
KAJIAN YURIDIS PT NDP SELAKU ANAK PERUSAHAAN PTPN II (I)
Oleh Denny Iskandar SH MHMASYARAKAT yang bertempat tinggal di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPNII, atau yang diklaim masih tercatat sebag
Opini
JAKARTA -Sejumlah pegawai ASN di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggelar aksi demo damai di depan kantor kementerian tersebut di Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, pada Senin pagi (20/1). Para demonstran kompak mengenakan pakaian hitam dan menuntut keadilan dari Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro atas penonaktifan sejumlah ASN, yang dinonaktifkan sebagai bagian dari mutasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Salah satu pegawai yang terkena mutasi, Neni Herlina, yang menjabat sebagai Prahum Ahli Muda dan Pj Rumah Tangga Kemendiktisaintek, mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait pemindahan tersebut, yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai langkah perlawanan, Neni berencana mengirimkan surat kepada Komisi X DPR RI pada Selasa (21/1) mendatang. Neni juga mempertimbangkan untuk melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jika surat penonaktifan tersebut benar-benar dikeluarkan.
Menurut Neni, tindakan sewenang-wenang oleh pimpinan Kemendiktisaintek harus menjadi perhatian agar ke depannya tidak ada lagi pemimpin yang menyalahgunakan relasi kekuasaan. Ia berharap sikap yang baik tetap dijaga karena institusi ini berkaitan erat dengan dunia pendidikan.
Baca Juga:
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, menjelaskan bahwa aksi demo tersebut dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, reorganisasi kementerian yang melibatkan pemekaran dan penyesuaian kepemimpinan yang berbeda dari sebelumnya. Kedua, adanya perbedaan dalam cara komunikasi antara pimpinan dan pegawai, yang membutuhkan penyesuaian budaya dan ekspektasi. Ketiga, adanya perbedaan standar pelayanan ASN yang berhubungan dengan fasilitas dan pelayanan di kementerian tersebut.
Togar juga menambahkan bahwa ada keluhan terkait dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas seperti meja kerja yang dianggap kurang pantas. Ia berharap perbedaan ini dapat segera diperbaiki.
Baca Juga:
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara internal di Kemendiktisaintek. Ia mengimbau agar seluruh pihak tetap tenang dan mengedepankan solusi terbaik. Lalu juga menekankan pentingnya fokus pada tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan masalah ini agar ASN bisa kembali bekerja. Rencananya, Komisi X DPR RI akan menggelar rapat dengan Satryo Soemantri Brodjonegoro dan jajaran Kemendiktisaintek pada Rabu (22/1) untuk membahas masalah ini lebih lanjut.
(N/014)
Oleh Denny Iskandar SH MHMASYARAKAT yang bertempat tinggal di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPNII, atau yang diklaim masih tercatat sebag
OpiniBATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bupati Bapak Syafrizal, SE, M.AP secara resmi menutup perhel
PemerintahanJAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago memberikan teguran keras kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dala
PemerintahanJAKARTA Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PC
NasionalAMBON Kasus memalukan kembali mencoreng institusi pemerintahan daerah. Alfred Titalessy, Bendahara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) K
Hukum dan KriminalDeli Serdang Polisi terus mendalami penyelidikan kasus kematian tragis Yana (38), pemilik Kusuk Lulur Bunga Yana yang berlokasi di Jalan
PeristiwaJAKARTA Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat S.Si, M.Si (JTP) didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BK
PemerintahanBINJAI Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai, H. Chairin F. Simanjuntak, menyatakan optimisme besar terhadap implementasi Peratu
PemerintahanMedan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan menggelar acara Halal Bihalal dan Tepung Tawar bagi 31 calon jamaah dan petugas haji di lingku
PemerintahanLABUSEL Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) berhasil mengamankan Hadly Hasyim Masyhuri Munte, seorang
Hukum dan Kriminal