Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan penunjukan Rudi Margono didasarkan pada Surat Perintah Jaksa Agung Nomor PRINT-76/A/JA/07/2026.

Baca Juga:

• Usai Mundur dari Jampidsus, Febrie Adriansyah Berpeluang Diperiksa Polda Metro

"Jaksa Agung telah menunjuk Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," ujar Anang dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).

Ia menegaskan, pergantian kepemimpinan di Jampidsus tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum maupun penyelesaian perkara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

"Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah sebagai Jampidsus pada Sabtu (11/7/2026). Keputusan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum di tengah proses penyidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Anang memastikan pengunduran diri Febrie tidak akan mengganggu roda organisasi maupun penanganan perkara tindak pidana khusus yang saat ini sedang berlangsung.

Nama Febrie Adriansyah sebelumnya menjadi sorotan setelah penyidik Kortastipidkor Polri mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN. Dalam proses penyidikan tersebut, polisi telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah yang diakui sebagai kediaman Febrie di kawasan Sentul, Bogor, serta lokasi lain di Cipete, Jakarta Selatan.

Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, emas batangan, dokumen, dan barang bukti lainnya yang kini masih didalami sebagai bagian dari proses penyidikan.* (k/dh)

Permintaan itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Baca Juga:

• Prabowo Soroti Penolakan B50, Singgung Kepentingan di Balik Impor Solar

"Kita dibicarakan di dunia karena leading dalam mengurangi emisi karbon. Tahun ini PLN akan mulai membangun 17 gigawatt tenaga surya, dan target kita mencapai 100 gigawatt dalam dua tahun," ujar Prabowo,ditulis Sabtu (11/7/2026).

Presiden kemudian meminta ketiga menterinya memastikan target tersebut dapat direalisasikan. Ia optimistis pembangunan PLTS berskala besar mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan.

Meski demikian, Prabowo mengakui program ambisius tersebut berpotensi menuai keraguan dari berbagai kalangan. Namun ia menegaskan pemerintah tetap akan fokus menjalankan target yang telah ditetapkan.

Selain menyinggung pengembangan energi bersih, Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Indonesia mampu mencetak prestasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Menurutnya, keberhasilan membangun sektor energi harus diiringi dengan pencapaian Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia.

Pemerintah menilai pembangunan PLTS menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung target transisi energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus memperkuat bauran energi baru terbarukan di Indonesia.* (d/dh)

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyitaan dilakukan dalam rangkaian penyelidikan tertutup yang berujung pada penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Modus Dugaan Pemerasan Bupati Sukoharjo, Setoran Pegawai Capai Rp2,93 Miliar

KPK merinci barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai sebesar Rp6,4 miliar, valuta asing dengan nilai sekitar Rp7,5 miliar yang terdiri dari dolar Singapura, dolar Australia, dolar Amerika Serikat, yen Jepang, ringgit Malaysia, dan baht Thailand.

Selain itu, penyidik juga menyita 25 keping logam mulia masing-masing seberat 100 gram atau total 2,5 kilogram dengan nilai sekitar Rp7,3 miliar.

Menurut KPK, barang bukti tersebut diperoleh dari sejumlah lokasi, termasuk ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Richard Tri Handoko, brankas milik Bupati Etik Suryani di Wonogiri dan Laweyan, serta dari Sekretaris BPKAD Kabupaten Sukoharjo.

Dalam perkara ini, KPK menduga praktik pemerasan dilakukan melalui mekanisme permintaan setoran kepada pegawai dengan memanfaatkan kebijakan terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo.

Ketiganya disangka melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidikan masih terus berlangsung untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.* (d/dh)

PENANGANAN sejumlah perkara besar oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi perhatian publik. Perkara . Sorotan dan penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di beberapa lokasi terkait dengan penyidikan dugaan korupsi, suap, dan pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan PT Asabri, korupsi pasokan batu bara di Sumatera, serta PT Krakatau Steel. Sehingga sejumlah kasus strategis lainnya bukan hanya menyedot perhatian karena nilai kerugian negara yang besar, tetapi juga karena derasnya arus informasi yang mengiringinya. Di saat proses penyidikan berjalan, ruang digital justru dipenuhi berbagai opini, spekulasi, tuduhan kriminalisasi, politisasi hukum, pembunuhan karakter, hingga informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Baca Juga:

• Foto Keluarga Disita, Tapi Tak Ditampilkan, Ada Apa di Balik Penyidikan Kasus Febrie?

Perubahan karakter ini tidak dapat dilepaskan dari transformasi konflik modern. Jika dahulu perang identik dengan konfrontasi militer, kini kompetisi berlangsung melalui informasi, teknologi, ekonomi, psikologi, hingga manipulasi persepsi. Dalam kajian strategis, fenomena tersebut dikenal sebagai perang asimetris, yakni penggunaan berbagai instrumen nonmiliter untuk memengaruhi perilaku lawan dan melemahkan legitimasi institusi tanpa harus menggunakan kekuatan bersenjata.

Martin van Creveld dalam The Transformation of War menjelaskan bahwa konflik modern telah bergeser dari dominasi kekuatan militer menuju persaingan yang melibatkan aktor non-negara, media, jaringan ekonomi, dan ruang informasi. Sementara Frank G. Hoffman melalui konsep Hybrid Warfare menunjukkan bahwa konflik abad ke-21 merupakan perpaduan kekuatan politik, ekonomi, hukum, diplomasi, teknologi, dan informasi yang digunakan secara simultan untuk mencapai tujuan strategis.

Dalam perspektif tersebut, dinamika yang mengiringi perkara-perkara besar Jampidsus menjadi menarik untuk dicermati. Analisis ini bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa setiap perkara merupakan bagian dari operasi perang asimetris. Namun, setiap perkara besar hampir selalu berkembang menjadi arena kompetisi narasi yang melibatkan berbagai kepentingan. Fokus publik tidak lagi semata pada substansi perkara, tetapi juga pada bagaimana perkara tersebut dikonstruksi dan dipersepsikan.

Setiap perkembangan penyidikan kini hampir selalu diikuti ledakan informasi. Potongan video, kutipan yang keluar dari konteks, komentar tokoh publik, unggahan anonim, hingga analisis yang belum terverifikasi menyebar dalam hitungan menit. Algoritma media sosial mempercepat distribusi informasi yang bersifat emosional, sementara klarifikasi resmi sering kali datang ketika opini publik telah lebih dahulu terbentuk.

Thomas Rid dalam Active Measures menjelaskan bahwa operasi informasi modern tidak selalu bertujuan membuat masyarakat mempercayai satu narasi tertentu. Yang jauh lebih efektif adalah menciptakan keraguan terhadap semua narasi. Ketika publik kehilangan kemampuan membedakan fakta, opini, propaganda, dan disinformasi, maka yang sesungguhnya mengalami erosi bukan hanya kebenaran, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi negara.

Dalam konteks inilah konsep by design menjadi relevan. Konsep ini bukanlah ajakan melihat setiap peristiwa sebagai konspirasi, melainkan sebuah cara membaca bahwa dalam konflik modern, berbagai instrumen informasi, media, psikologi, dan teknologi dapat dimanfaatkan secara sistematis untuk menghasilkan efek tertentu terhadap persepsi publik. Dengan kata lain, yang penting bukan sekadar siapa yang menyampaikan informasi, tetapi bagaimana informasi tersebut dirancang, disebarkan, diperkuat, dan akhirnya memengaruhi cara masyarakat mengambil kesimpulan.

Kerangka tersebut sejalan dengan pemikiran Barry Buzan dalam Security: A New Framework for Analysis, yang menegaskan bahwa ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berupa agresi militer, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas politik, kohesi sosial, dan legitimasi institusi. Dalam era digital, kepercayaan publik telah menjadi salah satu aset strategis negara.

Joseph S. Nye melalui konsep Soft Power bahkan menempatkan kredibilitas sebagai sumber kekuatan. Sebuah institusi tidak hanya kuat karena memiliki kewenangan, tetapi karena dipercaya. Ketika kepercayaan publik melemah, efektivitas kewenangan formal pun ikut tergerus.

Perspektif komunikasi memperkuat analisis tersebut. Robert Entman melalui teori Framing menjelaskan bahwa cara suatu fakta disajikan akan memengaruhi cara publik memaknainya. Sementara Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow menunjukkan bahwa manusia cenderung mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang paling cepat diterima, bukan yang paling lengkap. Dalam ekosistem media sosial, kondisi ini menjadikan informasi yang sensasional lebih mudah membentuk persepsi dibandingkan penjelasan hukum yang membutuhkan proses dan konteks.

Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum pada era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan alat bukti ataupun putusan pengadilan. Sama pentingnya adalah kemampuan institusi membangun komunikasi publik yang kredibel, transparan, dan konsisten. Kekosongan informasi hampir selalu menjadi ruang bagi spekulasi, sedangkan komunikasi yang baik merupakan bagian dari strategi menjaga legitimasi.

Namun demikian, perspektif perang asimetris tidak boleh digunakan untuk menegasikan kritik. Dalam negara demokrasi, kritik yang berbasis fakta dan argumentasi hukum merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas. Yang perlu diwaspadai adalah ketika ruang informasi dipenuhi disinformasi, manipulasi, atau narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan kebingungan dan mengikis kepercayaan publik.

Sebagaimana diingatkan Carl von Clausewitz bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, maka pada abad ke-21 kompetisi itu semakin sering berlangsung melalui informasi, persepsi, dan legitimasi. Medan pertempurannya bukan lagi hanya wilayah geografis, melainkan ruang kesadaran masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian patut diajukan adalah: apakah perkara-perkara besar yang saat ini ditangani Jampidsus akan mampu diungkap secara utuh melalui proses hukum yang independen, transparan, dan akuntabel? Ataukah dinamika perang asimetris akan terus berlangsung dengan berbagai pola, taktik, dan strategi yang memengaruhi persepsi publik, sehingga pertarungan sesungguhnya tidak lagi hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga di ruang informasi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut bukan hanya akan menentukan nasib sebuah perkara, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana negara mampu mempertahankan legitimasi institusi penegak hukum di tengah karakter ancaman yang terus berevolusi pada era digital.* (dh)

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendampingi delegasi Temasek Singapura meninjau langsung kawasan TSTH2 di Kecamatan Pollung, Humbahas, Jumat (10/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat potensi kawasan sebagai pusat riset, inovasi, dan pengembangan bioekonomi tropis yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Modus Dugaan Pemerasan Bupati Sukoharjo, Setoran Pegawai Capai Rp2,93 Miliar

"TSTH2 bukan sekadar proyek daerah atau laboratorium penelitian. Kawasan ini adalah ladang masa depan, tempat ilmu pengetahuan tumbuh dari desa dan dataran tinggi Humbang Hasundutan untuk berkontribusi nyata bagi ekonomi nasional," ujar Surya.

Menurutnya, kawasan TSTH2 memiliki lebih dari 100 jenis tanaman herbal dan hortikultura unggulan, di antaranya andaliman, kunyit hitam, jahe merah, serta berbagai komoditas dataran tinggi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Didukung kondisi agroklimat yang ideal, kawasan tersebut dinilai berpotensi menjadi pusat pengembangan benih, riset adaptasi perubahan iklim, hingga penyedia bahan baku herbal dan hortikultura berkualitas ekspor.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan sektor berbasis riset dan inovasi.

Selain meninjau berbagai fasilitas di kawasan TSTH2, rombongan juga menggelar diskusi mengenai peluang investasi dan kerja sama jangka panjang. Pemerintah berharap kunjungan delegasi Temasek menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi internasional guna mendorong investasi, hilirisasi, dan pembangunan bioekonomi berkelanjutan di Sumatera Utara.* (dh)

Laga pertama mempertemukan Inggris kontra Norwegia di Miami Stadium. Pertandingan tersebut dijadwalkan kick-off pukul 04.00 WIB dan diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim tampil konsisten sejak fase grup hingga babak gugur.

Baca Juga:

• Gol Telat Merino Antar Spanyol Singkirkan Belgia, Prancis Menanti di Semifinal

Sebelumnya, dua tiket semifinal telah diamankan oleh Prancis dan Spanyol. Prancis melaju usai menundukkan Maroko dengan skor 2-0, sedangkan Spanyol memastikan tempat di semifinal setelah mengalahkan Belgia 2-1.

Hasil tersebut membuat Prancis dan Spanyol dipastikan saling berhadapan pada babak semifinal. Sementara itu, satu slot semifinal lainnya masih menunggu pemenang laga Inggris kontra Norwegia yang akan menghadapi pemenang pertandingan Argentina melawan Swiss.

Babak semifinal Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/7/2026) dan Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Jadwal Perempatfinal Piala Dunia 2026

Minggu, 12 Juli 2026

- 04.00 WIB: Inggris vs Norwegia
- 08.00 WIB: Argentina vs Swiss* (d/dh)

Tiga perkara yang dimaksud meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara di PT PLN, pengelolaan dana PT Asabri, serta kasus PT Krakatau Steel. Kepolisian menegaskan proses penyidikan masih terus berlangsung sehingga seluruh pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dapat dimintai keterangan.

Baca Juga:

• Usai Febrie Adriansyah Mundur, Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas Tiga Kasus Korupsi

"Proses penyidikan masih berjalan. Tim terus bekerja dan perkembangan lebih lanjut, termasuk terkait jadwal pemanggilan, akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media," ujar Budi, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Budi, hingga kini penyidik telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi dalam rangkaian penyelidikan bersama (joint investigation). Namun, kepolisian belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Meski demikian, Polda Metro Jaya memberi sinyal bahwa perkembangan terbaru, termasuk terkait penetapan tersangka, akan diumumkan setelah proses penyidikan dinilai cukup.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Sabtu (11/7/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan surat pengunduran diri Febrie telah diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menyebut pengunduran diri tersebut berkaitan dengan proses penyidikan yang tengah dilakukan Polda Metro Jaya. Kepolisian menegaskan penyidikan tetap dilakukan sesuai prosedur hukum dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh.* (oz/dh)

Dalam perkara ini, KPK menduga Etik menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai sarana untuk menarik setoran dari insentif upah pungut (UP) pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo.

Baca Juga:

• OTT KPK di Sukoharjo Berujung Penetapan 3 Tersangka, Bupati dan Dua Pejabat Terjerat

Menurut KPK, penerbitan SK tersebut kemudian diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan pemerasan berupa permintaan setoran upah pungut dari sejumlah pegawai.

"Terbitnya kedua SK Bupati tersebut diduga digunakan sebagai alat oleh ETS untuk melakukan tindak pemerasan setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Sukoharjo," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/7/2026).

KPK menduga Etik meminta Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko untuk mengumpulkan sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai.

Selanjutnya, Richard disebut memerintahkan pejabat eselon III di lingkungan BPKAD untuk menyetorkan potongan tersebut kepada Sekretaris BPKAD Nardi, sebelum akhirnya diberikan kepada Etik.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, KPK menyebut praktik tersebut berlangsung sejak 2021 hingga 2026 dengan total setoran yang diduga diterima Etik mencapai sekitar Rp2,93 miliar.

Selain dugaan setoran upah pungut, KPK juga mendalami dugaan adanya "setoran rutin OPD" yang diduga dikelola melalui pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Asep menyebut, pola tersebut diduga merupakan kelanjutan dari praktik sebelumnya di lingkungan Pemkab Sukoharjo. KPK menemukan adanya dugaan penggunaan kode tertentu dalam meminta setoran kepada pegawai.

KPK saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut, termasuk peran masing-masing pihak yang terlibat.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama dua pejabat Pemkab Sukoharjo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan dalam acara yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Program B50 Digeber, Ini Alasan Pemerintah Yakin Impor Solar Bisa Berakhir

"Dulu waktu kita mulai B50, banyak yang menentang. Dibilang tidak bisa dipakai, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu," ujar Prabowo.

Namun, Prabowo menilai ada pihak yang memiliki kepentingan agar Indonesia tetap melakukan impor solar. Menurutnya, ketergantungan impor dapat membuka peluang bagi praktik pemburu rente.

"Dia mau supaya apa? Kita impor. Dia mau impor, impor, impor. Nah di situ dia ambil komisi," katanya.

Prabowo menyebut penerapan B50 menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Dengan program tersebut, Indonesia diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun.

Ia bahkan menyoroti potensi keuntungan yang bisa diperoleh pihak tertentu jika impor solar terus dilakukan. Menurutnya, penghematan devisa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

"Bayangkan kalau itu Rp170 triliun. Kalau komisinya 20 persen berapa itu? Rp34 triliun. Rp34 triliun dimakan hanya berapa belas orang," ucap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pemerintahannya berkomitmen memberantas praktik korupsi, termasuk terhadap pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari sistem impor.

Menurutnya, program B50 tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kemandirian ekonomi Indonesia.* (d/dh)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan B50 menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Baca Juga:

• Pemerintah Resmikan B50, Bahlil: Langkah Besar Menuju Kemandirian Energi

Namun, dengan penerapan B50, produksi bahan bakar domestik dinilai mampu mencukupi kebutuhan nasional sehingga impor solar dapat dihentikan.

"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali," ujar Bahlil dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Selain mengurangi impor, pemerintah memperkirakan program B50 dapat meningkatkan penghematan devisa dibandingkan program sebelumnya. Jika penggunaan B40 mampu menghemat sekitar Rp133 triliun, maka melalui B50 nilai penghematan diproyeksikan meningkat menjadi Rp170 triliun per tahun.

Program tersebut juga memberikan dampak terhadap industri kelapa sawit nasional. Kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diperkirakan meningkat dari 15,2 juta ton menjadi 16,3 juta ton.

Pemerintah menyebut peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel turut memberikan nilai tambah ekonomi yang naik dari sekitar Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.

Bahlil juga menyampaikan bahwa penerapan B50 berpotensi memperluas penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan meningkat dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta orang.

Dari sisi lingkungan, penggunaan biodiesel juga diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penurunan emisi meningkat dari sekitar 39,66 juta ton CO2 menjadi 44,46 juta ton CO2.

Sementara itu, distribusi B50 terus diperluas secara bertahap. Kementerian ESDM mencatat sekitar 57 persen SPBU Pertamina telah menyalurkan bahan bakar B50.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh B50 berlaku mulai 1 Oktober 2026. Masa transisi selama tiga bulan dilakukan agar badan usaha dapat menyelesaikan stok B40 sekaligus menyesuaikan proses pencampuran bahan bakar baru.

Dengan penerapan B50, pemerintah berharap Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.* (k/dh)

Tiga tersangka tersebut yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Sukoharjo Tri Mulyo.

Baca Juga:

• OTT Bupati Sukoharjo Jadi Alarm, NasDem Minta Kepala Daerah Mawas Diri

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/7/2026).

KPK menduga ketiga tersangka terlibat dalam praktik pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Atas dugaan perbuatannya, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK juga melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama, terhitung mulai 10 Juli hingga 29 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diamankan KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam (9/7/2026).

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa logam mulia serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing, termasuk dolar Australia (AUD) dan dolar Singapura (SGD), dengan nilai total mencapai miliaran rupiah.

KPK menyatakan proses penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap lebih jauh dugaan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.* (k/dh)

ACEH BESAR- Warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kantor keuchik sebagai persiapan menghadapi penilaian Lomba Gampong Mawaddah Warrahmah (GAM Mawar) tingkat Kecamatan Pekan Bada yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (12/7/2026).

Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan aparatur gampong, Tim Penggerak PKK, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Selain membersihkan lingkungan, warga juga melakukan penataan sejumlah fasilitas umum guna menyambut tim penilai.

Baca Juga:

• Ketua Harian Dekranas Beri Dukungan untuk Perajin Aceh di Makassar: Aceh Bangkit, Aceh Bangkit!

(Fakhri Johan, Geuchik Gampong Lam Lumpu)

"Lomba GAM Mawar merupakan salah satu program Tim Penggerak PKK Aceh yang bertujuan membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis, penuh cinta serta kasih sayang," kata Fakhri Johan, Sabtu (11/7/2026).

Ia menjelaskan, Program Gampong Mawaddah Warrahmah tidak hanya berorientasi pada perlombaan, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan rasa memiliki terhadap gampong. Dengan semangat kebersamaan, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.

Menurut Fakhri, nilai-nilai gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun menjadi kekuatan masyarakat dalam menjaga kekompakan serta meningkatkan kualitas kehidupan di gampong.

Sementara itu, tokoh perempuan Gampong Lam Lumpu, Nur Laila Jamil, menilai Lomba GAM Mawar merupakan media edukasi yang mendorong masyarakat untuk memperkuat nilai cinta, kasih sayang, dan kepedulian sosial.

Ia mengatakan, peran Tim Penggerak PKK sangat penting dalam memberikan teladan kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar terus menjaga budaya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami berharap Gampong Lam Lumpu memperoleh hasil terbaik dalam penilaian besok. Namun yang paling penting, nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang yang dibangun melalui program ini tetap dijalankan secara berkelanjutan," ujarnya.* (dh)

Regulasi tersebut menggantikan PMK Nomor 191/PMK.04/2016 beserta perubahannya. Aturan baru ditetapkan pada 24 Juni 2026 dan akan mulai berlaku efektif pada 4 September 2026 atau 60 hari setelah diundangkan.

Baca Juga:

• Polresta Jayapura Ungkap Dugaan Jual Beli Amunisi Ilegal ke Papua Nugini, Pelaku Akui Dapat dari Purnawirawan TNI

"Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara," demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK Nomor 45 Tahun 2026,dikutip Sabtu (11/7/2026).

Fasilitas pembebasan bea masuk diberikan untuk impor barang pertahanan yang berasal dari luar daerah pabean maupun dari pusat logistik berikat. Selain itu, ketentuan tersebut juga berlaku bagi barang yang dikeluarkan dari gudang berikat, kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus (KEK), tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, hingga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Pemerintah juga memperluas daftar instansi yang berhak menerima fasilitas tersebut. Selain Lembaga Kepresidenan, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, BIN, BSSN, BNN, dan BNPT, kini Badan Keamanan Laut (Bakamla) turut masuk sebagai penerima manfaat pembebasan bea masuk impor.

Tak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, fasilitas fiskal ini juga disiapkan untuk mendukung kerja sama pertahanan internasional, termasuk kegiatan latihan militer bersama dan kerja sama militer yang melibatkan alutsista dari negara lain.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan pemberian insentif tersebut tetap disertai pengawasan yang ketat. Seluruh barang yang memperoleh pembebasan bea masuk wajib memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam lampiran PMK Nomor 45 Tahun 2026 dijelaskan, fasilitas pembebasan bea masuk mencakup berbagai kebutuhan strategis, mulai dari helikopter, pesawat terbang, mobil kepresidenan, kendaraan tempur, amunisi, hingga hewan operasional militer seperti anjing pelacak, kuda pasukan, dan burung merpati.* (oz/dh)

Hakim tunggal I Ketut Darpawan menetapkan rangkaian sidang praperadilan berlangsung selama enam hari kerja, mulai dari pembacaan permohonan hingga pembacaan putusan.

Baca Juga:

• Polri Segera Umumkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara, ASABRI, dan Krakatau Steel

Hakim kemudian menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin (13/7/2026) dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak termohon dan turut termohon.

"Senin (13/7/2026), jawaban. Metodenya sama. Sidang akan kita mulai pukul 09.00 WIB. Tolong hadir tepat waktu," ujar Hakim I Ketut Darpawan di persidangan.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya bertindak sebagai termohon, sedangkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menjadi turut termohon.

Selanjutnya, agenda pembuktian dari pihak Roy Suryo dijadwalkan berlangsung pada Selasa (14/7/2026), sementara pembuktian dari pihak termohon dan turut termohon akan digelar sehari setelahnya, Rabu (15/7/2026).

Setelah seluruh pembuktian selesai, para pihak akan menyampaikan kesimpulan pada Kamis (16/7/2026). Hakim kemudian memberikan waktu untuk menyusun putusan sebelum membacakannya pada Senin (20/7/2026) pukul 13.00 WIB.

"Putusan akan dibacakan tanggal 20 Juli, Senin pukul 13.00 WIB," kata hakim.

Sebelumnya, Roy Suryo juga sempat mengajukan gugatan praperadilan terkait penggeledahan dan penangkapannya. Dalam putusan tersebut, hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan, yakni terkait keabsahan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Sementara itu, sejumlah permohonan lain, termasuk pembatalan pelimpahan berkas perkara, pembatalan surat penangkapan dan penahanan, permintaan pembebasan dari rumah tahanan, hingga pemulihan nama baik Roy Suryo, tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Hakim menilai persoalan pelimpahan berkas perkara maupun keputusan penahanan oleh jaksa bukan merupakan objek yang dapat diperiksa dalam perkara praperadilan.* (k/dh)

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan kenaikan tersebut menunjukkan sentimen positif di pasar modal domestik di tengah proses konsolidasi yang masih berlangsung.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat, Berbalik Melemah ke Level 5.910, Investor Pantau Arah Pasar

Seiring penguatan IHSG, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia juga meningkat 0,51 persen menjadi Rp10.340 triliun dibandingkan pekan sebelumnya sebesar Rp10.287 triliun.

Data statistik mingguan BEI menunjukkan mayoritas indikator perdagangan saham mencatatkan pertumbuhan. Rata-rata frekuensi transaksi harian naik 29,69 persen menjadi 1,87 juta kali transaksi dari sebelumnya 1,44 juta kali.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian juga meningkat 16,83 persen menjadi 20,49 miliar lembar saham dari 17,54 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Meski demikian, rata-rata nilai transaksi harian mengalami penurunan 8,88 persen menjadi Rp10,27 triliun dibandingkan pekan lalu yang mencapai Rp11,27 triliun.

Di sisi lain, investor asing masih membukukan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp421,70 miliar pada perdagangan Jumat (10/7/2026). Dengan demikian, total net sell investor asing sepanjang tahun 2026 mencapai Rp76,15 triliun.

Selain perkembangan perdagangan, BEI juga meluncurkan tiga subfitur baru pada menu Listed Company Disclosure di aplikasi IDX Mobile. Fitur tersebut meliputi informasi Share Ownership, Free Float, dan High Shareholding yang bertujuan meningkatkan transparansi data bagi investor.

Tak hanya itu, aktivitas penghimpunan dana di pasar modal juga berlangsung cukup ramai. Sepanjang pekan ini, enam perusahaan resmi mencatatkan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia, mulai dari PT Niramas Utama Tbk (JELI), PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX), PT Bach Multi Global Tbk (BACH), PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI), PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL), hingga PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS).

Masuknya enam emiten baru tersebut menambah pilihan investasi di pasar modal sekaligus mencerminkan aktivitas penghimpunan dana perusahaan melalui bursa yang tetap berjalan di tengah dinamika pasar.* (oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Retorika Antikorupsi Tak Lagi Cukup, Pengamat Tantang Prabowo Buktikan Lewat Aksi Nyata

"Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki, hanya satu, saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya. Dan saya tidak akan gentar, saya tidak akan pernah menyerah, apalagi kalau rakyat saya terancam," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan dirinya tidak ingin melihat masih ada rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan maupun kelaparan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah.

"Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin, saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar, saya tidak rela," ujarnya.

Prabowo menilai Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri merupakan salah satu syarat penting bagi sebuah negara untuk menjadi kuat dan berhasil.

Selain itu, Prabowo mengingatkan seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi, TNI, Polri hingga Kejaksaan agar terus melakukan introspeksi. Menurutnya, setiap jabatan yang diemban merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Prabowo mengakui upaya pemberantasan korupsi kerap menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku.

"Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu, rasanya itu... Tapi harus sesuai prosedur hukum. Kita akan tegakkan hukum. Dan hukum itu untuk semua, bukan hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja," tegasnya.

Prabowo kembali menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial, jabatan maupun kekayaan.* (oz/dh)

Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengungkapkan data terbaru menunjukkan sebanyak 16.740 warga mengalami luka, sedangkan ribuan keluarga masih bertahan di lokasi pengungsian karena rumah mereka rusak atau hancur akibat gempa.

Baca Juga:

• Aiptu Sumaryanto Ditemukan Tewas, Tiga Polisi Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Kalteng

Bencana tersebut dipicu oleh dua gempa berkekuatan Magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi dalam selang waktu kurang dari satu menit. Guncangan hebat itu menyebabkan kerusakan besar di berbagai wilayah Venezuela.

Data pemerintah mencatat sebanyak 856 bangunan mengalami kerusakan, dengan 190 bangunan di antaranya runtuh total akibat kuatnya guncangan.

Operasi kemanusiaan berskala besar terus dilakukan dengan melibatkan sekitar 30.076 personel, hampir 29.843 relawan, serta 3.454 anggota tim pencarian dan penyelamatan (SAR) dari lebih dari 30 negara.

Di sisi lain, aktivitas seismik masih belum berhenti. Hingga 10 Juli 2026, pihak berwenang telah mencatat sedikitnya 1.171 gempa susulan, sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi guncangan lanjutan yang dapat memicu kerusakan tambahan.

Pemerintah Venezuela bersama berbagai negara sahabat masih mengintensifkan proses evakuasi, distribusi bantuan kemanusiaan, serta pencarian korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan.* (in/dh)

Kenaikan juga terjadi pada harga beli kembali (buyback) emas Antam. Saat ini, harga buyback tercatat sebesar Rp2.415.000 per gram atau ikut menguat seiring kenaikan harga jual emas batangan.

Baca Juga:

• Cabai Makin Pedas, Harganya Nyaris Rp60 Ribu per Kg dan Jadi Beban Baru Konsumen

Untuk transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP. Potongan pajak tersebut langsung dipotong dari total nilai buyback sesuai ketentuan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti pemotongan pajak.

Berikut daftar harga emas Antam terbaru:

- 0,5 gram: Rp1.377.500
- 1 gram: Rp2.655.000
- 2 gram: Rp5.250.000
- 3 gram: Rp7.850.000
- 5 gram: Rp13.050.000
- 10 gram: Rp26.045.000
- 25 gram: Rp64.987.000
- 50 gram: Rp129.895.000
- 100 gram: Rp259.712.000
- 250 gram: Rp649.015.000
- 500 gram: Rp1.297.820.000
- 1.000 gram (1 kilogram): Rp2.595.600.000

Kenaikan harga emas Antam menjadi perhatian para investor karena logam mulia masih dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang relatif aman di tengah dinamika pasar keuangan dan ketidakpastian ekonomi global.* (an/dh)

Data PIHPS yang diperbarui pada pukul 08.20 WIB menunjukkan, harga cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi di kelompok hortikultura. Sementara itu, cabai merah besar dipatok Rp48.850 per kilogram, cabai merah keriting Rp48.600 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp50.350 per kilogram.

Baca Juga:

• Bupati Sukoharjo Resmi Jadi Tersangka, KPK Langsung Lakukan Penahanan

Pada komoditas beras, harga beras kualitas bawah I berada di angka Rp14.700 per kilogram dan kualitas bawah II Rp14.550 per kilogram. Beras kualitas medium I dipasarkan Rp16.350 per kilogram, medium II Rp16.150 per kilogram, sedangkan beras kualitas super I mencapai Rp17.650 per kilogram dan kualitas super II Rp17.150 per kilogram.

Di sektor protein hewani, daging ayam ras segar dijual Rp37.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging sapi kualitas I tercatat Rp150.550 per kilogram dan kualitas II sebesar Rp141.950 per kilogram. Adapun telur ayam ras berada di kisaran Rp28.950 per kilogram.

Untuk kebutuhan pokok lainnya, gula pasir premium dijual Rp20.300 per kilogram dan gula pasir lokal Rp19.100 per kilogram.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.550 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp24.250 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II berada di harga Rp23.400 per liter.

Data PIHPS tersebut menjadi salah satu acuan perkembangan harga pangan nasional yang dipantau secara berkala guna mendukung stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi di berbagai daerah.* (an/dh)

Shohibul mengatakan publik melihat adanya jarak antara pidato antikorupsi yang disampaikan pemerintah dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Ia menilai pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang menyentuh seluruh pihak tanpa pandang bulu.

Baca Juga:

• Usai Febrie Adriansyah Mundur, Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas Tiga Kasus Korupsi

Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar ketika sejumlah program strategis pemerintah dihadapkan pada dugaan persoalan hukum maupun praktik korupsi yang melibatkan oknum tertentu.

Shohibul juga menyoroti pentingnya soliditas antar aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Ia menilai Presiden Prabowo menghadapi tantangan politik yang tidak ringan mengingat pemerintahan saat ini didukung koalisi besar. Namun demikian, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menjadi penghalang dalam menegakkan hukum secara adil.

Menurut Shohibul, konsistensi pemerintah dalam menangani kasus korupsi akan menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap komitmen reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ia mengingatkan bahwa publik saat ini tidak hanya membutuhkan pernyataan politik mengenai pemberantasan korupsi, tetapi juga langkah-langkah konkret yang mampu memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Shohibul berharap pemerintah terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak tebang pilih, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus terjaga.* (mi/dh)