YOGYAKARTA -Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Edy Meiyanto.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubbid Penmas Polda DIY, AKBP Verena SW, yang menjelaskan bahwa baik Polda DIY maupun Polres setempat belum menerima laporan mengenai kasus tersebut.
Baca Juga:
"Pada tanggal 10 April 2025, belum ada laporan polisi yang masuk baik di Polda maupun di Polres," kata AKBP Verena, Kamis (10/4).
Meski demikian, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan UGM dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menangani masalah ini secara hati-hati.
Baca Juga:
Sebelumnya, pada 8 April 2025, Sekretaris Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi Antonius, juga mengonfirmasi bahwa UGM belum menerima laporan resmi mengenai korban yang melaporkan kasus ini ke kepolisian.
Namun, Andi menekankan pentingnya pendampingan terhadap korban agar dapat kembali menjalani aktivitas normal.
"Meskipun kami belum menerima laporan polisi, yang utama bagi kami adalah mendampingi korban agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa," ujar Andi.
Ia juga menyatakan bahwa korban telah mengalami kemajuan dalam pemulihan dan dapat beraktivitas normal.
Edy Meiyanto, yang telah dipecat sebagai dosen UGM pada Januari 2025, terbukti melanggar kode etik dosen setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Pemeriksa bentukan Satgas PPKS UGM.
Keputusan pemecatan tersebut diambil berdasarkan hasil temuan bukti dan catatan pemeriksaan yang mendalam.
Selain pemecatan sebagai dosen, Edy juga menghadapi proses pemeriksaan disiplin kepegawaian terkait statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang kini sedang ditangani oleh tim pemeriksa internal UGM.
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program reforma agraria nasional d
Pemerintahan
PUNCAK JAYA Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Iskandar Muda, Brigadir Jenderal TNI Ayi Supriatna, S.I.P., M.M., melakukan kunj
Nasional
MEDAN Divisi Humas Mabes Polri bersama Polda Sumatera Utara menyelenggarakan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitme
Nasional
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penelusuran mendalam terhadap ribuan rekening penerima manfaat bantuan sosial (ba
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Sator
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan bagi jurnalis yang menjadi sak
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebut Bupati Kolaka
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Universitas Senior Medan (USM)
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut secara resmi menyepakati Rancan
Pemerintahan
