Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA –Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, menegaskan bahwa proses pemulihan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang diserang ransomware oleh Brain Chiper pada bulan Juni lalu, sedang berlangsung dan diharapkan akan selesai dalam waktu bulan ini.
“Diharapkan bulan ini kita tuntaskan,” ujar Hinsa kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara.
Hinsa menjelaskan bahwa sejumlah layanan publik telah berhasil dipulihkan sejauh ini, dengan memberikan contoh layanan dari Imigrasi yang kembali beroperasi normal setelah berhasil menghidupkan kembali database mereka yang kini disimpan di pusat data milik Amazon.
“Pemulihan yang tengah berlangsung saat ini difokuskan pada layanan-layanan publik yang terdampak. Kami sedang dalam tahap pemulihan, sehingga pelayanan masyarakat sesuai dengan petunjuk presiden harus diprioritaskan,” tambahnya.
Menurut Hinsa, proses pemulihan ini melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Kominfo, PT Telkom Tbk, dan partisipasi semua tenant yang terlibat.
Pekan sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah kembali beroperasi per 12 Juli lalu, sebagai bagian dari upaya pemulihan sistem PDN.
“Dalam proses pemulihan ini, tidak hanya layanan perizinan yang berhasil dipulihkan, tetapi juga layanan informasi dalam bentuk portal serta layanan beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” jelas Hadi.
Keseluruhan proses ini merupakan bagian dari upaya keras pemerintah untuk mengembalikan stabilitas dan fungsionalitas sistem informasi publik yang terganggu akibat serangan ransomware tersebut.
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL