JAKARTA — Pemerintah berencana membenahi dan meninjau ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dalam menentukan pengelompokan desil masyarakat.

Peninjauan ini dilakukan agar data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Baca Juga:

• Qresto Mulai Diterapkan di Medan, 46 Restoran Sudah Gabung Sistem Split Payment Pajak

"Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya," kata Airlangga, Jumat (21/8/2026).

Airlangga memastikan peninjauan DTSEN tidak akan mengubah jumlah kelompok desil. Pemerintah tetap menggunakan skala desil 1 hingga 10.

Menurut dia, evaluasi lebih diarahkan pada proses pemutakhiran dan penyeleksian data agar pengelompokan masyarakat menggambarkan kondisi sosial ekonomi secara lebih akurat.

"Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen. Tidak mungkin 0-120 persen, desil 12 itu 120 persen nanti," jelasnya.

Badan Pusat Statistik sebelumnya mengakui masih terdapat data yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data DTSEN dapat mengajukan pemutakhiran.

"Desil bersifat dinamis. Apabila masyarakat merasa data yang tercantum belum menggambarkan kondisi sosial ekonominya saat ini, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran," jelas Margaretha, Sabtu (15/8/2026).

Desil merupakan sistem pemeringkatan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Setiap kelompok mewakili sekitar 10 persen penduduk.

Namun, posisi seseorang dalam desil tidak selalu menggambarkan secara sederhana apakah orang tersebut miskin, menengah, atau kaya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai persoalan utama bukan terletak pada metode BPS dalam menyusun desil.

Menurut dia, persoalan muncul ketika desil digunakan sebagai penanda langsung kelas ekonomi masyarakat.

"Desil 10 memang sangat heterogen karena batas bawahnya jelas, tetapi tidak punya batas atas," ujar Yusuf, Kamis (13/8/2026).

Pada 2024, kelompok desil 10 dimulai ketika pengeluaran masyarakat berada di sekitar Rp3,03 juta per kapita per bulan.

Dari sekitar 22,06 juta orang yang masuk desil 10, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang masuk kategori benar-benar menengah ke atas.

Kelompok tersebut memiliki pengeluaran sekitar Rp9,91 juta per kapita per bulan.

Menurut Yusuf, kondisi ekonomi masyarakat dalam DTSEN dipengaruhi berbagai faktor, antara lain identitas kependudukan, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.

"Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah," katanya.

Yusuf menilai sistem desil tetap dapat digunakan selama sesuai dengan tujuan awalnya, yakni untuk melihat posisi relatif masyarakat dalam distribusi ekonomi.

Namun, penggunaan desil sebagai penentu langsung akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah dinilai perlu diperhatikan.

Ia menyoroti penggunaan DTSEN sebagai salah satu acuan untuk menentukan penerima bantuan sosial hingga akses terhadap BBM bersubsidi.

Menurut Yusuf, pemerintah sebaiknya juga menggunakan ukuran pengeluaran absolut untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara lebih spesifik.

"Ini bukan berarti DTSEN buruk, tetapi instrumennya digunakan untuk tujuan yang berbeda dari fungsi awalnya," jelas Yusuf.

Ia mengingatkan, apabila kelompok desil 9 dan 10 dianggap sebagai kelompok masyarakat kaya secara keseluruhan, masyarakat kelas menengah yang berada di dalam kelompok tersebut berpotensi kehilangan akses terhadap sejumlah fasilitas atau subsidi pemerintah.

Dengan evaluasi DTSEN, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat sehingga kebijakan bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan masyarakat benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.* (km/ad)

MEDAN — Sistem split payment pajak restoran melalui Qresto mulai diterapkan di Kota Medan.

Sejak program tersebut diberlakukan, sebanyak 46 wajib pajak atau pelaku usaha restoran telah bergabung.

Baca Juga:

• Harumkan Nama Sumut, Dua Pelajar Toba Pulang Usai Tuntaskan Tugas Paskibraka Nasional 2026

Pemerintah Kota Medan menargetkan 200 wajib pajak menggunakan sistem Qresto hingga akhir 2026.

"Ada 46 wajib pajak yang bersedia pakai Qresto ini dengan target 200 wajib pajak untuk tahun ini," kata Rico, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Rico, Qresto memungkinkan pembayaran pajak daerah dilakukan secara otomatis ketika konsumen membayar transaksi di restoran, kafe, maupun hotel menggunakan QRIS.

Melalui sistem tersebut, bagian pajak dari transaksi akan langsung masuk ke kas daerah.

Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.

"Pembayaran itu, split payment ini, bisa langsung pada hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga," ujarnya.

Rico mengatakan penerapan Qresto merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

Program tersebut dikembangkan Pemko Medan bersama Bank Indonesia.

Dengan sistem pembayaran yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak secara lebih cepat sekaligus meminimalkan celah kebocoran.

"Harapannya ini bisa berkembang luas. Dimulai dari Medan, menuju ke kota-kota lain," katanya.

Qresto sebelumnya diluncurkan sebagai inovasi pembayaran pajak daerah dengan mekanisme split payment.

Dalam skema tersebut, transaksi konsumen dapat langsung memisahkan nilai pembayaran untuk usaha dan pajak yang menjadi hak pemerintah daerah.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Didit Widiana mengatakan penerapan Qresto juga diarahkan untuk dapat digunakan secara lebih luas melalui kolaborasi dan interoperability lintas perbankan.

Sejumlah bank turut mendukung penerapan sistem tersebut, antara lain Bank Sumut, Bank Mandiri, BCA, BSI, BRI, BTN, dan BNI.

Menurut Didit, dukungan lintas perbankan penting agar Qresto tidak terbatas pada merchant yang menggunakan layanan dari satu bank tertentu.

"Melalui kolaborasi ini kami berharap Qresto tidak hanya dapat digunakan oleh merchant yang berhubung di satu bank tapi secara bertahap dapat didukung lebih luas dan membantu Pemko Medan memperkuat pemerolehan penerimaan daerah," ujar Didit.

Pemerintah Kota Medan berharap penerapan Qresto dapat memperkuat sistem pemungutan pajak daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jika target 200 wajib pajak tercapai, penggunaan sistem tersebut diharapkan semakin memperluas transaksi pajak daerah yang tercatat secara digital.* (d/ad)

DELI SERDANG — Parit di Dusun 15, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbakar pada Jumat malam, 21 Agustus 2026.

Kobaran api dengan cepat membesar dan membuat warga berhamburan keluar rumah untuk melihat sekaligus berjaga-jaga.

Baca Juga:

• 673 Hektare TN Way Kambas Terbakar, Bagaimana Nasib Gajah Sumatera di Sana?

Api disebut merambat di permukaan parit hingga membakar pepohonan yang berada di bantaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang, Khairul Azman, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 18.29 WIB.

"Kami mendapat informasi kebakaran dari Call Center Damkar hari Jumat pukul 18.29 WIB. Bahwa insiden terjadi di Pematang Johar Desa Sampali, regu 2 pos Percut Seituan langsung meluncur dan melakukan tindakan pemadaman," katanya, Sabtu (22/8/2026).

Petugas pemadam kebakaran kemudian melakukan penanganan untuk mencegah api meluas ke lingkungan permukiman warga.

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.30 WIB.

Kepala Dusun 15 Desa Sampali, Rudianto, mengatakan kobaran api sempat membuat warga khawatir.

Menurut dia, posisi parit yang berdekatan dengan rumah warga membuat kebakaran berpotensi menimbulkan dampak lebih besar jika tidak segera dipadamkan.

"Kemarin api tak sampai menyambar rumah warga. Tapi kalau tidak didatangkan Damkar dengan cepat, pasti api menyambar rumah dekat sini," ujar Rudianto.

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pepohonan di bantaran parit tampak hangus terbakar. Aroma minyak dan oli juga masih tercium di sekitar lokasi.

Rudianto mengatakan parit selebar sekitar dua meter tersebut diduga kerap dialiri limbah dari perusahaan yang berada di kawasan industri.

Permukaan air parit, kata dia, bahkan nyaris tertutup minyak berwarna hitam pekat.

Ia belum mengetahui secara pasti sumber api. Namun, Rudianto menduga api kemungkinan berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan.

"Tidak tahu dari mana sumber apinya. Mungkin ada orang lewat tak sengaja buang rokok. Pertama apinya kecil. Lama kelamaan namanya oli dan minyak, jadi dia merembet, baru besar lah," ceritanya.

Menurut Rudianto, terdapat dua titik api saat kebakaran berlangsung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Korban tidak ada, warga aman. Padam apinya sekitar jam 20.30 WIB," katanya.

Rudianto menyayangkan dugaan pembuangan limbah ke parit yang menurutnya telah berlangsung berulang kali.

Ia mengatakan kondisi tersebut membuat warga resah karena selain mencemari lingkungan, limbah yang mudah terbakar juga dapat meningkatkan risiko kebakaran.

Ia menyebut kebakaran serupa bahkan pernah terjadi pada pertengahan Juli 2026.

Karena itu, warga meminta perusahaan yang diduga berkaitan dengan aliran limbah tersebut bertanggung jawab.

Rudianto juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan pencemaran tersebut.

"Perwakilan perusahaan sudah datang. Orang itu juga baru saja mengirimkan alat beratnya untuk mengorek parit yang tersumbat. Sudah sering kali kebakaran seperti ini terjadi. Cuma tidak ada tanggapan, baru inilah dikasih solusi. Selama ini sudah kebakaran dua kali," jelasnya.

Pihak perusahaan disebut telah mengirimkan alat berat untuk mengorek parit yang tersumbat.

Namun, warga berharap penanganan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, melainkan juga mencakup pemeriksaan sumber limbah dan pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Hingga berita ini ditulis, dugaan bahwa minyak dan oli di dalam parit merupakan limbah perusahaan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang.

Penyebab pasti kebakaran juga belum diketahui.* (km/ad)

LAMPUNG — Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Resort Kuala Penet, Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sejak Jumat siang, 21 Agustus 2026.

Hingga Sabtu, 22 Agustus, api telah membakar sekitar 673,4 hektare kawasan taman nasional.

Baca Juga:

• Karhutla Kalimantan Mengganas, WFH hingga Pengurangan Jam Kerja Dinilai Bisa Jadi Opsi Lindungi Pekerja dari Asap

Kondisi medan yang sulit, lahan kering, angin kencang, serta terbatasnya sumber air menjadi kendala utama dalam proses pemadaman.

Kebakaran ini menjadi perhatian karena TN Way Kambas merupakan salah satu kawasan konservasi penting yang menjadi habitat gajah Sumatera dan berbagai satwa liar lainnya.

Kepala Balai TNWK MHD Zaidi mengatakan hingga Sabtu belum ada laporan mengenai gajah liar maupun satwa lain yang terdampak langsung akibat kebakaran.

Gajah liar yang berada di kawasan taman nasional saat ini terpantau berada di bagian utara TNWK.

Sementara titik kebakaran berada di bagian selatan, tepatnya di kawasan Jati 3, Resort Kuala Penet, SPTN Wilayah III Kuala Penet, Kecamatan Braja Selebah.

"Belum ada laporan. Sementara posisi gajah liar termonitor di bagian utara TNWK," kata Zaidi, Sabtu.

Meski demikian, petugas tetap memantau pergerakan satwa dan perkembangan api.

Kebakaran belum sepenuhnya padam dan masih bergerak dari titik awal di Jati 3 menuju kawasan Rawa Mbah Sapon.

Petugas juga melakukan pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api yang sebelumnya telah berhasil dipadamkan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun mengatakan api masih membakar kawasan TNWK hingga Sabtu.

"Api masih berlangsung dan belum dapat dipadamkan sepenuhnya. Personel gabungan masih melakukan penanganan di lokasi," ujar Yuni, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Yuni, proses pemadaman menghadapi medan yang cukup ekstrem.

Kendaraan tidak dapat mencapai lokasi titik api sehingga sebagian personel harus berjalan kaki selama sekitar satu jam.

"Medan di lokasi cukup ekstrem. Kendaraan tidak bisa menjangkau titik kebakaran sehingga personel harus berjalan kaki. Kondisi ini tentu menjadi tantangan dalam proses pemadaman," kata Yuni.

Kondisi lahan yang kering dan minim sumber air turut memperlambat penanganan.

Petugas menggunakan peralatan manual, seperti tangki semprot Alpa dan alat pemukul api atau gepyok kayu.

Mesin pompa air atau Alkon juga disiapkan untuk membantu pemadaman.

Zaidi mengatakan karakteristik lahan yang bergambut membuat penanganan membutuhkan perhatian lebih karena api dapat menjalar di bawah permukaan.

"TNWK bersama para pihak terus berupaya maksimal melakukan pemadaman. Kondisi lapangan yang sulit, sumber air yang jauh, serta karakteristik lahan yang bergambut menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan," ujar Zaidi melalui siaran pers.

Sekitar 29 personel diterjunkan untuk menangani kebakaran di lokasi.

Mereka terdiri atas 14 personel Polisi Kehutanan dan Masyarakat Mitra Polhut, 10 anggota Polsek Braja Selebah, serta lima personel TNI dari Koramil Way Jepara.

Penanganan juga melibatkan Balai TNWK dan masyarakat sekitar.

Zaidi mengatakan tambahan personel, logistik, dan mesin pompa portabel masih dibutuhkan untuk memperkuat operasi pemadaman.

"Teman-teman kami masih berjibaku di lapangan sejak siang kemarin," kata Zaidi.

"Butuh bantuan personel, logistik, dan mesin pompa portabel. Yang ada di lapangan sekarang tim TNWK, TNI, Polri, dan masyarakat," lanjutnya.

Selain memadamkan api, petugas berupaya membuat batas agar kobaran tidak bergerak semakin jauh ke kawasan lainnya.

Mengenai penyebab kebakaran, Zaidi menyebut terdapat dugaan bahwa api sengaja dipicu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia menduga pola tersebut serupa dengan kejadian kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya.

"Saya yakinnya begitu. Ada dugaan seperti tahun-tahun sebelumnya, sengaja dibakar oleh pemburu liar," tegas Zaidi.

Namun, dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan resmi mengenai penyebab kebakaran.

Hingga Sabtu, belum ada informasi mengenai identitas pelaku ataupun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Belum ada pula hasil penyelidikan yang memastikan pemburu liar sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

Balai TNWK berencana memperketat pengamanan dan meningkatkan patroli di kawasan yang rawan kebakaran serta kejahatan kehutanan.

Patroli juga diarahkan untuk mencegah perburuan satwa liar, pembalakan ilegal, dan perambahan kawasan.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur yang terlibat di lapangan, mempertegas bahwa kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian ekosistem Taman Nasional Way Kambas," ujar Zaidi.

Kebakaran TNWK juga memunculkan berbagai dugaan di media sosial, termasuk kemungkinan kaitannya dengan pembukaan lahan atau perkebunan sawit.

Namun, hingga Sabtu belum terdapat informasi resmi yang menghubungkan kebakaran tersebut dengan kegiatan pembukaan lahan maupun perkebunan sawit.

Keterangan Balai TNWK sejauh ini baru menyebut dugaan kebakaran sengaja dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan salah satu dugaan mengarah kepada pemburu liar.

Karena itu, dugaan mengenai kepentingan pembukaan lahan atau perkebunan sawit belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan pembuktian.

Kebakaran Way Kambas terjadi ketika potensi karhutla di sejumlah wilayah Lampung meningkat.

BMKG Lampung mendeteksi 98 titik panas di sembilan kabupaten berdasarkan pemantauan satelit hingga Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 20.59 WIB.

Titik panas terbanyak terdeteksi di Way Kanan sebanyak 49 titik, Tulang Bawang 18 titik, Lampung Utara 10 titik, Pesisir Barat tujuh titik, Lampung Tengah enam titik, dan Lampung Timur tiga titik.

Sisanya tersebar di Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Selatan.

Dari 98 titik tersebut, 14 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 82 titik kategori sedang, dan dua titik kategori rendah.

Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Lampung Rudi Harianto mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Suhu udara yang terik, kelembapan yang relatif rendah, serta hembusan angin kencang dapat memicu dan mempercepat penyebaran api," kata Rudi.

Saat ini, prioritas petugas masih pada pemadaman, pelokalisasian api, pendinginan, serta pemantauan pergerakan satwa.

Belum ada rencana terperinci mengenai pemulihan habitat yang diumumkan karena kebakaran masih berlangsung.

Setelah api sepenuhnya dikendalikan, pendataan terhadap vegetasi dan habitat satwa yang terdampak menjadi langkah penting untuk mengetahui dampak kebakaran secara menyeluruh.

Untuk sementara, gajah liar di TN Way Kambas masih terpantau berada di bagian utara kawasan dan belum dilaporkan terdampak langsung.

Namun, kondisi tersebut tetap dipantau karena api di bagian selatan belum sepenuhnya padam dan masih bergerak menuju Rawa Mbah Sapon.* (km/ad)

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan pada Agustus 2026 tidak hanya mengancam lingkungan.

Asap yang dihasilkan juga meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat, termasuk pekerja yang tetap harus menjalankan aktivitas di tengah kualitas udara yang buruk.

Baca Juga:

• Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.700 personel ditempatkan di Kalimantan Tengah.

Di sejumlah wilayah, dampak karhutla tidak lagi hanya terlihat dari banyaknya titik panas.

Asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan persoalan kesehatan akibat paparan polutan udara.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan bagi pekerja yang harus beraktivitas di tengah kabut asap.

Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria mengatakan perlindungan terhadap pekerja perlu menjadi perhatian ketika kualitas udara berada pada tingkat yang tidak sehat.

Ia mencontohkan pekerja konstruksi, petugas kebersihan, kurir, pengemudi, pekerja perkebunan, hingga pekerja lapangan yang setiap hari berada di luar ruangan dan menghirup udara yang sama dengan masyarakat lainnya.

"Bagaimana dengan pekerja yang bernaung di institusi formal yang harus menghabiskan berjam-jam di lingkungan yang sama? Misalnya seorang pekerja konstruksi, petugas kebersihan, kurir, pengemudi, pekerja perkebunan hingga pekerja lapangan yang menghirup udara tercemar asap Karhutla yang sama," kata Dani di Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (22/08/2026).

Menurut Dani, perusahaan dan pemerintah perlu mengambil langkah untuk menekan paparan asap terhadap pekerja.

Perlindungan, kata dia, tidak semestinya hanya berupa imbauan menggunakan masker.

Ketika kualitas udara mencapai kategori tidak sehat hingga berbahaya, perusahaan dapat mempertimbangkan sejumlah langkah, seperti mengurangi pekerjaan di luar ruangan, mengubah jam kerja, melakukan rotasi pekerja, hingga memindahkan pekerjaan ke lokasi yang lebih aman.

Untuk jenis pekerjaan tertentu yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh, Dani menilai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dapat menjadi salah satu pilihan.

"Tentu tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Petugas kesehatan, pemadam kebakaran, aparat penanggulangan bencana, petugas utilitas dan berbagai layanan esensial tetap harus bekerja. Namun, ketidakmungkinan menerapkan WFH kepada sebagian pekerja tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan bagi seluruh pekerja. Yang diperlukan adalah kebijakan berbasis tingkat Risiko," imbuh Dani.

Dani mengatakan kebijakan kerja perlu menyesuaikan tingkat risiko akibat kualitas udara.

Ketika kondisi udara mulai tidak sehat, aktivitas di luar ruangan dapat dikurangi untuk menekan paparan asap.

Sementara ketika kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, pekerjaan luar ruang yang tidak mendesak dinilai dapat dihentikan sementara.

Adapun pekerjaan yang memungkinkan dikerjakan secara jarak jauh dapat dialihkan ke rumah.

Menurut dia, pendekatan tersebut tidak berarti menghentikan aktivitas ekonomi.

WFH justru dapat digunakan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk bekerja secara normal.

Kebijakan serupa sebelumnya diterapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dengan mengarahkan kegiatan belajar dilakukan dari rumah hingga kualitas udara kembali berada dalam kondisi baik atau sehat.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola aktivitas dapat dilakukan ketika kondisi lingkungan dinilai tidak aman bagi masyarakat.

Dalam konteks ketenagakerjaan, prinsip yang sama dapat dipertimbangkan dengan menyesuaikan jenis pekerjaan dan tingkat risikonya.

Dengan begitu, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan masyarakat dan pekerja tetap mendapatkan perlindungan dari dampak asap.* (ad)

MEDAN — Dua pelajar asal Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kembali ke daerah setelah menyelesaikan tugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional 2026.

Keduanya mendapat apresiasi karena dinilai telah mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional.

Baca Juga:

• Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi

Timur menyampaikan apresiasi atas perjuangan kedua pelajar tersebut.

Ia juga menyampaikan salam dari Gubernur Sumatera Utara yang sebelumnya dijadwalkan hadir langsung dalam penyambutan.

"Ini merupakan kebanggaan besar bagi Sumatera Utara. Kami berpesan agar terus menjaga nama baik dan menjadi teladan bagi siswa-siswa lainnya untuk terus berjuang meraih kesuksesan. Tetap ingat bahwa kunci dari segala kesuksesan adalah doa restu kedua orang tua," ujar Timur Tumanggor.

Perwakilan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Grace Theresia Sihotang, turut menyampaikan kebanggaannya terhadap pencapaian kedua pelajar tersebut.

Menurut Grace, Felesia dan Gissa harus melewati proses seleksi yang ketat sebelum terpilih menjadi anggota Paskibraka Tingkat Nasional.

Setelah dinyatakan lolos, keduanya menjalani pembinaan dan pemusatan latihan selama 28 hari.

"Kedua siswa tersebut telah melalui proses seleksi yang sangat ketat hingga berhasil lolos ke istana. Selama 28 hari mereka mengikuti berbagai pembinaan dan pemusatan latihan di tingkat nasional. Hari ini mereka resmi kembali ke provinsi sebelum nantinya pulang ke Kabupaten Toba untuk berkumpul bersama keluarga dan melanjutkan aktivitas belajar di sekolah," jelas Grace.

Felesia Rismaito Munthe merupakan siswi SMA Unggul DEL, sedangkan Gissa Oliver Nainggolan berasal dari SMA Negeri 2 Balige.

Keduanya menjadi perwakilan Kabupaten Toba yang berhasil menembus seleksi Paskibraka hingga tingkat nasional.

Prestasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kedua pelajar dan keluarga, tetapi juga menjadi motivasi bagi siswa lain di Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pengalaman keduanya selama menjalani pembinaan di tingkat nasional dapat menjadi bekal untuk terus mengembangkan kemampuan, menjaga kedisiplinan, serta berprestasi di masa mendatang.

Kepulangan Felesia dan Gissa juga menjadi pengingat bahwa kesempatan untuk mengharumkan nama daerah dapat diraih melalui kerja keras, kedisiplinan, dukungan keluarga, dan kemauan untuk terus berkembang.* (ad)

PALANGKA RAYA — Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus melakukan langkah mitigasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Pemerintah menargetkan penyebaran titik api dapat segera dihentikan agar kebakaran tidak meluas.

Baca Juga:

• Karhutla Mengintai, 1.104 Titik Panas Terdeteksi di Pulau Sumatra

"Saya kira ya kita. Saya sudah lihat situasi, kita ikuti terus. Kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi. Yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api," kata Prabowo kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Prabowo mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat, kata dia, akan menambah sejumlah peralatan untuk mempercepat pemadaman.

Kebutuhan tersebut antara lain tambahan helikopter water bombing, mesin bor air, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya.

"Alhamdulillah ini berjalan terus. semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhilah," ujarnya.

Menurut Prabowo, penambahan peralatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan.

Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait.

Prabowo menyatakan optimistis kebakaran hutan dan lahan dapat segera dikendalikan.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan kejadian karhutla pada tahun-tahun sebelumnya yang menurutnya pernah berlangsung lebih parah.

"Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah... tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi," ujarnya.

Pemerintah kini terus mengarahkan penanganan agar titik api tidak bertambah dan kebakaran tidak meluas ke wilayah lain.

Selain pemadaman, langkah mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.* (d/ad)

PEKANBARU — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Riau, mendeteksi lonjakan titik panas atau hot spot di Pulau Sumatra.

Berdasarkan pembaruan data pada Sabtu, 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, terdapat 1.104 titik panas yang terdeteksi di sembilan provinsi.

Baca Juga:

• 4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Pemerintah Ancam Cabut Izin

"Wilayah lain yang turut menyumbang angka tinggi adalah Bangka Belitung dengan 221 titik dan Lampung dengan 98 titik, disusul oleh Riau 97 titik, Jambi 83 titik, Kepulauan Riau 34 titik, Bengkulu 19 titik, Aceh 13 titik, Sumatra Utara 9 titik, dan Sumatra Barat 5 titik," kata Anggun lagi.

Di Provinsi Riau, titik panas tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 71 titik.

Selanjutnya, Kabupaten Indragiri Hilir mencatat delapan titik dan Kabupaten Kampar empat titik.

Titik panas lainnya terdeteksi di Indragiri Hulu dan Kota Dumai masing-masing tiga titik.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Rokan Hulu masing-masing terdeteksi dua titik panas. Adapun Kuantan Singingi mencatat satu titik.

Data tersebut menunjukkan sebagian wilayah Sumatra masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di tengah meningkatnya frekuensi kebakaran di sejumlah daerah.

Manggala Agni melaporkan kebakaran lahan di Provinsi Riau dalam beberapa hari terakhir telah menghanguskan lebih dari 700 hektare lahan.

Kebakaran terluas tercatat di Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas sekitar 434 hektare dan Kabupaten Pelalawan sekitar 300 hektare.

Selain dua daerah tersebut, Manggala Agni juga melakukan penanganan kebakaran lahan di Kabupaten Kampar, Siak, dan Bengkalis.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan peningkatan frekuensi kebakaran saat ini terjadi di Riau dan Sumatra Selatan.

"Untuk Wilayah Sumatera saat ini yang sedang naik frekuensi kebakarannya di Riau dan Sumatera Selatan. Untuk Sumsel saat ini juga sudah hampir 15 hari di-BKO-kan juga Manggala Agni dari Jambi," ungkap Ferdian Krisnanto.

Lonjakan titik panas di sejumlah wilayah Sumatra menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Pemantauan serta penanganan di lapangan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun lingkungan.* (sp/ad)

GAYO LUES — Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menuntaskan penguatan tepian Sungai Aih Bobo di Desa Aih Bobo dan Desa Rigeb, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Pekerjaan tersebut dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk melindungi permukiman, lahan pertanian, dan akses warga dari ancaman erosi, luapan sungai, hingga banjir bandang.

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 RI: Pemdes Bogak Gelar Lomba Ranking #1, Dorong Anak Cintai Pendidikan

Site Manager Operasional Hutama Karya Peri mengatakan pekerjaan penguatan di kedua sisi Sungai Aih Bobo berlangsung sejak awal Februari hingga awal Agustus 2026.

"Awal kita beri tanggul tanah. Setelah itu, lanjut ke bronjong dengan lebih kurang 1 kilometer, tinggi 2,5 meter, lebar ada 3 meter, untuk memproteksi air agar dinding sungai tidak rusak," kata Peri.

Penguatan tepian Sungai Aih Bobo dilakukan setelah luapan sungai saat bencana hidrometeorologi sebelumnya merusak lahan pertanian dan berdampak terhadap sejumlah rumah warga.

Karena itu, pemasangan bronjong dipilih untuk memberikan perlindungan awal terhadap kawasan yang berada di sekitar aliran sungai.

"Jadi lokasi ini pas waktu bencana itu lahan pertanian rusak dan juga ada mengenai rumah warga. Jadi ini kami protek, dinding sungai ini. Itu kita menggunakan bronjong karena secara teknik itu yang lebih ideal," ujar Peri.

Pengawas Lapangan BWS Sumatera I Fahried Wajidi mengatakan penanganan tanggap darurat tidak hanya dilakukan di Sungai Aih Bobo.

Pekerjaan serupa juga dilakukan di empat titik lain yang berada di Kecamatan Rikit Gaib, Dabun Gelang, dan Putri Betung.

Secara keseluruhan, lima titik penguatan tepian sungai tersebut telah mencapai progres fisik 99 persen.

"Pascabencana di setiap titik itu kita lakukan pemasangan bronjong karena ini sifatnya tanggap darurat, artinya sementara," kata Fahried saat meninjau Sungai Aih Bobo bersama Satgas PRR, Jumat, 21 Agustus 2026.

Kelima titik penanganan tersebut didukung anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp137 miliar.

Struktur pelindung sungai diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika curah hujan meningkat.

Selain melindungi permukiman, penguatan tersebut diharapkan dapat menjaga lahan pertanian serta akses mobilitas warga yang berada di sekitar sungai.

Sementara itu, Perwakilan Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menilai pemulihan pascabencana di Gayo Lues membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

Menurut Imran, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Pemerintah Provinsi Aceh perlu melengkapi program rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berjalan.

Ia mencatat masih terdapat sejumlah jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten yang belum ditangani.

Di antaranya akses yang rusak di wilayah Pining dan Pintu Rime.

Padahal, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat telah dikucurkan kepada pemerintah daerah.

"Kami berharap untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah tersusun di dalam Renduk, sudah ada pemisahan yang jelas antara Renduk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kita berharap implementasinya dapat saling bersinergi untuk memperbaiki wilayah antara Lokop dan Blangkejeren di Gayo Lues," kata Imran.

Penguatan tepian Sungai Aih Bobo menjadi salah satu bagian dari upaya pemulihan pascabencana di Gayo Lues.

Pemerintah berharap penanganan tersebut dapat mengurangi risiko kerusakan apabila terjadi peningkatan debit air dan hujan dengan intensitas tinggi.* (ad)

BATU BARA — Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, diisi dengan kegiatan positif yang sarat nilai edukasi.

Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bogak, Fazzary Akbar, Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak menggelar perlombaan Ranking #1 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Baca Juga:

• 4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Pemerintah Ancam Cabut Izin

Melalui perlombaan Ranking #1, anak-anak diajak untuk mengasah pengetahuan, keberanian, kemampuan berpikir cepat, sekaligus membangun rasa percaya diri.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada generasi muda Desa Bogak untuk semakin mencintai pendidikan.

Kepala Desa Bogak Fazzary Akbar menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masa depan anak-anak dan kemajuan desa.

Menurutnya, perubahan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat harus dimulai dari pendidikan anak.

Karena itu, kegiatan yang melibatkan anak-anak dan memberikan ruang bagi mereka untuk belajar serta berkompetisi secara positif perlu terus didukung.

"Perlombaan ini bukan hanya sekadar perlombaan biasa. Kami ingin menyuarakan bahwa perubahan yang paling dasar terletak pada pendidikan anak. Dari pendidikanlah kita dapat membangun generasi yang memiliki pengetahuan, karakter dan cita-cita untuk masa depan," ujar Fazzary Akbar.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat anak-anak Desa Bogak untuk terus bersekolah, belajar dan berani membangun mimpi melalui dunia pendidikan.

"Semoga melalui kegiatan ini, anak-anak di Desa Bogak semakin termotivasi untuk bersekolah dan membangun mimpi mereka melalui pendidikan. Karena ketika kita menyelamatkan pendidikan anak-anak, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan masa depan," tambahnya.

Semangat tersebut sejalan dengan pesan yang diusung dalam kegiatan, "Save Our Children, Save Your Future."

Pemdes Bogak berharap semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan, tetapi juga melalui investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda.

Dengan pendidikan yang baik, anak-anak Desa Bogak diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berprestasi dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan desa, Kabupaten Batu Bara, hingga Indonesia.* (ad)

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada empat korporasi yang tengah diselidiki terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Pemerintah menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran hukum.

Baca Juga:

• Prabowo: Siapa Pun Penyebab Karhutla, Kalau Terbukti Harus Ditindak!

Penindakan dapat dilakukan terhadap individu maupun korporasi yang terbukti terlibat.

"Ya, yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Di Kalimantan Barat," kata Pras kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Prasetyo mengatakan penindakan terhadap pihak yang melanggar hukum menjadi salah satu penekanan Prabowo dalam dua kali rapat terbatas yang digelar pada Sabtu.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya akan mengejar pihak yang secara langsung melakukan pembakaran.

Orang yang memberikan arahan atau perintah untuk membuka lahan dengan cara membakar juga dapat ditindak apabila terbukti melanggar hukum.

"Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu," kata Pras.

"Atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," lanjut Pras.

Pras menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah lebih jauh terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Salah satu sanksi yang kemungkinan diberikan adalah pencabutan izin perusahaan.

"Oh iya kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu akan kita tindak sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya," ujar Pras.

Namun, proses penindakan tetap dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pihak yang terbukti menjadi penyebab karhutla, baik perseorangan maupun korporasi, ditindak tegas.

Prabowo mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum.

"Harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan," kata Prabowo.

Pemerintah saat ini terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Selain memperkuat upaya pemadaman, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran menjadi salah satu langkah untuk mencegah karhutla kembali meluas.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penindakan tersebut berlaku bagi pelaku perseorangan maupun korporasi.

Baca Juga:

• Kalimantan dan Bali Bakal Punya Jalur Kereta Api? Ini Penjelasan KAI

"Harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan," kata Prabowo kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah melakukan peninjauan dan rapat terkait penanganan karhutla di Kalimantan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan terdapat empat korporasi yang saat ini tengah dalam proses penyelidikan terkait karhutla di Kalimantan Barat.

"Ya, yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Di Kalimantan Barat," kata Pras kepada wartawan di lokasi yang sama.

Menurut Prasetyo, instruksi untuk melakukan penindakan tegas disampaikan Prabowo dalam dua kali rapat terbatas yang digelar pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Penindakan tidak hanya ditujukan kepada perusahaan.

Pemerintah juga akan menindak individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan menyebabkan kebakaran hutan maupun lahan.

"Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu," kata Pras.

Prasetyo mengatakan pemerintah juga akan menindak pihak yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan.

"Atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," lanjut Pras.

Pemerintah kini terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Selain pemadaman di lapangan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah karhutla kembali meluas.

Prabowo menegaskan proses penindakan tetap harus didasarkan pada bukti serta dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA — Pemerintah terus mengkaji pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, termasuk rencana pembangunan jalur kereta di Kalimantan dan Bali.

Kedua wilayah tersebut selama ini belum memiliki jaringan kereta api antarkota seperti yang telah berkembang di Jawa dan Sumatra.

Baca Juga:

• Ini Alasan Baliho Ultah Jokowi di Solo Dipersoalkan

Pengembangan jaringan tersebut menjadi bagian dari rencana pembangunan perkeretaapian nasional.

Bobby mengatakan ada tiga wilayah yang menjadi prioritas pengembangan jaringan kereta api sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Bali.

"Presiden memerintahkan kami tiga wilayah, satu adalah Sumatra, kita sedang kerjakan Sumatra juga DED-nya, kemudian yang kedua Kalimantan, yang ketiga Bali," kata Bobby pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Meski masuk dalam daftar prioritas, pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dan Bali belum langsung memasuki tahap konstruksi.

Pemerintah masih melakukan sejumlah kajian untuk menentukan proyek yang paling siap direalisasikan.

Menurut Bobby, salah satu faktor utama yang akan menentukan pembangunan jalur kereta baru adalah kesiapan pembebasan lahan.

Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan wilayah yang lebih dahulu masuk tahap pembangunan.

Daerah dengan tingkat kesiapan paling baik akan menjadi pertimbangan agar pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

"Nanti kita lihat. Kan kalau yang namanya pembangunan jalur kereta baru ini banyak faktor-faktornya, terutama juga faktor pembebasan lahannya," ujar Bobby.

Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan pembangunan jaringan perkeretaapian dilakukan melalui perencanaan yang matang.

Selain meningkatkan mobilitas masyarakat, jaringan kereta diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan logistik antarwilayah.

Bobby juga belum memastikan wilayah mana yang akan lebih dahulu memasuki tahap pembangunan.

"Surprise nanti mana yang akan kita selesaikan yang paling duluan," katanya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya mengatakan pemerintah membuka peluang investasi untuk pengembangan jaringan perkeretaapian nasional.

Peluang investasi tersebut terutama diarahkan untuk mendukung angkutan logistik, termasuk kemungkinan pengembangan jaringan kereta dari Sumatra hingga Kalimantan.

"Kalau ada negara lain yang berminat, kami sangat dengan senang hati dan terbuka," kata Dudy usai peluncuran sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE Hub) di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut Dudy, investor dalam negeri maupun luar negeri dapat berpartisipasi dalam pengembangan jaringan perkeretaapian nasional.

Investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah juga tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan transportasi dalam menentukan jalur.

Potensi ekonomi dan rencana pengembangan kawasan turut menjadi pertimbangan.

Pembahasan mengenai pengembangan jaringan perkeretaapian dilakukan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Salah satu hal yang masih menjadi pembahasan adalah kemungkinan jaringan kereta api di Kalimantan nantinya terhubung dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Dudy mengatakan kemungkinan tersebut masih dalam tahap kajian.

Pemerintah belum dapat memastikan rute maupun jaringan yang akan dikembangkan.

"Nanti kita lihat," ujarnya.

Selain rute, pemerintah juga belum menentukan kebutuhan investasi untuk pembangunan jaringan tersebut.

Nilai investasi nantinya akan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain panjang lintasan, jenis kereta yang digunakan, karakteristik jalur, serta kondisi teknis wilayah yang akan dilalui.

Dengan demikian, rencana pembangunan kereta api di Kalimantan dan Bali masih berada pada tahap kajian.

Pemerintah akan menentukan proyek berdasarkan kesiapan lahan, kebutuhan transportasi, potensi ekonomi, serta kemampuan pembiayaan.* (km/ad)

SOLO — Pemasangan tujuh baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, berujung pada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan ruang reklame yang disebut merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Baca Juga:

• Tinjau Karhutla Kalsel, KSAL Muhammad Ali: Tidak Separah yang Viral di Media Sosial

Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo kini telah meningkatkan penanganan laporan tersebut dari tahap pengumpulan data dan bahan keterangan atau puldata pulbaket menjadi penyelidikan.

Kasus itu dilaporkan Budi Kuswanto dan Tri Sapto yang mengatasnamakan elemen masyarakat Kota Solo.

Laporan ditujukan kepada Wali Kota Solo Respati Ardi dan disampaikan ke Kejari Solo pada Jumat, 3 Juli 2026.

Budi mengatakan persoalan utama dalam laporan tersebut adalah penggunaan tujuh titik reklame milik Pemkot Solo untuk memasang baliho ulang tahun Jokowi.

Menurut dia, penggunaan aset pemerintah tersebut perlu ditelusuri, terutama jika pemasangan baliho disebut menggunakan biaya pribadi.

"Sementara menurut Diskominfo kan ini atas biaya pribadi, ya kan. Berarti penyalahgunaan kewenangannya sudah terjadi. Ini miliknya Pemkot, aset Pemkot, dari situ mulailah penyalahgunaan kewenangan," tegasnya.

Budi juga menyerahkan sejumlah informasi mengenai ketentuan biaya pemanfaatan titik reklame di Kota Solo kepada penyelidik.

Ia menyebut terdapat Surat Keputusan Wali Kota yang mengatur biaya pemanfaatan titik-titik iklan di wilayah Kota Surakarta.

Ketentuan tersebut dinilai dapat menjadi bahan bagi penyelidik untuk menghitung kemungkinan kerugian negara.

"Yang kami sampaikan tadi kan kaitannya ada Surat Keputusan Wali Kota kaitannya dengan biaya-biaya titik-titik iklan di wilayah Kota Surakarta itu pada titik tertentu harganya sekian sekian sekian, itu sebagai bahan pertimbangan penyelidik untuk melakukan upaya itu," kata Budi.

Meski demikian, Budi mengatakan penentuan apakah penggunaan aset Pemkot tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Budi dan Tri telah diperiksa Kejari Solo pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pemeriksaan berlangsung sekitar satu setengah jam, mulai pukul 10.30 hingga 12.00 WIB.

Budi mengatakan pertanyaan penyelidik masih berkaitan dengan informasi awal mengenai pemasangan baliho yang menjadi objek laporan.

"Jadi proses awal, kan ini proses awal kaitannya dengan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta kaitannya dengan aduan masyarakat."

"Jadi ini proses awal sebuah tindak pidana. Kalau konteks tindak pidana ini proses awal," ujar Budi kepada awak media, Kamis (20/8/2026).

Menurut Budi, laporan tersebut sebelumnya ditangani bidang intelijen Kejari Solo melalui proses pengumpulan data dan keterangan.

Setelah ditemukan hal yang perlu didalami, penanganan kemudian dilanjutkan oleh bidang pidana khusus.

"Kalau kemarin kan masih proses administrasi kaitannya dengan intelijen yang sudah bekerja sama, dan ini sekarang ini intelijen sudah ada kemungkinan ini sebagai sebuah tindak pidana, makanya diserahkan kepada pidana khusus. Pertanyaan masih awal," jelasnya.

Kepala Kejari Solo Supriyanto sebelumnya menerbitkan surat perintah penyelidikan pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Supriyanto membenarkan laporan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemasangan baliho ulang tahun Jokowi telah masuk tahap penyelidikan.

Menurut dia, laporan tersebut lebih dulu melalui proses telaah. Setelah itu, bidang intelijen melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.

"Setelah ditelaah, kemudian kita saran dari tim penelaah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan oleh intel, dan sudah dilakukan puldata pulbaket," ujar Supriyanto, Kamis (20/8/2026).

Dalam proses penyelidikan, Kejari Solo berencana meminta keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui persoalan tersebut.

Mereka antara lain pelapor, saksi, pihak yang memanfaatkan titik reklame, serta pihak yang dilaporkan.

Penyelidikan akan menentukan apakah penggunaan tujuh ruang reklame milik Pemkot Solo tersebut mengandung unsur tindak pidana, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara.

Di tengah proses penyelidikan, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejari Solo.

Supriyanto mengatakan pihaknya tetap akan melanjutkan penanganan laporan sesuai prosedur yang berlaku.

"Jadi pastinya kami tindak lanjuti sesuai dengan SOP kami. Dan mungkin dari pihak yang mengajukan praperadilan barangkali saya tidak tahu, mungkin beliau tidak mengetahui perkembangannya memang. Nah, silakan itu hak," ujarnya.

Kejari Solo juga telah menerima relaas atau surat resmi panggilan dari Pengadilan Negeri Solo terkait gugatan praperadilan tersebut.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026.

"Hari kemarin kalau tidak keliru, memang ada relaas panggilan untuk menghadiri sidang praperadilan, ya kita nanti laksanakan sesuai SOP dan ketentuan yang ada," pungkas Supriyanto.

Untuk saat ini, Kejari Solo masih mendalami penggunaan tujuh titik reklame milik Pemkot Solo, mekanisme pemanfaatannya, serta ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara dalam pemasangan baliho ulang tahun Jokowi.* (km/ad)

BANJARBARU — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak separah yang terlihat dalam sejumlah unggahan di media sosial.

Hal itu disampaikan setelah Ali meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Mahasiswa Jadi Penggerak Transformasi Digital yang Aman dan Beretika

Dalam peninjauan tersebut, Ali didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, personel TNI dan Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, serta sejumlah pihak terkait.

Ali mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi karhutla sekaligus memastikan proses pemadaman berjalan.

Penanganan dilakukan secara bersama oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI, dan Polri.

"Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus upaya pemadaman yang dilaksanakan secara gabungan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI dan Polri," ujar Ali.

Ali mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan saat ini tidak tergolong parah.

Salah satu faktor yang membantu mengurangi dampak asap adalah kondisi angin laut.

Menurut dia, angin laut membuat asap lebih cepat terbawa sehingga tidak terlalu lama berada di sekitar lokasi kebakaran.

Kondisi tersebut juga membantu petugas dalam melakukan penanganan.

Pemerintah dan berbagai unsur terkait terus bekerja sama untuk mencegah kebakaran meluas.

Ali menegaskan pemerintah pusat tetap memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

Dukungan itu antara lain berupa pengiriman sejumlah pesawat dan helikopter, pengerahan pasukan dari pemerintah pusat, serta keterlibatan BNPB pusat dalam penanganan kebakaran.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mengatakan lokasi karhutla yang ditinjau bersama Ali hanya terlihat terbakar di bagian pinggir kawasan.

Ia menilai kondisi di lapangan tidak menunjukkan tingkat keparahan seperti yang sebelumnya dikhawatirkan.

Muhidin juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Ia meminta warga segera melapor apabila menemukan titik api. Area di sekitar lokasi kebakaran juga perlu dibersihkan agar api tidak mudah merambat ke wilayah lain.

Penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur.

Pemerintah berharap upaya pemadaman dan pencegahan dapat terus diperkuat, terutama untuk mengantisipasi kebakaran meluas selama musim kemarau.* (km/ad)

JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) rawan diselewengkan.

Ia menyampaikan pandangan tersebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, bersama lima orang lainnya sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Mahasiswa Jadi Penggerak Transformasi Digital yang Aman dan Beretika

Menurut dia, sistem penerimaan mahasiswa melalui jalur tersebut memiliki pola yang berbeda-beda di setiap PTN sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan.

"Saya melihat jalur mandiri ini rawan diselewengkan dan dimanipulasi sehingga ke depan jalur mandiri dihentikan dan ditransformasikan dengan tata kelola yang baik," ujar Didik melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Didik, kasus yang menjerat Rektor Unsoed dan sejumlah pejabat kampus tersebut merupakan gambaran dari persoalan yang lebih luas dalam sistem penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Ia menyebut jalur mandiri memiliki banyak versi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing PTN.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat pengawasan terhadap sistem penerimaan mahasiswa menjadi tidak mudah.

Didik mengatakan praktik penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan pendanaan perguruan tinggi.

Menurut dia, keterbatasan anggaran pendidikan membuat perguruan tinggi mencari sumber pendanaan tambahan melalui penerimaan mahasiswa baru.

"Akhinya membabi-buta mengeruk mahasiswa baru dalam jumlah yang sangat tidak patut," imbuhnya.

Didik berpandangan PTN perlu dikembalikan kepada peran dan fungsi dasarnya sebagai lembaga pemerintah.

Ia juga menyinggung amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.

"UUD 1945 sudah menyediakan 20 persen anggaran untuk pendidikan yang berarti ada dana Rp600 triliun-Rp700 triliun. Jadi, jangan mengais-ngais lagi dana dari masyarakat melalui mahasiswa baru sebanyak-banyaknya," ucapnya.

Ia menilai kebebasan yang diberikan kepada PTN dalam mengelola penerimaan mahasiswa jalur mandiri selama ini sudah terlalu luas.

Menurut dia, sejumlah PTN bahkan memiliki banyak jalur mandiri dan menerima mahasiswa dalam jumlah sangat besar setiap tahun.

Didik menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat.

Ia memperkirakan jumlah mahasiswa baru di seluruh PTN mencapai sekitar 700 ribu orang.

"Dengan mahasiswa baru dalam jumlah yang besar tersebut, jumlah dana yang beredar mencapai triliunan rupiah. Jika pengelolaan tercecer di banyak PTN dan dikelola secara amatiran, maka peluang dan tindakan penyelewengannya sangat besar," ungkap Didik.

"Ini memerlukan perubahan atau perbaikan tata kelola secara karena merugikan masyarakat," lanjutnya.

Didik yang pernah menjabat Ketua MWA IPB periode 2007-2012 mengatakan sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri di puluhan PTN akan sulit dikontrol jika tidak memiliki tata kelola yang seragam dan pengawasan yang kuat.

Karena itu, ia mengusulkan perbaikan tata kelola melalui sistem penerimaan yang lebih sederhana.

Pengelolaannya, kata dia, dapat dilakukan secara regional tetapi tetap berada dalam pengawasan Kementerian Pendidikan Tinggi.

Didik juga meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri yang selama ini telah berjalan.

"Karena jalur ini banyak sisi gelapnya. Untuk pelaksanaan audit investigasi perlu, sebagai contoh mulai dari PTN yang menerima mahasiswa baru dalam jumlah besar," katanya.

KPK sebelumnya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unsoed.

Mereka adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.

KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan penetapan enam tersangka.

Para tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026.

Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri dan dugaan penggunaan kewenangan dalam menentukan calon mahasiswa yang dapat diterima di perguruan tinggi.* (cn/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak hanya menjadi pengguna teknologi.

Mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi penggerak transformasi digital yang aman, beretika, dan bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Bulog Cabang Medan Salurkan 21 Juta Kilogram Beras Bantuan Pangan Tahap II

Kegiatan tersebut mengangkat tema "Hukum di Era Digital: Menangani Cyber Crime, Data Breach & Penipuan Online."

Tema ini dinilai relevan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat sekaligus membawa tantangan baru bagi masyarakat.

Kemudahan teknologi digital, menurut Pemprov Sumut, harus diimbangi dengan kesadaran terhadap keamanan data, kejahatan siber, dan berbagai modus penipuan di ruang digital.

Bobby yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Harahap melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Porman Mahulae mengatakan generasi muda perlu memiliki kemampuan lebih dari sekadar menggunakan teknologi.

"Generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Mahasiswa harus menjadi generasi yang memahami teknologi, memiliki etika digital, sadar terhadap keamanan data, dan mampu menciptakan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Bobby, perkembangan teknologi digital membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai kemampuan teknis.

Pengguna teknologi juga perlu memiliki tanggung jawab serta memahami dampak dari setiap aktivitas di ruang digital.

Karena itu, perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan dinilai memiliki peran penting dalam membangun literasi digital dan budaya penggunaan teknologi yang sehat.

Pemprov Sumut juga mengapresiasi PERMIKOMNAS Wilayah I Aceh-Sumut yang dinilai konsisten menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jejaring, dan bertukar gagasan mengenai teknologi informasi dan komputer.

Bobby berharap seminar tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan di masyarakat.

Mahasiswa juga diharapkan mengambil peran dalam pembangunan daerah dan nasional melalui inovasi teknologi.

"Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri dan mahasiswa sangat penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Dekan Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Dharmawangsa, Zulham, turut mengapresiasi pelaksanaan Dies Natalis dan Seminar IT Nasional tersebut.

Menurut dia, kegiatan seperti ini dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat hubungan antarmahasiswa dan perguruan tinggi.

Zulham berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan dengan cakupan yang lebih luas dan kualitas yang semakin baik.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ke depan, tentu kita berharap pelaksanaannya dapat dikemas lebih baik lagi, semakin berkualitas, dan yang tidak kalah penting dapat mengangkat nama masing-masing almamater," ujar Zulham.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan semakin memahami perkembangan teknologi sekaligus tantangan hukum yang muncul di ruang digital.

Pemprov Sumut menilai generasi muda perlu dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang inovatif, kritis, dan bertanggung jawab.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan organisasi mahasiswa juga diharapkan terus diperkuat untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.* (ad)

MEDAN — Tim Khusus (Timsus) JCS bersama Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan seorang remaja yang diduga merupakan pemilik sekaligus pengelola akun Instagram geng motor @Simplelife._mandala.

Remaja berinisial Johanes Rajaguguk (16) itu diamankan karena akun tersebut kerap mengunggah video aksi kelompok geng motor yang memperlihatkan senjata tajam jenis celurit di jalanan Kota Medan.

Baca Juga:

• Bulog Cabang Medan Salurkan 21 Juta Kilogram Beras Bantuan Pangan Tahap II

Penangkapan dilakukan pada Jumat, 21 Agustus 2026, sekitar pukul 05.00 WIB.

Kanit Resmob Polrestabes Medan Iptu Ramadhani Bimo Setiadi memimpin langsung operasi tersebut.

Johanes diamankan di kediamannya di Jalan Gg. Mahoni 16, Marindal Dua, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Polisi menyebut penangkapan berlangsung tanpa perlawanan.

Dalam penggeledahan di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang yang disebut berkaitan dengan aktivitas akun Instagram tersebut.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu bilah senjata tajam jenis celurit yang diakui milik pelaku, satu bendera kelompok, serta dua unit telepon genggam merek Realme dan Infinix.

Polisi juga mengamankan satu helm berwarna abu-abu dan masker kain.

Dua telepon genggam tersebut diduga digunakan untuk mengoperasikan akun Instagram @Simplelife._mandala.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kelompok tersebut menyebut dirinya Simple Life Mandala.

Polisi menyebut kelompok itu memiliki titik kumpul atau basecamp di kawasan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kanit Resmob Iptu Ramadhani Bimo Setiadi mengatakan Johanes diduga memiliki sejumlah peran dalam kelompok tersebut.

"Pelaku Johanes berperan sebagai admin akun media sosial, penggerak massa, provokator aksi jalanan, sekaligus pembawa celurit panjang dalam video-video yang viral dan meresahkan warga Kota Medan", tegas Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, Sabtu (22/08/2026).

Polisi selanjutnya membawa Johanes bersama seluruh barang bukti ke Mako Polrestabes Medan.

Penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui aktivitas kelompok tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Proses hukum terhadap pelaku dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.* (ad)

MEDAN — Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap II kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Bantuan tersebut diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

Baca Juga:

• Usai dari Kalbar, Prabowo Cek Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

Kepala Bulog Cabang Medan Lutfillah Barus mengatakan setiap penerima manfaat memperoleh 30 kilogram beras kualitas medium.

Jumlah tersebut merupakan alokasi 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan.

Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah.

"Bantuan pangan ini bertujuan meringankan beban pengeluaran keluarga berpendapatan rendah, menjaga daya beli masyarakat, serta mengendalikan gejolak harga dan inflasi pangan," kata Lutfi setelah penyaluran bantuan pangan secara simbolis di Kelurahan Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi, Selasa.

Lutfi mengatakan penerima bantuan pangan beras tersebar di enam wilayah kerja Bulog Cabang Medan.

Kota Medan menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 203.238 PBP.

Berikutnya Kabupaten Deli Serdang sebanyak 175.052 PBP, Kabupaten Langkat 171.519 PBP, Kabupaten Serdang Bedagai 94.840 PBP, Kota Binjai 33.920 PBP, dan Kota Tebing Tinggi sebanyak 23.929 PBP.

Dengan demikian, total penerima bantuan pangan pada tahap kedua mencapai 702.498 PBP.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan penyaluran tahap pertama.

Pada tahap pertama, Bulog Cabang Medan menyalurkan bantuan kepada 712.072 PBP.

Perubahan jumlah penerima tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Lutfi menegaskan beras yang disalurkan kepada masyarakat merupakan beras kualitas medium yang aman dan layak dikonsumsi.

Menurut dia, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Selain meringankan beban pengeluaran rumah tangga, penyaluran CBP juga diharapkan membantu menjaga ketahanan pangan keluarga dan mengendalikan pergerakan harga beras di wilayah kerja Bulog Cabang Medan.

Program bantuan pangan ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.* (ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan orang tua calon mahasiswa baru (maba) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, keputusan tersebut berkaitan dengan konstruksi perkara, terutama mengenai adanya relasi kuasa dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Tiga Klaster Kasus Rektor Unsoed, Ada Dugaan Pemerasan hingga Tawar-menawar Mahar

Namun, KPK melihat adanya kewenangan yang berada di pihak penyelenggara penerimaan mahasiswa baru.

"Untuk unsur pemerasan tadi memang peristiwanya memang agak samar-samar dengan peristiwa suap begitu. Tapi karena ada relasi kuasa dan otoritas yang menjadi titik beratnya adalah sistem penerimaan ini kan ada yang punya kewenangan begitu, ada yang mengotorisasi," kata Taufik dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026) malam.

Ia menjelaskan, dalam sistem penerimaan tersebut terdapat mekanisme persetujuan atau approval yang berada di tangan pihak yang memiliki kewenangan.

Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

"Tadi kan ada sistem untuk memberikan kode persetujuan atau klik. Nah, ketika klik itu dipegang oleh suatu otoritas yang punya kewenangan penuh gitu, ini kan bisa muncul abuse of power," sambungnya.

Dalam klaster pertama, KPK mengungkap adanya permintaan uang sebesar Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsoed pada 2026.

Taufik mengatakan orang tua calon mahasiswa tersebut kemudian berupaya memenuhi permintaan uang karena memiliki keinginan agar anaknya dapat masuk ke fakultas tersebut.

"Nah, abuse of power ini kemudian yang memang diartikan ke bawah, ke staf-staf, diminta ke orang tua, sehingga orang tua mana kemudian yang memang punya niat untuk anaknya memasukkan ke universitas Unsoed itu untuk akan berupaya semaksimal mungkin gitu," ujarnya.

Menurut Taufik, posisi orang tua calon mahasiswa tidak seimbang dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru.

"Sehingga itu dikonstruksikan sebagai pemerasan karena tidak ada upaya yang memang bisa seimbang untuk mengimbangi atau sebagai penyeimbang dari sistem penerimaan mahasiswa baru yang memang otoritasnya hanya dimiliki oleh Rektor gitu di universitas tersebut," katanya.

Namun, calon mahasiswa yang telah dibayarkan uangnya tersebut ternyata tidak lulus seleksi.

Uang Rp 650 juta yang telah diberikan kemudian menjadi persoalan karena disebut telah digunakan.

Selain pemerasan, KPK menemukan dua klaster lain dalam kasus penerimaan mahasiswa baru Unsoed.

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan gratifikasi dalam proses seleksi mahasiswa baru tahun 2025-2026 dengan nilai sedikitnya Rp 680 juta.

Taufik mengatakan KPK menggunakan pasal gratifikasi karena tidak menemukan adanya kesepakatan antara pemberi uang dengan pihak penyelenggara untuk memasukkan calon mahasiswa ke Unsoed.

"Di klaster yang kedua itu kita konstruksikan pasalnya pasal gratifikasi, karena kalau hanya ada seorang penyelenggara negara yang kemudian menjalankan tugas negaranya normal begitu, kemudian karena ada prestasi yang dianggap oleh si klien, atau dalam hal ini mahasiswa baru atau orang tua merasa anaknya sudah lulus, mengucapkan terima kasih, itu kan sebetulnya relasi kuasanya kan hanya dari sisi si mahasiswanya, dari orang tuanya, hanya mengucapkan ucapan terima kasih," ujarnya.

Sementara klaster ketiga berkaitan dengan tawar-menawar mahar dalam penerimaan mahasiswa baru.

Dalam perkara ini, KPK menyebut terdapat uang yang dikumpulkan dari calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp 1,12 miliar.

KPK menyatakan klaster kedua dan ketiga dikonstruksikan sebagai gratifikasi karena tidak menemukan adanya kesepakatan untuk meloloskan calon mahasiswa tertentu.

"Itu makanya kita konstruksikan pasal gratifikasi khusus kepada yang klaster kedua dan ketiga. Karena memang tidak ada unsur atau permufakatan jahat terkait kesepakatan apakah ini bisa dilakukan upaya-upaya untuk memasukkan anaknya ke Unsoed," ujarnya.

"Jadi hanya memang hanya ada pungutan kemudian ketika itu dinyatakan lulus kemudian pihak orang tua memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk uang tadi," imbuhnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Akhmad Sodiq selaku Rektor Unsoed, Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed, dan Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed.

Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK menyebut dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri Unsoed.

Tiga klaster yang diungkap KPK meliputi dugaan pemerasan Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran, dugaan gratifikasi Rp 680 juta dalam seleksi mahasiswa baru, serta pengumpulan uang dari calon mahasiswa baru yang disebut mencapai Rp 1,12 miliar.* (d/ad)