JAKARTA - Aksi penjarahan yang terjadi di sejumlah titik dalam beberapa hari terakhir menuai perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas mengecam tindakan tersebut.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh, dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Minggu (31/8/2025), menegaskan bahwa penjarahan adalah perbuatan tercela secara moral, melanggar hukum, dan bertentangan dengan ajaran agama.
"Penyampaian aspirasi, bahkan dalam situasi kemarahan pun, tidak boleh diikuti dengan anarkisme, penjarahan dan/atau pencurian harta orang lain, karena itu bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan," kata Niam.
Baca Juga:
Kritik Gaya Hidup Hedon Pejabat dan Flexing
MUI juga mengingatkan pejabat publik dan masyarakat luas untuk menghindari gaya hidup mewah atau "flexing", yang dinilai tidak sensitif terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi di tengah masyarakat.
Baca Juga:
"Sudah seharusnya semua pihak mengedepankan gaya hidup sederhana, membangun solidaritas sosial dan menjauhi hedonisme, meski hanya sekadar untuk konten," lanjutnya.
Aspirasi Harus Didengar, Tindakan Destruktif Harus Dihindari
Menanggapi gelombang aksi protes dan aspirasi yang disuarakan mahasiswa serta masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, MUI menegaskan bahwa aspirasi tersebut perlu disikapi secara bijak, cepat, dan terbuka untuk perbaikan.
Namun, MUI mengingatkan agar masyarakat menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas umum, apalagi penjarahan.
6 Seruan Penting MUI kepada Semua Pihak
Hindari gaya hidup mewah dan flexing, utamakan solidaritas dan kesetiakawanan sosial.
Aspirasi publik adalah bagian dari demokrasi dan harus ditanggapi secara bijak dan cepat.
Tahan diri dari vandalisme, anarki, dan penjarahan.
Jangan justifikasi kemarahan dengan perbuatan melanggar hukum.
Kembalikan barang hasil penjarahan kepada pemilik atau aparat berwenang untuk menghindari jerat hukum.
Ajak semua pihak untuk melakukan muhasabah, memperkuat perdamaian dan mencegah kekacauan.
Prof. Niam mengakhiri pernyataannya dengan ajakan untuk kembali pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, agar bangsa ini tetap dalam koridor hukum dan moral yang menjunjung tinggi kedamaian.*
(d/j006)
JAKARTA Harga beras di sejumlah pasar tradisional Jakarta masih menunjukkan kenaikan meski dalam skala kecil. Kondisi ini diduga dipicu ol
Ekonomi
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat melalui partisipasi
Nasional
Oleh Dahlan IskanIni memang istimewa. Hanya 10 tahun sekali parade besarbesaran militer Tiongkok. Di Beijing. Tanggal 3 September kemarin
Opini
YOGYAKARTA Kisah cinta dan perjuangan intelektual pasangan suami istri asal Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menyentuh hati banyak orang.
Sosok
DENPASAR Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Polda Bali dan jajarannya dalam memberantas praktik TPPO, khususnya di sektor perik
Pemerintahan
DENPASAR Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan pentingnya regulasi yang berpihak pada pengemudi lokal di tengah maraknya l
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Di tengah kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar M
Pendidikan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, digugat melakukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) J
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali ke Tanah Air pada Rabu malam (3/9/2025) usai melakukan kunjungan kerja si
Nasional
JAKARTA TIMUR Anggota DPR RI nonaktif, Surya Utama atau yang lebih dikenal dengan Uya Kuya, mengimbau para pelaku penjarahan rumah mertu
Peristiwa