Sarasehan 99 Ekonom Syariah Tegaskan Ekonomi Syariah Jadi Pilar Baru Pembangunan Nasional

JAKARTA – Komitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama pembangunan nasional kembali ditegaskan dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah bertema "Pengarusutamaan Ekonomi Syariah sebagai Pilar Baru", yang berlangsung di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini diinisiasi oleh CSED INDEF bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti.

Forum ini mempertemukan 99 ekonom syariah dari berbagai perguruan tinggi, pimpinan kementerian/lembaga, regulator, pengelola dana umat, serta pelaku industri halal dan keuangan syariah.

Baca Juga:

• Rapim Polda Aceh 2026 Resmi Ditutup, Tekankan Profesionalisme dan Sinergi dengan TNI-Pemda

Dalam keynote speech, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan sistem nilai yang mampu menjawab ketimpangan global dan krisis moral ekonomi modern.

"Ekonomi syariah hadir bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan atau profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan," tegasnya.

Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa ekonomi syariah berpijak pada maqashid syariah, yang meliputi perlindungan agama, keturunan, dan harta, serta menekankan keadilan distribusi kekayaan dan pencegahan eksploitasi.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan regulasi, tetapi kesadaran kolektif. "Kalau hanya simbol, tanpa ruh, yang terjadi hanyalah formalitas," tambahnya.

Ferry Juliantono menyoroti peran koperasi dalam memperkuat sektor riil dan ekonomi desa.

Dengan terbentuknya 83.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah menargetkan penguatan akses permodalan, distribusi, dan pemasaran bagi UMKM desa.

Koperasi pesantren seperti Al-Ittifaq, Sunan Drajat, dan Nurul Jadid menjadi contoh kesuksesan ekonomi berbasis komunitas.

Sementara itu, Prof. Anggito Abimanyu menekankan transformasi ekonomi syariah harus berkelanjutan dan kompetitif, dengan prinsip bebas riba, tidak spekulatif, dan transaksi jelas.

Layanan berkualitas menjadi faktor utama agar masyarakat memilih produk syariah secara luas.

Emmy Suryandari menambahkan bahwa industri halal merupakan pilar pertumbuhan ekonomi baru.

Pemerintah membangun kawasan industri halal terintegrasi, mencakup regulasi, sertifikasi, bahan baku, hingga fasilitas produksi untuk memperkuat pasar domestik dan ekspor.

Nasaruddin Umar menekankan profesionalisme pengelolaan dana sosial umat seperti zakat, wakaf, dan sedekah sebagai penguatan ekonomi umat.

Mochamad Irfan Yusuf menambahkan, ekonomi haji harus memberi dampak luas bagi bangsa, dengan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia melalui produk dan kerajinan lokal di rantai pasok internasional.

Fadlul Imansyah menjelaskan pengelolaan dana haji senilai Rp180 triliun dioptimalkan melalui strategi investasi produktif agar transparan dan memberi manfaat maksimal bagi umat.

Sarasehan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia: populasi Muslim terbesar, kekuatan filantropi Islam, serta industri halal yang berkembang pesat.*

(ad)

Rapim Polda Aceh 2026 Resmi Ditutup, Tekankan Profesionalisme dan Sinergi dengan TNI-Pemda

Wagub Aceh Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo, Pastikan Regulasi Daerah Siap

Kado Bulan K3 2026, Menaker Yassierli Gratiskan Pembinaan 4.025 Calon Ahli K3 Umum

Gotong Royong dan APBN, Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap di Sumatera

Kesepakatan Bersama Pemkab Tapteng-Caritas: Perumahan Aman dan Layanan Dasar untuk Warga Korban Bencana

Mendagri Tito Karnavian Dorong Kepala Daerah Maksimalkan Program Tiga Juta Rumah