SLEMAN – Gugatan yang digulirkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terus memasuki tahap berikutnya dengan bergulirnya proses sidang pokok perkara. Gugatan ini mengaitkan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU, menjadi sorotan penting dalam dinamika politik Indonesia pasca-Pemilu 2024.
Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun, menyatakan bahwa PTUN Jakarta telah memutuskan untuk melanjutkan proses persidangan, dengan membentuk hakim yang diharapkan dapat memberikan keadilan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh PDIP. Meskipun belum disebutkan secara pasti kapan sidang pokok perkara akan digelar, namun Gayus menegaskan bahwa proses tersebut akan berlangsung dalam dua pekan ke depan.
Menyikapi perkembangan ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum yang berjalan. “Ya kita tunggu prosesnya saja. Apakah nanti mendaftar diterima atau tidak, disidang atau tidak, kita serahkan kepada pengadilan,” ujar Ganjar di Kabupaten Sleman, menunjukkan sikapnya yang menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada lembaga peradilan.
Baca Juga:
Di sisi lain, terkait usulan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pilpres, Ganjar menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wewenang dari lembaga legislatif dan partai politik. “Oh itu nanti di parlemen, saya bukan anggota dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas,” ungkapnya dengan jelas.
Pada saat yang sama, Ganjar juga menegaskan bahwa tugasnya bersama Mahfud MD sebagai principal dalam proses Pemilu telah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Tugas saya dan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK, karena itu final and binding,” jelasnya.
Baca Juga:
Dengan demikian, keputusan mengenai kelanjutan proses gugatan di PTUN dan upaya penelusuran terkait kecurangan pilpres akan terus menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan ke depan. Dinamika politik dan hukum yang berkembang menunjukkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses-proses hukum di Indonesia.
(N/014)
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan senantias
Kesehatan
SUMATERA BARAT Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 16.41 WIB. Erupsi tersebut tercat
Berita
ASAHAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan Kriminal
BINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
Nasional
BATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
Pemerintahan
LOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
Olahraga
PADANG SIDEMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) melalui Satpol
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan kunjungan ke Ci
Pemerintahan
