Tifa menyebut, langkah tersebut dilakukan karena rasa penasaran sekaligus keinginan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di ruang publik.

Baca Juga:

• Usai Dilaporkan Jusuf Kalla, Rismon Sianipar Kini Harus Bersiap Hadapi Laporan Dokter Tifa: KTP dan Gelar Diduga Palsu

Ia menegaskan tidak serta-merta mempercayai tudingan bahwa gelar yang dimiliki Rismon tidak sah. Justru, ia ingin membuktikan sendiri keabsahan riwayat pendidikan tersebut secara langsung.

"Karena saya tidak mau, saya tidak percaya kalau Rismon itu gelarnya palsu. Saya tidak percaya, karena itu saya harus membuktikan sendiri ke Yamaguchi University," ujarnya.

Dalam kunjungannya nanti, Tifa berharap dapat menemukan dokumen akademik penting seperti ijazah, tesis, hingga disertasi Rismon di kampus luar negeri tersebut.

"Saya berharap di sana saya ketemu ijazah Rismon, saya berharap saya ketemu riwayat pendidikan Rismon, saya berharap saya ketemu tesis S2 dan disertasinya Rismon di sana," katanya.

Selain ke Jepang, ia juga berencana mendatangi Universitas Mataram untuk menelusuri rekam jejak Rismon sebagai tenaga pengajar. Tifa mengaku akan bertemu langsung dengan pihak kampus untuk memastikan status tersebut.

"Begitu juga dengan rencana saya ke Universitas Mataram. Saya mau ketemu rektor, ketemu dekan Fakultas Informatika," ucapnya.

Tak berhenti di situ, Tifa juga akan menyambangi Universitas Brawijaya untuk memastikan informasi terkait aktivitas akademik Rismon di kampus tersebut.*

(in/dh)

Ketua DWP Aceh, Malahayati M. Nasir, bersama jajaran pengurus DWP Provinsi Aceh hadir langsung dalam penyaluran bantuan tersebut. Adapun bantuan yang diberikan berupa 100 paket sembako untuk keluarga ASN terdampak, khususnya dari golongan II atau masyarakat menengah ke bawah, serta wakaf Al-Qur'an sebagai bentuk kepedulian sosial dan spiritual.

Baca Juga:

• Pererat Silaturahmi Warga, DPC Hanura Binjai Serahkan Bantuan Alat Marhaban dan Gamis untuk Ibu-ibu Perwiritan Masjid Al-Aziz

"Kami memahami bahwa dampak bencana ini belum berakhir, dan kami ikut merasakan kekhawatiran serta kesulitan yang dialami para korban terdampak," ujarnya.

Ia menegaskan, Aceh merupakan wilayah rawan bencana sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan guna mengurangi risiko di masa mendatang. Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu mengacu pada informasi resmi agar tidak terpengaruh kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bireuen, Sadriah Mukhlis, mengapresiasi kepedulian DWP Aceh terhadap keluarga ASN terdampak bencana.

Ia menyebutkan, dari 17 kecamatan di Kabupaten Bireuen, sebanyak 12 kecamatan terdampak bencana hidrometeorologi, dengan 10 di antaranya mengalami dampak cukup parah.

"Kondisi pascabencana masih sangat dirasakan masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban sekaligus memperkuat semangat pemulihan," kata Sadriah.*

(dh)

Sebagian besar wilayah seperti Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Utara, Bireuen, hingga Nagan Raya diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 18 hingga 31 derajat Celsius serta kelembapan tinggi mencapai 99 persen.

Baca Juga:

• BMKG: Cuaca Sumatera Utara Didominasi Hujan Ringan, Suhu 18–32°C, Medan hingga Nias Waspada Kelembapan Tinggi

Wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues juga diprediksi mengalami suhu lebih rendah antara 18–26 derajat Celsius dengan hujan ringan yang masih berlangsung sepanjang hari.

Adapun kawasan pesisir seperti Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang diperkirakan mengalami hujan ringan dengan kondisi udara lembap.

Sementara itu, Kota Subulussalam berpotensi mengalami hujan sedang dengan intensitas lebih tinggi dibanding wilayah lainnya.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama bagi pengguna transportasi darat dan nelayan di wilayah pesisir.*

(dh)

Sejumlah wilayah seperti Kota Medan, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Labuhanbatu, hingga Serdang Bedagai diperkirakan mengalami hujan ringan dengan kelembapan udara tinggi mencapai 99 persen di beberapa titik.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan Guyur Sebagian Wilayah, Kepulauan Seribu Berpotensi Basah

BMKG juga mencatat adanya hujan sedang di sejumlah daerah seperti Karo dan Kota Padang Sidempuan, sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi jalan licin dan jarak pandang terbatas.

Adapun wilayah kepulauan seperti Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat diperkirakan mengalami hujan ringan hingga kondisi berawan dengan suhu berkisar 23–30 derajat Celsius.

Sementara itu, beberapa kota besar seperti Medan, Pematangsiantar, Binjai, Tebing Tinggi, dan Gunungsitoli juga diprediksi mengalami hujan ringan sepanjang hari dengan kondisi udara lembap.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada sore hingga malam hari.*

(dh)

Di wilayah Kepulauan Seribu, hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 26–28°C dan kelembapan 79–85 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan, Sejumlah Kota Waspada Hujan Sedang

Untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan suhu berkisar 23–31°C dan kelembapan cukup tinggi hingga 95 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap potensi hujan yang dapat disertai perubahan cuaca secara tiba-tiba, terutama bagi pengendara dan aktivitas di ruang terbuka.*

(dh)

Di wilayah Bogor, hujan sedang diprakirakan terjadi dengan suhu 23–29°C dan kelembapan 70–97 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Bogor dengan hujan sedang serta suhu 23–29°C.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini: Sleman Diguyur Hujan Ringan, Wilayah Lain Didominasi Berawan

Di Bandung dan Kota Bandung, hujan sedang diprediksi terjadi dengan suhu 22–30°C. Wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22–30°C.

Untuk wilayah Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 23–30°C. Sementara Ciamis, Cirebon, dan Kota Cirebon cenderung berawan dengan suhu berkisar 23–32°C.

Di bagian utara Jawa Barat, seperti Indramayu, Subang, dan Karawang, cuaca diprediksi berawan dengan suhu cukup panas hingga 34°C di beberapa titik.

Adapun Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok diperkirakan mengalami hujan ringan hingga berawan dengan suhu 23–33°C. Wilayah Purwakarta juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 23–31°C.

Sementara itu, kawasan wisata Pangandaran diprediksi berawan dengan suhu 24–32°C.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, terutama di wilayah yang berpotensi hujan sedang dan aktivitas luar ruangan.*

(dh)

Di Kulon Progo, cuaca diprediksi berawan dengan suhu berkisar 24–32°C dan kelembapan 66–90 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Bantul dengan suhu 24–33°C dan kelembapan 63–92 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini: Mayoritas Wilayah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat di Beberapa Daerah

Adapun Sleman menjadi satu-satunya wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu 24–32°C dan kelembapan 60–92 persen.

Di Kota Yogyakarta, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 24–33°C dan kelembapan 59–93 persen.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan.*

(dh)

Di wilayah Jembrana, cuaca terpantau cerah dengan suhu berkisar 23–30°C dan kelembapan 72–90 persen. Sementara itu, Tabanan dan Badung diprakirakan berawan dengan suhu masing-masing 22–29°C dan 24–32°C.

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Nias Selatan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Adapun Bangli menjadi wilayah dengan suhu lebih sejuk, yakni 19–26°C dengan kelembapan tinggi mencapai 77–98 persen. Sementara Karangasem diperkirakan berawan dengan suhu 20–27°C.

Di kawasan Buleleng, cuaca juga berawan dengan suhu berkisar 24–31°C. Sedangkan Kota Denpasar diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan suhu tertinggi mencapai 34°C dan kelembapan 65–85 persen.

Kondisi cuaca ini menunjukkan adanya variasi suhu yang cukup signifikan di beberapa wilayah Bali, sehingga masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan menghindari paparan panas berlebih saat beraktivitas di luar ruangan.*

(dh)

JAKARTA — Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak terkait dalam uji materiil Undang-Undang Peradilan Militer tidak dapat diterima karena telah melewati tahapan persidangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhartoyo usai menghadiri peluncuran buku "Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman" di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 17 April 2026.

Baca Juga:

• Disebut “Stunting” oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua MK Suhartoyo: Bagi Saya MBG Penting

"Ketika kami menjawab kemarin, itu sudah hasil dari RPH untuk posisi MK berkaitan dengan permohonan Andrie Yunus," ujar Suhartoyo.

Dalam sidang lanjutan perkara nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang digelar sebelumnya, Mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diproses karena tahapan mendengarkan keterangan pihak terkait telah terlewati.

Menurut Suhartoyo, permohonan yang diajukan Andrie Yunus masuk berdekatan dengan jadwal sidang yang sudah memasuki agenda pemeriksaan ahli.

Jika permohonan itu diterima, proses persidangan harus diulang untuk memberi ruang keterangan pihak terkait.

"Permohonan dimaksud sudah melewati tenggang waktu dan nanti menjadi mundur lagi karena harus mendengarkan keterangannya," kata dia.

Meski demikian, Mahkamah tetap membuka ruang bagi Andrie Yunus untuk menyampaikan pandangannya dalam bentuk keterangan tambahan atau ad informandum.

Keterangan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan.

Perkara uji materiil ini sebelumnya diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu, yang menggugat ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Militer.

Sidang telah memasuki tahap pemeriksaan ahli ketika permohonan Andrie diajukan.

Keputusan Mahkamah ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap tata cara dan tenggat waktu dalam proses beracara di MK.

Di sisi lain, opsi penyampaian ad informandum dinilai menjadi jalan tengah agar informasi tetap dapat dipertimbangkan tanpa mengganggu tahapan persidangan yang berjalan.*

(km/ad)

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai berlangsung lama.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan proses penyidikan harus tetap mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas ilmiah dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Baca Juga:

• Ketika Opini Menabrak Hukum: “Tugil”-nya Kritik yang Kehilangan Nalar

Iman membantah anggapan bahwa penyidikan mengalami hambatan

Menurutnya, seluruh dinamika dalam proses hukum merupakan bagian dari upaya mengakomodasi berbagai peristiwa hukum yang muncul selama penyidikan.

"Sampai dengan hari ini, kami penyidik tidak menemukan kendala di dalam proses penyidikan," katanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menambahkan penyidik tetap menghormati hak-hak para pihak, termasuk permintaan menghadirkan saksi ahli maupun saksi yang meringankan.

Ia juga menjelaskan adanya permintaan pengujian di sejumlah lembaga, namun tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kewenangan teknis dari institusi yang dimaksud.

"Karena tidak memiliki laboratorium yang dimaksud. Jadi bukan kendala, tetapi mengakomodasi semua yang disampaikan oleh tersangka," ujarnya.

Sebelumnya, kasus ini telah menetapkan delapan orang tersangka yang terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUHP.

Para tersangka dijerat Pasal 27A, Pasal 28, serta Pasal 310 dan 311 KUHP dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara.

Dalam perkembangannya, sebagian tersangka menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative justice, sementara proses hukum terhadap lainnya masih berlanjut.*

(km/ad)

BATU BARA — Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah mencuatnya isu dinamika internal birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Ketiga pejabat tersebut yakni Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Daniel Gunawan, Kabid Pembinaan SD Ardat, serta Kabid PAUD dan PNF Romatua Pulungan.

Baca Juga:

• Iran Buka Kembali Selat Hormuz, Seluruh Kapal Komersial Diizinkan Melintas di Tengah Gencatan Senjata

Daniel Gunawan membenarkan dirinya bersama dua pejabat lainnya telah mengajukan pengunduran diri.

Ia membantah adanya isu-isu yang berkembang terkait penyebab pengunduran diri tersebut.

"Tidak ada indikasi seperti itu, yang jelas saya pribadi sudah capek," ujarnya.

Di tengah situasi tersebut, muncul pula berbagai spekulasi mengenai kondisi internal Dinas Pendidikan Batu Bara, termasuk kinerja sejumlah pejabat pelaksana tugas di lingkungan dinas tersebut.

Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait isu yang berkembang.

Fenomena pengunduran diri sejumlah pejabat ini menambah sorotan terhadap tata kelola birokrasi di Kabupaten Batu Bara, terutama di sektor pendidikan yang tengah menghadapi agenda pembangunan dan penyaluran anggaran revitalisasi sekolah.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara terkait alasan pengunduran diri para pejabat tersebut maupun dampaknya terhadap pelayanan pendidikan.*

(ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti Wilayah I Sumatera Utara).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penerbitan sprint tersebut merupakan kelanjutan dari hasil telaah laporan yang telah dinyatakan selesai.

Baca Juga:

• KPK Temukan Potensi Korupsi di KIP Kuliah, Banyak Penerima Diduga Terafiliasi Pejabat Publik

"Sudah diterbitkan surat perintah tugasnya. Selanjutnya dilakukan pemanggilan, wawancara, serta pengumpulan data dan bahan keterangan (pulbaket)," ujar Rizaldi di Medan, Jumat, 17 April 2026.

Ia menjelaskan, Kejati Sumut akan terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terkait laporan tersebut, termasuk pelapor dan pihak lain yang relevan.

Namun, identitas pihak yang akan diperiksa belum dapat diumumkan karena proses masih berjalan di tahap awal.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam penyaluran dana KIP Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.

Para mahasiswa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tersebut secara transparan, mengingat program KIP Kuliah bersumber dari anggaran negara untuk membantu mahasiswa kurang mampu.

Rizaldi menambahkan, hasil klarifikasi dan pulbaket tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah hukum berikutnya.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penanganan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan tindak pidana khusus.

"Jika ditemukan indikasi pelanggaran dugaan korupsi, penanganan dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya dan diserahkan ke Bidang Pidsus," ujarnya.*

(at/ad)

TEHERAN — Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Pemerintah Iran menyatakan jalur strategis tersebut dapat dilalui seluruh kapal komersial selama masa gencatan senjata berlangsung.

Baca Juga:

• Prabowo Terbitkan Perpres Pengelolaan Kesehatan Terpadu dari Pusat hingga Desa, Ini Isinya

"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata," tulis Araghchi melalui platform X.

Pembukaan jalur tersebut terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon.

Kesepakatan itu mulai berlaku pada Jumat dini hari waktu setempat, setelah sekitar enam minggu pertempuran di wilayah perbatasan Lebanon selatan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya menyetujui gencatan senjata untuk mendukung upaya perdamaian, namun tetap menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari wilayah yang telah dikuasai.

"Itulah posisi kami saat ini, dan kami tidak akan pergi," kata Netanyahu.

Di sisi lain, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Israel tetap memiliki hak untuk membela diri terhadap ancaman yang dianggap sedang berlangsung maupun akan terjadi.

Ketentuan tersebut membuka ruang bagi operasi militer terbatas meski gencatan senjata diberlakukan.

Kelompok Hizbullah juga memperingatkan akan membalas setiap serangan Israel, yang dinilai masih dapat mengancam stabilitas kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur perdagangan energi paling strategis di dunia, yang menghubungkan produksi minyak dari kawasan Teluk dengan pasar global.*

(km/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Temuan tersebut mencakup konflik kepentingan, lemahnya verifikasi, hingga celah dalam sistem digital.

Baca Juga:

• KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan

"Alokasi kuota juga diberikan kepada institusi pengawas seperti BPK RI, menciptakan kerentanan moral hazard," demikian keterangan Direktorat Monitoring KPK.

KPK juga menyoroti lemahnya proses verifikasi dan validasi data penerima.

Sebanyak 50 persen kampus dalam sampel disebut tidak melakukan visitasi lapangan secara optimal karena keterbatasan anggaran, sehingga membuka ruang ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Selain itu, sistem sanksi terhadap pelanggaran dinilai tidak efektif.

KPK mencatat 11 dari 15 kampus yang bermasalah pada periode 2020–2023 masih kembali menerima kuota KIP Kuliah jalur Usmas pada 2024.

"Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi belum memberikan efek jera," tulis KPK dalam laporan tersebut.

Dari sisi teknologi, KPK menemukan adanya celah pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) KIP-K yang memungkinkan admin kampus mengakses akun mahasiswa.

Sistem juga memungkinkan satu akun diakses dari beberapa perangkat sekaligus, sehingga melemahkan kontrol dan membuka potensi penyalahgunaan.

Selain itu, KPK mengungkap adanya indikasi praktik suap dalam pengalokasian kuota.

Tiga kampus dalam sampel melaporkan adanya tawaran kuota dengan imbalan Rp5 juta hingga Rp8 juta per mahasiswa dari pihak tertentu.

Temuan lain adalah adanya penerima KIP Kuliah yang juga menerima beasiswa lain, termasuk KJMU, yang mengindikasikan terjadinya duplikasi bantuan.

Temuan ini disebut sejalan dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK merekomendasikan lima langkah perbaikan, yakni reformasi regulasi jalur Usmas, penyusunan pedoman verifikasi yang jelas, pembaruan sistem SIM KIP-K, penguatan koordinasi antarinstansi untuk mencegah duplikasi bantuan, serta penerapan pengawasan berlapis dengan sanksi tegas.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan.

Aturan ini menjadi dasar baru tata kelola sistem kesehatan nasional yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.

Baca Juga:

• Dharma Santi Nasional 2026, Presiden Prabowo Ajak Umat Hindu Saling Memaafkan

"Pengelolaan Kesehatan adalah penerapan tata kelola terhadap upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa secara terpadu," demikian bunyi Pasal 1.

Perpres ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan penguatan sistem kesehatan nasional.

Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata, efektif, dan terjangkau.

Dalam Pasal 2 disebutkan, tujuan pengelolaan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat koordinasi layanan kesehatan lintas sektor.

Sistem kesehatan nasional dijadikan kerangka utama pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Pengelolaan Kesehatan dilakukan dalam suatu sistem kesehatan nasional... diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat," tertulis dalam Pasal 3.

Cakupan layanan dalam regulasi ini mencakup kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, hingga layanan kesehatan dalam kondisi bencana.

Pemerintah juga menekankan penguatan fasilitas layanan, tenaga kesehatan, teknologi, sistem informasi, dan pendanaan.

Perpres tersebut turut mengatur mekanisme pengawasan.

Pemerintah pusat dapat memberikan teguran hingga disinsentif kepada pemerintah daerah apabila pelaksanaan pembangunan kesehatan tidak sesuai dengan kebijakan nasional.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 20, termasuk pelanggaran dalam perencanaan pembangunan kesehatan, ketidakpatuhan pelaporan, serta ketidaksesuaian pelaksanaan program di daerah.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, pemerintah juga membentuk forum lintas kementerian dan lembaga di bidang kesehatan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional.*

(d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan Medan Polonia, Jumat, 17 April 2026.

Jembatan peninggalan era kolonial Belanda itu roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegas: Tak Ada Lagi Ruang untuk Juru Parkir Liar di Medan!

Dalam peninjauan itu, Rico didampingi sejumlah pejabat Pemko Medan, perwakilan PT KAI, serta PDAM Tirtanadi.

Ia menegaskan pemerintah kota tidak akan membiarkan terputusnya akses mobilitas warga, terutama jalur utama anak-anak menuju sekolah.

"Pemko Medan bersama PT KAI akan menyiapkan strategi pembangunan akses penyeberangan yang nyaman bagi masyarakat," kata Rico di lokasi.

Ia menyebut, jembatan tersebut merupakan urat nadi mobilitas antarwarga di beberapa kecamatan.

Karena itu, Pemko Medan tengah menyiapkan skema kolaborasi dengan PT KAI untuk membangun kembali akses penyeberangan yang lebih modern dan aman.

Rico berharap pembangunan kembali jembatan itu dapat memulihkan konektivitas antarwilayah yang selama ini terhambat akibat kerusakan infrastruktur.

"Harapannya ini bisa menyambungkan kembali aktivitas masyarakat dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Mobilitas warga harus kembali normal, terutama bagi anak-anak sekolah agar bisa melintas dengan aman," ujarnya.*

(ad)

DENPASAR — Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan saling memaafkan usai perayaan Hari Suci Nyepi.

"Dharma Santi adalah momentum untuk saling memaafkan, memperkuat persaudaraan, dan meneguhkan nilai-nilai dharma dalam kehidupan kita," kata Prabowo dalam sambutan virtual di Denpasar, Bali, Jumat, (17/4/2026).

Baca Juga:

• Andrie Yunus Kirim Surat ke Presiden Prabowo, Ini Isinya

Presiden menilai, setelah menjalani Catur Brata Penyepian, umat Hindu perlu melangkah bersama dalam semangat harmoni, kedamaian, dan persatuan.

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung nilai Tat Twam Asi, yang mengandung makna "aku adalah engkau", sebagai dasar untuk saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya konsep Tri Hita Karana, yang mengajarkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.

Menurut Prabowo, nilai-nilai tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.

"Kita adalah bangsa besar yang rukun dalam perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi," ujarnya.

Presiden juga menyatakan keyakinannya bahwa umat Hindu di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan nasional melalui semangat gotong royong dan saling menghargai.

Ketua Panitia Dharma Santi Nasional 2026, I Made Susila Adnyana, mengatakan kegiatan tahun ini mengusung tema Vasudhaiva Kutumbakam yang berarti "Satu Bumi, Satu Keluarga".

Tema tersebut, kata dia, mencerminkan pesan universal bahwa seluruh makhluk hidup saling terhubung dan perlu hidup dalam semangat toleransi serta kebersamaan.

"Tujuan utama Dharma Santi adalah mempererat persaudaraan, saling memaafkan, dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia," ujar Made.*

(at/ad)

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami penyesuaian agar lebih tepat sasaran.

Pernyataan ini merespons kabar yang beredar di masyarakat terkait penghentian program tersebut.

Baca Juga:

• Perkuat Pengawasan Energi, Komisi D DPRD Sumut Tinjau Langsung Operasional IPP INALUM Paritohan

Pemerintah Aceh mulai memberlakukan kebijakan baru JKA per 1 Mei 2026 melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026.

Dalam kebijakan ini, penerima manfaat difokuskan pada kelompok masyarakat ekonomi menengah, yakni desil enam dan tujuh.

Sementara itu, masyarakat dalam kategori ekonomi sejahtera atau desil delapan hingga sepuluh tidak lagi menjadi tanggungan program JKA.

Selama ini, kelompok tersebut turut dibiayai oleh pemerintah daerah, di luar peserta jaminan kesehatan nasional.

Penyesuaian ini juga menegaskan pembagian peran antara program JKA dan BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Masyarakat miskin tetap dijamin melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Mualem, langkah ini diambil seiring menurunnya kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya dana otonomi khusus dalam beberapa tahun terakhir.

"Sekarang kita atur kembali, mana tanggung jawab JKA dan mana JKN," ujarnya.

Data pemerintah Aceh mencatat jumlah penduduk dalam kategori desil delapan hingga sepuluh mencapai 953.395 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan aparatur sipil negara serta peserta dengan skema pembiayaan lain.

Setelah dilakukan pemutakhiran data, sebanyak 823.914 jiwa dikategorikan mampu dan tidak lagi menerima bantuan iuran kesehatan dari program JKA.

Meski demikian, pemerintah Aceh membuka kemungkinan untuk mengembalikan skema awal program JKA apabila dana otonomi khusus kembali meningkat.

"Apabila ke depan dana otsus Aceh kembali sebesar 2,5 persen, maka pelaksanaan JKA akan dikembalikan seperti semula," kata Mualem.*

(at/ad)

Oleh:Abrilloga S.H, M.H.

Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, justru memperlihatkan ironi yang sulit diabaikan.

Baca Juga:

• KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan

Jika dicermati secara jernih, justru sikap "tugil" atau semaunya sendiri tampak lebih dominan dalam konstruksi opini tersebut.

Dalam negara hukum, setiap keberatan terhadap proses atau putusan lembaga publik harus ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, bukan dengan membangun opini yang menyudutkan tanpa dasar yang utuh dan proporsional.

Perlu ditegaskan bahwa sengketa informasi yang menjadi pokok persoalan telah melalui seluruh tahapan mekanisme hukum yang tersedia.

Sengketa dengan register Nomor: 001/III/KIP-BABEL/2025 tanggal 19 Juni 2025 telah diputus oleh Komisi Informasi, kemudian diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Putusan Nomor: 5/G/KI/2025/PTUN.PGP tanggal 25 September 2025, dan bahkan berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 8 K/TUN/KI/2026 tanggal 10 Maret 2026, yang seluruhnya menolak dalil keberatan yang diajukan.

Dengan demikian, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Upaya untuk terus mengangkat kembali substansi yang sama, baik melalui surat-menyurat maupun opini publik, tidak lagi berada dalam koridor penyelesaian hukum, melainkan berpotensi menimbulkan distorsi pemahaman di tengah masyarakat.

Terkait dalil mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman, perlu dipahami bahwa Ombudsman Republik Indonesia bekerja dalam ranah pengawasan pelayanan publik yang bersifat administratif.

Rekomendasi yang diberikan berupa tindakan korektif, bukan putusan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran etik, apalagi membatalkan proses peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahkan secara faktual, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyatakan laporan tersebut selesai dan ditutup melalui surat tanggal 27 Februari 2026, yang secara jelas menunjukkan bahwa tidak terdapat lagi proses yang berjalan dalam konteks pengawasan administratif tersebut.

Dengan demikian, menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman sebagai dasar untuk membangun tuduhan etik maupun menyerang legitimasi lembaga merupakan bentuk kekeliruan mendasar dalam memahami batas kewenangan antar lembaga negara.

Narasi yang dipaksakan terkait "transkrip persidangan" juga menunjukkan ketidakpahaman terhadap hukum acara penyelesaian sengketa informasi.

Dalam praktik Komisi Informasi, produk hukum yang dapat diberikan kepada para pihak adalah salinan putusan dan berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dokumen resmi.

Adapun yang dimaksud sebagai "transkrip" dalam persidangan bukanlah produk hukum yang berdiri sendiri dan tidak serta-merta dapat diberikan tanpa pertimbangan.

Bahkan secara faktual, substansi yang dimaksud tersebut telah menjadi bagian dari alat bukti dalam proses persidangan di PTUN hingga Mahkamah Agung.

Memberikan transkrip secara bebas tanpa kerangka hukum yang jelas justru berpotensi menimbulkan penafsiran sepihak sesuai kepentingan masing-masing pihak, yang pada akhirnya dapat mengganggu independensi dan objektivitas proses pengambilan putusan.

Ironisnya, sikap yang ditunjukkan dalam proses persidangan juga tidak mencerminkan iktikad baik.

Dalam fakta persidangan, ketika diminta untuk mendukung dalil dengan bukti bahkan dengan mengklaim kapasitas sebagai peneliti yang menyiapkan 119 pertanyaan yang bersangkutan justru menyatakan, "saya tidak harus tunduk dan patuh terhadap perintah Majelis."

Pernyataan tersebut tidak hanya menunjukkan sikap tidak kooperatif, tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap etika persidangan.

Dalam hal ini, menjadi relevan untuk mengingat pandangan Rocky Gerung bahwa intelektualitas harus berjalan beriringan dengan etikabilitas, sebelum kemudian berbicara mengenai elektabilitas.

Ketika seseorang membawa atribut sebagai bagian dari struktur politik, maka tanggung jawab etik yang melekat seharusnya semakin tinggi.

Namun dalam hal ini, justru terlihat bahwa dimensi etikabilitas dan kedewasaan dalam berargumentasi tidak tercermin secara memadai.

Penggunaan diksi yang merendahkan, seperti menyebut lembaga sebagai "buta huruf", bukan hanya tidak mencerminkan etika intelektual, tetapi juga berpotensi mencederai kualitas ruang publik.

Kritik dalam demokrasi memang penting, namun kritik yang sehat haruslah berbasis data, regulasi, dan logika hukum yang utuh bukan sekadar pelampiasan kekecewaan yang dibungkus retorika.

Jika terdapat ketidakpuasan, jalur hukum telah tersedia dan bahkan telah ditempuh hingga tingkat tertinggi, dengan hasil yang jelas.

Memaksakan narasi di luar mekanisme tersebut justru menunjukkan ketidakmauan untuk menerima sistem hukum yang sah.

Dalam hal ini, publik dapat menilai secara objektif bahwa persoalan yang muncul bukan terletak pada kelembagaan Komisi Informasi, melainkan pada cara memahami, menyikapi, dan menghormati proses hukum itu sendiri.

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta terbuka terhadap evaluasi yang konstruktif, sepanjang berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Sebab pada akhirnya, demokrasi membutuhkan kritik, tetapi bukan kritik yang "tugil" melainkan kritik yang berpijak pada hukum, nalar, dan tanggung jawab etik.*

*) Penulis adalah Tenaga Ahli Hukum Komisi Informasi Prov. Bangka Belitung.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asal-usul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kepada Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam perkara dugaan pemerasan jabatan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih menelusuri apakah dana tersebut berasal dari kantong pribadi para pejabat atau dari sumber lain yang berpotensi melanggar hukum.

Baca Juga:

• Politik Uang Masih Menggurita, KPK Usulkan 5 Jurus Ampuh Benahi Pemilu

Kasus ini menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

KPK menemukan fakta bahwa sebagian kepala OPD bahkan harus meminjam uang hingga menggunakan dana pribadi untuk memenuhi permintaan yang disebut sebagai "jatah" kepada bupati, agar tidak dicopot dari jabatan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut praktik tersebut berpotensi memicu tindak pidana korupsi lanjutan.

Menurut dia, tekanan untuk menyetor uang bisa mendorong pejabat daerah melakukan rekayasa proyek atau menerima gratifikasi guna menutup kebutuhan setoran.

"Fenomena ini membuka peluang munculnya korupsi baru, seperti pengaturan proyek atau penerimaan gratifikasi," ujar Asep dalam konferensi pers sebelumnya.

KPK menegaskan, sebagai penyelenggara negara, kepala daerah telah memperoleh hak keuangan resmi berupa gaji dan dana operasional.

Karena itu, permintaan dana di luar mekanisme resmi dinilai sebagai pelanggaran hukum.

"Tidak dibenarkan membebankan kebutuhan pribadi kepada perangkat daerah ataupun anggaran dinas," kata Asep.

Dalam pengembangan perkara, KPK juga mengintensifkan penggeledahan di sejumlah lokasi.

Dalam operasi terbaru, penyidik menggeledah empat lokasi dan menyita uang tunai sekitar Rp 95 juta serta sejumlah dokumen terkait pengadaan dan penganggaran daerah.

Budi menyebut penggeledahan dilakukan secara maraton dalam sepekan terakhir untuk memperkuat konstruksi perkara.

KPK sebelumnya mengungkap, Gatut menetapkan target pengumpulan dana hingga Rp 5 miliar.

Namun hingga saat penindakan, jumlah yang terkumpul baru mencapai sekitar Rp 2,7 miliar.

Sebanyak 16 kepala OPD diduga dimintai setoran dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar.

Praktik ini diduga berkaitan dengan upaya mempertahankan jabatan di lingkungan pemerintah daerah.*

(d/ad)