Sri Mulyani Tanggapi Dugaan Kebocoran Data Enam Juta NPWP, Evaluasi Ditingkatkan

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan kebocoran data yang melibatkan enam juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk informasi pribadi yang menimpa dirinya dan Presiden Joko Widodo. Kebocoran data ini, yang diduga diperjualbelikan dengan harga mencapai Rp 150 juta, telah menimbulkan keprihatinan di kalangan pemerintah dan masyarakat.

Dalam keterangan pers yang disampaikan usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/9), Sri Mulyani menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap masalah ini. “Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalan ini,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Tim Teknologi Informatika dari Kementerian Keuangan. “Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu,” tambahnya, menunjukkan komitmen untuk transparansi dalam menangani isu ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo tampak lebih berhati-hati dalam memberikan komentar. “Kami teliti dulu, nanti kami update,” tuturnya singkat, mencerminkan keseriusan dalam menyelidiki kasus ini.

Sebagai informasi, kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui akun media sosialnya pada Rabu (18/9). Ia menyebutkan bahwa data NPWP tersebut diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Kebocoran ini meliputi berbagai informasi pribadi seperti Nomor Identitas Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan email.

Teguh menyertakan bukti berupa tangkapan layar dari forum jual beli data hasil peretasan, yang menunjukkan akun anonim bernama Bjorka mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 6,6 juta data pribadi. Dalam postingannya, ia menyatakan bahwa informasi tersebut dijual seharga US$ 10 ribu atau setara dengan Rp 152,96 juta.

Dalam daftar data yang bocor, terdapat sekitar 10 ribu sampel yang tersedia untuk diperjualbelikan, mencakup informasi mendetail tentang individu, termasuk nama, alamat, dan status perpajakan. “Di dalam sampel, anda akan menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri lainnya yang juga tidak berguna,” demikian bunyi narasi berbahasa Inggris pada halaman berjudul “6 Juta Nomor Pembayar Pajak Indonesia (NPWP).”

Nama-nama teratas yang muncul dalam data yang bocor ini mencakup Presiden Joko Widodo, anak-anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kasus kebocoran data ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi masyarakat. Pakar keamanan siber telah memperingatkan bahwa kebocoran data semacam ini dapat mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia.

Sri Mulyani menekankan bahwa evaluasi dan perbaikan sistem akan menjadi prioritas untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. “Kami akan memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk melindungi data pribadi masyarakat,” tutupnya.

Pemerintah berkomitmen untuk menangani masalah ini secara serius, mengingat dampak luas yang dapat ditimbulkan oleh kebocoran data semacam ini terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perpajakan di Indonesia.

(N/014)