DPR Tidak Boleh Abaikan Putusan MK Soal Perempuan 30% di Pimpinan AKD
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan
                    
SIDOARJO – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menjadi pusat perhatian publik setelah menghilang saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinasnya pada Rabu (31/1/2024) ,. Namun pada hari berikutnya, Gus Muhdlor muncul di Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo, mendeklarasikan dukungan untuk Paslon 02 , dia juga mengacungkan salam dua jari di depan ribuan massa yang hadir.
Di acara selawatan dan deklarasi dukungan untuk Paslon 02 yang bertajuk ‘Nderek Kiai’ Prabowo Gibran pada Kamis (1/2), Gus Muhdlor dengan tegas mengajak santri dan masyarakat umum untuk memilih Prabowo. Dalam suasana rintik hujan, di antara kerumunan massa berkaus ‘Prabowo-Gibran Gemoy, Nderek Abah Kyai Ali’, Gus Muhdlor menyuarakan dukungan dengan penuh semangat.
Acara tersebut digelar oleh KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo, yang juga merupakan ayah dari Gus Muhdlor. Turut hadir dalam acara tersebut adalah adik ipar Gus Muhdlor, yang juga menjabat sebagai Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani. Namun, kehadiran Gus Muhdlor dalam acara tersebut menjadi sorotan, terutama karena tengah berlangsungnya pengusutan dugaan korupsi senilai Rp 2,7 miliar di Sidoarjo.
Meskipun terlibat dalam kontroversi, Gus Muhdlor tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan dukungan politiknya. Dengan terang-terangan, dia menyatakan bahwa calon presiden yang layak untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia setelah kepemimpinan dua periode oleh Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto.
Sebelumnya, pada Rabu pagi saat KPK melakukan penggeledahan, Gus Muhdlor sulit ditemui, bahkan oleh penyidik KPK sendiri. Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, mengaku tidak mengetahui keberadaan Gus Muhdlor saat penggeledahan tersebut berlangsung.
https://youtu.be/LHwuGLqhEcc
Apapun langkah politik yang diambil oleh Gus Muhdlor, KPK akan tetap memeriksanya terkait dugaan korupsi pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di Sidoarjo pada Kamis (25/1).
(A/08)
                    
                JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data pasa
Ekonomi
                    
                JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerukan agar para ulama dan tokoh aga
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia ke13, KH. Ma&039ruf Amin, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uan
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap sisi lain masa mudanya sebagai pengguna setia transportasi umum kereta a
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem transportasi massal, khususnya kereta
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Gubernur Riau
Hukum dan Kriminal
                    
                MEDAN Jumlah penumpang pesawat domestik melalui Bandara Internasional Kualanamu mengalami penurunan signifikan. Salah satu penyebab utam
Pariwisata
                    
                PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan
Pemerintahan