JAKARTA– Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi, salah satunya berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang akan diberlakukan selama Juni hingga Juli 2025.
Diskon ini ditujukan kepada pelanggan rumah tangga PLN dengan daya di bawah 1.300 VA.
Baca Juga:
Menanggapi rencana tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan kebijakan pemerintah.
"Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah," ujar Darmawan saat ditemui usai acara Diseminasi RUKN dan RUPTL di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Baca Juga:
Diskon ini merupakan bagian dari enam paket stimulus ekonomi yang dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Juni 2025.
Namun, skema kali ini berbeda dengan program diskon listrik Januari–Februari 2025 lalu yang mencakup pelanggan hingga 2.200 VA.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, memastikan seluruh regulasi teknis akan rampung sebelum tanggal 5 Juni.
"Ada yang perlu Peraturan Pemerintah (PP), ada yang butuh Peraturan Menteri (Permen). Tapi semua harus tuntas sebelum 5 Juni," kata Susiwijono.
Namun, belum semua pihak menerima laporan resmi terkait kebijakan ini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui secara detail mengenai keputusan pemotongan tarif listrik tersebut.
"Kalau ada pemotongan, biasanya dibahas dulu. Saya belum dapat laporan itu," ujarnya di Kementerian ESDM, Senin (26/5/2025).
Senada dengan Bahlil, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PLN belum menerima penugasan resmi dan masih menunggu surat arahan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kami lagi tunggu. Ini sudah dibahas, tinggal menunggu surat dari beliau," tutur Erick usai menghadiri acara Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025 di Jakarta.
Diketahui, laporan awal mengenai paket stimulus ini telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga kebutuhan pokok.*
(km/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal