Ayunan Helm Brimob Tual Tewaskan Siswa, Yusril Geram: Sungguh di Luar Perikemanusiaan!
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN– Dinas Kesehatan Sumatra Utara (Sumut) telah melaporkan kasus dugaan malapraktik yang melibatkan RSU Mitra Sejati Medan terkait amputasi kaki pasien, JS (43), ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
"Hari ini kita dari standar mutu pelayanan kesehatan rumah sakit sedang melakukan pendalaman," kata Faisal kepada Kompas.com pada Selasa (4/3/2025). "Dan kita juga sudah sampai dilaporkan ke MKDKI," tambahnya.
Faisal menjelaskan bahwa proses pendalaman akan mencakup apakah ada pelanggaran etika profesi dalam penanganan pasien JS.
Jika terbukti ada kesalahan, sanksi bisa diberikan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang terlibat.
Meski sudah ada kesepakatan damai antara rumah sakit dan keluarga pasien, Faisal menegaskan bahwa proses pemeriksaan tetap berjalan.
"Kami tetap cek, apakah ada prosedur yang dilanggar. Kalau ada yang dilanggar kita berikan sanksi, bahkan sampai yang terberat bisa pencabutan izin," tegasnya.
Sebelumnya, JS dikabarkan menjadi korban malapraktik setelah menjalani perawatan di RSU Mitra Sejati pada 23 Februari 2025.
Pasien yang awalnya datang untuk mengobati jari kaki kanan yang terluka akibat tertusuk paku, justru mengalami amputasi kaki bagian kanannya hingga betis, meski keluarga sudah menandatangani persetujuan untuk operasi jari.
Hans Benny Silalahi, kuasa hukum JS, menyatakan bahwa keluarga terkejut setelah mengetahui bahwa kaki korban justru diamputasi tanpa persetujuan mereka.
"Keluarga semua terkejut, rupanya bukan jari yang dioperasi, tapi kaki JS diamputasi dari bagian betis," ujar Hans.
Akibat kejadian tersebut, pihak keluarga JS melaporkan kejadian ini ke Polda Sumut dan berencana mengadukan kasus ini ke Mabes Polri, Kementerian Kesehatan, dan DPR RI, untuk mencari keadilan bagi kliennya.
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meningkatkan patroli kegiatan subuh guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Nama I Gusti Putu Artha kembali menjadi perbincangan publik di Denpasar. Namun kali ini sorotan bukan terkait pernyataannya men
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Polda Bali melalui Satgas Pangan bersama instansi terkait melakukan pengecekan dan m
EKONOMI
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga
EKONOMI
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kemb
POLITIK
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa skema insentif mitra Satuan Pelayanan
EKONOMI
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sonjaya, membantah pernyataan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang m
NASIONAL
NTT Aparat Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur, membeberkan kronologi dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umu
ENTERTAINMENT