MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah kabar Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari eksekusi hukuman.

Kejati Sumut menyebut Alexander, terpidana kasus alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut menjadi perkebunan kelapa sawit, masih berada di Kota Medan karena menjalani perawatan.

Baca Juga:

• Kominfo Sumut Minta Kabupaten/Kota Perbarui Data Blankspot, Pastikan Pembangunan Internet Tepat Sasaran

"Info dari Kejari Langkat Akuang masih di Medan dan dalam keadaan sakit," ujar Rizaldi, Selasa, 29 September 2026.

Meski demikian, Rizaldi mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru dari jaksa eksekutor Kejari Langkat.

"Namun kami masih menunggu perkembangan selanjutnya," tambahnya.

Alexander sebelumnya tidak memenuhi panggilan pertama jaksa eksekutor untuk menjalani eksekusi.

Kejaksaan menyebut ketidakhadiran tersebut disebabkan kondisi kesehatan.

Kejati Sumut kemudian menyiapkan langkah lanjutan, termasuk pemanggilan berikutnya dan pemeriksaan oleh dokter independen untuk memastikan kondisi kesehatan Alexander.

Sebelumnya, Kejati Sumut juga telah meneruskan permohonan pencekalan terhadap Alexander kepada Kejaksaan Agung.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah Alexander bepergian ke luar negeri selama proses eksekusi berlangsung.

Asisten Intelijen Kejati Sumut Irfan Wibowo membenarkan adanya permohonan pencekalan tersebut.

"Terkait cekal, sudah kami teruskan permohonan surat cekal dari Kejari setempat kepada Kejaksaan Agung secara berjenjang," ujar Irfan saat dikonfirmasi pada 9 September 2026.

Alexander merupakan terpidana dalam perkara alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2657 K/PIDF.SUS/2026, kasasi yang diajukan Alexander dan jaksa penuntut umum ditolak.

Putusan tersebut menguatkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan.

Selain pidana penjara dan denda, Alexander diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Alexander dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi, uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Perkara tersebut berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Berdasarkan informasi dalam perkara, Alexander disebut menguasai 60 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di Desa Tapak Kuda dan Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Total luas lahan tersebut mencapai sekitar 105,982 hektare.

Lahan itu berada dalam kawasan yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai kawasan suaka margasatwa.

Dalam perkara tersebut, kawasan itu disebut telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kasus tersebut juga melibatkan Imran, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Tapak Kuda.

Imran sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan.

Namun, Pengadilan Tinggi Medan kemudian mengubah hukumannya menjadi dua tahun penjara dan denda Rp50 juta dengan subsider satu bulan kurungan.

Kasasi Imran ditolak sehingga putusan tersebut tetap berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Sumatera Utara dan keterangan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada, perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp856.801.945.598 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Nilai tersebut belum memasukkan perhitungan kerugian akibat hasil tebangan kayu ketika kawasan Suaka Margasatwa dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Dengan adanya putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, Kejari Langkat selaku jaksa eksekutor masih memiliki kewajiban melaksanakan eksekusi terhadap Alexander.

Untuk saat ini, Kejati Sumut menyatakan masih menunggu perkembangan mengenai kondisi kesehatan dan keberadaan Alexander dari jaksa eksekutor.* (d/ad)

MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui serta memastikan akurasi data wilayah yang masih mengalami blankspot.

Pemutakhiran data dinilai penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Revisi UU SPPN, Minta Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Disinkronkan

Hal itu disampaikan Erwin dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Blankspot Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Transparansi, Kantor Dinas Kominfo Sumut, Selasa, 29 September 2026.

"Masih ada wilayah yang sebenarnya sudah terjangkau sinyal, tetapi tercatat sebagai blankspot. Sebaliknya, wilayah yang benar-benar terisolasi justru luput dari usulan pembangunan. Itu sebabnya kami butuh data yang akurat," kata Erwin.

Menurut Erwin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih belum mendapatkan akses sinyal telekomunikasi dan internet secara optimal.

Kondisi tersebut dapat menyulitkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik sekaligus menghambat pemerataan transformasi digital.

Ia mengatakan data yang tidak akurat berpotensi membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak tepat sasaran.

Karena itu, pemerintah membutuhkan data spasial yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengusulan pembangunan.

"Data spasial yang akurat dan real-time ini menjadi dasar pengusulan Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan Internet," kata Erwin.

Untuk memperbarui data tersebut, Pemprov Sumut melalui Dinas Kominfo menggunakan platform Blankspot Sumut.

Platform tersebut digunakan untuk memetakan wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi secara optimal.

Data yang terkumpul nantinya tidak hanya digunakan sebagai dasar pengusulan pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk mendukung percepatan transformasi digital di Sumut.

"Pemutakhiran data ini juga untuk percepatan transformasi digital di Sumut, juga untuk koordinasi koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Erwin.

Erwin menjelaskan blankspot dibagi menjadi dua kategori, yakni blankspot penuh dan blankspot parsial.

Blankspot penuh merupakan wilayah yang sama sekali tidak memiliki sinyal seluler, baik di kawasan permukiman maupun fasilitas publik.

Sementara blankspot parsial adalah wilayah yang masih mendapatkan sinyal pada titik tertentu, tetapi kualitasnya tidak stabil atau hanya terbatas pada layanan suara dan SMS.

Dalam proses pemutakhiran data, pemerintah kabupaten dan kota diminta menunjuk tim teknis yang bertanggung jawab terhadap pengisian data.

Data yang disampaikan harus lengkap dan akurat serta dilengkapi bukti dokumentasi yang valid.

Hal tersebut diperlukan agar data dapat diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

"Pemerintah Provinsi akan terus memantau progres pengisian data melalui dashboard SIGAP secara real-time," kata Erwin.

Pemprov Sumut berharap pemutakhiran data tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesenjangan akses telekomunikasi dan internet di setiap daerah.

Dengan data yang valid, pembangunan infrastruktur digital diharapkan lebih tepat sasaran.

Masyarakat yang selama ini belum mendapatkan layanan komunikasi dan informasi secara memadai diharapkan dapat menjadi prioritas dalam pemerataan akses digital di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan penyempurnaan regulasi tersebut penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Baca Juga:

• Layani hingga 300 Pasien per Hari, Puskesmas Helvetia Medan Direhabilitasi Total

Hal itu disampaikan Surya saat menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa, 29 September 2026.

Kunjungan yang diikuti 27 anggota DPD RI itu dilakukan dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Pemprov Sumut serta perwakilan pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Surya mengapresiasi perhatian Komite IV DPD RI yang datang langsung ke Sumut untuk menghimpun masukan daerah.

Ia menilai penyempurnaan UU SPPN menjadi penting setelah regulasi tersebut berlaku lebih dari dua dekade.

"Pembangunan tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata, melainkan membutuhkan keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, serta keterhubungan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi," ujar Surya.

Dalam pertemuan itu, Surya menyampaikan enam poin yang dinilai penting untuk dimasukkan dalam pembaruan UU SPPN.

Pertama, memperjelas target kewenangan, lokasi program, dan pembiayaan untuk menjawab berbagai tantangan strategis daerah.

Beberapa di antaranya adalah percepatan pembangunan Kepulauan Nias, penguatan konektivitas, serta hilirisasi komoditas unggulan.

Kedua, Pemprov Sumut mendorong integrasi berbagai sumber pembiayaan.

Sumber tersebut mencakup APBN, APBD, BUMN, BUMD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga investasi swasta.

Langkah itu dinilai penting untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

Ketiga, pola pembangunan sektoral dinilai perlu diubah menjadi pola yang saling terhubung antara produksi, industri, infrastruktur, logistik, dan akses pasar.

Keempat, evaluasi pembangunan tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran.

Evaluasi juga perlu melihat output, outcome, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Kelima, Pemprov Sumut mendorong penggunaan data yang terstandar, mutakhir, dan konsisten sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

Keenam, perlu ditetapkan kriteria dan indikator yang jelas untuk melakukan perubahan rencana.

Dengan begitu, perencanaan pembangunan tetap dapat menyesuaikan diri terhadap risiko bencana maupun dinamika ekonomi tanpa mengabaikan disiplin perencanaan.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengapresiasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, terutama pada sektor infrastruktur.

Menurut Nawardi, kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dari daerah agar kepentingan pemerintah daerah dapat terakomodasi dalam penyusunan RUU perubahan UU SPPN.

Nawardi juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah, salah satunya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam dua tahun terakhir.

Selain itu, ia menilai sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperkuat.

"Sering kali RKP pusat dengan RKPD belum sinkron, begitu pula hubungan antara RPJPN/RPJMN dengan RPJPD/RPJMD. Hal ini yang kemudian memengaruhi penganggaran dan besaran TKD ke daerah. DPD RI hadir untuk memastikan aspirasi dan kepentingan daerah diperjuangkan di tingkat pusat," tegas Nawardi.

Ia mengatakan Komite IV DPD RI juga menghimpun masukan mengenai berbagai hambatan dalam penyelarasan program pembangunan, penguatan perencanaan berbasis wilayah, integrasi data, hingga evaluasi efektivitas UU SPPN.

Masukan tersebut diharapkan dapat membuat sistem perencanaan pembangunan lebih terarah dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang melibatkan perwakilan Pemprov Sumut, Pemkot Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Langkat, DPRD, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Diskusi tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan masukan untuk memperkaya penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.* (ad)

JAKARTA – Mantan pegawai Inspektorat II Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Irfan, mengungkap pernyataan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut mengenai posisi staf khusus.

Ali mengatakan Yaqut pernah menyampaikan bahwa staf khusus merupakan representasi dirinya.

Baca Juga:

• Tangkis Dakwaan Korupsi Kuota Haji Rp622 M, Eks Menag Yaqut Boyong Puluhan Saksi & Ahli ke Sidang

"Ya, beliau menyampaikan kepada kami semua bahwa 'staf khusus ini merupakan representasi saya'," ujar Ali.

Kesaksian tersebut bermula ketika jaksa penuntut umum (JPU) KPK menanyakan kegiatan yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, pada awal Januari 2024.

Menurut Ali, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Agama, termasuk Yaqut.

Jaksa kemudian memastikan apakah dalam kegiatan itu Yaqut pernah menyampaikan kepada peserta bahwa staf khusus merupakan representasi dirinya.

"Apakah ada, saat itu Pak Menteri menyampaikan kepada seluruh undangan yang hadir bahwa staf khusus adalah representasi saya. Yang tidak mengikuti perintah staf khusus maka akan saya keluarkan dari gerbong saya?" tanya jaksa.

Ali membenarkan bahwa Yaqut pernah menyampaikan pernyataan mengenai staf khusus sebagai representasi Menteri Agama.

"Sebenarnya begini, itu ucapan beliau Gus Yaqut ketika awal beliau setelah dilantik jadi Menteri Agama. Di dalam acara raker, Rakernas Kementerian Agama, beliau memperkenalkan seluruh staf khusus dan tenaga ahli," kata Ali.

Dalam persidangan, Ali juga menjelaskan pemahamannya mengenai kedudukan staf khusus dan tenaga ahli di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Ali, staf khusus memiliki kedudukan yang berbeda dengan tenaga ahli.

Ia mengatakan keberadaan staf khusus memiliki aturan yang mengatur kedudukannya, sedangkan tenaga ahli kemudian diatur melalui ketentuan internal Kementerian Agama.

"Karena saya tahu betul, saya di Inspektorat, bahwa staf khusus itu memang aturan BKN dengan MenPAN setara dengan eselon IB. Dia dianggap pejabat yang dianggap struktural," kata Ali.

"Sedangkan tenaga ahli itu tidak ada aturan hukumnya. Akhirnya saya waktu itu masih di Biro Keuangan dan BMN. Akhirnya dibuatlah aturan internal untuk penguatan hukum tenaga ahli," lanjut dia.

Ali mengatakan dalam kegiatan tersebut Yaqut juga menegaskan bahwa staf khusus dan tenaga ahli merupakan bagian dari lingkungan Kementerian Agama.

Ali kemudian menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan salah seorang staf khusus yang datang kepadanya terkait persoalan kepegawaian.

Ia mengaku pernah didatangi staf khusus bernama Hasan Sagala yang membawa dokumen Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK).

Menurut Ali, dokumen tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan perbuatan amoral seorang kepala KUA terhadap seorang staf Kementerian Agama.

Ali mengatakan DPK sebelumnya telah mengusulkan penjatuhan hukuman berat terhadap kepala KUA tersebut.

Namun, menurut kesaksiannya, ia diminta memberikan rekomendasi agar keputusan DPK tersebut dianulir. Ali mengatakan dirinya menolak permintaan tersebut.

"Ini kasus amoral berat. Kalau saya menyetujui, saya diazab sama Allah. Yang berikutnya diazab panjenengan. Ini kasus berat," kata Ali.

Ali kemudian mengatakan dirinya mengalami rotasi sekitar satu pekan setelah menolak permintaan tersebut.

Kondisi itu membuat Ali mempertanyakan apakah rotasi yang dialaminya memiliki kaitan dengan penolakannya terhadap permintaan staf khusus.

"Apakah itu menjadi dampak daripada saya tidak nurut kepada staf khusus, ya? Saya sampai sedih," ujar Ali.

Ali menegaskan bahwa dugaan keterkaitan tersebut merupakan penafsirannya berdasarkan pengalaman yang dialaminya sendiri.

"Saya mohon maaf, itu menjadi gambaran penafsiran saya karena saya sendiri menjadi korban kasus. Saya menolak untuk usulan jabatan itu," katanya.

Dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 tersebut, KPK mendakwa empat orang.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Dalam dakwaannya, jaksa KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian tersebut, menurut dakwaan, mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara terkait kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 pada Kementerian Agama.

Kerugian negara yang didakwakan jaksa terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang disebut tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut tidak seharusnya berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Jaksa mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persidangan perkara tersebut masih berlangsung. Kesaksian Muhammad Ali Irfan menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian yang nantinya akan dinilai oleh majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti dan keterangan para pihak di persidangan.* (km/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah ponsel Samsung di Indonesia pada 29 September 2026 masih berada di kisaran yang relatif stabil.

Berdasarkan daftar harga yang dihimpun dari situs resmi Samsung Indonesia, konsumen dapat memilih berbagai model mulai dari seri Galaxy A, Galaxy S, hingga ponsel lipat Galaxy Z.

Baca Juga:

• BI Buka-bukaan Penyebab Dolar AS Tembus Rp18.000

Untuk kelas Galaxy A, harga berada di kisaran Rp2 jutaan hingga Rp9 jutaan.

Sementara lini flagship Galaxy S dan ponsel lipat Galaxy Z memiliki harga hingga puluhan juta rupiah.

Samsung sendiri masih memasarkan sejumlah perangkat terbaru, termasuk Galaxy S26 FE dan Galaxy Z Fold8.

Situs resmi Samsung Indonesia mencantumkan Galaxy Z Fold8 mulai dari sekitar Rp28,4 juta, sedangkan Galaxy Z Fold8 Ultra mulai sekitar Rp32,4 juta.

Berikut daftar harga HP Samsung per 29 September 2026 berdasarkan seri.

Samsung Galaxy S Series

Samsung Galaxy S26 FE

Galaxy S26 FE 8 GB/128 GB: Rp11.999.000
Galaxy S26 FE 8 GB/256 GB: Rp13.999.000

Galaxy S26 FE resmi tersedia di Indonesia sejak September 2026.

Samsung mencantumkan harga resmi Rp11.999.000 untuk varian 8 GB/128 GB dan Rp13.999.000 untuk varian 8 GB/256 GB sebelum memperhitungkan promo yang sedang berlaku.

Samsung Galaxy S26

Galaxy S26 12 GB/256 GB: Rp16.499.000
Galaxy S26 12 GB/512 GB: Rp19.499.000

Samsung Galaxy S26 Plus

Galaxy S26 Plus 12 GB/256 GB: Rp19.499.000
Galaxy S26 Plus 12 GB/512 GB: Rp22.499.000

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra 12 GB/256 GB: Rp24.499.000
Galaxy S26 Ultra 12 GB/512 GB: Rp27.499.000
Galaxy S26 Ultra 16 GB/1 TB: Rp31.999.000

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 12 GB/256 GB: Rp14.999.000

Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra 12 GB/256 GB: Rp22.999.000
Galaxy S25 Ultra 12 GB/512 GB: Rp25.999.000

Samsung Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge 12 GB/256 GB: Rp15.499.000

Samsung Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE 8 GB/256 GB: Rp12.499.000
Galaxy S25 FE 8 GB/512 GB: Rp15.499.000

Samsung Galaxy Z Series

Untuk lini ponsel lipat, Samsung menawarkan Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, dan Galaxy Z Flip8.

Samsung Indonesia juga mencantumkan harga awal Galaxy Z Fold8 sekitar Rp28,4 juta dan Galaxy Z Fold8 Ultra sekitar Rp32,4 juta.

Samsung Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 12 GB/256 GB: Rp28.499.000
Galaxy Z Fold8 12 GB/512 GB: Rp32.499.000
Galaxy Z Fold8 16 GB/1 TB: Rp40.499.000

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra 12 GB/256 GB: Rp32.499.000
Galaxy Z Fold8 Ultra 12 GB/512 GB: Rp36.499.000
Galaxy Z Fold8 Ultra 16 GB/1 TB: Rp44.499.000

Samsung Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Flip8 12 GB/256 GB: Rp19.999.000
Galaxy Z Flip8 12 GB/512 GB: Rp23.999.000

Samsung Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7 12 GB/256 GB: Rp28.499.000
Galaxy Z Fold7 12 GB/512 GB: Rp31.499.000

Samsung Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 12 GB/256 GB: Rp17.999.000
Galaxy Z Flip7 12 GB/512 GB: Rp20.999.000

Galaxy Z Fold8 merupakan salah satu perangkat terbaru Samsung yang membawa desain foldable generasi terbaru.

Samsung menyebut perangkat ini memiliki bobot 201 gram dan ketebalan 4,5 milimeter saat dibuka.

Samsung Galaxy A Series

Untuk konsumen yang mencari HP Samsung dengan harga lebih terjangkau, seri Galaxy A menawarkan sejumlah pilihan.

Samsung Galaxy A08

Galaxy A08 4 GB/64 GB: Rp2.999.000
Galaxy A08 4 GB/128 GB: Rp3.599.000

Samsung juga baru memperkenalkan Galaxy A08 pada September 2026 dengan baterai 6.000 mAh dan dukungan pembaruan perangkat lunak hingga enam tahun.

Samsung Galaxy A07

Galaxy A07 4 GB/64 GB: Rp2.599.000
Galaxy A07 4 GB/128 GB: Rp3.199.000

Samsung Galaxy A17

Galaxy A17 4 GB/128 GB: Rp3.999.000
Galaxy A17 8 GB/128 GB: Rp4.999.000
Galaxy A17 8 GB/256 GB: Rp4.999.000
Galaxy A17 5G 8 GB/256 GB: Rp5.299.000

Samsung Galaxy A27 5G

Galaxy A27 5G 6 GB/128 GB: Rp5.599.000
Galaxy A27 5G 8 GB/256 GB: Rp6.999.000

Samsung Galaxy A37 5G

Galaxy A37 5G 8 GB/256 GB: Rp7.999.000

Samsung Galaxy A57 5G

Galaxy A57 5G 8 GB/128 GB: Rp7.599.000
Galaxy A57 5G 8 GB/256 GB: Rp8.999.000
Galaxy A57 12 GB/256 GB: Rp9.999.000

Daftar harga tersebut merupakan harga yang tercantum dalam materi per 29 September 2026.

Harga yang dibayarkan konsumen dapat berbeda apabila terdapat promo, program cashback, cicilan, tukar tambah, atau penawaran khusus dari Samsung.

Sebagai contoh, Samsung saat ini menjalankan berbagai program promosi untuk sejumlah perangkat Galaxy, termasuk seri Z Fold8, Z Fold8 Ultra, dan Z Flip8.

Karena itu, konsumen sebaiknya memeriksa kembali harga dan ketersediaan varian sebelum melakukan pembelian melalui kanal resmi Samsung Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Sebanyak 35 perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) diterima masuk ke Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, saat menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 29 September 2026.

Perwakilan buruh tersebut masuk ke gedung parlemen untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPR sekaligus menyampaikan 11 tuntutan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

• Tercekik Utang Dapur MBG Belum Beroperasi, Puluhan Ribu Mitra SPPG Bakal Kepung DPR 1 Oktober

"Saat ini perwakilan sedang di dalam Gedung DPR RI, diterima oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal," kata Rudi di lokasi aksi, Selasa.

Audiensi tersebut juga membahas perkembangan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang tengah dibahas DPR.

Buruh ingin memastikan aspirasi yang telah disampaikan masuk dalam pembahasan RUU tersebut.

"Jadi tuntutan kita adalah ingin memastikan bahwa DPR yang membahas tentang RUU Ketenagakerjaan itu adalah memasukkan seluruh aspirasi yang sudah disampaikan oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia," ucap Rudi.

Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan saat ini menjadi perhatian sejumlah pihak.

DPR sebelumnya menyatakan pembahasannya ditargetkan selesai pada Oktober 2026 dengan mempertimbangkan batas waktu yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi.

Buruh Tolak Kontrak Kerja hingga Lima Tahun

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama buruh adalah aturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kerja kontrak.

KBPBI menolak adanya aturan yang memungkinkan masa kontrak pekerja berlangsung hingga empat atau lima tahun.

Mereka mengusulkan PKWT dibatasi maksimal satu tahun dengan mekanisme perpanjangan.

"Koalisi Besar mengusulkan PKWT itu hanya berlaku 1 tahun dengan masa perpanjangannya dan menolak adanya aturan ataupun rencana PKWT selama empat apalagi lima tahun," tutur Rudi.

Buruh juga meminta adanya kompensasi sebesar satu kali gaji setiap kali kontrak diperpanjang.

Selain itu, mereka mengusulkan tambahan upah sebesar 25 persen dari nilai upah berjalan pada akhir masa kontrak.

Setelah masa kontrak berakhir, status pekerja kemudian disesuaikan dengan ketentuan mengenai pekerja tetap.

Pemagangan bagi Lulusan Diminta Dihapus

Selain PKWT, KBPBI menyoroti sistem pemagangan bagi pekerja yang telah menyelesaikan pendidikan.

Menurut Rudi, sistem pemagangan semestinya digunakan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan, bukan menjadi cara perusahaan memperoleh tenaga kerja dengan biaya murah.

"Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sebenarnya tuntutan kita adalah pemagangan itu dihapuskan karena itu adalah praktik daripada perbudakan atau mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah murah," ujar Rudi.

Dia menilai penyalahgunaan sistem pemagangan dapat membuat pekerja menerima uang saku yang nilainya lebih rendah dibandingkan standar upah minimum.

"Pemagangan itu tidak boleh dihitung sebagai hubungan kerja dan harus dihindari agar tidak dieksploitasi menjadi cara perusahaan mencari pekerja upah murah," tuturnya.

Isu mengenai pemagangan menjadi salah satu bagian dari tuntutan buruh yang lebih luas terkait kepastian hubungan kerja, selain persoalan outsourcing dan pekerja kontrak.

Buruh Beri Tenggat hingga 30 Oktober

Dalam audiensi tersebut, Rudi mengatakan buruh memberikan tenggat waktu hingga 30 Oktober 2026 kepada pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan pembahasan draf RUU sesuai aspirasi yang mereka sampaikan.

"Karena kalau tidak selesai ini akan dibuat Perppu, kita enggak mau karena kalau Perppu hanya sepihak putusan Presiden," ujar Rudi.

Buruh juga menyatakan akan kembali menggelar aksi apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut.

"Jika belum dipenuhi maka buruh akan kembali turun ke jalan dengan eskalasi massa yang lebih besar," tutup Rudi.

11 Tuntutan Buruh

Dalam aksi di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 29 September 2026, KBPBI membawa 11 tuntutan terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Tuntutan tersebut meliputi:

- Mewujudkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro-buruh.
- Menghentikan eksploitasi sistem outsourcing, karyawan kontrak, dan penyalahgunaan pemagangan.
- Menjamin upah buruh yang layak serta menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas.
- Melindungi pekerja platform, pekerja media, ojek online, dan pekerja yang terdampak transisi iklim.
- Menjamin hak pesangon buruh.
- Memperkuat serikat pekerja.
- Menjadikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan.
- Menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hak buruh.
- Menjamin cuti haid bagi buruh perempuan tanpa syarat surat dokter.
- Memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
- Menjalankan program upskilling dan reskilling bagi buruh Indonesia.

Sebagian isu tersebut juga telah menjadi bagian dari pembahasan DPR dalam penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

DPR sebelumnya menyatakan perlindungan pekerja, termasuk pekerja platform, menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembahasan regulasi tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menemui pimpinan Ombudsman RI untuk membahas temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Perkuat Integritas dan Tata Kelola, Lapas Labuhan Ruku Ikuti Pengarahan Dirjenpas dan Irjen Kemenimipas

Aris mengatakan pertemuan dengan Ombudsman dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai temuan tersebut.

Data itu diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif.

"Untuk mendapatkan data-data lebih lengkap, ya, sehingga kita bisa equal ya, mendapatkan data secara komprehensif dan akurat, sehingga bisa menambah hasil yang objektiflah, ya, untuk penyelidikan lebih lanjut," kata Aris di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Selain membahas temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Aris mengatakan pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut dan upaya pembenahan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Menurut dia, pengalaman dari kasus Lapas Cibinong akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap lapas dan rumah tahanan negara (rutan) lainnya.

"Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah, ya. Nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong," ujarnya.

Aris juga mengatakan persoalan kapasitas berlebih atau overcapacity di lapas menjadi salah satu hal yang akan dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Nah, nanti akan kita bicarakan dengan kementerian dan lembaga yang terkait secepat-cepatnya," tutur dia.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil sidak Lapas Cibinong secara komprehensif dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa, 29 September 2026.

"Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Bappisus," kata Nuzran.

Nuzran mengatakan Ombudsman akan menyampaikan fakta yang ditemukan di lapangan dan tidak ingin mendahului proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan tersebut.

"Ya, kami sekali lagi akan memberikan fakta lapangan, itu yang akan kami sampaikan. Dan di Komisi II nanti akan kami sampaikan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya dan apa fakta yang terjadi pada tanggal 23 kemarin," ucap dia.

Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong terungkap ketika Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan tim menemukan bangunan yang disebut sebagai "klaster mewah" dan dihuni oleh sejumlah warga binaan.

Di area tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan rumah serta beberapa mobil mewah yang terparkir.

Saat masuk ke salah satu bangunan, tim menemukan fasilitas yang menyerupai apartemen.

Di dalamnya terdapat ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, serta sejumlah fasilitas lainnya.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah klaster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).

Selain bangunan tersebut, Ombudsman menemukan fasilitas kebugaran atau fitness yang disebut lengkap.

Tim juga menemukan pembangunan simulator golf yang masih berlangsung.

Ombudsman juga menemukan celah keamanan di bagian belakang bangunan.

Akses keluar dari rumah-rumah petak tersebut disebut tidak terkunci dan terhubung langsung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Dalam pemeriksaan di lapangan, Ombudsman juga melakukan wawancara dengan sejumlah pihak.

Salah satu penghuni disebut mengakui membayar sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

"Berdasarkan wawancara kami pada saat itu yang terutama yang menunggui rumah, memang dia membayar sejumlah, tetapi tidak disebutkan angkanya. Itu memang dikomersilkan. Nah, ini yang perlu nanti kita dalami lagi," ujarnya.

Atas temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi di Lapas Cibinong.

Ombudsman juga menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Pembahasan kasus Lapas Cibinong selanjutnya akan dilakukan bersama lembaga terkait, termasuk melalui rapat dengan Komisi II DPR.

Temuan Ombudsman akan menjadi salah satu bahan untuk mendalami kondisi dan tata kelola lembaga pemasyarakatan.* (km/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya menetapkan masinis Kereta Api (KA) Anggrek berinisial AN (37) sebagai tersangka dalam kecelakaan yang melibatkan KA Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.

Kecelakaan yang terjadi pada 27 April 2026 tersebut menyebabkan 16 orang meninggal dunia.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Jalur Kereta Api Medan-Banda Aceh-Besitang Segera Dihidupkan Lagi, KAI Mulai Reaktivasi Tahun Ini

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dewa Anom Danunjaya mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dalam proses penyelidikan.

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AN (37). AN ini merupakan masinis dari Kereta Api Argo Bromo Anggrek," kata Dewa Anom dalam konferensi pers, Selasa (29/9/2026).

Polisi menjerat AN dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Terhadap tersangka dipersangkakan Pasal 323 dan/atau Pasal 324 dan/atau Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 198 dan/atau Pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 5 sampai 12 tahun penjara," jelasnya.

Penetapan tersangka ini muncul setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT merilis hasil investigasi kecelakaan KA Anggrek dan KRL di Bekasi Timur.

Kecelakaan tersebut melibatkan KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A Commuter Line di Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.52 WIB.

KNKT mencatat sebanyak 123 orang menjadi korban, terdiri atas 107 orang luka-luka dan 16 orang meninggal dunia.

Dalam laporan investigasinya, KNKT mengidentifikasi enam faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan.

Salah satu temuan yang disorot adalah adanya persoalan komunikasi sebelum tabrakan terjadi.

KNKT menegaskan faktor-faktor yang diidentifikasi dalam investigasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menentukan kesalahan atau tanggung jawab seseorang dalam ranah administratif, perdata maupun pidana.

"Identifikasi terhadap faktor yang berkontribusi tidak dimaksudkan untuk penetapan kesalahan atau tanggung jawab secara administratif, perdata, atau pidana. Faktor yang berkontribusi disusun berdasarkan urutan kronologis dan tidak menunjukkan tingkat kontribusi terhadap terjadinya kecelakaan," tulis KNKT.

Berdasarkan laporan KNKT, sebelum tabrakan utama terjadi, KA 5181B Commuter Line dari arah Stasiun Tambun menuju Stasiun Bekasi Timur mengalami kecelakaan dengan taksi listrik di JPL 86 Jalan Ampera sekitar pukul 20.48 WIB.

Beberapa saat kemudian, KA 5568A berhenti di Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur untuk proses naik dan turun penumpang.

Pada pukul 20.49.24 WIB, KA 5568A kembali berhenti setelah masinis melihat adanya kerumunan masyarakat di jalur hulu arah Stasiun Tambun.

Sementara itu, pada pukul 20.50.43 WIB, KA 4B atau KA Anggrek berjalan langsung di jalur III Stasiun Bekasi.

Sekitar dua menit kemudian, tepatnya pukul 20.52.12 WIB, terjadi tabrakan antara KA 4B dan KA 5568A di Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian dalam investigasi keselamatan transportasi karena melibatkan dua rangkaian kereta dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.

Dengan penetapan AN sebagai tersangka, proses hukum atas kecelakaan tersebut kini memasuki tahap pidana.

Sementara itu, hasil investigasi KNKT menjadi bagian penting dalam menjelaskan rangkaian peristiwa dan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan.* (d/ad)

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi kepegawaian tetap berjalan sekaligus mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan dokumen akibat bencana.

Baca Juga:

• Perkuat Integritas dan Tata Kelola, Lapas Labuhan Ruku Ikuti Pengarahan Dirjenpas dan Irjen Kemenimipas

Timur mengatakan arsip dan data kepegawaian memiliki peran penting dalam berbagai proses manajemen ASN, mulai dari pengangkatan, kepangkatan, jabatan, pengembangan karier hingga pemenuhan hak kepegawaian.

"Data dan dokumen kepegawaian diperlukan dalam berbagai proses manajemen ASN, mulai dari pengangkatan, kepangkatan, jabatan, pengembangan karier, pemenuhan hak kepegawaian, hingga proses purnabakti dan pemberian hak pensiun," ujar Timur.

Menurutnya, ketika arsip ASN terdampak bencana, proses rekonstruksi dan rehabilitasi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan data tetap tersedia dan dapat digunakan.

Timur juga mengajak jajaran pengelola kepegawaian meningkatkan pengamanan, pemutakhiran, pencadangan dan integrasi data. Upaya tersebut tetap harus memperhatikan keamanan informasi serta ketentuan kearsipan yang berlaku.

Dia menegaskan data ASN merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga harus tersedia, akurat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Direktur Arsip Kepegawaian ASN BKN Ruri Citra Diani mengatakan hasil pendataan menunjukkan terdapat ribuan PNS pada instansi terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Di Sumatera Utara, tercatat 7.879 PNS pada 12 instansi. Kemudian di Sumatera Barat terdapat 54.768 PNS pada 18 instansi, sedangkan di Aceh sebanyak 59.231 PNS pada 11 instansi.

Ruri juga menyampaikan capaian penyelamatan arsip ASN di Indonesia. Hingga 25 September 2026, sebanyak 3.516.539 arsip ASN pada 39 instansi terdampak bencana telah berhasil diselamatkan.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan capaian pada 1 Desember 2025 yang tercatat sebanyak 1.142.925 arsip ASN.

"Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran ASN untuk menyimpan, men-digitalisasi arsip, juga sebagai bentuk transformasi digital manajemen ASN semakin meningkat," kata Ruri.

Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN RI Jumiati mengatakan pengelolaan arsip ASN menjadi bagian penting untuk mewujudkan layanan manajemen ASN yang lebih mudah, cepat dan berkualitas.

Pengelolaan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Arsip ASN melalui Lemari Digital Document Management System atau LeDi-DMS.

Jumiati menjelaskan LeDi-DMS digunakan untuk mengelola arsip ASN secara terintegrasi. Arsip yang dikelola tidak hanya berupa dokumen yang sejak awal dibuat dalam bentuk digital atau born digital, tetapi juga dokumen fisik yang telah dialihmediakan.

"Dengan pemanfaatan LeDi-DMS, kita ingin memastikan bahwa Arsip ASN tidak hanya tersimpan secara digital, tetapi juga terlindungi, valid, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan," ujar Jumiati.

Menurutnya, pengelolaan arsip ASN secara digital menjadi salah satu fondasi dalam membangun layanan manajemen ASN yang terintegrasi dan berbasis data.

Upaya pemulihan arsip tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan administrasi kepegawaian sekaligus memperkuat perlindungan data ASN ketika terjadi bencana.* (dh)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan merehabilitasi total Puskesmas Helvetia di Jalan Kemuning, Kecamatan Medan Helvetia.

Penataan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang setiap hari mencapai sekitar 250 hingga 300 orang.

Baca Juga:

• Akhiri Banjir Setinggi Dada! Rico Waas Tinjau Proyek Drainase Raksasa 670 Meter di Medan Helvetia

Dalam kunjungan tersebut, Rico melihat sejumlah bagian bangunan yang akan ditata ulang, mulai dari poli umum, laboratorium, lobi, ruang klinik, ruang tunggu hingga ruang ramah anak.

"Rehabnya rehab besar. Pembangunan ini kita tata ulang kembali supaya lebih nyaman dan ruangan-ruangannya itu lebih bisa dimanfaatkan dengan baik," kata Rico Waas.

Menurut Rico, tingginya jumlah kunjungan masyarakat membuat kebutuhan ruang pelayanan perlu disesuaikan.

Salah satunya poli umum yang akan diperbesar agar komunikasi dan koordinasi delapan dokter yang bertugas dapat berlangsung lebih efektif.

"Poli umumnya dibutuhkan, kalau bisa ruangannya lebih besar karena di situ biar ada komunikasi, koordinasi dengan delapan dokter lainnya bisa lebih efektif. Nah, ini kita cari solusinya," ujarnya.

Selain poli umum, laboratorium juga diperluas karena kapasitas ruang yang tersedia saat ini dinilai belum memadai untuk melayani jumlah pasien setiap hari.

Penataan ulang turut menyasar alur keluar-masuk masyarakat dan ruang tunggu.

Sebelumnya, pasien menggunakan selasar yang relatif sempit sebagai tempat menunggu.

Melalui rehabilitasi tersebut, Pemko Medan menyiapkan lobi utama dan ruang ramah anak.

Sejumlah ruang klinik juga diperbaiki agar pemanfaatannya lebih optimal.

Rico mengatakan bangunan Puskesmas Helvetia tetap dipertahankan dua lantai.

Namun, bagian dalam bangunan ditata kembali untuk memberikan ruang pelayanan yang lebih nyaman.

"Kita rapikan supaya wajah Puskesmas ini semakin enak dipandang. Masyarakat pun lebih nyaman juga," katanya.

Keterbatasan lahan parkir juga menjadi perhatian dalam rehabilitasi tersebut.

Area di belakang Puskesmas akan dioptimalkan sehingga dapat menampung sekitar lima hingga enam mobil tanpa mengganggu alur keluar-masuk pasien.

Selain pelayanan reguler, Puskesmas Helvetia memiliki ruang instalasi gawat darurat atau IGD.

Pemko Medan merencanakan pelayanan IGD tersebut dapat beroperasi selama 24 jam.

"Ruang IGD-nya ada. Yang ini kita rencanakan juga masuk ke 24 jam," ujarnya.

Rico menargetkan seluruh pekerjaan pembangunan Puskesmas baru maupun rehabilitasi Puskesmas di Kota Medan, termasuk Puskesmas Helvetia, dapat rampung pada akhir 2026.

Selama proses rehabilitasi berlangsung, pelayanan kesehatan Puskesmas Helvetia sementara dialihkan ke Puskesmas Pembantu atau Pustu Dwikora di Jalan Setia Luhur dan Pustu Tanjung Gusta di Jalan Puskesmas.

Rehabilitasi ini diharapkan dapat membuat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut lebih tertata, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.* (ad)

Pembangunan drainase ini ditujukan untuk mengurangi genangan yang disebut kerap merendam permukiman warga saat hujan deras. Kondisi banjir bahkan dilaporkan dapat mencapai ketinggian hingga pinggang orang dewasa.

Baca Juga:

• Bebaskan Warga dari Banjir Sebetis, Rico Waas Cek Langsung Proyek Drainase 505 Meter Sei Asahan

"Berdasarkan laporan yang kami terima, jika terjadi hujan deras, air bisa masuk ke rumah warga hingga setinggi pinggang hingga dada. Ini sangat mengganggu kenyamanan warga. Tahun ini kami bangun U-Ditch sepanjang 670 meter yang akan bermuara ke sungai Bendera. Harapannya, langkah ini bisa mereduksi banjir secara signifikan di Komplek Bumi Asri serta Lingkungan 1 dan Lingkungan 7 Kelurahan Cinta Damai," ujar Rico.

Rico menargetkan pembangunan drainase tersebut dapat rampung pada akhir 2026. Selain pembangunan saluran, Pemko Medan juga berkoordinasi dengan warga terkait penertiban serta relokasi bangunan yang berdiri di atas saluran air.

Pemko Medan juga menata tempat peternakan yang disebut tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal).

"Pembangunan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang saling mendukung. Warga yang bangunannya berada di atas drainase juga telah sepakat untuk dibongkar demi kelancaran aliran air," tegas Rico.

Pembangunan tersebut mendapat apresiasi dari warga sekitar. Pengurus Kompleks Bumi Asri, Herman Syah, mengatakan persoalan banjir telah lama menjadi kekhawatiran warga di kawasan tersebut.

"Kami mengucapkan sujud syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sudah beberapa periode kepemimpinan wali kota, baru di tangan Pak Rico eksekusinya benar-benar terealisasi. Ini sangat berarti bagi kami," ungkap Herman.

Warga lainnya, Retno, juga mengapresiasi pembangunan drainase tersebut. Menurutnya, persoalan genangan dan banjir di wilayah itu telah dirasakan sejak masa pandemi COVID-19 dan kemudian semakin dirasakan seiring pembangunan perumahan serta perubahan fungsi lahan di sekitar kawasan.

"Pengerjaan drainase ini bagus, untuk mengurangi banjir agar tidak parah lagi. Kami bersyukur Pemko Medan turun tangan," kata Retno.

Pembangunan drainase tersebut diperkirakan memberi manfaat bagi lebih dari 1.800 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan sekitar Kelurahan Cinta Damai.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Hardy Sibarani menjelaskan saluran yang dibangun menggunakan U-Ditch berukuran 160 x 160 sentimeter. Konstruksi tersebut diarahkan hingga kawasan belakang Kodam dan selanjutnya menuju Sei Badera.

"Pembangunan drainase di Pasar I ini sepanjang 672 meter dengan konstruksinya menggunakan U-Ditch ukuran 160 x 160 cm hingga ke belakang Kodam," ujar Hardy.

Meski pembangunan terus berjalan, proyek tersebut masih menghadapi kendala pembebasan lahan di sepanjang jalur permukiman warga dan bantaran rel.

Hardy mengatakan Wali Kota Medan telah menginstruksikan penerbitan surat imbauan kepada warga terkait proses pembebasan lahan. Setelah lahan dinyatakan bebas, tim SDABMBK akan melakukan normalisasi saluran hingga ke titik Sei Badera.

Pembangunan drainase ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi risiko genangan di kawasan Kelurahan Cinta Damai dan sekitarnya.* (dh)

Proyek drainase sepanjang 505 meter itu merupakan kelanjutan pembangunan tahap sebelumnya yang telah menyelesaikan pekerjaan sepanjang 200 meter.

Baca Juga:

• Sambut Mubes Horas Bangso Batak, Wali Kota Medan Rico Waas Siapkan Dukungan Pemko & Sentil Pentingnya Akar Budaya

"Walaupun airnya cepat mengalir, kita berharap kawasan perumahan warga seperti ini tidak ada lagi luapan air. Genangan harus kita minimalkan. Mudah-mudahan proyek ini bisa segera selesai," ujar Rico.

Menurut Rico, pembangunan infrastruktur penanganan banjir harus berjalan seiring dengan respons cepat terhadap laporan maupun keluhan masyarakat.

Dia menegaskan pembenahan drainase di kawasan permukiman diperlukan untuk mendukung kenyamanan warga.

"Masyarakat membutuhkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, aman, dan bebas dari masalah banjir maupun genangan," tegasnya.

Sementara itu, Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe menjelaskan sistem drainase sepanjang 505 meter tersebut memanfaatkan kontur jalan yang melengkung untuk membagi debit air.

"Sebagian aliran air disalurkan menuju Sei Putih, sedangkan sisanya dibuang ke Sei Selayang untuk meminimalkan beban penampungan," jelas Husnul.

Pembangunan drainase tersebut diharapkan dapat mengurangi limpasan air saat hujan sekaligus meminimalkan genangan di kawasan permukiman sekitar Jalan Sei Asahan.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas turut didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan Arrahmaan Pane.* (dh)

Kegiatan tersebut mengusung tema "Kepemimpinan Intelektual Kader HMI di Era Artificial Intelligence: Integrasi Keislaman dan Teknologi dalam Menjawab Tantangan Masa Depan."

Baca Juga:

• 3 Kepala Daerah Kumpul di LK II HMI Nasional, Bupati Asahan Tantang Kader Kuasai Era AI

Baharuddin mengatakan generasi muda, termasuk kader HMI, perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, karakter serta semangat untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Kisaran-Asahan menyampaikan sebanyak 48 peserta dinyatakan lolos mengikuti Intermediate Training LK II Tingkat Nasional tersebut.

Para peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Kegiatan itu juga diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan kepemimpinan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Asahan menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta di Kabupaten Asahan. Dia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan memberikan manfaat bagi para peserta.

Bupati Asahan juga mengajak seluruh pihak menjaga keutuhan, saling menguatkan serta membangun kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah daerah agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kegiatan pembukaan Intermediate Training LK II Tingkat Nasional HMI Cabang Kisaran-Asahan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara, di antaranya Asisten III, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Umum serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.* (dh)

DELI SERDANG, BITV ONLINE – Kondisi jalan di Dusun II, Gang Buntu, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang rusak parah selama bertahun-tahun, menuai kekecewaan warga. Meski telah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah desa, hingga kini belum ada realisasi yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

• Sumut Dihantam Cuaca Ekstrem! Puting Beliung Sapu 9 Rumah di Taput, Banjir Rendam Samosir dan Deli Serdang

Salah seorang warga, Bahli Hasibuan, mengungkapkan kekecewaannya saat diwawancarai wartawan BITV Online.

Ia menyampaikan bahwa warga telah berulang kali meminta agar jalan tersebut segera diperbaiki. Namun, hingga saat ini, permohonan mereka belum membuahkan hasil.

Menurut keterangan warga, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mendatangi langsung kantor Desa Cinta Damai dan menemui kepala desa untuk menyampaikan keluhan sekaligus memohon perbaikan infrastruktur jalan tersebut.

Namun, setelah sekian lama menunggu, warga mengaku belum mendapatkan kepastian kapan perbaikan akan dilaksanakan. Kondisi tersebut semakin menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang setiap hari harus menggunakan jalan rusak itu untuk beraktivitas.

Warga pun mempertanyakan keseriusan pemerintah desa dalam menanggapi aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar.

Masyarakat berharap pemerintah desa tidak hanya menerima keluhan, tetapi juga segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut. Mereka menilai perbaikan infrastruktur sangat diperlukan demi menunjang kelancaran aktivitas serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

REDAKSI BITV ONLINE DUA KALI KIRIM KONFIRMASI, KADES BELUM MERESPONS

Sebagai upaya memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, redaksi BITV Online telah mengirimkan pesan konfirmasi kepada Kepala Desa Cinta Damai melalui aplikasi WhatsApp sebanyak dua kali.

Konfirmasi tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai kondisi jalan yang dikeluhkan warga, termasuk langkah pemerintah desa dan rencana perbaikan yang akan dilakukan.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, kedua pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan dari kepala desa.
Redaksi BITV Online tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Desa Cinta Damai untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, maupun tanggapan terkait keluhan warga tersebut.

Warga Dusun II berharap pemerintah desa segera memberikan kepastian dan tidak membiarkan persoalan kerusakan jalan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Mereka menginginkan adanya tindakan nyata agar akses jalan yang setiap hari digunakan masyarakat dapat segera diperbaiki.* (dh)

Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dan diikuti oleh Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, bersama jajaran pejabat struktural serta seluruh pegawai Lapas Labuhan Ruku.

Baca Juga:

• Usut Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Komisi II DPR Panggil Ombudsman Siang Ini

Pengarahan pimpinan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap jajaran memahami arah kebijakan serta penekanan pimpinan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran Lapas Labuhan Ruku mendapatkan arahan strategis mengenai pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Selain penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Pemasyarakatan, pengarahan juga menekankan pentingnya pengawasan internal sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan tugas sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam lingkungan kerja.

Aspek integritas juga menjadi perhatian penting dalam pengarahan tersebut. Setiap pegawai diharapkan mampu menjaga sikap, perilaku, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara.

Integritas menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan tugas Pemasyarakatan. Dengan integritas yang kuat, setiap petugas diharapkan mampu menjalankan tugas secara objektif, disiplin, profesional, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Dalam mengikuti pengarahan tersebut, jajaran Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku tampak menyimak berbagai materi dan poin penting yang disampaikan oleh Dirjenpas maupun Irjen Kemenimipas RI.

Sejumlah arahan strategis tersebut kemudian menjadi bahan perhatian jajaran untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan pengarahan juga menjadi momentum bagi jajaran Lapas Labuhan Ruku untuk melakukan penguatan internal, khususnya dalam meningkatkan koordinasi antara pimpinan, pejabat struktural, dan seluruh pegawai.

Hal tersebut dinilai penting karena pelaksanaan tugas Pemasyarakatan tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membutuhkan kerja sama, kedisiplinan, komunikasi, serta komitmen seluruh jajaran.

Dengan adanya arahan langsung dari pimpinan di tingkat pusat, jajaran Lapas Labuhan Ruku diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan komitmennya untuk segera menginternalisasikan seluruh arahan pimpinan kepada seluruh jajaran petugas Pemasyarakatan di lingkungan Lapas Labuhan Ruku.

Menurutnya, arahan yang disampaikan pimpinan bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

"Seluruh arahan pimpinan akan kami tindak lanjuti dan internalisasikan kepada seluruh jajaran. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, disiplin, pengawasan, serta tata kelola dalam pelaksanaan tugas," tegas Hamdi.

Ia menekankan bahwa setiap jajaran memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik institusi serta memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Pemasyarakatan sekaligus membangun budaya kerja yang semakin tertib, profesional, dan berintegritas.

Hamdi juga mengingatkan jajaran agar setiap arahan pimpinan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas masing-masing. Menurutnya, penguatan integritas harus dimulai dari kesadaran setiap individu untuk melaksanakan tanggung jawab dengan penuh kedisiplinan.

Selain itu, pengawasan internal diharapkan terus diperkuat sehingga setiap potensi persoalan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Pengarahan tersebut juga menjadi kesempatan bagi jajaran Lapas Labuhan Ruku untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dengan sinergi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan seluruh jajaran, pelaksanaan tugas diharapkan dapat berjalan semakin efektif serta mampu memberikan pelayanan Pemasyarakatan yang profesional dan sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku tersebut berjalan tertib. Seluruh peserta mengikuti pengarahan dengan serius dan mencatat sejumlah poin penting yang disampaikan sebagai bahan tindak lanjut di lingkungan kerja masing-masing.

Bagi Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda pengarahan, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan penguatan internal dan menyatukan langkah seluruh jajaran dalam menjalankan tugas.

Melalui penguatan integritas, disiplin, pengawasan, dan tata kelola, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Jajaran Lapas Labuhan Ruku juga menyatakan siap menindaklanjuti arahan pimpinan secara konsisten sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Dengan demikian, setiap arahan yang diterima diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pengarahan semata, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi terciptanya lingkungan kerja yang semakin tertib serta pelayanan Pemasyarakatan yang semakin optimal.* (dh)

Koordinator aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur SPPG. Modal tersebut berasal dari pinjaman perbankan maupun dana pribadi.

Baca Juga:

• Kepergok Istri Keluar Tempat Hiburan Malam di Medan, Kepala SPPG Tebing Tinggi Diproses Dicopot

Dalam aksi tersebut, para mitra menyiapkan empat tuntutan utama. Pertama, mereka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Kedua, mitra meminta pemerintah mendorong BGN mencabut moratorium pembangunan SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.

Ketiga, para mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi yang telah mereka keluarkan untuk membangun fasilitas dapur SPPG.

Keempat, mereka meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN, termasuk melalui pembentukan undang-undang sebagai dasar hukum penyelenggaraan Program MBG.

Rencana aksi tersebut muncul di tengah kebijakan moratorium pembangunan SPPG baru yang sebelumnya diterapkan BGN sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program MBG.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kepala BGN menyebut moratorium dilakukan bersamaan dengan refocusing penerima manfaat serta pembenahan dapur yang telah berdiri dan beroperasi. Sementara Wakil Kepala BGN Trenggono pada Juli 2026 menyatakan penghentian sementara tersebut tidak dimaksudkan berlangsung permanen.

Hingga akhir Agustus 2026, moratorium izin SPPG baru masih disebut berlaku. Pemilik dapur yang belum beroperasi diminta menunggu proses penataan aturan dan tata kelola program.

Para mitra SPPG kemudian melakukan konsolidasi di sejumlah daerah menjelang aksi 1 Oktober. Koordinator aksi memperkirakan jumlah massa yang dapat hadir mencapai 50 ribu hingga 100 ribu orang. Angka tersebut merupakan target atau perkiraan dari pihak penyelenggara dan belum menunjukkan jumlah peserta yang telah dipastikan hadir.

Aksi tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para mitra untuk menyampaikan persoalan mengenai investasi, kepastian operasional dapur, keberlanjutan program serta kepastian hubungan kemitraan dengan BGN kepada pemerintah dan DPR RI.* (tm/dh)

Tim kuasa hukum Yaqut berencana menghadirkan 15 saksi fakta dan 8 ahli dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Baca Juga:

• Pelarian Berakhir di Medan! 2 Perampok & Pembunuh Wakil Rektor IT&B Karo Ditangkap, Mobil Xforce Sempat Raib

Sementara itu, tim kuasa hukum mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex menyiapkan tiga saksi dan lima ahli. Para ahli yang akan dihadirkan berasal dari bidang hukum pidana, administrasi dan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), keuangan serta fikih.

Tim kuasa hukum Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham akan menghadirkan empat saksi dan empat ahli. Mereka menyiapkan ahli hukum pidana, keuangan negara, hukum administrasi negara serta ahli terkait industri haji.

Sedangkan kubu Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba, menyiapkan sekitar lima saksi dan delapan ahli.

Bidang keahlian yang disiapkan antara lain pemeriksaan keuangan negara dan metodologi BPK, akuntansi forensik, audit investigatif, penghitungan ulang, hukum keuangan negara, hukum administrasi negara, hukum penyelenggaraan haji, hukum pidana materiil tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan haji, serta hukum perdata dan perseroan.

Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani meminta seluruh tim kuasa hukum berkoordinasi apabila menghadirkan ahli yang sama. Langkah tersebut dilakukan agar jadwal pemeriksaan ahli dapat digabungkan.

"Nanti siapa tahu kalau ahlinya sama, harinya bisa digabungkan seperti itu," kata Ni Kadek.

Hakim juga menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi akan didahulukan sebelum agenda pemeriksaan ahli.

"Berarti kami akan utamakan yang ada saksinya terlebih dahulu, nanti ahlinya belakangan," ujarnya.

Perkara tersebut merupakan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang didakwa dilakukan Yaqut, Gus Alex, Ismail dan Asrul.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 hingga 2024 di Kementerian Agama.

Jaksa membagi dugaan kerugian negara tersebut ke dalam tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang disebut tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut tidak seharusnya berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

KPK mendakwa keempat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persidangan selanjutnya akan memasuki tahapan pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak terdakwa sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.* (k/dh)

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap inflasi global dan risiko fiskal.

Baca Juga:

• Tak Ada Wilayah Berkategori Baik, Kualitas Udara Sumut Kompak Sedang Selasa Ini

"Kenaikan harga minyak hingga di atas US$108 per barel di tengah belum tercapainya kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz," kata Erwin dalam keterangan resmi, Selasa (29/9/2026).

Menurut Erwin, perkembangan tersebut mendorong ekspektasi pasar terhadap kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat lebih lanjut. Dampaknya turut terlihat dari kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury (UST) tenor 10 tahun yang mencapai 5,23 persen.

Level tersebut disebut menjadi yang tertinggi sejak 2007.

Selain faktor eksternal, tekanan rupiah juga berasal dari meningkatnya kebutuhan valuta asing oleh importir menjelang berakhirnya kuartal III 2026.

"Tekanan nilai tukar juga didorong oleh kebutuhan valas importir menjelang akhir triwulan III, serta arus keluar dana dari portofolio aset negara emerging markets di tengah kenaikan yield obligasi," ujar Erwin.

BI menilai pelemahan rupiah secara umum masih sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan regional. Secara quarter-to-date (qtd), rupiah tercatat melemah terbatas sebesar 0,67 persen.

Di sisi lain, posisi cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.

BI memastikan tetap berada di pasar untuk menjaga mekanisme perdagangan valuta asing berjalan dengan baik sekaligus mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental ekonomi.

Upaya stabilisasi dilakukan melalui penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pada mekanisme pasar. BI juga menjaga kecukupan likuiditas serta memperkuat instrumen lindung nilai.

Intervensi dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Koordinasi dan komunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar terus dilakukan secara intensif," kata Erwin.

Dengan berbagai langkah tersebut, BI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar global, pergerakan harga minyak dan kondisi likuiditas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.* (d/dh)

Workshop digelar selama satu hari di Hotel Jeumpa Meinthem, SMK3 Banda Aceh, Lhong Raya, Selasa (29/9/2026). Kegiatan merupakan bagian dari proyek Building Economic Resilience and Sustainable Communities in Aceh (BERSAMA) yang dijalankan FBA di Kabupaten Aceh Besar.

Baca Juga:

• Bersih-bersih Keuangan Daerah Wali Kota Tanjungbalai Temui BPK Geber Kasus Tuntutan Perbendaharaan

Tiga gampong menjadi fokus penyusunan dokumen tersebut, yakni Gampong Lampaya, Gampong Meunasah Baro dan Gampong Bha Ulee Tutue.

Sebanyak 30 perwakilan gampong mengikuti kegiatan dan berpartisipasi dalam sesi penilaian risiko berdasarkan pengalaman serta kondisi yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Direktur Eksekutif FBA Dr. Syaifullah Muhammad mengatakan pihaknya berkomitmen membangun kesiapsiagaan bencana yang berbasis masyarakat.

"FBA akan terus konsisten melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk menginisiasi dan mengembangkan gampong tangguh bencana di Aceh," kata Syaifullah.

Menurut Syaifullah, pelaksanaan proyek tersebut mendapat dukungan CBM Global dan Australia Aid. Dukungan itu diarahkan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

"Dengan dukungan CBM Global dan Australia Aid, project BERSAMA akan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Aceh Besar untuk pemberdayaan kaum rentan secara inklusif," ujarnya.

Syaifullah juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

"Ini negeri kita, kampung kita, mari kita jaga bersama. Jangan rusak hutan, jaga lingkungan kita dengan sepenuh hati, sebagai bagian dari ikhtiar mitigasi kita untuk bencana," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil menyambut baik pelaksanaan workshop tersebut. Ia menilai masih terdapat tantangan dalam penerapan tata kelola kebencanaan di Aceh.

"Aceh sebenarnya menjadi tempat bagi provinsi lain belajar tentang kebencanaan. Tapi dalam implementasinya, Aceh masih banyak tertinggal," ujar Ridwan.

Ridwan berharap kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dapat meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam menghadapi bencana.

"Melalui kolaborasi dengan FBA kita berharap edukasi dan pengembangan aparatur desa dapat ditingkatkan. Sehingga Gampong Inklusi Tangguh Bencana dapat kita wujudkan," pungkasnya.

Melalui workshop tersebut, draft RENKON diharapkan menjadi panduan bagi aparatur dan masyarakat Gampong Lampaya, Meunasah Baro serta Bha Ulee Tutue dalam menghadapi berbagai ancaman bencana serta mengurangi dampaknya secara mandiri dan inklusif.* (dh)

Berkas perkara tersebut sebelumnya telah dikirimkan Polda Sumut kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumut pada 26 Agustus 2026. Namun, berkas dikembalikan kepada penyidik pada 10 September 2026 karena dinilai masih belum lengkap dan disertai sejumlah petunjuk untuk dilengkapi.

Baca Juga:

• Terseret Korupsi Pasar Ikan Rp 22 M Bareng Sang Adik, Berkas Eks Walkot Sibolga Masih P19

"Penyidik saat ini sedang melengkapi dan memenuhi petunjuk dari JPU Kejati Sumut," kata Ferry, Selasa (29/9/2026).

Jamaludin Pohan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumut. Penetapan tersebut dilakukan pada 21 Juli 2026 setelah penyidik meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada 11 April 2026.

Selain Jamaludin, penyidik juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial AS yang diduga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ISL selaku Direktur Teknis, serta SP yang disebut sebagai penyedia jasa, pelaksana proyek sekaligus pemodal.

SP diduga merupakan adik kandung Jamaludin Pohan. Sebelumnya, Jamaludin juga pernah mengakui bahwa adiknya memiliki keterlibatan di balik proyek pembangunan pasar ikan tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2022. Nilai proyek tersebut disebut mencapai Rp22 miliar.

Jamaludin sebelumnya diperiksa penyidik Polda Sumut pada 10 Maret 2026. Saat itu, dia masih berstatus sebagai saksi dan mengatakan pemeriksaan berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Kota Sibolga tahun anggaran 2022.

Jamaludin ketika itu menyebut pasar ikan telah berfungsi setelah selesai dibangun. Namun, proyek tersebut kemudian menjadi bagian dari proses hukum yang ditangani kepolisian.

Polda Sumut kini masih melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Setelah dinyatakan lengkap atau P21, perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan hukum berikutnya.* (tm/dh)