JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) resmi mengumumkan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Penetapan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP 2026.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mengembangkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan nasional.
Baca Juga:
"Kami bersyukur bahwa usulan kami agar Kopdes/Kel Merah Putih masuk dalam PSN telah diterima oleh Bappenas. Ini bukan sekadar program, melainkan strategi besar dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur," ujar Budi saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (9/7/2025).
Budi menegaskan bahwa penetapan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai PSN selaras dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menekankan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Baca Juga:
Selain itu, program ini merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.
"Program ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi desa, tapi juga menjadi katalisator perubahan sosial yang terukur dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat," imbuhnya.
Kopdes/Kel Merah Putih dirancang untuk menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, dengan prioritas pada daerah yang potensial secara ekonomi dan siap secara kelembagaan.
Pemerintah berharap program ini akan mendorong inovasi, transparansi, penguatan daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Budi juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam koperasi, yang saat ini baru mencapai 10,59%.
Menurutnya, ketimpangan ekonomi desa, tingginya angka pengangguran, serta dominasi pekerja informal menjadi latar belakang penting pengembangan program ini.
Bukan Sekadar Program, Melainkan Kebijakan Rakyat
"Kopdes/Kel Merah Putih ditetapkan sebagai PSN karena program ini membawa misi strategis—bukan hanya membangun koperasi, tetapi membangun ekosistem ekonomi desa yang adil, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Budi.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa skema pembiayaan dan pengelolaan Kopdes/Kel akan terus dimatangkan, termasuk potensi penyaluran dana pensiun, pembiayaan usaha produktif, hingga pemberdayaan komunitas desa berbasis koperasi.
Dengan masuknya Kopdes/Kel Merah Putih ke dalam daftar PSN 2026, pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi koperasi, penguatan ekonomi desa, dan penurunan ketimpangan wilayah secara signifikan di seluruh Indonesia.*
(bi/a008)
JAKARTA Selebgram Vadel Badjideh akhirnya buka suara usai mendengar tuntutan 12 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus d
Entertainment
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk tidak mengobrakabrik kebijakan f
Nasional
JAKARTA Sejak merilis Beasts of No Nation pada tahun 2015, Netflix resmi memasuki industri film dengan langkah yang cukup berani. Tak disa
Entertainment
MEDAN Mengenakan kaos hitam bertuliskan Evaluasi Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, dan bergambar Foto Ketua DPRD Sumut Erni Ariyan
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang besarbesaran atas barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi.
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih, Senin sore (8/9/2025). Dalam perombakan kali ini, lima ke
Pemerintahan
ACEH Kodam Iskandar Muda resmi meluluskan 636 prajurit muda dalam upacara penutupan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI Angkatan Dara
Nasional
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Senin (8/9/
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Kabinet Merah Putih periode
Pemerintahan
MEDAN Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus melakukan pemeriksaan terhadap pihakpihak terkait dugaa
Hukum dan Kriminal