
Yakini Presiden Prabowo Subianto Wujudkan Program Dinantikan Rakyat Indonesia Tahun 2025 !!!
Penulis OlehProf. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MHPresiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disebut oleh Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH
Opini
Jakarta – Realisasi penyaluran beras Siapa Pangan Harga Pangan (SPHP) masih tergolong rendah, belum mencapai 10% dari target. Pemerintah menargetkan Perum Bulog untuk menyalurkan 1,5 juta ton SPHP hingga akhir tahun 2025, meningkat dari angka tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,401 juta ton. Data Bulog menunjukkan, penyaluran SPHP terbesar terjadi di tingkat pengecer (65,7%), diikuti oleh distributor (29,5%), Satgas (3,2%), Pemda (1,2%), dan Sinergi BUMN (0,4%).
Hingga 11 Januari 2025, Bulog melaporkan bahwa penyaluran SPHP baru mencapai 9.367 ton, atau sekitar 6,24% dari target penyaluran bulan Januari yang sebesar 150.000 ton. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, mengungkapkan bahwa rendahnya realisasi penyaluran pada Januari 2025 disebabkan oleh proses verifikasi ulang terhadap mitra penyalur, terutama di tingkat pengecer.
“Setiap tahun Bulog melakukan verifikasi ulang mitra-mitra penyalurnya,” ujarnya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (13/1/2025). Meskipun demikian, Maino tetap optimistis bahwa target penyaluran untuk Januari dan Februari 2025 dapat tercapai. “Mudah-mudahan, ini baru 10 hari, kita bisa sesuai target, 150.000 ton di Januari dan 150.000 ton di Februari,” kata Maino.
Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog, Epi Sulandari, memprediksi bahwa permintaan beras SPHP akan terus meningkat. DKI Jakarta dan Banten menjadi wilayah dengan penyaluran SPHP terbesar. Epi menjelaskan, penyaluran beras SPHP pada awal tahun menjadi prioritas, mengingat harga beras biasanya mengalami lonjakan pada musim paceklik.
Selain itu, Epi juga menyoroti daerah-daerah dengan harga beras yang cukup tinggi, di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini disebabkan oleh kendala infrastruktur dan tingginya biaya distribusi di wilayah-wilayah tersebut. “Tetapi kami tetap bekerja sama dengan dinas pangan setempat untuk menyalurkan beras SPHP sampai ke titik-titik yang ditetapkan pemerintah daerah,” tutup Epi.
(christie)
Penulis OlehProf. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MHPresiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disebut oleh Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH
OpiniCHINA Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menerima hadiah istimewa berupa buku Tata Kelola Pemerintahan Xi Jinpin
NasionalPENULIS Prof. Yusuf Hendrawan,Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang luar biasa, ironisnya masih menghadapi tantangan
OpiniGOWA Sidang kasus sindikat uang palsu berskala triliunan rupiah yang melibatkan jaringan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makas
Hukum dan KriminalJAKARTA Perut buncit sering menjadi masalah yang mengganggu penampilan dan kepercayaan diri. Selain menjaga pola makan sehat dan rutin be
KesehatanJAKARTA Pemerintah Indonesia dikabarkan telah meneken kesepakatan impor produk dari Amerika Serikat (AS), khususnya di sektor energi dan b
EkonomiJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan periode 20152016, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong, dijadwalkan membacakan
PolitikJAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau langsung simulasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan di Sentra Handayani, Jak
PemerintahanBALI Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana h
PeristiwaTAPSEL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kembali mencuat di Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan, Kabu
Nasional