Kepala BGN Regional Sumut, Yoga Arizanto, menegaskan penghentian operasional dapur penyedia makanan tersebut dilakukan setelah muncul laporan dugaan keracunan yang dialami para siswa.

Baca Juga:

• Petaka MBG Terulang Lagi: 17 Siswa SD Medan Dilarikan ke RS, Ini Deretan Kasusnya di Sumut

BGN Uji Sampel Menu MBG

Menu MBG yang dibagikan kepada siswa dalam wadah makan atau ompreng terdiri atas nasi putih, semur telur bebek, susu kemasan, tumis tauco kacang panjang, terong hijau, tahu kering, dan buah salak.

Sampel seluruh komponen makanan tersebut akan diperiksa untuk memastikan apakah ada bahan makanan yang berkaitan dengan dugaan keracunan.

Peristiwa ini terjadi di UPT SD Negeri 060870 Center 1, Jalan Gunung Krakatau, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur.

Sebanyak 17 siswa dilaporkan mengalami gejala seperti pusing, mual, dan muntah setelah menyantap menu MBG. Para siswa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Susu Kemasan Dilaporkan Menggumpal

Seorang wali murid bernama Siti Nurjanah mengaku panik saat tiba di sekolah dan mendapati para guru serta orang tua siswa sedang menangani anak-anak yang mengeluhkan gangguan kesehatan.

Berdasarkan keterangan sejumlah siswa, dugaan awal mengarah pada susu kemasan yang dibagikan dalam paket MBG. Cairan di dalam kemasan tersebut dilaporkan mengalami perubahan tekstur, dari yang semestinya cair menjadi menggumpal menyerupai agar-agar.

Meski demikian, susu tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Kepastian penyebab masih menunggu hasil pengujian sampel makanan dan pemeriksaan pihak berwenang.

Sebanyak 17 siswa yang terdampak dilaporkan menjalani perawatan medis di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Imelda Medan.

Penutupan SPPG dan pemeriksaan sampel makanan menjadi langkah awal untuk menelusuri insiden tersebut. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan penyebab kejadian sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan dalam program MBG.* (tm/dh)

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 WIB saat para siswa mengonsumsi makanan yang dibagikan dalam wadah makan atau ompreng di lingkungan sekolah.

Baca Juga:

• Rayu Investor Jepang: Bobby Nasution Jajakan Potensi Lobster Nias & SDM Unggul Sumut

Hingga Jumat sore, seluruh siswa yang terdampak masih menjalani perawatan dan observasi di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Imelda Medan.

Salah seorang keluarga korban, Heri Setiawan, mengaku terkejut setelah mendapat kabar cucunya dibawa ke rumah sakit usai menyantap makanan dari program MBG.

"Ketika saya sampai di sini, langsung saya lihat memang keadaannya pusing, lemas. Sekarang juga masih diinfus," ujar Heri saat ditemui di RS Imelda Medan.

Heri mengatakan belum mengetahui secara pasti makanan yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, menu MBG yang dibagikan kepada siswa terdiri dari makanan dan susu.

Dia berharap pemerintah dan pihak penyelenggara MBG mengevaluasi kualitas makanan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada para siswa.

"Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan masalah kesehatan bagi anak-anak. Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama," katanya.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa belum diketahui. Pemeriksaan terhadap sampel makanan diperlukan untuk memastikan apakah makanan MBG tersebut berkaitan dengan kejadian yang dialami para siswa.

Daftar Kasus Dugaan Keracunan MBG di Sumut

Insiden di Medan menambah daftar kasus dugaan keracunan atau gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan program MBG di Sumatera Utara. Berikut sejumlah kasus yang dilaporkan hingga 9 Oktober 2026.

1. Kabupaten Karo

Kasus di Kabupaten Karo terjadi pada 13 Agustus 2026. Saat itu, ratusan siswa dari sejumlah sekolah di Berastagi dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan SPPG Karo Berastagi Sempajaya.

Para siswa berasal dari SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, dan SMK Swasta Bersama. Jumlah korban dalam berbagai laporan berkisar antara 353 hingga 391 siswa.

Dalam laporan terkait kasus tersebut, investigasi mengungkap adanya dugaan pelanggaran prosedur penyimpanan bahan baku, termasuk ikan yang disimpan di luar freezer. Kondisi tersebut disebut dapat memicu pertumbuhan bakteri.

2. Kabupaten Asahan

Pada 14 September 2026, puluhan siswa MTsN 2 Kisaran di Kabupaten Asahan dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah menyantap menu MBG.

Sejumlah siswa mengeluhkan mual, sakit perut, dan pusing hingga membutuhkan penanganan medis. Kasus ini juga mendapat sorotan LBH Medan yang meminta agar kejadian tersebut diselidiki lebih lanjut.

3. Kecamatan Galang, Deli Serdang

Kasus lainnya dilaporkan terjadi di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pada September hingga Oktober 2026.

Sebanyak 59 siswa disebut terdampak dugaan keracunan makanan dalam program MBG. Kasus tersebut mendapat perhatian DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yang menyalurkan bantuan kepada para siswa terdampak.

Namun, informasi yang tersedia belum merinci penyebab pasti gangguan kesehatan maupun jumlah siswa yang menjalani perawatan.

4. Kota Medan

Kasus terbaru terjadi di SD Negeri 060870 Center 1, Kecamatan Medan Timur, pada Jumat (9/10/2026).

Sebanyak 17 siswa kelas 5B dan 5C mengalami gejala seperti mual, pusing, lemas, dan ingin muntah setelah menyantap menu MBG. Mereka kemudian dibawa ke RS Imelda Pekerja Indonesia Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Penyebab pasti kejadian tersebut masih menunggu pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Keamanan Pangan MBG Jadi Perhatian

Rangkaian kasus tersebut kembali menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, terutama karena penerima manfaatnya merupakan anak-anak usia sekolah.

Pengawasan diperlukan pada setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah. Pemeriksaan sampel makanan dan penelusuran proses penyediaan juga penting untuk membantu memastikan penyebab suatu kejadian.

Meski sejumlah kasus dugaan keracunan MBG telah dilaporkan di Sumatera Utara, penyebab setiap insiden perlu dipastikan melalui pemeriksaan masing-masing. Dengan demikian, langkah evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, bukan semata-mata dugaan.* (tm/dh)

Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah Iptu Dian Agustian Perdana mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki video viral yang memperlihatkan aksi pelaku terhadap sopir truk.

Baca Juga:

• Miris! Bayi 3 Bulan Dibuang Dibalut Kain Basah di Tapteng: Rekam Medis Terkuak, Polisi Buru Pelaku

Peristiwa yang menjadi sorotan itu terjadi di Jalan Rampa, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Jumat (2/10/2026).

Saat itu, PH diduga menghadang truk Fuso bermuatan pupuk bernomor polisi BK 8079 CT yang dikemudikan Deprianto Panjaitan. Pelaku disebut menghentikan kendaraan secara paksa sambil menuding sopir membawa narkoba.

Pelaku kemudian diduga naik ke bak truk, merusak segel, dan merobek tenda penutup kendaraan. Akibat kejadian tersebut, sopir truk dilaporkan mengalami kerugian sekitar Rp 500 ribu.

Dalam video yang beredar, sopir truk sempat melakukan perlawanan dan mengejar pelaku yang melarikan diri.

Selain dugaan pemalakan terhadap sopir truk, PH juga diduga melakukan penganiayaan terhadap warga bernama Pandu Ritonga di kawasan Lingkungan III Mungkur.

Saat itu, Pandu disebut sedang duduk di atas sepeda motor. Pelaku diduga menarik baju korban hingga robek ketika korban berusaha menghindar, kemudian memukulnya.

Pelaku juga disebut sempat membawa sepeda motor milik korban dan mencoba menabraknya sebelum akhirnya diusir oleh pemilik warung di sekitar lokasi.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap rangkaian kejadian tersebut hingga menetapkan PH sebagai tersangka.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, PH kini ditahan di Polres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini menjadi perhatian setelah video dugaan pemalakan terhadap sopir truk beredar luas di media sosial. Polisi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan kejadian yang dilaporkan.

Hingga kini, proses hukum terhadap tersangka masih berjalan. Dugaan perbuatan yang disangkakan kepadanya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Dua terdakwa tersebut adalah Mukhlis Anggani Capah, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, serta Edi Kurniawan Winarto, Komisaris PT Tri Tirta Permata.

Baca Juga:

• Lemas & Harus Diinfus Usai Santap MBG: 17 Siswa SD Medan Tumbang, Orang Tua Desak Evaluasi

Majelis hakim PT Medan menilai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan sebelumnya telah tepat. Hakim juga mengesampingkan permohonan penasihat hukum kedua terdakwa yang meminta agar mereka dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

"Menimbang bahwa menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan, pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini telah tepat dan benar, dan telah memenuhi rasa keadilan," kata hakim dalam pertimbangan putusan yang dikutip pada Jumat (9/10/2026).

Meski menguatkan hukuman penjara, majelis hakim mengabulkan permohonan banding dari jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum terkait pidana tambahan berupa uang pengganti.

Putusan banding tersebut mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pidsus-TPK/2026/PN Mdn tertanggal 25 Juni 2026, khususnya mengenai pengenaan uang pengganti kepada terdakwa.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan permohonan penasihat hukum untuk membebaskan kedua terdakwa tidak dapat diterima karena putusan pada tingkat pertama dinilai telah sesuai.

Kedua terdakwa sebelumnya dinyatakan terbukti secara bersama-sama menerima gratifikasi dan mengatur pemenang lelang proyek jalur kereta api Medan-Binjai paket satu hingga enam.

Kasus tersebut berkaitan dengan korupsi dalam pengerjaan proyek jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Perkara ini turut menyeret sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perkeretaapian di wilayah Sumatera Bagian Utara.

Dalam persidangan sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA, Danto Restyawan, mengaku pernah mendapat perintah dari Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan uang bagi kepentingan politik. Namun, Budi Karya membantah keterangan tersebut dalam persidangan.

Penguatan vonis terhadap Mukhlis Anggani Capah dan Edi Kurniawan Winarto di tingkat banding menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara korupsi proyek kereta api di lingkungan DJKA tersebut.* (tm/dh)

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, mengatakan program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Baca Juga:

• Cium Pasal Selundupan Syarat Ijazah Gibran: Ahmad Doli Sebut Ketentuan PKPU Tak Pernah Dibahas DPR

Hal itu disampaikan Timur saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (9/10/2026).

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Perkim kabupaten/kota. Program bedah rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi Sumut," kata Timur.

Sri Haryati menyebut Sumut mendapatkan alokasi 15.011 unit program bedah rumah pada 2026. Jumlah tersebut terbagi dalam tiga kategori wilayah, yakni 3.411 unit di kawasan permukiman, 4.505 unit di perkotaan, dan 7.065 unit di pedesaan.

Alokasi tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Sumut mendapatkan alokasi sebanyak 1.982 unit.

"Pada tahun 2025 Sumut mendapat alokasi program bedah rumah 1.982 unit. Naik 13.029 unit atau 657 persen tahun 2026," ujar Sri Haryati.

Menurut Sri Haryati, sebanyak 9.068 unit dari total alokasi 15.011 unit telah masuk tahap pendataan dan verifikasi. Sementara itu, unit lainnya masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat proses realisasi.

Kementerian PKP juga akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Medan.

"Kehadiran saya di sini untuk memastikan terlaksananya program itu. Kami akan turun langsung ke daerah seperti Sergai, Deliserdang, dan Kota Medan untuk memonitor terlaksananya program itu," ucapnya.

Sri Haryati menjelaskan, setiap penerima program bedah rumah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut terdiri atas Rp 17,5 juta untuk membeli bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk membayar upah tukang.

Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas hunian agar menjadi lebih layak.

Selain memperbaiki kondisi rumah masyarakat, program bedah rumah diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi melalui pembelian bahan bangunan dan penyerapan tenaga kerja, khususnya pekerja konstruksi di daerah.

Pemprov Sumut pun akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pendataan, verifikasi, dan pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai rencana.* (dh)

Tawaran tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Konsul Jenderal Jepang untuk Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Furugori Toru, di ruang kerja Gubernur Sumut, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Buka Cerita Lama Saat Jabat Wali Kota: Bobby Nasution Apresiasi Kejati Sumut Sanksi Jaksa Peras Kepsek

"Kami berharap kerja sama untuk pengembangan SDM bisa terus meningkat seiring dengan kebutuhan dari Negara Jepang, dimana Sumatera Utara terus mengembangkan potensi atau meningkatkan kemampuan pekerja kita. Dan bagaimana langkah ini juga menjadi prioritas bagi Jepang," ungkap Bobby.

Selain SDM, Bobby menawarkan potensi sektor kelautan dan perikanan, terutama hasil laut dari Kepulauan Nias. Menurutnya, produksi perikanan di wilayah tersebut berpeluang memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Lobster menjadi salah satu komoditas yang dinilai menjanjikan untuk dikembangkan. Bobby berharap pihak Jepang dapat melihat langsung potensi perikanan di lapangan sehingga peluang kerja sama bisa dibahas lebih lanjut.

"Karena itu, jika memungkinkan, kita bisa berdiskusi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana potensi yang ada di sana. Karena program prioritas kami di Sumatera Utara salah satunya adalah hasil laut dan perikanan. Bagaimana ini bisa menjadi besar," kata Bobby.

Sementara itu, Furugori Toru mengapresiasi upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut. Ia menyebut beberapa bidang yang menjadi perhatian Jepang di Sumut, di antaranya pengembangan SDM, lingkungan, energi, dan teknologi pertanian.

Menurut Furugori, pengalaman warga Indonesia yang bekerja di Jepang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan setelah mereka kembali ke Tanah Air.

Jepang juga memiliki teknologi pengolahan limbah industri dan teknologi pertanian yang berpotensi mendukung peningkatan produktivitas di Indonesia.

"Untuk pengembangan SDM, warga Indonesia yang bekerja di Jepang bisa membawa pengalamannya bekerja untuk bisa diterapkan di Indonesia. Juga ada teknologi pengolahan limbah industri. Termasuk teknologi pertanian sehingga bisa meningkatkan produksi," ujarnya.

Furugori mengatakan dirinya akan segera mengakhiri masa tugas di Sumut dan kembali ke Jepang. Meski demikian, ia berkomitmen menyampaikan peluang kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut kepada pejabat yang akan menggantikannya.

Ia juga menyebut sejumlah potensi investasi di Sumut akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan di Kedutaan Jepang di Jakarta.

"Saya akan sampaikan ini kepada penerus nantinya yang akan menggantikan saya. Agar kerja sama yang telah terjalin selama ini, bisa ditingkatkan lagi. Saya juga sudah merasakan nikmatnya berada di Sumatera Utara dengan kulinernya yang sangat enak. Saya mohon izin kembali ke Jepang. Selanjutnya penerus saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di sini," ungkap Furugori.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumut, antara lain Kepala DPMPTSP Nurbaiti Harahap, Kepala Dinas Perindag ESDM Deddy JP Harahap, dan Kepala Dinas Kominfo Erwin Hotmansah Harahap.

Pada akhir pertemuan, Bobby menyerahkan cendera mata kepada Furugori sebagai bentuk apresiasi sekaligus tanda perpisahan menjelang berakhirnya masa tugasnya di Sumut.

Pemerintah Provinsi Sumut berharap komunikasi dengan Jepang dapat membuka peluang kerja sama lebih luas, khususnya dalam pengembangan SDM, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.* (dh)

Kecelakaan maut itu terjadi pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 16.45 WIB. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV), sejumlah saksi, serta sopir truk tangki.

Baca Juga:

• Ngebut Hantam Tiang Hingga Terguling di Labusel, Bus Bintang Utara Bikin 22 Penumpang Luka: Sopir Malah Kabur

Saat kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah yang sama, dengan posisi truk berada di depan. Setibanya di lokasi, bagian kiri belakang truk mengenai bagian kanan sepeda motor korban.

"Korban datang dari arah yang sama juga. Posisi truk ini di depan. Setibanya di lokasi, bagian kiri belakang truk mengenai bagian kanan motor korban," kata Andi kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Akibat senggolan tersebut, korban terjatuh dan terlindas ban belakang truk tangki. Korban mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Petugas yang menerima informasi kecelakaan kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi korban.

"Jenazah korban akhirnya kami bawa ke RSUD Pirngadi," ujar Andi.

Seorang warga sekitar bernama Lina Simanjuntak mengatakan, korban saat itu mengendarai sepeda motor sambil membonceng seorang temannya. Menurut Lina, kecelakaan diduga terjadi ketika korban berusaha menghindari lubang di jalan.

"Kejadiannya sangat cepat, korban jatuh dan langsung terlindas truk," ujar Lina.

Lina juga menyebut korban sempat terjepit ban truk tangki. Petugas kemudian menggunakan alat berat untuk mengangkat truk bermuatan minyak tersebut agar jenazah korban dapat dievakuasi.

Meski demikian, dugaan bahwa korban menghindari lubang masih berdasarkan keterangan saksi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut.

AKP Andi Krismanto Barus mengatakan, pihaknya memeriksa CCTV, saksi-saksi, dan sopir truk tangki untuk mendalami kronologi kejadian.

Sementara itu, jenazah korban dibawa ke RSUD Pirngadi Medan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.* (km/dh)

Penggerebekan melalui kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) itu berlangsung pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 10.30 WIB. Kegiatan dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane, S.H., M.H., dengan melibatkan personel Polsek Binjai Kota dan Kodim 0203/Langkat.

Baca Juga:

• Berawal dari Info Viral Medsos, 2 Gubuk Sarang Narkoba di Kebun Sawit Sergai Hangus Dibakar Polisi

Dalam penyisiran di sebuah bangunan permanen, petugas tidak menemukan aktivitas penyalahgunaan narkotika maupun orang yang diduga terlibat tindak pidana narkotika. Namun, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

" Dalam penggerebekan tersebut, petugas tidak menemukan aktivitas penyalahgunaan narkotika maupun orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun, saat melakukan penyisiran di sebuah bangunan permanen, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika," tegas AKP Ismail Pane.

Adapun barang bukti yang diamankan dari lokasi tersebut terdiri atas tiga alat isap sabu, tiga buah mancis, 17 plastik klip kosong, serta tiga pipet modifikasi yang diduga digunakan sebagai skop sabu.

Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Polres Binjai untuk menjalani proses lebih lanjut.

AKP Ismail Pane menyebut, kegiatan GSN tersebut melibatkan 30 personel gabungan. Rinciannya, 20 personel Satresnarkoba Polres Binjai, lima personel Polsek Binjai Kota, dan lima personel Kodim 0203/Langkat.

Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya aparat gabungan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Binjai.* (dh)

Masalah ini dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari koneksi internet yang tidak stabil, pengaturan notifikasi yang keliru, hingga pembatasan penggunaan data di latar belakang. Gangguan pada aplikasi atau sistem ponsel juga bisa menjadi penyebabnya.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Mengapa Intervensi BI Belum Mampu Redam Badai Global?

Lantas, bagaimana cara mengatasi chat WhatsApp yang telat masuk? Berikut sejumlah langkah yang bisa dicoba.

1. Periksa Koneksi Internet

Langkah pertama adalah memastikan ponsel terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Koneksi yang lemah atau terputus dapat menghambat WhatsApp menerima pembaruan pesan secara langsung.

Coba buka situs web untuk memeriksa koneksi internet. Jika jaringan bermasalah, pengguna dapat beralih antara Wi-Fi dan data seluler.

Pengguna juga bisa mengaktifkan mode pesawat selama sekitar 30 detik, lalu menonaktifkannya kembali untuk menyegarkan koneksi jaringan.

2. Aktifkan Notifikasi WhatsApp

Pengaturan notifikasi yang dinonaktifkan dapat membuat pemberitahuan pesan baru tidak muncul di layar ponsel.

Untuk memeriksanya, buka menu Pengaturan di WhatsApp, kemudian pilih Notifikasi. Pastikan pemberitahuan untuk pesan dan grup sudah diaktifkan sesuai kebutuhan.

Pengguna juga perlu memeriksa pengaturan notifikasi WhatsApp di sistem ponsel. Pastikan aplikasi tersebut diizinkan menampilkan pemberitahuan.

3. Pastikan Data Latar Belakang Aktif

Ponsel memiliki pengaturan yang memungkinkan atau membatasi penggunaan data internet oleh aplikasi ketika tidak sedang dibuka.

Jika penggunaan data latar belakang untuk WhatsApp dibatasi, pembaruan pesan dan notifikasi bisa terlambat diterima.

Untuk memeriksanya, buka Pengaturan ponsel, masuk ke menu aplikasi, lalu pilih WhatsApp. Cari opsi penggunaan data dan pastikan akses data latar belakang diizinkan.

Nama menu dan langkahnya dapat berbeda, tergantung merek ponsel serta versi sistem operasi yang digunakan.

4. Periksa Kontak atau Grup yang Dibisukan

WhatsApp menyediakan fitur bisukan atau mute untuk kontak dan grup tertentu. Jika fitur ini aktif, notifikasi dari percakapan tersebut dapat tidak berbunyi atau tidak muncul seperti biasanya.

Periksa daftar percakapan yang notifikasinya tidak muncul. Jika kontak atau grup tersebut sedang dibisukan, nonaktifkan fitur mute sesuai kebutuhan.

Perlu diperhatikan, membisukan percakapan tidak sama dengan menghentikan pengiriman pesan. Pesan tetap dapat diterima, tetapi pemberitahuannya dibatasi.

5. Nonaktifkan Mode Jangan Ganggu

Mode Jangan Ganggu atau Do Not Disturb pada ponsel dapat membatasi suara dan tampilan notifikasi, termasuk dari WhatsApp.

Jika mode tersebut aktif, pengguna mungkin tidak menyadari adanya pesan baru meskipun pesan sudah diterima.

Periksa menu pengaturan suara atau notifikasi ponsel, kemudian nonaktifkan mode Jangan Ganggu jika tidak diperlukan. Pada sejumlah perangkat, fitur ini juga bisa diakses melalui panel pengaturan cepat.

6. Tutup dan Buka Kembali WhatsApp

Memuat ulang aplikasi bisa membantu ketika WhatsApp mengalami gangguan sementara.

Caranya, tutup aplikasi secara penuh, lalu buka kembali. Setelah itu, periksa apakah pesan dan notifikasi sudah berjalan normal.

Jika masalah terus berulang, pengguna dapat mencoba langkah berikutnya untuk memeriksa kondisi aplikasi dan sistem ponsel.

7. Bersihkan Cache WhatsApp

Pada ponsel Android, cache merupakan data sementara yang digunakan aplikasi agar proses tertentu berjalan lebih cepat. Cache yang bermasalah terkadang dapat memengaruhi kinerja aplikasi.

Pengguna dapat membuka Pengaturan ponsel, masuk ke menu Aplikasi, pilih WhatsApp, lalu cari opsi Hapus cache atau Clear cache jika tersedia.

Pastikan tidak keliru memilih opsi hapus data atau Clear data, karena tindakan tersebut berbeda dan dapat memengaruhi data aplikasi.

8. Restart Ponsel

Gangguan sementara pada sistem ponsel juga dapat memengaruhi kinerja aplikasi dan notifikasinya.

Cobalah memulai ulang atau restart ponsel, kemudian tunggu hingga perangkat kembali menyala dan tersambung ke internet. Setelah itu, periksa apakah notifikasi WhatsApp sudah muncul sebagaimana mestinya.

9. Perbarui WhatsApp ke Versi Terbaru

Aplikasi WhatsApp yang belum diperbarui mungkin memiliki gangguan yang sudah diperbaiki pada versi lebih baru.

Pengguna dapat membuka Google Play Store untuk perangkat Android atau App Store untuk iPhone. Cari WhatsApp dan periksa apakah tersedia pembaruan.

Jika ada, lakukan pembaruan melalui toko aplikasi resmi, kemudian periksa kembali notifikasinya.

10. Instal Ulang WhatsApp

Jika berbagai cara sebelumnya belum berhasil, menginstal ulang WhatsApp dapat menjadi pilihan terakhir.

Sebelum menghapus aplikasi, pastikan riwayat chat telah dicadangkan dan cadangan tersebut tersedia untuk dipulihkan. Setelah itu, hapus WhatsApp dan instal kembali melalui Google Play Store atau App Store.

Pengguna kemudian dapat mengikuti proses verifikasi nomor dan pemulihan cadangan chat jika diperlukan.

Periksa Pengaturan Sebelum Menghapus Aplikasi

Chat WhatsApp yang telat masuk tidak selalu berarti aplikasi mengalami kerusakan. Koneksi internet, pengaturan notifikasi, pembatasan data latar belakang, dan mode Jangan Ganggu merupakan beberapa hal yang dapat diperiksa terlebih dahulu.

Sebaiknya mulai dari langkah sederhana, seperti memeriksa jaringan dan memastikan notifikasi aktif. Jika masalah masih terjadi, lanjutkan dengan memeriksa pengaturan data, memperbarui aplikasi, atau memulai ulang ponsel.

Dengan melakukan pemeriksaan secara bertahap, pengguna dapat menemukan penyebab yang paling mungkin tanpa harus langsung menghapus aplikasi atau mengambil langkah yang berisiko terhadap data chat.* (k/dh)

Selain menjadi tempat rekreasi, ruang terbuka hijau juga dikaitkan dengan kondisi psikologis masyarakat perkotaan. Penelitian yang dilakukan Eva Kenny dan rekan-rekannya membahas hubungan keberadaan ruang terbuka hijau dengan kesehatan psikologis masyarakat.

Baca Juga:

• Tempat Rekreasi Ramah Keluarga di Medan, Jangan Lewatkan Kolam Retensi Martubung

Penelitian Catat Kondisi Psikologis Responden

Dalam penelitian tersebut, sebanyak 141 responden atau sekitar 38,84 persen tercatat mengalami depresi ringan. Sementara itu, sembilan responden atau sekitar 2,48 persen mengalami depresi berat berdasarkan pengukuran yang digunakan dalam penelitian.

Peneliti juga mencatat sejumlah faktor yang dinilai berkaitan dengan tekanan psikologis masyarakat perkotaan. Faktor tersebut antara lain kurang berolahraga, melakukan terlalu banyak aktivitas sekaligus, pola makan tidak sehat, kurang terpapar lingkungan hijau, serta terlalu sering menyendiri.

Pada survei mengenai aktivitas di ruang terbuka hijau, responden menyebut sejumlah kegiatan yang dinilai dapat membantu mengurangi depresi. Kegiatan itu meliputi makan dan minum, bersosialisasi, berolahraga, menjalankan hobi, serta bersantai di bawah pohon.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ruang terbuka hijau dapat menjadi tempat untuk melakukan aktivitas fisik, beristirahat, dan membangun interaksi sosial. Namun, hasil penelitian itu tidak serta-merta membuktikan bahwa mengunjungi taman dapat menyembuhkan depresi atau menghilangkan stres pada setiap orang.

Fasilitas Taman Dinilai Penting

Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya fasilitas dan desain ruang terbuka hijau. Taman yang hanya berfungsi sebagai elemen estetika belum tentu mampu memenuhi kebutuhan pengunjung untuk beraktivitas dan bersantai.

Peneliti menyarankan penyediaan fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan masyarakat, seperti tempat duduk di bawah pohon rindang, area olahraga, tempat bermain anak, serta ruang untuk berkumpul dan melakukan kegiatan bersama.

Elemen alam, seperti tanaman, bebatuan, dan air, juga dibahas sebagai bagian dari rancangan taman yang dapat mendukung suasana relaksasi.

Dengan fasilitas yang memadai, ruang terbuka hijau bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Masyarakat dapat berjalan santai setelah bekerja, membaca buku, berolahraga ringan, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.

Manfaat ruang hijau pun tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pepohonan. Aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, dan kegiatan yang tersedia turut menjadi hal penting agar taman dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Ruang Hijau Bisa Jadi Pilihan untuk Beristirahat

Mengunjungi taman kota dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengambil jeda dari rutinitas sehari-hari. Masyarakat bisa memanfaatkan ruang tersebut untuk menenangkan diri, bergerak aktif, atau berbincang dengan teman dan keluarga.

Meski demikian, stres dan gangguan kesehatan mental dapat dipengaruhi banyak faktor. Menghabiskan waktu di ruang terbuka hijau sebaiknya dipahami sebagai salah satu aktivitas pendukung kesejahteraan, bukan pengganti penanganan profesional bagi orang yang mengalami gangguan psikologis.

Penelitian yang juga merujuk pada kajian Tambunan dan rekan-rekannya menyimpulkan adanya kaitan antara keberadaan ruang terbuka hijau dan kondisi psikologis masyarakat perkotaan.

Karena itu, penyediaan ruang terbuka hijau yang mudah diakses dan nyaman digunakan menjadi salah satu hal yang penting bagi kota. Fungsinya bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas, bersosialisasi, dan beristirahat dari kesibukan.* (ds/dh)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menelusuri asal-usul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon presiden dan wakil presiden lulusan perguruan tinggi. Ketentuan tersebut menjadi sorotan setelah muncul dugaan pasal itu diselundupkan untuk meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Doli, yang pada 2023 menjabat Ketua Komisi II DPR RI, mengatakan tengah mengumpulkan data dan mengonfirmasi sejumlah pihak untuk mengetahui proses masuknya ketentuan tersebut ke dalam PKPU.

Baca Juga:

• Jokowi Mendadak Sebut Pemilu Masih Jauh: Bara JP Buka Suara Soal Prabowo-Gibran 2 Periode

Menurut Doli, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sempat dibahas dua kali di Komisi II DPR. Pembahasan pertama berlangsung pada September, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Pembahasan berikutnya dilakukan pada Oktober. Doli mengaku tidak mengingat adanya Pasal 18 ayat (3) dalam materi yang dibahas Komisi II DPR saat itu.

"Jadi sebetulnya, setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu enggak ada, gitu lho, ya," ujarnya.

Doli menjelaskan, pembahasan di Komisi II DPR ketika itu berfokus pada perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden sesuai putusan MK. Dia menyebut tidak ada pembahasan lain di luar perubahan tersebut.

"Nah, tapi sekali lagi saya lagi konfirmasi di mana-mana, ya, termasuk teman-teman di Sekretariat. Karena waktu itu yang kita bahas murni hanya soal perubahan Mahkamah Konstitusi, yang tentang umur 40, tidak ada yang lain," jelasnya.

Karena itu, Doli mengusulkan agar Komisi II DPR dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai proses penyusunan aturan tersebut. Menurutnya, langkah itu diperlukan agar asal-usul pasal yang kini dipersoalkan dapat diketahui secara jelas.

"Nah, makanya, menurut saya kalau memang ingin terang benderang, Komisi II bisa panggil aja, ya kan? Kalaupun misalnya ada dugaan, ya, ada dugaan tadi pasal itu tiba-tiba ada gitu, nah nanti kita cari tahu kenapa itu sampai ada," tuturnya.

Pasal PKPU 19/2023 Jadi Sorotan di Sidang MK

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan tersebut menjadi perhatian dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (30/9/2026). Hakim MK Enny Nurbaningsih mempertanyakan apakah aturan itu berlaku untuk setiap pemilihan presiden atau dibuat secara khusus untuk Pilpres 2024.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf m yang mengatur dokumen persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden, termasuk bukti kelulusan berupa ijazah atau surat keterangan lain yang telah dilegalisasi.

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani Ketua KPU saat itu, Hasyim Asy'ari, pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 13 Oktober 2023.

Peraturan tersebut menggantikan PKPU Nomor 22 Tahun 2018 dan memuat ketentuan mengenai sejumlah persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Hingga kini, Doli mengaku masih melakukan konfirmasi untuk mengetahui bagaimana Pasal 18 ayat (3) masuk ke dalam PKPU tersebut. Dugaan penyelundupan pasal itu masih perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui pemeriksaan pihak-pihak terkait.* (d/dh)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah sistematis dalam menangani persoalan tersebut.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Usulkan 18 Narapidana Ikuti Rehabilitasi NAPZA Berbasis Ketahanan Pangan

Yusril menyebut revisi UU Narkotika dan Psikotropika menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi kepadatan penghuni lapas. Menurutnya, pemerintah juga telah memberikan masukan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar segera melakukan perbaikan.

Yusril menjelaskan, revisi undang-undang tersebut akan mengatur pembedaan antara orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dengan mereka yang berperan sebagai pengedar, termasuk pihak yang sekaligus menggunakan dan mengedarkan narkotika.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar korban penyalahgunaan narkotika tidak langsung dipidana, melainkan diarahkan ke rehabilitasi.

"Intinya, arahan dari Pak Presiden itu, mereka yang menjadi korban itu supaya tidak dipidana, tapi direhabilitasi," ujar Yusril.

Dia menyebut narapidana dan tahanan kasus narkotika saat ini telah melebihi separuh dari total penghuni lapas dan rumah tahanan. Karena itu, pemisahan penanganan antara korban penyalahgunaan dan pelaku peredaran narkotika dinilai berpotensi mengurangi jumlah penghuni lapas.

"Jumlah narapidana dan tahanan narkotika itu sudah melebihi separuh daripada jumlah narapidana dan tahanan yang ada, maka kalau ini dipisah, mungkin sekitar separuh dari jumlah narapidana itu akan berkurang," katanya.

Yusril menambahkan, korban penyalahgunaan narkotika nantinya dapat dialihkan ke program pembinaan melalui rehabilitasi. Sementara itu, penanganan terhadap pelaku peredaran narkotika tetap perlu dibedakan sesuai peran dan keterlibatannya.

Yusril mengatakan, inisiatif revisi UU Narkotika dan Psikotropika saat ini telah diambil alih oleh DPR. Pemerintah akan menyiapkan perwakilan untuk mengikuti pembahasan rancangan perubahan undang-undang tersebut bersama parlemen.

"Tentu nanti Presiden akan menunjuk siapa menteri yang akan mewakili sebagai wakil pemerintah dalam membahas RUU perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika ini," jelasnya.

Selain perubahan regulasi, pemerintah juga berencana membentuk badan khusus yang menangani rehabilitasi narkotika. Badan tersebut diharapkan dapat mengelola pelaksanaan rehabilitasi secara lebih terarah sekaligus mendukung upaya mengurangi kepadatan lapas.

"Nanti mungkin dengan perubahan undang-undang ini akan ada satu badan baru yang menangani khusus menangani rehabilitasi narkotika," tutur Yusril.

Dia menegaskan, pembentukan lembaga tersebut perlu disertai dukungan anggaran agar program rehabilitasi bagi narapidana dan korban penyalahgunaan narkotika dapat berjalan.

Pemerintah berharap percepatan revisi undang-undang dan penguatan program rehabilitasi menjadi bagian dari perbaikan sistem pemasyarakatan, terutama dalam mengatasi persoalan kelebihan kapasitas di lapas.* (d/dh)

Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanay mengatakan, organisasinya tetap berpegang pada arahan Jokowi yang disampaikan pada 2025, yakni mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua periode.

Baca Juga:

• Jokowi Gabung PSI, Akankah Bobby Nasution Tinggalkan Gerindra?

Willem menduga pernyataan terbaru Jokowi yang menyebut pemilu masih jauh berkaitan dengan sejumlah pertimbangan, termasuk kondisi masyarakat. Namun, dia menegaskan hanya Jokowi yang mengetahui maksud sebenarnya dari pernyataan tersebut.

"Jadi kalau saya Bara JP ya saya menduga, kan boleh dong. Menduga mungkin banyak aspek yang Pak Jokowi pertimbangkan ya. Tapi yang sebenarnya tahu pernyataan Pak Jokowi kan hanya Pak Jokowi sendiri," ujarnya.

Willem mengatakan Bara JP akan mengikuti arahan apabila Jokowi nantinya menyampaikan sikap baru mengenai dukungan politik untuk Pemilu 2029.

Menurutnya, organisasi relawan tersebut belum menerima instruksi yang mengubah keputusan sebelumnya.

"Nah, kami masih menunggu saja, kalau perintahnya Pak Jokowi pemilunya 2029 seperti apa, ya kami ikuti saja apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi," kata Willem.

Dia juga menduga jawaban Jokowi mengenai pemilu yang masih jauh bisa berkaitan dengan pertanyaan wartawan. Menurut Willem, Pemilu 2029 memang masih beberapa tahun lagi sehingga belum tentu pernyataan tersebut berarti perubahan sikap politik.

Sebelumnya, Jokowi menyebut Pemilu 2029 masih jauh ketika ditanya mengenai dukungannya terhadap Prabowo-Gibran untuk dua periode.

"Pemilu masih jauh," kata Jokowi, Jumat (9/10/2026).

Saat kembali ditanya, Jokowi menyatakan seluruh pihak masih perlu bekerja untuk rakyat, baik dalam pemerintahan maupun kegiatan politik.

"Masih jauh 2029, semuanya kerja dulu, entah kerja politik, entah kerja di pemerintahan, kerja untuk rakyatlah semuanya," ucapnya.

Pernyataan itu berbeda dengan sikap yang disampaikan Jokowi pada September 2025. Ketika itu, dia membenarkan telah mengarahkan para relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran selama dua periode.

"Ya memang sejak, apa, saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode," kata Jokowi pada Jumat (19/9/2025).

Meski jawaban Jokowi kini terdengar berbeda, Bara JP menyatakan belum mengubah sikap karena belum menerima arahan terbaru dari mantan presiden tersebut.* (d/dh)

Putusan dibacakan majelis hakim yang diketuai M Kasim dalam sidang di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Sebelum OTT KPK, Ondim Disebut Sudah Tahu Operasi di Langkat, Sopir Diminta Hubungi Yaqub

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sugimin selama 3 tahun denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 50 hari," ujar hakim saat membacakan putusan.

Selain hukuman penjara dan denda, Sugimin juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp526.045.798.

Majelis hakim menetapkan apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajibannya. Jika harta benda tidak mencukupi, pembayaran diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Majelis hakim menilai perbuatan Sugimin tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa juga dinilai telah menikmati hasil tindak pidana dan tidak mengembalikannya.

Sementara itu, hal yang meringankan vonis adalah Sugimin belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga.

Atas putusan tersebut, penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Langkat menyatakan masih pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta Sugimin dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan, serta membayar uang pengganti Rp526 juta lebih dengan subsider 3 tahun penjara.

Kasus ini bermula dari rencana pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa yang melintasi Desa Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat.

Pada 2020, pemerintah menyosialisasikan rencana pembangunan jalan tol tersebut. Dalam konsultasi publik, diketahui terdapat lahan pemakaman muslim di Dusun IV Kesatuan, Desa Harapan Baru, yang masuk wilayah terdampak proyek.

Saat itu, lahan pemakaman tersebut belum memiliki nazir dan akta ikrar wakaf yang menjadi salah satu persyaratan dalam proses penggantian tanah wakaf.

Sugimin, yang ketika itu menjabat Kadus IV, kemudian mewakili pemakaman umum tersebut dan selanjutnya menjadi nazir tanah wakaf.

Pada 2023, dilakukan pemindahan makam yang terdampak pembangunan Tol Binjai-Langsa. Lahan pemakaman seluas 2.461 meter persegi mendapat uang ganti kerugian sebesar Rp1.045.033.298.

Sebagian dana tersebut direncanakan untuk membeli tanah pengganti seluas 3.000 meter persegi. Namun, berdasarkan uraian perkara, uang yang semula berada di rekening Didi Sunardi kemudian ditransfer ke rekening Sugimin.

Jaksa menyebut dana tersebut selanjutnya dikuasai Sugimin dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam perkara ini, terdapat pula dana sebesar Rp889.863.747 yang dikirimkan ke rekening Sugimin untuk keperluan pemindahan 132 makam yang terdampak proyek jalan tol.

Sugimin kemudian mengajukan pencairan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Albouin Simanjorang dengan melampirkan rencana anggaran biaya (RAB).

Untuk tahap kedua pemindahan 132 makam, biaya yang terealisasi disebut mencapai Rp633.040.000. Dengan demikian, tersisa dana sebesar Rp256.823.747.

Menurut uraian perkara, Sugimin kemudian mengajukan pembayaran untuk sejumlah pekerjaan lain, antara lain pembangunan gudang makam, pemasangan meteran listrik, pembuatan sumur bor, gorong-gorong, serta penambahan tanah wakaf.

Namun, pekerjaan senilai Rp256.823.747 tersebut disebut tidak seluruhnya direalisasikan. Bahkan, terdapat pekerjaan yang diduga sama sekali tidak dikerjakan.

Jaksa juga mengungkapkan bendahara kenaziran Desa Harapan Baru tidak dilibatkan dalam pembelanjaan material maupun kebutuhan pemindahan makam.

Dalam perkara ini, jaksa menilai Sugimin selaku nazir tidak berhak menerima uang ganti kerugian atas tanah wakaf tersebut. Perbuatan Sugimin bersama Albouin Simanjorang sebagaimana diuraikan dalam perkara dinilai mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp526.045.798.* (dh)

Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel gelar pasukan di Aula Meuligoe Polda Aceh, Banda Aceh, Jumat (9/10/2026). Apel dipimpin Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho dan diikuti personel dari berbagai instansi yang terlibat.

Baca Juga:

• Sambut Ratusan Ulama Dunia: TNI-Polri & Pemda Aceh Siagakan Pengamanan Humanis Muzakarah Sufi

Menurut Joko, pengamanan agenda berskala internasional membutuhkan kesiapan, kedisiplinan, serta koordinasi yang kuat antarinstansi agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib.

"Pengamanan kegiatan berskala internasional ini membutuhkan kesiapan, kedisiplinan, dan sinergi seluruh personel. Kami ingin memastikan setiap rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib, sehingga para ulama, peserta dari berbagai daerah dan negara, serta masyarakat dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman," ujar Joko.

Joko menegaskan, keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel yang diterjunkan, tetapi juga kualitas pelayanan petugas di lapangan.

Karena itu, seluruh personel diminta menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan responsif. Petugas juga diharapkan tetap waspada terhadap kemungkinan gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Koordinasi lintas instansi menjadi salah satu fokus pengamanan, terutama untuk mengantisipasi potensi gangguan, mengatur kelancaran arus lalu lintas, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

"Seluruh personel diharapkan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing, mengedepankan pendekatan humanis, serta tetap waspada dan responsif terhadap setiap perkembangan situasi di lapangan," tambahnya.

Polda Aceh bersama TNI dan unsur pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan pengamanan terpadu selama Mudzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II Tahun 2026 berlangsung.

Sinergi antarinstansi diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada para ulama, peserta, tamu undangan, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Joko berharap seluruh rangkaian agenda internasional itu berjalan lancar, tertib, dan khidmat hingga berakhirnya kegiatan pada 11 Oktober 2026.

"Dengan kesiapan dan kerja sama seluruh unsur, kami berharap agenda internasional ini dapat berlangsung dengan baik serta memberikan kenyamanan bagi seluruh pihak yang terlibat," pungkasnya.* (dh)

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Asahan, M Reza Fahlevi, mengatakan data tersebut bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Juga:

• Sebut Kasus Rumdin Judol Cijantung Memalukan: KSAD Maruli Janji Sikat Tegas Letkol Arman

Data tersebut digunakan untuk mengevaluasi kelayakan penerima bansos agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Meski demikian, keterangan Dinas Sosial Asahan tidak menyebutkan bahwa seluruh 9.273 keluarga tersebut terbukti terlibat judi online. Indikasi judol disebut sebagai salah satu faktor dalam perubahan data penerima manfaat.

Warga Bisa Ajukan Sanggahan Jika Bansos Dicoret

Reza mengatakan masyarakat yang merasa datanya dicoret atau berubah status sebagai penerima bansos dapat mengajukan sanggahan, termasuk warga yang mengaku tidak pernah melakukan aktivitas judi online.

Sanggahan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat. Warga bisa meminta bantuan operator untuk melakukan pengajuan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

"Caranya mendatangi kantor desa atau kelurahan dengan meminta bantuan operator setempat dengan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG)," katanya.

Masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan secara mandiri melalui formulir daring Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di alamat:

https://dtsen-form.bps.go.id/login?redirect=/

Selain itu, pengajuan dapat dilakukan melalui sistem perlindungan sosial Kemensos di:

https://perlinsos.kemensos.go.id

Menurut Reza, proses sanggahan masih dapat dilakukan dan belum memiliki batas waktu sebagaimana keterangan yang disampaikan Dinas Sosial Asahan.

Data Akan Diverifikasi Ulang Kemensos dan PPATK

Setelah sanggahan diajukan, data keluarga penerima manfaat akan diklarifikasi dan diverifikasi kembali oleh Kemensos bersama PPATK.

Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut atas status penerima bansos.

"Setelah proses klarifikasi dilakukan, data KPM akan kembali diverifikasi oleh Kementerian Sosial bersama dengan PPATK," ungkap Reza.

Apabila hasil pemeriksaan memastikan penerima tidak terbukti terkait aktivitas judi online atau rekening maupun akun yang terindikasi telah ditutup, bantuan sosial dapat diaktifkan kembali pada periode berikutnya sesuai hasil verifikasi.

Jumlah Penerima PKH dan Bantuan Beras di Asahan

Dinas Sosial Asahan juga mencatat jumlah penerima sejumlah program bantuan sosial pada triwulan berjalan.

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat sebanyak 24.512 KPM. Sementara itu, penerima bantuan pangan berupa beras mencapai 45.425 KPM.

Angka tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Pada periode itu, penerima PKH tercatat sebanyak 23.939 KPM, sedangkan penerima bantuan beras sebanyak 39.728 KPM.

Dinas Sosial mengimbau masyarakat yang merasa terdampak perubahan data bansos untuk memeriksa status kepesertaan dan menggunakan jalur sanggahan resmi agar kelayakan mereka dapat dinilai kembali.* (tm/dh)

Maruli mengatakan, pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan Arman dalam aktivitas ilegal yang berlangsung di rumah dinas tersebut. Dia menduga Arman kemungkinan mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyewa.

Baca Juga:

• Fasilitas Negara Disulap Jadi Markas Judol: DPR Desak POM TNI Bongkar Aliran Uang di Cijantung

Maruli menegaskan TNI AD tidak akan melindungi anggotanya apabila terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Dia juga menyebut kejadian itu sebagai sesuatu yang memalukan bagi institusi TNI AD.

"Tapi yang jelas, enggak mungkinlah kita melindungi yang seperti itu. Ya ini justru hal yang sangat memalukan buat kami," ujarnya.

Dia memastikan anggota yang terbukti terlibat akan menerima tindakan tegas sesuai hasil pemeriksaan.

"Kita akan putuskan bahwa kita akan tindak tegas orang ini, ya. Anggota di Garnisun. Pasti kita tindak tegas," tegas Maruli.

Kasus ini terungkap setelah jajaran Kodim 0505/Jakarta Timur menindaklanjuti laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan di salah satu rumah di Kompleks KPAD Cijantung pada Minggu (4/10/2026).

Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat operasional sejumlah orang yang menjalankan aktivitas judi online. Belakangan, rumah itu diketahui merupakan rumah dinas yang ditempati Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap 1 Jakarta.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas mengamankan 11 orang yang diduga bertugas sebagai operator judi online. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan, seluruhnya warga sipil.

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk (KTP).

Sebelas orang tersebut kemudian dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

Penahanan Arman dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan terkait dugaan penyewaan rumah dinas yang kemudian digunakan sebagai markas judi online.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas sebelumnya membenarkan penahanan tersebut.

"Terduga sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," kata Nas, Jumat (9/10/2026).

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di lokasi.

Personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan tempat kejadian perkara beserta barang bukti.

Setelah pengamanan, petugas memasang garis polisi dan memadamkan aliran listrik untuk mendukung proses pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap Arman dan para pihak yang diamankan masih diperlukan untuk mengungkap secara menyeluruh aktivitas yang berlangsung di rumah dinas tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.* (tm/dh)

Peristiwa tersebut terjadi saat para siswa menyantap menu MBG yang disajikan menggunakan wadah ompreng di sekolah. Para murid yang terdampak berasal dari kelas 5B dan 5C.

Baca Juga:

• Petaka Program Makanan Gratis di Medan: 17 Murid SD Dilarikan ke IGD Diduga Keracunan MBG

Hingga Jumat (9/10/2026), sebanyak 17 siswa mendapatkan penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut.

Salah seorang kakek siswa, Heri Setiawan, mengaku menerima kabar bahwa cucunya dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 11.30 WIB.

Setelah mendapat kabar tersebut, Heri langsung menghubungi ibu korban untuk memastikan kondisinya sebelum bergegas menuju rumah sakit.

Setibanya di sana, ia mendapati cucunya dalam keadaan pusing dan lemas. Siswa tersebut juga masih mendapatkan perawatan menggunakan infus.

"Ketika saya sampai di sini, langsung saya lihat memang keadaannya pusing, lemas. Sekarang juga masih diinfus," ujar Heri.

Heri mengaku belum mengetahui secara pasti makanan yang dikonsumsi cucunya. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, menu MBG yang dibagikan kepada para siswa terdiri atas makanan dan susu.

Melihat kondisi cucunya, Heri berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, khususnya terkait keamanan makanan yang dibagikan kepada anak-anak di sekolah.

Ia bahkan meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian program apabila kejadian serupa terus berulang dan membahayakan keselamatan siswa.

"Jadi saran saya buat kepala SPPG atau pemerintah, khususnya kepada Presiden juga, kalau bisa ditutup saja karena sudah terlalu banyak korban," katanya.

Meski para siswa mengalami keluhan setelah menyantap MBG, penyebab pasti kejadian tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Hasil pemeriksaan medis serta pemeriksaan terhadap makanan yang dikonsumsi diperlukan untuk memastikan apakah keluhan para siswa berkaitan dengan makanan tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 143 siswa SMA Negeri 1 Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami gejala mual dan pusing yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG pada Senin (5/10/2026).

Humas SMAN 1 Tukdana, Warsa, mengatakan sejumlah guru sempat mencurigai bau tidak sedap dari menu ayam yang disajikan. Pihak sekolah telah melaporkan hal tersebut kepada penyedia MBG, tetapi sebagian siswa disebut telanjur mengonsumsi makanan sebelum penggantian dilakukan.

Kasus di Medan dan Indramayu kembali menyoroti pentingnya pengawasan kualitas makanan, proses pengolahan, serta keamanan menu dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.* (tm/dh)

Kasi Humas Polres Tapanuli Tengah Iptu Anto Patar Limbong mengatakan, bayi itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Umak Jelli sekitar pukul 06.00 WIB.

Baca Juga:

• Banjir Kembali Terjang Tukka dan Badiri, Pemkab Tapteng Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari

"Saat ditemukan, bayi berada dalam kondisi terbalut kain panjang yang basah," kata Anto.

Warga selanjutnya menghubungi kepala lingkungan dan membawa bayi ke kantor Kelurahan Sipange. Di sana, bayi dibersihkan dan diganti pakaiannya sebelum pihak kelurahan menghubungi Polsek Pandan untuk menindaklanjuti penemuan tersebut.

Setelah dievakuasi, bayi perempuan tersebut dibawa ke RSUD Pandan untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak rumah sakit, bayi tersebut diketahui pernah menjalani perawatan medis di RSUD Pandan pada 2 Oktober 2026. Saat itu, bayi tercatat atas nama pasien berinisial PAT.

"Hasil koordinasi dengan pihak RSUD Pandan, dr. Amy Manurung menyampaikan bahwa bayi tersebut tercatat pernah menjalani perawatan medis di RSUD Pandan pada 2 Oktober 2026 atas nama pasien berinisial PAT," ungkap Anto.

Informasi tersebut menjadi salah satu petunjuk yang ditelusuri polisi untuk mengetahui asal-usul bayi dan mengidentifikasi keluarganya.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang membawa bayi tersebut ke pinggir jalan dan mengapa bayi ditemukan dalam kondisi terbalut kain basah.

Hingga berita ini disusun, keberadaan orang tua bayi belum diketahui. Polisi juga masih mendalami informasi yang diperoleh dari warga dan pihak rumah sakit untuk mengungkap identitas keluarga bayi tersebut.

Pihak kepolisian belum menyampaikan kesimpulan mengenai dugaan pembuangan bayi itu. Penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan kronologi dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penemuan tersebut.* (tm/dh)

JAKARTA - Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri di tengah polemik persyaratan pendidikan yang kembali mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Rocky, langkah tersebut dapat mencegah Presiden Prabowo Subianto ikut terseret dalam persoalan politik dan tekanan publik.

Rocky menilai polemik ijazah Gibran berpotensi menjadi persoalan politik yang lebih luas setelah MK memutuskan tidak menerima gugatan terkait persyaratan pendidikan wakil presiden tersebut.

Baca Juga:

• Buntut Pertimbangan MK Soal Ijazah Gibran: PKS Sebut DPR Mulai Lobi Opsi Pansus & Hak Angket

"Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan, nah dua-duanya dimenangkan. Tapi implisit di dalam cuci tangan itu dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik ke DPR," kata Rocky, dikutip Jumat (9/10/2026).

Menurut Rocky, putusan tersebut membuat isu persyaratan pendidikan Gibran berpotensi berlanjut ke parlemen. Ia juga mengingatkan agar polemik itu tidak berkembang menjadi kemarahan massa.

Rocky menilai persoalan Gibran perlu dipisahkan dari posisi Prabowo sebagai presiden. Ia khawatir polemik tersebut berkembang menjadi tekanan politik dan moral yang turut menyasar kepala negara.

"Jangan sampai isu ini kemudian dilengketkan pada presiden, bahwa presiden ternyata pasangannya ilegal. Padahal yang diincar cuman Pak Wapresnya," ujar Rocky.

Rocky berpendapat, Prabowo sebaiknya tidak didorong untuk memberikan komentar yang dapat membuatnya semakin terlibat dalam polemik tersebut.

Ia kemudian mengusulkan pengunduran diri Gibran sebagai salah satu langkah untuk meredakan ketegangan politik dan mencegah persoalan tersebut semakin meluas.

"Menunggu itu hari-hari ini semua orang gelisah. Nah, beban psikologi ini yang mau saya cairkan. Karena itu di dalam pikiran saya alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah presiden dikait-kaitkan dengan pasangan ilegal," katanya.

Rocky menegaskan usulan tersebut merupakan pandangan yang ia ajukan dalam menyikapi perkembangan polemik, bukan keputusan resmi pemerintah ataupun DPR.

Rocky juga menilai DPR berpotensi menjadi tempat pembahasan lanjutan setelah putusan MK. Ia menyebut akumulasi keresahan publik terkait persoalan dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Gibran dapat memengaruhi dinamika politik.

Menurut Rocky, situasi tersebut perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi konflik sosial. Ia menilai langkah politik perlu dipertimbangkan untuk meredakan tekanan publik yang semakin besar.

Meski demikian, usulan pengunduran diri Gibran yang disampaikan Rocky merupakan pendapat pribadi pengamat tersebut. Belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri wakil presiden.

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena bukan peserta Pilpres.

Namun, MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.

Dokumen yang disebut dalam persidangan antara lain certificate of attendance, catatan akademik (academic record), dan penjelasan nilai (explanation of grades).

Putusan tersebut menjadi salah satu pemicu kembali menguatnya perdebatan politik mengenai persyaratan pendidikan wakil presiden serta kemungkinan tindak lanjut melalui mekanisme di DPR.* (tm/dh)