Saat keluar dari ruang sidang, Nadiem tampak menghampiri para driver ojol yang telah menunggu di area pengadilan. Suasana haru pun tak terhindarkan ketika mantan bos Gojek itu berjabat tangan hingga berpelukan dengan beberapa pengemudi.

Baca Juga:

• Dituntut 18 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Mengaku Patah Hati: Saya Cinta Negara Ini

"Saya enggak merasa sendirian, saya merasakan pasukan di belakang saya selalu. Terima kasih, terima kasih," kata Nadiem sambil menahan tangis.

Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya, Nadiem berpamitan kepada para driver ojol karena harus menjalani operasi di rumah sakit. Dalam kesempatan itu, dia juga mengaku yakin Tuhan akan memberikan jalan terbaik atas persoalan yang dihadapinya.

"Saya ke rumah sakit ya, terima kasih. Saya yakin Tuhan nggak akan diam, Tuhan tidak akan diam. Nggak bisa ini kayak gini terus," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut melakukan perbuatan melawan hukum bersama sejumlah pihak, di antaranya konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM, mantan Direktur SD Sri Wahyuningsih, serta mantan Direktur SMP Mulyatsyah.

Jaksa menyebut proyek tersebut merugikan negara hingga Rp2,1 triliun. Namun dalam putusan perkara terdakwa lain, nilai kerugian negara disebut meningkat menjadi sekitar Rp5,2 triliun akibat dugaan mark up pengadaan Chromebook dan aktivasi CDM.

Kasus ini masih menjadi perhatian publik karena melibatkan proyek digitalisasi pendidikan berskala nasional yang sebelumnya digadang-gadang menjadi program transformasi pendidikan Indonesia.*

(in/dh)

Stabilnya harga emas juga terjadi pada nilai buyback atau harga jual kembali yang masih bertahan di angka Rp2.656.000 per gram.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Kamis Ini: Banda Aceh Berpotensi Petir, Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Ringan

Dalam ketentuannya, transaksi penjualan emas dikenakan potongan pajak sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk transaksi buyback di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti potong pajak resmi.

Berikut rincian harga emas Antam terbaru Kamis pagi ini:

- 0,5 gram: Rp1.469.500
- 1 gram: Rp2.839.000
- 2 gram: Rp5.618.000
- 3 gram: Rp8.402.000
- 5 gram: Rp13.970.000
- 10 gram: Rp27.885.000
- 25 gram: Rp69.587.000
- 50 gram: Rp139.095.000
- 100 gram: Rp278.112.000
- 250 gram: Rp695.015.000
- 500 gram: Rp1.389.820.000
- 1.000 gram: Rp2.779.600.000

Harga emas Antam sendiri masih menjadi perhatian investor sebagai instrumen lindung nilai di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan internasional.*

(an/dh)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebut informasi yang diterimanya dari internal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan jumlah dapur MBG yang ditutup sementara telah mencapai lebih dari 4.000 unit. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding data resmi pemerintah yang sebelumnya menyebut 1.738 dapur dihentikan operasionalnya.

Baca Juga:

• 200 Siswa Keracunan MBG di Surabaya, BGN Akui SPPG Tembok Dukuh Langgar SOP

Charles mengungkapkan, mayoritas dapur MBG yang dihentikan operasionalnya tidak memenuhi standar dasar, mulai dari higienitas, kualitas bahan pangan, kesiapan sumber daya manusia, hingga sarana dan prasarana yang belum sesuai standar operasional.

Ia menilai terdapat sejumlah dapur yang dipaksakan beroperasi meski belum benar-benar siap melayani masyarakat.

"Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Charles, program MBG menyangkut kesehatan anak-anak sehingga standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Ia mengingatkan agar program strategis nasional tersebut tidak berubah menjadi persoalan baru akibat lemahnya pengawasan di lapangan.

"Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara," tegasnya.

Komisi IX DPR juga memberikan tiga catatan penting kepada BGN. Pertama, evaluasi mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur. Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan. Ketiga, evaluasi pola target yang dinilai terlalu mengejar kuantitas dibanding kesiapan operasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI) M Qodari menyebut sebanyak 1.738 dapur MBG dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar pelaksanaan program.

"Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar," ujar Qodari.

Pemerintah memastikan evaluasi dan pembenahan terus dilakukan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal dan aman bagi masyarakat penerima manfaat.*

(d/dh)

Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Ferdy Sambo Kuliah S2 Teologi dari Penjara, Ditjen Pas Tegaskan Bukan Perlakuan Khusus

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Keikutsertaan Kabupaten Asahan dalam rakor ini merupakan tindak lanjut atas surat Sekretariat Jenderal Kemensos Nomor 1779/1/PR.01.04/5/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Usulan Alternatif Lokasi Potensial Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

Kabupaten Asahan sendiri ditetapkan sebagai salah satu daerah yang telah memenuhi readiness criteria atau kriteria kesiapan sebagai calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap II.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan siap menindaklanjuti seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan demi mempercepat realisasi program strategis nasional tersebut.

"Kami berkomitmen mempersiapkan seluruh kebutuhan mulai dari kesiapan lahan, dukungan utilitas, kelengkapan administrasi hingga koordinasi lintas perangkat daerah sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung program Sekolah Rakyat," ujarnya.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dr. Robben Rico, S.H., M.Si., menegaskan pihaknya bersama Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat akan terus melakukan percepatan penetapan lokasi pembangunan, pengecekan kesiapan lahan, pemenuhan dokumen administrasi, hingga dukungan infrastruktur dasar di daerah calon penerima program.

Ia juga memastikan Kabupaten Asahan masuk dalam usulan prioritas pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berdasarkan hasil survei lapangan, pemenuhan kriteria kesiapan, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Dengan masuknya Kabupaten Asahan dalam tahapan lanjutan program tersebut, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas.

Kegiatan rapat koordinasi berlangsung aman, lancar, dan sukses.*

(dh)

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengatakan banyak aturan yang saling tumpang tindih sehingga membuat proses perizinan berjalan lambat dan tidak efisien.

Baca Juga:

• DPR Soroti Haji Ilegal WNI, Imigrasi Diminta Perketat Pengawasan Jelang Puncak Haji 2026

Menurutnya, lemahnya koordinasi antarlembaga juga menjadi penyebab utama sulitnya investasi berkembang cepat di Indonesia. Kondisi tersebut, kata dia, sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.

Sarmuji mengaku bersyukur Presiden Prabowo secara terbuka menyoroti persoalan birokrasi yang dianggap menghambat dunia usaha dan investasi nasional.

"Persoalan ini memang sudah lama terjadi dan terus diupayakan jalan keluarnya, tetapi belum juga terurai," katanya.

Sekjen Partai Golkar itu menilai pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi untuk memangkas hambatan investasi. Ia menyebut langkah deregulasi menjadi salah satu solusi yang harus kembali diperkuat.

"Harus disisir seluruh aturan yang membuat investasi terhambat. Dulu ada istilah deregulasi," ucapnya.

Selain itu, koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi pemerintah juga dinilai harus diperkuat agar pelayanan perizinan lebih cepat dan efektif.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku jengkel terhadap lambatnya proses pengurusan izin usaha di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut membuat banyak investor berpindah ke negara lain yang memiliki birokrasi lebih sederhana.

Dalam arahannya di acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026), Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memperbaiki sistem birokrasi.

"Permudah perizinan, jangan dipersulit," tegas Prabowo.

Prabowo juga membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan negara lain yang disebut hanya membutuhkan waktu dua minggu. Sementara di Indonesia, proses serupa bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.

Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan reformasi birokrasi agar iklim investasi Indonesia lebih kompetitif dan mampu menarik investor asing maupun domestik.*

(d/dh)

Keputusan itu diumumkan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai mendengar berbagai masukan dan protes masyarakat terkait penilaian juri yang dinilai tidak adil terhadap tim SMAN 1 Pontianak.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Undang Siswa SMAN 1 Pontianak ke Istana Usai Polemik LCC MPR, Ini yang Dibahas

"Dalam kasus Kalimantan Barat, kami memahami ada kekurangan, keterbatasan, dan kekhilafan dalam penyelenggaraan itu," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/5/2026).

MPR memastikan final ulang akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, proses penilaian nantinya akan melibatkan juri independen agar perlombaan berjalan lebih objektif dan transparan.

"Lomba final tingkat Kalimantan Barat akan dilakukan ulang dan dijuri oleh pihak independen," ujarnya.

Tak hanya itu, pimpinan MPR juga akan melakukan pengawasan langsung selama jalannya perlombaan ulang berlangsung.

Polemik LCC Empat Pilar MPR sebelumnya ramai diperbincangkan setelah video protes peserta dari SMAN 1 Pontianak viral di media sosial. Dalam video tersebut, peserta menyampaikan keberatan atas keputusan juri yang dianggap merugikan tim mereka.

MPR pun mengapresiasi keberanian peserta dalam menyampaikan pendapat dan protes secara terbuka. Muzani menilai sikap tersebut merupakan bagian dari pembelajaran demokrasi bagi generasi muda.

"Kami mengapresiasi peserta yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan dan protes secara baik," katanya.

Sementara itu, siswi SMAN 1 Pontianak Josepha Alexandra atau Ocha mengaku tidak menyangka video perlombaan mereka mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia.

Ia bersama tim menyampaikan terima kasih atas dukungan publik yang terus mengalir sejak video tersebut viral di berbagai platform media sosial.

"Saya dan tim berterima kasih atas dukungan masyarakat. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk berkembang lebih baik lagi," ujar Ocha.

Di sisi lain, MPR juga telah memanggil dua juri lomba yang menjadi sorotan publik. Kedua juri tersebut disebut telah mendapat teguran dari pimpinan MPR RI.

Kasus ini menjadi perhatian luas karena dinilai menyangkut kredibilitas lomba pendidikan yang membawa nama lembaga negara. MPR menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.*

(d/dh)

Ketua Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan celah keberangkatan haji ilegal dapat ditekan apabila sistem pengawasan di pintu keluar Indonesia diperketat, khususnya di bandara internasional.

Baca Juga:

• Heboh Dugaan Pungli Haji di Makkah, PPIH Pastikan Biaya Tambahan Bukan Pungutan Ilegal

"Kalau imigrasi benar-benar melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan yang jelas," ujar Cucun usai Rapat Koordinasi Persiapan Timwas Haji DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/5/2026).

Ia menegaskan, pengawasan paling penting berada di sektor keimigrasian karena menjadi gerbang utama keluar-masuk warga negara ke luar negeri.

Cucun menyebut praktik haji ilegal umumnya memanfaatkan visa selain visa haji untuk masuk ke Arab Saudi. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran imigrasi meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberikan ruang bagi oknum yang mencoba bermain dalam proses keberangkatan jamaah.

"Kuncinya di imigrasi kita. Jangan sampai ada celah ataupun permainan dari oknum yang membuat pelaku haji ilegal bisa lolos," katanya.

DPR juga mendukung langkah tegas Pemerintah Arab Saudi dalam menindak praktik penyelenggaraan haji ilegal. Menurut Cucun, tindakan tersebut harus menjadi peringatan bagi siapa pun agar tidak mencoba memberangkatkan jamaah secara nonresmi.

Ia menilai banyak praktik haji ilegal dijalankan melalui jalur lokal atau dakhili yang memanfaatkan jaringan tertentu di Arab Saudi dengan janji bisa membantu jamaah masuk ke Makkah tanpa visa haji resmi.

"Kita tidak mengintervensi kebijakan pemerintah Saudi. Itu justru menjadi alarm keras agar masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming haji ilegal," tegasnya.

DPR berharap pengawasan ketat serta sinergi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi mampu menekan kasus haji ilegal yang berpotensi merugikan jamaah dan mencoreng penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.*

(d/dh)

Ditjen Pas menegaskan program pendidikan tersebut bukan fasilitas khusus untuk Ferdy Sambo, melainkan hak pendidikan yang dimiliki seluruh warga binaan sesuai aturan perundang-undangan.

Baca Juga:

• Ferdy Sambo Dikabarkan Ikuti Program S2 di Lapas Cibinong, Ditjen PAS: Hak Warga Binaan

"Lapas Cibinong telah mengembangkan kerja sama dengan STGGI untuk pemberian program beasiswa S1 dan S2 Teologi bagi warga binaan nasrani, yang salah satu warga binaan yang berminat mengikuti program tersebut adalah Ferdy Sambo," ujar Rika, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, seluruh proses perkuliahan dilakukan secara daring dari dalam lapas menggunakan sistem pembelajaran online. Metode tersebut dinilai menjadi solusi agar warga binaan tetap dapat mengakses pendidikan formal tanpa harus keluar dari area pemasyarakatan.

Rika menegaskan hak pendidikan bagi narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam aturan tersebut, setiap warga binaan memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran selama menjalani masa pidana.

"Ini bukan hanya terkait Ferdy Sambo. Semua warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan atau melanjutkan pendidikan," katanya.

Selain program perguruan tinggi, Ditjen Pas menyebut sejumlah lapas di Indonesia juga telah menjalankan program pendidikan kejar Paket A, B, dan C bagi warga binaan yang sebelumnya putus sekolah.

Viralnya kabar Ferdy Sambo kuliah dari penjara bermula dari unggahan media sosial yang memperlihatkan dirinya bersama sejumlah warga binaan lain dalam kegiatan pembinaan rohani di Lapas Cibinong.

Dalam unggahan tersebut juga beredar jurnal akademik yang disebut ditulis Ferdy Sambo berjudul "Pengaruh Entrepreneur Kristen Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Risk Management".

Ditjen Pas menilai program pendidikan menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan modern di lembaga pemasyarakatan. Selain menjalani hukuman, warga binaan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri agar siap kembali ke masyarakat setelah bebas nanti.

Nama Ferdy Sambo sendiri masih menjadi perhatian publik sejak kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang menyeret dirinya ke meja hijau pada 2022 lalu.*

(tm/dh)

Laga final berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil disiplin dan saling menekan demi membuka keunggulan. Namun hingga babak pertama usai, skor imbang tanpa gol tetap bertahan berkat kokohnya lini pertahanan kedua tim.

Baca Juga:

• SMAN 7 Banda Aceh Juara Umum Traveling Kepalangmerahan, Borong 3 Medali Emas

Gol tersebut membuat SMAN 7 unggul 1-0 dan memantik semangat para suporter yang memadati tribun arena pertandingan.

Tertinggal satu gol, MAN 1 Pidie langsung meningkatkan intensitas serangan. Beberapa peluang berbahaya berhasil diciptakan, namun penampilan gemilang penjaga gawang SMAN 7, Zaki Maulana atau yang akrab disapa Poncut, membuat gawang timnya tetap aman hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan tim asuhan Coach Rokial Fajri atau Abeng itu langsung disambut meriah ratusan pendukung SMAN 7 Banda Aceh. Sorak sorai dan yel-yel kemenangan menggema di dalam GOR setelah tim kebanggaan mereka memastikan gelar juara.

Prestasi SMAN 7 Banda Aceh semakin lengkap setelah Zaki Maulana dinobatkan sebagai Best Goalkeeper, sementara Ultras SMAN 7 meraih penghargaan Best Supporter dalam turnamen tersebut.

Kepala SMAN 7 Banda Aceh, Dr Erlawana S.Pd M.Pd melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hizqil Apandi mengaku bangga atas perjuangan para pemain dan tim pelatih di laga final.

"Perjuangan anak-anak dalam laga final ini sungguh luar biasa. Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, disiplin, dan kesungguhan yang ditampilkan para pemain serta tim pelatih," ujar Hizqil.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa SMAN 7 Banda Aceh untuk terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.*

(dh)

Hasil pemeriksaan sementara memastikan biaya tambahan yang dibayarkan sebagian jamaah bukan termasuk praktik pungli. Dana tersebut diketahui merupakan tarif resmi layanan tambahan yang bersifat opsional.

Baca Juga:

• Polda Aceh Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Sekda Lewat Media Sosial

"Setelah kita klarifikasi memang hal tersebut jelas, jadi antara KBIH dengan jamaahnya clear. Hal yang lain yang tidak jelas tentu kita akan tindak," kata Ihsan Faisal dalam konsolidasi di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah, Rabu (13/5/2026).

Menurut Ihsan, layanan tambahan diperbolehkan selama dilakukan secara transparan dan disepakati kedua belah pihak. PPIH menegaskan keterbukaan biaya menjadi syarat utama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah jamaah.

Selain itu, forum konsolidasi juga membahas aturan city tour atau wisata religi bagi jamaah haji Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Haji Arab Saudi mengeluarkan edaran pembatasan perjalanan antar kota guna menjaga kondisi fisik jamaah menjelang puncak ibadah haji.

Meski demikian, wisata religi di sekitar area hotel di Kota Makkah masih diperbolehkan dengan syarat penyelenggara wajib melapor kepada petugas sektor demi memastikan keamanan dan pengawasan jamaah tetap berjalan.

Di sisi lain, jumlah jamaah haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi terus meningkat. Hingga saat ini, sekitar 300 kloter penerbangan telah mendarat di Tanah Suci dan lebih dari 250 kloter berada di Kota Makkah.

"Per tanggal besok kloter-kloter akhir gelombang pertama akan didorong dari Madinah, termasuk para petugas haji yang nantinya dipusatkan di Makkah," ujar Ihsan.

PPIH berharap koordinasi antara petugas dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) terus diperkuat agar pelayanan jamaah selama musim haji 2026 berjalan aman, tertib, dan nyaman.*

(oz/dh)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang mengkaji skema subsidi agar masyarakat pelaku usaha ultra mikro mendapatkan akses pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau.

Baca Juga:

• Komnas HAM Minta Relokasi Korban Bencana Aceh Dilakukan Humanis, Tanpa Paksaan dan Libatkan Warga

Menurut Purbaya, pemerintah juga membuka peluang adanya tambahan anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut. Namun, perhitungan detail masih dibahas bersama Danantara dan pihak terkait lainnya.

"Nanti kita serahkan ke Danantara. Mereka sedang hitung nanti. Rencana Pak Presiden yang baru dan Danantara. Di bawah 9 persen, kayaknya ke 8 persen," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya bunga kredit ultra mikro PNM Mekaar yang mencapai 24 persen. Kredit tersebut umumnya diberikan kepada masyarakat kecil dengan nominal pinjaman mulai Rp2 juta hingga Rp10 juta.

Prabowo menilai kondisi itu tidak adil karena masyarakat kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dibanding pelaku usaha besar.

"Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen. Orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, atau apa, saya ndak paham," ujar Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Jakarta.

Pemerintah berharap penurunan bunga kredit ultra mikro dapat memperkuat daya tahan pelaku UMKM serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.*

(in/dh)

BANDA ACEH - Komnas HAM meminta pemerintah mengedepankan pendekatan partisipatif dalam proses relokasi korban bencana di Aceh agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

Komisioner Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menegaskan proses pemindahan warga terdampak bencana tidak boleh dilakukan secara sepihak ataupun dengan paksaan.

Baca Juga:

• Pemerintah Klaim 19 Ribu Huntara Pascabencana Sumatera Rampung, Ribuan Huntap Masih Diproses

Menurutnya, relokasi tempat tinggal dalam perspektif hak asasi manusia akan sangat memengaruhi masa depan keluarga korban bencana, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya hingga keamanan lingkungan baru.

Karena itu, pemerintah diminta melibatkan masyarakat dalam menentukan lokasi relokasi yang aman dan layak huni.

Selain aspek tempat tinggal, Komnas HAM juga menyoroti pentingnya kepastian ekonomi bagi warga yang dipindahkan. Pemerintah diminta memastikan masyarakat tetap memiliki akses pekerjaan, pendidikan dan layanan dasar setelah relokasi dilakukan.

"Lalu anak-anak mereka, apakah akses terhadap sekolah tersedia atau tidak. Lingkungannya juga harus sehat, aman dan bebas dari bencana," ujarnya.

Atnike menambahkan pemerintah juga perlu memastikan status hukum lahan relokasi benar-benar jelas agar tidak memicu sengketa di kemudian hari.

Ia mengakui proses relokasi korban bencana memang tidak mudah dan membutuhkan waktu serta kesabaran untuk menemukan wilayah yang benar-benar aman dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Proses ini tidak bisa dengan cara paksa. Kalau dengan cara paksa, masyarakat nanti akan cenderung tidak mau bekerja sama," katanya.

Pernyataan itu disampaikan usai diskusi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana ekologi dalam perspektif HAM yang digelar di Banda Aceh.*

(an/dh)

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan hingga 12 Mei 2026 total terdapat 11 kasus yang telah dilaporkan kepada WHO.

"WHO terus menilai risiko terhadap populasi global sebagai rendah," kata Tedros dalam pernyataannya, Rabu (13/5/2026).

Dari total kasus tersebut, delapan di antaranya telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium sebagai infeksi virus Andes, salah satu jenis hantavirus yang dapat menular antarmanusia melalui kontak dekat berkepanjangan.

WHO menyebut satu kasus lainnya masih menjalani pengujian laboratorium lebih lanjut.

Hantavirus sendiri merupakan penyakit langka yang umumnya ditularkan melalui hewan pengerat atau kotorannya. Namun, strain virus Andes diketahui memiliki kemampuan menyebar dari manusia ke manusia, terutama di ruang tertutup dan kontak intensif.

Tedros mengatakan WHO terus melakukan koordinasi dengan para ahli kesehatan dari berbagai negara yang terlibat dalam penanganan wabah tersebut.

Selain itu, WHO juga rutin menerima laporan mingguan terkait kondisi kesehatan penumpang dan kru kapal pesiar melalui mekanisme resmi Peraturan Kesehatan Internasional.

Menurut WHO, langkah koordinasi internasional masih terus dilakukan guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran wabah lebih luas.

Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menghindari potensi penularan virus.*

(an/dh)

Dalam sambutannya, Prabowo bahkan tersenyum saat melihat langsung tumpukan uang hasil rampasan perkara korupsi senilai Rp10,2 triliun yang dipajang menyerupai piramida besar.

Baca Juga:

• Purbaya Respons Protes Pengusaha China ke Prabowo soal DHE SDA, Tegaskan Kepentingan Negara Prioritas

Uang sitaan yang diserahkan pada tahap keempat itu mencapai Rp10.270.051.886.464. Dana tersebut berasal dari denda administrasi dan hasil penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH.

Penyerahan uang dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan disaksikan langsung Presiden Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengungkap adanya laporan mengenai dana misterius sekitar Rp39 triliun yang masih tersimpan di sejumlah rekening bank tanpa kejelasan kepemilikan.

Menurutnya, uang tersebut diduga milik para koruptor atau pelaku kriminal yang telah melarikan diri maupun meninggal dunia.

"Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas," ujarnya.

Prabowo juga menegaskan acara penyerahan uang sitaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara.

Ia mengatakan rakyat kini ingin melihat bukti konkret dari kinerja pemerintah, bukan hanya pidato dan sambutan.

"Rakyat kita harus lihat, ini loh uang, hari ini Rp10 triliun," katanya.

Prabowo menyebut uang hasil rampasan perkara korupsi itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik, termasuk perbaikan ribuan puskesmas di berbagai daerah.

Menurutnya, dana Rp10 triliun tersebut bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan sekitar 5.000 puskesmas di Indonesia.*

(d/dh)

Purbaya mengatakan hubungan investasi antara Indonesia dan China bersifat dua arah. Karena itu, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan sejumlah keluhan terhadap praktik usaha ilegal yang dilakukan sebagian pengusaha asal China di Tanah Air.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Hadiri Musda KNPI, Tekankan Peran Strategis Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Sebelumnya, Kamar Dagang China diketahui mengirim surat kepada pemerintah Indonesia terkait keberatan atas kebijakan DHE SDA yang mewajibkan 50 persen devisa hasil ekspor ditempatkan di bank nasional selama minimal satu tahun.

Pengusaha China menilai aturan tersebut berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan dan operasional bisnis jangka panjang, khususnya di sektor pertambangan dan hilirisasi nikel.

Namun, Purbaya memastikan pemerintah tetap memperhatikan iklim investasi dan telah menyiapkan sejumlah pengecualian dalam aturan tersebut.

"Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjam uang di Indonesia terbebas dari DHE SDA, ada pengecualian seperti itu," katanya.

Aturan baru mengenai DHE SDA dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Meski demikian, detail regulasi tersebut hingga kini masih dalam tahap finalisasi pemerintah.

Selain DHE SDA, pengusaha China juga menyoroti rencana kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara serta bea keluar yang dinilai akan meningkatkan biaya produksi industri tambang.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Belum dikenakan karena baru rencana. Tapi kami akan mementingkan kepentingan negara kita," tegasnya.

Pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam strategis.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin dalam kegiatan Strategi Komunikasi Pesantren Ramah Anak di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Apresiasi Peran Pesantren Cetak Generasi Berakhlak Mulia dan Bermanfaat bagi Masyarakat

Menurutnya, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak bisa diselesaikan hanya dengan langkah jangka pendek. Ia menilai akar persoalan berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih kuat di lingkungan pendidikan.

Nasaruddin menegaskan relasi kuasa yang timpang dapat membuka ruang penyalahgunaan jika tidak dibatasi aturan yang jelas.

"Tata tertib jangan hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok. Relasi kuasa seperti ini harus dibatasi dengan aturan yang jelas," katanya.

Ia juga menekankan tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam.

Selain itu, Menag mendorong adanya standar yang jelas terkait tata kelola pesantren, termasuk kapasitas pengelola dan figur kiai.

"Kita perlu mendefinisikan secara tegas apa itu pondok pesantren, apa itu kiai, dan apa saja persyaratannya," ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga, di antaranya Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, Majelis Masyayikh, MUI, akademisi, hingga perwakilan pondok pesantren.

Dalam kesempatan yang sama, Alissa menilai persoalan kekerasan di pesantren tidak cukup diselesaikan secara reaktif. Menurutnya, perubahan mendasar harus menyentuh budaya relasi kuasa yang selama ini berkembang di masyarakat.

Pemerintah berharap penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren.*

(k/dh)

Data tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, M Qodari, saat memaparkan progres kerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR), Rabu (13/5/2026).

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumatera Utara Kamis Ini: Kota Medan hingga Kabupaten Langkat Berpotensi Hujan Ringan

Selain pembangunan huntara, pemerintah juga melaporkan progres pembangunan hunian tetap di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera.

Menurut Qodari, dari total komitmen pembangunan 39.335 unit huntap yang melibatkan berbagai lembaga dan instansi, baru 357 unit selesai dibangun dan 996 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

"Sementara sebanyak 37.983 unit masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses," katanya.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya BNPB, Kementerian PKP, Kadin Indonesia, Polri, Baznas, hingga Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pemerintah menegaskan pembangunan huntara dan huntap akan terus dipercepat guna membantu masyarakat terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal layak dan aman.*

(oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Nadiem usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Nadiem mengaku tidak menyangka pengabdiannya di dunia pendidikan justru berujung pada tuntutan hukuman berat. Meski demikian, ia menegaskan rasa kecewa tersebut tidak menghilangkan cintanya terhadap Indonesia.

Menurutnya, kesempatan mengabdi kepada negara melalui jabatan menteri merupakan amanah besar yang tidak pernah disesalinya.

"Saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah. Untuk membantu generasi penerus bangsa menjadi lebih baik, itu kesempatan sekali dalam hidup," katanya.

Nadiem juga mengaku sempat berharap mendapatkan tuntutan bebas dalam perkara tersebut. Namun, kenyataannya jaksa justru menuntut dirinya dengan hukuman 18 tahun penjara.

Selain pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum turut menuntut denda sebesar Rp1 miliar serta uang pengganti senilai Rp5,6 triliun terkait perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM di Kemendikbudristek.

Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran menyeret nama mantan pejabat kabinet sekaligus pendiri GoTo tersebut.*

(in/dh)

"Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh melihat ini hanya sebagai musibah kecelakaan laut," ujar Mafirion dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Susun RP3KP, Fokus Penanganan Kawasan Kumuh dan Rumah Layak Huni

Mafirion mengatakan para pekerja migran kerap direkrut dengan iming-iming pekerjaan, lalu dikirim tanpa dokumen resmi sehingga rentan mengalami eksploitasi hingga kehilangan nyawa.

"Selama bertahun-tahun sindikat perekrut PMI ilegal bergerak leluasa. Ini tidak bisa terus dianggap persoalan biasa," katanya.

Ia mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum segera mengusut tuntas jaringan perekrut dan pengirim pekerja migran ilegal yang terlibat dalam kasus tersebut.

Selain itu, Mafirion meminta Komnas HAM turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, serta meminta LPSK memberikan perlindungan bagi korban selamat dan keluarga korban meninggal.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan sebanyak 23 dari 37 WNI yang berada di kapal tersebut berhasil selamat. Sementara tujuh orang ditemukan meninggal dunia dan tujuh lainnya masih dalam pencarian otoritas Malaysia.

Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan keberangkatan pekerja migran agar tragedi serupa tidak kembali terulang.*

(in/dh)

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 23–31°C dan kelembapan udara mencapai 96 persen. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, serta Kabupaten Aceh Utara.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumatera Utara Kamis Ini: Kota Medan hingga Kabupaten Langkat Berpotensi Hujan Ringan

Sementara itu, kondisi berawan diperkirakan terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Besar dengan suhu yang relatif sejuk di kawasan dataran tinggi.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diperkirakan mengalami cuaca petir dengan suhu 26–31°C. Sedangkan Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam diprediksi mengalami hujan ringan.

Adapun Kota Sabang diperkirakan berawan dengan suhu 28–31°C dan kelembapan udara 64–80 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan disertai petir yang dapat terjadi di beberapa wilayah Aceh, terutama pada siang hingga malam hari.*

(dh)