Komisi I DPR Minta Panglima TNI Evaluasi Maraknya Kasus Kriminal Prajurit

JAKARTA -Komisi I DPR meminta Panglima TNI Agus Subiyanto untuk memanggil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) guna membahas meningkatnya kasus tindak pidana yang melibatkan prajurit dalam beberapa waktu terakhir.

Permintaan ini disampaikan menyusul kasus pembunuhan jurnalis perempuan, Juwita, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AL berinisial J.

"Jadi memang sudah jadi atensi Komisi I dan kita memang sudah minta Panglima untuk mengusut tuntas kasus di Kalsel," ujar Anggota Komisi I DPR, Syamsu Rizal, Jumat (28/3/2025).

Selain itu, Komisi I DPR juga menyoroti tren peningkatan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI.

Syamsu Rizal menilai bahwa pergeseran permasalahan yang terjadi bukan lagi bersifat institusional, melainkan lebih kepada perilaku individu prajurit.

"Kalau dulu masalah TNI sering berkaitan dengan kehadiran batalyon baru atau penggunaan lahan latihan yang berdampak sosial. Sekarang ini lebih banyak terjadi karena perilaku personal," lanjutnya.

Syamsu Rizal menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan prajurit.

Ia mengusulkan agar aturan mengenai keberadaan prajurit di luar barak diperketat, termasuk pengawasan terhadap aktivitas mereka di luar lingkungan militer.

"Bagaimana SOP mereka keluar dari markas, bagaimana sikap mereka saat berada di tengah masyarakat, semua ini harus ditinjau ulang," katanya.

Menurutnya, penting bagi TNI untuk meningkatkan kemampuan adaptasi prajurit dalam kehidupan sipil.

Ia menekankan bahwa prajurit harus mampu membedakan kapan harus bertindak sebagai anggota militer dan kapan harus berperilaku sebagai bagian dari masyarakat sipil.