TEGAL – Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah, mengumumkan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.
Penyesuaian ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kegiatan ibadah puasa dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/043/2024, jam kerja ASN yang sebelumnya 37,5 jam per minggu kini dipangkas menjadi 32,5 jam per minggu.
Baca Juga:
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, menjelaskan bahwa penyesuaian ini berlaku untuk ASN yang bekerja dengan sistem shift, baik yang melaksanakan lima hari kerja maupun enam hari kerja.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa total jam kerja selama bulan Ramadhan tetap mencapai 32,5 jam dalam sepekan.
Baca Juga:
"Yang terpenting adalah pada saat bulan Ramadhan, jumlah jam kerja total 32,5 jam dalam sepekan harus tercapai," ujar Agus dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).
Untuk ASN yang bekerja selama lima hari dalam sepekan, seperti di sebagian organisasi perangkat daerah (OPD), pengaturan jam kerjanya adalah sebagai berikut:
Senin hingga Kamis: Pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB, dengan istirahat pukul 12.00 WIB hingga 12.30 WIB.
Jumat: Pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB, dengan istirahat pukul 11.30 WIB hingga 12.30 WIB.
Sementara itu, bagi OPD yang bekerja enam hari dalam seminggu, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan (termasuk Puskesmas), jam kerjanya adalah sebagai berikut:
Senin hingga Kamis: Pukul 07.30 WIB hingga 14.00 WIB.
JAKARTA Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius menanggapi eskalasi konflik antara Israel dan Iran dengan meningkatkan status siag
Nasional
PADANGLAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyikapi persoalan sengke
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) resmi melunc
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan kembali memperkuat komitmennya dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayahny
Pemerintahan
JAKARTA Desakan agar bendera daerah Aceh segera disahkan kembali bergema. Kali ini, suara tegas datang dari berbagai elemen masyarakat hi
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa pemahaman terhadap peran Te
Nasional
PANGKALPINANG Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung melalui Satgas Kelapa Sawit akan se
Hukum dan Kriminal
HUMBAHAS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan kerja sama strategis antara Indone
Pertanian Agribisnis
TOBA Seorang Kepala Desa aktif di Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, berinisial IPB (35), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Toba
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tetap netral dari politik praktis, n
Politik
