BINJAI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melalui Bidang Intelijen mengamankan terpidana perkara narkotika bernama Pho Sie Dong alias Sidong di area parkir Binjai Super Mall (BSM), Jalan Soekarno-Hatta Nomor 14, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Selasa (7/7/2026).

Setelah diamankan, Sidong langsung diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Binjai untuk melengkapi administrasi pelaksanaan eksekusi sebelum dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai menggunakan mobil tahanan Kejaksaan.

Baca Juga:

• Mahasiswa Kepergok Isap Ganja di Rooftop Kos, Polisi Bongkar Dugaan Peredaran ke Rekan Kampus

Dalam putusan tersebut, Pho Sie Dong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman.

"Dalam putusan tingkat pertama tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun serta denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama dua bulan," ucap Ronald, Rabu (8/7/2026).

Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 9 Januari 2023 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai.

Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Pengadilan Tinggi juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan serta memulihkan hak-haknya.

Tidak menerima putusan itu, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1922 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Juni 2023, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan jaksa.

"Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Pho Sie Dong terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman," katanya.

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp1 miliar.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Kejaksaan Negeri Binjai menegaskan akan terus melaksanakan seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, termasuk terhadap terpidana yang berupaya menghindari pelaksanaan hukuman.

"Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum serta menegakkan wibawa penegakan hukum di wilayah Kota Binjai," ujarnya.

Kejari Binjai menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan proses eksekusi sesuai ketentuan hukum sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat.* (mi/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan hingga saat ini belum memiliki rencana menerapkan kebijakan yang melarang masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, menegaskan tidak ada arahan untuk menerapkan kebijakan seperti yang sempat menjadi pembahasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:

• Rico Waas Ungkap Kendala Penanganan Banjir Belawan, Legalitas Lahan Jadi Persoalan Utama

Menurut Sutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini lebih mengedepankan pendekatan edukasi dan pemberian penghargaan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Salah satu program yang sedang dijalankan adalah Gebyar Pajak, yaitu program yang memberikan hadiah kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan melalui sistem undian secara berkala.

"Kita hingga saat ini masih fokus ke program Gebyar Pajak. Sudah berjalan satu triwulan. Saat ini masuk ke triwulan kedua. Tujuan program agar masyarakat lebih semangat, lebih sadar membayar kewajibannya tanpa terbebani. Kita siapkan reward setiap triwulannya," ucapnya.

Selain Gebyar Pajak, Bapenda Sumut juga membentuk tim khusus untuk menjalankan program Gerakan Sadar Pajak Kendaraan (GAS-KEN).

Melalui program tersebut, petugas akan turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda menggandeng Unit Pelayanan Teknis (UPT), Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Bapenda kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Utara.

"Agar lebih masif lagi kami kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat lebih memiliki kesadaran terhadap pajak. Nantinya petugas kita akan melakukan sosialisasi di lapangan, bisa di jalanan, tempat-tempat umum, tempat keramaian, warung-warung sampai nanti ke rumah-rumah masyarakat," tutur Sutan.

Ia berharap melalui berbagai program tersebut tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat.

Program itu juga diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak terlambat memenuhi kewajibannya.

"Nah, adanya program ini harapan kami agar masyarakat bisa menyadari terhadap pajak kendaraannya. Sekaligus untuk memeriksa apakah pajaknya sudah jatuh tempo, jika sudah jatuh tempo sebaiknya segera dibayar," katanya.

Sebelumnya, Bapenda Sumatera Utara menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 sebesar Rp1,81 triliun.

Target tersebut meningkat dibandingkan target tahun 2025 yang sebesar Rp1,74 triliun, dengan realisasi penerimaan mencapai Rp1,44 triliun.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap berbagai program sosialisasi dan pemberian insentif mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus mendorong tercapainya target penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.* (mi/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Waas mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam upaya mengatasi banjir di kawasan Belawan.

Salah satu persoalan utama yang dinilai menghambat percepatan penanganan banjir adalah status kepemilikan atau legalitas lahan.

Baca Juga:

• Sambut Kunjungan Kerja DPRD Sumut, Bupati Fery Dorong Sinergi Nyata Percepat Pembangunan Labuhanbatu Selatan

Menurut Rico, banyak kawasan di Belawan berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan.

Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, hingga fasilitas umum, sering mengalami hambatan.

"Sehingga pembangunan jalan, drainase maupun fasilitas umum sering terkendala. Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya.

Rico mencontohkan persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sebelumnya belum memiliki kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, apakah pemerintah, Pelindo, atau instansi lainnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi antarlembaga agar pembagian kewenangan pembangunan menjadi lebih jelas.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pemetaan terhadap status kepemilikan lahan di kawasan Belawan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembangunan infrastruktur.

"Karena itu, Pemkot Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memetakan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas. Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemkot, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemkot, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," kata Rico.

Selain persoalan legalitas lahan, Rico juga menilai penataan kawasan permukiman menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir rob yang selama ini terus melanda Belawan.

Ia menyinggung pengalaman relokasi warga ke Kampung Nelayan yang dinilai belum berjalan optimal.

Menurutnya, sebagian warga memilih kembali ke tempat tinggal semula, bahkan menjual rumah yang telah diberikan karena lokasi relokasi dianggap terlalu jauh dari sumber mata pencaharian.

"Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar," ujarnya.

Rico juga mengungkapkan bahwa desain pembangunan tanggul sebenarnya telah tersedia.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat sehingga diperlukan pendekatan yang lebih baik untuk mencari solusi bersama.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengusulkan normalisasi Sungai Deli sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan utara Kota Medan.

Menurut Rico, pembenahan Belawan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penataan kawasan kumuh, kata dia, perlu dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan penegakan aturan.

"Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia," katanya.

Ia menambahkan, kawasan yang telah direlokasi nantinya dapat dimanfaatkan sebagai daerah resapan air, ruang terbuka hijau, maupun fasilitas publik seperti perpustakaan.

Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, menyampaikan harapan masyarakat Kampung Nelayan Seberang yang hingga kini masih kerap terdampak banjir pasang.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait langkah penanganan yang sedang dipersiapkan bagi masyarakat di kawasan tersebut," ungkapnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir rob yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan bagi kawasan Belawan.* (ad)

Kegiatan sosialisasi digelar di Kantor Camat Muara Sabak Barat dan dihadiri manajemen PT Permata Dalam Sawit, tim Human Resources Development (HRD), serta masyarakat dari Kelurahan Parit Culum I dan Parit Culum II.

Baca Juga:

• Tekan Pengangguran di Medan, Rico Waas Genjot Pelatihan dan Penempatan Pekerja Migran ke Luar Negeri

Tim HRD PT Permata Dalam Sawit, Eldy, mengatakan proses rekrutmen akan dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan mengacu pada standar operasional perusahaan (SOP).

"Proses rekrutmen akan dilakukan sesuai SOP perusahaan. Kami berupaya tetap profesional tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun," ujar Eldy.

Selain memprioritaskan masyarakat di dua kelurahan yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, PT Permata Dalam Sawit juga membuka peluang bagi tenaga kerja lokal dari wilayah sekitar lainnya sesuai kebutuhan perusahaan.

Manajemen perusahaan menargetkan operasional pabrik mulai berjalan pada akhir November mendatang. Sementara itu, proses penerimaan tenaga kerja diperkirakan berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

Perusahaan berharap seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi hingga penetapan karyawan, dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi sesuai jadwal operasional.

Sementara itu, Camat Muara Sabak Barat, Vidi, mengapresiasi langkah PT Permata Dalam Sawit yang dinilai terbuka dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Menurutnya, kehadiran perusahaan di wilayah Muara Sabak Barat diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus membantu menekan angka pengangguran di daerah tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal. Semoga keberadaan perusahaan ini dapat memberikan manfaat dan mengurangi angka pengangguran di Muara Sabak Barat," ujarnya.

Dengan dimulainya tahapan sosialisasi tersebut, masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan perusahaan.* (dh)

LABUSEL – Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan legislatif sebagai kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) VI di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Harga Semen di Batu Bara Kian Menggila, Semen Tiga Roda Tembus Rp100 Ribu per Sak!!

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, jajaran pimpinan OPD Provinsi Sumatera Utara, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta para undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Fery menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda kedinasan, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus menyatukan langkah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan wujud nyata komitmen dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujar Bupati.

Fery menilai tantangan pembangunan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Karena itu, ia menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga memaparkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Program tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, pengembangan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bupati berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian DPRD Provinsi Sumatera Utara sehingga memperoleh dukungan dalam bentuk kebijakan, penganggaran, maupun program pembangunan yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Kami percaya, melalui komunikasi yang intensif dan sinergi yang semakin kuat, berbagai tantangan pembangunan dapat kita selesaikan bersama. Dengan semangat kebersamaan, kita optimistis mampu mewujudkan Sumatera Utara yang maju, unggul, dan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan Labuhanbatu Selatan yang semakin modern, maju, dan sejahtera," tegasnya.

Menutup sambutannya, Bupati Fery kembali menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara atas perhatian yang terus diberikan kepada masyarakat Labuhanbatu Selatan.

Ia berharap kunjungan kerja tersebut tidak hanya menghasilkan masukan dan rekomendasi strategis, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pembangunan yang lebih cepat, merata, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.* (ad)

Hal tersebut disampaikan usai sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (7/7/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Tebing Tinggi Ungkap Dugaan Aliran Rp600 Juta ke Kasatpol PP Sumut

"Hari ini seharusnya menjadi momen penting untuk mengonfrontasi keterangan dalam BAP Bahrun Walidin dengan keterangan saksi lain. Namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit," ujar Paulus.

Menurutnya, kehadiran Bahrun penting untuk mengklarifikasi sejumlah keterangan, termasuk dugaan aliran dana yang tercantum dalam berkas perkara.

"Kalau berbicara perkara korupsi, tentu yang dicari adalah follow the money. Karena itu kami berharap saksi dapat dihadirkan pada persidangan berikutnya," katanya.

Dalam persidangan, tim penasihat hukum juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada majelis hakim. Dokumen tersebut meliputi Berita Acara Serah Terima (BAST), percakapan WhatsApp yang menurut pihaknya berkaitan dengan dugaan permintaan uang sebesar Rp600 juta, serta contoh tanda tangan dan paraf asli Bambang Ghiri Arianto.

Paulus menyebut dokumen-dokumen tersebut belum dapat dikonfirmasi secara langsung karena saksi yang dianggap mengetahui substansi persoalan tidak hadir di persidangan.

Selain itu, pihaknya kembali mempertanyakan keaslian tanda tangan Bambang Ghiri Arianto yang tercantum dalam sejumlah dokumen proyek pengadaan smartboard.

"Kami melihat ada perbedaan antara tanda tangan asli klien kami dengan yang terdapat dalam dokumen yang dipersoalkan. Hal itu juga kami temukan pada sejumlah dokumen lainnya, termasuk purchasing order," ujarnya.

Menurut Paulus, dugaan pemalsuan tanda tangan harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dengan menghadirkan alat bukti ilmiah, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan keterangan ahli.

Ia juga mengingatkan bahwa penetapan tersangka harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Paulus menilai kesalahan dalam menetapkan tersangka dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan mencederai rasa keadilan.

"Keadilan tidak boleh dibangun di atas asumsi. Keadilan harus dibangun di atas fakta, alat bukti yang sah, dan proses hukum yang jujur," tegasnya.

Dalam perkara ini, Bambang Ghiri Arianto didakwa bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Idam Khalid, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto, terkait dugaan korupsi proyek pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

Hingga persidangan berlangsung, proses pembuktian masih terus berjalan di Pengadilan Tipikor Medan dan majelis hakim belum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.* (dh)

Menurut Prabowo, kunjungan bersama ke salah satu situs warisan dunia tersebut memiliki makna penting dalam memperkuat hubungan historis dan budaya antara kedua negara.

Baca Juga:

• Modi Targetkan Restorasi Candi Prambanan Rampung Sebelum 2029, Siap Kembali Resmikan Bersama Prabowo

Prabowo menegaskan Candi Prambanan tidak hanya menjadi simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat eratnya hubungan peradaban Indonesia dan India yang telah berlangsung selama lebih dari satu milenium.

"Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1.000 tahun," katanya.

Ia mengatakan hubungan kedua negara selama ini tidak hanya dibangun melalui kerja sama politik, ekonomi, maupun pertahanan, tetapi juga bertumpu pada kesamaan nilai budaya, ilmu pengetahuan, serta warisan peradaban yang telah menghubungkan kedua bangsa sejak lama.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada PM Narendra Modi atas terealisasinya kerja sama konservasi dan restorasi Candi Prambanan antara Indonesia dan India.

Presiden turut mengucapkan terima kasih atas kunjungan kenegaraan Narendra Modi ke Indonesia yang berlangsung selama tiga hari. Menurutnya, pertemuan bilateral yang telah dilaksanakan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis bagi kedua negara.

"Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PM Narendra Modi atas kunjungan kenegaraannya di Indonesia selama tiga hari," ucap Prabowo.

Ia berharap hubungan persahabatan Indonesia dan India semakin erat serta mampu melahirkan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara dan masyarakatnya.

"Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, erat, dan terus menghasilkan kerja sama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan rakyat," tutup Prabowo.* (d/dh)

Kepala Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, mengatakan permohonan praperadilan kedua telah didaftarkan sebelum majelis hakim membacakan putusan pada praperadilan pertama.

Baca Juga:

• Jelang Sidang Kasus Ijazah, Roy Suryo dan Dokter Tifa Klaim Alami Intimidasi

Menurut Halida, objek gugatan pada praperadilan pertama berbeda dengan permohonan yang akan disidangkan pekan ini. Sidang sebelumnya hanya menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik.

Sementara itu, praperadilan kedua akan menguji keabsahan penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam perkara yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.

Ia menjelaskan, majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap permohonan tersebut.

Pada praperadilan pertama, hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah.

Namun demikian, sejumlah permohonan lain, termasuk rehabilitasi dan beberapa tuntutan tambahan, tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

"Dikabulkan itu perihal pernyataan penggeledahan, penangkapan, penahanan yang dinyatakan tidak sah. Itu tiga. Poin-poin lainnya tidak dikabulkan oleh hakim," kata Halida.

Sidang praperadilan kedua tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam proses hukum yang tengah dihadapi Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran informasi mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Dokter Tifa dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun dan dikutip pada Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Hakim Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo, Ini Alasan Penangkapan hingga Penahanan Dinyatakan Tak Sah

"Jadi yang jelas tuh ada orang yang sangat ketakutan akan sidang itu. Kalau kami kan siap. Bismillah, kita siap, sudah persiapkan segala macam," ujar Dokter Tifa.

Ia mengklaim terdapat berbagai bentuk teror dan intimidasi yang ditujukan kepada dirinya maupun Roy Suryo menjelang persidangan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bentuk maupun pihak yang diduga melakukan tindakan tersebut.

"Yang enggak siap itu yang bikin-bikin kayak gini. Bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan," katanya.

Selain membahas persidangan, Dokter Tifa juga mengajak masyarakat yang ingin memberikan dukungan untuk membeli maupun berdonasi melalui buku yang ditulisnya. Menurut dia, hasil penjualan buku selama ini menjadi sumber pendanaan berbagai aktivitas sosial yang dijalankannya.

Ia menilai proses persidangan akan berlangsung cukup panjang karena, menurut klaimnya, terdapat ratusan dokumen dan lebih dari seratus saksi yang akan diperiksa di persidangan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat yang memiliki pandangan serupa untuk memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung.

Diketahui, Dokter Tifa saat ini menjalani persidangan atas perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara itu, Roy Suryo sebelumnya mengajukan praperadilan terkait penetapan proses hukum terhadap dirinya.

Dalam putusan praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah. Meski demikian, putusan praperadilan tidak serta-merta mengakhiri pokok perkara pidana yang sedang diproses.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak yang disebut dalam pernyataan Roy Suryo dan Dokter Tifa mengenai klaim adanya teror maupun intimidasi tersebut.* (in/dh)

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyerahkan draf usulan reformasi regulasi perpajakan terhadap program jaminan sosial tenaga kerja. Menurutnya, dana JHT merupakan tabungan sosial milik pekerja sehingga tidak semestinya dikenakan pajak saat dicairkan.

Baca Juga:

• Di Tengah Polemik Pajak JHT, Purbaya dan Said Iqbal Akhirnya Bertemu

Said menilai kebijakan perpajakan terhadap JHT perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada pekerja. Ia mengajukan empat usulan utama kepada pemerintah.

Usulan pertama adalah membebaskan pajak pencairan JHT sehingga tarifnya menjadi 0 persen. Kedua, menghapus sistem tarif pajak progresif yang selama ini dikenakan saat pekerja mencairkan dana JHT.

Menurut Said, sistem pajak progresif dinilai memberatkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari satu kali karena harus mencairkan dana JHT secara berulang.

"Ini tidak adil. Orang yang berkali-kali kehilangan pekerjaan justru berkali-kali dikenai pajak progresif," katanya.

Usulan ketiga, pemerintah diminta menaikkan batas minimal saldo JHT yang dikenakan pajak. Saat ini, berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, saldo JHT hingga Rp50 juta dikenakan tarif pajak final 0 persen, sedangkan saldo di atas angka tersebut dikenai tarif 5 persen.

Said berpendapat nilai batas tersebut sudah tidak lagi relevan karena ditetapkan lebih dari 15 tahun lalu dan belum menyesuaikan perkembangan inflasi maupun nilai ekonomi saat ini.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan perpajakan terhadap uang pesangon, dana pensiun, dan program jaminan sosial lainnya yang dinilai merupakan bentuk perlindungan negara kepada pekerja.

Said mengungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif seluruh masukan yang disampaikan. Namun, pemerintah masih akan melakukan kajian teknis untuk menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara sebelum mengambil keputusan.

"Saya menangkap semangat yang sangat positif. Pemerintah ingin mendengar aspirasi masyarakat, khususnya para pekerja. Memang belum ada keputusan final, tetapi saya melihat ada komitmen untuk melakukan evaluasi terhadap aturan yang ada," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pertemuan tersebut membuat rencana aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Kantor Kementerian Keuangan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/7/2026) resmi dibatalkan.

Meski demikian, Said menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses pembahasan hingga pemerintah menetapkan kebijakan yang dinilai memberikan keadilan bagi para pekerja.* (oz/dh)

Tim penyidik KPK keluar dari gedung Kantor Disdik Langkat di Jalan Kartini, Kecamatan Stabat, sekitar pukul 12.31 WIB. Sejumlah petugas tampak mengangkut tiga koper dan satu kardus dari dalam gedung sebelum memasukkannya ke kendaraan operasional.

Baca Juga:

• KPK Geledah Kantor Bupati, Disdik hingga PUTR Langkat, Buru Bukti Baru Kasus OTT Ondim

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Langkat, Wahyudiharto, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik.

"Dapat info saja tadi (soal penggeledahan), tapi saya belum ke lapangan," ujarnya.

Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi hasil operasi tangkap tangan yang digelar pada awal Juli 2026.

Dalam perkara tersebut, Syah Afandin diduga menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp3,5 miliar dari berbagai sumber. Selain itu, ia juga diduga menerima suap dari pihak swasta bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif yang merupakan tim suksesnya pada Pilkada 2024.

Usai kemenangan Syah Afandin dalam Pilkada, Yaqub disebut memperoleh sejumlah proyek pemerintah, di antaranya proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat senilai Rp9,5 miliar dan proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) senilai Rp748 juta.

Penyidik KPK menduga Syah Afandin meminta komitmen fee sebesar 10 persen dari proyek tersebut, dengan nilai sekitar Rp990 juta untuk proyek di Dinas Pendidikan dan Rp126,8 juta dari proyek Disperkim.

KPK mengungkapkan, hingga April 2026 Syah Afandin diduga telah menerima sekitar Rp800 juta dari Yaqub. Pada Juni 2026, ia kembali meminta uang sebesar Rp300 juta, namun diduga hanya menerima Rp100 juta.

Selain dugaan suap proyek, KPK juga mengungkap adanya dugaan gratifikasi yang bersumber dari praktik mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan, pengangkatan camat, penunjukan kepala sekolah SD dan SMP, hingga pengadaan seragam sekolah dasar.

Kasus tersebut masih terus dikembangkan penyidik KPK untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (ds/dh)

Kenaikan harga tersebut semakin menambah beban masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Tidak hanya warga, para tukang bangunan dan pelaku usaha konstruksi juga mengaku terdampak karena biaya pembangunan terus meningkat, sementara daya beli masyarakat justru menurun.

Baca Juga:

• Universitas Paramadina Satukan Pakar Bahas Masa Depan Pembangunan Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Iklim

Sejumlah warga di Kecamatan Tanjung Tiram mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan agar harga material bangunan dapat kembali stabil.

"Sekarang mau bangun rumah jadi berpikir dua kali. Harga semen sudah sampai seratus ribu per sak, sementara kebutuhan membangun rumah tidak hanya satu atau dua sak. Kalau begini terus, pembangunan rumah kami terpaksa ditunda," keluh seorang warga Tanjung Tiram.

Keluhan serupa juga datang dari kalangan tukang bangunan. Mereka mengaku pekerjaan mulai berkurang karena banyak pemilik rumah memilih menunda pembangunan hingga harga material kembali normal.

"Kalau harga terus naik, yang susah bukan hanya pemilik rumah, tetapi kami para tukang juga ikut terdampak. Banyak pekerjaan yang akhirnya ditunda karena biaya membengkak," ungkap salah seorang pekerja bangunan.

Masyarakat menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mereka meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan pengawasan terhadap distribusi semen untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan ataupun permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.

Di media sosial, persoalan mahalnya harga semen juga mulai ramai diperbincangkan. Banyak warga mempertanyakan penyebab kenaikan harga yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Bahkan muncul dugaan adanya gangguan distribusi maupun faktor lain yang menyebabkan pasokan di sejumlah daerah berkurang. Dugaan tersebut tentu masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak yang berwenang.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke distributor maupun agen penyalur semen. Transparansi mengenai kondisi stok dan rantai distribusi dinilai penting agar masyarakat tidak terus dihantui ketidakpastian.

Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan melakukan pengawasan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi barang kebutuhan pembangunan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari distributor maupun pihak berwenang mengenai penyebab pasti kenaikan harga Semen Tiga Roda yang kini telah menyentuh angka Rp100.000 per sak di Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat kini hanya berharap harga semen segera kembali normal sehingga pembangunan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas lainnya dapat berjalan tanpa terbebani oleh lonjakan harga material yang terus meningkat.* (dh)

Dalam kunjungan tersebut, M. Nasir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Roby Irza, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, Kepala Dinas Pengairan Aceh Erwin, Tim Khusus Gubernur Faisal Rizal, Kepala BBRMP Aceh Firdaus, serta sejumlah pejabat terkait.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Dorong Sinergi Daerah Tekan Inflasi dan Percepat Digitalisasi Ekonomi

Dalam kesempatan itu, Plt Kadistanbun Aceh Azanuddin Kurnia melaporkan progres rehabilitasi sawah rusak ringan seluas 6.304 hektare telah mencapai sekitar 40 persen. Sementara rehabilitasi sawah kategori rusak sedang seluas 2.281 hektare telah mencapai 78 persen.

Secara keseluruhan, rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang yang ditangani melalui kolaborasi Kementerian Pertanian, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota telah menjangkau sekitar 40.988 hektare lahan pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Timur, Erwin Atlizar, mengatakan di lokasi peninjauan saat ini sedang dilakukan pengolahan lahan seluas sekitar 30 hektare yang ditargetkan segera memasuki masa tanam. Ia juga mengharapkan dukungan Pemerintah Aceh untuk mempercepat distribusi air dari Daerah Irigasi Jambo Aye guna mengairi sekitar 350 hektare sawah di Kecamatan Simpang Ulim dan Pantee Bidari.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Aceh langsung meminta Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Hasil koordinasi tersebut mendapat respons positif setelah BWS menyatakan siap mengambil langkah darurat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat.

M. Nasir mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian serta Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi Pusat yang terus membantu percepatan pemulihan sektor pertanian di Aceh. Menurutnya, pulihnya sektor pertanian dan perikanan akan menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.

Ia menegaskan Pemerintah Aceh akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, penyuluh pertanian, kelompok tani, hingga unsur TNI agar seluruh program rehabilitasi dapat diselesaikan sesuai target.

"Kita berharap mayoritas sawah yang telah direhabilitasi sudah dapat ditanami pada Juli tahun ini," ujar M. Nasir.

Selain itu, Sekda Aceh juga meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terus mencari solusi terhadap sekitar 16.283 hektare sawah yang masuk kategori rusak berat agar dapat dipulihkan secara bertahap dan kembali produktif.

Sebelum meninjau lokasi rehabilitasi sawah, M. Nasir bersama rombongan juga mengecek kondisi jaringan irigasi di depan Kantor Camat Darul Falah. Ia meminta Dinas Pengairan Aceh bersama kontraktor pelaksana mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga pasokan air dapat segera mengalir dan petani bisa memulai musim tanam tanpa kendala.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Modi saat menghadiri peresmian kerja sama konservasi dan restorasi Candi Prambanan di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Angkat Kisah Ramayana di Prambanan, Perkuat Diplomasi Budaya Bersama PM India Modi

Dalam sambutannya, Modi menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang memiliki kemampuan menyusun strategi dan perencanaan dengan baik. Menurutnya, hal itu membuat proyek restorasi Candi Prambanan memiliki arah dan target yang jelas.

Modi juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berjanji kepada Presiden Prabowo untuk kembali berkunjung ke Indonesia ketika proses restorasi selesai dilaksanakan.

"Sahabat saya Presiden Prabowo membuat saya berjanji kepadanya bahwa kita akan menyelesaikan pekerjaan ini sebelum tahun 2029, dan saya perlu melakukan kunjungan kembali sekali lagi ke Indonesia untuk meresmikan Kompleks Candi Prambanan setelah restorasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto bersama PM Narendra Modi secara resmi meluncurkan kerja sama konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral Indonesia dan India di bidang pelestarian warisan budaya.

Prabowo mengatakan Candi Prambanan memiliki nilai sejarah dan budaya yang erat bagi kedua negara. Ia berharap kerja sama tersebut semakin memperkokoh hubungan persahabatan Indonesia dan India.

"Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, erat dan terus menghasilkan kerja sama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat negara," ujar Prabowo.

Kerja sama restorasi Candi Prambanan menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan kenegaraan PM Narendra Modi ke Indonesia sekaligus menandai komitmen kedua negara dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dunia.* (k/dh)

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa Candi Prambanan bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi simbol kejayaan peradaban Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan nilai kemanusiaan.

Baca Juga:

• Prabowo Jemput PM Modi di Yogya, Langsung Terbang ke Prambanan untuk Resmikan Kerja Sama Budaya

Prabowo mengatakan, Candi Prambanan memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia maupun India. Menurutnya, kisah Ramayana yang terpahat di relief candi menjadi bukti eratnya hubungan peradaban kedua bangsa sejak masa lampau.

"Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan India karena kisah Ramayana yang terukir di dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa," katanya.

Kepala Negara berharap kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia semakin memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara, khususnya melalui kerja sama di bidang kebudayaan.

Menurut Prabowo, budaya merupakan jembatan yang mampu menyatukan berbagai bangsa, mempererat saling pengertian, sekaligus membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.

"Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan India," tuturnya.

"Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk membangun masa depan bersama," lanjut Prabowo.

Kunjungan PM Narendra Modi ke Candi Prambanan juga menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto, termasuk peresmian proyek restorasi kompleks candi yang menjadi salah satu warisan budaya dunia tersebut.* (d/dh)

Penggeledahan dilakukan beberapa hari setelah KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• KPK Telusuri Dolar Singapura di Balik Amplop Raja Juli, Diduga Berkaitan dengan Kasus Kuansing

Sekretaris Dinas Pendidikan Langkat, Robert Hendra Ginting, tampak mendampingi tim penyidik saat proses penggeledahan berlangsung. Hingga menjelang siang, petugas masih berada di lokasi untuk melanjutkan pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan praktik suap proyek yang melibatkan tim sukses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu'arif. Berdasarkan hasil penyidikan, Yaqub diduga memperoleh 80 paket proyek penunjukan langsung di Dinas Pendidikan dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar serta lima paket proyek di Dinas Perkim senilai Rp748 juta.

Dari proyek tersebut, Syah Afandin diduga meminta komitmen fee sebesar 10 persen untuk proyek Dinas Pendidikan dan 17 persen untuk proyek di Dinas Perkim.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK mengamankan tujuh orang di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan. Dari operasi itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp100 juta, uang dalam mata uang asing senilai Rp1,22 miliar, 55 keping logam mulia berbahan platinum, dua rekening bank dengan saldo Rp2,27 miliar, serta berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

Selain dugaan suap proyek, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi senilai Rp3,5 miliar yang disebut berkaitan dengan mutasi jabatan, pengangkatan kepala sekolah, camat, hingga pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Langkat.

Atas dasar alat bukti yang telah dikumpulkan, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub sebagai tersangka. Syah Afandin kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Yaqub ditahan di Rutan Polda Sumatera Utara untuk kepentingan penyidikan.

Penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut dengan menelusuri dokumen dan barang bukti hasil penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Langkat.* (tm/dh)

Presiden Prabowo tiba lebih dahulu di Bandara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan disambut jajaran pejabat daerah. Selanjutnya, kepala negara menunggu kedatangan PM Narendra Modi yang juga dijadwalkan mendarat di bandara yang sama.

Baca Juga:

• Prabowo Ngaku Tiru Kebijakan PM Modi: Sudah Dapat Izin, Jadi Tak Bisa Digugat

Dari Bandara Internasional Yogyakarta, Prabowo dan Modi kemudian bertolak menggunakan helikopter menuju Pangkalan TNI AU Adisutjipto di Kabupaten Sleman. Perjalanan tersebut menjadi bagian dari kunjungan resmi PM India ke Indonesia yang menitikberatkan penguatan hubungan strategis sekaligus kerja sama kebudayaan.

Setibanya di Lanud Adisutjipto, kedua pemimpin melanjutkan perjalanan darat menuju Kompleks Candi Prambanan. Di kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO tersebut, Prabowo dan Modi dijadwalkan meninjau sejumlah area kompleks candi.

Selain melakukan peninjauan, Presiden Prabowo dan PM Narendra Modi juga akan menyaksikan peresmian plakat kerja sama konservasi warisan budaya Indonesia-India untuk Candi Prambanan.

Kerja sama tersebut menjadi simbol semakin eratnya hubungan kedua negara, khususnya dalam pelestarian warisan budaya yang memiliki keterkaitan sejarah sejak ratusan tahun silam.

Kunjungan PM Modi ke Candi Prambanan juga menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan selama berada di Indonesia. Selain memperkuat hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, dan investasi, kedua negara juga menegaskan komitmen untuk memperluas kolaborasi di sektor kebudayaan, pendidikan, serta pelestarian situs bersejarah.

Pemerintah Indonesia menilai kerja sama konservasi Candi Prambanan bersama India menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga nilai sejarah dan budaya yang menjadi penghubung erat hubungan kedua bangsa sejak masa lampau.* (in/dh)

Kedua mahasiswa yang diamankan masing-masing berinisial KH (20) dan Y (20). Penangkapan dilakukan di lokasi berbeda pada Senin (6/7/2026) malam setelah polisi melakukan pengembangan dari hasil penangkapan awal.

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Binjai Tangkap Terduga Pengedar Sabu 10,07 Gram Lewat Operasi Undercover Buy

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu paket ganja dengan berat sekitar 6,05 gram yang disembunyikan di bagian bawah sepeda motor pelaku.

"Petugas mengamankan satu paket ganja seberat 6,05 gram yang disimpan di bagian bawah sepeda motor pelaku," ujar Rafli, Rabu (8/7/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Y mengaku memperoleh ganja tersebut dari rekannya yang juga merupakan mahasiswa, yakni KH. Berbekal keterangan itu, polisi langsung melakukan pengembangan menuju rumah kos KH di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Baru.

Saat tiba di lokasi, petugas mendapati KH diduga sedang mengonsumsi ganja di area rooftop rumah kos. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di kamar pelaku.

Dari penggeledahan tersebut, aparat menemukan dua bungkus besar ganja dengan berat keseluruhan lebih dari 260 gram yang diduga siap diedarkan.

Menurut Rafli, hasil penyelidikan sementara menunjukkan ganja tersebut diduga diedarkan kepada sesama mahasiswa maupun masyarakat di luar lingkungan kampus.

"Keduanya diduga mengedarkan ganja kepada sesama mahasiswa dan juga masyarakat di luar lingkungan kampus," jelasnya.

Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan pemasok narkotika. Seorang pria berinisial B kini masuk dalam daftar pencarian karena diduga menjadi pemasok ganja kepada KH.

Selain memburu pemasok, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran yang lebih luas di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

Polrestabes Medan mengimbau masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika karena seluruh pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara komunitas India di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Indonesia Bangun Bandara Antariksa di Biak, Target Peluncuran Satelit Mulai 2027

"Rekan dekat serta kolega saya akan bersaksi bahwa saya adalah seorang pengagum besar Narendra Modi. Ini bukan sekadar kata-kata manis," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menceritakan bahwa sebelum menjadi presiden, dirinya mempelajari berbagai kebijakan yang dijalankan Pemerintah India di bawah kepemimpinan Modi. Menurutnya, sejumlah program tersebut menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan di Indonesia.

Ia pun menyampaikan candaan yang mengundang tawa para tamu undangan terkait kebiasaannya mengadopsi berbagai kebijakan India.

"Karena tidak ada hak cipta, saya meniru banyak kebijakannya. Tetapi Perdana Menteri Modi dengan murah hati mengizinkan saya untuk meniru kebijakannya, jadi saya tidak dapat dituntut di pengadilan mana pun," kata Prabowo disambut gelak tawa hadirin.

Selain itu, Prabowo menilai Indonesia memiliki banyak hal yang bisa dipelajari dari pengalaman India dalam membangun negara.

Menurutnya, hubungan Indonesia dan India tidak hanya didasarkan pada kerja sama ekonomi maupun diplomatik, tetapi juga memiliki ikatan sejarah, budaya, dan peradaban yang telah terjalin selama ratusan tahun.

"Yang penting adalah masyarakat Indonesia harus belajar dari pengalaman India. Peradaban dan budaya kami selama ratusan tahun sangat dipengaruhi oleh peradaban India," ujarnya.

Kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia kali ini menjadi bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara, termasuk kerja sama di bidang ekonomi, teknologi, budaya, hingga pelestarian warisan sejarah.* (d/dh)

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan pembangunan bandara antariksa Biak merupakan tindak lanjut dari penguatan kerja sama antara Indonesia dan India di bidang teknologi antariksa.

Baca Juga:

• PM Modi ke Candi Prambanan Bareng Prabowo, Ada Agenda Ibadah dan Konservasi

"Jadi ini sudah ditekankan oleh Pak Perdana Menteri dan juga Pak Presiden, bahwa suatu kerja sama di bandara antariksa ini memang harus diperkuat, dan saya sudah mendapat pesan untuk segera ditindaklanjuti," ujar Arif, Rabu (8/7/2026).

Menurut Arif, Biak menjadi salah satu kandidat lokasi pembangunan spaceport berdasarkan kajian ilmiah dan penyusunan naskah akademik yang telah dilakukan pemerintah.

"Jadi bandara antariksa memang ada beberapa calon lokasi, salah satu calon lokasi adalah di Biak," katanya.

Rencana pembangunan bandara antariksa sebenarnya telah disiapkan sejak lama. Arif menjelaskan, kajian awal telah dilakukan sejak era Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada dekade 1980-an.

Persiapan tersebut terus dikembangkan hingga kembali dipercepat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah kini mulai menyusun berbagai kebutuhan teknis agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.

BRIN menargetkan sepanjang 2026 akan dilakukan penyusunan master plan, perencanaan teknis, serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengembangan kawasan.

"Tahun 2026 ini kita akan membangun master plan, kemudian perencanaan, termasuk bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan semuanya. Jadi akan segera kita realisasikan mulai 2027," ucap Arif.

Dengan pembangunan spaceport di Biak, Indonesia diharapkan memiliki fasilitas mandiri untuk mendukung pengembangan industri antariksa, termasuk peluncuran satelit dan penguatan teknologi luar angkasa nasional.* (dw/dh)