Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Khataman Al-Qur’an, Ajak Masyarakat Perkuat Keimanan
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, turut hadir dalam kegiatan khataman AlQur&039an yang diselenggaraka
PEMERINTAHAN
KUPANG – Calon Wali Kota Kupang, Christian Widodo, yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024, membuat langkah berani dengan menolak paket pengadaan mobil dinas pimpinan daerah senilai sekitar Rp 3 miliar. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang akan dialihkan untuk program-program peningkatan kesejahteraan rakyat di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Christian, yang dijadwalkan memimpin sekitar 466.632 warga Kota Kupang, menyampaikan bahwa pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah, wakil, dan kendaraan pendukung lainnya yang biasa terjadi setiap pergantian kepemimpinan, bukanlah prioritas dalam pemerintahannya. “Biasanya setiap kepemimpinan baru ada pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah dan wakil serta kendaraan pendukung lainnya. Kami pastikan belum mengambil pilihan itu,” ujar Christian kepada wartawan pada Sabtu (30/11/2024).
Langkah ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan di Kupang. Banyak pihak melihatnya sebagai bentuk komitmen Christian dalam mengutamakan penggunaan anggaran yang lebih pro-rakyat. Dengan keputusan ini, diharapkan dana yang seharusnya digunakan untuk kendaraan dinas dapat dialokasikan untuk berbagai program yang lebih langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
Program-program prioritas yang digagas Christian untuk kota Kupang mencakup pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Terlebih lagi, Kota Kupang dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan beragam kebutuhan sosial-ekonomi membutuhkan perhatian lebih pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warganya.
Christian juga menegaskan bahwa setiap pengelolaan anggaran di pemerintahan kota nanti akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Efisiensi penggunaan anggaran akan menjadi prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan, guna memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kupang.
Sebelumnya, isu pengadaan mobil dinas untuk pejabat daerah sering kali menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama dalam kondisi ekonomi yang menantang. Banyak masyarakat menganggap bahwa pengadaan kendaraan dinas dengan anggaran yang cukup besar tidak sebanding dengan kebutuhan yang lebih mendesak dalam meningkatkan pelayanan publik.
Christian Widodo, yang dikenal dengan pendekatannya yang sederhana dan fokus pada program-program sosial, berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung kemajuan Kota Kupang tanpa berfokus pada pengeluaran yang tidak perlu. Dengan menolak pengadaan mobil dinas, ia berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, hemat, dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.
(JOHANSIRAIT)
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, turut hadir dalam kegiatan khataman AlQur&039an yang diselenggaraka
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fad
PEMERINTAHAN
KUALA TANJUNG PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menggelar program Mudik Gratis 2026 sebagai bagian dari Mudik Bersama BUMN yang dii
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, merespons perkembangan terkini mengenai dinamika pe
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (Sumut) melakukan reposisi/reshuffle kepengurusan Majelis Pemberdayaan Masyarak
AGAMA
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dalam operasi yang dilakukan di
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Vihara Qi THIEN DA SENG (Vihara Sun Go Kong Binjai) kembali menggelar kegiatan sosial dengan memb
NASIONAL
JAKARTA Program ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam ac
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka mengawal penanganan kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan
NASIONAL