PEKANBARU -Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berhasil membongkar sindikat pemalsuan dokumen resmi di Kabupaten Bengkalis.
Operasi penangkapan yang berlangsung pada 23-24 April 2025 itu mengamankan empat tersangka, termasuk seorang honorer aktif Disdukcapil Kecamatan Pinggir.
Kasus ini bermula dari temuan tim siber terhadap akun media sosial Facebook dan Instagram bernama "Sultan Biro Jasa" milik tersangka utama berinisial RWY.
Akun tersebut menawarkan jasa pengurusan dokumen ilegal seperti KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga buku nikah palsu.
"Pelaku memalsukan identitas warga dengan imbalan uang. Dokumen yang dihasilkan bisa disalahgunakan untuk berbagai tindak pidana," ujar Dirreskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, di Mapolda Riau, Rabu (30/4).
RWY ditangkap di Jalan Lintas Pekanbaru-Kuantan Singingi.
Ia diketahui memiliki dua KTP dengan NIK berbeda dan telah menerima pesanan dokumen atas nama fiktif Ramadhani dan Ernawaty.
Polisi menyita uang Rp 5 juta dari transaksi pemalsuan KTP serta buku nikah yang sudah dicetak.
Penelusuran lebih lanjut mengungkap keterlibatan tiga tersangka lainnya:
1. FHS, ditangkap di Marpoyan Damai, berperan mencetak fisik KTP menggunakan blanko asli dari SHP.
2. RWT, bertugas membuat buku nikah palsu, dengan pemesanan buku kosong dari Bekasi dan mengisi data palsu di dalamnya.
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
