Paman Birin Kembali Mangkir dari Panggilan KPK, Penjemputan Paksa Menanti

JAKARTA- Sahbirin Noor, yang lebih dikenal dengan sebutan Paman Birin, kembali gagal memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus suap proyek di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Ini adalah kali kedua mantan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut mangkir dari pemeriksaan, meskipun sudah dijadwalkan ulang oleh lembaga antirasuah tersebut.

Paman Birin sebelumnya dijadwalkan untuk diperiksa pada Senin, 18 November 2024, namun tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas kepada KPK. Lembaga tersebut kemudian mengatur jadwal pemeriksaan ulang pada hari ini, Jumat (22/11/2024), tetapi lagi-lagi ia tidak memenuhi panggilan tersebut.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa hingga pukul 14.42 WIB pada hari ini, pihaknya belum menerima konfirmasi atau alasan dari Paman Birin terkait ketidakhadirannya. “Hingga saat ini, yang bersangkutan belum hadir atau memberikan alasan ketidakhadirannya,” kata Tessa di Gedung KPK, Jakarta.

Baca Juga:

• Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun
• Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

Tessa menyebutkan bahwa jika Paman Birin terus mengabaikan panggilan KPK tanpa alasan yang sah, maka tindakan penjemputan paksa bisa dilakukan. “Kami serahkan hal ini kepada penyidik untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk jika perlu dilakukan penjemputan paksa,” tambahnya. Menurut aturan yang berlaku, saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dikenakan tindakan hukum, termasuk penjemputan paksa.

Meskipun sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Kalsel, status tersangka Paman Birin telah gugur setelah ia menggugat keputusan tersebut di pengadilan. Namun, Tessa menegaskan bahwa meski statusnya sebagai tersangka telah dicabut, Paman Birin tetap memiliki kewajiban untuk hadir dalam setiap panggilan sebagai saksi. “Walaupun tidak lagi berstatus tersangka, yang bersangkutan tetap wajib hadir sebagai saksi dalam penyidikan yang sedang berlangsung,” jelasnya.

Baca Juga:

• KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang
• Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

KPK terus melakukan upaya penyidikan dalam kasus ini, yang melibatkan dugaan suap terkait proyek-proyek di Pemprov Kalimantan Selatan. Paman Birin sebelumnya diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait alokasi proyek pemerintah yang melibatkan sejumlah pihak.

(JOHANSIRAIT)

Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun

Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang

Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

PRESEDEN BURUK KOPERASI ANEH

5 ASN di Kolaka Utara Mangkir Kerja hingga 2 Tahun, Tetap Terima Gaji: Satu Diusulkan Dipecat Tidak Hormat