JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pasca-reshuffle kabinet merupakan kondisi sementara yang dipicu oleh sentimen pasar.
Pada penutupan perdagangan Selasa (9/9/2025), IHSG ditutup melemah tajam sebesar 138,244 poin atau 1,78 persen, berada di level 7.628,604.
Sementara itu, rupiah tercatat melemah 172 poin atau 1,05 persen menjadi Rp16.481 per dolar AS menurut data Bloomberg.
Pelemahan pasar terjadi di tengah momen serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa, yang merupakan bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Airlangga meminta publik tidak terlalu khawatir karena menurutnya fundamental ekonomi Indonesia tetap solid.
"Ini kan temporary (sementara). Kita lihat situasi yang berkembang, tetapi kita juga harus jaga bahwa fundamental Indonesia kan kuat. Jadi tentu kita lihat lagi nanti ke depannya," kata Airlangga saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025).
Ia menegaskan bahwa pergantian Menteri Keuangan adalah hak prerogatif Presiden, dan seluruh kabinet tetap bekerja untuk kepentingan Merah Putih.
"Saya rasa itu kan prerogatif Pak Presiden. Jadi tadi juga ditegaskan bahwa seluruhnya kan bekerja untuk merah putih. Jadi tidak ada kekhawatiran," lanjutnya.
Sentimen Sementara, Potensi Rebound Tetap Terbuka
Menurut Airlangga, penurunan IHSG dan pelemahan rupiah bukan karena kondisi ekonomi yang melemah, melainkan karena respons psikologis pasar terhadap dinamika politik yang akan segera mereda.
"Kalau masalah sentimen itu tentu kita lihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah tentu ini akan berbalik. Ini mirip pada saat Danantara (Badan Pengelola Investasi) di-launch kan turun sebentar kemudian naik lagi," ujarnya.
Airlangga optimistis bahwa kepercayaan pasar akan pulih seiring dengan konsolidasi kabinet dan implementasi program-program strategis pemerintah, termasuk penguatan sektor fiskal dan percepatan pembangunan ekonomi.*