JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan KRI Sriwijaya-100 sekaligus mengukuhkan Kolonel Laut (P) Mochamad Fuad Hasan sebagai komandannya dalam upacara shipnaming di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 24 September 2026.

Peresmian tersebut menandai masuknya KRI Sriwijaya-100 ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut sekaligus menjadi bagian dari modernisasi kekuatan pertahanan maritim Indonesia.

Baca Juga:

• Peringatan BMKG: Banjir Rob 2,7 Meter Ancam 3 Kecamatan Medan Utara, Cek Jam Rawannya

KRI Sriwijaya-100 sebelumnya merupakan kapal perang Angkatan Laut Italia bernama ITS Giuseppe Garibaldi.

Pergantian identitas kapal ditandai dengan prosesi reflagging, yakni pergantian bendera Italia menjadi Bendera Merah Putih.

Setelah proses tersebut, Panglima TNI meresmikan nama KRI Sriwijaya-100 dan mengukuhkan Kolonel Laut (P) Mochamad Fuad Hasan sebagai komandan kapal.

Dalam amanatnya, Agus Subiyanto mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan kekuatan pertahanan laut yang mampu menghadapi tantangan geografis dan perkembangan lingkungan strategis.

Kehadiran KRI Sriwijaya-100 diharapkan dapat memperkuat kemampuan TNI AL, memperluas jangkauan operasi, serta mendukung operasi gabungan TNI.

Kapal tersebut juga menjadi bagian dari pembangunan dan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista TNI.

Selain fungsi pertahanan, KRI Sriwijaya-100 diarahkan untuk mendukung diplomasi pertahanan dan misi kemanusiaan.

Kementerian Pertahanan menyebut KRI Sriwijaya-100 memiliki kemampuan sebagai pusat komando operasi laut yang dapat mendukung peran TNI, termasuk dalam operasi militer selain perang.

Prosesi perubahan identitas kapal dilakukan melalui pengibaran Bendera Merah Putih di atas dek KRI Sriwijaya-100.

Prosesi tersebut melibatkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan Chief of Staff Italian Navy Laksamana Madya Giuseppe Berutti Bergotto.

Pergantian bendera menandai berakhirnya identitas kapal sebagai bagian dari Angkatan Laut Italia dan dimulainya status baru sebagai kapal perang TNI AL.

Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menjelaskan nama Sriwijaya dipilih karena berkaitan dengan sejarah maritim Nusantara.

Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kekuatan laut di kawasan Nusantara.

KRI Sriwijaya-100 merupakan kapal kelas Garibaldi yang dibangun oleh galangan Fincantieri di Italia.

Kapal tersebut memiliki panjang sekitar 180,2 meter dan bobot perpindahan sekitar 13.850 ton.

Kapal ini dilengkapi dek penerbangan yang dapat digunakan untuk mengoperasikan helikopter serta wahana udara sesuai konfigurasi dan kebutuhan operasional TNI AL.

KRI Sriwijaya-100 sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan telah digunakan Angkatan Laut Italia selama lebih dari empat dekade sebelum pensiun pada 2024.

Kapal tersebut kemudian dialihkan kepada Indonesia dan tiba di Tanjung Priok pada 18 September 2026.

Dengan masuknya KRI Sriwijaya-100, TNI AL memiliki platform baru yang dapat mendukung operasi laut sekaligus misi nonpertempuran.

KRI Sriwijaya-100 tidak hanya diproyeksikan untuk kepentingan operasi pertahanan.

Kapal ini juga dapat digunakan untuk mendukung misi kemanusiaan dan penanganan keadaan darurat.

Dek penerbangan yang luas memungkinkan kapal mendukung operasi helikopter.

Kapasitas kapal juga dapat dimanfaatkan untuk membawa personel serta kebutuhan logistik dalam suatu misi.

Kemampuan tersebut dapat mendukung penanganan bencana alam maupun distribusi bantuan ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali sebelumnya menyatakan KRI Sriwijaya-100 dalam kondisi siap menjalankan tugas negara dan menunggu perintah operasional.

Namun, sejumlah sistem kapal masih akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional Indonesia.

Naval Today melaporkan TNI AL menyiapkan penggantian sejumlah sistem komunikasi berbasis standar NATO dan proses modifikasi diperkirakan berlangsung sekitar empat hingga lima bulan.

Peresmian KRI Sriwijaya-100 juga memiliki dimensi kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Italia.

Kehadiran Kepala Staf Angkatan Laut Italia Laksamana Madya Giuseppe Berutti Bergotto dalam prosesi pergantian bendera menunjukkan keterlibatan kedua negara dalam proses perubahan identitas kapal tersebut.

Dalam konteks pertahanan, kapal dengan kemampuan jelajah dan dukungan udara dapat menjadi salah satu sarana untuk mendukung kerja sama militer, termasuk latihan bersama, misi kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.

Bagi TNI, modernisasi kekuatan maritim bukan hanya soal penambahan kapal, tetapi juga kemampuan mengintegrasikan kapal, pesawat, helikopter, personel, serta unsur gabungan dalam satu operasi.

Dengan resmi masuknya KRI Sriwijaya-100 ke jajaran TNI AL, Indonesia kini memiliki kapal induk pertama yang dapat menjadi bagian dari pengembangan kemampuan operasi laut sekaligus mendukung misi kemanusiaan di wilayah kepulauan.

Peresmian di Tanjung Priok pada Kamis, 24 September 2026, menjadi penanda perubahan identitas kapal yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi menjadi KRI Sriwijaya-100 di bawah Bendera Merah Putih.* (ad)

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menilai pengawasan terhadap pelayanan pemasyarakatan penting untuk memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi dan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Lapas) berjalan sesuai ketentuan.

Maruli mengatakan pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pelayanan publik.

Baca Juga:

• Di Balik Jeruji Lapas, Bisnis Kelas Sosial Itu Nyata?

Menurut dia, pihak yang diperiksa juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi terhadap temuan yang diperoleh dalam pemeriksaan.

"Pengawasan diperlukan. Kalau ditemukan kekurangan di Lapas, tentu harus diperbaiki. Namun kita juga perlu memastikan bahwa setiap temuan melalui proses verifikasi dan klarifikasi sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat benar-benar utuh dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Maruli.

Maruli merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Regulasi tersebut mengatur kewenangan Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan, termasuk meminta penjelasan kepada pihak yang dilaporkan serta melakukan pemeriksaan lapangan.

Menurut Maruli, proses tersebut menjadi penting ketika hasil pemeriksaan lapangan kemudian mendapat perhatian masyarakat dan media.

"Yang harus dibedakan secara jelas adalah antara fakta atau temuan awal di lapangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan. Klarifikasi dari pihak Lapas maupun jajaran pemasyarakatan diperlukan agar persoalan dapat dilihat secara menyeluruh," katanya.

Ia juga menyebut Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 sebagai salah satu kerangka prosedural dalam pemeriksaan dan penyelesaian laporan Ombudsman.

Peraturan tersebut mulai berlaku pada 29 Desember 2023 dan menggantikan aturan sebelumnya mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan.

Maruli mengatakan masyarakat tetap memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan publik, termasuk kondisi di lembaga pemasyarakatan.

Namun, menurut dia, keterbukaan informasi perlu berjalan beriringan dengan akurasi, kehati-hatian, dan keseimbangan informasi.

"Publik tentu berhak memperoleh informasi. Tetapi pada saat yang sama, setiap institusi yang diperiksa juga perlu memperoleh ruang untuk menjelaskan fakta dan melakukan koreksi apabila memang ditemukan kekurangan. Orientasi akhirnya adalah perbaikan pelayanan pemasyarakatan," ujar Maruli.

Ia menambahkan, temuan yang berkaitan dengan pelayanan maupun tata kelola Lapas perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan yang jelas kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembenahan.

Dalam konteks tugas Komisi XIII DPR RI dengan mitra kerjanya, Maruli menyebut persoalan tersebut dapat didalami melalui forum rapat sesuai mekanisme DPR.

Pendalaman, kata dia, dapat dilakukan dengan mendengarkan penjelasan dari Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hal yang dapat dibahas antara lain prosedur pemeriksaan, proses klarifikasi, mekanisme penyampaian informasi kepada publik, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sendiri berdasarkan Perpres Nomor 157 Tahun 2024 memiliki tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

Kementerian tersebut juga memiliki fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang terkait.

Maruli menekankan pengawasan dan pembenahan pemasyarakatan perlu berjalan dalam koridor hukum dan tidak diarahkan untuk mempertentangkan antar-lembaga.

"Yang terpenting bukan memperhadapkan satu institusi dengan institusi lainnya. Ombudsman menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan jajaran pemasyarakatan mempunyai kewajiban memperbaiki pelayanan apabila ditemukan kekurangan. Kita perlu memastikan keduanya berjalan dalam koridor hukum, objektif, dan berorientasi pada perbaikan sistem," tutup Maruli.* (ad)

ACEH TAMIANG – Sebanyak 74 tenaga kesehatan (nakes) diturunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat dalam kegiatan bakti kesehatan (bakkes) di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis, 24 September 2026.

Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 25 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Mereka memberikan berbagai layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat yang datang ke lokasi.

Kegiatan tersebut ditinjau langsung Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo.

Ia didampingi Wakil Ketua Umum Bhayangkari Ny. Martha Dedi Prasetyo dan Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Sari Ruddi serta jajaran pengurus Bhayangkari.

Dalam kunjungannya, Ny. Juliati melihat langsung proses pelayanan kesehatan dan menyapa masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan gratis.

Ia juga meninjau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh secara virtual.

Pelayanan tersebut di antaranya operasi katarak dan operasi bibir sumbing gratis.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, bakti kesehatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bhayangkari terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian HKGB ke-74.

"Dalam kegiatan ini, Bhayangkari menyediakan sebanyak 2.000 paket pengobatan massal secara gratis bagi masyarakat," kata Joko dalam keterangannya di lokasi kegiatan.

Menurut Joko, pelayanan kesehatan yang diberikan cukup beragam.

Masyarakat dapat memperoleh layanan poli umum, penyakit dalam, mata, obstetri dan ginekologi (obgyn), anak, serta paru.

Selain itu, tersedia pula screening stunting dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak.

Panitia juga menyediakan kids corner untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut.

Layanan lainnya meliputi pemeriksaan gigi melalui mobil kesehatan gigi, pemeriksaan laboratorium, konseling, khitanan massal, pemeriksaan kesehatan umum, elektrokardiogram (EKG), dan rontgen.

Masyarakat juga mendapatkan akses operasi katarak dan operasi bibir sumbing secara gratis.

"Seluruh layanan ini diberikan secara gratis sebagai bentuk kepedulian Bhayangkari kepada masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Selain pelayanan kesehatan, Ketua Umum Bhayangkari menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan tersebut berupa 10 unit kursi roda dan 10 unit tongkat kruk.

Bhayangkari juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako, sarung, selimut, serta pasta gigi kepada masyarakat.

Joko berharap kegiatan bakti kesehatan Bhayangkari dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara mudah dan gratis.* (ad)

LANGKAT – Persoalan lahan yang melibatkan Kelompok Tani Maju dan pihak PTPN kembali menjadi perhatian.

Kelompok tani meminta status serta riwayat lahan yang mereka persoalkan dibuka secara transparan agar tidak terus berlarut-larut.

Baca Juga:

• Terbongkar Peran 4 Surat 'Sakti' Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir: Kelabuhi Bank-BPN Hingga Lumpuhkan Pengembang

Dalam peninjauan itu, pihak PTPN dan Kepala BPN Langkat turut hadir di lokasi.

Dalam keterangannya di lapangan, pihak PTPN menyebut lahan yang menjadi objek persoalan merupakan lahan eks-HGU.

Kehadiran Kepala BPN Langkat menjadi momentum bagi kelompok tani untuk meminta penjelasan resmi mengenai status tanah tersebut.

Mereka meminta BPN membuka riwayat hak atas tanah, batas-batas lahan, serta dokumen yang berkaitan dengan HGU sebelumnya.

Bagi kelompok tani, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi pertanahan.

Mereka menginginkan kepastian hukum mengenai dasar hak atas lahan yang selama ini mereka persoalkan.

"Kalau memang lahan ini eks-HGU, maka harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat yang selama ini memperjuangkan lahannya justru dibuat tidak mendapatkan kepastian," demikian substansi desakan kelompok tani di lapangan.

Anggota DPRD Kabupaten Langkat Utara, Dr. Donny Setha, ST, SH, MH, turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Menurut Donny, berdasarkan informasi dan kondisi yang ditemukan di lapangan, lahan tersebut berkaitan dengan eks-HGU.

Karena itu, ia menilai perlu dilakukan clearance atau penjelasan resmi mengenai status lahan.

Donny juga menekankan pentingnya seluruh pihak membuka dokumen dan data secara transparan.

Menurut dia, kejelasan dokumen diperlukan agar persoalan pertanahan tersebut tidak semakin melebar.

Sementara itu, Surya Depari bersama kelompok tani terus mendorong agar persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian.

Kelompok tani meminta proses penyelesaian dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan seluruh pihak terkait serta mengacu pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka berharap BPN Langkat tidak hanya hadir dalam peninjauan lapangan, tetapi juga memberikan data konkret yang dapat menjawab pertanyaan mengenai status dan riwayat lahan tersebut.

Kejelasan mengenai status eks-HGU, riwayat hak, batas lahan, serta dokumen pertanahan dinilai menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.* (ad)

JAKARTA – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui perbankan, salah satunya Bank Negara Indonesia (BNI).

KUR BNI 2026 dapat digunakan pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan guna memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi yang produktif.

Baca Juga:

• Sepertiga Harga Produk Sumut Habis untuk Logistik, Kadin Minta Pemprov Beri Kepastian Investasi

BNI menawarkan bunga KUR sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan.

Tenor pinjaman juga tersedia dalam jangka waktu 12 hingga 60 bulan atau 1 sampai 5 tahun.

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur perlu menghitung kemampuan membayar cicilan.

Dengan mengetahui besaran angsuran, pelaku UMKM dapat memilih tenor yang sesuai dengan kondisi keuangan dan arus kas usahanya.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Mengacu pada informasi di laman resmi BNI, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi calon debitur KUR BNI 2026.

Berikut syarat pengajuan KUR BNI 2026:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi surat nikah bagi yang telah menikah.
- Surat izin usaha berupa NIB atau surat keterangan usaha lainnya yang diterbitkan pejabat berwenang.
- Fotokopi dokumen agunan untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta.
- NPWP untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta.
- Tidak sedang menerima Kredit Produktif dan Kredit Program di luar KUR dari perbankan atau lembaga pembiayaan.

Calon debitur yang sedang memiliki Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk tujuan produktif dan/atau kartu kredit tetap dapat mengajukan KUR BNI 2026, selama fasilitas kredit tersebut dalam kondisi lancar.

Cara Pengajuan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI 2026 dapat dilakukan secara online melalui laman resmi eform.bni.co.id maupun secara langsung dengan mendatangi kantor cabang BNI.

Pengajuan Online

Berikut tahapan pengajuan KUR BNI 2026 secara online:

Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id.
Baca syarat dan ketentuan KUR.
Centang tanda persetujuan persyaratan umum.
Pilih "Lanjutkan".
Lengkapi kolom data diri dan data usaha.
Tunggu informasi dari pihak BNI.
Pihak BNI akan melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara.

Pengajuan Offline

Sementara itu, pengajuan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BNI.

Calon debitur perlu membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

Setelah mengambil nomor antrean, calon debitur akan diminta mengisi formulir pengajuan KUR.

Jika pengajuan membutuhkan agunan, dokumen atau agunan yang dipersyaratkan akan diminta untuk diserahkan.

Selanjutnya, pihak BNI akan melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara terkait bisnis yang dijalankan.

Proses persetujuan kredit biasanya memerlukan waktu sekitar 3-7 hari kerja.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Plafon Rp100 Juta

Besaran cicilan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengambil pinjaman.

Untuk plafon Rp100 juta, berikut perhitungan angsuran berdasarkan tenor yang tercantum dalam informasi KUR BNI 2026:

12 bulan: Rp8.606.643per Bulan
24 bulan: Rp4.432.061per Bulan
36 bulan: Rp3.042.194per Bulan
48 bulan: Rp2.348.503per Bulan
60 bulan: Rp1.933.280per Bulan

Dengan mengetahui perkiraan cicilan tersebut, pelaku UMKM dapat menyesuaikan pilihan tenor dengan kemampuan keuangan dan arus kas usaha.

Namun, calon debitur tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku serta hasil analisis dan persetujuan bank sebelum mengajukan KUR BNI 2026.

Catatan: Besaran angsuran di atas merupakan perhitungan yang tercantum dalam bahan informasi yang diberikan.

Ketentuan, bunga, persyaratan, maupun hasil persetujuan kredit dapat mengikuti kebijakan BNI yang berlaku saat pengajuan.* (di/ad)

JAKARTA — Salat qobliyah Subuh merupakan salat sunnah dua rakaat yang dikerjakan sebelum salat fardu Subuh.

Salat ini memiliki keutamaan khusus sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadits Rasulullah SAW.

Baca Juga:

• Utang Puasa Ramadan Belum Dibayar? Ini Batas Waktu dan Tata Cara Qadhanya

Rasulullah SAW bersabda:

"Dua rakaat sebelum salat Subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya." (HR Muslim)

Dalam riwayat lain dikatakan, "Dua rakaat sebelum Subuh itu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala isinya." (HR Muslim)

Keutamaan tersebut juga terlihat dari kebiasaan Rasulullah SAW yang sangat menjaga pelaksanaan dua rakaat salat sunnah sebelum Subuh.

Dalam riwayat yang diceritakan Aisyah RA, ia berkata, "Nabi SAW tidaklah melakukan satu salat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi dua rakaat salat sunnah subuh." (HR Bukhari dan Muslim)

Dikutip dari buku Panduan Dzikir Harian karya Baharuddin, salat qobliyah Subuh merupakan salat sunnah yang dikerjakan sebelum mendirikan salat Subuh.

Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwasanya Hafshah Ummul Mukminin telah menceritakan kepadanya bahwa dahulu bila muazin selesai mengumandangkan azan untuk salat Subuh dan telah masuk waktu subuh, Rasulullah SAW melaksanakan salat sunnah dua rakaat dengan ringan sebelum melaksanakan salat Subuh. (HR Bukhari)

Niat Salat Qobliyah Subuh

Dikutip dari buku 23 Shalat Sunnah Penjelasan dan Tata Cara Pelaksanaannya karya Arief Rachman Badrudin, berikut bacaan niat salat qobliyah Subuh:

اُصَلِّى سُنَّةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَّةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ِللهِ تَعَالَى

Arab latin: Usholli sunnatash subhi rok'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala

Artinya: "Saya niat mengerjakan salat sunnah sebelum Subuh dua rakaat, menghadap kiblat karena Allah ta'ala."

Tata Cara Salat Qobliyah Subuh

Salat qobliyah Subuh dikerjakan sebanyak dua rakaat sebelum salat fardu Subuh.

Secara umum, tata caranya sama seperti salat sunnah dua rakaat lainnya.

Pelaksanaannya dimulai dengan niat, kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan surah Al-Qur'an, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, hingga salam.

Berikut tata cara salat qobliyah Subuh dua rakaat:

- Membaca niat salat qobliyah Subuh.
- Mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar.
- Membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan salah satu surah dalam Al-Qur'an.
- Melakukan rukuk.
- Melakukan iktidal.
- Melakukan sujud pertama.
- Duduk di antara dua sujud.
- Melakukan sujud kedua.
- Berdiri untuk rakaat kedua.
- Membaca Al-Fatihah dan surah pendek.
- Melakukan rukuk, iktidal, dan sujud.
- Duduk tasyahud akhir.
- Mengucapkan salam.

Dengan dua rakaat tersebut, umat Islam dapat melaksanakan salah satu salat sunnah yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW.

Pelaksanaannya dilakukan sebelum salat fardu Subuh.* (d/ad)

Oleh: Suprianto Haseng.

DUA warga binaan dapat menjalani masa pidana dalam dunia yang bertolak belakang.

Baca Juga:

• Buntut Temuan 'Apartemen' dan Simulator Golf di Lapas Cibinong, DPR Desak Komisi III Usut Tuntas

Inspeksi mendadak Ombudsman RI pada 23 September 2026 di Lapas Kelas IIA Cibinong mengungkap kontras ini.

Temuan deretan kamar mirip apartemen pribadi beserta pengakuan warga binaan yang menyebut adanya pembayaran mempertegas dugaan yang meresahkan.

Ternyata kenyamanan di balik jeruji lapas kini bisa dibeli.

Persoalan ini bukan lagi tentang narapidana yang hidup nyaman, melainkan tentang siapa yang memberi izin dan bagaimana fasilitas itu dipelihara.

Jika transaksi itu terbukti, penjara telah gagal menjaga kesetaraan di hadapan hukum dan diam-diam melegalkan bisnis kelas sosial di dalam ruang penjara.

Keadilan yang Terbelah

Penjara dibangun atas satu prinsip yang tak boleh ditawar. Kebebasan seseorang boleh dirampas berdasarkan putusan pengadilan, tetapi hukum tidak pernah boleh dijual.

Di luar lapas, uang memang bisa membeli rumah yang lebih luas atau hotel yang lebih nyaman. Namun, di balik jeruji, logika itu harus berhenti.

Lapas bukan hotel yang membedakan pelayanan berdasarkan ketebalan kantong.

Temuan adanya fasilitas mewah bagi warga binaan bukan persoalan sepele mengenai televisi, pendingin udara, atau ukuran kamar semata.

Yang dipertaruhkan adalah prinsip kesetaraan dalam menjalani pidana.

Ketika kenyamanan dapat dibeli, hukuman yang seharusnya bernilai sama berubah menjadi pengalaman yang berbeda tergantung pada kemampuan ekonomi.

Tentu, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi sebelum ada hasil pemeriksaan resmi.

Foto atau fisik bangunan memang menunjukkan keberadaan fasilitas, tetapi belum membuktikan skema pembayaran di baliknya.

Kendati demikian, pertanyaan kuncinya bukan sekadar "siapa narapidana yang menempati kamar itu?", melainkan "bagaimana barang-barang itu bisa masuk dan siapa yang membiarkan hal itu terjadi?"

Sebuah kamar tak mungkin bersolek dengan sendirinya. Instalasi listrik, perabot, renovasi, hingga akses masuk memerlukan proses yang melibatkan manusia.

Publik berhak tahu mengapa fungsi pengawasan gagal menghentikannya sejak awal.

Jika ditemukan aliran dana, investigasi harus membongkar ke mana uang itu mengalir dan siapa saja yang diuntungkan.

Persoalan ini bergeser dari sekadar pelanggaran individu menjadi ancaman tata kelola jika membentuk pola berulang.

Negara tidak boleh membiarkan lapas diam-diam melahirkan kelas sosial baru.

Warga miskin yang menjalani hukuman dalam keterbatasan, dan warga kaya yang bisa membeli privilese.

Sistem pemasyarakatan memang menekankan pembinaan, bukan penyiksaan.

Namun, pembinaan tak boleh diputarbalikkan menjadi kemewahan yang dapat diperjualbelikan.

Ketika hukuman bisa didelegitimasi oleh uang, pesan yang sampai ke masyarakat menjadi sangat merusak: hukum selalu punya jalan belakang bagi mereka yang mampu membayar.

Pemasyarakatan harus membuktikan bahwa pengawasan bukan sebatas formalitas administratif.

Menertibkan fasilitasnya saja tidak cukup jika sistem yang memungkinkannya tetap dibiarkan hidup.

Jika di dalam penjara uang masih bisa membeli perlakuan berbeda, yang runtuh bukan cuma tata tertib lapas, melainkan kepercayaan publik terhadap keadilan itu sendiri.

Gagalnya Pengawasan atau Pembiaran?

Persoalan Lapas Cibinong bukan sekadar keberadaan bangunan khusus, melainkan bagaimana fasilitas semacam itu bisa bertahan lama di tengah sistem pengawasan negara yang berlapis.

Jika keberadaannya baru mencuat setelah sorotan publik dan pemeriksaan eksternal Ombudsman RI, pertanyaan utamanya bukan hanya siapa penggunanya, tetapi mengapa pengawasan gagal mendeteksinya lebih awal.

Kita mengetahui bersama bahwa lapas bukan wilayah tanpa komando.

Ada petugas, kepala lapas, kantor wilayah, hingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lengkap dengan aturan, laporan, inspeksi, dan mekanisme pengawasan.

Jika pelanggaran sejelas bangunan fisik dan perangkat elektronik bisa lolos dari kacamata pengawasan dalam waktu lama, ini bukan lagi kelalaian atau ulah seorang oknum petugas, melainkan keberhasilan sebuah konspirasi pembiaran.

Ketika pengawasan internal membisu, publik berhak mencurigai adanya rantai kompromi kongkalikong yang melilit dari bawah hingga ke puncak komando.

Menurut pengakuan Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin, hambatan akses yang dialami dalam pemantauan sejak Juni hingga terjadinya aksi saling dorong saat inspeksi mendadak pada September semakin mempertegas persoalan transparansi yang perlu dijelaskan.

Institusi publik tidak semestinya menentukan sendiri kapan, sejauh mana, dan dalam kondisi seperti apa dirinya boleh diperiksa oleh lembaga pengawas eksternal.

Terjadinya cekcok antara petugas lapas dan tim Ombudsman RI juga bukan persoalan yang layak dianggap sebagai insiden biasa.

Peristiwa tersebut setidaknya menimbulkan pertanyaan publik: mengapa akses pengawasan sampai harus diwarnai ketegangan?

Apa yang menjadi dasar pembatasan akses? Siapa yang memberikan instruksi?

Dan apakah ada bagian tertentu yang pada saat itu belum siap diperlihatkan kepada tim pemeriksa?

Pertanyaan tersebut belum boleh diterjemahkan sebagai bukti bahwa pihak lapas sedang menutup-nutupi sesuatu.

Namun, justru karena muncul dugaan dan pertanyaan publik, penjelasan resmi menjadi semakin penting.

Lapas Cibinong harus membuka kronologi secara terang.

Apa yang terjadi, siapa yang memberi perintah, mengapa akses sempat terhambat, dan apa alasan petugas mengambil tindakan tersebut.

Jangan biarkan insiden itu berhenti sebagai kabar tentang cekcok antara petugas dan Ombudsman RI.

Publik berhak mengetahui apakah yang terjadi merupakan kesalahpahaman prosedural, persoalan koordinasi, atau memang terdapat alasan lain yang perlu dipertanggungjawabkan.

Transparansi tidak cukup ditunjukkan ketika keadaan sudah terkendali. Transparansi justru diuji ketika pertanyaan publik sedang berada pada titik paling tajam.

Jika tidak ada yang hendak disembunyikan, maka tidak ada alasan bagi penjelasan resmi untuk berputar-putar.

Yang dibutuhkan publik bukan pembelaan institusi, melainkan kronologi yang jelas, dasar tindakan yang dapat diperiksa, dan pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.

Dalam perkara yang menyangkut lembaga pemasyarakatan, hambatan terhadap pengawasan bukan sekadar persoalan pintu yang tidak segera dibuka.

Ia menyangkut apakah negara bersedia membuka ruangnya sendiri untuk diperiksa Sidak penting justru untuk merekam realitas apa adanya.

Jika pengawasan mudah diprediksi, segala pelanggaran bisa dirapikan terlebih dahulu.

Barang disembunyikan, ruangan ditata, dan lapas mendadak tampil tertib.

Namun, itu bukan pengawasan, itu sekadar pertunjukan kepatuhan dan manipulasi citra.

Integritas pengawasan diuji ketika tak ada kesempatan untuk menata panggung.

Lapas harus tertib justru saat tak ada kamera, rombongan pejabat, atau pemeriksaan terjadwal.

Membongkar bangunan tanpa membongkar kegagalan pengawasan hanya akan menghasilkan puing beton dan konferensi pers formalitas.

Yang dibutuhkan adalah evaluasi total rantai komando, jaminan akses bagi pengawas eksternal, serta sanksi tegas bagi pimpinan yang lalai.

Penjara tak boleh menjadi panggung yang hanya tampak rapi saat lampu pemeriksaan menyala.

Jika pengawasan hanya menemukan apa yang sudah dirancang untuk ditemukan, itu bukan pengawasan melainkan sandiwara berstempel negara.

Merobohkan Sistem, Bukan Cuma Tembok

Rekomendasi anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk membongkar bangunan khusus di Lapas Cibinong patut didukung.

Namun, merobohkan tembok beton hanyalah tindakan di permukaan.

Tembok bisa hancur dalam hitungan jam, tetapi sistem yang melahirkan privilese tidak akan ikut runtuh bersama puing-puingnya.

Sebab persoalan sebenarnya bukan semata-mata pada bangunan fisik itu. Pemerintah jangan terjebak pada aksi seremonial yang sekadar enak dilihat kamera.

Bangunan diratakan, foto dipublikasikan, lalu kasus dianggap selesai. Meratakan bangunan tanpa mengusut tuntas mekanismenya justru berisiko menghilangkan bukti fisik.

Besok, fasilitas serupa bisa hadir kembali dalam wajah berbeda. Mulai dari renovasi kamar terselubung hingga akses pelayanan khusus yang makin sulit terdeteksi.

Jika pelanggaran terbukti, fokus pemeriksaan harus mengarah pada akar sistemiknya.

Siapa yang memberi izin, siapa yang membiarkan, dan siapa yang diuntungkan secara ekonomi.

Publik tidak membutuhkan panggung pertunjukan penertiban yang berhenti pada satu lokasi.

Publik membutuhkan jaminan bahwa rantai komersialisasi hukuman benar-benar diputus.

Kasus Cibinong harus menjadi pintu masuk audit menyeluruh di seluruh lapas Indonesia.

Audit tak boleh sebatas mendata barang elektronik, tetapi juga memeriksa pola renovasi, lalu lintas barang, pengawasan petugas, hingga efektivitas saluran pengaduan.

Ancaman terbesar dari kasus ini bukanlah keberadaan kamar mewah itu sendiri, melainkan lahirnya preseden bahwa hukuman pun mengenal kelas sosial.

Hak dasar warga binaan tentu wajib dihormati, tetapi kenyamanan ekstra yang dibeli dengan uang adalah bentuk diskriminasi hukum.

Merobohkan tembok itu mudah, yang sulit adalah membongkar celah pengawasan dan praktik jual beli privilese.

Jika negara hanya menghancurkan bangunannya, yang hilang hanyalah beton.

Jika, negara membenahi sistemnya, yang diselamatkan adalah kepercayaan publik pada keadilan.

Pintu penjara dikunci untuk membatasi kebebasan, dan kunci itu tak boleh memiliki duplikat bernama uang, jabatan, atau koneksi. P

ada akhirnya, persoalan Lapas Cibinong bukan tentang seberapa mewah sebuah kamar, seberapa tinggi tembok yang dibangun, atau seberapa cepat bangunan itu dibongkar.

Persoalannya adalah apakah negara mampu memastikan bahwa hukum tetap memiliki kekuatan yang sama di balik jeruji, tanpa bisa dibeli oleh uang, jabatan, maupun koneksi.

Jika privilese terbukti dapat diperjualbelikan dan pengawasan gagal menghentikannya, yang harus dibongkar bukan hanya bangunannya, tetapi sistem yang memungkinkan praktik itu tumbuh.

Penjara boleh kehilangan temboknya, tetapi keadilan tidak boleh kehilangan muruahnya.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Karyawan Swasta, Penyuluh Antikorupsi Sertifikasi.

JAWA BARAT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Jumat, 25 September 2026.

Sejumlah daerah diprakirakan berawan, sementara beberapa wilayah lainnya berpotensi cerah dan cerah berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 25 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Suhu maksimum 35 derajat Celsius berpotensi terjadi di Subang, Karawang, Kota Bandung, dan Kota Depok.

Kabupaten Bogor diprakirakan berawan dengan suhu 23-34 derajat Celsius dan kelembapan 39-86 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Sukabumi dengan suhu 22-33 derajat Celsius dan kelembapan 43-94 persen.

Cianjur dan Bandung juga diprakirakan berawan.

Suhu di Cianjur berada pada kisaran 19-31 derajat Celsius dengan kelembapan 57-98 persen, sedangkan Bandung diprakirakan memiliki suhu 19-31 derajat Celsius dengan kelembapan 52-89 persen.

Garut diprakirakan berawan dengan suhu 18-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-99 persen.

Tasikmalaya juga berawan dengan suhu 22-32 derajat Celsius serta kelembapan 50-98 persen.

Sementara itu, Ciamis dan Kuningan diprakirakan cerah. Suhu udara di Ciamis berkisar 22-32 derajat Celsius dengan kelembapan 52-98 persen.

Kuningan memiliki suhu 23-32 derajat Celsius dengan kelembapan 38-83 persen.

Cirebon diprakirakan cerah berawan dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 45-75 persen.

Majalengka diprakirakan berawan dengan suhu 23-34 derajat Celsius dan kelembapan 33-79 persen.

Sumedang, Indramayu, dan Purwakarta diprakirakan berawan.

Suhu di Sumedang berkisar 22-31 derajat Celsius, Indramayu 24-34 derajat Celsius, dan Purwakarta 23-34 derajat Celsius.

Subang diprakirakan cerah berawan dengan suhu 24-35 derajat Celsius.

Karawang diprakirakan cerah dengan suhu 24-35 derajat Celsius. Adapun Bekasi diprakirakan berawan dengan suhu 24-35 derajat Celsius.

Bandung Barat diprakirakan berawan dengan suhu 21-31 derajat Celsius. Pangandaran diprakirakan cerah dengan suhu 22-31 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan berawan dengan suhu 23-34 derajat Celsius. Kota Sukabumi juga berawan dengan suhu 21-33 derajat Celsius.

Kota Bandung diprakirakan cerah dengan suhu 21-31 derajat Celsius. Kota Cirebon diprakirakan cerah berawan dengan suhu 24-33 derajat Celsius.

Kota Bekasi dan Kota Depok diprakirakan berawan. Suhu Kota Bekasi berada pada kisaran 24-34 derajat Celsius, sedangkan Kota Depok 24-35 derajat Celsius.

Kota Cimahi diprakirakan berawan dengan suhu 20-31 derajat Celsius.

Kota Tasikmalaya berawan dengan suhu 22-32 derajat Celsius. Sementara Kota Banjar diprakirakan cerah dengan suhu 23-32 derajat Celsius.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan pada Jumat, 25 September 2026, dapat memperhatikan kondisi cuaca di wilayah masing-masing dan mengikuti informasi terbaru yang dikeluarkan BMKG.* (ad)

ACEH — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Jumat, 25 September 2026.

Mayoritas wilayah Aceh diprakirakan mengalami hujan ringan, sementara sejumlah daerah lainnya diprediksi berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Jumat 25 September 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Aceh Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 71-98 persen.

Aceh Tenggara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu yang lebih rendah, yakni 17-24 derajat Celsius dan kelembapan 73-99 persen.

Di Aceh Timur, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-98 persen.

Sementara Aceh Tengah diprakirakan berawan dengan suhu 17-25 derajat Celsius dan kelembapan 62-97 persen.

Aceh Barat dan Aceh Besar diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu di kedua wilayah tersebut berada pada kisaran 24-31 derajat Celsius, dengan kelembapan masing-masing 67-99 persen dan 60-98 persen.

Pidie juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 20-26 derajat Celsius dan kelembapan 70-99 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Aceh Utara dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-99 persen.

Simeulue diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 74-98 persen.

Sementara Aceh Singkil diprakirakan berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-96 persen.

Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, dan Aceh Jaya juga berpotensi mengalami hujan ringan.

Suhu udara di Bireuen diprakirakan 24-31 derajat Celsius, Aceh Barat Daya 21-28 derajat Celsius, Gayo Lues 18-26 derajat Celsius, dan Aceh Jaya 24-30 derajat Celsius.

Nagan Raya diprakirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 69-99 persen.

Sementara Aceh Tamiang diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-99 persen.

Bener Meriah berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 74-99 persen.

Pidie Jaya juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-27 derajat Celsius dan kelembapan 75-99 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 26-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-90 persen.

Kota Sabang juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-94 persen.

Kota Lhokseumawe diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 69-98 persen.

Kota Langsa juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 63-99 persen.

Sementara itu, Kota Subulussalam diprakirakan berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-97 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada Jumat, 25 September 2026, dapat memperhatikan perkembangan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.

Warga juga disarankan mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca.* (ad)

SUMUT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Jumat, 25 September 2026.

Mayoritas wilayah Sumut diprakirakan mengalami hujan ringan, sementara Kabupaten Karo berpotensi mengalami hujan sedang.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Jumat 25 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kondisi tersebut mencakup wilayah pesisir, dataran tinggi, hingga kawasan perkotaan.

Kabupaten Tapanuli Tengah diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-97 persen.

Tapanuli Utara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-27 derajat Celsius dan kelembapan 62-98 persen.

Tapanuli Selatan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 20-27 derajat Celsius dan kelembapan 75-99 persen.

Nias juga diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 74-99 persen.

Langkat berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 64-99 persen.

Sementara Kabupaten Karo menjadi wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang, dengan suhu 20-27 derajat Celsius dan kelembapan 68-97 persen.

Deli Serdang diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-32 derajat Celsius dan kelembapan 63-99 persen.

Simalungun juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 68-98 persen.

Asahan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-98 persen.

Labuhanbatu juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 65-98 persen.

Dairi diprakirakan hujan ringan dengan suhu 20-26 derajat Celsius dan kelembapan 74-98 persen.

Toba juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-26 derajat Celsius dan kelembapan 69-99 persen.

Mandailing Natal diprakirakan hujan ringan dengan suhu 20-27 derajat Celsius dan kelembapan 64-99 persen.

Nias Selatan berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-29 derajat Celsius dan kelembapan 76-86 persen.

Pakpak Bharat diprakirakan hujan ringan dengan suhu 21-27 derajat Celsius dan kelembapan 70-98 persen.

Humbang Hasundutan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-26 derajat Celsius dan kelembapan 70-98 persen.

Samosir diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius dan kelembapan 69-98 persen.

Serdang Bedagai berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 64-99 persen.

Batu Bara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-99 persen.

Padang Lawas Utara dan Padang Lawas sama-sama berpotensi hujan ringan dengan suhu masing-masing berada pada kisaran 24-32 derajat Celsius.

Labuhanbatu Selatan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 66-98 persen.

Labuhanbatu Utara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 67-99 persen.

Sementara itu, Nias Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 75-98 persen.

Nias Barat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 79-98 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 62-98 persen.

Kota Pematangsiantar diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 67-98 persen.

Kota Sibolga juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-93 persen.

Kota Tanjung Balai diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 70-98 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Kota Binjai dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 61-98 persen.

Kota Tebing Tinggi juga diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 65-98 persen.

Sementara Kota Padang Sidempuan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 69-98 persen.

Adapun Kota Gunungsitoli diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-98 persen.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan pada Jumat, 25 September 2026, diimbau memperhatikan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing.

Warga juga dapat mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca terbaru dari BMKG untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca.* (ad)

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Jumat, 25 September 2026.

Sebagian besar wilayah Jakarta diprakirakan berawan, sementara hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Jumat 25 September 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan menjadi wilayah dengan suhu maksimum mencapai 36 derajat Celsius.

Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu udara 28-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 73-79 persen.

Di Jakarta Pusat, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 28-34 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada pada kisaran 49-72 persen.

Jakarta Utara juga diprakirakan berawan. Suhu udara berada pada kisaran 28-33 derajat Celsius dengan kelembapan 52-75 persen.

Sementara itu, Jakarta Barat diprakirakan berawan dengan suhu udara 28-34 derajat Celsius. Kelembapan berada pada kisaran 49-74 persen.

Jakarta Selatan menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 27-36 derajat Celsius dengan kelembapan 44-76 persen.

Adapun Jakarta Timur diprakirakan berawan dengan suhu 27-36 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 39-76 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada Jumat, 25 September 2026, diimbau memperhatikan perkembangan kondisi cuaca dan informasi terbaru dari BMKG, terutama bagi warga di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan.* (ad)

YOGYAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 25 September 2026.

Seluruh wilayah yang diprakirakan BMKG berpotensi mengalami cuaca cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Jumat 25 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Kota Yogyakarta diprakirakan menjadi wilayah dengan suhu udara tertinggi, mencapai 36 derajat Celsius.

Kabupaten Kulon Progo diprakirakan cerah dengan suhu udara 22-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 51-98 persen.

Di Kabupaten Bantul, BMKG memprakirakan cuaca cerah dengan suhu 23-34 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berkisar 40-95 persen.

Cuaca cerah juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Suhu udara berada pada kisaran 22-34 derajat Celsius dengan kelembapan 45-94 persen.

Kabupaten Sleman diprakirakan cerah dengan suhu udara 22-34 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 26-88 persen.

Sementara itu, Kota Yogyakarta diprakirakan cerah dengan suhu udara 24-36 derajat Celsius. Kelembapan berada pada kisaran 26-89 persen.

Dengan suhu maksimum yang cukup tinggi, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau memperhatikan kondisi tubuh dan cuaca sepanjang hari serta mengikuti informasi terbaru yang dikeluarkan BMKG.* (ad)

Berdasarkan prakiraan tersebut, sebagian besar wilayah Bali diprediksi mengalami cuaca cerah. Hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Tabanan.

Baca Juga:

• Peringatan BMKG: Banjir Rob 2,7 Meter Ancam 3 Kecamatan Medan Utara, Cek Jam Rawannya

Di Tabanan, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu udara 21-29 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada pada kisaran 62-93 persen.

Sementara itu, Kabupaten Badung diprakirakan cerah dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 54-92 persen.

Kabupaten Gianyar juga diprediksi cerah. Suhu udara berkisar 23-32 derajat Celsius dengan kelembapan 57-86 persen.

Di Klungkung, cuaca diprakirakan cerah dengan suhu 26-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 56-88 persen.

Kabupaten Bangli diprakirakan cerah dengan suhu udara relatif lebih rendah, yakni 18-28 derajat Celsius. Kelembapan berada pada kisaran 36-91 persen.

Karangasem juga diprediksi mengalami cuaca cerah. Suhu udara berkisar 20-31 derajat Celsius dengan kelembapan 36-87 persen.

Adapun Kabupaten Buleleng diprakirakan cerah dengan suhu 23-30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 59-89 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada Jumat, 25 September 2026, dapat memperhatikan perubahan kondisi cuaca dan informasi terbaru dari BMKG.* (ad)

Kemenangan Indonesia dipastikan Moh Zaki Ubaidillah atau Ubed pada partai kelima. Tampil sebagai penentu, Ubed mengalahkan tunggal putra China Weng Hongyang dalam dua gim langsung dengan skor 23-21 dan 21-13.

Baca Juga:

• Buntut Temuan 'Apartemen' dan Simulator Golf di Lapas Cibinong, DPR Desak Komisi III Usut Tuntas

Jonatan Christie lebih dulu kalah dari Shi Yu Qi. Setelah itu, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juga gagal menyumbangkan poin setelah takluk dari Liang Wei Keng/Wang Chang.

Indonesia kemudian bangkit melalui Alwi Farhan yang mengalahkan Li Shi Feng. Momentum berlanjut setelah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menang atas He Ji Ting/Liu Yi sehingga kedudukan menjadi 2-2.

Pada partai penentuan, Ubed menghadapi Weng Hongyang. Gim pertama berlangsung ketat dengan kejar-kejaran poin hingga akhirnya Ubed menang 23-21.

Memasuki gim kedua, Ubed tampil lebih konsisten dan mampu mengendalikan permainan. Ia terus mempertahankan keunggulan hingga menang 21-13 sekaligus memastikan emas untuk Indonesia.

Medali emas tersebut menjadi emas pertama Indonesia di Asian Games 2026. Keberhasilan ini juga mengulang pencapaian tim beregu putra Indonesia yang sebelumnya pernah meraih emas pada Asian Games 1998.

Kemenangan atas China membuat tim bulu tangkis beregu putra Indonesia berdiri sebagai juara setelah melewati lima pertandingan di final.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Gus Nur seusai sidang pembacaan nota perlawanan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga:

• Ungkit Restorative Justice, Refly Harun Desak Rismon Sianipar Dijerat Pasal UU ITE Sama Seperti Roy Suryo

Gus Nur mengatakan dirinya tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Namun, keyakinan tersebut merupakan pandangan pribadi yang dia kaitkan dengan pengalaman dalam perkara hukum yang pernah dijalaninya.

"Keimanan saya mengatakan ijazah itu palsu. Itu intinya," kata Gus Nur.

Dia mengaku pernah diberitahu penyidik Bareskrim bahwa ijazah Jokowi asli setelah penyidik disebut mendatangi kediaman Jokowi. Menurut Gus Nur, informasi tersebut hanya disampaikan kepadanya secara lisan dan tidak disertai dengan diperlihatkannya ijazah asli.

"Saya terlepas dari pidana, KUHP, apa-apa. Tapi pengalaman batin, dalil batin, ketika saya ditangkap oleh Bareskrim, disidik, penyidik mengatakan ke saya, 'Gus, ijazahnya Pak Jokowi asli. Saya sudah ke rumahnya, sudah saya foto, sudah saya pegang, asli.' Tapi cuman ngomong, tidak ditunjukkan ke saya," ujarnya.

Gus Nur juga mengatakan dokumen asli tersebut menurut pengakuannya tidak pernah diperlihatkan kepadanya hingga proses perkara yang pernah dijalaninya selesai.

"Sampai P21 sampai sidang 7 bulan di Solo, enggak pernah ada yang asli," katanya.

Gus Nur Ragukan Jokowi Hadir di Persidangan

Gus Nur juga menyatakan dirinya tidak yakin Jokowi akan hadir dalam persidangan Roy Suryo untuk menunjukkan ijazah aslinya.

"Enggak bakal datang. Keyakinan saya enggak bakal datang. Jaksa punya kemampuan, punya hak untuk itu, tapi enggak tahu kenapa (Jokowi) enggak bisa datang," ujar Gus Nur.

Menurut Gus Nur, keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman ketika dirinya menghadapi perkara serupa. Dia mengaku jaksa sebelumnya juga tidak dapat menghadirkan Jokowi maupun ijazah asli dalam perkara yang pernah dijalaninya.

Gus Nur berharap perkara yang menjerat Roy Suryo dapat segera selesai dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Roy Suryo Bacakan Nota Perlawanan

Pernyataan Gus Nur disampaikan setelah Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya membacakan nota perlawanan terhadap dakwaan jaksa di PN Jakarta Timur.

Tim kuasa hukum Roy mempersoalkan sejumlah bagian dalam surat dakwaan, termasuk dokumen yang menjadi objek perkara serta penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kuasa hukum Roy, Refly Harun, mempertanyakan penggunaan ijazah fisik sebagai salah satu dasar perkara. Menurut dia, Roy melakukan analisis terhadap dokumen yang sebelumnya diunggah pihak lain.

"Kami mempertanyakan bukti utama dalam perkara ini, yaitu apa? Mas Roy meneliti yang diunggah Dian Sandi," kata Refly.

Kubu Roy juga mempersoalkan Pasal 32 UU ITE dalam dakwaan karena disebut tidak mencantumkan ayat yang didakwakan. Mereka kemudian meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan karena dinilai memiliki persoalan secara formil dan materiil.

Perkara tersebut masih dalam proses persidangan. Pernyataan Gus Nur mengenai ijazah Jokowi merupakan keyakinan dan pendapat pihaknya, sementara pembuktian mengenai perkara Roy Suryo akan dinilai dalam proses hukum di pengadilan.* (k/dh)

Refly menilai penerapan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Roy semestinya juga diterapkan kepada Rismon apabila konstruksi perkaranya dianggap sama.

Baca Juga:

• Minta Bebas Murni Usai Preteli Pasal ITE Jaksa, Roy Suryo Nyatakan 'Perang' di Kasus Ijazah Jokowi

Menurut Refly, penerapan pasal tersebut berkaitan dengan asas equality before the law atau kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

Refly juga menyinggung status hukum Rismon yang sebelumnya mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ). Polda Metro Jaya pada April 2026 menyatakan penyidikan terhadap Rismon dihentikan setelah permohonan RJ diterima dan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Meski demikian, Refly berpendapat RJ terhadap Rismon seharusnya hanya berpengaruh terhadap perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Menurut dia, penerapan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE masih dapat dipersoalkan apabila unsur perbuatannya dinilai berbeda.

"Jadi restorative justice itu buat Rismon hanya ngefek harusnya untuk pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi untuk Pasal 32 dan 35, tetap harus didakwakan," ujar Refly.

Refly mengatakan persoalan apakah Rismon nantinya terbukti melakukan tindak pidana merupakan hal yang berbeda. Ia menilai penerapan pasal yang sama diperlukan untuk menjamin prinsip kesamaan di hadapan hukum.

"Kalau seandainya Rismon tidak didakwa, ya Mas Roy juga tidak bisa didakwa dengan pasal yang sama," katanya.

Selain menyoroti perkara Rismon, Refly juga mempersoalkan konstruksi dakwaan terhadap Roy Suryo. Ia menilai Pasal 433 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 434 ayat (1) KUHP tentang fitnah memiliki unsur yang berbeda sehingga dakwaan perlu dibuat secara jelas.

Refly juga mempertanyakan penggunaan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE secara bersamaan. Menurut dia, kedua pasal tersebut mengatur perbuatan yang berbeda.

"Karena 32 ayat 1 merusak dokumen, ya, sehingga dokumen jadi rusak antara lain, sementara Pasal 35 itu membuat dokumen palsu menjadi otentik. Malah terbalik," ujarnya.

Anggota tim kuasa hukum Roy, Luthfi Hakim, turut mempersoalkan perbedaan waktu kejadian atau tempus delicti yang tercantum dalam surat dakwaan. Ia menilai terdapat tanggal dalam dakwaan yang tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa yang diuraikan jaksa.

Luthfi juga mempertanyakan tuduhan fitnah terhadap Roy. Menurut dia, unsur pengetahuan mengenai kondisi yang sebenarnya menjadi persoalan dalam dakwaan.

"Bagaimana Mas Roy tahu bahwa ini (ijazah) asli ataupun palsu kalau tidak pernah ditunjukkan yang aslinya?" kata Luthfi.

Sementara itu, Rismon sebelumnya menyelesaikan perkara tudingan ijazah Jokowi melalui mekanisme restorative justice. Dalam proses tersebut, Rismon menyatakan langkah perdamaian dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa tekanan maupun intervensi pihak lain.

Perkara Roy Suryo kini memasuki tahap pemeriksaan nota perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Keberatan yang diajukan tim kuasa hukum selanjutnya akan ditanggapi oleh jaksa dalam proses persidangan.* (k/dh)

Roy mengatakan pihaknya sejak awal telah mempersoalkan sejumlah bagian dalam surat dakwaan jaksa. Ia menegaskan keberatan tersebut akan tetap diperjuangkan apabila jaksa memilih mempertahankan maupun memperbaiki dakwaan.

Baca Juga:

• Tepis Motif Politik, Jokowi Ungkap Alasan Nginap Bareng Korban Gempa Palue: Warga Belum Tersentuh Bantuan

Salah satu keberatan Roy berkaitan dengan penggunaan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam dakwaan. Menurut dia, pasal tersebut memiliki tiga ayat sehingga jaksa seharusnya menyebutkan secara spesifik ayat yang didakwakan.

Roy juga mempertanyakan penerapan UU ITE karena objek yang dipersoalkan dalam perkara tersebut berkaitan dengan ijazah dalam bentuk fisik. Menurutnya, ketentuan mengenai dokumen elektronik semestinya dikaitkan dengan dokumen digital yang menjadi objek analisis.

Selain itu, Roy menyoroti perbedaan jumlah alat bukti yang disebutkan dalam surat dakwaan dengan yang dibacakan jaksa di persidangan. Ia menyebut dakwaan mencantumkan tujuh alat bukti, sedangkan yang dibacakan hanya enam.

Roy juga mengatakan tindakannya mengkaji persoalan ijazah Jokowi dilakukan dengan alasan kepentingan publik dan berkaitan dengan kebebasan berekspresi yang menurutnya dijamin konstitusi.

Sementara itu, kuasa hukum Roy, Refly Harun, menilai persoalan dalam surat dakwaan bukan sekadar kesalahan pengetikan yang dapat diperbaiki. Menurut Refly, terdapat persoalan dalam konstruksi perkara yang menjadi dasar dakwaan.

"Intinya adalah kalau nota perlawanan ini dikabulkan keseluruhan, maka selesai kasus ini. Mas Roy bebas," ujar Refly.

Refly menyebut Roy didakwa menggunakan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 433, Pasal 434, Pasal 32 UU ITE dan Pasal 35 UU ITE.

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Luthfi Hakim, juga mempersoalkan waktu kejadian atau tempus delicti yang tercantum dalam dakwaan. Menurut dia, terdapat perbedaan tanggal antara uraian peristiwa dengan waktu kejadian yang dicantumkan jaksa.

Luthfi juga mempertanyakan tuduhan fitnah yang diarahkan kepada Roy. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan pengetahuan terdakwa mengenai keaslian ijazah Jokowi.

"Bagaimana Mas Roy tahu bahwa ini (ijazah) asli ataupun palsu kalau tidak pernah ditunjukkan yang aslinya?" kata Luthfi.

Menurut Luthfi, keterangan Universitas Gadjah Mada mengenai keaslian ijazah juga tidak otomatis dapat dianggap sebagai pengetahuan pribadi Roy.

"Pengetahuan Roy itu berbeda dengan pernyataan UGM," ujarnya.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE terkait tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu. Pada sidang sebelumnya, Roy juga menyatakan tidak menerima tawaran restorative justice dan tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan JPU.

Setelah nota perlawanan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyampaikan tanggapan terhadap keberatan tim hukum Roy Suryo. Sidang lanjutan dijadwalkan pada awal Oktober 2026.* (k/dh)

Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (24/9/2026). Kubu Yaqut menyebut arahan itu muncul setelah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2023.

Baca Juga:

• Begini Tanggapan Jokowi Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

"Pada tanggal 27 November, Gus Yaqut bertemu dengan Presiden dan tentu mendiskusikan tentang evaluasi haji 2023. Lalu muncullah arahan dari Presiden. Tentu ini semata-mata demi keselamatan jemaah," kata Mellisa seusai persidangan, Kamis (24/9/2026).

Menurut Mellisa, pelaksanaan haji 2024 juga menjadi pertimbangan karena terdapat sekitar 45.000 jemaah lansia dan kondisi cuaca yang disebut lebih ekstrem.

Ia mengatakan arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kajian dan simulasi oleh pihak terkait.

Dalam persidangan, mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief juga memberikan keterangan mengenai asal-usul usulan pembagian kuota 50:50.

Hilman mengatakan pembicaraan tersebut terjadi pada 27 November 2023, ketika dirinya bertemu Yaqut sebelum rapat kerja bersama Komisi VIII DPR. Saat itu, Yaqut disebut baru datang dari Istana.

Dalam perjalanan menuju ruang rapat, Hilman mengaku Yaqut menyampaikan bahwa pembagian kuota 50:50 merupakan arahan Presiden saat itu.

"Pak Menteri menyampaikan, 'Ini 50-50 arahnya beliau dari Presiden waktu itu'," ujar Hilman dalam persidangan.

Hakim kemudian meminta Hilman memastikan siapa Presiden yang dimaksud. Hilman menjawab bahwa Presiden tersebut adalah Joko Widodo.

Keterangan tersebut kemudian menjadi bagian dari pembahasan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut sebagai terdakwa.

Hilman mengatakan dirinya sempat mempertanyakan usulan tersebut karena Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama sebelumnya telah menetapkan komposisi kuota dengan skema 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

"Saya waktu itu merespons, 'Wah, enggak bisa, Pak Menteri, karena ini sudah kita putuskan'," kata Hilman.

Dia menilai perubahan komposisi tersebut harus kembali dibahas bersama DPR.

Hilman juga mengaku mempertanyakan alasan usulan 50:50 baru disampaikan menjelang rapat kerja, setelah pembahasan mengenai kuota tambahan berlangsung cukup panjang.

Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji

Perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut menyeret empat terdakwa, yakni Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz Taba.

Dalam perkara tersebut, Yaqut didakwa melakukan pengaturan pembagian kuota haji tambahan 2024 dengan skema 50:50. Berdasarkan dakwaan, tindakan tersebut disebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang mencapai Rp622,09 miliar.

KPK sebelumnya menyatakan pembagian 20.000 kuota tambahan menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus tidak sesuai dengan ketentuan yang menetapkan proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Sementara itu, keterangan mengenai arahan Jokowi dalam persidangan merupakan keterangan saksi dan penjelasan dari pihak Yaqut. Persidangan masih berlangsung dan majelis hakim belum memberikan kesimpulan akhir mengenai kebenaran maupun implikasi hukum dari keterangan tersebut.* (k/dh)

Dalam aksinya, Reza diduga mencuri satu unit laptop dan sebuah ponsel milik korban yang masih berstatus pelajar.

Baca Juga:

• Lepas 10 Pelajar Terpilih ke Ipoh Malaysia, Rico Waas Titip Misi Kenalkan Budaya Medan dan Jaga Nama Baik Bangsa

"Kejadiannya bulan Agustus, tepat hari Jumat, pelapor membuat laporan di Polsek kita kasus pencurian. Korban kehilangan satu buah laptop dan satu buah HP," kata Yusuf.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah barang bukti dan keterangan saksi. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapat informasi mengenai keberadaan tersangka di kawasan Taman Bunga.

"Selanjutnya petugas kita melakukan penyelidikan, informasi bahwa tersangka sedang berada di Taman Bunga. Lanjut, opsnal kita dipimpin Panit 1 melakukan penangkapan," ujarnya.

Setelah Reza ditangkap, polisi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti hasil pencurian. Namun, tersangka disebut mencoba melarikan diri sehingga petugas memberikan tembakan peringatan.

Tembakan peringatan tersebut disebut tidak diindahkan. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka.

"Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti. Pelaku atau tersangka ini melarikan diri, sehingga kita lakukan tembakan peringatan, tidak diindahkan juga, sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur," jelas Yusuf.

Dari pemeriksaan lebih lanjut, polisi menyebut Reza bukan pertama kali melakukan aksi serupa. Dia diketahui merupakan residivis dalam kasus pencurian.

"Pelaku melakukan aksinya ini, ini yang kedua kalinya. Yang pertama berhasil, yang kedua ini kita lakukan penindakan," ungkap Yusuf.

Reza kini ditahan di sel Polsek Medan Baru. Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian, di antaranya baju, celana, sandal, kalung dan anting.

Kasus tersebut masih dalam proses penanganan Polsek Medan Baru.* (dh)

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Buka Kejuaraan Karate INKANAS, 325 Atlet Pelajar dari 12 Daerah se-Sumut Bertanding

Dalam kegiatan tersebut, Ny. Juliati Sigit Prabowo menandatangani prasasti bantuan sumur bor Bhayangkari Peduli. Ia juga memutar kran air sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas air bersih bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Boyong Badut Hingga Robot, Ketum Bhayangkari Ceriakan Anak-anak Aceh Tamiang Lewat 'Kids Corner'

Mereka juga mengikuti dialog interaktif secara virtual bersama sejumlah penerima manfaat program Bhayangkari Peduli.

Ny. Juliati berharap bantuan sumur bor dan instalasi air bersih tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Ia juga meminta warga ikut menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun.

"Semoga sumur bor yang telah dibangun bermanfaat bagi masyarakat dan tolong dirawat agar bisa terus digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta instalasi yang layak," ujar Ny. Juliati.

Salah seorang tokoh masyarakat Aceh Tengah mengaku bersyukur mendapat bantuan sumur bor dan instalasi air bersih. Sebelumnya, warga disebut harus melewati bukit untuk mendapatkan air bersih dan membawanya kembali ke rumah.

"Hari ini, air bersih yang sangat kami rindukan, alhamdulillah sudah terwujud melalui bantuan Ibu Kapolri. Terima kasih kepada Ibu atas bantuan sosial, bakti kesehatan, dan air bersih bagi kami. Ini sungguh sangat bermanfaat. Semoga Ibu dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan," ucapnya melalui sambungan virtual.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan 82 titik sumur bor dan instalasi air bersih tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Rinciannya, 40 titik berada di Kota Langsa, 30 titik di Kabupaten Aceh Tamiang, 4 titik di Bener Meriah, 3 titik di Aceh Tengah, 3 titik di Bireuen dan 2 titik di Kabupaten Aceh Utara.

"Sebanyak 82 titik sumur bor dan instalasi air bersih bantuan Bhayangkari Peduli hari ini telah diresmikan dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Air telah mengalir sebagai simbol hadirnya manfaat nyata Bhayangkari bagi masyarakat Aceh," kata Joko.

Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan Bhayangkari Peduli dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74.* (dh)