Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan ketiga sprindik tersebut menjadi dasar bagi penyidik Kejagung untuk melanjutkan seluruh proses penyidikan secara penuh.

Baca Juga:

• Kejagung Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Febrie Adriansyah, Mayoritas Eks Penyidik KPK

Anang menjelaskan, Sprindik Nomor 43 diterbitkan untuk mengusut dugaan korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Selanjutnya, Sprindik Nomor 44 berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan batu bara di PT PLN (Persero) yang dikaitkan dengan peristiwa pemadaman listrik (blackout). Sementara Sprindik Nomor 45 diterbitkan untuk menangani dugaan korupsi di PT Asabri (Persero).

Menurutnya, sejak sprindik diterbitkan, seluruh kewenangan penyidikan yang bersifat pro justitia resmi berada di bawah kendali penyidik Kejaksaan Agung.

"Maka segala kegiatan dan tindakan yang bersifat pro justitia sudah beralih kepada penyidik Kejaksaan," kata Anang.

Meski demikian, Kejagung memastikan koordinasi dengan penyidik Polri tetap dilakukan selama proses penyidikan berlangsung. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan dilibatkan dalam fungsi supervisi guna memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.

Anang menambahkan, pengawasan terhadap proses penyidikan juga akan melibatkan Komisi III DPR RI sebagaimana komitmen yang telah disampaikan sebelumnya.* (in/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pembentukan tim khusus dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengusut perkara tersebut.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi MBG Tetap Jalan, Kejagung Sudah Periksa Lebih dari 50 Saksi

Anang menyebut sejumlah nama yang masuk dalam tim penyidik tersebut, di antaranya Priyono dan Chatarina Girsang. Tim ini akan bertugas mendalami seluruh aspek perkara yang kini telah resmi ditangani Kejaksaan Agung.

Menurutnya, pembentukan tim khusus diperlukan karena Kejagung baru menerima pelimpahan penanganan perkara dari Polri. Seluruh dokumen, berita acara pemeriksaan (BAP), serta barang bukti akan dipelajari secara menyeluruh sebelum penyidik mengambil langkah hukum berikutnya.

"Kami akan mempelajari duduk perkara berdasarkan berita acara pemeriksaan yang sudah ada, barang bukti yang telah disita, serta dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada yang bersangkutan," ujar Anang.

Selain menelaah berkas perkara, tim penyidik juga akan melakukan analisis terhadap alat bukti yang telah dikumpulkan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan penanganan yang kini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung.* (in/dh)

Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan, Ridesman Nasution, mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program berobat gratis yang diinisiasi Gubernur Sumatera Utara dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang cepat dan merata kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Pendapatan RSU Haji Medan Tumbuh Pesat, Target Tembus Rp203 Miliar pada 2026

Dari total 1.099 pasien yang memanfaatkan program UHC Prioritas, sebanyak 738 pasien menjalani rawat inap, 360 pasien menjalani rawat jalan, sementara hanya satu pasien yang dirujuk ke RSUP H. Adam Malik karena membutuhkan penanganan medis yang lebih lengkap.

Menurut Ridesman, capaian tersebut menjadi bukti komitmen RSU Haji Medan dalam memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan status kepesertaan BPJS maupun jaminan kesehatan lainnya.

Ia menjelaskan, masyarakat yang sebelumnya memiliki BPJS tidak aktif juga tetap bisa memperoleh pelayanan setelah proses registrasi kembali. Kartu kepesertaan dapat digunakan dalam waktu 3 x 24 jam tanpa harus menunggu hingga 14 hari.

Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien, RSU Haji Medan juga melakukan peningkatan kapasitas layanan di sejumlah unit. Kapasitas ruang Intensive Care Unit (ICU) ditambah dari 10 menjadi 15 tempat tidur, Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dari tujuh menjadi 20 tempat tidur, serta Instalasi Gawat Darurat (IGD) dari 16 menjadi 27 tempat tidur.

Renovasi ruang NICU telah selesai dikerjakan, sedangkan pembangunan ICU dan IGD ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Selain penambahan fasilitas, RSU Haji Medan juga memperkuat sumber daya manusia dengan menambah dokter spesialis dan melengkapi peralatan medis untuk penanganan penyakit kanker, jantung, stroke, ginjal, hingga layanan kesehatan ibu dan anak.

"Kami berharap ke depan semakin sedikit pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit lain karena pelayanan sudah semakin lengkap," kata Ridesman.

Sementara itu, Pelaksana Harian Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Perawatan RSU Haji Medan, Fitrady Ulianda Siregar, menyebut hasil evaluasi menunjukkan kualitas pelayanan rumah sakit terus mengalami peningkatan sepanjang 2025.

Berdasarkan data evaluasi, layanan rawat inap meningkat sebesar 20,42 persen, rawat jalan naik 18,20 persen, sedangkan pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) mencatat peningkatan tertinggi, yakni mencapai 34,24 persen.

Peningkatan tersebut dinilai menjadi indikator semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan RSU Haji Medan.* (dh)

Prabowo tiba di Kedubes Qatar sekitar pukul 12.40 WIB. Kedatangannya disambut Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Duta Besar Negara Qatar untuk Republik Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 15 Juli 2026: Seluruh Wilayah Berawan

"Atas nama rakyat dan pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa kami yang mendalam atas meninggalnya Yang Mulia Ayah Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa menempatkan di sisi terbaik di hadapan Tuhan," tulis Prabowo dalam buku duka.

Kehadiran Presiden di Kedubes Qatar menjadi simbol penghormatan Indonesia terhadap sosok Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yang pernah memimpin Qatar selama hampir dua dekade. Langkah tersebut juga mencerminkan hubungan persahabatan dan kerja sama yang erat antara Indonesia dan Qatar.

Diketahui, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wafat pada Minggu (12/7/2026) dalam usia 74 tahun. Ia menjabat sebagai Emir Qatar pada periode 1995 hingga 2013 sebelum estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang kini menjabat sebagai Emir Qatar.

Hubungan bilateral Indonesia dan Qatar selama ini terus berkembang di berbagai sektor, mulai dari investasi, energi, perdagangan hingga kerja sama ketenagakerjaan. Penyampaian belasungkawa oleh Presiden Prabowo menjadi salah satu bentuk penghormatan diplomatik sekaligus memperkuat hubungan baik kedua negara.* (in/dh)

Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan, Fakhrial Mirwan Hasibuan, mengatakan peningkatan pendapatan terus terjadi dari tahun ke tahun. Pada 2022, pendapatan rumah sakit tercatat sebesar Rp74 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp93 miliar pada 2023.

Baca Juga:

• Ijeck Desak Jalur Kereta Medan-Aceh Segera Dilanjutkan, Solusi Kurangi Macet dan Polusi

"Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar," ujar Fakhrial.

Ia menjelaskan, hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sekitar Rp114 miliar atau setara 56 persen dari target pendapatan tahun ini.

Menurut Fakhrial, peningkatan kinerja keuangan tersebut tidak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang difokuskan pada belanja investasi.

Investasi tersebut meliputi renovasi gedung, peningkatan fasilitas pelayanan, serta pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit yang dinilai mampu menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan, Ridesman Nasution, mengatakan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD telah memberikan fleksibilitas yang berdampak positif terhadap operasional rumah sakit.

Menurutnya, ketergantungan rumah sakit terhadap dana APBD untuk membiayai operasional kini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya.

"Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 persen saja. Dulu, 60 sampai 70 persen APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 persen itu pun dialokasikan untuk belanja investasi," kata Ridesman.

Ia menambahkan, perubahan pola pengelolaan keuangan tersebut membuat rumah sakit semakin mandiri dalam menjalankan operasional sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada pembangunan fasilitas dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Manajemen RSU Haji Medan optimistis, dengan pertumbuhan pendapatan yang stabil serta dukungan investasi yang berkelanjutan, target pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026 dapat tercapai seiring meningkatnya kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.* (dh)

Ajakan tersebut disampaikan Mentan saat memberikan Kuliah Umum Kementerian Pertanian RI bertema "Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda Menuju Swasembada Pangan" di Auditorium Universitas Sumatera Utara, Jalan Dr Mansur, Medan, Rabu (15/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, jajaran akademisi, serta ribuan mahasiswa.

Baca Juga:

• Notaris Dr Dody Safnul Tipu Paulus Samin Puluhan Juta

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), sektor pertanian Indonesia kini disebut menempati posisi kedua terbaik di dunia setelah Brasil. Sumatera Utara, kata Amran, menjadi salah satu daerah dengan kontribusi produksi yang terus meningkat.

"Salah satu penyumbang terbaik untuk swasembada ini adalah Sumatera Utara. Produksinya naik signifikan. Bahkan saat ini kapasitas gudang Bulog penuh sehingga harus menyewa gudang tambahan untuk menampung stok nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton," ujar Amran.

Perwakilan Perum Bulog yang hadir dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan bahwa gudang Bulog di Sumatera Utara dengan kapasitas sekitar 73 ribu ton telah terisi penuh. Untuk mengantisipasi peningkatan stok hasil panen, Bulog menambah kapasitas penyimpanan dengan menyewa gudang tambahan berkapasitas 21 ribu ton.

Selain memaparkan peningkatan produksi pangan, Mentan juga menjelaskan berbagai program modernisasi pertanian yang tengah dijalankan pemerintah, seperti pemanfaatan teknologi pompanisasi, mekanisasi, hingga penggunaan drone dalam proses budidaya tanaman.

Menurutnya, modernisasi pertanian menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menarik minat generasi muda agar terlibat dalam pembangunan sektor pertanian nasional.

Di sisi lain, Amran menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan petani. Ia mengungkapkan puluhan tersangka terkait mafia sektor pertanian dan pupuk telah diproses secara hukum.

"Kami di Kementerian Pertanian tidak akan mundur setapak pun demi melindungi petani dan generasi masa depan. Kita bersihkan mafia-mafia ini agar sektor pertanian tetap sehat dan berkelanjutan," tegasnya.

Ia juga menyoroti praktik manipulasi nilai transaksi atau under invoicing pada perdagangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai berdampak terhadap harga di tingkat petani serta berpotensi merugikan penerimaan negara.

Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin mengapresiasi kehadiran Menteri Pertanian di kampus USU. Menurutnya, pengalaman dan perjalanan karier Andi Amran Sulaiman menjadi inspirasi bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.

"Pak Mentan merupakan figur inspiratif. Beliau memulai perjalanan dari bawah hingga dipercaya memimpin sektor pertanian nasional. Kehadiran beliau memberikan wawasan sekaligus motivasi bagi mahasiswa untuk terus berinovasi," ujar Muryanto.

Melalui kuliah umum tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Pertanian berharap generasi muda mampu melahirkan inovasi baru, memperkuat kolaborasi, serta mengambil peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan Indonesia yang berkelanjutan.* (dh)

Warga Tanjung Sari Medan ini mengaku menjadi korban penipuan Notaris Dody Safnul, hingga mengalami kerugian sekitar Rp 94.750.000.

Paulus Samin sendiri sebenarnya sudah berusaha secara baik-baik agar Dody Safnul mengembalikan uangnya. Tapi, karena tidak menunjukkan etikad baik, Paulus Samin akhirnya melaporkan Dody Safnul ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Medan. Tentu dengan harapan agar Dody Safnul mengembalikan uang Paulus Samin.

Akan tetapi, meski sudah diadili di MPD Notaris Kota Medan, Dody Safnul yang juga dosen Universitas Medan Area (UMA) ini, tetap ngotot belum membayarkan seluruh uang yang telah ia terima dari Paulus Samin.

Karena itu, MPD Notaris Kota Medan melimpahkan perkara notaris nakal ini ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumut. Kini, Dody Safnul yang membuka praktik kantor notaris di Jalan Ringroad No 10-B Medan, tinggal menunggu putusan MPW Notaris Provinsi Sumut.

Sejak tahun 2024
Kasus ini bermula sekitar 1 Maret 2024. Ketika itu Paulus Samin datang ke Kantor Notaris Dody Safnul untuk proses cek bersih sebagai proses pembuatan akta pengikatan jual beli serta mengurus proses balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4779.

Kemudian mengurus pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas objek tersebut.

Untuk seluruh kepentingan proses tersebut, Paulus Samin dan Dody Safnul menyepakati biaya sebesar Rp 94.750.000. Dari jumlah itu, Rp 25 juta di antaranya untuk pembayaran PPh dan Rp 68 juta untuk pembayaran BPHTB.
Dengan harapan agar prosesnya cepat dilakukan, Paulus Samin pun langsung mentranfer seluruh biaya yang dibutuhkan ke rekening BCA atas nama Dody Safnul sendiri.

Urusan Tidak Dilesesaikan
Meski seluruh biaya yang dibutuhkan sudah ditransfer, namun Dody Safnul ternyata sama sekali belum menyelesaikan prosesnya. Anehnya, Dody Safnul mengelak ketika akan ditemui.

Beberapa kali, Dody Safnul membuat Surat Notaris yang isinya sebagai pernyataan bahwa Dody Safnul tetap akan menyelesaikan tangungjawabnya. Tapi hingga Oktober 2025, Dody Safnul tetap tidak menuntaskan seluruh prosesnya.

Dilaporkan ke MPD Notaris
Sadar telah menjadi korban penipuan, Paulus Samin akhirnya melaporkan Dody Safnul ke MPD Notaris Kota Medan pada 13 Oktober 2025. Dan hingga kini, perkara tersebut sudah ditangani MPW Notaris Sumut.

"Saya berharap, MPD Medan maupun MPW Notaris Sumut dapat menjembati agar uang saya bisa dikembalikan Dody Safnul. Kalau tidak, saya mendesak agar MPD Notaris Medan dan MPW Notaris Sumut bahkan Majelis Pengawas Nasional (MPN) Notaris memecat Dody Safnul sebagai notaris," tegas Paulus Samin.

Tindakan penipuan yang dilakukan Dody Safnul telah merusak citra notaris di Indonesia, khususnya di Sumut. Bukan tidak mungkin, banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan Dody Safnul. "Karena itu, agar korban tidak terus bertambah, Dody Safnul harus dipecat sebagai notaris," kata Paulus.*

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Baitul Mal.

Menurutnya, keterbukaan dalam tata kelola menjadi faktor utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat tersebut.

Baca Juga:

• Ijeck Desak Jalur Kereta Medan-Aceh Segera Dilanjutkan, Solusi Kurangi Macet dan Polusi

Kegiatan tersebut diikuti komisioner Baitul Mal dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

Dek Fadh menilai, semakin transparan pengelolaan dana umat, semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat dan sedekah melalui Baitul Mal.

"Dalam pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya."

Menurutnya, Baitul Mal merupakan lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki.

Karena itu, lembaga tersebut harus mampu menunjukkan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Dek Fadh menyinggung pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang dinilai tetap konsisten menjalankan amanah wakif sesuai peruntukannya bagi masyarakat Aceh.

Ia mengatakan, meskipun pernah muncul usulan agar hasil wakaf dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, pengelola tetap berpegang pada ikrar wakaf yang telah ditetapkan.

"Walaupun pernah ada keinginan agar hasil wakaf itu bisa dialihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak bisa karena dalam ikrar wakaf sudah sangat jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap teguh menjalankan amanah tersebut."

Selain membahas transparansi, Pemerintah Aceh juga mengusulkan agar zakat diakui sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Menurut Dek Fadh, jika usulan tersebut disetujui, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh akan lebih terdorong menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal.

"Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis akan meningkatkan pendapatan Baitul Mal sehingga manfaatnya juga semakin besar untuk masyarakat."

Ia optimistis kebijakan tersebut dapat memperluas penghimpunan dana zakat dan meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus, mengatakan Rakor digelar untuk memperkuat koordinasi antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten dan kota.

Menurutnya, hampir seluruh Baitul Mal di Aceh menghadapi tantangan yang sama, terutama belum optimalnya dukungan dari pemerintah daerah.

"Masalah yang kita hadapi hampir sama. Bila tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, maka program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal."

Muhammad Yunus menjelaskan, hingga saat ini sebagian besar pendapatan Baitul Mal masih berasal dari zakat profesi aparatur sipil negara (ASN).

Padahal, potensi zakat perusahaan di Aceh dinilai jauh lebih besar.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Aceh dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.

"Kami berharap Pak Wagub dapat memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan."

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Baitul Mal di Aceh, sekaligus meningkatkan tata kelola yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat terus meningkat.* (ad)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami kenaikan pada Mei 2026.

Meski nilainya bertambah dibandingkan bulan sebelumnya, bank sentral menilai kondisi utang luar negeri Indonesia masih berada pada level yang aman dan terkendali.

Baca Juga:

• Krisis BBM di Medan, Warga Antre Berjam-jam hingga Terlambat Kerja dan Kehilangan Penghasilan

Nilai tersebut meningkat dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 439,8 miliar dolar AS.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan pertumbuhan utang luar negeri Indonesia juga mengalami sedikit peningkatan secara tahunan.

"Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada Mei 2026 tetap terjaga."

Menurut Denny, secara tahunan pertumbuhan ULN Indonesia mencapai 2,1 persen (year on year/yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang tumbuh 2 persen.

Ia menjelaskan, kenaikan tersebut didorong oleh pertumbuhan utang luar negeri sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, sementara kontraksi utang luar negeri swasta mulai berkurang.

Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri pemerintah mencapai 217,3 miliar dolar AS pada Mei 2026.

Meski secara nominal meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, laju pertumbuhan utang pemerintah tetap berada di angka 3,7 persen, sama seperti April 2026.

Denny menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi masuknya dana investor melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo."

Bank Indonesia juga mencatat hampir seluruh utang luar negeri pemerintah merupakan utang jangka panjang, sehingga dinilai lebih aman dari sisi pengelolaan.

Dana pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor produktif, antara lain:

- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen)
- Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6 persen)
- Pendidikan (16,2 persen)
- Konstruksi (11,5 persen)
- Transportasi dan pergudangan (8,5 persen)

Menurut Denny, pemerintah tetap mengutamakan keberlanjutan dalam pengelolaan utang.

"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN."

Di sisi lain, utang luar negeri swasta pada Mei 2026 tercatat sebesar 195,9 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan April 2026 yang sebesar 193,2 miliar dolar AS.

Meski demikian, secara tahunan pertumbuhan utang swasta masih mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen, namun kondisi tersebut lebih baik dibandingkan April 2026 yang terkontraksi 0,7 persen.

Menurut Denny, perbaikan tersebut terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan.

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 0,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada April 2026 sebesar 5 persen (yoy)."

Bank Indonesia mencatat sebagian besar utang luar negeri swasta berasal dari sektor:

- Industri pengolahan
- Jasa keuangan dan asuransi
- Pengadaan listrik dan gas
- Pertambangan dan penggalian

Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 79,9 persen dari total utang luar negeri swasta.

Selain itu, sekitar 74,9 persen utang luar negeri swasta merupakan pinjaman berjangka panjang.

Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia masih berada dalam kondisi sehat.

Hal tersebut terlihat dari rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di level 29,9 persen pada Mei 2026.

Selain itu, sekitar 83,9 persen dari total utang luar negeri Indonesia merupakan utang jangka panjang sehingga dinilai lebih stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

"Serta didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9 persen dari total ULN."

Dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia memastikan pengelolaan utang luar negeri Indonesia masih dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.* (km/ad)

MEDAN – Krisis pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Medan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Antrean kendaraan terlihat mengular di berbagai SPBU sejak pagi.

Baca Juga:

• Ijeck Desak Jalur Kereta Medan-Aceh Segera Dilanjutkan, Solusi Kurangi Macet dan Polusi

Di SPBU Simpang Selayang, Jalan Setia Budi, Medan, Rabu (15/7/2026), antrean kendaraan roda dua tampak berkelok-kelok memenuhi area pengisian.

Rudi (45), salah seorang warga yang telah mengantre sekitar satu jam, mengaku khawatir tidak kebagian BBM setelah menunggu cukup lama.

"Ngeri-ngeri sedap juga, Bang, kalau sempat dibilang minyak habis. Padahal, aku sudah lama menunggu di sini."

Di depannya masih terdapat puluhan sepeda motor yang mengantre, sementara dari belakang antrean terus bertambah.

"Semoga tidak habis, Bang," harap Rudi, yang bekerja di salah satu rumah sakit di Medan.

Situasi serupa terjadi di SPBU Jalan Jamin Ginting, sekitar tujuh kilometer dari lokasi tersebut.

Bahkan sebelum stasiun pengisian dibuka, kendaraan roda dua, mobil pribadi hingga truk sudah memenuhi antrean.

Aditya (40), yang bekerja sebagai tenaga lapangan, mengatakan dirinya bersama rekannya sudah datang sejak pukul 08.30 WIB.

Namun ketika tiba, antrean sudah sangat panjang.

"Dua jam lebih sudah kami di sini, Bang," ucap Aditya sambil menunjuk rekannya yang masih berada di dalam antrean.

Hingga pukul 10.45 WIB, mereka belum juga memperoleh giliran mengisi BBM.

Menurut Aditya, keterlambatan itu membuat jadwal pekerjaan mereka ikut terganggu.

"Jam segitu waktu makan siang, terpaksa jam 1 atau jam 2 mulai kerja."

Warga Tembung, Kabupaten Deli Serdang, itu mengaku telah menghubungi pemilik rumah yang menjadi lokasi pekerjaan mereka agar memahami keterlambatan tersebut.

"Ini barusan menelepon yang punya rumah, sudah tahu dia kami isi minyak. Kami menunggu lama, mau lanjut enggak bisa, pulang lagi minyak sudah tidak ada. Dua titik lagi tadi. Bensin eceran pun tak ada."

Ia menilai kondisi tersebut membuat pendapatan hariannya ikut berkurang karena waktu kerja menjadi lebih singkat.

"Kesal-lah kayak gini, jadi dihitung setengah harilah kami ini, enggak mungkin dihitung satu harian. Gaji kami pun jadi setengah harilah."

Meski demikian, Aditya mengatakan dirinya tetap harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.

"Namanya pemborong mana mau rugi dia, Bang. Tapi, daripada enggak ada sama sekali, gimana pun dikerjakanlah, daripada enggak makan."

Keluhan serupa disampaikan Hendra (43), teknisi pendingin ruangan (AC) yang juga ikut mengantre di SPBU yang sama.

Menurut Hendra, seharusnya ia sudah tiba di rumah pelanggan sejak pukul 09.00 WIB. Namun panjangnya antrean membuat pekerjaannya tertunda.

"Aku juga sudah lima kali ditelepon yang punya AC karena belum sampai di rumahnya."

Hendra mengaku telah menjelaskan kepada pelanggannya bahwa dirinya masih terjebak antrean BBM. Ia berharap pelanggan dapat memahami situasi yang terjadi.

"Mudah-mudahan sabar dia. Kami mau service AC-nya. Kami akan ke rumahnya karena dipesan lewat Facebook. Kami kan buka layanan di situ."

Kelangkaan BBM yang terjadi di Medan tidak hanya memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Pekerja harian, teknisi, hingga pelaku usaha kecil mengaku kehilangan waktu produktif dan berpotensi mengalami penurunan pendapatan akibat sulitnya memperoleh bahan bakar.* (km/ad)

LUBUK PAKAM – Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Muhammad Rasya Hasibuan alias SYA (19), terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri, Bonio Gajah (18), mahasiswa asal Humbang Hasundutan (Humbahas).

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang vonis yang digelar pada Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Dimaafkan Hakim Usai 5 Bulan Ditahan, Terdakwa Kasus BBM Jeriken di Medan Siap Gugat Perdata: Beri Efek Jera Penegak Hukum

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan," demikian isi putusan hakim yang dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Rabu (15/7/2026).

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Muhammad Rasya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh JPU.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum juga menilai terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban.

"Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rasya Hasibuan alias SYA dengan pidana mati," demikian isi tuntutan JPU yang dibacakan dalam persidangan sebelumnya.

Jaksa menyebut tindakan terdakwa dilakukan dengan perencanaan dan bukan merupakan tindakan spontan.

Kasus tersebut terjadi di Jalan Pendidikan Gang Rambe, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, pada 13 November 2025.

Berdasarkan dakwaan JPU, kejadian bermula pada Rabu (12/11/2025) sekitar pukul 18.30 WIB.

Saat itu, terdakwa berada di depan rumah korban untuk mencari ulat yang akan digunakan sebagai makanan ikan laga.

Tak lama kemudian, korban Bonio Gajah keluar dari rumah dan menanyakan keberadaan terdakwa di lokasi tersebut.

Setelah berbincang, terdakwa sempat hendak pergi menggunakan sepeda motornya.

Korban kemudian mengajak terdakwa kembali ke rumahnya.

Keduanya sempat berbincang sebelum pergi bersama menggunakan sepeda motor milik korban menuju tempat biliar.

Setelah bermain biliar, korban mengajak terdakwa menginap di rumahnya karena kakak korban sedang berada di Tembung. Terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut.

Namun sebelum menginap, terdakwa disebut sempat pulang ke rumahnya untuk mengambil gunting dari kamar dan berpamitan kepada ibunya.

Sesampainya di rumah korban, keduanya kembali berbincang hingga akhirnya korban tertidur di ruang tamu.

Saat korban tertidur, terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau dan linggis dari dapur rumah korban.

Terdakwa juga membawa gunting yang sebelumnya telah disiapkan.

Dalam dakwaan jaksa, terdakwa kemudian menyerang korban menggunakan linggis saat korban masih dalam keadaan tidur.

Korban yang terbangun sempat berusaha menghentikan aksi terdakwa dengan memegang tangan pelaku.

Namun, korban tidak mampu melawan hingga akhirnya kembali diserang menggunakan benda tajam.

Setelah korban tidak berdaya, terdakwa kemudian menyeret korban ke kamar tidur dan mengambil sejumlah barang milik korban.

Terdakwa memasukkan linggis, gunting, dan dompet korban ke dalam tas ransel.

Ia juga mengambil ponsel korban dan membawa sepeda motor korban sebelum meninggalkan rumah tersebut.

Usai melakukan aksinya, terdakwa mengunci rumah korban dan melarikan diri menuju Kota Tanjungbalai menggunakan sepeda motor korban.

Setibanya di Tanjungbalai, terdakwa kemudian menghubungi ibunya dan mengaku telah membunuh korban.

Sementara itu, jasad Bonio Gajah ditemukan oleh kakaknya setelah mengetahui korban tidak berada dalam kondisi normal di rumah.

Perkara ini kemudian diproses hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan hukuman maksimal berupa pidana mati kepada Muhammad Rasya Hasibuan alias SYA.* (d/ad)

MEDAN – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah alias Ijeck mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Medan, Sumatera Utara, hingga Aceh Tamiang.

Menurut Ijeck, keberadaan transportasi kereta api sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara yang semakin meningkat.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pimpin Sertijab 16 Pejabat Strategis, Ini Daftar Lengkap 7 PJU dan 9 Kapolres yang Berganti!

Ijeck mengatakan, jalur kereta Medan-Aceh Tamiang sebenarnya sudah memiliki sejarah panjang karena telah tersedia sejak masa kolonial Belanda.

Bahkan, menurutnya, sebagian jalur tersebut masih dapat digunakan hingga saat ini.

"Jalur kereta Medan-Aceh Tamiang itu sudah ada dari zaman Belanda bahkan sekarang jalur kereta bisa dibilang sudah bisa digunakan sampai Aceh Tamiang, karena masih ada jalurnya tapi kita tidak tahu juga kenapa tidak dilanjutkan, bahkan ada satu jalur lagi yang menghubungkan ke Pangkalan Susu Kabupaten Langkat kenapa ini juga tidak dioperasikan," kata Ijeck.

Ijeck menilai kereta api merupakan salah satu moda transportasi massal yang paling efektif, aman, efisien, serta lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan pribadi.

Ia mencontohkan sejumlah negara maju yang menjadikan kereta api sebagai tulang punggung transportasi masyarakat.

"Di Negara maju saat ini kereta api ini transportasi yang sangat diunggulkan bahkan jalur kereta api itu lebih banyak dibandingkan jalur kendaraan, contohnya Singapura yang menjadikan kereta api sebagai angkutan massal yang selalu ditingkatkan, bahkan sampai kendaraan mobil jauh berkurang mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi," ujarnya.

Politikus asal Sumatera Utara itu juga menyoroti kondisi jaringan perkeretaapian di Sumut yang dinilai mengalami kemunduran dibandingkan masa lalu.

Menurut dia, sejak zaman Belanda, Sumatera Utara hingga Aceh telah memiliki jaringan rel yang luas.

Namun, sebagian jalur tersebut kini tidak lagi dimanfaatkan secara maksimal.

Selain jalur Medan-Aceh, Ijeck juga meminta pemerintah mengoptimalkan jaringan kereta api yang menghubungkan kawasan ekonomi strategis di Sumatera Utara.

Ia menyinggung keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Belawan yang saat ini lebih banyak digunakan untuk angkutan barang.

Ijeck berharap jalur kereta menuju kawasan pelabuhan juga dapat dimanfaatkan untuk angkutan penumpang agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

"Di Sumatera Utara ada pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Belawan namun hanya sebatas angkutan barang, semoga untuk angkutan penumpangnya segera diadakan agar pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat meningkat," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Ijeck juga mengapresiasi rencana pembangunan jalur kereta api hingga Kota Pinang.

Namun, ia berharap pembangunan tersebut tidak berhenti sampai wilayah itu saja.

Menurutnya, konektivitas kereta api perlu diperluas hingga antarprovinsi di Pulau Sumatera agar mampu membuka jalur ekonomi baru.

"Dalam anggaran tadi saya melihat jalurnya sudah sampai Kota Pinang, ini baik tetapi kami berharap jangan sampai Kota Pinang saja, kalau bisa diteruskan sampai Riau agar membuka konektivitas ekonomi lintas Provinsi di Pulau Sumatera," tuturnya.

Ijeck berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan jaringan kereta api di Sumatera Utara dan wilayah Sumatera lainnya.

Menurutnya, pembangunan transportasi berbasis rel bukan hanya soal perpindahan orang dan barang, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.* (d/ad)

MEDAN – Sidang dugaan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif untuk SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi kembali menghadirkan fakta baru.

Saksi Bahrun Walidin alias Baron mengungkapkan adanya pemberian uang sebesar Rp3,2 miliar kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tebing Tinggi, Idam Khalid.

Baca Juga:

• Dua Terdakwa Korupsi Proyek Jalur Kereta Api DJKA Medan Ajukan Banding, Ini Alasannya

Dalam perkara ini, terdapat tiga terdakwa, yakni mantan Kadisdik Tebing Tinggi Idam Khalid, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra, serta Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto selaku Direktur PT Gunung Emas Ekaputra.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Bahrun mengaku menyerahkan uang tersebut secara bertahap sebanyak tiga kali.

"Uang diserahkan sebanyak tiga kali, pertama Rp1 miliar secara tunai di warung kopi Agam STM Ujung menggunakan plastik kresek warna hitam dan lalu kedua sebanyak Rp1 miliar di Nuansa Coffe, Hamir Hamzah, terakhir Rp1,2 miliar di rest area Tebing Tinggi sekitar pukul 15.00 WIB pada tahun 2024," ujar Bahrun.

Menurut Bahrun, uang dengan total Rp3,2 miliar tersebut merupakan fee dalam proyek pengadaan smartboard di Kota Tebing Tinggi.

"Pemberian uang tersebut merupakan fee di pengadaan smartboard Tebing Tinggi. Fee diserahkan setelah selesai pengadaan, semua uang dikemas di plastik kresek warna hitam yang diberikan seluruhnya ke Idam Khalid," katanya.

Bahrun juga mengaku dirinya berperan sebagai broker dalam proyek tersebut. Ia menyebut pemberian uang dilakukan atas perintah terdakwa Budi Pranoto Seputra.

"Saya broker, pemberian uang itu atas perintah Pak Budi Pranoto Seputra," ucap Bahrun.

Usai mendengar keterangan saksi, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa Budi Pranoto Seputra untuk memberikan tanggapan.

Budi membantah seluruh keterangan yang disampaikan Bahrun dalam persidangan.

"Apa yang dikatakan Bahrun tadi tidak benar," ujar Budi.

Namun, Bahrun tetap mempertahankan keterangannya di hadapan majelis hakim.

"Tetap pada keterangan yang telah saya sampaikan yang mulia," tegas Bahrun.

Sementara itu, terdakwa Idam Khalid juga membantah tudingan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp3,2 miliar.

"Bahrun memfitnah saya menerima uang Rp3,2 miliar, bahkan tanggal penyerahan saksi Bahrun tidak tahu. Penyerahan Rp3,2 miliar sama sekali tidak ada, capek saya dengar keterangan Bahrun tidak ada yang benar. Bahkan fee tidak pernah saya minta," kata Idam dalam persidangan.

Kasus ini bermula dari dugaan korupsi pengadaan 93 unit smartboard untuk SMP Negeri di Kota Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2024.

Proyek tersebut menggunakan anggaran Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi dengan nilai sekitar Rp14,415 miliar.

Dalam pelaksanaannya, PT Gunung Emas Ekaputra ditunjuk sebagai penyedia melalui mekanisme e-purchasing dengan nilai kontrak sebesar Rp14.275.500.000.

Jaksa menduga terdapat praktik penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan tersebut. PT Gunung Emas Ekaputra disebut membeli 93 unit smartboard merek ViewSonic dari PT Bismacindo Perkasa dengan harga sekitar Rp110 juta per unit atau total Rp11,355 miliar termasuk pajak.

Sementara itu, PT Bismacindo Perkasa memperoleh barang yang sama dari PT Galva Technologies dengan harga sekitar Rp30 juta per unit.

Jaksa juga menyebut PT Bismacindo Perkasa dan PT Gunung Emas Ekaputra merupakan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.

Selain itu, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) diduga tidak berdasarkan survei harga sehingga menyebabkan harga pengadaan menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, dugaan korupsi dalam proyek tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp8.218.770.270.

Para terdakwa didakwa dengan dugaan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta aturan terkait lainnya.

Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard Tebing Tinggi masih terus berlanjut dengan menghadirkan sejumlah saksi untuk mengungkap fakta perkara.* (d/ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh dan sembilan Kapolres jajaran di Lobby Mapolda Aceh, Rabu (15/7/2026).

Pergantian sejumlah pejabat strategis tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran, pembinaan karier, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Pisah Sambut Kapolres, Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi untuk Keamanan Daerah

"Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk pembinaan karier personel sekaligus penyegaran organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Joko.

Tujuh Pejabat Utama Polda Aceh Berganti

Dalam upacara tersebut, Kapolda Aceh melantik tujuh pejabat utama yang mendapat amanah baru di lingkungan Polda Aceh.

Mereka yakni Kombes Pol. Iskandar ZA, S.I.K., M.H., sebagai Irwasda Polda Aceh, Kombes Pol. Mohammad Ali Kadhafi, S.I.K., sebagai Karo Ops Polda Aceh, Kombes Pol. Muhammad Saleh, S.I.K., M.M., sebagai Karo Rena Polda Aceh.

Kemudian Kombes Pol. Aldinar R. J. Hanter Manurung, S.H., S.I.K., M.Si., dipercaya menjabat Karo Log Polda Aceh, Kombes Pol. Gazali Ahmad, S.I., M.H., sebagai Dirresnarkoba Polda Aceh, Kombes Pol. Moechamad Zainul, S.I.K., M.H., sebagai Dirpolairud Polda Aceh, serta Kombes Pol. Henki Ismanto, S.I.K., sebagai Kepala SPN Polda Aceh.

Selain pejabat utama, Kapolda Aceh juga memimpin sertijab sembilan Kapolres di wilayah hukum Polda Aceh.

Sembilan Kapolres Baru Dapat Amanah

Sembilan Kapolres yang menerima jabatan baru yakni:

- AKBP Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., sebagai Kapolres Aceh Barat.
- AKBP Ade Gita Rachmadi B., S.H., S.I.K., M.H., sebagai Kapolres Aceh Barat Daya.
- AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H., sebagai Kapolres Sabang.
- AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.I.K., M.H., sebagai Kapolres Pidie Jaya.
- AKBP Hyrowo, S.I.K., sebagai Kapolres Langsa.
- AKBP Cakra Donya, S.I.K., sebagai Kapolres Gayo Lues.
- AKBP Yulhendri, S.H., S.I.K., M.I.K., sebagai Kapolres Bireuen.
- AKBP Rujiyanto Dwi Poernomo, S.H., S.I.K., CPHR., CBA., sebagai Kapolres Aceh Tenggara.
- AKBP Robby Ansyari, S.I.K., M.H., sebagai Kapolres Aceh Tamiang.

Kapolda Aceh berharap para pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing, memahami karakteristik wilayah Aceh, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas di jajaran Polda Aceh.

Beberapa pejabat yang mendapat penugasan baru antara lain Kombes Pol. Djoko Susilo, S.I.K., S.H., sebelumnya menjabat Irwasda Polda Aceh kini dipercaya sebagai Irwasda Polda Kalimantan Tengah.

Sementara Kombes Pol. R. Dadik Junaedi Supri Hartono, S.H., sebelumnya menjabat Karo Rena Polda Aceh memasuki masa purna bakti.

Selain itu, Kombes Pol. Riza Yulianto, S.E., S.H., sebelumnya Kepala SPN Polda Aceh mendapat tugas baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.

Kemudian Kombes Pol. Shobarmen, S.I.K., M.H., sebelumnya Dirresnarkoba Polda Aceh mendapat amanah sebagai Penjamin Mutu Pendidikan Madya TK I Lemdiklat Polri.

Kombes Pol. Didi Wahyudi, S.I.K., M.M., sebelumnya Karo Log Polda Aceh dipercaya menjadi Karo Log Polda Nusa Tenggara Timur.

Sementara Brigjen Pol. Heri Heriyandi, S.I.K., sebelumnya Karo Ops Polda Aceh mendapat jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Dalops Stamaops Polri.

Pergantian jabatan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja kepolisian di Aceh, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional.

Kapolda Aceh menegaskan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat agar situasi keamanan di Aceh tetap kondusif.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., mengunjungi Yayasan Perguruan Nasional Petatal di Simpang Teluk Bayur, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Selasa (14/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), serta Camat Datuk Tanah Datar.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Pisah Sambut Kapolres, Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi untuk Keamanan Daerah

Dalam sambutannya, Dr. H. Hadi Suriono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan Bupati Batu Bara kepada dunia pendidikan di Kabupaten Batu Bara.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas kehadiran dan perhatian yang diberikan kepada sekolah kami. Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi seluruh keluarga besar yayasan untuk terus memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Yayasan Perguruan Nasional Petatal mengusung motto "Bekerja dengan Niat Ibadah" sebagai landasan dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai kepedulian sosial.

Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian pendidikan gratis bagi siswa yatim piatu agar seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, yayasan juga menghadirkan Taruna Akademi Angkatan Laut, Dimas Fitrah Alamsyah, putra asli Kabupaten Batu Bara, sebagai inspirasi bagi para siswa.

Kehadirannya diharapkan mampu memotivasi peserta didik untuk terus berprestasi melalui kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah.

Sementara itu, Bupati Batu Bara memberikan motivasi kepada seluruh siswa agar memiliki cita-cita yang tinggi serta terus berjuang mewujudkannya melalui ketekunan, disiplin, dan semangat belajar.

Menurut Bupati Baharuddin, setiap anak memiliki peluang yang sama untuk meraih kesuksesan apabila dibarengi dengan kerja keras dan kemauan yang kuat.

Ia juga mengajak para siswa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi secara bijaksana sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, serta mengembangkan potensi diri.

"Gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, dan meningkatkan kemampuan diri agar menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara turut mengingatkan seluruh pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar selalu menyajikan makanan bergizi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan harus menjadi perhatian utama demi mendukung tumbuh kembang anak.

Bupati berharap pelaksanaan program pemenuhan gizi dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam menciptakan generasi Batu Bara yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

"Pemerintah hari ini memikirkan anak bangsa supaya pintar, supaya cerdas, supaya kuat fisiknya sehingga semangat belajarnya. Karena itu, mereka harus diberikan makanan bergizi," tegas Bupati Batu Bara.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri Acara Pisah Sambut Kapolres Batu Bara dari AKBP Doly Nelson Hotasi Hasian Nainggolan, S.H., M.H., kepada AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K., M.H., CPHR., CBA., yang digelar di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Selasa malam (14/7/2026).

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP PKK Batu Bara Ny. Henny Heridawaty Baharuddin, Staf Ahli TP PKK Batu Bara Ny. Leli Syafrizal, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Dandim 0208/ Asahan, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Kepala BNN, Kepala Kantor Kementerian Agama, Pj. Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Batu Bara, pimpinan perusahaan dan perbankan, serta tokoh kepemudaan, tokoh agama, insan pers, dan unsur Forkopimda.

Baca Juga:

• Dorong Penerapan Pertanian Modern, Bupati Batu Bara Tinjau Persawahan PM-AAS di Desa Suka Raja

Menurut Bupati Baharuddin, berbagai prestasi dan keberhasilan yang diraih selama masa kepemimpinan AKBP Doly merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri, Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat.

Bupati Batu Bara juga mengucapkan selamat atas amanah baru yang diterima AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan sebagai Kasubbag Personalia Bareskrim Mabes Polri.

Ia berharap pengalaman yang diperoleh selama bertugas di Batu Bara menjadi bekal dalam mengemban tugas di tempat yang baru.

Kepada Kapolres Batu Bara yang baru, AKBP Dony Satria Wicaksono, Bupati Baharuddin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Batu Bara.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Polres Batu Bara, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan semakin erat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Semoga kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang aman, damai, dan bahagia," ujar Bupati Baharuddin.

Sementara itu, AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan mengungkapkan rasa syukur pernah mengabdi di Kabupaten Batu Bara.

Ia mengaku banyak memperoleh pengalaman dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Forkopimda, serta seluruh lapisan masyarakat selama menjalankan tugasnya sebagai Kapolres.

Ia juga berharap Kapolres yang baru dapat melanjutkan sinergi yang telah terbangun dengan pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh stakeholder di Kabupaten Batu Bara.

Pada kesempatan yang sama, AKBP Dony Satria Wicaksono menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan tugas dan memperkuat sinergi dengan seluruh unsur Forkopimda serta masyarakat.

Ia berharap dukungan dari semua pihak agar dapat menjalankan amanah sebagai Kapolres Batu Bara secara optimal.

Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata dan penghargaan kepada AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan dari Bupati Batu Bara, Wakil Bupati, serta jajaran Forkopimda sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan kontribusinya selama bertugas di Kabupaten Batu Bara.* (ad)

BATU BARA – Guna mendorong modernisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., meninjau langsung lokasi persawahan Program PM-AAS (Pertanian Modern Advanced Agricultural System) di Desa Suka Raja, Kecamatan Air Putih, Selasa (14/7/2026).

Dalam peninjauan itu, Bupati Baharuddin didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), Penyuluh Pertanian Kabupaten Batu Bara, perwakilan Dinas Pertanian, serta Tim PM-AAS (Pertanian Modern Advanced Agricultural System).

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Tegaskan Komitmen Pemkab Salurkan Insentif bagi Bilal Mayit, Penggali Kubur, dan Guru Mengaji

Adapun lahan yang dikelola dalam program tersebut melibatkan empat kelompok tani, yakni Kelompok Tani Setia Tani seluas 24 hektare, Kelompok Tani Pardamean seluas 16 hektare, Kelompok Tani Lam Satahi seluas 27 hektare, dan Kelompok Tani Sido Rukun seluas 10 hektare.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara berdialog langsung dengan para petani dan penyuluh pertanian untuk mendengarkan kondisi di lapangan, sekaligus menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan program pertanian modern.

Bupati juga memberikan motivasi kepada para petani agar terus memanfaatkan inovasi dan teknologi pertanian sebagai upaya meningkatkan hasil panen, menekan biaya produksi, serta mewujudkan pertanian yang lebih maju dan berdaya saing.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Batu Bara.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan terus mendukung penerapan sistem pertanian modern melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan.

Peninjauan ini menjadi bukti nyata komitmen Bupati Batu Bara dalam mempercepat transformasi sektor pertanian menuju sistem yang modern, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.

Diharapkan, program PM-AAS mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi para petani serta memperkuat posisi Kabupaten Batu Bara sebagai daerah yang memiliki sektor pertanian yang maju dan mandiri.* (ad)

BATU BARA - Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada bilal mayit, penggali kubur, dan guru mengaji se-Kabupaten Batu Bara dengan memberikan insentif yang berlangsung di Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., unsur Forkopimda, Kepala Kejari Batu Bara, Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua MUI Kabupaten Batu Bara, para camat se-Kabupaten Batu Bara, Ketua Baznas Kabupaten Batu Bara, Ketua PD Al-Washliyah Batu Bara, serta sejumlah tokoh akademisi.

Baca Juga:

• Bupati Tanjung Jabung Timur Tegaskan Investasi Harus Bersih dari Pungli, Polemik Pembangunan PKS PT AMA Disorot

Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa penyaluran insentif tersebut merupakan bentuk komitmen, kepedulian, dan penghargaan Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada para pelayan keagamaan yang selama ini mengabdikan diri di tengah masyarakat.

Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa besaran insentif yang diberikan mungkin belum sebanding dengan pengorbanan, waktu, dan tenaga yang telah dicurahkan.

Namun, menurutnya, bantuan tersebut merupakan simbol penghormatan dan rasa terima kasih pemerintah serta masyarakat atas dedikasi para penerima.

"Pemerintah Kabupaten Batu Bara ingin memastikan bahwa keberadaan para guru mengaji, bilal mayit, dan penggali kubur benar-benar dihargai. Kami akan terus berupaya agar program-program pro-rakyat dan pro-keagamaan seperti ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan semakin ditingkatkan kualitasnya," ujar Bupati Batu Bara.

Kepada para guru mengaji, Bupati Baharuddin menitipkan harapan besar dalam membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan Al-Qur'an dan nilai-nilai keagamaan.

Sementara kepada bilal mayit dan penggali kubur, Bupati menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya atas pengabdian mereka sebagai pelayan masyarakat yang selalu hadir di saat keluarga sedang berduka.

Lebih lanjut, Bupati Batu Bara menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan terus mengevaluasi berbagai program kesejahteraan bagi para pejuang keagamaan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Bupati Baharuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang maju, sejahtera, religius, dan mendapat keberkahan Allah Swt.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Batu Bara H. Jum'ah Haidir Syah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bupati Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., dan Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.A.P., yang telah memberikan kepercayaan kepada Baznas sebagai penyalur insentif bagi bilal mayit, penggali kubur, dan guru mengaji pada tahun 2026.

Ia menyebut kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi Baznas untuk terus meningkatkan pelayanan kepada umat serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mendukung program-program kesejahteraan masyarakat.

Ketua Baznas juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang tetap mengalokasikan anggaran untuk insentif para pelayan sosial keagamaan meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran secara nasional.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan menjadi bukti nyata perhatian terhadap kesejahteraan para pelayan keagamaan di Kabupaten Batu Bara.* (ad)

TANJAB TIMUR – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

Bupati Tanjabtim Hj Dillah Hikmah Sari memastikan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli) yang dapat menghambat masuknya investasi ke daerah.

Baca Juga:

• 6 Bulan Jalan Rusak Parah, Warga Desa Sibulan Bulan Minta Bupati Taput Segera Bertindak: Tolonglah Pak, Jangan Tunggu Ada Korban Baru Diperbaiki

Pihak perusahaan menyebut sejak awal pembangunan, seluruh proses administrasi dan perizinan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Perwakilan PT AMA, Yuyun Syukur, mengatakan pihaknya tertarik berinvestasi di Tanjabtim karena melihat keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Menurut Yuyun, sejak awal Bupati Dillah telah menegaskan bahwa investasi harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh dibebani oleh kewajiban yang tidak memiliki dasar hukum.

"Itu yang kami pegang. Semua administrasi dan perizinan kami urus bahkan sebelum ada aktivitas lapangan," ujar Yuyun.

Ia menjelaskan, pembangunan PKS PT AMA saat ini masih berada dalam tahap konstruksi dan belum memasuki tahap operasional.

Meski demikian, seluruh dokumen pendukung telah dipenuhi, termasuk pengurusan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang diproses melalui pemerintah pusat karena akses menuju lokasi pabrik menggunakan jalan nasional.

"Padahal sampai hari ini aktivitas angkutan CPO sama sekali belum berjalan. Namun seluruh persyaratan administrasi tetap kami lengkapi sejak awal," katanya.

Terkait tudingan pembangunan pabrik tanpa izin lengkap, PT AMA menegaskan seluruh proses telah mengikuti sistem perizinan berbasis risiko.

Perusahaan menyebut tidak semua kegiatan industri wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Berdasarkan ketentuan lingkungan hidup, pembangunan PKS dengan luas area tertentu dapat menggunakan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjabtim Muhammad Edwar membenarkan bahwa izin lingkungan PT AMA cukup menggunakan UKL-UPL.

Ia menjelaskan, berdasarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, industri minyak mentah inti kelapa sawit dengan luas lahan terbangun di atas 10 hektare wajib menggunakan AMDAL.

Sementara untuk luas antara 1 hingga 10 hektare cukup dengan UKL-UPL.

"PT AMA sendiri luasan lahan terbangun sesuai perencanaannya kurang dari 10 hektare," jelas Edwar.

Selain itu, izin pemanfaatan air permukaan juga disebut telah diterbitkan sebelum kegiatan operasional perusahaan berjalan.

Dalam proses pembangunan tersebut, PT AMA mengaku menghadapi persoalan terkait adanya kesepakatan yang dibuat sejumlah warga bersama beberapa ketua RT dan RW serta diketahui oleh lurah setempat.

Kesepakatan tersebut kemudian dianggap oleh sebagian pihak sebagai dasar untuk memberikan kewajiban tertentu kepada perusahaan.

Namun PT AMA menyatakan pihak perusahaan tidak pernah terlibat dalam pembuatan kesepakatan tersebut.

Pemerhati kebijakan publik dari Pamong Institute, Wahyudi Almaroky, menilai kesepakatan semacam itu tidak seharusnya dijadikan alat untuk membebani investor.

Menurutnya, kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar telah memiliki jalur resmi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kesepakatan yang demikian tidak ada dasar hukumnya, setiap investasi kan sudah ada ketentuan dan aturan mainnya. Kecuali nanti CSR-nya, itu kewajiban perusahaan sesuai Undang-undang perseroan," ujar Wahyudi.

Ia menilai, ruang dialog antara masyarakat dan perusahaan seharusnya dilakukan melalui mekanisme CSR, bukan melalui tuntutan yang tidak memiliki dasar aturan.

"Di CSR itulah ada ruang bagi masyarakat sekitar mendiskusikannya dengan perusahaan tentang apa-apa saja kebutuhan masyarakat yang bisa diakomodir CSR," tambahnya.

Wahyudi juga menyayangkan apabila aparatur pemerintahan ikut terlibat dalam kesepakatan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

"Seharusnya lurah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kesepakatan seperti itu bisa menimbulkan persoalan hukum, bukan justru ikut menandatanganinya," katanya.

PT AMA juga menyampaikan adanya kendala dalam proses administrasi pertanahan, terutama terkait perubahan dokumen kepemilikan sebagai syarat pengajuan Hak Guna Usaha (HGU).

Yuyun menyebut proses tersebut sempat berjalan lambat karena kurangnya respons dari pihak pemerintah kelurahan sebelumnya.

Bahkan saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran dan verifikasi lahan, proses tersebut sempat terkendala pendampingan.

Di tengah polemik yang berkembang, muncul pula isu mengenai adanya kepentingan tertentu dalam pembangunan pabrik, termasuk dugaan permintaan hak sebagai pemasok tunggal tandan buah segar (TBS) atau pengelolaan serikat pekerja.

Namun pihak perusahaan memilih tidak memperpanjang isu tersebut dan menegaskan seluruh kerja sama akan tetap mengikuti standar operasional perusahaan.

"Biasalah, selalu ada yang begitu, tetapi perusahaan menyikapinya tetap mengacu pada SOP dan prinsip tata kelola perusahaan," ujar Yuyun.

Tokoh pemuda Mendahara Ulu, Anto Wijaya, berharap polemik pembangunan PKS PT AMA dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan administrasi yang berlaku.

Menurutnya, apabila ada dugaan persoalan perizinan, maka hal tersebut harus diuji oleh instansi berwenang.

Namun, kewajiban di luar aturan resmi tidak boleh dipaksakan kepada perusahaan.

"Soal izin silakan diuji sesuai mekanisme. Tetapi soal kewajiban lain bagi perusahaan di luar ketentuan apalagi ada indikasi kepentingan pribadi sekelompok orang, saya yakin banyak warga sebenarnya tidak sepakat," ujar Anto.

Ia meminta pemerintah kelurahan meninjau kembali kesepakatan yang dinilai tidak sesuai aturan serta mengajak seluruh pihak kembali duduk bersama mencari solusi.

Anto berharap investasi yang masuk ke Tanjung Jabung Timur dapat menjadi peluang bagi masyarakat, terutama karena pembangunan PKS PT AMA disebut telah mulai melibatkan tenaga kerja lokal.

Pemerintah daerah pun menegaskan bahwa investasi harus berjalan sejalan dengan aturan hukum, kepentingan masyarakat, serta bebas dari praktik pungutan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.* (ad)

TAPUT – Kondisi jalan yang rusak parah selama enam bulan membuat warga Desa Sibulan Bulan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mengeluhkan sulitnya akses transportasi.

Warga menyebut kerusakan jalan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Baca Juga:

• AMPI Binjai Apresiasi BNN dan Polres Ungkap Kasus Narkoba, Ajak Masyarakat Aktif Cegah Peredaran: Jangan Tunggu Anak Kita Jadi Korban

Ia meminta Bupati Tapanuli Utara segera turun tangan melihat langsung kondisi jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat.

Menurut Hadyan, kondisi jalan saat ini sudah tidak layak dilalui.

Lubang besar, permukaan jalan yang licin ketika hujan, serta kondisi jalan yang berada dekat jurang membuat perjalanan warga penuh risiko.

"Sudah 6 bulan jalan di desa kami seperti ini pak. Menantang maut. Salah sedikit, motor bisa masuk jurang. Nyawa melayang. Anak sekolah, ibu hamil, orang sakit mau ke puskesmas gimana coba?" ujar Hadyan, Senin (14/7/2026).

Ia mengatakan, kerusakan jalan tersebut sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Warga yang membutuhkan akses ke fasilitas kesehatan, sekolah, maupun aktivitas ekonomi harus menghadapi perjalanan yang berisiko.

Hadyan berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak mengabaikan kondisi jalan di Desa Sibulan Bulan.

Ia meminta agar pemerintah segera melakukan peninjauan dan memasukkan perbaikan jalan tersebut sebagai salah satu prioritas.

"Pak Bupati tolonglah. Kami ini juga bagian dari Taput. Kami juga bayar pajak. Masa jalan kami dibiarkan hancur selama setengah tahun? Kami mohon segera diperbaiki. Jangan tunggu ada korban dulu baru ada tindakan," tegasnya.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat desa.

Ia menilai, jalan yang baik akan membantu masyarakat menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga meningkatkan perekonomian warga.

Hadyan menegaskan masyarakat Desa Sibulan Bulan tidak menuntut hal yang berlebihan.

Warga hanya berharap mendapatkan akses jalan yang aman dan layak digunakan.

"Kami tidak minta muluk-muluk. Cukup jalan yang bisa kami lewati dengan aman. Tolong Pak Bupati, dengar suara kami anak Desa Sibulan Bulan," pungkasnya.

Hingga saat ini, warga masih menunggu respons dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terkait keluhan jalan rusak tersebut.

Masyarakat berharap perbaikan dapat segera dilakukan agar aktivitas warga kembali berjalan normal dan risiko kecelakaan dapat diminimalisir.* (ad)