DPRD Binjai Soroti Dugaan TPPO Berkedok Situs Judol, Ronggur: Cek Pemainnya di Binjai Barat!

BINJAI -Anggota DPRD Kota Binjai, c, menanggapi serius pernyataan Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, yang mengungkap adanya jaringan pengiriman pekerja ilegal asal Binjai ke luar negeri untuk bekerja di situs judi online.

Pernyataan tersebut dilontarkan Karding saat kunjungan kerja ke Kota Binjai, di mana ia menyebut Kota Binjai sebagai salah satu daerah dengan angka cukup tinggi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Pasti Pak Menteri sudah lebih banyak mendapat data soal jaringan itu. Cek saja di Binjai Barat, siapa pemain-pemain judol di sana. Info yang kami terima, jaringan itu yang merekrut anak-anak muda berangkat ke Kamboja," ujar Ronggur, Selasa (29/4/2025).

Politisi dari Partai Gerindra ini juga menyoroti lemahnya kontrol keimigrasian.

Ia meminta BP2MI segera berkoordinasi dengan pihak imigrasi agar tidak mudah meloloskan pekerja tanpa prosedur resmi.

"Jangan gampang sekali orang bisa keluar negeri. Seperti sudah terkoordinir dengan baik," tambahnya.

Tak hanya itu, Ronggur mendesak Pemerintah Kota Binjai agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah preventif dengan edukasi publik serta penciptaan lapangan kerja.

"Anak-anak muda kita perlu ruang kerja yang produktif. Katanya ada UMKM binaan, tapi tidak terlihat dampaknya. Akibatnya, mereka tergoda jalan pintas demi ekonomi, berangkat ke luar negeri lewat jalur gelap," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri BP2MI mengungkap bahwa dari total 137 kasus TPPO dari Sumatera Utara, sebagian besar berasal dari Binjai.

Ia menduga kuat ada 'pemain' lokal yang mengatur alur pengiriman pekerja ke Myanmar dan Kamboja untuk bekerja di perusahaan judol (judi online).

Karding pun berencana kembali ke Binjai bulan depan untuk menggelar deklarasi anti TPPO bersama Pemprov Sumut dan aparat penegak hukum.

Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Bambang Utomo menyatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki lebih dalam dan membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat serta media.

"Kalau ada informasi, bisa disampaikan ke kami. Kita sedang kumpulkan data dari lapangan," ujarnya.

Kasus ini menambah deretan catatan kelam praktik perdagangan manusia yang memanfaatkan celah ekonomi dan lemahnya pengawasan sebagai jalur perekrutan.*

(tm/a008)