JAKARTA -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu poin yang mencuat dalam revisi tersebut adalah pemberian kewenangan bagi TNI untuk menduduki jabatan di kementerian tertentu. Namun, sorotan tajam dari sejumlah pihak menyoroti implikasi dari langkah ini terhadap prinsip demokrasi dan kedaulatan sipil.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menyatakan sikapnya yang mendukung potensi penempatan anggota TNI di kementerian yang terkait dengan keamanan dan politik hukum (polhukam). Dalam pernyataannya kepada wartawan di DPR pada Rabu (12/6), Utut mengungkapkan bahwa prinsip tersebut dianggapnya sebagai langkah positif untuk memperkuat TNI, mengingat keahlian dan kecakapan yang dimiliki oleh personel TNI di bidang keamanan.
Namun, keputusan ini tidak direspons dengan baik oleh sejumlah LSM dan pihak masyarakat sipil. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah ini dapat membawa kembali era “dwifungsi ABRI”, di mana TNI tidak hanya bertugas sebagai alat pertahanan negara tetapi juga terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan sipil.
Baca Juga:
Namun, Utut menanggapi kekhawatiran tersebut dengan optimisme. Menurutnya, peraturan yang akan diterapkan dalam penempatan anggota TNI di kementerian akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Azwar Anas. Hal ini diharapkan dapat menjaga agar keputusan penempatan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan sipil.
Tentu saja, dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap langkah ini menambah kompleksitas dalam diskusi ini. Mereka memandang bahwa penempatan anggota TNI di kementerian yang relevan dengan bidang tugas TNI adalah langkah yang positif untuk kepentingan nasional yang lebih luas.
Baca Juga:
Dengan demikian, revisi UU TNI ini terus menjadi topik hangat dalam arena politik Indonesia. Meskipun beberapa pihak mendukungnya sebagai langkah maju dalam memperkuat TNI, kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelemahan demokrasi tetap menjadi perhatian utama. Seiring proses revisi berlanjut, perluasan dialog dan keterbukaan akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa langkah ini benar-benar mengarah pada perbaikan dan tidak merusak fondasi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.
(N/014)
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Bali pada Jumat (12/9/2025) didominasi oleh kon
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan me
Nasional
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Jumat (12/9/20
Nasional
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan warga DKI Jakarta untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstre
Nasional
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Jumat (12/9/2025), yang menunju
Nasional
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Jumat (12/9/2025), d
Nasional
JAKARTA Legenda hidup Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, resmi menempati jabatan baru sebagai Direktur Olahraga Persija Jakarta. Pengum
Olahraga
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara dan denda Rp800 juta kepada musisi senior Fariz Rustam Muna
Entertainment
MEDAN Stevanus Deo Bangun alias Evan, warga Jalan Berdikari Baru, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, dijatuhi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan penyanyi cilik Leony Vitria, yang dikenal sebagai anggota Trio KwekKwek, mengeluhkan tingginya pungutan pajak saat mengu
Entertainment