Sketsa tersebut dibuat berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang kemudian diperkuat dengan analisis digital terhadap video dan rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.

Baca Juga:

• Pengungkapan Kematian Sutrimo Dinilai Lamban, Pengamat Desak Polisi Telusuri Bukti Digital hingga Transaksi Rp5 Juta

"Berdasarkan keterangan saksi, didukung dengan petunjuk-petunjuk lain, selanjutnya penyidik melakukan persesuaian antara keterangan saksi dan hasil analisa digital didapatkan sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut," kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Iman menjelaskan kedua terduga pelaku diperkirakan berusia sekitar 30-40 tahun. Salah satu pria memiliki ciri wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pesek, bola mata berwarna hitam dan kulit berwarna cokelat.

Sementara itu, pria lainnya disebut memiliki bentuk wajah kotak. Ciri lainnya yakni hidung pesek, bibir bagian bawah tebal serta memiliki kumis dan janggut.

Polda Metro Jaya menegaskan kedua sketsa tersebut disusun dari informasi saksi dan hasil analisis digital yang dilakukan penyidik terhadap berbagai bukti visual di lokasi kejadian.

"Sementara itu dua yang kami dapat lakukan sketsa wajah dari keterangan saksi maupun analisa digital di lokasi kejadian perkara," ujar Iman.

Hingga kini, polisi masih memburu kedua pria yang identitasnya diduga sesuai dengan sketsa tersebut. Penyidik juga terus mendalami rangkaian peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiyawan meninggal dunia.

Kasus tersebut bermula dari kericuhan di kawasan Pejompongan pada Kamis (27/8/2026). Bambang menjadi korban dalam rangkaian kejadian tersebut hingga akhirnya meninggal dunia.

Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat serta memastikan proses hukum terhadap para terduga pelaku.* (in/dh)

Kegiatan yang dipusatkan dari Jakarta tersebut diikuti oleh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia serta seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Gandeng LBH Garuda Kencana, WBP Kurang Mampu Dapat Pendampingan Hukum Gratis

Dari Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, bersama jajaran pejabat struktural dan staf. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari Aula Lapas Labuhan Ruku dengan tertib dan penuh perhatian.

Dalam pemaparan tersebut, disampaikan hasil evaluasi terhadap tata kelola pelayanan publik sekaligus sejumlah langkah perbaikan yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran pemasyarakatan.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin transparan, profesional, akuntabel, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menekankan pentingnya peningkatan integritas aparatur, pemenuhan standar pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan, serta konsistensi dalam melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah maupun UPT Pemasyarakatan.

Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk warga binaan dan keluarga warga binaan, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, humanis, transparansi, dan kepastian pelayanan.

Menanggapi hasil evaluasi dan arahan pimpinan tersebut, Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku Hamdi Hasibuan menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti setiap poin yang menjadi perhatian dan rekomendasi dalam evaluasi tata kelola pelayanan publik.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Lapas Labuhan Ruku.

"Kami akan menindaklanjuti seluruh arahan dan hasil evaluasi yang disampaikan. Peningkatan kualitas pelayanan publik, integritas serta pengawasan akan terus kami perkuat demi memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat," tegas Hamdi Hasibuan.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Lapas Labuhan Ruku untuk menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai momentum melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Dengan adanya evaluasi dan penguatan tata kelola secara berkala, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, transparan dan berintegritas.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dan semakin dipercaya masyarakat.* (dh)

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyampaikan bahwa peningkatan peringkat tersebut menjadi bentuk kepercayaan terhadap fundamental perusahaan sekaligus menjadi dorongan bagi INALUM untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Belasan Hektare Lahan Anak Perusahaan Pelindo di Batu Bara Terbakar

Peningkatan satu tingkat di tengah ketidakpastian global dan volatilitas pasar mencerminkan penguatan fundamental bisnis dan ketahanan profil keuangan INALUM sekaligus menegaskan kapasitas INALUM dalam menjaga kinerja yang sehat untuk mendukung pengembangan industri aluminium nasional. Pencapaian ini semakin memperkuat kredibilitas INALUM di mata pemangku kepentingan dan institusi keuangan serta memberikan fondasi yang lebih kuat dalam mengakses pendanaan dan mendukung agenda pertumbuhan perusahaan ke depan.

Peningkatan peringkat ini menjadi capaian positif bagi INALUM setelah Pefindo mempertahankan peringkat perusahaan pada level idAA-/Stable selama dua periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2024 dan 2025.

Capaian tersebut semakin memperkuat posisi INALUM sebagai perusahaan yang memiliki peran strategis dalam pengembangan rantai nilai aluminium Indonesia. Sebagai bagian dari Grup MIND ID, INALUM terus menjalankan transformasi dan pengembangan bisnis untuk mendorong terciptanya industri aluminium nasional yang semakin terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Salah satu faktor yang mendukung kuatnya profil INALUM adalah peran strategis perusahaan sebagai bagian dari Grup MIND ID dalam mengembangkan rantai nilai terintegrasi bauksit hingga aluminium. Peran tersebut didukung pengembangan sejumlah proyek utama, termasuk Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I dan II serta Smelter Aluminium II, yang menjadi bagian dari penguatan ekosistem hilirisasi mineral nasional.

INALUM juga memiliki posisi yang kuat di pasar domestik sebagai satu-satunya produsen green aluminium primer di Indonesia di tengah prospek pertumbuhan permintaan aluminium yang semakin kuat, baik di dalam negeri maupun global. Posisi tersebut diperkuat oleh efisiensi operasional dan keunggulan daya saing biaya, tercermin dari cash cost INALUM yang berada pada kuartil pertama dalam kurva biaya global. Didukung oleh basis pelanggan yang terdiversifikasi serta dukungan sumber energi dari pembangkit listrik tenaga air yang turut memberikan INALUM keunggulan struktural.

Selain kekuatan dari sisi operasional dan pasar, INALUM juga terus menjaga profil keuangan yang sehat di tengah agenda pengembangan perusahaan. Dalam periode 2026–2029, kebutuhan pendanaan diproyeksikan meningkat sejalan dengan pengembangan proyek-proyek strategis nasional yaitu SGAR II dan Smelter II. Namun demikian, INALUM akan mengelola kebutuhan pendanaan tersebut melalui strategi pendanaan yang terukur dan terdiversifikasi dengan tetap menjaga struktur permodalan, likuiditas, serta kemampuan menghasilkan arus kas yang sehat.

Bagi INALUM, peningkatan peringkat menjadi idAA/Stable tidak hanya menjadi indikator atas kondisi perusahaan saat ini, tetapi juga memperkuat fondasi untuk menjalankan agenda pertumbuhan ke depan. Perusahaan akan terus menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis, disiplin finansial, efisiensi operasional, serta penerapan tata kelola perusahaan yang kuat.

Melalui penguatan fundamental dan penyelesaian berbagai proyek-proyek strategis perusahaan, INALUM berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan daya saing industri aluminium nasional sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan terhadap agenda hilirisasi dan penciptaan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri untuk terwujudnya kemandirian aluminium Indonesia.* (dh)

BANDA ACEH - Polisi mengamankan satu unit mobil Kia Travello yang diduga mengangkut 600 liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Kendaraan bernomor polisi BL 1786 AAH berwarna cokelat metalik tersebut diamankan Tim Unit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

• 26,6 Juta Orang Keluar dari Kemiskinan, Benarkah Ekonomi Indonesia Makin Sejahtera?

"Dari kendaraan tersebut, petugas mengamankan sekitar 600 liter BBM subsidi jenis Bio Solar yang terdiri dari tiga drum warna biru dan dua jeriken warna putih," ujar Miftahuda, Selasa (2/9/2026).

Selain BBM subsidi, polisi juga mengamankan satu unit mesin pompa yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM.

Dalam penindakan itu, polisi mengamankan dua orang yang diduga terkait dengan pengangkutan BBM subsidi. Keduanya berinisial T.YUN (34) dan T.YUS (32), yang sama-sama berdomisili di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

Pengungkapan tersebut bermula dari patroli personel Unit III Tipidter di sejumlah SPBU wilayah Banda Aceh pada Jumat (28/8/2026). Patroli dilakukan menyusul adanya kelangkaan BBM subsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Saat berada di SPBU Simpang Jam, Desa Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, petugas melihat mobil Kia Travello yang kemudian diketahui bernomor polisi BL 1786 AAH.

Petugas lalu berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan dan memperoleh nomor kontak yang bersangkutan.

Sehari kemudian, Sabtu (29/8/2026) sekitar pukul 08.38 WIB, salah seorang yang diketahui sebagai kakak pengemudi menghubungi personel Tipidter. Ia disebut menawarkan BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak sekitar satu ton yang sebelumnya disimpan di rumah.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti polisi. Pada Senin (31/8/2026) malam, kendaraan Kia Travello diketahui mengangkut BBM subsidi jenis Bio Solar menuju Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan tiga drum serta dua jeriken berisi sekitar 600 liter Bio Solar subsidi.

Kedua orang tersebut kemudian diamankan bersama barang bukti ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut.

Barang bukti yang disita polisi yakni satu unit mobil Kia Travello nomor polisi BL 1786 AAH, tiga drum berisi Bio Solar subsidi, dua jeriken berisi Bio Solar subsidi serta satu unit mesin pompa.

Miftahuda mengatakan penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk asal dan peruntukan BBM yang diamankan.

"Penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, melaksanakan gelar perkara, dan memproses perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Atas dugaan penyalahgunaan tersebut, para terduga dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi serta penyediaan dan pendistribusiannya yang diberikan penugasan oleh pemerintah.

Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk memastikan rangkaian peristiwa serta unsur hukum dalam dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.* (dh)

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan penggerebekan dilakukan pada Minggu (30/8/2026) dini hari.

Baca Juga:

• Polri Ajukan Pergeseran Anggaran Rp3,6 Triliun, Minta Tambahan Rp66 Triliun untuk 2027

"DS dulunya merupakan waiters di THM ini, dan sekarang bekerja sebagai kasir. Ada 5 butir yang kami sita dari tangan yang bersangkutan," kata Rafli, Rabu (2/9/2026).

Selain menangkap DS, polisi melakukan tes urine terhadap 20 pengunjung THM. Hasilnya, dua orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba dan kemudian turut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Dalam kegiatan ini kami juga amankan 2 orang yang positif narkoba. Kami lakukan tes urine, dan 2 di antaranya positif narkoba," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, DS mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang berinisial B. Polisi kini masih menyelidiki keberadaan dan identitas pihak yang diduga memasok narkoba kepada DS.

"Pemasok narkoba kepada DS sudah kami kantongi identitasnya. Kami pastikan yang bersangkutan bisa berlari tapi tidak akan bisa bersembunyi," ujar Rafli.

Usai penggerebekan, polisi menutup sementara operasional THM Janna Kita untuk kepentingan penyelidikan. Petugas juga memasang garis polisi di lokasi.

Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkoba tersebut, termasuk asal barang yang diduga diedarkan di tempat hiburan malam itu.* (ds/dh)

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan video dan informasi mengenai peristiwa tersebut masih dapat ditemukan dan diakses masyarakat di sejumlah platform digital.

Baca Juga:

• Kepala Bocor 12 Jahitan & Punggung Disundut Rokok! Cerita Pilu Pelajar Korban Kericuhan Pejompongan

Fifi menegaskan pemerintah tidak berupaya menghilangkan bukti maupun mengaburkan informasi mengenai kasus yang terjadi di Pejompongan tersebut.

"Penanganan terhadap konten di platform digital mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing platform," ucapnya.

Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Syafriansyah Rosadi menjelaskan kewenangan teknis untuk melakukan takedown berada pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Menurut Syafri, setiap platform digital memiliki pedoman komunitas atau community guideline yang mengatur konten mana yang dapat ditayangkan dan konten yang harus ditangani.

Platform digital dapat melakukan penghapusan secara mandiri terhadap konten yang dianggap melanggar pedoman komunitas, termasuk materi yang mengandung kekerasan atau bersifat sadis.

Dalam kasus Pejompongan, Syafri menegaskan pemerintah tidak mengajukan permintaan penghapusan terhadap video yang memuat fakta atau informasi mengenai kejadian tersebut.

"Kami dari pemerintah tidak mengajukan konten-konten yang memang berisi fakta atau berita nyata. Kita tidak melakukan takedown itu karena memang muatannya informasi," katanya.

Syafri mengatakan apabila ada video atau konten yang hilang dari sebuah platform, keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan dan mekanisme moderasi platform yang bersangkutan.

"Jadi tidak kita ajukan takedown. Jadi memang ini murni dari platform yang bersangkutan," tegasnya.

Kericuhan di Pejompongan diketahui terjadi pada Kamis (27/8/2026) setelah rangkaian aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR. Peristiwa tersebut diwarnai dugaan pengeroyokan terhadap warga.

Bambang Setiawan (60), warga Bendungan Hilir, Tanah Abang, meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di tengah kericuhan pada malam kejadian.

Sementara itu, Faturohman (18), warga Pejompongan Raya yang merupakan siswa kelas 12 MA Jamiat Kheir, mengaku diseret keluar dari gang rumahnya dan dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak dikenalnya.

Kasus yang menewaskan Bambang dan melukai Fatur tersebut hingga kini masih dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum.* (dh)

Angka tersebut tercantum dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026. Berdasarkan perbandingan Bank Dunia terhadap 11 negara ASEAN dan negara peers, Indonesia berada di posisi keempat dengan persentase penduduk di bawah garis tersebut.

Baca Juga:

• Sofyan Tan: Data Sensus Ekonomi Harus Akurat agar Kebijakan Tepat Sasaran

Meski demikian, Bank Dunia memproyeksikan persentase penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan internasional tersebut terus menurun dalam beberapa tahun ke depan.

Pada 2027, angkanya diperkirakan turun menjadi 63,1 persen dan kembali menurun menjadi 62 persen pada 2028.

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia untuk 2026, tingkat penduduk di bawah garis kemiskinan yang digunakan dalam perbandingan tersebut adalah Timor-Leste 71,7 persen, India 70,7 persen, Laos 68,6 persen, Indonesia 64,2 persen, Afrika Selatan 60 persen, Filipina 56,5 persen, Brasil 20,4 persen, Vietnam 17,9 persen, Argentina 14,5 persen, Thailand 10,1 persen dan Malaysia 1 persen.

Namun, angka 64,2 persen tersebut bukan merupakan angka kemiskinan resmi Indonesia. Hal ini karena Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan serta garis kemiskinan yang berbeda.

Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk memantau kemiskinan secara global sekaligus memungkinkan perbandingan kondisi antarnegara. Sementara BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Untuk kelompok negara upper-middle income, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan sebesar US$8,30 PPP per kapita per hari. Nilai tersebut tidak dihitung dengan menggunakan kurs rupiah terhadap dolar AS secara langsung.

Melalui pendekatan PPP, standar tersebut setelah memperhitungkan perbedaan daya beli dan biaya hidup di Indonesia disebut setara sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan.

Sementara itu, BPS menghitung kemiskinan dengan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN), berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Perhitungan BPS mencakup kebutuhan makanan dengan standar minimal 2.100 kilokalori per orang per hari serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.

Garis kemiskinan BPS ditentukan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat.

Bank Dunia menegaskan garis kemiskinan internasional lebih digunakan sebagai tolok ukur atau benchmarking untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara. Sementara garis kemiskinan nasional dinilai lebih relevan untuk penyusunan kebijakan di masing-masing negara.

Tingginya angka Indonesia dalam ukuran Bank Dunia menunjukkan sebagian besar penduduk masih berada di bawah standar pengeluaran yang digunakan untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Indonesia sendiri baru masuk kelompok upper-middle income pada 2023 dan masih berada di bagian bawah rentang kelompok tersebut. Bank Dunia mencatat GNI per kapita Indonesia pada 2023 sekitar US$4.810.

Sebagai pembanding, kelompok negara upper-middle income mencakup negara dengan GNI per kapita hingga sekitar US$14.005.

Dengan demikian, status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas tidak serta-merta berarti sebagian besar penduduk telah mencapai tingkat pengeluaran yang lazim digunakan sebagai standar kehidupan di negara-negara lain dalam kelompok yang sama.

Perbedaan metode pengukuran tersebut membuat angka kemiskinan Bank Dunia tidak dapat disamakan secara langsung dengan angka kemiskinan resmi yang dirilis BPS. Kedua ukuran tersebut memiliki tujuan dan standar yang berbeda dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.* (k/dh)

Qodari mengatakan keberadaan akun anonim menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menekan penyebaran informasi palsu.

Baca Juga:

• Anggaran Besar tapi Kinerja Dikritik DPR, Kepala Bakom Qodari Akui Komunikasi Pemerintah Masih Jadi PR

Menurut Qodari, mekanisme penggunaan nomor HP atau KTP dapat membuat identitas pengguna media sosial lebih mudah dikaitkan dengan pemilik akun. Pendekatan serupa, kata dia, sebelumnya telah digunakan dalam upaya mengurangi penipuan melalui nomor telepon.

Ia juga menilai persoalan anonimitas di media sosial tidak hanya berkaitan dengan penyebaran hoaks. Kondisi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai modus penipuan digital, termasuk penipuan investasi dan love scam.

Meski demikian, Qodari mengatakan mekanisme penerapan kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Bakom akan mencari pendekatan yang dinilai lebih komprehensif sebelum kebijakan diterapkan.

Untuk urusan teknis yang berkaitan dengan platform digital, Qodari menyebut kewenangannya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sementara itu, Bakom tetap menjalankan fungsi klarifikasi terhadap berbagai informasi yang dinilai mengandung disinformasi, fitnah atau tidak sesuai dengan fakta.

Qodari juga membedakan posisi pers dengan media sosial. Menurutnya, pers dan media merupakan mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Disinformasi, fitnah, dan kebohongan (DFK) merupakan musuh bersama," ujar Qodari.

Usulan mengenai penggunaan identitas dalam pembuatan akun media sosial tersebut masih berada pada tahap gagasan. Pemerintah masih mempertimbangkan mekanisme yang tepat untuk mengurangi akun anonim sekaligus menekan penyebaran informasi palsu di ruang digital.* (dw/dh)

Kedatangan Prabowo di Vladivostok menjadi momen berkesan bagi sejumlah mahasiswa Indonesia yang telah lama menempuh pendidikan di kota tersebut.

Baca Juga:

• Penuhi Undangan Eksklusif Putin, Prabowo Terbang ke Rusia Jadi Bintang Utama Forum Ekonomi Global

"Perasaannya tentu saja deg-degan, merasa senang campur deg-degan karena ini pertama kalinya bisa bertemu Bapak dan diberikan kesempatan untuk salaman sama Bapak. Buat saya itu sangat berkesan," kata Andini.

Menurut Andini, kehadiran Presiden Prabowo di Vladivostok menjadi kebanggaan bagi mahasiswa Indonesia. Ia berharap partisipasi Prabowo dalam EEF ke-11 semakin mempererat hubungan Indonesia dan Rusia.

Andini juga menyampaikan harapan agar Prabowo selalu diberikan kesehatan dan dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik.

"Semoga tentunya Bapak sehat selalu, semoga juga Bapak bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya," ujarnya.

Mahasiswa pascasarjana psikologi Kiki Rizki Agustiani juga ikut menyambut kedatangan Prabowo. Kiki yang telah tiga tahun tinggal di Vladivostok mengaku antusias karena untuk pertama kalinya dapat melihat langsung Presiden Indonesia di kota tersebut.

"Jujur ini senang banget karena pengalaman pertama saya juga. Dan saya di Rusia ini di Vladivostok, untuk Presiden yang pertama kali datang setelah sekian lama yaitu Pak Prabowo," kata Kiki.

Kiki pun menyampaikan pesan kepada Prabowo agar terus bersemangat menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Semangat terus, Bapak. Saya selalu berpikir positif sama Bapak. Saya bangga punya Presiden seperti Bapak Prabowo," katanya.

Sambutan para mahasiswa tersebut berlangsung menjelang agenda Prabowo menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 sebagai tamu kehormatan utama.

Kehadiran mahasiswa Indonesia di Vladivostok dan kibaran bendera Merah Putih turut menjadi bagian dari suasana penyambutan Presiden Prabowo di Rusia. Momen tersebut memperlihatkan antusiasme diaspora pelajar Indonesia menyambut kunjungan kepala negara di luar negeri.* (an/dh)

Emil yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Jawa Timur tersebut mengunjungi para korban di RSUD Notopuro pada Selasa (1/9/2026) malam hingga dini hari.

Baca Juga:

• Dari Ponpes ke Sekolah Lain, Dampak Keracunan MBG dari Satu Dapur SPPG di Sidoarjo Terus Meluas

"Pertama, kami ingin mengapresiasi Rumah Sakit Notopuro, Ibu Kadinkes yang sudah bersama BPBD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo tentunya Pak Bupati yang sudah melakukan penanganan secara sigap," kata Emil di RSUD Notopuro, Rabu (2/9/2026).

Menurut Emil, jumlah pasien yang datang dalam waktu singkat dapat ditangani pihak rumah sakit. Ia memastikan tidak ada pasien yang terbengkalai dalam proses penanganan medis.

"Sehingga jumlah yang ratusan datang ke rumah sakit ini kemudian dalam waktu yang sangat pendek, ya, itu semua bisa ditangani. Enggak ada yang mohon maaf, terbengkalai pasien," ujarnya.

Emil menjelaskan sebagian pasien sempat menggunakan velbed milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo karena banyaknya korban yang harus ditangani.

Meski demikian, kebutuhan infus disebut tetap mencukupi. Penanganan awal dilakukan dengan rehidrasi untuk mengatasi kondisi pasien sebelum diberikan obat sesuai kebutuhan.

"Memang tadi ada yang menggunakan velbet dari BPBD tetapi infusnya memadai. Karena langkah pertama yang diambil oleh pihak rumah sakit adalah rehidrasi. Jadi rehidrasi ini penting kemudian memberikan obat," jelas Emil.

Emil juga memberikan apresiasi kepada pihak pondok pesantren, terutama para kiai, yang membantu proses koordinasi dan rujukan santri ke sejumlah fasilitas kesehatan.

Di tengah penanganan korban, Emil kembali meluruskan kabar yang beredar mengenai adanya santri yang meninggal dunia akibat dugaan keracunan MBG.

"Tolong juga tadi ada kabar mohon maaf meninggal itu tidak betul, tidak betul," tegas Emil.

Dengan demikian, hingga saat ini tidak ada informasi mengenai korban meninggal dalam kasus dugaan keracunan MBG yang dialami para santri di Sidoarjo. Proses penanganan dan pemantauan terhadap para korban masih terus dilakukan oleh pihak terkait.* (d/dh)

Ferry menjelaskan anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari fungsi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, hingga dukungan tata usaha, teknologi informasi dan infrastruktur.

Baca Juga:

• Anggaran Disunat Rp 69 Miliar, BNN Blak-blakan Tak Sanggup Sokong Program Prioritas Presiden

Pernyataan tersebut disampaikan Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jajaran Kementerian Koperasi serta anggota Komisi VI DPR RI.

Ferry mengatakan komunikasi publik membutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional agar informasi mengenai kebijakan serta program pemerintah dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami dan menjangkau masyarakat secara luas.

"Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan," ujarnya.

Menurut Ferry, dukungan komunikasi publik dibutuhkan agar berbagai program perkoperasian dapat tersampaikan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia. Hal itu mencakup koperasi yang telah berjalan maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sedang dikembangkan.

"Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Ferry.

Dalam rapat tersebut, Kemenkop juga mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat berbagai program perkoperasian. Tambahan anggaran itu diarahkan antara lain untuk penguatan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan koperasi.

"Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi punya tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting dan KDKMP," kata Ferry.

Ia menegaskan Kementerian Koperasi berkomitmen agar setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel serta menghasilkan kinerja yang dapat diukur.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengapresiasi kinerja Kementerian Koperasi. Ia meminta kebutuhan anggaran ke depan diarahkan secara spesifik untuk memperkuat koperasi, termasuk KDKMP.

Penguatan tersebut mencakup pelatihan, pembinaan, pengawasan serta penyediaan tenaga pendamping yang profesional dan berbasis kinerja.

"Koperasi, termasuk KDKMP, harus memiliki manajemen dan tata kelola yang sehat sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat," ujar Eko.* (d/dh)

Pesan tersebut disampaikan Burhanuddin saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kejaksaan RI di Lapangan Upacara Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2026).

Baca Juga:

• Diduga Kursi Mahasiswa Diperjualbelikan, DPR Tegaskan Kampus Bukan Tempat Transaksi Buntut Kasus Unsoed

"Kita tahu perjalanan Kejaksaan tidak selalu mulus. Tantangan datang dari dalam dan luar, menguji kita berulang kali. Tak jarang kita terpuruk dan kecewa," kata Burhanuddin.

Ia kemudian mengajak seluruh insan Adhyaksa melakukan refleksi dan mengevaluasi apakah tugas serta pengabdian selama ini telah berada di jalan yang benar dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat dan bangsa.

Namun, Burhanuddin menegaskan kondisi tersebut tidak boleh berlangsung terus-menerus. Menurutnya, HUT ke-81 harus menjadi titik balik bagi Kejaksaan untuk bangkit dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Inilah saatnya kita bangkit bersama, memulihkan kepercayaan, mengembalikan marwah institusi, dan membuktikan bahwa kejaksaan mampu melewati ujian hingga menjadi semakin kuat. Inilah waktunya. Badai harus berlalu," tegasnya.

Burhanuddin juga menekankan integritas sebagai prinsip utama yang wajib dijaga seluruh jajaran Kejaksaan. Ia meminta setiap pelaksanaan tugas berlandaskan kejujuran, moralitas, keadilan dan etika.

"Integritas yang maksimal dan moralitas yang optimal dapat menutup celah kemungkinan terjadinya perbuatan tercela dan akan menjatuhkan wibawa institusi," ujarnya.

Ia mengingatkan seragam dan pangkat yang dikenakan para jaksa bukan sekadar atribut, melainkan simbol kehormatan dan amanah. Karena itu, seluruh insan Adhyaksa diminta menjaga wibawa institusi serta menghindari ego pribadi maupun kelompok.

"Saudara memiliki seragam dan pangkat di pundak bukan sekadar atribut, melainkan simbol kehormatan dan amanah. Jagalah wibawa itu dengan rendah hati. Dan ingat, jangan pernah meminta atau menerima sesuatu dengan mengatasnamakan institusi," tegas Burhanuddin.

Menurut dia, tindakan tercela sekecil apa pun dapat berdampak pada citra Kejaksaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

"Kejaksaan yang kuat adalah Kejaksaan yang satu, tidak terpecah-pecah, een en ondeelbaar," ucapnya.

Dalam upacara tersebut, peserta juga menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL), berbeda dari upacara besar Kejaksaan yang umumnya menggunakan pakaian dinas upacara (PDU).

Burhanuddin menjelaskan penggunaan PDL memiliki makna tersendiri. Seragam tersebut disebut melambangkan kesiapan dan kesiapsiagaan insan Adhyaksa dalam menghadapi berbagai keadaan.

"Pilihan ini bukan sekadar perubahan seragam, melainkan memiliki makna yang harus kita hayati bersama. PDL yang kita kenakan hari ini melambangkan kesiapan dan kesiapsiagaan insan Adhyaksa dalam menghadapi setiap keadaan," jelasnya.

Ia meminta para jaksa selalu siap hadir, bekerja dan mengabdi ketika negara maupun masyarakat membutuhkan.

"Insan Adhyaksa harus senantiasa siap hadir, siap bekerja, dan siap mengabdi," ujarnya.

Burhanuddin juga mengingatkan setiap anggota Kejaksaan merupakan cerminan institusi. Sikap, tutur kata dan perilaku setiap insan Adhyaksa dinilai ikut menentukan marwah serta kewibawaan Kejaksaan di mata masyarakat.

"Tiap insan Adhyaksa cermin institusi. Sikap, tutur kata, dan perilaku kita bukan hanya sekadar mencerminkan diri pribadi, melainkan menentukan marwah dan kewibawaan Kejaksaan di mata masyarakat," pungkasnya.* (d/dh)

Sugiono menyampaikan duka cita atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada Kerajaan Norwegia serta masyarakatnya.

Baca Juga:

• Disambut Salawat Badar, Prabowo Hadiri Penutupan Muktamar ke-35 NU

Sugiono juga mengenang Raja Harald V sebagai sosok yang memiliki kepemimpinan, kehangatan, dedikasi dan kerendahan hati.

"Raja Harald V akan selalu dikenang dan dihormati atas kepemimpinan, kehangatan, dedikasi, dan kerendahan hatinya. Warisan kepemimpinannya akan terus menginspirasi generasi mendatang," imbuhnya.

Kehadiran Menlu Sugiono di Kedutaan Besar Norwegia sekaligus menjadi bentuk penghormatan pemerintah Indonesia atas wafatnya Raja Harald V.

Selain itu, penyampaian belasungkawa tersebut mencerminkan hubungan persahabatan yang terjalin antara Indonesia dan Norwegia.

Raja Harald V diketahui wafat pada Jumat (28/8/2026) waktu setempat dalam usia 89 tahun. Ia telah bertakhta selama 35 tahun.

Selama masa pemerintahannya, Harald V dikenang sebagai sosok visioner yang turut berperan dalam memperkuat persatuan masyarakat Norwegia.* (d/dh)

TANGERANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun membawa berbagai produk unggulan daerah ke Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Kabupaten Tangerang, Banten. Keikutsertaan ini menjadi upaya Pemkab Simalungun memperluas pemasaran produk pertanian dan UMKM hingga menjangkau pasar nasional dan internasional.

AOE 2026 berlangsung pada 27-29 Agustus 2026. Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Darmawati Anton Achmad Saragih serta jajaran Pemkab Simalungun hadir memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, calon mitra hingga investor.

Baca Juga:

• Hak Insentif Pegawai Diduga "Disunat" Diam-diam, Jadi Modus Korupsi Rp1,5 Miliar di Pemkab Bogor

Stand Simalungun juga mendapat perhatian dari para pengunjung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama sejumlah kepala daerah turut mengunjungi stand tersebut untuk melihat langsung produk unggulan yang dibawa dari Simalungun.

Bima Arya mengapresiasi pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo yang telah memasuki penyelenggaraan ketujuh. Menurutnya, keberhasilan sebuah pameran tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari transaksi dan realisasi investasi yang dihasilkan.

"Indikatornya tidak hanya jumlah pengunjung, tetapi jumlah transaksi dan realisasi investasi. Ini adalah sarana yang sangat baik untuk memaksimalkan potensi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah," ujar Bima Arya.

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih mengatakan keikutsertaan daerahnya dalam AOE 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan produk UMKM dan hasil pertanian Simalungun kepada pasar yang lebih luas.

"Ini semuanya adalah produksi dari UMKM di Kabupaten Simalungun. Ini kesempatan untuk mempromosikan produk Simalungun. Ada teh, kopi, madu, kemudian banyak jeruk dari pertanian, ada jahe, cabai, salak, dan bawang merah. Semuanya kita promosikan melalui ajang expo ini," kata Anton.

Menurut Anton, kehadiran Simalungun dalam ajang tersebut tidak hanya bertujuan memamerkan produk. Pemkab juga ingin membuka peluang kerja sama dan kemitraan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM serta masyarakat.

Momentum AOE 2026 diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan transaksi, membuka akses investasi dan menghadirkan peluang kemitraan baru bagi pelaku usaha di Simalungun.

Pemkab Simalungun juga terus mendorong agar potensi daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan akses pasar yang semakin luas, UMKM diharapkan dapat berkembang, produk pertanian memiliki nilai tambah lebih tinggi, serta kesejahteraan petani ikut meningkat.

Keikutsertaan tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkab Simalungun membawa produk lokal naik kelas, memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan potensi daerah kepada calon mitra usaha dari berbagai wilayah.* (dh)

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Poltak Tambunan mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Air Bersih Terbuang Percuma ke Sungai Denai, PMPHI Sindir Lambannya Penanganan PDAM Tirtanadi

Sebelum menemui saudaranya, pelaku singgah di Pasar Simpang Limun. Di lokasi itu, Dongan mencoba menggunakan uang palsu untuk membeli bawang seharga Rp5.000.

"Pelaku singgah di Pajak (Pasar) Simpang Limun mau menukarkan uang palsu tersebut dengan cara membelikan bawang seharga Rp5.000," kata Poltak, Rabu (2/9/2026).

Namun, pedagang yang menerima uang tersebut menyadari bahwa uang yang diberikan pelaku diduga palsu. Pedagang kemudian menghubungi polisi.

Petugas yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku bersama barang bukti. Saat diperiksa, Dongan disebut mengakui perbuatannya.

"Tim dibantu warga mengamankan pelaku dan uang palsu tersebut. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya," jelas Poltak.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui uang palsu tersebut dibeli pelaku secara online. Dongan disebut hanya membayar Rp200 ribu untuk mendapatkan uang palsu dengan total nominal Rp1,6 juta.

Polisi mengatakan pelaku memesan uang palsu tersebut secara online dan menunggu sekitar enam hari hingga paket tiba di rumahnya.

Setelah paket diterima, pelaku kemudian berangkat ke Kota Medan dengan tujuan mengedarkan uang palsu tersebut.

Poltak juga menyebut Dongan pernah diamankan polisi terkait kasus serupa pada 2026. Namun, rincian penanganan perkara sebelumnya tidak dijelaskan lebih lanjut.

"Uang palsu sudah dipesan selama enam hari yang lalu melalui online. Kemudian, pelaku membuka paketnya yang berisi uang palsu sebesar Rp1.600.000 dengan membayar Rp200 ribu. Motifnya karena ekonomi," pungkasnya.

Polisi masih memproses kasus tersebut untuk penyidikan lebih lanjut.* (ds/dh)

Yusril mengatakan pemerintah tengah memastikan kebenaran informasi tersebut. Verifikasi dilakukan mulai dari identitas para WNI, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka di militer Rusia.

Baca Juga:

• "Jangan Sampai Lembaga Pengawas Maladministrasi Justru Lahir dari Proses yang Tak Legal", Eks Kepala BAIS Kritik Penetapan Ketua Ombudsman

"Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi. Yang harus dipastikan adalah siapa orangnya, bagaimana proses perekrutannya, apa yang ditawarkan kepada mereka, dan apakah benar mereka kemudian masuk ke dalam dinas militer Rusia," sambungnya.

Informasi mengenai delapan WNI tersebut sebelumnya disampaikan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU). Lembaga tersebut mengklaim memiliki sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perekrutan sedikitnya delapan WNI ke dalam barisan militer Rusia.

Kedelapan nama yang disebut dalam laporan tersebut yakni Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar dan Helmi Nuraha Hakim.

Menurut laporan FISU, para WNI tersebut diduga awalnya direkrut dengan tawaran pekerjaan, gaji tinggi, tugas non-tempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia serta berbagai tunjangan sosial.

Yusril mengatakan informasi tersebut perlu dilihat dari dua sisi apabila nantinya terbukti benar. Pertama, mengenai kemungkinan adanya WNI yang menjadi korban penipuan atau eksploitasi dalam proses perekrutan.

Kedua, pemerintah harus melihat konsekuensi hukum apabila terdapat WNI yang secara sadar dan tanpa izin Presiden masuk dalam dinas militer negara asing.

"Kalau benar ada warga negara kita yang direkrut dengan modus tawaran pekerjaan, tetapi kemudian ternyata diarahkan untuk masuk dinas militer dan dikirim ke wilayah konflik, tentu kita harus melihat apakah yang bersangkutan merupakan korban. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada WNI yang menjadi korban," ujar Yusril.

Di sisi lain, Yusril menjelaskan Indonesia memiliki aturan mengenai WNI yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Namun, Yusril menegaskan penerapan aturan tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pemberitaan atau informasi sepihak. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

"Status kewarganegaraan seseorang tidak boleh kita tentukan hanya berdasarkan pemberitaan atau informasi sepihak. Harus ada penelitian dan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Menurut Yusril, apabila nantinya terbukti seseorang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai mekanisme hukum, termasuk melalui keputusan Menteri Hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan.

"Prinsipnya, kita tidak boleh mencampuradukkan antara dugaan dengan fakta hukum. Pemerintah akan bertindak berdasarkan fakta yang terverifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Informasi mengenai delapan WNI tersebut sebelumnya dipublikasikan badan intelijen luar negeri Ukraina pada 27 Agustus 2026. Dalam laporannya, pihak Ukraina menyebut Rusia merekrut warga negara asing untuk bergabung dalam perang melawan Ukraina.

Lembaga tersebut juga menyebut adanya tawaran gaji tinggi, tugas non-kombatan, percepatan kewarganegaraan Rusia dan tunjangan sosial dalam proses perekrutan warga asing.

Meski demikian, pemerintah Indonesia hingga kini masih melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran identitas, proses perekrutan dan status keterlibatan delapan WNI yang disebut dalam laporan tersebut.* (k/dh)

Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana mengatakan anggaran tersebut terdiri dari Rp1,29 triliun untuk belanja operasional dan Rp155,93 miliar untuk belanja non-operasional.

Baca Juga:

• Ahok Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Alat "Kejar Setoran" Negara, DPR Cari Formula Pengawasan

Menurut Tantan, kondisi anggaran tersebut membuat sejumlah kebutuhan BNN tidak dapat terpenuhi. Beberapa di antaranya adalah belanja layanan publik untuk rehabilitasi, uji narkotika, layanan asesmen terpadu, serta belanja prioritas nasional, prioritas lembaga dan belanja reguler.

Alokasi untuk sejumlah kebutuhan tersebut, kata Tantan, bahkan tercatat sebesar Rp0.

Padahal, BNN memiliki tugas penting dalam menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung Asta Cita, khususnya prioritas nasional ketujuh.

"Sehingga BNN tidak dapat mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden dan program kerja prioritas nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba," ujar Tantan.

Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, BNN sebenarnya mendapatkan tambahan alokasi sebesar Rp93 miliar yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan Pusat Layanan Terpadu P4GN.

Namun, BNN menilai tambahan tersebut belum cukup untuk menutup kebutuhan program-program strategis karena terdapat pemangkasan pada komponen utama anggaran.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, BNN mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2027 kepada DPR RI sebesar Rp5,05 triliun.

Usulan tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp3,54 triliun dan tambahan Rupiah Murni sebesar Rp1,51 triliun.

Tantan mengatakan tambahan anggaran dibutuhkan agar upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tetap dapat berjalan.

Dalam paparannya, Tantan juga menyampaikan capaian pengungkapan kasus besar yang dilakukan BNN bersama sejumlah instansi terkait. Jika dihitung berdasarkan hasil pengungkapan tersebut, BNN menyebut sekitar 34.740.000 orang dapat diselamatkan dari ancaman narkoba.

BNN juga menghitung potensi penghematan biaya rehabilitasi negara dari jumlah tersebut. Dengan asumsi biaya rehabilitasi Rp20 juta untuk enam bulan per orang, nilai penghematan yang diklaim mencapai sekitar Rp694,8 triliun.

"Fakta ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan kepada BNN RI telah menghasilkan perlindungan negara yang bernilai ratusan kali lipat lebih besar," kata Tantan.

BNN berharap usulan tambahan anggaran tersebut dapat dipertimbangkan sehingga pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkotika pada 2027 tetap berjalan secara optimal.* (k/dh)

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari penyesuaian anggaran Kemenhub untuk tahun anggaran 2027.

Baca Juga:

• "Solusinya Bukan Menutup Dokumen", Pengamat Kritik Sikap DPR yang Tutup Rapat Draf RUU Perampasan Aset

"Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi," ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (1/9/2026).

Sebelumnya, pagu indikatif awal Kemenhub untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun. Dalam pembahasan anggaran, terdapat penyesuaian sumber pendanaan sebesar Rp1,46 triliun.

Selain itu, Kemenhub memperoleh tambahan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp4,58 triliun. Dana tersebut akan diarahkan untuk menangani backlog pemeliharaan dan operasional infrastruktur transportasi.

Di sektor perkeretaapian, tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan infrastruktur serta mendukung operasional dan pelayanan kereta api.

Anggaran juga mencakup kebutuhan perlintasan sebidang untuk mendukung keselamatan pengguna transportasi serta pelayanan angkutan perintis yang dibutuhkan masyarakat di sejumlah wilayah.

Sebagai pembanding, pagu efektif Kemenhub tahun anggaran 2026 yang disetujui DPR RI mencapai Rp30,74 triliun. Angka tersebut meningkat dari pagu awal Rp28,49 triliun setelah dilakukan sejumlah penyesuaian.

Penyesuaian anggaran pada 2026 mencakup pergeseran anggaran, penyesuaian Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Hingga 31 Agustus 2026, realisasi anggaran Kemenhub tercatat Rp15,35 triliun atau sekitar 49,93 persen dari pagu efektif Rp30,74 triliun.

Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp4,95 triliun atau 73,89 persen.

Sementara realisasi belanja barang tercatat Rp7,26 triliun atau 44,71 persen. Adapun realisasi belanja modal mencapai Rp3,14 triliun atau 40,26 persen dari pagu yang tersedia.

Dengan tambahan anggaran 2027 tersebut, Kemenhub akan memprioritaskan kebutuhan pemeliharaan, keselamatan, operasional serta penguatan konektivitas transportasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.* (k/dh)

Kasatres Narkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Binjai.

Baca Juga:

• Produksi Vape Mengandung Etomidate, PN Medan Vonis Rafi 9 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pelaku berinisial A (55) dan MD (42).

Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita dua paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,98 gram. Polisi juga mengamankan satu kotak rokok, dua unit telepon seluler merek Oppo dan Realme, serta uang tunai Rp50 ribu.

Seluruh pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Binjai untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kedua pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum terkait penyalahgunaan narkotika. Namun, pasal yang dikenakan belum dirinci dalam keterangan tersebut.

AKP Ismail Pane juga mengajak masyarakat ikut membantu kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Warga diminta segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika di lingkungan sekitar.

"Kami minta dukungan masyarakat. Bersama kita putus mata rantai peredaran narkoba di Kota Binjai," tegas Ismail.* (dh)

Mengutip data Logam Mulia, harga emas Antam di Butik Emas Antam pada hari ini berada di level Rp2.624.000 per gram.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah Tipis, Dolar AS Naik ke Rp17.769 Pagi Ini

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, penjualan emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sesuai ketentuan yang berlaku. Tarif yang tercantum dalam sumber adalah 1,5 persen bagi pemegang NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP, dengan pajak dipotong langsung dari nilai buyback.

Sementara untuk pembelian emas batangan, sumber mencantumkan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli tanpa NPWP. Setiap transaksi pembelian emas juga disertai bukti potong PPh 22.

Berikut daftar harga pecahan emas batangan Antam pada Rabu (2/9/2026):

Emas 0,5 gram: Rp1.362.000.

Emas 1 gram: Rp2.624.000.

Emas 2 gram: Rp5.188.000.

Emas 3 gram: Rp7.757.000.

Emas 5 gram: Rp12.895.000.

Emas 10 gram: Rp25.735.000.

Emas 25 gram: Rp64.212.000.

Emas 50 gram: Rp128.345.000.

Emas 100 gram: Rp256.612.000.

Emas 250 gram: Rp641.265.000.

Emas 500 gram: Rp1.282.000.000.

Emas 1.000 gram: Rp2.564.000.000.

Dengan penurunan Rp40 ribu per gram, harga emas Antam hari ini kembali berada di bawah level Rp2,7 juta per gram. Pergerakan harga emas Antam menjadi salah satu perhatian bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi.* (mt/dh)