JAKARTA -Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menyusun rencana revisi harga eceran tertinggi (HET) Minyakita, yang selama ini dipatok Rp 15.700 per liter.
Revisi ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola minyak goreng rakyat (MGR), yang mencakup regulasi, distribusi, hingga pengawasan.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyebutkan bahwa revisi HET masih dalam proses pembahasan dengan berbagai pihak.
Baca Juga:
"Apakah HET-nya akan diubah atau tidak, masih dalam proses komunikasi. Namun, rencana revisi itu ada, dan pasti akan libatkan semua pihak," ujar Iqbal di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ia menambahkan, regulasi terbaru yang mencakup HET Minyakita ditargetkan keluar pada semester I tahun 2025, setelah mendapatkan masukan dari pelaku usaha, akademisi, serta stakeholder terkait.
Baca Juga:
Evaluasi terhadap kebijakan Minyakita telah menjadi perhatian pemerintah sejak awal tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya menyatakan bahwa efektivitas kebijakan Minyakita, khususnya dalam aspek distribusi dan pengawasan, menjadi fokus utama pasca Lebaran 2025.
"Kita selalu evaluasi, tetapi sebelumnya belum sampai pada HET. Kita harus tahu dulu akar persoalannya," kata Budi.
Salah satu pemicu evaluasi adalah maraknya pelanggaran di lapangan, seperti penjualan di atas HET, ketidaksesuaian takaran, hingga penyalahgunaan lisensi.
Kasus yang paling menonjol adalah pelanggaran oleh PT Artha Eka Global Asia (AEGA) yang kedapatan memproduksi Minyakita tidak sesuai takaran resmi.
Kemendag bersama Satgas Pangan dan Bareskrim terus memperketat pengawasan terhadap distribusi Minyakita. Sejumlah produsen dan distributor bahkan sudah disegel atau ditindak hukum akibat pelanggaran berat.
Revisi HET dan kebijakan baru nantinya diharapkan bisa menjamin ketersediaan Minyakita dengan harga terjangkau, menjaga kualitas produk, serta melindungi hak konsumen dan produsen resmi di tengah dinamika pasar dan tantangan distribusi.*
(bs/j006)
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik