy Endey

SALAH satu adagium hukum yang paling terkenal adalah; "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Baca Juga:

• Audiensi Bersama Bupati Asahan, Forwakum Siap Bersinergi Bangun Daerah

Artinya, jika bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan, maka ia harus dibebaskan dari dakwaan.

Penerapan Asas In Dubio Pro Reo, di Indonesia, asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara.

Salah satunya tertuang dalam Putusan MA No. 33 K/MIL/2009. Salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Hal ini sesuai asas In Dubio Pro Reo.

Kisah dua petani Sengkon dan Karta memilik relevansi dengan pembahasan adagium diatas.

Peristiwa hukum Sengkon Karta menjadi momentum besar dalam dunia hukum di Indonesia, lewat peristiwa tersebut lahirlah pertama kali Peninjauan Kembali (PK).

Dimana PK yang diajukan kedua petani asal Bekasi membebaskan mereka dari hukuman yang harus dijalani penuh yakni masing-masing Sengkon divonis 12 tahun sedangkan Karta 7 tahun.

Setelah keduanya tengah menjalani hukuman selama enam tahun penjara.

Sayangnya kedua petani yang mengalami ketidakadilan tersebut tidak berhasil memperoleh ganti rugi dari negara yang menghukum mereka baik materil maupun immateril.

Makna yang harus diambil dari kejadian Sengkon dan Karta bagi aparat hukum agar benar-benar meneliti kebenaran dari suatu perkara terlebih perkara pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Terutama perlu menjadi perhatian khusus bagi para hakim yang melakukan putusan atau vonis terhadap terdakwa.

Seringkali penerapan prinsip keadilan dilakukan namun tidak beralaskan kebenaran. Sehingga menurut saya keadilan tersebut menjadi semu. Karena keadilan berdiri diatas ketidakbenaran.

Ada pepatah Belanda, "All is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel" yang berarti "Seberapa cepat pun kebohongan berlari, kebenaran akan mengejarnya."

Memberikan harapan bahwa suatu saat kebenaran akan terbukti serta mengalahkan kebohongan.

Namun bukan berarti memberikan kepuasan bagi mereka yang menjadi korban ketidakbenaran.

Justru sebaliknya memberikab efek ketidakpercayaan bagi masyarakat terhadap lembaga maupun aparat penegak hukum di Indonesia.

Ini menjadi tanggungjawab semua pihak guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga serta aparat penegak hukum.

Paling tidak meski ada penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum bisa diimbangi aparat hukum lainnya dengan bertindak jujur dan benar sehingga tidak ada generalisasi atas aparat penegak hukum melainkan hanya ulah oknum-oknum tertentu yang tidak bermoral.

Kecermatan hakim dibutuhkan dalam melihat jalannya perkara hukum yang berkaitan dengan terdakwa kasus pembunuhan, jangan sampai tragedi salah vonis Sengkon dan Karta terulang kembali.

In dubio pro reo adalah asas fundamental dalam hukum pidana yang berarti: "jika ada keraguan, hakim harus memutuskan hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa".

Jika bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan, terdakwa berhak dibebaskan.

Hakim dilarang menjatuhkan vonis bersalah jika masih terdapat keraguan atas alat bukti yang ada.

Keraguan ini wajib ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa, yang seringkali berujung pada putusan bebas (vrijspraak).

Urgensi asas in dubio pro reo dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah untuk menghindarkan salah pemidanaan karena jika terjadi salah pemidanaan sama dengan menghilangkan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk hidup.

Dari uraian diatas aparat penegak hukum, secara khusus bagi para hakim, baik di tingkat pengadilan negeri hingga hakim agung dituntut lebih teliti memeriksa fakta persidangan judex facti termasuk keabsahan serta keaslian bukti yang dihadirkan dalam sidang.

Sehingga dapat memutuskan dengan adil dan benar, Keadilan diatas kebenaran.*

*) Penulis adalah jurnalis senior, pengamat hukum, Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat Periode 2025-2030.

JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Mualem hadir secara langsung di area ruang rapat Banleg DPR RI dan terlihat menyimak jalannya pembahasan bersama Sekretaris Daerah Aceh Nasir Syamaun.

Baca Juga:

• Petani Tebu Teriak! HPP Gula Tak Naik 3 Tahun, Harga Pupuk Naik Dua Kali Lipat

"Saya memang ingin menyaksikan sendiri proses revisi UUPA ini," ujar Mualem di sela kegiatan.

Ia juga mengapresiasi langkah DPR Aceh yang turut memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan revisi tersebut.

Tak lama setelah itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan disebut mengajak Mualem serta rombongan Pemerintah Aceh ke ruang VIP Banleg untuk mengikuti rangkaian pembahasan lanjutan.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga sebelumnya terlihat hadir di lokasi sebelum rapat dimulai.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut jalannya RDP berlangsung kondusif tanpa perdebatan berarti.

Menurut dia, forum lebih banyak berfokus pada penyelarasan draf revisi antara DPR RI, DPR Aceh, dan Pemerintah Aceh.

"Tidak ada perdebatan. Hanya ada upaya menyelaraskan draft revisi UUPA," kata Nurlis.

RDP yang digelar di Badan Legislasi DPR RI berlangsung singkat, sekitar pukul 14.40 hingga 15.00 WIB.

Ketua Panitia Kerja Banleg DPR RI, Ahmad Imam Sukri, menyebut revisi undang-undang tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan rakyat Aceh.

Dalam forum itu, Ketua DPR Aceh Zulfadhli atau Abang Samalanga memberikan tanggapan resmi yang dibacakan Wakil Ketua DPR Aceh Ali Basrah.

Secara keseluruhan, DPR Aceh mencatat terdapat 28 poin perubahan dalam draf revisi UUPA, termasuk pada bagian konsideran.

Sebelumnya, usulan awal dari DPR Aceh dan Pemerintah Aceh mencakup perubahan pada delapan pasal serta satu pasal tambahan.

Namun setelah pembahasan bersama, terdapat delapan poin yang masih belum sinkron, khususnya terkait kewenangan Aceh.

Nurlis menjelaskan bahwa Badan Legislasi DPR RI akan kembali membahas delapan poin tersebut.

Sementara itu, ketentuan mengenai Dana Otonomi Khusus Aceh disebut telah dicantumkan dalam draf revisi dengan besaran setara 2,5 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.

Mualem sebelumnya menegaskan bahwa dua isu utama dalam revisi UUPA adalah penguatan kewenangan Aceh sesuai Nota Kesepahaman Helsinki serta kepastian Dana Otsus 2,5 persen.*

(ad)

SOLO — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan mendapat tawaran untuk terlibat dalam proyek film kolosal yang mengangkat sejarah dan budaya Dayak.

Dalam proyek tersebut, Jokowi disebut diproyeksikan memerankan tokoh utama.

Baca Juga:

• Megawati Mengaku Menangis Usai Tonton Film Pesta Babi: Itu Benar Adanya!

Meski belum ada detail produksi yang diumumkan, proyek ini telah menarik perhatian publik karena melibatkan figur mantan kepala negara sebagai pemeran utama.

Jokowi mengaku tidak menutup kemungkinan untuk terlibat, namun menyebut perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu jika benar-benar akan berakting.

"Ya kalau ngajak main film saya harus latihan akting dulu. Siap saja. Pemeran utama siap, pemeran pembantu siap, figuran siap," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (25/5/2026).

Inisiatif proyek film ini disebut datang dari Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, yang sebelumnya telah bertemu langsung dengan Jokowi di Solo.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah menyampaikan rencana produksi film yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga menjadi medium pelestarian sejarah dan budaya Dayak.

Ia menegaskan Jokowi akan mendapat peran sentral dalam cerita.

"Pokoknya peran beliau peran utama. Filmnya menceritakan cerita-cerita Dayak di masa lampau, bagaimana kolaborasi Dayak dengan Jawa, Majapahit," ujar Panglima Jilah.

Selain proyek film, Panglima Jilah juga mengundang Jokowi untuk menghadiri kegiatan adat budaya Dayak yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.

Di sisi lain, Jokowi juga menjadi sorotan setelah terlihat mengikuti sesi yoga bersama warga di depan kediamannya di Solo.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Banjarsari, dan diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai daerah.

"Saya sering kok. Setelah yoga segar," ujar Jokowi.

Perwakilan panitia kegiatan menyebut kehadiran Jokowi berlangsung spontan dan sempat mengejutkan peserta yang kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk berinteraksi dan berfoto bersama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik, menyebut kondisi kesehatan Jokowi kini membaik dan diperkirakan akan kembali melakukan kunjungan ke berbagai daerah pada Juni 2026.

"Pak Jokowi mengatakan bahwa kondisi kesehatannya sudah pulih 99 persen," kata Freddy.

Rencana aktivitas Jokowi ke depan juga disebut masih berkaitan dengan agenda blusukan ke sejumlah wilayah, meski sejumlah pengamat menilai langkah tersebut tetap memiliki dimensi politik.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai Jokowi tetap tidak bisa dilepaskan dari posisi sebagai figur politik nasional.

"Kalau bicara politik atau tidak, ya pasti, karena Pak Jokowi adalah manusia politik," ujarnya.*

(tb/ad)

YOGYAKARTA — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Babi dan menilai gambaran dalam film tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Film dokumenter Pesta Babi karya antropolog Cypri Jehan Paju Dale dan jurnalis investigasi Dandhy Laksono menyoroti deforestasi di wilayah Papua Selatan yang dikaitkan dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga:

• Rico Waas Apresiasi Film “Samudera”, Dorong Lahirnya Ekosistem Perfilman Lokal di Medan

Pernyataan Megawati disampaikan dalam forum National Policy Dialogue Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa?" ujar Megawati, dari keterangan resmi UGM, Senin (25/5/2026).

Ia menilai masyarakat adat di Papua Selatan memiliki sistem hukum dan tradisi yang perlu dihormati dalam setiap kebijakan pembangunan.

Menurut dia, aspirasi masyarakat adat sebagaimana tergambar dalam film tersebut merupakan hal yang wajar.

Megawati juga mengkritik pola pengelolaan sumber daya alam yang dinilai kerap mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat adat.

Ia menyinggung pentingnya arah pembangunan nasional yang tidak berubah setiap kali terjadi pergantian presiden.

"Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa," kata dia.

Film Pesta Babi sendiri diproduksi oleh kolaborasi sejumlah pihak, termasuk Jubi Media, Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, serta beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya.

Film ini telah dirilis secara luas melalui kanal YouTube, setelah sebelumnya hanya dapat diakses melalui pemutaran terbatas.

Dokumenter tersebut juga memuat narasi mengenai perluasan lahan untuk proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu, serta keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Papua Selatan.

Sejak diunggah, film tersebut disebut telah ditonton jutaan kali dan memicu perdebatan publik, termasuk polemik terkait sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) yang sempat dibubarkan di beberapa daerah.*

(tb/ad)

BANDUNG — Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (25/5/2026).

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya penguatan fungsi Seskoad sebagai lembaga pendidikan strategis dalam pembentukan kepemimpinan dan karakter perwira TNI.

Baca Juga:

• Pemko Medan Terima Sapi Kurban Presiden Prabowo Seberat 1 Ton, Siap Disembelih di Belawan

Melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet, peresmian museum dan perpustakaan tersebut ditegaskan sebagai langkah memperkuat peran Seskoad dalam membentuk kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta karakter perwira TNI.

Seskoad selama ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan militer yang berperan penting dalam regenerasi kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia.

Institusi tersebut tercatat telah melahirkan sejumlah tokoh nasional, termasuk tiga Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Prabowo Subianto sendiri.

Selain itu, Seskoad juga melahirkan tiga Wakil Presiden RI, yakni Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno.

Di tingkat internasional, reputasi Seskoad juga disebut diakui. Sejumlah Kepala Staf Angkatan Darat Singapura tercatat pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut, yang dinilai mencerminkan kualitas pendidikan militer Indonesia di mata dunia.

Fasilitas museum yang baru diresmikan akan difungsikan sebagai ruang pembelajaran sejarah perjuangan dan kepemimpinan militer.

Sementara perpustakaan Seskoad kini memiliki lebih dari 42 ribu koleksi buku yang ditujukan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan bagi perwira Indonesia maupun peserta didik mancanegara.

Selain peresmian, Presiden Prabowo juga memberikan pengarahan kepada sekitar 1.000 perwira siswa dari berbagai lembaga pendidikan militer dan kepolisian, termasuk Sesko TNI, Sesko Angkatan Darat, Laut, Udara, serta Sespimmen Polri.*

(tb/ad)

JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi harga pokok penjualan (HPP) gula petani yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya produksi di lapangan.

Lonjakan harga pupuk non-subsidi serta dampak ketegangan geopolitik global disebut menjadi pemicu utama meningkatnya beban produksi petani tebu.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan 11.512 Proyek Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera, Anggaran Tembus Rp100,1 Triliun

"Biaya dampak perang di Timur Tengah ini mohon maaf dolarnya naik gitu banyak, akibatnya kepada kita. Harga pupuk sekarang ini Rp9.000 per kilogram non-subsidi dan bisa lebih," kata Soemitro dalam Rakernas APTRI di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan, pada awal 2025 harga pupuk ZA Plus non-subsidi masih berada di kisaran Rp4.300 per kilogram.

Namun kini melonjak hampir dua kali lipat menjadi sekitar Rp8.600 hingga Rp9.000 per kilogram.

Sementara pupuk subsidi yang diterima petani sangat terbatas, hanya cukup untuk sebagian kecil lahan.

"Kami hanya mendapatkan pupuk subsidi untuk luas areal sekitar 2 hektare, itu pun hanya sekitar 108 kilogram ZA subsidi. Selebihnya kami harus pakai pupuk non-subsidi," ujarnya.

Selain pupuk ZA, petani juga harus membeli pupuk lain seperti NPK, Phonska, dan SP36, yang seluruhnya mengalami kenaikan harga.

Kondisi ini membuat struktur biaya produksi tebu meningkat tajam, sementara HPP gula petani tidak berubah dalam tiga musim giling terakhir.

"Ini sudah tidak rasional dan tidak adil," kata Soemitro.

APTRI mengusulkan agar HPP gula petani dinaikkan ke kisaran Rp15.000–Rp15.500 per kilogram.

Namun mereka juga meminta agar Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen dievaluasi atau dihapus agar harga di pasar lebih fleksibel.

Menurut Soemitro, secara historis harga gula ideal berada pada kisaran 1,5 kali harga beras.

Dengan asumsi harga beras Rp12.500 per kilogram, maka harga gula seharusnya berada di sekitar Rp18.000 per kilogram.

Sekretaris Jenderal APTRI M. Nur Khabsyin menambahkan, kenaikan biaya produksi tidak hanya berasal dari pupuk, tetapi juga BBM, transportasi, hingga upah tenaga kerja.

Namun HPP gula sebesar Rp14.500 per kilogram tidak berubah sejak 2024.

"Kita sudah tiga musim giling ini HPP tidak naik. Ini sangat tidak rasional karena semua biaya naik," ujarnya.

Ia menyebut, pupuk kini menyumbang sekitar 15–20 persen dari total biaya produksi tebu.

Dalam kondisi saat ini, biaya garap lahan 1 hektare bisa mencapai sekitar Rp50 juta, dengan pupuk sebagai komponen utama.

APTRI pun mendesak pemerintah segera melakukan penyesuaian kebijakan agar keberlanjutan produksi gula nasional tetap terjaga di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat.*

(cb/ad)