JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Dalam struktur baru tersebut, Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman, sementara Rahmadi Indra Tektona menjabat Wakil Ketua merangkap anggota.

Baca Juga:

• Liliek Prisbawono Adi Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Gantikan Anwar Usman

Dalam prosesi pelantikan, para pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ujar mereka.

Mereka juga berjanji tidak akan menerima janji atau pemberian dalam bentuk apa pun serta akan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat negara, di antaranya Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menkopolkam Djamari Chaniago, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Kepala BIN Herindra.*

(bb/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Liliek Prisbawono Adi sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Prosesi tersebut digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya: Laporan Dugaan Makar Saiful Mujani Belum Tentu Naik Penyidikan

"Demi Allah saya bersumpah bahwa akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ujar Liliek dalam pengucapan sumpah jabatan.

Ia juga berjanji akan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab.

Pengangkatan Liliek tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan informasi, Liliek Prisbawono Adi merupakan hakim karier yang saat ini bertugas di Pengadilan Tinggi Medan.

Ia lahir pada 27 Oktober 1966 dan mulai berstatus pegawai negeri sipil sejak 1 Mei 1994 dengan pangkat golongan IV/e.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat negara, di antaranya Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menkopolkam Djamari Chaniago, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Kepala BIN Herindra.*

(bb/ad)

BANDA ACEH — Direktur Al-Qur'an Language Center, Zikran Amnar, mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi ibadah agar tidak terjebak dalam kondisi futur, yakni menurunnya semangat beribadah.

Hal tersebut disampaikan dalam khutbah Jumat di Masjid Baiturrahmah, Gampong Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat, 10 April 2026.

Baca Juga:

• Tak Selalu Lewat Mimpi, Ternyata Ini Cara Allah SWT Menjawab Sholat Istikharah Saat Bingung Pilih Jalan Hidup

Ia mencontohkan kisah sahabat Hanzalah yang merasa imannya menurun saat kembali dari majelis Rasulullah ke aktivitas sehari-hari.

"Naik turunnya iman adalah sesuatu yang wajar. Iman akan meningkat dengan amal saleh, namun dapat menurun akibat perbuatan maksiat dan dosa," ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab futur adalah sifat dasar manusia yang tidak lepas dari kesalahan serta kondisi hati yang mudah berubah.

Karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas iman.

Zikran menilai momentum Idulfitri kerap menjadi titik awal peningkatan kualitas ibadah. Namun, menjaga istiqamah setelah Lebaran menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam.

Untuk itu, ia mendorong umat Islam memperkuat spiritualitas melalui doa, memperbanyak amal saleh, serta membangun lingkungan pergaulan yang positif.

Menurut dia, teman yang saleh dapat memberikan pengaruh besar dalam menjaga konsistensi ibadah.

Ia juga mengingatkan agar umat tidak meremehkan dosa kecil karena dapat menumpuk dan merusak hati.

Selain itu, mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat dan menjaga rutinitas ibadah dinilai penting untuk menghindari futur.

Zikran menambahkan, mengingat kematian serta membaca kisah-kisah inspiratif dan keutamaan amal dapat menjadi cara untuk menjaga semangat beribadah.

"Dengan begitu, diharapkan umat Islam dapat tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah dan syariat dalam kehidupan sehari-hari," kata dia.*

(ad)

BINJAI — Masyarakat Binjai Utara menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kota Binjai, Arif Jaka Sona, dari Fraksi PDI Perjuangan, di daerah pemilihan III Binjai Utara.

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan terkait persoalan di lingkungan mereka.

Baca Juga:

• Wamendagri Bima Arya Minta Warga Viralkan ASN yang Diduga Tak WFH

Arif Jaka Sona mengatakan kegiatan reses menjadi sarana bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam kegiatan tersebut, ia juga menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Binjai agar dapat mendengarkan langsung persoalan warga.

Menurut dia, kehadiran OPD diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.

"Dengan menghadirkan OPD, kami berharap setiap masukan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti secara tepat," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh masukan warga akan menjadi bahan pembahasan di tingkat DPRD untuk kemudian diperjuangkan dalam kebijakan pemerintah daerah.

Kegiatan reses tersebut berlangsung dengan dialog terbuka antara warga dan perwakilan pemerintah daerah, yang membahas berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Binjai Utara.*

(ad)

JAKARTA — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pelibatan hakim ad hoc dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus memiliki dasar hukum yang dapat dipertimbangkan.

Usman mengatakan usulan tersebut secara prinsip masuk akal dalam upaya memperkuat independensi dan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Baca Juga:

• Momen Langka, Pesawat Prabowo Dikawal Jet Tempur F-16 dan T-50 Golden Eagle: Atas Nama Seluruh Rakyat Indonesia, Kami Bangga dengan TNI AU

Meski demikian, ia menilai usulan tersebut perlu diperjelas dengan mekanisme formal melalui Mahkamah Agung sebagai otoritas peradilan tertinggi.

Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan terkait penempatan hakim ad hoc, apakah di pengadilan militer atau pengadilan umum.

Menurut Usman, ketidakjelasan tersebut membuka ruang tafsir terhadap dua opsi peradilan yang berbeda, baik umum maupun militer.

"Karena itu bisa ditafsirkan ke pengadilan keduanya. Ia membuka kemungkinan opsi pengadilan umum dan militer," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa jika pelibatan hakim ad hoc dilakukan, maka prinsip fair trial harus menjadi perhatian utama, termasuk keterlibatan hakim profesional dalam majelis hakim.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming mengusulkan pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional dalam proses persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kasus ini sendiri telah memasuki tahap pelimpahan berkas ke Oditurat Militer Jakarta untuk disidangkan.

Empat tersangka dalam perkara tersebut merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Sementara itu, Andrie Yunus melalui surat kepada Mahkamah Agung meminta agar perkaranya disidangkan di peradilan umum.

Ia menolak proses peradilan militer dengan alasan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan kekhawatiran terhadap potensi impunitas.*

(km/ad)

BOGOR — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan kebijakan work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.

Ia menyebut warga dapat melaporkan ASN yang diduga tidak menjalankan WFH melalui kanal pengaduan resmi maupun media sosial.

Baca Juga:

• Imipas Gaspol Bersihkan Lapas dari Narkoba, Menteri Agus Andrianto: Petugas Terlibat Akan Dipecat dan Diproses Hukum

Bima mengatakan pengawasan terhadap ASN tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masyarakat.

Pemerintah daerah, kata dia, turut melakukan pemantauan berjenjang, termasuk melalui aplikasi kehadiran dan komunikasi langsung dengan pejabat terkait.

"Bisa setiap saat telepon, bahkan video call. Kalau tidak ada, pasti ada konsekuensinya. Jadi pengawasan berjenjang secara internal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Dani Rahadian, mengatakan penerapan WFH ASN mengacu pada aturan pemerintah pusat.

ASN wajib melakukan presensi tiga kali sehari dari rumah dengan sistem swafoto berbasis lokasi.

Ia merinci, absensi dilakukan pada pukul 07.00–07.30 WIB, 13.00–13.30 WIB, dan 16.30–17.00 WIB menggunakan aplikasi LEGASI yang telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

"Namanya Work From Home, jadi tidak boleh di lokasi selain rumah," kata Dani.

WFH ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor diterapkan setiap Jumat sesuai Surat Edaran Nomor 800.1.5/1633-BKPSDM Tahun 2026 tentang penyesuaian mekanisme kerja dalam rangka efisiensi anggaran dan penghematan energi.*

(km/ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya menegaskan bahwa laporan dugaan makar terhadap pengamat politik Saiful Mujani belum tentu berlanjut ke proses hukum pidana.

Saat ini, laporan tersebut masih berada pada tahap penyelidikan untuk menguji ada tidaknya unsur pidana.

Baca Juga:

• KPK Geledah 12 Lokasi Terkait Dugaan Pemerasan Wali Kota Madiun, Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik

"Apabila tidak ditemukan unsur pidana, tidak ditemukan cukup bukti, tidak ada saksi yang mendukung, serta alat bukti bukan berkaitan dengan pidana, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau tidak dilanjutkan ke penyidikan," kata Budi kepada wartawan, Jumat, 10 April 2026.

Ia menegaskan tidak semua laporan otomatis berujung pada proses penyidikan. Kepolisian, kata dia, wajib memastikan seluruh unsur terpenuhi sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Kasus yang melibatkan Saiful Mujani saat ini masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik.

Polisi akan mengkaji seluruh bukti serta keterangan saksi untuk menentukan arah penanganan perkara.

"Laporan tersebut juga akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar Budi.

Sebelumnya, Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan makar setelah pernyataannya dalam sebuah forum publik viral di media sosial.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 8 April 2026, dengan pelapor atas nama Aliansi Masyarakat Jakarta Timur.

Dalam potongan video yang beredar, Saiful menyebut perlunya upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian memicu reaksi publik dan pelaporan ke kepolisian.*

(km/ad)

MADIUN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 12 lokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, sejak Senin, 6 April 2026 hingga Kamis, 9 April 2026, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan rangkaian penggeledahan terakhir dilakukan pada Kamis dengan menyasar empat lokasi, terdiri dari satu rumah aparatur sipil negara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan tiga rumah milik pihak swasta.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Perzinaan dan Perselingkuhan Naik Penyidikan, Insanul Fahmi Diperiksa Polda Metro Jaya

Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah titik lain, termasuk rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, serta beberapa rumah pihak swasta dan direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Seluruh barang bukti kini tengah dianalisis untuk memperkuat proses penyidikan.

"Penyidik selanjutnya akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas penyidikan," ujar Budi.

Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana corporate social responsibility (CSR), serta penerimaan lain atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

KPK sebelumnya telah menetapkan Maidi bersama dua orang lainnya, yakni orang kepercayaannya Rochim Ruhdiyanto dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah, sebagai tersangka.

Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, yang mengindikasikan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi.*

(km/ad)

JAKARTA — Pengusaha Insanul Fahmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan, Jumat, 10 April 2026.

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan oleh istrinya, Wardatina Mawa.

Baca Juga:

• Ngaku Pegawai KPK dan Bisa “Atur Perkara”, Empat Orang Tipu Anggota DPR: Ribuan Dolar Disita

Ia tiba di gedung Polda sekitar pukul 11.08 WIB didampingi kuasa hukumnya, Veni Kisnawati.

Saat dimintai keterangan oleh awak media, Insanul enggan memberikan penjelasan panjang.

Ia hanya meminta doa agar proses hukum yang dijalaninya berjalan lancar.

"Yang terbaik saja, doakan ya," ujar Insanul singkat sebelum memasuki ruang pemeriksaan.

Sebelum diperiksa, Insanul terlebih dahulu menjalani prosedur administrasi dan menitipkan barang pribadinya, termasuk ponsel dan tas, ke dalam loker petugas.

Setelah itu, ia langsung diarahkan menuju ruang penyidik di lantai atas.

Kuasa hukum Insanul, Veni Kisnawati, turut mendampingi proses pemeriksaan tersebut. Hingga saat ini, pemeriksaan masih berlangsung di Polda Metro Jaya.

Kasus ini mencuat setelah Wardatina Mawa melaporkan dugaan perselingkuhan yang melibatkan suaminya dengan Inara Rusli.

Penyidik sebelumnya telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan, yang mengindikasikan adanya dugaan unsur pidana dalam laporan tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

Ia memastikan tidak ada toleransi terhadap keterlibatan warga binaan maupun oknum petugas dalam praktik peredaran narkoba.

Baca Juga:

• Pasca Longsor Sembahe, BPBD Siaga Antisipasi Bencana Susulan

Agus mengatakan pemerintah terus memperkuat pengawasan melalui sejumlah langkah konkret, termasuk pemasangan sistem keamanan berbasis teknologi seperti CCTV terintegrasi serta peningkatan razia rutin dan insidentil di lapas dan rutan.

Upaya tersebut juga dilakukan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia, dalam rangka penindakan terpadu.

Di sisi internal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperketat disiplin petugas.

Agus menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak tegas, termasuk pemecatan dan proses hukum apabila terbukti terlibat.

"Jika ada petugas yang terbukti terlibat, sanksi tegas hingga proses hukum akan diberlakukan," ujarnya.

Ia menyebut sejumlah oknum petugas telah dijatuhi hukuman disiplin berat hingga diberhentikan, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke Lapas Nusakambangan sebagai bagian dari penanganan warga binaan berisiko tinggi.

Menurut data kementerian, pemindahan warga binaan kategori bandar narkotika dan berisiko tinggi ke Nusakambangan telah mencapai 2.284 orang.

Langkah ini disebut sebagai upaya memutus jaringan peredaran narkotika di dalam lapas dan rutan.

Agus menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif.

"Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar lapas dan rutan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang aman, bersih dari narkotika, dan mendukung reintegrasi sosial," kata dia.*

Baca Juga:

• Api Melahap Kawasan Pertokoan Gunungsitoli, 17 Ruko Ludes Tak Bersisa

(d/ad)

JAKARTA — Tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang diduga melakukan penipuan dengan mengaku sebagai pegawai KPK.

Penangkapan dilakukan di wilayah Jakarta Barat pada Kamis malam, 9 April 2026.

Baca Juga:

• Kejari Simalungun Periksa 7 Camat, Usut Korupsi Pelatihan Ketahanan Pangan dan BUMDes 2025

"Empat orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK," kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 April 2026.

Menurut Budi, para pelaku menyasar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan meminta sejumlah uang. Mereka berdalih dapat mengamankan kasus yang sedang ditangani KPK.

"Yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR," ujarnya.

Saat penangkapan, tim gabungan menemukan uang sebesar 17.400 dolar Amerika Serikat di sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi aktivitas para pelaku.

KPK menduga praktik penipuan tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali, meski belum merinci pihak yang menjadi korban.

Keempat pelaku kini telah diamankan di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

KPK mengimbau masyarakat dan seluruh penyelenggara negara untuk mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

Budi menegaskan, pegawai KPK selalu dilengkapi identitas resmi dan surat tugas dalam menjalankan tugasnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada pegawai KPK yang diperbolehkan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun, serta tidak ada pihak luar yang diberi kewenangan sebagai perwakilan KPK.

"KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai perpanjangan tangan," kata Budi.

Masyarakat yang menemukan praktik serupa diminta segera melapor ke aparat penegak hukum atau melalui call center KPK di 198 agar dapat ditindaklanjuti.*

(vo/ad)

DELI SERDANG — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memastikan seluruh korban dalam peristiwa tanah longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, telah ditemukan.

Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan resmi ditutup pada Jumat, 10 April 2026.

Baca Juga:

• Api Melahap Kawasan Pertokoan Gunungsitoli, 17 Ruko Ludes Tak Bersisa

"Seluruh korban tanah longsor di Desa Sembahe telah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Operasi SAR gabungan juga sudah resmi ditutup," kata Mukti dalam keterangan tertulis, Jumat.

Dalam peristiwa tersebut, lima orang dilaporkan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya mengalami luka ringan.

Selain menelan korban jiwa, longsor juga merusak sejumlah rumah warga dan satu fasilitas ibadah.

Saat ini, area terdampak telah diamankan oleh aparat kepolisian dengan pemasangan garis pembatas.

Pemerintah daerah, kata Mukti, akan melanjutkan proses pembersihan melalui kegiatan gotong royong setelah kondisi dinyatakan aman.

Di lokasi lain di Kecamatan Sibolangit, seperti Desa Batu Belin dan Desa Tambunen, material longsor yang sebelumnya menutup badan jalan telah dibersihkan.

Namun, akses di beberapa titik masih terbatas.

"Di Sibolangit terdapat lima desa terdampak. Untuk Desa Tambunen, akses jalan saat ini masih diberlakukan satu arah," ujarnya.

Sementara itu, di Desa Penungkiren, Kecamatan STM Hilir, jalur penghubung antar kecamatan yang sempat tertutup longsor kini telah kembali dapat dilalui setelah proses pembersihan selesai.

BPBD bersama instansi terkait masih bersiaga untuk mengantisipasi potensi longsor susulan.

Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah tersebut sejak Selasa malam disebut menjadi pemicu utama bencana.

Pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan longsor, untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat.*

(vv/ad)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Ia menilai revisi proyeksi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang dinilai masih resilien.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.346, Pasar Masih Dibayangi Geopolitik Global

Untuk Indonesia, lembaga tersebut juga memangkas proyeksi dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen pada 2026.

Menanggapi hal itu, Purbaya menyebut Bank Dunia kemungkinan besar memasukkan asumsi dampak kenaikan harga minyak akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah sebagai faktor penekan pertumbuhan.

Namun, ia menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.

Bahkan, ia menilai terdapat perbedaan perhitungan dalam proyeksi yang dirilis lembaga internasional tersebut.

"Triwulan pertama saja mungkin 5,5 persen, 5,6 persen atau lebih. Berarti World Bank itu kita mau resesi, turun ke bawah sekali. Saya pikir World Bank salah hitung," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan.

Purbaya menilai faktor seperti harga minyak bersifat sementara dan dapat berubah cepat, sehingga tidak semestinya menjadi dasar utama dalam penurunan proyeksi jangka menengah.

Ia juga menyebut revisi proyeksi tersebut dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap perekonomian nasional.

"Kalau sebulan harga minyak turun, World Bank pasti akan merubah prediksinya. Dia sudah melakukan dosa besar karena menimbulkan sentimen negatif," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan mengoptimalkan kebijakan fiskal dan belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebut penguatan sistem keuangan dan iklim investasi menjadi kunci utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Kami memastikan program berjalan baik, sistem keuangan mendukung pertumbuhan, dan iklim investasi terjaga," katanya.

Sementara itu, Bank Dunia dalam laporannya menyebut perlambatan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik dipicu guncangan eksternal, terutama kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Laporan tersebut juga menyoroti risiko inflasi dan ketidakpastian kebijakan global yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi regional.*

(oz/ad)

JAKARTA - Salah satu tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rustam Effendi, membantah adanya permintaan uang Rp20 miliar terkait penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Ia menyebut narasi tersebut tidak lebih dari sebuah candaan yang kemudian berkembang menjadi serius di ruang publik.

Baca Juga:

• Disnaker Medan Dorong Link and Match Kampus–Industri, Fasilitasi PT Tradepro Latih Mahasiswa FISIP USU untuk Siap Hadapi Dunia Kerja

Pernyataan Rustam merespons pengakuan Ketua Umum KAMI Jokowi–Gibran, Razman Arif Nasution, yang sebelumnya menyebut adanya informasi permintaan uang Rp20 miliar dari salah satu tersangka agar bersedia menjalani proses RJ.

Rustam mengaku tidak mengetahui bagaimana informasi tersebut bisa sampai kepada Razman

Ia menegaskan bahwa pernyataan soal angka Rp20 miliar itu muncul dalam percakapan informal yang bernuansa candaan.

"Canda-candaan, tapi Razman menganggapnya serius," ujarnya.

Rustam kemudian menjelaskan awal mula percakapan yang memunculkan angka tersebut.

Ia menyebut mendapat telepon dari seorang rekan yang merupakan mantan anggota TPUA.

Dalam percakapan itu, disebutkan adanya pembahasan dengan seorang "jenderal" terkait upaya pengondisian restorative justice.

"Yang menarik buat saya itu karena ada sebutan jenderal. Makanya dalam hati saya, 'wah ini saya kerjai juga nih jenderalnya'," kata Rustam.

Ia menambahkan, dalam percakapan tersebut dirinya menyebut angka Rp20 miliar hingga Rp30 miliar dalam konteks candaan.

Menurut dia, pernyataan itu tidak dimaksudkan sebagai permintaan serius.

"Kalau di atas Rp20 miliar atau Rp30 miliar oke, di bawah itu tidak usah. Saya bilang begitu, sambil ketawa-ketawa," ujarnya.

Rustam juga menegaskan bahwa jika memang ada upaya serius penyelesaian perkara melalui RJ, ia tidak akan menyampaikannya melalui pihak tertentu.

"Kalau saya mau, tidak melalui Razman. Memangnya Razman siapa?" katanya.

Sebelumnya, Razman Arif Nasution menyebut adanya informasi yang diterimanya terkait dugaan permintaan Rp20 miliar untuk penyelesaian perkara dengan mekanisme RJ.

Ia mengklaim informasi tersebut diperoleh dari rekaman percakapan yang didengarnya dari pihak ketiga.

"Bahwa salah satu dari lima tersangka meminta untuk RJ tidak kurang dari Rp20 miliar," kata Razman dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, Selasa (7/4/2026).*

(oz/ad)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendapat pengawalan udara ketat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) saat melakukan kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Pengawalan tersebut melibatkan empat pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan dua pesawat latih tempur KAI T-50 Golden Eagle.

Baca Juga:

• Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Soroti Delapan Masalah dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

Momen pengawalan itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram Sekretariat Kabinet.

Pengawalan udara tersebut merupakan bagian dari prosedur pengamanan VVIP yang dijalankan TNI AU.

Selain sebagai standar pengamanan, misi ini juga bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Angkatan Udara.

Dalam kesempatan itu, dari kokpit pesawat pengawal, penerbang TNI AU menyampaikan penghormatan kepada Presiden Prabowo sekaligus apresiasi atas dukungan terhadap modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU.

"Dengan penuh rasa hormat dan bangga, di hari ulang tahun yang ke-80 TNI Angkatan Udara, kami elang-elang muda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak," ujar penerbang dalam pernyataannya kepada Presiden.

Penerbang tersebut juga menyebutkan bahwa sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan pada 2019 hingga kini sebagai Presiden, TNI AU mengalami penguatan dan modernisasi pertahanan udara.

"Dengan semangat pengabdian tanpa batas, kami bertekad meneguhkan TNI Angkatan Udara yang ampuh menuju Indonesia maju," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun kepada TNI AU.

Ia menyebut bangsa Indonesia bangga terhadap para prajurit udara.

"Pertama-tama dirgahayu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Swa Bhuwana Paksa. Selamat ulang tahun yang ke-80, semoga TNI AU terus jaya, selalu kuat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di udara," kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada para prajurit TNI AU atas pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan negara.

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, sekali lagi atas nama rakyat seluruh Indonesia kami bangga dengan angkatan udara kami, kami bangga dengan elang-elang muda. Semangat terus, terima kasih," lanjutnya.

"Terima kasih, hormat saya kepada kalian semua," tandas Prabowo.*

(km/ad)

JAKARTA - Fenomena berburu tautan saldo digital atau link saldo DANA gratis kembali ramai diperbincangkan di ruang digital.

Tren ini muncul seiring meningkatnya penggunaan dompet digital dalam transaksi harian masyarakat, mulai dari pembayaran makanan, transportasi, hingga kebutuhan rutin lainnya melalui aplikasi seperti DANA.

Baca Juga:

• Perjuangan Gubernur Bobby Nasution Berbuah Hasil, Dana Pemulihan Pascabencana Sumut Tembus Rp23 Triliun!

Link tersebut biasanya disebarkan melalui grup WhatsApp, Telegram, hingga platform media sosial lainnya.

Fitur DANA Kaget memungkinkan pengguna membagikan saldo melalui tautan khusus yang dapat diklaim oleh pengguna lain selama kuota masih tersedia.

Penerima cukup membuka tautan, masuk ke aplikasi, dan saldo akan otomatis masuk ke akun jika masih tersedia.

Nominal yang dibagikan bervariasi, mulai dari beberapa ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada pengirim dan jumlah penerima yang ditentukan.

Namun, di balik tren ini, muncul pula sejumlah risiko keamanan digital. Pengguna diimbau untuk berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan program pembagian saldo.

Praktik penipuan digital kerap memanfaatkan popularitas istilah tersebut untuk mencuri data pribadi pengguna.

Pihak keamanan digital secara umum mengingatkan agar pengguna tidak sembarangan mengakses tautan yang meminta informasi sensitif seperti kode OTP atau PIN.

Aplikasi resmi dompet digital juga tidak pernah meminta data tersebut melalui pihak ketiga.

Selain melalui tautan gratis, pengguna juga dapat memperoleh saldo tambahan melalui program cashback dari merchant mitra, seperti minimarket, layanan transportasi, hingga platform e-commerce.

Fitur lain seperti program referral juga menjadi salah satu cara legal untuk mendapatkan insentif digital dengan mengajak pengguna baru bergabung.

Fenomena ini menunjukkan perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi finansial.

Dompet digital tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga bagian dari strategi pengelolaan keuangan sehari-hari.

Namun demikian, literasi keamanan digital tetap menjadi kunci utama agar pengguna tidak terjebak dalam praktik penipuan yang memanfaatkan tren tersebut.*

(ss/ad)

GUNUNGSITOLI - Kebakaran hebat melanda kawasan pertokoan di Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, pada Kamis sore (9/4/2026).

Peristiwa tersebut menghanguskan sedikitnya 17 unit rumah toko (ruko) yang berada di kawasan padat aktivitas perdagangan.

Baca Juga:

• Struktur Anggaran MBG Dinilai Tidak Proporsional: Belanja Kaos Kaki Miliaran Rupiah, Kendaraan dan Teknologi Lebih Besar dari Porsi Makanan

"Api menghanguskan kurang lebih 17 ruko," kata Sowa'a dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Berdasarkan informasi di lapangan, api diduga pertama kali muncul dari salah satu toko yang menjual aksesori.

Dalam hitungan menit, kobaran api merembet ke toko lain yang menjual sepatu, kain, plastik, tas, hingga fasilitas klinik gigi di sekitar lokasi kejadian.

Sowa'a menjelaskan sebagian besar bangunan yang terbakar merupakan konstruksi kayu atau papan yang mudah terbakar, meski terdapat juga bangunan permanen berbahan beton.

Kondisi tersebut mempercepat penyebaran api di sepanjang deretan ruko.

"Isi ruko seperti kain, plastik, sepatu, tas, dan barang dagangan lainnya ikut mempercepat rambatan api," ujarnya.

Sejumlah unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api.

Petugas baru berhasil mengendalikan kobaran api setelah beberapa waktu upaya pemadaman dilakukan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, hingga kini pemerintah daerah belum dapat memastikan total kerugian material akibat kebakaran tersebut.

"Korban jiwa tidak ada, sementara kerugian masih dalam pendataan," kata Sowa'a.

Pemerintah Kota Gunungsitoli masih melakukan pendataan serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan pascakebakaran dan identifikasi penyebab pasti kebakaran.*

(d/ad)

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat kembali menjadi sorotan publik.

Kritik mengemuka bukan pada tujuan program, melainkan pada struktur alokasi anggaran yang dinilai tidak mencerminkan fokus utama penyediaan makanan bergizi.

Baca Juga:

• LSM Perisai dan Sejumlah Organisasi Gelar Aksi di Patung Kuda, Soroti Program MBG

Pos terbesar tercatat berada pada belanja kendaraan operasional dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk pengadaan sepeda motor listrik melalui sistem e-Katalog 6.0 dari penyedia tertentu.

Selain kendaraan, belanja perangkat teknologi juga menjadi pos besar.

Pengadaan perangkat keras dan komputer mencapai Rp830,1 miliar, termasuk tablet yang digunakan untuk mendukung sistem pelaksanaan program.

Salah satu perangkat yang masuk dalam pengadaan adalah tablet dengan harga e-katalog yang disebut mencapai belasan juta rupiah per unit, lebih tinggi dibanding harga pasar pada umumnya.

Di sisi lain, belanja untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga tercatat signifikan, yakni sekitar Rp1,26 triliun.

Pos ini menjadi bagian dari infrastruktur pelaksanaan program di lapangan.

Namun, perhatian publik justru tertuju pada belanja non-makanan lainnya, termasuk pengadaan perlengkapan penunjang seperti pakaian, sepatu, hingga kaos kaki yang mencapai total Rp623,3 miliar.

Salah satu komponen yang disorot adalah pengadaan kaos kaki yang mencapai miliaran rupiah dengan harga satuan bervariasi.

Selain itu, anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi tercatat sebesar Rp464,6 miliar. Pos ini dialokasikan untuk peningkatan kapasitas pelaksana program di berbagai daerah.

Yang menjadi perhatian utama adalah alokasi anggaran untuk makanan yang justru berada di posisi paling kecil, yakni sekitar Rp242,8 miliar.

Kontras antara besarnya belanja penunjang dan kecilnya porsi makanan memunculkan pertanyaan publik terkait arah prioritas program MBG yang semestinya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat.

Sejumlah pihak menilai komposisi tersebut perlu dievaluasi agar tujuan utama program tidak bergeser dari substansi awal, yakni penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran.*

(tm/ad)

SIMALUNGUN — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun kembali memeriksa delapan aparatur sipil negara (ASN) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pelatihan ketahanan pangan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2025.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Simalungun, Yudi Sahputers, mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Rabu (8/4/2026) untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan yang tengah berjalan.

Baca Juga:

• Kejagung Bongkar Skandal Petral 2008–2015: Riza Chalid Diduga Kendalikan Tender Minyak, Picu Kenaikan Harga BBM

Ia menjelaskan, penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/L.2.24/Fd.1/02/2026 tertanggal 23 Februari 2026.

Sejak tahap penyidikan dimulai, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) telah memeriksa sedikitnya 110 saksi.

Para saksi tersebut meliputi kepala desa atau pangulu, sekretaris desa, camat, operator komputer dinas terkait, hingga pengurus BUMDes di wilayah Kabupaten Simalungun.

Menurut Yudi, langkah pemeriksaan lanjutan ini merupakan bagian dari upaya Kejari Simalungun untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan dan pengelolaan dana BUMDes.

"Penyidikan masih terus berjalan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Simalungun telah melakukan rangkaian pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan program tersebut.*

(tm/ad)

Oleh:Dody Wijaya.

REVISI Undang-Undang Pemilu kembali dibahas. Komisi II DPR mulai menghimpun masukan publik. Seperti biasa, isu yang langsung mengemuka adalah soal sistem proporsional terbuka mau dipertahankan atau tidak, daftar calon tetap terbuka atau kembali tertutup, sampai wacana sistem campuran.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.346, Pasar Masih Dibayangi Geopolitik Global

Gagasan ini penting karena berangkat dari masalah yang nyata. Selama ini sistem pemilu kita seolah memaksa semua politisi untuk bertarung di daerah. Semua harus punya dapil. Semua harus masuk ke kompetisi lokal. Padahal, dalam kenyataannya, tidak semua kerja-kerja politik berlangsung di level lokal.

Ada kader partai yang memang tumbuh dari bawah, kuat di lapangan, dekat dengan pemilih, dan cocok bertarung di dapil. Tetapi ada juga pengurus pusat yang sehari-hari bekerja di tingkat nasional: menyusun strategi makro partai, menjaga konsolidasi organisasi, merawat koalisi, mengelola arah politik, dan memastikan manajemen partai berjalan.

Masalahnya, ketika pemilu tiba, mereka semua didorong untuk masuk ke jalur yang sama: maju sebagai calon legislatif di satu dapil daerah tertentu.

Secara aturan, itu sah. Tetapi secara politik seringkali problematik. Tokoh pusat tiba-tiba maju di satu dapil di daerah bukan karena punya akar sosial yang kuat di sana, melainkan karena sistem pemilu tidak memberi pilihan lain.

Akibatnya, kerja politik nasional dipaksa masuk ke kompetisi elektoral lokal. Sistem kita seperti tidak mau mengakui bahwa ada fungsi politik yang memang bekerja di tingkat nasional. Di situlah dapil nasional menjadi relevan.

Sistem Terlalu Sibuk Urus Kandidat

Dapil nasional tidak harus dipahami sebagai perubahan total sistem pemilu. Justru kekuatannya ada pada sifatnya yang moderat. Gagasan ini hadir untuk menyempurnakan sistem pemilu kita, bukan menggantinya.

Bayangkan DPR terdiri dari 600 kursi. Dari jumlah itu, 500 kursi tetap dipilih dari dapil regional dengan sistem proporsional, mau terbuka atau tertutup. Pemilih tetap memilih partai atau caleg di wilayah masing-masing. Keterwakilan daerah tetap dijaga.

Lalu 100 kursi sisanya dialokasikan sebagai dapil nasional.

Seratus kursi itu dibagikan kepada partai politik berdasarkan persentase perolehan suara sah nasional. Kalau satu partai mendapatkan 20 persen suara nasional, maka partai itu memperoleh sekitar 20 kursi dari dapil nasional. Kalau memperoleh 10 persen suara nasional, jatahnya sekitar 10 kursi. Sederhana. Mudah dijelaskan. Mudah dipahami publik.

Dengan model seperti itu, sistem pemilu akhirnya mengakui satu hal, yakni ada kerja politik nasional yang memang layak diwakili lewat saluran nasional pula.

Lebih Masuk Akal Ketimbang Sistem Campuran

Mengapa gagasan ini patut dipertimbangkan? Karena gagasan ini lebih realistis dibanding langsung melompat ke sistem campuran.

Sistem campuran sering terdengar menarik. Di atas kertas, sistem ini menjanjikan kombinasi antara keterwakilan wilayah dan proporsionalitas partai. Tetapi di banyak tempat, desain semacam itu justru melahirkan kerumitan baru.

Formula kursi makin sulit dipahami, potensi overhang seats muncul, dan celah sistem bisa dimanfaatkan oleh aktor politik.

Korea Selatan, misalnya, memberi contoh yang jelas. Reformasi elektoral di sana justru diikuti oleh munculnya partai satelit yang dibentuk untuk memaksimalkan keuntungan dari desain baru.

Alih-alih memperbaiki representasi, sistem malah dipermainkan secara strategis oleh partai besar. Indonesia tidak perlu buru-buru masuk ke kerumitan semacam itu.

Dibandingkan dengan sistem campuran penuh, dapil nasional jauh lebih sederhana. Sistem yang ada tidak dibongkar. Dapil regional tetap berjalan. Proporsional terbuka tetap dipakai. Yang ditambahkan hanyalah ruang representasi nasional bagi partai.

Ini penting terutama karena sistem kita saat ini terlalu berat ke arah candidate-centered. Pemilih memang bisa memilih calon secara langsung. Itu kelebihannya. Tetapi kita juga tahu biayanya: kompetisi intrapartai makin keras, biaya kampanye makin tinggi, dan partai lebih sibuk mencari vote getter daripada membangun kelembagaan.

Dalam situasi seperti itu, dapil nasional bisa menjadi penyeimbang. Gagasan ini memberi tempat pada partai sebagai institusi, bukan hanya sebagai kendaraan kandidat.

Tentu, kekhawatiran publik tetap harus dijawab. Dapil nasional jangan sampai berubah menjadi jalur aman bagi elit partai. Karena itu, desain harus ketat. Jumlah kursi harus dibatasi.

Daftar calon nasional harus diumumkan sejak awal. Seseorang tidak boleh maju sekaligus di dapil regional dan dapil nasional. Mekanisme penyusunan daftar nasional juga harus transparan agar tidak berubah menjadi ruang patronase.

Kalau pagar ini tidak ada, kritik publik akan sulit dibantah.

Tetapi kalau desainnya dijaga, dapil nasional justru bisa menjadi langkah perbaikan yang masuk akal. Ide ini tidak menghapus keterwakilan di dapil/daerah, tetapi juga tidak memaksa semua fungsi politik masuk ke kompetisi lokal.

Pada akhirnya, revisi UU Pemilu tidak boleh hanya menjadi arena mengulang perdebatan lama. Yang lebih penting juga adalah keberanian melihat persoalan kita apa adanya.

Salah satu persoalan itu adalah terlalu dominannya kompetisi personal (candidate-centered), sementara kerja pekerja/petugas organisasi partai di tingkat nasional justru kurang mendapat ruang yang layak.

Kalau itu yang ingin dibenahi, maka dapil nasional patut dipertimbangkan secara serius. Sudah waktunya sistem pemilu kita berhenti berpura-pura bahwa semua politisi harus lahir, hidup, dan menang dengan cara yang sama.

Demokrasi modern membutuhkan keterwakilan daerah, benar. Tetapi demokrasi juga membutuhkan partai yang kuat sebagai institusi nasional.

Dan untuk itu, gagasan dapil nasional layak masuk ke meja perdebatan dalam ruang legislasi revisi undang-undang Pemilu.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Petugas Pemilu atau Komisioner KPU Provinsi Jakarta