Kenaikan harga emas Antam tersebut terjadi dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya, Minggu (11/10/2026), ketika harga jual emas tercatat Rp2.592.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini 12 Oktober 2026: Cabai, Bawang, Beras, dan Telur Naik, Ini Rinciannya

Berikut rincian harga emas batangan Antam pada Senin (12/10/2026) sebelum pajak:

0,5 gram: Rp1.347.000

1 gram: Rp2.594.000

2 gram: Rp5.128.000

3 gram: Rp7.667.000

5 gram: Rp12.745.000

10 gram: Rp25.435.000

25 gram: Rp63.462.000

50 gram: Rp126.845.000

100 gram: Rp253.612.000

250 gram: Rp633.765.000

500 gram: Rp1.267.320.000

1.000 gram (1 kg): Rp2.534.600.000

Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam berada di level Rp2.408.000 per gram, naik Rp7.000 dibandingkan posisi hari sebelumnya.

Harga buyback merupakan nilai yang digunakan ketika pemilik menjual kembali emasnya kepada Antam melalui mekanisme yang berlaku. Nilai akhirnya dapat dipengaruhi ketentuan transaksi dan pajak yang berlaku.

Kenaikan harga jual dan buyback tersebut menjadi perhatian masyarakat yang ingin membeli maupun menjual emas batangan sebagai instrumen investasi. Calon pembeli maupun investor disarankan memeriksa harga terbaru melalui laman resmi Logam Mulia sebelum melakukan transaksi.* (tm/dh)

MEDAN – PT Musim Mas melalui penasihat hukum Law Office H. Refman Basri SH – H. Zulchairi SH, mengirimkan dua surat hak jawab atas dua pemberitaan bitvonline.com.

Pertama, Surat Hak Jawab Nomor: 10777/RB/SK/IX/2026 tertanggal 30 September 2026. Ini hak jawab untuk berita yang dimuat pada 23 September 2026 pukul 17.07 Wib berjudul: "Ngaku Tanahnya Dirampas PT Musim Mas dan Jadi Korban Mafia: Keluarga Herlambang Geruduk BPN Pusat".

Baca Juga:

• Sengketa Tanah PT Musim Mas vs Herlambang: Kementerian ATR/BPN Temukan Fakta Baru

SUBSTANSI ISI SURAT HAK JAWAB
Substansi isi kedua surat hak jawab tersebut, pada intinya sbb:
1. Bahwa tanah tersebut dibeli PT Musim Mas dari T.E.D Siagian, dkk (ahli waris dari Sintua Elkana Siagian) selaku pemegang Sertipikat HGB Nomor 196/Titipapan tertanggal 25 April 2012.

Jauh sebelumnya, di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 19/Titipapan tertanggal 27 Maret 1974 atas nama pemegang hak Sintua Elkana Siagian (orangtua dari T.E.D Siagian, dkk), sehingga terbukti secara hukum bahwa sejak 1974 di atas tanah tersebut telah dilakukan pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Tidak ada kaitan dan hubungan hukum antara tanah PT Musim Mas dengan tanah Herlambang Panggabean sebab letak tanahnya berbeda, dimana dalam surat ukur SHM Nomor 19/Titipapan tertanggal 27 Maret 1974 atas nama pemegang hak Sintua Elkana Siagian telah tergambar secara jelas bahwa Sebelah Barat tanah PT Musim Mas berbatas langsung dengan Kuburan Cina. Dan faktanya, hingga saat ini Kuburan Cina tersebut masih ada (eksis) yang secara hukum menjadi bukti nyata atas tapal batas letak dan posisi tanah PT Musim Mas yang tidak dapat terbantahkan. Sebaliknya, di dalam peta gambar tanah Herlambang Panggabean, sama sekali tidak menunjukkan lokasi lahan yang berbatas dengan Kuburan Cina sebagaimana yang ada pada peta gambar PT Musim Mas.

3. Pada saat pemeriksaan lapangan bersama Ombudsman RI, BPN/ATR dan pihak Herlambang Panggabean menyatakan bahwa lahan PT Musim Mas yang diduga tumpang tindih dengan lahan Herlambang Panggabean tidak terkait dengan SHM 20/Titipapan yang sudah diturunkan menjadi SHGB 193/Titipapan.

4. Bahwa Herlambang Panggabean mengklaim kepada PT Musim Mas tanah miliknya seluas 52.820 M2 adalah mengada-ada dan tidak masuk akal dan logika. Faktanya dalam objek tersebut, yang dimaksud Herlambang Panggabean seluas 52.820 M2 ada makam, pemukiman yang turun temurun. Sementara tanah PT Musim Mas adalah seluas 3.346 M2. Jika pun benar klaim Herlambang Panggabean terhadap tanah PT Musim Mas, hanya sebagian kecil dari jumlah yang diklaimnya.

PENJELASAN
Redaksi bitvonline.com perlu menjelaskan sbb:
1. Bahwa berita berjudul: "Ngaku Tanahnya Dirampas PT Musim Mas dan Jadi Korban Mafia: Keluarga Herlambang Geruduk BPN Pusat" didasarkan pada peristiwa aksi unjukrasa keluarga besar Herlambang Panggabean di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Jakarta Selatan, 23 September 2026.

Dalam aksi itu, selain membentangkan spanduk ukuran besar bertuliskan "KAMI KORBAN MAFIA TANAH DAN MAFIA HUKUM - TANAH KAMI DIRAMPAS PT MUSIM MAS - LAPORAN KAMI DI SP3 SILUMAN POLDA SUMUT", massa juga berorasi meneriakkan beberapa tuntutan.

2. Sebelum berita tersebut dimuat, bitvonline.com sudah meminta konfirmasi. Namun, hingga berita dinaikkan, tidak ada tanggapan.

3. Bahwa berita berjudul: "Sengketa Tanah PT Musim Mas vs Herlambang: Kementerian ATR/BPN Temukan Fakta Baru", didasarkan pada hasil wawancara bitvonline.com dengan Deden Sudrajat S.Sit, MH selaku Kasubdit Sengketa Batas Bidang Tanah, Direktorat Jenderal (Dirjen) Sengketa Konflik dan Perkara, Kementerian ATR/BPN. Wawancara dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan pada 2 Oktober 2026.

Deden Sudrajat S.Sit, MH sendiri mengaku datang ke Medan melakukan rekonsolidasi mengumpulkan fakta dan data baru, guna menindaklanjuti laporan Herlambang Panggabean terkait sengketa tanah dengan PT Musim Mas dan anak perusahaannya PT Musim Semi Mas.

4. Sebelum berita tersebut dinaikkan, bitvonline.com sudah meminta konfirmasi. Namun, hingga berita dinaikkan, tidak ada tanggapan.*

Mardani menyampaikan hal tersebut karena dirinya pernah menjadi anggota panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada 2023. Menurutnya, ketentuan yang kini menjadi sorotan itu tidak pernah dibahas dalam proses yang dia ingat.

Baca Juga:

• Eks Ketua KPU Pasang Badan! Sanggah 'Pasal Selundupan' PKPU 19/2023 untuk Loloskan Gibran

Dia menilai konstruksi hukum Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tergolong tidak lazim. Menurutnya, jika ketentuan tersebut dibahas saat proses penyusunan aturan, substansinya berpotensi menimbulkan kontroversi.

Mardani pun meyakini ketentuan tersebut akan mudah diingat apabila memang pernah dibahas, karena mengatur pengecualian yang sangat spesifik terkait persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Konstruksinya aneh dan kalau dibahas saya yakin akan kontroversial dan mudah diingat, konstruksi hukumnya agak aneh, pengecualian yang sangat spesifik kalau dibahas pasti akan mudah untuk menimbulkan kontroversi," ujarnya.

Dia berharap polemik tersebut ditelusuri dan dibahas bersama agar menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan pemilu.

"Sekali lagi bongkar saja dan bahas bersama agar jadi pelajaran," kata Mardani.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi sorotan setelah muncul polemik mengenai pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan dokumen pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Hasyim Asy'ari Bantah Ada Penyelundupan Pasal

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari membantah tudingan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sengaja disisipkan untuk menguntungkan pihak tertentu.

Hasyim menjelaskan, ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 18 disusun untuk berlaku secara umum bagi calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, saat peraturan tersebut dirumuskan, belum diketahui siapa saja yang akan maju sebagai pasangan calon dalam Pilpres 2024.

Dia juga menyebut pembentukan PKPU tersebut telah melalui sejumlah tahapan, termasuk uji publik serta konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Karena itu, Hasyim menegaskan penyusunan ketentuan tersebut mengikuti prosedur yang berlaku.

"Rumusan norma dalam pasal tersebut berlaku untuk semua orang yang mau nyalon dan tidak dalam rangka menguntungkan orang atau pihak tertentu. KPU tidak sembarangan dan tidak ngawur dalam merumuskan norma dan sudah melalui serangkaian prosedur hukum," kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).

Hasyim juga membantah tuduhan adanya permufakatan jahat maupun penyelundupan norma hukum dalam penyusunan PKPU tersebut. Dia menegaskan proses perumusan aturan telah dilakukan secara terbuka dan melalui tahapan yang ditentukan.

Dengan demikian, polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memunculkan perbedaan pandangan antara Mardani yang mengaku tidak mengingat adanya pembahasan terhadap ketentuan tersebut dan Hasyim yang menegaskan proses penyusunannya telah mengikuti prosedur hukum.* (d/dh)

Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan air menggenangi permukiman warga. Hingga Senin (12/10/2026), pendataan terhadap warga terdampak masih berlangsung.

Baca Juga:

• Tanggul Jebol & SPAM Hanyut: Banjir-Longsor Terjang Aceh Tenggara, Jalur Nasional Lumpuh

"Korban terdampak masih dilakukan pendataan," kata Bahron dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan data sementara BPBA, pengungsian dilaporkan terjadi di sejumlah desa. Sebanyak 150 KK dari Desa Bandar Khalifah dan lima KK dari Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, harus mengungsi.

Selain itu, sebanyak 110 KK dari Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, serta 20 KK dari Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, juga dilaporkan mengungsi. Jika dijumlahkan dari empat desa tersebut, terdapat 285 KK yang mengungsi.

Bahron menyebut ketinggian air yang merendam permukiman warga berkisar 30 hingga 50 sentimeter. Kondisi tersebut masih perlu diwaspadai karena debit air dilaporkan terus bertambah.

Meski banjir merendam sejumlah desa dan menyebabkan warga mengungsi, BPBA melaporkan belum ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pendataan jumlah warga terdampak masih terus dilakukan.

Banjir dan Longsor Juga Terjadi di Daerah Lain

Selain Aceh Tamiang, bencana banjir dan longsor juga dilaporkan terjadi di wilayah Aceh lainnya akibat hujan lebat.

Di Kabupaten Aceh Tengah, banjir merendam Desa Bamil Nosar, Kecamatan Bintang. Sementara itu, longsor terjadi di Desa Toweren, Kecamatan Lut Tawar, pada Minggu (11/10/2026).

Material longsor sempat menutup akses jalan di wilayah tersebut. Namun, berdasarkan laporan yang disampaikan, jalan kini sudah dapat dilalui kembali.

Banjir juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues setelah hujan lebat menyebabkan aliran sungai meluap.

BPBA masih melakukan pendataan terhadap dampak bencana di sejumlah wilayah tersebut. Kondisi di Aceh Tamiang menjadi perhatian karena debit air dilaporkan terus meningkat, sementara warga di beberapa desa telah mengungsi untuk menghindari dampak banjir.* (ds/dh)

Tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Anan bin Ta'ih itu tercatat seluas 12.595 meter persegi. Dari total luas tersebut, sebanyak 4.963 meter persegi digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pelebaran Kali Sunter.

Baca Juga:

• Beda Panggung Saat Suyudi Di-fit and Proper Test di DPR, Listyo Sigit Dampingi Prabowo di Lubang Buaya

Menurut Pilian, ahli waris telah menyetujui hasil negosiasi. Namun, proses pembayaran yang diharapkan selesai setelah kesepakatan justru terhenti hingga bertahun-tahun.

"Setelah negosiasi, ahli waris menyetujui. Tapi menjelang pembayaran, prosesnya menggantung. Sudah 13 tahun," kata Pilian dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2026).

Pilian juga menyoroti proses administrasi penyelesaian ganti rugi tersebut. Dia menyebut Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinas SDA telah memberikan disposisi untuk penyelesaian masalah, tetapi menurutnya belum ditindaklanjuti oleh unit pengadaan tanah.

"Ada perintah dari atasan, tapi tidak dijalankan di bawah. Kami mempertanyakan komitmennya," ujarnya.

Selain itu, Pilian menyatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan perintah pembayaran kepada Dinas SDA DKI Jakarta. Meski demikian, pihak ahli waris disebut belum menerima pencairan dana tersebut.

ALMJak memperkirakan potensi kerugian ahli waris mencapai Rp 2,6 miliar jika dihitung berdasarkan nilai sewa lahan Rp 200 juta per tahun selama 13 tahun. Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan pihak ALMJak.

Kuasa ahli waris, Hambali, mengatakan dokumen kepemilikan tanah dinilai telah memenuhi persyaratan hukum. Ia juga menyebut para ahli waris telah membuat nota perdamaian untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka.

"Secara legalitas tidak ada masalah. Seharusnya Pemprov segera mencairkan," kata Hambali.

Sementara itu, perwakilan ahli waris, Dian Ardian, mengaku telah berulang kali menyampaikan pengaduan kepada Dinas SDA dan BPN Jakarta Timur. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian.

"Kami masyarakat kecil. Kami memohon perhatian Gubernur Pramono Anung," ujar Dian.

ALMJak mendesak Dinas SDA DKI Jakarta segera menuntaskan kewajiban pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Jika tidak ada penyelesaian, mereka berencana kembali menyurati Gubernur DKI Jakarta dan mempertimbangkan langkah pelaporan.

Hingga berita ini ditulis, pihak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas SDA DKI Jakarta dan Kepala Unit Pengadaan Tanah SDA mengenai penyebab belum cairnya pembayaran ganti rugi tersebut.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Erick setelah MotoGP Indonesia 2026 selesai digelar di Sirkuit Mandalika pada Minggu (11/10/2026). Ajang tersebut sekaligus menandai lima musim berturut-turut Indonesia menjadi tuan rumah balapan motor paling bergengsi di dunia.

Baca Juga:

• Dua Tahun Prabowo-Gibran: Wajah Baru BGN, Geser Fokus Target ke Pembenahan Mutu

"Soal perpanjangan kontrak nanti kami tunggu putusan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), ya. Mudah-mudahan nanti biar beliau yang menyampaikan," kata Erick, dikutip dari keterangan resmi Kemenpora, Senin (12/10/2026).

Meski belum ada kepastian perpanjangan kontrak, Erick menegaskan dukungannya terhadap kelanjutan MotoGP di Mandalika. Menurutnya, ajang balap internasional tersebut memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama dari sisi olahraga dan perekonomian daerah.

"Ya, kami pasti dukung, karena ini event yang bagus," tegasnya.

Erick juga menyoroti dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP terhadap masyarakat di sekitar Mandalika. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara dinilai memberikan peluang bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat di Lombok, NTB.

Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022. Sejak saat itu, Mandalika menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan balapan dalam kalender kejuaraan dunia tersebut.

Dalam kontrak sebelumnya, Indonesia memiliki opsi memperpanjang kerja sama selama lima musim berikutnya hingga 2031. Namun, opsi tersebut belum menjadi kesepakatan resmi sehingga kelanjutan penyelenggaraan setelah 2026 masih menunggu keputusan pemerintah.

Mandalika Sudah Masuk Kalender MotoGP 2027

Di tengah ketidakpastian kontrak, nama Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika telah tercantum dalam kalender resmi MotoGP 2027. Berdasarkan kalender tersebut, MotoGP Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Oktober 2027.

Pencantuman Mandalika dalam kalender menjadi indikasi bahwa Indonesia masuk dalam rencana penyelenggaraan musim 2027. Namun, hal itu belum sekaligus memastikan perpanjangan kontrak jangka panjang hingga 2031.

Dengan demikian, keputusan Presiden Prabowo menjadi hal yang ditunggu untuk menentukan kelanjutan kerja sama MotoGP Indonesia. Sementara itu, Kemenpora melalui Erick Thohir tetap menyatakan dukungan terhadap ajang tersebut karena dinilai membawa manfaat bagi olahraga, pariwisata, dan perekonomian masyarakat.* (in/dh)

Kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas lain, mulai dari bawang merah, bawang putih, beras, cabai merah, gula pasir, minyak goreng kemasan, hingga telur ayam ras.

Baca Juga:

• IHSG Hari Ini 12 Oktober 2026: Pembukaan Pagi Menguat 0,10 Persen ke Level 6.100

Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai jenis beras. Beras kualitas bawah I naik 8,39% menjadi Rp16.150 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II meningkat 7,14% menjadi Rp15.750 per kg.

Untuk beras kualitas medium I, harga naik 4,82% menjadi Rp17.400 per kg. Adapun beras medium II meningkat 4,57% menjadi Rp17.150 per kg.

Beras kualitas super I tercatat naik 3,62% menjadi Rp18.600 per kg. Sementara itu, beras kualitas super II mengalami kenaikan 2,02% menjadi Rp17.700 per kg.

Kenaikan cukup tinggi juga terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai merah besar naik 20,33% menjadi Rp80.800 per kg, sedangkan cabai merah keriting melonjak 40,12% menjadi Rp112.450 per kg.

Cabai rawit hijau mengalami kenaikan paling tinggi di antara sejumlah komoditas cabai yang tercantum dalam data tersebut, yakni 62,95% menjadi Rp118.950 per kg. Sementara itu, cabai rawit merah naik 30,63% menjadi Rp132.850 per kg.

Pada komoditas daging, harga daging sapi kualitas II meningkat 1,46% menjadi Rp145.550 per kg. Namun, harga daging sapi kualitas I justru turun 3,08% menjadi Rp147.850 per kg.

Harga gula pasir juga mengalami kenaikan. Gula pasir kualitas premium naik 7,1% menjadi Rp21.850 per kg, sedangkan gula pasir lokal meningkat 6,25% menjadi Rp20.400 per kg.

Untuk minyak goreng, harga kemasan bermerek I naik 7,6% menjadi Rp26.200 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek II turut meningkat 2,76% menjadi Rp24.200 per kg.

Harga telur ayam ras segar juga naik 7,89% menjadi Rp32.150 per kg.

Meski sebagian besar komoditas pangan mengalami kenaikan, beberapa harga justru turun. Harga daging ayam ras tercatat melemah 0,36% menjadi Rp41.550 per kg.

Selain itu, minyak goreng curah turun 1,72% menjadi Rp20.050 per liter.

Pergerakan harga tersebut menunjukkan kenaikan terjadi pada berbagai kelompok bahan pangan, meskipun tidak seluruh komoditas mengalami perubahan dengan arah yang sama. Data PIHPS Bank Indonesia tersebut dapat menjadi acuan untuk memantau perkembangan harga bahan pangan pada periode berjalan.* (oz/dh)

Saat ini, tersedia berbagai pilihan laptop untuk kebutuhan desain grafis, mulai dari perangkat dengan GPU diskrit untuk pekerjaan yang lebih berat hingga laptop dengan grafis terintegrasi untuk desain dua dimensi dan aktivitas kreatif sehari-hari.

Baca Juga:

• Kapolri Rombak Perwira Tinggi! Ini Daftar 7 Wakapolda Baru di Sumut, Aceh, Hingga Jatim

1. Acer Aspire 7 Pro

Acer Aspire 7 Pro bisa dipertimbangkan bagi pengguna yang membutuhkan laptop dengan kartu grafis diskrit untuk pekerjaan desain dan pengolahan gambar.

Laptop ini disebut menggunakan prosesor Intel Core 5 1210H yang dipadukan dengan NVIDIA GeForce RTX 3050 berkapasitas VRAM 4 GB. Perangkat tersebut juga dibekali RAM DDR4 sebesar 16 GB.

Kombinasi prosesor, RAM, dan GPU ini ditujukan untuk mendukung aplikasi desain serta pekerjaan multitasking. Namun, kemampuan aktual tetap bergantung pada aplikasi yang digunakan dan tingkat kompleksitas proyek.

Calon pembeli perlu memastikan kembali kode model serta spesifikasi prosesor kepada penjual sebelum membeli.

2. ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG

ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG menjadi pilihan bagi pengguna yang membutuhkan laptop dengan GPU NVIDIA untuk desain grafis maupun pengolahan konten.

Laptop ini disebut menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7435HS dengan konfigurasi enam core dan 12 thread, serta kecepatan hingga 4,7 GHz. Pada sektor grafis, perangkat dibekali NVIDIA GeForce RTX 3050 dengan VRAM 4 GB.

Layarnya berukuran 15,6 inci dengan panel IPS beresolusi Full HD. Ukuran tersebut menyediakan ruang kerja untuk mengatur berbagai panel aplikasi desain.

Terdapat dua pilihan kapasitas RAM DDR5 yang disebut dalam sumber, yakni 8 GB dan 16 GB. Harga masing-masing varian tercantum sebesar Rp14.999.000 dan Rp15.999.000.

Sebelum membeli, calon pengguna sebaiknya memastikan spesifikasi varian, terutama kapasitas RAM dan komponen yang disertakan.

3. Axioo Pongo 735

Axioo Pongo 735 merupakan salah satu pilihan laptop dari merek lokal yang menawarkan spesifikasi untuk kebutuhan komputasi dan grafis.

Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7-13620H yang dipadukan dengan RAM DDR4 sebesar 16 GB. Konfigurasi tersebut dapat mendukung pekerjaan multitasking, termasuk ketika pengguna membuka aplikasi desain dan dokumen secara bersamaan.

Untuk pengolahan grafis, Axioo Pongo 735 dibekali NVIDIA GeForce RTX 3050 dengan VRAM 6 GB. Penyimpanannya menggunakan SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 berkapasitas 512 GB.

Kombinasi prosesor, GPU, dan SSD dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna yang membutuhkan perangkat untuk pekerjaan desain dengan kebutuhan sumber daya lebih besar.

Harga laptop ini tidak tercantum secara jelas dalam bahan sumber sehingga perlu dikonfirmasi kembali kepada penjual.

4. Lenovo IdeaPad Slim 3

Lenovo IdeaPad Slim 3 dapat dipertimbangkan oleh pengguna dengan anggaran lebih terbatas yang membutuhkan laptop untuk pekerjaan desain ringan hingga menengah. Kemampuannya akan bergantung pada konfigurasi perangkat yang dipilih.

Laptop ini disebut memiliki RAM 8 GB dan SSD 512 GB. Penggunaan SSD membantu proses membuka aplikasi dan mengakses data.

Layarnya berukuran 14 inci menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD 1.920 x 1.080 piksel. Lapisan antiglare juga membantu mengurangi pantulan cahaya pada layar.

Harga yang tercantum dalam sumber mulai Rp8.996.000. Sebelum membeli, pengguna perlu memastikan tipe prosesor, kemampuan grafis, serta kapasitas RAM pada varian yang tersedia.

5. MSI Modern 14 C7M

MSI Modern 14 C7M cocok dipertimbangkan oleh pengguna yang membutuhkan laptop untuk aktivitas kreatif sehari-hari tanpa harus memilih perangkat gaming berukuran besar.

Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7730U dengan GPU terintegrasi AMD Radeon Graphics. Perangkat juga dibekali RAM 16 GB dan SSD berkapasitas 512 GB.

Layarnya berukuran 14 inci dengan panel IPS serta resolusi Full HD 1.920 x 1.080 piksel.

Spesifikasi tersebut dapat menunjang pekerjaan seperti mengolah gambar, membuat materi media sosial, menyusun presentasi visual, dan desain dua dimensi.

Namun, pengguna yang sering mengerjakan proyek grafis tiga dimensi, efek kompleks, atau proses rendering berat sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan GPU secara lebih cermat.

Harga MSI Modern 14 C7M tidak disebutkan secara pasti dalam bahan sumber.

6. Axioo Pongo 725

Axioo Pongo 725 menjadi alternatif lain dari merek lokal bagi pengguna yang membutuhkan prosesor berperforma tinggi dan kartu grafis diskrit.

Laptop ini disebut menggunakan prosesor Intel Core i7-12650H yang dipadukan dengan NVIDIA GeForce RTX 2050 berkapasitas VRAM 4 GB GDDR6.

Perangkat tersebut juga dilengkapi RAM 16 GB dan SSD 512 GB. Kombinasi komponen ini dapat mendukung berbagai kebutuhan desain grafis, dengan hasil kinerja yang bergantung pada jenis aplikasi serta kompleksitas pekerjaan.

Dukungan GPU diskrit dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna aplikasi kreatif yang memanfaatkan akselerasi grafis.

Meski demikian, harga Axioo Pongo 725 belum dapat dipastikan berdasarkan bahan sumber. Calon pembeli sebaiknya memeriksa harga resmi dan konfigurasi produk sebelum melakukan transaksi.

Dari enam pilihan tersebut, pengguna sebaiknya menyesuaikan laptop dengan jenis pekerjaan dan anggaran yang tersedia. Laptop dengan GPU diskrit seperti seri Acer Aspire 7 Pro, ASUS TUF Gaming A15, dan Axioo Pongo dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan grafis yang lebih berat, sedangkan Lenovo IdeaPad Slim 3 dan MSI Modern 14 C7M bisa menjadi alternatif untuk pekerjaan kreatif sehari-hari sesuai konfigurasinya.

Selain prosesor dan GPU, kapasitas RAM, kualitas layar, penyimpanan, serta kemungkinan peningkatan spesifikasi juga perlu diperhatikan agar laptop dapat mendukung kebutuhan desain dalam jangka panjang.* (dw/dh)

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Muhammad Kasim pada Jumat (9/10/2026). Sugimin dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primer yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).

Baca Juga:

• Nilap Uang Ganti Rugi Makam Tol Rp 526 Juta: Mantan Kadus Langkat Divonis 3 Tahun Bui

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 50 hari.

Sugimin juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 526 juta. Jika uang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi kewajiban tersebut.

Majelis hakim menyatakan perbuatan Sugimin melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada Hakim Berbeda Pendapat

Putusan terhadap Sugimin tidak sepenuhnya bulat. Salah satu hakim anggota, Rurita Ningrum, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Rurita berpendapat perbuatan Sugimin tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi, baik berdasarkan dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Atas dasar itu, dia menilai Sugimin seharusnya dibebaskan.

Vonis tiga tahun penjara tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU menuntut Sugimin dengan pidana penjara enam tahun, denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti Rp 526 juta subsider tiga tahun penjara.

Awal Mula Kasus Korupsi Ganti Rugi Makam Wakaf

Kasus ini bermula dari rencana pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa yang melintasi Desa Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat. Pada 2020, pemerintah melakukan sosialisasi pembangunan jalan tol dan menemukan adanya lahan pemakaman muslim di Dusun IV Kesatuan yang terdampak proyek tersebut.

Saat itu, lahan pemakaman tersebut belum memiliki nazir dan akta ikrar wakaf yang diperlukan dalam proses penggantian tanah wakaf.

Sugimin, yang ketika itu menjabat sebagai Kadus IV Kesatuan, kemudian mewakili pemakaman umum tersebut dan menjadi nazir tanah wakaf yang berkaitan dengan proses pemindahan makam.

Pada 2023, pemindahan makam yang terdampak pembangunan Tol Binjai-Langsa dilaksanakan. Lahan pemakaman seluas 2.461 meter persegi itu memperoleh uang ganti kerugian sebesar Rp 1.045.033.298.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Sugimin tidak berhak menerima uang ganti kerugian atas tanah wakaf tersebut dalam kapasitasnya sebagai nazir. Perkara itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 526.045.798.

Putusan terhadap Sugimin menjadi bagian dari proses hukum atas penggunaan dana ganti rugi pemindahan makam wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan penilaian terhadap dakwaan dan bukti yang diperiksa di persidangan.* (km/dh)

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pengelolaan MBG menjadi sorotan karena program tersebut menyangkut pemenuhan gizi masyarakat sekaligus penggunaan anggaran negara dalam skala besar.

Baca Juga:

• El-Sisi Doakan Indonesia Dijaga Allah, Prabowo Kenang Mesir Sebagai Negara Pertama Pengaku Kemerdekaan

Menurut Agustinus, Dadan berfokus membangun fondasi dan memperluas cakupan program MBG. Namun, ia menilai transparansi dan akuntabilitas pada masa tersebut masih perlu diperbaiki.

"Di era Sudaryono, mulai bergerak ke arah efisiensi anggaran, transparansi dan akuntabilitas dan juga menertibkan SPPG," kata Agustinus, Minggu (11/10/2026).

Sementara itu, masa kepemimpinan Nanik yang berlangsung sekitar dua bulan dinilai belum cukup panjang untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakannya secara menyeluruh.

BGN Tertibkan Ribuan Dapur MBG

Perubahan pengelolaan MBG terlihat dari pengetatan persyaratan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni unit yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan dalam program tersebut.

Pada September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga memutakhirkan data penerima manfaat dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG.

Selain itu, BGN mulai menguji coba model penyajian makanan secara prasmanan di sejumlah sekolah dan wilayah.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menilai, pada masa awal pelaksanaan MBG, upaya mengejar target penerima manfaat belum sepenuhnya diimbangi pengawasan terhadap kesiapan dapur penyedia makanan.

Ia menyoroti adanya SPPG yang disebut memperoleh persetujuan meskipun belum memenuhi persyaratan fasilitas, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem drainase, dan standar higiene sanitasi.

Menurut Irma, kelemahan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan operasional dapur juga dapat membuka celah penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk persoalan keamanan makanan.

Persyaratan Dapur dan Skema Anggaran Diperketat

Irma mengatakan, pada masa kepemimpinan Sudaryono, BGN mulai memperketat persyaratan operasional SPPG. Dapur MBG harus memenuhi standar sanitasi, memiliki fasilitas pengolahan limbah, dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

BGN juga melakukan pembenahan terhadap kualitas sumber daya manusia di tingkat pusat maupun daerah serta meningkatkan pengawasan terhadap menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Perubahan turut dilakukan pada skema pembiayaan SPPG. Irma menyebut, skema pembayaran sewa yang sebelumnya sekitar Rp 6 juta per bulan secara merata diubah menjadi pembayaran Rp 2.000 per porsi.

Menurutnya, perubahan tersebut ditujukan agar pembiayaan lebih proporsional berdasarkan jumlah porsi yang dilayani serta mengurangi potensi pemborosan anggaran.

SPPG yang tidak memenuhi persyaratan juga mulai ditertibkan, termasuk melalui pemutusan kontrak.

Meski demikian, Irma mengakui persoalan keracunan makanan masih menjadi tantangan pada dua bulan pertama kepemimpinan Sudaryono. Ia menilai pembenahan yang dilakukan perlu terus diperkuat agar kualitas dan keamanan makanan semakin terjamin.

Penerima MBG Diminta Lebih Tepat Sasaran

Selain memperbaiki dapur dan pengelolaan anggaran, BGN juga menghadapi tantangan dalam memastikan program MBG menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Agustinus menilai pemutakhiran data penerima manfaat harus dilakukan secara berkala. Menurutnya, program perlu memprioritaskan murid dari keluarga kurang mampu serta siswa yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Pemutakhiran data harus terus dilakukan agar MBG ini tepat sasaran, hanya untuk murid yang berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin dan murid di wilayah 3T," ujar Agustinus.

Senada dengan itu, Irma menyarankan agar pelaksanaan MBG lebih berfokus pada kelompok yang membutuhkan bantuan pemenuhan gizi. Ia juga menilai sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri perlu dievaluasi sebagai penerima program.

Di sisi lain, Irma mengingatkan agar SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan operasional memperoleh kepastian kontrak. Menurutnya, kepastian tersebut diperlukan agar masyarakat yang telah menyiapkan fasilitas dapur tidak dirugikan.

Transparansi dan Penanganan Kasus Keracunan Jadi Evaluasi

Agustinus menilai keberhasilan pembenahan BGN tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau banyaknya dapur yang beroperasi. Penilaian juga perlu memperhatikan keamanan pangan, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Ia menyoroti pentingnya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kasus keracunan makanan. Menurutnya, penanganan setiap kasus harus disertai penelusuran dan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum.

"Hal ini tentu mencederai rasa keadilan dan juga melukai batin para korban (siswa), orangtua korban, guru dan masyarakat," ujar Agustinus.

Ia juga mendorong keterbukaan informasi terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi MBG agar masyarakat dapat ikut mengawasi program tersebut.

Sementara itu, Irma meminta BGN mempertahankan pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusia dan kualitas makanan. Ia menilai komunikasi antara BGN dan DPR juga perlu terus diperkuat untuk mendukung evaluasi kebijakan.

Sudaryono Buka Ruang Kritik dan Masukan

Sudaryono dilantik untuk memimpin BGN pada 22 Juli 2026. Setelah menjabat, ia menegaskan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan kerja sama banyak pihak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja.

"Kami bukanlah Superman. Tentu saja tidak mungkin saya menyelesaikan persoalan atau program ini sendirian. Kami bersama semua tim, baik yang aktif maupun seluruh stakeholder, ingin lebih banyak mendengar dan lebih banyak menerima masukan dari semua pihak," ujar Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Ia menyatakan BGN terbuka terhadap kritik, saran, dan gagasan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

"Kalau barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru, kami siap menerima masukan dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan," katanya.

Ke depan, pembenahan BGN akan dinilai melalui sejumlah aspek, mulai dari penurunan kasus keracunan makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, efisiensi anggaran, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program.

Berbagai evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (k/dh)

Ucapan tersebut disampaikan El-Sisi setelah menjalani rangkaian kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11-12 Oktober 2026. Dalam pernyataannya, dia menyebut pertemuan dengan Prabowo menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan mempererat hubungan Indonesia dan Mesir.

Baca Juga:

• Susul Golkar! PKB Garansi 1.000 Persen Kunci Prabowo Maju 2 Periode di Pilpres 2029

Prabowo menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan hubungan Indonesia dengan Mesir telah terjalin sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia menyampaikan apresiasi atas kedekatan historis kedua negara yang terus berkembang hingga saat ini.

"Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia. Hubungan Indonesia dan Mesir sudah terjalin sangat lama," kata Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan peran Mesir dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia.

"Indonesia tidak lupa, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan bersama-sama Indonesia dan Mesir merintis Gerakan Non-Blok, Non-Aligned Movement," ujarnya.

Prabowo menilai kunjungan El-Sisi menjadi momentum penting untuk semakin mempererat hubungan kedua negara. Dalam pertemuan di Istana Jakarta pada Minggu (11/10/2026), kedua pemimpin membahas sejumlah agenda dan mencapai kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis.

"Untuk itu kunjungan Yang Mulia merupakan kunjungan yang sangat penting. Tadi dalam pertemuan kita telah membahas hal-hal penting, kita telah mencapai kesepakatan-kesepakatan penting," kata Prabowo.

Empat Kesepakatan Indonesia-Mesir

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengumumkan empat nota kesepahaman yang disepakati Indonesia dan Mesir. Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah bidang yang diharapkan dapat memperluas kerja sama kedua negara.

Pertama, nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Mesir mengenai rencana aksi kemitraan strategis.

Kedua, nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor khusus.

Ketiga, nota kesepahaman di bidang statistik. Keempat, nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dengan Mesir mengenai kerja sama kelautan dan perikanan.

Selain empat kesepakatan tersebut, Prabowo menyebut kedua negara juga membahas kerja sama investasi, industri pertahanan, perdagangan, dan ekonomi.

"Kunjungan ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bilateral. Kerja sama kelautan perikanan, kerja sama statistik, kerja sama investasi, kerja sama industri pertahanan, kerja sama perdagangan dan ekonomi, serta rencana aksi kemitraan strategis," tuturnya.

Selama kunjungan di Istana Jakarta, Prabowo juga menjamu El-Sisi dalam acara santap siang. Kedua pemimpin negara disambut pertunjukan Tari Zapin Lancang Kuning, tarian tradisional dari Riau yang memadukan unsur budaya Melayu dan Arab.

Jamuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kenegaraan sekaligus penutup agenda kunjungan El-Sisi di Indonesia.

Melalui kunjungan ini, Indonesia dan Mesir menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin lama. Kedua negara berharap kesepakatan yang dicapai dapat memperluas kerja sama di berbagai sektor dan memberikan manfaat bagi masyarakat masing-masing negara.* (k/dh)

Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza bahkan menyebut dukungan partainya mencapai 1.000 persen terhadap pencalonan kembali Prabowo.

Baca Juga:

• Bikin Bangga, Prabowo Ungkap Bahasa Indonesia Resmi Diajarkan di Al-Azhar Mesir Saat Sambut El-Sisi

Faisol mengatakan dukungan tersebut didasari penilaiannya terhadap pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Dia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga Sekolah Rakyat.

Menurutnya, berbagai program tersebut mulai direalisasikan meski masih menghadapi sejumlah kendala. Faisol menilai pemerintah telah berupaya mengatasi persoalan dalam pelaksanaannya.

"Prabowo berhasil merealisasikan seluruh program kerakyatan, terlepas masih ada kendala, tapi semua diatasi secara baik. Itu bukti bahwa Prabowo ingin rakyat Indonesia maju, tumbuh dengan gizi yang baik, mengenyam pendidikan yang baik, memiliki rumah yang layak," ujarnya.

Dia menambahkan, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program pemerintah dilakukan secara bertahap. Faisol menilai hal tersebut menjadi salah satu alasan PKB mendukung Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.

"Kalau saya bilang PKB 1.000 persen mendukung Prabowo Subianto maju capres 2029 tanpa alasan, kan tidak logis, padahal alasannya sangat banyak, dan memang beliau pantas memimpin kembali Indonesia," ucapnya.

Faisol juga berharap Prabowo tidak menganggap dukungan masyarakat terhadap pencalonannya kembali telah berkurang. Dia mengajak masyarakat menyampaikan dukungan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun lewat partai politik.

"Jangan sampai beliau berpikiran rakyat sudah tidak mendukung. Padahal, rakyat mendukung beliau untuk maju kembali memimpin Indonesia. Baik diutarakan secara langsung maupun melalui partai politik," tuturnya.

Golkar Lebih Dulu Dukung Prabowo

Sebelum PKB menyampaikan dukungan, Partai Golkar lebih dulu menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2029.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya telah memiliki sikap jelas terkait calon presiden yang akan didukung pada pemilihan mendatang.

"Standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Meski telah menyatakan dukungan kepada Prabowo, Golkar belum menentukan sosok calon wakil presiden yang akan diusung untuk mendampinginya. Doli mengatakan pembahasan mengenai cawapres biasanya dilakukan menjelang masa pendaftaran pasangan calon.

Dukungan dari PKB dan Golkar menambah partai politik yang menyatakan kesiapan mendukung Prabowo untuk kembali maju dalam Pilpres 2029. Namun, dukungan kedua partai tersebut merupakan sikap politik masing-masing dan belum menentukan komposisi pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan mendatang.* (d/dh)

Memahami keduanya penting bagi umat Islam agar dapat memperkuat keimanan sekaligus menjalankan kewajiban agama dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara Bersilaturahmi Bersama Jemaah Haji Kota Tanjungbalai

Rukun iman berjumlah enam. Dasarnya antara lain hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang menjelaskan bahwa iman mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, serta takdir baik dan buruk.

Berikut enam rukun iman beserta penjelasannya:

1. Iman kepada Allah SWT

Beriman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak memiliki sekutu. Keyakinan ini mencakup kepercayaan bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta, hanya Allah yang berhak disembah, serta meyakini nama dan sifat-Nya yang sempurna.

2. Iman kepada malaikat

Rukun iman kedua adalah meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang senantiasa taat menjalankan perintah-Nya. Dalam ajaran Islam, malaikat memiliki tugas masing-masing sesuai ketetapan Allah.

3. Iman kepada kitab-kitab Allah

Umat Islam wajib meyakini kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul sebagai pedoman bagi manusia. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, Zabur kepada Nabi Daud AS, dan Injil kepada Nabi Isa AS. Sementara itu, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab terakhir dan pedoman bagi umat Islam.

4. Iman kepada rasul-rasul Allah

Beriman kepada rasul berarti meyakini bahwa mereka merupakan manusia pilihan yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah-Nya. Dalam pembelajaran dasar agama Islam, terdapat 25 nabi dan rasul yang lazim diketahui oleh umat Islam, mulai dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW.

5. Iman kepada hari akhir

Rukun iman kelima adalah meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Keyakinan ini mencakup terjadinya hari kiamat, perhitungan amal atau hisab, serta adanya surga dan neraka.

6. Iman kepada qada dan qadar

Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini ketetapan dan takdir Allah. Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam pengetahuan dan ketentuan-Nya, baik yang dipandang sebagai kebaikan maupun ujian.

5 Rukun Islam dan Pengertiannya

Berbeda dengan rukun iman yang menekankan keyakinan, rukun Islam merupakan lima dasar yang menjadi landasan pelaksanaan ajaran Islam. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Berikut lima rukun Islam beserta maknanya:

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat

Syahadat merupakan pernyataan keimanan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat menjadi dasar bagi seseorang untuk memeluk agama Islam dan berkomitmen mengikuti ajarannya.

2. Mendirikan salat

Salat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan lima kali sehari, yakni Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Ibadah ini menjadi sarana seorang muslim untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Menunaikan zakat

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta sesuai ketentuan syariat bagi muslim yang memenuhi persyaratan. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, zakat juga bertujuan membantu orang yang berhak menerimanya.

4. Berpuasa pada bulan Ramadan

Puasa Ramadan merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang memenuhi ketentuan syariat. Pelaksanaannya melatih kesabaran, kedisiplinan, pengendalian diri, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

5. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu

Haji merupakan ibadah yang dilaksanakan di Tanah Suci pada waktu yang telah ditentukan. Kewajiban haji berlaku bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan agama.

Perbedaan Rukun Iman dan Rukun Islam

Perbedaan utama rukun iman dan rukun Islam terletak pada aspek yang menjadi dasarnya. Rukun iman berhubungan dengan keyakinan dalam hati terhadap enam perkara yang menjadi dasar keimanan seorang muslim.

Sementara itu, rukun Islam berkaitan dengan lima dasar ibadah dan amalan yang menjadi wujud pelaksanaan ajaran agama, mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, hingga haji bagi yang mampu.

Keduanya tidak berdiri sendiri. Keimanan menjadi landasan keyakinan, sedangkan pelaksanaan rukun Islam merupakan bagian dari pengamalan ajaran tersebut.

Dengan memahami rukun iman dan rukun Islam, umat Islam diharapkan dapat memperkuat keyakinan sekaligus menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari.* (d/dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan penggerebekan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkoba. Petugas juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian di lokasi.

Baca Juga:

• Ada Loket Khusus Transaksi! Sarang Narkoba Percut Sei Tuan Digerebek, 37 Orang Diciduk Bareng Upal

Selain itu, petugas menyita 52 alat isap sabu atau bong, 25 korek api, satu bilah senjata tajam jenis celurit, lima bilah pisau, satu unit tablet, dan tiga timbangan digital.

Polisi juga mengamankan satu mobil, empat sepeda motor, serta delapan lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu.

37 Orang Diamankan

Dalam operasi tersebut, sebanyak 37 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari jumlah itu, dua orang diduga merupakan pengedar narkoba, sedangkan delapan orang lainnya dinyatakan negatif berdasarkan pemeriksaan urine.

Sementara itu, 27 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba dan akan ditindaklanjuti melalui rehabilitasi.

"Tindak lanjut terhadap 27 pengguna akan kami lakukan rehabilitasi, kemudian terhadap pengedar akan kami tindak lanjuti dengan proses hukum," kata Andy.

Andy menjelaskan, penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam upaya memberantas narkoba sekaligus memulihkan pengguna narkotika.

Polda Sumut juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai dugaan peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

Andy secara khusus mengimbau warga Kecamatan Percut Sei Tuan agar aktif membantu aparat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.

"Bersama masyarakat kita akan berantas narkoba di Percut Sei Tuan. Kami pastikan Percut Sei Tuan akan kami bebaskan dari narkoba tentunya dengan dukungan masyarakat," pungkasnya.* (d/dh)

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, putusan MK memunculkan respons di ranah sosial dan politik. Menurutnya, masyarakat maupun partai politik memiliki hak untuk menyikapi putusan tersebut.

Baca Juga:

• Setelah 5 Tahun Menanti, Jalan Sumatera Binjai Utara Akhirnya Mulus, PKS Minta Drainase Disikut

Mardani menegaskan PKS belum menyampaikan keputusan untuk mendukung langkah pemakzulan Gibran. Dia menyebut partainya masih melakukan komunikasi guna mencari kondisi terbaik bagi kemajuan bangsa.

"Masyarakat punya hak merespons keputusan MK. Juga parpol. PKS sedang berkomunikasi untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi kemajuan bangsa," ujarnya.

Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). Perkara yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon itu mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang sekolah menengah atas atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Mahkamah juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Penggugat Bakal Temui DPR hingga MPR

Sebelumnya, pihak penggugat menyatakan akan melanjutkan langkah politik setelah permohonan mereka tidak dapat diterima MK. Denny Indrayana mengatakan pihaknya sedang menyiapkan surat untuk meminta audiensi dengan sejumlah lembaga legislatif.

Lembaga yang hendak ditemui meliputi DPR, DPD, dan MPR. Mereka juga berencana melakukan komunikasi dengan partai-partai politik untuk menyampaikan pandangan mengenai syarat pendidikan Gibran.

Denny berharap DPR membahas kemungkinan pemakzulan Gibran. Menurutnya, DPR memiliki peran penting dalam proses konstitusional tersebut, sebelum proses berlanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

Kuasa hukum Denny, Refly Harun, juga menyatakan DPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memulai proses pemakzulan.

Meski demikian, wacana pemakzulan tidak serta-merta membuat Gibran dapat diberhentikan dari jabatan wakil presiden. Proses tersebut harus mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, sikap PKS terhadap wacana tersebut masih dalam tahap komunikasi internal maupun politik. Mardani belum menyampaikan keputusan final partainya mengenai dukungan terhadap langkah pemakzulan Gibran.* (d/dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan penggerebekan dilakukan pada Minggu (11/10/2026). Operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk memberantas peredaran narkoba sekaligus memulihkan pengguna narkotika.

Baca Juga:

• Instruksi Presiden Dituntaskan! Bareskrim Sapu Bersih 9 Sarang Narkoba di Sumut, Bandar Besar Ditembak Buru

Andy menjelaskan, dari 37 orang yang diamankan, sebanyak 27 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan urine. Dua orang lainnya diduga berperan sebagai pengedar, sedangkan delapan orang yang turut diamankan menunjukkan hasil tes urine negatif.

"Kami mengamankan sebanyak 37 orang. Dari 37 orang tersebut, 27 di antaranya positif narkoba," kata Andy, Senin (12/10/2026).

Menurut Andy, penanganan terhadap orang-orang yang diamankan akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan peran masing-masing. Sebanyak 27 orang yang dikategorikan sebagai pengguna akan menjalani rehabilitasi, sedangkan dua orang yang diduga sebagai pengedar akan diproses secara hukum.

"Tindak lanjut terhadap 27 pengguna akan kami lakukan rehabilitasi, kemudian terhadap pengedar akan kami tindak lanjuti dengan proses hukum," ujarnya.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Barang bukti itu meliputi sabu seberat 100 gram, 52 alat isap atau bong, 100 kaca pireks, 25 korek gas, serta tiga timbangan digital.

Petugas juga mengamankan tiga kantong berisi koin dingdong dan lima unit mesin judi dingdong yang ditemukan di lokasi.

Barang bukti lainnya berupa satu unit tablet, satu mobil, empat sepeda motor, uang tunai Rp 1.635.000, serta uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak delapan lembar.

Selain itu, polisi menyita satu bilah senjata tajam jenis celurit dan tiga bilah pisau.

Andy mengatakan pihaknya masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pemasok narkoba ke kawasan tersebut. Polisi juga menemukan sejumlah loket yang diduga digunakan untuk aktivitas transaksi narkotika.

"Kami sudah menempelkan di rumah-rumah masyarakat itu barcode hotline, akan kami tindak lanjuti semua informasi masyarakat," katanya.

Polda Sumut mengajak masyarakat, khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba di lingkungan mereka.

Andy menegaskan pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan masyarakat agar mata rantai peredaran narkotika dapat diputus hingga ke jaringan pemasok.

"Bersama masyarakat kita akan berantas narkoba di Percut Sei Tuan. Kami pastikan Percut Sei Tuan akan kami bebaskan dari narkoba tentunya dengan dukungan masyarakat," pungkasnya.* (d/dh)

Berdasarkan data perdagangan RTI, IHSG dibuka pada level 6.109,31. Hingga pukul 09.05 WIB, indeks berada di posisi 6.100,14 atau naik 6,38 poin (0,10%) dan masih bertahan di zona hijau.

Baca Juga:

• Kurs Rupiah Hari Ini 12 Oktober 2026: Dolar AS Melemah Tipis ke Rp 17.883

Pergerakan saham menunjukkan sebanyak 283 saham menguat, sedangkan 226 saham melemah. Adapun 217 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Volume perdagangan tercatat mencapai 4,41 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp 596,9 miliar. Frekuensi perdagangan pada pagi hari tersebut mencapai 104.804 kali.

Meski menguat pada awal perdagangan pekan ini, kinerja IHSG masih berada di bawah posisi awal tahun. Secara year to date (YtD), IHSG tercatat melemah 29,43%.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, IHSG juga mengalami penurunan sebesar 21,24%.

Pergerakan IHSG selanjutnya akan menjadi perhatian pelaku pasar untuk melihat arah perdagangan saham di tengah kondisi pasar yang masih berfluktuasi.* (d/dh)

Pergerakan dolar AS pada perdagangan pagi ini masih berada di kisaran Rp 17.800-an. Pelemahan tersebut menunjukkan dolar AS mengalami koreksi tipis terhadap rupiah setelah menutup perdagangan sebelumnya di level yang lebih tinggi.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 12 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Bener Meriah Hujan Sedang

Meski melemah pada pembukaan perdagangan, secara tahunan dolar AS masih menguat 7,21% terhadap rupiah sepanjang 2026.

Sementara itu, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama dunia terpantau bervariasi.

Terhadap euro (EUR), dolar AS menguat 0,13%. Penguatan juga terjadi terhadap pound sterling Inggris (GBP) sebesar 0,11% dan dolar Australia (AUD) sebesar 0,07%.

Sebaliknya, dolar AS melemah 0,11% terhadap yen Jepang (JPY). Mata uang Paman Sam itu juga turun 0,03% terhadap dolar Kanada (CAD) dan melemah 0,07% terhadap franc Swiss (CHF).

Pergerakan sejumlah mata uang tersebut menunjukkan dolar AS bergerak bervariasi di pasar valuta asing pada awal perdagangan pekan ini.* (d/dh)

Operasi tersebut dipimpin Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Kristian Parluhutan Siagian. Penindakan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian pemberantasan sarang narkoba di berbagai wilayah Indonesia yang telah berlangsung sejak 9 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Profil Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen, Eks Kasat Reskrim Polrestabes Medan yang Kini Jabat Wakapolda Sumut

"Presiden Prabowo dan Kapolri kita ketahui sangat concern terhadap penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Sesuai Asta Cita Presiden dan program prioritas Kapolri, ini merupakan operasi lanjutan pemberantasan narkoba ke titik-titik rawan yang ditengarai menjadi sarang narkoba di seluruh Indonesia," kata Kristian dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).

Operasi dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dengan melibatkan 451 personel gabungan. Personel tersebut berasal dari Bareskrim Polri, Polda Sumut beserta polres jajaran, TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sembilan wilayah yang menjadi sasaran operasi tersebut meliputi Kabupaten Deli Serdang, Asahan, Mandailing Natal, Karo, Toba, Samosir, Nias Selatan, Pakpak Bharat, serta Kota Sibolga.

Dari hasil penindakan di sembilan titik tersebut, petugas mengamankan 36 orang. Rinciannya, delapan orang diduga sebagai pengedar narkoba, sedangkan 28 orang lainnya dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika.

"Jumlah yang diamankan 36 orang, terdiri dari delapan orang pengedar dan 28 orang penyalahguna," ujar Kristian.

Selain mengamankan para terduga pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 102,49 gram sabu, 52 set alat isap atau bong, 100 batang pipa kaca pireks, 25 korek gas, dan tiga timbangan digital.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas di lokasi, yakni satu unit tablet, 19 telepon seluler, satu mobil, empat sepeda motor, serta uang tunai Rp 2.435.000.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas turut menemukan empat senjata tajam yang terdiri dari satu celurit dan tiga bilah pisau. Selain itu, terdapat lima mesin judi dingdong beserta dua kantong koin yang disita dari lokasi.

Kristian menjelaskan, penanganan terhadap 36 orang yang diamankan akan dibedakan berdasarkan peran dan hasil pemeriksaan. Delapan orang yang diduga sebagai pengedar akan diproses melalui jalur hukum pidana, sedangkan 28 orang yang dikategorikan sebagai penyalahguna akan menjalani rehabilitasi.

Polisi juga akan menelusuri asal pasokan narkoba yang beredar di kawasan tersebut. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah sembilan lokasi itu memiliki keterkaitan jaringan atau beroperasi melalui kelompok yang berbeda.

"Akan kita dalami penyuplai besar ke berbagai kawasan narkoba itu. Apakah merupakan satu jaringan atau berbeda, apakah jaringan satu sama lain terkait. Akan kita buru bandar besar," tegas Kristian.

Dia turut mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya, dukungan masyarakat dan kerja sama lintas instansi diperlukan untuk memutus rantai distribusi narkoba hingga ke pemasok utama.

Kristian menegaskan pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi antara kepolisian, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat agar kawasan rawan peredaran narkotika dapat ditangani secara berkelanjutan.* (d/dh)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, yang diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Medan T. Chairuniza, mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Kompetisi ini dinilai menjadi kesempatan bagi atlet untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman bertanding, dan meningkatkan prestasi.

Baca Juga:

• Rebutan Tiket Nasional ke Bandung! 2.000 Lebih Pelajar se-Sumut Unjuk Gigi di Olimpiade Sains Asahan

Pemko Medan berharap kompetisi tersebut dapat melahirkan atlet potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional. Selain itu, kejuaraan diharapkan menanamkan kedisiplinan, sportivitas, tanggung jawab, dan mental juara kepada generasi muda.

"Jadikan kejuaraan ini sebagai kesempatan untuk belajar, meningkatkan kemampuan, dan membangun mental juara," demikian pesan Rico dalam sambutan yang dibacakan Kadispora.

Rico juga mengingatkan seluruh peserta agar menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menghormati sesama atlet dan keputusan pertandingan. Panitia diminta memperhatikan ketertiban serta keselamatan selama kompetisi, termasuk kesejahteraan dan penanganan kuda yang bertanding.

Antusiasme masyarakat turut mewarnai kejuaraan tersebut. Warga datang menyaksikan aksi para atlet bersama kuda mereka, sekaligus mengenal lebih dekat olahraga equestrian, termasuk ketangkasan menunggang dan teknik mengendalikan kuda dalam berbagai nomor pertandingan.

Ketua Pordasi Medan M. Amsar Ramzie mengatakan kejuaraan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan atlet berkuda dan membuka kesempatan bagi para rider untuk berkompetisi.

Amsar menyampaikan apresiasi kepada Pemko Medan, jajaran Pordasi, atlet, ofisial, sponsor, dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kejuaraan.

Menurutnya, kompetisi tidak hanya berfokus pada perebutan piala dan kemenangan, tetapi juga menjadi wadah pembinaan untuk membentuk atlet yang disiplin, tangguh, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi sportivitas.

Ia berharap Piala Wali Kota Medan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet lokal sehingga semakin banyak rider potensial yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi dan membawa nama Medan maupun Indonesia.

"Kepada seluruh atlet, bertandinglah dengan penuh semangat, junjung tinggi kejujuran dan sportivitas, patuhi peraturan pertandingan, serta utamakan keselamatan. Jadikan pertandingan ini sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan kemampuan terbaik," ujar Amsar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal, Ketua Pordasi Sumatera Utara Yuriandi Siregar, Sekretaris Pordasi Sumut Asad Shiddieqly, serta ketua Pordasi kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Berdasarkan laporan panitia, kejuaraan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti 18 atlet dengan melibatkan 14 ekor kuda dari sejumlah stable. Kompetisi mempertandingkan tujuh kelas yang mencakup kategori Dressage, Preliminary, dan Show Jumping, dengan total 39 entri.

Selain menjadi ajang unjuk kemampuan dan ketangkasan, kompetisi tersebut diharapkan mempererat silaturahmi antarpengelola stable, atlet berkuda, dan komunitas equestrian.

Melalui penyelenggaraan Piala Wali Kota Medan 2026, Pordasi Medan berharap pembinaan olahraga berkuda semakin berkembang dan menghadirkan jalur kompetisi yang berkelanjutan. Dukungan pemerintah, organisasi olahraga, serta komunitas diharapkan dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga berkuda dan mendorong lahirnya atlet berprestasi.* (dh)