KAI Luncurkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Prabowo Dukung Penuh!
JAKARTA Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto
Pemerintahan
JAKARTA -Kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN PT Pertamina terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang, yang dikenal dengan istilah "korupsi oplosan bahan bakar minyak," semakin menambah panjang daftar kasus rasuah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dari berbagai sektor, sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia telah menelan kerugian negara yang fantastis, mencapai angka yang sulit dibayangkan. Berikut adalah daftar kasus mega korupsi yang mencatatkan kerugian negara terbesar:
1. Korupsi Tata Niaga Timah - Rp 300 Triliun
Kasus ini menjadi yang terbesar dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Terjadi antara 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung, yang melibatkan lebih dari 20 tersangka, termasuk pengusaha Harvey Moeis. Kerugian besar ini berasal dari penambangan timah ilegal, kerja sama sewa smelter yang merugikan, dan pembelian bijih timah dari wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah.
2. Korupsi Tata Kelola Minyak di Pertamina - Rp 193,7 Triliun
Baru-baru ini Kejaksaan Agung mengungkapkan kasus korupsi di PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Kasus ini melibatkan beberapa tersangka, termasuk mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Kerugian ini dihitung berdasarkan lima komponen yang terjadi pada tahun 2023.
3. Kasus BLBI - Rp 138 Triliun
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dimulai pada krisis moneter 1997, masih tercatat sebagai salah satu korupsi terbesar dengan kerugian negara mencapai Rp 138 triliun. Dana yang seharusnya dikembalikan untuk menyelamatkan bank-bank yang ambruk tidak pernah dikembalikan.
JAKARTA Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto
Pemerintahan
JAKARTA Kebijakan insentif fiskal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemeri
Pemerintahan
JAKARTA Harga beras di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan pada Oktober 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penur
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial (bansos) berkurang hampir 2
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi me
Pemerintahan
JAKARTA PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) berhasil menghidupkan kembali sumur minyak tua yang telah 14 tahun n
Pemerintahan
JAKARTA Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap lima anggota DPR nonaktif kembali digelar pada Senin (3/11/2025). adsens
Politik
JAKARTA Timnas Indonesia hingga kini belum juga memiliki pelatih baru setelah berpisah dengan Patrick Kluivert. adsensePosisi pelatih
Olahraga
JAKARTA Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, memastikan bahwa PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) tidak berpartisipasi da
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono memastikan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan mulai beroperas
Pemerintahan