Wakil Bupati Safrizal Sampaikan Nota LKPJ 2025, Bentuk Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
BATU BARA, 30 Maret 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian N
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menolak konsep ekonomi neoliberalisme yang menurutnya tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat kelas bawah.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara puncak perayaan Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Rabu malam (23/7/2025).
Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti masih banyaknya masalah sosial di Indonesia seperti ketimpangan kepemilikan rumah layak, kelaparan, stunting pada anak-anak, dan kesulitan mencari pekerjaan.
Dia menegaskan, kondisi seperti itu bukanlah tujuan negara dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
"Di pembukaan UUD 1945, sudah jelas tujuan bernegara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dari kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan," ujar Prabowo.
"Tujuan bernegara juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial."
Presiden Prabowo menegaskan, Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menggarisbawahi bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, bukan atas asas konglomerasi dan monopoli.
"Semua rakyat Indonesia harus diperlakukan sebagai keluarga," tegasnya.
Namun, menurut Prabowo, tujuan nasional tersebut bertentangan dengan mazhab ekonomi neoliberalisme yang membiarkan segelintir orang kaya semakin kaya dengan harapan kekayaan mereka akan menetes ke bawah.
Prabowo menyebut teori tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.
"Menurut teori neoliberal, biar segelintir orang tambah kaya, lama-kelamaan kekayaan itu akan menetes ke bawah," jelas Prabowo.
"Tapi kenyataannya, menetesnya sangat lama. Bisa 200 tahun bahkan kita sudah tiada. Jadi itu tidak benar. Tidak ada setetes pun yang menetes ke bawah. Kita hanya diakal-akalin."
Pernyataan ini mendapatkan respon tegas dari hadirin yang hadir, menguatkan kritik Prabowo terhadap sistem ekonomi yang dinilainya tidak pro-rakyat banyak.*
(km/a008)
BATU BARA, 30 Maret 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian N
PEMERINTAHAN
BATU BARA, 31 Maret 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian P
PEMERINTAHAN
BATU BARA, 31 Maret 2025 DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi at
PEMERINTAHAN
MEDAN Kota Medan bersiap menjadi panggung dunia dengan kehadiran pelayaran internasional bergengsi, ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026. W
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan evakuasi warga terdampak bencana tsunami di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pengusaha Muhammad Suryo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons tekanan geopolitik global melalui kebijakan transf
EKONOMI
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menggelar mediasi untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian wewenang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak putusan pailit terhadap PT Dua Kuda Indonesia. Mereka menilai, keputusan ter
PERISTIWA
MEDAN Heliyanto, pejabat pengadaan barang dan jasa (PPK) pada Satker BBPJN Sumut, divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL