Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Khataman Al-Qur’an, Ajak Masyarakat Perkuat Keimanan
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, turut hadir dalam kegiatan khataman AlQur&039an yang diselenggaraka
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan pada dilema besar dalam mengelola pengeluaran negara di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas, terutama dengan perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.
Menurut JK, ada dua langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menghemat anggaran negara, yakni mengurangi belanja atau meningkatkan penerimaan.
"Memang ya pemerintah mengalami dilema-dilema ya, seperti saya lihat. Kalau biayanya ya, karena cuma dua yang bisa menyelesaikan ini, mengurangi belanja atau berusaha menaikkan penerimaan," ujar JK, saat ditemui di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, pada Rabu (18/3/2026).Baca Juga:
Lebih lanjut, JK menyoroti dampak dari penurunan penerimaan negara, terutama melalui sektor pajak.
Untuk itu, pilihan yang tersisa adalah pemerintah mengurangi belanja negara atau menaikkan defisit anggaran.
JK mengamati bahwa Presiden Prabowo Subianto cenderung memilih opsi penghematan melalui pemotongan belanja untuk menjaga agar defisit APBN tetap berada pada angka 3 persen.
JK juga mengingatkan bahwa pengurangan belanja negara akan membawa dampak signifikan pada beberapa sektor penting.
Dia menyebutkan lima sektor yang sangat mungkin terdampak, yakni belanja pemerintah daerah, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan.
"Jika belanja daerah diturunkan, daerah-daerah akan kesulitan untuk menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Jika belanja di sektor pendidikan atau kesehatan dipotong, kualitas pelayanan publik akan langsung terpengaruh," ujar JK.
Selain itu, JK menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi matang sebelum mengambil langkah penghematan ini, mengingat pilihan tersebut membawa konsekuensi besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, pemerintah telah mengkaji beberapa langkah penghematan anggaran, terutama untuk mengantisipasi eskalasi konflik global yang berpotensi mempengaruhi harga energi, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Salah satu langkah yang diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengurangi konsumsi BBM yang meningkat akibat kemacetan.
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, turut hadir dalam kegiatan khataman AlQur&039an yang diselenggaraka
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fad
PEMERINTAHAN
KUALA TANJUNG PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menggelar program Mudik Gratis 2026 sebagai bagian dari Mudik Bersama BUMN yang dii
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, merespons perkembangan terkini mengenai dinamika pe
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (Sumut) melakukan reposisi/reshuffle kepengurusan Majelis Pemberdayaan Masyarak
AGAMA
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dalam operasi yang dilakukan di
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Vihara Qi THIEN DA SENG (Vihara Sun Go Kong Binjai) kembali menggelar kegiatan sosial dengan memb
NASIONAL
JAKARTA Program ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam ac
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka mengawal penanganan kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan
NASIONAL