Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Klarifikasi Proyek Pariwisata Tropical Coastland di Banten

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI. Dalam rapat ini, Nusron membahas pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek pengembangan Pariwisata Tropical Coastland yang berlokasi di Banten.

Nusron menjelaskan, kawasan PSN Pariwisata Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 mencakup total 1.705 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.500 hektare berada di kawasan hutan lindung. “Yang masuk PSN Pariwisata PIK 2 hanya 1.705 hektare. Dari luasan itu, 1.500 hektare-nya adalah kawasan hutan lindung,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

Kawasan yang masuk PSN mencakup sejumlah desa di sepanjang Pesisir Pantai Utara Tangerang, mulai dari Desa Muara hingga Desa Kronjo. Nusron merinci, wilayah PSN meliputi:

Baca Juga:

• Vinicius Junior Belum Sepakat Kontrak Baru, Real Madrid Hadapi Teka-teki Besar
• Papeda Versi Tapioka: Makanan Khas Papua yang Aman untuk Penderita Maag

Desa Tanjung Pasir (54 hektare), kondisi existing berupa tambak. Desa Kohod (261 hektare), kondisi existing tambak atau mangrove. Desa Muara dan Desa Tanjung Pasir (302 hektare), berupa tambak dan hutan mangrove. Desa Muara (217 hektare), tambak. Desa Mauk dan Desa Kronjo (687 hektare), rawa-rawa dan tambak.

Namun, Nusron mengakui pengembangan kawasan PIK 2 masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR), baik di tingkat Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur, RTRW Provinsi Banten, maupun RTRW Kabupaten Tangerang. Selain itu, sebagian kawasan PSN masih masuk dalam kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Kami memerlukan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kawasan ini. Sesuai dengan UU Cipta Kerja dan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, rekomendasi hanya dapat dikeluarkan setelah kajian teknis menyeluruh,” jelas Nusron.

Baca Juga:

• Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Tiba di Rumah Duka, Isak Tangis Iringi Kedatangan
• Gempa M6,8 Guncang Pesisir Timur Kamchatka, Susulan dari Guncangan Besar M8,7

Dia menambahkan bahwa fokus PSN periode 2024-2029 akan lebih mengutamakan proyek-proyek yang mendukung swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, serta pembangunan Giant Sea Wall Jakarta dan kawasan Pantai Utara Jakarta. “Kami akan mengkaji apakah proyek ini masuk dalam prioritas tersebut,” imbuhnya.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim ini juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, sejumlah senator, serta pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Dalam kesempatan itu, Abdul Hakim menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menjawab keresahan masyarakat terkait pelaksanaan PSN.

“Kami mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN dalam menindaklanjuti aduan masyarakat terkait PSN ini. Diharapkan, proses kajian dan koordinasi lintas sektor dapat mempercepat penyelesaian kendala yang ada,” ungkap Abdul Hakim.

Nusron memastikan bahwa kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kawasan PSN ini difokuskan untuk wisata mangrove dan ekowisata yang mendukung pelestarian lingkungan. Keputusan kami akan berdasarkan hasil kajian komprehensif demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya.

(JOHANSIRAIT)