JAKARTA – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyepakati pembagian kuota haji Indonesia dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Haji dan Umrah.
Dalam keputusan tingkat I yang digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senin (25/8/2025), disepakati bahwa 92 persen kuota akan dialokasikan untuk jemaah haji reguler, sementara 8 persen dialokasikan untuk haji khusus.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi seluruh warga negara.
Ia juga menyebutkan, pembahasan RUU ini turut memuat langkah antisipatif apabila Indonesia mendapat tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi.
"Antisipasi jika pemerintah mendapat kuota yang cukup besar, dikhawatirkan kemampuan keuangan kita tidak bisa meng-cover itu semua. Maka dibicarakan di forum Raker Komisi VIII bahwa pemanfaatannya akan diatur kemudian," ujar Marwan.
Selain persoalan kuota, beberapa poin penting turut menjadi fokus pembahasan dalam revisi UU tersebut.
Salah satunya adalah penghapusan klausul terkait mekanisme pendaftaran dan keberangkatan jemaah, yang nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri.
"Perbaikan-perbaikan dan beberapa poin juga memang menjadi perdebatan kita, termasuk mengenai pendaftaran atau keberangkatan. Pada akhirnya, itu dihapuskan saja karena sudah ada kesepakatan bahwa akan diatur oleh menteri," kata Marwan.
Sebelumnya, dalam proses revisi, beberapa pihak juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji, seiring dengan adanya pemberitaan soal dugaan penyalahgunaan kuota.
Komisi VIII pun menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan secara profesional dan akuntabel.
Revisi UU ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan ibadah haji yang tertib, adil, dan menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap jemaah.
Pemerintah juga terus berupaya mendorong efisiensi, terutama dalam aspek anggaran dan distribusi layanan di Tanah Suci.
BATANG TORU, TAPSSEL Pengurus Majelis Kehormatan Forum Masyarakat Nusantara Indonesia (MKFMNI) Tapanuli Selatan bersama CV Sapujagad men
NASIONAL
BADUNG Sekitar 105 personel gabungan TNI dan instansi terkait terlibat dalam kegiatan karya bhakti terpadu untuk membersihkan Pantai Kut
NASIONAL
JAKARTA Film Agak Laen Menyala Pantiku! mencatat pencapaian baru dengan menembus 5 juta penonton hanya dalam 11 hari penayangan di bios
SENI DAN BUDAYA
ACEH TAMIANG Tenaga kesehatan yang bertugas membantu penanganan korban banjir di Aceh Tamiang mencatat banyak warga mengalami luka infek
KESEHATAN
JAKARTA Anggota DPD RI sekaligus komedian Alfiansyah Bustami atau Komeng turun langsung menemui para pengungsi korban banjir di Padang,
NASIONAL
AGAM Akses antarwilayah di Nagari Salareh Aia Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali terputus setelah debit air sungai meningkat
PERISTIWA
BATU BARA Peringatan Hari Jadi Kabupaten Batu Bara ke19 diisi dengan kegiatan sosial yang sarat makna oleh Pengurus Besar Gerakan Masya
NASIONAL
ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengerahkan lima relawan asal China untuk mempercepat pencarian korban banjir dan longsor y
PERISTIWA
BANDUNG Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyoroti praktik politisasi bantuan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera ya
NASIONAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menghentikan sementara operasiona
HUKUM DAN KRIMINAL
