Kasubag Tata Usaha KPPG Medan Erdianta Sitepu mengatakan kondisi Febi secara umum dinilai normal dan masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dia juga menyebut hasil pemeriksaan electroencephalography (EEG) terhadap Febi dalam kondisi normal.

Baca Juga:

• 344 Warga Keracunan Massal Program MBG, Pemkab Agam Ancam Seret Pengelola ke Jalur Hukum

Menurut Erdianta, kondisi Febi saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan harus dilihat berdasarkan situasinya ketika itu. Dia menyebut Febi dalam kondisi lemas saat menjalani perawatan.

"Waktu di Rumah Sakit Haji, biasalah di sana kan dia lagi dirawat, lagi lemas kan. Kita juga kalau sakit kan kayak gitu, pengin diperhatikan dan lain-lain gitu," katanya.

Klarifikasi KPPG Medan tersebut disampaikan setelah kondisi Febi menjadi sorotan di media sosial. Pihak KPPG menegaskan belum dapat membenarkan anggapan yang mengaitkan dugaan gangguan ingatan Febi dengan makanan MBG.

Sebelumnya, ibu Febi, Elvinus Lusiana, menceritakan sejumlah keluhan yang dialami putrinya setelah mengonsumsi makanan program MBG. Febi disebut mengalami pusing dan gatal-gatal sebelum kemudian dibawa ke rumah sakit.

Setelah menjalani perawatan sekitar tiga hari, Febi sempat diperbolehkan pulang. Namun, menurut Elvinus, kondisi putrinya kembali menurun dan mengalami kejang.

Keluarga kemudian melihat adanya perubahan pada kondisi Febi. Elvinus mengatakan putrinya disebut tidak lagi mengenali sejumlah anggota keluarga maupun teman sekolah yang datang menjenguk.

"Lupa dia, misalnya bibinya kalau datang, ini siapa katanya. Kami kasih tahu lah, ini Bibi. Adik-adiknya juga gitu (enggak ingat). Kawan-kawannya (di sekolah) datang pun enggak kenal," ujar Elvinus, Selasa (8/9/2026).

Febi selanjutnya dibawa ke RSUP H Adam Malik Medan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Saat ini, dia masih menjalani rawat jalan dengan menggunakan layanan BPJS Kesehatan dan telah menjalani sejumlah pemeriksaan oleh dokter spesialis.

Di sisi lain, keluarga Febi sebelumnya telah menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan keracunan MBG di Karo. Kuasa hukum korban mengatakan laporan terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab telah disampaikan ke Polres Tanah Karo pada 31 Agustus 2026.

Tim kuasa hukum juga menyiapkan gugatan perdata. Mereka menilai hingga kini belum ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Selain itu, keluarga mempertanyakan keterbukaan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para siswa. Mereka menyebut hasil pemeriksaan baru diketahui setelah rapat dengar pendapat dengan DPRD Karo pada 7 September 2026.

Sementara itu, dugaan hubungan antara kondisi kesehatan Febi dengan kejadian keracunan MBG masih memerlukan penjelasan dan pemeriksaan medis lebih lanjut. KPPG Medan menyampaikan bantahan berdasarkan hasil pemeriksaan yang diketahuinya, sedangkan keluarga menyampaikan adanya perubahan kondisi kesehatan setelah kejadian tersebut.* (tm/dh)

Berdasarkan data perdagangan, sebanyak 161 saham menguat, 543 saham melemah, dan 259 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp21,4 triliun dengan volume transaksi 47,4 miliar saham.

Baca Juga:

• Tertekan Risiko Fiskal dan Konflik Geopolitik, Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp17.547 per Dolar AS

Mayoritas indeks sektoral juga mengalami tekanan pada perdagangan hari ini. Pelemahan terjadi pada sektor konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, properti, teknologi, kesehatan, energi, infrastruktur, bahan baku, transportasi, hingga industri.

Meski mayoritas saham melemah, sejumlah saham masih mencatatkan penguatan cukup signifikan. PT Equity Development Investment Tbk (GSMF) menjadi salah satu top gainers dengan kenaikan 34,78% ke Rp124.

Kemudian PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) naik 34,65% ke Rp136 dan PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) menguat 28,79% ke Rp85.

Sementara itu, sejumlah saham mengalami tekanan paling dalam. PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) turun 12,56% ke Rp174, PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) melemah 12,35% ke Rp71, sedangkan Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF turun 12,27% menjadi Rp522.

Pergerakan IHSG pada perdagangan Kamis menunjukkan dominasi tekanan jual di pasar saham domestik dengan mayoritas saham dan indeks sektoral ditutup melemah.* (oz/dh)

Penyuluhan digelar Satreskrim Polresta Banda Aceh melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kamis (10/9/2026) mulai pukul 10.00 WIB. Kegiatan diikuti para siswa dan siswi kelas XII MAN 1 Kota Banda Aceh.

Baca Juga:

• Digadai Rp16 Juta Tanpa Izin, Pelaku Penggelapan Mobil Rental di Banda Aceh Diciduk Polisi

"Sosialisasi dilaksanakan oleh Kanit PPA bersama Kasubnit PPA dan personel Satreskrim Polresta Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti para siswa dan siswi kelas XII MAN 1 Kota Banda Aceh," kata Dizha, Kamis (10/9/2026).

Dalam penyuluhan tersebut, para pelajar diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja serta cara mencegahnya. Polisi juga mengingatkan pentingnya menjaga pergaulan dan menaati aturan.

Dizha meminta para siswa lebih bijak dalam bergaul dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang dapat mendorong perilaku negatif.

"Kami mendorong para pelajar agar lebih bijak dalam menjalani pergaulan sehari-hari dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang dapat mengarah pada perilaku negatif," ungkapnya.

Menurutnya, pencegahan kenakalan remaja membutuhkan kesadaran dari para pelajar untuk menjaga diri sekaligus menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat.

Kegiatan berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Polresta Banda Aceh berharap penyuluhan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pelajar untuk menjauhi kenakalan remaja serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.* (dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Saiful Bahri Siregar mengatakan uang tersebut diserahkan secara sukarela oleh PT PSMI kepada penyidik.

Baca Juga:

• Kejar Kerugian Negara Rp23,8 Miliar, Kejari Medan dan BPK Kepung Dugaan Korupsi RSUD Pirngadi

Saiful menjelaskan uang dalam mata uang asing tersebut selanjutnya akan dititipkan ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Sementara itu, penyidik dalam waktu dekat akan menyerahkan barang bukti dan rekening perusahaan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA) untuk dilakukan perawatan dan pengelolaan.

PT PSMI disebut sedang menghadapi kendala operasional dan keuangan, termasuk dalam pembayaran kepada petani, gaji karyawan perkebunan tebu, serta kebutuhan operasional lainnya.

Untuk mendukung keberlangsungan pengelolaan perusahaan, Kejagung juga berencana membuka rekening khusus bersama PT PSMI dan BUMN yang memiliki bisnis inti di bidang perkebunan serta perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Saiful mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola setelah proses penindakan.

"Sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan, tidak hanya kepada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pascapenindakan," ujarnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kawasan hutan PT Inhutani V oleh PT PSMI di Lampung. Penyerahan uang tersebut kini menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang dilakukan Kejagung.* (in/dh)

Kecelakaan terjadi di KM 54.700 jalur A lajur lambat, Desa Melati, Kecamatan Pegajahan, pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 03.03 WIB.

Baca Juga:

• Tabrakan Maut di Tol Medan-Tebing Tinggi, Hino Dutro Tabrak Truk Tronton: Tiga Orang Tewas

Setibanya di lokasi, mobil boks tersebut menabrak bagian belakang truk tronton yang berjalan searah di depannya.

"Lalu mobil box tersebut menabrak bagian belakang mobil barang Mitsubishi Truk Tronton bernomor polisi BK 8670 GV yang dikemudikan oleh Junaidi yang berada searah di depannya," kata Bringin, Kamis (10/9/2026).

Benturan keras membuat bagian depan mobil boks mengalami kerusakan parah. Pengemudi Surah Wijaya meninggal dunia di lokasi kejadian.

Dua korban lainnya, Agustamin Abidin (35) dan Wirda Nursiam (33), meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Agustamin disebut mengalami luka robek pada betis kiri serta luka pada bagian kanan tubuh. Sementara Wirda mengalami patah pada kaki kiri dan kanan.

"Korban Wirda Nursiam meninggal dunia dalam perjalanan ke RS Sari Mutiara Lubuk Pakam. Dia mengalami patah kaki kiri dan kanan," ujar Bringin.

Sementara itu, pengemudi truk tronton, Junaidi, tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut.

Polisi menduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil boks kurang berhati-hati atau kehilangan konsentrasi saat berkendara. Namun, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan.

Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi korban, dan mengamankan barang bukti. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV serta meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui rangkaian kecelakaan tersebut.* (in/dh)

Juru Bicara Kemenkes Widyawati menyampaikan data korban karhutla tersebut dalam tayangan YouTube BNPB yang dikutip, Kamis (10/9/2026). Data itu merupakan kondisi masyarakat terdampak yang tercatat hingga 9 September 2026.

Baca Juga:

• "Beliau yang Paling Tahu", Kubu Gus Alex Desak Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi di Sidang Korupsi Haji Rp622 Miliar

Berdasarkan data Kemenkes, korban paling banyak tercatat di Kalimantan Tengah. Di daerah tersebut terdapat 313 korban luka berat dan tiga orang meninggal dunia.

Sementara di Kalimantan Barat tercatat sembilan orang mengalami luka berat, 19 orang luka ringan, dan satu orang meninggal dunia. Sebanyak 45 orang juga dilaporkan mengungsi.

Di Kalimantan Selatan, terdapat dua orang mengalami luka berat dan tiga orang luka ringan. Tidak ada korban meninggal dunia yang tercatat di provinsi tersebut.

Adapun Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan tercatat belum memiliki data korban dalam rincian yang disampaikan Kemenkes.

Berikut rincian korban karhutla berdasarkan data Kemenkes per 9 September 2026:

- Kalimantan Selatan: 2 luka berat, 3 luka ringan, 0 meninggal.
- Kalimantan Tengah: 313 luka berat, 0 luka ringan, 3 meninggal.
- Kalimantan Barat: 9 luka berat, 19 luka ringan, 1 meninggal.
- Kalimantan Timur: -
- Jambi: -
- Riau: -
- Sumatera Selatan: -

Data tersebut menunjukkan total korban yang mengalami luka berjumlah 347 orang, terdiri atas 324 luka berat dan 23 luka ringan. Selain itu, empat orang tercatat meninggal dunia.

Kemenkes menyampaikan data tersebut sebagai gambaran kondisi masyarakat yang terdampak karhutla di wilayah yang menjadi perhatian penanganan bencana.* (d/dh)

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan peningkatan status perkara dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan, termasuk dalam melakukan sejumlah tindakan hukum yang diperlukan.

Baca Juga:

• Terekam CCTV Detik-detik Ledakan, Polisi Temukan Pipa Gas Bocor dan Tetapkan 1 Tersangka Kasus Maut di Grand Polonia

Calvijn menjelaskan laporan yang kini naik ke tahap penyidikan merupakan laporan tipe A yang dibuat pihak internal kepolisian berdasarkan temuan jasad korban. Sementara laporan yang dibuat keluarga Winda masih diproses di Polda Sumatera Utara.

Menurut Calvijn, proses penyidikan diperlukan agar polisi dapat melakukan upaya hukum tertentu, termasuk penyitaan barang yang berkaitan dengan perkara.

"Proses penyidikan untuk mempermudah semua upaya-upaya hukum yang dilakukan kepolisian. Ada beberapa upaya-upaya tertentu yang harus kita lakukan terkait dengan upaya paksa tentunya. Memastikan surat-surat yang mau kita sita dan itu kita lakukan," jelasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Medan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polrestabes Medan terkait kasus tersebut.

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan SPDP perkara kematian Winda telah diterima Kejari Medan pada Selasa (8/9/2026).

"Kalau kasus itu, sudah ada SPDP dari Polrestabes Medan ke Kejari Medan," ujar Rizaldi.

Winda Lorenza Gowasa ditemukan tewas di kamar mandi rumah orang tua Brigadir I di kawasan Medan Helvetia pada Minggu (2/8/2026). Polisi sebelumnya menyebut Winda meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api milik Brigadir I.

Namun, pihak keluarga Winda mempertanyakan kematian tersebut dan menilai terdapat sejumlah kejanggalan. Laporan keluarga kemudian diproses di Polda Sumut.

Dengan dinaikkannya perkara ke tahap penyidikan, polisi kini masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda serta kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut.

Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara kematian mantan istri Brigadir I tersebut.* (ds/dh)

Bupati Agam Benni Warlis mengatakan pihaknya sependapat dengan langkah penegakan hukum apabila ditemukan unsur kesalahan dalam kasus tersebut. Namun, dia menegaskan Pemkab Agam tidak ingin gegabah sebelum seluruh fakta di lapangan dipastikan.

Baca Juga:

• Dari Motor Listrik Rp1 Triliun hingga TV 75 Inci, Kejagung Periksa Direksi BUMN Terkait Dugaan Mark-up Pengadaan MBG

Menurut Benni, pihaknya masih akan melihat lebih dahulu apakah kejadian tersebut disebabkan kesalahan manusia atau faktor lainnya. Jika nantinya ditemukan fakta dan bukti yang cukup, Pemkab Agam siap mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

"Apakah ada human error atau hal lain. Kalau ada fakta, ada bukti untuk diajukan, kita ajukan," katanya.

Kasus tersebut sebelumnya menimpa 344 warga yang terdiri atas siswa, guru, balita, ibu menyusui, hingga kelompok masyarakat lainnya setelah mengonsumsi menu program MBG.

Hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diterima Pemkab Agam menunjukkan adanya bakteri pada sejumlah sampel makanan. Bupati Agam mengatakan bakteri ditemukan pada tahu dan cabai yang dikonsumsi korban.

"Ya, hasil labor sudah kami terima. Ternyata memang ditemukan bakteri di tahu dan cabai yang dikonsumsi oleh siswa," ujar Benni.

Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel sisa menu MBG serta sampel muntahan para korban. Dalam hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Bacillus cereus.

Menindaklanjuti kejadian itu, operasional dapur penyedia menu MBG di wilayah tersebut telah dihentikan sementara. Benni mengatakan penutupan dilakukan selama satu bulan dan selanjutnya akan dievaluasi kembali.

"Pertama, kita pastikan kemarin ditutup dulu dan kita laporkan kepada pihak BGN. Untuk penutupan dari BGN itu berlangsung selama satu bulan, nanti akan kita lihat lagi perkembangannya," katanya.

Pemkab Agam juga akan memperketat pengawasan terhadap penerapan standar higienis dan sanitasi. Salah satunya dengan memastikan penyedia jasa boga memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pengawasan dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, dan Dinas Pendidikan. Sementara untuk sanksi terhadap pengelola dapur, Pemkab Agam menyerahkannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap program MBG.

Terkait kondisi korban, Benni memastikan seluruh 344 orang telah pulih dan diperbolehkan kembali ke rumah. Para siswa juga disebut telah kembali bersekolah.

"Siswa sekarang sudah di rumah dan sudah kembali bersekolah. Total akhir korban ada 344 orang, dan semuanya sudah sembuh serta diperbolehkan pulang," ujar Benni.

Pemkab Agam masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. Keputusan untuk menempuh jalur hukum akan ditentukan berdasarkan hasil penelusuran fakta dan bukti yang ditemukan.* (k/dh)

Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) yang mengukur pergerakan greenback terhadap enam mata uang utama dunia tercatat melemah 0,10% ke level 98,721 pada pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Rupiah Masih Tertekan, Dibuka Melemah ke Rp17.512 per Dolar AS

"Jika penerimaan negara tidak mampu mengimbangi lonjakan pengeluaran subsidi, risiko pelebaran defisit anggaran di atas target akan meningkat," ujar Ibrahim, Kamis (10/9/2026).

Menurut Ibrahim, kenaikan harga minyak juga dapat meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Selain itu, harga impor minyak yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap dolar AS sehingga memberi tekanan terhadap rupiah.

Apabila pemerintah harus menyesuaikan harga BBM domestik untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan inflasi sekaligus menekan daya beli masyarakat.

Pemerintah selama ini dapat memanfaatkan penyangga fiskal atau fiscal buffer, termasuk tambahan penerimaan dari ekspor komoditas, untuk menjaga kondisi anggaran. Namun, ketidakpastian pasar global membuat risiko terhadap kesinambungan fiskal tetap menjadi perhatian.

Di tengah tekanan tersebut, sentimen konsumen pada Agustus disebut mencapai level tertinggi dalam tiga bulan. Kondisi tersebut didorong penguatan keuangan rumah tangga dan prospek ekonomi yang lebih baik.

Meski demikian, peningkatan konsumsi belum sepenuhnya ditopang kenaikan pendapatan masyarakat. Sebagian masyarakat masih menggunakan tabungan untuk menopang kebutuhan belanja.

Sentimen eksternal juga menjadi perhatian pasar. Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebelumnya sempat mereda. Iran menyatakan telah menyerang 10 kapal di sekitar Selat Hormuz, sementara AS mengklaim membalas dengan menenggelamkan lima kapal tanker minyak Iran.

Kelompok Houthi yang didukung Iran juga disebut menyerang infrastruktur energi Arab Saudi. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran mengenai potensi gangguan pasokan minyak dari kawasan Teluk.

Ketidakpastian geopolitik berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap pasar keuangan global, termasuk nilai tukar rupiah. Pelaku pasar kini juga menanti sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed).

Data Indeks Harga Produsen (Producer Price Index/PPI) AS dijadwalkan rilis pada Kamis, sedangkan data Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI) akan dirilis Jumat (11/9/2026). Kedua data tersebut akan menjadi perhatian investor menjelang rapat kebijakan The Fed pekan depan.

Menurut CME FedWatch Tool, pasar memperkirakan peluang sekitar 60% untuk kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan kebijakan pekan depan.* (k/dh)

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP S.L Widodo mengatakan tiga kendaraan yang terlibat yakni Truk Kontainer Thermoking BK 8265 FP, Truk Fuso BK 8836 EN bermuatan jagung, dan Toyota Kijang Innova BK 858 WL.

Baca Juga:

• Dari Motor Listrik Rp1 Triliun hingga TV 75 Inci, Kejagung Periksa Direksi BUMN Terkait Dugaan Mark-up Pengadaan MBG

Ketiga kendaraan tersebut diketahui melaju dari arah Berastagi menuju Medan. Saat berada di lokasi kejadian, truk kontainer diduga mengalami rem blong dan menabrak dua kendaraan yang berada di depannya.

"Untuk penyebabnya, dugaan sementara truk kontainer rem blong," kata Widodo.

Akibat kecelakaan itu, truk Fuso bermuatan jagung terguling dan melintang di badan jalan. Kondisi tersebut membuat jalur dari arah Berastagi menuju Medan sempat tidak dapat dilalui kendaraan.

Bagian depan truk kontainer juga sempat terbakar akibat benturan dan gesekan dalam kecelakaan tersebut. Api kemudian berhasil ditangani setelah sebuah truk tangki pembawa air bersih yang melintas memberikan bantuan.

Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sebanyak empat orang yang merupakan pengemudi dan penumpang kendaraan hanya mengalami luka ringan.

"Korban meninggal negatif, hanya luka-luka," pungkas Widodo.

Petugas kemudian melakukan penanganan di lokasi untuk mengevakuasi kendaraan dan mengurai dampak kecelakaan terhadap arus lalu lintas jalur Medan-Berastagi.* (tm/dh)

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti sekaligus berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung potensi kerugian negara.

Baca Juga:

• Terekam CCTV Detik-detik Ledakan, Polisi Temukan Pipa Gas Bocor dan Tetapkan 1 Tersangka Kasus Maut di Grand Polonia

Dalam proses penyidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Di antaranya mantan Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan Suhartono dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ahmad Barli.

"Sudah diperiksa, termasuk mantan direktur dan mantan PPK," ujar Valentino.

Sebelumnya, tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Medan juga telah melakukan penggeledahan di RSUD Dr Pirngadi Medan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara.

Berdasarkan pendalaman sementara, nilai pagu anggaran BLUD yang menjadi objek penyidikan tercatat sebesar Rp23.813.175.108.

Anggaran tersebut antara lain mencakup belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar. Selain itu, penyidik menemukan komponen utang sekitar Rp13,01 miliar.

Penyidik menduga terdapat persoalan dalam pembayaran utang tersebut, yakni utang yang muncul pada satu tahun anggaran dibayarkan menggunakan anggaran pada tahun berikutnya.

Kejari Medan juga menemukan bahwa sebagian utang tersebut hingga kini disebut belum seluruhnya dilunasi oleh pihak rumah sakit.

Penyidikan masih berlangsung untuk mengumpulkan alat bukti dan memastikan penggunaan anggaran BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan sesuai ketentuan. Penghitungan kerugian negara juga masih dilakukan bersama BPK.* (tm/dh)

Kapolrestabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak mengatakan titik kebocoran ditemukan pada pipa yang berada di bawah tanah lantai satu rumah. Temuan itu menjadi bagian dari proses penyidikan kasus ledakan yang menewaskan tiga orang.

Baca Juga:

• Nekat Curi Pompa Air Milik TNI Dua Kali dalam Sepekan, Cuma Laku Rp140 Ribu buat Beli Narkoba

Calvijn mengatakan penyidik juga menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik terakhir sebelum ledakan terjadi. Temuan tersebut menjadi salah satu materi dalam penyidikan untuk mengungkap penyebab peristiwa.

Polrestabes Medan sebelumnya telah menaikkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Setelah dilakukan gelar perkara khusus bersama tim gabungan, polisi kemudian menetapkan satu tersangka.

"Ada satu tersangka yang sudah ditetapkan," ujar Calvijn.

Meski demikian, penyidikan masih terus berjalan. Polisi masih mendalami keterangan tersangka untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut.

"Masih perlu didalami keterangan tersangka dengan potensi diduga adanya tersangka lainnya," sebut Calvijn.

Dalam penanganan perkara, Polrestabes Medan dan Polda Sumut membentuk tim gabungan yang melibatkan Inafis, Bid Labfor, Krimum, Itwasda, Propam, serta penyidik Polrestabes Medan.

Tim tersebut juga telah memeriksa sedikitnya 36 saksi dari sejumlah klaster, mulai dari lingkungan perumahan, pemilik rumah, hingga pihak eksternal yang berkaitan dengan pembangunan dan instalasi saluran gas.

Pemeriksaan turut dilakukan terhadap pihak PGN selaku instansi pemilik saluran gas di kompleks tersebut untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan kemungkinan faktor yang menyebabkan kebocoran.

Peristiwa ledakan rumah di Kompleks Grand Polonia itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan empat lainnya selamat. Korban meninggal terdiri dari istri pemilik rumah, baby sitter, dan seorang asisten rumah tangga.

Sementara empat orang yang selamat yakni ayah pemilik rumah, anak pemilik rumah, kurir paket, dan sopir.

Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab ledakan serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.* (tm/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Baca Juga:

• "Beliau yang Paling Tahu", Kubu Gus Alex Desak Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi di Sidang Korupsi Haji Rp622 Miliar

Anang menegaskan penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Selain DSK, lima saksi lain yang diperiksa yakni DP dari Yayasan KS, FD dan M dari Yayasan MBB, TP dari Badan Gizi Nasional (BGN), serta NS dari Yayasan IFSR.

Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan di tengah pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kejagung sebelumnya telah menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut.

Mereka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Soemantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Tobing.

Dalam penyidikan, Kejagung mengungkap dugaan persoalan dalam tata kelola program MBG, termasuk terkait penunjukan yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kejagung menyebut pelaksanaan program semestinya dikelola yayasan SPPG yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat. Namun, penyidik menduga terdapat yayasan yang ditunjuk karena memiliki hubungan dengan sejumlah petinggi BGN meski dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG.

Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan sejumlah barang yang berkaitan dengan program MBG. Dugaan tersebut disebut berdampak terhadap kerugian negara dan mengurangi dukungan terhadap operasional program.

Sejumlah barang yang disebut dalam penyidikan antara lain 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Pemeriksaan terhadap DSK dan lima saksi lainnya masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Kejagung belum menyampaikan apakah pemeriksaan tersebut akan berujung pada penetapan tersangka baru.* (dw/dh)

Perluasan penyisiran dilakukan pada Kamis (10/9/2026) setelah tim menerima informasi dari keluarga korban mengenai kemungkinan lokasi terakhir rombongan. Keluarga menduga kapal sempat melakukan pendaratan darurat di sekitar Pulau Sertung atau Pulau Panjang.

Baca Juga:

• Update Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Awak Speedboat Hilang di Selat Sunda, SAR Fokus Sisi Utara Anak Krakatau

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Banten. Gubernur Banten Andra Soni berkomunikasi dengan Basarnas Banten untuk memastikan lokasi yang diinformasikan keluarga dapat diperiksa dalam operasi pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten Al Amrad mengatakan penyisiran di sekitar Gunung Anak Krakatau tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Aktivitas vulkanik gunung tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum tim mendekati wilayah yang masuk zona terbatas.

"Monitoring perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ya, kemarin ada permintaan bahwa gimana kira-kira kalau kita masuk ke wilayah sini," ujar Amrad, Kamis (10/9/2026).

Gunung Anak Krakatau saat ini masih berstatus Level III atau Siaga. Karena itu, pergerakan kapal dan personel SAR disesuaikan dengan kondisi cuaca, aktivitas vulkanik, serta sebaran abu vulkanik di sekitar lokasi.

Amrad mengatakan tim tetap akan mencoba mendekati sejumlah titik daratan yang diduga berpotensi menjadi lokasi keberadaan korban apabila kondisi dinilai aman.

"Tetap akan kita akan mencoba. Apabila, apabila itu dalam kondisi aman. Safety tetap paling utama," katanya.

Pada hari ketiga pencarian, enam kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah perairan Selat Sunda. Tim SAR juga menyiapkan drone untuk membantu pemantauan dari udara.

Drone digunakan untuk memperluas area pengamatan, khususnya saat perubahan arah angin dan kondisi cuaca menyulitkan pemantauan dari kapal.

"Drone itu tetap kami bekali di satu kapal. Di satu kapal, hari ini juga tetap kami siapkan. Ya, tapi melihat kondisi lapangan. Karena kadang-kadang angin berubah," jelas Amrad.

Kelima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.

Hingga Kamis (10/9/2026), operasi pencarian masih berlangsung. Tim SAR gabungan terus mengevaluasi kondisi di lapangan untuk menentukan titik dan wilayah penyisiran berikutnya.* (dw/dh)

Permintaan tersebut disampaikan pengacara Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab, dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan saksi mantan Menpora Dito Ariotedjo di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Ternyata Dibahas Sambil Makan Siang, Dito Ariotedjo Bongkar Momen Raja Salman Tawarkan 20 Ribu Kuota Haji ke Jokowi

"Ini tadi dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo pada saat itu, dan yang paling mengetahui tentang kuota tambahan ini adalah beliau sekarang mantan presiden," kata Wa Ode dalam persidangan.

Karena itu, pihak Gus Alex meminta majelis hakim melalui JPU menghadirkan Jokowi untuk memberikan keterangan mengenai tambahan kuota haji tersebut.

"Kami mohon kepada Yang Mulia untuk bisa memanggil melalui Penuntut Umum kepada Bapak Jokowi Widodo untuk bisa menerangkan apa terkait dengan kuota haji," ujarnya.

Menurut Wa Ode, keterangan Jokowi dinilai penting karena berkaitan langsung dengan objek perkara yang sedang diperiksa. Dia juga menyebut nama Jokowi tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

"Karena ini bagi kami sangat sangat penting, karena ini adalah objek daripada perkara ini dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan saudara saksi juga ada disebutkan," kata Wa Ode.

Sebelumnya dalam persidangan yang sama, Dito Ariotedjo mengungkap asal-usul tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk Indonesia. Dito mengatakan tambahan tersebut diberikan setelah pertemuan Jokowi dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada akhir 2023.

Dito yang saat itu mendampingi Jokowi menyebut pembahasan antara kedua pimpinan negara mencakup sejumlah sektor, termasuk haji, investasi, dan perdagangan. Namun, Dito mengaku tidak mengetahui secara rinci teknis penentuan jumlah kuota.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan sejumlah pihak lainnya. Jaksa menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar.

KPK menduga Yaqut bersama sejumlah pihak melakukan pengaturan kuota haji khusus tambahan untuk jemaah tanpa masa tunggu serta menerima keuntungan dari proses tersebut. Seluruh dugaan tersebut masih menjadi materi pembuktian dalam persidangan.* (in/dh)

Permohonan tersebut diajukan ke MK, Kamis (10/9/2026), hampir dua tahun setelah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga:

• Denny Indrayana Ajukan Sengketa Pilpres 2024 ke MK, Minta Gibran Didiskualifikasi

"Ini adalah secara teknis namanya adalah PHPU Pemilihan Presiden 2024. Perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024," kata Denny di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Denny menjelaskan permohonan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Para pemohon merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut para pemohon, Gibran dinilai tidak memenuhi ketentuan pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi calon wakil presiden. Atas dasar itu, mereka meminta MK menyatakan pencalonan Gibran cacat hukum sejak awal.

Kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, mengatakan salah satu petitum yang diajukan adalah meminta MK mendiskualifikasi Gibran dari kontestasi Pilpres 2024.

"Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017 tentang Pemilu," kata Refly saat membacakan petitum.

Refly mengakui permohonan tersebut diajukan setelah proses Pilpres 2024 selesai dan Gibran telah dilantik. Namun, pihaknya meminta MK mengedepankan keadilan substantif dalam memeriksa perkara tersebut.

"Tetapi kita tahu bahwa ini sudah lewat dua tahun dari musim pilpres, karena itulah kita meminta MK untuk mengedepankan keadilan yang substantif," ujarnya.

Dalam petitum, para pemohon juga meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mereka turut meminta pembatalan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon, nomor urut, hasil Pemilu 2024, hingga penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Selain itu, para pemohon meminta pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Mereka juga meminta MPR diperintahkan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.

Permohonan tersebut kini akan menjadi objek pemeriksaan di MK. Selanjutnya, MK akan menentukan proses penanganan perkara sesuai ketentuan hukum dan kewenangannya.* (in/dh)

Didit dihadirkan sebagai ahli oleh tim hukum Roy Suryo dalam sidang praperadilan jilid V di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026). Menurutnya, permohonan ganti kerugian tetap diajukan melalui mekanisme praperadilan, tetapi substansinya berbeda dengan praperadilan yang menguji sah atau tidaknya upaya paksa aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Sudah 5 Kali Melawan, Polda Metro Tetap Minta Hakim Depak Praperadilan Rp 206 Juta Roy Suryo

Dia menjelaskan permohonan ganti kerugian merupakan konsekuensi setelah adanya putusan praperadilan yang menyatakan tindakan aparat tidak sah. Karena itu, menurut Didit, perkara tersebut tidak semestinya dipandang sebagai upaya untuk menunda proses pidana pokok.

Didit juga menilai permohonan ganti rugi yang diajukan Roy tidak semestinya mengikuti SEMA yang mengatur praperadilan dalam konteks berbeda.

"Ada juga ganti rugi setelah salah hukum, itu juga mengikuti (mekanisme) praperadilan. Makanya, permohonan ganti rugi ini harusnya tidak mengikuti SEMA karena itu kan sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (1) huruf e dan g," tuturnya.

Didit kemudian berharap hakim yang menangani permohonan tersebut dapat mempertimbangkan putusan praperadilan sebelumnya. Dalam putusan itu, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo dinyatakan tidak sah.

"Saya harapkan di sini hakim bukan sekadar corong undang-undang, hakim bisa menemukan hukum. Jadi, kita berharap hakim terbuka hati nuraninya karena dia juga yang memutus penangkapan, penahanan, penggeledahan yang tidak sah," katanya.

Dalam permohonannya, Roy Suryo meminta ganti kerugian sebesar Rp206 juta. Nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil Rp106 juta dan kerugian immateriil Rp100 juta.

Permohonan terbaru tersebut merujuk pada Putusan Praperadilan Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan tertanggal 7 Juli 2026. Dalam putusan itu, tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan aparat terhadap Roy dinyatakan tidak sah.

Tim hukum Roy mengajukan permohonan terhadap Kapolda Metro Jaya sebagai Termohon. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menjadi Turut Termohon I, sedangkan Menteri Keuangan menjadi Turut Termohon II.

Menteri Keuangan dimasukkan sebagai pihak setelah permohonan ganti rugi sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak. Kuasa hukum Roy menyatakan pembayaran ganti kerugian merupakan tanggung jawab negara yang dibebankan melalui APBN.

Dalam petitumnya, Roy meminta Menteri Keuangan membayarkan ganti rugi Rp206 juta paling lambat 14 hari kerja setelah putusan dibacakan.

Sementara itu, pihak termohon sebelumnya meminta hakim menolak permohonan tersebut karena dinilai prematur. Perkara pokok yang berkaitan dengan Roy Suryo juga masih berproses secara hukum.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sprindik baru itu diterbitkan pada Agustus 2026. Menurutnya, sprindik tersebut masih bersifat umum.

Baca Juga:

• Ternyata Dibahas Sambil Makan Siang, Dito Ariotedjo Bongkar Momen Raja Salman Tawarkan 20 Ribu Kuota Haji ke Jokowi

"Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini," sambungnya.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 20 Desember 2025. Saat itu, KPK mengamankan Ade Kuswara bersama Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, HM Kunang, dan pihak swasta Sarjan.

KPK kemudian menetapkan Ade Kuswara dan HM Kunang sebagai tersangka yang diduga menerima suap, sedangkan Sarjan diduga sebagai pemberi suap.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Ade Kuswara diduga mulai berkomunikasi dengan Sarjan setelah terpilih sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030. Ade disebut diduga meminta ijon atau uang proyek secara rutin.

Perkara tersebut kini telah masuk ke persidangan. Dalam tuntutan jaksa, Ade Kuswara dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

"Meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan vonis penjara terhadap terdakwa 1 Ade Kuswara selama 7 tahun dan denda 300 juta rupiah," kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (3/8/2026).

Sementara itu, HM Kunang dituntut 4 tahun penjara.

"Dan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa 2 HM Kunang selama 4 tahun penjara," lanjut jaksa.

Jaksa menilai keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang dikenakan. Namun, proses hukum terhadap keduanya masih berjalan di pengadilan.

KPK kini masih mengembangkan perkara tersebut melalui sprindik baru. Lembaga antirasuah belum mengungkap pihak yang menjadi sasaran pengembangan penyidikan maupun apakah nantinya akan ada tersangka baru.* (lp/dh)

Hal itu disampaikan Dito saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Tekan Angka Stunting, Wabup Asahan Gencarkan Gerakan Makan Ikan Demi Wujudkan Indonesia Emas

"Yang saya tahu memang dari raja menawarkan dan memberikan untuk tambahan. Tapi tidak hanya sebatas kuota, ada berbagai sektor lain ya seperti investasi dan perdagangan lainnya," kata Dito dalam persidangan.

Menurut Dito, pembahasan mengenai kuota haji berlangsung saat agenda makan siang yang menjadi bagian akhir pertemuan kedua pimpinan negara.

"Sebenarnya untuk spesifik tidak ada, itu terjadi pada saat makan siang. Pada saat agenda terakhir," ujarnya.

Jaksa kemudian menanyakan apakah tambahan kuota tersebut diberikan berkaitan dengan panjangnya antrean jemaah haji di Indonesia. Dito menyebut persoalan antrean tidak dibahas dalam bagian pertemuan yang dia ikuti.

"Oh, tidak ada. Itu hanya pada saat itu yang saya dengar dan ikuti karena pertemuan sudah selesai," katanya.

Dito menyebut Raja Arab Saudi kemudian menanyakan kembali poin-poin yang perlu menjadi fokus konkret dari pertemuan kedua kepala negara. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara rinci jumlah tambahan kuota yang dibicarakan saat itu.

"Tidak ikut, karena itu bukan ranah kami," kata Dito yang kala itu menjabat sebagai Menpora.

Meski begitu, Dito mengingat bahwa tidak lama setelah pertemuan tersebut Jokowi mengumumkan Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk pelaksanaan haji 2024.

"Betul. 20.000 saat itu kuota tambahannya. Itu kalau tidak salah diumumkan kan sehari setelah pertemuan," ujarnya.

Dito juga menyebut sejumlah pejabat pemerintah mengikuti rangkaian pembahasan tersebut. Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi disebut hadir dalam pertemuan, sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir.

Dalam perkara ini, Dito dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai perolehan dan alokasi tambahan kuota haji 20 ribu jemaah. Sebelumnya, Dito juga telah diperiksa KPK pada tahap penyidikan terkait perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengatakan pemeriksaan terhadap Dito dilakukan untuk menggali pengetahuan mengenai alasan atau dasar Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu kepada Indonesia.

KPK menyebut perkara tersebut masih dalam tahap pembuktian di persidangan. Jaksa penuntut umum KPK berencana menghadirkan lebih dari 300 saksi dan ahli untuk mengungkap konstruksi perkara serta menghitung kerugian keuangan negara yang diduga timbul.* (lp/dh)

Penghargaan itu diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. Capaian tersebut menjadi salah satu penghargaan bagi Kota Medan dalam rangkaian forum kerja sama regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Baca Juga:

• Cukup Chat WhatsApp, Warga Medan Segera Bisa Lapor Banjir hingga Urus KTP Direspons AI Layaknya Petugas Lapangan

Gala dinner tersebut dihadiri sejumlah pejabat dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di antaranya Tito Karnavian, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah, Gubernur Perlis Abu Bakar Hamzah, Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand Sasithorn Palattadej, Gubernur Trang Songklod Sawar Gwong, Wakil Gubernur Sumut Surya, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian mendorong agar kerja sama IMT-GT tidak berhenti pada forum dialog. Menurutnya, kerja sama tersebut harus menghasilkan program dan proyek yang nyata serta dapat dirasakan masyarakat.

"IMT-GT tidak boleh hanya menjadi forum untuk berdialog dan berdiskusi, tetapi harus menjadi sebuah platform yang menghasilkan program dan proyek yang konkret, terukur, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Tito.

Tito juga menilai 10 provinsi di Indonesia yang berada di Sumatera dan tergabung dalam IMT-GT memiliki potensi besar. Kedekatan geografis Indonesia, Malaysia, dan Thailand dinilai dapat menjadi modal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan.

Tito turut mengapresiasi Bobby Nasution sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum IMT-GT ke-32. Dia menilai Pemprov Sumut telah memberikan pelayanan terbaik kepada delegasi dari Malaysia dan Thailand.

"Saya tahu Anda telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Sekali lagi saya berterima kasih," kata Tito.

Sementara itu, Bobby Nasution berharap hasil forum IMT-GT dapat diwujudkan melalui langkah konkret, mulai dari pengurangan hambatan lintas batas, realisasi proyek dan investasi, hingga peningkatan nilai tambah ekonomi.

Menurut Bobby, IMT-GT menjadi forum strategis untuk mengubah kedekatan geografis Indonesia, Malaysia, dan Thailand di kawasan Selat Malaka menjadi keunggulan ekonomi bersama.

"Pembahasan Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) ini menegaskan perlunya IMT-GT bergerak dari agenda kerja sama menuju implementasi yang terukur dan berdampak," ujar Bobby.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi agenda hijau, proyek siap investasi, pengelolaan sampah, ekonomi dengan mobilitas rendah karbon, efisiensi energi, serta ketahanan terhadap banjir.

Bobby mengatakan Sumatera Utara siap memperkuat perannya dalam IMT-GT melalui penyelarasan prioritas, penyiapan proyek siap investasi, dan kolaborasi lintas sektor. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas pelabuhan dan kawasan ekonomi ke pasar regional serta meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas.* (dh)