NIAS UTARA – Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Nias Utara Bazatulo Zebua menegaskan, visi misi Pemkab Nias Utara tahun 2025-2030, merupakan tanggungjawab seluruh aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkannya.
Bazatulo Zebua mengatakan hal tersebut ketika bertindak sebagai Inspektur Upacara Penaikan Bendera lingkup Pemkab Nias Utara, Senin, 10 Februari 2025.
Penjelasan Bazatulo Zebua itu terkait dengan telah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 4 Februari 2025 lalu, terkait hasil Pilkada di Kabupaten Nias Utara.
Baca Juga:
Bahkan, DPRD Nias Utara juga telah menggelar rapat paripurna pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada lalu. Selanjutnya, pada 5 Februari 2025, KPUD Nias Utara telah menantapkan hasil Pilkada.
"Semoga pelantikan bupati dan wakil bupati nantinya, berjalan lancar," harap Sekdakab Nias Utara.
Baca Juga:
Dalam upacara yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Nias Utara itu, Sekdakab Nias Utara juga mengajak seluruh perangkat daerah tetap menjaga kedisiplinan dalam lingkungan kerja yang baik, serta dapat membangun komunikasi yang efektif.
"Dan harusmenjaga kekompakan di lingkungan masing-masing unit kerja, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama-sama," harapnya.
(k. gea)
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap fakta mengejutkan dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa anakanak yang bersedia hadir ke sekolah selama masa liburan tetap akan mendapatkan j
Nasional
MEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mobilitas selama libur sekolah, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Nasional
JAKARTA Ustadz Khalid Basalamah menegaskan bahwa kehadirannya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sebagai ters
Hukum dan Kriminal
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo melalui tim Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap aset berupa 13 bidang tanah milik dua terpi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan B
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Operasi Sikat Seulawah 2025 yang digelar oleh Polda Aceh bersama seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Aceh resmi dinyataka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kebijakan pemberantasan truk Over DimensionOver Load (ODOL) atau Zero ODOL kembali menjadi sorotan. Menteri Perhubungan (Menhub
Ekonomi
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan penolakan atas bantuan asing dalam pembanguna
Ekonomi
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto,
Hukum dan Kriminal