Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sri Lestari Widodo, mengatakan pengemudi truk fuso bermuatan air mineral bernama Broson Sinaga saat ini masih menjalani proses pemeriksaan bersama sejumlah saksi.

Baca Juga:

• Hotman Paris Ungkap Kejanggalan di Kasus Febrie Adriansyah: Tan Kian Disebut Pemberi Rp50 Miliar, Kok Belum Jadi Tersangka?

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, truk yang dikemudikan Broson Sinaga diduga mengalami gagal rem sejak melintas di kawasan The Hill Sibolangit.

Meski mengetahui kendaraannya mengalami gangguan, sopir disebut tetap melanjutkan perjalanan sambil berupaya menghindari kendaraan yang berada di depannya.

Namun, saat memasuki lokasi kejadian, arus lalu lintas dalam kondisi melambat sehingga tabrakan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan tidak dapat dihindari.

"Dari kawasan The Hill kendaraan sudah mengalami gagal rem dan sopir terus berusaha menghindari kendaraan lain. Dengan kondisi jalan yang didominasi turunan menuju Medan, pengemudi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.

Polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan, termasuk mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk melengkapi proses penyidikan.

Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia dipastikan tidak bertambah. Delapan korban lainnya yang mengalami luka berat maupun luka ringan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan.

"Seluruh korban masih menjalani penanganan medis. Saat ini kami juga masih berada di lokasi untuk melakukan pengecekan ulang serta pengaturan arus lalu lintas," pungkas Sri Lestari Widodo.

Polisi memastikan proses penyelidikan akan terus dilakukan hingga seluruh rangkaian penyebab kecelakaan terungkap dan penanganan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan.* (mi/dh)

TAPAKTUAN – Aksi perampokan menggegerkan pusat Kota Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Sabtu (18/7/2026) pagi. Sebuah toko emas bernama Amin Setia di Jalan Merdeka Nomor 126, Gampong Pasar, menjadi sasaran pelaku yang diduga membawa senjata laras panjang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.45 WIB.

Baca Juga:

• Diduga Rem Blong, Tabrakan Beruntun di Dairi Tewaskan 2 Orang dan Lukai 7 Warga

Seorang saksi mata yang berada di sekitar lokasi mengatakan pelaku mengenakan jaket hitam dan membawa senjata laras panjang saat memasuki toko emas.

(Foto: Rekaman CCTV)

"Pelaku memakai jaket hitam dan membawa senjata laras panjang. Setelah itu langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Ruang Terbuka Hijau (RTH)," ujar saksi yang enggan disebutkan namanya.

Usai kejadian, kondisi etalase tempat penyimpanan emas tampak berantakan. Beberapa bagian kaca etalase juga terlihat pecah akibat aksi perampokan tersebut.

Peristiwa itu sontak mengundang perhatian warga sekitar. Suasana di lokasi sempat dipenuhi warga yang penasaran setelah kabar perampokan cepat menyebar.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti jumlah emas yang dibawa kabur pelaku maupun nilai kerugian yang dialami pihak toko.

Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.

Polisi juga masih memburu pelaku dan menyelidiki identitasnya, termasuk mendalami kronologi kejadian serta memastikan jenis senjata yang diduga digunakan dalam aksi perampokan tersebut.

Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh aparat kepolisian.* (dh)

Kepala Operasi Damai Cartenz, Irjen Pol Faizal Ramadhani, mengatakan kontak tembak terjadi pada Jumat (17/7/2026) di kawasan Kilometer 4 Logpon, Distrik Dekai.

Baca Juga:

• Korban Gempa Venezuela Tembus 5.069 Jiwa, Lebih 21 Ribu Warga Masih Mengungsi

"Saat melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap KKB, terjadi kontak tembak hingga menewaskan tiga anggota KKB," kata Faizal dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Operasi tersebut melibatkan personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, Polres Yahukimo, serta Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua.

Tiga anggota KKB yang tewas diketahui berasal dari Kodap XVI Yahukimo Batalyon Yamue yang disebut dipimpin oleh Daftar Pencarian Orang (DPO) Ronal Heluka. Mereka masing-masing berinisial Roni Rubis, Kumis Passae, dan Orgenes Bayage.

Aparat menyebut operasi dilakukan setelah hasil penyelidikan mengungkap adanya sebuah rumah persinggahan di kawasan Logpon yang diduga digunakan sebagai tempat aktivitas kelompok tersebut.

Setelah seluruh informasi diverifikasi, tim gabungan bergerak untuk melakukan penindakan guna mencegah potensi aksi kekerasan bersenjata yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Menurut aparat, ketiga anggota KKB yang tewas diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di wilayah Papua Pegunungan sejak 2022, termasuk penembakan aparat keamanan, pembunuhan warga sipil, pembakaran fasilitas, hingga penyerangan terhadap penambang.

Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan berbagai barang bukti, di antaranya tiga pucuk senjata api, 43 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, dua kapak, dua pisau panjang, satu unit handy talky (HT), satu peredam senjata, tujuh telepon genggam, serta sejumlah barang bukti lainnya.

"Ketiga jenazah telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dekai," ujar Faizal.

Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Yahukimo untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Selain itu, aparat juga mengamankan empat orang berinisial OH, SM, MM, dan LM guna dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan mereka dengan kelompok tersebut.* (d/dh)

Surat tersebut diunggah melalui akun Instagram resmi Rini, @menpanrb, pada Sabtu (18/7/2026). Dalam unggahannya, Rini menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang dinilainya tetap bekerja melayani masyarakat di tengah berbagai tantangan.

Baca Juga:

• Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Wakil Bupati Batu Bara Ajak ASN Bekerja Tulus dan Berintegritas

Menurutnya, tugas sebagai aparatur negara tidak selalu mudah. Banyak ASN yang harus tetap menjalankan pelayanan publik meski menghadapi keterbatasan, tekanan pekerjaan, hingga persoalan pribadi.

Rini menilai dedikasi para ASN memiliki peran penting dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh aparatur tetap menjunjung profesionalisme dan nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugas.

"Teruslah menjaga integritas, menguatkan semangat pengabdian dan menjadi kebanggaan Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua bentuk pengabdian akan mendapatkan sorotan publik. Namun, setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki arti penting bagi pembangunan bangsa.

Selain menjaga integritas, Rini mendorong ASN untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Pesan tersebut diunggah beberapa hari setelah muncul sorotan dari DPR terkait kualitas kinerja aparatur sipil negara.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah meningkatkan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) ASN agar kualitas pelayanan publik semakin baik.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rifqi menilai transformasi digital di lingkungan birokrasi belum sepenuhnya diikuti perubahan budaya kerja aparatur.

Ia bahkan menyoroti masih adanya mentalitas sebagian ASN yang dinilai belum berubah meski sistem pemerintahan telah banyak terdigitalisasi.

Karena itu, DPR mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur agar birokrasi mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, dan berkualitas.* (d/dh)

Data terbaru yang dipublikasikan Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyebut sebanyak 16.740 orang mengalami luka-luka, sedangkan 6.462 korban berhasil diselamatkan dari lokasi terdampak bencana.

Baca Juga:

• Korban Tewas Gempa Venezuela Bertambah Jadi 4.333 Jiwa, Ribuan Orang Masih Mengungsi

Pemerintah juga mencatat sebanyak 17.907 warga kehilangan tempat tinggal, sementara 21.210 orang masih menempati 107 lokasi penampungan sementara yang disiapkan pascabencana.

Gempa bumi tersebut turut mengakibatkan kerusakan besar terhadap infrastruktur. Sedikitnya 856 bangunan mengalami kerusakan, dengan 190 bangunan di antaranya dilaporkan runtuh total.

Dalam upaya mempercepat proses evakuasi dan pemulihan, pemerintah mengerahkan 30.989 personel dari berbagai instansi, didukung 31.745 relawan serta 2.278 personel penyelamat internasional yang datang dari sejumlah negara.

Diketahui, Venezuela diguncang dua gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,2 dan Magnitudo 7,5 pada 24 Juni 2026. Kedua gempa tersebut terjadi hanya dalam selang waktu sekitar 39 detik, sehingga menimbulkan kerusakan luas di sejumlah wilayah.

Setelah bencana terjadi, pemerintah Venezuela menetapkan status keadaan darurat nasional. Berbagai negara dan organisasi internasional kemudian mengirimkan bantuan kemanusiaan serta tim penyelamat guna mendukung proses penanganan korban.

Sebelumnya, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, juga meminta pencairan aset negara yang dibekukan di luar negeri untuk membantu pembiayaan penanganan bencana.

Ia bahkan mengirimkan surat kepada Raja Inggris Charles III agar sekitar 30 ton cadangan emas Venezuela yang dibekukan akibat sanksi dapat dicairkan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pemulihan pascagempa.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 50.000 orang masih dinyatakan hilang setelah ratusan bangunan runtuh akibat gempa dahsyat tersebut.* (d/dh)

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 22.00 WIB dan sempat menggegerkan warga sekitar.

Baca Juga:

• KPK Soroti Mahalnya Ongkos Politik, Negara Diminta Biayai APK Peserta Pemilu

"Awalnya dia buat keributan di Kampung Lalang sama pengangkutan. Ada dua kendaraan yang dirusaknya," kata Nanda, Sabtu (18/7/2026).

Usai membuat keributan, pelaku pulang ke rumah orang tuanya. Setibanya di rumah, ET kembali terlibat cekcok dengan ayah kandungnya hingga pertengkaran berlangsung di depan rumah dan menarik perhatian warga.

Perselisihan keduanya bahkan sempat bergeser ke badan jalan sebelum akhirnya warga datang untuk melerai.

"Sampai ke jalan aspal mereka terlibat cekcok dan dilihat warga sekitar, namun sempat dilerai warga," ujarnya.

Namun situasi kembali memanas. Tak lama setelah dipisahkan warga, pelaku diduga berlari ke belakang rumah untuk mengambil sebotol bahan bakar jenis Pertalite.

Pelaku kemudian mengejar ayahnya, menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban, lalu membakarnya.

"Sudah dipisah warga, tiba-tiba pelaku lari ke belakang dan mengambil botol berisi Pertalite. Lalu mengejar ayahnya, menyiramkannya, kemudian menyalakan api di tubuh ayahnya hingga mengalami kebakaran," ungkap Nanda.

Melihat kejadian tersebut, warga langsung berusaha memadamkan api menggunakan air dan peralatan seadanya hingga kobaran api berhasil dipadamkan.

Korban yang mengalami luka bakar kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif.

Sementara itu, pelaku sempat diamankan warga. Beberapa warga yang emosi sempat melakukan pemukulan terhadap ET, namun aksi tersebut berhasil dihentikan sehingga pelaku selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Hingga kini, aparat kepolisian masih menangani kasus tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif pelaku nekat membakar ayah kandungnya.* (ds/dh)

Upaya percepatan distribusi dilakukan dengan menambah sekitar 35 persen armada mobil tangki beserta awaknya. Selain itu, Pertamina juga mengoptimalkan suplai dari Fuel Terminal Siantar, Fuel Terminal Kisaran, dan Integrated Terminal Lhokseumawe, serta memaksimalkan penyaluran melalui Terminal BBM Medan Group di Labuhan Deli.

Baca Juga:

• Bobby Desak Pertamina Atasi Antrean BBM di Sumut: Masyarakat Butuh Minyak, Bukan Alasan

Menurutnya, seluruh operasional Fuel Terminal Medan Group saat ini berjalan normal dan terus dioptimalkan selama 24 jam guna memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

Pada periode 14 hingga 16 Juli 2026, rata-rata penyaluran BBM ke SPBU mencapai lebih dari 6.000 kiloliter (KL) per hari.

"Mudah-mudahan peningkatan penyaluran ini dapat menjadi tambahan stok di SPBU sehingga mampu mengurai antrean yang masih terjadi," ujar Sunardi dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, memastikan stok BBM di Sumatera Utara dalam kondisi aman. Pasokan juga terus diperkuat setelah dua kapal menyelesaikan proses bongkar muat Solar dan Pertalite.

Ia mengatakan peningkatan suplai hingga 120-125 persen merupakan langkah percepatan agar pelayanan di SPBU segera kembali normal.

"Kita terus meminta agar peningkatan suplai disegerakan. Ini merupakan upaya terbaik untuk mengurai antrean di SPBU yang menjadi perhatian masyarakat," kata Wahyudi.

Berdasarkan hasil pemantauan BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga pada Jumat (17/7/2026) sore, antrean di sebagian besar SPBU di Kota Medan mulai berkurang signifikan.

"Hanya ada dua sampai tiga mobil, artinya hampir mendekati tidak ada antrean. Kita akan terus melakukan pemantauan untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di Sumatera Utara agar kembali normal," ujarnya.

Di sisi lain, BPH Migas menegaskan antrean yang sempat terjadi bukan disebabkan keterbatasan kuota BBM.

Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menjelaskan realisasi penyaluran Solar maupun Pertalite di Sumatera Utara hingga pertengahan Juli 2026 masih berada di bawah rata-rata realisasi nasional.

Menurutnya, persoalan utama berada pada aspek operasional distribusi, bukan pada ketersediaan kuota BBM.

"Realisasi ini masih di bawah rata-rata realisasi nasional, artinya tidak ada kendala dari sisi kuota yang telah ditetapkan," kata Fathul.

Ia menambahkan evaluasi ke depan perlu difokuskan pada penguatan sistem distribusi, termasuk penerapan early warning system serta pemantauan armada pengangkut BBM secara menyeluruh agar potensi gangguan dapat dideteksi lebih cepat.

"Kendala ini operasional distribusi. Perlu ada sistem peringatan dini dan seluruh armada bisa dipantau agar persoalan seperti ini dapat segera diselesaikan," pungkasnya.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyediaan APK oleh negara diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran para kandidat selama masa kampanye.

Baca Juga:

• KPK Dorong Pembatasan Dana Kampanye untuk Cegah Korupsi Politik

Menurut KPK, tingginya biaya kampanye selama ini menjadi salah satu faktor yang mendorong peserta pemilu mencari sumber pendanaan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan.

Selain menciptakan persaingan yang lebih adil, kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan kandidat terhadap pihak-pihak tertentu yang berpotensi memengaruhi kebijakan setelah mereka terpilih.

KPK juga mendorong pola kampanye yang lebih sederhana dan efisien. Rapat umum dengan biaya besar dinilai perlu dikurangi dan dialihkan ke metode kampanye yang lebih efektif melalui media digital maupun media sosial.

Menurut Budi, kontestasi politik seharusnya tidak lagi ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki peserta pemilu, melainkan kualitas gagasan, program kerja, dan integritas calon.

Selain itu, KPK menilai transparansi pendanaan politik harus diperkuat. Lembaga antirasuah tersebut juga mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) untuk mempersempit ruang praktik politik uang.

Secara keseluruhan, KPK mendorong reformasi pembiayaan politik melalui penurunan biaya kampanye, peningkatan transparansi sumber dana, pembatasan transaksi tunai, serta penerapan model kampanye yang lebih sederhana.

"KPK memandang bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan melalui penindakan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan harus dimulai dari awal, yaitu dengan memperbaiki sistem kampanye, pembiayaan politik, dan penyelenggaraan pemilu," ujar Budi.

KPK menyebut mahalnya ongkos politik masih menjadi salah satu penyebab banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Berdasarkan sejumlah perkara yang ditangani, tingginya biaya pemenangan pemilu maupun pilkada kerap mendorong kandidat mencari sumber pendanaan yang tidak transparan.

Dalam beberapa kasus, penyandang dana politik disebut memperoleh keuntungan setelah kandidat yang didukungnya memenangkan kontestasi, mulai dari akses proyek pemerintah hingga berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, KPK menilai pembenahan sistem pembiayaan politik menjadi langkah penting untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih bersih, adil, dan berintegritas sekaligus menekan potensi korupsi sejak tahap pemilu.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Netty saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Disdukcapil Wonosobo Minta Nama Bayi Muhammad MBG Subianto Diubah, Ini Alasannya

"Setiap arahan, setiap instruksi, itu betul-betul harus terdokumen, menjadi dokumen yang resmi. Entah itu pedoman, keputusan, petunjuk teknis, dan seterusnya," ujar Netty.

Ia menilai seluruh pedoman pelaksanaan maupun perubahan kebijakan harus disampaikan melalui mekanisme resmi agar menjadi acuan yang sama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi Program MBG.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kepastian dalam pelaksanaan program sekaligus memudahkan proses evaluasi dan pertanggungjawaban apabila ditemukan persoalan di lapangan.

Netty juga mengingatkan agar tidak ada lagi instruksi yang hanya disampaikan secara verbal. Sebab, kondisi tersebut berisiko memunculkan perbedaan pemahaman yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap pelaksanaan program.

"Jangan sekali-kali ada instruksi yang sifatnya verbal, yang kemudian itu menjadi kesalahan di antara para pihak karena pemahaman yang berbeda, multitafsir," tegasnya.

Selain itu, Netty meminta BGN menjaga konsistensi penggunaan istilah, substansi kebijakan, serta petunjuk teknis dalam seluruh regulasi Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut dia, program yang dijalankan secara nasional dan melibatkan banyak pelaksana membutuhkan aturan yang jelas serta seragam agar tidak menimbulkan kebingungan di daerah.

Ia menilai ketidakkonsistenan regulasi maupun arahan dapat mempersulit pelaksanaan program, mempercepat perubahan mekanisme di lapangan, hingga menyulitkan penentuan tanggung jawab apabila terjadi kendala.

"Ini bisa berdampak luar biasa karena ada ketidakpastian di lapangan. Kemudian kita juga tidak bisa menuntut pertanggungjawaban, karena instruksi, arahan, juknis, dan lain-lain itu tidak konsisten. Ada sebagian yang verbal, ini bisa membuat pergantian pelaksanaannya sangat cepat," pungkas Netty.* (k/dh)

Menurut Bobby, masyarakat saat ini tidak membutuhkan banyak penjelasan mengenai penyebab antrean, melainkan kepastian ketersediaan BBM di SPBU.

Baca Juga:

• Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru 18 Juli 2026 di Seluruh Indonesia

Sebelumnya, muncul perbedaan keterangan mengenai penyebab antrean BBM yang terjadi di Sumatera Utara selama beberapa hari terakhir.

Pihak Pertamina menjelaskan antrean dipicu meningkatnya konsumsi BBM masyarakat setelah masa libur sekolah. Kondisi tersebut membuat kebutuhan distribusi meningkat sehingga diperlukan penyesuaian kapasitas angkutan serta penambahan perjalanan mobil tangki.

Namun Bobby menyampaikan informasi yang diterimanya berbeda. Ia menyebut distribusi BBM sempat terganggu akibat adanya pemberhentian massal sopir mobil tangki yang bertugas mengangkut BBM ke berbagai SPBU di Sumatera Utara.

Bobby bahkan mengaku informasi tersebut diperoleh langsung melalui komunikasi dengan pihak Pertamina. Ia pun mempertanyakan munculnya perbedaan penjelasan kepada publik.

"Saya baca juga ini beda pendapat katanya. Kalau memang beda, nanti saya buka chat-nya. Kita ini pemerintah, ada komunikasi yang bisa kita lakukan. Kalau mereka bilang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan," ujarnya.

Meski demikian, Bobby menegaskan tidak ingin memperpanjang polemik mengenai penyebab antrean tersebut. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan distribusi BBM kembali berjalan lancar sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.

Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkoordinasi dengan Pertamina, TNI, dan Polri sejak Selasa (14/7/2026).

Langkah itu dilakukan dengan menyiapkan personel pengemudi sementara serta pengamanan distribusi BBM guna mengatasi hambatan pengiriman ke SPBU yang terjadi akibat kekurangan sopir mobil tangki.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina juga dengan TNI-Polri. Kami dari pemerintah juga sudah menyiapkan driver dan tim pengamanan untuk bisa mengganti sementara driver, yang hari ini belum selesai perekrutannya," ujar Bobby.

Pemerintah berharap distribusi BBM di seluruh wilayah Sumatera Utara dapat segera kembali normal sehingga antrean panjang di sejumlah SPBU dapat teratasi dalam waktu secepatnya.* (k/dh)

Menurut Ardhian, penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri berhasil mengungkap sejumlah dugaan pola pencucian uang dalam penyidikan perkara korupsi yang berkaitan dengan tata kelola batu bara, PT Krakatau Steel, hingga PT Asabri.

Baca Juga:

• Hotman Paris Ungkap Kejanggalan di Kasus Febrie Adriansyah: Tan Kian Disebut Pemberi Rp50 Miliar, Kok Belum Jadi Tersangka?

"Modus seperti ini dalam tipologi TPPU dikenal sebagai safe house scheme, yakni penggunaan tempat tertentu untuk menyimpan hasil dugaan tindak pidana agar tidak mudah terlacak," kata Ardhian, Sabtu (18/7/2026).

Menurutnya, penyimpanan dana dalam jumlah besar di luar sistem perbankan dapat menjadi salah satu pola yang perlu didalami penyidik. Namun, ia menegaskan penilaian tersebut merupakan bagian dari analisis tipologi pencucian uang dan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Selain itu, Ardhian juga menyoroti dugaan penggunaan jasa penukaran valuta asing (money changer) sebagai salah satu metode untuk mengurangi jejak transaksi uang tunai.

Ia menjelaskan, apabila tidak menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat, praktik tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul dana.

Ardhian memperkirakan penyidik masih akan mendalami berbagai tahapan dugaan pencucian uang, mulai dari proses penempatan (placement), pelapisan (layering), hingga integrasi (integration).

Ia mengapresiasi langkah penyidik Kortastipidkor Polri yang terus mengembangkan perkara tersebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Sebelumnya, Polri telah melimpahkan tiga perkara dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto. Dalam proses penyidikan, aparat menyita uang tunai dalam berbagai mata uang serta emas dengan nilai ratusan miliar rupiah yang kini menjadi bagian dari barang bukti perkara.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tingginya biaya kampanye menjadi salah satu faktor yang mendorong peserta pemilu mencari sumber pendanaan yang tidak transparan dan berpotensi memicu praktik koruptif.

Baca Juga:

• Hotman Paris Ungkap Kejanggalan di Kasus Febrie Adriansyah: Tan Kian Disebut Pemberi Rp50 Miliar, Kok Belum Jadi Tersangka?

Menurutnya, besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama proses pemilu dapat menimbulkan tekanan ekonomi maupun politik bagi para kandidat.

KPK menilai kondisi tersebut berpotensi mendorong calon pejabat mencari dukungan pendanaan dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Budi menyebut hasil kajian KPK menunjukkan tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat memicu tindak korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang menduduki jabatan publik.

Ia menjelaskan, upaya mengembalikan biaya politik setelah terpilih berisiko memunculkan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, mulai dari pengaturan proyek, praktik jual beli jabatan, hingga tindakan koruptif lainnya yang merugikan masyarakat.

Karena itu, KPK juga mendorong transformasi pola kampanye agar lebih sederhana, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan platform digital serta media sosial.

Menurut Budi, pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi biaya politik sekaligus mendorong persaingan yang lebih sehat melalui adu gagasan, program kerja, dan integritas kandidat.

"Pencegahan harus dimulai sejak awal melalui perbaikan sistem kampanye, pembiayaan politik, dan penyelenggaraan pemilu agar demokrasi berjalan lebih bersih, adil, dan berintegritas," katanya.* (oz/dh)

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan nilai ekspor Indonesia ke Peru sepanjang lima bulan pertama tahun ini mencapai USD225,77 juta, sementara impor dari negara tersebut tercatat USD38,24 juta. Dengan capaian itu, Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar USD187,53 juta.

Baca Juga:

• Airlangga Ajak Tiongkok Garap Proyek PLTS 100 GW di Indonesia

"Hal ini menunjukkan produk Indonesia telah memiliki daya saing di pasar Peru," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Ia menjelaskan, struktur perdagangan Indonesia dan Peru saling melengkapi sehingga tidak menimbulkan persaingan langsung dengan industri dalam negeri.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke Peru meliputi kendaraan bermotor beserta suku cadangnya, alas kaki, hingga peralatan pendingin. Sementara itu, Indonesia mengimpor biji kakao, pupuk mineral, serta sejumlah komoditas pertanian dari Peru.

Pemerintah juga menilai Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA) menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar Indonesia di kawasan Amerika Latin.

Selain membuka peluang perdagangan yang lebih luas, Peru dinilai memiliki posisi penting sebagai pintu masuk menuju pasar Amerika Selatan, termasuk negara-negara anggota Pacific Alliance dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Menurut Budi, implementasi IP-CEPA diharapkan mampu meningkatkan ekspor nasional, menarik investasi baru, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia.

Ia menambahkan, melalui perjanjian tersebut Indonesia memperoleh tarif preferensi untuk lebih dari 7.200 pos tarif di Peru. Berbagai produk unggulan seperti kendaraan, minyak nabati, produk kulit, tekstil, hingga pakaian jadi diperkirakan menjadi sektor yang paling diuntungkan.

Pemerintah pun optimistis nilai ekspor Indonesia ke Peru dapat terus meningkat dan diproyeksikan mencapai USD745 juta pada 2045 seiring implementasi penuh kerja sama perdagangan kedua negara.* (oz/dh)

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono kepada ratusan siswa Sekolah Rakyat Kota Semarang yang tengah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Sabtu (18/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Siap Pangkas Anggaran TNI-Polri demi Percepat Hapus Kemiskinan Ekstrem

"Pak Presiden ingin kalian punya kepercayaan diri yang kuat. Anak-anak Indonesia tidak boleh kalah dengan anak-anak negara lain. Kalian juga harus menjadi anak yang pintar," ujar Agus.

Selain kemampuan akademik, pemerintah juga menekankan pentingnya membangun karakter, kedisiplinan, dan jiwa nasionalisme sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan.

Agus mengatakan pemerintah akan mendampingi para lulusan Sekolah Rakyat setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, baik yang ingin melanjutkan kuliah maupun langsung memasuki dunia kerja.

"Yang ingin kuliah akan kita antarkan untuk bisa kuliah. Yang ingin bekerja juga akan kita bantu mendapatkan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri," katanya.

Menurutnya, pendidikan tinggi dan keterampilan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus membuka peluang keluar dari kemiskinan.

Salah seorang siswa Sekolah Rakyat Kota Semarang, Abi Alfian (16), mengaku bersyukur dapat melanjutkan pendidikan tanpa membebani kondisi ekonomi keluarganya. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kesempatan yang diberikan melalui program tersebut.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Kota Semarang telah berlangsung sejak 13 Juli 2026 dan diikuti sebanyak 262 siswa yang terdiri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.* (in/dh)

Ajakan tersebut disampaikan Airlangga saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, energi bersih, hingga pengembangan industri antara Indonesia dan Tiongkok.

Baca Juga:

• Indonesia Jadi Negara Pendiri WAICO, Airlangga Sebut AI Bisa Dorong Ekonomi Digital hingga US$366 Miliar pada 2030

Pemerintah juga mengapresiasi kontribusi investasi Tiongkok dalam pembangunan PLTS Terapung Cirata yang dinilai menjadi contoh keberhasilan kerja sama kedua negara di sektor energi terbarukan.

"Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerja sama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, serta pencapaian target penurunan emisi," ujar Airlangga dalam keterangannya,dikutipSabtu, 18 Juli 2026.

Ia menilai industri panel surya di Indonesia masih memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pembangunan rantai pasok yang lebih terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

Selain membahas sektor energi, Airlangga juga mendorong percepatan realisasi investasi melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP). Hingga saat ini, sebanyak 30 nota kesepahaman (MoU) telah ditandatangani dengan estimasi nilai investasi mencapai sekitar Rp37,1 triliun.

Airlangga berharap seluruh kesepakatan tersebut segera diwujudkan menjadi proyek investasi nyata. Pemerintah juga mendorong pembentukan usaha patungan (joint venture) antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok guna mempercepat implementasi kerja sama.

Di sektor perdagangan, Indonesia terus mendorong hubungan dagang yang lebih seimbang melalui peningkatan akses pasar, penguatan hilirisasi industri, serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

Menurut Airlangga, Danantara Indonesia berpotensi menjadi mitra strategis dalam menarik investasi berkualitas, memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan transfer teknologi, hingga membuka lebih banyak lapangan kerja.

Pemerintah juga berharap Tiongkok mendukung pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia serta memperkuat agenda kerja sama ekonomi regional menjelang penyelenggaraan APEC 2026.* (mt/dh)

Ajakan tersebut disampaikan Sulaiman saat membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KORMI Sumatera Utara Tahun 2026 di Hotel Emerald Garden, Kota Medan, Sabtu (18/7/2026).

Baca Juga:

• DPRD Sumut Apresiasi Pemprov Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Soroti Transparansi dan Kinerja Anggaran

"KORMI hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya olahraga yang inklusif dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia," ujarnya.

Ia menilai tantangan di era digital membuat masyarakat semakin kurang bergerak. Karena itu, olahraga harus menjadi kebutuhan sehari-hari, bukan sekadar aktivitas pilihan.

Sulaiman berharap Gerakan Indonesia Aktif dan semangat Sport for All terus diperkuat di Sumatera Utara agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas olahraga.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal I KORMI, Ari Yuniawan, mengapresiasi perkembangan organisasi KORMI Sumut yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, dalam kurun tujuh bulan, kepengurusan KORMI telah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara sehingga memperluas jangkauan pembinaan olahraga masyarakat.

"Sumatera Utara memiliki potensi olahraga masyarakat yang sangat besar. Dukungan komunitas, organisasi olahraga masyarakat, serta seluruh elemen menjadi modal penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, dan gembira," katanya.

Ketua KORMI Sumut M. Daffasya Adnan Sinik menambahkan, KORMI juga berkomitmen mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan sektor kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama berbagai organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan.* (dh)

Menurut Dave, efisiensi anggaran merupakan langkah yang penting agar setiap belanja negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, termasuk untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.

Baca Juga:

• Danrem 011/Lilawangsa Pimpin Sertijab Lima Dandim, Tekankan Percepatan Pemulihan Pascabencana di Aceh

Ia menjelaskan bahwa efisiensi belanja negara merupakan instrumen untuk memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal.

"Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara," ujarnya.

Meski mendukung efisiensi anggaran, Dave mengingatkan bahwa sektor pertahanan memiliki karakter yang berbeda dibanding sektor lainnya karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang negara.

Karena itu, setiap penyesuaian anggaran harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi keamanan nasional maupun dinamika geopolitik yang terus berkembang.

"Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional," katanya.

Dave menegaskan Komisi I DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembahasan anggaran agar tercipta keseimbangan antara pembangunan sektor pertahanan dan program kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui perencanaan yang matang dan tata kelola anggaran yang efektif.

"Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah," ujar Dave.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya menghapus kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.

Dalam pidatonya saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026), Prabowo bahkan menyatakan tidak menutup kemungkinan memangkas anggaran pertahanan maupun kepolisian apabila diperlukan.

"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga sempat menanyakan langsung kepada jajaran TNI dan Polri mengenai kesiapan mereka apabila anggaran institusi dikurangi.

"Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas," ucap Prabowo yang disambut jawaban siap dari para personel yang hadir.

Pernyataan Presiden itu memunculkan berbagai tanggapan, termasuk dari DPR yang menilai efisiensi anggaran memang penting, namun pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kebutuhan strategis sektor pertahanan agar kesiapan menjaga kedaulatan negara tidak terganggu.* (km/ad)

BOYOLALI — Seorang siswa sekolah dasar (SD) asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mencuri perhatian publik setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu sistem atau domain publik milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA).

Siswa tersebut bernama Ibrahim Al Abrar, atau akrab disapa Ibra.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Minta Rp150 Juta Dana Kantor DPD PDIP Sumut Dikembalikan, Kader PDIP Medan Kritik Elite DPD Sumut: Jangan Lupakan Jasanya

Ibra merupakan putra pasangan Aminuddin Salas dan Hannisa Oktaviani. Ayahnya bekerja sebagai guru Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di SMKN Kemusu, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga.

Ketertarikan Ibra terhadap dunia teknologi bermula dari kegemarannya bermain gim.

Dengan dukungan keluarga, ia mulai belajar membuat gim menggunakan teknologi coding secara mandiri.

Dalam beberapa bulan terakhir, minatnya berkembang ke bidang keamanan siber atau cybersecurity.

Ia mempelajari berbagai materi melalui internet, video pembelajaran YouTube, hingga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Cybersecurity itu dapat saran-saran kakak-kakak online," kata Ibra.

Dari proses belajar tersebut, Ibra kemudian mencoba mencari berbagai celah keamanan pada sistem digital.

Salah satu target yang dipelajarinya adalah sistem milik NASA.

Ibra akhirnya menemukan kerentanan berupa broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan melalui program Vulnerability Disclosure Policy (VDP) milik NASA.

Laporan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh pihak NASA hingga akhirnya Ibra mendapatkan surat apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya membantu meningkatkan keamanan sistem lembaga antariksa tersebut.

Ayah Ibra, Aminuddin, mengatakan proses hingga mendapatkan apresiasi dari NASA membutuhkan waktu.

Sebelumnya, putranya sudah beberapa kali mengirim laporan terkait celah keamanan.

"Kemarin bisa dapat sertifikat NASA itu karena nyari kerentanan di web NASA. Menemukan broken link hijacking. Terus dilaporkan lewat VDP. Lapornya sebenarnya sudah hampir 2 bulan, tapi baru dibalas tanggal 9 Juli, dapat sertifikat itu," kata Aminuddin.

Dari empat laporan yang dikirimkan Ibra kepada NASA, satu laporan diterima dan mendapat apresiasi.

Satu laporan lainnya telah disetujui namun masih menunggu tindak lanjut.

Sementara satu laporan ditolak dan satu lainnya dinyatakan sebagai duplikasi karena sudah lebih dulu ditemukan pihak lain.

Meski masih berusia sekolah dasar, Ibra memiliki cita-cita untuk menjadi seorang profesional di bidang keamanan siber.

Orang tuanya berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi agar Ibra terus mengembangkan kemampuannya sekaligus menginspirasi anak-anak lain untuk memanfaatkan teknologi secara positif.

"Kalau saya sebagai orang tua, harapannya, ini kan masih awal. Harapannya bisa tambah semangat habis dapat itu (surat apresiasi dari NASA). Mungkin ke depannya bisa dapat bug bounty, biar bisa tambah semangat lagi," ujar Aminuddin.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memberikan kesempatan luas bagi anak-anak untuk belajar, selama memiliki kemauan dan rasa ingin tahu.

"Dan mungkin bisa jadi motivasi untuk anak-anak lain yang juga suka IT, ternyata kalau sebenarnya ada niat belajar itu semuanya sekarang itu bisa, mudah gitu. Ada internet, ada AI, ada YouTube. Tinggal niat anaknya masing-masing saja," tambahnya.

Keberhasilan Ibra menjadi bukti bahwa kemampuan di bidang teknologi dapat berkembang sejak usia dini.

Dengan pembelajaran yang tepat, anak-anak Indonesia juga mampu berkontribusi dalam dunia digital hingga mendapat pengakuan dari lembaga internasional.* (cn/ad)

JAKARTA — Rien Wartia Trigina atau yang dikenal dengan nama Erin, yang juga mantan istri artisAndre Taulany, kembali menghadapi gugatan dari mantan asisten rumah tangga (ART).

Kali ini, gugatan perdata diajukan oleh mantan ART bernama Nur Rohmah dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp1 miliar.

Baca Juga:

• Ketua ICMI Aceh Sebut Pelantikan ICMI Orda Sabang Jadi Momentum Bersejarah Perkuat Umat dan Dorong Kemajuan Daerah

Dalam perkara itu, Nur Rohmah mengaku mengalami dampak psikologis setelah peristiwa yang disebut membuatnya mengalami trauma dan ketakutan hingga belum dapat kembali bekerja.

Selain tuntutan ganti rugi, Nur juga meminta agar sejumlah barang pribadi miliknya dikembalikan.

Barang yang dimaksud antara lain telepon genggam dan kartu identitas yang disebut masih berada di pihak Erin.

Kuasa hukum Nur Rohmah, Basuki, menjelaskan tuntutan Rp1 miliar tersebut merupakan ganti rugi immateriil akibat dampak psikologis yang masih dirasakan kliennya.

"Untuk yang Rp1 miliar itu adalah tuntutan immateriil. Immateriil ini apa saja? Tadi disampaikan oleh Teh Nur, masih ada rasa takut, rasa was-was karena diancam suaminya (disebut) buronan polisi, kemudian Teh Nur sendiri mau dilaporkan polisi," kata Basuki.

Menurut Basuki, kondisi tersebut juga berkaitan dengan hak administrasi kependudukan Nur yang disebut belum dapat digunakan secara maksimal, serta telepon genggam miliknya yang masih belum bisa dimanfaatkan.

"Kemudian juga hak Teh Nur untuk kependudukannya sampai saat ini tidak bisa digunakan dengan baik, dan handphone-nya pun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Itulah yang akhirnya muncul angka Rp1 miliar itu," ujarnya.

Selain kerugian immateriil, pihak Nur Rohmah juga mengajukan tuntutan ganti rugi materiil berupa biaya pengobatan yang telah dikeluarkan akibat gangguan psikologis yang dialaminya.

Basuki mengatakan, Nur telah menjalani pemeriksaan dan pengobatan sebanyak dua kali di rumah sakit.

Menurutnya, kondisi psikologis Nur masih akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah membutuhkan penanganan lanjutan.

"Kalau untuk pengobatan, itu materiil ya. Faktanya riil, Teh Nur juga berobat sudah dua kali kemarin di salah satu rumah sakit dan itu ada buktinya bahwa psikologinya terganggu," kata Basuki.

Basuki juga menanggapi pernyataan kuasa hukum Erin sebelumnya yang menyebut pihak Nur dapat mengambil barang-barang pribadinya dengan cara baik atau mengikuti persyaratan tertentu.

Menurut Basuki, pihaknya telah menunjukkan iktikad baik melalui somasi terbuka yang disampaikan pada 5 Juli 2026.

"Kami juga sudah beriktikad baik ya, saya ulangi lagi, pada tanggal 5 kami lakukan somasi terbuka melalui teman-teman media. Harapannya apa? Ada respons, kemudian kami diundang. Tidak mungkin kami sekonyong-konyong datang ke sana mengambil, kan tidak mungkin," ujarnya.

Ia mengatakan, setelah somasi terbuka tersebut tidak mendapat tanggapan, pihaknya kembali mengirimkan somasi tertulis melalui salinan digital dan fisik.

Namun, hingga saat ini belum ada respons dari pihak Erin.

"Itu dikirimkan soft copy dan juga hard copy langsung, tapi juga nggak ada respons. Jadi kalau itu disampaikan seperti itu, ya sah-sah saja. Namanya masing-masing orang, masing-masing pihak punya argumentasi," tutur Basuki.

Sidang perdana gugatan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 16 Juli 2026.

Dalam agenda awal tersebut, Erin tidak hadir secara langsung dan diwakili oleh kuasa hukumnya, Adil.

Adil menyatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan mengenai isi gugatan karena proses persidangan masih berada pada tahap awal.

"Sidang pertama ini, kami belum bisa memberikan statement atau keterangan dari pihak tergugat," kata Adil.

Meski demikian, Adil memastikan Erin akan mengikuti proses hukum dan bersedia hadir dalam agenda mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli 2026.

"Saya kira klien kami akan bersedia nanti hadir di sidang mediasi. Akan hadir di mediasi, ya," ujarnya.

Sementara itu, Nur Rohmah juga menyatakan siap mengikuti proses mediasi dalam rangkaian penyelesaian perkara tersebut.* (cn/ad)

SABANG – Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh, Dr. Taqwaddin, menyebut pelantikan Pengurus ICMI Organisasi Daerah (Orda) Kota Sabang sebagai momentum penting yang menandai babak baru perjalanan organisasi cendekiawan Muslim di wilayah paling barat Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Taqwaddin saat melantik jajaran Pengurus ICMI Orda Kota Sabang periode 2026–2031 di Aula Wali Kota Sabang, Sabtu (18/7/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Percepat Pemulihan Akses Lokop Pascabencana Hidrometeorologi, Tiga Jembatan Ditargetkan Segera Berfungsi

Namun, karena berbagai kendala, organisasi tersebut belum pernah dilantik secara resmi.

"Ini merupakan momentum yang sangat penting dan bersejarah. Kepengurusan ICMI Kota Sabang pernah ada, tetapi belum pernah dilantik. Alhamdulillah, hari ini sejarah baru berhasil kita ukir," ujarnya.

Taqwaddin mengatakan ICMI sejak awal berdiri selalu menghadapi berbagai tantangan.

Karena itu, organisasi ini diharapkan mampu terus berkontribusi dalam memperkuat umat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Ia menilai ICMI harus menjadi wadah yang mampu menghadirkan gagasan, solusi, dan pendampingan bagi masyarakat.

"ICMI harus hadir memberi solusi, memperkuat kapasitas umat, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang maju dan bermartabat," katanya.

Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi umat Islam saat ini adalah menjaga ketahanan akidah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

Karena itu, ICMI memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memperkuat pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain memperkuat peran keumatan, Taqwaddin berharap ICMI Orda Kota Sabang mampu berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Sabang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia menyebut pendampingan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, serta peningkatan kapasitas sektor pariwisata menjadi langkah yang perlu terus diperkuat.

Menurutnya, Sabang memiliki potensi besar untuk berkembang apabila seluruh elemen daerah mampu membangun sinergi.

Ia juga menyinggung sejarah Sabang yang pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai kawasan peristirahatan.

Namun, menurutnya, budaya tersebut tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk membangun semangat kerja yang lebih produktif.

"Dengan hadirnya ICMI, pola pikir dan budaya produktif dapat terus dibangun sehingga Sabang mampu bergerak lebih maju tanpa kehilangan karakter dan keunggulannya sebagai daerah wisata," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Taqwaddin menyampaikan keyakinannya bahwa Sabang memiliki modal besar untuk menjadi salah satu daerah percontohan pembangunan di Aceh.

Menurut dia, kekuatan sumber daya manusia, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga apabila dikelola secara terpadu.

"Sabang memiliki semua modal untuk menjadi daerah percontohan kemajuan Aceh. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi, kepemimpinan, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk ICMI, untuk menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh warga," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Taqwaddin juga secara resmi melantik Dr. Fajran Zain sebagai Ketua ICMI Orda Kota Sabang periode 2026–2031 bersama jajaran pengurus lainnya.* (ad)