MEDAN – Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon komisaris dan direksi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut. Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan proses seleksi ke tahap wawancara akhir.

Pengumuman tersebut dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (5/8/2026). Untuk seleksi calon direksi menggunakan Surat Nomor 81/PANSEL-BUMD/2026, sedangkan seleksi calon komisaris tertuang dalam Surat Nomor 82/PANSEL-BUMD/2026.

Baca Juga:

• Pansel Umumkan Hasil UKK Jamkrida Sumut, Calon Komisaris dan Direksi Lanjut Tahap Final

Tahap wawancara akhir dijadwalkan berlangsung pada Kamis (6/8/2026) di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara. Proses ini akan menjadi penilaian terakhir sebelum penetapan pejabat definitif.

Berikut daftar peserta yang dinyatakan lolos pada masing-masing posisi:

Calon Anggota Komisaris

- Amsetyo Nugroho Putro
- Bertha Mariana Silalahi
- RM Ibnu Legowo

Calon Direktur Utama

- Sumiati
- John Jeri
- Masmedia Alam

Calon Direktur Keuangan

- Raden Muhammad Khalid Prabowo
- Anggie Anggara Siregar
- Dipasaguna

Pansel berharap seluruh peserta yang lolos dapat mengikuti tahapan akhir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seleksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menghadirkan jajaran pimpinan BUMD yang profesional, berintegritas, dan mampu memperkuat kinerja PT Jamkrida Sumut dalam mendukung sektor pembiayaan daerah.* (ds/dh)

MEDAN – Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon komisaris dan direksi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut. Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan proses seleksi ke tahap wawancara akhir.

Pengumuman tersebut dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (5/8/2026). Untuk seleksi calon direksi menggunakan Surat Nomor 81/PANSEL-BUMD/2026, sedangkan seleksi calon komisaris tertuang dalam Surat Nomor 82/PANSEL-BUMD/2026.

Baca Juga:

• Eks Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Sebut Pemindahbukuan Dana Bansos Korban Bencana Samosir Berdasarkan Hasil Rapat

Tahap wawancara akhir dijadwalkan berlangsung pada Kamis (6/8/2026) di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara. Proses ini akan menjadi penilaian terakhir sebelum penetapan pejabat definitif.

Berikut daftar peserta yang dinyatakan lolos pada masing-masing posisi:

Calon Anggota Komisaris

- Amsetyo Nugroho Putro
- Bertha Mariana Silalahi
- RM Ibnu Legowo

Calon Direktur Utama

- Sumiati
- John Jeri
- Masmedia Alam

Calon Direktur Keuangan

- Raden Muhammad Khalid Prabowo
- Anggie Anggara Siregar
- Dipasaguna

Pansel berharap seluruh peserta yang lolos dapat mengikuti tahapan akhir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seleksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menghadirkan jajaran pimpinan BUMD yang profesional, berintegritas, dan mampu memperkuat kinerja PT Jamkrida Sumut dalam mendukung sektor pembiayaan daerah.* (ds/dh)

Dalam arahannya, Gus Ipul meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tidak terlibat dalam praktik penyimpangan maupun tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• Saksi Bongkar Dugaan Fee Korupsi Bantuan Bencana, Eks Kadis PMD Samosir Disebut Terima Rp179 Juta

Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di Kemensos agar hanya menerima hak yang memang menjadi haknya serta menjauhi segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Menurutnya, komitmen pemberantasan korupsi di Kemensos bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Gus Ipul juga mendorong seluruh pegawai untuk berani melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lingkungan kerja. Laporan dapat disampaikan secara langsung kepada pimpinan maupun melalui berbagai saluran komunikasi resmi yang telah disediakan.

Ia menilai budaya saling mengingatkan menjadi salah satu langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program Kemensos harus diawali dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data yang valid menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh kebijakan sosial berlandaskan data yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga manfaat bantuan pemerintah dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Dengan pelantikan 67 pejabat fungsional tersebut, Kemensos diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.* (k/dh)

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Agustus 2026. Seluruh pihak terkait akan dimintai penjelasan mengenai penyebab kebakaran sekaligus evaluasi terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional.

Baca Juga:

• Kunjungi Posko Surabaya, Menhub Pantau Penanganan Korban Mutiara Sentosa 2

Selain meminta penjelasan, DPR juga mendorong investigasi dilakukan secara menyeluruh agar penyebab kebakaran dapat diungkap secara transparan dan menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan transportasi laut.

Menurut Lasarus, peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap operasional kapal masih perlu diperkuat. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan memberikan izin pelayaran dinilai harus memastikan seluruh kapal memenuhi standar keselamatan sebelum beroperasi.

Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan ramp check, sehingga proses pemeriksaan kapal sebelum berlayar dinilai belum berjalan secara maksimal.

Tak hanya itu, DPR turut menyoroti adanya perbedaan antara jumlah penumpang dengan data manifes KMP Mutiara Sentosa 2. Menurut Lasarus, ketidaksesuaian tersebut seharusnya dapat dicegah apabila pengawasan di pelabuhan dilakukan secara optimal.

"Kalau data manifes dan jumlah penumpang berbeda, berarti ada pengawasan yang harus dievaluasi," tegasnya.

Sebelumnya, KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar saat melayani pelayaran rute Surabaya–Makassar pada Minggu (2/8/2026). Insiden itu menyebabkan kepanikan hingga banyak penumpang melompat ke laut. Sebanyak lima orang dilaporkan meninggal dunia.

Basarnas telah menghentikan operasi pencarian khusus setelah seluruh data penumpang berhasil divalidasi. Total 238 penumpang berhasil dievakuasi, sementara pemantauan di lokasi tetap dilakukan melalui operasi SAR rutin apabila terdapat laporan baru mengenai korban.* (k/dh)

Dua tersangka yang ditetapkan yakni CL selaku Direktur Bus ALS dan Shandy Hermanto selaku Direktur PT Sinar Bumi Pertiwi (SBP), perusahaan pemilik truk tangki BBM yang terlibat dalam kecelakaan.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Ungkap Detik-detik Sebelum Eks Istri Brigadir I Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak, Motif Masih Didalami

"Sebelum menetapkan tersangka, kami sudah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan dan berkoordinasi dengan Direktorat Polri. Jadi prosesnya tidak dilakukan secara tiba-tiba," ujar Karim, Rabu (5/8/2026).

Penyelidikan Libatkan Puluhan Saksi

Menurut Karim, penyidik telah memeriksa sekitar 47 saksi yang terdiri dari saksi di lokasi kejadian, para ahli, hingga pihak internal masing-masing perusahaan.

Pemeriksaan juga menyasar bagian operasional, bendahara, hingga bengkel perusahaan guna memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan.

"Kami memeriksa pihak Bus ALS maupun perusahaan truk BBM, mulai dari bendahara hingga bagian bengkel. Semua fakta dikumpulkan sebelum dilakukan gelar perkara," katanya.

Hasil gelar perkara yang melibatkan Polres Muratara, Kejaksaan, dan Direktorat Polri akhirnya menyimpulkan adanya dugaan kelalaian yang memenuhi unsur pidana.

"Prosesnya sudah panjang, bukan ujug-ujug muncul nama dua tersangka," tegas Karim.

Polisi Temukan Sejumlah Pelanggaran Bus ALS

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sejumlah pelanggaran pada armada Bus ALS yang dinilai berkontribusi terhadap kecelakaan.

Beberapa temuan tersebut di antaranya:

- Izin Kartu Pengawasan (KPS) telah habis masa berlaku.
- Izin Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tidak aktif.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan tidak dipenuhi.
- Tidak tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- Tidak tersedia alat pemecah kaca darurat.
- Pintu darurat terhalang barang bawaan.

"Izin KPS sudah mati, izin AKAP juga tidak aktif. Selain itu, di dalam kabin tidak ada APAR, alat pemecah kaca, dan pintu keluar darurat terhalang barang. Semua itu menjadi faktor kelalaian," jelas Karim.

Truk Tangki BBM Juga Langgar Aturan

Selain Bus ALS, penyidik juga menemukan pelanggaran pada truk tangki BBM milik PT SBP.

Truk tersebut diketahui mengalami perubahan kapasitas tangki dari 5.000 liter menjadi 8.000 liter, namun tidak disertai dokumen teknis yang sah.

Polisi menemukan beberapa pelanggaran, di antaranya:

Modifikasi kendaraan tanpa Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB).
Tidak melaporkan perubahan spesifikasi kendaraan.
Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) tidak sesuai dengan fungsi kendaraan.

"SRUT yang digunakan sebenarnya untuk kendaraan pengangkut air, tetapi dipakai mengangkut BBM. Setiap perubahan spesifikasi kendaraan seharusnya dilengkapi dokumen baru," terang Karim.

Terancam Hukuman Lima Tahun Penjara

Atas perbuatannya, Direktur Bus ALS dijerat dengan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara Direktur PT SBP dijerat Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait pelanggaran dimensi kendaraan serta Pasal 474 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kebakaran dan korban jiwa.

"Pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pimpinan perusahaan dalam hal ini direktur. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara," kata Karim.

Polisi Siapkan Upaya Paksa

Polisi telah melayangkan dua kali surat panggilan kepada kedua tersangka, masing-masing pada 23 Juli dan 1 Agustus 2026. Namun keduanya belum memenuhi panggilan penyidik.

Menurut Karim, pihaknya tidak menutup kemungkinan melakukan upaya paksa apabila para tersangka kembali mangkir dari panggilan berikutnya.

"Untuk Direktur ALS sudah mengonfirmasi sedang dalam perjalanan memenuhi panggilan. Sementara Direktur PT SBP hingga kini belum memberikan konfirmasi," pungkasnya.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kepala daerah se-Jawa Timur dan Bali di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• KPK Terbitkan Tiga Sprindik Baru, Kasus Suap Pajak Banjarmasin Makin Meluas

Ia menjelaskan, kepala daerah yang terjerat perkara korupsi tetap harus melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk proses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemeriksaan oleh inspektorat.

Namun demikian, Tito mengatakan kondisi berbeda berlaku apabila kepala daerah telah ditahan dan berstatus terdakwa dalam perkara hukum.

"Kecuali karena masalah hukum, ditahan dan menjadi terdakwa, maka otomatis diberhentikan sementara dan yang naik adalah wakilnya sebagai pelaksana tugas," ujarnya.

Tito juga membandingkan sistem pemerintahan daerah dengan struktur komando saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Menurutnya, kepala daerah bukan berada dalam sistem komando langsung Presiden maupun Menteri Dalam Negeri.

"Berbeda ketika saya menjadi Kapolri. Saat itu ada satu komando kepada para Kapolda dan Kapolres. Pagi bisa saya angkat, sorenya bisa saya ganti. Kalau kepala daerah tidak bisa seperti itu," jelasnya.

Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada), sehingga memiliki legitimasi politik yang berbeda dengan pejabat struktural dalam birokrasi.

Tito juga menilai para kepala daerah merupakan figur politik yang telah melalui proses panjang sebelum terpilih memimpin daerah.

"Kepala daerah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata mereka adalah politisi yang sudah berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik, dan kita juga tidak bisa mengawasi mereka 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, 365 hari setahun. Semua akan kembali kepada diri pribadi masing-masing," ungkapnya.

Sebagai langkah pencegahan korupsi, Kemendagri bersama KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus memperkuat sistem pengawasan, memberikan pembinaan, serta meningkatkan integritas kepala daerah di seluruh Indonesia.

Menurut Tito, penguatan sistem tersebut memang tidak dapat menghilangkan seluruh potensi pelanggaran hukum. Namun, upaya itu diharapkan mampu menekan angka korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

"Cara seperti ini memang tidak menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hukum, tetapi kita berharap jumlahnya bisa jauh berkurang. Sehingga kita membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala daerah bahwa modus-modus operandi yang ada itu sudah diketahui aparat penegak hukum," pungkasnya.* (k/dh)

Nadiem tiba sekitar pukul 09.14 WIB didampingi sang istri, Franka Makarim. Kedua orang tuanya, Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie, juga tampak hadir memberikan dukungan bersama sejumlah simpatisan yang mengenakan pakaian serba putih.

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Melawan! Laporkan Empat Hakim ke KY dan Ajukan Banding

"Masih dalam pemulihan, tapi alhamdulillah siap untuk sidang hari ini. Ya, masih ada sedikit peradangan, tapi alhamdulillah saya bisa mendapat perawatan yang baik," ujar Nadiem kepada awak media.

Dalam sidang banding tersebut, Nadiem berharap majelis hakim memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukumnya untuk mengulas kembali sejumlah fakta yang telah terungkap selama persidangan di tingkat pertama. Ia juga berharap hakim mengizinkan dihadirkannya saksi maupun saksi ahli baru.

"Karena sepertinya di Pengadilan Negeri sudah begitu banyak kejanggalan yang terjadi, begitu banyak pelanggaran etika dan moralitas. Kami ini berbulan-bulan berjuang untuk melawan kriminalisasi ini dan selalu mengutarakan hal-hal yang terjadi kepada kami," katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri menyatakan Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun. Selain hukuman badan, Nadiem juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan.

Tak hanya itu, majelis hakim juga menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun sesuai amar putusan.

Sidang banding ini menjadi tahapan lanjutan dalam proses hukum setelah pihak terdakwa mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri. Hasil persidangan banding nantinya akan menentukan apakah putusan sebelumnya dikuatkan, diubah, atau dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi.* (oz/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan ketiga sprindik tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Kepala KPP Madya Banjarmasin.

Baca Juga:

• Hermawan Sulistyo Soroti Kematian Sutrimo, Sebut Ada Dugaan Pembunuhan

Menurutnya, penerbitan sprindik umum menunjukkan bahwa KPK masih mendalami perkara dan belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut.

Tiga sprindik yang diterbitkan mencakup dugaan pemberian suap oleh pihak swasta kepada pejabat KPP Madya Banjarmasin, dugaan penerimaan suap oleh pejabat lain maupun pejabat yang sama dari pihak swasta berbeda, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Jadi artinya ada beberapa hasil tindak pidana yang ditemukan di hasil penyidikan tersebut kemudian kita kembangkan ke perkara TPPU-nya untuk mengejar aset pemulihan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak usai terjaring operasi tangkap tangan pada Februari 2026.

Selain Mulyono, KPK juga menetapkan Dian Jaya Demega (DJD), yang merupakan fiskus anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin, serta Venasius Jenarus Genggor alias Venzo (VNZ), Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB), sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menjelaskan penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin.

Mulyono dan Dian Jaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara itu, Venasius Jenarus selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Hermawan Sulistyo dalam Podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Diduga Ditetapkan Tersangka Dua Kali, Febrie Adriansyah Siap Uji Lewat Praperadilan, Kejagung Santai

Hermawan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam peristiwa meninggalnya Sutrimo yang ditemukan tak sadarkan diri di depan sebuah klinik. Menurutnya, Sutrimo yang masih berusia 42 tahun disebut tidak memiliki riwayat penyakit jantung maupun penyakit kronis lainnya.

Ia juga menduga kemungkinan adanya zat beracun seperti arsenik atau sianida yang menyebabkan kematian. Namun, Hermawan mengingatkan bahwa pembuktian secara forensik dapat menjadi lebih sulit apabila pemeriksaan tidak segera dilakukan.

"Kalau satu dua hari masih bisa, tapi tinggal sedikit residunya. Karena apa? Ini berupa jadi gas. Jadi masuk ke tubuh, dia menguap, dia jadi gas. Jadi kalau dia jadi gas, ya nggak bisa ditelusuri," ujarnya.

Lebih lanjut, Hermawan mempertanyakan apakah kematian Sutrimo berkaitan dengan dugaan upaya menghilangkan saksi penting dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurutnya, sebagai kepala rumah tangga, Sutrimo diduga mengetahui aktivitas keluar masuk barang di rumah yang dijaganya.

"Karena ini saksi yang paling penting, saksi kunci nomor satu kalau bagi saya. Saksi kunci nomor satu tentang seluruh peristiwa pencucian uang itu," katanya.

Ia menilai keberadaan Sutrimo sebagai penjaga rumah membuatnya mengetahui berbagai aktivitas yang terjadi, termasuk jika ada perpindahan barang berukuran besar seperti brankas.

"Brankas itu berat, tidak mungkin digotong-gotong apalagi digotong oleh orang luar yang penjaga rumahnya nggak tahu. Nah, pasti dia tahu banyak," lanjut Hermawan.

Meski demikian, hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kematian Sutrimo. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi serta menelusuri barang bukti, termasuk riwayat komunikasi pada telepon seluler milik korban.

Belum ada kesimpulan resmi dari penyidik yang menyatakan penyebab kematian Sutrimo maupun mengaitkannya dengan dugaan tindak pidana tertentu. Seluruh dugaan yang disampaikan dalam pernyataan Hermawan Sulistyo masih merupakan pendapat pribadi dan belum menjadi hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum.* (in/dh)

Berdasarkan data PIHPS yang diperbarui pada pukul 09.00 WIB, harga telur ayam ras berada di level Rp24.000 per kg. Sementara itu, bawang merah dijual rata-rata Rp31.900 per kg dan bawang putih mencapai Rp34.400 per kg di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Baca Juga:

• Dolar AS Turun ke Rp17.971, Rupiah Menguat pada Awal Perdagangan

Adapun beras kualitas medium I dijual Rp15.950 per kg dan medium II sebesar Rp15.000 per kg. Sementara beras kualitas super I tercatat Rp16.550 per kg dan kualitas super II mencapai Rp15.750 per kg.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar berada di angka Rp37.700 per kg, cabai merah keriting Rp34.900 per kg, sedangkan cabai rawit hijau diperdagangkan dengan harga Rp29.350 per kg.

Sementara itu, harga daging ayam ras segar tercatat Rp33.100 per kg. Untuk daging sapi, kualitas I dijual Rp141.400 per kg dan kualitas II sebesar Rp136.200 per kg.

Komoditas lainnya seperti gula pasir premium berada di harga Rp18.500 per kg, sedangkan gula pasir lokal dipasarkan sebesar Rp17.550 per kg.

Di sektor minyak goreng, minyak goreng curah tercatat Rp19.800 per liter. Adapun minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp22.650 per liter, sementara kemasan bermerek II berada di level Rp21.550 per liter.

Data tersebut merupakan harga rata-rata pangan strategis nasional yang dihimpun melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia dan menjadi salah satu acuan perkembangan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.* (an/dh)

Pernyataan itu disampaikan Muzani saat melakukan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Kota Blitar, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Catat! Jadwal SIM Keliling Medan 3-8 Agustus 2026, Cek Lokasi, Syarat, dan Jam Operasional

"17 Agustus adalah peristiwa yang sangat penting dan sakral. Bagaimana bangsa Indonesia membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan, dari pendudukan kekuatan asing. Karena itu momen ini harus menjadi sebuah peristiwa yang menggembirakan dan menyemangati akan masa depan bagi kita semua," kata Ahmad Muzani.

Ia menilai, setelah lebih dari delapan dekade merdeka, Indonesia memiliki modal besar untuk terus berkembang menjadi bangsa yang lebih maju.

Menurut Muzani, perbedaan suku, budaya, agama, dan pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan, bukan memecah belah masyarakat.

"Sekali lagi, kita harus bisa menjadi negara lebih baik dari sekarang. Jika kita bersatu dari perbedaan dan keberagaman, tentu kita bisa menjadi negara yang kuat," ujarnya.

Muzani menegaskan bahwa persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar, kuat, dan berwibawa di tengah berbagai tantangan.

"Kami merasa yakin bahwa perasaan bersatu menjadi sebuah kekuatan bangsa kita. Di mana pun saudara-saudara berada, baik di desa, di kota, di gang-gang, maupun di tempat lainnya, persatuan harus terus kita gaungkan. Ini menjadi kebutuhan kita semua untuk membangun negara yang besar," tegasnya.

Belakangan ini media sosial ramai membahas isu yang menyebut Agustus 2026 akan menjadi puncak gejolak di masyarakat. Isu tersebut dikaitkan dengan sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dan memunculkan beragam spekulasi di ruang digital.

Menanggapi hal itu, Muzani mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar serta tetap menjaga persatuan dan kondusivitas menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.* (d/dh)

Masyarakat yang berminat dapat melakukan pendaftaran secara daring hingga 7 Agustus 2026. Namun, proses registrasi akan ditutup lebih cepat apabila kuota peserta telah terpenuhi.

Baca Juga:

• Pemerintah Pastikan Ekspor Komoditas Mengandung LTJ Kembali Normal, KSP Siapkan Kepastian Hukum

Sebelum mendaftar, peserta diwajibkan menyiapkan dokumen identitas berupa KTP elektronik atau Kartu Identitas Anak (KIA) bagi peserta berusia 12 hingga 17 tahun. Selain itu, calon peserta juga harus mengunggah swafoto terbaru sambil memegang identitas diri sesuai ketentuan.

Adapun persyaratan peserta di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 12 tahun pada 17 Agustus 2026, tidak membawa balita saat pelaksanaan upacara, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta telah mengikuti program vaksinasi nasional.

Setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat digunakan untuk satu kali pendaftaran.

Proses registrasi dilakukan dalam empat tahap, yakni menyiapkan dokumen, mengisi formulir pendaftaran secara online, melakukan konfirmasi melalui email, dan menukarkan bukti konfirmasi dengan undangan fisik menggunakan identitas asli.

Pada peringatan HUT ke-81 RI tahun ini, pemerintah menyiapkan sebanyak 8.100 kuota bagi masyarakat umum untuk masing-masing sesi upacara, yaitu Upacara Detik-Detik Proklamasi pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera pada sore hari.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengatakan masyarakat dapat memperoleh kesempatan menghadiri upacara melalui mekanisme war ticket, sebagaimana diterapkan pada penyelenggaraan tahun sebelumnya.

"Undangan kepada masyarakat juga diberikan secara terbuka melalui mekanisme war ticket. Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin ikut serta mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka," kata Juri Ardiantoro.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan pendaftaran Upacara HUT RI, terutama yang meminta pembayaran maupun data pribadi di luar mekanisme resmi pemerintah.* (d/dh)

Mengacu pada data Bloomberg, pelemahan dolar AS mencapai 56 poin atau sekitar 0,31 persen dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Pergerakan tersebut membuat kurs dolar AS kembali berada di kisaran Rp17.900.

Baca Juga:

• IHSG Hari Ini Menguat ke Level 6.338, Saham Energi dan Tambang Pimpin Kenaikan

Di sisi lain, pergerakan dolar AS terhadap mata uang negara lain masih bervariasi. Dolar tercatat menguat sekitar 0,3 persen terhadap pound sterling dan naik tipis 0,01 persen terhadap dolar Australia.

Sementara itu, nilai tukar dolar AS terhadap euro terpantau relatif stabil atau tidak mengalami perubahan berarti pada awal sesi perdagangan.

Pergerakan nilai tukar global masih dipengaruhi berbagai sentimen pasar, mulai dari perkembangan ekonomi Amerika Serikat, arah kebijakan suku bunga bank sentral, hingga dinamika pasar keuangan internasional yang terus menjadi perhatian pelaku pasar.* (d/dh)

Pengakuan tersebut disampaikan Perwaty saat menjadi saksi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (4/8/2026) malam.

Baca Juga:

• Eks Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Sebut Pemindahbukuan Dana Bansos Korban Bencana Samosir Berdasarkan Hasil Rapat

Perwaty menjelaskan, uang tersebut diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih karena BUMDesma Marsada Tahi ditunjuk sebagai penyedia barang dalam penyaluran bantuan bencana.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemberian fee tidak hanya diberikan kepada mantan kepala dinas, tetapi juga kepada seorang kepala bidang (kabid) serta tiga kepala desa. Penyerahan uang dilakukan secara terpisah dalam waktu yang sama.

"Pemberian fee ada ke kadis, kabid dan kepala desa. Uang yang diberikan kepada para kades merupakan fee 15 persen yang diperintahkan kepala dinas yang diserahkan secara terpisah," katanya.

Dalam persidangan, majelis hakim kemudian meminta keterangan para kepala desa terkait pengakuan tersebut. Beberapa kepala desa mengakui menerima uang dengan nominal berbeda-beda.

Kepala Desa Sampur Toba, Boleuson Sihotang, mengaku menerima Rp3 juta. Kepala Desa Dolok Raja, Robert Sihotang, menerima Rp5 juta yang disebut telah dikembalikan kepada Kejaksaan. Sementara Kepala Desa Siparmahan, Suandi Sihotang, mengaku menerima Rp10 juta.

Robert Sihotang mengatakan uang tersebut diterimanya sebagai bentuk ucapan terima kasih dari pihak BUMDesma karena telah membantu proses sejak awal.

"Dari awal kami sudah membantu, pihak BUMDesma memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada kami," ujar Robert di persidangan.

Majelis hakim kemudian meminta tanggapan terdakwa Fitri Agust Karo-karo terkait kesaksian tersebut. Namun, mantan Kadis PMD Samosir itu membantah pernah menerima uang fee sebagaimana disampaikan saksi.

"Tidak ada," jawab Agust saat ditanya hakim mengenai dugaan penerimaan uang tersebut.

Meski demikian, Perwaty Sitanggang bersama saksi lainnya, Elson Simanjorang, tetap bersikeras bahwa uang fee memang telah diberikan kepada terdakwa.

"Ada yang mulia, kami berikan fee," ucap Perwaty dan Elson di hadapan majelis hakim.

Dalam sidang yang sama, Pimpinan Bank Mandiri Cabang Pembantu Samosir, Jonni Ronal Simanjuntak, menerangkan pihaknya hanya bertugas menyalurkan bantuan bencana sesuai arahan pemerintah.

Menurut Jonni, bantuan yang awalnya direncanakan disalurkan dalam bentuk uang tunai kemudian diubah menjadi bantuan barang setelah adanya rapat yang melibatkan sejumlah pihak.

"Pihak yang mengatakan bantuan diubah jadi barang Pak Kadis. Selain itu, ada juga surat perintah dari Sekda, mengundang rapat untuk penyaluran bantuan berupa barang," ungkap Jonni.

Ia menambahkan, keputusan perubahan mekanisme penyaluran bantuan juga dibahas melalui rapat dan komunikasi virtual yang melibatkan Dinas Sosial, Kementerian Sosial, serta sejumlah pihak terkait.

Kasus ini bermula dari dugaan perubahan mekanisme penyaluran bantuan bencana Kemensos senilai Rp1,515 miliar dari bentuk uang tunai menjadi barang tanpa persetujuan Kementerian Sosial. Jaksa menduga terdakwa juga meminta keuntungan sebesar 15 persen dari total dana bantuan yang disalurkan.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan sebesar Rp516,298 juta berdasarkan hasil audit akuntan publik.* (ds/dh)

Peringatan itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri kegiatan pelepasan dan pembekalan ratusan calon pekerja migran Indonesia (PMI) di Pendopo Bupati Cianjur, Jawa Barat, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Pemkot Medan Fasilitasi 1.692 Calon Pekerja Migran Bekerja ke Luar Negeri

Ia mengaku telah mengunjungi langsung Kamboja untuk melihat kondisi di lapangan. Dari hasil kunjungannya tersebut, Cak Imin menilai masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum menerima tawaran pekerjaan di negara itu.

"Saya kemarin terbang ke sana. Saya cek satu per satu. Negaranya lebih miskin dari kita, jangan kerja ke sana. Lebih miskin kok kerja ke sana. Itu warning untuk Kamboja," ujarnya.

Menurut Muhaimin, pemerintah akan terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai risiko bekerja melalui jalur ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah semakin banyak warga menjadi korban penipuan, eksploitasi, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ia juga meminta pemerintah daerah aktif menyosialisasikan pentingnya memilih jalur penempatan pekerja migran yang resmi dan sesuai ketentuan.

"Pak Bupati dan jajaran, mari kita sosialisasikan terus. Kita juga siap bekerja sama dengan swasta dan pihak mana pun yang memiliki kegiatan penempatan PMI. Mari kita duduk bersama mencari jalan yang legal, jangan menempuh jalur ilegal," tegasnya.

Selain memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program SMK Go Global. Program tersebut disiapkan untuk mencetak lulusan SMK yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri di berbagai negara tujuan.

Muhaimin mengatakan pemerintah telah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Indonesia di luar negeri guna membuka peluang kerja yang aman dan legal bagi para PMI.

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin melepas sebanyak 337 calon pekerja migran asal Kabupaten Cianjur yang akan bekerja di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.

Para calon PMI tersebut sebelumnya telah menjalani pelatihan di 12 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bekal sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

Pemerintah berharap program tersebut mampu memperluas kesempatan kerja di sektor formal luar negeri sekaligus menekan angka pengangguran, khususnya di Kabupaten Cianjur.* (k/dh)

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga pukul 09.00 WIB, pergerakan indeks berada di kisaran 6.338,08 hingga 6.340,28. Aktivitas perdagangan juga terpantau cukup aktif sejak awal sesi.

Baca Juga:

• BBCA hingga ASII Kompak Menguat, IHSG Dibuka Hijau di Awal Pekan Baru

Pada awal perdagangan, sebanyak 298 saham bergerak menguat, 61 saham melemah, sedangkan 604 saham lainnya masih berada di posisi stagnan.

Sejumlah indeks utama Bursa Efek Indonesia turut dibuka di zona positif. Indeks LQ45 naik tipis menjadi 635,25, sedangkan KOMPAS100 menguat ke level 833,92. Di sisi lain, IDX30 masih terkoreksi tipis ke level 356,90.

Sementara itu, indeks saham berbasis syariah juga mencatatkan penguatan. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik ke level 218,58 dan Jakarta Islamic Index (JII) menguat menjadi 379,41.

Pada kelompok saham unggulan LQ45, beberapa emiten sektor energi dan pertambangan mencatatkan kenaikan pada awal perdagangan. Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) naik menjadi 9.200, PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menguat ke level 1.610, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) naik ke posisi 4.340, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menguat menjadi 1.880, dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) naik ke level 171.

Di sektor otomotif, saham PT Astra International Tbk (ASII) juga bergerak positif dengan kenaikan ke level 5.150.

Sementara itu, pergerakan saham sektor perbankan cenderung bervariasi. Saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat ke level 1.235. Sebaliknya, saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) masih berada di zona merah pada awal sesi perdagangan.

Pelaku pasar masih mencermati sentimen global maupun domestik yang berpotensi memengaruhi arah pergerakan IHSG sepanjang perdagangan hari ini.* (k/dh)

Sebelumnya, harga emas Antam 1 gram berada di level Rp2.603.000. Penurunan ini juga terjadi pada hampir seluruh ukuran emas batangan yang dipasarkan Antam, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Hujan Petir Berpotensi Guyur Aceh Barat hingga Nagan Raya

- 0,5 gram: Rp1.349.500
- 1 gram: Rp2.599.000
- 2 gram: Rp5.138.000
- 3 gram: Rp7.682.000
- 5 gram: Rp12.770.000
- 10 gram: Rp25.485.000
- 25 gram: Rp63.587.000
- 50 gram: Rp127.295.000
- 100 gram: Rp254.112.000
- 250 gram: Rp635.015.000
- 500 gram: Rp1.269.820.000
- 1.000 gram (1 kg): Rp2.539.600.000

Emas batangan Antam tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram. Variasi tersebut memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai kemampuan dan kebutuhan.

Selain memperhatikan pergerakan harga, calon pembeli maupun penjual emas juga perlu memahami ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang belum memiliki NPWP.

Sementara itu, untuk transaksi penjualan kembali (buyback) emas kepada PT Antam dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan pajak sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Potongan pajak tersebut dilakukan langsung dari nilai transaksi buyback.

Harga emas Antam diperbarui setiap hari melalui laman resmi Logam Mulia mulai sekitar pukul 08.30 WIB dan dapat berubah mengikuti perkembangan pasar logam mulia global maupun domestik.* (k/dh)

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan sementara terdapat enam orang yang berada di dalam rumah saat peristiwa itu terjadi. Mereka adalah korban, mantan suaminya Bripka IH, dua anak korban, seorang pengasuh, dan nenek korban.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Ungkap Detik-detik Sebelum Eks Istri Brigadir I Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak, Motif Masih Didalami

Ia menjelaskan, setelah Bripka IH meninggalkan kamar, korban diduga membawa senjata api jenis revolver milik Bripka IH yang berada di dalam tas, kemudian masuk ke kamar mandi.

"Motif bunuh diri ini pada saat ditinggalkan di kamar tersebut. Faktanya, korban berada di dalam kamar mandi dengan mengambil senjata api jenis revolver milik Bripka IH," ujar Jean Calvijn.

Menurutnya, penyidik masih terus mendalami latar belakang yang diduga menjadi penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Polisi juga telah menelusuri berbagai persoalan pribadi maupun hubungan keluarga yang berkaitan dengan korban.

"Kami telah menelusuri persoalan internal pribadi dan keluarga korban. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan proses penyidikan segera selesai secara profesional," ucapnya.

Dari hasil penyelidikan diketahui korban dan Bripka IH telah resmi bercerai pada 2021. Meski demikian, sekitar dua bulan lalu korban bersama kedua anaknya datang dari Jakarta dan tinggal sementara di rumah Bripka IH di Medan.

Penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk anak korban. Berdasarkan keterangan tersebut, selama berada di Medan korban masih menjalani aktivitas bersama keluarga.

"Berdasarkan keterangan saksi anaknya, mereka sering bepergian ke mal dan tempat lainnya. Rekaman CCTV juga sudah kami dalami dan memperlihatkan beberapa aktivitas di dalam rumah, termasuk korban yang ikut melayani tamu," kata Jean Calvijn.

Selain memeriksa para saksi, polisi telah mengamankan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian sebagai bagian dari alat bukti untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.

Kapolrestabes Medan memastikan proses autopsi terhadap jenazah korban telah selesai. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Saat ini masih kami dalami. Penyelidikan dan penyidikan lanjutan akan terus dilakukan setelah proses pemakaman dan penyerahan jenazah kepada keluarga selesai," ujarnya.

Di sisi lain, Propam Polrestabes Medan juga tengah memproses dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengamanan senjata api milik Bripka IH.

"Masih berproses di Propam Polrestabes Medan terkait dugaan pelanggaran, baik kode etik maupun disiplin," tutur Jean Calvijn.

Hingga saat ini, keluarga korban belum membuat laporan polisi. Penanganan kasus dilakukan berdasarkan laporan Model A yang dibuat oleh kepolisian.

"Sampai saat ini laporan yang ada di kami adalah laporan Model A yang dibuat oleh petugas kami sendiri," pungkasnya.

Polrestabes Medan menegaskan penyelidikan masih berlangsung guna memastikan seluruh fakta dalam kasus tersebut dapat terungkap secara menyeluruh.* (tm/dh)

"Tunggu tanggal waktunya," ujarnya kepada awak media, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• DPR Bantah Surpres Pergantian Kapolri Masuk Parlemen, Jenderal Listyo Sigit Tetap Menjabat

"Jabatan di dunia pasti akan diganti, tidak ada yang tidak diganti, kan begitu. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengaku belum menerima surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kagak ada, kagak ada!" kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Sahroni memastikan belum ada pemberitahuan mengenai pengiriman Surpres tersebut. Menurutnya, apabila surat itu telah dikirim, DPR tentu akan mengetahuinya.

"Belum... enggak ada masalahnya! Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya, pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," jelas dia.

Ketika kembali ditanya apakah Surpres tersebut belum dibuka, Sahroni kembali membantah adanya surat tersebut.

"Enggak lah, enggak... enggak ada!" tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai NasDem ini menilai kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih baik sehingga belum perlu dilakukan pergantian jabatan di tengah isu yang beredar. Menurut Sahroni, isu pergantian Kapolri memang menguat karena Listyo Sigit telah menjabat selama sekitar lima tahun.

Namun, ia menegaskan hal tersebut bukan berarti ada catatan buruk terhadap kinerja Kapolri.

"Enggak, Kapolri bagus kok. Cuman kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kenceng. Wajar, kan beliau udah lima tahun," ujar Sahroni.

Ia menilai munculnya dorongan pergantian merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, ada pihak-pihak yang menginginkan regenerasi kepemimpinan setelah masa jabatan yang cukup panjang.

"Karena lama, orang ada yang enggak suka. Ya dimaklumin aja," imbuhnya.* (dw/dh)

"Yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Kalimantan Masih Gelap, Prabowo Turun Tangan Minta Bahlil Segera Bertindak

"Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya enggak ada masalah," ujarnya.

Ia menambahkan, pemadaman juga diduga berkaitan dengan proses pemeliharaan jaringan, termasuk pada jaringan induk kelistrikan.

"Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa, konon cerita dari PLN, terkait dengan jaringan induk juga. Tapi kami akan selesaikan dalam waktu dekat," kata Bahlil.

Sebagai informasi, wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengalami pemadaman listrik bergilir. Pemadaman di sejumlah wilayah ini memicu aksi demonstrasi di Kantor PLN UP3 Palangka Raya pada 28 dan 29 Juli 2026.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalselteng Iwan Soelistijono menjelaskan, pemadaman terjadi lantaran adanya penurunan kemampuan pasokan daya pada sistem interkoneksi di Kalimantan.

Ada tiga unit pembangkit listrik yang mengalami gangguan, yakni generator PLTU Asam-Asam pada 23 Juli 2026, kebocoran pipa boiler pada salah satu unit pembangkit IPP PLTU di Gunung Mas, dan gangguan sistem pelumasan turbin pada PLTU IPP PT Tanjung Power Indonesia di Tabalong. Kondisi itu berdampak terhadap terbatasnya pasokan listrik di sebagian wilayah Kalsel dan Kalteng.

"Berdasarkan progress pemulihan saat ini, salah satu unit pembangkit PLTU di Tabalong, yang punya daya pasok 100.000 Watt, sudah beroperasi kembali yang memasok sistem interkoneksi di Kalimantan, pada tanggal 28 Juli lebih cepat dua hari dari yang direncanakan," kata Iwan dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).* (dw/dh)