BANDAR LAMPUNG — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Gubernur Lampung periode 2019–2024, Arinal Djunaidi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana partisipatif interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja Offshore South East Sumatera (OSES).

Arinal langsung ditahan usai pemeriksaan, Selasa malam, 28 April 2026.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Roy Suryo: Sudah Tiga Bulan Tak Ditanggapi, Kami Minta Komisi III DPR Buka RDPU

Ia tampak tertunduk saat digiring menuju mobil tahanan Baracuda tanpa memberikan komentar kepada awak media.

Sebelumnya, Arinal diperiksa selama sekitar tujuh jam sejak tiba di Kejati Lampung pada pukul 10.30 WIB.

Setelah pemeriksaan, penyidik menetapkannya sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan di Rumah Tahanan Way Huwi.

Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

"Kami menahan ARD terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana partisipatif interest 10 persen di WK OSES yang dikelola PT Lampung Energi Berjaya," ujarnya.

Kejati Lampung menyebut total dana komisi migas dari Pertamina Hulu Energi Offshore East Sumatera (PHE OSES) periode 2019–2022 mencapai 17,28 juta dolar AS atau sekitar Rp 271 miliar.

Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Budi Nugraha, menyatakan Arinal diduga memiliki peran aktif dalam pengelolaan dana tersebut, termasuk intervensi kebijakan dan penunjukan perusahaan penerima komisi.

Sejumlah dugaan tindakan juga mencakup perubahan penunjukan perusahaan pengelola komisi serta intervensi dalam seleksi direksi PT Lampung Energi Berjaya.

Hingga kini, pihak kuasa hukum Arinal belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Presiden ke-13, Ma'ruf Amin, disebut pernah meluapkan kemarahan dalam sebuah rapat terbatas yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo.

Peristiwa itu terjadi saat pembahasan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat ketentuan investasi minuman keras (miras).

Baca Juga:

• Pasien Laporkan Dugaan Pengangkatan Rahim Tanpa Persetujuan ke Polda Sumut, RSU Muhammadiyah Beri Respons

Menurut Ikhsan, Ma'ruf Amin menolak keras kebijakan yang membuka peluang investasi di sektor minuman beralkohol tersebut.

Ia menyebut sikap itu muncul sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai seorang ulama.

"Beliau betul-betul menunjukkan perannya sebagai seorang ulama ketika presiden memaksakan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang investasi minuman beralkohol," kata Ikhsan.

Ikhsan mengklaim, dalam rapat terbatas tersebut Ma'ruf Amin menyampaikan penolakan dengan nada tinggi di hadapan sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Beliau mengatakan, 'saya yang mengambil tanggung jawab bahwa ini harus dibatalkan,'" ujar Ikhsan.

Ia menambahkan, tak lama setelah rapat tersebut, pemerintah akhirnya mencabut ketentuan investasi minuman keras dari daftar positif investasi dalam peraturan itu.

Menurut Ikhsan, penolakan Ma'ruf Amin juga sejalan dengan sikap sejumlah organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah yang sejak awal menolak kebijakan tersebut.

Selain itu, Ikhsan juga menyoroti peran Ma'ruf Amin selama masa pandemi Covid-19.

Ia menyebut Ma'ruf memiliki kontribusi dalam mendorong penerimaan vaksinasi di masyarakat melalui pendekatan keagamaan.

"Begitu beliau keluarkan fatwa, masyarakat mulai mau divaksin," kata Ikhsan.

Ma'ruf Amin diketahui menjabat Wakil Presiden RI periode 2019–2024.

Sebelum itu, ia merupakan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.*

(tm/ad)

MAKASSAR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia disetop sementara operasionalnya.

Meski demikian, ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut tetap menerima insentif harian sebesar Rp6 juta.

Baca Juga:

• Diduga Keracunan MBG, Belasan Siswa SD Swasta As Syifa Deli Serdang Dilarikan ke Puskesmas

Dadan menjelaskan, pemberian insentif tetap dilakukan karena para pengelola SPPG masih menjalankan sejumlah aktivitas pendukung, termasuk pelatihan karyawan dan persiapan operasional saat penghentian sementara berlangsung.

"Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan karyawannya kan diberi pelatihan," ujarnya.

Ia menyebutkan, penghentian sementara ribuan SPPG tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi hingga April 2026.

Penyebab utama penutupan sementara adalah belum terpenuhinya sejumlah persyaratan teknis, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Sekarang berkurang sedikit, sekitar 1.720-an SPPG yang ditutup sementara," kata Dadan.

Meski demikian, SPPG yang telah melengkapi persyaratan dapat kembali beroperasi. Menurut dia, proses reaktivasi tidak akan memakan waktu lama jika standar yang ditetapkan telah dipenuhi.

"Kalau kualitasnya bagus, layanan dan menunya baik, mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan sehingga tidak perlu diberhentikan terlalu lama," ujarnya.

Program SPPG merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor peningkatan gizi masyarakat.*

(d/ad)

MEDAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menegaskan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, harus steril dari aktivitas perdagangan.

Penertiban terhadap pedagang di kawasan tersebut akan terus dilakukan secara berkala.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Hadiri Pelantikan DEMA IAIDU, Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Pembangunan Daerah

Menurut dia, kebijakan itu merupakan bagian dari penataan kawasan kota.

"Sesuai kondisinya, Kesawan memang tidak boleh ada yang berdagang. Oleh karena itu kita tertibkan. Imbauan sudah sejak lama kita sampaikan," kata Yunus, Selasa, 28 April 2026.

Ia menyebut penertiban yang sempat diwarnai kericuhan terjadi akibat adanya provokasi dari sejumlah pihak di lapangan.

Kondisi itu, menurut dia, memicu perlawanan saat petugas melakukan penertiban.

"Pada prinsipnya kita menjalankan tugas sesuai aturan. Kalau sudah berulang diimbau tapi tidak diindahkan, maka harus ada tindakan tegas," ujarnya.

Yunus juga mengakui masih terdapat aktivitas pedagang di lokasi tersebut meski sebelumnya telah dilakukan penertiban.

Ia memastikan Satpol PP akan kembali melakukan operasi penertiban.

"Rencananya malam ini kita akan kembali melakukan penertiban di sana," kata dia.

Di sisi lain, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan pemerintah masih mengkaji opsi relokasi bagi pedagang Kesawan.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin penertiban dilakukan tanpa solusi.

"Kita masih bahas akan direlokasi ke mana. Pastinya akan kita cari solusi agar mereka tetap bisa berjualan," kata Rico.

Menurut dia, pemerintah juga tengah mempertimbangkan keberadaan pedagang angkringan di kawasan lain seperti Jalan Gatot Subroto dan Jalan Nibung Raya.

Penataan dilakukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa melanggar aturan tata ruang.

"Kita tidak mau penertiban tanpa solusi. Ekonomi harus tetap hidup, tapi aturan juga harus dipatuhi," ujarnya.

Penertiban kawasan Kesawan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan menata ruang publik sekaligus mengembalikan fungsi kawasan bersejarah tersebut.*

(mi/ad)

ASAHAN – Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum (IAIDU) Asahan masa bakti 2026-2027.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (28/04/2026), dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P.

Turut hadir dalam acara bersejarah tersebut perwakilan dari Komandan Distrik Militer (Dandim) 0208/Asahan, Rektor IAIDU Asahan beserta jajaran dosen, staf akademik, serta seluruh mahasiswa yang memadati ruangan.

Baca Juga:

• OTT Guncang Muratara, Pejabat BKPSDM Diduga Terlibat Pemerasan

Ia menegaskan bahwa jabatan ketua dan pengurus DEMA bukan sekadar simbolis, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Saya berharap agar saudara-saudara yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan dengan penuh dedikasi, kejujuran, dan kerja keras. Junjunglah tinggi nilai-nilai akademis yang berlandaskan keislaman dalam setiap langkah kalian," ujar Rektor.

Lebih lanjut, Nilasari Siagian menekankan peran strategis DEMA sebagai mitra kampus.

Menurutnya, organisasi mahasiswa memiliki peran vital dalam menampung aspirasi, mengembangkan kreativitas, serta membentuk karakter mahasiswa yang unggul.

"DEMA bukan hanya organisasi semata, tetapi menjadi mitra strategis pihak kampus dalam mendukung pengembangan karakter mahasiswa. Kami ingin mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., dalam pidatonya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya proses demokrasi dan pelantikan pengurus baru tersebut.

Ia mengajak seluruh mahasiswa, khususnya pengurus DEMA, untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi.

Menurutnya, masa muda adalah waktu yang paling tepat untuk mengasah kemampuan, baik di bidang akademik maupun non-akademik, tanpa melupakan etika dan moral.

"Selamat kepada pengurus DEMA IAIDU yang baru dilantik. Jadilah pemimpin yang amanah dan teladan. Teruslah belajar dan berprestasi, namun jangan pernah melupakan jati diri, nilai-nilai moral, dan etika dalam setiap aktivitas yang kalian lakukan," pesan Rianto.

Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara tiga pilar utama, yaitu mahasiswa, pihak kampus, dan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen, termasuk generasi muda.

"Saya menekankan betapa pentingnya kolaborasi yang kuat. Mahasiswa adalah agen perubahan (agent of change). Pemerintah daerah sangat mengharapkan peran serta pemuda dan mahasiswa untuk ikut serta menyumbangkan pikiran dan tenaga demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Asahan ke depannya," tambahnya.

Acara yang dimulai pada pukul 14.00 WIB ini berjalan sangat tertib dan khidmat sesuai dengan susunan acara yang telah direncanakan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan doa bersama, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars IAIDU.

Suasana semakin hikmat saat pembacaan laporan pertanggungjawaban panitia dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan resmi.

Puncak acara adalah prosesi pelantikan dan penandatanganan berita acara yang menandai resmi dimulainya masa bakti kepengurusan baru.

Kegiatan yang ditunggu-tunggu ini akhirnya ditutup pada pukul 16.30 WIB dengan suasana yang penuh sukacita.

Seluruh rangkaian acara berjalan aman, lancar, dan sukses, meninggalkan semangat baru bagi civitas akademika IAIDU untuk berkarya dan berprestasi lebih baik lagi di masa depan.*

(ad)

MEDAN — Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 28 April 2026.

Persidangan menghadirkan saksi pelapor yang juga anak dari terdakwa, dalam perkara yang menyeret konflik keluarga menjadi ranah pidana.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Ajak Generasi Muda Keluar dari Zona Nyaman dan Berani Ambil Risiko: Jangan Takut Gagal!

Dalam perkara ini, Anna Br Sitepu bersama dua anaknya, Ninta Sri Ulina Brahmana dan Armuz Minanda Brahmana, didakwa dalam kasus yang berawal dari konflik pengelolaan perusahaan keluarga.

Saksi pelapor, Ayu Brahmana, dalam keterangannya menyebut adanya perubahan akta notaris yang mengubah namanya sebagai direktur perusahaan.

Ia juga mengaku terdapat perubahan nomor rekening perusahaan. Namun, ia tidak dapat menjelaskan asal-usul sejumlah aset yang dikaitkan dengan dirinya di perusahaan tersebut.

Ayu juga mengaku tidak pernah diajak bertemu untuk membahas upaya perdamaian dengan ibu dan saudara-saudaranya.

Hal ini bertolak belakang dengan keterangan pihak terdakwa yang menyebut adanya tawaran penyelesaian damai disertai permintaan sejumlah uang.

Kuasa hukum terdakwa menyebut dalam proses komunikasi sempat muncul permintaan uang damai yang nilainya bervariasi, mulai dari Rp5 miliar hingga Rp7 miliar, ditambah tuntutan lain berupa perusahaan dan uang tunai.

Di sisi lain, saksi pelapor juga disebut tidak mengakui adanya upaya restorative justice (RJ), meski pihak terdakwa mengklaim terdapat bukti percakapan yang mengarah pada penyelesaian non-litigasi.

Dalam persidangan, hubungan keluarga antara ibu dan anak ini turut menjadi sorotan.

Saksi pelapor disebut tidak pernah menjenguk ayahnya yang sakit stroke, yang oleh pihak terdakwa dijadikan salah satu indikator renggangnya hubungan keluarga.

Terdakwa Anna Br Sitepu membantah sejumlah keterangan saksi pelapor, termasuk soal nominal uang damai. Ia mengaku hanya sanggup membayar Rp5 miliar, namun ditolak pihak pelapor.

"Saya sanggup bayar Rp5 miliar tapi ditolak," kata Anna di persidangan.

Usai sidang, kuasa hukum terdakwa, Hartanta Sembiring dan Viski Umar Hajir Nasution, menilai keterangan saksi pelapor bertentangan dengan fakta persidangan.

Mereka bahkan menyebut terdapat indikasi rekayasa perkara.

"Dari persidangan tadi sudah terlihat gambaran adanya rekayasa. Klien kami justru korban," kata Hartanta.

Ia juga menyoroti status kepemilikan saham yang dinilai tidak jelas, sehingga menurutnya menjadi persoalan dalam dasar gugatan pembagian keuntungan perusahaan.

Menurut Hartanta, perusahaan tersebut didirikan oleh kliennya, sementara anak-anak hanya tercatat sebagai pemegang saham.

Ia juga meminta majelis hakim menilai perkara ini berdasarkan fakta hukum di persidangan.

"Harapan kami majelis hakim menegakkan hukum sebenar-benarnya," ujarnya.

Sementara itu, terdakwa Anna Br Sitepu berharap perkara ini dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

"Saya berserah kepada Tuhan," ujarnya singkat.

Perkara ini bermula dari konflik internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari yang kemudian berkembang menjadi laporan pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen perusahaan.*

(ad)

JAKARTA — Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penetapan status tersangka kliennya dalam sebuah perkara yang masih bergulir.

Refly mengatakan surat permohonan tersebut telah dikirim pada Selasa, 28 April 2026, dan ditandatangani langsung oleh Roy Suryo serta dokter Tifa sebagai pihak yang turut terkait dalam perkara itu.

Baca Juga:

• OTT Guncang Muratara, Pejabat BKPSDM Diduga Terlibat Pemerasan

Ia menjelaskan, permohonan serupa sebenarnya sudah diajukan sejak Januari 2026. Namun, hingga memasuki akhir April, belum ada tanggapan dari Komisi III DPR.

"Kami meminta perhatian kepada Komisi III DPR sebagai lembaga representasi rakyat. Kami berharap dapat diterima untuk Rapat Dengar Pendapat Umum," kata Refly.

Menurut dia, pihaknya telah berupaya melakukan pendekatan formal maupun informal kepada unsur pimpinan Komisi III, namun belum membuahkan hasil.

"Sampai sekarang sudah lebih dari tiga bulan tidak ada tanggapan. Padahal selain surat, kami juga sudah melakukan pendekatan langsung," ujarnya.

Refly juga mempertanyakan respons DPR yang dinilai selektif dalam menindaklanjuti permohonan RDPU dari masyarakat atau pihak yang sedang berperkara hukum.

Ia menyebut Komisi III kerap menggelar RDPU untuk berbagai kasus yang menjadi perhatian publik.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pihaknya ingin menyampaikan dugaan adanya persoalan dalam proses penegakan hukum yang menyeret Roy Suryo dan dokter Tifa sebagai tersangka.

"Kami meminta agar Komisi III memberikan ruang untuk menyampaikan dugaan pelanggaran dalam proses hukum ini," kata Refly.

Hingga berita ini diturunkan, Komisi III DPR belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan RDPU tersebut.*

(sn/ad)

MURATARA — Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Seorang pejabat di lingkungan pemerintah daerah itu diamankan tim Pidana Korupsi (Pidkor) Satreskrim Polres Muratara pada Senin, 27 April 2026.

Baca Juga:

• MHT Awards 2026 Terima 648 Karya, PWI Jaya Nilai Antusiasme Jurnalis Tinggi

Polisi kini masih mendalami dugaan tersebut.

Kapolres Muratara AKBP Rendy Surya Aditama membenarkan adanya OTT tersebut, namun belum mengungkap identitas pejabat yang diamankan.

"Benar, memang ada OTT," kata Rendy, Selasa, 28 April 2026.

Ia menjelaskan, operasi ini berawal dari laporan yang diterima Satuan Reskrim Polres Muratara terkait dugaan pemerasan di lingkungan BKPSDM.

Dari lokasi, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut.

"Info awal ada pemerasan di BKPSDM dan ada beberapa bukti yang diamankan. Masih kita dalami," ujarnya.

Meski sudah diamankan, pejabat tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum yang bersangkutan.

"Yang diamankan satu orang. Statusnya masih belum tersangka, masih akan digelarkan," kata Rendy.

Hingga kini, penyidik masih melakukan pengembangan untuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam dugaan praktik pemerasan tersebut.

Polisi tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru seiring pendalaman kasus.

OTT ini menambah daftar panjang kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah yang kini menjadi sorotan aparat penegak hukum.*

(in/ad)

BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, 28 April 2026.

Ziarah dilakukan di Kompleks Makam Dawuhan, yang juga menjadi tempat peristirahatan sejumlah tokoh dan bangsawan Banyumas.

Baca Juga:

• Prabowo Siap Gelontorkan Rp4 Triliun untuk Benahi 1.800 Perlintasan Kereta Api, Airlangga Hartarto Ungkap Sumber Pendanaannya

Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kehadiran Prabowo disambut warga yang telah menunggu di sekitar lokasi makam.

Melalui akun media sosialnya, Prabowo menyebut kawasan tersebut menyimpan jejak sejarah keluarga sekaligus pengabdian para leluhur Banyumas.

"Tempat ini menyimpan jejak sejarah keluarga, pengabdian, dan perjuangan para leluhur Banyumas," ujar Prabowo.

Margono Djojohadikusumo dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah ekonomi Indonesia dan merupakan salah satu pendiri Bank Negara Indonesia.

Selain berziarah, dalam kunjungan kerjanya di Banyumas, Prabowo juga meninjau TPST BLE Kaliori.

Ia mengapresiasi sistem pengolahan sampah di lokasi tersebut yang dinilai efektif meski menggunakan teknologi sederhana.

"Pengolahan sampah dengan teknologi yang tidak terlalu canggih, tapi efektif, dan sebagian besar menggunakan produk lokal," kata Prabowo.

Menurut dia, model pengelolaan sampah di Banyumas telah diadopsi oleh sejumlah daerah lain.

Pemerintah pusat, kata Prabowo, akan mendorong pengembangan sistem serupa di berbagai wilayah, termasuk melalui bantuan langsung.

Ia juga menyebut adanya target ambisius untuk mewujudkan kondisi bebas sampah dalam beberapa tahun ke depan.*

(lp/ad)

BEKASI — Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Senin malam, 27 April 2026.

Kepala Seksi Kumpul, Olah, dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri, Kompol Sandhi Wiedyanoe, mengatakan pengemudi saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota.

Baca Juga:

• Usai Kecelakaan Maut KRL di Bekasi: Menteri PPPA Usulkan Gerbong Perempuan Dipindah ke Tengah, Laki-laki di Ujung

Menurut dia, insiden bermula dari kendaraan taksi listrik yang mengalami korsleting saat melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu.

Kendaraan tersebut kemudian berhenti di atas rel dan tertabrak KRL yang melaju dari arah Cikarang menuju Jakarta.

Benturan itu menyebabkan gangguan pada jalur kereta dan berdampak pada perjalanan rangkaian lain.

Dalam situasi tersebut, informasi mengenai gangguan di lintasan diduga belum tersampaikan secara menyeluruh kepada KA Argo Bromo Anggrek yang melintas dengan kecepatan tinggi.

"Akibat kurangnya informasi dan koordinasi, terjadilah tabrakan lanjutan yang menimbulkan korban," ujar Sandhi.

Polisi kini melakukan penyelidikan mendalam menggunakan metode Traffic Accident Analysis (TAA) untuk merekonstruksi kejadian sebelum, saat, dan setelah kecelakaan.

Metode ini digunakan untuk mengungkap secara rinci penyebab insiden serta menentukan unsur pidana yang mungkin terjadi.

Sebelumnya dilaporkan, kecelakaan tersebut mengakibatkan korban jiwa dan puluhan penumpang mengalami luka-luka.

Proses evakuasi telah selesai dilakukan, sementara penyidikan masih terus berlangsung untuk memastikan faktor penyebab utama kecelakaan.*

(oz/ad)

JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan perubahan tata letak gerbong khusus perempuan pada kereta rel listrik (KRL) agar ditempatkan di bagian tengah rangkaian.

Usulan ini disampaikan menyusul kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin malam, 27 April 2026.

Baca Juga:

• 10 Korban Tewas Tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur Teridentifikasi, Seluruhnya Perempuan

Ia menilai penempatan di bagian tengah dapat memberikan perlindungan tambahan bagi penumpang perempuan.

"Kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung," kata Arifah saat mengunjungi korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Selasa, 28 April 2026.

Ia mengatakan usulan tersebut akan disampaikan kepada PT Kereta Api Indonesia sebagai bagian dari evaluasi keselamatan pascakecelakaan.

Sebelumnya, penempatan gerbong perempuan di ujung rangkaian disebut untuk menghindari kepadatan penumpang.

Selain aspek keselamatan, Kementerian PPPA juga menyoroti pemulihan korban.

Arifah menegaskan pendampingan tidak hanya berfokus pada penanganan medis, tetapi juga pemulihan psikologis para penyintas.

"Kami melihat ada korban yang mengalami trauma, sehingga membutuhkan pendampingan khusus secara psikologis," ujarnya.

Ia juga meminta perusahaan tempat para korban bekerja memberikan kelonggaran, termasuk tidak menjatuhkan sanksi selama masa pemulihan.

Kementeriannya, kata dia, telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin menyebutkan jumlah korban dalam insiden tersebut mencapai 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka.

PT KAI membuka posko darurat selama 14 hari di Stasiun Gambir dan Stasiun Bekasi Timur untuk melayani kebutuhan korban dan keluarga.

Hingga kini, operasional KRL di Stasiun Bekasi Timur masih dihentikan sementara.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsekal Madya Mohammad Syafii, memastikan seluruh korban telah berhasil dievakuasi dan tidak ada lagi yang terjebak di dalam rangkaian kereta.*

(cn/ad)

DELI SERDANG — Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah persoalan krusial daerah dalam kegiatan reses anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa, Selasa, 28 April 2026.

Dalam pertemuan itu, Asri menyoroti persoalan agraria yang belum tuntas, khususnya terkait lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN yang dinilai masih mengalami tumpang tindih kepemilikan.

Baca Juga:

• Ketua DPRD dan Lurah Saling Adu Emosi dalam Rapat Bantuan Jadup di Barus, Berujung Tes Urine

Menurut dia, persoalan tersebut kerap memicu konflik di tengah masyarakat dan membutuhkan penyelesaian lintas kewenangan.

Pemerintah daerah, kata dia, berharap ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah tersebut.

Selain agraria, Asri juga menyoroti kondisi infrastruktur, terutama jaringan irigasi yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian.

Ia menyebut Deli Serdang sebagai salah satu daerah penyumbang sekitar lima persen kebutuhan gabah nasional, sehingga membutuhkan perhatian dalam pengelolaan sistem pengairan.

Ia menilai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah kerap menjadi kendala dalam percepatan penanganan infrastruktur.

"Masyarakat tidak melihat pembagian kewenangan itu. Ketika jalan rusak atau irigasi bermasalah, yang disorot tetap pemerintah daerah," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Prananda Surya Paloh menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Deli Serdang di tingkat pusat.

Ia mengakui pembangunan di daerah tersebut masih perlu ditingkatkan.

"Saya akan mengawal pembangunan di Deli Serdang, terutama infrastruktur dan fasilitas kesehatan," ujar Prananda.

Ia juga meminta Fraksi NasDem di DPRD Deli Serdang untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah, dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Ketua DPD Partai NasDem Deli Serdang yang juga anggota DPRD, Nusantara Tarigan Silangit, Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Kuzu SW Tarigan, serta jajaran perangkat daerah dan kepala desa di Kecamatan Tanjung Morawa.*

(mi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya pola pikir kewirausahaan (entrepreneurial mindset) kepada generasi muda saat menjadi pembicara dalam kegiatan Studium Generale di kampus Binus Medan, Selasa, 28 April 2026.

Dalam pemaparannya, Rico tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga aktif berdialog dengan mahasiswa.

Baca Juga:

• Penadah Emas Curian Milik Hakim Khamozaro Waruwu Divonis Ringan 4 Bulan 19 Hari Lewat Restorative Justice

"Setiap masalah itu peluang. Ada masalah, jadikan peluang," ujar Rico di hadapan mahasiswa.

Menurut dia, kemampuan membaca persoalan dan mengubahnya menjadi solusi kreatif merupakan fondasi utama dalam dunia kewirausahaan.

Ia mencontohkan kebutuhan dasar seperti makanan dapat menjadi peluang bisnis jika dikelola secara inovatif.

"Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Tugas kita menciptakan solusi itu," katanya.

Suasana diskusi berlangsung interaktif ketika Rico menanggapi pertanyaan mahasiswa yang ingin membuka usaha kafe.

Ia menekankan bahwa keterbatasan modal bukan alasan untuk tidak memulai usaha.

"Kalau tidak punya uang, bisa cari investor atau pinjam ke bank. Berisiko? Ya, tapi harus terukur," ujarnya.

Rico menegaskan bahwa keberanian mengambil risiko merupakan karakter utama seorang wirausahawan.

Namun, ia mengingatkan agar setiap langkah tetap disertai perencanaan matang.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya mental tangguh dalam menghadapi kegagalan.

Dalam sesi dialog, Rico menggunakan analogi sederhana untuk menjelaskan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar.

"Kalau usaha gagal, jangan takut mulai lagi. Jangan dipaksakan kalau memang sudah tidak punya pasar," katanya.

Ia menambahkan, generasi muda harus mampu beradaptasi dengan perubahan serta terbuka terhadap kolaborasi agar dapat bertahan di tengah dinamika ekonomi.

"Seorang pengusaha tidak pernah takut gagal. Kalau jatuh, bangkit lagi," ujar Rico.

Melalui pendekatan komunikatif dan contoh konkret, Rico mendorong mahasiswa untuk mulai membangun keberanian, kreativitas, dan pola pikir inovatif sejak dini.*

(ad)

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 4 bulan 19 hari penjara kepada Medy Mehamat Amosta Barus (31), terdakwa penadah emas curian milik hakim Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu.

Putusan ringan itu dijatuhkan setelah perkara diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Baca Juga:

• Pasien Laporkan Dugaan Pengangkatan Rahim Tanpa Persetujuan ke Polda Sumut, RSU Muhammadiyah Beri Respons

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, Sofyan Agung Maulana, mengatakan hukuman tersebut disesuaikan dengan masa penahanan terdakwa.

"Sudah divonis 4 bulan 19 hari. Semalam sidangnya," ujar Sofyan di PN Medan, Selasa, 28 April 2026.

Menurut dia, vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 8 bulan penjara. Hal itu terjadi karena adanya kesepakatan damai antara terdakwa dan korban.

"Sudah RJ, makanya vonis sesuai lamanya dia tahan," kata Sofyan.

Perkara ini bermula dari aksi pencurian yang dilakukan Fahrul Aziz Siregar di rumah hakim Khamozaro Waruwu di kawasan Medan Sunggal.

Barang curian berupa perhiasan emas kemudian dijual kepada Medy yang saat itu menjaga Toko Emas M Barus di Delitua, Kabupaten Deli Serdang.

Transaksi pertama terjadi pada 4 November 2025 dengan pembelian emas seberat 14 gram senilai Rp20 juta tanpa dokumen resmi.

Empat hari kemudian, terdakwa kembali membeli emas 30 gram senilai Rp40 juta.

Transaksi terbesar terjadi pada 12 November 2025, ketika Medy membeli dua gelang emas 23 karat seberat 149,5 gram dengan nilai sekitar Rp299 juta.

Pembayaran dilakukan secara tunai dan transfer.

Usai transaksi, emas tersebut dilebur menjadi emas murni berkadar 99 persen untuk menghilangkan jejak asal barang.

Dalam proses persidangan, penyelesaian perkara melalui restorative justice menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis lebih ringan.*

(ad)

JAKARTA — Anugerah Jurnalistik Muhammad Hoesni Thamrin (MHT Awards) ke-52 tahun 2026 mencatat partisipasi tinggi dari kalangan jurnalis.

Hingga Senin, 27 April 2026, panitia menerima 648 karya dari berbagai kategori.

Baca Juga:

• Lindungi Hak Mantan Istri dan Anak, Pemko Tanjungbalai Gandeng Pengadilan Agama Tandatangani MoU Perlindungan Hukum

"Anugerah ini bukan sekadar kompetisi, tetapi ruang refleksi bagi insan pers untuk menghadirkan karya berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik," ujar Kesit dalam keterangannya.

Berdasarkan data panitia, karya yang masuk terdiri dari 65 karya televisi streaming, 110 televisi terestrial, 173 karya teks, 245 karya foto, 32 infografis, 20 tajuk rencana, serta satu karya radio dan dua karya kategori khusus bertema "Menyongsong 5 Abad Jakarta".

Ketua Panitia MHT 2026, Arman Suparman, mengatakan penyelenggaraan tahun ini tetap mempertahankan tujuh kategori utama dengan tambahan kategori khusus yang menyoroti perjalanan menuju lima abad Jakarta.

Menurut dia, kategori khusus tersebut memberi ruang bagi jurnalis untuk mengangkat berbagai isu, mulai dari sejarah, transformasi sosial, hingga tantangan kebijakan publik di Ibu Kota.

"Ini menjadi ruang strategis bagi jurnalis untuk menghadirkan perspektif yang lebih dalam dan komprehensif," kata Arman.

Ia menambahkan, panitia mendorong peserta memanfaatkan data resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memperkuat kualitas karya berbasis data.

Namun, kebutuhan data terkait indikator kota global dan aspek kebudayaan dinilai masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri, Bagus Sudarmanto, menyebut penilaian tahun ini akan menitikberatkan pada kedalaman analisis, kualitas substansi, serta keberanian perspektif jurnalistik.

"Kami mencari karya yang tidak hanya informatif, tetapi juga reflektif dan memiliki dampak sosial," ujarnya.

Sebelumnya, PWI Jaya juga melakukan audiensi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mematangkan pelaksanaan ajang tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Diskominfotik, Shendy Adam.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan MHT Awards 2026 sebagai bagian dari penguatan ekosistem informasi publik yang kredibel.

Puncak penganugerahan dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 di Balai Kota Jakarta.

Ajang tahun ini mengusung tema "Jurnalisme untuk Jakarta: Merawat Sejarah, Mengawal Masa Depan".

Panitia memperkirakan jumlah karya akan terus bertambah hingga penutupan pendaftaran, sehingga persaingan diprediksi semakin ketat.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Pengadilan Agama (PA) Kota Tanjungbalai resmi melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak mantan istri dan/atau anak pegawai di lingkungan Pemko Tanjungbalai pasca perceraian, Selasa (28/04/2026).

Acara berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Usai Demo PKL di Binjai, Aktivis Hukum Sebut Ada Upaya Adu Domba Warga dan Pemerintah

Tidak hanya soal pemenuhan hak, kerja sama ini juga mencakup upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang terjalin.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan tata kelola yang baik.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus bekerja sama memastikan hak-hak mantan istri dan anak pegawai pasca perceraian dipenuhi dengan sistem yang tertib dan baik," ujarnya.

Menindaklanjuti kesepakatan ini, Wali Kota memerintahkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menyusun petunjuk teknis dan mengeluarkan surat edaran.

Hal ini dilakukan agar regulasi dapat berjalan efektif dan dipatuhi di seluruh lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua PA Nusra Arini berharap MoU ini menjadi kebijakan strategis yang efektif.

Selain melindungi hak-hak yang bersangkutan, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menekan angka perceraian serta memberikan rasa keadilan sosial di masyarakat.

"Kami berharap deklarasi ini menjadi cara yang efektif untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian," jelasnya.

Kerja sama ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan serta perlindungan sosial bagi warganya.*

(ad)

BINJAI — Aktivis hukum Kota Binjai, Dhani Aulya Lubis, meminta Pemerintah Kota Binjai dan masyarakat bersikap bijaksana dalam menyikapi polemik pascaaksi unjuk rasa pedagang kaki lima (PKL) yang digelar pada Senin, 27 April 2026.

Menurut Dhani, pascademonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Forum Pedagang Kaki Lima di depan Kantor Pemko Binjai, muncul sejumlah narasi yang berpotensi membenturkan pemerintah dengan masyarakat.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp158 Miliar untuk Perbaikan Jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tanjung Sarang, Target Tuntas 2027

Ia menilai fenomena tersebut terlihat dari perbincangan di media sosial maupun di tengah masyarakat.

Dhani menyebut ruang digital saat ini rentan dipenuhi informasi yang tidak terverifikasi, termasuk hoaks, ujaran kebencian, dan hasutan.

Menurut dia, kebebasan berpendapat tetap harus disertai dengan tanggung jawab. Ia mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik, terutama di media sosial.

"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap menjaga harmoni antara masyarakat dan pemerintah. Itu penting untuk menjaga stabilitas," ujarnya.

Dhani tidak menampik bahwa munculnya narasi yang memicu polarisasi tersebut berkaitan dengan aksi unjuk rasa PKL sebelumnya.

Ia menilai, baik masyarakat maupun pemerintah memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan.

Ia mengatakan para pedagang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, namun tetap harus mematuhi aturan.

Di sisi lain, pemerintah diminta tidak mengeluarkan kebijakan yang dinilai ekstrem dan berpotensi memicu gejolak.

"Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan masyarakat dan memicu konflik," kata Dhani.

Ia juga mendorong Pemerintah Kota Binjai segera memberikan solusi terhadap persoalan pedagang kaki lima yang sebelumnya terdampak penertiban hingga berujung aksi demonstrasi.

Dhani berharap seluruh pihak dapat menjaga kondusivitas, baik di ruang publik maupun di media sosial, agar tidak memperkeruh situasi.

"Kota Binjai membutuhkan stabilitas untuk tetap tumbuh dan melanjutkan pembangunan," ujarnya.*

(ad)

BEKASI — Tim gabungan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI) telah mengidentifikasi 10 korban meninggal dunia dalam insiden tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang terjadi pada Senin malam, 27 April 2026.

Kepala Biro Dokter Kepolisian (Karodokpol) Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari total 15 korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Siap Gelontorkan Rp4 Triliun untuk Benahi 1.800 Perlintasan Kereta Api, Airlangga Hartarto Ungkap Sumber Pendanaannya

Dari hasil identifikasi sementara, seluruh korban yang telah terdata berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 19 hingga 50 tahun.

Berikut daftar 10 korban yang telah teridentifikasi:

1. Tutik Anitasari (31) — Cikarang Barat, Bekasi
2. Harum Anjasari (27) — Cipayung, Jakarta Timur
3. Nur Alimantun Citra Lestari (19) — Pasar Jambi
4. Farida Utami (50) — Cibitung, Bekasi
5. Vica Acnia Pratiwi (23) — Cikarang Barat
6. Ida Nuraida (48) — Cibitung, Bekasi
7. Gita Septia Wardany (20) — Cibitung, Bekasi
8. Fatmawati Rahmayani (29) — Bekasi Selatan, Kota Bekasi
9. Arinjani Novita Sari (25) — Tambun Selatan, Bekasi
10. Nur Ainia Eka Rahmadhyna (32) — Tambun Selatan, Bekasi

Sementara itu, Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Martinus Ginting menyebut lima korban lainnya telah diserahkan kepada pihak keluarga setelah proses identifikasi selesai di sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi.

Adapun korban sempat dirawat di RSUD Kota Bekasi, RS Bella Bekasi, dan RS Bekasi Timur sebelum dinyatakan meninggal dunia.

"Jenazah yang berada di tiga rumah sakit tersebut sudah diserahkan kepada keluarga," kata Martinus.

Insiden tabrakan antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek itu sebelumnya menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya.

Proses investigasi penyebab kecelakaan masih berlangsung.*

(cn/ad)

MEDAN - RSU Muhammadiyah Sumatera Utara merespons laporan pasien Mimi Maysarah (48) yang menuding adanya pengangkatan rahim tanpa persetujuan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Pihak rumah sakit menyatakan membuka ruang mediasi sembari menunggu proses hukum yang berjalan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp158 Miliar untuk Perbaikan Jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tanjung Sarang, Target Tuntas 2027

"Sudah disinggung juga, walaupun nanti ada di Polda restorative justice," kata Riza di Medan, Selasa, 29 April 2026.

Riza menegaskan pihaknya mengedepankan penyelesaian secara mediasi terlebih dahulu sebelum proses hukum lebih lanjut.

Menurut dia, rumah sakit berupaya membangun komunikasi dengan semua pihak yang terlibat.

"Kami upayakan mediasi supaya ada kesepakatan," ujarnya.

Ia menyebut rumah sakit mengakomodasi berbagai masukan dalam pertemuan tersebut, termasuk dari pihak keluarga pasien.

Namun, keputusan final belum dapat diambil dalam waktu dekat.

Riza juga menegaskan komitmen rumah sakit untuk tetap memprioritaskan pemulihan kesehatan pasien.

"Intinya kami beriktikad baik untuk mengutamakan pengobatan Bu Mimi sampai tuntas karena itu hak pasien untuk sehat," katanya.

Selain itu, pihak rumah sakit akan terus berkomunikasi dengan keluarga pasien melalui kuasa hukum yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar terbaik.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah Mimi Maysarah melaporkan dugaan tindakan medis tanpa persetujuan ke Polda Sumut.

Ia mengaku tidak pernah menyetujui pengangkatan rahim, meski sebelumnya menjalani tindakan operasi terkait miom.

Kuasa hukum Mimi, Ojahan Sinurat, menyatakan laporan ke polisi ditempuh karena tidak adanya kejelasan dari pihak rumah sakit terkait tindakan medis maupun penanganan pascaoperasi.

Ia menyebut pihaknya telah melayangkan somasi sebelum membuat laporan resmi.

"Karena tidak ada kejelasan, kami melaporkan ke polisi. Harapan kami ada proses hukum," kata Ojahan.

Saat ini, kondisi Mimi masih dalam pemantauan keluarga dan menjalani perawatan mandiri dengan obat herbal, setelah tidak lagi ditangani langsung oleh dokter rumah sakit.*

(km/ad)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memastikan perbaikan ruas jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tanjung Sarang akan mulai dikerjakan tahun ini.

Total anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp158 miliar.

Baca Juga:

• Bupati Fery Terima CSR Bank Sumut, Dukung Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Labusel

Pengerjaan direncanakan berlangsung selama dua tahun anggaran, yakni 2026–2027, dengan total penanganan sepanjang 26 kilometer.

"Tahun ini 10 kilometer dan masih dalam proses tender. Awal Juni direncanakan sudah kontrak, kemudian dilanjutkan tahun depan sepanjang 16 kilometer," ujar Chandra di Medan, Selasa, 28 April 2026.

Pada tahap pertama tahun 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk perbaikan 10 kilometer jalan.

Sementara pada 2027, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp98,46 miliar untuk penanganan lanjutan sepanjang 16 kilometer.

"Perbaikan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran," kata Chandra.

Menurut dia, ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis dengan intensitas lalu lintas yang tinggi, namun dalam kondisi rusak berat di sejumlah titik.

Perbaikan dinilai mendesak untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.

Chandra menambahkan, Gubernur Sumatera Utara telah meminta agar perbaikan jalan tersebut segera diprioritaskan.

Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme pengadaan dan administrasi yang berlaku.

"Pak Gubernur memahami jalan ini sangat penting bagi masyarakat, karena itu diarahkan untuk segera ditangani," ujarnya.*

(ad)