Akibat dugaan intimidasi tersebut, pihak Tio menggugat ganti rugi materiil sebesar Rp 2,5 miliar untuk biaya pengobatan kanker rahim dan polip usus yang dideritanya. Selain itu, dia juga mengajukan kerugian imateriel senilai Rp 52 juta, angka yang disebut mewakili usia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menanggapi gugatan tersebut, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Rossa merupakan bagian dari tugas penyidikan yang sah.
"Gugatan tersebut kurang tepat karena tindakan Saudara Rossa dilakukan dalam kapasitasnya sebagai penyidik.
Itu bukan tindakan pribadi yang bisa digugat secara perdata," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/4).
KPK meyakini bahwa majelis hakim akan menolak gugatan yang dilayangkan oleh Tio, karena tidak memiliki dasar dalam konteks hukum administrasi dan pidana.
Gugatan ini muncul seiring dengan intensifikasi penyidikan kasus Harun Masiku oleh KPK.
Teranyar, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2024 dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan. Nama Tio kembali disebut dalam rangkaian pemeriksaan lanjutan.
Saat ini, Tio bersama suaminya juga dicegah ke luar negeri oleh KPK, yang disebut memperburuk kondisi kesehatannya karena tertunda menjalani pengobatan kanker ke luar negeri.*
(kp)
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengisi waktu ngabuburit dengan pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden (
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya peran olahraga kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang seh
OLAHRAGA
JAKARTA Keriuhan dini hari di kelab malam Whiterabbit, kawasan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, berubah menjadi ketegangan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh p
AGAMA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
