JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite dan Solar, tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan One Day No Car Bukan Hanya Gerakan Simbolis, Tapi Transformasi Budaya ASN

Ia menjelaskan bahwa meskipun gejolak geopolitik dunia mempengaruhi harga minyak mentah, APBN Indonesia masih dalam kondisi aman.

"Dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata 100 dolar AS per barel sepanjang tahun 2026, kondisi APBN kita aman. Kami sudah melakukan perhitungan yang matang," ujar Purbaya di depan anggota Komisi XI DPR.

Purbaya menambahkan bahwa pemerintah memiliki "bantalan" yang cukup untuk mengatasi fluktuasi harga minyak.

Salah satu bantalan tersebut adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun.

Bantalan ini akan digunakan jika terjadi lonjakan harga minyak yang lebih tinggi dari asumsi 100 dolar AS per barel.

"Saya ingin menegaskan, meskipun harga minyak mentah dunia naik lebih tinggi dari 100 dolar AS per barel, kami masih bisa mengendalikan APBN dengan baik," ungkap Purbaya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, juga memastikan bahwa masyarakat dapat merasa tenang mengenai kenaikan harga BBM.

Misbakhun meminta Purbaya untuk memberikan jaminan bahwa harga BBM subsidi, yang menjadi perhatian utama masyarakat, tidak akan naik sampai akhir tahun ini.

"Pernyataan Bapak sangat penting untuk diketahui masyarakat, bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun 2026. Ini harus diketahui publik," ujar Misbakhun.

Purbaya pun menegaskan kembali bahwa kebijakan ini berlaku khusus untuk BBM bersubsidi.

"Kami siap untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun ini, tetapi untuk BBM non-subsidi, bukan merupakan bagian dari perhitungan APBN," kata Purbaya.

Purbaya juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus mengelola anggaran secara hati-hati dan bijaksana, termasuk dalam mengatur penggunaan SAL untuk memastikan keberlanjutan anggaran negara.

"Kami akan terus bekerja sama dengan Komisi XI untuk mengelola dana anggaran agar dapat bertahan jika harga minyak dunia melonjak," kata Purbaya.

Dengan adanya kebijakan ini, Purbaya optimis bahwa Indonesia dapat menjaga kestabilan ekonomi meskipun menghadapi tantangan dari fluktuasi harga minyak global.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan tetap memprioritaskan kebijakan yang pro-rakyat, terutama dalam menjaga harga barang pokok, termasuk BBM.*

(tm/ad)

MEDAN — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC) yang diterapkan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah sekadar gerakan simbolis, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Pernyataan ini disampaikan Sulaiman dalam Webinar Sesi III Tahun 2026 bertema Transformasi Budaya Kerja ASN Melalui Penerapan One Day No Car, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Sahroni Soroti Kasus Amsal Sitepu, Minta Kejagung Telusuri Tahanan Lain yang Ditangani Kejari Karo

Menurutnya, perubahan budaya kerja ASN tidak hanya melibatkan perubahan dalam cara berpikir, cara melayani, dan berkoordinasi, tetapi juga mencakup perilaku keseharian aparatur yang harus lebih efisien, tertib, dan bertanggung jawab.

"Budaya kerja ASN harus tercermin dalam sikap hidup yang lebih efisien, lebih tertib, dan lebih bertanggung jawab. Konsep One Day No Car bukan hanya ajakan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi pada satu hari, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan keteladanan birokrasi," ujar Sulaiman.

Lebih lanjut, Sulaiman menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

ODNC memiliki manfaat strategis, seperti mendukung program penghematan energi, mengurangi polusi udara, serta mengurangi kemacetan lalu lintas, terutama di pusat pemerintahan dan kawasan perkotaan.

"Ini juga sebagai langkah untuk membangun budaya pemanfaatan transportasi publik yang lebih baik, sekaligus sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN yang disiplin, adaptif, dan berwawasan lingkungan," kata Sulaiman.

Pj Sekdaprov Sumut itu juga menegaskan bahwa ODNC tidak boleh dipandang sebagai kebijakan seremonial.

Pemprov Sumut berharap kebijakan ini dapat mendorong perubahan cara pandang aparatur agar lebih efisien dan bertanggung jawab dalam mobilitas kerja.

"Setiap kebiasaan birokrasi, sekecil apa pun, memiliki dampak terhadap konsumsi energi, kualitas udara, ketertiban lalu lintas, dan citra pemerintah di mata masyarakat," tambahnya.

Sulaiman juga mengingatkan bahwa pelaksanaan ODNC perlu dilakukan secara bertahap dan terukur.

Implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pelayanan publik di setiap daerah.

"Pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan pelayanan publik," jelasnya.

Webinar Sesi III Tahun 2026 ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan diikuti oleh ASN di lingkungan Pemprov Sumut, akademisi, serta pengamat transportasi perkotaan.

Webinar tersebut membahas bagaimana kebijakan One Day No Car dapat diterapkan dengan efektif untuk mencapai transformasi budaya kerja ASN yang lebih baik.*

(ad)

JAKARTA - Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerita pribadinya yang penuh emosional.

Dalam sebuah tayangan YouTube pada Senin, 6 April 2026, Inara mengungkapkan cobaan hidup yang begitu berat, yang datang bersamaan dengan konflik rumah tangganya yang semakin pelik.

Baca Juga:

• Mencekam! Kapal Tenggelam, Tim Gabungan Selamatkan Puluhan Wisatawan Terdampar di Pulau Salah Namo

"Saat itu aku baru dapat diagnosisnya bahwa anak aku yang kedua ada ADHD, yang ketiga ada autisme ringan. Jadi kayak patah hatinya tuh bertubi-tubi sih," ungkapnya dengan suara bergetar.

Perasaan sedih dan cemas semakin mendalam karena kabar tersebut datang di tengah konflik rumah tangga yang tengah dialaminya.

Inara yang belakangan terpisah dengan anak-anaknya setelah dibawa oleh sang mantan, Virgoun, merasa sangat terpuruk.

"Momen paling berat itu ketika enggak bisa ada di samping anak ketika mereka sakit. Ada luka yang kita enggak bisa ceritakan, ada luka yang harus kita tahan sendiri," jelasnya.

Namun, meskipun dihadapkan dengan banyak tantangan, Inara merasa bersyukur karena akhirnya bisa kembali mendekap anak-anaknya.

Ia pun fokus pada pengobatan dan terapi rutin untuk kedua putranya tersebut.

"Anak aku yang nomor dua yang ADHD, dia jadi jauh bisa lebih mendengarkan, lebih fokus ketika aku ngomong sama dia. Yang nomor tiga autisme ringan, alhamdulillah hari ini udah banyak progres, udah bisa eye contact lebih lama," katanya dengan penuh harapan.

Bagi Inara, anak-anak adalah sumber kekuatan utama dalam hidupnya.

"Biar bagaimanapun ya, anak-anak butuh ibu yang tenang. Ada dua hal yang enggak pernah meninggalkan aku, alhamdulillah, anak dan iman. Dua hal itu yang aku pegang erat-erat," tegasnya.

Selain mengungkapkan cobaan hidupnya, Inara juga menarik perhatian dengan keputusan mengejutkan untuk mengganti nama panggungnya menjadi Inara Sati.

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa identitas barunya ini juga tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) resmi.

"Inara Sati. Kebetulan aku juga ngerubah tanda tangan aku di KTP," ujarnya dalam podcast YouTube Kacamata Nanda.

Inara menjelaskan bahwa perubahan nama ini bukanlah semata-mata untuk sekadar gimmick.

Nama "Sati" yang dipilihnya memiliki filosofi mendalam, yang berasal dari bahasa Sansekerta.

Menurutnya, "Sati" berarti mindfulness, cukup, penuh, dan kesetiaan.

"Sati ini secara Sansekerta artinya mindfulness, cukup, penuh, dan juga berarti kesetiaan," jelasnya.

Perubahan nama ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi dirinya sendiri untuk tetap menjadi pribadi yang lebih jujur dan setia kepada dirinya.

"Orang yang setia, orang yang jujur sama diri sendiri, dan orang yang berterus terang. Jadi, ini sekaligus menjadi pengingat buat diri aku," tambahnya.

Tidak hanya nama, Inara juga memutuskan untuk mengubah tanda tangan resmi di KTP, yang menurutnya memiliki makna tersendiri.

"Ada seorang teman yang bijak memberikan saran. Jadi sebagaimana ucapan itu adalah doa, begitupun dengan tanda tangan," tuturnya.

Baginya, tanda tangan adalah representasi dari sebuah doa yang menyertai setiap langkah hidupnya.

Kendati perubahannya signifikan, Inara menegaskan bahwa nama aslinya tetap sama.

Nama "Ina Idola Rusli" masih tercatat secara hukum.

Namun, dengan nama baru ini, ia berharap bisa membuka babak baru dalam hidupnya, berlandaskan kesetiaan dan kejujuran.*

(oz/ad)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tahanan lain yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, setelah polemik yang melibatkan videografer Amsal Sitepu.

Sahroni menyatakan bahwa Komisi III sebelumnya juga telah menyoroti dugaan kasus serupa saat rapat dengan Kejari Karo beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!

Sahroni menekankan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius Komisi III DPR, yang sebelumnya telah mengingatkan Kejari Karo untuk menindaklanjuti setiap kasus dengan transparansi dan profesionalisme.

Dia juga memberikan apresiasi terhadap langkah Kejagung yang langsung menindaklanjuti polemik yang melibatkan Amsal Sitepu, seorang videografer yang kasusnya sempat menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Kejari Karo, Sumatera Utara, terkait penanganan kasus Amsal Sitepu.

Pemeriksaan ini melibatkan Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Pidana Khusus, hingga jaksa penuntut umum yang terlibat dalam kasus tersebut.

Mereka diamankan oleh tim intelijen Kejaksaan Agung pada Sabtu (4/4) malam untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi profesionalitas dan prosedur yang diikuti dalam penanganan perkara tersebut.

"Tim Kejaksaan Agung akan memastikan apakah ada kesalahan prosedural dalam penanganan kasus ini dan menilai sejauh mana profesionalitas yang dijalankan oleh jajaran Kejari Karo," ujar Anang dalam keterangan tertulisnya.

Sahroni menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan, khususnya dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan masyarakat luas.

Dia menekankan bahwa agar tidak ada lagi tindakan yang menyalahi prosedur hukum dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.

"Kejaksaan harus bekerja secara transparan dan tidak boleh terjebak dalam praktek yang dapat merusak integritasnya. Kami akan terus mengawasi kinerja Kejaksaan Agung agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan," tutup Sahroni.

Sahroni juga berharap agar Kejaksaan Agung terus melakukan pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh agar tidak ada ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang, baik di tingkat Kejari Karo maupun lembaga kejaksaan lainnya.*

(at/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 yang melibatkan Kementerian Agama.

Lima saksi tersebut adalah petinggi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang diminta hadir untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai dugaan praktik penyelewengan yang merugikan negara hingga Rp622 miliar.

Baca Juga:

• Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!

Kasus ini berawal dari dugaan manipulasi kuota haji yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa tersangka, termasuk Ismail Adhan dari Maktour Travel dan Asrul Azis Taba dari Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI (Kesthuri).

Keduanya diduga berkolusi dengan pejabat di Kementerian Agama untuk mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dengan cara yang tidak sah.

Dalam pengusutannya, KPK menemukan bahwa Ismail memberikan suap kepada sejumlah pejabat Kemenag, termasuk mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Dirjen PHU Abdul Latief.

Dugaan suap ini kemudian membuat Maktour Travel memperoleh keuntungan sebesar Rp27,8 miliar, sementara Kesthuri mendapatkan keuntungan hingga Rp40,8 miliar dari hasil pengaturan kuota yang tidak transparan tersebut.

Pada tahun 2023-2024, Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji untuk Indonesia.

Namun, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, diduga secara sepihak mengubah komposisi kuota tersebut.

Dalam Keputusan Menteri Agama yang tidak disebarluaskan secara transparan, tambahan kuota ini dibagi secara tidak adil: 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, yang seharusnya hanya 8 persen dari total kuota.

Implementasi kebijakan tersebut kemudian dikelola dengan cara yang longgar oleh Ishfah Abidal Azis yang mempermudah persyaratan bagi penyelenggara haji khusus.

Untuk mengisi kuota yang tersisa, penyelenggara ibadah haji diminta untuk memberikan sejumlah uang sebagai imbalan fasilitas percepatan.

Pada tahun 2023, besaran pungutan liar yang dibebankan kepada calon jemaah haji mencapai USD5.000 per orang, sementara pada 2024, besaran pungutannya diperkirakan akan turun menjadi USD2.000 hingga USD2.500 per jemaah.

Pungutan liar yang dilakukan oleh pihak travel agent ini telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar.

Selain itu, praktik korupsi ini juga memperburuk citra penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, dengan banyaknya laporan mengenai adanya ketidakadilan dalam distribusi kuota haji.

Para tersangka, termasuk Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Azis, kini tengah diperiksa oleh KPK dan terancam dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara yang berat.

Pihak KPK pun terus mengembangkan penyelidikan ini untuk mengungkap lebih lanjut aliran dana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Kemenag dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap lima saksi travel agent ini sangat penting untuk mengungkap lebih banyak fakta dalam kasus ini.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini bisa kooperatif untuk memastikan proses penyidikan berjalan dengan efektif.

"Kami berharap dengan adanya pemeriksaan ini, proses penyidikan perkara kuota haji ini bisa berjalan lancar dan terbukti siapa saja yang terlibat dalam skandal besar ini," ujar Budi.

KPK juga berharap agar kasus ini menjadi pelajaran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa depan agar praktik korupsi dan pungutan liar tidak lagi terjadi.

Masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan dalam setiap aspek penyelenggaraan ibadah haji.*

(vo/ad)

JAKARTA – Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mengusulkan perampasan harta hasil tindak pidana khusus tanpa menunggu keputusan pengadilan dapat melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pakar hukum di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Dosen Hukum UGM Usulkan Pembentukan Lembaga Khusus di Bawah Presiden untuk Kelola Aset Rampasan Negara

Ia mencontohkan kasus yang terjadi pada 2019, di mana banyak aset yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun tidak semuanya berasal dari tindak pidana korupsi.

"Ada kasus di 2019 yang menimbulkan banyak kerugian. Banyak aset yang disita, tetapi tidak semua berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Bahkan, beberapa aset yang disita merupakan milik yang sah," ujar Hasbiallah.

Ia juga mengungkapkan bahwa setelah beberapa aset tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, status barang-barang tersebut sudah tercemar oleh label "disegel karena hasil korupsi," yang membuat aset tersebut sulit dijual dan bernilai rendah.

Politikus PKB ini pun mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak berujung pada kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum.

Menurutnya, jika tidak hati-hati, RUU ini bisa berpotensi memperlebar ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Kita harus berhati-hati dalam merancang dan menyusun UU ini. Jangan sampai niat baik untuk memperkuat landasan hukum malah justru berujung pada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum," kata Hasbiallah.

RUU Perampasan Aset sendiri tengah dalam pembahasan di DPR, dan mengusulkan agar negara dapat merampas aset yang diduga terkait tindak pidana tertentu tanpa menunggu keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengembalian aset negara yang diperoleh secara ilegal.

Namun, pengaturan semacam ini dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait hak atas properti yang dilindungi oleh konstitusi.

Pakar hukum yang hadir dalam rapat tersebut juga mengingatkan pentingnya kejelasan dalam pengaturan mengenai siapa yang berhak memutuskan apakah aset tersebut sah atau tidak.

Hal ini berkaitan dengan pentingnya sistem transparansi dalam pengelolaan aset yang dirampas.

Mengingat nilai ekonomi dari aset rampasan yang semakin besar, pengelolaannya pun memerlukan lembaga yang kuat dan berwenang, di samping proses hukum yang lebih transparan dan adil.

Menurut Hasbiallah, "Jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, ini bisa menjadi masalah bagi banyak pihak dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah."

Dalam pembahasan lebih lanjut, Hasbiallah menegaskan bahwa pengaturan yang terlalu longgar dalam perampasan aset dapat menciptakan ketidakadilan dan menyalahgunakan prinsip hukum yang ada.

Sebagai anggota Komisi III DPR, dirinya akan terus mengawal pembahasan ini untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset tetap berpihak pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.*

(d/ad)

JAKARTA — Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset rampasan negara, sebagai respons terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah diproses di Komisi III DPR.

Menurut Oce, lembaga ini perlu berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia agar memiliki kewenangan dan kedudukan yang lebih kuat.

Baca Juga:

• APBN Cuma Tersisa 2 Minggu? Menkeu Purbaya Bantah: Isu Ini Dari Dalam Kemenkeu, Saya Bingung

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan aset rampasan saat ini masih terbagi antara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, dengan potensi besar aset yang akan dirampas setelah RUU ini disahkan, diperlukan lembaga yang lebih kuat dan terstruktur dengan baik.

"Lembaga ini perlu berada di bawah Presiden, selain untuk menunjukkan pentingnya lembaga ini dalam pemerintahan, juga untuk memperkuat aspek kelembagaan, kewenangan, dan dasar hukum. Sehingga fungsinya akan jauh lebih kuat," ujar Oce dalam kesempatan tersebut.

Menurut Oce, lembaga yang diusulkan ini akan memiliki kewenangan besar dalam mengelola aset-aset rampasan negara.

Hal ini mengingat aset yang dirampas, seperti tanah, bangunan, dan saham, berpotensi jauh lebih besar setelah RUU ini disahkan.

Data yang dipaparkan Oce menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah berhasil merampas sekitar Rp 800 triliun aset dari tindak pidana.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengembalikan Rp 2,5 triliun dari aset hasil rampasan tindak pidana korupsi sepanjang 2020 hingga 2024.

"Oleh karena itu, dengan disahkannya UU Perampasan Aset, kapasitas lembaga pengelola aset rampasan ini akan jauh lebih besar dan lebih kuat," lanjutnya.

Salah satu perhatian utama dari Oce adalah bagaimana memastikan aset rampasan tidak hanya terkumpul, tetapi juga dikelola dengan baik agar memberikan nilai tambah bagi negara.

Ia mengingatkan agar pengelolaan aset rampasan tidak menyebabkan nilai ekonomi aset tersebut turun, rusak, atau bahkan tidak bernilai sama sekali.

"RUU ini tidak hanya mengatur soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana aset ini dikelola agar memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat. Model pengelolaan yang baik harus dipikirkan, termasuk bagaimana jika ada pihak ketiga yang terbukti memiliki itikad baik untuk mengembalikan aset tersebut kepada mereka," ujar Oce.

Lebih lanjut, Oce mengusulkan agar RUU Perampasan Aset mencakup ketentuan yang jelas mengenai tata cara pengelolaan aset tersebut.

Hal ini bertujuan agar aset yang dirampas tidak hanya menjadi beban negara, tetapi juga dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih produktif.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan aset rampasan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan dalam jangka pendek, tetapi mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut dalam jangka panjang.

Melalui usulannya, Oce berharap RUU Perampasan Aset yang akan disahkan nanti tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga pada pengelolaan aset yang lebih transparan dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian negara.

Dengan lembaga yang kuat, pengelolaan aset rampasan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional.*

(km/ad)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kondisi keuangan negara yang dianggap kritis.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak di Kemenkeu yang menyebarkan isu yang mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan bertahan selama dua minggu.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Usulkan Kenaikan Harga BBM untuk Redam Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah

"Ada orang yang bilang uang saya tinggal dua minggu saja sudah habis, bahkan bukan dari luar, tapi dari orang Kementerian Keuangan itu sendiri yang sebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal menterinya saya, jadi saya agak bingung," ujar Purbaya dengan nada heran saat menyampaikan penjelasan kepada anggota Komisi XI di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menteri Purbaya menambahkan, isu ini muncul di tengah krisis minyak dunia yang mempengaruhi perekonomian global.

Ia pun menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan perhitungan matang mengenai dampak lonjakan harga minyak terhadap APBN.

Purbaya mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah mempersiapkan skenario untuk mengantisipasi harga minyak yang melonjak hingga mencapai USD 100 per barel.

"Begitu harga minyak naik ke level yang tinggi, kami langsung exercise untuk masing-masing harga, harga sampai 80 dolar (per barel), kondisi APBN berapa, 90 dolar seperti apa, sampai 100 dolar seperti apa, dan mitigasinya seperti apa," jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa defisit anggaran negara tetap terjaga di bawah 4%, bahkan dengan asumsi harga minyak rata-rata USD 100 per barel sepanjang tahun 2026.

"Langkah-langkah yang disebutkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan anggota kabinet yang lain itu sudah dipertimbangkan, kami sudah hitung asumsi harga minyak dunia 100 dolar per barel rata-rata sepanjang tahun 2026 dan dengan exercise tertentu, anggaran bisa kita tekan masih di 2,92% dari PDB," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa Indonesia siap menghadapi potensi krisis minyak dunia, dan dengan perhitungan yang matang, APBN diharapkan tetap dapat mengakomodasi kebutuhan belanja negara, meskipun tantangan global semakin berat.*

(d/ad)

JAKARTA — Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Senin (6/4/2026).

Salah satu pembahasan penting yang mengemuka adalah potensi ketidakseimbangan antara aset yang dimiliki dengan profil pemiliknya, terutama dalam kasus tindak pidana seperti korupsi.

Baca Juga:

• Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!

Menurutnya, pengaturan tersebut perlu ditegaskan dalam RUU agar tidak terjadi penafsiran yang keliru yang justru berpotensi menyimpang dari prinsip hukum yang ada.

"Penting untuk ada aturan yang lebih jelas, karena kalau tidak, ini bisa keluar jalur hukum. Misalnya, penegakan hukum bisa meluas dan menjadi masalah di lapangan. Tidak boleh ada tafsiran yang mengaburkan prinsip asas legalitas," ujar Heri saat memberikan pemaparan di hadapan anggota Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta.

Heri mengusulkan agar mekanisme perampasan aset yang tidak seimbang dengan profil pemiliknya diatur lebih rinci.

Salah satu masalah utama adalah potensi penyalahgunaan penafsiran hukum yang bisa memunculkan keraguan di kalangan penegak hukum.

"Pihak yang menentukan apakah aset itu tidak seimbang dengan profil harus jelas. Jika tidak, kita bisa melihat ada banyak interpretasi dari berbagai pihak, yang akhirnya menciptakan kontroversi," tambahnya.

Heri juga menyoroti kemungkinan melibatkan berbagai lembaga, seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dalam menentukan apakah suatu transaksi atau aset patut diduga sebagai hasil tindak pidana.

Namun, dia juga mengingatkan agar mekanisme tersebut tetap berpegang pada prosedur yang jelas dan sah.Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengajukan pertanyaan yang menggugah perhatian.

Sahroni mempertanyakan bagaimana jika ada pelaku korupsi yang berasal dari golongan miskin, namun berhasil mengumpulkan aset besar.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Heri mengingatkan bahwa RUU ini harus memikirkan secara matang siapa yang berhak memutuskan apakah aset tersebut tidak seimbang dengan profil pemiliknya.

"Perlu ada proses yang jelas, karena pada praktiknya, banyak perdebatan mengenai siapa yang berhak mengatakan aset itu tidak sah. Harus ada mekanisme yang melibatkan berbagai pihak dan lembaga," ujarnya.

Baca Juga:

• Dosen Hukum UGM Usulkan Pembentukan Lembaga Khusus di Bawah Presiden untuk Kelola Aset Rampasan Negara

Heri juga menekankan bahwa dalam dunia hukum pidana, siapa yang disebut sebagai pemilik sah aset perlu melalui pembuktian yang kuat.

Dalam konteks RUU Perampasan Aset, dia menilai bahwa ada potensi klaim sebagai "innocent owner" atau pemilik yang tidak bersalah.

Oleh karena itu, penting untuk menyertakan mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak terkait dapat memberikan pembelaan sebelum keputusan perampasan aset dilakukan.

"Bicara soal pidana, mens rea (niat jahat) itu penting. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan seseorang bersalah hanya berdasarkan aset yang dimilikinya. Ini harus dibuktikan dengan jelas," jelas Heri.

RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap pembahasan, dan Komisi III DPR mengharapkan saran dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Anggota DPR berjanji akan mengevaluasi masukan-masukan tersebut dan merumuskan ketentuan yang tegas namun adil dalam penegakan hukum, terutama dalam perampasan aset yang tidak seimbang dengan profil.*

(d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut yang mulai diterapkan pada hari Jumat pekan ini.

Meski kebijakan ini mengizinkan ASN untuk bekerja dari rumah, Bobby memastikan pelayanan publik, terutama di sektor-sektor vital seperti rumah sakit dan administrasi masyarakat, tidak akan terganggu.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Usulkan Kenaikan Harga BBM untuk Redam Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah

"WFH akan dilakukan setiap hari Jumat. Namun, pelayanan operasional, seperti rumah sakit dan pelayanan administrasi masyarakat, tetap berjalan seperti biasa," ujar Bobby, Senin (6/4/2026).

Bobby Nasution menambahkan bahwa penerapan WFH di hari Jumat ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk lebih efisien dalam penggunaan energi.

Menurutnya, meski kebijakan ini dapat berpotensi menciptakan long weekend bagi ASN, tujuannya tetap untuk efisiensi biaya.

"Ini tujuannya untuk penghematan BBM. Nanti kita lihat apakah ada dampak dari penerapan WFH ini. Kalau ternyata ASN malah berpergian ke luar kota dan menggunakan BBM lebih banyak, tentu kita akan evaluasi," kata Bobby.

Gubernur Sumut juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan ini baru dimulai, evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas dari kebijakan WFH ini.

"Penerapan ini baru dimulai, jadi belum bisa dikatakan efektif atau tidak. Tapi tugas kami adalah membuatnya lebih efektif," ujar Bobby, sembari menambahkan bahwa apabila terjadi pemborosan BBM, pihaknya akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah lebih lanjut.

Penerapan kebijakan WFH untuk ASN ini sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dari pemerintah pusat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pada akhir Maret 2026 bahwa kebijakan tersebut diterapkan di seluruh instansi pusat dan daerah mulai tanggal 1 April 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan BBM di kalangan ASN dan mendukung upaya penghematan energi di seluruh Indonesia.

"Penerapan WFH bagi ASN akan dilakukan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Dengan begitu, ASN dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan berkontribusi pada penghematan BBM," kata Airlangga dalam keterangan resminya.

Terkait dampak kebijakan ini pada perjalanan dinas ASN, Bobby Nasution mengungkapkan bahwa pihaknya masih sedang melakukan kajian lebih lanjut.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan 'one day no car' untuk ASN Pemprov Sumut, di mana pada hari tertentu, mereka tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi. Ini masih dalam kajian," jelasnya.

Bobby juga menegaskan bahwa meski kebijakan ini baru dimulai, Pemprov Sumut tetap berkomitmen untuk memantau dampak dari kebijakan tersebut, baik dari sisi penghematan BBM maupun efektivitas pelayanan publik.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Sumut berharap dapat menyeimbangkan antara efisiensi penggunaan energi dan kelancaran pelayanan publik yang tetap optimal.*

(tm/ad)

JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri.

Laporan ini terkait tuduhan yang beredar bahwa JK mendanai upaya pengungkapan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang menurut JK, sama sekali tidak berdasar.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Siap Lapor Rismon Sianipar, Roy Suryo: Saya Dukung 11.000 Triliun Persen!

Tak hanya Rismon, sejumlah pihak yang terlibat dalam penyebaran tuduhan tersebut juga dimasukkan dalam laporan, termasuk pemilik kanal YouTube "Ruang Konsensus" Bhudius M Piliang dan beberapa saluran lainnya yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi yang merugikan nama baik JK.

Abdul Haji mengungkapkan bahwa laporan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Rismon yang menuduh JK memberi dana sebesar Rp5 miliar dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Tuduhan tersebut, kata Abdul, sangat merugikan kliennya dan sama sekali tidak berdasar.

"Pernyataan tersebut jelas-jelas fitnah. Pak JK tidak pernah terlibat dalam kasus tersebut dan tidak pernah mengenal Rismon atau Roy Suryo secara pribadi," tegas Abdul.

Lebih lanjut, kuasa hukum JK juga melaporkan sejumlah saluran media sosial yang turut menyebarkan tuduhan ini, termasuk kanal YouTube "Ruang Konsensus" yang menghadirkan Mardiansyah Semar, serta channel Mosato TV yang dianggap memprovokasi publik dengan klaim-klaim tak berdasar.

Dalam laporan ini, pihak pelapor membawa sejumlah bukti berupa tiga video yang diduga menjadi sumber penyebaran informasi palsu tersebut.

Mereka mengacu pada Pasal 439 juncto Pasal 441 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta Pasal 27A juncto Pasal 45 UU ITE tentang penyebaran berita bohong.

Sementara itu, kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, merespons langkah hukum JK dengan santai.

Jahmada mengungkapkan bahwa laporan yang diajukan akan ditelaah oleh kepolisian dan diuji terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang ada.

"Rismon tidak pernah menyebut nama Pak JK dalam pernyataan apapun. Semua yang beredar adalah hasil olahan artificial intelligence (AI)," ujar Jahmada menanggapi tuduhan tersebut.

JK sendiri menanggapi tuduhan tersebut dengan tegas. Dalam klarifikasinya, ia membantah keras bahwa dirinya terlibat dalam upaya pengungkapan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Bahkan, JK menegaskan bahwa ia tidak mengenal Rismon secara pribadi dan tidak pernah bertemu dengannya.

"Saya tidak pernah kenal Rismon, apalagi terlibat dalam hal ini. Saya hanya mengenal Roy Suryo karena dia pernah menjadi menteri di kabinet saya," jelas JK saat memberi keterangan pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

JK juga menegaskan bahwa ia tidak pernah membantu siapa pun terkait isu ijazah palsu Jokowi, meski ia mengenal beberapa tokoh yang terlibat dalam masalah tersebut.

JK berharap laporan ini akan membantu membuktikan kebenaran dan mengungkap pihak-pihak yang sengaja menyebarkan tuduhan palsu tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam demokrasi, setiap orang berhak untuk membela nama baiknya dan meminta klarifikasi hukum atas fitnah yang merugikan.

Dengan langkah hukum ini, JK berharap proses hukum dapat mengungkapkan kebenaran dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang bisa merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang jelas.*

(tm/ad)

JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mendesak PBB untuk segera meninjau ulang misi pasukan penjaga perdamaian (peacekeeper) TNI di Lebanon.

Menurut Andi, pasukan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) yang melibatkan tentara Indonesia harus segera ditarik, karena situasi di lapangan saat ini sudah jauh dari kondisi perdamaian yang seharusnya dijaga.

Baca Juga:

• Ini Daftar Negara yang Tankernya Direstui Iran Melintas Selat Hormuz, Lalu Bagaimana Nasib Indonesia?

"Pasukan kita di sana di UNIFIL bertugas sebagai penjaga perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian yang dijaga, lalu untuk apa pasukan kita ada di sana?" ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/4).

Andi menegaskan bahwa pasukan TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL tidak dilengkapi dengan senjata berat.

Pasukan penjaga perdamaian hanya dibekali senjata ringan yang hanya digunakan untuk mempertahankan diri.

"Senjata ringan semacam itu tidak mungkin melawan misil rudal dan senjata berat lainnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, pasukan TNI ditempatkan di zona biru yang dulunya merupakan zona perdamaian, namun kini telah berubah menjadi zona perang yang berbahaya.

Dalam pernyataannya, Andi juga mencatat adanya korban dari pasukan TNI yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Beberapa prajurit kita sudah ada yang tewas dan luka-luka akibat terjebak dalam serangan," katanya.

Keberadaan pasukan penjaga perdamaian di zona konflik yang tidak lagi aman ini dinilai tidak lagi sesuai dengan mandat misi yang awalnya diberikan oleh PBB.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga mengungkapkan bahwa seharusnya PBB segera menarik pasukan TNI dari Lebanon.

Menurutnya, PBB harus mempertimbangkan situasi yang sudah berubah dan memastikan keamanan pasukan yang terlibat dalam misi tersebut.

"PBB harus segera meninjau ulang misi ini, tidak hanya pasukan Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang prajuritnya menjadi korban," katanya.

Andi juga mengkritik pihak-pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik yang terjadi di Lebanon, khususnya terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah tersebut.

"Kita harus jelas siapa yang melakukan agresi di wilayah itu. Israel harus bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di zona biru," tegas Andi.

Andi menegaskan bahwa jika PBB dapat kembali menegakkan perdamaian di Lebanon dan menyelesaikan konflik secara menyeluruh, pasukan TNI bisa kembali bertugas sebagai penjaga perdamaian, sesuai dengan mandat internasional yang disepakati.

"Tentu saja, jika PBB bisa mengupayakan perdamaian lagi, dan ada kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik, kita bisa kembali menjaga perdamaian sesuai dengan mandat yang diberikan," ujarnya.

Pada Sabtu (4/4), Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, S.I.P., melakukan kunjungan kepada prajurit Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S yang menjadi korban dalam insiden yang terjadi di Lebanon.

Para prajurit yang terluka tengah menjalani perawatan di RS Saint George, Beirut, Lebanon.

Insiden tersebut menggugah perhatian publik terkait keamanan pasukan TNI yang terlibat dalam misi internasional ini.*

(kp/ad)

JAKARTA – Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran kini memasuki bulan kedua, dengan dampak serius pada jalur perdagangan migas global, khususnya di Selat Hormuz.

Selat yang strategis ini, yang melayani sekitar 20% kebutuhan minyak dunia, telah ditutup oleh otoritas Iran, membuat sejumlah kapal terjebak di kawasan Teluk Persia.

Baca Juga:

• IHSG Tertekan 1% di Awal Pekan, Saham DSSA dan DATA Anjlok Drastis!

Kapal-kapal Indonesia Tertahan

Indonesia masih menghadapi kendala dalam meloloskan dua kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang terjebak di Teluk Persia, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro.

Pemerintah Indonesia, melalui PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Kementerian Luar Negeri, mengungkapkan bahwa negosiasi dengan pihak Iran masih terus berlangsung.

Menurut Corporate Secretary PIS, Vega Pita, upaya diplomasi dengan otoritas terkait terus dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran kedua kapal tersebut.

Selat Hormuz Mulai Dibuka untuk Negara Sahabat

Iran telah mengonfirmasi bahwa Selat Hormuz tetap terbuka untuk negara-negara yang dianggap sebagai "sahabat," termasuk China, Rusia, India, Irak, dan Pakistan.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menegaskan bahwa jalur perdagangan migas ini hanya diblokir bagi kapal-kapal yang "terkait dengan musuh" Iran.

Meskipun demikian, beberapa negara memilih menghindari jalur ini karena kekhawatiran akan keselamatan kapal mereka, sementara beberapa lainnya terhambat oleh masalah asuransi.

Negara-negara Sahabat yang Telah Diberi Izin Melintas

Berikut adalah negara-negara yang sudah diizinkan Iran untuk melewati Selat Hormuz:

1. China – Dua kapal kontainer dari Cosco Shipping Corp., perusahaan pelayaran milik negara China, berhasil melintas dari Teluk Persia pada 30 Maret 2026, menandai pertama kalinya kapal besar yang didukung Beijing melewati jalur ini sejak konflik dimulai.
2. Thailand – Perusahaan Bangchak Corporation berhasil memastikan kapal tanker milik mereka dapat melintasi Selat Hormuz setelah koordinasi dengan pemerintah Thailand, Iran, dan Oman.
3. Malaysia – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pada 26 Maret bahwa kapal-kapal Malaysia yang terjebak di Teluk Persia akhirnya diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz tanpa dikenakan biaya tol.
4. Jepang – Menteri Luar Negeri Iran mengonfirmasi bahwa kapal-kapal Jepang juga diperbolehkan melintas setelah melakukan konsultasi dengan pejabat Jepang.
5. Irak – Iraq dikecualikan dari pembatasan pelayaran di Selat Hormuz, membuka kemungkinan untuk mengirimkan 3 juta barel minyak per hari melalui jalur ini.
6. Filipina – Menteri Luar Negeri Iran memberikan jaminan bahwa kapal Filipina dapat melewati Selat Hormuz dengan aman, setelah adanya koordinasi yang intens antara kedua negara.
7. Pakistan – Pakistan memperoleh izin untuk 20 kapal tambahan berbendera Pakistan melintasi Selat Hormuz, dengan dua kapal melintasi jalur ini setiap harinya.
8. India – Dua kapal tanker India berhasil melintasi selat pada akhir Maret, membawa gas minyak cair (LPG).
9. Bangladesh – Iran juga memberi izin untuk enam kapal Bangladesh yang sebelumnya terjebak di Teluk Persia.
10. Turki – Salah satu kapal Turki yang terjebak di dekat Iran telah diizinkan melewati Selat Hormuz setelah mendapatkan izin dari Teheran.
11. Oman – Kapal-kapal Oman Shipping Management juga berhasil melintasi Selat Hormuz, dengan satu kapal pengangkut LNG diizinkan melintas pada 2 April 2026.
12. Rusia – Iran mengizinkan kapal-kapal Rusia melintasi Selat Hormuz, memperkuat hubungan kedua negara di tengah konflik regional ini.

Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi pengiriman migas dunia.

Penutupan atau pembatasan jalur ini dapat mempengaruhi harga minyak global, yang telah melihat lonjakan harga sejak dimulainya konflik.

Negara-negara yang terjebak di Teluk Persia kini berharap dapat menyelesaikan masalah ini melalui diplomasi yang intens antara Iran, negara asal kapal, dan pihak terkait lainnya.

Namun, sejumlah kapal masih menghadapi kesulitan untuk melintas akibat kekhawatiran akan keselamatan di tengah ketidakpastian perang ini.

Beberapa negara, meskipun sudah mendapatkan izin, tetap berhati-hati dalam menggunakan Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran.*

(bb/ad)

JAKARTA – Kabar baik bagi para survivor Free Fire!

Garena kembali memberikan deretan kode redeem terbaru yang bisa diklaim secara gratis pada Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• 16 Kode Redeem FF Hari Ini 4 April 2026, Buruan Klaim Hadiahnya!

Kode redeem dalam Free Fire selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh pemain.

Kode ini merupakan kombinasi unik dari huruf dan angka yang bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah premium, mulai dari skin senjata eksklusif, bundle karakter, emote keren, hingga diamond gratis yang sangat membantu dalam meningkatkan performa permainan.

Setiap kode redeem Free Fire memiliki batas waktu dan kuota, jadi pemain disarankan untuk segera menukarkan kode tersebut sebelum kadaluarsa.

Untuk mengklaim hadiah, pemain hanya perlu mengunjungi situs resmi penukaran hadiah Garena di reward.ff.garena.com .

Daftar Kode Redeem Free Fire 6 April 2026

Berikut adalah kode redeem yang masih bisa diklaim hari ini dan menawarkan berbagai hadiah menarik:

RD3TZK7WME65
FFMX-EVOY-62VN
H2QXKNB65JV9
FFMTYKQPFDZ9
Q8M4-K7L2-VR9Y
FFSKTXVQF2NR
FA3S-7D5F-1G98
FFAN-G7FM-Y4P2
XD497ZNQE4EJ
S9QK2L6VP3MR
FZ5X1C7V9B2N
INCURMDN2026
FFNS-IDGX-9JSO

Cara Klaim Kode Redeem Free Fire

Bagi yang baru pertama kali mengklaim kode redeem, berikut adalah langkah-langkah mudah untuk menukarkan kode dan mendapatkan hadiah gratis:

- Buka laman Garena Free Fire.
- Login menggunakan akun yang sudah terverifikasi (bisa melalui Facebook, Google, VK, Apple, atau Twitter).
- Masukkan kode redeem yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka sebanyak 12 karakter.
- Klik tombol "Konfirmasi" untuk memverifikasi.
- Hadiah akan langsung masuk ke akun Anda, yang bisa dilihat pada menu "in-game-mail" di Free Fire.

Pemain perlu memperhatikan bahwa setiap kode redeem memiliki batas waktu dan kuota.

Jika sudah melewati tanggal kedaluwarsa atau kuota telah terpenuhi, kode tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Oleh karena itu, pastikan untuk segera menukarkan kode redeem sebelum kedaluwarsa.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan item eksklusif dan memperkuat akun Free Fire Anda tanpa perlu melakukan top-up.

Jika Anda mengalami kesulitan saat mengklaim kode, Anda dapat menghubungi customer service Garena untuk bantuan lebih lanjut.*

(sr/ad)

JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri.

Hal ini terkait tuduhan yang mengaitkan nama JK dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang belakangan viral di media sosial.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Usulkan Kenaikan Harga BBM untuk Redam Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah

Dalam video tersebut, Rismon diduga menuduh JK memberikan dana sebesar Rp5 miliar untuk membiayai upaya terkait isu ijazah Jokowi.

Pernyataan tersebut langsung menuai respons negatif, dan Roy menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berasal langsung dari Rismon, melainkan merupakan hasil rekayasa teknologi artificial intelligence (AI).

"11.000 triliun persen, saya dukung Pak JK (melaporkan Rismon). Saya juga sudah menyampaikan bahwa pernyataan Si Omon (Rismon) tentang Pak JK itu sangat jahat dan diglorifikasi oleh kubu yang tidak bertanggung jawab," ujar Roy dalam sebuah pernyataan.

Rismon sendiri telah membantah adanya pernyataan tersebut, mengklaim bahwa video yang beredar adalah hoaks dan merupakan hasil manipulasi AI.

Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menyebutkan nama Jusuf Kalla dalam pernyataan apa pun dan menilai langkah hukum yang ditempuh JK perlu melalui verifikasi yang cermat oleh pihak kepolisian.

"Tidak segampang itu membuat laporan. Laporan yang diajukan nanti harus diuji dengan bukti-bukti awal di SPKT," tegas Jahmada.

Roy Suryo menilai bahwa penyebaran isu tersebut sangat merugikan karena telah mengarah pada opini publik yang keliru.

Ia menyesalkan keterlambatan klarifikasi dari pihak Rismon dan mendesak agar proses hukum segera dilakukan untuk mengungkap pihak pertama yang menyebarkan informasi tersebut.

"Kalau dilaporkan, nanti akan diproses. Kalau bukan dia yang membuat, harus ditelusuri siapa yang pertama kali menyebarkan," terang Roy.

Jusuf Kalla sendiri telah menegaskan bahwa tuduhan dirinya memberi dana Rp5 miliar terkait isu ijazah Jokowi adalah tidak benar.

JK bahkan menyatakan tidak mengenal Rismon Sianipar secara pribadi dan menolak adanya hubungan dengan orang yang disebut-sebut dalam video tersebut.

"Saya tidak kenal Rismon, tidak pernah bertemu," ujar JK dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/4/2026).

JK juga membantah isu yang mengaitkan pertemuannya dengan Roy Suryo dan Rismon pada 15 Maret 2026, yang disebut-sebut sebagai pertemuan untuk membahas isu ini.

Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan forum terbuka yang dihadiri oleh kalangan akademisi dan profesional, bukan unsur politik.

Isu ini menjadi perhatian publik yang luas, mengingat latar belakang politik dan hubungan antara figur-figur yang terlibat.

Proses hukum yang akan dijalani JK, menurut Roy, sangat penting untuk menegakkan kebenaran dan mencegah penyebaran hoaks yang semakin meresahkan masyarakat.

Sementara itu, pihak Rismon Sianipar pun tetap menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap tuduhan ini dan siap menghadapi proses hukum yang akan datang.*

(tm/ad)

JAKARTA — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai solusi untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan utang negara.

Usulan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Terkait Tudingan Pendanaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Kuasa Hukum: Itu Semua Olahan AI!

"Kita harus mempertimbangkan untuk mengurangi defisit dan utang dengan cara mengurangi subsidi. Mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," ujar JK, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara.

JK menekankan bahwa kenaikan harga BBM akibat ketegangan di Timur Tengah telah memberikan dampak global.

Banyak negara yang mulai menyesuaikan harga energi mereka untuk menghindari krisis energi domestik.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih terhambat oleh kebijakan subsidi yang kian membengkak, menyebabkan defisit anggaran semakin besar.

"Kalau pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga saat harga dunia melambung, maka utang pemerintah akan semakin besar. Kenaikan utang lebih berbahaya dalam jangka panjang karena dampaknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ungkap JK.

Meskipun demikian, JK mengakui bahwa kenaikan harga BBM mungkin akan menimbulkan protes dari masyarakat, terutama di awal penerapannya.

Namun, ia percaya bahwa jika kebijakan tersebut dijelaskan dengan baik, masyarakat akan dapat menerima perubahan tersebut.

JK memberikan contoh kebijakan penyesuaian harga BBM pada tahun 2005 dan 2014, di mana meskipun ada penyesuaian harga yang cukup signifikan, masyarakat tetap dapat menerima keputusan tersebut karena penjelasan yang transparan dan terbuka dari pemerintah.

"Ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun, kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, mereka akan menerima. Tahun 2005, 2014 tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal artinya terpaksa bagi kita," jelas JK.

JK juga memberikan contoh bahwa kenaikan harga BBM dapat mengurangi konsumsi energi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada penghematan energi nasional.

"Jika harga naik, orang akan mengurangi pemakaian BBM. Itu lebih efektif daripada kebijakan lainnya yang hanya mengandalkan WFH," imbuhnya.

Sebagai contoh, JK menyinggung kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) yang diterapkan pemerintah selama pandemi.

Meskipun WFH berkontribusi pada penghematan BBM, JK menganggapnya memiliki efek samping yang signifikan terhadap produktivitas ekonomi.

"WFH memang menghemat BBM, tapi efeknya adalah produktivitas menurun. Layanan publik terganggu, dan sektor bisnis terhambat. Itu biaya yang besar bagi negara," ujar JK.

Menurut JK, solusi yang lebih efektif adalah menaikkan harga BBM, yang secara alami akan menekan konsumsi energi dan mendorong masyarakat untuk lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar.

"Seperti yang kita lakukan di tahun 2005 dan 2006, cara paling efektif adalah menaikkan harga BBM. Dengan begitu, konsumsi BBM akan berkurang dengan sendirinya," tambah JK.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini, meskipun dapat menimbulkan ketidaknyamanan di awal, pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kestabilan ekonomi Indonesia.

Usulan Jusuf Kalla mengenai kenaikan harga BBM menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan anggaran negara.

Meskipun terdapat potensi protes, penjelasan yang transparan kepada publik dan langkah-langkah yang tepat dalam mengurangi subsidi dapat membantu negara menghindari krisis ekonomi yang lebih besar di masa depan.*

(tm/ad)

JAKARTA – Isu dugaan pendanaan dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mencuat setelah beredarnya video yang mengaitkan nama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dengan isu tersebut.

Menanggapi tudingan itu, Jusuf Kalla dengan tegas menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, ke aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Tak Terima Tudingan Rismon Sianipar, Jusuf Kalla Siap Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik Soal Isu Ijazah Palsu Jokowi

"Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah mengenal Rismon secara pribadi," kata JK, yang juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun yang terkait dengan kasus tersebut.

Rencananya, laporan akan diajukan ke Bareskrim Polri pada hari Senin (6/4/2026), melalui kuasa hukumnya.

Jusuf Kalla menyatakan bahwa laporan tersebut bertujuan untuk "mencari kebenaran" dan membuktikan bahwa tuduhan terhadap dirinya adalah tidak berdasar.

Abdul Haji Talaohu, kuasa hukum Jusuf Kalla, mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk mendukung laporan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa proses pelaporan masih dalam tahap finalisasi mengenai lokasi pelaporan, yang bisa saja diajukan ke Bareskrim Polri atau Polda Metro Jaya.

"Langkah melaporkan Rismon Sianipar ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan yang telah dia sampaikan, karena ini menyangkut nama baik klien kami," jelas Abdul.

Menanggapi tuduhan tersebut, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, membantah bahwa kliennya pernah menyebut nama Jusuf Kalla.

Ia menjelaskan bahwa video yang beredar luas di media sosial bukanlah pernyataan asli dari Rismon, melainkan hasil manipulasi menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).

"Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK," ujar Jahmada. Menurutnya, AI digunakan untuk memanipulasi konten sehingga tampak seperti pernyataan yang autentik, padahal sebenarnya tidak.

Di sisi lain, proses restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar kepada Polda Metro Jaya masih berlangsung.

Rismon, yang juga tersangka dalam kasus ini, telah melakukan pertemuan dengan Jokowi di Solo untuk menyampaikan permohonan maaf terkait tindakannya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyebutkan bahwa pihaknya akan bertindak sebagai fasilitator dalam penyelesaian melalui mekanisme RJ ini.

"Kami telah menerima permohonan tersebut dan akan memfasilitasi proses penyelesaian secara adil," kata Kombes Iman.

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi telah melibatkan beberapa tokoh dengan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka

Tersangka dalam kasus ini dibagi dalam dua klaster: klaster pertama melibatkan tokoh-tokoh seperti Eggi Sudjana dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa.

Beberapa tersangka telah mengajukan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice, di antaranya Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, yang status tersangkanya telah dicabut.

Kasus ijazah palsu Jokowi masih terus bergulir, dengan berbagai pihak terlibat dan berbagai klaim yang saling bertentangan.

Masyarakat pun menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai proses hukum ini dan bagaimana langkah-langkah hukum akan diambil oleh pihak-pihak terkait.*

(tm/ad)

JAKARTA – Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, kini menghadapi masalah hukum setelah dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan dirinya.

Sebelumnya, Rismon yang berstatus tersangka dalam kasus penyebaran informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dilaporkan oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang merasa dirugikan oleh pernyataan Rismon.

Baca Juga:

• Di Atas Bahu Jalan, di Bawah Bayang-Bayang Pembiaran: Jejak Usaha Potong Ayam di Talawi

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di kediamannya pada Minggu (5/4/2026), JK mengungkapkan bahwa ia tidak hanya membantah tuduhan tersebut, tetapi juga mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai Rismon.

"Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apa pun, ketemu tidak pernah," tegas Jusuf Kalla.

Rismon, yang telah meminta maaf kepada Jokowi dan meralat hasil temuan penelitiannya sebelumnya, kini terancam dengan pelaporan oleh Jusuf Kalla.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyatakan bahwa pelaporan ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan tuduhan yang dianggap sebagai fitnah.

Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa laporan ini akan segera dilayangkan, dengan kemungkinan untuk mengajukan pelaporan ke pihak Bareskrim atau Polda Metro Jaya, tergantung pada perkembangan selanjutnya.

Tak hanya menghadapi masalah dengan JK, Rismon Sianipar juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberi pesan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk mengusut aktor yang berada di balik penyebaran isu ijazah palsu Jokowi.

Dalam wawancara dengan Andi Azwan, Rismon menekankan bahwa penyelidikan tidak hanya harus mencakup dirinya, tetapi juga pihak-pihak yang memberikan dukungan dana untuk kasus tersebut.

"Saya sudah jelaskan kepada penyidik, kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya. Selesaikan aktor otak di belakangnya," ujar Rismon.

Rismon Sianipar, yang dikenal sebagai ahli digital forensik, telah menjadi tokoh kontroversial terkait dengan penelitiannya mengenai ijazah Jokowi.

Namun, sedikit yang tahu bahwa ia juga seorang penulis buku dan programmer.

Mengungkapkan penghasilan yang didapatkan melalui royalti dari penjualan buku di platform Amazon, Rismon menyatakan bahwa itu adalah sumber penghasilannya selama ini.

"Buku saya kan di Amazon banyak, itu hasilnya untuk hidup saya," jelasnya dalam sebuah kesempatan.

Dikenal luas setelah penelitiannya mengenai ijazah Jokowi, Rismon juga mengaku sering bepergian untuk menggali informasi terkait permasalahan tersebut, termasuk melakukan riset di lokasi-lokasi penting yang pernah dikunjungi Jokowi.

Namun demikian, dengan masalah hukum yang terus berkembang, perjalanan karir Rismon Sianipar kini menghadapi ujian berat.

Masyarakat pun menantikan bagaimana proses hukum ini akan berlangsung.*

(tm/ad)

MEDAN — Sejumlah wilayah di Medan akan mengalami pemadaman listrik pada hari ini, Senin (6/4/2026), sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP 3 Medan.

Pemadaman listrik ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 4 jam, dimulai pada pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Baca Juga:

• KRI Bima Suci Bersandar di Belawan, Wali Kota Medan Sambut Peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2026

Pemeliharaan jaringan ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di kawasan tersebut.

Adapun wilayah yang terdampak pemadaman mencakup sejumlah jalan utama dan fasilitas penting di Medan Baru.

Wilayah yang akan mengalami pemadaman adalah sebagai berikut:

- Jalan Sei Asahan
- Jalan Setia Budi
- Jalan Perjuangan
- Jalan Murni
- Jalan Abadi
- Jalan Masjid
- Jalan Karyawan
- Jalan Sei Silau
- RS Setia Budi
- Yayasan Sangkara
- Pondok Indah Pasar Buah

Selama pemeliharaan ini, PLN akan melaksanakan sejumlah pekerjaan teknis, termasuk penggantian komponen jaringan, perampalan pohon yang mendekati jaringan, serta pemindahan utilitas PLN yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas layanan listrik.

PLN juga mengingatkan para pelanggan yang menggunakan genset agar memastikan pemisahan antara instalasi listrik rumah dengan genset yang digunakan, untuk menghindari risiko bahaya akibat ketidaksesuaian sistem.

Meskipun pemadaman listrik sementara ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat, perbaikan jaringan ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas pasokan listrik di wilayah tersebut, serta memperpanjang usia pakai fasilitas kelistrikan yang ada.*

(d/ad)

JAKARTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini memiliki solusi pendanaan baru lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 yang ditawarkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI).

Program ini menawarkan modal usaha dengan suku bunga kompetitif dan pilihan cicilan yang fleksibel, memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka.

Baca Juga:

• IHSG Tertekan 1% di Awal Pekan, Saham DSSA dan DATA Anjlok Drastis!

Untuk pinjaman sebesar Rp100 juta, para pelaku usaha dapat menikmati cicilan yang sangat terjangkau mulai dari Rp1 juta per bulan untuk tenor 5 tahun.

Simulasi Angsuran KUR BNI 2026 untuk Pinjaman Rp100 Juta

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang kemampuan bayar, berikut adalah simulasi angsuran berdasarkan jangka waktu (tenor) yang berbeda:

Cicilan 12 bulan: Rp8.606.643
Cicilan 24 bulan: Rp4.432.061
Cicilan 36 bulan: Rp3.042.194
Cicilan 48 bulan: Rp2.348.503
Cicilan 60 bulan: Rp1.933.280

Dengan pilihan cicilan yang fleksibel ini, pelaku usaha dapat menyesuaikan pembayaran dengan kondisi arus kas usaha mereka, sehingga keuangan bisnis tetap sehat.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Proses pengajuan KUR BNI 2026 cukup mudah, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Berikut ini syarat yang perlu dipersiapkan:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Surat izin usaha (NIB) atau surat keterangan usaha lainnya
- Fotokopi dokumen agunan untuk pengajuan kredit lebih dari Rp100 juta
- NPWP untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta

Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki KPR, KKB, atau Kartu Kredit, selama dalam kondisi lancar, mereka tetap bisa mengajukan KUR BNI 2026.

Cara Mengajukan KUR BNI 2026

Ada dua cara untuk mengajukan KUR BNI 2026:

Online:
- Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id
- Baca syarat dan ketentuan KUR
- Centang tanda persetujuan dan lanjutkan pengisian data
- Tunggu survei lokasi usaha dan wawancara dari pihak BNI

Offline:
- Kunjungi cabang BNI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan
- Isi formulir pengajuan KUR dan serahkan agunan jika diperlukan
- Tunggu proses survei dan wawancara dari pihak BNI
- Proses persetujuan kredit biasanya memerlukan waktu sekitar 3-7 hari kerja
- Keunggulan KUR BNI 2026 untuk Pengembangan UMKM

KUR BNI 2026 ini dirancang untuk memberikan modal yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk modal kerja atau investasi produktif.

Dengan suku bunga yang terjangkau dan cicilan yang fleksibel, UMKM dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani dengan pembayaran yang berat.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan sektor UMKM yang telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dan perekonomian lokal.

Bagi Anda yang ingin mengajukan KUR BNI 2026, segera kunjungi cabang BNI terdekat atau ajukan secara online untuk mendapatkan bantuan modal yang bisa mempercepat pengembangan usaha Anda.*

(di/ad)