MEDAN – Sebanyak 1.015 pelari dari 34 negara dipastikan ambil bagian dalam ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 yang akan berlangsung pada 12-14 Juni 2026 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Peningkatan jumlah peserta internasional tersebut dinilai semakin memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan di Indonesia.

Baca Juga:

• Jokowi Bertolak ke Medan, Akan Saksikan Laga Piala AFF U-19 2026

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara mengatakan ajang lari lintas alam bertaraf internasional tersebut tidak hanya berdampak pada sektor olahraga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan.

"Trail of The Kings by UTMB menjadi salah satu event yang memberikan dampak ekonomi cukup besar sekaligus menarik wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara," ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung penyelenggaraan event internasional secara berkelanjutan.

Untuk itu, seluruh aspek pendukung, mulai dari transportasi, kesehatan, keamanan hingga kebersihan kawasan wisata harus dipersiapkan secara optimal.

Pemerintah juga meminta Dinas Kesehatan menyiapkan posko medis di sejumlah titik lintasan serta memastikan kesiapan rumah sakit rujukan yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, mengatakan jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

"Tahun lalu peserta berasal dari 27 negara, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 34 negara dengan total 1.015 pelari," kata Yuda.

Menurut dia, koordinasi dengan aparat kepolisian juga telah dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas peserta, termasuk pengamanan jalur penyeberangan menuju Pulau Samosir.

Rencananya, pelepasan peserta akan dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di kawasan Waterfront City Pangururan.

Kategori lomba yang dipertandingkan meliputi 100 kilometer, 60 kilometer, 28 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer, serta Kids Race.

Untuk kategori utama 100 kilometer, peserta akan dilepas mulai pukul 03.00 WIB.

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan event tersebut.

Menurutnya, Trail of The Kings by UTMB tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan keindahan kawasan Danau Toba kepada dunia.

"Kami menyambut baik kegiatan ini karena akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Samosir, khususnya sektor UMKM, perhotelan, transportasi, dan pariwisata," ujarnya.

Pemerintah berharap penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB 2026 mampu memperkuat citra Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata berkelanjutan.*

(ad)

JAMBI – Kembalinya Kompol RC ke lingkungan tugas aktif Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memunculkan perhatian publik setelah riwayat kasus pidana yang pernah menjeratnya kembali menjadi sorotan.

Kompol RC diketahui pernah divonis bersalah dalam perkara persetubuhan atau rudapaksa terhadap seorang perempuan yang berada dalam kondisi tidak berdaya.

Baca Juga:

• Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos, KPK Segera Ekstradisi ke Indonesia

Meski putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak 2008, eksekusi pidana terhadap RC baru dilakukan pada Januari 2022 oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Saat itu, tim jaksa menjemput RC dari lingkungan Polda Jambi untuk menjalani masa hukuman sesuai putusan pengadilan.

Setelah menyelesaikan masa pidana, RC kembali tercatat aktif sebagai anggota Polri.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor KEP/78/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026, RC dimutasi dari Perwira Menengah Yanma Polda Jambi menjadi Perwira Menengah pada Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda Jambi.

Penempatan kembali RC di lingkungan kepolisian memicu pertanyaan publik terkait mekanisme pembinaan personel yang pernah menjalani hukuman pidana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, mengaku masih melakukan koordinasi dan pendalaman informasi terkait riwayat perkara yang pernah menjerat RC.

"Yang bersangkutan saat ini memang bertugas sebagai Pamen Rorena Polda Jambi. Namun untuk detail kasus yang pernah terjadi, saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bidang Propam," ujar Erlan saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan dokumen putusan Mahkamah Agung, perkara tersebut bermula dari peristiwa yang terjadi pada November 2005 di wilayah Jakarta Selatan.

Korban diketahui merupakan istri rekan kerja RC saat yang bersangkutan masih berdinas di Polda Kalimantan Selatan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan RC terbukti melakukan tindakan yang berujung pada persetubuhan terhadap korban ketika korban berada dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan karena tidak berdaya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun kepada RC.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Divisi Propam Polri mengenai status kepegawaian maupun hasil pemeriksaan etik yang pernah dijalani RC setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Kasus ini kembali memunculkan diskusi publik mengenai standar integritas aparat penegak hukum, terutama terkait penempatan kembali personel yang pernah menjalani hukuman pidana dalam struktur organisasi kepolisian.*

(tm/ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusut Kejaksaan Agung.

Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony mengaku siap bekerja sama dengan penyidik untuk membuka secara lebih luas dugaan praktik penyimpangan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga:

• Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos, KPK Segera Ekstradisi ke Indonesia

Menurut Krisna, kliennya merasa selama ini ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut, padahal terdapat sejumlah pihak lain yang disebut memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan.

"Pak Sony merasa selama ini seolah-olah menjadi pihak yang paling disalahkan. Padahal menurut beliau, terdapat pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh besar dan turut menentukan arah kebijakan yang kini menjadi objek penyidikan," kata Krisna, Jumat (5/6/2026).

Dalam keterangannya, Sony disebut siap mengungkap sejumlah nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan tata kelola program SPPG.

Meski demikian, pihak kuasa hukum belum bersedia membeberkan identitas maupun latar belakang pihak-pihak yang dimaksud.

Krisna hanya menyebut bahwa jumlahnya lebih dari satu orang dan memiliki posisi yang dianggap berpengaruh.

"Beliau ingin membuka seluruh fakta yang diketahuinya kepada penyidik. Menurut beliau ada banyak pihak yang mengetahui dan terlibat dalam proses tersebut," ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi alasan utama Sony memilih jalur justice collaborator, yakni untuk membantu mengungkap perkara secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu saja.

Krisna mengungkapkan niat Sony untuk menjadi justice collaborator telah disampaikan langsung kepada penyidik Kejaksaan Agung saat pemeriksaan pada Kamis malam (4/6/2026).

Keterangan tersebut disebut telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tim kuasa hukum juga berencana mengajukan surat resmi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin (8/6/2026) guna memperoleh status JC secara formal.

Dalam sistem hukum Indonesia, justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar kejahatan yang lebih besar.

Status tersebut umumnya diberikan kepada pelaku yang bukan merupakan aktor utama dalam suatu tindak pidana terorganisir, serta memberikan informasi penting yang dapat mengungkap pelaku lain, aliran dana, maupun aset hasil kejahatan.

Pengaturan mengenai justice collaborator salah satunya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Mereka adalah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda Indonesia.

Jika permohonan justice collaborator Sony diterima, keterangannya berpotensi menjadi salah satu pintu masuk penting bagi penyidik untuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut.*

(km/ad)

SOLO — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Juni 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyaksikan pertandingan ASEAN U-19 Boys Championship atau Piala AFF U-19 yang sedang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Listrik Sumut Sempat Padam Massal, PLN: Sejumlah Tower Transmisi Roboh dan Bengkok Diterjang Hujan Lebat dan Angin Kencang

Sebelum memasuki kendaraan yang membawanya menuju bandara, mantan Presiden itu sempat menjelaskan tujuan perjalanannya kepada awak media.

"Ke Jakarta terus Medan lihat AFF," ujar Jokowi singkat.

Saat ditanya mengenai kemungkinan melakukan agenda lain selama berada di Sumatera Utara, termasuk berkeliling atau menemui sejumlah pihak, Jokowi memastikan tidak memiliki agenda tambahan di luar menghadiri pertandingan sepak bola tersebut.

"Nggak," katanya.

Sebelum berangkat, Jokowi terlebih dahulu menyempatkan diri menyapa warga yang datang ke kediamannya.

Sejumlah pengunjung terlihat menunggu di depan rumah untuk bersalaman dan berfoto bersama mantan Wali Kota Solo tersebut.

Salah seorang warga bernama Agustin mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Jokowi.

Ia mengatakan tidak menyangka dapat berfoto bersama sosok yang pernah memimpin Indonesia selama dua periode itu.

"Senang ya bisa bertemu Bapak Jokowi dan foto sama beliau. Beliau sangat ramah," ujar Agustin.

Sejak mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Solo, masih menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah.

Selain warga biasa, sejumlah tokoh politik, pejabat pemerintahan, hingga kalangan akademisi tercatat beberapa kali berkunjung untuk bersilaturahmi maupun berdiskusi.

Kehadiran Jokowi di Medan diperkirakan akan menambah perhatian publik terhadap gelaran ASEAN U-19 Boys Championship 2026 yang saat ini berlangsung di Sumatera Utara.

Turnamen tersebut menjadi salah satu ajang penting bagi pembinaan sepak bola usia muda di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung penyelenggaraan turnamen internasional tersebut, termasuk memastikan kesiapan stadion, infrastruktur pendukung, dan pelayanan bagi para peserta maupun penonton.*

(km/ad)

JAKARTA — Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan sejumlah langkah strategis yang dinilainya dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut dia, dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama lintas sektor, rupiah berpeluang kembali ke level Rp15.000 per dolar AS secara bertahap.

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Mengemuka, Istana Angkat Bicara

"Saya melihat bahwa rupiah ini akan bisa mencapai angka lebih kuat, mungkin balik ke Rp16.000 dan secara bertahap ke Rp15.000," ujar Sandiaga.

Ia menilai penguatan nilai tukar tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau individu semata.

Menurutnya, diperlukan sinergi berbagai pihak dalam sebuah "super team" yang fokus mendorong produktivitas ekonomi nasional.

Salah satu langkah utama yang diusulkan adalah meningkatkan ekspor produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki daya saing di pasar global.

Produk pertanian, kopi, pangan olahan, hingga sektor energi dinilai memiliki potensi besar untuk mendatangkan devisa.

Menurut Sandiaga, meningkatnya ekspor akan memperbesar arus masuk devisa ke dalam negeri.

Kondisi tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS untuk kebutuhan pembayaran impor maupun kewajiban luar negeri.

"Kalau devisa masuk ke Indonesia, berarti permintaan kita terhadap dolar akan berkurang karena kita tidak perlu membeli dolar di pasar," katanya.

Selain ekspor, sektor pariwisata juga dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat cadangan devisa nasional.

Sandiaga menyebut pariwisata merupakan industri yang memanfaatkan sumber daya domestik dan mampu menghasilkan pemasukan valuta asing secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas destinasi wisata, pelayanan, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat menjadi instrumen efektif untuk menarik wisatawan mancanegara sekaligus mendorong wisatawan domestik berlibur di dalam negeri.

"Pariwisata itu produknya domestik dan dihasilkan mayoritas oleh alam kita sendiri. Jika dikelola dengan baik, sektor ini bisa menjadi sumber devisa yang sangat kuat," ujarnya.

Sandiaga juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami pemulihan nilai tukar yang signifikan pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie setelah krisis ekonomi 1998.

Saat itu, nilai rupiah yang sempat terpuruk berhasil menguat secara bertahap dalam kurun waktu relatif singkat.

Meski optimistis, Sandiaga tidak memberikan target waktu pasti kapan rupiah dapat kembali ke level Rp15.000 per dolar AS.

Namun, ia menegaskan bahwa penguatan mata uang nasional harus dibangun melalui fondasi ekonomi yang produktif, kompetitif, dan berorientasi ekspor.

"Ini merupakan upaya kolektif untuk membangun ekonomi yang lebih produktif dan lebih kompetitif," kata Sandiaga.

Pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian pelaku pasar dan pemerintah karena berpotensi memengaruhi inflasi, biaya impor, serta daya beli masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan devisa melalui ekspor dan pariwisata dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global.*

(km/ad)

JAKARTA — Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan terkait proses ekstradisi buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut putusan tersebut dan berharap proses pemulangan tersangka segera dituntaskan agar yang bersangkutan dapat diadili di Indonesia.

Baca Juga:

• Tersangka Kasus MBG Sony Sonjaya Kirim Surat Terbuka ke Ketua BGN Baru: “Terima Kasih atas Hadiah Indah yang Ibu Berikan”

Dengan keputusan tersebut, KPK menilai tidak ada lagi hambatan utama dalam proses ekstradisi.

"Dengan adanya putusan tersebut, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus Tannos dapat segera dituntaskan sehingga yang bersangkutan dapat dibawa ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum atas perkara yang sedang ditangani KPK," kata Budi, Jumat, 5 Juni 2026.

KPK menyatakan menghormati sekaligus mengapresiasi keputusan pengadilan Singapura yang menolak permohonan tersebut.

Menurut lembaga antirasuah itu, keberadaan Paulus Tannos di luar negeri selama ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses hukum di Indonesia.

"KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Tannos. Putusan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi," ujarnya.

KPK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum serta aparat penegak hukum lainnya untuk mempercepat proses administrasi ekstradisi.

Sinergi antarotoritas dinilai menjadi kunci agar pemulangan tersangka dapat berjalan efektif sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Sinergi antarotoritas menjadi faktor penting dalam memastikan proses ekstradisi dapat berjalan lancar, efektif, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," kata Budi.

Paulus Tannos diketahui merupakan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Ia telah masuk daftar pencarian orang KPK sejak 2021 sebelum akhirnya ditangkap otoritas Singapura pada Januari 2025 atas permintaan Indonesia.

Sejak Juni 2025, Paulus menjalani proses sidang ekstradisi di Pengadilan Negeri Singapura.

Dengan ditolaknya gugatan terbaru, proses hukum menuju pemulangan ke Indonesia diperkirakan akan berlanjut ke tahap berikutnya.*

(d/ad)

BATU BARA – Seorang warga mengeluhkan proses pendaftaran anaknya di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.

Ia mengaku anak ketiganya belum bisa didaftarkan karena alamat pada Kartu Keluarga (KK) masih tercatat di Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• 17 Sekolah di Aceh Tengah Masuk Zona Merah, Pemerintah Siapkan Relokasi

Menurut orang tua murid tersebut, pihak sekolah menyarankan agar anaknya mengikuti pendaftaran pada tahap kedua.

Namun, ia merasa khawatir karena pernah mengalami hal serupa saat mendaftarkan anak keduanya pada tahun 2025 dan akhirnya tidak diterima di sekolah tersebut.

"Saya takut kejadian yang sama terulang. Karena itu saya meminta penjelasan mengenai peluang anak saya diterima pada tahap berikutnya," katanya.

Ia mengaku tidak mendapat kepastian dari pihak sekolah. Percakapan dengan kepala sekolah kemudian berlangsung tegang.

Orang tua murid itu juga mengklaim diminta keluar dari ruangan. Bahkan, menurut pengakuannya, ia sempat didorong dan diajak berkelahi oleh kepala sekolah.

Hingga kini, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan keterangan terkait tuduhan tersebut.

Merasa keberatan atas perlakuan yang diterimanya, orang tua murid itu mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dengan didampingi sejumlah wartawan untuk menyampaikan pengaduan.

Laporan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Tobok S. Tumorang.

Menurut pelapor, Dinas Pendidikan berjanji akan menindaklanjuti pengaduan itu sesuai prosedur yang berlaku.

Ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak dialami masyarakat lain.

Jika terbukti terjadi, tindakan yang mengandung unsur intimidasi atau ajakan berkelahi dinilai bertentangan dengan etika profesi pendidik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mewajibkan guru menjunjung tinggi peraturan, kode etik profesi, dan nilai moral dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Kode Etik Guru Indonesia menegaskan pentingnya hubungan yang profesional, santun, dan bermartabat antara tenaga pendidik dengan orang tua peserta didik.

Hingga berita ini ditulis, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut.*

(ad)

MEDAN — PT PLN (Persero) bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan di Sumatera Utara setelah gangguan massal yang menyebabkan pemadaman di sejumlah kabupaten/kota pada Kamis malam, 4 Juni 2026.

Gangguan tersebut dipicu kerusakan 12 tower transmisi akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang.

Baca Juga:

• KM Mitra Jaya Tenggelam di Perairan Asahan: 21 Awak Selamat, 2 Masih Hilang

"Kerusakan tersebut meliputi robohnya tower T18, T19, dan T20 serta bengkoknya T17 dan T21 pada jalur SUTET 275 kV Galang–Simangkuk," ujar Darma, Jumat (5/6/2026).

Sementara pada jalur SUTT 150 kV Tebing Tinggi–Sei Rotan, enam tower dilaporkan roboh dan satu tower lainnya mengalami kerusakan struktur.

Akibat gangguan tersebut, pasokan listrik di sebagian wilayah Sumatera Utara sempat terganggu sebelum akhirnya berhasil dipulihkan secara bertahap.

PLN mencatat sistem kembali normal pada pukul 02.38 WIB setelah dilakukan manuver jaringan.

Darma menjelaskan, saat ini PLN masih melakukan penanganan darurat dengan mengerahkan seluruh personel dan peralatan di lapangan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan tower darurat untuk mempercepat pemulihan jaringan transmisi yang terdampak.

"PLN mengerahkan seluruh personel dan peralatan, termasuk pemasangan Tower Emergency untuk mempercepat pemulihan," katanya.

Selama proses perbaikan berlangsung, PLN juga melakukan manajemen beban di sejumlah wilayah untuk menjaga keandalan sistem dan mengurangi dampak pemadaman yang lebih luas kepada masyarakat.

Peristiwa ini kembali menyoroti kerentanan infrastruktur kelistrikan terhadap cuaca ekstrem yang dalam beberapa waktu terakhir semakin sering terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara.*

(d/ad)

TAKENGON — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama tim gabungan lintas kementerian dan lembaga menyiapkan relokasi terhadap 17 satuan pendidikan yang berada di zona merah rawan bencana.

Langkah ini diambil menyusul kondisi kerusakan struktur bangunan yang dinilai membahayakan keselamatan peserta didik.

Baca Juga:

• Diduga Ditolak Saat Daftarkan Anak, Orang Tua Murid Keluhkan Sikap Kepala SDN 01 Labuhan Ruku ke Disdik Batu Bara

Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Jamjam Muzaki, menyebut penanganan darurat telah dilakukan dengan memindahkan 93 siswa SDN 10 Linge ke ruang kelas SMPN 26 Takengon yang lokasinya bersebelahan.

"Anak-anak tidak lagi belajar di tenda darurat. Mereka sementara menumpang di ruang kelas SMPN 26 Takengon yang masih memiliki kapasitas kosong," ujar Jamjam di Takengon.

Menurut dia, langkah tersebut bersifat sementara sembari menunggu pembangunan fasilitas pendidikan baru yang lebih aman.

SMPN 26 Takengon sendiri diketahui memiliki jumlah siswa yang relatif sedikit sehingga memungkinkan pemanfaatan ruang kelas secara optimal.

Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan relokasi permanen melalui penyediaan lahan seluas sekitar 1,5 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan kompleks pendidikan baru bagi SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon.

Lokasi baru direncanakan tidak jauh dari bangunan lama, dengan jarak sekitar 500 meter.

Sementara itu, proses percepatan pembebasan lahan akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat.

Dari total 17 sekolah yang masuk daftar relokasi, sebagian di antaranya disebut telah masuk dalam skema rehabilitasi tahap awal.

Namun pemerintah memutuskan mengalihkan pendekatan dari perbaikan in-situ menjadi relokasi penuh, dengan pertimbangan mitigasi risiko jangka panjang.

Untuk memastikan keberlangsungan kegiatan belajar, pembangunan ruang kelas darurat juga mulai disiapkan melalui kerja sama dengan lembaga penanggulangan bencana pendidikan.

Fasilitas sementara ini akan ditempatkan dekat dengan hunian sementara warga terdampak.

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan operasional darurat bagi sekolah-sekolah terdampak untuk mendukung kebutuhan dasar pembelajaran, termasuk pengadaan peralatan dan pemulihan sarana pendidikan.

Tim gabungan menilai, proses relokasi ini tidak hanya menjadi respons darurat, tetapi juga momentum untuk melakukan penataan ulang sistem pendidikan di wilayah rawan bencana, termasuk kemungkinan penggabungan sekolah dan redistribusi siswa agar lebih efisien dan aman.*

(ad)

SAMARINDA — Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran narkoba di kawasan yang dikenal sebagai "kampung narkoba" Gang Langgar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang disebut telah beroperasi selama sekitar empat tahun dengan nilai transaksi mencapai Rp200 juta per hari.

Dalam pengembangan kasus tersebut, seorang anggota Brimob berinisial Bripka DW ikut terseret dalam dugaan keterlibatan jaringan tersebut.

Baca Juga:

• Enam Kilogram Ganja Ditemukan di Lapas Padangsidimpuan, Empat Napi Narkoba Jadi Tersangka

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan Bripka DW akan segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri.

"Oknum Brimob (Bripka DW) yang membekingi kampung narkoba Gang Langgar akan tiba di lobi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan pidana narkotika," kata Eko, Jumat (5/6/2026).

Sebelumnya, Bripka DW telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Bidpropam Polda Kalimantan Timur setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terkait penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, ia juga telah menjalani penempatan khusus selama 20 hari.

Pengungkapan jaringan di Gang Langgar sendiri bermula dari operasi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang menemukan adanya sistem pengawasan berlapis di kawasan tersebut.

Sedikitnya 21 orang disebut berperan sebagai "sniper" yang tersebar di sejumlah titik dan dilengkapi handy talky untuk mengawasi aktivitas pembelian narkoba.

Para pengawas itu juga menggunakan kode tertentu untuk mengarahkan pembeli menuju titik transaksi.

Setiap pembelian sabu di lokasi tersebut dilaporkan mencapai harga sekitar Rp150 ribu per paket kecil.

Polisi menyebut jaringan ini bekerja secara terstruktur dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari bandar, kurir, penjual di loket, hingga pengawas lapangan.

Total terdapat 13 tersangka yang telah diamankan, sementara empat orang lainnya masih berstatus buron, termasuk pihak yang diduga sebagai pemilik lapak dan pemasok utama.

Kanit II Subdit IV Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri AKBP Bayu Putra Samara mengatakan sindikat ini cukup sulit diungkap karena memiliki sistem keamanan internal yang ketat.

"Beberapa kali dilakukan operasi oleh pihak setempat, namun tidak berhasil," ujarnya.

Bareskrim masih terus melakukan pendalaman terhadap aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat.*

(tm/ad)

JAKARTA — Sebuah surat terbuka yang diunggah melalui akun media sosial milik mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menjadi sorotan publik di tengah proses hukum yang masih berjalan terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam unggahan tersebut, Sony menyampaikan ucapan selamat kepada Nanik S. Deyang yang baru ditunjuk memimpin BGN.

Baca Juga:

• Mensos Gus Ipul: Tak Ada “Zona Aman” bagi Pelaku Korupsi, Akan Dikejar hingga Pensiun

"Terima kasih atas hadiah indah yang Ibu berikan," tulis Sony dalam surat yang beredar di media sosial, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan singkat itu segera memicu beragam tafsir di ruang publik.

Sebagian warganet mengaitkannya dengan dinamika internal lembaga yang tengah disorot, sementara lainnya menilai frasa tersebut bisa saja hanya bersifat simbolik dan tidak merujuk pada hal tertentu.

Sejumlah komentar di media sosial turut memperkuat spekulasi tersebut.

Ada yang menduga pernyataan itu menyiratkan pesan tersembunyi, terutama karena Sony saat ini tengah berstatus tersangka dalam perkara yang juga menyeret sejumlah nama lain di lingkungan BGN.

Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Sony Sonjaya maupun pihak keluarga terkait maksud kalimat tersebut.

Badan Gizi Nasional juga belum memberikan keterangan resmi mengenai viralnya surat itu di ruang publik.

Pengamat komunikasi publik menilai, situasi seperti ini kerap terjadi ketika figur yang tengah tersangkut perkara hukum menyampaikan pernyataan terbuka.

Setiap kalimat, kata dia, berpotensi ditafsirkan lebih luas oleh publik.

"Dalam konteks krisis dan sorotan publik, pesan sederhana bisa mengalami perluasan makna. Apalagi jika berkaitan dengan institusi negara dan proses hukum yang sedang berjalan," kata seorang pengamat komunikasi politik.

Di sisi lain, perhatian publik terhadap BGN masih tinggi seiring berjalannya proses hukum dugaan korupsi tata kelola MBG.

Sony Sonjaya bersama dua mantan pejabat lain, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta.

Dari informasi yang beredar, penyidik juga telah memeriksa dan menahan sejumlah pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut.

Di tengah situasi itu, penunjukan kepemimpinan baru di BGN serta munculnya surat terbuka dari Sony menambah dinamika persepsi publik terhadap lembaga tersebut.

Hingga kini, publik masih menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai isi surat yang viral tersebut, termasuk apakah terdapat pesan khusus di balik frasa "hadiah indah" yang menjadi perbincangan luas.*

(tm/ad)

ASAHAN – Kapal nelayan KM Mitra Jaya dilaporkan tenggelam di Perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Dalam peristiwa tersebut, 21 awak kapal berhasil selamat, sementara dua orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Baca Juga:

• Diduga Ditolak Saat Daftarkan Anak, Orang Tua Murid Keluhkan Sikap Kepala SDN 01 Labuhan Ruku ke Disdik Batu Bara

"Dua nelayan yang hilang akibat tenggelamnya KM Mitra Jaya terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Hingga hari ini, tim masih menyisir Perairan Tanjung Api," kata Wahyu, Jumat (5/6/2026).

Kapal tersebut diketahui membawa 23 orang awak saat insiden terjadi pada Selasa (2/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan keterangan awal, kapal mengalami kebocoran di tengah pelayaran.

Para awak kapal sempat berupaya mengeluarkan air yang masuk menggunakan pompa.

Namun, volume air yang terus bertambah membuat kapal tidak dapat diselamatkan dan akhirnya tenggelam dalam waktu sekitar 15 menit.

Dari total penumpang, 21 orang berhasil menyelamatkan diri dan telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara dua orang lainnya dinyatakan hilang.

Adapun dua korban yang masih dalam pencarian yakni nakhoda kapal bernama Kahwi (60) dan seorang anak buah kapal (ABK) bernama Jamil.

"Operasi pencarian sebelumnya sempat dihentikan sementara dan kembali dilanjutkan hari ini," ujar Wahyu.

Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dengan harapan kedua korban segera ditemukan.*

(d/ad)

BATU BARA – Polemik penerimaan peserta didik baru di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Seorang orang tua murid mengaku kecewa setelah anak ketiganya diduga ditolak saat hendak didaftarkan ke sekolah tersebut, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Enam Kilogram Ganja Ditemukan di Lapas Padangsidimpuan, Empat Napi Narkoba Jadi Tersangka

"Saya datang untuk mendaftarkan anak ketiga saya ke SD Negeri 01 Labuhan Ruku. Namun pihak sekolah mengatakan domisili kami berada di Medan dan menyarankan agar mengikuti pendaftaran tahap kedua," ujarnya kepada awak media.

Orang tua tersebut mengaku keberatan dengan arahan tersebut. Pasalnya, pengalaman serupa pernah dialaminya saat mendaftarkan anak kedua beberapa waktu lalu.

"Saat mendaftarkan anak kedua, saya juga diminta menunggu tahap kedua. Namun pada akhirnya anak saya tidak diterima. Karena pengalaman itu, saya khawatir hal yang sama akan terulang kembali," katanya.

Ia mengaku kemudian mempertanyakan kepada kepala sekolah terkait kepastian penerimaan anaknya apabila mengikuti pendaftaran tahap kedua.

"Saya hanya bertanya apakah jika mendaftar pada tahap kedua, anak saya bisa dijamin diterima. Karena saya takut kembali diberi harapan tanpa kepastian," ungkapnya.

Namun, menurut pengakuan orang tua murid tersebut, situasi berubah menjadi tidak kondusif. Ia mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kepala sekolah.

"Saya datang baik-baik dan bermohon agar anak saya bisa diterima. Tetapi ketika saya mempertanyakan kepastian tahap kedua, kepala sekolah emosi, menyuruh saya keluar dari ruangan, bahkan mendorong saya dan mengajak berkelahi di lapangan sekolah," tuturnya.

Merasa keberatan atas perlakuan yang diterimanya, orang tua murid tersebut kemudian mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk menyampaikan pengaduan secara resmi.

Dalam kesempatan itu, ia turut didampingi awak media.

Setibanya di Kantor Dinas Pendidikan, pengaduan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Tobok S. Tumorang.

Ia disebut telah menerima dan menampung seluruh keluhan yang disampaikan masyarakat terkait persoalan tersebut.

Menurut orang tua murid, pihak Dinas Pendidikan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap ada evaluasi terhadap Kepala SD Negeri 01 Labuhan Ruku agar kejadian serupa tidak kembali terjadi kepada masyarakat lainnya," harapnya.

Apabila benar terjadi, tindakan kepala sekolah yang mengajak orang tua murid berkelahi dapat dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan etika pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dan kepala sekolah wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, nilai agama, serta etika dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) menegaskan bahwa hubungan antara tenaga pendidik dengan orang tua peserta didik harus dilandasi sikap profesional, santun, dan bermartabat.

Tindakan yang mengandung intimidasi, ancaman, maupun ajakan berkelahi dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut.

Sebagai pemimpin satuan pendidikan, kepala sekolah juga dituntut menjadi teladan, menjaga kondusivitas lingkungan sekolah, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan oleh orang tua murid tersebut.

Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh informasi yang berimbang.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang juga dikenal Gus Ipul, menegaskan tidak ada ruang aman bagi aparatur sipil negara yang terlibat praktik korupsi di lingkungan Kementerian Sosial.

Ia menyebut, pertanggungjawaban hukum akan tetap melekat pada pelaku bahkan hingga memasuki masa pensiun.

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Mengemuka, Istana Angkat Bicara

Saifullah menegaskan, tidak ada tempat bersembunyi bagi aparatur yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Peringatan itu disampaikan dalam rapat pimpinan Kemensos sebagai bagian dari penguatan integritas internal menjelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di birokrasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah, bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya," ujarnya.

Saifullah juga menginstruksikan seluruh pimpinan unit dan kepala satuan kerja (satker) untuk memperketat pengawasan internal guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Ia menegaskan akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk kelalaian maupun pembiaran indikasi korupsi.

Pimpinan satker yang terbukti lalai, kata dia, akan dikenai sanksi berlapis sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, publik menyoroti dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.

Menyikapi hal itu, Kemensos telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi internal terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

Tim tersebut dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Inspektur Jenderal Kemensos.

Pemerintah menargetkan hasil pemeriksaan internal dapat diumumkan dalam waktu dekat pada awal bulan ini.*

(vo/ad)

PADANGSIDIMPUAN – Petugas gabungan menemukan enam kilogram narkotika jenis daun ganja kering di dalam blok hunian maximum security Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan, Sumatera Utara, saat menggelar razia akhir Mei 2026.

Empat narapidana kasus narkoba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• MTQ ke-40 Sumut 2026 di Medan Diikuti 1.092 Peserta dari 20 Kabupaten/Kota, Dorong Lahirkan Generasi Qurani

Selain ganja seberat enam kilogram, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa alat isap sabu (bong), telepon genggam, serta barang-barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba di dalam lapas.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari razia gabungan yang melibatkan personel Polres Padangsidimpuan, TNI, dan petugas lapas.

"Razia dilakukan di sejumlah blok hunian, kemudian dilanjutkan ke blok maximum security. Di sana ditemukan enam bal ganja kering yang disembunyikan dalam karung goni dan kantong plastik di area instalasi listrik," kata Wira, Kamis (4/6/2026).

Menurut Wira, dari hasil penyelidikan awal, keempat narapidana memiliki peran berbeda dalam penyimpanan dan peredaran narkotika tersebut di dalam lapas.

FD disebut sebagai pemilik barang, ZH berperan menyimpan ganja di lokasi temuan, AH diduga membujuk ZH untuk menyembunyikan barang tersebut, sementara AR berperan memindahkan barang bukti ke area instalasi listrik.

"Diduga barang tersebut akan diedarkan di kalangan warga binaan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Mathrios Zulhidayat, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pendalaman dari kepolisian terkait jalur masuk narkotika ke dalam lapas.

Ia menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan keterlibatan petugas dalam kasus tersebut.

"Jika ada keterlibatan petugas, kami tidak akan ragu memberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku," kata Mathrios.

Kasus ini menambah daftar panjang temuan peredaran narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan, yang selama ini kerap menjadi sorotan terkait lemahnya pengawasan internal.*

(vo/ad)

JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Baca Juga:

• Bangkit dari Vakum! Koperasi Syariah Perintis Mart 2 Gelar RAT ke-14 di Tanjab Timur, Bahas Penguatan Usaha dan Ekspansi Bisnis

"Belum ada reshuffle," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo juga membantah sejumlah spekulasi yang menyebut adanya pergantian di beberapa posisi strategis, termasuk Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut dia, isu tersebut tidak memiliki dasar dan tidak masuk dalam pembahasan pemerintah saat ini.

Prasetyo menegaskan bahwa yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah penguatan koordinasi kebijakan ekonomi antar-lembaga, terutama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta kementerian di bawah koordinasi bidang perekonomian.

"Yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat dan intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian," ujarnya.

Pernyataan Istana ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar saham dalam beberapa hari terakhir.

Namun pemerintah menilai fundamental ekonomi nasional masih dalam kondisi terjaga.

Prasetyo menyebut pemerintah bersama otoritas fiskal dan moneter terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik, serta menyiapkan langkah-langkah responsif apabila diperlukan.

Sikap Istana tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah saat ini memilih menjaga konsolidasi kebijakan ekonomi dibanding melakukan perubahan struktur kabinet.*

(vo/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri aliran dana dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengalir kepada tersangka Dadan Hindayana dan sejumlah pihak lainnya.

Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan insentif harian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).

Baca Juga:

• Dugaan Penyimpangan Program MBG Menguat, MAKI Desak Pemerintah Buka Data Anggaran

Dana tersebut kini menjadi salah satu fokus penelusuran penyidik.

"Kurang lebih yang Rp6 juta itu. Yang per hari kan," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (5/6/2026).

Namun demikian, Kejagung belum memerinci secara detail mekanisme dugaan aliran dana maupun peran masing-masing tersangka dalam penyaluran insentif tersebut.

Penyidik masih mendalami konstruksi perkara dan dugaan keterkaitan antar pihak.

"Peran itu berhubungan dengan kewenangan masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," kata Syarief.

Dalam perkara ini, terdapat tiga tersangka yang telah ditetapkan, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga berperan dalam proses penetapan mitra SPPG yang terafiliasi, meski tidak memenuhi syarat administratif maupun teknis.

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya praktik mark up dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan program.

Sejumlah pengadaan yang kini menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Motor listrik tersebut diketahui telah dibayarkan kepada PT YAT, namun perusahaan itu diduga tidak memenuhi kualifikasi sebagai vendor karena tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif.

Kejagung menegaskan proses penyidikan masih berjalan untuk memastikan sejauh mana dugaan penyimpangan terjadi, termasuk aliran keuntungan dari program prioritas pemerintah tersebut.*

(bi/ad)

TANJAB TIMUR – Koperasi Syariah Perintis Mart 2 menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-14 dengan tema "Tumbuh, Menguat, Bermanfaat" di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Rabu, 3 Juni 2026.

Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan peresmian pengembangan unit usaha koperasi.

Baca Juga:

• Negosiasi Gas Andaman Mandek, Akademisi USK Minta Tim PoD Aceh Dirombak

Ketua Koperasi Syariah Perintis, Mawardi, dalam sambutannya memaparkan perjalanan koperasi yang sempat mengalami masa vakum sebelum kembali aktif pada 2011 dengan 28 anggota dan modal awal Rp6 juta.

"Kooperasi ini badan hukum tahun 2001, pernah mati suri. Tahun 2011 kita bangkitkan kembali dengan 28 anggota dan modal awal Rp6 juta," kata Mawardi.

Ia menjelaskan, perkembangan koperasi mulai menunjukkan pertumbuhan setelah memperoleh sejumlah dukungan, mulai dari hibah pemerintah daerah, bantuan fasilitas usaha, hingga penguatan sektor perdagangan.

Pada 2012, koperasi menerima hibah Rp25 juta dari Dinas Nakertrans, disusul hibah lahan pada 2015, serta pengembangan usaha melalui pembelian TPS sawit pada 2016.

Pada 2022, koperasi mendapatkan fasilitas perkantoran, dan pada 2024 ditetapkan sebagai koperasi percontohan KopTran.

Terbaru, pada akhir 2025, koperasi memperoleh bantuan Rp100 juta dari Kementerian Transmigrasi.

"Alhamdulillah saat ini anggota sudah sekitar 200 orang dengan aset yang terus berkembang, termasuk minimarket dan armada kendaraan," ujarnya.

Dari sisi kinerja, koperasi mencatat Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp250 juta pada 2024 dan meningkat menjadi Rp287 juta pada 2025.

Pembagian SHU ditetapkan 60 persen untuk anggota, 15 persen untuk penambahan modal, 10 persen untuk pengurus, serta alokasi dana sosial dan pendidikan.

Manajer Operasional Koperasi, Agung, menyebut koperasi berawal dari kondisi terbatas namun berkembang melalui kerja kolektif anggota, terutama dalam mendukung pemasaran hasil sawit masyarakat.

"Dulu aset hanya sekitar Rp5 juta. Sekarang berkembang karena kerja sama dan kepercayaan anggota," kata Agung.

Ia menambahkan, tantangan utama koperasi adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat, namun hal itu berhasil dijawab melalui konsistensi pengelolaan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh anggota.

Ke depan, koperasi berkomitmen memperluas usaha di sektor perdagangan dan layanan kebutuhan anggota serta memperkuat peran dalam mendukung ekonomi kerakyatan berbasis desa dan transmigrasi.*

(ad)

BANDA ACEH – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Plan of Development (PoD) daerah menyusul stagnasi pembahasan pengelolaan Blok South Andaman dengan Mubadala Energy dan SKK Migas.

Menurut Nasrul, tim daerah dinilai belum mampu menyajikan argumentasi teknis dan ekonomi yang kuat dalam pertemuan pada 26 Februari lalu, terutama terkait perdebatan skema pengolahan gas melalui floating production storage and offloading (FPSO) versus pemanfaatan fasilitas darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Tergelincir, Tembus Rp18.051 per Dolar AS!

Ia menilai kelemahan utama tim daerah terletak pada minimnya penguasaan analisis teknis ekonomi migas serta diplomasi energi tingkat global.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat posisi tawar Aceh melemah dalam perundingan dengan pihak korporasi dan lembaga pemerintah pusat.

Nasrul menyebut, meskipun Aceh memiliki landasan politik dan hukum melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hal itu tidak cukup tanpa dukungan data dan kalkulasi bisnis yang solid.

"Aceh tidak bisa hanya mengandalkan narasi politik. Dibutuhkan tim yang memahami struktur biaya, model bisnis migas, dan strategi industri hulu secara komprehensif," ujarnya.

Ia mendorong Gubernur Aceh untuk melakukan perombakan atau reshuffle terhadap komposisi Tim PoD dengan melibatkan pakar ekonomi energi independen, praktisi industri migas, serta akademisi yang memiliki kompetensi teknis.

Menurut Nasrul, ketergantungan pada pendekatan politik tanpa dukungan analisis ilmiah hanya akan melemahkan posisi Aceh dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam.

"Tanpa penguatan kapasitas teknis, Aceh berisiko terus tersingkir dari ruang negosiasi utama," kata dia.

Ia menegaskan, pembenahan tim menjadi penting agar kepentingan Aceh sebagai daerah penghasil dapat diperjuangkan secara lebih profesional, berbasis data, dan memiliki legitimasi kuat dalam setiap tahap perundingan.*

(ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan, Jumat, 5 Juni 2026.

Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah meningkatnya sentimen global dan kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat serta ketegangan geopolitik.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah ke Level 5.833, Tekanan Datang dari Saham Big Caps

Dalam sebulan terakhir, mata uang Garuda tercatat melemah 3,68 persen, sementara sejak awal tahun koreksi mencapai 8,24 persen terhadap dolar AS.

Pergerakan rupiah sejalan dengan tren mata uang Asia yang bergerak variatif.

Yuan China melemah 0,02 persen, dolar Hong Kong menguat 0,02 persen, dan yen Jepang naik 0,04 persen terhadap dolar AS.

Sementara itu, won Korea melemah tajam 1,16 persen, dolar Singapura turun 0,08 persen, baht Thailand melemah 0,25 persen, dan dolar Taiwan terkoreksi 0,14 persen.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih berlanjut pada perdagangan hari ini.

Ia memproyeksikan rupiah akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah di kisaran Rp18.050 hingga Rp18.120 per dolar AS.

"Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.050 sampai Rp18.120 per dolar AS," kata Ibrahim, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut dia, sentimen global masih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan rupiah, terutama perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah.

Meski Washington telah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, ketegangan di kawasan tersebut masih berlangsung.

"Pasukan Israel masih memperluas operasi militer di Lebanon selatan," ujarnya.

Selain faktor geopolitik, pasar juga menyoroti data ekonomi Amerika Serikat, termasuk laporan ketenagakerjaan non-pertanian (non-farm payrolls) yang menjadi acuan utama pelaku pasar global.

Data ADP terbaru menunjukkan penambahan 122.000 pekerjaan sektor swasta pada Mei, melampaui ekspektasi pasar.

Dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah turut dipengaruhi kekhawatiran terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpotensi memperlebar defisit fiskal hingga mendekati 3 persen.

Kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar risiko fiskal dan meningkatkan ekspektasi intervensi pemerintah di sektor komoditas.

Selain itu, pasar juga masih mencermati potensi perubahan peringkat Indonesia dalam indeks MSCI yang hingga kini belum diumumkan secara pasti, sehingga menambah ketidakpastian di pasar keuangan.*

(bi/ad)