PKS Respons Usulan Bahlil soal Koalisi Permanen: Lebih Baik Fokus Tangani Bencana
JAKARTA, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahada
POLITIK
3. SHP, pegawai honorer Disdukcapil, yang menerbitkan dua NIK palsu serta surat keterangan pindah warga negara (SKPWNI) dan menerima bayaran Rp 400.000.
"RWT menerima Rp 600.000 untuk satu buku nikah. Sementara SHP, yang merupakan ASN honorer, kami amankan saat sedang dinas," jelas Kombes Ade.
Barang bukti yang diamankan mencakup komputer, printer, ponsel, buku tabungan, serta dokumen palsu atas nama Ramadhani dan Ernawaty.
Para pelaku kini ditahan dan dijerat dengan berbagai pasal berat, termasuk:
- Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU ITE
- Pasal 67 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Pasal 266 jo Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Pemalsuan Keterangan dalam Akta Otentik
Kepolisian menegaskan akan terus memburu pihak-pihak lain yang terlibat, khususnya oknum dalam instansi pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kejahatan data.*
(d/a008)
JAKARTA, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahada
POLITIK
SAMARINDA, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) terus berkomitmen memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di w
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan harga asli dari dua jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang saat ini
EKONOMI
PIDIE JAYA, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Iskandar Muda Has
PENDIDIKAN
TAPANULI SELATAN Desa Tandihat, yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kini berada dala
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.Hum, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk
PEMERINTAHAN
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk segera memper
PERISTIWA
BANDUNG Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan Program Penjaminan Polis (PPP) dapat mulai berlaku pada 2027, lebih cepat dari jadwa
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat penanganan kesehatan bagi korban bencana banji
KESEHATAN
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kecamatan Padangtual
PERISTIWA