MK Putuskan 5 Gugatan Pilkada Tidak Lanjut, 2 Daerah Masuk Sidang Pembuktian

JAKARTA -Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan dismissal terhadap tujuh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah dalam klaster pertama.

Dari total tujuh perkara, lima gugatan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan, sementara dua perkara lainnya akan masuk tahap pembuktian.

"Rincian lima perkara yang dinyatakan dismissal yaitu Pilkada Puncak Jaya, Siak, Buru, Taliabu, dan Banggai. Dengan demikian, kelima daerah tersebut siap untuk menetapkan pasangan calon terpilih," kata Afif dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Afif menjelaskan, dua perkara yang masih berlanjut di MK adalah Pilkada Barito Utara dan Kepulauan Talaud.

Sidang lanjutan untuk kedua perkara ini dijadwalkan akan digelar pada Kamis, 8 Mei 2025.

Selain itu, ia juga menyebut masih ada lima daerah yang belum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Ketiga daerah yakni Mahakam Ulu, Palopo, dan Pesawaran akan menggelar PSU pada 24 Mei 2025.

Sementara itu, Papua induk dan Boven Digoel dijadwalkan menggelar PSU pada 6 Agustus 2025.

"Untuk saat ini, tinggal lima daerah yang belum PSU, yang terdiri dari Papua induk, Boven Digoel, Mahakam Ulu, Palopo, dan Pesawaran," ujar Afif.

Lebih lanjut, Afif menambahkan bahwa dari sembilan daerah yang telah melaksanakan PSU pada 16–19 April 2025, sebanyak tujuh gugatan kembali masuk ke Mahkamah Konstitusi. Daerah-daerah tersebut meliputi Banjarbaru (2 gugatan), Tasikmalaya, Empat Lawang, Bengkulu Selatan, dan Gorontalo Utara.

Sementara itu, KPU memastikan akan terus memantau perkembangan proses hukum di MK dan memfasilitasi tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara konstitusional.*

(d/a008)